text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
iya remizin trayekm1,: peraturan daerah kota palembang nomor tahun tentang retribusi izin trayeklaksanakan peraturan daerah kota palembang nomor tahun tentang retribusi izin trayekizin trayagustus ali palembang, eddy santana putra diundangkan palembang pada tanggai sekretaris daerah kota palembang esa berita daerah kota palembang tahun nomor |
sepindikator kinerja utama lingkungan pemerintah kota dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota palembang, menimbang bahwa pemaraanbak emeiksanakan ketentuankakang perlu menetapkan peraturan walikota palembang penetapan indikator kinerja utama lingkup pemerintah kedekatan umum dalam permainan walikota an, yang daud dalaporan akuntabilitas kinerja adalah wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. kepala bagian hukum, organisasi dan tata laksana yang selanjutnya disebut kepala bagian hukum dan portal adalah kepala bagian hukum, organisasi dan tata laksana sekretariat daerah kota palembpalembang. inspektur adalah inspektur kota palembang. babi indikator kinerja utama tah kota indikator kinerja utama lingkungan pemeran tidak tercantum dalam lampiran yang merupakan bagan: yang terpisahkan dari peraturan walikota ini. dalam indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud oleh masing merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan kedua masing lingkungan pemerintah kota dalam gag rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dokumen penetapan kinerja, menyusun anggaran, menyusun dokumen pen lakukan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja serta rpm pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen tahun pimpinan skpd lingkungan pemerintah kotakota dan ditetapkan oleh pimpinan skpd dalam bentuk keputusan kepala skpd. pimpinan skpd lingkungan pemerintah kota menetapkan target kinerja setiap tahunnya dalam dokumen perencanaan. pimpinan skpd lingkungan pemerintah kotagian hukum dan portal dengan tembusan kepala bappeda dan inspektur, dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan walikota ini, inspektur diberikan tugas untuk: melakukan peninjauan kembaliwalikota ini dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota palembanglembang. ditetapkan palembang pada desember pit. palembang, harnojoyo diundangkan palembang pada tanggal ju. daerah kotagf tahun tentang penetapan indikator kinerja utama lingkungan pemerintah kota indikator kinerja utama pemerintah kota palembang tahun besaran satya) tndiatoe kenya keuangan daerah pad pad trend petani formulasi pengukuran: renliaani pad tahun sekarang dibandingkan dengan potensi pad tahun sekarang (dalam rpm) penanggung jawab data: dinas pendapatan daerah. dibandingkan dengan total realisasi pendapatan pajak daerah) x6. penanggung jawab data dinas pendapatan daerah. total realisasi pendapatan pajak daerah) dibandingkan dengan realisasi pad tahun sekarang penanggung jawab data dan beban kkn persepsi korupsi ipk) formulasi pengukuran berdasarkan hasil survey transparency international indonesia ipk merupakan rata rata dari total pengukuran variabel, ditampilkan dengan bentuk skor. rentang indeks adalah dengan dipersepsikan sangat korup dan dipersepsikan sangat bersih. penanggung jawab data inspektorat publikasi transparency international indonesia). skor evuluhai baki kota pulai formulasi pengukuran: berdasarkan hasil penilaian sakit yang dilaimunaki oleh kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ri. nilai akuntabilitas kinerja pemerintah aa: a: b: cc, 5sc, di. penanggung jawab data: inspektorat publikasi semen pan ri). meningkatnya laju pertumbuhan formulasi pengukuran perbandingan antara dab tahun pdrb nanah sebelumnya) dengan pdrb pada tahun dikalikan penanggung jawab data dinas pendapatan daerah indeks ketimpangan pendapatan formulasi pengukuran: indeks ketimpangan pendapatan diukur dengan gini rasio atau dikenal dengan gini coefficient xi yi yi). nilai gini ratio berkisar antara dan jika: ketimpangan rendah ketimpangan sedang (1g ketimpangan tinggi. penanggung jawab data: singkatnya nilai investasi malah investor berskala nasional formulasi pengukuran: jumlah investor berskala nasional ipdn pma) mdn pma) yang musik kota palembang, penanggung jawab data: badan koordinasi penanaman modal daerah. jumlah nilai investasi berskala malah nilai investasi berskala nasional mdn pma) yang nasional (mdn pma) masuk kota palembang. penanggung jawab data: badan meningkatnya kegiatan kontribusi sektor perdagangan formulasi pengukuran: jumlah kontribusi pdrb dari sektor perdagangan masyarakat terhadap pdrb perdagangan dibagi dengan jumlah total pdrb) dikali penanggung jawab data: dinas perindustrian, perdagangan dan pen koperasi. "nan angka pengangguran angka pengangguran formulasi pengukuran perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja penanggung jawab data dinas ten angka partisipasi angkatan kerja per formulasi pengukuran perbandingan angkatan kerja tahun kambang aneh meri desa penanggung jawab data dinas tenaga ken embangriya koperasi, usaha persentase koperasi aktif formulasi pengukuran: perbandingan antara jumlah koperasi aktif dengan jumlah seluruh koperasi) penanggung date: dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, persentase usaha mikro dan kecil formulasi pengukuran: perbandingan antara jumlah usaha mikro aktif dan kecil dengan jumlah seluruh ukm penanggung jawab data: dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, rasio umk yang menjadi usaha formulasi pengukuran: perbandingan antara jumlah umk yang menengah menjadi usaha menengah dengan jumlah seluruh ukm) penanggung jawab data: dinas perindustrian, perdagangan dan samara stntnga tersedianya angkutan publik yang persentase cakupan pelayanan formulasi pengukuran: (perbandingan jumlah jaringan jalan kota layak dan terjangkau angkutan umum terhadapjaringan (terlayani angkutan umum dengan jumlah total jaringan jalan kota) yang tersedia penanggung jawab data: dinas perhubungan meningkatnya mutu pendidikan penduduk yang berusia tahun formulasi pengukuran (perbandingan antarajumlah penduduk mayarakat melek huruf (tidak buta aksara) usia diatas tahun yang bisa membaca dan menulis dengan malah penduduk usia tahun keatas) ox. penanggung awalsiswa usia sd mi paket tahun jenjang sd mi paket dengan jumlah penduduk kelompok tahun) penanggung jawabalexa usia smp m ta paket tahun jenjang smp m teangka partisipasi murni apm)) formulasi pengukuran (perbandingan jumlah siswa usia16 sma smk ma paket tahun jenjang sma 9mk makinerja aps sd mi kota dengan jumlah seluruh aps sd mi kota penanggung jawab data dinas pendidikan pemuda dan olahraga kinerja aps smp mts kota dengan jumlah aps smp mts kota penanggung jawab data pendidikan pemuda angka putus sekolah aps) formulasi pengukuran perbandingan antara jumlah capaian sma smk ma kinerja aps sma smk ma kota dengan jumlah seluruh aps sma smk ma kota penanggung jawab data dinas angka kelulusan al| sd mi formulasi pengukuran perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang sd mi dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang sd mi pada tahun sebelumnya penanggung jawab data dinas pendidikan pemuda dan olahraga ingkcatican ketahanan pangan ketersediaan energi dan protes formulasi pengukuran ketersediaan energi: perbandingan perkapita" anatara ketersediaan pangan kapita hari dibagi kandungan kalori bdd penanggung jawab data dinas pertanian, perikanan dan kehutanan anatara ketersediaan pangan kapita hari dibagi kandungan kalori bdd penanggung jawab data dinas tersedianya cadangan pemerintah tingkat kota minimal sebesar ton ekuivalen bern. pencapaian akor pola pangan formulasi pengukuran pengukuran antara energi masing masing harapan phh)" komoditas dengan angka kecukupan gizi penanggung jawab data dinas pertanian, perikanan dan kehutanan produksi perikanan formulasi pengukuran: perbandingan jumlah produksi ikan (ton) dengan target daerah penanggung jawab data dinas baa kepatuhan kesesuaian pembangunan degan formulasi pengukuran: perbandingan tuas wilayah pemanfaatan telah ditetapkan krw ruang yang sesuai dengan rtrw dan rdr kota palembang rdr) dengan luas total wilayah wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rtrw dan dtk kota palembang) 100x, tipe penghitungan: kumulatif. penanggung jawab data dinas tata peran tan lingkungan persentase cakupan pengelolaan air formula pengukuran (perbandingan antara jumlah rumah limbah domestik tangga beraksen sanitasi dengan kota! jumlah ramah tangga) penanggung jawab data dinas cipta karya persentase cakupan pengelolaan formulasi pengukuran (perbandingan antar jumlah sampah sampah dornesti) yang dikelola dengan jumlah timbunan sampah) penanggung jawab data dinas kebersihan pengurangan titik luas genangan formulasi pengukuran perbandingan antara luasan daerah yang sebelumnya tergenang dan kemudian terbebas dari genangan, dengan luasan daerah yang rawan genangan dan berpotensi tergenang) penanggung jawab data dinas bina meningkatnya aksesibilitas itu man pria arik dan waktu tempuh per formulasi pengukuran perbandingan panjang jalan dengan angka kelulusan al) smp m formulasi pengukuran perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang smp mts dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang smp mts pada tahun sebelumnya penanggung jawab data dinas pendidikan pemuda dan olahraga pain jenjang sma smk ma dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang sma smk ma pada tahun sebelumnya penanggung jawab data dinas pendidikan pemuda dan ngka melanjutkan am) dari 3d mi formulasi muk pengukuran perbandingan antara jumlah siswa baru smp m tingkat pada jenjang smp mts dengan jumlah lulusan pada jenjang sd mi pada tahun ajaran sebelumnya penanggung jawab data dinas pendidikan pemuda dan olahraga ngk melanjutkan am) dari formulasi pengukuran perbandingan antara jumlah siswa baru smp m sma smk ma tingkat pada jenjang sma smk ma dengan jumlah lulusan pada jenjang smp mts pada tahun ajaran sebelumnya penanggung jawab data dinas pendidikan pemuda dan olahraga rata rata lama sekolah formulasi pengukuran perbandingan jumlah tahun bersekolah individu usia tahun keatas dengan jumlah ibu melahirkan selamat per tahun penanggung jawab data dinas pendidikan pemuda dan olahraga. ban see mutu kesehatan angka usia harapan hidup formulasi pengukuran:, penanggung jawab data: dinas kesehatan. angka jumlah balita dgn gizi buruk formulasi pengukuran jumlah kasus balita gizi buruk pada (prevalensi gizi buruk) tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah total balita pada tahun tertentu) penanggung jawab data dinas angka jumlah kematian bayi formulasi pengukuran jumlah kematian bagi pada sata taman tertentu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu) penanggung jawab data dinas angka jumlah kematian ibu formulasi pengukuran jumlah kematian ibu saat basal, melahirkan dan nifas pada satu tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup paci satu tahun tertentu penanggung jawab data dinas kesehatan satuan categ radiator kera ama kerangka meningkatnya kunjungan rata rata lama kunjungan wisatawan formulasi pengukuran rata rata lama tinggal wisatawan wisatawan domestik dan domestik dan mancanegara kota palembang. penanggung mancanegara jawab data dinas kebudayaan dan pariwisata mancanegara kota palembang. penanggung jawab data dinas apa harnojoyo |
san corneta tenaga eddy santana putra kota palembang tana rat berita daerah kota palembang tahun nomor |
lg) walikota palembang provinsi sumatera selatan peraturan walikota palembang nomor tahun tentang indeks lokasi dan indeks gangguan dalam penetapan retribusi ijin gangguan berathuruf angka peraturan daerah kota palembang nomor tahun tentang pembinaan dan retribusi ijin gangguan, perlu menetapkan peraturan walikota palembang tentang indeks lokasi dan indeks gangguan dalam penetapan retribusi ijin gangguan berindeks lokasi dan indeks gangguan dalam penetapan retribusi ijin gangguan berat bab ketentuan umum walikota adalah walikota palembang indeks lokasi yang selanjutnya disingkat adalah angka pengalihan dari lokasi tempat usaha, tahun nomor telah diubah dan ditambah tbl. tahun nomor dan nomor indeks gangguan yang selanjutnya disingkat adalah angka pengalihan dari gangguan tempat usaha bab indeks lokasi dan indeks gangguan dengan ditetapkannya peraturan ini, indeks lokasi meliputi: jalan utama, indeks (dua) yaitu jalan besar yang menjadi pangkal dari jalan lain kbbi), meliputi: jalan end. sudirman, jalan kol. berlian, jalan lintas km. jalan lintas terminal alang2 lebar, jalan tanjung api api, jalan sukarno hatta, jalan musi ii, jalan demang lebar daun, jalan basuki achmad, jalan veteran, jalan kapten rivai, jalan perintis kemerdekaan, jalan golf akbp cek agus: jalan mp. bangku negara: jalan pasal putri: jalan gubernur bestari, jalan kh. wahid hasyim: jalan yani, jalan pom ix, jalan angkatan jalan merdeka, jalan kol. atom, jalan suharto, jalan brigjen. hasan kasim, jalan kebun sayur, jalan yusuf singadekane: jalan alamsyah ratu prawira negara, jalan raya palembang indralaya, jalan megan, jalan isa, jalan yos sudarso jalan di. panjaitan: dan jalan ayin jl. rm. nazaruddin. jalan sekunder, indeks (satu setengah) yaitu jalan yang menjadi penghubung jalan utama, dan jalan lingkungan, indeks (satu) yaitu jalan lingkungan yang merupakan jalan umum yang merupakan jalan kecil yang biasanya ada lingkungan pemukiman indeks gangguan meliputi: indeks gangguan besar, indeks (dua), meliputi: kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, antara lain: merusak struktur tanah, mencemari air, tanah, udara serta getaran atau kebisingan dengan frekuensi yang tinggi berdasarkan luasan, kapasitas produksi dan jumlah pekerja, dan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat sekitar. indeks gangguan sedang, indeks (satu), meliputi: kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, kebisingan, getaran yang sifatnya sedang dan kecil, dan tidak berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat sekitarlt. walik palembang, harnojoyo diundangkan palembang pada tanggal sekretaris daerah palembang hid berita daerah kota palembang tahun nomor |
tribuslembaran daerah kota palembang tahun nomor seriagustus walikota palembang, diundangkan palembang bit tan eddy santana putra kota palembang mana berita daerah kota palembang tarun nomor |
walikota palembang peraturan walikota palembang nomor tamu n2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota palembangaka perlu merubah dan meninjau kembali peraturan walikota palembang nomor tahun tentang tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial, guna disesuaikanmberian hibah dan bantuan sosial,pengelolaan apbd dan bertindak sebagai bendahara umum mlembang selaku satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd) dan sekretariat tapi.adalah dokumen,m'atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi..alau barang. bab hibah bagian kesatu umum pemerintahanenuhi persyaratan sebagai penerima hibah:: d. masyarakat, dam't)kota palembang kota palembang:dapat melalui bpk. kepala bpk meneruskan usulan tersebut skpd unit kerja untuk melakukan evaluasi usulan, skpd unit kerjaunit kerja terkait sebagaimana lampiran padaemerintah daerah cc. perusahaan daerah masyarakatpalembang tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota palembang, format lampiran iti): besaran hibah yang akan diberikan:hibah barang dan atau jasa kepada walikota, keputusan walikota tentang penetapan penerima hibah barang dan atau jasa, bukti bukti proses pengadaan barang jasa: pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa barang dan atau jasa yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan, dan, realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah kotm''c ditujukan untuk menjadikan seseorang atanlatau dapat melalui bpk. kepala bpk meneruskan usulan tersebut skpdhasil evaluasi dan rekomendasi skpd unit kerja terkait sebagaimana tercantum dalam lampiranwalikota palembang tentang penjabaran apbd. format lampiranunit kerja terkait. pengairan bantuan sosial berupa uang dapat dilakukan dengan cara pembayaran langsung ls) dan atau dengan mekanisme tambah uang (tu). penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kwibendahara atas penyaluran bantuan sosial berupabantuan sosialhuruf disampaikan kepada walikota dengan tembusan kepada inspektorat. dalam hai hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana di. bab penutupdengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan walikota palembang nomor tahun tentang tata cara pemberian hibah dan bantuan sosialor serukan palembang pass sangat #l daerah siang eddy santana putra pan beta daerah kota pan imbang tahun nomor bkop skpd selam palembang, nomor kepada sifat yth. walikota palembang lampiran cg. tapi kota palembang perihal evaluasi permohonan hibah dan atau bantuan palembang bersama ini disampaikan hasil evaluasi atas permohonan proposal hibah bantuan sosial" berupa uang barang sebagai berikut namu alamat pemohon uraian intan men siti permohonan direkomendasikan nang nn, eng gea demikian disampaikan guna bahan pertimbangan lebih lanjut. name. nip.: pilih salah satu ota palembang, diundangkan palembang laga salah kota palembang naa santana putra was ana thibah yang diterima namapenerima oalamatpenerima jumlah rp) i tae a kan walikota wariaceniza pen ana matan walikota palembang, sekretaris daerah kota palembang testa dapat kota palembang tahun nomor eddy santana putra lampiran iiibantuan sosial yang diterima nama penerima mere aan tes maa nan walikota ser22ora20n walikota palembang, okendanykan palembang pada tenggat sekretaris daerah eddy santana putra berita depanlo. one dinon ian kepada nomor yih, walikota palembang lampiran (satu) berkas ana ppid) perihal laporan penggunaan di. dana hibah bantuan sosial" palembang bersama ini kami sampaikan laporan penggunaan dana hibah bantuan sosial" yang bersumber dari apbd kota palembang sewaan sejumlah resep ee. rupiah), dengan rincian sebagai berikut seto wae demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi. hormat kami, penerima hibah bantuan sosial" pilih salah satu walikota palembang, bea eddy santana putra sekretaris daerah kota hat berita dapatformat surat pernyataan tanggung jawab (spt) surat pernyataan tanggung jawab (spt) sehubungan dengan penggunaan dana hibah bantuan sosial sebesar rp. si. (ee rupiah), yang bersumber dari apbd kota palembang ta.. . yang kami terima. penerima hibah bantuan sosial" (tanda tangan) nama lengkap) pilih salah satu ota palembang, okesaapen penebang pedatanggil te kota palembang cz. eddy santana putra span bek neta dan emang karun2oil nomor |
walikota palembang peraturan walikota palembang nomor tahun tentang relokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian antar kecamatan tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota palembang, menimbang: bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan pupuk suatu kecamatan pada puncak musim tanam pada bulan november desember perlu dilakukan relokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian antar kecamrelokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian antar kecamatrelokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian antar kecamatan tahun anggaran mengubah lampiran peraturan walikota palembang nomor tahun berita daerah kota palembgesautee walikota pm imbang, romi verton diundangkan palembang padatanggal 'aris daerah kota palembang, berita daerah kota palembang tahun nomor relokasi pupuk urea bersubsidi sektor pertanian tahun (wara on) pas bok kari januari februari it maret april mei juli agustus: september| oktober nodeab: desember samar mir timur sz) barat barat seberang ulu seberang ta kertapati a50) wool kemuning suara, alangalangebar sako aa r45 semarang barang as. a01 | sala |
rias provinsi sumatera selatan peraturan walikota palembang nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahanpengelolaan barang milik daerah yang optimal merupakan salah satu hal yang membantu meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, cc. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam tindak lanjut penghapusan barang milik daerah yang tidak dapat dipergunakan lagi dan telah disetujui penghapusannya perlu mengatur pedoman tata cara pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah jajaran pemerintah kota palembpedoman pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusndoman pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahanewan perwakilan rakyat daerah,adalah sekretariskepala skpdkepala skpd pemegang kewenangan penggunaan barang daerah. kuasa pengguna barang adalah kepala unit kerja yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaengan peraturan walikota ini, ditetapkan pedoman pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan lingkungan pemerintah kota. bab penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan sebelum dilakukan penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan terlebih dahulu dilaksanakan tahapan sebagai berikut: kepala skpd sebagai pengguna barang wajib mengusulkan penghapusan kepada pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah melalui pengelola barang untuk barang inventaris yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang, sudah tidak dapat dimanfaatkan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi skpd, barang milelola barang dibantu pengguna barang membentuk tim dengan personil berjumlah paling rendah (lima) orang yang terdiri dari aparatur lingkungan skpd, yang bila diperlukan dapat melibatkan unsur teknis terkait, tim sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas meneliti barang milik daerah yang akan dilakukan penghapusan, hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf dituangkan dalam berita acara dengan materi kondisi riil barang milik daerah tersebut, dengan rekomendasi tindak lanjutnya apakah barang tersebut dijual, dipakai kembali dan atau dimusnahkan, serta pertimbangan apakah barang milik daerah dimaksud dapat mengurangi nilai buku atau tidak, dan berdasarkan berita acara dimaksud dalam huruf dimaksud tim mengusulkan kepada pengguna barang untuk mengajukan permohonan persetujuan penghapusan kepada yang berlaku. pelaksanaan pemusnahan dilakukan oleh tim pemusnahan yang ditetapkan dengan keputusan walikota daan melibatkan skpd teknis terkait yangbarang pakai habdan ataupelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan cara: dibakar, dihancurkan, ditimbun dalam tanah: ditenggelamkan dalam sungai, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap pemusnahan barang milik daerah lingkungan pemerintah kota, mempedomnani ketentuan dalam peraturan walikota ini. sekretaris daerah selaku pengelola barang mengkoordinir dan mengendalikan pemusnahan barang milik daerahsumber pit. walikota palembang, harnojoyo diundangkan palembang pada tanggal aris daerah ng uc@k hid berita daerah kota palembang tahun nomor |
palas kat bana a dan smk tahun pelajaran dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota daa menimbang bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan penerimaan siswa baru tingkat tk, sd, smp, sma dan smk dalam kota palembang, agar lebih efisien dan optimal, perlu menetapkan petunjuk teknis penerimaan siswa baru bagi tk, sd, smp, sma dan smk tahun pelajaran bahwa berdasarkan pertimbangan ikal tan pada, sd, smp, sma dan smk tahun pelajtahun pelajaran peraturan daerah kota palembang nomor tahun tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi dinas daerah lembaran daerah kota palembang tahun nomor bata ima memutuswakil walikota adalah wakil walikota imbang sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota palembang. dinas pendidikan nasional adalah dinas pendidikan nasional kota palembang. kepala dinas pendidikan nasional adalah kepala dinas pendidikan nasionaladalah surat yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar : belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan smp, tujuan dan prinsip tujuansila berdasarkan prinsip prinsip objektivitas, transparansi dan akuntabilitas objektivra sebagaimana dimaksud pada penerimaan siswa baru yangi) persyaratan pen aan siswa baru umum persyaratan penerimaan siswa baru bagi calon siswa yang akan melanjutkan sekolah yang lebih tinggi harus memiliki: memiliki ijazah sekolah setingkat yang lebih rendah. kecuali untuk memasuki sekolah dasar,bilas meta termasuk ketentuan peraturan sekolah, seragam sekolah. osis dan pelaksanaan hari hari pertama masuk sekolah. dalam asean psb sekolah tidak dibenarkan memungut biaya pembangunan ruang kelas baru bagi sejumlah calon siswa baru, memungut biaya untuk keperluan pribadi siswa (pakaian seragam. pakaian olahraga, buku pelajaran dan sebagainya) kecuali dimusyawarahkan bersama komite sekolah. bagi siswa yang tidak diterima tahun lalu. dapat langsung mendaftarkan sekolah rayon yang dituju. taman kanak kanak kelompok dapat diterima calon anak yang pada awal tahun pelajaran telah berusia (empat) tahun sampai (lima) lima tahun. kelompok dapat diterima calon anak yang pada awal tahun pelajaran telah berusia (lima) tahun sampai (enam) tahun:an usia yang divi belas) tahun kurang dari (empat puluh) siswa. calon siswa kelas tidak dipersyaratkan, telah mengikuti tk. sekolah menengah pertama kelas jena diterima calon siswa yangles akademik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. bagi yang beragama islam tidak buta huruf arab atau dapat membaca al gur'an. sekolah menengah atas kelas sma, dapat diterima calon siswa yang meiliki ijazah surat keterangan yang setara dengan ijazah smp atau madrasah ts) atau sederajat. memiliki surat tanda kelulusan smp atau dapat membaca al gur'an. rayon psb sma negeri dapat menerima siswa baru sebanyak dari jumlah daya! tampung yang direncanakan melalui jalur penelusuran minat dan prestasi akademik pipa). calon siswa baru sebagaimana dimaksud dalam adalah berasal dari smp m dalam rayon sma negeri yang bersangkutan. teknis pelaksanaan penerimaan siswa baru melalui jalur penelusuran minat dan prestasi sak pipa) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan dinas diknas kota palembang. waktu pelaksanaan penerimaan siswa baru jalur penelusuran minat dan prestasi epik dilaksanakan sebelum san win siswa baru secara umum, sma negeri karena dinyatakan sebagai sekolah unggulan dan sekolah rintisan berstandar internasional, maka dapat melaksanakan penerimaan siswa daru psb) lebih dulu daripada sma negeri yang lain. teknis pelaksanaan penerimaan siswa baru sma negeri diatur dalam peraturan tersendiri yang dibuat oleh sma negeriatauatau dapat membaca al gur'acc. smp maksimal orang. sma maksimal orang. smk terdiri dari: kelompok bisnis dan manajemen (eks sea dan mps). program studi: akuntansi, sekretaris, penjualan. orang. kelompok teknologi industri jcms stm). orang. kelompok pertanian dan kehutanan (eks sekolah ann aoa orang. kelompok pariwisata (eks smkn). can. goo. orang. kelompok seni dan kerajaan (eks sms). orang jumlah (siswa per kelas tidak boleh melebihi batas daya tampung yang telah dia dan tidak dibenarkan menambah jumlah siswa per kelas dengan dalih apapun. penambahan kelas paralena untuk smp dalam rangka mempercepat penuntasan wajib belajar didikan dasar (sembilan) tahun. bab kanonisasi wahana d) stem rayonisas dimaksud supaya tea perimbangan arus siswa smp,. untuk rayon smp.meta. pendaftaran calon smp. sma dan smk lain yang bukan rayanya, dimungkinkan apabila mengikuti orang tuafwali, dengan menunjukkan bukti kartu keluarga model asli dan foto copy (satu) lembar, atau pertimbangan jarak tempuh'transportasi.erah, apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti pindah mengikuti orang tua wali antara lain: calon siswa anak dari pns tni polri agar melengkapi foto copy ktp orangtua jan foto copy lembar)lain apabila mempunyai kondisi yang sama. calon biak yang akan mendaftar pada sma negeri smk negeri dan smk negeri bebas dari ketentuan rayon sebagaimana dimaksud dalam calon siswa dari smp yang berasal dari kabupaten ogan ilir, dapat mendaftarkan negeri atau smk negeri dan calon sis dari smp kabupaten banyuasin pan mendaftarkan smk negeri atau smk negeri calon siswa baru yang memiliki nilai sd mi rata rata bebas rayon smp, gan bagi calon siswa yang memiliki nilai smp m rata rata bebas rayon sma smk. calon bisa baru yang mendapat prestasi olahraga, seni, dan akademik, peringkat sampai peringkat ini tingkat provinsi dan nasional dapat mendaftar bebas rayon. nedengan ketentuan sebagai berikut calon siswa mengisi formulir kepala sekolah asal mereka nama calon siswa ', sma negeri mempunyai tugas sebagai berikut:c. menyusun daftar nama kalorii.|laka rayon smk negeri mempunyai tugas sebagai berpikir: lintas rayon. na. da,mempunyai tugas sebagai berikut: mengusulkan daya tampung kelas satu dinas pendidikan nasional,psb panitia kota. waktu pendaftaran bagi calon yang dinydgttcalon jang dinyatakan gugur tempatnya diisi oleh calon cadangan berdasarkan peringkat yang telah diumumkan. bab vii seleksi calon siswa seleksi bagi calon siswa yang akan mendaftar pada sebagai berikut::: mengikuti test akademik untuk pelajaran matematika, bahasa indonesia. bahasa inggris, ipa dan ips. seleksi dapat dilakukan z#:bh. ekonomi lemah dan usia calon siswa atau prestasi lain yang diakui bab viii kepanitiaan kepanitiaan psb sekolah sekolah dalam lingkungan dinas pendidikan nasional terdiri dari panitia koordinasi psr tingkat kata b.| panitia koordinasi psb tingkat kecamatan untuk psb cc. panitia psb sekolah rayon smp, sma dan smk d.' panitia psb sekolah swasta. panitia psb tingkat kota mempunyai tugas: persiapan: 'a. menyusun jenis psb menyiapkan administrasi psb mengadakan rapat panitia tingkat ko. memeriksa hasil test dengan komputerisasi deasemua biaya psb digunakan untuk proses pengadaan soal test, pemeriksaan hasil test dan kegiatan kegiatan lain panitia kotah karton setelah psb berakhir, setiap jenjang kepanitiaan segera menyampaikan laporan hirarki sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. babi penutup hal hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, mengenai pelaksanaannya (bahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam berita daerah ota palembang ditetapkan palembang padatanggal maret akan dala air tan mara aris daerah nyi ang mag dena tera alta memori, kas eddy santana putra lai berita daerah kota palfmoans nan tahun nomor |
lh: walikota palembangsungaangkutan sungai, perlu membentuk unit pelaksana teknis dinas utd) pelabuhan sungasungasungaip adalah kepala bujang perhubungan laut dan asp pada dinas perhubungan kota palembang unit pelaksana teknis dinas pelabuhan sungai yang selanjutnya disingkat utd pelabuhan sungai adalah unit pelaksana teknis dinas pelabuhan sungaisungai yang selanjutnya disingkat kepala utd adalah kepala utd pelabuhan sungai. kepala sub bagian tata usaha adalah kepala sub bagian pada utd pelabuhan sungai. petugas teknis operasional adalah petugas teknis operasional pada utdlabuhan sungai. utd pelabuhan sungai, sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pelabuhan sungai tangga buntung. pelabuhan sungai ilir. pelabuhan sungai lais. pelabuhan sungai jaka baring. utd pelabuhan sungai, sebagaimana dimaksud pada membawahi wilayah kerja sebagai berikut pelabuhan sungai tangga buntung dari purwokerto gandum sampai dengan pelabuhan ilir. pelabuhan sungai ilir dari pelabuhan ilir sampai dengan boom baru palembang. pelabuhan sungai lais dari boom baru palembang sampai dengan batas kota desa mariana. pelabuhan sungai jaka baring dari kertapati sampai dengan batas kota desa penganut ogan ilir. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi utd pelabuhan sungai dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional kepala utd pelabuhan sungai dibina oleh kepala bidang perhubungan laut dan asap. utd pelabuhan sungai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas perhubungan khususnya dalam mengelola ,td pelabuhan sungai menyelenggarakan fungsi penyusunan program kegiatan pelayanan dan peningkatan fasilitas pelabuhan sungai. pengecekan dan pemanfaatan pelabuhan sungai. pengaturan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan. peningkatan ketertiban dan keamanan diarea pelabuhan sungai. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap operasional pelabuhan sungai. pemberian surat izin berlayar pemilikan pelaksanaan trayek dan tarif, pemungutan retribusi jasa sandar, tempat dan labuhsungapelabuhan sungalugas operasional dinas perhubungan dibidang penyuluhan pelabuhan sungaelabuhan sungai.. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait. pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas. bagian kedua kepala sub bagian tata usaha kepad, sib dan dokumen lainnya. penyelenggaraan pembukuan penerimaan, retribusi jasa sandar aman labuh kapal dan jasa pas pelabuhan, tambat dan labuh awal sungai. petugas teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan jasa angkutan sungai. pelaksanaan peraturan dan penertiban lalu lintas angkutan. pengawasan naik turunnya penumpang dan bongkar muat orang hewan. pemeriksaan terhadap surat surat kapal, alat alat keselamatan, alat alat perlengkapan dan susunan awak kapal dan atau muatan kapal. pebakbenaa pencatatan dan pendataan kepadatan lalu lintas kapal dan muatan kapal. pencatatan skala tinggi air. pemeriksaan kecelakaan sebagai proses awal tempat kejadian perkara tkp). penyelenggaraan pertolongan pertama pada korban kecelakaan kapal. peak pembinaan terhadap awak kapal wilayah kerja. pemeriksaan dan pengawasan terhadap lambung timbul kapal. penyiapan dan penyampaian laporan bulanan, triwulan dan tahunan. pelaksanaan pungutan retribusi jasa pelabuhan dan menyetor hasil pungutan retribusi kepada bendahara penerima dinas perhubungan setiap hari kerjasungaisungasungasungaisungai. tahun pembentukan unit pelaksana teknis dinas utd) pelabuhan sungai. peraturan walikota palembang nomor tahun tentang pembentukan unit pelaksana teknis dinas utd) pelabuhan sungai jakabaring. dicabut dan dinyatakan tidak berlakuyi walikota palembang, diundangkan palembang ( eddy santana putra sekretaris daerah gran harmon, berita daerah kota palm3an tahun no"labuhan sungai. nomor tahun tanggal: avuapy tentang pembentukan unit pelaksana teknis dinas (utd) pelabuhan sungai.menuangkan palembang bata tanggal ( sexpetanis daerah santana putra pen berita gac rah kota palembang?air tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota palembang, menimbang la. bahwa dengan ditetapkannya peraturan daerah kota palembang nomor tahun tentang pajak air tanahi! nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan lintlaksanakan peraturan daerah kota palembang nomor tahun tentang pajak air tanahair tanfak nikita palembang, nga pama pan (af segi" naas (lembang nip edy santana putra sekitar mnet dar nger mena ren mag serta daerah kota palembang tahun nomor |
wp na? walikota palembangninjau kembali dan merubah peraturan walikota nomor tahun. guna mempedomani surat menteri keuangan nomor mk. tanggal juli halkembali ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri lingkup pemerintahjalanan dinas dalam negeri lingkup.kan peraturan walikota palembang tentang sama perjalanan dinas dalam negeri lingkup, perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adala dasar pembuatan surat perintah perjalanan dinas,' unit kerja berada. tempat bertolak adalah tempat kota melanjutkan perjalanan dinas tempat tujuan. bongdimaksud pada meliputi perjalanan dinas dalam daerah: dan perjalanan dinas kemenegak biaya perjalanan dinas dalam daerah diatur sebagai ::nsi, dan sejenisnya, menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya: cc. pengumandahan (detasaring)9g.: cc. biaya penginapan: uang representasi: sowa kendaraan dalam kota: biaya angkutan dan pemetaan jenazah. harian sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri uang makan: uang saku,kematian jenazah diberikan hanya untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud padagari luar skpd untuk satu tempat tujuangolongan iii golongluar daerahi: tingkat untuk pns dengan kedudukan struktural eselon iii golongan iv: tingkat untuk pns dengan kedudukan struktural eselon golongan iii: tingkat untuk pns golongan cons untuk yang menggunakan kendaraan din9g.rjalanan dinas kurang dari (dua puluh empat) jam diberikanan diatur dalama disetarakan dan kepala skin pimpinan dprd memberikan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas kepada anggota dprdhani walikota untuk perjalanan dinas yang dilakukan kda. sekda untuk perjalanan dinas yang dilakukan walikota, wakil walikota, kepala skpd dan pejabat lainnya setingkat eselon ii.masing masing satuan karya pelaksana spd. pa':nsi, dan sejenisnya:: fotokopi spd: cc. kwitansi tanda terima uang muka:, biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada di:rati eddy santana putra diundangkan palembang pada tanggal plh. sekretaris daerah kota palembang ir. trofirjalanan dinas dalam daerah sep kanan dara golongan iv disetarakan rp. golongan disetarakan rp. golongan ii disetarakan rp. golongan disetarakan rp. lal sant: putra diundangkan palembang pada tanggal pih. sekretaris daerah kota palembang kt. akronim, daerah kota palembang tahun nomor lampiran peraturan walikota palembang nomor tahun tanggal har alan nas keluar daerah satuan biaya uang ian per ppa ejaan soem camat conan! sana ata dalam provinsi satuan biaya uang representasi perjalanan dinas keluar daerah (dalam rupiah ke bias had ketua dprd wakil ketua dprd serah san 2e| dalam provinsidalam hal waktu tiba kembali ditempat kedudukan sebelum pukul wib maka uang harian dan uang representasi diberikan setinggi tingginya dari besaranhen palembang nba tanggal pih. sekretaris daerah kota palembang eddy santana putra #akronim, berawa daerah kota palembang tahun nomorrjalanan dinas pesawat udara kapaltaut tingkat bisnis vip kelas eksekutif riil tingkat ekonomi kelas eksekutif riil tingkat ekonomi kelas iia eksekutif riil tingkat ekonomi kelas ila eksekutif kail tingkat ekonomi kelas iia eksekutif riil kana eddy san putra diundangkan palembang pada tanggal plh. sekretaris daerah kota palembang ir. tapfiksyakroni, berita daerah kota palembang tahun nomo2 lampiran peraturan walikota palembang nomor tahun tanggal ketetapan kebutuhan bbm pulang pergi) jarak tempuh tujuan premium(ttr) solarcity) km) kendaraan kendaraan :2000cc ogan ilir ogan komering ilir, banyuasin, prabumulih musibanyuasin muaraenim joke, ikut, fokus lahat pagar alam, empat lawang musi rawas, lubuk linggau (in eddy santana putra diundangkan palembang pada tanggal pih. sekretaris daerah kota palembang taufikperjalanan dinas keluar daerah satuan biaya penginapan tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat amp poo ponsel mare era dosen kontak besontns luar provinsi wilayah indonesia barat ton mana s00200 wilayah indonesia tengah (om) jangan wilayah indonesia timur (om) dalam provinsi oh) perkiraan biaya sewa kendaraan (atas reni walikota palembang diundangkan palembang pada tanggal pih. sekretaris daerah kota palembang eddy santana putra pasifik #yakni.tingkat perjalanan dinas biaya pemetaan rp) pengangkutan tingkat menurut tarif yang berlaku dan alat tingkat angkutan yang digunakan tingkat tingkat tingkat kota palembang h.eddy ana putra diundangkan palembang pada tanggal pih. sekretaris kota palembang ir. ht, syahrini, berita kota palembang tahun nomor lampiran peraturan walikota palembang nomor tahun tanggal komponen biaya perjalanan dinas keluar daerah kurang dari (dua puluh empat) jam ia man penginapan trans representasi perjalanan dinas keluar daerah ns) urang dari (dua belas jam. wib s d wib) perjalanan dinas keluar daerah lebih dari (dua belas) jam kurang dari (dua puluh empat) jam. sjd lebih dari wib) keterangan uang harian din uang representasi (ketentuan diberikan setinggi tingginya dari besaran yang ditetapkan dalan tarnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan fasilitas transport yang ditetapkanerikan secara lumpur setinggi tingginya dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran (yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini, sewa kendaraan dalam kota (ketentuan dibayarkan sesuai biaya riil untuk (satu) hari dengan tarif. uang harian dan uang representasi (ketentuan dibayar untuk (satu) hari sebesardiundangkan palembang walikota palembang pada tanggal pih. sekretaris daerah kota palembang eddy santana putra ir. taufik akronim, berita, merah kota palembang tahun nomor lampiran peraturan walikota palembang nomor tahun tanggal surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan yang bertandatangan dibawah ini nama kkn mesinmenara coooooooooooooo dem ana t,ale ng, sea. comments yang membuat pernyataan nip. lampiran peraturan walikota palembang nomor tahun tanggakek kena upi nip jabatan unit kerja skin menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas jabatan berdasarkan surat tugas nomor sesvreseresarner tensai . co. dan spd noma s.i.i. tanggal., a11: nama keenam makanansinepeereseamani tanaman sennvorerrtrtanyes2n14222 berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa .o.oo.oo dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban opa tidak dapat dikembalikan resund (sebagian seluruh) ebe rp. sersesos nona las sehingga dibebankan pada rekening ngg atan .palembang, s2. koo yang membuat pernyataan nip. lampiran peraturan walikota palembang nomor tahun tanggal daftar pengeluaran riil yang bertandatangan dibawah ini nama nenek mem landasan pejabat penerbit surat tugas) nip jabatan berdasarkan surat perjalanan dinas spd) nomor .ii.i. tanggal wkuasa pengguna anggaran pelaksana spd, nip. nip. lampiran peraturan walikota palembang nomor tahun tanggal rincian biaya perjalanan dinas lampiran spd nomor tanggal mo operngangiaya ( umpan keterangan . terbitan panen dana: saaninawnbi sar angsana ban gsnsandnavet. ant aan perhitungan spl rampung ditetapkan sejumlah rp. yang telah dibayar semula rp. sisa kurang lebih rp, kpa nip. lampiran peraturan walikota palembang nomor tahun tanggal surat perjalanan dinas (spd) skpd eta nyp yan gem epyaapa nana nona enpareorarnesamangana nip pangkat dan golongan jabatan instansib8.ii. tiba berangkat dari pada tgl kepala pada tanggal kepala nip nip iu. tiba berangkat dari pada tgl kepala pada tanggal kepala nip nip iv. pribadi berangkat dari pada tglvi. pribadi berangkat dari pada tgl kepala pada tanggal kepala nip nip vii,, dan keadaannya. |
an,jabeberapa ketentuan dalam peraturan walikota palembang nomor tahun tentang pemeriksaan kesehatan bagi calon jama'ah haji berita daerah kota palembang tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: biaya pemeriksaan tahap pertama bagi calon jemaah hajites kehamilan dan usg tanpa gambar atau dengan gambar, ekg dan konsultasi dokter spesialis, ditetapkan sebesar: rp. (seratus dua puluh empat ribu rupiah) per calon jama'ah haji untuk bukan wanita usia subur dan usia bawah (empat puluh) tahun, untuk usg tanpa gambar, rp. (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk usg dengan gambar, rp. (seratus tiga puluhseratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk usg dengan gambar, rp. (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) per calon jama'ah haji untuk bukan wanita usia subur dan usia (empat puluh) tahun atas, untuk usg tanpa gambar, rp. (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk usg dengan gambar, rp. (seratus delapanseratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk usg dengan gambar. biaya pemeriksaan kesehatan tahap pertama bagi jama'ah haji khusus ditetapkan sebesar: rp. (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) per calon jama'ah haji untuk wanita bukan usia subur dan usia bawah (empat puluh) tahun, untuk usg tanpa gambar, rp. (dua ratus empat ribu rupiah) untuk usg dengan gambar, rp. (dua ratusdua ratus sembilan belas ribu rupiah) untuk usg dengan gambar, rp. (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) per calon jama'ah haji untuk wanita bukan usia subur dan usia (empat puluh) tahun atas, untuk usg tanpa gambar, rp. (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk usg dengan gambar, dan rp. (dua ratus limadua ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk usg dengan gambar. rincian biaya pemeriksaan kesehatan tahap pertama meliputi: karcis: pemeriksaan laboratorium, yang terdiri dari: darah, yang meliputi: hemoglobin, laju endap darah, jumlah leukosit, dan hitung jenis leukosit, golongan darah, gula darah sewaktu, kolesterol: urine, yang terdiri dari: glukosa urine, protein urine, dan tes hamil (untuk wanita usia subur), konsultasi gizi, biaya ecg untuk usia tahun, biaya usg: tanpa gambar, dengan gambar, konsultasi dokter spesialis untuk usia (empat puluh) tahun dan risiko tinggi, tes kebugaran, bimbingan dan penyuluhan, biaya administrasi dan operasional, haji reguler, dan haji khusus, dan j . ambulance. rincian biaya pemeriksaan kesehatan tahap lanjutan meliputi: karcis, biaya administrasi dan operasional, cc. biaya pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai indikasi, konsultasi dokter spesialis, dan ambulance. biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut: aer rp. konsultasi dokter spesialis. rp. cc. pemeriksaan laboratorium nan men mea nan rp. bol ong getah sni sudah ama rp. gula darah sewaktu . rp. kolektor ol.mean rp. urine glukosa urine. j.akan rp. protein . rp. theres sara masam lama espana rp. konsultasi zi. jeda rp. biaya usg terkena sama sasa maa rp. dengan gambar. rp. biaya ecg. rp. pembinaan tes kebugaran . rp. bimbingan dan penyuluhan . jjj. rp. biaya administrasi dan operasional haji reguler .oo.oooooooooooo woo rp. haji usus .ooooenn rp. ambulance mma rp. ketentuan dan dihapus, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dihapus dihapus biaya pemeriksaan kesehatan rujukan dan pemeriksaan penunjang atas indikasi selain biaya sebagaimana dimaksud dalam serta biaya konsultasi tenaga spesialis lainnya dibebankan pada calon jama'ah hajhalf#mbang pada tanggal februari walikota palembang, omi verton diundangkan palembang padatanggal sekretaris daerah kota palembang, ucok hid berita daerah kota palembang tahun nomor |
salinan kag pia nakkota palembangkota adalah pemerintah kota palembang walikota adalah walilainnya adalah orang perseorangan, badan hukum, koperasi, badan usaha lain, usaha bersama, asosiasi, kelompok orang perseorangan dan atau perusahaan yang terorganisir serta organisasi kemasyarakatan dan atau lembaga nonwajib untuk melakukan pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi tertentuuntuk mendirikan bangunan dalam kota palembimb yang terutpengurangan retribusi imb adalah mengurangi sebagian jumlah retribusi imb yang harus dibayar oleh wajib retribusi yang dilaksanakan setelah ditetapkan dengan keputusan walikota. keringanan retribusi imb adalah meringankan wajib retribusi imb dari kewajiban membayar retribusi dengan cara menganggur atau memberik. pembebasan retribusi imb adalah membebaskan seluruh kewajiban retribusi imb yang telah ditetapkan menjadi rp. o, (nol rupiah) karena ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan daerah. tim pertimbangan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut tim adalah tim yang dibentuk oleh walikota untuk melakukan survei dan pengkajian serta memberikan rekomendasi kepada walikota terkait dengan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan, dengan tetap memperhatikan serta mengacu pada pendapatan asli daerah pad) pengaturan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi imb imb, dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi imb. pengaturan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi imb bertujuan untuk: memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan retribusi imb, memberikan keadilan bagi wajib retribusi imb dalam memenuhi kewajiban membayar hutang retribusinya, memberikan pedoman kepada perangkat daerah mengenai pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi imb:dan meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi imb. bab pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi imb bagian kesatu umumimb, setelah mendapatkan rekomendasi tim. pengurangan atau keringanan retribusi imb sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan melihat kondisi wajib retribusi dan objek retribusi. pembebasan retribusi imb diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi. bagian . bagian kedua pengurangan atau keringanan retribusi imb pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada wajib retribusi imb dikarenakan: kondisi tertentu wajib retribusi imb dan atau sebab tertentu lainnya meliputi: wajib retribusi yang melaksanakan kegiatan investasi daerah, wajib retribusi berpenghasilan rendah sehingga kewajiban sulit dipenuhi, wajib retribusi berbentuk badan yang sedwajib retribusi yang baru akan mulai usaha dan belum mempunyai kemampuan untuk membayar retribusi. dalam hal objek retribusi imb terkena keadaan memakkan adanya perbedaan minus antara penghasilan bruto dikurangi biaya,dan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang menunjukkeadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan peristiwa bencana alam atau peristiwa yang berada luar kekuasaan wajib retribusi yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa antaranya gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor, kebakaran, dan huru hara. bagian ketiga syarat dan tata cara pemberian pengurangan atau keringanan retribusi imb setiap wajib retribusi imb dapat mengajukan surat permohonan pengurangan atau keringanan retribusi imb kepada walikota melalui kepala dpmptsp dengan mencantumkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada pengajuan pengurangan dan keringanan retribusi imb hanya dapat diajukan (satu) kali. pengurangan . pengurangan atau keringanan retribusi imb harus diajukan secara tertulis atau secara online dengan menggunakan bahasa indonesia serta melampirkan: surat permohonan pengurangan atau keringanan retribusi imb yang ditandatangani oleh wajib retribusi, fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon, fotokopi skr, dan dalam hal wajib retribusi berupa badan, wajib melengkapi laporan keuangan yang telah diaudit oleh pejabat yang berwenang dan surat keterangan dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri setempat atau dokumen lain yang dipersamakan. permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan dalam jangka waktu selambat lambatnya (tiga) bulan sejak skr diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat membuktikan bahwa hal tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan luar kekuasaannya. setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan survei dan pengkajian terhadap alasan yang disampaikan paling lambat (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. walikota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur perangkat daerah untuk melakukan survei dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada dan memberikan rekomendasi terkait besaran pengurangan atau keringanan retribusi imb. walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mempertimbangkan hasil kajian rekomendasi tim sebagaimana dimaksud pada untuk menerbitkan surat keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan atau keringanan retribusi imb dari pemohon paling lambat (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. jiktersebut dianggap diterima dan wajib untuk ditindaklanjuti. pejabat yang ditunjuk dan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan walikota. bagian keempat pengurangan atau keringanan retribusi imb walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan atau keringanan retribusi imb berdasarkan permohonan wajib retribusi dan hasil rekomendasi tim sebagaimana dimaksud pada pemberian pengurangan atau keringanan retribusi imb sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan pertimbangan: kemampuan membayar retribusi, objek retribusi bersifat nirlaba dan atau mendukung program pemerintah atau pemerintah kota. bagian . bagian kelima besaran pengurangan retribusi imb besaran pengurangan retribusi imb diatur sebagai berikut: untuk fungsi usaha diberikan pengurangan retribusi imb paling banyak (dua puluh lima persen) dari retribusi imb yang harus dibayar, untuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah diberikan pengurangan retribusi imb paling banyak (dua puluh persen) dari retribusi imb yang harus dibayar, untuk bangunan sekolah milik swasta yang bersifat sosial terdiri dari: bangunan pendidikan anak usia dini, taman kanak kanak atau yang sederajat, bangunan sekolah dasar atau yang sederajat, bangunan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat, dan bangunan sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat diberikan pengurangan retribusi imb paling banyak (enam puluh persen) dari retribusi imb yang harus dibayar. bangunan perguruan tinggi atau yang sederajat. bangunan untuk kegiatan pelayanan kesehatan, bangunan fungsi hunian bagi masyarakat yang masuk dalam data masyarakat berpenghasilan rendah kota palembang dengan ukuran luas bangunan paling besar (tiga puluh enam meter persegi)bangunan yang menjadi bangunan cagar budaya dan warisan budayadan h.dalam hal objek retribusi imb terkena keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan pengurangan retribusi imb paling banyak (seratus persen) dari retribusi imb yang harus dibayar. pengurangan retribusi imb sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. bagian keenam jangka waktu keringanan retribusi imb pemberian keringanan retribusi imb dilaksanakan melalui persetujuan dengan pembayaran retribusi melalui angsuran atau persetujuan memberikan kelonggaran perpanjangan waktu pembayaran retribusi untuk jangka waktu tertenlaksanaan enam) kali pada tahun berjalan. dalam hal wajib retribusi mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam yang menyebabkan ketidakmampuan untuk melunasi utang retribusi imb tepat pada waktunya, walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran paling banyak (dua) kali. bagian ketujuh pembebasan retribusi imb pelaksanaan pembebasan retribusi imb dapat diberikan terhadap: bangunan fungsi pemerintahabangunan rumah ibadah: bangunan lain yang menurut peraturan perundang undangan termasuk objek yang tidak dikenakan retribusi imesuai dengan aslinya karan ian hukum sekretariat daerah kota palembang, sekretariat |.xli daerah kota segar pelan query nip. |
sltandard bidding document),embaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. jdih. ipp.go.id pemerintah merupakan pedoman dalam menyusun dokumen pengadaan barang jasa pemerintah. penetapan standar dokumen pengadaan barang jasa pemerintah bertujuan agar pengadaan barang jasa lingkungan k l d i berjalan sesuai dengan prinsip prinsip dan etika pengadaan barang jasa. standar dokume, pengadaan. jdih. ipp.go.id pengadaan barang melalui mekanisme penunjukan langsung darurat, pengadaan barang melalui mekanisme penunjukan langsung non darurat: pengadaan barang melalui mekanisme pengadaan langsung,pekerjaan konstruksi melalui mekanisme penunjukan langsung darurat, pengadaan pekerjaan konstruksi melalui mekanisme penunjukan langsung non darurat, pengadaan. jdih. ipp.go.id pengadaan pekerjaan konstruksi melalui mekanisme pengadaan langsung,:, pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui mekanisme penunjukan langsung darurat, pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui mekanisme penunjukan langsung non darurat, pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui mekanisme pengadaan langsung,: pengadaan jasa konsultansi berbentuk perorangan melalui mekanisme penunjukan langsung non darurat, pengadaan jasa konsultansi berbentuk perorangan melalui mekanisme penunjukan langsung darurat, pengadaan jasa konsultansi berbentuk perorangan melalui mekanisme pengadaan langsung, pengadaan. jdih. ipp.go.id,jasa lainnya melalui mekanisme penunjukan langsung darurat, pengadaan jasa lainnya melalui mekanisme penunjukan langsung non darurat, pengadaan jasa lainnya melalui mekanisme pengadaan langsung. . jdih. ipp.go.id pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah yang sedang berjalan berdasarkan dokumen pengadaan barang jasa pemerintah sebelum berlakunya peraturan kepala ini, tetap dilanjutkan sampai berakhirnya pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah tersebut. standar dokumen pengadaan barang jasa pemerintah yang telah ditetapkan oleh kepala lopp dimuat dalam website lopp standar dokumen pengadaan barang jasa pemerintah ini dapat disesuaikan oleh pejabat pembuat komitmen pejabat pengadaan kelompok kerja ulp sesuai dengan kebutuhan proses pengadaan sepanjang tidak bertentangan dan petunjuk teknis pelaksanaannya.nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. peraturan kepala ini berlaku sejak tanggal diundangkan. agarda lembaga kebijakan pengadaan barang nasa pemerintah, tan linen ini tel nag us raf ordengan rahmat tuhan yang maha esa kepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa, menimbang bahwa paddan sertayesuaian (passing) dalam jabatan dan angka kredityesuaian (passing) dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa, dipjdih. ipp lanjut juga telah ditetapkan peraturan bersama kepala lopp dan kepala bkn nomor tahun dan nomor tahun tentang ketentuan pelaksanaan peraturan menteri pan dan nomor tahun tentang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa dan angka kreditnya. hingga bulan oktober jumlah pemegang sertifikat keahlian pengadaan barang jasa pemerintah yang tersebar k l d i berjumlah orang dari jumlah tersebut hanya sekitar s.d orang yang bertugas bidang pengadaan barang jasa pemerintah dan perlu disesuaikan di passing dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa.yesuaian jdih. ipp.go.id (passing)tujuanagar dapat menjadngertiannyesuaian (passing) adalah mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa bagi pegawai negeri sipil yang telah dan masih melaksanakan tugas bidang pengadaan barang jasa pemerintah pada saaitetapkan. pejabat yang berwenang melaksanakan penyesuaian (passing) jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa adalah pejabat pembina kepegawaian pusat, provinsi, dan kabupaten kotjdih. ipp.go.idsertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama adalah sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat dasar yang dikeluarkan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah lopp). ii. periode efektifmasa penyesuaian passing dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan terhitung mulai tanggal januari dan harus selesai pada akhir desember meskipun menurut kedua peraturan tersebut periode penyesuaian (passing) terhitung mulai tanggal januari hingga akhir desember namun mengingat lopp sebagai instansi pembina masih harus menyusun peraturan peraturan tentang ketentuan pelaksanaan petunjuk teknis jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa, maka lopp menetapkan periode efektif penyesuaian (passing) jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa terhitung sejak januari dan seluruh pns yang di passing sudah harus diangkat sebagai pejabat fungsional pengelola pbj selambat lambatnya pada desember iii. ketentuan terkaitmenyatakan bahwamengacu ketentuan pada angka diatas, maka pnstelah dan masih melaksanakan tugas pengadaan barang jasa pada saayaitu tanggal desember berdasarkan hal ini, maka lopp sebagai instansi pembina menetapkan pengalaman bidang pengadaan barang jasa pemerintah minimal (satu) tahun sebagaimana jdih. ipp.go.id dimaksud pada huruf peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor tahun dan hurufadalah pengalaman pada periode: (satu) tahun pada tahun penetapan permen pan rb yaitu tahun (satu) tahun sebelum tahun penetapan permen pan rb yaitu tahun atau (satu) tahun sesudah tahun penetapan permen pan rb yaitu tahun iv. persyaratandan ketentuan pada bagian iii, maka pegawai negeri sipil pns)memenuhipengalaman (satu) tahun bidang pengadaan barang jasa pemerintah pada periode tahun atauselain ketentuan pada angka atas, pns yang dapat disesuaikan di passing dan diangkat dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa(passing) januari sampai dengan desember jdih. ipp.go.id tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari bulan pada masa penyesuaian (passing) januari sampai dengan desember dan tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada masa penyesuaian (passing) januari sampai dengan desember bagi pns yang bertugas sebagai salah satu pejabat sebagaimana dinyatakan pada angka huruf pada periode tahun atau namun belum memenuhi ketentuan: berijazah paling rendah sarjana strata satu s1) diploma iv, dan atau pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang iii a, maka pns yang bersangkutan dapat diproses untuk penyesuaian (passing) jika pada periode penyesuaian (passing) kedua ketentuan tersebut telah terpenuhielola pengadaan barang jasa terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian (passing) telah mempergunakan pangkat terakhirtelah disesuaikan di passing dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jaslopp sebagai instansi pembina jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyesuaian (passing) sesuai dengan peraturan perundang undangan. berkas administrasi penyesuaian passing pegawai negeri sipil pns) yang telah memenuhi ketentuan untuk penyesuaian (passing) selanjutnya diusulkan oleh pimpinan unit organisasi satker skpd) kepada pejabat yang berwenang mengangkatfoto kopi surat keputusan dan atau surat penugasan dari atasan langsung dan atau pimpinan unit organisasi satker skpd) yang menyatakan mengindikasikan pns yang bersangkutan selama jdih. ipp.go.id (satu) tahun pada periode tahun atau bertugas: fotokopi ijazah sarjana s1) atauelaksanaan pekerjaan dp satudan fotokopi sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama yang masih berlakuvi. alur proses pelaksanaan penyesuaian passing)enyesuaian (passing) dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa guna diusulkan kepada pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian. pns yang diusulkan mengikuti penyesuaian (passing) menyiapkan semua berkas yang diperlukan, dan apabila telah lengkap menyerahkannya kepada pimpinan unit organisasi satker skpd). pimpinan unit organisasi satker skpd) menyerahkan surat pengantar usulan penyesuaian (passing) kepada pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian dengan melampirkan semua berkas yang diperlukan. pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaib.tingkat kesesuaian antara pns yang diusulkan dengan formasi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasaengelola pengadaan barang jasa. sesudah melakukan verifikasi menurut angka maka: jdih. ipp.go.id a.penyesuaian (passing) tersebut kepada pejabat yang berwenang(passing) tersebut kepada pimpinan unit organisasi satker skpd) disertai dengan alasan. usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf apabila disetujui oleh pejabat yang berwenang ditindaklanjuti dengan pengangkatan dan penerbitan surat keputusan penyesuaian passing). surat keputusan penyesuaian (passing),,atau pimpinan unit organisasi pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang bersangkutan. vii. penentuan angka kredit penyesuaian passing penentuan angka kredit pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang disesuaikan di passing mengacu kepada lampiran peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor tahun viii. mekanisme setelah periode penyesuaian passing berakhir pada periode penyesuaian (passing), pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang disesuaikan jumlahnya mengacu kepada perhitungan formasi yang berpedoman kepadaadaan barang jasa, serta pegawai negeri sipil yang bersangkutan memenuhi persyaratan penyesuaian (passing). setelah masa penyesuaian (passing) dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa berakhir pada tanggal desember dan masih ada formasi yang belum terisi, maka tata cara pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa menggunakan tata cara pengangkatan pertama kali dan tata cara pengangkatan dalam jabatan. ix. penutup petunjuk teknis ini ditetapkan sebagai acujabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. kepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, apa agus ordtertib administrasi dan tata naskah kedinasan serta kelancaran arus informasi dan komunikasi antar unit organisasi lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintahdih. ipp.go.id pedoman tata naskah dinas instansidisusun sebagai petunjuk pelaksanaan lebihbeserta laporannya merupakan pedoman ataupenyelenggaraan administrasi. . jdih. ipp.go.id petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintahoypetunjuk pelaksanaan tata naskah dinas lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintahpemerintah, akronim, kearsipan, dan tata ruang perkantoran. pengaturan tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum ruang lingkupnya meliputi jenis naskah dinas, penyusunan naskah dinas, penggunaan, dan ralat. ketentuan tata naskah dinas yang berlaku lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah lopp) mengacusehubungan dengan hal tersebut, maka lopp perlu menetapkan peraturan kepala lopp tentang petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas lopp yang dapat digunakan untuk keperluan internal maupun eksternal lopp. maksud dan tujuan maksud petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas lopp dimaksudkan sebagai petunjuk dalam rangka melaksanakan pengelolaan naskah dinas lopp. tujuan petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas lopp bertujuan untuk menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi lopp. aranio.id sasaran sasaran penetapan petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas lopp adalah: tercapainya kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran penyelenggaraan tata naskah dinasertulis, tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tata naskah dinas, dan berkurangnya tumpang tindih, salah tafsir, dan pemborosan penyelenggaraan tata naskah dinas. asas asas petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas lopp berdasarkan asasrangka penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, penggunaan bahasa indonesia yang baik, benar, dan lugas serta bahasa asing yang formal apabila diperlukanipertanggungjawabkan dari segi isiopp meliputi: pengaturan jenis dan format naskah dinas, penggunaan logo dan kop surat, penomoran, kodifikasi surat, dan penggunaan cap dinas, pejabat penandarubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat produk hukum, format bentuk naskah dinas yang menampung bentuk redaksional dan tata letak, dan faktor penunjang lainnya, termasuk penggunaan media dan sampul. pengertian. jdih. ipp.go.idberwenang lopp dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi lopp, redaksional, dan penggunaan logo serta cap dinas. logo adalah gambar dan atau huruf sebagai identitas loppoppinstansi pemerintah adalah lembaga setingkat menteri dan lembaga lain, sekretariat kabinet, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga negara lainnya, sekretariat lembaga tinggi negara, sekretariat lembaga negara lainnya, dan pemerintah daerah. satuan organisasi adalah satuan organisasi lopp yang terdiri dari satuan organisasi eselon sekretariat utama deputi), satuan organisasi eselon biro direktorat), satuan organisasi eselon iii bagian sub direktorat) dan satuan organisasi eselon sub bagian seksi). produk hukum adalah jenis naskah dinas berbentuk peraturan perundang undangan yang isinya bersifat mengatur atau menetapkan yang mengikat dan wajib dilaksanakan. jenis naskah dinas adalah penggolongan naskah dinas yang didasarkan atas bentuk redaksional. bab ii. jdih. ipp.go.id, yang, fungsi, dan kegiatan loppkepala lopp yang selanjutnya disebut peraturan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan kebijakan yang mengikat secara umum ataupun internal lopp. kaidah pembentukan peraturan berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai pembentukjudul judulsatu kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan djudul peraturan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim. pada nama peraturan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas depan judul peraturan.pada. jdih. ipp.go.id pada nama peraturan pencabutan ditambahkan kata pencabutan depan judul peraturan yang dicabut. pembukaan pembukaan peraturan terdiri atas:(a) konsiderans diawali dengan kata menimbang, (b), (c), karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan ditetapkannya peraturan tersebut, (d)menimbang: bahwa.: bahwa.: dasar hukum (a) dasar hukum peraturan diawali dengan kata mengingat, (b) peraturdasar hukum peraturan memuat: dasar kewenangan penetapan peraturan, dan peraturan perundang undangan yang memerintahkan penetapan peraturandan (e) undang undang. jdih. ipp.go.id (.). dictum dictum terdiri atas kata memutuskan, menetapkan, dan jenis serta nama peraturan, dictum memutuskan, yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan ditengah margin, dictum menetapkan, yang, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. batang tubuh semua substansi peraturan dirumuskan dalam atau beberapa jika peraturan materi peraturan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi. pada umumnyayang diakhiri dengan tanda baca titik, penandatangan pengesahan atau penetapan peraturan perundang undangan, pengundangan atau penetapan peraturan perundang undangan, dan akhir bagian penutup. kaki kaki peraturan diletakkan margin kanan, yang memuat: tempat lokasi kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penetapan peraturan, nama jabatan pejabat yang menetapkannama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital dan tanpa gelar, dan cap dinas. pengesahan. jdih. idandan dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang serta cap dinas satuan organisasi pejabat penandatangan. penomoran halaman penulisan nomor halaman dituliskan pada lembar kedua dari batang tubuh dan lampiran peraturan, dan penulisan nomor halaman dimulai dari angka dan seterusnya secara berurutan dan ditempatkan pada bagian atas lembar batang tubuh dan lampiran peraturan serta diletakkan tengah margidapat dilihat pada contoh contoh. jdih. ipp.go.id contoh format peraturan kepala lopp logo lopp dan lopp nama instansi paduan yang dicetak tebal dan dicetak lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah berwarna republik indonesia peraturan penomoran yang berurutan dalam kepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah satu tahun nomor . tahun . taklim tentang kewannannnnnnnnnnaneeekekana judul peraturan yang ditulis dengan huruf dengan rahmat tuhan yang maha esa kapital kepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, nama jabatan yang menetapkan menimbang . bah woo. peraturan bah woo mengingat nnnantannnnanannnnnnnnaaaanannaaalakad memuat alasan d.snnnanannnnnnnnnnannnannnannanaaaaaaaaaaaakh tentang perlu ditetapkannya memutuskan peraturan menetapkan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah tentang memuat ketentuan perundang penanannnantananlenannnannan ane aan undangan yang menjadi dasar ditetapkannya peraturan sevcsncocenacenesasonanasengsnsonana ana senen sana sunan conan nanas montana sen son oonnnn sen anooonocan memuat substansi annnannnnnsnnanann ana aan ana aan nan naa aan aan aan san naa nan nana tentang kebijakan yang ditetapkan memuat keterangan kata . halaman selanjutnya jdih. ipp.go.id nomor halaman ditulis diatas tiap tiap lembar kertas cococeocococeocococococeonecoceonseneosesesasasusasasasusaauaa memuat ketentuan penutup, ditulis pada akhir dan diakhiri dengan tanda titik kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan ditetapkan pada tanggal nama jabatan, nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis tanda tangan dan cap dengan huruf kapital jabatan nama lengkap pedoman. jdih. ipp.go.id pedoman pengertian pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum, dan jika diperlukan dapat dijabarkan dalam petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis serta penerapannya disesuaikan dengan karakteristik lopp. pedoman merupakan lampiran dari batang tubuh peraturan. tujuan penyusunan pedoman disusun dalam rangka menindaklanjuti kebijakan atau peraturan yang lebih tinggi, dan pedomanlopppimpinan tertinggi instansidan rumusan judul pedoman yang ditulis simetris dengan huruf kapital. batang tubuh bagian batang tubuh pedoman terdiri darietapkanpedoman dapat dilihat pada contoh contoh . jdih. ipp.go.id a1 contoh format pedoman lopp logo lopp dan nama instansi lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah matan yang dicetak tebal dan lampiran berwarnadoman nana nnnnnnnnan judul pedoman yang ditulis pedoman dengan kapital bab pendahuluan latar belakang memuat latar maksud dan tujuan belakang tentang sasaran ditetapkannya pedoman, asas maksud dan tujuan, ruang lingkup sasaran, asas, ruang lingkup, pengertian umum dan pengertian bab terdiri dari dan seterusnya konsepsi dasar pokok bab iii dan seterusnya kepala lembaga kebijakan pengadaan nama jabatan barang jasa pemerintah, dan nama tanda tangan dan cap jabatan) lengkap yang ditulis dengan nama lengkap huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma petunjuk. jdih. ipp.go.idtata cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya yang disusun berdasarkan peraturan atau pengaturan yang menandainya. tujuan penyusunan petunjuk pelaksanaan petunjuk tekniskepala lopp. susunan lampiran petunjuk pelaksanaan petunjuk tekniskepala lopppetunjuk teknis terdiri dari tulisan petunjuk pelaksanaan petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis yang dicantumkan tengah atas dan ditulis dengan huruf kapital, dan rumusan judul petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis yang ditulis, dan hal lain yang dipandang perlu, dankaki petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis terdiri dari: nama jabatan pejabat yang menetapkandan cap dinaspetunjuk teknis dapat dilihat pada contoh contoh . jdih. ipp.go.id contoh format petunjuk pelaksanaan logo dan nama pengadaan barang mass pemerintah instansi yang dicetak tebal dan berwartunjuk pelaksanaan petunjuk teknis . judul jumlah petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis yang ditulis dengan huruf annnannnannana anna anna nana anna ana aan anna kapital bab pendahuluan memuat alasan tentang latar belakang ditetapkannya anaenanannanan aan ancaman nenek ana ana aan anna anna anakan ana anna aan aan anan aan petunjuk maksud dan tujuan pelaksanaan, maksud dan socococococecoceoceneceracosengenssasenasasenosasonosnsenasasonesasoononsonssasoonooncosocoaae tujuan, cc. ruang lingkup sasaran, ruang lingkup, annananananana nana naas anakan ana nan ana anna ana nana ana ana ana nana nana nana nana nana nana nana pengertian pengertian umum umum bab pelaksanaan menunjukkan annnnnnannnan nana anna nana anna urutan dan seterusnya tindakan, pengorganisasian, koordinasi pengawasan dan kepala lembaga kebijakan pengendalian, dsb pengadaan barang jasa nama jabatan dan pemerintah nama lengkap tanda tangan dan cap jabatan yang ditulis dengan huruf kapital standar. jdih. ipp.go.id standar operasional prosedurtujuan standar operasional prosedur menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat penyampaian perintah, memudahkan dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan, dan memudahkan koordinasi antara pimpinan, staf, dan unsur pelaksana. wewenang penetapan dan penandatanganan pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani sop adalah kepala lopp atau pejabat lainnya sesuai dengan kewenangannya. ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan standar operasional prosedur diatur dengan peraturan kepala lopp. surat. jdih. ipp.go.id surat edaran pengertian surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan, penjelasan, atau himbauan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. masa berlaku surat edaran tidak dibatasi sampai dengan adanya pencabutan atau perubahan. ruang lingkup pengatularangan penyebutan merk atau produk tertentu. sekretarisjumlah hari cuti bersama bagi pegawai loppkepala lopp atau berdasarkan tugas dan fungsi deputi. contoh: surat edaran tentang pelaksanaan ujian sertifikasi pengadaan barang jasa pemerintah berbasis komputer untuk regional dki jakartauntuk menetapkan dan menandatangani surat edaran oleh kepala loppbagian kepala terdiri dari: kop naskah dinas yang berisi logo lopp yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan secara simetris: tulisan surat edaran, yang dicantumkan bawah logo lopp. jdih. ipp.go.iddapat dilihat pada contoh dan 4b. contoh 4a. jdih. ipp.go.id contoh format surat edaran yang ditandatangani oleh kepala lopp logo lopp dan nama lopp instansi yangcontoh 4b. jdih. ipp.go.id contoh format surat edaran yang ditandatangani oleh sekretaris utama pejabat yang ditunjuk logo lopp gi. dan nama instansi yang 3ganaskah. jdih. ipp.go.id,, sekretaris utama, atau deputidari: kop naskah dinas yang berisi logo dan nama instansi yang ditulis deng yang ditulis dengan harus. jdih. ipp.go.iddapat dilihat pada contoh dan 5b. contoh sa. jdih. ipp.go.id contoh format keputusan yang ditandatangani oleh kepala lopp logo dan nama instansi yang lembaga kebijakan dicetak tebal keadaan barang jasa pemo.a. bah sananedcennannnn nan ann anna anna w.o ow. mann mann nanacontoh 5b. jdih. ipp.go.id dd contoh format keputusan yang ditandatangani sekretaris utama deputi logo dan nama lopp instansi yang lembaga kebijakan dicetak tebal pengadaan barang jasa pemerintahbah sananenn0ninnin nan nana anna bah .o w##w2.m mannnaskah. jdih. ipp.go.idlopp atau sekretaris utama. susunan kepala bagian kepala instruksi terdiri dari: kop naskah dinas yang berisi logo lopp dan nama instansi6a. jdih. ipp.go.id d4 contoh format instruksi yang ditandatangani oleh kepala lopp logo lopp dan nama instansi lopp yang dicetak lembaga kebijakan tebal dan maacontoh 6b. jdih. ipp.go.id contoh format instruksi yang ditandatangani oleh sekretaris utama logo lopp dan nama instansi lopp yang dicetak lembaga kebijakan tebal dansurat. jdih. ipp.go.id surat perintah pengertian surat perintah adalah naskah dinas dari atasan atau pejabat berwenang,kepala lopp, sekretaris utama, deputi, direktur, atau kepala birologo lopp pada surat perintahdicetak hitam putih (grayscale).d.tahun terbit. batang tubuh bagian batang tubuh surat perintah terdiri dari hal sebagai berikut: konsiderans meliputi pertimbangan dan atau dasar pertimbangan diikuti dengan abjad dan kata bahwa dengan huruf kecil yang memuat alasan dan tujuan ditetapkannya surat perintah. sedangkan dasar diikuti dengan angka arabfrasa memberi perintah (,): tanda. jdih. ipp.go.idyang mendapatkan perintah, dan tembusan surat perintah disampaikan kepada pejabat instansi yang terkait. halkanlihat pada contoh dan 7b. contoh 7a. jdih. ipp.go.id contoh format surat perintah yang ditandatangani oleh kepala lopp lopp logo, nama dan lembaga sebuah alamat instansi pengadaan barang jasa perlo. bah w.coocooco# w#c##w mna bah w.cocok wo woman memuat ketentuan peraturan asar dananantenanannn mna mala perundang nnannnenannnnnn nana nana undangan yang menjadi dasar memberi perintah ditetapkannya surat perintah kepada p1, arnnannannnnnnaannnanaaanaaaaaaanaaaaaananannaaaaan annanananenn anna anncontoh 7b. jdih. ipp.go.id d29 contoh format surat perintah yang ditandatangani oleh pejabat eselon i eselon af. lopp logo, nama dan lembaga kebijakan alamat instansi pengadaan barang jasa pemerintahbah w.cocok.o wo# w## kw. bah .o w##w"2nmnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaka memuat ketentuan peraturan asar dananantenanannn mna mala perundang nnnannnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnaaeanlalalaakkaakeaanaaaaaa undangan yang menjadi dasar memberi perintah ditetapkannya surat perintah kepada pan pena nen nan ana ape arena peran epa aaa apaaaaani kanattaninannnnnnnnannnnnnanlnakanakalanaaasurat. jdih. ipp.go.id surat tugas pengertian surat tugas adalah naskah dinas dari atasan atau pejabatcc. bulan (ditulis dalam dua digit), dan tahun terbit. batang tubuh bagian batang tubuh surat tugas terdiri dari. jdih. ipp.go.id8b. format penomoran surat tugas dapat dilihat pada contoh contoh 8a. jdih. ipp.go.id contoh format surat tugas yang ditandatangani oleh kepala lopp logo dan nama sta bana penurat tugas satu tahun taklim nomor :. ja. bulan tahun nama jabatan yang ananananan sana nana nana ana aan ana anna menandatangani menimbang bah .ooo wc w### wmommnmnnnnnnnannannnnnnnnnanaaaasannaan memuat alasan bah .ooo woo woo mnnanaananaaa tentang perlu ditetapkannya surat dasar ana aaa aaa tugas memuat peraturan dasar ditetapkan memberi tugas surat tugas kepada nnnnannnnnannnnnnnnnnn anna daftar pejabat yang dan seterusnya menerima tugas tenanenennnannnnnnnannnnnanaaaa akanditulis dengan huruf nama lengkap awal kapital tembusan: contoh 8b. jdih. ipp.go.id contoh format surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat eselon i eselon kebijakan logo dan nama pengadu jugasurat tugas berurutan dalam nomor :. .(bulan tahun satu tahun taklim annananannnunananannanaanann ana makanan nanas ana makanan nama jabatan yang menandatangani menimbang bah w.coor # w#w# #ww#omo#m# mna bah .ooo.o. wo# womonnunannnnnaanaanaan memuat alasan tentang perlu dasar nnknntnnanatan anna ditetapkannya surat memberi tugas memuat peraturan dasar ditetapkan surat tugas kepada nnannannnnnnnnnnnnanananannnannaanaaaaaaanaaanananaaaaan dan seterusnya daftar pejabat yang menerima tugasnama lengkap ditulis dengan huruf tembusan: awal kapital javana contoh 8c. jdih. ipp.go.id contoh susunan penomoran surat tugas nomor sesama nomor urut surat tugas dalam satu tahun taklim kalender sesama kode jabatan sekretaris utama bulan kesebelas november) tahun naskah dinas. jdih. ipp.go.idnama instansi satuan organisasisusunan penomoran nota dintahun terbit. kata yth., ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan tanda baca titik (.)bila diperlukan). hal yang perlu diperhatikan nota dinas tidak dibubuhi cap instansi dinas, dan tembusan nota dinas berlaku lopp. format nota dinas dapat dilihat pada contoh contoh . jdih. ipp.go.id contoh format nota dinas lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah (lopp) penomoran yang nota dinas berurutan dalam nomor pen) bulan tahun satu tahun taklim dari nanennnnanaannannaaakaaaaaa hal annannnnannnnnnaenaaannananaaa tanggal: nararrnnknnnnnnnnannnnnnnaanaan dana aan nan nna pandan ann ane aan dana ape ana aneka ann panen ana nan aaa ana nan ana makanan ann aaaa nan ana memuat laporan, pemberitahuan, knannntanaan anna nan ana nana aan ana aan aan aan ana aan anna nana naa mana ana aan ana anna ana anna aan pernyataan, atau annnenanaananananan aan banana nan ana ana man aan man ana anna man ana ana nana ana ana ana aan aan aaa aan permintaan yang kananatanaan ana nan aan ana mana aan anna ana anna aan mana aan ana ana aan naa nana aan aan aan aan anna sifatnya rutin, berupa catatan knanantanaan anna naa nana kanan anna aan anna ana aan nana naa anna ana anna nana ringkas nama lengkap yang tanda tangan ditulis dengan huruf awal kapital, tidak nama lengkap dibubuhi cap dinas tembusan memorandum. jdih. ipp.go.idusunan penomoran memorandumkata yth., ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti tanda baca titik (.): kata dari, ditulis yang(bila diperlukan). hal yang perlu diperhatikan memorandum tidak dibubuhi cap instansi, tembusan memorandum berlaku lopp,contoh format memorandum sebagaimana contoh contoh format penomoran memorandum sebagaimana contoh contoh 10a. jdih. ipp.go.id contoh 10a format memorandum lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah memorandum penomoran yang nomor d. ps. berurutan dalam satu tahun taklim dari doakan anna hal doakan anna tanggal: senooooknknknnan annnanaauna nana nana nana naa anna nana anna naa nana anna nana ana nana naa nana nana nana nana naa memuat materi sanunnnnannnnannanan naa anna nana anna nana naa nana anna anna aan ana nana nana anna nana anna anna yang bersifat kananannnnnannnnaa nana aan ana aan akan mengingatkan suatu masalah atau aanuananuna nana nana nana nana nana nana naa ana nana nana nana nana nana nana anna aan ana nana nana menyampaikan kanaanannna nana nana nana nana nana arahan, peringatan, annnanaauna anna nana naa anna nana anna nana anna nana ana nana nana nana nana anna saran pendapat .o.cccccc ammem umwswa nun nan kedinasan nama jabatan dan tanda tangan nama lengkap yang ditulis dengan huruf nama lengkap awal kapital tidak dibubuhi cap dinas tembusan contoh 10b. jdih. ipp.go.id contoh 10b contoh format penomoran memorandum memorandum yang ditandatangani deputi bidang pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia deputi nomor: ps. nomor urut memorandum dalam satu tahun tanwin kalender kode jabatan deputi bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ps. kode klasifikasi arsip bulan keempat april) tahukepala sekretaris utama deputi, atau kepala biro direktur. susunan kepala bagian kepala surat dinas terdiri dari: kop surat dinas yang berisi logo dan nama instansi yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris, dengan ketentuan logo berwarna untuk surat yang dikeluarkan oleh kepala lopp, dan logo berwarna hitam putih untuk surat yang dikeluarkan oleh pejabat eselon dan eselon lopp, nomor, sifat, lampiran, dan hal diketik dengan huruf awal kapital sebelah kiri bawah kop surat dinas, susunan penomoran surat dinas sebagai berikut: nomor surat dinas, diketik sebelah kanan atas sebaris sejajar dengan nomor, kata. jdih. ipp.go.id kata yth.,contoh . jdih. ipp.go.id contoh format surat dinas lopp lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah kop republik indonesia kanada ogo, nama sme tower lantai jalan jenderal gatot subroto kavling jakarta dan alamat telepon: facsimile: datang yang ice call center: situs: man nomor pmn feel. ulang tahun tanggal, bulan, tahun tanggal sifat pannnnnanannanaan pembuatan lampiran pnannannnannnnan surat hal banana alamat tujuan yth. saran anna naa yang ditulis .coccoococccoconaranununununsussunsssssusssnasusanauan bagian kiri benanatenannanannnaanana( alinea pembuka). oom memunanaaak memuat laporan pernyataan, eeranntennnnnnnnnnnanannnn nana atau permintaan s.coccoococococonusanuanuusuasussssusssnsssanaasa san auaasananasunan ana sananasanusa san bahasa nanas nasa aan aan ana nan uaa sunan asa asu sunan banana nan ana san ana nanas nan anakan rutin, berupa catatan ringkas ennannnanannannannnaaannnana alinea pen up).ooooooo w#o#w when mna nama jabatan dan nama jabatan, nama lengkap yang ditulis dengan tanda tangan dan cap lopp) huruf awal kapital nama lengkap tembusan surat. jdih. ipp.go.idkepala sekretaris utama deputi, kepala biro direktur, atau kepala bagian kepala subdirektorat. susunan kepala bagian kepala surat undangan terdiri dari kop surat undangan, yang logo dan nama instansi, ket, nomor, sifat, lampiran, dan hal, diketik sebelah kiri bawah kop surat undangan, susunan penomoran surat undangan sebagai berikut: nomor surat undangan pejabat, nama lengkap pejabat, yang ditulis dengan huruf awal kapital, stempel cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan apabila surat undangan ditujukan kepada pejabat instansi luar lopp, dan tembusan, yang memuat nama jabatanlampiran pada surat undangan tidak diperlukan nama jabatan, tanda tangan, dan cap dinas. format surat undangan dapat dilihat pada contoh 12b, dan 12c. contoh 12a. jdih. ipp.go.id contoh 12a format surat undangan lopp lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah nama instansi alamat republik indonesia lengkapnomor pam pel ulan tahun tanggal, bulan, tahun tanggal sifat annnannnanaan pembuatan surat lampiran nnaannnnnnnaan hal rnannnnnnnana alamat tujuan yth. anon non onna anna anne yang ditulis bagian kiri dan knnnnnnnnennnnnennananananaananaanaaanaaan jumlahnya cukup knnnnnnnnennnnnennananananaananaanaaanaaan banyak, dapat dib benanaaannnanaenannnnanea alinea pembuka dan isi). ntar lampiran pada hari, tanggal nnnnannnnannnnnnnananaan waktu 2pukul rnnnnnnnnnnnnnnn tempat nnnnnnannnnennnannnnananaaan acara nnnnnnnnnnnnnnnnnnnanaann anna naaaaaanaaaaanaaaaaaa pennanannantananannnmmannaa alin pen up).ooo nama jabatan, nama jabatan tanda tangan dan cap lopp) dan nama lengkap yang nama lengkap ditulis dengan huruf awal tembusan kapital contoh 12b . jdih. ipp.go.id contoh 12b format lampiran surat undangan lampiran surat . nomor . . jo. tanggal .o#### jmm2c . jdih. ipp.go.id contoh 12c format kartu undangan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah mengharapkan dengan hormat kehadiran bapak ibu saudara pada acara hari . (tanggal)., pukul .wib bertempat .ooo.o. harap hadir menit sebelum acara pakaian dimulai dan undangan dibawa laki laki marananntananaananan konfirmasi perempuan mannnnananaaa keenanannennnnnnananaaanlanaa tni polri pannannanaaaaaa naskah. jdih. ipp.go.iddalam negeri adalah kerja sama perjanjian dalam negeri antarkepala sekretaris utama deputilogo loppdalam negeri memuat perjanjian, yang dituangkan dalam bentuk kaki bagian kaki perjanjian dalam negeriperjanjian dalam negeri dapat dilihat pada contoh contoh . jdih. ipp.go.id contoh format perjanjian kerjasama judul perjanjian kerjasama perjanjian antara (nama naskah meknakaaaanan aan dinas, para dan pihak, objek meknakaaaanan aan perjanjian) tentang nomor saat yang berurutan nomor saat dalam satu tahun pada hari ini, . tanggal . bulan . tahun . bertempat tanwin yang bertanda tangan dibawah ini nnnknnnnanannnanan done selanjutnya disebut sebagai pihak memuat identitas ina nnannnannananaanaan pelan selanjutnya disebut sebagai pihak mengadakan dan menandatangani bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang . j.coo. yang perjanjian diatur dalam ketentuan sebagai berikut memuat asa materi ruang lingkup kerjasama perjanjian, yang ditulis pekakaann aan dalam annnannnannnnanann nan nan nana nana anna nan nana anna nana aaa nana kanan nana anna nana nana aan anna aan aan nana nana naa aaaaaa bentuk kenakan anna pasa pelaksanaan kegiatan pembiayaan . jdih. inota. jdih. ipp.go.id nota kesepahaman bersama memorandum understanding) pengertian nota kesepahaman bersama atau yang selanjutnya disebut nota kesepahaman adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal diantara para pihak untuk kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. nota kesepahaman bukanlah kontrak dan kontraknya sendiri belum terbentuk, sehingga dengan demikian nota kesepahaman tidak memiliki kekuatan mengikat. secara umum hal yang terdapat dalam nota kesepahaman adalahtujuan penyusunan tujuan penyusunan nota kesepahaman adalah untuk mengadakan hubungan hukum yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. wewenang pembuatan dan penandatanganan wewenang pembuatan dan penandatanganan dilaksanayangnegeri daerahketentuan mengenai mengenai penandatanganan nota kesepahaman perlu memperhatikan kesetaraan jabatan para pihak. contoh: jika menteri pimpinan lembaga kepala daerah sebagai salah satu pihak yang akan menandatangani nota kesepahaman, maka kepala lopp yang akan menandatangani nota kesepahaman atas nama lembaga. jika pejabat eselon pada kementerian lembaga sebagai salah satu pihak yang akan menandatangani nota kesepahaman, maka sekretaris utama lopp yang akan menandatangani nota kesepahaman atas nama kepala lopp. susunan. jdih. ipp.go.id susunan kepala judul a.l judul ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kepentingan pembuatan nota kesepahaman. judul sebaiknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan kehendak dari para pihak. judul memuat: instansi para pihak, nomor, tahun: dan nama nota kesepahamanlogo nota kesepahaman dapat menggunakan logo instansi yang diletakkan kiri dan kanan atas halaman judul. logo pihak pertama terletak sebelah kiri dan logo pihak kedua sebelah kanan. pembukaan pembukaan terdiri dari: pencantuman hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan saat terjadinya nota kesepahaman dibuat. jabatan para pihak menggambarkan kedudukan dan kewenangan bertindak atas nama instansi. para pihak disebut pihak pertama dan pihak kedua yang merupakan wakil dari masing masing instansi. para pihak dapat berasal dari orang perorangan maupun badan hukum (privat atau publik). konsiderans atau pertimbanganpada umumnya batang tubuh substansi nota kesepahaman memuat hal hal sebagai berikut: ruang lingkup kegiatan ruang lingkup kegiatan memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. realisasi. jdih. ipp.go.id realisasi kegiatanbagian tanda tangan terdiri atas: keabsahan nota kesepahamandiatas materai yang cukuppertamacontoh . jdih. ipp.go.id contoh format nota kesepahaman bersama lembaga kebijakan logo pengadaan barang jasa pemerintah.) nota kesepahaman instansi penomoran terdiri dari terkait nomor urut nomor sen powo: perbuatan, kode jabatan, w bulanan tahun nomor pengesahan nota kesepahamaemuat nama maka yang bertandatangan bawah ini: jabatanmemuat nama jabatan dan memuat instansi senenenenanssnnsenanananananananasan san asn nan anananananan san ssn nan ana yang akan melaksanakankes pahaman berkedudukan . dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama enessonenesanangensananananannsonnenanananaseosananasanansan san asosonanan0a memuat nama kota instansi hak sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang kebijakan dan penyelenggaraan pengadaan kana barang jasa, kerjasama pemerintah swasta serta saling menunjang dalam melaksanakan tugas instansi terkait kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing masing serta peraturan perundang undangan. isi substansi nota kesepahaman jdih. ipp.go.id sepakat saling menjaga kerahasiaan data dan informasi yang bersifat rahasia bagi kedua belah pihak. hal hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini akan diatur dalam work plan antara pejabat lingkungan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah dan pejabat lingkungan penjaminan infrastruktur indonesia persero). kesepahaman berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun, sejak nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. nota kesepahaman ini ditandatangani . pada tanggal . memuat kota dan tanggal penandatangan lembaga kebijakan pengadaan nama instansi jauh nota kesepahaman barang jasa pemerintah nama jabatan, nama jabatan memuat nama instansi kedua belah pihak, nama jabatan, dan nama terang nama terang nama terang contoh . jdih. ipp.go.id contoh format map surat. jdih. ipptulis dengan huruf kapital secara simetris. format surat kuasa dapat dilihat pada contoh contoh . jdih. ipp.go.id contoh format surat kuasaalamat instansi sme tower lantai jalan jenderal gatot subroto kavling jakarta yang telah dicetak telepon: facsimile: call center: situs: penomoran yang berurutan dalam surat kuasa satu tahun taklim nomor ersennnnfsnnsnaf senaafnap ena yang bertandatangan dibawah ini nama memuat identitas nnnnnannannnnnnnnanenanaennaaaaaan yang memberikan nip manan anna nanaasanananananan kuasa jabatan nnnnnnannnnnnnnnn maan alamat nnnnnnannnnnnnnnn maan memberi kuasa kepada memuat identitas nama nnnnnnannnnnnnnnn maan yang menerima jabatan hanenenannenn mata kuasa alamat nnnnnnannnnnnnnnn maan memuat pernyataan .cbooo won mon enennnnnn nana tentang pemberian wewenang kepada penanannnnanannannanann anna naa ana aan pihak lain untuk kenanannnan anna ana anna aan aan nan sana naa anna melakukan suatu tindakan tertentu surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya jakarta kota sesuai dengan alamat instansi dan penerima kuasa pemberi kuasa. jdih. ipp.go.idagian kepala berita acara terdiri dari: kepalaberita acara yang ditulis bawah kop tengah margin, ditulis dengan huruf kapital, dan nomor berita acara ditulis simetris bawahnya. batang tubuh batang tubuh berita acara terdiri dari: tulisan hari, tanggal, bulan,, dan tanda tangan para pihak dan para saksi apabila diperlukan. format berita acara, lihat contoh contoh . jdih. ipp.go.id contoh format berita acara lopp lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah kop surat yangyang telah dicetak telepon: facsimile: call center: situs: penomoran yang berurutan dalam berita acara satu tahun taklim nomor segera200 parnsrnsn nani aan memuat identitas para pihak yang pada hari ini, . tanggal., tahun ., kami masing masing melaksanakan kegiatan .(nama pejabat).( nip dan jabatan), selanjutnya disebut pihak pertama, dan (nama pejabat).( nip dan jabatan) .ooo kota sesuai dengan alamat instansi dibuat di. pihak kedua pihak pertamasurat. jdih. ipp.go.id surat keterangan pengertian surat keterangan adalah naskah dinasuntuk kegiatbagian kanan bawah. format surat keterangan, lihat contoh contoh . jdih. ipp.go.id contoh format surat keterangan lopp lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah kop surat yang vlatelepon: facsimile: yang telah dicetak call center: situs: surat keterangan nomor senang1 parnarann men lain penomoran yang berurutan dalam satu tahun taklim yang bertandatangan dibawah ini memuat identitas yang memberikan jabatan nnnnnnnnnnnn nana dengan ini menerangkan bahwa memuat identitas nip pankaaanatannaantnnnnaan keterangan pangkat golongan: .oooooocox jabatan nnnanntannanan mann maan memuat informasi sannanannannnana nana nan aan aan anna nana nana aan aan ana nana ana nana kanan nana nana anna aan nana anna anna mengenai suatu hal atau seseorang untuk .c.occoococcocconcccconnsuusunsususussssusssusssusssussan usus susunan aan sarana nanas suasana asu nan asa sananasan ana nuansa sunan asa sunatan kepentingan kedinasan kota sesuai jakarta, se. dengan alamat instansi dan pejabat pembuat keterangan, tanggal penandatanganan tanda tangan dan cap instansi nama lengkap surat. jdih. ikepala, sekretaris utama deputi, kepala biro direktur, atau kepala bagian kepala sub direktorat. susunan kepala bagian kepala surat pengantar terdiri dari kop naskah dinas, nomor:bermeliputi: nama jabatan penerima, tanda tangan, nama dan nip, nomor telepon faksimili, dan tanggal penerimaan. hal hal yang perlu diperhatikan surat pengantar dikirim dalam (dua)jdih. ipp.go.id contoh format surat pengantardan alamat instansitgl, bin, thn). pembuatan surat surat pengantar alamat tui amat tujuan nomor. wanara yang dapat dikirim dibelah naskah dinas yang dikirimkan banyaknya keterangan kiri ao, ai b8 diterima tanggal. pengirim penerima nama jabatan, nama jabatan, nama jabatan tanda tanganan cap instansi dan nama tanda tangan lengkap yang nama lengkap ditulis dalam nama lengkap nip sanannnnnnnnnnan huruf awal telepon . pengumuman. jdih. inetapan dan penandatanganan pengumumpengumuman terdiri dari: kop naskah dinas, yang beriskapital: ccatau, lihat contoh contoh . jdih. ipp.go.id contoh format pengumuman lopp lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah republik indonesia kop surat yang sme tower lantai jalan jenderal gatot subroto kavling jakarta berisi logo, nama dan alamat instansi telepon: facsimile: yang telah dicetak call center: situs: penomoran yang berurutan dalam pengumuman satu tahun taklim nomor seri01 pangeran penamaan tentang judul pengumuman yang ditulis dengan knananeanaan ana anna anna ana naa ana anna anna anna aan huruf kapital .coccoococococonananunuuunnsusnsssusssnssssssasu san nan anu sun agusan ana sananasanusa san bahasa nas asa naa aan aan una nan una sunan asa sea aan asu nanananan ana nan ana nenas nan anakan memuat alasan, peraturan yang kenaanannaanana nana nana menjadi dasar dan kansnnannnnn tenan san aan ana naa ana anna aan ana aaa kanan ana naa naa nana ana ana naa aan kanan anna nana ana ana anna nana aan aan aaa ana pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap s.coccoococococonaranunuunuasusnssussunsssususssssu san san aau sun unusananananana nanas san agusan asus asus ananaana nan gaa nun san asa sasa asa nasananananaaanuan mendesak kota sesuai dengan dikeluarkan di. alamat instansi dan pada tanggal .oooooooooo tanggal penandatanganan nama jabatan, tanda tangan dan cap instansi nama lengkap laporan . jdih. ipp.go.idsesuai dengan tugas dan fungsinyformat laporan lihat contoh contoh . jdih. ipp.go.id contoh format laporan lopp lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah republik indonesia lambang negara, nama dan sme tower lantai jalan jenderal gatot subroto kavling jakarta alamat instansi telepon: facsimile: yang telah dicetak call center: situs: laporan judul laporan tentang yang ditulis dengan huruf senunnccococccococcccoca kanannunasannannsan anu annan ana naanannan sana kapital pendahuluan umum maksud dan tujuan ruang lingkup dasar kegiatan yang dilaksanakan pentenanntnnanaan nana memuat laporan kenaenannannannannananaaaaee aan tentang pelaksanaan hasil yang dicapai tugas kedinasan simpulan dan saran penutup dibuat . mem pada tanggal .o.cbooo oo. kota sesuai dengan alamat nama jabatan pembuat laporan, instansi dan tanggal tanda tangan penandatanganan nama jabatan, nama lengkap tanda tangan dan nama lengkap telaahan . jdih. ippcara. jdih. ippjdih. ipp.go.id tercetak dengan judul tertentu yang berisi keterangan yang diperlukan. formulir berita faksimili, lihat contoh formulir berita telepon, lihat contoh contoh formulir berita faksimili lopp biro perencanaan, organisasi dan penatalaksanaan sme tower lantai dan jalan gatot subroto kav. jakarta telepon facsimile. faksimili tanggal, bulan, tahun nomor faks . . . klasifikasi sangat segera segera biasa kualifikasi sangat rahasia rahasia biasa kepada dari nomorfaks jumlah halaman lembar (termasuk pengantar) nomor telepon tanggal kirim hal tembusan (apabila diperlukan):nip . contoh . jdih. ipp.go.id contoh formulir berita telepon lopp biro perencanaan, organisasi dan tata laksana sme tower lantai dan jalan gatot subroto kav. jakarta telepon facsimile berita telepon nomor bt .im. klasifikasi sangat segera segera biasa kualifikasi sangat rahasia rahasia biasa kepada pn www wow ooo as, hari nomor telepon tanggal pukul petugas penerima berita www nama nip jabatan para naskah dinas elektronik pengertiank mencakup surat menyurat elektronik, arsip dan dokumen. jdih. ipp.go.id bab iii penyusunan naskah dinas penyusunan konsep naskah dinas mencakup kegiatan pengamanan yang menyangkut unsur fisik terutama unsur informasinya melalui prosedur yang berlaku. pada prinsipnya pengurusan naskah dinas bermula dari pada penentuan format, penulisan, penggandaan, penggunaan kertas, amplop serta berakhir pada pengiriman penyampaian. penentuan bobot informasi, tingkat kerahasiaan, kecepatan penyampaian naskah dinas merupakan faktor yang penting dalam pengamanan naskah dinas, sehingga kewenangan pimpinan satuan organisasi merupakan faktor penentu dalam pengurusan naskah dinas. penyusunan konsep naskah dinas disusun berdasarkan inisiatif pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya, disposisi pimpinan, nota dinas atau memo dari pejabat tertentu sebagai keharusan akibat pelaksanaan tugas. penyusunan konsep dilakukan oleh pejabat pegawai yang membidangi atau pejabat pegawai yang ditunjuk. setiap konsep disusun harus berdasarkan pada kebijakan dan arahan pimpinan. setiap konsep naskah dinaspetunjuk pimpinan atau menurut pertimbangan penyusunan konsep terhadap isi naskah dinas dapat menetapkan tingkat kecepatan penyampaian atau tingkat keamanan naskah dinas. setiap pejabat yang terlibat dalam penyusunan konsep naskah dinas harus mencantumkan para sebagai bukti bahwa naskah dinas telah diteliti dan dikoordinasikan. para dibubuhkan pada stempel para koordinasi yang diletakkan sebelah kiri di bawah ruang tanda tangan dengan urutan sebagai berikut: penyusun konsep mencantumkan para dan tanggal pada stempel para koordinasi . pejabat lain menurut urutan jabatan memberikan para dan tanggal pada stempel para koordinasi . contoh stempel para koordinasi para koordinasi jabatan para tanggal kepala lopp seong eselon eselon iii eselon (penyusun konsep) contoh. jdih. ipp.go.id contoh stempel para koordinasi biro umum dan keuangan para koordinasi jabatan para tanggal kepala lopp sekretaris utama kepala biro umum dan keuangan kepala bagian. kepala sub bagian . penyusun konsep) contoh letak stempel para koordinasi pada nota dinas lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah (lopp) nota dinas nomor :. bulan tahun dari annnanannannnnnennlalannaaa hal ananananannannanananaalananaaan tanggal: nanendnndnnnannnnnnnn nana kiri nama jabatan, stempel para tanda tangan koordinasi nama lengkap atau bawah tembusan pagenanerannatannnannanaa stempel para koordinasi persyaratan. jdih. ipp.go.id naskah dinas, perlu diperhatikan hal haldan segi penggunaan bahasanya agar memudahkan dan memperlancar pemahaman isi naskah dinas. nomor surat dinas susunan nomor surat dinas mencakup hal hal sebagai berikut surat dinas yang ditandatangani oleh kepala format penomorannya adalah sebagai berikutnama jabatan, bulan, dan tahun terbit. contoh ka nomor urut naskah dinas singkatan nama jabatan bulan tahun terbit surat. jdih. ipp.go.id surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat bawah kepala penomorannya terdiri dari nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun taklim), singkatan akronim satuan organisasi pemrakarsa, kode klasifikasi arsip, bulan, tahun terbit. contoh ses. nomor urut naskah dinas singkatan nama jabatannomor bab dan sub bab penggunaan nomor pada bab, sub bab dan selanjutnya adalah sebagai berikut: sub bab arakan ip. apa. dp. fa). . sub bab aaaaaa. peranan aj. dn). fa). . ketentuan jarak spasi jarak antara bab dan judul adalah (dua) spasi. jika judul lebih dari satu baris, maka jarak antara baris pertama dan kedua adalah (satu) spasi. jarak. jdih. ipp.go.id jarak antara judul dan sub judul adalah (empat) spasi. jarak antara sub judul dan uraian adalah, contoh lampiran dapat dilihat pada contoh sebagai berikut lampiran i ii ii dst surat nomor: . dosamu tanggal nnnannnnnnnnnaa nama jabatan, tanda tangan dan cap jabatan nama lengkap daftar. jdih. ipp.go.id daftar distribusi daftar distribusi adalah susunan nama jabatan yang dibuat oleh sekretaris utamahal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan daftar distribusi adalah: kelompok pertama, adalah pejabat yang langsung bawah pimpinan lopp (pejabat eselon i). kelompok kedua,. kelompok ketiga,menggunakan daftar distribusi: setiap daftar distribusi menunjukkan batas pejabat yang berhak menerima naskah dinas sesuai dengan kelompoknya. dengan demikian, jika naskah dinas dimaksudkan sampai pejabat eselon tertentu maka pada alamat kepada tidak perlu ditambah daftar distribusi untuk pejabat eselon bawahnya, atau daftar distribusi tidak digunakan jika naskah dinaskeputusan atau instruksi, rujukan tertulis dalam konsiderans mengingat . ditulis dalam konsiderans dasar ang. jdih. ipp.go.idlopp, sekretaris utama, deputi, direktur, dan kepala biro) yang dirangkaikan dengan nama instansi. ruang tanda tangan ditempatkan tata cara pengetikan apabila menggunakan kop naskah dinas, dapat dilihat pada contoh berikut tata. jdih. ipp.go.id tata cara pengetikan apabila menggunakan kop naskah dinas kop naskah dinas spasi nomor tempat, tanggal, bulan, tahun lampiran spasi perihal kepada yth sensannannanenkenaan spasi kepala nama tembusan yth. (apabila ada) penggunaan. jdih. ipp.go.idsurat menyurat media sarana surat menyurat adalah alat untuk merekam informasi dikomunikasikan dalam bentuk media konvensional (kertas). kertas surat penggunaan quarto ganda mm), setengah quarto mm), folio mm), ataulopp, diatur sesuai dengan keperluan lopp dengan mempertimbangkan efisiensi. ukuran. jdih. ipp.go.id ukuran ukuran sampul yang digunakan adalah sebagai berikut nomor lebar (mm) panjang (mm)panjang sampul panjang surat naskahop surat lopp. jdih. ipp.go.id cara melipat dan memasukkan surat dalam sampul surat(a) pertamsebagai berikut lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah biro perencanaan ana dan tatalaksana jua (jasa pena nomor: ses. mei maan lampiran (satu) lembar nomor ses. mei hal undangan lakukan satu lembar ngan akan diadakannya review atas indikator dngan akan diadakannya review atas indikator kinerja utama, maka kami mengundang saudara i untuk hadir pada kinerja utama, maka kami mengundang saudara i untuk hadir pada rapat yang akan dilaksanakan rapat yang akan dilaksanakan pada hari senin mei pada hay waktu wib selesai waktu tempat: ruang lt. term atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. kepala biro robin asad suryo hembusan' pertama, sepertiga bagian bawah lembaran kertas surat dilipat depan, atas lembar kertas surat ig) lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah kedua. jdih. ipp.go.id kedua, sepertiga bagian atas lembaran kertas surat dilipat belakang, bawa ketiga, surat dimasukan dalam sampul dengan bagian kepala surat menghadap depanoppmei nomor surat penomoran naskah dinas dapat dilihat penjelasannya pada bab iii huruf tentang penomoran naskah dinas. sifat surat dalam kolom sifat dicantumkan klasifikasi surat berdasarkan derajat pengamanan surat dinas, yaitu sangat rahasia, rahasia: atau biasa.. jdih. ipp.go.idlampiran surat disebutkan berapa banyak berkas yang dilampirkan dengan menggunakan huruf, misalnya lampiran (satu) lembar jabatan, jalan, ii. kota, dan iii. kode posatau salinan. jdih. ipp.go.id salinan untuk arsip, yaitu salinansatuan organisasi terkait, sedangkan lampiran hanya disampaikan kepada satuan organisasi yang bertanggung jawab, dengan menyebutkan tembusan tanpa lampiran. tingkat keamanan sangat rahasia,, rahasia,, confidential, disingkat tingkat keamanan isi suatu suratdalam tingkat confidential adalah rahasia jabatan dan terbatas, biasa, disingkat b): tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang tidak termasuk dalam butir a,b,, adalah surat dinas yang harus diselesaikan dikirim disampaikan dalam waktu jam.satuan organisa. jdih. ipp.go.idkepalasatu. jdih. ipp.go.id contoh lembar disposisi lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah lembar disposisi dari surat tanggal surat perihal tanggal masuk agenda kepada yth. kepala biro perencanaan, organisasi dan tata laksana kepala biro hukum, sistem informasi dan kepegawaian kepala bag. pengelolaan barang milik negara kepala bag. keuangan kepala bag. tata usaha dan rumah tangga kepala subbab. layanan pengadaan kepala subbab. inventaris dan penghapusan barang milik negara kepala subbab. kas, perbendaharaan dan pelaporan keuangan kepala subbab. verifikasi anggaran kepala subbab. tata usaha kepala subbab. rumah tangga sekretariat sifat biasa perlu perhatian khusus mendesak perlu perhatian batas waktu mohon bantuan saudara untuk dokumentasi file diketahui sbg. informasi mempelajari dan memberikan mohon hadir mewakili saya saran membicarakan dengan saya melaksanakan menindaklanjuti membuat jawaban tanggapan |. memproses sesuai prosedur ikut hadir menyelesaikan sebelum batas memonitor akt loco cekakak menyiapkan konsep mengkoordinasikan catatan terima kasih, jakarta, september kepala biro umum dan keuangan dade nursahid ahmad yasin kata. jdih. ipp.go.iddinastebal miring maka kata penyambung juga harus ditulisdia wa. mean nenek aan nomor salinan surat apabila akan dilakukan penggandaan naskah dinas, maka untuk keamanan perlu dilakukan penulisan nomor kopi (diserap dari bahasa inggris copy?). untuk menunjukkan bahwa naskah tersebut dibuat dalam jumlah terbatas dan hanya didistribusikan kepada alamat tertentu serta dikendalikan. penyebutan nomor kopidiberi nomor kopi pada halaman pertama margin kanan atas. jumlah kopi harus dicantumkan meskipun hanya satu kopi (tunggal). pendistribusian naskah dinas yang bernomor kopi harus sama dengan daftar distribusinya. daftar distribusi harus dicantumkan sebagai lampiran. cara penulisan nomor dan jumlah kopi dapat diketik atau menggunakan stempel sebagaimana contoh berikut salinan kesatu lopp jumlah kopi lem bagi kebijakan iya kepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah dalam hal rujukanbelakang sebagai lampiran, sehingga ditulis rujukan terlampir , dalam hal naskah dinas berupa laporan, dan sejenisnya. jika. jdih. ipp.go.id jika rujukan yang digunakan lebih dari satu,bab iv. jdih. ipp.go.idketentuan penyusunsangmaksimum lima hari kerjakecepatan penandatanganan, rahasia dan confidential terbatasdibuat dan dicantumkan pada verbal konsep. penanganan . jdih. ipp.go.idatuan organisasi dapat mengatur meng. jdih. ipp.go.id seri,,,apat dilihat dari bagaimana cara menyimpannya yang dilakukan sebagai berikut: laterramping, misalnya penyimpanan dalam order, kotak arsip, atau boks file. vertikkabinet). horisontal,. jdih. ipp.go.idcc.unit tata usaha (sekretariat) yang menyelenggarakan fungsi ketatausahaan (kesekretariatan)dapat berdasarkan pada kebijakan dan pengarahan pimpinan atau atas inisiatif pejabat yang menangani(sekretariat)pejabat unit usaha (sekretariat) atau pejabat yang membuat konsep menetapkan tingkat kecepatan penyampaian dan tingkat keamanan surat setiap konsep surat dinas. setiap. jdih. ipp.go.id setiap konsep surat dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada halaman tanda tangan dibubuhi tabel para koordinasi yang telah para mulai dari pengonsep sampai dengan pejabat yang akan menandatanganinya. letak pembubuhan para diatur sebagai berikut:kepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, contoh para kepala biro jp contoh hukum, sistem para informasi, dan rahardjo kepegawaian eksis utama lopp penandatanganan, pemberian cap dinas, dan penomoran dilakukan sebagai berikutpenandatanganan oleh pejabat yang bersangkutan, pembubuhan cap instansimenurut ketentuan yang berlaku lopinstansiberlaku lopp. pengiriman. jdih. ipp.go.idconfidentialke(sekretariat)menurut ketentuan yang berlaku lopp. bab v. jdih. ipp.go.id bab penggunaan kop naskah dinas dan stempel dinas kop naskah dinas untuk memberikan identifikasi pada naskah dinas lopp, halaman pertama naskah dinas dicantumkan kop naskah dinas, yaitu kop nama jabatan kepala lembaga kertas dengan gambar logo berwarna dan tulisan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah republik indonesia digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala dan pejabat eselon atas nama kepala. perbandingan ukuran logo dengan huruf yang digunakan hendaknya serasi dan sesuai ukuran kertas. kop nama instansi satuan organisasi kertas kop nama instansi lopp digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat eselon ii, iii, dan sesuai dengan kewenangannya, dicetak menggunakan jenis dan ukuran sebagai berikut logo berwarna hitam, tulisan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah dan republik indonesia menggunakan arial tulisan nama unit eselon arial tulisan unit eselon ii, arial alamat instansi, arial susunan tulisan nama instansi pada kop naskah dinas kop nama instansi terdiri atas logo terletak margin tengah, pada baris pertama tulisan margin tengah lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah dan baris kedua tulisan republik indonesia margin tengah. antara kop dan isi naskah dinas tidak dibatasi garis. lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah republik indonesia logo untuk surat dinas kepala lopp dan a.n. kepala lopp berwarna logo untuk surat dinas eselon i ii iii iv hitam putih kertas. jdih. ipp.go.id kertas naskah dinas naskah dinas yang bersifat pengaturan dan penetapan digunakan kertas hvs putih berat (delapan puluh) gram ukuran cm), untuk lembar asli dan lembar tembusan. penggunaan kertas atas (delapan puluh) gram hanya digunakan untuk naskah dinas yang karena isinya mempunyai jangka waktu simpan lama. naskah dinas yang bersifat rutin digunakan kertas hvs warna putih berat maksimal (delapan puluh) gram ukuran quarto a4 untuk lembar asli dan untuk lembar tembusan. penggandaan surat dinas menggunakan kertas hvs warna putih berat (tujuh puluh) gram, kertas duplikat ukuran (21x cm). untuk kepentingan tertentu dapat menggunakan kertas dengan ukuran quarto ganda mm) setengah quarto mm) folio mm) folio ganda mm) khusus untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala lopp digunakan jenis kertas conqueror ukuran cm). amplop naskah dinas amplop naskah dinas lingkup lopp adalah empat persegi panjang dengan salah satu ujungnya terbuka. ukuran amplop naskah dinas dibedakan menjadi (tiga) macam ukuran besar ukuran sedang ukuran kecil kertas untuk membuat amplop naskah dinas ukuran besar dan ukuran sedang menggunakan kertas tahan lama (bond) dengan warna coklat muda. sedangkan untuk amplop dinas kecil dapat dipakai kertas manila atau kertas payung berwarna coklat. khusus untuk naskah dinas kepala dan pejabat eselon (atas nama kepala), digunakan kertas manila warna putih. kop pada amplop naskah dinas sesuai dengan kop surat naskah dinas yang berlaku untuk kepala lopp dan masing masing satuan organisasi lingkup lopp. stempel naskah dinas jenis stempel stempel instansi digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat lopp. bentuk, ukuran dan pola stempel bentuk, ukuran, dan pola stempel instansi adalah sebagai berikut macam. jdih. ipp.go.id macam stempel dinas keterangan digunakan untuk menyertai tanda tangan pejabat lopp yang lopp berwenang lembaga kebijakan menandatangani atau pengadaan barang jasa pemerintah pejabat yang diberi kewenangan menandatangani untuk atas nama (a.n.). penyimpanan stempel jabatan instansi stempel lopp menjadi tanggung jawab sekretaris utama dan disimpan serta menjadi tanggung jawab pimpinan satuan organisasi yang membidangi kegiatan tata naskah dinas. bab vii . jdih. ipp.go.id bab vii kewenangan dan pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas garis kewenangan, penandatangananrnyataan penutup disampaikan dengan maksud untuk memberikan penekanan akhir pada isi surat,baik. contoh atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. atas kerjasama saudara, kami sampaikan terima kasiha.n. kepala lopp sekretaris utama. jdih. ipp.go.id contoh a.n. kepala lopp sekretaris utama u.b. kepala biro umum dan keuangan. deputi kementerian pan dan bidang tata laksan dan keuangan, tanda tangan nama lengkap pelaksana. jdih. ipp.go.id dan keuangan, tanda tangan nama lengkap rentang pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas pada dasarnya hak dan wewenang penandatanganan naskah dinas lopp adalah kepala lopp. dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas sebagian wewenang penandatanganan naskah dinas dapat dilimpahkan atau didelegasikan kepada eselon dan bawahannya sampai paling rendah pejabat eselon ii. pengecualian diberikan kepada eselon iii atau bawahannya yang karena sifat tugas jabatannya melaksanakan tugas teknis administratif yang dimenangkan peraturan atau yang telah diatur dengan ketentuan lain. dasar pelimpahan dan pendelegasian wewenang penandatanganan naskah dinas dasar pelimpahan pendelegasian wewenang penandatangan naskah dinas dibedakan: pelimpahan dan pendelegasian wewenang penandatanganan naskah dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pelimpahan dan pendelegasian wewenang ini terdapat pada peraturan umum mengenai susunan dan tugas suatu organisasi atau peraturan yang mengatur tentang fungsi suatu jabatan serta tata kerja organisasi yang bersangkutan. pelimpahan pendelegasian wewenang penandatanganan naskah dinas berdasarkan pemberian kuasa khusus. pemberian kuasa khusus dilaksanakan berdasarkan pemberian mandat berupa surat keputusan atau bentuk tertulis lainnya diatur sebagai berikut pemberian kuasa khusus yang diberikan dalam bentuk surat keputusan untuk menandatangani naskah dinas sesuai bidang tugasnya, pemberian kuasa khusus yang(tujuh) hari kerja atau lebih, cc. pemberian. jdih. ipp.go.id cc. pemberian kuasa khususkurang dari (tujuh) hari kerja. bentuk pelimpahan pendelegasian wewenang penandatanganan naskah dinas sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, kewenangan penandatanganan naskah dinas dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya. pelimpahan pendelegasian wewenang hanya ditujukan untuk pejabat yang secara struktural berada bawahnya. pelimpahan pendelegasian wewenang dimaksudkan untuk mendukung kelancaran tugas dan ketertiban jalur komunikasi kedinasan. pelimpahan pendelegasian wewenang tersebut harus mengikuti jalur struktural, paling banyak hanya dua rentang jabatan struktural bawahnya, kecuali terdapat peraturan peraturan perundang undangan yang mengatur secara khusus. bentuk pelimpahan pendelegasian wewenang penandatanganan naskah dinas adalah sebagai berikut atas nama (a.n.) atas nama dipergunakan jikaantara lain: pelimpahan pendelegasian wewenang tersebut dalam bentuk surat keputusan. materi wewenang yang dilimpahkan didelegasikan menjadi tugas tanggung jawab pejabat yang diberi pelimpahan pendelegasian. tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan naskah dinas berada pada pejabat yang memberikan pelimpahan pendelegasian wewenang. contoh penulisan a.n. kepala lopp sekretaris utama nama pejabat untuk beliau (u.b.) untuk beliau (u.b,) digunakan jika pejabat yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada bawahannya. oleh sebab itu, u.b, digunakan setelah a.n. contoh penulisan a.n. jdih. ipp.go.id a.n. kepala lopp sekretaris utama u.b. kepala biro umum dan keuangan nama pejabat pelaksana harian pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas sekurang kurangnya tujuh hari kerja harus segera ditunjuk pejabat lain sebagai pelaksana harian, dengan ketentuan sebagai berikut: pejabat yang berhalangan eselon maka kepala lopp menunjuk seorang pejabat eselon lainnya atau pejabat eselon lingkungan pejabat yang berhalangan. misalnya sekretaris utama berhalangan maka kepala lopp dapat menunjuk deputi bidang hukum dan penyelesaian singgah atau kepala biro hukum, kepegawaian dan hubungan masyarakat. pejabat yang berhalanganpejabat eselon iii lingkungan pejabat yang berhalangan. misalnya kepala biro umum dan keuangan, maka sekretaris utama dapat menunjuk kepala biro perencanaan, organisasi dan tata laksana atau kepala bagian keuangan. pejabat yang berhalanganpejabat eselon lingkungan pejabat yang berhalangan. misalnya kepala bagian umum, maka kepala biro umum dan keuangan dapat menunjuk kepala bagian tata usaha atau kepala sub bagian tata usaha pimpinan. pejabat yang berhalangan eselon iv, makayang dipandang mampu lingkungan pejabat yang berhalangan. misalnya kepala sub bagian tata usaha pimpinan maka kepala bagian tata usaha dapat menunjuk kepala sub perbuatan dan arsip atau seorang staf lingkungan pejabat yang berhalangan. penunjukan pelaksana harian dibuat dengan surat perintah tugas dengan ketentuan dalam surat perintah tugas harus disebutkan tugas tugas yang dapat dilakukan selama pejabat definitif: pembuatan penjatuhmelepaskan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai pelaksana harian. penulisan pelaksana harian diawali dengan huruf kapital setelah nama jabatan yang berhalangan. contoh. jdih. ipp.go.id contoh penulisan plh. sekretaris utama nama pejabat nip. nct. pelaksana tugas apabila tidak terdapat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural sesuai ketentuan, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dapat diangkat pelaksana tugas dengan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang. pegawai negeri sipilsama atau setingkat lebih tinggi. pegawai negeri sipil yang tidak menduduki jabatan struktural, hanya dapat diangkat sebagai pelaksana tugas dalam jabatan eselon terendah pada satuan organisasi yang bersangkutan. cara penulisan plt. kepala biro umum dan keuangan nama pejabat nip. nc. kewenangan penandatanganan naskah dinas kewenangan penandatanganan naskah dinas lingkup lopp diatur sebagai berikut kepala menandatangani naskah dinas yang berisi pelaksanaan kebijakan berupa peraturan, peraturan bersama: keputusan bersama, keputusan, pedom yang ditujukan kepada presiden, wakil presiden, pimpinan lembaga tinggi negara, menteri, panglima abri, gubenur kepala daerah dan pihak lain yang dianggap perlu, memorandum, nota dinas, surat undangan, oo. yang ditujukan kepada presiden atau wakil presiden. pejabat. jdih. ipp.go.id pejabat eselon baik "atas nama kepala maupun atas wewenang jabatannya dapat menandatangani naskah dinas yang berisi kebijakan teknis, berupa: naskah dinas atas nama kepala lopp keputusan, petunjuk pelaksanaankeputuspejabat eselonstandar operasional prosedur, surat edaran, surat perintah, surat dinas yang ditujukan kepada pejabat eselon dan pada kementerian dan pejabat yang setingkat pada lembaga pemerintah non kementerian, pejabat daerah dan fihak lain yang dianggap perlustandar operasional prosedur, surat. jdih. ipp.go.idpejabat eselon iiidan laporan. pejabat eselon atas nama pejabat eselon iiiiiilaporan, dan telaahan staf staflaporan, dan telaahan staf. naskah dinas atas jabatannya laporan, dan telaahan staf. adapun. jdih. ipp.go.id adapun matriks kewenangan penandatanganan, sebagai berikut: matriks kewenangan penandatanganan naskah dinas eselon staf jenis naskah dinas a.n. kepala kepala a.n. a.n. a.n. a.n. a.n. a.n. a.n. a.n. a.n. lembaga lembaga jabatan") es. jabatan") es. jabatan es. iii jabatan es. jabatan peraturan keputusan pedoman petunjuk pelaksanaan instruksi standar operasional prosedur surat edaran surat perintah surat dinas memorandum nota dinas surat undangan surat perjanjian nota kesepahaman memorandum understanding) surat kuasa berita acara surat keterangan surat pengantar pengumuman laporan telaahan staf a.n jabatan adalah kewenangan yang dimiliki oleh pejabat eselon i ii in iv atau staf untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya. bab viii . jdih. ipp, misalnya keputusan kepala lembaga harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan keputusan kepala lembagx. jdih. ipp.go.id bab penutup petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas lopp ini agar dijadikan acuan dalam penyelenggaraan komunikasi kedinasan antar satuan organisasi lopp. petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas lopp diterbitkan oleh sekretariat utama lopp untuk dijadikan acuan bagi satuan organisasi lopp dalam pelaksanaan tata naskah dinas sesuai dengan keperluan. tata naskah dinas yang bersifat khusus seperti untuk bidang pengadaan barang jasa pemerintah, keuangan, kepegawaian, dan lain lainnya dapat dipergunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. kepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, apa agusop) tata kelola kegiatan dan pengawasan pembatasan kegiatan pertemuan rapat luar kantor menetapkankantoradalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan kepala inimeliputi: pelaksanaan kegiatan pertemuan rapat luar kantor berskala internasional:,,dan atau memerlukan waktu penyelesaian luar kantor, dan pengawasan dan evaluasi kegiatan pertemuan rapat luar kantor oleh inspektorat. tata kelola pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pertemuan rapat luar kantor mencakup penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan oleh unit kerja eselon dengan menyampaikan perencanaan kegiatan dan pelaporan pelaksanaannya untuk bahan pengawasan dan evaluasi oleh inspektorat lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. jdih. ipp.go.id petunjuk teknis tata kelolayang tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan kepalaya8petunjuk teknis tata kelola dan pengawasdimaksuddiluar kantor dan ruang lingkupnya: mengatur tata cara pengawasan dan evaluasi kegiatan pertemuan rapat luar kantor, dan cc.: meningkatkan akuntabilitas kinerja lopp. jdih. ipp.go.id ruang lingkup ruang lingkup tata kelola dan pengawasan kegiatan pertemuan rapat luar kantor digunakan dalam rangka. pengertian umum dalam petunjuk teknisrtemuan rapat luar kantor adalah pertemuan rapat yang diselenggarakan luar kantor dan menggunakan fasilitas yang bukan milik pemerintahgiatan strategis adalah kegiatan yang terdapat dalam rencana strategis renstra) lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. perencanaan adalah proses persiapan pelaksanaan kegiatan. pelaksanaan adalah kegiatan melaksanakan rancangan atau rencana yang telah ditetapkan. pelaporan kegiatan adalah laporan yang disusun oleh pelaksana kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pendokumentasian atas pelaksanaan kegitan tersebut. lintas sektoral adalah kegiatan yang mengundang unsur unit kerja eselon lainnya lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah dan atau kementerian lembaga pemerintah daerah instansi lainnya maupun dari unsur masyarakat. transkrip adalah tulisan berupa ringkasan komunikasi dalam pertemuan rapat tanpa memuat pendapat penulis. notulensi adalah catatan hasil rapat yang memuat pendapat para pihak yang mengikuti pertemuan rapat luar kantor. jdih. ipp.go.idrtemuan rapat luar kantor yang dibiayai dari dipa lopp dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut: kegiatan pertemuan rapat yang memiliki urgensilembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah dan ataukegiatan rapat baik dalam hal sarana transportasi maupun waktu perjalanan. kegiatan pertemuan rapat sebagaimana dimaksud pada huruf atas haruskementrian lembaga pemerintah daerah instansi lainnyasalinannya disampaikan kepada inspektorat. khusus untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka huruf angka harus dibuktikan dengan surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai baik milik sendiri maupun milik instansi pemerintah lain dari penanggung jawab kegiatan. jdih. ipp.go.idbab iii pengawasan dan evaluasi pengawasan dan evaluasi. hasil pengawasan dan evaluasi dari inspektoratbab penutup demikianini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknyberskala internasional nomor sop jo1 sop ses. tanggal pembuatan |:| me2015 tanggal revisi sang lembaga kebijakan tanggal rekor :| tas pengadaan barang jasa pemerintahber| mampu membuat rencanakan, mengajukan dan mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut serta melaporkannya kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah lembaran negara republik indonesia tahun nomor314): sesuairencana kegiatan kantor sendiri maupun instansi kantor pemerintah lainnya, perlengkapan kegiatan jadwal, absensi, dll)laporan kegiatandijangkau oleh peserta maupun membutuhkan waktu perjalanan yang lama,inspektorat.. jdih.i kpp.go.id standar operasional prosedur (sop) pelaksanaan pertemuan rapat luar kantor berskala internasional pelaksana mutu baku ann(nomor sop sop ses. lmp tanggal pembuatan mei tanggal revisi day lembaga kebijakan s3? pengadaan barang jasa pemerintah tanggal efektif naasop pelaksanadasar hukum: unifikasi pelaksana peraturan presiden nomor tahun tentang lembaga kebijakan pengadaan barang jasapemerintah sebagaimana diubah dengan peraturan presiden nomor tahun tentang perubahaevaluasi kegiatan tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan.perlengkapan kegiatan jadwal, absensi, dll) (sarira) yang memadai kantor sendiri maupun instansi kantor pemerintah lainnyperlengkapan notulensi, kegiatan jadwal, transkrip, dan absensi, dll) daftar hadir membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan notulensi dan bukti laporan kegiatan bukti bukti kegiatan mengumpulkan bukti bukti pelaksanaannya l000| bukti kegiatan dibuat dan bukti antara lain: kwitansi (salinan) kemudian menyampaikan salinan bukti kegiatan bukti pembayaran, tiket, laporan pelaksanaan inspektorat. dikumpulkan spp, dil.nomorsop oso ses125 lopp tanggal pembuatan me2015 tanggal revisi lembaga kebijakan see? pengadaan barang jasa pemerintah tanggal efektifdasar hukum: kualifikasi pelaksana: peraturan presiden nomor tahun tentang lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerint,evaluasi kegiatan tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan.berada lokasi penyelengaraan yang sulit perlengkapan kegiatan jadwal, absensi, dll) dijangkau peserta maupun membutuhkan waktu perjalanan yang lampelaksana mutu baku keterangan kenmelampirkan surat pernyataan diserahkan keterbatasan sarira baik inspektorat kantor sendiri maupun kantor instansi pemerintah lainnyatan menerima laporan pelaksanaan kegiatan berikut laporan kegiatan laporan kegiatan dan bukti bukti pelaksanaannya (salinan), melakukan dan bukti bukti bukti bukti kegiatan evaluasi dan pengawasditetapkan jakarta padatanggal melopp depo pengaduan barang jasa pemerintah tanggal efektif )nan na, merimembuat rencanakan, mengajukan dan mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut serta melaporkannya sesuaiperlengkapan kegiatan jadwal, absensi, dll) memadai kantor sendiri maupun instansi kantor pemerintah lainnya, notulensi sop pelaksanaan pertemuan rapat luar kantor berada lokasi yang penyelengaraan sulit dijangkau oleh peserta bukti bukti kegiatan (kwitansi bukti pembayaran, tiket, spp, dll) maupun membutuhkan waktu perjalanan yang lama sop pengawasan dan evaluasi kegiatan pertemuan rapat luar kantor oleh inspektoratarsipan inspektoratwww menerima rencana kegiatan, menelaah dan rencana kegiatan hari masukan arahan kepada bila tidak ada masukan tertulis, memberi masukan kepada uke ii. ukedan mengumpulkan bukti bukti pelaksanaannya bukti kegiatlaporan kegiatan dan bukti bukti bukti pelaksanaannya (salinan), melakukan dan bukti bukti bukti kegiatan diperiksa evaluasi dan pengawasan kegiatantata kelola dan pengawasan kegiatan pertemuansop inspektorat tanggal revisi sa lembaga kebijakan tanggal efektif pengadaan barang jasa pemerintah disahkan oleh inspektur standar operasional prosedur (sop) nama rita berlin lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah nip inspektorat nama sop pengawasan dan evaluasi pertemuan rapat luar kantor oleh inspektoratserta evaluasi kegiatan tersebutmembuat republik indonesia tahun nomor314), rencanakan, mengajukan dan mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut serta melaporkannya sesuai ketentuan yang peraturan presiden nomor tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan ditetapkan.undangan rapat (sarira) yang memadai kantor sendiri maupun instansi kantor pemerintah lainnya perlengkapan kegiatan jadwal, absensinotulensi dijangkau oleh peserta maupun membutuhkan waktu perjalanan yang lama laporan kegiatanbukti bukti kegiatan (kwitansi bukti pembayaran, tiket, spp, dll) sektoral, mendesak, dan atau memerlukan waktu penyelesaian luar kantor jdih. ipp.go.idpelaksana muta baku inspektorat uke keterangan lopp) (lopp) pan dan perlengkapan waktu outpuc2) kepada uke tertulis, uke mempersiapkan pelaksanaan toodan undangan rapatoo menerima laporan pelaksanaan kegiatan berikut laporan kegiatan laporan kegiatan panah kembali bukti bukti pelaksanaannya (salinan) serta dan bukti bukti dan bukti bukti menujukan perlu melakukan evaluasi dan pengawasan. kegiatan kegiatan diperiksa penjelasan lebih lanjut terkait laporan menyiapkan pengarsipan dan menyampaikan kena laporan kegiatan laporan kegiatan laporan secara berkala setiap enam bulan menyimpan laporan sebagai arsip. laporan kegiatan laporan kegiatan menerima laporan secara berkala setiap enam diarsir bulan.laksanakanbahwa dalam rangka upaya peningkatan kinerja pegawai negeri lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah yang telah melaksanakan reformasi birokrasi perlu diberikan tunjangan1976tentang 'adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai. tujuan dari pedoman ini sebagai dasar dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai lopp: untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai lopp. prinsip prinsip pemberian tunjangan kinerja adil, yaitu tunjangan kinerja yang diberikan sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawab yang dilakukan, b.layak, yaitu. transparan, yaitu pemberian tunjangan kinerja dilaksanakan secara jelas dan terbuka, dan akuntabel, yaitu pemberian tunjangan kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, jdih. ipp.go.id tidak diskriminatif, yaitunilaian kinerja penilaian kinerja berdasarkan aspek disiplin kehadiran dan sasaran kerja pegawai. bab iii penentuan jam kerja'waktu istirahat) jam pulang kerja haripenilaian disiplin kehadiran dilaksanakan melalui kegiatan perekaman kehadiran dengan menggunakan alat elektronik (fingerprint technology). perekaman kehadiran dilaksanakan untuk mengetahui kehadiran dan pengakhiran tugas kerja. setiap pegawai lopp yang tidak merekam kehadiran dan kepulangan maka pegawai yang bersangkutan dinyatakan tidak hadir. jdih. ipp.go.id dalam penggunaan alat elektronik (fingerprint technology) sebagaimana dimaksud pada tidak berfungsi sebagaimana mestinya maka perlu pencatatan kehadiran secara manual dan diketahui atasan langsung. bab pemberian, pengurangan, dan penambahan tunjangan kinerjatunjangan kinerjaloppkepala lopp ini. capaian kinerja pegawai dikelompokkan menjadi (lima) tingkat jdih. ipp.go.id capaian sebagai berikut sangat baik, baik, cukup: kurang, dan buruk. bagi pegawai yang memiliki kinerjakinerja cukup dikenakan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 25xkinerjaketerangana.sebesar (tiga persen) untuk tiap (satu) hari tidak masuk kerja: dan b.tl) pengurangan menit s.d. menit tl2jdih. ipp.go.id pulang lama meninggalkan persentasi sebelum pekerjaan sebelum pengurangan waktu psw)ta) tidak berlaku bagi pegawai lopp yang tidak hadir bekerja : cc. sakit akibat kecelakaan dalam rangka pelaksanaan tugas, cuti tahunan, izin, dan mendapat tugas dari pimpinan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas, maka tunjangan kinerja dikurangi sebesar (satu persen) per hari: pelaksanaan pemberian, penambahan, dan pengurangan tunjangan kinerja akandiatur lebih lanjut dengan peraturan kepala lopp. bagi pegawai yang memiliki kinerja dengan nilai sangat baik selama (tiga) bulan. bab man ketentuan lain lain bagi pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu dan mendapatkan tunjangan fungsional tertentufungsional tertentu pada panjangnya. apabila tunjangan fungsional tertentu yang diterima sebagaimana dimaksud pada lebih besar daripada tunjangan kinerjanya maka yang dibayarkan adalah tunjangan fungsional tertentu pada panjangnya. jdih. ipp.go.id naa mma naa ana lan. teman mal lana lan pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pegawai yang tidak tugas belajar.: dan maksimal setara dengan grading (tujuh). masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada adalah paling lama (empat) semester, dan paling lama (delapan) semester: pegawai tugas belajar yangtugas mengikuti diklat, seminar dan lain lain sebagaimana dimaksud pada paling lama selama (enam) bulan. kepada calon pegawai negeri sipil cons) yang telah.sendiri sendiri maupun bersama sama. jdih. ipp.go.idaa. bahwa untuk melaksanakan penyusutan dan penyelamayang tertib, berhasil guna, dan berdayaguna, diperlukan pengaturan mengenai jadwal retensi arsip kepegawaian, keuangan, fasilitassetiap unit organisasi lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip kepegawaian, keuangan, fasilitasi non keuangan dan non kepegawaian wajib berpedoman pada ketentuan jadwal retensi arsip sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan kepala ini. dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip sebagaimana dimaksud pada masing masing unit organisasi berkoordinasi dengan sekretaris utama. ketentuan mengenai tata cara penyusutan danercantum dalam lampiran lampiran ii, lampiran iii, lampiran iv, dan lampiran peraturan inigakata cara penyusutan latar belakang kegiatan kearsipan diperlukan dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah lopp) agar berjalan efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip. penyusutan arsip dilakukan untuk menyelamatkan dan mengamankan arsip arsip penting sebagai bukti akuntabilitas kinerja lembaga dan pegawai lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. beberapa arsip penting tersebut antara laibahwa untuk melaksanakan penyusutan arsip agar dapat dilaksanakan secara tertib administratif, tentunya memerlukan pengaturan mengenai tata cara penyusutan arsip terhadap. maksud dan tujuan maksud disusunnya jadwal retensi arsip jra) ini untuk memberikan pemahaman mengenai penyusutujuan disusunnya jadwal retensi arsip jra) ini sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian arsip dalam rangka penyusutan arsip. pengertian umum dalam lampiran peraturan kepala ini yang dimaksud dengan: jdih. ippdalah arsip yang tercipta dalam rangka perjalanan karier pegawai negeri sipil lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. arsip keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuanganffiskalrpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengawasancipta arsip adalah seluruh pejabat unit organisasi lingkungan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah yang melaksanakan kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsinyunit pengolah adalah unit organisasi lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. unit kearsipan adalah sub bagian tata usaha, bagian tata usaha dan rumah tangga, biro umum dan keuangan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. unit organisasi adalah unit kerja eselon eselon ii, eselon iii, dan eselon lopopp, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. jadwal retensi arsip jra) konsepsi jadwal retensi arsip jadwal retensi arsip merupakan daftar yang berisi nomor urut, jenis arsip, jangka waktu simpan aktif dan aktif serta keterangan arsip yang musnah, permanen atau dinilai kembali. jdih. ipp.go.id seluruh jenis arsip atau dokumen yang dihasilkan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah wajib dicantumkan dalam jadwal retensi arsip secara sistematisatau dokumen tersebut ditentukan jangka simpan dan nasib akhirnilai guna arsip dengan mempertimbangkan kebutuhan administrasi, manajemen, efisiensi serta kesejarahan. kedudukan dan fungsi jadwal retensi arsip jra) jadwal retensi arsip berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan penyusutan arsip yang meliputi kegiatan pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang telah habis masa potensinya dan tidak memiliki nilai guna serta penyerahan arsip statis oleh lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah kepada arsip nasional republik indonesia anri). unsur unsur jadwal retensi arsip jra) nomor urut adalah urutan jenis jenis arsip dokumen yang akan ditentukan jangka waktu simpanandokumen adalah spesifikasi pengelompokan arsip yang didasarkan unit unit informasi yang mencerminkan unit organisasi. jangka waktu simpan, adalah periode waktu penyimpanan arsip dokumen yang dipersyaratkan. jangka waktu simpan terdiri dari jangka waktu simpan aktif, adalah jangka waktu penyimpanan arsip dokumen yang masih dipergunakan sehari hari sebagai berkas kerja dalam penyelenggaraan administrasi dan disimpan unit pengolah. jangka waktu simpan inaktif, adalah jangka waktu penyimpanan arsip dokumen yang frekuensi penggunaannya sudah menurun, akan tetapi sewaktu waktu masih diperlukan dan disimpan unit kearsipan. keterangan pada lampiran ii, lampiran iii, dan lampiran disusun untuk menunjukkan apakah arsip dokumen dimusnahkan, permanen, atau dinilai kembalitugas dan fungsi masing masing. jdih. ipp.go.idkembali. tata cara penyusutan arsip kepegawaian, keuangan, fasilitasi non keuangan, dan non kepegawaian tata cara penyusutan arsip kepegawaian, keuangan, fasilitasi non keuangan, dan non kepegawaian dilaksanakan berdasarkan tahap tahap pelaksanaan penyusutan sebagai berikut: pemindahan arsip pemindahan arsip dilakukan dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah arsip unit kearsipan. pemusnahan arsip pemusnahan arsip dilakukan melalui tahapan tahapan sebagai berikut: pembentukan panitia penilai kepala lopp membentuk dan menetapkan panitia penilai yang sekurang kurangnya memenuhi unsur: pimpinan unit kearsipan sebagai ketua yang merangkap anggota: pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota, anggota dapat dilibatkan dari unit pengolah. panitia penilai mempunyai tugas melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan. penyeleksian arsip panitia penilai menyeleksi arsip berdasarkan jra sebagaimana tercantum dalam lampiran ii, lampiran iii, dan lampiran dengan tahapan: mencermati daftar arsip usul musnah: dan memcc. pembuatan daftar arsip usul musnah hasil penyeleksian arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf kemudian dituangkan dalam daftar arsip usul musnah sekurang kurangnya berisi: nomor, jenis arsip: tahun: jumlah: tingkat perkembangan: dan keterangan. formulir daftar arsip usul musnah dapat dilihat dalam lampiran jdih. ipp.go.id a65 penilaianintaan persetujuan pemusnahan dari kepala lopp persetujuan pemusnahan arsip dapat dibedakan dalam (dua) cara: pemusnahan arsip berdasarkan jra baik arsip yang memiliki retensi bawah maupun diatas (sepuluh) tahun harus mendapat persetujuan tertulis dari kepala anri.kepala loplopp atau kepala anri. 9g. pelaksanaan pemusnahan arsip: dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan arsip lampirhukum dan unit pengawasan. dilakukan secara total sehingga tidak dikenal lagi, baik fisik maupun informasinya. pemusnahan dapat dilakukan dengan cara: pembakaran: pencacahan: cc) penggunaan bahan kimia: pulling, atau cara cara lain yang memenuhi kriteria yang disebut dengan istilah musnahkepala lopp yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan. surat persetujuan pemusnahan dari kepala lopp: surat persetujuan pemusnahan dari kepala anri untuk pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang kurangnya (sepuluh) tahun: keputusan kepala lopp tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip, 9g) berita acara pemusnahan arsip: dan daftar arsip yang dimusnahkan. jdih. ipp.go.id penyerahan arsip statis oleh kepala lopp kepada anri penyerahan arsip statis oleh kepala lopp kepada anri loplampiran oleh pimpinankepala lopp kepada kepala anri disertai dengan: verifikasi dan persetujuan dari kepala anri sesuai kewenangannya: penetapan arsip yang akan diserahkan oleh kepala lopp: dan pelaksanaan serah terima arsip statis oleh kepala lopp kepada kepala anrikepala lopanri: surat, keputusan kepala lopdalam huruf wajib disimpan lopp dan anri serta diperlakukan sebagai arsip vital. kepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, jdih. ipp.go.id ne: ko) (av) ka) ko) ke) tol tej go: ng. lap) nan pe. (er tama c2? hap kep) io) tr) ses us, nae ka) 2eb ovab s p5, d9: sangat2t bor keglope sxo co. (va) kal net sg9 ooc kav) esensi s5$ so5s tu) ses doc pol dosis5318 ewe poso9n5 s3. 22x 9000x5852 obat loco s0) rar he) e jdih. ipp.go.id ing (av) bai kp) g25 ing ko) sai eca tai ane: lang dp) sun ko) ko) ke) ne, kep) kep) ke) ka) lai hh: gg. ang ko) ko) $g58 c7) ks: bila ke) aco ses ay) esp3 (ss) kan) fa) k2) (en tol cv) nda ols ka) isi cas suro oo. kav) ocs3 aga koi ke) ka) gos pbs lte tuli pen s .o disetel tra sel pisa bar desain fee group ke) bbm sal kn) jdih. ipp.go.i .go.id ioc s5$ t kep) gus zoo mag 3c9 duo 260p, kb) tt) coy kai raj st. pag32303 ko) knee tp) dd cxm 20x ko) he) iis ko) kej hs: zz|n te. koi ani era kej kej ka) kas ke) ng. ke) xxx lulus ana kep) k3) kis kep) dot iis telan ko) vito2, ti. ko) deo top5 ko) kal ko) a1) kai opa seat sma ban) and bgi an) kol kk) ko) ta) ks) bad one kav) pas, to) a.a g9 lis kp) pug kal luar a33 ion ke) rai ne samudra ada sa0ug9a s0s5p cuy ser poo es2 ex9 coli yu, (dp) t m ss5e see ps5 da2 tetes ssi e3353 gor tekanan kej so got ky! ku) fav apa ip3 one mena coco ddd?? sip oke os. gai ipni dea sial aka, berisi yi98202 ka) ko) sea cia isa siklik severe sigi try lsn gila sarsour low ke) dod ( ) jdih. ipp.go.id ke) ko) lcw hee tri deal c2n sulit95 v2i0ue mer kp) ap) sell sul| . ' lul faj k3) ay) do. ke) yana aa. sao cs0 (gp fa) sur ke) pee mah kuy one cpo ko) duo ks) int nona sa) ko) ku) kasi sud (mr 2m8 sea toi blk natal oru 5x2 siaga ning is, kai pang nana anak pata dpl mina v352 tea cc. ya23 sal ann apaan tuner los ad: aan tebe vote bentukan nun tenun senna ssk toy xrx ina raat, ko) s10000 oxx sis mei bei o2owa oz $ eco hnnntlelann span honor jdih. jdih. ipp.go.id pp. ka) ko) ko) ko) aan (ai ('p) selada (tp) dies bunga inn (av) us ana ani ben tati te) titi bae ega sa) ck5 ebi beb asia menpan aditi talun inn buah ker s900 edaran se$ o533 pe) oon der ti) des reg 5x53y jdih. ipp .go.id fo) ama fo) kei ko) tali . ane pe) koi eng tea png dana) tua tas z|z rama) iga koi fe) kej ten tri kej toh 3s3s peta te nasa pln rang ko) koi ku) ooo, rar awal a09 ks) ko) 55xr2dj o0u ka) c1, ten cerita2a acwofelk ssb iat ko) tww owg uud 3x3 (aa www aa. ana iga ko) cor anda nah ko) g2: lai kamu mn) ya: tai kel 0oy soal dena (el kai tol tae te) sik anda ke) ta) dato ron ron tri ko) oo. fa) jan) naa isya ol, dra ss. ks) le99bes ses maa ana ga. cas ogzataf tes okl uu euz secret3 ss30o pus ep3 ea) kai 252k, ok: sae kau kes a55. jdih. ipp.go.id aha oi sit (aa koi s0) jaa) dai fak can kas) ks) s$ fri rai key) s d kal tuh uxx ko) cc. ka) kep) jdih. ipp .go.id kej kei kei kai naa sen snn alan ks) z|z mar tang mae tika yai sl, san), man als assess5 tie ege (as ad! cocucucu teo lelo kasi fan) ke) raj k3: lam gs) . feri ora, ('p) tes dp) danau jaa voc (g) tuas. (avi cah lol gets sen oke roo sak m0550 nee "et ke) 3s. ae) ann kuj lo) r0) (4d) atas mobi amal ke) jdih. ipp.go.id lng a33 x . none 0st 2x23 cena see pep oo0ut$ dudu cici kai sah lil s.s kei ka) en: tp) ke) cas ko) drs sui titik duo leo a05 soe ke) tibialis dok s . s95 sesgagsot pan so0 dolo9 kon kn) ka) op, seat r3s 5e3 8s. a33 ge5. eee sasa hana see lor dana nanang tak ka) rani kol nai dapat bis ne: stt cela dih.1k pp.go.id oct teu (hoku) unt ke) elc aje s9 "ig sets ka) pas oak don uan kai "id tan elit d| s.s at) see na 21x ma) tno r|iz sir uwc puy aan nan sco t5 sus park ia2a gwu ler silo hun tww www 3no z k5xn kas) ke) k37 tp) pama) sos kav pep pa, tete did tug pun ses slow c45 jawa x5: san naa gas tik le) sos c900 var ajo sur sence can mogok doa jdih. ipp.go.id laa san k39 lol ncu ka) cxt . ke) cin hun spa s5 wil as, tea hee asi (asi (asi w bb sis ('p) cite sig tante cc. (asi (asi ti. kasi ka) (av) cc, ko) feat (es kasi sg$ . ke) ko) ko) ati: ssl toy) tai aka ne) sea ola pln okl a04 musta ke) tan jdih. ipp.go.id dota kei ame tea asi kes kas as) ira bom ke) dana (emo) kep! ala nat |g wlz . | (maa kama ka) g0. 453x009 voc kav) dos ke) ke) tol goa ina sana seong kes kej ka) kasi kasi kav) kav) kas) a.a en) ots kera toy pen ena ana . . satu) ter eny kav) kw) ke) ra) dp. aro ann naga aa) sie ols oke san dao oto dua spg fa) seed da0 teo boten sen s0se3 ke) ko) cu, dod g9 adult oto 'w ko) sad sae xia grr3 s0, cb. v0. nai or. raja c2 ia) too, nae) tram isv jrmo eka) ocu kosi ko) seat kep) jdih. ipp.go.id kasi kasi ane ko) i sel tee ki ts) toto) ito) . .' cp) kp) sak lco0 oo0 oo0 sll gol fa) bi? 2a08 koy kol ke) tar ko) 350o053 503cc aa oao lcb cor solo xyo0 yyo ya0 an) ka) ka) koi koni cc ko) ko) ko) one) ka) (ep) ss? ka) ke: n ke) oje kp) "er (tp) sana het tea ats tim lor tapa yan a34 tni ka) lc. ing font i0j3xt sebut eju e50cc0 5cc2 a55 kpi ka) ka) to) san usc ccn slug y0ig kit pl) tag dlm owo leo eno dra love oot out he) rs. ix3aso2lr says la5o2 tol rana gama sem sam pun slam sana jdih. ipp.go.id rita nai isis bin fiz ska ig sg: s's fn) do. (') ka) sic jar aso lisa sus gg) kav) kp) kas) kej ser net te) ke) kav) fo) kal sci nan cng cox pem sa) serep site ona oma ora tepi sat an: kej nee esok tan cum tai oud tts ii. ke) lan og00 (as) awu oya aug lar pe0u nose lol il, disain gki, esa tltkhokoin s9 ena tesaisasa2aa ema tana, ori ona tan ona y$ jdih. ipp.go.id c:. ka) kas ka) wii tai i& ras kas) rilis do ('p) sie kas (asi kas kasi be. kai fan) (bu tes sat ke) jad ken) ko) ifa tp) f3) hara kau) eos sea cw p fo) span ku) ocu tu ko) ka) (tp) cok sg. sx9 y585 latus dodo oke note ea: tenan mean data kong! masa ena jdih. ipp.go.id fav) "hn ka) wlw| isi rilis soul sc. sik kv. key) te) ke) kav) ata kel ku) toe non ana ejo geo: (enak ket jo) ks) .239i0 gas (asi elo to5g sps sego ela ycergglescic sf: vec kit ergo99 ate bor sit gyu essere edoc ha) 5ky dog got toko indo xxo sfoomeron dsa sarat dat ioi vote ear ola (an ke) jdih. ipp.go.id g080 hen pasi gus ke9ss gig tol so el| see sss sc:c ttm ten "rr ta: sela besa sss sbo ses s$$ sss nba bai aa: oos tp) sep (arahan sai cucu yoga naa ona li32 kas) gy uig opa evol ka) kan) e9r gol5 ss? tam 8s. oval ana ko) hei oleh p3o8 kol se) (aj pi g56 na) noo cam te) tep) jdih jdih. ipp.go.id sangat naa uuu sgg leg layu bal tuk cw kal voc cg. sss cert laga sss scf ear hee sss 5d. dad guess tttitta tttt nee see s$s 51d d5 seret sit eeee $$, ec: sasis siasat ketat tni kasi lead ke) koi ke) lag oo. bada co. ia: ke) ko) fo) os. tea naa guru oma s9s! ios opa) (o) nat ka) (1p) ss0co desa, tar moo bin been dd. ke) to) to) ace nces yks dod e serut tok geo oyo so. dem dot dur9 5x0, oil non jos ca. gol ka) ts) latosol tebo dietoraana sen sina roro tel tia sok tugu ko) pat lo) ke) ka) cs) ec. coo0r e02 tdk vuuuuo50 aki kej tas tor ooo urut kan a5sexo see cor top 55s5s5$ sw suda doa do0og? tas sea owa sc. alan nana syurrman ea. ka) t9d00u0 jdih. ipp.go.id tani titus nano snn ito ian s.253sss mil kls seksis xe) nnannnnva sutcccccbut sis sena sie uigauriutpsa p05555s ops te) ka) kej kej kav tan gop6 s5e ke) cc: "co hb tri tani sss (so) amd salam oke sus etc, tan) blog oor nomor (ad) mco gsdl ang ino (oo s00cem00 ssi s1001s0 s5ssvolx5 tom haa nan ttu 9o cet seekers fat dan oouop jdih. ipp.go.id kel ima fea ke) pesan can im) mil 2in5 ass jum nn) dn. ip) te) rae seri2 kti sena kej ke) ke) ka) (ae ke) ale par maa kong pcs fei ton sana ss. xo kp) tuh. 9g. ul,d cc, ssi (tp) dek sage seer les kox ang sss sup98 isi97 egs data tok 0c35 don vola c 2a pulau te) ke) luk sura tan ordo see ogs0 ca3r9 omy le) ito oa. sule s9. sum roda ol0md3 bnn ana jdih. ipp.go.id bima perma v0. aa: ban til sss pee kav) ks: aan sci talk sss sss snn tee pen see sas xx. haa aa2 o sia a2. seks ka) ce5$ is, san ka) tepi sep s9: ses5 gos non ara she kasi ser s.e t$x ke) o05 hen anf says sea kasi san) sbs (ta) suga sica5 83ili s3x 2255gs an" san gta cab ae. tan) oc kej es? dkp set, cr2 soe nee sar tas oon seag sae te)) nan yes naa ssl oil ol0 kena nasa o5oo c3u5 ben gg3r s3$ cic.d t062$ see iis teu: p35 fo) soko kar see gos yn odasts see, dok lon tana ko) kasi lilin y36 old jdih. pp.go.id ala ooo dw3 versi step333 e3 cos aan" doo dad 35t agar @5da maa st) papan tpg alc ie: mae vla ke) ban ko) to) (tj pakta) (is ko) isi |3j@ g@& mis (ms pare ala jdi jdih. ipp.go ti! ko) pama kg) ana a|z ken) ken iri koi dl. kama ke) kas) ox) sa. ku) bye (oi do. (pe su. d23x5 al|a s93g fee ntu s5 itu koi oyu coy s5o tsu ceo ogc wcc kol o0n2 sos s52. toy) cc . iucn ss.a surat da5 gus saya cat box cccccc o2nyt soy91os sana tort coegoroa (ep) organ at, dt. naa jdih. ipp.go.id lin| 23m |5i kon ke) ar) a33 oo) eni sa) iman dada ole aer mas sl ia sa: (ep) www ale! ci. ku) ses. sio ka ina, ka) kas) sin ko) k2) kw) le)) (as sudo gac kav) sni ka) kej ol. test . . pon s$s33 sera dek tvagurc (ng eko 55m usmjomu asan sc" goo ko) kaga cab lag ope oma ko) trus te)contoh daftar arsip da) daftar arsip direktorat . mati klasifikasi indeks uraian tahun| jumlah tingkat nomor boks penerbangan, jdih. ipp.go.id contoh berita acara pemusnahan arsip berita acara pemusnahan arsip pada hari ini lean angga sena aan dan sana eka tap isa oesibatsassesundananeek sasana esensi nan sauna essensaksi saksi kepala unit kearsipan bagian hukum bagian pengawasan jdih. ipp.go.id contoh formulir daftar arsip usul musnah daftar arsip usul musnah nama instansi ana alamat ana panai png pun nan jenis series arsip keterangan nama instansi, diisi keterangan nama lengkap instansi yang memusnahkan arsip. alamat, diisi alamat kantor instansi. kolom diisi nomor urut jenis arsip. kolom diisi jenis series arsip, misalnya surat pengumuman, data calon anggota legislatif,kepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, agus bahari jdih. ipp.go.id |
rain pengadaan barang jasa pemerintahtata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintahbahwa berdasarklopp adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, penyedia jasa perorangan, dan penyedia jasa konsultansi yang bekerja atau diperbantukan lopp. gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas,pihak ketiga adalah orang perseorangan dan atau badan hukum yang pernah, sedang, atau diketahui berpotensi memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja lopp terkait dengan pemberian gratifikasi. penerima gratifikasi adalah pegawai lopp yang menerima gratifikasi dari pihak ketiga. satuan tugastetapkan oleh kepala lopp untuk melaksanakan tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal lopp. maksud dan tujuan dari peraturan ini meliputi: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, mencegah pegawai lopp menerima gratifikasi, dan menumbuhkan kesadaran pegawai lopp untuk melaporkan gratifikasi. jdih. ipp.go.id bab himbauan terkait gratifikasi setiap pegawai lopp dihimbau untuk tidak menerima gratifikasi dari pihak ketiga yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dalam hal: mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau perlakuan pemangku kewenangan, memberikan pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, atau tanggung jawabnya, menerima kunjungan dinas, dan atau proses penerimaan, promosi, atau mutasi pegawai lopp. setiap pegawai lopp dihimbau untuk menyalurkan gratifikasi berupa barang yang mudah busuk, rusak, atau kadaluarsa seperti bingkisan makanan dan buah yang diterima dalam jumlah wajar panti asuhan, panti jompo, dan pihak pihak lainnya yang lebih membutuhkan. bab iii pelaporan gratifikasi setiap pegawai lopp melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam dan kepada satgas spip paling lambat (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi. pelaporan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam disertai dengan penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahan gratifikasi. satgas spip melakukan verifikasi dan mengidentifikasi laporan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam dan untuk menelaah: jenis gratifikasi, berupa gratifikasi dan gratifikasi dalam kedinasan, dan kelengkapan dokumentasi pelaporan gratifikasi. jika dalam melakukansatgas spip dapat memanggil penerima gratifikasi untuk melengkapi kekurangan dokumen. satgas spip membuat berita acara pelaporan penerimaan gratifikasi berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam yang paling kurang memuatangan penerima gratifikasi dan satgas spip. jdih. ipp.go.id berita acara pelaporan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh ketua satgas spip dan penerima gratifikasi. satgas spip melaporkan penerimaan gratifikasi berdasarkan berita acara pelaporan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam kepada komisi pemberantasan korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlaku juga terhadap penerimaan gratifikasi berupa gratifikasi dalam kedinasan, kecuali satgas spip melaporkan hasil rekapitulasi penerimaan gratifikasi dan gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dimaksud dalam dan kepada kepala lopp secara berkala. jenis gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan kpk dan satgas spip meliputi gratifikasi dalam hal: diperoleh dari hadiah langsung,seperti dalam kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan, diperoleh daridengan ketentuan: tidak terkait dengan tugas dan fungsi dari pegawai lopp, tidak melanggar konflik kepentingan, dan tidak melanggar kode etik pegawaidarah atau keluarga semena sebagaimana dimaksud pada huruf dan terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan, atau kegiatjdih. ipp.go.id: dan diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan, sajian, atau jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum. satgas spip mengumpulkan, mengolah, dan mengidentifikasi laporan penerimaan gratifikasi berdasarkan jenis gratifikasi sebagaimana dimaksud pada jika pegawai lopp tidak melaporkan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan maka pegawai loppgangkatan pegawai negeri sipil dari jabatan lain kedalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasparatur sipil jdih. ipp.go.idmerupakan pedomelaksanak.september menteri semua hak asasi manusia republik indonesia, ya8 lalu negara republik indonesia tahun nomor jdih. ipp.go.idlanjut juga telah ditetapkan peraturan bersama kepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah lopp) dan kepala badan kepegawaian negara bkn)seluruh pengangkatan pegawai negeri sipil pns) dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa dilakukan menggunakan tata cara pengangkatan pertama kali dan pengangkatan, dikarenakan periode penyesuaian (passing) telah berakhir pada desembergangkatan dari jabatan lainmaksud dan tujuan maksudyamakan persepsi dan pemahapelaksanaan pengangkatan dalam jabatan melalui pengangkatan dari jabatan lain.jadi pedoman teknis agar terdapat persamaan pemahaman dalam pelaksanaan proseruang lingkup petunjuk teknis ini mengaturyang mencakup: ketentuan dan persyaratan pengangkatan, alur proses pelaksanaan pengangkatan dari jabatan lain. pengertian umum ipp.go.ietapkan angka kreditr kepangkatan dan jabatertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama adalah sertifikat keahlian pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam.daftar penilaian prestasi kerja adalah daftar yang memuat tentangdiklat penentangan tingkat pertama adalah diklat bagi pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang kurikulumnya ditetapkan oleh lopp. jdih. ipp.go.id bab pelaksanaan ketentuan dan persyaratan pengangkatan pengangkatan pegawai negeri sipil pns) dapat dilakukan setelah melakukan perhitungan formasi dengan ketentuan sebagai berikutnsns yang sebelumnya sedang memangku jabatan struktural fungsional lain, dapat diangkat melalui mekanisme pengangkatan dari jabatan lain dengan persyarataling sedikit (dua) tahun sebagaitelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan diklat)yang diangkat melalui mekanisme dari jabatan laindih. ipp.go.id jumlah angka kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjangalur proses pelaksanaan pengangkatan dari jabatan lain pns yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dapat mengajukan usul kepada pimpinan unit organisasi satuan kerja skpd) yang bersangkutan dengan menyerahkan berkas yang diperlukan. pns yang telah memenuhi ketentuan untuk diangkat menjadi pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa selanjutnya diusulkan oleh satuan kerja skpd kepada pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian, dengan melampirkan: fotokopi surat keputusan dan atau surat penugasan dari atasan langsung dan atau satuan kerja skpd yang menyatakan mengindikasikan pns yang bersangkutan selama (dua) tahun bertugas sebagai salah satufotokopi ijazah sarjana s1)restasi kerja (satu)sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama yang masih berlaku, danpembina kepegawaian c.g pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian dibawahnya menugaskan calon pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang akan diangkat untuk mengikuti diklat penentangan tingkat pertama. jdih. ipp.go.id calon pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang telah mengikuti dan lulus diklat penentangan tingkat pertama menyampaikan surat tanda telah mengikuti pendidikan dan pelatihan https) kepada pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian. pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian menyampaikan kepada pembina kepegawaian dan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit masing masing (satu) set daftar usulan penetapan angka kredit dupa) dan berkas administrasi yang dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor tahun untuk diproses penetapan angka kredit. pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, menyampaikan penilaian angka kredit calon pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa dan disampaikan kepada yang bersangkutan dan kepada pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian (serendah rendahnya eselon iii), untuk diproses pengangkatan calon pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang bersangkutan menjadi pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa. pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian, kemudbeserta berkas yang diterima dengan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan, dan melakukan penilaian pangkat golongan ruang dan jumlah angka kredit dalam penetapan angka kredit yang bersangkutantersebut kepada satuan kerja skpd disertai dengan alasan. tersebut kepada pejabat yang berwenang. apabila usulan sebagaimana pada angka disetujui oleh pejabat yang berwenang, maka ditindaklanjuti dengan pengangkatan dan penerbitan pengangkatan. pengangkatan asli sebagaimana angka disampaikan kepada pns yang bersangkutan melalui satuan kerja skpd ataujdih. ipp.go.id ataupimpinan unit organisasi pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang bersangkutan. lain lain penetapan angka kredit pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan dari jabatan lain mengacu pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor tahun jdih. ipp.go.id bab iii penutup demikiini ditetapkundocs: agus prabownomor per. dih. ipp.go.idkontrak payung adalah surat perjanjian kerjasama antara lopp dengan penyedia barang jasabab ruang lingkup ruang lingkup peraturan kepala ini meliputi: tata cara penyusunan catalogue, prosedur purchasing. bab iii tata cara penyusunan catalogue barang jasa yang dicantumkan dalam catalogue ditetapkan oleh kepala lopp. dalam rangka pengelolaan sistem cataloguepemilihan penyedia barang jasa dalam rangka kontrak payung dapat dilaksanakan dengan proses lelang non lelang. jdih. ipp.go.id dalam rangka persiapan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kontrak payung dengan penyedia barang jasa, lopp membentuk tim yang terdiri dari personil lopp dan atau personil k l d i teknis terkait. (s5) apabila diperlukan, kepala lopp dan pimpinan k l d i terkait dapat menetapkan tim sebagaimana dimaksud pada apabila diperlukan, kepala lopp dan pimpinan k l d i terkait dapat menandatangani kontrak payung dengan penyedia barang jasa.bab prosedure purchasing sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: prosedur e purchasing yang tercantum dalam lampiran peraturan kepala ini.penutup4x barang jasa pemerintah, sea on. bagtentang e purchasing nomor tahun tanggal desember prosedur e purchasing persiapan ppkcatalogue elektronik yang ditayangkan portal pengadaan nasional. ppkokja ulp pejabat pengadaejabat pengadaan pokja ulp pejabat pengadaejabat pengadaan menerima, menyimpan, dan melaksanakan pemilihan berdasarkan surat yang disampaikan oleh ppkjdih. ipp.go.id pelaksanaan purchasing pembuatan paket pokja ulp pejabat pengadangiriman permintaan pembelian barang jasa. pokja ulp pejabat pengada. penyedia barang jasa memberikan persetujuan atas permintaan pembelian barang melalui aplikasi purchasing. perjanjian pembelian barang jasa. ppk dan penyedia barang jasa melakukan perjanjian pembelian barang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan barang jasa pemerintah. pola ulp mengingat informasi dan atau mengunggah bukti perjanjian pembelian barang jasa pada aplikasi purchasing. lain lain#pengadaan barang jasa pemerintah, pap inen 377p kan ya) nagusaahardjo jdih. ipp.go.id |
lembaga kebijakan teuraian jabatan strukturaldijadikan pedoman dan acuan bagi setiap pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. pejabat eselon ii, dan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah agar melakuk.kepala ini mulai berlaku sejakpe agus rahardjo jdih. ipp.go.id keuangan peraturan terkait dengan kepegawaian peraturan terkait dengan kepegawaian per, pemerintah baik dalam maupun luar negeri p5 penggalian dan pembayaran oo.auh jdih. ipp.go.id hubungan kerja: wal aman mma instansi kepala subdirektorat lopp menerima tugas, petunjuk kerjasama pengarahan dan mengajukordinasi dan konsultasi sesuai dengan kewenangannya staf seksi bilateral subdirektorat memberi tugas, petunjuk, kerjasama pengarahan dan memberikan maa samkoordinasi dan konsultasi untuk ga instansi terkait mendapatkan masukan berupa data dan informasi dalam rangka penyusunan diseminasi regulasi rangka hubungan dan kerjasama ekonomi bilateral! sesuai kewenangan yang diberikan oleh pimpinanrahardjo jdih. ipp.go.id hubungan kerja: instansi kepala subdirektorat lopp menerima tugas, petunjuk pengelolaan dan pengarahan dan mengajukan saran, pembinaan lpse pendapat, atau telaahmonitoring subdirektorat memberi tugas, petunjuk, dan evaluasi lpse pengelolaan dan pengarahan dan memberikan saran, nasional pembinaan lpse, pendapat, telaahan mengenai lopp masalah teknis dan administratif dan menerima laporan pelaksanaan tugas k l dai pelatihan dan koordinasi teknis monitoring dan evaluasi lpse nasionalmemahami teknologi informasijdih. ipp.go.idunit organisasi terkait sesuai dengan kewenangan, mengusulkan promosi, pemberian penghargaan atau usulan hukuman disiplin bawahannya, pembinaan dan peningkatan disiplin, tanggung jawab, dedikasi dan loyalitas staf: membina kerjasama dan sinkronisasi tugas tugas dalam dan luar seksi evaluasi dan surveilans: dan menilai dp3 staf. nama jabatan bawahan langsung menelaah kebijakan pengadaan barang dan jasa. hubungan kerja: internal instansi kepala sub lopp menerima tugas, petunjuk pengarahan direktorat dan mengajukan saran, pendapat, atau pengelolaan telaahan mengenai pelayanan teknis sertifikasi dan administratif serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas unit organisasi tugas staf seksi lopp memberi tugas, petunjuk, pengarahan evaluasi dan dan memberikan saran, pendapat, surveilans telaahan mengenai masalah teknis dan administratif dan menerima laporan seluruh k l d i pengumpulan bahan pelaksanaan terkait evaluasi, publikasi dan penerbitan hasil ujian sertifikasi profesi pengadaan barang jasa pemerintah(tiga) tahun sejak,rahardjo jdih. ipp.go.id hubungan kerja internal unit organisasi jabatan anang batambial) kepala subdirektorat lopp menerima tugas, petunjuk penanganan pengarahan dan mengajukan saran, permasalahan pendapat, atau telaahan mengenai kontraklopp memberi tugas, petunjuk, keterangan ahli pengarahan dan memberikan saran, pekerjaan konstruksi pendapat, telaahanmendapatkan data dan informasi ga pemerintah dalam rangka pemberian keterangan daerah instansi ahli pada pengadaan barang, jasa terkait konsultansi, dan jasa lainnya syaratjabatan pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja pangkat golongan minimal penata muda tingkat liom) jdih. ippbarang milik negara yang berasal dari kontraktor kontrak kerja sama, perlu melakukan penyempurnaiubah sebagai berikut: ketentuan angka dan angka diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: peraturan menteri keuas, yang selanjutnya disebut badan pelaksana,ihak lain adalah pihak selain menteri, kementerian energi dan sumber daya mineral, dan badan pelaksana. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:: pihak ketiga luar negeri, atau pihak ketiga dalam negeri. beli balik (buy back) oleh pemasok vendor pabrikan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam huruf angkatext pmk. per. htm peraturan menteri keuanganngalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dilakukan oleh kementerian energi dan sumber daya mineral setelah mendapat persetujuan menteri dengan mempergunakan nilai wajar barang yang didalamnya telah termasuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor. pelaksanaan beh balik (buy back) limbah yang berasal dari: sisa operasi perminyakan yang ada dalam tanggungjawab dan pengamanan kkk namun tidak tercatat dalam daftar barang milik negara, dan atau sisa produksi yang dihasilkan pada saat proses pemisahan crude oil and gas, yang masih memiliki nilai ekonomis dan tidak digunakan oleh kkk, dijual secara lelang melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang setelah mendapat persetujuan menteri melaluiantara bab dan bab disisipkan (satu) bab, yakni bab dan antara pasa113 dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: babi pemeliharaan perbaikan peralatan dan atau mesin text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan pemeliharaan perbaikan barang milik negara berupa peralatan dan atau mesin: secara menyeluruh atau sebagian, dengan metode overhaul, atau yang dilakukan dengan peralatan dan atau mesin yang identik dan memiliki fungsi serta spesifikasi yang sama atau lebih tinggi (metode exchange), dilakukan oleh kkk dengan persetujuanketentuan dan diubah serta ditambahkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:untuk kegiatan operasi perminyakan, namun belum digunakan tetapi telah kadaluarsa,minyakan dilakukan oleh badan pelaksana. pemusnahan atas bahan peledak yang telah kadaluarsa untuk kegiatan peraturan menteri keuangan operasi perminyakanbadan pelaksana kepada menteri dan kementerian energi dan sumber daya mineralantara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: pemusnahan limbah sisa produksi sebagaimana dimaksud dalam yang termasuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun (b3) dan tidak memiliki nilai ekonomis, dilakukan oleh(l) limbah sisa operasi dan limbah sisa produksi sebagaimana dimaksud dalam selain limbah sisa operasi berupa scrap, yang tidak laku dijual lelang sebanyak (dua) kali, dilakukan pemusnahan setelah mendapat persetujuan menteri melaluimusnahan sebagaimana dimaksud pada diajukan permohonannya secara berjenjang oleh kkk kepada badan pelaksana, kementerian energi dan sumber daya mineral dan menteriantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: limbah sisa operasi dan limbah sisa produksi sebagaimana dimaksud dalam dan tidak diperlukan proses penghapusan dari daftar barang milik negara. ketentuan diubah dan disisipkan (satu) antara dan yakni (la), sehingga berbunyi sebagai berikut: text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan (l) penyerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.ementerian energi dan sumber daya mineral dengan badan pelaksana: berdasarkan berita acara serah terima tersebut,(la) penyerahan sebagaimana dimaksud dalam hurufperaturan menteri keuangmekanisme sebagaimana dimaksud pada dan (la)kementerian energi dan sumber daya mineral, atau badan pelaksana,text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan berita negara republik indonesia tahun nomor |
hid las kementerian keuangan. pergeseran anggaran. prosedursurat penetapnetapansurat penetapan satuan anggaran yang selanjutnya disingkaberdasarkan persetujuan menteri keuangan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan terhadap jenis belanja pegawai. tambahan anggaran belanja kementerian lembaga sebagaimana dimaksud pada didokumentasikan sebagai keluaran (output) tersendiri dalam rka k l. anggaran belanja yang dapatp saba sp saba sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kementerian lembaga dan menjadi dasar pergeseran anggaran belanja dari ba k l. pergeseran anggaran belanja dari ba k l dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:angkaangkarevisi dipa terakhir, dan rka k l. klasifikasi jenis belanja rka k l sebagaimana dimaksud pada huruf disusun sesuai dengan peraturan menteri keuangan tentang bagan akun standar. direktorat jenderal anggaran melakukan penelaahan terkait dengan kesesuaian antara rka k l dengan sp saba dan catatan hasilrevisi anggaran yang dituangkan dalam perubahan rka k l. penyelesaian revisi anggarananggaran belanja yang telah dilakukan pergeseran sebagaimana dimaksud dalam dapat diusulkan untuk direvisi oleh sekretaris jenderal sekretaris utama sekretaris pejabat eselon kementerian lembaga terkait kepada direktur jenderal anggaran. revisi sebagaimana dimaksud pada haruspada direktur jenderal anggaran atas nama menteri keuangan menetapkan revisi rka k lnggaran. transferlokasian anggaran transfer daerah dilaksana: bahwa ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang dana perimbangan, antara lain mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan dan tata cara penyesuaian rencana alokasi dengan realisasi dana bagi hasil sumber daya alam, diatur dengan peraturan menteri keuangan, cc. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun menteri keuangan melakukan perhitungan alokasi dana alokasi khusustermasuk anggaran transfer daerah diatur dengan peraturan menteri keuangan: bahwa untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengalokasian anggaran transfer daerah, perlu mengatur mengenaimenteri teknis adalah menteri yang bertugas dan bertanggungjawab bidang teknis tertentu. bab ruang lingkupcc. perhitungan dan penetapan alokasi anggaran transfer daerah. anggaran transfer daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. bab iii dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil cukai hasil tembakauan rencana dana pengeluaran dbh pajak, berdasarkan perkiraan penerimaan pajak yang dibagihasilkan, setelah berkoordinasi dengan direktorat jenderal pajak dan badan kebijakan fiskal. direktorat jenderal perimbangan keuangan menyusun: indikasi kebutuhan dana dbh cht, dan rencana dana pengeluaran dbh cht, berdasarkan perkiraan penerimaan cukai hasil tembakau yang dibagihasilkan, setelah berkoordinasi dengan direktorat jenderal bea dan cukai dan badan kebijakan fiskal. indikasi kebutuhan danapajak dan dbh chtpajak dan cukai hasil tembakau. bagian kedua penyediaan datacc. rencana besaran insentif pbb per kabupaten kota. rencana penerimaan pbb, rencana penerimaan dan popn, dan rencana besaran insentif pbb sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan hurufbesaranrencanapajak menyampaikan: prognosis realisasi penerimaan pbb per sektor, prognosis realisasi penerimaan dan popn per kabupaten kota: dan prognosis besaran insentif pbb per kabupaten kota, kepada direktur jenderal perimbangan keuangan. prognosis realisasi penerimaan pbb, prognosis realisasi penerimaan dan popn, dan prognosis besaran insentif pbb sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf disampaikan paling lambat minggu pertama bulan oktober tahun anggaran bersangkutan. prognosis realisasisebagaimana dimaksud pada huruf khusus untuk panas bumi dirinci per pengusahabagian ketiga perhitungan dan penetapan alokasi berdasarkan rencana penerimaan pbb dan rencanasementara dbh pbb bagian pemerintah untuk kabupaten kota, alokasi sementara dbh pbb bagian daerah per sektor untuk provinsi kabupaten kota:, cc. alokasi sementara biaya pemungutan pbb bagian daerah per sektor untuk provinsi kabupaten kota, dan alokasi sementara dbh dan popn untuk provinsi kabupaten kotwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf perhitungan alokasi sementara dbh pbb dan alokasi sementararencana besaran alokasi sementara insentif pbb:(20y6 rasio psr) (20y6 rasio prp) rasio slip) rasio nrp) rasio lw) (10y6 rasio jp) rasio jpm) keterangan: psrprpslipnrptuas wilayah daerah yang bersangkutan dengan total luas wilayah seluruh daerah penerima insentif.jpmalokasi sementara dbh pbb dan alokasi sementaraper sektor dan rencana penerimaan dan popn sebagaimana dimaksud dalam huruf alokasi sementara insentif pbb sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan paling lambat (tiga puluh) hari setelah diterimanya rencana besaran insentif pbb per kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan prognosis realisasi penerimaan pbb dan prognosis realisasidefinitif dbh pbb bagian pemerintah, alokasi definitif dbh pbb migas dan panas bumi, cc. alokasi definitif biaya pemungutan pbb migas dan panas bumi, dan alokasi definitif dbh dan popn. perhitungan alokasi definitif dbh pbb bagian pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: dbh pbb bagian pemerintah yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten kota, dan insentif pbb untuk kabupaten kota. insentif pbb sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebesar (tiga koma lima persen) dari prognosis realisasi penerimaan pbb tahun anggaran bersangkutan dan dihitung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam alokasi definitif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri keuangan paling lambat bulan oktober tahun anggaran bersangkutan. dalam hal prognosis realisasi penerimaan pbb dan prognosis realisasi penerimaan dan popn tidak disampaikan sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud dalam ketetapan mengenai alokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam menjadi dasar penyaluran: dbh pbb bagian pemerintah pada tahap iii, dbh pbb migas dan panas bumi pada triwulan iv, biaya pemungutan pbb migas dan panas bumi pada triwulan iv, dan dbh dan popn pada triwulan iv. alokasi sementara dbh pbb bagian pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan alokasi definitif dbh pbb bagian pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: (enam koma lima persen) dari rencana penerimaan dan prognosis realisasi penerimaan dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten kota menurut sektor, dan (tiga koma lima persen) dari rencana penerimaan dan prognosis realisasi penerimaanalokasi sementara dbh pbb bagian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan alokasi definitif dbh pbb migas dan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: (enam belas koma dua persen) untuk provinsi yang bersangkutan: dan (enam puluh empat koma delapan persen) untuk kabupaten kota yang bersangkutan. alokasi sementara biaya pemungutan pbb bagian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan alokasi definitif biaya pemungutan pbb migas dan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. alokasi sementara dbh dan popn sebagaimana dimaksud dalam huruf dan alokasi definitif dbh dan popn sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: (delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan,erhitungan alokasi sementara dbh pbb bagian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf untuk pbb sektor migas dan panas bumi dan perhitungan alokasi definitif dbh pbb migas dan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufsebagaimana diatur dalamsebagaimana diatur dalam dan formula sebagaimana dimaksud dalamer loe rastoja) hanya tmn lu) offshore dan kab kota (5tex rasional) fox ppb migas rasio lifting migas) taruh bumi keterangan: jumlah penduduk luas wilayahbb per offshore dan kab kota rasiolifting migasgan total invers pad seluruh kabupaten kota al)data lifting migas sebagaimana dimaksud dalam adalah: untuk alokasi sementaraalokasi definitifdalam hal rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam yang disampaikan oleh direktorat jenderal pajak berbeda sangat signifikan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, penetapan alokasi sementara dbh pajak sebagaimana dimaksud dalam dapat disesuaikan dengan realisasi penerimaan pajak tahun tahun sebelumnya. berdasarkan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam direktorat jenderal perimbangan keuangan melakukan perhitungan alokasi sementara dbh cht per provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. alokasi sementara dbh cht per provinsi sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh direktur jenderal perimbangan keuangdengan komposisi (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40y6erah penghasil sebagaimana dimaksud pada adalah daerah penghasil cukai dan atau daerah penghasil tembakaudalamdirektur jenderal bea dan cukai menyampaikan prognosis realisasi penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat indonesiaberdasarkan prognosis realisasi penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat indonesia sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal perimbangan keuangan melakukan perhitungan alokasi definitif dbh cht per provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal prognosis realisasi penerimaan cukai hasil tembakau tidak disampaikan sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada alokasi sementara digunakan sebagai dasar penyaluran dbh cht pada triwulan iv. alokasi definitif dbh cht per provinsi sebagaimana dimaksud pada disampaiksesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tahun anggaran bersangkutanwaktu sebagaimana dimaksud pada menteri keuangan menetapkan pembagian berdasarkan alokasi sementara tahun anggaran bersangkutanalokasi sementara dbh cht per provinsi sebagaimana dimaksud dalam dan alokasi definitif dbh cht per provinsi sebagaimana dimaksud dalam dihitung berdasarkan bobot realisasi penerimaan cukai, produksi tembakau, dan indeks pembangunan manusia ipm) tahun sebelumnya. bobot sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar: (lima puluh delapan persen) untuk realisasi penerimaan cukai, (tiga puluh delapan persen) untuk produksi tembakau, dan (empat persen) untuk indeks pembangunan manusia ipm) tahun sebelumnya. bab dana bagi hasil sumber daya alamsda, dan rencana dana pengeluaran dbh sda, berdasarkan perkiraan penerimaan sda yang dibagihasilkan, setelah berkoordinasi dengandasda. bagian kedua penyediaan datayang meliputi,: dhuruf dansurat penetapan sebagaimana dimaksud padakepala badan pelaksana kegiatan usaha hulu migas: data perkiraan pnb sda pertambangan minyak bumi dan gas bumi per kkk yang sudah diperhitungkan dengan data perkiraan komponen pengurang pajak dan pungutan lainnya, dan data perkiraan pnb sda pertambangan panas bumi per pengusaha yang sudah diperhitungkan dengan data perkiraan komponen pengurang pajak dan pungutan lainnya,:, dan menysar perhitungan bagian daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mempertimbangkan realisasi pnb sda kehutanan per daerah paling kurang (tiga) tahun terakhir. berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam undang undang mengenai apbn, menteri kelautan dan perikanan menyusun data pendukung dan dasar perhitungan pnb sda perikanan dan menyampaikan kepada menteri keuangan c.g. direktoratmenteri energi dan sumber daya mineral, menteri kehutanan, dan menteri kelautan dan perikanan menyampaikan data realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan yang dirinci per daerah kepada menteri keuangan paling lama (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran. bagian ketiga perhitungan dan penetapan alokasisebagaimana dimaksud dalam huruf dan data perkiraan pnb sda pertambangan minyak bumi dan gas bumiberpnbpertambangan minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan sebagaimana dimaksud dalam huruf data perkiraan pnb sda pertambangan minyak bumi dan gas bumi.per pengusahanb per pengusahapanas bumi untuk masing masingumumumumkehutanankehutkehutanan sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan data pendukung dan dasar perhitungan dbhikanan untuk kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perkiraan alokasi dbh sda perikpendukung dan dasar perhitungan dbh sda perikanan sebagaimana dimaksud dalam bagian keempat perubahan perkiraan alokasi dalam hal terdapat perubahan:sebagaimana dimaksud dalammenteri teknis menyampaikan perubahan dimaksudperkiraan pnb sda pertambangan minyak bumi dan gas bumi, pertambangan panas bumi, pertambangan umum, sda kehutanan, dan sda perikanan yang ditetapkan dalam oleh undang undang mengenai apbn perubahan, dilaksanakan ketentuan sebagai berikut: menteri teknis menyampaikan perubahkepada menteri keuangan c.g.: dan direktur jenderal anggaran menyampaikan perubahan perkiraan pnb sda pertambangan minyak bumi dan gas bumi dan pertambangan panas bumi kepada. berdasarkmenteri keuangan c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan melakukan perhitungan perubahan perkiraan alokasi dbh sda pertambangan minyak bumi dan gas bumi, dbh sda pertambangan panas bumi, dbh sda pertambangan umum, dbh sda kehutanan, dan dbh sda perikanan untuk masing masing daerah. perubahan perkiraan alokasi dbh sda sebagaimana dimaksud pada ditetapkan olehperhitungan perkiraan alokasi dbh sda sebagaimana dimaksud dalamrhitunglima mekanisme rekonsiliasi data untuk dasar penyaluran perkiraan alokasi dbh sda sebagaimana dimaksud dalam dan menjadi dasar penyaluran triwulan dan triwulan ii. perhitungan dbh sda sebagai dasar penyaluran triwulan iii dan triwulan dilakukan berdasarkan realisasi pnb sda. perhitungan dbh sda pertambangan minyak bumi dan gas bumi, pertambangan panas bumi, pertambangan umum, dan dbh sda kehutanan sebagai dasar penyaluran triwulan iii dan triwulan dilaksanakan melalui mekanisme rekonsiliasi data pnb sda antara kementerian keuangan, kementerian teknis, dan daerah penghasil. rekonsiliasi data dalam rangka perhitungan dbh sda untuk penyaluran triwulan iii dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan september tahun anggaran bersangkutan. rekonsiliasi data dalam rangka perhitungan dbh sda untuk penyaluran triwulan dilaksanakan paling lambat akhir bulan november tahun anggaran bersangkutan. hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh wakil pemerintah dan daerah penghasil. direktur jenderal anggaran menyampaikan data realisasi pnb sda pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi yang sudah diperhitungkan dengan data faktor pengurang pajak dan pungutan lainnya kepada direktur jenderal perimbangan keuangan. menteri kehutanan menyampaikan data realisasi pnb dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan tiup), provisi sumber daya hutan pdh), dan dana reboisasi sektor kehutanan dan data pendukung lainnya kepada menteri keuangan c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan. menteri energi dan sumber daya mineral menyampaikan data realisasi pnb dari iuran tetap land rent) dan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi royalty) sektor pertambangan umum dan data pendukung lainnya kepada menteri keuangan c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan. data realisasi pnb sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan paling lambat akhir bulan agustus untuk bahan rekonsiliasi data dalam rangka perhitungan dbh sda untuk penyaluran triwulan iii. data realisasi pnb sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan oktober untuk bahan rekonsiliasi data dalam rangka perhitungan dbh sda untuk penyaluran triwulan iv. perhitungan dbh sda pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang digunakanper daerah penghasil untuk triwulan iii dihitung berdasarkan rasio realisasi penerimaan sda pertambangan minyak bumi dan gas bumi kotor (gross revenue) per daerah penghasil untuk periode bulan desember tahun anggaran sebelumnya sampai dengan bulan meirealisasi pnb per daerah penghasil untuk triwulan dihitung berdasarkan rasio realisasi gross revenue per daerah penghasil periode bulan desember tahun anggaran sebelumnya sampai dengan bulan agustusdalam hal terdapat realisasi pnb namun bukan berasal dari realisasi lifting periode berjalan, maka perhitungan rasio berdasarkan realisasi lifting periode sebelumnya, dan realisasi pnb per daerah penghasil sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dibagikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perhitungan dbh sda pertambangan panas bumisda pertambangan panas bumi per daerah penghasil untuk triwulan iiijuni tahun anggaran bersangkutan setelah dikurangi pajak dan pungutan lainnya, dan realisasi pnb sda pertambangan panas bumi per daerah penghasil untuk triwulanseptember tahun anggaran bersangkutan setelah dikurangi pajak dan pungutan lainnya. dalam hal realisasi pnb sda melebihi pagu yang ditetapkan dalam undang undang mengenai apbn dan undang undang mengenai apbn perubahan, direktorat jenderal perimbangan keuangan melakukan penyaluran dbh sda berdasarkan realisasi pnb dari masing masing sda tersebut. bagian keenam dana cadangan berdasarkan hasil rekonsiliasi data dalam rangka perhitungan dbh sda untuk penyaluran triwulan iv, direktorat jenderal perimbangan keuangan melakukan perhitungan: alokasi dbh sda tahun anggaran bersangkutan, dan alokasi dbh sda yang belum teridentifikasi daerah penghasilan untuk ditempatkan dalam rekening dana cadangan dbh sda. alokasi dbh sda sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan paling lambat (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran bersangkutan. dbh sda yang ditempatkan dalam rekening dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf disalurkan kepada daerah paling lambat akhir februari tahun anggaran berikutnya setelah teridentifikasi daerah penghasilproduk domestik regional bruto pdrb) per kapita, dan indeks kejahatan konstruksi ikk), kepada menteri keuanganns paling lambat bulan juli tahun anggaran sebelumnya. data dasar perhitungan dau, kode dan data wilayah administrasi pemerintahan provinsi dan kabupaten kota, serta data luas wilayah perairan provinsi dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada dan disampaikanp ter (ip asia a ikk aim1 asivers dari indeks pembangunan manusia pdrb perkapita indeks dari produk domestik regional bruto pdrb) per kapita c3, a3, c4pr: dan perkiraan kebutuhan alokasi dak dari seluruh bidang yang diusulkan oleh kementerian lembaga. indikasi kebutuhan danarkiraan alokasi dak sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perkembangan alokasi dak yang digunakan dalam penyusunan undang undang mengenai apbn. penyusunan rencana dana pengeluaran dak sebagaimana dimaksud dalam dirinci menurut bidang dak antara lain dengan mempertimbangkan: indikasi kebutuhan dana, prioritas nasional yang dimuat dalam rencana kerja pemerintah, evaluasi kinerja masing masing bidang dak tahun sebelumnya, usulan kebutuhan pendanaan masing masing bidang dak dari kementerian lembaga: dan bidang baru yang diusulkan untuk didanai dari dak. evaluasi kinerja masing masing bidang dak sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain memuat pencapaian sasaran program kegiatan yang dilakukan oleh masing masing kementerian lembaga dan penyerapan dak. bagian kedua penyediaan data menteri pimpinan lembaga terkait menyampaikan: data kewilayahan sebagai dasar perhitungan kriteria khusus, dan indeks teknis sebagai dasar perhitungan kriteria teknis, kepada menteri keuangan. data kewilayahan dan indeks teknis sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun anggaran sebelumnya. direktur jenderal perimbangan keuangan menyiapkan data dbh, dau, pendapatan asli daerah, gaji pns, dan realisasi penyerapan dakirektorat jenderal perimbangan keuangan melakukan perhitungan alokasi dak per bidang untuk masing masing daerah berdasarkan rencana dana pengeluaran dak per bidang sebagaimana dimaksud dalam perhitungan alokasi dak per bidang untuk masing masing daerah sebagaimana dimaksud padamasing masing daerah. penentuan daerah tertentu yang menerima dak dan penetapan besaran alokasi dak masing masing daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufpns. kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada dihitung melalui indeks fiskal neto ifn). ifn suatu daerah sebagaimana dimaksud padan karakteristik daerah yang antara lain meliputi daerah tertinggal, daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan darat dengan negara lain, dan daerah rawan bencana ikw)it) oleh menteri pimpinan lembaga terkait. penentuan daerah tertentu yang menerima dak sebagaimana dimaksud dalam huruf didasarkan pada: daerah yang memiliki ifn bawah rata rata ifn nasionalerah tertinggal, daerah dengan indeks fiskal wilayah ifw) berada atas rata rata ifw nasional, atau daerah dengan indeks fiskal wilayah teknis ift) berada atas rata rata ift nasional. ifw sebagaimana dimaksud pada huruf adalah penjumlahan dari inversi ifn dan ikw. ift sebagaimana dimaksud pada huruf adalah penjumlahan dari ifw dan it. besaran alokasi dak masing masing daerah sebagaimana dimaksud dalam ditentukan berdasarkan bobot dak per bidang untuk masing masing daerah dibagi dengan bobot dak per bidang untuk seluruh daerah dikalikan dengan pagu dak per bidang. bobot dak per bidang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan ift dikalikan dengan ikk. ift sebagaimana dimaksud pada adalah penjumlahan dari ifw dan it. hasil perhitungan alokasi berdasarkan penentuan daerah dan besaran alokasi dak untuk masing masingk untuk masing masing daerah ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan. bab vii dana otonomi khusus dan dana penyesuaian direktur jenderal perimbangan keuangan menyusun indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran dana otonomi khusus dan dana penyesuaian, yang terdiri atas: indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran dana otonomi khusus, indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran guru pns dan dtp guru pns, indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran bos: dan indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran did, setelah berkoordinasi dengan direktorat jenderal anggaran dan badan kebijakan fiskal. indikasi kebutuhan danana otonomi khusus dan dana penyesuaiannegara. bagian kesatu dana otonomi khusus indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: dana otonomi khusus provinsi papua dan provinsi papua barat, dan dana otonomi khusus provinsi aceh.ihitung dengan ketentuan sebagai berikut:dan tambahan dana bagi hasil sda minyak bumi sebesarhasil perna otonomi khusus ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan. bagian kedua tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaranguru pns sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan jumlah guru pns yang sudah bersertifikasi profesi dikalikan dengan gaji pokok. rencana dana pengeluaranguru pns pada tahun anggaran sebelumnya. hasil perhitungan alokasitiga dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran dtpdtp guru pns sebagaimana dimaksud pada dihitungrencana dana pengeluaran dtptpdtpdtp guru pns pada tahun anggaran sebelumnya. hasil perdtpempat bantuan operasional sekolah indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran bobos sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: bos, dan dana cadangan bos. indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran bos sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung berdasarkan jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan per siswa. indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran dana cadangan bos sebagaimana dimaksud pada huruf dihitungrencana dana pengeluaranrhitungan alokasi bos untuk masing masing daerah. perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada termasuk memperhitungkan adanya lebih bayar atas penyaluran bos pada tahun anggaran sebelumnya. hasil perhitungan alokasi bos untuk masing masing daerahbos untuk masing masing daerah ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan. bagian kelima dana insentif daerah penyusunan indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran did sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain mempertimbangkan perkiraan kebutuhan pagu did dan kebijakan pemerintah terkait pagu did. perhitungan alokasi did berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan: ketepatan waktu penyampaian peraturan daerah mengenai apbd: dan opini badan pemeriksa keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah. kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada meliputhasil perhitungan kinerja berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada menghasilkan nilai kinerja daerah. nilai kinerja daerah sebagaimana dimaksud padalokasi did secara nasional berdasarkan hasil perhitunganid sebagaimana dimaksud pada digunakan oleh direktorat jenderal perimbangan keuangan sebagai dasar perhitungan alokasi did untuk masing masing daerahid untuk masing masing daerah ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan. bab viii kurang bayar dana bagi hasil dbh yang belum dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya dalam bentuk alokasi kurang bayar dbh. direktur jenderal pajak menyampaikan realisasi rampung penerimaan dan pbb migas dan panas bumi kepada direktur jenderal perimbangan keuangan paling lama (satu) minggu setelah laporan keuangan pemerintah pusat diaudit oleh badan pemeriksa keuangan. kementerian teknis dan direktur jenderal anggaran menyampaikan realisasi rampungdirektur jenderal perimbangan keuangan paling lambat (satu) minggu setelah laporan keuangan pemerintah pusat diaudit oleh badan pemeriksa keuangan. berdasarkan realisasi rampung penerimaan sebagaimana dimaksud pada dan direktorat jenderal perimbangan keuangan melakukan perhitungan alokasi kurang bayar dbh. kurang bayar dbh sebagaimana dimaksud pada disampaikanberdasarkan pagu alokasi kurang bayar dbh dalam undang undang mengenai apbn atau undang undang mengenai apbn perubahan, direktorat jenderal perimbangan keuangan menyusun alokasi kurang bayar dbh per daerah. alokasi kurang bayar dbh per daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan. bab ketentuan peralihan untuk tahun pbb migas per kabupaten kota dari pbb migas yang ditanggung pemerintah dihitung berdasarkan: ketetapan akhir penerimaan pbb migas onshore yang telah ditetapkan per kabupaten kota penghasil, ketetapan akhir penerimaan pbb migas offshore dan pbb migas tubuh bumi dibagi berdasarkan proporsi rencana penerimaan, dan selisih rencana penerimaan pbb migas dengan ketetapan akhir pbb migas dihitung menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam bab ketentuan penutup tata cara penghitungan dbh sda yang berasal dari penerimaan negaragian dana bagi hasil cukai hasil tembakacc. bahwa berdasarkan hasil sidang dewan pertimbangan otonomi daerah pada tanggal oktober direkomendasikan agar penyaluran dana alokasi khusus tahun anggaran memperhatikan keterlambatan penyerapan dana alokasi khusus bidang pendidikan sebagai akibat revisi petunjuk teknis,mutusdalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dak tahun anggaran sehingga penyerapan dak tahap atau tahap tidak mencapai (sembilan puluh persen), maka penyaluran dak tahap atau tahap iii dan pelaporan realisasi penyerapan dak tahap atau tahap sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan memisahkan antara dak bidang pendidikan dan dak non bidang pendidikan. penyaluran dak bidang pendidikan atau dak non bidang pendidikan tahap atau tahap iii sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebesar porsi dari alokasi dak bidang pendidikan atau dak non bidang pendidikan. pelaporan realisasi penyerapan dak bidang pendidikan atau dak non bidang pendidikan tahap atau tahap sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah penyerapan penggunaan dak bidang pendidikan atau dak non bidang pendidikan telah mencapai (sembilan puluh persen) dari penerimaan dak sampai dengan tahap sebelumnyadalamk non bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam adalah dak untuk bidang bidang selain bidang pendidikan sebagaimana yang diaturlaporan realisasi penyerapan dak tahun anggaran tahap atau tahap sebagaimana dimaksud dalamtentuan penyaluran dan pelaporan dak sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku untuk penyaluran dan pelaporan dak tambahan tahun anggaranuntuk lebih memberikan keadilan, pelayanan, kemudahan, dan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kebijakan pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pengampunan pajak, perlu www .jdih.kemenkeu.go.id mewww .jdih.kemenkeu. goddan atauwww .jdih.kemenkeu.go.id pemilik sebenarnya untuk memperoleh tanah dan atau bangunan, pemberi hibah, pewaris, atau, dan terhadap hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalamyaituuntuk keperluan balik nama atas harta tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada wajib pajak menyampaikan bukti pembebasan pajak penghasilan kepada notaris dan atau pejabat pembuat akta tanah berupa surat keterangan bebas atau fotokopi surat keteranganwww .jdih.kemenkeu.go.iddimaksud pada (2a), dan akan dibaliknamakan menjadi atas nama wajib pajak,atau fotokopi surat keterangan sebagaimana dimaksud pada berlaku sepanjang digunakan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: wajib pajak harus menyampaikan: tanggapan atas surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam laporan sehubungan dengan penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam paling lama (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan dikirim. dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada huruf atau menyampaikan tanggapan namun diketahui bahwa wajib pajakwajib pajak yang tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf dan diketahuiterhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada atau direktur jenderal pajak menetapkan pajak penghasilan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar (dua persen) www .jdih.kemenkeu.go.id4 per bulan paling lama (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak tanggal januari sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. pembayaran pajak penghasilan dan sanksi administrasisebagai harta tambahan dalam surat pernyataan sampai dengan tanggal maret penyesuaian nilai harta sebagaimana dimaksud dalam dalam hal terdapat tambahan penghasi. www .jdih.kemenkeu.go.idsaatsurat ketetapan pajak kurang bayar mencantumkan:kenaikan sebesar (dua ratus persen)terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak berakhir, berlaku ketentuan sebagai berikut: dalam haltanggal: data dan atau informasi mengenai harta wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf ditemukan paling lama (tiga) tahun terhitung sejak undang undang pengampunan pajak mulai berlaku dan direktur jenderal pajak menerbitkditemukan adanya data dan atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang dilaporkan dalam spt terakhir, dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tercantum,www .jdih.kemenkeu.go.idketentuan undang undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dihitung sejak saat ditemukannya data dan atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang dilaporkan dalam spt terakhir sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayarantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: wajib pajak dapat mengungkapkan: harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam atau harta yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalamatas harta sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dianggap sebagai penghasilan dan dikenai pajak penghasilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan www .jdih.kemenkeu.go.id. pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak penghasilan. dasar pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: harta sebagaimana dimaksud dalam yaitu sebesar jumlah harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan, atau harta sebagaimana dimaksud dalam yaitu sebesar jumlah harta yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. nilai yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya nilai harta nop), untuk tanah dan atau bangunan dan nilai jual kendaraan bermotor nkb), untuk kendaraan bermotor,www .jdih.kemenkeu.go.id nilai yang dipublikasikan oleh penilai harga efek indonesia, untuk obligasi negara republik indonesia dan obligasisebagai berikut: nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik: atau nilai dari hasil penilaian direktur jenderal pajak, apabila wajib pajak meminta untuk dilakukan penilaian. pengungkapan harta sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final dengan dihampiri bukti pembayaran pajak penghasilan atas harta. pembayaran pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak dan kode jenis setoran dengan mencantumkan pembayaran atau penyetoran untuk masa pajak dilakukannya pengungkapan harta. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan direktur jenderal pajak. dalam hal jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada kurang dari jumlah yang seharusnya dibayar, atas kekurangan tersebut diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. ketentuan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan undang undang pengampunan pajak,atau dilakukanak t.u. kementerian ea: gerowmun tik yan ntah yuwono www .jdih.kemenkeu.go.id |
kmenteri perhubungan melalui surat nomor um. phb tanggal februari perihal usulan revisi tarif layanan satker blu bp3ip jakarta, telah mengajukandan pelatihan, dan tarif penunjang pendidikan dan pelatihan. tarif, tarif pemeriksaan kesehatan, cc. tarif pendidikan dan pelatihan keahlian, tarif pendidikan dan pelatihan keterampilan, dan tarif pendidikan dan pelatihan validasi. tarif, tarif pengurusan ganti sertifikat, cc. tarif salinan ijazah sertifikat, tarif sertifikasi pelaut, dan tarif penggunaan sarana dan prasarana, lahan, ruangan, dan gedung. tarif pendidikan dan pelatididikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam diatur olehunjang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalampada huruf huruf dan huruf memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan dan atau tenaga kerja. tarif sertifikasi pelaut sebagaimana dimaksud pada huruf memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan, tenaga kerja dan atau tenaga ahli. tarif penggunaan sarana dan prasarana, lahan, ruangan, dan gedungpeserta pendidikan dan pelatihan warga negara asing dikenakan tarif layanan: paling rendah sebesar 175x (seratus tujuh puluh lama persen) dari tarif layanan pendidikan dan pelatihan keahlian dan tarif layanan pendidikan dan pelatihan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dan paling rendah sebesar (seratus lima puluh persen) dari tarif layananperjanjian kerja sama antarabana arif bintaro yuwono nip 10rrorool, mayarif pendidikan dan pelatihjenis layanan satuan tarif rp)electro technical officer eto) per peserta global maritime distress safety system| per peserta mass) pendidikan dan pelatihan per peserta pemutakhiran updating training) pendidikan dan pelatihan pengukuhan per peserta pemeriksaan kesehatan pendidikan dan pelatihan keahlian| per peserta pelaut pendidikan dan pelatihan per peserta keterampilan pelaut pendidikan dan pelatihan keahlian diklat peningkatan bidang keahlian nautika per peserta tingkat bala bidang keahlian teknik per peserta tingkat s.d. diklat electro technical officer eto) per peserta tingkat s.d. global maritime distress safety system per peserta mass) tingkat s.d. pendidikan dan pelatihan pemutakhiran diklatdiklat pemutakhiran operasionaldiklat pengukuhan bidang keahlian nautika able seawater deck asd) per peserta rating forming seawater deck per peserta rfs) bidang keahlian teknik able seawater engine ase) per peserta rating forming seawater engine per peserta risetanker familianjenis layanan satuan training for seawater with designated per peserta security dutiesimarine high voltage mhv) per peserta keselamatan dasar kapal negara per peserta port facility security officer peso) per peserta port facility security personil psp) per peserta security awakens training sat) per peserta towing master per peserta high speed craft brevet (hsc per peserta high speed craft brevet (hsc per peserta high speed craft hsc) familiarisasi per peserta draught survey calculations course per peserta desigmaritime english elementary per peserta maritime english intermediate per peserta ballast water management training per peserta ship leadership ratingglobal maritime distress safety system per peserta mass) (fk| per pesertarating for oil chemical per peserta tanker cargo operations jenis layanan satuan tarif rp) advanced training forthigh speed craft brevet (hsc per peserta high speed craft brevet (hsc per pesebintaro yuwono jatelah ditetapkan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan panas bumiaturan menteri keuangan nomor perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam panas bumi untuk tahun anggaran, sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam disusun berdasarkan perkiraan225. (dua ratus dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah).nomoros sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty metardus, kotak, peti, ta machines for making cartoons, boxes, cases, bung, drum atau kemasan semacam itu, selain tubes, drums similar containers, other dengan pencetakan than goulding5 mesin lainnya other machinery dioperasikan secara elektrik electrical operated ,00y0machinery,, silinder cetak atau komponen cetak other printing components, plates, cylinders lainnya, pelat, silinder cetak dan komponen and other printing components, plates, cetak lainnya, pelat,, planet, (misalnya, diratakan, dibuat tidak licidari mesin,dari mesin, aparatus atau perlengkapan yang non electrical operated machines, tidak dioperasikan secara elektrik apparatus equipment pelat, silinder cetak dan komponen cetak plates, cylinders and other printing lainnya, pelat, silinder dan batu litograf, components, plates, cylinders and disiapkan untuk keperluan percetakan orthographic stones, prepared for printing (misalnya, diratakan, dibuat tidak licfotokopi components heading other printers, dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak: copying machines, and facsimile machines, bagian dan aksesori lainnya. whether not combined, parts and accessori, ree i fed offset printing machinery, reel fed jelang heading sub uraian barang description goods import duty aan pw lteotcaotonmesin cetak offset lainnya other offset printing machinery ,00y6 mesin cetak letterpress, reel fed letterpress printing machinery, reel fed, tidak termasuk cetak flexographic excluding flex,00y6 termasuk cetak flexographic,00y6mili. baik dikombinasi maupun tidak facsimmore the lebih untuk mencetak, menggandakan atau functions printing, copying transmisi faksimili, memilikinetwork printer copies, mencetak dengan proses printer copies, printing the ink jet inkjet process berwarna colour lain lain other printer copies, mencetak dengan proses printer copies, printing the laser laser process berwarna colour lain lain other kombinasi mesin printer copies combination printer copies facsimile faksimili machines berwarna colour lain lain other lain lain other berwarna colournetwork atau jaringann other mesin faksimili facsimile machines berwarna colour lain lain otherberwarna colour lain lain other lain lain other berwarna colour lain lan other heading sub uraian barang description goods import duty lol ewe wow o teotetroj lain lain other aparatus fotokopi elektrostatik beroperasi elektrostatikntberwarna colourberwarna colour lain lain other ,00y6 printer ink jet ink jet printers berwarna colour lain lain other lain lain other berwarna colour,lain other dariink filled printer cartridges ,00y6 pemasok kertas dan menyortir paper feeders and orders lain lain other mesin untuk menyekstrusi, menarik, bertekstur machines for excluding, drawing, featuring: mesin machines for preparing textile fires, pemintal, penggandaan atau pemilihan dan mesin spinning, doubling twinting machines and lainnya untuk memproduksi benang tekstil, other machinery for producing textile warns, mesin pengikat atau penggulung tekstil textile feeling winding (including (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin wei winding machines and machines for untuk menyiapkan benang tekstil untuk digna preparing textile warns for use the kan pada mesin yang dimaksud pada pos machines headingin pengikat benang tekstilale for weaving fabric width not exceeding biji,00y6 untuk menenun kain dengan lebar melebihi for weaving fabric width exceeding cm, tipe tanpa putaran cm, shuttleless type mesin rajut, mesin stitch bonding dan mesin kn'embroidery, trimming,dioperasikan secara elektrik electrical operated ,00y ,00y6 tidak dioperasikan secara elektrik not electrical operatedmei met beli dww w letkol.,itable for use solely atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau principally with the machines this heading dari pos atau heading (misalnya. spindel dan spindel flyer, (for example, spindle and spindle fly frame, jarum rajut). shuttle, heads and head: mesin reduksi, mesin doubles and jaguars,ocard clothing card clothing dari mesin pengolahan serat tekstil, selain machines for preparing textile fires, ,00y6 card clothing other than card clothing spindel, spindel flyer. ring pintal dan ring spindle, spindle flyers, spinning rings traveller and ring travellers lain lain other bagian dan aksesori dari mesin tenun (loom) parts and accessories weaving machines atau mesin pembantunya (looms) their auxiliary machinery sisir untuk mesin tenun, head dan head reds for rooms, heads and head frames frame lain lain other bagian dari mesin yang dioperasikan secara parts electrical operated machines elektrik putaran shuttle lain lain other bagian dari mesin yang tidak dioperasikan parts non electricalwitches lain lain other mesin untuk membuat atau merampungkan bulu machinery for the manufacture finishingbulu including machinery for making felt hats, gempa, blok untuk membuat topi. blocks for making hats. pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty heading leone lonc mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, ter household laundry typefa dry linen capacity not tidak melebihi exceeding mesin otomatis penuh fully automatic machines mempunyai kapasitas linen kering tidak each ofa dry linen capacity not exceeding melebihi okg lain lain other mesin lainnya, dilengkapi dengan pengering other machines, with built in centrifugal sentrifugal drivdry linen capacity exceeding lain lain othofafesses), bleaching, dying, dressing, rampungkan, pelapis: atin dasar 'machines for applying the paste the base atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam fabric other support used the pembuatan penutup lantai seperti linoleat, manufacture floor covering such mesin untuk menggulung, melepas gulungan, linoleat, machines for feeling, unveiling, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain folding, cutting linking textile fabric. tekstil. mesin pembersih kering dry cleaning machines ,00y6 mesin pengering drying machinespengeras fusi) using presses mesin pencuci, pengelantang atau pencetus washing, bleaching dying machines ,00y6 mesin untuk menggulung, melepas gulungan, machines for feeling, unveiling, folding, melipat, memotong atau untuk memotong berge cutting linking textile fabric gigi kain tekstil pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty ding lof floorkering ofmachinesof dry linen capacity not tidak melebihi exceeding lain lain otherlam pos perabotan, da machines heading furniture, bases sar dan tutup dirancang secara khusus untuk and covers specially designed for sewing mesin jahit, jarum mesin jahit. machines, sewing machines needles. mesin jahit tipe rumah tangga sewing machines the household type ,00y0future, bases and covers for sewing ,007c bagiannya machines and parts thereof bagian lam dari ingin jahit other parts sewing machines dari mesin pada subbox machinery subholding arms dan bed, penyangga dengan atau tanpa arms and beds,stands with without rangka centre, roda gaya, belt guard, centre frames, flywheels, belt guards, trade atau pedal treaties medals lain lain other lain lain other amm bed, foot dan pedal arms beds, foot and medals lain lain otheratau untuk hides, skins leather for making membuat atthan sewing machines. selain mesin jahit. machinery for making converter, ladies, ingot mould and casting sin tuang, dari jenis yang digunakan dalam 'machines, kind used metallurgy metalurgi atau pengecer logam. metal countries. converter converter cetakan ingot dan label ingot mould and ladies pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty tenar matan metsilinder tube machine tools for working any material han dengan penghilangan bahan, melalui proses removal material, laser other light penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar photon beam, ultrasonik, electro discharge, foton, ultrasonik, penyinaran elektro, elektro electro chemical, electron beam, ionic kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur beam plasma arc processes. plasma. dioperasikan deoardsnot for thented miring boards lain lain other machining center, mesin konstruksi unit machining centres, unit construction machines (single station) dan mes,00y6centre) untuk lashes (including turning centres) for logam. 'lain lain other mesin bubut lainnya other lasheso wtcteotreror lain lalling, boring, killing, ling dan membuat ulir atau alur dengan meng heading tapping removing metal, other hilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk than lashes (including turning centres) turning centre) dari pos heading way type unit head machines way type unit heady6iling, tipe knee killing machines, knee typuntuk menghaluskan, menanamkan, machine tools for recurrsecara lain otherwise finishing metal cermat means dengan memakai batu gerinda, ampas atau grinding stones, abrasives publishing produk memoles, selain mesin pemotgir dari pospaling tidak accuracy leastengan akurasi paling positioning any one axis can set tidak than accuracy leasterical controlled mesin perkakas, dikontrol secara numerik, machine tools, numericalot exceeding mm, dilengkapi dengan leher tetap dan mempunyai provided with fixed collects and having daya tidak melebihi power not exceeding lain lan other hoping m machine tools for playing, shaping, plottgear finishing, saling, cutting off and other tong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja machine tools working removing metal dengan menghilangkan logam atau seret, tidak cermat, not elsewhere specified included. dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. mesin pembentuk atau penyebut coac. penggerinda gir atau gear cutting, gear grinding gear finishing pelampung girdada le porar mesin perkakas (termasuk pengeras) untuk me machine tools (including presses) for working gerakan logam dengan menempa, pemalu atau metal forging, hamstring die samping, menumbuk, mesin perkakas (termasuk pengeras) machine tools (including presses) for working untuk mengerjakan logam dengan cara memberi metal bending, folding, straightening, korban, melipat, meluruskan, memilihkan, meng flattening, sharing, punching nothing: gunting, melubangi atau menarik, pengeras un presses for working metal metal carbide, tuk mengerjakan logam atau karbida logam, ti not specified above. dak dirinci diatas. mesin menempa atau penumbuk (termasuk pence forging die samping machines (including pres) dan mesin untuk pemalu presses) and hammri bending, folding, straightening flattening pih (termasuk pengeras) machines (including presses) dikontrol secara numerik numerical controll6 mesin menggunting (termasuk pengeras), sela sharing machines (s (including pengeras), termasuk kombinasi mesin peluang presses including combined punching and dan menggunting shaengeras hidrolik hydraulic presses lain lain otherode and similar containers tin plate, rapikan secara elektrik electrical operatedtidak and similar containers tin plate, dioperasikan secara elektrike tools for working metal atau seret, tanpa menghilangkan bahannya. cermat, without removing material. draw bench untuk batang, tabung, profil,kawat draw benches for bars, tubes, profiles, wire thread rolling machines dioperasikan secara elektrik electrical operated heading sub uraian barang description goods import duty bhs w loo machine tools for working stone, ceramics, mik, beton, asbes semen atau bahan mineral se concrete, asbestos cement like mineral jenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara materials for cold(termasuk mesin untuk memacu, machine tools (including machines for mailing, mengikat. merekat atau merakit secara lain) starling, lurilastics similar hard materials. itudiantara beberapa pengerjaan between such operations lain lain other mesin menggergaji saling machines untuk menggores printed circuit board atau printed for scoring printed circuit boards print,007c ,007cprinted for routing printed circuit boards printed miring mirmesin pengurai atau notice drilling morticing machines mesin pengurai untuk pembuatan printed circuit drilling machines for the manufacture ,00y6 board atau printed miring board dengan kecepatan printed circuit boards printed miring boards, putaran melebihi rpm dan menggunakan with spindlenot melebihi exceeding lain lain, dioperasikan secara elektrik other, electrical operated ,00y6 lain lain other mesin pemisah, pendiri atau pengulas splitting, sliding plashes, not electrical operated elektrik mesin untuk menghaluskan permukaan printed circuit machines for recurring the surfaces printed board atau printufacturing,the manufacture printed circuit pembuatan printedmeme including work tool gang barang yang dikerjakan atau pemegang per holders, self opening dieheads, dividing kakas, self opening diehead, dividing head dan heads and other special attachments for kelengkapan khusus lain untuk mesin perkakas: machine tools,elf opening die tool holders and self opening dieheads heads work holdersuntuk mesin perkakas dari subbox for the machine tools subheadings atau lain lain other lain lain other untuk mesin pada pos for machines heading ,00y6 untuk mesin pada pos for machines heading untuk mesin dari subbox for machines subholding atauso www www ww etreroa untuk mesin pada pos sampai for machines headings untuk mesin dari subbox for machines subholding atau lain lain other contained electric listrik. non electric motor. pneumatik pneumatic tipelain lain other dilengkapi dengan motor listrik with self contained electric motor bor dari segala jenis drills all kinds ,00y6 ,004cyang digunakan electro mechanical tools for working dengan tangan, dengan motor listrik terpasang the hand, with self contained electric motor lain lain other dari perkakas pneumatik pneumatic tools lain lain other dari barang pada subbox goods subholding atau lain lain other ,007o mesin dan aparatus untuk menyolder, memberi, machinery and apparatus for ordering, mengelas, dapat memotong maupun tidak, selain braking welding, whether not capable yang dimaksud dalam pos mesin dan pera cutting, other than those heading lahan untuk mengeraskan permukaan yang die gas operated surface tempurung machines and tototlding, braking teri atau memotong logam yang menggunakan cutting appliances for metal gas dari barang pada subbox goods subholding dari barang pada subbox goods subholding pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty heading lol wow cocoa lain lain other mesin ketik selain printer dari pos typewriter other than printers heading mesin pengolah kata word processing machines. mesin pengolah kata word processing machines lain lain other, mesin akunting, mesin cap with calculating functions, electronic calculators capable operation kan tanpa sumber tenaga listrik dari luar dan without external source electric power mesin perekam bereproduksi dan penyayang and pocket size data recording, producing data ukuran saku dengan fungsi menghitung and displayi automatic data processing machines and units baca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin thereof, magnetic optical readers, machines data pada media data dalam bentuk kode dan me for translainnya. data, not elsewheore than kg, terdiri darikomputer handheld termasuk politop dan handheld computers including palmtops and personal digital assistant pda) personal digital assistants (pd a terdapat dalam wadah yang sama paling tidak comprising the same housing least satu unit pengolah pusat dan satu unit central processing unit and input and masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun output unit, whether not combined tidakjaan heading sub uraian barang description goods import duty perang kereta uning the sits, output units unit pengolah untuk komputer personal processing units for personal (including (termasuk komputer portable) portable) computers lain lain other unit masukan atau keluaran, mempunyai unit input output units, whether not penyimpan dalam wadah yang sama maupun tidak: containing storage units the same housing: keyboard komputer computer keyboards peralatan masukan kordinat x y, termasuk x y coordinate input devices, including mouse, pena cahaya. joystick, track ball mouse, light pens, joysticks, track balls dan layar peka sentuh and touch sensitive screens potter letters lain lain otheroptical disk drives, including cd rom dvd drive dan cd r drive drives, dvd drives and cd r drives peralatan penyimpan format proprietary ter proprietary format storage devices including masuk media untuk mesin pengolah data toma media therefore for automatic data processing tibackup management system backup management systems lain lain otherlain lain other lain lain other pembaca bar code bar code readers pembaca karakter optik, pemindai dokumen atau optical character readers, document image citra scanner lain lain other mesin kantor lainnya (misalnya, piktograf atau other office machines (for example, hectograph mesin duplikasi stensil, mesin pencetak ala stencil duplication machines, addressing mat, mesin penyedia uang kertas otomatis, me machines, automatic banknote dispenser, coin sin menyortir koin, mesin penghitung atau pem sorting machines, coin counting wrapping bungkus koin, mesin meruncing pensil, mesin machines, pencil happening machines,dia untuk menyortir atau melipat surat atau machines for sorting folding mail for untuk memasukkan surat dalam amplop atau inserting mail envelope bands, band, mesin untuk membuka, menutup, menyegel machines for opening, closing sealing surat dan mesin untuk melekatkan atau mamba mail and machines for fixing cancelling takkan perangko pos postage stampjakarta heading sub uraian barang description goods import duty lol e www lotion lain lain otheres and the like) suitable for use semata mata atau terutama dengan mesin dari solely principally with machines pos sampaiord processatau subholdisan accessories the machines heading untuk mesin yang dioperasikan secara for electrical operated machines elektrik bagian termasuk printed circuit assembly parts, including printed circuit assemblies untuk automatic teller machines for automatic teller machinebagian dan aksesori yang sama sama cocok parts and accessories equally suitable for use untuk digunakan dengan mesin dari dua pos with machines two more the headings atau lebih, dari pos sampai dengan untuk mesin yang dioperasikan secara for electrical operated machines elektrik cocok untuk digunakan dengan mesin dari suitable for use with machines heading pomesin untuk menyortir, mengajak, memisahkan, machinery for sorting, screening, separating, mencuciheading earth, stone, ores other mineral mineral lainnya, dalam bentuk padat (ter substances, solid (including powder masuk bubuk atau pasta), mesin untuk paste) form, machinery for agglomeration, aglomerasi, membentuk atau mencetak bahan shaping goulding solid mineral fuels, bakar mineral padat, pasta keramik, semen yang ceramic paste, unhardened cements, mastering tidak dikeraskan, bahan plesteran atau produk materials other mineral products powder mineral lainnya dalam bentuk bubuk atau pasta, paste form, machines for forming foundry mesin untuk membentuk cetakan dari pasir. mould sand. mesin menyortir, pengaya, pemisah atau sorting, screening, separating washing pencucipos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty heading pan pam lol ee wow oew owctetotroel mesin penghancur atau penggiling crushing grinding machines dioperasikan secara elektrik flectrically operated untuk batu for stone ,00y6secara non electrical operated machines elektrik mesin untuk merakit lampu listrik atau efek machines for assembling electric electronic kronik, tabung atau katup atau bola lampu ki lamps, tubes valves flashbulbs, glass lat, dalam glass envelope: mesin untuk lembu envelope, machines forefekmachines for manufacturing hot working atau barang dari kaca secara panas glass glasswares vending machines (for example, perangko, rokok, makanan atau minuman), terma postage stamp, cigarette, food beverage suk mesin penukar uang.,00y6 devices pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty pata wow w ow e leto lain lain other,00y6 ,00y6fied,00y6 mesin cetak hampa udara dan mesin thermo vacuum goulding machines and other thermo forming lainnya forming machinestauuntuk karet for rubber ,00y0 ,00y6 untuk plastik for plastics ,007c mesin lainnya other machinerypengeras laminasi untuk pembuatan printed nomination presses for theed heading sub uraian barang description goods import duty jan dng bagian parts dari mesin yang dioperasikan secara elektrik electricallembu parts nomination presses for the manufacture atan printeddari mesin yang tidak dioperasikan secara non electrical machines for working ,00y6 not specified included elsewhere this suk dalam pos lainnya dalam bab ini. chapteratau peralatan mekanis, mempunyai fungstions, not specified pos lainnya dalam bab ini. includedsejenisnya likesi fixed vegetable fats oils dioperasikan secara elektrik electrical operated mesin untuk membuat minyak sawit machinery for making palin oil lain lair. other tidak dioperasikan secara elektrik not electrical operated mesin untuk membuat minyak sawit machinery for making palm oil lain lain other pengeras untuk pembuatan papan partikel atau presses for tlainnya untuk igneous materials and other machinery for mengerjakan kayu atau gabus treating wood corpendingin udara evaporasi evaporation air cooler pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import dutyshifting, homogenising, pengemulsi atau pengaduk emulsi flying stirring machines dioperasikan secara elektrik electrical operated ,007c tidak dioperasikan secara elektrik not electrical operated ,00y6 ,00y6 lain lain other(cpu) dalam wadah atau rumah plastic unit (cpu) daughter boards plastic cases aparatus untuk regenerasi larutan kimia yang housing, apparatus for tcuit board atau printed miring board selama the surfaces printed circuit boards printed pembuatan,t:circuit boards printed miring boards printed proses pembuatan circuit assemblies the dari barang pada subbox goods subholding dari mesin yang dioperasikan secara elektrik other electrical operated machines ,007c ,00y6 lainnya dari mesin yang tidak dioperasikan secara non electrical operated machines elektrik kotak cetakan untuk pengecoran logam, dasar goulding boxes for metal foundry, mould bases, cetakan, pola cetakan cetakan untuk logam goulding patterns, mould for metal (other (s. kotak cetakan untuk pengecoran logam goulding boxes for metal foundry ,00y6 dasar cetakan mould bases ,007ccarbide tipe injeksi atau kompresi injection compression types ,007clain lain other heading sub uraian barang description goods import duty heading lor dn v leo lolaong for pipes, boiler shells, tanks, lats the tau sejenisnya, termasuk katup pengurang teka like, including pressure reducing valves and nan dan katup yang dikendalikan secara term thermostat40cm lain lain other dari tenaga atau paduan tembaga copper copper alloys ,00y6 lain lain otherlain lain other check valves (satu arah) check (nonreturn) valves katup besi tuainternal diameter thevalve inlet sampai dengan dari tembaga atau paduan tembaga dengan diameter copper copper alloys, with internal ,00y6 bagian dalam atau kurang diameter less lain lain other katup pengaman atau pelepas safety relief valves dari tembaga atau paduan tembaga dengan diameter copper copper alloys, with internal bagian dalam atau kurang diameter lesss, having the following dimensions mempunyai diameter bagian dalam pemasukan having inlet outlet internal ,00y6 atau pengeluaran tidak melebihi diameter not exceeding mempunyai diameter bagian dalam pemasukan having inlet outlet internal atau pengeluaran melebihi diameter exceeding klep atau katup, dipasang dengan menyala socks valves, whether not fitted with piero electric maupun tidak untuk tungku piero electric ignites for gas store and dan kompor gas ranges katup botolair soda. unit penyalur bir soda water bottle valves: gas operated beer yang dioperasikan dengan gas dissenting units dari plastik dan mempunyai diameter bagian dalam plastics and not lesehan and tidak kurang dari dan tidak lebih dari not more than internal diameter lain lain other keran dan katup pencampur mixing taps and valves dari plastik dan mempunyai diameter bagian ofplasticsheading sub uraian barang description goods import duty heading lol oa uu d v v e cocoa katup pipa air water pipeline valvekatup pintu besi tuang dengan diameter pemasukan cast iron gate valves with inlet atau lebih dan katup kupu kupu besi tuang diameter of4 coor more and cast iron dengan diameter pemasukan atau lebih butterfly valves with inlet diameter more lain lain other ,00y6 hog ripple water hog ripple waters dari plastik dan mempunyai diameter bagian plastics diameter bagian plastics and not less than ,00y6 ,00y6 dalam tidak kurang dari dan tidak and not more than internal lebih dari diameter lain lain other lain lain other ball valve ball valves dari plastik dan mempunyai diameter bagian plastics and font less than dalam tidak kurang dari dan tidak and not coretan internal lebih dari diameter lain lan other katup pintu, dioperasikan secara manual, gate valves, manually operated, iron dari besi atau baja, mempunyai ukuran steel, having the following dimensions sebagai berikut mempunyai diameter bagian dalam pemasukan having inlet and outlet internal diameter lebih dari tetapi tidak lebih dari more than but not more than mempunyai diameter bagian dalam pemasukan having inlet and outlet internal diameter dan pengeluaran lebih dari more than manifold valve manifolyang dikendalikan secara pneumatik pneumatically controllenot more tidak lebih dari thanmore lebih dari than lain lain otherg, dikerjakan than 3 lain otheresnestnn mens, so o w t cetera bagian parts rumah untuk katup pintu air atau katup pintu de housing forsluice gate valves with ngan diameter bagian dalam pemasukan inlet outlet internal diameter atau pengeluaran melebihi tetapi tidak exceeding but not exceeding melebihi untuk keran, klep katup (tidak termasuk for taps, socks, valves (excluding inner katup ban dalam dan katup untuk ban tabless) tube valves and valves for tabless tyrbodi, untuk keran air bodies, for water taps bodi, lain lain bodies, other j8481. lain lain other ,00y6 bodi atau tangkai katup dari kutub ban dalam valves bodies stems inner tube atau ban tabless tabless tyre valves inti katup dari katup ban dalam atau ban valves cores inner tube tabless tabless tyre valvesother, including combined ball roller peluru gulung bearing bagian partstransmission shafts (including cam shaft and poros engkol) dan engkol, rumah bantalan dan crank shafts) and ranks, bearing housing bantalan poros polos, gir dan gearing, ball and plain shaft bearing, gears and gearing, screw atau roller screw, gear box dan pengubah ball roller crews, g, roda gaya dan puli, termasuk blok puli, flywheels and pulley, including pulley kopling dan poros perangkai (termasuk blocks, churches and shaft coupling sambungan universal (including universal joins). poros transmisi (termasuk poros berputar dan transmission shafts (including cam shafts poros engkol) dan engkol and crank shafts) and ranks untuk mesin pengolah tanah for earth moving machinery untuk mesin kendaraan dari bab for engines vehicles chapter untuk mesin kendaraan dari pos for engines vehicles heading selain kendaraan pada subbox other than vehicles subheadings dan and untuk mesin dari kendaraan pertanian dari forengines agricultural vehicles subbox atau subholding untuk mesin kendaraan dari pos for engines vehicles heading untuk mesin kendaraan lain dari,00y6 lain lain other lain iain other heading sub uraian barang description goods import duty lol dl w wv e leo location rumah bantuntuk mesin pengolah tanah atau kendaraan for earth moving machinery motor vehicles ,00y6 bermotor lain lain othepolos roller bearing, plain shaft bearing untuk mesin pengolah tanah atau kendaraan for earth moving machinery motor vehicles bermotor lain lain other, diadu chain rockets and other transmission kan secara terpisah, ball screw atau roller elements presented separately, ball screw, gear box dan pengubah kecepatan lain roller crews, gear boxes and other speed nya, termasuk torak konverter changes, including tongue converter untuk mesin dari kendaraan pada bab for engines vehicles chapter untuk mesin dari kendaraan pada pos for engines vehicles heading selain kendaraan dari subbox dan other than vehicles subheadings and untuk mesin dari kendaraan pada pos for engines vehicles heading ,007c untuk mesin kendaraan lainnya padalain lain other untuk mesin pada mesin pengolah tanah for the engines earth moving machines lain lain other roda gaya dan puli, termasuk blok puli flywheels and pulley, including pulley kopling dan poros perangkai (termasuk churches and shaft coupling (including sambungan universal) universal joins, transmission elements presented separately, bagian parts bagian dari barang pada subbox parts goods subholding dari barang pada subbox atau goods subholding untuk traktor lainnya dari pos for other tractor heading ,00y6,00y6 ,00y6gasket and similar joins metal meeting logam yang dikombinasi dengan bahan lain atau combined with other material two more dari dua atau lebih lapisan logam set atau layers metal, sets assortments aneka gasket dan sambungan semacam itu, tidak gasket and similar joins, dissimilis sama komposisinya, disi, mechanical seals.combined with other material two lainnya atau dari dua atau lebih lapisan logam more layers metal sil mekanis mechanical seals lain lain other pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods heading s5s e o lerengaeh waters, semiconductor sirkuit terpadu elektronik atau panel layar datar: devices, electronic integrated circuits mesin dan aparatus yang dirinci pada catatan flat panel displays, machines and apparatus bab ini bagian dan aksesori. specified note this chapter: parts and accessories. mesin dan aparatus untuk pembuatan bule machines and apparatus for the manufacture atau wafer boleh watersemi spin dryer for semiconductor wafer konduktor processingmesin dan aparatus untuk menggergaji bule machines and apparatus for saling ,00y9 semikonduktor mengkristal menjadi irisan, monocrystal semiconductor boleh into atau wafer menjadi keping slices, waters into chips mesin penggerinda, memoles dan pengarah grinding, publishing and mapping machines for ,00y6bule semikonduktor semiconductor boleh j8486. lain lain other ,00y6semi epitelial deposition machines for konduktorpeter apparatus for physical deposition ikan pada wafer semikonduktor, aparatus scattering semiconductor waters, doping equipment lon implanters untuk memperkaya bahan ion implanters for doping semiconductor semikonduktor materials lain lain other peralatan untuk mengctsa dan mengupas etching and stripping equipment mesin deflasi untuk membersihkan dan meng deflasi: semiconductor packages prior the peralatan penyemprot untuk menetas, electperalatan untuk pola etsa kering diatas bahan equipment for dry etching patterns,00y6 mengupas atau membersihkan wafer stripping cleaning semiconductor semikonduktor waters lain lain other peralatan lithograph: lithograph equipmentos sub pos bea masuk heading lof uuid v w lol lol loa peralatan untuk mencuci wafer yang disinari:lain lain other pemotong laser untuk memotong jalur penghubung lasercutteightening semiconductor leadss tungku dan oven induktansi untuk dielektrik untuk inductance electric furnaces and pembuatan peralatan semikonduktor pada wafer opens for the manufacture semiconductor semikonduktor devices semiconductor waters mesin otomatis untuk penempatan atau peng automated machiness flat lapisan dasar display panel datar panel display substrate aparatus untuk menetas basah, mencuci, me apparatus for wet etching, developing, napas atau membersihkan panel layar datar stripping cleaning flat panel displays aparatus deposisi kimia untuk pembuatan chemical vapour deposition apparatus for panel layar datar pemintal untuk melapisi flat panel display production, spinner for emulsi peka cahaya pada lapisan dasar coating photosensitive emissions flat display panel datar, aparatus untuk deposisi panel display substrate, apparatus for fisik pada lapisan dasar display panel datar physical deposition flat panel display substrate lain lain other ,007c mask dan producenduktor aparatus pelekat die attach, pengikat pita die attach apparatus, tape automated otomatis dan pengikat kawat untuk perakitan borders, wire borders and encapsulation semikonduktor, mesin otomatis untuk meng equipment for the assembly semiconductors, angkut, memindahkan dan menyimpan wafer automated machines for transport, handling semikonduktor, kaset wafer, kotak wafer dan and storage semiconductor waters, wafer bahan lainnya untuk peralatan semikonduktor cassette, wafer boxesemikonduktor devices mikroskop stereoskopik optik dilengkapi optical stereoskopik microscope fitted dengan perlengkapan yang dirancang secara with equipment specifically designed for khusus untuk memindahkan atau mengangkut thc handling and transport semiconductor wafer atau article semikonduktor waters articles mikroskop fotomikrografis dilengkapi dengan photomicrographic microscope fitted withmikroskop sinar election dilengkapi dengan electron beam microscope fitted with ,00y0 photoresist coated substrate lain lain other pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods pena s o o lettera,leh waters dari aparatus pemanas cepat wafer apparatus for rapid heating semikonduktor semiconductor waters dari pengering putar untuk pemrosesan wafer spin dryer for semiconductor wafer semikonduktor processing dari mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai machines for working any materialmi machines for saling monocrystal konduktor mengkristal menjadi irisan, atau semiconductor boleh into slices, wafer menjadi keping waters into chips alat pemegang perkakas dan self opening tool holders and self opening dieheads: dieheads,lain lain other dari mesin penggerinda, memoles dan pena grinding, publishing and mapping sah untuk memproses wafer semikonduktor machines fenarik bule semikonduktor monocrystal semiconductor boleh lain lain others dari aparatus deposisi kimia untuk chemical vapour deposition apparatus pembuatan semikonduktor fof'ion implanters for doping semiconductor semikonduktor, dari aparat untuk deposisi materials, apparatus for physical fisik dengan percikan pada wafer semi deposition scattering semiconductor konduktor, aparatus deposisi untuk produksi waters, physical deposition apparatus semikonduktor, dari direct write on wafer for semiconductor production: direct apparatus, step dan repeat aligned dan write on wafer apparatus, step and repeatcleaning semiconductor waters: konduktor,semiconductor waters: wafer semi konduktor, dari pola etsa kering dry etching patterns semiconductor pada bahan semikonduktor materials alat pemegang perkakas dan self opening tool holders and self opening dieheads: ,00y0 dieheads:lain lain otherdemo semiconductor waters: lasercutters for tonglaser beam, machines for bending, laser, dari mesin untuk membengkokkan, folding and straightening semiconductor melipat dan meluruskan timbal semi leads konduktor alat pemegang perkakas dan self opening tool holders and self opening dieheads: dieheads: pemegang barang yang dikerjakan: workheading sub uraian barang description goods import duty heading dari tungku dan oven panas untuk pembuatan resistance heated furnaces and opens peralatan semikonduktor pada wafer semi for the manufacture semiconductor konduktor, dari tungku dan oven induktansi devices semiconducopens for the manufacture semiconductor devices semiconductor waters lain lain other ,007c daridari aparatus untuk pola etsa kering diatas apparatus for dry etching patterns ,007c lapisan dasar panel layar datar flat panel display substrate dari aparatus untuk menetas basah, men apparatus for we, dieheads, pemegang barang yang dikerjakan, work dari aparatus deposisi kimia untuk pem chemical vapour deposition apparatus for cahaya pada lapisan dasar panel layar datar emissions flat panel display substrate aparatus untuk deposisi fisik dengan peter apparatus for physical deposition ikan pada lapisan dasar panel layar datar flat panel display substrate lain lain other dari mesin dan aparatus terinci pada catatan machines apparatus specified note bab ini this chapter dari mesin penggilingan dengan sinar ioarticldiehandling and storage semiconductor kaset wafer, kotak wafer danraphic microscope fitted with yang dirancang secara khusus untuk mesin equipment specifically designed for the bahkan atau mengangkut wafer atau article handling and transport semiconductor semikonduktor waters articlesquipment specifically designed for tdari aparatus penghasil pola dari jenis, photoresist coated substrate, including termasuk rakitan sirkuit tercetak printed circuit assemblies lain lain other bagian mesin, tidak mengandung konektor efek machinery parts, not containing electrical tris, isolator, koil, kontak atau bagian efek connector, insulator, coins, contacts tris lainnya, tilain lain other cincin sil oli oil seal ringotor dan generator listrik (c motors steppe motor steppe motors spindle motor spindle motors lain lain other motor lainnya termasuk motor universal other motors including universal ac dc) (ac dc) motors steppe motor steppe motors spindle motor spindle motors ,00y6 lain lain other motor universal ac dc dengan keluaran universal ac dc motors output exceeding melebihi dengan keluaran tidak melebihi output not exceeding dengan keluaran melebihi output exceeding ,00y6 lain lain other dengan keluaran melebihi fan output exceeding motor lainnya, generator other motors: generators dengan keluaran tidak melebihi fan output not exceeding motor motors ,00y6 generator generators dengan keluaran melebihi tetapi tidak output exceeding but not ,00y6 melebihiengan keluaran melebihi output exceeding motor lainnya, multi phase other motors, multi phase dengan keluaran tidak melebihi of'an output not exceeding ,00y6 dengan keluaran melebihi tetapi tidak output exceeding but not melebihidengan keluaran melebihi output exceeding generator (alternator) ac generators (alternator) dengan keluaran tidak melebihi output not exceeding dengan keluaran tidak melebihi output not exceeding kva .00y6 dengan keluaran melebihi output exceeding ,00y0output exceeding but not ,00y6 tidak melebihi kva exceeding kva dengan keluaran melebihi tetapi tidak output exceeding but not melebihi kva exceeding kva pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty heading lol go lankva output exceeding perangkat pembangkit tenaga listrik dan kon electric generating sets and rotary vertex berputar. converter. perangkat pembangkit tenaga listrik dengan generating sets with compression ignition mesinel) semi diesel engines) dengan keluaran tidak melebihi kva fan output not exceeding kva ,00y6 ,00y6 dengan keluaran melebihi tetapi output exceeding kva but not tidak melebihi kva exceeding kvamelebihi output exceeding dengan keluaran dari kw) fan output kw) ,00y6 atau lebih more lain lain other perangkat pembangkit tenaga listrik dengan generating sets with spark ignition internal mesin piston pembakaran dalam cetus api combustion piston engines dengan keluaran tidak melebihi kva output not exceeding kva ,00y6fan output exceeding but not ,00y5 tidak melebihi kva exceeding kva dengan keluaran melebihi output exceeding dengan keluaran dari kw) output kw) atau lebih more lain lain other,00y6 ,00y6 dengan keluaran melebihi output exceeding lain lain other dengan keluaran tidak melebihi output not exceeding ,00y6 dengan keluaran melebihi tapi tidak output exceeding but not ,00y6 ,00y6 melebihi kva exceeding kva dengan keluaran melebihi output exceeding dengan keluaran dari output kw) kw)atau with the machines heading bagian yang digunakan dalam pembuatan motor parts used tstator untuk kipas angin langit langit stator for ceiling fans bagian dari motor kurang dari parts motors less than more atau lebih dari than bagian dari motor lebih dari parts motors more than but not tapi tidak lebih dari more than lain lain other lain lain other jangan heading sub uraian barang description goods import duty ala transformator elektrik, konverter statis electrical transformers, static converter (misalnya, rectifier) dan induktor. (for example, ratifiers) and inductees. ballast, untuk lampu tabungstep voltage regulator, instrumen transfer step voltage regulators, instrument ,007c mater dengan kapasitas pengaturan daya transformers with power handling capacity tidak melebihi kva not exceeding kvadan dengan high side 10kva and high side voltage voltage volt atau lebih volsstep voltage regulators dengan high side voltage volt atau ofa high side voltage vols ,00y6 lebih more lain lain other lain lain other dengan high side voltage volt ofa high side voltage vols ,00y6 ,00y6 atau lebihexceeding melebihi kva tidak melebihi not exceeding lain lain othernstrumen transformator potensial instrument potential transformers instrumen transformator arus instrument current transformerstransformator step up down, slide step up down transformers, slide regulator, stabilisator regulators, stabilizerinstrumen transformator, (potensial dan instruments transformers, (potential and arus) dengan kapasitas pengaturan daya current) ofa power handling capacity not tidak melebihi exceeding kva matching transformer matching transformers lain lain other dari jenis yang digunakan dengan mainan, kind used with toys, scale models model skala atau model rekreasi semacam itu similar recreational models lain lain, frekuensi tinggi other, high frequency lain lain, dengan kapasitas pengaturan daya other, ofa power handling capacity not tidak melebihi 10k exceeding kva matching transformer matching transformers lain lain other heading sub uraian barang description goods import duty heading lol www eww lain lain, dengan kapasitas pengaturan daya other, power handling capacity melebihi exceeding kvadengan high side voltage volt high side voltage vols atau lebihmelebihi va, dan dengan high side exceeding kva, and ofa high side voltage volt atau lebih voltage volsale having power handling capacity exceeding biji kva matching transformer matching transformers ,00y6 ,00y6 lain lain other konverter statik static converter konverter statik untuk mesin. and telecommunications komunikasi apparatus interrupted power supply ups) interrupted power supplies ups) ,00y6kva rectifier lainnya other ratifiers inverter lainnya inverter lain lain other induktor lainnya other inducteestnya, dan data processing machines and units thereof, aparatus telekomunikasi and telecommunication apparatus chip type fixed induktor chip type fixed inductees lain lain other,500kva but not exceeding kva kva mempunyai kapasitas pengaturan daya having power handling capacity ,00c melebihi exceeding kva mempunyai kapasitas pengaturan daya having power handling capacity tidak melebihi not exceeding kva bagian partsth goods ,00y4 pada subbox atau subholding pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty sen e betoning kva panel radiator, radiator pipa datar dirakit radiator panels,lain lain otherexceeding kva panel radiator, radiator pipa datar dirakit radiator panels, flat tube radiator ,00y6 untuk distribusi dan tenaga transformer assemblies for distribution and power transformers lain lain other lain lain, untuk induktor dengan kapasitas other, for inductees capacity not tidak melebihi exceeding kva lain lain, untuk induktor dengan kapasitas other, for inductees capacity exceeding melebihi kva kva lain lain other elektro magnet, magnet permanen dan barang electro magnets,, chuck, klem dan peralatan meme after magnetisation, electro magnetic gang semacam itu yang bekerja secara elektro permanent magnet checks, champs and similar magnetis atau bermagnet permanen, kopling, holding devices, electro magnetic coupling, clutch dan rem elektro magnetis, kepala peng churches and brakes, electro magnetic lifting : dari logam metal lain lain other kopling, clutch dan rem elektro magnetis electro magnetic coupling, churches and brakes lain lain, temasuk bagian other, including parts chuck, klem dan peralatan pemegang semacam electro magnetic permanent magnet checks, ,007c itu yang bekerja secara elektro magnetis atau champs and similar holding devices bermagnet permanen bagian dari barang pada subbox parts goods subholding lain lain other.00y6 cm? 3c0 cm? lain lain other merkuri oksida mencuri oxide perak oksida silver oxide litium lithium air zinc air zinc sel primer dan baterai primer lainnya other primary cells and primary batteries seng karbon, mempunyai volume bagian luar zinc carbon, having external volume tidak melebihi cm? not exceeding cm" seng karbon, mempunyai volume bagian luar zinc carbon, having external volume melebihi cm' exceeding cm? lain lain other bagian parts pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty heading lol nw wo total mayortherefore, whether not rectangular maupun tidak.,00y6 udara lain lain other nikel kadmium nickel cadmium nikel besi nickel iron akumulator lainnya other accumulators akumulator ion litium lithium ion accumulators dari jenis yang digunakan untuk laptop kind used for laptop (including (termasuk notebook dan subnotebook) notebook and subnotebook) computers lain lain other lain lain, dari jenis yang digunakan untuk other, kind used for aircraft kendaraan udara lain lain other ,00y6 ,00y6 bagian parts pelat plates dari barang pada shops goods subholding dari jenis yang digunakan untuk kendaraan ofa kind used for aircraft udara lain lain other lain lain other dari jenis yang digunakan untuk kendaraan ofa kind used for aircraft udara separator baterai dalam lembaran, gulungan, battery separators sheets, rolls atau dipotong menjadi ukuran tertentu dari cut size materials otherthan poly bahan selain poli (vinil klorida) (vinyl chloride) lain lain, dari barang pada subbox other, goods subholdingdan ofa power not exceeding and having memiliki kantung debu atau penampung lainnya dust bag other acceptable capacity not dengan kapasitas tidak melebihi exceeding lain lain other vacuum cleaner lainnya other vacuum cleaner bagian parts untuk penggunaan rumah tangga for domestic use lain lain other peralatan rumah tangga mekanik elektrik dengan electro mechanical domestic appliances with motor listrik terpasang, selain self contained electric motor, other than vacuum,007c jus buah atau sayur juice extracts pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty heading w owy wow tertera peralatan lainnya other appliances memoles lantai floor publishers lain lain other dengan motor listrik tempa appliances,with self contained electric motor. sangdari je electrical ignition starting equipment of' nis yang digunakan untuk mesin pembakaran da kind used for spark ignition compression lam cetus apikoil menyala, example, ignition magnetis, magneto dynamo busi pencetus dan busi pijar, starter motor): ignition coins, sparking plugs and glow plugs, generator (misalnya, dinamococok untuk mesin kendaraan udara ofa kind suitable for aircraft engines lain lain other magnet menyala, magnet dinamo, roda gaya ignition magnetis, magneto dynamo, magnetic magnetis flywheels distributor, koil menyala distributors, ignition coins distributor tidak dirakit dan koil menyala tidak dirakit assembled distributors and assembled tidak termasuk dari jenis yang digunakan untuk mesin ignition coins, excluding those kind kendaraan udara used for aircraft engines lain lain other ,00y6 ,00y5 starter motor dan starter generator starter motors and dual purpose starter dua fungsistarter motor tidak dirakit lainnya other assembled starter motors motor starter untuk kendaraan dari pos starter motors for vehicles headings sampai dengan lain lain other generator lainnya otheralternator tidak dirakit lainnya other assembled alternator ,00y6 alternator lainnya untuk kendaraan dari pos other alternator for vehicles headings ,00y6 sampai lain lain other perlengkapan lainnya other equipment bagian parts dari barang untuk mesin kendaraan udara goods for aircraft engines ,007c lain lain other contact point contact points ,00y6 lain lain other heading sub uraian barang description goods import duty heading perlengkapan penerangan atau perlengkapan pem electrical lighting signalling equipment beri isyarat elektrik (tidak termasuk barang (excluding articles heading dari pos penghapus kaca, penyair kidscreen wiper, defrosters and registers, dan penghilang kabut, dari jenis yang digna kind used for cycles motor vehicles. kanpemberi isyarat visual dari jenis yang kind used bicycles digunakan untuk sepeda perlengkapan penerangan atau perlengkapan other lighting visual signalling pemberi isyarat visual lainnya equipment untuk mobil, dirakit for motor cars, assembled perlengkapan penerangan atau perlengkapan assembled lighting visual signaling pemberi isyarat visual, tidak dirakit equipmenttidak assembled sound signalling equipment dirakit lain lain other penghapus kaca, penyair dan penghilang kidscreen wiper, defrosters and registers kabut bagian parts dari barang pada subbox goods subholding ,007c ,00y6 dari barang pada subbox goods subheadings ,00y6 atau lampu listrik portabel(mi their own source energy (for example, halnya, baterai kering. akumulator, magnet), dry batteries, accumulators, magnetis), other selain perlengkapan penerangan dari pos than lighting equipment heading lampu lamps lampu helm pekerja tambang miners helmet lamps ,00y6 lampu tukang gali batu ouarrymen's lamps lain lain other bagian parts lampu senter reflektor, sakelar geser lampu flashlight reflector, flashlight switch senter dari plastic slides plastics lain lain otheropens (including those functioning electric loss): perlengkapan industri atau induction electric loss), other laboratorium lainnya untuk pengolahan panas industrial laboratory equipment for the bahan dengan induksi atau electric loss. heat treatment materials induction electric loss. tungku dan oven tahan panas resistance heated furnaces and opens ,00y0 tungku dan oven difungsikan dengan induksi furnaces and opens functioning induction atau dielektrik loss electric loss tungku dan oven listrik untuk pembuatan electric furnaces opens for the ,00ctungku dan oven listrik untuk pembuatan electric furnaces opens for the ,00y6jaran heading sub uraian barang description goods import duty bana lol oeoaces opens for the manufacture printed miring board atau printed circuit assembly printed circuit board printed miring boards printed circuitpengulas listrik (termasuk gas dipanaskan se laser other light photon beam, cara elektrik), sinar laser atau sinar lainnya ultrasonik, electron beam, magnetic pulse atau sinar foton, ultrasonik, sinar elektron, plasma arc ordering, braking welding pulsa magnetis atau busur plasma, dapat memo machines and apparatus, whether not capable tong maupun tidak: mesin dan aparatus listrik cutting, electric machines and apparatus untuk penyemprotan panas logam atau seret. for hot praying,00y6 lain lain other mesin dan aparatus untuk menyolder komponen machines and apparatus for ordering pada printed circuit board printed miring board components printed circuit board printed miring boards lain lain other mesin dan aparatus untuk pengelasan tesis machines and apparatus for resistance welding tani logam metallogam (termasuk busur plasma) pengulas busur ac, tipe transformator ac arc elders, transformer typeu electric machines and apparatus for hot proton panas logam atau logam karbida disaster praying metals entered metal carbide lain lain other bagian parts dari pengulas busur ac, tipe transformator arc elders, transformer type dari aparatus mesin untuk menyolder parts machine printed miring board miring boards lain lain other, theaters and immersion theaters,: listrik, aparatus penata rambut elektro termal electro thermal hair dressing apparatus (for (misalnya, pengering rambut, pengering ram example, hair dryer, hair rulers, curling but, pemanas jepit untuk mengering rambut) tong theaters) and hand dryer, electric dan pengering tangan, setrika listrik, pera shooting irons, other electro: tesis purposes,os sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty heading lor wow www www leototroari theaters and immersion theaters pemanas air instan atau pemanas air dengan instantaneous storage water theaters tempat penyimpanan pemanas air celup immersion water theaters,00y6, cookery, cooking plates, boiling boiling ring, pemanggang dan pembakar rings, killers and coasters pemasak nasipemanggang roti coasters lain lain other ketel settles ,00y6 lain lain other: untuk tungku industri for industrial furnaces sealed hoplite untuk peralatan rumah tangga sealed hoplites for domestic appliances lain lain, untuk peralatan rumah tangga other,, aparatus lainnya untuk mengi networks:other apparatus for the transmission riskan atau menerima suara, gambar, atau data reception voice, images other data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi including apparatus for communication dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local wired wireless networks (such local atau wide area network), selain dari aparat wide area network), other than transmission transmisi atau penerima dari pos reception apparatus heading atau pos sub pos bea masuk heading owo l ceo leo.o networks perangkat telepon dengan gagang set tanpa line telephone sets with cordes handset kabel telepon untuk jaringan seluler atau untuk telephone for cellular networks for ,00y6 jaringan tanpa kabel lainnya other wireless networks lain lain other aparatus lainnya untuk transmisi atau mene other apparatus for transmission rima suara, gambar atau data lain, termasuk reception voices, images other data, aparatus untuk komunikasi dengan kabel atau including apparatus for communication jaringan tanpa kabel (seperti local atau wide wired wireless network (such area network) local wide area network) base station base stations set top box yang mempunyai fungsi set top boxes which have communications komunikasi functions lain lain other mesin untuk menerima, konversi dan transisi machines for the reception, conversion and atau regenerasi suara, gambar atau data transmission regeneration voice, lainnya, termasuk aparatus switching dan images other data, including switching routing and routing apparatus jenis radio transmitter dan radio penerima radio transmitter and radio receivers digunakan untuk interpretasi simultan pada kind used for simultaneous konferensi multi bahasa interpretation multilingual conferences unit dari mesin pengolah data otomatis units automatic data processing selain dari pos machines other than those heading unit kendali dan adaptor, termasuk control and adaptor units, including gateway, bridge dan router gateway, bridges and routes lain lan other aparatus pemindah saluran telepon atau telephone telegraph switching telegrafi apparatusaluran sistem digital: for digital line systems modem termasuk modem kabel dan kartu modem models including cable models and modem cards konsentrat atau multiplayer concentrations muitiplexers lain lain other set top box yang mempunyai fungsi set top boxes which have komunikasi communications functions lain lain other aparatus transmisi lainnya digabung dengan other transmission apparatus incorporating aparatus penerima reception apparatus lan tanpa kabel wireless lang aparatus transmisi dan penerima dari jenis transmission and reception apparatus yang digunakan untuk penerjemah simultan ofa kind used for simultaneous pada konferensi multi bahasa interpretationtelefon atau radio telegrafi telephone radio telegraph ltelegrafi for radio telephone radio telegraph lain lain other data compression tool data compression tools lain lain other lain lain other jakarta heading sub uraian barang description goods import duty heading lol www oew oww let terlalu lain lain other penerima portabel untuk panggilan, portable receivers for calling, letting peringatan atau pesan dan peralatan paling alert, paling and paling alert devices, termasuk penyeranta including pages untuk radio telefon atau radio telegrafi for radio telephone radio telegraph lain lain other bagian parts dari unit kendali dan adaptor termasuk control and adaptor units including gateway, bridge dan router gateway, bridges and routes dari aparatus transmisi selain penyiaran transmission apparatus, other than radio atau transmisi televisi, atau pen radio broadcasting television rima portabel untuk panggilan, peringatan transmission apparatus, portable atau pesan, dan peralatan paling alert, receivers for calling, letting paling termasuk penyeranta and paling alert devices,including pages dari telepon seluler cellular telephone lain lain other printed circuit board lainnya, dirakit other printed circuit boards, assembled untuk saluran telefon atau telegrafi for line telephone line telegraph untuk saluran radio telefon atau radio for radio telephone radio telegraph ,00y6 telegrafi lain lain other antena dari jenis yang digunakan dengan apa antennae ofa kind used with apparatus ratus untuk radio telefon atau radio telegrafi for radio telephone radio telegraph lain lain other untuk saluran telefon atau telegrafi for line telephone line telegraph ,00y6 untuk radio telefon atau radio telegrafi for radio telephone radio telegraph lain lain other mikrofon dan penyangganya, pengeras suara, di microphone and stands therefore, loudspeakers, pasang pada rumahnya maupun tidak: headphone whether not mounted their enclosure, dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon headphones and earphone, whether not maupun tidak dan perangkat yang terdiri dari combined with microphone, and sets satu mikrofon dan satu atau lebih pengeras su consisting microphone and one ara, amplifier listrik audio frequency, pe more loudspeaker, audio frequency electric rangka amplifier suara listrik. amplifier, electricsampai dengan dengan diam with diameter not ter tidak melebihi mm, dan tingginya tidak exceeding mm, and height not exceeding melebihi mm, untuk keperluan telekomunikasi mm, foridak their stands lain lain other pengeras suara, dipasang pada rumahnya maupun loudspeakers, whether not mounted tidak their enclosure pengeras suara tunggal, dipasang pada rumah single loudspeakers, mounted their nya enclosure pengeras suara multipel, dipasang pada rumah multiple loudspeakers, mounted the same ,00y6 yang sama enclosure lain lain other box speaker assembly box speaker assemblies pengeras suara, tanpa rumah, mempunyai ren loudspeakers, without housing, having tang frekuensi sampai dengan frequency rangenaperangkat yang combined with microphone, and sets terdiri dari satu mikrofon dan satu atau le consisting microphone and one more bih pengeras suara loudspeakers headphone headphones earphone earphone perangkat kombinasi mikrofon speaker combined microphone speaker sets handset untuk aparatus telefon handset for telephone apparatus lain lain other handset telepon kabel line telephone handset lain lain other amplifier listrik audio frekuensi audio frequency electric amplifier mempunyai jalur atau lebih sinyal masukan, having more input signal lines, with dengan atau tanpa elemen untuk capacity amplifier without elements for capacity amplifier digunakan sebagai repeater dalam telepon used repeaters line telephone kabel digunakan sebagai repeater dalam telepon used repeaters telephone other than selain telepon kabel line telephone lain lain other perangkat amplifier suara listrik electric sound amplifier sets ,00y6 bagian parts dari barang pada subbox goods subholding atau termasuk printed circuit assembly including printed circuit assemblies dari barang pada subbox goods subholding lain lain other aparatus untuk perekam dan reproduksi suara. sound recording producing apparatus(record deck) turntable (record decks) ,00y6 mesin penjawab telepon telephone answering machinesm 100mm smm dimensions which not exceed perekam pita kaset, dengan amplifier cassette recorders,with built amplifier ,00y6 terpasang dan satu atau lebih pengeras suara and one more built loudspecompact disc player compact disc players transcribing machine transcribing machines mesin dikti tidak dapat dijalankan tanpa dictating machines not capable operatingaparatus reproduksi suara lainnya, tipe other sound producing apparatus, cassette .00y6 kaset type lain lain other lain lain other alat reproduksi suara sinematografi cinematography sound eproducer untuk film dengan lebar kurang dari for film width less than jelata heading sub uraian barang description goods import duty heading wo beton untuk film dengan lebar atau lebih for film width more ,00y6 record player dengan atau tanpa pengeras suara record players with without loudspeakersdari jenis yang digunakan khusus dalam kind used cinematography, sinematografi, televisi atau penyiaran television broadcasting lain lain other lain lain other dari jenis yang digunakan khusus dalam ofa kind used cinematography, ,00y6 sinematografi, televisi atau penyiaran television broadcastingaparatus dari principally with the apparatus headings pos sampai dengan pick up cartridges pick , broadcasting lain lain other lain lain otherrakitan printed circuit board untuk mesin penjawab printed circuit boards assemblies for telepon telephone answering machines mekanisme tapedeck audio atau video dan audio video tapedecks and compact disc compact disc mechanisms head reproduksi audio atau visual, tipe audio video reproduction heads, magnetic magnetik.ts and accessories ,00y6 dan alat reproduksi sinematografi cinematography,00y6 bagian dan aksesori lainnya untuk barang other parts and accessories for goods dari subbox atau pos subholding heading lain lain otherk recording sound other phenomena, direkam maupun tidak, termasuk atrice dan whether ordo recorded, including matrices master untuk produksi cakram, tetapi selain andterekam recorded lain lain other pita magnetik, dengan lebar tidak lebih dari magnetic tapes, width not exceeding pita komputer, tidak terekam computer tapes, recorded ,00y6 pita video, terekam video tapes, recorded pos sub pos bea masuk jub uraian barang description goods pan lol ee www meteoratapi tidak melebihi but not exceeding pita video, tidak terekam video tapes, recorded ,007c pita video, terekam video tapes, recordedmm: pita komputer, dalam bentuk pancake atau computer tapes,in pancake orig jumbo jumbo, tidak terekam forms, recorded pita komputer lainnya, tidak terekam other computer tapes, recorded lain lain, dalam bentuk pancake atau other,in pancake jumbo forms, jumbo, tidak terekam recorded lain lain (aer | tidak terekam recorded terekam . recorded cakram magnetik magnetic discsduksi kind used for producing representasi dari instruksi, data, suara dan gambar, representations instruction, data, direkam dalam bentuk biner yang dapatguna being manipulated providing kan. automatic data processing machine proprietary format storage (recorded) media | lain lain, tidak terekam other, recorded lain lain, terekam other, recorded film sinematografi selain film berita, film perjalanan, cinematography film other than newsreel, film teknis, film ilmu pengetahuan, dan travelogue, technical, scientific films, film dokumenter lainnya and other documentary films lain lain other lain lain other'uk reproduksi ofa kind used for producing phenomena fenomena selain suara atau ambar other th: sound image dari jenis yang digunakan 1tuk merepro 'ind used for producing ,00y6 diksi bentuk, data, suara din gambar, direkam rep! .se :stations instruction, data, dalam bentuk biner yang dit aca oleh mesin, dan sound and image, recorded machine dapat dimanipulasi atau memberikan inter reader : :tivitytoa user, means penyimpanan format prop dietary (terekam). automatic data processing machine, prop start format storage (recorded) med: | lain lain the media optik optical media cakram untuk sistem pembaca laser discs laser reading systems dari jenis yang cocok untuk penggunaan ofa ind suitable for computer use, komputer, tidak terekam under. red dari jenis yang digunakan untuk reproduksi ofakindused for producing phenomena ,007c fenomena selain suara atau gambar other aan sound image dari jenis yang digunakan hanya untuk ind used for producing sound only reproduksi suara heading sub uraian barang description goods import duty pedang oto s woo wer:film perjalanan, film teknis, film ilmu pengetalain lain other lain lain other:jkind used for producing sound only reproduksi suara dari jenis yang digunakan untuk merepro kind used for producing ,007c| terekam recorded,007c film perjalanan, film teknis, film ilmu pengen .| lain lain other | smart cara smart cards lain lain other proximity card dan tag proximity cards and tags lain lain, dari jenis yang cocok untuk other, kind suitable for computer use, penggunaan komputer, tidak terekam unrccorded uda heading sub uraian barang description goods import duty mda lain lain, dari jenis yang digunakan untuk other, kind used for producing reproduksi fenomena selain suara atau gambar phenomena other than sound image lain lain, dari jenis yang digunakan untuk other,ofa kind used for producing ,00y0 ,00y6 mereproduksi bentuk, data, suara dan gambar, representations instruction, data, direkam dalam bentuk biner yang being manipulated providing gunakan mesin pengolah data otomatis interactivity toa user, means media penyimpanan format proprietary automatic data processing machine (terekam)lain lain other dari jenis yang cocok untuk penggunaan ofa kind suitable for computer use, ,00y6 komputer, tidak terekam recorded dari jenis yang digunakan untuk reproduksi oformat media interactivity user, means penyimpanan proprietary. automatic data processing machine, proprietary format storage (recorded) media piringan hitam untuk gramofon gramophone records ,00y6 lain lain other tidak terekam recorded terekam recorded aparatus transmisi untuk penyiaran radiheproducing apparatus,lain lain other ,00y6 ,00y0 aparatus transmisi dipasang pada aparatus transmission apparatus incorporating penerima receptionkamera web web cameras kamera digital dan kamera perekam video digital cameras and video camera recorders kamera digital digital cameras kamera gambar tidak bergerak digital digital still image video cameras kamera digital lainnya other digital camera kamera perekam video video camera recorders lain lain other aparatus radar, aparatus radio pembantu navi radar apparatus, radio navigational aid gas, kind ,00y6 jenis untuk dipasang pada pesawat penuh for incorporation civil aircraft, pang, atau dari jenis yang digunakan sema kind use solely sea going vessels ta mata pada kapal laut pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty heading ee o text toleranradio navigational aid apparatus, kind jenis yang digunakan pada pesawat penuh for used civil aircraft, ofa kind pang, atau jenis yang digunakan semata used solely sea going vesselsbroadcasting, radio, dikombinasi maupun tidak, whether not combined, the same housing, dalam rumah yang sama, dengan aparatus with sound recording producing apparatus perekam atau bereproduksi suara atau ora clproducing apparatus portabel portable lain lan other lain lain other aparatus penerima yang dapat merencanakan, receportabel portable lain lain other lain lain other portabel portable lain lain otdikombinasikan dengan aparatus perekam atau combined with sound recording producing ,00y0 ,00y6 bereproduksi suara apparatus lain lain other llain lain otherportabel portable lain lain other lain lain other portabel portable lain lain other ,00y6 pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty,s bereproduksi suara atberwarna colour hitam putih atau monokrom lainnya black and white other monochrome lain lain other bersama colourunit panel layar datar tipe proyeksi projection type flat panel display units lain lain, berwarna other, colour lain lain, hitam putih atau monokrom other, black and white other monochrome ,00y6 lainnya lain lain other bersama colour hitam putih atau monokrom lainnya black and white other monochrome proyektor projector dari jenisos tipe panel layar datar flat panel display types lain lain other lain lain other aparatus penerima untuk televisi, digabung reception apparatus for television,whether dengan penerima siaran radio atau aparatus not incorporating radio broadcast receivers perekam atau bereproduksi suara atau video sound video recording producing maupun tidak apparatus tidak dirancang untuk dipasang pada display not designed incorporate video display set top box yang mempunyai fungsi set top boxes which have communication komunikasi function lain lain other lain lain, berwarna other, colour penerima, dioperasikan dengan baterai receivers, battery operated lain lain other hitam putih atau monokrom lainnya other, black and white other monochrome penerima, mains operated atau dioperasikan receivers, mains operated battery dengan baterai operated lain lain other pos sub pos bea masuk uraian barang description goods ana l201scocok untuk digunakan padanya parts suitable for use therewith piringan reflektor antena parabola untuk parabolic aerial ref antennae for ,00y6 untuk penerima televisi atau radio television radio receivers filter dan separator antena aerial filters and separators feed horn (wave guide) feed horn (wave guide),00y6 transmisi untuk penyiaran radio atau televisi for radio broadcasting television lain lain 0ther lain lain other dari decoder decoder dari kamera digital atau kamera perekam digital cameras video camera recorders videoatau for goods subholding untuk barang dari subbox for goods subholding atau untuk barang dari subbox for goods heading untuk panel layar datar for flat panel displays ,00y6 lain lain, untuk penerima televisi other, for television receivers ,004c lain lain other lain lain other lain lain other untuk penerima televisi for television receivers ,00y6 ,00y6 untuk panel layar datar for flat panel displays ,00y6 lain lel kereta api, control equipment for railways, tramway, trem, jalan, lalulintas air, fasilitas parkir, roads, inland waterways, parking facilities, instalasi pelabuhan atau lapangan udtrem equipment for railways tramway ,00y6 perlengkapan lainnya other equipment ,00y6 bagian parts aparatus isyarat suara atau visual elektrik sirens, indicator panels atau kebakaran), selain yang dimaksud dari pos bergelar fire alarm), other than those atau hea, portable personal alarm thrill alarm) thrill alarm) lain lain other panel indikator dengan liquid crystal devices indicator panels incorporating liquid crystal lcd) atau light emitting diode (led) devices (lcd) light emitting diode (led) pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty heading ena onobel pintu dan aparatus sinyal suara pintu door bells and other door sound signalling lainnya apparatus lain lain other display panel) luminescence, plasma and other technologies) lain lain other aparatus telegrafi untuk ruangan mesin telegraph apparatus for ship's engine kapal room lain lain other bagian parts bagian termasuk printed circuit assembly parts including printed circuit assemblies dari subbox atau subholding dari bel pintu dan aparatus sinyal suara door bells other door sound signalling ,00y6 pintu lainnya apparatus lain lain other,00y0disesuaikan variable adjustable (pre set) capacities ,00y6 bagian parts resistor listrik (termasuk estat dan paten electrical resistor (including rheostats and kilwirewound, termasuk rheostat wirewound variable resistor, including dan potensiometer theostats and potensiometer pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty ending nanilainnya, termasuk estat other variable resistor, including dan potensiometer rheostats and potensiometer bagian parts sirkuit tercetak. printed circuits. single sided single sided double sided double sided ,007c multi layer multi layer lairhulu protecting electrical circuits, for making ngan atau pada sirkuit listrik (misalnya, connections electrical circuits sakelar, sekering, penangkal petir, pembatas (for example, switches, uses, lightning voltase, penekan kenaikan tegangan, stop kon arrested,voltage limiter, surge suppressor, tak dan konektor lainnya, kotak penyambung), plugs and other connector, junction boxes), untuk voltase melebihi volt. for voltage exceeding vollain lain other lain lain other sakelar mengisolasi dan sakelar penyambung isolation switches and make and break pemutus switches cocok untuk voltase melebihi tetapi suitable for voltage exceeding but ,00y6 tidak melebihi but not exceeding untuk voltase atau lebih for voltage more ,00y6 lain lain other ,00y6 penangkal petir. pembatas voltase dan lightning arrested, voltage limiter and penekan kenaikan tegangan surge suppressor lain lain other pushing assembly dan tap changer assembly, pushing assemblies and tap changer ,00y6 ,00y6sam protecting electrical circuits, for making bunga atau pada sirkuit listrik (misalnya, connections electrical circuits sakelar, relai, sekering, penekan kenaikan (for example, switches, relay, uses, surge tegangan, stop kontak, soket, gagang lampu suppressor, plugs, rockets, lamp holders dan konektor lainnya, kotak penyambung), untuk and other connector, junction boxes), for voltase tidak melebihi volt, konektor voltage not exceeding vols, connector untuk serat optik, bundel atau kabel serat optik. for optical fires, optical fibre bundles cables sekering uses sekering termal: sekering tipe kaca thermal uses, glass type userna heading sub uraian barang description goods import duty lor tol teori dari jenis untuk dipasang pada peralatan rumah ofa kind incorporation into electro thermal tangga elektro termal dari pos domestic appliances heading lain lain otherrelai relay untuk voltase tidak melebihi for voltage not exceeding ,00y5 lain lain other sakelar lainnya other switches sakelar over current otomatis dan sakelar over current and residual current automatic residual current otomatis switches sakelar dan komutator high irish untuk high irish switches and commentators for tungku dan kompor, sakelar mikrofon, sakelar stores and ranges, microphone switches, daya untuk penerima televisi atau radio, power switches for television radio sakelar untuk kipas angin listrik, sakelar receivers,urrent capacity less than pembawa arus dengan nominal kurang dari amps, amps,of kind suitable for usesakelar miniatur untuk pemasak nasi atau miniature switches for rice cookery oven ,00y6 oven panggang coasters sakelar elektronik terdiri dari pasangan electronic switches consisting sirkuit masukan dan keluaran secara optik optical coupled input and output circuits (sakelar thyristor isolasi) sakelar efek (isolated thyristor switches),ofa transistor and logic chip tidak melebihi volt sakelar snap action (chip on chip technology) for voltage elektromekanis untuk arus tidak melebihi dari not exceeding amp electromechanical snap action switches for current not exceeding amps sakelar penyambung pemutus dari jenis yang make and break switches kind used digunakan dalam jaringan kabel listrik rumah domestic electrical miring not exceeding tangga tidak melebihi volt dan mempunyai and having rated current kapasitas pembawa arus nominal tidak carrying capacity not exceeding amps melebihi amp dari jenis yang cocok digunakan untuk ofa kind suitable for domestic use, having ,00y6 keperluan rumah tangga, memiliki kapasitas rated current carrying capacity less pembawa arus nominal kurang dari amps than amps lain lain other lain lain other starter untuk motor listrik atau sakelar starters for electric motors uses siring dan siring sakelar dari jenis yang switches and switch uses kind cocok digunakan dalam kipas listrik suitable for use electric fans lain lain other sakelar asap smoke switches ,00y6 lain lain other gagang lampu, stop kontak dan soket lamp holders, plugs and rockets gagang lampu lamp holders dari jms untuk lampu compact dan lampu ofa kind used for compact lamps halogen halogen lamps lain lain other pos sub pos bea masuk eee lain lain other stop kontak telepon telephone plugs less than amps lain lain othersoket audio video dan soket tabung sinar rockets and plugs for co axial cables katoda untuk penerima televisi atau radio and printed circuit,00y6 konektor untuk serat optik bundel, bundel connector for optical fires, optical fires ,50y6res dan kabel, wafer probe and cables, wafer problistrik forusein electric fans radio atau dalam peralatan radio equipment lain lain other kotak penyambung junction box,00y6 konektor kabel terdiri dari jack plug, ter cable connector consisting ofa, komutator adaptor for coaxial cable, commentato less than amps, ofa kind suitable amps: dari jenis yang cocok digunakan forusein electric fans radio dalam kipas listrik atau dalam peralatan radio equipment lain lain other konektor dan soket kabel untuk dan connector and socket cable for and ,00y5 printed circuit printed circuit lain lan other heading sub uraian barang description goods import duty naa we www leotetar papan, panel, konsol, meja, kabinet dan lan boards, panels, consoles, desis, cabinet and dasar lainnya, dilengkapi dengan dua atau le other bases, equipped with two more bih aparatus dari pos atau untuk apparatus heading for pengontrol listrik atau terdistribusi listrik, electric control the distribution termasuk yang dilengkapi dengan instrumen atau electricity, including those incorporating aparatus dari bab aparatus pengontrol nu instruments apparatus chapter and merek, selain aparatus sakelar dari pos numerical control apparatus, other than switching apparatus heading untuk voltase tidak melebihi volt for voltage not exceeding vols papan sakelar dan panel kontrol switchboards and control panels papan terdistribusi (termasuk back panel dan distribution boards (including back panel back planes) untuk digunakan semata mata and back planes) for use solely atau terutama dengan barang dari pos principally with goods headings atau pengontrol logic yang dapat diprogram untuk programmable logic controllers for automated mesin otomatis guna mengangkut, memindahkan machines for transport, handling and storage dan menyimpan die untuk peralatan semi dies for semiconductor devices konduktor lain lain other untuk voltase melebihi volt for voltage exceeding vols papan sakelar switchboardvols more lain lain other panel kontrol control panelots more lain lain other lain l atau papan, panel, konsol, meja, kabinet dan lan boards, panels, consoles, desis, cabinet dasar lainnya untuk barang dari pos and other bases for the goods heading tidak dilengkapi dengan aparatusnya not equipped with their apparatus untuk voltase tidak melebihi volt for voltage notkind used radio equipment radio lain lain other ,00y2 untuk voltase melebihi volt for voltageofa kind used radio equipment radio lain lain other lain lain other untuk voltase tidak melebihi volt for voltage not connection and untuk kawat dan kabel: wafer probe contact elements for wires and cables: wafer probes pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods mein, connection and untuk kawat dan kabel, wafer probe contact elements for wires and cables, wafer probes lain lain other lampu pijar atau lampu tabung listrik, terma electric filament discharge lamps, suk unit lampu sealed beam dan lampu ultra including sealed beam lamp units and ultra violet atau infra merah, lampu busur. violet infra red lamps, arc lamplain lain other lampu pijarlain lain other lain lain. dengan daya tidak melebihi other, ofa powerout exceeding and dan untuk voltase melebihi volt for voltage exceeding dari jenis yang digunakan untuk peleng ofa kind used medical equipment kapan medis bola lampu reflektor lainnya other reflector lamp bulbs lain lain other lain lain otherbola lampu senter, bola lampu indikator flashlight bulbs, miniature indicator miniatur, mempunyai voltase sampai bulbs, rated lain lain, mempunyai kapasitas lebih dari other, having capacity exceeding but tetapi tidak melebihi dan not exceeding and voltage exceeding voltase melebihi lain lain, dengan daya tidak melebihi other, having capacity not exceeding dan untuk voltase tidak melebihi and voltage not exceeding lain lain other lampu tabung, selain lampu ultra violet discharge lamps, other than ultra violet lamps fluoresensi, katoda pijar fluorescent, hot katode tabung untuk lampu fluoresensi kompak tubes for compact fluorescent lamps lain lain other lampu tube lamps lampu fluoresensi kompak compact fluorescent lamps lain lain other lampu uap merkuri atau natrium: lampu halida mercury sodium vapour lamps, metal halide logam lamps pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty uang lain lain other tabung untuk lampu fluoresensi kompak tubes for compact fluorescent lamps lampu tabung untuk keperluan dekorasi dan discharge lamps for decorative and publisitas publicity purposes tipe katoda dingin fluoresensi lainnya other fluorescent cold katode types lampu listrik untuk kendaraan bermotor atau lamps for motor vehicles cycles sepeda lain lain other lampu ultra violet atau infra merah, lampu ultra violet infra red lamps, arc lamps busur lampu busur arc lamps lain lain other bagian parts tutup ujung aluminium untuk lampu aluminium end caps for fluorescent lamps, fluoresensi, tutup sekrup aluminium untuk aluminium screw caps for incandescent lamps lampu incandescent lain lain, cocok untuk lampu kendaraan other, suitable for lamps vehicles all segala jenis kindsfilled valves and tubes, mercury tup dan tabung busur air raksa pengubah arus, arc rectifying valves and tubes, katode ray tabung sinar katoda, tabung kamera televisi). tubes,katode ray tubes berwarna colour hitam putih atau monokrom lainnya black and white other monochrome tabung kamera televisi, konverter dan inten television camera tubes, image converter and silver gambar: tabung katoda foto lainnya intensifies,r dot screen pitch smaller than dari 04mm: untuk digunakan dengan barang dari pos for use with articles heading lain lain other tabung display data grafik, hitam putih data graphic display tubes, black and ,00y6agneton, microwave tubes (for example, magneton, klystron, travelling wave tube, carcinotron), klystrons, travelling wave tubes, cacing tidak termasuk grid controlled tube trans), excluding grid controlled tubes magneton magneton klystron klyspos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty besi w let teo bagian parts dari tabung sinar katoda katode ray tubes lain lain other dari tabung microwave microwave tubes lain lain other dioda, transistor dan peralatan semi konduktor diode, transistors and similar semiconductor semacam itu, peralatan semi konduktor peka ca devices, photosensitive semiconductor haya, termasuk sel fotovoltaik dirakit menjadi devices, including photovoltaic cells whether modul atau dibuat menjadi panel maupun tidak, not assembled modules made into light emitting diode: kristal piero listrik panels, light emitting diode mounted piero terpasangdiode emitting diode transistor, selain transistor peka cahaya transistor,00y0 ,00y6 lain lain other ,00y6 ,00y6 thyristor, dia dan trial, selain peralatan thyristors, dias and trials, other than peka cahaya photosensitive devices peralatan semikonduktor peka cahaya, terma photosensitive semiconductor devices, suk sel fotovoltaik dirakit atau menjadi mo including photovoltaic cells whether not dul atau dibuat menjadi panel maupun tidak, assembled modules made into panels, light emitting diode light emitting diode light emitting diode light emitting diode foto sel. termasuk foto dioda dan foto photocells, including photodiodes and photo transistor transistors lain lain other peralatan semikonduktor lainnya other semiconductor devices ,00y6 kristal pico listrik terpasang mounted piero electric crystals bagian parts sirkuit terpadu elektrik. electronic integrated circuits. sirkuit terpadu elektrik electronic integrated circuits: prosesor dan alat kontrol, digabung atau processors and controllers, whether not tidak dengan memori, konverter, logic circuit, combined with memories, converter, logic amplifier, sirkuit jam dan waktu atau sirkuit circuits, amplifier, clock and timing lainnya circuits, other circuits memori memories amplifier amplifiers, not specified pos lainnya dalam bab ini. included elsewhere this chapter. akselerator partikel particle accelerator jek heading sub uraian barang description goods import duty lor ewe coat cle lot: perlengkapan pemrosesan basah untuk aplikasi wet processing equipment for the application dengan pencelupan larutan kimia atau elektro immersion chemical electrochemical kimia, untuk keperluan penghilangan bahan pada solutions, whether not for the purpose lapisan dasar printed circuit board printed removing material printed circuit boards miring board maupun tidak printed miring boards substrate lain lain otherthe removal dust particles menghilangkan muatan elektrostatik selama pembuatan the elimination ectrostatic charge during the printed circuit board printed miring board atau printed manufacture printed circuit boards printed miring assembly boards printed circuit assemblies receiver terpadu decoder ir detonator ranjau elektrik electrical mine detonator lain lain other bagian parts: dari barang pada subbox atau goods subholding ,00y6,00y6 dari barang pada subbox goods subholding lain lain other kabel (termasuk kabel koaksial kawat (ter isolated (including enamelled anodized) masuk enamel atau dikanonisasi) diisolasi, wire, cable (including co axial cable) and dan konduktor listrik diisolasi lainnya, di other isolated electric conductors, whether lengkapi dengan konektor maupun tidak, kabel not fitted with connector, optical fibre serat optik, dibuat dari serat berselubung cables, made individually seated tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik fires, whether not assembled with electric atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. conductors fitted with connector. kawat gulung winding wire dari tembaga copper dilas atau enamel layered enamelled dibungkus dengan kertas, bahan tekstil atau covered with paper, textile material pvc ,00y6 pvc dilas atau enamel dan dibungkus dengan layered enamelled and covered with kertas, bahan tekstil atau pvc paper, textile material pvc lain lain, penampang silang segi empat dan other, rectangular cross section and tanpa konektor without connector lain lain other lain lain other: dilas atau enamel lacguered enamelled manganese resistance wire manganese resistance wire lain lain other heading sub uraian barang description goods import duty naa l2o1 w w leta voltage not exceeding vols kabel diisolasi tidak dilengkapi dengan isolated cables not fitted with connector, konektor, untuk voltase tidak melebihi for voltage not exceeding vols volt voltage exceeding vols kabel diisolasi tidak dilengkapi dengan isolated cables not fitted with connector, ,00y6 konektor, untuk voltase melebihi volt for voltage exceeding vols set kabel menyala dan set kabel lainnya dari ignition miring sets and other miring sets jenis yang biasa digunakan pada kendaraan kind used vehicles, aircraft bermotor, kendaraan udara atau kapal ships miring harness untuk kendaraan bermotor miring harness for motor vehicles lain lain other konduktor listrik lairelay bawah air cables, submarine lain lain other dari jenis yang digunakan untuk telekom ofa kind used for telecommunications,for ,00y6 nikahi dengan voltase melebihi tapi voltage exceeding but not exceeding tidak melebihi kabel baterai battery cables ,00y6 ,00y0 lain lain other ,00y6 ,00y6 lain lain othebawah air relay cables, submarine lain lain other dari jenis yang digunakan untuk telekomuni ofa kind not used for telecommunications, kasi dengan voltase tidak melebihi for voltage not exceeding kawat berpelindung dari jenis yang digna shield wire ofa kind used the kan dalam pembuatan miring harness otomotif manufacture automotive miring harness lain lain other dari jenis yang digunakan untuk telekomuni ofa kind used for telecommunications, kasi dengan voltase melebihi tapi tidak for voltage exceeding but melebihi not exceeding telepon, telegram dan kabel relay radio, telephone, telegraph and radio ,00y6 bawah air relay cables, submarine lain lain other ,00y6 dari jenis yang tidak digunakan untuk tele ofa kind not used for telecommunications, komunikasi dengan voltase melebihi tapi for voltage exceeding but not tidak melebihi exceeding konduktor listrik lainnya, untuk voltase other electric conductors, for voltage melebihi exceeding untuk voltase melebihi tetapi tidak for voltage exceeding but not ,00y0 ,00y6 melebihi exceeding untuk voltase melebihi tetapi tidak for voltage exceeding but not melebihi exceeding kabel listrik diisolasi plastik mempunyai plastic isolated electric cables having penampang silang tidak melebihi mm? cross section not exceeding mm2 lain lain other untuk voltase melebihi for voltage exceeding pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty heading kabel serat optik optical fibre cables: kabel telepon, kabel telegram dan kabel telephone, telegraph and radio relay relay radio, bawah air cables, submarine lain lain other elektroda karbon.|dari jenis yang digunakan untuk tungku ofa kind used for furnaces lain lain other sikat brushes lain lain other karbon baterai battery carbon ,00y6 ,00y6dari keramik ceramics pushing dengan atau tanpa passer untuk pushing with without passer for transformator transformator lain lain other lain lain other alat kelengkapan mengisolasi untuk mesin, per insulting fitting for electrical machines, alasan atau perlengkapan elektrik, yang sel appliances equipment, being fitting wholly tuanya merupakan bahan isolasi yang terpisah insulting material apart from any minor dari sejumlah kecil komponen logam (misalnya, components metal for example, threaded soket berulir) yang semata mata dipasang sela rockets) incorporated during goulding pencetakan untuk keperluan perakitan, sela solely for purposes assembly, other than isolator yang dimaksud dari pos pipa insulator heading electrical saluran listrik beserta sumbangannya dari lo conduct tubing and joins therefore, base gam tidak mulia dilapisi bahan mengisolasi. metal lined with insulting material. alat kelengkapan mengisolasi dari keramik insulting fitting ceramics alat kelengkapan mengisolasi dari plastik insulting fitting plastics ,00y6 lain lain other: saluran listrik beserta sumbangannya, dari electric conduct and joins therefore, logam tidak mulia, dilapisi bahan mengisolasi base metal lined with insulting materials lain lain other sisa dan skrip dar: sel primer, baterai primer waste and scrap primary cells, primary dan akumulator listrik, sel primer bekas pa batteries and electric accumulators, spent kai, baterai primer bekas pakai dan akumulator primary cells, spent primary batteries and listrik bekas pakai: bagian elektrik dari me spent electric accumulators, electrical parts sin atau aparatus, tidak dirinci atau termasuk machinery apparatus, not specified pada pos lainnya dalam bab ini. included elsewhere this chapter. sisa dan skrip dari sel primer, baterai pri waste and scrap primary cells, primary mer dan akumulator listrik,nt primary batteries and latar listrik bekas pakai spentrained dikeringkan atau tidak undefined: sel primer dan baterai primer atau akuma primary cells and primary batteries ,00y6pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty heading lol www wow wwo leteotroa lain lain other sisa dan skrip yang terutama mengandung waste and scrap containing mainly iron besisisa dan skrip yang vang terutama mengandung waste and scrap containing mainly copper: tembagalain lain other lain lain other sensor gambar dari tipe kontak yang terdiri image sensors the contact type comprising dari elemen sensor photo conducting, konten photo conducting sensor element, sor penyimpan muatan listrik, sumber cahaya electric charge storage condensed, light dari light emitting diode, thin film source light emitting diode transistor matrix dan kondensor pemindai, thin film transistor matrix and dapat memindai teks scanning condensed, capable scanning text printed circuit assemblies termasuk rakitan printed circuit assemblies including such untuk penyambung eksternal assemblies for external connectionssource electricity electric listrik. accumulators. digerakkan dengan sumber tenaga listrik dari powered from external source luar electricity digerakkan dengan tenaga akumulator listrik powered electric accumulators lokomotif rel lainnya: tender lokomotif. other rail locomotives, locomotive tenders. lokomotif disel l:strip diesel electric locomotives lain lain other gerbong tertutup dan gerbong terbuka kereta self propelled railway tramway coaches, api atautrem berdaya gerak sendiri, selain vans and trucks, other than those heading yang dimaksud dalam pos digerakkan dengan sumber listrik dari luar powered from external source electricity lain lain other kendaraan perawatan atau perbaikan kereta api railway tramway maintenance servicepe example, workshops, cranes, ballast tampes, tumbuk, pembuat jalur rel, gerbong penguji dan trackliners, testing coaches and track pemeriksa rel). inspection vehicles). gerbong kereta api atau trem penumpang tidak railway tramway passenger coaches,not self berdaya gerak sendiri, gerbong bagasi, gerbong propelled, luggage vans, post office coaches barang pos dan gerbong kereta api atau trem and(lf propelled. sendiri. pos sub pos bea masuk |heading sub uraian barang description goods import duty heading ooo www wagon tangki dan sejenisnya tank wagon and the like gerbong tertutup dan wagon berdaya bongkar self discharging vans and wagon, other thanterbuka, dengan sisi yang tidak dapat file open, with non removable sides ofa height pas dengan tinggi melebihi exceeding lain lain other bagian dari lokomotif atau kendaraan rel were partofogies, diesel bogies, ales and wheels, and bagiannya parts thereof bogie dan diesel bogie penggerak driving bogies and diesel bogiests thereof ,00xc lain lain other kait dan peralatan perangkai lainnya, buffer hooks and other coupling devices, buffer, dan bagiannya and parts thereof bagian lainnya other parts dari lokomotif locomotives lain lain other track fixture dan alat kelengkapan rel kereta railway tramway track fixtures and api atau trem, perlengkapan pemberi isyarat, fitting, mechanical (including electro pengontrol keselamatan atau lalu lintas meka mechanical signalling, safety traffic nis (termasuk elektro mekanis) untuk rel ke control equipment for railways, tramway, reta api, rel trem, jalan, lalu lintas air, roads, inland waterways, parking facilities, fasilitas parkir, instalasi pelabuhan atau port installations airfields, parts lapangan udara, bagiannya. the forging. perlengkapan elektromekanis electro mechanical equipment .00y6 lain lain other peti kemas (termasuk peti kemas untuk menang containers (including containers for transport kut barang cair) dirancang dan dilengkapi fluids) specially designed and equipped for secara khusus untuk dibawa dengan satu jenis carriage one more modes transport. atau lebih moda pengangkut. dari logam metal dari kayu wood lain lain other traktor (selain traktor dari pos tractor (other than tractor heading traktor dikendalikan dengan berjalan kaki pedestrian controlled tractor dengan tenaga tidak melebihi power not exceeding untuk keperluan pertanian for agricultural use lain lain other jet heading sub uraian barang description goods import duty heading ewe dengan tenaga melebihi ofa power exceeding untuk keperluan pertanian for agricultural use ,00y6 ,00y6 lain lain other traktor jalan untuk semi trailer road tractor for semi trailers ckd ckd ,00y6 ,00y6 lain lain other traktor rantai kelabang track layingtraktor pertanian agriculturalkendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh motor vehicles forth transport ten orang atau lebih, termasuk pengemudi. more personsl) piston engine (diesel semi diesel) ckd: ckd,00y6ckd ckd: dengan massa total melebihi tetapi gross vehicle weight exceeding y60 ,00y6 tidak melebihi but not exceeding 24t lain lain other lain lain other dengan massa total melebihi ton tetapi gross vehicle weight exceeding tidak melebihi ton but not exceeding lain lain other ,007c lain lain other ckd: ckd:,00y6 tetapi tidak melebihi ton but not exceeding 24t lain lain other lain lain othertetapi tidak melebihi ton but not exceeding 24t lain lain other jafar heading sub uraian barang description goods import duty heading l201n mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama motor cars and other motor vehicles dirancang untus (other than those heading tion wagon dan mobil balap. includ, mobil golf dan benda snow, golf cars and similar vehicles: rain semacam itu mobil golf, termasuk golf bugy golf cars, including golf bugis lain lain other ,00y6 kendaraan lainnya, dengan mesin piston pemda other vehicles, with spark ignition interngo kart go kart,00y6 lain lain other ,00y0000cc ofa,00y6 lain lain other dengan kapasitas silinder melebihi cylinder capacity exceeding ce: sedan station wagon sedan station wagon lain lain other iso juke heading sub uraian barang description goods import duty bao bonsedan station weapin,0kendaraan lainnya, ckd other vehicles,tapi tidak melebihi but not exceeding dengan kapasitas silinder melebihi .500cc ofa cylinder capacity exceeding ,00y6 lain lain other: dengan kapasitas silinder tidak melebihi cylinder capacity not exceedingcc:,00y4 ,00y6 dengan kapasitas silinder melebihi cc: ofa cylinder capacity,00y6 lain jain otherkendaraan lainnya, ckd other vehicles, ckd ,00y0 lain lain other heading sub uraian barang description goods import duty heading uuu a oew w w cea lto loan internal combustion piston engine (diesel disel) semi diesel) dengan kapasitas silinder tidak melebihi cylinder capacitykendaraan lainnya, ckd other vehicles, ckd ,00y6ofa cylinder capacity not exceeding lain lan other ,09y6 kendaraan lainnya, ckd other vehicles, ckd dengan kapasitas silinder tidak melebihi cylinder capacity not exceeding lain lan other lain lain other dengan kapasitas silinder tidak melebihi cylinder capacity not exceeding lain lan other dengan kapasitas silinder melebihi cc: ofa cylinder capacity exceeding cc:melebihi cylinder capacity exceeding tapi tidak melebihi cc:ofa cylinder capacity exceeding cc: sedan station wagon sedan station wagon lain lain other heading sub uraian barang description goods import dutymelebihi cylinder capacity exceeding ,73y6 tapi tidak melebihi but not exceeding cc: dengan kapasitas silinder melebihi .000cc ofa cylinder capacity exceeding kendaraan lainnya, ckd other vehicles, ckd ,00y6 ,00y6 lain lan other lain lain otherckd other vehicles, ckd .c0 lain lain other kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang. motor vehicles for the transport goods. not exceeding ckd ckd lain lain other massa total melebihi 24t g.v.w. exceeding ckd ckd ,00y5 lain lain other ,00x lain diesel semi diesel massa total tidak melebihi ton g.v.w. not exceeding ckdpos sub pos bea masuk uraian barang description goods heading massa total melebihi tapi tidak g.v.w. exceeding but not exceeding melebihi 20t 20t::api tidak g.v.w. exceeding but not exceeding melebihi 10t ckd ckd lain lan others massa total melebihi tapi tidak g.v.w. exceeding but not exceeding melebihi 20t 20t:,00y6 lain lain 0ther massa total melebihi g.v.w. exceeding massa total tidak melebihi g.v.w. not exceeding ckd ckd: van pendingin refrigerator vans lain lain other lain lai other: van pendingin refrigerator vans ,00y6x.w,, dengan mesin piston pembakaran other, with spark ignition internal dalam cetus api combustion piston engineain other feb heading sub uraian barang description goods import duty lantas massa total melebihi g.v.w. exceedingbut not exceeding melebihi 20t20t but not exceeding melebihi 24t 24its ckd:.v.w, exceeding,00y6 ,00y6 other: ckd ckd ,00y6 lain lain other kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, special purpose motor vehicles, other than selain yang terutama dirancang untuk pegang those principally designed for the transport hutan orang atau barang (misalnya, lori derek, persons goods (for example, breakdown lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori worries, crane worries, fire fighting pencampur beton. lori penyapu jalan, lori pe vehicles, concrete mixer worries, road semprot, mobil bengkel, mobil unit radio sleeper worries, praying worries, mobile logi). work shops, mobile radiological units). lori crane crane worrieslain lain other: kendaraan pembersih jalan, termasuk penyedot street cleaning vehicles, including cesspit tinja, mobil klinik, lori penyemprot dari empires, mobile clinics, praying worries segala jenis fall kinds lain lain other feb heading sub uraian barang description goods import duty heading sasis dengan mesin terpasang, untuk kendaraan chassis fitted with engines, for the motor bermotor dari pos sampai dengan vehicles headingssubholding ( ) (") atau lain lain other untuk kendaraan dari pos for vehicles heading") (") bodi (termasuk kabin), untuk kendaraan ber bodies (including cabs for the motor motor dari pos sampai dengan vehicles headings untuk kendaraan dari pos for the vehicles heading lain lain other: untuk kendaraan dari pos for vehicles heading (") untuk kendaraan dari pos for vehicles heading ( ) lain lain other bagian dan aksesori kendaraan bermotor dari parts and accessories the motor vehicles pos sampai dengan headings bumper dan bagiannya bumper and parts thereof: untuk kendaraan dari pos for vehicles heading ,00y6 ,00y6 lain llts: untuk kendaraan dari pos for vehicles heading lain lain other ,00y6 lain lain other: komponen rakitan door trim components door trim assembliesdari sabuk pengaman parts safety seat beltpos for vehicles heading lain lain other rem dan rem servo, bagiannya brakes and servo braboxes, assembled: untuk kendaraan dari pos for vehicles heading ,00y6 untuk kendaraan dari subbox for vehicles subholding ,00y6 atau pos heading lain lain other ,00y6 gear box, dirakit gear boxes, assembled: untuk traktor pertanian dari subbox for agricultural tractor subholding atau pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods heading lor ee wow ww cotceolan untuk kendaraan lainnya dari pos for other vehicles heading ,00y6 .oros penggerak dengan diferensial, baik drive ales with differential, whether notlainnya, dan poros tanpa and non driving ales, parts thereof: penggerak,dirakit assembled,00y6 ,roda dan bagian serta aksesorisnya road wheels and parts and accessories thereof pelek dan penutup wheel centre discs and capshock absorber): sistem suspensi suspension systemnya parts bagian dan aksesori lainnya other parts and accessories: radiator dan bagiannya radiator and parts thereof: radiator radiator: untuk traktor pertanian dari subbox for agricultural tractor subholding ,00y6 ,00y6heading sub uraian barang description goods import duty lor www let teatroeredam (buffer) dan pipa gas buang, silentera (suffers) and exhaust pipes, bagiannya parts thereofkopling dan bagiannya: churches and parts thereof!roda kemudi, kolom kemudi dan rumah kemudi, steering wheels, steering columns and bagiannya steering boxes, parts thereof roda kemudi dengan airbag terpasang steering wheels with airbag assembliesafety airbag dengan sistem inflated safety airbag with inflated system bagian parts lain lain other: tangki bahan bakar tidak terpasang, assembled fuel tanks, engine brackets: penyangga mesin,00y6 truk kerja, berdaya gerak sendiri, tidak di work trucks, self propelled, not fitted with lengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau lifting handling equipment, tfor short distance transport angkutan barang jarak pendek, traktor dari ti goods, tractor the type used railway yang digunakan stasiun kereta api, bagi station platforms, parts the forging dari kendaraan tersebut. vehicles. kendaraan vehicles: elektrik electrical lain lain other bagiannya parts heading sub uraian barang description goods import duty lol ee www leletoal tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, tanks and other armoured fighting vehicles, mfn mfn mfn bermotor, dilengkapi dengan senjata maupun motorised, whether not fitted with weapons, tidak, dan bagian dari kendaraan tersebut. and parts such vehicles. sepeda motor (termasuk moved) dan sepeda yang motorcycles (including models) and cycles dilengkapi: dengan motor bantu, dengan atau fitted with auxiliary motor, with tanpa kereta samping: kereta samping. without side cars, side cars.ofa cylinder capacity not exceeding ce: cc: ckd ckdlain lain otherckd ckd lain lain other lain lain. ckd other, ckd: motor (dengan atau tanpa kereta samping), motorcycles (with without side cars,00y6 125cc,00y6lain lain other: sepeda motor (dengan atau tanpa kereta motorcycles (with without side cars), sampingkendaraan ringan roda tiga dengan kapasitas three wheeled light vehicles cylinckd ckd lain lain other lain lain, ckd other, ckd ,00y6 lain lain other pos sub pos bea masuki heading sub uraian barang description goods import duty headinglain lain, ckd other, ckdcc: cc: ckd ckd lain lain other lain lain other: kereta samping side cars lain lain, ckd other, ckd ,00y0 lain lain other sepeda dan sepeda lainnya (termasuk sepeda bicycles and other cycles (including delivery roda tiga untuk pengantar), tidak bermotor. tricycle), not motorised. sepeda balap racing bicycleskendaraan untuk orang cacat, bermotor maupun carriage for disabled persons, whether not tidak atau digerakkan secara mekanik lainnya. motorisedos paris and accessories vehicles headings sampai dengan dari sepeda motor (termasuk moved) motorcycles (including models): sadel saddle lain lain other rakitan kopling clutch assembly rakitan gir gear assembly jeruji atau ripple spoken ripples lain lain, untuk sepeda motor dari other, for motorcycles subheadings subbox atau lain lain, untuk sepeda motor dari other, for motorcycles subheadings subbox atau dari kendaraan untuk orang cacat carriage for disabled persons: castor pastors: dengan diameter (termasuk ban) melebihi ofa diameter (including tyres) exceeding tetapi tidak melebihi asalkan but not exceeding mm, provided lebar roda atau ban yang dipasangkan tidak that the width any wheel tyre fitted kurang dari there not less than dengan diameter (termasuk ban) melebihi of'a diameter (including tyres) exceeding tetapi tidak melebihi asal but not exceeding mm, provided kan lebar roda atau ban yang dipasangkan that the width any wheel tyre fitted tidak kurang dari there not less than lain lain other lain lain other pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty perang er lain lain other: rangka dan garpu, serta bagiannya frames and works, and parts thereof: untuk sepeda dari subbox for bicycles subholding lain lain other pelek dan jeruji wheel rims and spoken: untuk sepeda dari subbox for bicycles subholding lain lain other naf, selain naf rem coaster dan rem naf hubs, other than coaster braking hubs and serta free wheel sproket wheels hub brakes, and free wheel sproket wheels untuk sepeda dari subbox for bicycles subholding lain lain other rem, termasuk naf rem coaster dan rem naf brakes, including coaster braking hubs and serta bagiannya hub brakes, and parts thereof untuk sepeda dari subbox for bicycles subholding lain lain other ,00y6 sadel saddle: untuk sepeda dari subbox for bicycles subholding lain lain other pedal dan crank gear, serta bagiannya medals and crank gear, and parts thereof: untuk sepeda dari subbox for bicycles subholding lain lain other lain lain other: untuk sepeda dari subbox for bicycles subholding lain lain other kereta bayi dan bagiannya. baby carriage and parts thereof. trailer dan semi trailer: kendaraan lainnya, trailers and semi trailers, other vehicles, tidak digerakkan secara mekanis, bagiannya. not mechanical propelled, parts thereof. trailer dan semi trailer dari tipe caravan, trailers and semi trailers the caravan untuk perumahan atau perkemahan type, for housing camping trailer dan semi trailer berdaya muat atau seri loading self uploading trailers and berdaya bongkar sendiri untuk keperluan semi trailers for agricultural purposes pertanian: kereta dan wagon, truk kantong, troli carts and wagon, sack trucks, hand trolley ,00y6 ,00y6 tangan dan kendaraan semacam itu yang and similar hand propelled vehicles ofa digerakkan dengan tangan dari jenis yang kind used factory workshops (except digunakan pabrik atau bengkel (kecuali wheelbarrows) gerobak dorong beroda satu) gerobak dorong beroda satu wheelbarrows lain lain other bagian parts: untuk trailer dan semi trailer for trailers and semi trailers: roda wheels lain lain, untuk barang dari subbox other, for goods subholding lain lain other pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty bean pon pes ewe wow obrolan untuk kendaraan lainnya for other vehicles: untuk barang dari subbox atau for goods subholding lain lain other balon udara dan balon udara yang dapat ditemui balloons and dirigibles, gliders, hang gliders ikan, pesawat layang, pesawat layang gantung and other non powered aircraft. dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga peng gerak. kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, other aircraft (for example, helicopters, pesawat udara), kendaraan luar angkasa (ter aeroplane), spacecraft (including satellites) masuk satelit) serta kendaraan peluncur and suborbital and spacecraft launch vehicles. luar angkasa dan suborbital. helikopter helicopters dengan berat tanpa muatan tidak melebihi fan peladen weight not exceeding dengan berat tanpa muatan melebihi peladen weight exceeding pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, aeroplane and other aircraft, peladen dengan berat tanpa muatan tidak melebihi weight not exceeding pesawat udara airplanes lain lain otherweight exceeding but not exceeding tetapi tidak melebihi pesawat udara aeroplane lain lain other ,00ckg: weight exceeding pesawat udara aeroplane lain lain other kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) spacecraft (including satellites) and serta kendaraan peluncur suborbital dan suborbital and spacecraft launch vehicles peluncur kendaraan luar angkasa bagian dan barang pada pos atau parts goods heading propeller dan ac atau other parts aeroplane helicopters helikopter lain lain other dari satelit komunikasi telecommunication satellites dari balon udara, pesawat layang atau balloons, gliders kites layang layang lain lain other parasut (termasuk parasut dan paraglider yang parachutes (including dirigible parachutes dapat dikemudikan) dan rotochute, bagian dan and paragliders) and rotochutes, parts thereof aksesorisnya. and accessories there. gir peluncur kendaraan udara, deck arrested aircraft launching gear, deck arrested atau gir semacam itu, pesawat latih terbang similar gear, ground flying trainers, parts darat, bagian dari barang tersebut. the forging articles. pos sub pos bea masuk jab uraian barang description goods www gir peluncur kendaraan udara dan bagiannya, aircraft launching gear and parts thereof, deck arrested atau alat semacam itu dan deck arrested similar gear and parts bagiannya thereof pesawat latih terbang darat dan bagiannya: ground flying trainers and parts thereof simulator pertempuran udara dan bagiannya air combat simulator and parts thereof lain lain other pesawat latih terbang darat ground flying trainers lain lain other ,007c kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, cruise ships, excursion boats, ferry boats, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air cargo ships, barnes and similar vessels for semacam itu untuk pengangkutan orang atau the transport persons goods. barang. kapal pesiar, kapal ekskursi dan kendaraan cruise ships, excursion boats and similar air semacam itu terutama dirancang untuk vessels principally designed for the pengangkutan orang, kapal feri dari semua transport persons, ferry boats all jenis kindof'a gross tonnage exceeding but not melebihi exceeding dengan tonase kotor melebihi tetapi of'atanker tankers dengan tonase kotor tidak melebihi of'adalam refrigerator vessels, other than those subbox subholdings and barang dan kendaraan air lainnya untuk other vessels for theut not tetapi tonase melebihi exceeding dengan tonase kotor melebihi gross tonnage exceeding kapal penangkap ikan, kapal pabrik dan benda fishing vessels, factory ships and other rain air lainnya untuk pemrosesan atau pena vessels for processing preserving fishery wetan produk perikanan products. kapal penangkap ikanless kurang dari than pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty dengan tonase kotor atau lebih tetapi of'a gross tonnage more but less kurang dari than dengan tonase kotor atau lebih tetapi of'ofa gross tonnage not exceeding dengan tonase kotor melebihi tetapi of'a gross tonnage exceeding but less kurang dari than dengan tonase kotor atau lebih tetapi gross tonnage more but less kurang dari than dengan tonase kotor atau lebih tetapi ofyacht dan kendaraan air lainnya untuk pesisir yacht and other vessels for pleasure atau olah raga, sampan dan sports, rowing boats and cannes. dapat dikembangkan inflatable ,00xc lain lain other perahu layar, dengan atau tanpa motor sailboats, with without auxiliary motor pembantu perahu motor, selain perahu motor tempel motorboats, other than onboard motor boats lain lain other kapal penarik dan pendorong. tugas and pushes craft. kapal penarik tugaofa gross tonnage not exceeding siti dengan tonase kotor melebihi ofa gross tonnage exceeding kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal light vessels, fire floats, dredger, keruk, crane terapung, dan kendaraan air lain floating cranes, dok terapung, platform pengebom main function, floating docks, floating ran atau produksi terapung atau bawah air. submersible drilling production platforms. kapal keruk dredger platform pengeboran atau produksi terapung floating submersible drilling mfn mfn mfn atau bawah air production platforms lain lain other dok terapung floating docks lain lain other ,00y6 ,00y0than rowing boats. kapal perang warships lain lain other dengan displacement tidak melebihi displacement not exceeding lain lain other pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty mending peer struktur terapung lainnya (misalnya, rakit, other floating structures (for example, tangki, offer dam, landasan apung, pelampung rats, tanksrat. breaking up. serat optik dan bundel serat optik, kabel se optical fires and optical fibre bundles, rat optik selain yang dimaksud dalam pos optical fibre cable other than those lembaran dan pelat dari bahan polaris heading sheets and plates polarising siz lensa (termasuk lensa kontak), prisma, material, lenses (including contact lenses), cermin dan elemen optik lainnya, dari berbagai krisis, mirrors and other optical elements, bahan, tidak terpasang, selain elemen seor telecommunications and other electrical lainnya uses lain lain other lembaran dan pelat dari bahan polarisasi sheets and plates polarising materialtografi atau for photographic cinematography cameras sinematografi projector lain lain other lensa dan prisma untuk mercusuar atau lenses and prisma for lighthouse bangunan terapung beacon lain lain other lensa, prisma, cermin dan elemen optik lain lenses, prisma, mirrors and other optical nya,dari berbagai bahan, terpasang, sebagai 'elements, any material, mounted, being bagian dari atau alat kelengkapan untuk parts fitting for instruments instrumen atau aparatus, selain elemen semacam apparatus, other than such elements glass itu dari kaca tidak dikerjakan secara optik. not optical worked.lain lain other filter filtersteleskop atau mikroskop for telescopes microscope lain lain other pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty hee lof ee v www eter) lain lain other lensa dan prisma untuk mercusuar atau rambu lenses and prisma for lighthouse beaconinstrumen medis dan bedah for medical and surgical instruments lain lain other bingkai dan mounting untuk kacamata, kacamata frames and mounting for spectacles, googles pelindung dan sejenisnya, serta bagiannya. and the like, and parts thereof.,007c kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, spectacles, googles and the like, collective, korektif, protektif atau lainnya. protective other,00y5 kacamata pelindung korektif collective googteleskop op binokular, monoculars, other optical tis lainnya, dan mountingnya, instrumen astro telescopes, and mounting therefore, other nomi lainnya dan mountingnya, tetapi tidak astronomical instruments and mounting termasuk instrumen untuk radio astronomi. therefore, but notstri astronomical instrument, excluding mounting) parts and accessories (including mounting) untuk instrumen astronomi, tidak termasuk forkamera fotografi (selain kamera sinema photographic (other than cinematography biografi aparatus lampu kilat fotografi dan cameras, photographic flashlight apparatus bola lampu kilat selain lampu tabung dari and flashbulbs other than discharge lamps pos heading kamera dari jenis yang digunakan untuk cameras kind used for preparing printing menyiapkan pelat atau silinder cetak plates cylinders kloter foto laser laser photo letters lain lain other kamera yang dirancang secara khusus untuk cameras specially design for under water use, penggunaan bawah air, untuk penelitian for aerial survey for medical surgical dari udara atau untuk pemeriksaan medis examination internal organs, comparison atau bedah organ bagian dalam tubuh: kamera cameras for forensic criminological pembanding untuk keperluan forensik atau purposes kriminologi kamera instan instant print cameras pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty lof co.coco kamera lainnya other cameras dengan jendela pembidik melalui lensa with through the lens viewfinder (single (single lens reflex slr)), untuk gulungan lens reflex (slr)), for roll film width film dengan lebar tidak melebihi not exceeding lain lain, untuk gulungan film dengan lebar other, for roll film ofa width less than kurang dari, untuk gulungan film dengan lebar other, for roll film width mm: other potter atau imageserver foto laser dengan lasers photo letters image letters with raster image processor raster image processor lain lain otheraparatus lampu kilat dan bola lampu kilat photographic flashlight apparatus and fotografi flashbulbs aparatus lampu kilat ( elektronik ) lampu discharge lamp ("electronic") flashlight tabung apparatus lain lain otherraser photo letters subheadings lain lain. untuk kamera dari subbox other, for cameras subheadings sampai lain lain other lain lain other untuk aparatus lampu kilat fotografi for photographic flashlight apparatus lain lain other kamera dan proyektor sinematografi dilengkapi cinematography cameras and projector, dengan aparatus perekam atau reproduksi sua whether not incorporatingoflessthan width for atau untuk film ganda & double film lain lain other proyektor projector untuk film dengan lebar kurang dari for film less than widtheng media matan mese bagian dan aksesori parts and accessories untuk kamera for cameras untuk proyektor for projector proyektor gambar, selain sinematografi, image projector, other than cinematography, pembesar dan mengecil fotografi selain photographic (other than cinematography sinematografi enlarged and reduces. slide projector slide projector pembaca mikro film, microfiche atau microformat microfilm, microfiche other microformat lainnya, dapat membuat copy maupun tidak readers, whether not capable producing copies proyektor gambar lainnya other image projector pembesar dan mengecil fotografi (selain photographic (other than cinematography) sinematografi) enlarged and reduces perlengkapan spesial untuk digunakan dalam specialized equipment for use the industri percetakan printing industrylain lain other aparatus dan perlengkapan laboratorium foto apparatus and equipment for photographic grafis (termasuk sinematografiecified included elsewhere negatoscope, layar proyeksi. this chapter, negatoscopes, projection screens. aparatus dan perlengkapan untuk mencuci film apparatus and equipment for automatically atau kertas fotografi (termasuk sinema developing photographic (including biografi) dalam gulungan secara otomatis atau cinematography film paper rolls untuk mencetak film yang telah dicuci pada for automatically exposing developed film gulungan kertas fotografi secara otomatis roll(termasuk sinematografi), photographic (including cinematography negatoscope laboratories, negatoscopes aparatus untuk proyeksi atau menggambar apparatus for the projection drawing pola sirkuit pada lapisan dasar peka untuk circuit patterns sensitive substrate pembuatan printlain lain other layar proyeksi projection screens bagian dan aksesori parts and accessories untuk layar proyeksi, atau untuk barang dari for projection screens, for articles subbox subholding bagian dan aksesori aparatus untuk proyeksi parts and accessories apparatus for the atau menggambar pola sirkuit pada lapisan projection drawing circuit patterns dasars lain lain otherfi, sinefotomikrografi atau mikro for photomicrography, cinephotomicrography proyeksi. microprojection. mikroskop stereoskopik stereoskopik microscope mikroskop lainnya, untuk fotomikrografi, other microscope, for photomicrography, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi cinephotomicrography microprojection pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty lol w o lce logataparatus microscope other than optical microscope, difraksi. diffraction apparatus. mikroskop selain mikroskop optik, aparatus microscope otherthan optical microscope, difraksi diffraction apparatus bagian dan aksesori parts and accessories peralatan kristal cair tidak merupakan barang liquid crystal devices not constituting yang disebut secara lebih rinci dalam pos articles provided for more specifically lainnya, laser, selain dioda laser peralatan other headings, lasers, other than laser dan instrumen optik lainnya, tidak dirinci diode, other optical appliances and atau termasuk pos lainnya dari bab ini. instruments not specified included elsewhere this chapter. pembidik teleskopik untuk dipasang pada sen telescope sights for fitting arms, data api: periskop: teleskop yang dirangkai periscopes, telescopes designed form untuk menjadi bagian dari mesin, peralatan, parts machines, appliances, instruments instrumen atau aparatus dari bab ini atau apparatus this chapter section xvi dari bagian xvi laser, selain dioda laser lasers, other than laser diode ,00y6 peralatan, pesawat dan instrumen lainnya other devices, appliances and instruments aparatus verifikasi dan memperbaiki ke optical error verification and repair malahan optik untuk printed circuit board printed apparatus forbagian dan aksesori parts and accessories bagian dan aksesori barang dari subbox parts and accessories goods subholding lain lain, barang dari subbox atau other, goods subholding bagian dan aksesori dari aparatus untuk parts and accessories optical error verifikasi dan memperbaiki kesalahan optik verification and repair apparatus for untuk printed circuit board printed miring board printed circuit board printed miring boards dan printed circuit assemblies and printed circuit assemblies lain lain other kompas pencari arah, instrumen dan peralatan direction finding companies, otheraeronautika instruments and appliances for aeronautical atau luar angkasa (selain kompas) space navigation (otherkapal, ofa kind used ships, incorporating dilengkapi atau bekerja dengan mesin pengolah working conjunction with automatic data data otomatis processing machine lain lain other bagian dan aksesori parts and accessories dari instrumen dan aparatus dilengkapi atau instruments and apparatus incorporating bekerja dengan mesin pengolah data otomatis working conjunction with automatic dari jenis yang digunakan pada kapal data processing kind used shipol wwe wow w toto instrumen dan peralatan survei (termasuk surveying (including photogrammetrical survei photogrammetrical), hidrografi, ocean surveying), hydrographic, oceanography, grafis, hidrologi, meteorologi atau geofisika, hydrological, meteorological geophysics tidak termasuk kompas: pengukur jarak.fotografi kind used photography and atau sinematografi cinematography lain lain other teodolit dan tachymeter (tacheometer)instruments and photogrammetrical,00c lain lain other bagian dan aksesori parts and accessories timbangan dengan kepekaan atau lebih balances sensitivity better, peka, dengan atau tanpa anak sumbangannya. with without their weights. elektronik electronic lain lain other instrumen penggambar, pemberi tanda atau peng drawing, marking out mathematical hitung matematis (misalnya, mesin perancang, calculating instruments (for example, pantograf, protraktor, perangkat gambar, mis drafting machines, photographs, protractors, tar hitung, disc calculator), instrumen untuk drawing sets, slide rules, disc calculators), mengukur panjang, digunakan dengan tangan (mi instruments for measuring length, for use halnya, batang dan pita pengukur, mikro meter, the hand (for example, measuring rods and kaliper), tidak dirinci atau termasuk dalam tapes, mikrometer, pallipes), not specified pos lain dan bab ini. included elsewhere this chapter. meja dan mesin perancang, otomatis maupun drafting tables and machines, whether not tidak automatic potter letters lain lain other instrumen penggambar, pemberi tanda atau other drawing, marking out mathematical instrumen penghitung matematis lainnya calculating instruments penggaris rulers aparatus untuk proyeksi atau menggambar pola apparatus for the projection drawing ,00x sirkuit pada substrat peka untuk pembuatan circuit patterns sensitive substrate printed circuit board printed miring board for the manufacture printed circuit board printed miring board photo potter untuk pembuatan printed circuit photo letters for the manufacture board printed miring board printed circuit board printed miring board kloter lainnya other letbagian dan aksesori aparatus untuk proyeksi parts and accessories apparatus for the atau penggambar pola sirkuit pada substrat projection drawing circuit patterns bagian dan aksesori foto letters untuk parts and accessories photo letters for pembuatan printed circuit board printed miring thc manufacture printed circuit board printed board miring board pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty heading |o2011 www wow www www tertera bagian dan aksesori termasuk printed circuit parts and accessories including printed assembly dari potter circuit assemblies letters lain lain other instrumen dan peralatan yang digunakan dalam instruments and appliances used medical, ilmu medis, bedah, perawatan gigi atau kedok surgical, dental veterinary science, teran hewan, termasuk aparatus scintigraphic, including scintigraphic apparatus, other selain aparatus elektro medis dan instrumen electro medical apparatus and sight testing penguji penglihatan. instrumentseksploratori apparatus for functional exploratory atau untuk memeriksa parameter fisiologi) examination for checking physiological parameters) elektro kardiograf electro cardiographs aparatus scanning ultrasonik ultrasonik scanning apparatus aparatus penggambar resonansi magnetik magnetic resonance imaging apparatus scintigraphic apparatus scintigraphic apparatus lain lain other aparatus sinar ultra violet atau infra merah ultra violet infra red ray apparatus alat suntik, jarum, kateter, annular dan strings, needles, gatherers, annular and sejenisnya the like alat suntik, dengan atau tanpa jarum untuk tubular metal needles and needles for menjahit luka futures lain lain other kateter gatherers tabung sekali pakai untuk cairan infus disposable tubes for intravenous fluids lain lain other instrumen dan peralatan lain, yang digunakan other instruments and appliances, used dalam ilmu perawatan gigi dental sciences mesin bor gigi, dikombinasi dengan per dental drill engines, whether not lengkap perawatan gigi lainnya dalam satu combined single base with other tempat maupun tidak dental equipment lain lain other instrumen dan peralatan oftalmik lainnya other ophthalmic instruments and appliances instrumen dan peralatan lainnya other instruments and appliances perangkalain lain other peralatan mean terapi. aparatus pijat, apa meghan therapy appliances, massage apparatus, ratus penguji kecerdasan psikologis, aparatus psychological altitude testing apparatus: terapi ozon, terapi oksigen, terapi aerosol, ozone therapy, oxygen therapy, aerosol nafas buatan atau pernapasan terapeutik therapy, artificial inspiration other lainnya. therapeutic inspiration apparatus. pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty ema geo peralatan mean terapi, aparatus pijat: apa meghan therapy appliances, massage ratus penguji kecerdasan psikologis apparatus, psychological altitude testing apparatus elektronik electronic lain lain other aparatus terapi ozon, terapi oksigen, terapi ozone therapy, oxygen therapy, aerosol aerosol, nafas buatan atau aparatus therapy, artificial inspiration other pernafasan terapeutik lainnya therapeutic inspiration apparatus peralatan nafas dan masker gas lainnya, tidak other breathing appliances and gas masks, termasuk masker pelindung yang tidak mempunyai excluding protective masks having neither bagian mekanis maupun filter yang dapat mechanical part nor replaceable filters. diganti. peralatan ortopedi, termasuk kruk bebas bedah orthopaedic appliances, including churches, dan bebas hernia, badai dan peralatan patah surgical belts and crosses, splits and other tulang lainnya, anggota badan tiruan, alat fracture appliances, artificial parts the bantu dengar dan peralatan lainnya yang body, hearing aids and other appliances which dipakai atau dibawa, atau ditanam dalam tubuh, are worn carried, planted the body, untuk mengganti yang cacat atau tidak mampu. compensate for defect disability. peralatan ortopedi atau patah tulang orthopaedic fracture appliances gigi tiruan dan alat kelengkapan gigi artificial teeth and dental fitting: gigi tiruan artificial teeth lain lain other anggota badan tiruan lainnya other artificial parts the body tulang sendi tiruan artificial joins lain lain other alat bantu dengar, tidak termasuk bagian dan hearing aids, excluding parts and accessories aksesori alat pacu jantung untuk merangsang otot pacemaker for stimulating heart muscles, jantung tidak termasuk bagian dan aksesori excluding parts and accessories lain lain other aparatus yang didasarkan atas penggunaan apparatus based the use x mayor sinar atau radiasi sinar alfa, beta atau alpha, beta gamma radiation, whether gamma, untuk keperluan medistis, control panels and desis, meja kontrol, tirai, meja pemeriksaan atau screens, examinationpenggunaan apparatus based the use x rays, whether sinar untuk keperluan medis, pem not for medical, surgical, dental belahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan veterinary uses, including radiuted tomography computed tomographyes pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty heading net untuk keperluan lainnya for other uses aparatus sinar untuk pemeriksaan fisik x. ray apparatus for the physical inspection ,00y0 sambungan solder pada rakitan printed circuit board solder joins printed circuit board printed printed miring board miring board assemblies lain lain other aparatus yang didasarkan atas penggunaan apparatus based the use alpha, beta radiasi sinar alfa, beta atau gamma, untuk gammcluding radiography radioterapi aparatus radiografi atau radioterapi apparatus,00y6 lain lain, termasuk bagian dan aksesori: other, including partolderjoints printed circuit assemblies printed circuit assemblies lain lain other instrumen, aparatus dan model, dirancang untuk instruments, apparatus and models, designed keperluan peragaan (misalnya dalam pendidikan for demonstration purposes (for example, atau pameran), tidak cocok untuk keperluan education exhibitions), unsuitable for lainnya. other uses. mesin dan peralatan untuk menguji kekerasan, machines and appliances for testing the kekuatan, kepadatan, elastisitas atau sifat hardness, strength, compressibility, mekanis lainnya dari suatu bahan (misalnya, elasticity other mechanical properties of' logam, kayu, tekstil, kertas, plastik). materials (for example, metals, wood, textiles, paper, plastics). mesin dan peralatan untuk menguji logam machines and appliances for testing metals dioperasikan secara elektrik electrical operated lain lain otherlain lain other bagian dan aksesori parts and accessories untuk mesin dan peralatan yang dioperasikan for electrical operated machines and secara elektrik appliances untuk mesin dan peralatan yang tidak for non electrical operated machines and dioperasikan secara elektrik appliances mikrometer dan instrumen apung semacam itu, hydrometers and similar floating instruments, termometer, parameter, barometer, mikrometer thermometer, parameters, barometer. dan mikrometer, dengan perekam atau tidak dan hygrometers and psychrometers, recording berbagai kombinasi dari instrumen tersebut. not, and any combination these instruments. termometer dan parameter tidak dikombinasi thermometer and parameters not combined dengan instrumen lainnya with other instruments berisi cairan, untuk pembacaan langsung liquid filled, for direct reading lain lain otherinstrumen lainnya other instruments pengukur suhu untuk kendaraan bermotor temperature gauges for motor vehiclepos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty perang lof&o yreoroaona bagian dan aksesori parts and accessories untuk instrumen yang dioperasikan secara for electrical operated instruments elektrik untuk instrumen yang tidak dioperasikan for non electrical operated instruments secara elektrik instrumen dan aparatus untuk mengukur atau instruments and apparatus for measuring memeriksa arus, tinggi permukaan, tekanan checking the flow, level, pressure other atau variabel lainnya dari cairan atau gas variables liquids gases (for example, (misalnya, pengukur arus, pengukur tinggi flow meters, level gauges, nanometer, heat permukaan, nanometer, pengukur panas), tidak meters), excluding instruments and apparatus termasuk instrumen dan aparatus dari pospengukur tinggi permukaan untuk kendaraan level gauges for motor vehicles, bermotor. dioperasikan secara elektrik electrical operated pengukur tinggi permukaan untuk kendaraan level gauges for motor vehicles, not bermotor,untuk mengukur atau memeriksa tekanan for measuring checking pressure pengukur tekanan untuk kendaraan bermotor, pressure gauges for motor vehicles, dioperasikan secara elektrik electrical operated pengukur tekanan untuk kendaraan bermotor, pressure gauges for motor vehicles, notbagian dan aksesori parts and accessories untuk instrumen dan aparatus yang dioperasi forelectrically operated instruments and kan secara elektrik apparatus untuk instrumen dan aparatus yang tidak for not electricalfi instruments and apparatus for physical sika atau kimia (misalnya polarimeter, retak chemical analysis (for example, polarimeters, meter, spektrometer, aparatus analisa gas refractometers, spectrometer, gas smoke atau asap), instrumen dan aparatus untuk meng analysis apparatus),orositas, daya muai, tegangan permukaan atau sejenisnya, expansion, surface tension the like, instrument dan aparatus untuk mengukur atau instrumentslight (termasuk pengukur cahaya), mikrotom. (including exposure meters), microtomes. aparatus analisa gas atau asap gas smoke analysi chromatography and electrophoresis instrumentspektrometer, spektro,00y6 pengukur koagulasi coagulometers ,00y6 lain lain, dioperasikan secara elektrismikrotom, bagian dan aksesori microtomes, parts and accessories bagian dan aksesori termasuk printed circuit partgas atau asap dan mikrotom otherthan for gas smoke analysis apparatus and microtomes lain lain other dioperasikan secara elektrik electrical operated lain lain other pengukur pasokan atau produksi gas, cairan gas, liquid electricity supply atau listrik termasuk pengukur kalibrasinya. production meters, including celebrating 'meters therefore. pengukur gas gas meters pengukur gas dari jenis yang dipasang pada gas meters kind mounted gas kemasan gas containers lain lain other pengukur cairan liquid meters pengukur jumlah air totalizing water meters lain lain other ,00y6 pengukur listrik electricity meters pengukur kwh kilowatt hour meters lain lain other ,00y6, indikator kecepatan dan nanometer like, speed indicators and tachometers, other selain barang dari pos atau than those heading stroboskop. stroboscopes. like taksimeter taximeters lain lain other indikator kecepatan, dan nanometer, speed indicators and tachometers: stroboskop stroboscopes pedometer untuk kendaraan bermotor pedometer for motor vehicles nanometer untuk kendaraan bermotor tachometers for motor vehicles lain lain other ,007c heading sub uraian barang description goods import duty baba era bagian dan aksesori parts and accessories dari barang pada subbox atau dari goods subholdingscilloscope, menganalisa spektrum dan oscilloscopes, spectrum analyses and other instrumen serta aparatus lainnya untuk meng instruments and apparatus for measuring ukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak checking electrical quantities, excluding termasuk pengukur dari pos instrumen meters heading instruments and dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi apparatus for measuring detecting alpha, sinar alfa, beta, gamma, sinar kosmik atau beta,atau instruments and apparatus for measuring resistance powerperekam multimeter with recording device lain lain, tanpa peralatan perekam other, without recording device: instrumen dan aparatus untuk mengukur atau instruments and apparatus for measuring mendeteksi voltase, arus, resistansi atau daya checking voltage, current, resistance pada printed circuit board printed miring board atau power printed circuit board printed miring printed circuit assembly, tanpa peralatan perekam boards printed circuit assemblies, without recording device instrumen dan aparatus pengukur impedansi impedansi measuring instruments and yang dirancang untuk memberikan peringatan apparatus designed provide visual visual dan atau audio dari kondisi pengosongan and or audible warning elektrostatik elektrostatik yang dapat merusak sirkuit discharge conditions that can damage elektronik: aparatus untuk uji per electronic circuits, apparatus for testing lengkap kontrol elektrostatik dan peralatan elektrostatik control equipment and fixture rounding elektrostatik elektrostatik rounding devices fixtures meter dan voltmeter untuk kendaraan parameters and voltmeter for motor bermotor vehiclecommunications (for example, cross talk meter, instrumen pengukur cross talk meters, gain measuring penguatan, pengukur faktor distorsi, instruments, distortion f: instrumen dan aparatus, dengan peralatan instruments and apparatus, with recording perekam, untuk mengukur atau memeriksa kuan device, for measuring checking electrical titan elektrik pada printed circuit board printedeting mea meter lain lain other: instrumen dan aparatus, tanpa alat perekam, instruments and apparatus, without untuk mengukur atau memeriksa kuantitas recording device, for measuring checking elektrik pada printed circuit board printed miring board electrical quantities printed circuit board printed dan printed circuit assembly, selain yang termasuk miring boards and printed circuit assemblies, pada subbox other than those covered within subholding lain lain other bagian dan aksesori parts and accessories bagian dan aksesori printed electricalbagian dan aksesori dari instrumen parts and accessories optical instruments dan peralatan optik untuk mengukur and appliances for measuring checking atau memeriksa printed circuit board printed printed circuit board printed miring boards and miring board dan printed circuit assembly printed circuit assemblies lain lain other instrumen peralatan dan mesin pengukur atau measuring checking instruments, appliances pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam and machines, not specified included pos manapun dalam bab ini, proyektor profil. elsewhere this chapter, profile projector. mesin untuk menyeimbangkan bagian mekanis machine:s for balancing mechanical parts dioperasikan secara elektrik electr'call operated ,007c tidak dioperasikan secara elektrik not ectrically operated test bench test benches dioperasikan secara elektrik elec typically operated tidak dioperasikan secara elektrik no' electrical operated instrumen dan peralatan optik lainnya ott optical instruments and appliances untuk memeriksa wafer atau peralatan semi fer inspection semiconductor waters konduktor atau untuk memeriksa photomask devices for inspection photomasks atau article yang digunakan dalam pembuatan articles used manufacturing semi peralatan semikonduktor conductor devices lain lain ther instrumen dan peralatan optik untuk meng optical instruments and appliances for ,007c ukur kontaminasi partikel padat pada per measuring surface particular contamination bukaan wafer semikonduktor semiconductor waters aparatus verifikasi dan perbaikan kesalahan optical error verification and repair optik untuk printed circuit board printed miring apparatus for printed circuit board printed board dan printed circuit assembly miring boards and printed circuit assemblies instrumen dan peralatan optik untuk meng optical instruments and appliances for ukur atau memeriksa printed circuit board printed measuring checkinginstrumen, peralatan dan mesin lainnya: other instruments, appliances and machines perlengkapan penguji kabel cable testlain lain, dioperasikan secara elektrik other, electrical operated tidak dioperasikan secara elektrik not electrical operated e heading sub uraian barang description goods import duty heading aaa bagian dan aksesori parts and accessories untuk perlengkapan yang dioperasikan secara for electrical operated equipment elektrik bagian dan aksesori termasuk printed circuit assembly parts and accessories including printed dari instrumen dan peralatan optik untuk me circuit assemblies optical instruments periksa wafer atau peralatan semikonduktor and appliances for inspection atau untuk memeriksa mask, photomask atau semiconductor waters devices for article yang digunakan dalam pembuatan per inspection masks, photomasks articles alasan semikonduktor, mengukur used manufacturing semiconductor kontaminasi pada partikel luar wafer semi devices, measuring surface particular konduktor contamination semiconductor waters dariboard apparatus fordari instrumen optik dan aparatus untuk optical instruments and appliances for mengukur atau memeriksa printed circuit board measuring checkingfor non electrical operated equipment secara elektrik instrumen dan aparatus pengatur atau pe automatic regulating controlling control otomatis. instruments and apparatus. termstarto faostat: manaratus lainnya: other instruments and apparatus: hidrolik atau pneumatik hydraulic pneumatic lain lain: other: instrumen dan aparatus dilengkapi atau instruments and apparatus incorporating ,00y5 bekerja dengan mesin pengolah data working conjunction with automatic otomatis, untuk mengatur atau mengontrol data processing machine, for automatically sistem pemindahan propulsi secara otomatis, regulating controlling the propulsion, balas atau sistem penanganan kargo kapal ballast cargo handling systems ships instrumen dan aparatus otomatis untuk automatic instruments and apparatus for mengatur atau mengontrol larutan kimia regulating controlling chemical atau elektrokimia dalam pembuatan printed circuit electrochemical solutions the assembly. printed miring board manufacture printed circuit assemblies printed miring boards lain lain, dioperasikan secara elektrik other, electrical operated: unit pengatur voltase otomatis automatic regulating voltage units (stabilizer) (stabilizer) lain lain other lain lain other bagian dan aksesori parts and accessories: dari barang pada subbox goods subholding dari barang pada subbox goods subholding dari barang lainnya dioperasikan secara other electrical operated goods elektrik lain lain other bagian dan aksesori (tidak dirinci atau ter parts and accessories (not specified masuk dalam pos lainnya pada bab ini) untuk included elsewhere this chapter) for mesin, peralatan, instrumen atau aparatus machines, appliances, instruments dari bab apparatus chapter pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty naa son ton untuk perlengkapan yang dioperasikan secara for electrical operated equipment elektrik untuk perlengkapan yang tidak dioperasikan for non electrical operated equipmentdengan badan arloji watches, including stop watches, with case dari logam mulia atau dari logam mulia precious metal metal clad with precious keranjang. metal.tidaklain lain other lain lain: other:selain yang watches, including stop watches, other than dimaksud dalam pos those headingfacility: tidak facility: hanya dengan display mekanik,00y6 lain lain other lain lain other: dioperasikan secara elektrik electrical operated: penghitung detik stop watches lain lain other lain lain other jam dengan penggerak jam, tidak termasuk jam clocks with watch movements, excluding clocks dari pos heading dioperasikan secara elektrik flectrically operated lain lain other pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty bana jam panel instrumen dan jam tipe semacam untuk instrument panel cloir. spacecraft vessels. untuk kendaraan darat for vehicles untuk kendaraan udara for aircraft untuk kendaraan air for vessels ,00y6 lain lain other ,007c jam lainnya. other clocks. beker: alarm clocks: dioperasikan secara elektrik electrical operated lain lain other jam dinding wall clocks: dioperasikan secara elektrik electrical operated ,00y0rik terpusat centralised electric clock systems lain lain other lain lain otherak terpusat centralised electric clock systems lain lain other aparatus perekam waktu dan aparatus untuk time day recording apparatus and apparatus mengukur, merekam atau menunjukkan interval for measuring, recording otherwise waktu secara lain, dengan penggerak jam atau indicating intervals time, with clock penggerak arloji atau dengan motor sinkron watch movement with synchronous motor (for (misalnya pencatat waktu, perekam waktu). example, time registers, time recorders). pencatat waktu, perekam waktu time registers, time recorders lain lain other sakelar waktu dengan penggerak jam atau peng time switches with clock watch movement gerak arloji atau dengan motor sinkron. with synchronoushanya dengan display opt elektronika with opt electronic display only ,00y6 lain lain other dengan putaran otomatis with automatic windingdi meitrical operated: dari beker alarm clocks lain lain other lain lain other penggerak arloji atau penggerak jam, lengkap, complete watch clock movements, assembled tidak dirakit atau dirakit sebagian (set peng partly assembled movement sets,s. dani arloji watches: penggerak lengkap, tidak dirakit atau complete movements, assembled partly dirakit sebagian (set penggerak) assembled (movement selogam mulia cases precious metal metal clad keranjang with precious metal badan dari logam tidak mulia, disepuh emas cases base metal, whether not gold atau perak maupun tidak silver played badan lainnya other cases bagian parts badan jam dan badan tipe semacam itu untuk clock cases and casesofa similar type for barang lain pada bab ini, dan bagiannya. other goods this chapter,bracelet, serta bagiannya. and parts thereof. dari logam mulia atau dari logam mulia precious metal metal clad with keranjang precious metal dari logam tidak mulia, disepuh emas atau base metal, whether not goldpegas, termasuk pegas rambut springs, including hair springs perhiasan jewels dial deals pelat dan penghubung plates and bridgespiano, termasuk piano otomatis: harpsichord pianos.(misalnya, other string musical instruments (for example, gitar, biola, harpa) guitars, violins, harus). dimainkan dengan menggesek played with bow lain lain other instrumen musik tiup lainnya misalnya, other wind musical instruments (for example, klarinet, trompet, barbipes clarinet, trumpet, barbipes). instrumen brass wind brass wind instruments ,00y0 lain lain other: organ keyboard berpita, harmonis dan keyboard pipe organs, harmonis and similar instrumen keyboard semacam itu dengan keyboard instruments with free metal needs strip logam getar lain lain other ,007c instrumen musik perkusi (misalnya, drum, percussion musical instruments (for example, xylophone, simbal, kastanye, markas). drums, xylophones, cymbal, castaneus, (caracas). instrumen musik, dengan suara yang dihasilkan, musical instruments, the sound which atau harus diperkuat, secara elektrik produced, must amplified, electrical (misalnya, organ, gitar, akordeon). (for example,jalanan musical boxes, fairground organs, mechanical mekanis, kicauan burung mekanis, gergaji musik street organs, mechanical singing birds, dan instrumen musik lainnya yang tidak musical says and other musical instruments termasuk dalam pos manapun dari bab ini, not falling within any other heading instrumen pemikat dari segala jenis, peluit, this chapter, decoy calls all kinds: terompet panggil dan instrumen isyarat suara whistle, call horns and other mouth blown dengan tiupan mulut lainnya. sound signalling instruments. kotak musik musical boxes lain lain other: instrumen pemikat, terompet panggil dan decoy calls, call horns and other mouth instrumen isyarat suara dengan tiupan mulut blown sound signalling lainnya instruments lain lain other bagian (misalnya, mekanisme untuk kotak musik) parts (for example, mechanisms for musical dan aksesori (misalnya, kartu, cakram, boxes) and accessories (for example, cards, dan gulungan untuk instrumen mekanik) dari discs and rilis for mechanical instruments) instrumen musik, astronom, garpu tala, dan musical instruments, metronomes, tuning works pipapos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty heading pole lain lain other: bagian dan aksesori untuk piano parts and accessories for pianos: string back, papan tuts dan bingkai metal string backs, keyboards and metal frames untuk piano tegak for upright pianos lain lain 0therother other senjata militer, selain revolver, pistol dan military weapons, other than revolver, senjata dari pos: howitzer and mortar): berdaya gerak sendiri self propelled lain lain other peluncur roket peluncur suar pelontar rocket launchers, flame thrower, grenade ,00y6 granat tabung torpedo dan proyektor launchers, torpedo tubes and similar semacam itu projector lain lain other revolver dan pistol, selain yang dimaksud dari revolver and pistols, other than those pos atau heading senjata api lainnya dan peralatan semacam itu yang other firearmrifles, lantak, pistol isyarat dan peralatan ain yang muzzle loading firearms, very pistols and dirancang hanya untuk menembakkan nyala api other devices designed project only isyarat, pistol dan revolver untuk menembakan signal flares, pistols and revolver for peluru kosong, captive bolt humane killer, senapan firing blank ammunition, captive bolt pelempar tali). humane killertgun rifles: senapan berburu hunting shotgun lain lain other bedil olah raga, berburu atau tembak sasaran other sporting, hunting target shooting lainnya: rifles: bedil berburu hunting rifles ,007c lain lain other lain lain other senjata lainnya (misalnya, senapan dan pistol other arms (for example, spring, air gas per, angin atau gas, serta tongkat polisi), guns and pistols, truncheons), excluding those tidak termasuk yang dimaksud dari pos heading senapan angin, dioperasikan pada tekanan air guns, operating ata pressure less ,00y6 kurang dari kgf cm? than kgf cm? lain lain other pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty bea ding kredit bagian dan aksesori dari barang pada pos parts and accessories articles headings sampai dengan dari revolver atau pistol revolver pistols dari senapan atau bedil pada pos shotgun rifles heading laras senapan shotgun barrels: dari senapan berburu hunting shotgun lain lain other lain lain other: dari senapan berburu hunting shotgun ,00y6 lain lain other lain lain other: dari senjata militer pada pos military weapons heading lain lain other: dari barang pada subbox goods subholding lain lain other bom, granat, torpedo, ranjau, misil dan bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles, amunisi perang semacam itu serta bagiannya, and similar munitions war and parts peluru dan amunisi lainnya serta proyektil thereof', cartridges and other ammunition and dan bagiannya, termasuk sumbat milis dan projectile and parts thereof, including shot sumbat peluru. and cartridge was. peluru senapan dan bagiannya, peluru senapan angin shotgun cartridges and parts thereof, air gun pellet: peluru cartridges lain lain otherpengikut atau perkakas semacam itu cartridges for riveti similar tools atau captive bolt humane killer dan for captive bolt humane killers and bagiannya parts thereof lain lain other lain lain other ,007c pedang, pedang pendek, bayonet, tombak dan swords, classes, bayonet, dances and senjata semacam itu serta bagiannya dan similar arms and parts thereof and scabbards sarung pedang serta sarung senjata lainnya. and sheath therefore. tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari seats (otherthan those heading pos dapat diubah menjadi tempat tidur, whether ordo convertible into beds, and maupun tidak dan bagiannya. parts thereof. tempat duduk dari jenis yang digunakan untuk seats ofafor motor vehicles kendaraan bermotor tempat duduk berputar yang dapat diatur swivel seats with variable height adjustment tingginya tempat duduk selain dari tempat duduk taman seats other than garden seats camping atau perlengkapan perkemahan, dapat diubah equipment, convertible into beds menjadi tempat tidur pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty pam tempat duduk dari tanaman beruas, other, seats cane, other, bamboo similar bambu atau bahan semacam itu materials: dari bambu atau rotan bamboo rataan: dari rotan rataan lain lain other lain lain other tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu: other seats, with wooden frames: diberi lapisan penutup upholstered lain lain other tempat duduk lainnya, dengan rangka logam other seats, with metal frames: diberi lapisan penutup upholstered lain lain other tempat duduk lainnya other seats: baby walker baby walker lain lain other bagian parts: dari tempat duduk kendaraan udara aircraft seats dari plastik plastics lain lain other dari baby walker baby walker lain lain other: dari barang pada subbox atau goods subholding lain lain 0ther lain lain, dari plastik other, plastics lain lain other ,00y6 perabotan medis, bedah, perawatan gigi atau medical, surgical, dental veterinary kedokteran hewan (misalnya, meja operasi, meja furniture (for example, operating tables, pemeriksaan, tempat tidur rumah sakit dengan examination tables, hospital beds with alat kelengkapan mekanis, kursi perawatan mechanical fitting, dentist' chairs), gigi), kursi cukur dan kursi semacam itu, yang barber' chairs and similar chairs, having mempunyai penggerak berputar, rebah dan naik rotating well both declining and turun, bagian dari barang tersebut. elevation movements, parts the forging articles. kursi perawatan gigi, kursi cukur atau kursi dentist', barber' similar chairs and semacam itu dan bagiannya parts thereof kursi untuk perawatan gigi dan bagiannya dentist' chairs and parts thereof kursi cukur dan bagiannya barber' chairs and parts thereof lain lain other lain lain other: perabotan yang dirancang secara khusus untuk furniture specially designed for medical, keperluan medis, pembedahan atau kedokteran surgical veterinary purposes and hewan dan bagiannya parts thereofdigunakan metal furniture of'a kind used offices kantor perabotan logam lainnya other metal furniture pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty lor app www reoerarar perabotan kayu dari jenis yang digunakan wooden furniture kind used offices ,00c kantor perabotan kayu dari jenis yang digunakan wooden furniture kind used the dapur kitchen perabotan kayu dari jenis yang digunakan wooden furniture kind used themboo similar materials: semacam itu dari bambu atau rotan bamboo rataan perangkat kamar tidur, ruang makan atau bedroom, dining room living room sets ruang keluarga dari rotan rataan perangkat kamar tidur, ruang makan atau bedroom, dining room living room sets ,007c7c lain lain other perangkat kamar tidur, ruang makan atau bedroom, dining room living room setsy6 bagian parts alas kasur, barang keperluan tidur dan actress supports, articles wedding and perabotan semacam itu (misalnya, kasur, similar finishing (for example, actresses, selimut tebal, eider down, bantalan kursi, guilty, cider downs, cushion, pouffes and pouse dan bantal) dilengkapi dengan pegas atau pillow) fitted with springs stuffed diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan internally fitted with any material berbagai bahan atau dengan karet atau plastik cellular rubber plastics, whether not seluler, disaring maupun tidak. covered. alas kasur actress supports kasur actresses: dari karet atau plastik seluler, disaring cellular rubber plastics, whether .00y6 maupun tidak not covered dari bahan lainnya other materials: kasur pegas actress springs lain lain. tipe hyperthermia hyphothermia other, hyperthermia hypothermia type lain lain other kantong tidur sleeping bags .00y6 lain lain other: selimut tebal, penutup tempat tidur dan built, bedspreads and actress protector pelindung kasur lain lain other heading sub uraian barang description goods import duty heading median meter mensen lof e rtetcocol lampu dan alat kelengkapan penerangan termasuk lamps and lighting fitting including search light dan lampu sorot serta bagiannya, searchlight and spotlights and parts tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain, thereof, not elsewhere specified included, tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan illuminated signs, illuminated name plates and sejenisnya, mempunyai sumber cahaya permanen, the like, having permanently fixed light dan bagiannya yang tidak dirinci atau termasuk source, and parts thereof not elsewhere dalam pos lain. specified included.langit langit atau wall lighting fitting, excluding those dinding, tidak termasuk yang dimaksud dari kind used for lighting public open spaces jenis yang digunakan untuk penerangan umum thoroughfares: pada ruang terbuka atau jalan lampu bedah surgical! lamps lampu sorot spotlights lain lain other lampu listrik untuk meja, meja kerja, samping electric table, desk, beside floor tempat tidur atau lampu berdiri standing lamps: lampu bedah surgical lamps lain lain other lampu sorot spotlight lain lain other perangkat penerangan dari jenis yang lighting setsuk: listrik lainnya lampu bedah surgical lamps searchlight searchlight lampu sorot spotlights dari jenis yang digunakan untuk penerangan kind used for lighting public umum atau pada ruang terbuka atau jalan open spaces thoroughfares penerangan eksterior lainnya other exterior lighting rambu lapangan udara tidak bercahaya, lampu non fishing aerodrome beacon, lamps for untuk rclorlighthouses, base tidak mulia metal rakitan pilot lamp untuk untuk peralatan rumah pilot lamp assemblies for electro thermal tangga electro thermal dari pos domestic appliances heading lain lain other fibreoptic operation headlight fibreoptic operation headlights lain lain other lampu dan alat kelengkapan penerangan non non electrical lamps and lighting fitting: elektrik dari tipe minyak bakar oil burning type: dari kuningan yang digunakan untuk ritual of'brass kind used for religious keagamaan rites lain lain other ,007c lampu badai hurricane lamps: dari logam tidak mulia base metal lain lain other lain lain other lampu minyak oil lamps dari kuningan, digunakan untuk ritual brass, used for religious rites keagamaan dari logam tidak mulia lainnya, atau dari other base metal, wood kayu dari plastik, batu, keramik atau kaca plastics, stone, ceramics, glass lain lain other lampu penambang dan lampu penggali batu miner's lamps and guarrymen's lamps lain lain other heading sub uraian barang description goods import duty mending |o. aan permen mapan pen eeeeee aan mappepap men ejaan mon ban tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan eliminated signs, illuminated name plates sejenisnya and the like tanda peringatan pelindung properti, tanda property protection warning signs, street nama jalan, tanda jalan dan lalu lintas name signs, road and traffic signs lain lain other dari batu atau keramik 0f stone ceramic lain lain other bagian parts dari kaca glass untuk lampu bedah for surgical lamps untuk lampu sorot for spotlights |o405014000 | balon kaca dan semprong kaca untuk lampu glass globes and chimes for other lamps atau lentera lainnya lanterns lain lain other dari plastik plastics untuk lampu bedah for surgical lamps untuk lampu sorot for spotlights ,007c lain lain other lain lain other kap lampu dari bahan tekstil lampshades textile materials lain lain other rangka untuk lampu penambang atau lampu frames for miner's guarrymen's lamps penggali batu lai lain, untuk lampu penambang. lampu other, for the mujer's lamps, surgical bedah lamps bangunan prefabrikasi prefabricated buildings rumah kaca dilengkapi dengan perlengkapan greenhouse fitted with mechanical thermal mekanik atau termal equipment bangunan prefabrikasi lainnya other prefabricated buildings dari kayu wood dari besi atau baja iron steel lain lain other sepeda roda tiga, skuter. mobil berbeda dan tricycle, scooter, pedal cars and mainan beroda semacam itu: kereta boneka, similar wheeled toys, dolls' carriage, dolls, boneka, mainan lainnya. model yang diperkecil other toys. reduced size ("scale") models ("skala") dan model rekreasi semacam itu, similar recreational models, working not, dapat digerakkan atau tidak, puzzle dari and puzzles all kinds: segala jenis sepeda roda tiga, skuter, mobil berbeda dan tricycle, scooter, pedal cars and mainan beroda semacam itu. kereta boneka similar wheeled toys. doll's carriage boneka dosis, alas kaki dan garment and garment accessories, tutup kepala footer and header lain lain other kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan electric trains, including tracks,( skala") dan model rekreasi semacam itu, similar recreational models, working not dapat digerakkan atau tidak perangkat rakitan model kendaraan udara model aircraft assembly kits lain lain other perangkat kontruksi dan mainan kontruksional other construction sets and construction lainya, dari bahan selain plastik toys, materials other than plastics stuffed toy menyerupai binatang atau selain stuffed toys representing animals manusia non human creatures pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty mang puzzle dari segala jenis puzzles all kinds: jigsaw atau puzzle bergambar jigsaw picture puzzles lain lain other lain lain other: blok atau potongan angka, huruf atau bina numerical, alphabetical animal blocks tang, perangkat penyusun kata, perangkat pe cut outs, word builder sets, word making dusun dan mengucap kata, toy printing set, and talking sets, toy printing sets, toy counting frame mainan (abadi): mesin jahit counting frames (abadi), toy sewing mainan, mesin tik mainan machines, toy typewriter tali lompat skipping ropes kelereng marbles lain lain other barang untuk permainan taman hiburan, meja articles for unfair, table parlor games, atau dalam ruangan, termasuk printable, biliar, including printable, billiards, special tables meja khusus untuk permainan kasino dan per for casino games and automatic bowling alley lengkap lintasan boling otomatis. equipment. video game dari jenis yang digunakan dengan video games kindfor billiards all jenis kinds: meja untuk biliar dari segala jenis tables for billiards all kinds lain lain other permainan lainnya, dioperasikan dengan koin, other games, operated coins, banknotes uang kertas, tanda atau alat pembayaran bank cards, tokens other means lainnya, selain perlengkapan lintasan boling payment, other than bowling alley equipment playing card playing cardsarts peralatan dan perlengkapan judi gambling equipment and paraphernalia: meja yang dirancang untuk permainan kasino tables designed for use with casino games lain lain other lain lain other: meja yang dirancang untuk permainan tables designed for games lain lain other barang festival, karnaval atau hiburan lainnya festive, carnival other entertainment termasuk alat sulap dan lelucon. articles, includinglatihan fisik, articles another sports nyaspecified included elsewhere this pos lain pada bab ini, kolam renang dan chapter.pengencang ski (pengikat ski) ski fastenings (ski bindings)aer: papan selancar layar sailboards lain lain other tongkat golf dan perlengkapan golf lainnya golf clubs and other golf equipment:meja articles and equipment for table tennis meja tables .00y6 lain lain other,00c bola, selain bola golf dan bola tenis meja bariboots dipasang dengan peluncuran skating boots with states attached lain lain other: barang dan perlengkapan untuk latihan fisik, articles and equipment for general physical gimnastik atau atletik pada umumnya exercise, gymnastics athletics lain lain other: busur dan anak panah untuk panahan, bows and arrows for archery, crossbones crossbow net, bantalan kriket, pelindung tulang nets, cricket pads and shin guards ,007c kering barang dan perlengkapan lainnya untuk sepak other articles and equipment for football, bola, hoki lapangan, tenis, bulutangkis, field hockey, tennis, badminton, deck dek tenis, voli, basket atau kriket tennis, volleyball, basketball cricket shuttlecock shuttlecocks lain lain other lain lain other joran, mata kail dan perlengkapan joran lain fishing rods, fish hooks and other line nya, jaring ikan, jaring kupu kupu dan jaring fishing tackle, fish landing nets, butterfly semacam itu, burung pemikat (selain pos nets and similar nets: decoy "birds" (other yang dimaksud dari atau dan per than those heading and lengkap berburu atau menembak semacam itu. similar hunting shooting reguisites. joran fishing rods ,00y6 mata kail, spelled maupun tidak fish hooks, whether not spelled penggulung tali pancing fishing rels komedi putar, ayunan, galeri tembak, dan per roundabout, swings, shooting galleries and mainan taman hiburan lainnya, sirkus keliling other fairground amusement, travelling dan travelling menageric, teater keliling. viruses and travelling menageries, travelling theatres. sirkus keliling dan travelling menagerie travelling viruses and travelling menageries ,00y9 lain lain other gading, tulang, kulit kura kura, tanduk, worked ivory, bone, tortoise shell, horn, tanduk rusa, karang laut, kulit kerang, dan antlers, coral, mother of pearl and other bahan ukiran hewani lainnya dikerjakan serta animetakan). goulding). gading dikerjakan dan barang dari gading worked ivory and articles ivory lain lain other: kulit kerang atau kulit kura kura dikerjakan worked mother of pearl tortoise shell and dan barang dari bahan tersebut articles the forging lain lain other bahan ukiran nabati atau mineral, dikerjakan, worked vegetable mineral carving material dan barang dari bahan tersebut, barang cetakan and articles these materials, founded atau ukiran dari dalam, dari starin, dari carved articles wax, starin, getah alam atau resin alam atau dari pasta natural guns natural resigns modelling model, dan barang cetakan atau ukiran lainnya, passes, and other founded carved articles, yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos not elsewhere specified included, worked, lain, gelatin tidak dikeraskan dikerjakan unhardened gelatin (except gelatin heading (rokok atau sigaret, wadah tembakau dan calain lain other sapu, sikat (termasuk sikat yang merupakan rooms, brushes (including brushes bagian dari mesin, peralatan atau kendaraan), constituting parts machines, appliances penyapu lantai mekanis yang digerakkan dengan vehicles), hand operated mechanical floor tangan, tidak bermotor, pengepul dan kemuning, sweepsts for broom atan sapu atau sikat, baki dan roll pengerat, brush making, paint pads and roller, penyapu aii (selain roller sgueegee). sgueegees (other than roller sgueegeessapu rooms srias lainnya nail brushes, eyelash brushes and other untuk keperluan manusia, termasuk sikat yang toilet brushes for use th. termasuk sikat untuk gigi palsu tooth brushes,including dental plate brushes lain lain other kuas untuk keperluan seni, kuas tulis dan artists' brushes, writing brushes and similar kuas semacam itu untuk keperluan kosmetik brushes for the application cosmetics pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty heading kuas cat, kuas distemper, kuas pernis atau paint, distemper, tarnish similar brushes kuas semacamitu (selain kuas dari subbox (other than brushes subholding baki dan roll pengerat paint pads and roller sikat lainnya yang merupakan bagian dari other brushes constituting partsembuatan prepared knots and tuts for broom brush sapu atau sikat making penyapu lantai mekanis yang digerakkan hand operated mechanical floor sweeps, not dengan tangan, tidak bermotor motorised sikat lainnya other brushes lain lain other: bagian untuk barang dari subbox parts for goods subholdingperangkaepatu shoe clothes cleaning. atau pakaian. perangkat keperluan rias pribadi personal toilet sets lain lain other kancing, kancing tekan, kancing jepret dan buttons, press listeners, snap listeners and kancing pijat, bentukan kancing dan bagian press studi, button mould and other parts lainnya dari barang tersebut, button blank. these articles, button blanks. kancing tekan, kancing jepret dan kancing press listeners, snap listeners and press pijat serta bagiannya studi and parts therefore kancing buttons: dari plastik, tidak ditutup dengan bahan plastics, not covered with textile ,007c tekstil material dari logam tidak mulia, tidak ditutup dengan base metal, not covered with textile bahan tekstil material lain lain other bentukan kancing dan bagian lainnya dari button mould and other parts buttons, kancing, button blank button blanks kancing sorong dan bagiannya. slide listeners and parts thereof. kancing sorong slide listeners: dilengkapi dengan gigi penyambung dari logam fitted with chain scoops base metal ,00y6 tidak mulia lain lain other bagian parts bolpoin, pena dan marker felt tipped serta ball point pens, felt tipped and other pena marker poroustipped lainnya, pulpen, pena porous tipped pens and markers, fountain pens, stilograf dan pena lainnya, duplication style, stylograph pens and other pens, duplication pensil putar atau pensil dorong, tangkai pena, styles, propellant sliding pencil, tangkai pensil dan tangkai semacam itu, penholders, pencil holders and similar holders bagian (termasuk tutup dan jepit) dari barang parts (including caps and clips) the tersebut diatas, selain yang dimaksud forging articles, other than those dalam pos heading pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty perang ena ema oma bolpoin ball point pens: dari plastik plastics lain lain other pena dan marker felt tipped serta pena dan felt tipped and other porous tipped pens and marker porous tipped lainnya markers pulpen, pena stilograf dan pena lainnya fountain pens, stylograph pens and other pens: pena gambar menggunakan indian ink indian ink drawing pens lain lain otherubbox sets articles from two more the terdahulu forging subheadings isi bolpoin, terdiri dari bolpoin dan tempat recalls for ball point pens, comprising the cintanya ball point and ink reservoir: dari plastik plastics lain lain other ,007c lain lain other: mata pena dan ujung mata pena pen nias and nib points:lain lain other pensil (selain pensil dari pos crayon, pencil (other than pencil heading inti pensil, pastel, arang gambar, kapur tulis crayon, pencil leads, pastel, drawing atau kapur gambar dan kapur penjahit. charcoal, writing drawing chalk and taylors chalk. pensil dan crayon, dengan inti dimasukkan pencil and crayon, with lead ceased dalam selubung kaku rigid sheath pensil hitam black pencildimaksud dalam pencil and crayon other than those subbox subholding lain lain other sabak dan papan, permukaannya dapat dipakai states and boards, with writing drawing untuk menulis atau menggambar, berbingkai surfaces, whether not framed. maupun tidak. sabak untuk seko:ah school states lain lain other stempel tanggal, meterai atau nomor dan see date, sealing numbering stamps, and the sisanya (termasuk peralatan untuk mencetak atau like (including devices for printing menghias timbul label), dirancang untuk dig embossing labels), designed for operating akan dengan tangan, batang penyusun yang di the hand: hand operated composing sticks and gerakkan dengan tangan dan perangkat pencetak hand printing sets incorporating such dengan tangan yang dilengkapi batang penyusun. composing sticks. pos sub pos bea masuk heading sub uraian barang description goods import duty net bee mnecenn pita mesin ketik atau pita semacam itu, ber typewriter similar ribbons, linked tinta atau disiapkan secara lain untuk memberi otherwise prepared for giving impressions, kesan, dalam kumparan atau cartridge maupun whether not pools orig cartridges: tidak, bantalan tinta, bercinta maupun tidak, ink pads,whether not linked, with without dengan atau tanpa kotak. boxes. pitalainnya, mekanis cigarette fighters and other fighters, whether atau elektris maupun tidak, dan bagiannya not mechanical electrical, and parts selain batu api dan sumbu. thereof other than flint and picks. pemantik saku, berbahan bakar gas, tidak pocket fighters, gas fuelled, non refillable: dapat diisi ulang dari plastik plastics lain lain other pemantik saku, berbahan bakar gas, dapat pocket fighters, gas fuelled, refillable: diisi ulang dari plastik plastics lain lain other pemantik lainnya other fighters: pemantik piero electric untuk tungku dan piero electric fighters for stores and kompor ranges pemantik sigaret atau pemantik meja dari cigarette fighters table fighters ,00y0 plastik plastics pemantik sigaret atau pemantik meja, selain cigarette fighters table fighters, other dari plastik than plastics lain lain other bagian parts: cartridge isi ulang atau kemasan lainnya, filled cartridge other receptacles, yang merupakan bagian dan pemantik mekanis, which constitute parts mechanical berisi bahan bakar cair fighters, containing liquid fuel lain lain other pipa untuk merokok (termasuk cangklong) dan smoking pipes (including pipe bowls) and cagar pipa cerutu atau pipa sigaret, dan bagiannya. cigarette holders, and parts thereof. blok kayu atau akar dibentuk secara kasar roughly shaped blocks wood root for ,007c untuk pembuatan pipa the manufacture pipes lain lain other sisir, jepitan peraih rambut dan sejenisnya, comes, hair slides and the like, hair pins, tusuk rambut, jepitan pengikat, pengikat ram curling pins, curling grips, hair rulers but, pengering rambut dan sejenisnya, selain and the like, other than those heading yang dimaksud dalam pos dan bagiannya. and parts thereof. sisir, jepitan berapi rambut dan sejenisnya comes, hair slides and the like: dari karet keras atau plastik hard rubber plastics: jepitan berapi rambut dan sejenisnya hair slides and the like lain lain other lain lain other: jepitan berapi rambut dan sejenisnya hair slides and the lik: tusuk rambut hiasan decorative hair pins: dari alumunium aluminium dari besi atau baja iron steel lain lain other bagian parts lain lain other: dari alumunium aluminium dari besi atau baja iron steel .007c lain lain other penyemprot wewangian dan penyemprot rias sema scent spray and similar toilet spray, and cam itu, dan batang serta kepala penyemprot, mounts and heads therefore, powder puff and pengulas bedak dan bantalan untuk keperluan pads for the application cosmetic toilet kosmetik atau preparat rias. preparations. penyemprot wewangian dan penyemprot rias scent spray and similar toilet spray, and semacam itu, dan batang serta kepala mounts and heads therefore: penyemprot penyemprot spray batang dan kepala penyemprot mounts and heads spray pengulas bedak dan bantalan untuk keperluan pow'der puff and pads forth application kosmetik atau preparat rias cos'notice toilet preparations termos dan bejana hampa udara lainnya, lengkap vacuum flask and other vacuum vessels, dengan rumahnya, bagiannya selain kaca bagian plate with cases, parts thereof other dalam. glass winners. termos dan bejana hampa udara lainnya n'vacuum flask and other vacuum vessels .00y6 bagian "arts model orang orangan dan bagian tubuh lainnya "sailors' dummies and other lay figures, untuk penjahit, stomata dan barang peraga yang automata and other animated displays used for menarik lainstel, executed seluruhnya dengan tangan, selain gambar dari entirely hand, other than drawings, kolase dan hand decorated manufactured articles, plakat hiasan semacam itu. colleges and simi: dari bunga potong. kuncup bunga, daun, cut flowers, flower buds, foliage, cabang atau bagian tanaman lainnya, dari branches other parts plants, plastik, kertas atau logam tidak mulia plastics, paper base metal dari gabus alam natural cork lain lain other ,00y6tures and stature, any material. |
han kementerian keuangan. organisasi internasional. pajak penghasilan. tidak termasuk:setneg segmen kln tanggal agustus dan surat nomor setneg segmen kiln tanggal september sekretaris menteri sekretaris negara merekomendasikan agar international catholic migration commission icsc) dan organization islamic conference oic) alliancecorporation for development the private sector icd)hasil penelitian direktorat jenderal pajak, mengingat catholic relief services crs) tidak lagi memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai organisasi internasional padasehingga catholic relief services crs) diusulkan untuk dicabut darihasil penelitian direktorat jenderal pajak, international catholic migration commission imo), organization islamic conference oic) alliance serta islamic corporation for development the private sector icd) telah memenuhiperaturan presiden nomor tahun tentang kedudukan, tugas, dan fungsi eselon kementerian negara, peraturan menteri keuangan nomor pmkdiantara dan disisipkan (dua) yakni za) dan (2b), dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutanggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dny, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari indonesia. (2a) dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam,(2b) pelaksanaan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada (2a) dilakukan setelah mendapat persetujuan menteri keuangan. organisasi organisasi internasional yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan dan organisasi organisasi internasional yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada (2a) dan (2b), adalah sebagaimana ditetapkandengan menghapus butir dan menambah (satu) butir menjadi butir sehingga lampiran angka romawi berbunyi sebagai berikutdihapus present societies irc) icd islamic corporation for development the private sector) icsc international catholic migration commission) organization islamic conference oic) alliancrevisi anggaran. tata cara. perubahan. peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk.o02tata cara revisi anggaran tahun anggaran bahwa dalam rangka penyelesaian revisi anggaran tahun anggaran untuk kondisi tertentu, perlu diatur batas akhir penerimaan revisi anggaran dalam pelaksanaan apbn tahun anggaran cc. bahwa berkena: dan tanggal oktober untuk revisi anggaran pada kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan. (la) dalam hal terdapat kondisi tertentu dalam pelaksanaan apbn tahun anggaran yang mengakibatkan: pagu minus khususnya non belanja pegawai, sebagai dampak kebijakan dalam apbn perubahan tahun anggaran terhadap paket pekerjaan yang telah dikontraskan dan atau direalisasikan dananya, termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran prioritas k l, pagu minus terhadap beberapa akun sebagai akibat kebijakan perubahan akun: perubahan dan atau kesalahan administratif, antara lain perubahan pejabat perbendaharaan, kesalahan pencantuman kantor bayar (ppn), kesalahan kode lokasi, atau kesalahan kode satker sebagai akibat adanya penggantian pejabat perbendaharaan, ketidaksesuaian pencantuman antara lokasi satker dan kantor bayar, dan atau belum dapat prosesnya usulan revisi anggaran oleh kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan karena harus menunggu penyelesaian revisi anggaran oleh direktorat jenderal anggaran, batas akhir penerimaan usul revisi anggaran tahun anggaran ditetapkan sebagai berikut: tanggal desember untuk revisi anggaran pada direktorat jenderal anggaran, dan tanggal desember untuk revisi anggaran pada kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan. (1b)serta(la)(la),huruf dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut::, yang dimaksud dengan: pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi, yang selanjutnya disebut pemegang ipk op, adalahyang belum berakhir kontraknya, bergerak bidang usaha pertambangan mineral, dan izinnya sampai dengan tanggal desember sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pln sala sammegang ipk oppemegang ipkpemegang ipk op, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemegang ipk op. jumlah pajak pertambahan nilai yang wajib dipungut oleh pemegang ipk adalah sebesar 10xwajib dipungut oleh pemegang ipkpemegang ipk:rekanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan. www jdih.kemenkeu.go idpemegang ipk op: atau penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. rekanan wajib melaporkan faktur pajak sebagaimana dimaksud pada pada surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilaipenerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. pemegang ipkbank persepsi pos persepsi paling lama tanggal (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. www jdih.kemenkeu.go,id pemegang ipkpemegang ipksebagaimana dimaksud padapkpemegang ipk tersebutjdih.kementerian . (ep tirtopajak pertambahan nilai pajak penjualan atas barang mewah spt surat pemberitahuan ssp surat setoran pajak uh. tata cara pemungutan: rekanan wajib membuat faktur pajak atas setiap penyerahan bkp dan atau jkp kepada pemegang ipk op. dalam hal penyerahan bkp selain terutang ppn juga terutang bm,sesuai dengan ketentuan yang berlaku bidang perpajakan. ppn atau ppn dan yang terutang atas penyerahan bkp dan atau jkp sebagaimana dimaksud pada angka dipungut oleh pemegang ipk op. jumlah ppn yang dipungut oleh pemegang ipk sebagaimana dimaksud pada angka adalah sebesar 10y6 (sepuluh persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. www jdih.kemenkeu.gg.id jumlah yang dipungut oleh pemegang ipk sebagaimana dimaksud pada angkiii. tata cara penyetoran: pemegang ipk menyetorkan ppn atau ppn dan yang telah dipungut bank persepsi pos persepsi. penyetoran ppn atau ppn dan yang telah dipungut dilakukan dalam mata uang rupiah. penyetoran ppn atau ppn dan yang telah dipungut dilakukan dengan menggunakan ssp atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan ssp. ssp atau sarana administrasi lain yang disamakan denganpemegang ipk sebagai menyetor atas nama rekanan. ssp atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan ssp sebagaimana dimaksud pada angka dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bidang perpajakan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mengatur tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. iv. tata cara pelaporan: pemegang ipk melaporkan ppn atau ppn dan yang telah dipungut dan disetor menggunakan spt masa ppn bagi pemungut ppn. spt masa ppn bagi pemungut ppn disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. pelaporan dilakukan setiap bulan dan disampaikan kpp tempat pemegang ipkpt masa ppn bagi pemungut ppn". www jdih kemenkeu.gold ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mengatur tentang surat pemberitahus. tpa dan) arif bintaro no) nip . : nan www jdih.kemenkeu.sol!.(l)tujuh ratus dua puluh miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: dbh sda minyak bumi dengan porsi (lima belas persen) sebesar rp12. (dua belas triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar delapan puluh tiga juta empat ratus delapandua ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ii. dbh sda minyak bumi dengan porsi (nol koma lima persen) sebesar rp399. (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh limasembilan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empatsembilan ratus peraturan menteri keuangan tiga puluh empat miliar seratus enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu rupiah), dan ii. dbh sda gas bumi dengan porsi (nol koma lima persen) sebesar rp158. (seratus lima puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan pulanggaraperaturan menteri keuangan ttd. materialis akbar berita negara republik indonesia tahun nomor lampiran. |
peraturan menteri keuangan st::cadangan benih nasional dan bantuan langsung benih unggulperlu mengatur kembaltext pmk.o2 per. htm peraturan menterixt pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuang:. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri keuangan ini yang dimaksud dengan: cadangan benih nasional, yang selanjutnya disingkat cbn adalah sejumlah tertentu benih padi non hibrida, jagung hibrida, jagung komposit, dan kedelai yang memenuhi spesifikasi teknis dan merupakan milik pemerintah pusat, text pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuanganuntuk tanaman pangan, yang terdiri dari benih padi non hibrida, padi hibrida, padi lahan kering, jagung hibrida, kedelai dan kacang tanah, yang memenuhi spesifikasi teknis,,socbn dan blu sebagaimana ditetapkan oleh menteri pertanian. bab penggunaan dana cbn dan blu (l) cbn digunakan untuk keperluan pemulihan dan pengembangan penggunaan benih varietas unggul bermutu serta meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan benih varietas unggul bermutu.cbn dan blu text pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuangan (l) dana untuk keperluan cbn dan blu dialokasikan dalam apbn dan atau apbn perubahan. dalam rangka pelaksanaan anggaran cbn dan blucbn dan blucbn dan blukewajiban pelayanan umum pengelolaan cbn dan atau pelaksanaan blutext pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuangpermintaan pembayaran cbn dan tagihan pembayaran blu kepada direktur jenderal tanaman pangan kementerian pertanian selaku kpa. data dokumen pendukung permintaan pembayaran cbn dan tagihan pembayaran blukhusus untuk permintaan pembayaran cbn, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada dan dilengkapi pula dengan dokumen sebagai berikut: surat pernyataan ketersediaan benih untuk stok cbn gudang dan penangkaran produsen benih, dan surat pernyataan kesanggupan penyaluran cbn dalam rangka pemulihan dan pengembangan oleh produsen benih. (l) berdasarkan permintaan dpermintaan pembayaran cbn dan tagihan pembayaran blupermintaan pembayaran cbn dan tagihan pembayaran blu. (l) hasil verifikasi terhadap dokumen permintaan pembayaran cbn dan tagihan pembayaran blutext pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuangan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada selanjutnya dituangkan dalam berita acara verifikasi cbn dan blucbn dan blu sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu persyaratan pencairan dana cbn dan bludan resume perjanjian. text pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuangan (l) dana cbn dan blupermintaan pembayaran cbn dan tagihan pembayaran blucbn dan blucbn dan blucbn dan blucbn dan blumenteri pertanian: dan direksi produsen benih. dalam hal terdapat selisih kurangtext pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuanganlain lain (l) cg. direktur jenderal tanaman pangalam rangka pelaksanaan cbn dan bluo2 per. htm peraturan menteri keuangano. |
kementerian keuangantegas fungsi pengendalian produksi dan konsumsi hasil tembakau, dengan tetap memperhatikan potensimelalui penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf bahwa berdasarkan laporan panitia kerja asumsi dasar, pendapatan, defisit, dan pembiayaan, pemerintah dan dewan perwakilan rakyat republik indonesia antara lain menyepakati untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada tahun,penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada berlaku ketentuan sebagai berikut: penetapan tarif cukai, batasan harga jual eceran per gram sebagaimana dimaksud pada huruf angka hanya berlaku bagi jenis tis dan hpt.ketentuan diubahter keuangan nomor pmk. ditetapkan sebagai berikut: pengusaha pabrik urut batasan jumlah produksi pabrik lebih dari milyar batang lebih dari juta batang tetapi tidak lebih dari milyar batang spt tidak lebih dari juta batang tarif cukai per batang atau gram sebagaimana tercantum dalam lampiran iini, dan penetapan kembali tersebut mulai berlaku pada tanggal januari penetapan kembali sebagaimana dimaksudperaturan menteri ini,dan tarif cukai dan harga jual eceran minimumo11 tentang perubahan ketigabatasan harga jual eceran tari? cukai per datang atau urut hasil tembakau per batang atau gram enam lebih dari lebih dari sampai dengan skm paling rendah sampai dengan lebih dari paling rendah sampai dengan paling rendah lebih dari spm lebih dari sampai dengan paling rendah sampai dengan lebih dari paling rendah sampai dengan skt lebih dari atau spt lebih dari sampai dengan paling rendah sampai dengan paling rendah lebih dari skt lebih dari sampai dengan atau paling rendah sampai dengan spf lebih dari lebih dari sampai dengan lebih dari tis tanpa lebih dari sampai dengan golongan paling rendah sampai dengan klb tanpa lebih dari golongan paling rendah sampai dengan tanpa lebih dari lebih dari sampai dengan lebih dari sampai dengan crt tanpa golongan lebih dari sampai dengan paling rendah sampai dengan tanpaiga cukai per urut tembakau per batang atau gram gram skt atau spt skt atau spftjen pajak, perlu menambahkan fungsi pengawasan intern pada setiap:::yiapan bahan koordinasi d:,,,:kpp wajib pajak besar dan kpp mayseksi pengawasan dan konsultasi iv, dan j .pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi spt dan filin serta evaluasi hasil banding. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kpp pratamekstensifikasi perpajakanj . seksi pengawasan dan konsultasi iv dan bea perolehan hak atas tanah pajak sertaekstensifikasi perpajak, usulan pengurangan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding. diantara dan disisipkan (tiga) baru yaitu dan yang berbunyi sebagai berikut:kpp minyak dan gas bumi juga mempunyai tugas melaksanakanseksi pengolahan data dan informasi pada kpp minyak dan gas bumi juga mempunyaiminyak dan gas bumi masing masing tepi ing lgs el3g "z1 kas ket fish ai: ark maa keke nenek tee pon an: bis nk: egg prana e t3 lagi #se paru tag tie adu yzr pai han tn: pat re: 3st net atu 8x5 ana sent sek tx, jar rig nbe eka) mat . lani pee pia s5n$ pari mar st3k au, ka, ch: exg pad |
kementerian keuangan. dana bagi hasil. pajakalokasi definitif dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan dlakukan berdasarkan selisih antara alokasi definitif dengan penyaluran yang sudah dilakukan berdasarkan alokasi semenalokasi definitif dana bagi hasil dbh) pajak tahun anggaran terdiri atas: dbh, dbh pbb sektor pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi bagian daerah: dan dbh pajak penghasilan ph) dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri popn) dan alokasi definitif dbh pajak sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas prognosis realisasi penerimaan pbb dan dan popn denam ratus dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilanenam ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah):, ditetapkan sebesar rp911. (sembilan ratus sebelas miliar tiga puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuhefinitif8. (delapan belas triliun seratus empat puluh satu miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) terdiri atas: alokasi definitif pbb sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi bagian daerah sebesar rp17. (tujuh belas triliun empat ratus lima puluh empat miliar empat puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah): alokasi definitif pbb sektor pertambangan panas bumi bagian daerah sebesar rp101. (seratus satu miliar sembilan ratus satu juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam81. (lima ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah): alokasi definitif biaya pemungutan pbb sektor pertambangan panas bumi bagian daerah sebesar rp3. (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah). rincianalam hal terdapatkan diperhitungkan dengan penyaluran dana perimbangan tahun anggaran berikutnya. (l) alokasi definitif dbh dan popn dan tahun anggaran ditetapkan sebesar rp19. (sembilan belas triliun enam puluh miliar enam ratus enam juta lima ratus satu ribu tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut: dbh dan popn sebesar rp949. (sembilan ratus empat puluh sembilan miliar sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah): dbh sebesar rp18. (delapan belas triliun seratus sebelas miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah). rincian alokasi definitif dan lebih jalur dbh dan popn ddan popn dan tahun anggaran dalam hal terdapat lebih jalur dbh dan popn dan tahun anggaran akanajlah diatur dalambahwa dalam rangka mendorong kegiatan investasi daerah tertentu yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan dan untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, perlu dilakukan penyesuaiangawai adalah seluruh pegawai termasuk dewan direksi dan komisaris. kupon adalah alat transaksi bukan uang yang dapat ditukarkan dengan makanan dan atau minumanatau. kpa pun ucc pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada adalah:dannatura dan kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimaatau penyedianilai kupon makanan dan atau minuman sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja sesuai dengan nilai kupon yang wajar. nilai kupon sebagaimana dimaksud pada dapat dianggap wajar apabila nilai kupon tersebut tidak melebihi pengeluaran penyediaan makanan dan atau minuman per jdih.kemenkeu.gg.id g. pegawai yang disediakan oleh pemberi kerja tempat kerjpegawai dan keluarganya berupa: tempat tinggal, termasuk perumahan, pelayanan kesehatan, cc. pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan atau olahragsarana dan fasilitas lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya berupa pengangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pengangkutan untuk pegawai dan keluarga dalam rangka penugasan yang pertama dan pada saat berakhirnya penugasankmp pisa ala mengharuskannya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pemberian atau penyediaan: pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, cc. sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya, dan atau kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang diwajibkan oleh instansi pemerintah yang membidangi urusan ketenagakerjaan. pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam dan huruf dan huruf. pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam dan yang mempunyai masa manfaat kurang dari (satu) tahun, dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dibebankan dengan ketentuan sebagai berikut: atas perolehan dan perbaikan besar kendaraan sebesar (lima puluh persen) dari jumlah penyusutan, dan b.atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan dibebankan sebesar (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin pada tahun terjadinya pengeluaran. penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada wajib pajak yang lokasi usahanya memenuhi kriteria daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam untuk jangka waktu: (lima) tahun, atau (sepuluh) tahun, bagiatau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, dan dalam kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubaranya telah mengatur pembebanan biaya natura dan kenikmatan selama periode kontrak atau perjanjian tersebut (failed down), dalam hal pada saat berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada lokasi usaha wajib pajak masih memenuhi kriteria daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang untuk jangka waktu: (lima) tahun atas penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf dan (sepuluh) tahun atas penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk mendapatkan penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada dan kepanjangannya sebagaimana dimaksud pada wajib pajak mengajukan permohonan kepada direktur jenderal pajak. kepala kantor wilayah djp yang membawahi kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atas nama direktur jenderal pajak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada keputusan sebagaimana dimaksud pada berlaku sejak bulan keputusan diterbitkan. keputusan perpanjangan jangka waktu penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada berlaku sejak setelah berakhirnya jangka waktu keputusan penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada s). ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis tata cara pemberian dandengan berlakunya peraturan menteri ini: terhadap surat keputusan penetapan atau perpanjangan penetapan daerah tertentu yang diterbitkan berdasarkantap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu penetapan atau perpanjangan penetapan dimaksud, dan terhadap permohonan penetapan atau perpanjangan penetapan daerah tertentu yang diterima sebelum berlakunya peraturan menteri ini namun belum mendapatkan keputusan, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. pada saat peraturan menteri ini berlaku,yuwono:. nip |
s8) menteri keuangan republik indonesia salinan. peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pemeriksaan perusahaan perasuransifitas pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perasuransian, meningkatkan upaya perlindungan terhadap tertanggung atau pemegang polis, dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada industri perasuransian nasional, perlu dilakukan penyempurnaan mengenai pelaksanaan pemeriksaan perusahaan perasuransianeriksaaneriksaan perusahaan perasuransian. p), menteri keuangan republik indonesia babi ketentuan umum bagian kesatu definisi sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian. pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang secara langsung mencari, mengumpulkan, mengolah, serta mengevaluasi data dan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan perasuransian. pemeriksa adalah pegawai biro perasuransian atau pihak lain yang ditunjuk oleh kepala biro perasuransian atas nama ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan untuk melakukan pemeriksaan. surat perintah pemeriksaan adalah surat yang digunakan oleh pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian. surat pemberitahuan pemeriksaan adalah surat yang disampaikan kepada perusahaan perasuransian yang akan diperiksa dalam rangka pemeriksaan. menteri keuangan republik indonesia risiko adalah potensi terjadinya peristiwa yang dapat menyebabkan perusahaan perasuransian tidak. manajemen risiko adalah kegiatan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko beserta seluruh aspek yang terkait dengan kegiatan tersebut, termasuk prosedur, metodologi, sumber daya manusia, dan organ perusahaan. menteri adalah menteri keuangan republik indonesia. bagian kedua kewenangan dan tujuan pemeriksaan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransiain merupakan kewenangan dan dilakukan oleh ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan. pemeriksaan bertujuan untuk: memperoleh keyakinan mengenai kondisi perusahaan perasuransian yang sebenarnya, meneliti kesesuaian kondisi perusahaan perasuransian, memastikan bahwa perusahaan perasuransian telah menerapkan manajemen risiko dengan baik yang meliputi antara lain risiko tatakelola dan kepengurusan, risiko strategi dan perencanaan, risiko kepatuhan, risiko operasional, risiko asuransi, risiko likuiditas, risiko pasar dan investasi, serta risiko modal, dan atau memastikan bahwa perusahaan perasuransian telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajiban kepada tertanggung atau pemegang polis. menteri keuangan republik indonesia bab jenis dan frekuensi pemeriksaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian dan atau pemeriksaan kantor biro perasuransibiro perasuransiterhadap perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi dilakukan paling kurang (satu) kali dalam (satu) tahun. pemeriksaan terhadap perusahaan penunjang usaha asuransi dilakukan paling kurang (satu) kali dalam (tiga) tahun. bab rencana dan pelaporan pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan perasuransian, kepala biro perasuransian menyampaikan kepada ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan: rencana tahunan pemeriksaan perusahaan perasuransian untuk (satu) tahun berikutnya: dan laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan perusahaan perasuransian. menteri keuangan republik indonesia rencana tahunan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam angka disampaikan paling lambat setiap tanggal desember. rencana tahunan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam angka harus dilengkapi dengan: daftar perusahaan perasuransian yang akan dilakukan pemeriksaan untuk (satu) tahun berikutnya, beserta cakupan aspek pemeriksaannya, daftar perusahaan perasuransian yang akan dilakukan pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian untuk (satu) tahun berikutnya, beserta pertimbangan yang mendasari pemilihannya, dan daftar perusahaan perasuransian yang akan dilakukan pemeriksaan kantor biro perasuransian untuk (satu)dalam angka untuk periode (satu) tahun dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: untuk pelaksanaan hasil pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian semester disampaikan paling lambat tanggal agustus tahun berjalan. untuk pelaksanaan hasil pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian semester il, disampaikan paling lambat tanggal februari tahun berikutnya. ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan melaporkan hasil pelaksanaan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian untuk periode (satu) tahun kepada menteri paling lambat tanggal maretpada dan paling kurang memuat: rencana tahunan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian: pelaksanaan dari rencana tahunan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian, menteri keuangan republik indonesia temuan dari hasil pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian, hambatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian dan usulan pemecahan masalah. babi pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian bagian kesatu ruang lingkup pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian ruang lingkup pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian terhadap seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam meliputi aspek sistem dan prosedur, aspek kelembagaan, aspek keuangan, aspek operasional, aspek manajemen, aspek manajemen risiko, dan aspek lain yang relevan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan perasuransian. ruang lingkup pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian terhadap aspek tertentu sebagaimana dimaksud pada hanya meliputi aspek tertentu dari penyelenggaraan kegiatan usaha yang antara lain didasarkan pada: hasil analisis atas laporan periodik, informasi yang diperoleh atau surat pengaduan yang diterima oleh biro perasuransian: patut diduga bahwa perusahaan perasuransian yang akan diperiksa melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan bidang usaha perasuransian, dan atau patut diduga bahwa perusahaan perasuransian yang akan diperiksa melakukan penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian yang tidak sesuai dengan standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan kegiatan usaha yang sehat. dibutuhkan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan kantor biro perasuransian, atau menteri keuangan republik indonesia cc. terdapat alasan khusus yang mendasari perlunya dilakukan pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian, termasuk namun tidak terbatas pada, pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian dalam rangka: terjadinya merger atau akuisisi, pemberian izin merger atau akuisisi: pemberian izin pengalihan portofolio pertanggungan, atau pemantauan pelaksanaan salah satu aspek peraturan perundang undangan bidang usaha perasuransian. risiko yang dihadapi oleh perusahaan perasuransian: rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, atau informasi yang diterima oleh biro perasuransian. bagian kedua tata cara pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian pemeriksaan kantor perusahaan perasuransianurat perintah pemeriksaan danjenis pemeriksaan, waktu pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian, dan permintaan data atau dokumen awal yang dibutuhkyang diperiksa paling lama (satu) hari kalender sebelum dilakukan pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian. p), menteri keuangan republik indonesia pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan, apabila diduga bahwa penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan akan dapat memungkinkan dilakukannya: tindakan untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya, dan atau tindakan untuk menyembunyikan data, keterangan, dan atau laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan. pemeriksaan kantor perusahaanpenentuan obyek pemeriksaan, prosedur dan program pemeriksaan, cc. penyusunan kertas kerja pemeriksaan, pelaporan pemeriksaan, tindak lanjut pemeriksaan, dan pengawasan pemeriksaan. bagian ketiga tahapan pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: persiapan pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian, pelaksanaan pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian, pelaporan hasil pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian, dan pemantauan pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian. menteri keuangan republik indonesia persiapan pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk menghasilkan program pemeriksaan yang didasarkan pada semua informasi yang tersedia termasuk hasil analisis laporan periodik. pelaksanaan pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan kantor perusahaan perasuransian yang diperiksa, dan apabila dianggap perlu dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang terkait dengan perusahaan yang diperiksa. pelaporan hasil pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud pada huruf harus disusun segera setelah pelaksanaan pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian berakhir dan harus berdasarkan atasemantauan pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh pemeriksa untuk memastikan bahwa perusahaan perasuransian yang diperiksa telah melaksanakan hal hal yang direkomendasikan dalam laporan hasil pemeriksaan final. bagian keempat kewajiban dan kewenangan pemeriksa dalam hal pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian dilakukan dengan penyampaian terlebih dahulu surat pemberitahuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pemeriksa harus menunjukkan surat perintah pemeriksaan pada saat dimulainya pemeriksaan. dalam hal pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian dilakukan tanpa penyampaian terlebih dahulu surat pemberitahuan pemeriksaan kepada perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam pemeriksa harus menunjukkan surat pemberitahuan pemeriksaan dan surat perintah pemeriksaan pada saat dimulainya pemeriksaan. ral menteri keuangan republik indonesia dalam hal pemeriksa telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam atau pemeriksa berwenang untuk: memeriksa dan atau meminjam buku, catatan, da, mendapatkan keterangan lisan dan atau tertulis dari perusahaan perasuransian yang diperiksa: memasuki dan memeriksapemeriksa wajib merahasiakan data, dokumen, dan atau keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian dari pihak yang tidak berhak. bagian kelima kewajiban dan larangan perusahaan perasuransian dalam hal pemeriksa tidak dapat menunjukkan surat perintah pemeriksaan, perusahaan perasuransian yang akan diperiksa wajib menolak dilakukan pemeriksaan kantor perusahaanperusahaan perasuransian. menteri keuangan republik indonesia dalam pelaksanaan pemeriksaan kantor perusahaanatau meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan: memberikan keterangan yang diperlukan secara lisan dan atau tertulis:nghadirkan pihak ketiga termasuk auditor dan aktuaris eksternalrasuransian yang diperiksa dinyatakan menghambat kelancaran proses pemeriksaan kantor perusahaan perasuransidalam hal perusahaan perasuransian menolak dilakukan pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud pada perusahaan perasuransian wajib menandatangani berita acara penolakan pemeriksaan. bagian keenam laporan hasil pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian setelah pelaksanaan pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam huruf berakhir, pemeriksa harusi menteri keuangan republik indonesia laporan hasil pemeriksaan sementaradan kesimpulan pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian. laporan hasil pemeriksaan finaltermasuk tanggapan perusahaan perasuransian yang diperiksa jika ada, kesimpulan pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian, dan rekomendasi kepada perusahaan perasuransian yang diperiksa. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf disusun berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian dan memuat perintahstandar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani pemeriksa dan ditetapkan oleh kepala biro perasuransian atas nama ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangansementara kepada direksi atau pengurus perusahaan perasuransian yang diperiksa paling lama (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian berakhir. perusahaan perasuranspaling lama (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan sementara. p5, menteri keuangan republik indonesia dalam hal perusahaan perasuransian mengajukan tanggapan sebagaimana dimaksud pada tanggapan dimaksud disampaikan kepada ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan c.g. kepala biro perasuransian disertai alasan dan dokumen pendukung. pemeriksa dan perusahaan perasuransian yang diperiksa dapat melakukan pembahasan mengenai tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan sementara yang disampaikan olehdilakukan paling lama (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya tanggapan dariselesai paling lama (sepuluh) hari kerja sejak dilakukannya pembahasan atas tanggapan. penetapan laporan hasil pemeriksaan final dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sementara apabila perusahaan perasuransian yang diperiksa tidak menyampaikan tanggapan laporan hasil pemeriksaan sementara, atau berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sementara dan tanggapan yang disampaikan perusahaan perasuransian yang diperiksa apabilafinal sebagaimana dimaksud pada kepada direksi atau pengurus dan komisaris perusahaan perasuransian yang diperiksa paling lama (dua puluh) hari kerja setelah: batas akhir penyampaian tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan sementara, dalam hal perusahaan perasuransian yang diperiksa tidak menyampaikan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan sementara, atau nbl menteri keuangan republik indonesia tanggal selesai pembahasan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan sementara dalam halbagian ketujuh pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian perusahaan perasuransian yang diperiksa wajib melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam rekomendasi. dalam rangka pelaksanaan rekomendasirekomendasirekomendasi yang dilakukan oleh perusahaan perasuransian yang diperiksa. bab pemeriksaan kantor biro perasuransian bagian kesatu pelaksanaan pemeriksaan kantor biro perasuransian pemeriksaan kantor biro perasuransian dilakukan apabila: berdasarkan hasil analisis atas laporan periodik dan keterangan tertulis dari pihak lain yang diterima oleh biro perasuransian: diperlukan penjelasan lebih lanjut dari perusahaan perasuransian untuk aspek tertentu dari laporan periodik, dan atau na) menteri keuangan republik indonesia patut diduga bahwa terdapat ketidaksadaran dalam laporan periodik yang disampaikan perusahaan perasuransian. terdapat alasan khusus yang mendasari perlunya dilakukan pemeriksaan kantor biro perasuransian, antara lain dalam rangka menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan tertanggung bahwa perusahaan perasuransian yang akan diperiksa diduga tidak menjalankan praktik usaha yang sehat dan atau tidak memenuhi kewajiban kepada tertanggung. bagian kedua tata cara pemeriksaan kantor biro perasuransian pemeriksaan kantor birokriteria atau alasan alasan khusus untuk dapat dilakukan pemeriksaan kantor biro perasuransian, prosedur pemberitahuan dan permintaan data, penyusunan hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut pemeriksaan dan pementasannya. pemeriksaan kantor biro perasuransian dilaksanakan oleh pegawai biro perasuransian. sebelum dilakukan pemeriksaan kantor biro perasuransian sebagaimana dimaksud padasurat pemberitahuan pemeriksaan kepada perusahaan perasuransian yang diperiksa.rim menteri keuangan republik indonesia permasalahan yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemeriksaan kantor biro perasuransian, permintaan data atau dokumen yang dibutuhkan, waktu pelaksanaan pemeriksaan kantor biro perasuransian, dan pegawai biro perasuransiin yang akan melakukan pemeriksaan kantor biro perasuransipaling lama (tiga) hari kerja sebelum dilakukan pemeriksaan kantor biro perasuransian. bagian ketiga kewajiban dan kewenangan pegawai biro perasuransian pegawai biro perasuransian yang melakukan pemeriksaan kantor biro perasuransian wajib merahasiakan data, dokumen, dan atau keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan kantor biro perasuransian dari pihak yang tidak berhak. pegawai biro perasuransian yang melakukan pemeriksaan kantor biro perasuransian berwenang untuk: memeriksa dan atau meminjam data dan atau dokumen dokumen yang dibutuhkan, mendapatkan keterangan lisan dan atau tertulis darirms menteri keuangan republik indonesia bagian keempat kewajiban dan larangan perusahaan perasuransian perusahaan perasuransian yang diperiksa berdasarkan pemeriksaan kantor biro perasuransian wajib datang kantor biro perasuransian sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan pemeriksaan. perusahaan perasuransian yang diperiksa berdasarkan pemeriksaan kantor biro perasuransian wajib memberikan data dan atau dokumen sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan pemeriksaan. dalam pelaksanaan pemeriksaan kantor biro kantor birobiro perasuransian. perusahaan perasuransian yang diperiksa dinyatakan menghambat proses pemeriksaan kantor biro perasuransian apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam atau memberikan data, dokumen, dan atau keterangan yang tidak benar. sel) menteri keuangan republik indonesia bagian kelimakesimpulan hasil pemeriksaan kantor biro perasuransian kepada perusahaan perasuransian yang diperiksa. hasil pemeriksaan kantor biro perasuransian sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam waktu paling lama (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya pelaksanaan pemeriksaan kantor biro perasuransian. berdasarkan kesimpulandapat memerintahkanpraktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat. perusahaan perasuransian yang diperiksa wajib melaksanakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam sesuai batas waktu yang ditetapkan. dalam rangka pelaksanaan perbaikanperbaikanperbaikan yang dilakukan oleh perusahaan perasuransian yang diperiksa. e), menteri keuangan republik indonesia perusahaan perasuransian yang diperiksa dapat mengajukan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan kantor biro perasuransian paling lama (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan kantor biro perasuransian. kepala biro perasuransian atas nama ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan memberikan jawaban atas tanggapan sebagaimana dimaksud pada kepada perusahaan perasuransian yang diperiksa paling lama (lima) hari kerja sejak diterimanya pengajuan tanggapan. jawaban atas tanggapan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa pernyataan bahwa: tanggapan diterima dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian, tanggapan diterima tanpa dilanjutkan dengan pemeriksaan kantor perusahaan perasuransian, atau cc. tanggapan ditolak. pemeriksaan kantor biro perasuransibiro perasuransian yang melakukan pemeriksaan kantor biro perasuransian untuk membuat kesimpulan atas hasil pemeriksaan kantor biro perasuransian.biro perasuransian sebagaimana dimaksud dalam bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan menteri keuangan ini, keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang pemeriksaan perusahaan perasuransian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. menteri keuangan "republik indonesia keputusan direktur jenderal lembaga keuangan nomor kep. lk tentang pedoman pemeriksaan perusahaan perasuransian tetap berlaku sampai diberlakukannya peraturan perundang undangan yang menggantikannya16 september menteri keuangan, ttd, agus d.w. martowardojo diundangkan jakarta padaz kepada bagian t.u, men aro urut gia nda nip196902201984121001, |
tas kementerian keuangan. pengadaan barang dan jasa. arbiter. anggaran. csid. oki. peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk.o0wafat ali rizki dan sham warga adalah masing masingdan lembaga arbitrase bawah organisasi konferensi islam oki): bahwa arahan wakil presiden kepada menteri keuangan dalam rapat koordinasi pada tanggal juli dan agustus terkait penunjukkan konsultan hukum yang akan mendampingi pemerintah republik indonesia dalam penyelesaian kedua permohonan arbitrase sebagaimana dimaksud pada huruf bahwa berdasarkan peraturan presiden nomor tahun tanggal juli dan peraturan presiden nomor tahun tanggal september menteri keuangan telah diberikan tugas oleh presiden republik indonesia untuk menangani penyelesaian kedua permohonan arbitrasemengingatwarga bawah organisasi konferensi islam. dalam peraturan menteri keuangan ini yang dimaksud dengan: menteri adalah menteri keuangdan jasa.pelaksanaanmemperhatikan prinsip kehati hatian, transparansi, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas.janjian penyediaan jasa hukum dilaksanakan oleh menteri atau pejabat yang ditugaskan. pelaksanaan pekerjaan jasa hukum dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak. pembayaran jasa hukum termasuk uang muka dilaksanakan sesuai perjanjian yang ditandatangani oleh menteri atau pejabat yang ditugaskan.lain pengadaan jasa hukum, arbiter pertama, dan arbiter ketiga sebagai presiden tribunal, ditunjuk langsung oleh pejabat pembuat komitmen. pejabat pembuat komitmen yang dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri. penunjukkan arbiter dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari konsultan hukum, jaksa pengacara negara dan arahan wakil presiden. penunjukkan arbiter ketiga sebagai presiden tribunal dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari arbiter pertama, konsultan hukum, jaksa pengacara negara dan arahan wakil presiden. menteri membentuk tim pendukung yang bertugas untuk menangan. pembentukan tim pendukung sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. standar biayatetapkan dalam lampiran keputusan menteri keuangan sebagaimana dimaksud dalam penganggaran dan pembiayaan untuklaksanakan dengan langkah cepat dan tepat sesuai kebutuhan. dalam rangka pembiayaan pelaksanaandirektur jenderal anggaran dan direktur jenderal perbendaharaan diberikan kewenangan untuk memprioritaskan proses penganggaran dan pembiayaan kegiatan dimaksud. biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan menteri keuangan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian keuangan. tindakan tindakan yang telah dilakukan oleh menteri keuangan atau pejabat yang ditugaskanggap sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dokumen dokumen terkaitnyatakan sebagai dokumen pendukungkepastian berusaha bagi para pelaku usaha,: mengingatrp2. (dua miliar rupiah), paling sedikit 25xenaga ahli warga negara indonesia wni), minimum iii bidang pelayaran maritim penerbangan transportasisyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: memiliki dan atau menguasai kantor:ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (!)dalam huruf meliputi: aktamemilliki izin prinsip dari badan koordinasi penanaman modal dengan investasi (empat juta dolar amerika), paling sedikit (dua puluh lima persen) dari modal investasi: izin memperkerjakan tenaga kerja asing dari kementerian tenaga kerja dan transmigrasi: dan tenaga ahli wni warga negara indonesia), minimum irdalam huruf meliputi: memiliki dan atau mengusai kantorbatasan kepemilikan modal usaha patungan (joint venture) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentangd hukumgawasan inspektur penerbangan bidang navigasi penerbangan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap bidang, kriteria, tugas dan wewenang. beberapa ketentuan dalam bab peraturan menteri perhubungan nomor tahun tentang kriteria tugas, dan wewenang inspektur penerbhuruf mempunyai bidang sebagai berikut: bidang air traffic services ats): bidang communication navigation surveillance cns): bidang aeronautical information services ais), bidang procedure air navigation services aircraft operation pans ops), bidang aeronautical meteorological information services met), dan bidang search and rescue sar).memiliki jenjang sebagai berikut: asisten asisten terampil asisten mahir, dan asisten penyelia. ahli ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. diantara dan menambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: kriteria, tugas, dan wewenang atas jenjang inspektur navigasi penerba1inspektur navigasi penerbangan jenjang asisten terampil memiliki bidang sebagai berikut: bidang ats kriteria inspektur navigasi penerbangan bidang arr traffic services ats) jenjang asisten terampil yaitu: memiliki pendidikan formal: d iii pemandu lalu lintas udara: d iii pemandu komunikasi penerbangan, d iii pemandu lalu lintas udara, d iii pemandu komunikasi penerbangan, dan pangkat dan golongan pengatur muda tk. (hats, mengumpulkan bahan naskah akademik bidang ats, mengumpulkan bahan kajian bidang ats, mengumpulkan kompilasi kebijakan bidang ats, mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan bidang ats, mengumpulkan bahan petunjuk teknis bidang ats, mengumpulkan bahan standar teknis operasi bidang ats, dan mengumpulpenetapan alokasi kode secondary surveillance radar mode (ssr mode s): mengumpulkan: mengumpulkan persyaratan administrasi dan dokumen teknis persetujuan ijin terbang malam f(waiver),ngumpulkanumpulkanjika disetujui). penerbitan surat keterangan lulus ujian radiotelephony: memeriksadilalu lintas memiliki pendidikan formal: d ii teknik navigasi udara, d ii teknik listrik bandara, d iii teknik navigasi udara, d iii teknik listrik bandara, dan dil teknik bidang elektro, telekomunikasi, fisika, komputer, informatika, penerbangan. pangkat dan golongan pengatur muda tk. ilcns, mengumpulkan bahan naskah akademik bidang cns, mengumpulkan bahan kajian bidang cns, mengumpulkan kompilasi kebijakan bidang cns, mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan bidang cns, mengumpulkan bahan petunjuk teknis bidang cns, mengumpulkan bahan standar teknis operasi bidang cns, dan mengumpulkan bahan pedoman keselamatan bidang uns. melakukan kegiatan pengendalian bidang communication navigation surveillance cns), yanatelekomunikasi penerbangan cast mengumpulkan bahan verifikasi lapangan pengujian lisensi personil teleumpulkan dokumen manual operasi lembaga penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan, mengumpulkan bahan verifikasi lapangan lembagadan mengumpulkanngumpulkanngumpulkanngumpulkanngumpulkanngumpulkanngumpulkanditelekomunikasi memiliki pendidikan formal: d ii penerangan informasi aeronautika, dan d h penerangan informasi aeronautika. pangkat dan golongan pengatur muda tk. ii b) s.d pengatur tk. (i1 d), memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidangls), yang meliputi: mengumpulkan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang ais, mengumpulkan bahan naskah akademik bidang ais, mengumpulkan bahan kajian bidang ais, mengumpulkan kompilasi kebijakan bidang ais, mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan bidang ais, mengumpulkan bahan petunjuk teknis bidang ais, mengumpulkan bahan standar teknis operasi bidang ais, dan mengumpullayanan informasi aeronautika cast ll. mengumpulkan bahan verifikasi lapangan pengujian lisensi personil pelayanan informasi aeronautika castmeriksadibidang aeronautikainformasi aeronautikamiliki pendidikan formal: d ii pengatur lalu lintas udara, d ii pengatur komunikasi penerbangan, d i penerangan informasi aeronautika, d iii teknik navigasi udara, d iii pemandu lalu lintas udara, d hi pemandu komunikasi penerbangan, d n penerangan informasi aeronautika, d iii teknik navigasi udara. pangkat dan golongan pengatur muda tk. (it b) s.d pengatur tk. (ii d), memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidangrancangan standar dan rekomendasi praktis bidang pans ops, mengumpulkan bahan naskah akademik bidang pans ops, mengumpulkan bahan kajian bidang pans ops, mengumpulkan kompilasi kebijakan bidang pans ops, mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan bidang pans ops, mengumpulkan bahan petunjuk teknis bidang pans ops, mengumpulkan bahan standar teknis operasi bidang pans ops, dan mengumpul9d. mengumpulkan bahan verifikasi dokumen pengujian lisensi personil perancang prosedur penerbangan cast ll. mengumpulkan bahan verifikasi lapangan pengujian lisensi personil perancang prosedur penerbangan castumpulkandirancang prosedurterampil yaitu memiliki pendidikan formal: d iii bidang meteorologi. d iiigatur ilmet, mengumpulkan bahan naskah akademik bidang met, mengumpulkan bahan kajian bidang met, mengumpulkan kompilasi kebijakan bidang met, mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan bidang met, mengumpulkan bahan petunjuk teknis bidang met, mengumpulkan bahan standar teknis operasi bidang met, dan mengumpulkan bahan pedoman keselamatan bidang met. melakukan kegiatan pengawasan dimeteorologi penerbanganlterampil yaitu memiliki pendidikan formal d iii semua jurusan pangkat dan golongan pengatur i!sar, mengumpulkan bahan naskah akademik bidang sar, mengumpulkan bahan kajian bidang sar, mengumpulkan kompilasi kebijakan bidang sar, mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan bidang sar, mengumpulkan bahan petunjuk teknis bidang sar, mengumpulkan bahan standar teknis operasi bidang sar, dan mengumpulkan bahan pedoman keselamatan bidang sar. melakukan kegiatan pengawasan disearch and rescue!mahirtsmeriksa bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang ats, 3d. memeriksa bahan naskah akademik bidang ats, memeriksa bahan kajian bidang ats, memeriksa kompilasi kebijakan bidang ats, memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan bidang ats, memeriksa bahan petunjuk teknis bidang ats, memeriksa bahan standar teknis operasi bidang ats, dan memeriksamandu lalu lintas penerbangan dan pemandu komunikasi penerbangan cast). memeriksameriksa persyaratan administrasi dan dokumen teknis persetujuan ijin terbang malam (waiver):meriksameriksarlalu lintas1cns jenjang asisten terampil sekurang kurangnya (tiga) tahun, pangkat dan golongan penata muda meriksa bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang cns, memeriksa bahan naskah akademik bidang cns, memeriksa bahan kajian bidang cns, memeriksa kompilasi kebijakan bidang cns, memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan bidang cns, memeriksa bahan petunjuk teknis bidang cns, memeriksa bahan standar teknis operasi bidang cns, dan memeriksatelekomunikasi penerbangan cast memeriksa bahan verifikasi lapangan pengujian lisensi personil telekomunikasi penerbangan cast memeriksa bahan wawancara bimbingan teknis pengujian lisensi personil telelembaga penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan, memeriksa dokumen manual operasi lembaga penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan, memeriksa bahan verifikasi lapangan lembaga penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan, memeriksa bahan wawancara bimbingancretelekomunikasiii bmeriksa bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang ais, memeriksa bahan naskah akademik bidang ais, memeriksa bahan kajian bidang ais: memeriksa kompilasi kebijakan bidang ais, memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan bidang ais, memeriksa bahan petunjuk teknis bidang ais, memeriksa bahan standar teknis operasi bidang ais, dan memeriksamlayanan informasi aeronautika cast memeriksa bahan verifikasi lapangan pengujian lisensi personil pelayanan informasi aeronautika castinformasi aeronautikamahir yaitu: telah menduduki jabatan sebagai inspektur navigasi penerbangan bidang pans op!meriksa bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang pans ops, memeriksa bahan naskah akademik bidang pans ops, memeriksa bahan kajian bidang pans ops, memeriksa kompilasi kebijakan bidang pans ops, memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan bidang pans ops, memeriksa bahan petunjuk teknis bidang pans ops, memeriksa bahan standar teknis operasi bidang pans ops, dan memeriksarancang prosedur penerbangan cast memeriksa bahan verifikasi lapangan pengujian lisensi personil perancang prosedur penerbangan castidentifikasiidentifikasirancang prosedurmetmahirmeriksa bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang met, memeriksa bahan naskah akademik bidang met, memeriksa bahan kajian bidang met, memeriksa kompilasi kebijakan bidang met, memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan bidang met, memeriksa bahan petunjuk teknis bidang met: memeriksa bahan standar teknis operasi bidang met, dan memeriksameteorologi penerbangansarmahirmeriksa bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang sar, memeriksa bahan naskah akademik bidang sar, memeriksa bahan kajian bidang sar, memeriksa kompilasi kebijakan bidang sar, memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan bidang sar, memeriksa bahan petunjuk teknis bidang sar: memeriksa bahan standar teknis operasi bidang sar, dan memeriksasearch and rescue:penyelitn djsisten penyeliidentifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang ats, mengidentifikasi bahan naskah akademik bidang ats, mengidentifikasi bahan kajian bidang ats, mengidentifikasi kompilasi kebijakan bidang ats, mengidentifikasi bahan petunjuk pelaksanaan bidang ats: mengidentifikasi bahan petunjuk teknis bidang ats, memeriksa bahan standar teknis operasi bidang ats: dan mengidentmandu::j: mengidentifikasingidentifikasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis persetujuan ijin terbang malam (waiver), membuat suratidentidentifikasi:lalu lintas1cnmis navigation surveillance cnidentifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang cns, mengidentifikasi bahan naskah akademik bidang cns, mengidentifikasi bahan kajian bidang cns, mengidentifikasi kompilasi kebijakan bidang cns, mengidentifikasi bahan petunjuk pelaksanaan bidang cns, mengidentifikasi bahan petunjuk teknis bidang cns, memeriksa bahan standar teknis operasi bidang cns, dan mengidenttelekomunikasi penerbangan cast mengidentifikasi bahan verifikasi lapangan pengujian lisensi personil telebahan verifikasi lapangan lembaga penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan, mengidentifikasi bahan wawancara bimbingan:::telekomunikasi::is jenjang asisten mahir sekurang kurangnya (tiga) tahun, pangkat dan golongan penata il c) s.d. penata tk. (inidentifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang ais, mengidentifikasi bahan naskah akademik bidang ais, mengidentifikasi bahan kajian bidang ais: mengidentifikasi kompilasi kebijakan bidang ais, mengidentifikasi bahan petunjuk pelaksanaan bidang ais, mengidentifikasi bahan petunjuk teknis bidang ais, memeriksa bahan standar teknis operasi bidang ais, dan mengident cast mengidentifikasi bahan verifikasi lapangan pengujian lisensi personil pelayanan informasi aeronautika castcc.informasi aeronautika:sedur air navigation service aircraft operations pans oppans opi dj): memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang pans ops aircraft operations pans op pans ops), yang meliputi: il. mengidentifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang pans ops, mengidentifikasi bahan naskah akademik bidang pans ops, mengidentifikasi bahan kajian bidang pans ops, mengidentifikasi kompilasi kebijakan bidang pans ops, mengidentifikasi bahan petunjuk pelaksanaan bidang pans ops, mengidentifikasi bahan petunjuk teknis bidang pans ops: memeriksa bahan standar teknis operasi bidang pans ops, dan mengident aircraft operation pans oprancang prosedur penerbangan cast castmeriksa persyaratan administrasi validasi instrument flight procedure(rancang proseduri met) jenjang asisten penyelia yaitu r7 telah menduduki jabatan sebagai inspektur navigasi penerbangan bidang methi didentifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang met, mengidentifikasi bahan naskah akademik bidang met, mengidentifikasi bahan kajian bidang met: mengidentifikasi kompilasi kebijakan bidang met, mengidentifikasi bahan petunjuk pelaksanaan bidang met, mengidentifikasi bahan petunjuk teknis bidang met, memeriksa bahan standar teknis operasi bidang met, dan mengidentmeteorologi penerbangan::sar d), memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang sar)vang meliputi: mengidentifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang sar, mengidentifikasi bahan naskah akademik bidang sar, mengidentifikasi bahan kajian bidang sar: mengidentifikasi kompilasi kebijakan bidang sar: mengidentifikasi bahan petunjuk pelaksanaan bidang sar: mengidentifikasi bahan petunjuk teknis bidang sar, memeriksa bahan standar teknis operasi bidang sar, dan mengidentsearch and rescue,iv. inspektur navigasi penerbangan jenjang ahli pertampertama yaitu memiliki pendidikan formal div ahli lalu lintas udara, div pemandu komunikasi penerbangan, teknik teknik komputer, informatika, penerbangan, sipil, arsitektur, hukum, sastra inggris, ekonomi management, administrasi publik, administrasi negara, dan bidang transportasi, teknik penerbangan, komputer. pangkat dan golongan penata muda ii a) s.d. penata muda tk. (ii1analisanganalisa bahan kajian bidang ats, menganalisa kompilasi kebijakan bidang ats, merumuskan bahan petunjuk pelaksanaan bidang ats, merumuskan bahan petunjuk teknis bidang ats, merumuskan bahan standar teknis operasi bidang ats, dan merumusumverifikmverifikmverifikmverifikmverifikasi persyaratan administrasi ujian radiotelephony, melaksanakanpelayanan latu lintas memiliki pendidikan formal d iv teknik navigasi udara, d iv teknik listrik bandar udara, teknik bidang elektro, telekomunikasi, fisika, komputer, informatika, penerbanganeanalisanganalisa bahan kajian bidang cns, menganalisa kompilasi kebijakan bidang cns, merumuskan bahan petunjuk pelaksanaan bidang cns, merumuskan bahan petunjuk teknis bidang cns, merumuskan bahan standar teknis operasi bidang cns, dan merumuskanll.:ngumpulkanngumpulkan bahan verifikasi pengujian lisensi personil telekomunikasi penerbangan, mengumpulkan bahan verifikasi lapangan pengujian lisensi personil telekomunikasi penerbangan,umpulkan bahan verifikasi dokumen manual operasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan, mengumpulkan dokumen manual operasimengumpulkanmonitor data location indikator, dan cc.telekomunikasi penerbangan:hli pertama yaitu memiliki pendidikan formalkomputer, informatika, penerbangan, sipil, geodesi, hukum, sastra inggris, ekonomi managemen, administrasi publik dan administrasi negarat b): memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang ais:analisa bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang ais, menganalisa bahan naskah akademik bidang ais: menganalisa bahan kajian bidang ais, menganalisa kompilasi kebijakan bidang ais, merumuskan bahan petunjuk pelaksanaan bidang ais, merumuskan bahan petunjuk teknis bidang ais, merumuskan bahan standar teknis operasi bidang ais, dan merumus: personil pelayanan informasi aeronautika, sop pelayanan nota, sop fasilitas pelayanan nota:umpulkan bahan verifikasi pengujian lisensi personil pelayanan informasi aeronautika, mengumpulkan bahan verifikasi lapangan pengujian lisensi personil pelayanan infromasi aeronautika,, mengumpulkancc.mverifikmverifikinformasi aeronautika memiliki pendidikan formal d iv informasi aeronautika, d iv ahli lalu lintas udara, d iv ahli, geografi.nganalisa bahan kajian bidang pans ops, menganalisa kompilasi kebijakan bidang pans ops, merumuskan bahan petunjuk pelaksanaan bidang pans ops, merumuskan bahan petunjuk teknis bidang pans ops, merumuskan bahan standar teknis operasi bidang pans ops, dan merumusdumpulkan bahan verifikasi pengujian lisensi personil perancang prosedur penerbangan, mengumpulkan bahan verifikasi lapangan pengujian lisensi personil perancang prosedur penerbangan,:, memverifikasi persyaratan administrasi validasi instrument flight procedure ifp), perijinan pesawat tanpa awak, memverifikasi persyaratan administrasi perijinan pesawat tanpa awakrancang prosedurmet kriteria inspektur navigasi penerbangan bidang meteorology met) jenjang ahli pertama yaitu memiliki pendidikan formal d iv bidang meteorologi,, danata muda ti a) s.d. penata muda tk. (ii b):pertamanalisanganalisa bahan kajian bidang met, menganalisa kompilasi kebijakan bidang met, merumuskan bahan petunjuk pelaksanaan bidang met, merumuskan bahan petunjuk teknis bidang met, merumuskan bahan standar teknis operasi bidang met, dan merumuskanmeteorologysar kriteria inspektur navigasi penerbangan bidang search and rescue sar) jenjang ahli pertama yaitu: memiliki pendidikan formal d iv semuajurusan, semuajurusan, dan manajemen bencana. pangkat dan golongan penata muda ii a) s.d. penata muda tk. (iii bpertamanalisanganalisa bahan kajian bidang sar, menganalisa kompilasi kebijakan bidang sar, merumuskan bahan petunjuk pelaksanaan bidang sar, merumuskan bahan petunjuk teknis bidang sar, merumuskan bahan standar teknis operasi bidang sar, dan merumuskan bahan pedoman keselamatan bidang sar. melakukan kegiatan pengawasan audit, inspeksi, pengamatan, pemantauan dan pengujian) bidang search and rescue sarngidentifikasi evidence terkait dengan bidang perancang search and rescuel1.inspektur navigasi penerbangan jenjang ahli mududa yaitu telah menduduki jabatan sebagai inspektur navigasi penerbangan bidang ats jenjang ahli pertama sekurang kurangnya (tiga) tahun, pangkat dan golongan penata il c) s.d. penata tk. (iii drumuskanrumuskan bahan kajian bidang ats, menyusunverifikasi pengujian lisensi personil pemandu latu lintas penerbangan dan pemandu komunikasi penerbangan,ngevalumonitor telah menduduki jabatan sebagai inspektur navigasi penerbangan bidang cns jenjang ahli pertama sekurang kurangnya (tiga) tahun, pangkat dan golongan penata iii c) s.d. penata tk. (ii!rumuskanrumuskan bahan kajian bidang cns, menyusun,eriksameriksa bahan verifikasi pengujian lisensi personil telekomunikasi penerbangan, memeriksa bahan verifikasi lapangan pengujian lisensi personil telekomunikasi penerbangan, memeriksa bahan wawancara bimbingan teknis pengujian lisensi personil telepenyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan: memeriksa dokumen manual operasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan, memeriksangevaluasi data telah menduduki jabatan sebagai inspektur navigasi penerbangan bidang ais jenjang ahli pertama sekurang kurangnya (tiga) tahun, pangkat dan golongan penata hi1 c) s.d. penata tk. (ii!rumuskan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang ais, menganalisis bahan naskah akademik bidang ais, merumuskan bahan kajian bidang ais, menyusun kompilasi kebijakan bidang ais, memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan bidang ais, memverifikasi bahan petunjuk teknis bidang ais, memverifikasi bahan standar teknis operasi bidang ais, dan memvermeriksa bahan verifikasi dokumen pengujian lisensi personil pelayanan informasi aeronautika, memeriksa bahan verifikasi lapangan pengujian lisensi personil pelayanan infromasi aeronautika,, memeriksameriksac|)pans ops kriteria inspektur navigasi penerbangan bidang procedure air navigation service aircraft operation pans ops) jenjang ahli mudii dudrumuskanrumuskan bahan kajian bidang pans ops, menyusunmeriksa bahan verifikasi pengujian lisensi personil perancang prosedur penerbangan, memeriksa bahan verifikasi lapangan pengujian lisensi personil perancang prosedur penerbangan,, memeriksa dokumen checklist investigasi yang digunakan pada penyelenggara pelayanan, memeriksa bahan hasil investigasi terhadap dokumen personil, fasilitas penyelenggara pelayan :rit insiden. validasi instrument flight procedure ifp):met kriteria inspektur navigasi penerbangan bidang meteorology met) jenjang ahli muda yaitu telah menduduki jabatan sebagai inspektur navigasi penerbangan bidang methi d), c|)udrumuskanrumuskan bahan kajian bidang met, menyusunil.:sar kriteria inspektur navigasi penerbangan bidang search and rescue sar) jenjang ahli muda yaitu telah menduduki jabatan sebagai inspektur navigasi penerbangan bidang sarni dudrumuskanrumuskan bahan kajian bidang sar, menyusunaudit, inspeksi. pengamatan, pemantauan dan pengujian)inspektur navigasi penerbangan jenjang ahli madytelah menduduki jabatan sebagai inspektur navigasi penerbangan bidang atadya yaitu: melakukan kegiatan pengaturan bidang air traffic services ats), yang meliputi: mengembangkan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang ats, merumuskan bahan naskah akademik bidang ats, merumuskan bahan kajian bidang ats, memverifikasi:cc. mengevaluasi tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan, dan membuat materi publikasi aip :ngevaluasi telah menduduki jabatan sebagai inspektur navigasi penerbangan bidang cnlakukan kegiatan pengaturan bidang communication navigation surveillance cn,memverifikasi hasil verifikasi lokasi dan dokumen,:dattelekomunikasi penerbangan, mengidentifikasi bahan verifikasi pengujian lisensi personil telekomunikasi penerbangan, mengidentifikasi bahan verifikasi lapangan pengujian lisensi personil telekomunikasi penerbangan:identifikasi bahan verifikasi dokumen manual operasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan, mengidentifikasi dokumen manual operasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan, mengidentifikasi memverifikasi persyaratan administrasi dan teknis perijinanrdi telah menduduki jabatan sebagai inspektur navigasi penerbangan bidang ailakukan kegiatan pengaturan bidang aeronautical information services ai, mengidentifikasi bahan verifikasi lapangan pengujian lisensi personil pelayanan infromasi aeronautika,, mengidentifikasi, investigasi kepatuhan dan penegakan hukum: mengevaluasi investigasi penegakkan hukum:ngembangkan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang pans ops, merumuskan bahan naskah akademik bidang pans ops, merumuskan bahan kajian bidang pans ops, memverifikasiidentifikasi bahan verifikasi pengujian lisensi personil perancang prosedur penerbangan,,mengevaluasi investigasi terhadap suatu keluhan, mengevaluasi pemberian sanksi administratif met kriteria inspektur navigasi penerbangan bidang meteorology met) jenjang ahli madya yaitu: telah menduduki jabatan sebagai inspektur navigasi penerbangan bidang metadya yaitu: melakukan kegiatan pengaturan bidang meteorology met), yang meliputi: mengembangkan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang met, merumuskan bahan naskah akademik bidang met, merumuskan bahan kajian bidang met: memverifikasisar kriteria inspektur navigasi penerbangan bidang search and rescue sar) jenjang ahli madya yaitu telah menduduki jabatan sebagai inspektur navigasi penerbangan bidang saradyembangkan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang sar, merumuskan bahan naskah akademik bidang sar, merumuskan bahan kajian bidang sar, memverifikasipelayanan kapal dan barang secara efektif dan efisien yang melibatkan instansi ', perlupenerbitan surat persetujuan berlayar, memutuskan:. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: inaportnet adalah sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet web untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkaitinaportnet kementerian perhubungan menyelenggarakan inaportnet secara online dan pelaksanaannya dilakukan oleh direktorat jenderal perhubungan laut. inaportnet sebagaimana dimaksud pada untuk pelayanan kapal dan barang yang meliputi kapal masuk, kapal pindah, kapal keluar, perpanjangan tambat dan pembatalan pelayanan. penerapan inaportnet pelayanan kapal dan barang pelabuhan dilakukan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari setiap instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait pelabuhan sebagaimana dimaksud pada meliputi: kantor otoritas pelabuhan utama, kantor kesyahbandaran utama, kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, kantor unit penyelenggara pelabuhan kantor pelabuhan, kantor pabean, kantor kesehatan pelabuhan, balai karantina pertanian, kantor karantina ikan dan pengawasan mutu ikan, kantor imigrasi, badan usaha pelabuhan, perusahaan angkutan laut nasional pelabuhan, perusahaan bongkar muat pelabuhan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan kapal dan barang melalui inaportnet sebagaimana dimaksud pada akan diatur dengan peraturan direktur jenderal. pelayanan kapal dan barang menggunakan inaportnet secara online sebagaimana dimaksud dalam menggunakan alamat domain http: inaportnet.dephub.go.id. pelayanan kapal dan barang menggunakan inaportnet sebagaimana dimaksud dalam terintegrasi dengan sistem indonesia national single window ins) dan sistem yang dimiliki oleh direktorat jenderal perhubungan laut, ditjen bea dan cukai, ditjen pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, ditjen imigrasi, badan karantina pertanian, badan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, badan usaha pelabuhan dan pemangku kepentingan terkait lainnya pelabuhan.) pelabuhan, yaitu pelabuhan belawan, pelabuhan tanjung priok, pelabuhan tanjung perak, pelabuhan makassar, pelabuhan tanjung emas dan pelabuhan bitungbab iii ketentuan penutup direktur jenderal bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inaportnetdan kln, sri lestari rahayu pembina utama muda iv c) nip. |
sg. di)standar pelayanan pengguna jasa bandar udara, bahwa sehubungan dengan halgguna jasa bandar udara.gguna jasailiki ikatan kerja dengyang diatur dalam peraturan ini mencakup standar pelayanan calon penumpang dan penumpang terminal penumpang bandar udara. (ae standar pelayanan pengguna jasa bandar udara ini merupakan acuan dalam memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan bagi badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara, standar pelayanan sebagaimana dimaksud dimulai sejak memasuki area pelayanan sebagai pengguna jasa bandar udara area keberangkatan sampai dengan keluar dari area pelayanan area kedatangan, (l) standar pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada meliputi fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang, fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang, dan cc. fasilitas yang memberikan nilai tambah, dan kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang pada jam sibuk. fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf disebut tingkat pelayanan level service). fasilitas yang memberikan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan layanan tambahan. kapasitas terminal bandar udara sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan sebagai prakiraan awal kebutuhan pengembangan fasilitas. fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pemeriksaan penumpang dan bagasi, pelayanan check in, imigrasi keberangkatan, imigrasi kedatangan, pelayanan bea cukai, ruang tunggu keberangkatan, pelayanan bagasi, fasilitas yang memberikan kenyamanan pada penumpang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pengkondisian suhu, pengkondisian cahaya, kemudahan pengangkutan bagasi, kebersihan: pelayanan informasi, toilet, tempat parkir, fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus, fasilitas yang memberikan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi, musholla, nursery, fasilitas berbelanja, restoran, ruang merokok, ruang bermain anak, atm money changer, internet wifi, fasilitas pembelian tiket, charging station, fasilitas air minum, lounge eksekutif, kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang pada jam sibuk sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi luas per penumpang pada jam sibuk, indikasi awal pembangunan, pendayagunaan, pengembangan, dan pengoperasian, dalam melaksanakan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara wajib menetapkan maklumat pelayanan. maklumat pelayanan yang ditetapkan oleh badan usahdan huruf maklumat pelayanan yang ditetapkan oleh unit penyelenggarnilaian direktur bandar udara melakukan penilaian standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit (satu tahun sekali. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai bahan pertimbangan peningkatan kualitas layanan. petunjuk teknissanksi administratif badan usaha bandar udara yang tidak memenuhi standar layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau huruf dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, denda, larangan penyesuaian tarif, sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir yaitu peringatan pertama dengan jangka waktu pemenuhan tiga bulan, peringatan kedua dengan jangka waktu pemenuhan dua bulan, peringatan ketiga dengan jangka waktu pemenuhan satu bulan,unit penyelenggara bandar udara yang tidak memenuhi standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan. dalam hal pemenuhan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak dapat dipenuhi oleh badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara yang diakibatkan oleh instansi pemerintah lain, maka sanksi ditetapkan oleh menteri. babada saat mulai berlakunya peraturan menteri ini, maka keputusan direktur jenderal perhubungan udara nomor skep x tentang standar kinerja operasional bandar udara yang terkait dengan tingkat pelayanan level service) bandar udara sebagai dasar kebijakan pencariirahayu aorta (iv d) mars june bal gs) oll rin is) dc kan maa kar jon us) | ws" 3s kn) saus baka2s pepeelseraseas sis9a3 sop keb tak r33 pegal vapor no! lan) pbb sun lesi open iva) sus only ema dia 2gb far panai ana lana kan hung ep) pi. lol a80 ata an) ig) jum r53 b3, ken) bap angs tee sia oak ere ear .w3 sigauiiio nan sc2s0n tem rak: pada ks) tepi ren osisgas peng ong ike aku snn aan pon mn! aly on, pass 2g, sun laos adu? loe nan sen pra pesan pep dst lab pantai dpn tha pd? pn dd asia sn9 six sio wani rre dag so5 pink pads sopan pak bip pua dg: mika pem ga gods ai: pee ass kenya ama pp kena mana ans3 fan tan3 sisa sis jen aa leg ppi enb serap bera bata nan organ a33 ola. pin ha) s0) cia ogah deg esa ans ana cor: ppa a5 ea53 gke3 tea an: ga" keke yap nan ipa eee lan kg) hina esa. pop cai jan bkm sun tes gta pes ba. sebisa2 pegas agg| 0kata3 rab eha ever sa| be0epn asal bee aga dn. &yo bag ebg opa gn) karena wulan a58 a53 dit osa ool aki srs sadahest| gel sha sle2 a2oer ep) pas| asa rel s38| jua ne) p a obras lan) seru, tob taseieia 2i3a3 papers pa, tas mna dia uas seh lho tot isa gng sa3 rsa sena nona baru ppa pages ran sa. irn inna ola peraga song yok heli oo, mel| pasa lag maa kan tn) ai) naa lap eee pre tai sse pom ser pada efek arun kel tar93e ga3g isi kedua pas anal se8e jan) laba gps) pewekeg jaa sep egnnenas anda 5iga p19 dasa 008i mas feb safe tep rserv botol see ta83 f3kpl (ap kuna lab puma pasak pada a aa oii 00m tu) nin te. ana ss pad edy leo can aa dea cab es! kh) a93 punk kanj gz| sex s5pp, s5! in) era pet sega cal sig sol lulu sei nimo bee serba ses sal rp3 loss$al ssi as| tarik al3 990p so| seks bong g3p3 kg) pbsi aga sat) bea pb dal ojo lap soal sal sci dia ega sis dal os5 de. pp| sal pagu p5| ig. pede nya pad pama pad kendi cat pp0bk ag5| sik na kanan han rka, ga0 ma: ino para sosok5 kps loop op rede nug std ig) panai bang) nona ana bata vr? pee pada dal aa: g,| ana ma. jbs asd ses han tepi dangan sant eapgarl bekas sisa ti, debu fio ker lupa slo sab alo salju ami maa pama sophia slo lena na: bea bio afp oa| soo si ps| aed la, osa tari ka: kn) yag yag sal tep) tepi tan fo) arena ula hen a15 sim gsu sia ny sel abi kos (ba peti pare &ig fend sialan i io san sisa sis sasa p333 abal sislselols| pole s2. his tpb isl sek jauh an) lan can ya, 20k c9 rx? ogarioar dpl oaoriss te) tan anu ada sd salon span! dki horni tw. ss. ps9 to, dia pat ia) tana see gol patah bob ag opal fade 1g. g| iki wiw dis s5 lg!) lea kana diy yag lai ke) ka) pama oma too san ann psb akan jan sai toga) van sate. naa hoa buaya asa maan opera jae hl g arak) dosis lakon lyra! sal aral sal p8. cc: bol sp| aa: ke|l sb| sal 2220ge) pemeran sang pe5sal sesal pas besa eee ke) bagi &a& d.yo dwi bga &.ga sel ski sa? sui po ) ka) hrg pr. a.a tani v8, pem kung tg) ig) tep) kep kg) s223 leo d3 520p ga, ga. m3) 2gp jom organ ter) ada p2$ ena kpp gol pesbgel beaten east ag3 sungai mop lor six au| "amwbkol dada bis kol opal panitia & p| spp sg5| spi se3| dc .ga sel te) .ga haa) an) aa) aa? ato aa? sel s5, oral pel klo pem puma. pad ppi pad hah oo, kg) ig) kep) kei kp) ig) ig!) is) das oww tani sss s882| b33at| s333 ana pat gore| soga es$al sas| kesal "sa? gag anta 0rs| 8s$op ke) pac pama da9 te: sesi) aral self oral) ta) sp aan fan) rasi oa. pot aan lola ana. yi0 ana near soda or| ora lokal kapal sed coral eau s0e5 flag kol aj| aiko diy elo vol pukul ebeg kulkas koala| don? ap| bui dip saja oo spp| s2| pa, aa. sol haa a53 dob mal reg sel api pox pola s5) aan rs aa: ss bsd. sap sa: sis bela basa era ois pbb uga s'@ kep hai puma nn: hua asal bensin tan aja do. 2cg sps ss ser dlp n00, dev kuno ad, dab tan ang radar) eko suu ika inna ga jie. fan prog lampiranpetunjuk teknis penilaian standar pelayanan pengguna jasa bandar udara pengertian umum petunjuk teknis penilaian pelayanan penumpang bandar udara, dimaksudkan untuk memberikan kemudahan penerapannya dan menyamakan persepsi terhadap cara penilaian pelayanan bandar udara yang mencakup bentuk pelayanan indikator kualitas pelayanan tolok ukur dan standar skala nilai bentuk pelayanan yang dimaksud dengan bentuk pelayanan adalah fasilitas yang disediakan penyelenggara jasa dalam pemenuhan pelayanan kepada pengguna jasa bandar udara. indikator kualitas pelayanan dan standar yang dimaksud dengan indikator kualitas pelayanan adalah komponen pelayanan jasa yang mempengaruhi kualitas pelayanan jasa secara keseluruhan yang dinikmati oleh pengguna jasa berupa ketersediaan, kondisi, waktu pelayanan, dan kemampuan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan. tolok ukur yang dimaksud dengan tolok ukur adalah kualitas pelayanan yang harus dicapai berdasarkan standar yang ditetapkan peraturan perundang undangan tolok ukur adalah sebagai berikut pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara indikator kualitas pelayanan pada pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara diatur dalam peraturan direktur jenderal perhubungan udara nomor skep xii tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan keselamatan operasi bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter bagian pelayanan jasa penumpang bandar udara waktu tunggu yaitu waktu yang diukur sejak masuk dalam antrian sampai siap dilayani bagi penumpang pesawat udara untuk setiap bentuk pelayanan, waktu proses yaitu waktu yang diukur sejak mulai proses sampai selesai dan keluar antrian bagi penumpang pesawat udara untuk setiap bentuk pelayanan, kondisi normal yaitu proses pemeriksaan awal sekuriti terhadap penumpang dang barang yang tidak memerlukan pemeriksaan lanjut, kondisi khusus yaitu proses pemeriksaan sekuriti terhadap penumpang dan barang yang memerlukan pemeriksaan lanjut, antara lain pemeriksaan tas dan body search, ketersediaan kursi yaitu ketersediaan tempat duduk bagi penumpang ruang tunggu keberangkatan pada jam sibuk, penyerahan bagasi pertama yaitu waktu yang digunakan dalam proses penyerahan barang kepada penumpang yang dihitung dari mulai pesawat block on bongkar bagasi sampai bagasi pertama tiba baggage claim, penyerahan bagasi terakhir yaitu waktu yang digunakan dalam proses penyerahan barang bagasi mulai pesawat block on bongkar bagasi sampai bagasi terakhir baggage claim, luas terminal per penumpang pada jam sibuk sebanyak m2 pax untuk domestik dan m? pax untuk internasional tidak termasuk luas yang dibutuhkan untuk sirkulasi, utilitas dan ruang ruang konsesi. dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa bandar udara, penyelenggara jasa bandar udara wajib menyediakan fasilitas untuk pelayanan operasional paling sedikit yo, dan fasilitas untuk pelayanan komersial paling banyak dari total luas terminal penumpang dikurangi ruang sirkulasi dan utilitas bangunan sebesar indikasi awal pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian iap4) yaitu indikasi awal kapasitas terminal dalam menampung penumpang pada jam sibuk, dan digunakan untuk prakiraan awal kebutuhan pengembangan fasilitas. (a). hasil penghitungan iap4 sebagai berikut iap4 kapasitas yang tersedia masih mencukupi iap4 kapasitas yang menjadi perhatian untuk dikembangkan iap4 kapasitas yang tersedia dapat dikembangkan (b). penghitungan iap4 sebagai berikut iap4 luas existing terminal penumpang waktu sibuk standar luas terminal (c). penumpang waktu sibuk dihitung berdasarkan tabel berikut jumlahpenumpang thn (juta) koefisien yo) counter check in jumlah counter check in sesuai dengan standar yang berlaku akurasi timbangan yaitu penggunaan timbangan yang tingkat keakuratannya sudah diukur dengan tera oleh badan kemeteorologian. garbarata waktu proses docking yaitu waktu yang diperlukan dalam proses docking garbarata dengan pesawat udara. skala nilai skala nilai adalah tingkat penilaian kondisi yang diberikan oleh penyedia jasa dibanding dengan standar kinerja operasional yang ditetapkan. pemberian nilai terhadap kondisi tersebut diklasifikasikan sebagai berikut istimewa baik sekali baik cukup kurang buruk proses keberangkatan dan kedatangan penumpang bandar udara domestik az: bandar udara internasional kenyamanan fasilitas pemberi nilai tambah: a 5s1 b : skala nilai kapasitas terminal dihitung sebagai berikut kapasitas terminal ideal luas terminal existing ruang operasional yo) standar luas terminal koefisien penumpang waktu sibuk tingkat okupansi jumlah penumpang per tahun kapasitas terminal ideal yyo nilai level service luas terminal existing ruang operasional yo) penumpang waktu sibuk per tahun aa es2 keterangan ruang operasional dalam terminal ditentukan paling sedikit dari total luas terminal dikurangi ruang sirkulasi dan utilitas bangunan. nilai minimum pada fasilitas yang dinilai dengan tingkat pelayanan (level service) adalah (baik). penilaian standar pelayanan pengguna jasa bandar udara harus dilakukan pada saat jam sibuk. minimal jumlah subyek penilaian tingkat pelayanan (level service) bandar udara kelas orang bandar udara kelas orang bandar udara kelas iii oranger spa arinramayu soneta pku (iv cnp june |
ip.lakukan. beberapa ketentuan dalams5:ketentuan huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut setinggi tingginya (sembilan puluh persen)ka yang sudah disahkan oleh rups badan usahketentuan lampiran huruf point diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut .b. tarif dasar kereta api yang merupakan penugasan pemerintahngaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, perlu peningkatan fungsi penyelenggara pelabuhan pada pelabuhllingkatan fungsi penyelenggara pelabuhan penyelenggara pelabuhan wajib melaksanakan peningkatan fungsi pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasaninventarisasi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap aset dan lahan badan usaha pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha pelabuhan lainnya. penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada melakukan inventarisasi dan evaluasi serta pengawasan terhadap penggunaan lahan daratan dan fasilitas pelabuhan untukdan mengusulkan penetapa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyelenggara pelabuhan mengatur, mengawasi dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada terkait dengan: penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan: pelaksanaan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan fasilitas pelabuhan dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan kerjasama usaha antara badan usaha pelabuhan dengan pihak ketiga termasuk hak pengelolaan lahan yang masih dikuasai oleh badan usaha pelabuhan. dalam hal terjadi penyimpangan dalam, dan memberikan sanksi berupa penghentian sementara. untuk menjamin dan melaksanakan keamanan dan ketertiban pelabuhan utama, dibentuk satuan pengamanan pelabuhan. satuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pada sisi daratan daerah lingkungan kerja pelabuhan, dilaksanakan oleh kepala kantor otoritas pelabuhan utama, dan pada sisi perairan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dilaksanakan oleh kepala kantor kesyahbandaran utama. dalam rangka pembentukan satuan pengamanan pada sisi daratan daerah lingkungan kerja pelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf sebagian sumber daya manusia yang menangani keamanan dan ketertiban dari kantor kesyahbandaran utama dialihkan kantor otoritas pelabuhan utama sesuai dengan kebutuhanrangka melaksanakan peningkatan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan menjamin kelancaran arus barang pelabuhan, penyelenggara pelabuhan mengatur, mengendalikan, membina, dan mengawasi penyandaran kapal dan bongkar muat barang dari dan kapal yang dituangkan dalam sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan. untuk menjamin kelancaran arus barang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara pelabuhan melaksanakan sebagai berikut: pelayanan kapal dan barang serta penumpang secara terpadu satu atap bawah pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh penyelenggara pelabuhan: pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf menggunakan teknologi sistem informasi dan komunikasi terpadu, cc. pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan perairan dan kegiatan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan, dan koordinasi dengan pihak terkait. dalam rangka menjamin kelancaran arus barang pelabuhan sebagaimana dimaksud penyelenggara pelabuhan menyusun dan atau melakukan tinjau ulang serta menerapkan standar operasional prosedur sop)serta mengusulkan penetapan standar kinerja operasional pelabuhan kepada direktur jenderal. penyelenggara pelabuhan melaporkan hasil evaluasi pencapaian kinerja operasional pelabuhan sebagaimana dimaksud pada setiap (enam) bulan kepada direktur jenderalfungsi pengawasan terhadap tarif jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan, dan usaha jasa terkait dengan angkutan perairan meliputi: memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses usulan kesepakatan besaran tarif antara penyedia dan pengguna jasa, pelaksanaan penetapan tarif: dan cc. memastikan badan usaha pelabuhan memberikan jasa kepelabuhanan sesuai standar kinerja yang ditetapkan direktur jenderal. dalam hal terjadi penyimpanganusulan dan pelaksanaan penetapan tarif: melarang badan usaha pelabuhan memungut tarif jasa kepelabuhanan yang tidak ada pelayanan jasanya, dan cc. memberikan sanksi berupa penundaan pemberlakuan tarif. setiap pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan pelabuhan, dan usaha jasa terkait dengan angkutan perairan dikenakan tarif sesuai dengan pelayanan jasa yang diberikan disediakan. |
pencabutan. peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor tahun tentang petunjuk operasional jabatan fungsional widyaiswwidyaiswara yang handal, kreatif, inovatif, dan berkinerja serta berkemampuan dalam mengembangkan kecerdasan, mental dan moral peserta pendidikan dan pelatihan diperlukan upaya pembinaan dan pengembangan widyaiswara yang terstruktur, terukurwidyaiswglasial dan atau non glasialwidyaiswara yang terdiri dari unsur utama, dan penunjwidyaiswara. pendidikan dan pelatihan selanjutnya disebut diklat. sekretariat tim penilai adalah tim yang mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan kerja tim penilai. pejabat pengusul adalah sekretaris jenderal kementerian perhubungan bagi widyaiswara ahli utama dan sekretaris badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan bagi widyaiswara ahli pertama sampai dengan widyaiswara ahli madya. pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalahdan sekretaris jenderal kementerian perhubungan bagi widyaiswara ahli pertama sampai dengan widyaiswara ahli madya. jam pelajaran yang selanjutnya disingkat adalah satuan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran diklat, dimana (satu) adalah (empat puluh lima) menitbab kedudukan dan tugas pokok widyaiswara berkedudukan sebagai pejabat fungsional bidang kedaulatan pada unit kerja lingkungan badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan. jabatan fungsional widyaiswara merupakan jabatan asn yang diduduki oleh pns. tugas pokok widyaiswara melaksanakan dikjartih pns, evaluasi dan pengembangan diklat pada unit kerja lingkungan badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan dan atau pada lembaga diklat pemerintah lainnya. selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada widyaiswara dapat melaksanakan kegiatan dikjartih bagi peserta diklat non asn dalam lingkup binaan kementerian perhubungan. dalam melaksanakwidyaiswara harus mendapatkan penugasan atau surat perintah secara tertulis dari kepala lembaga diklat badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan. pelaksanadiperhitungkan untuk mendapat angka kredit. bab iii jenjang jabatan dan pangkat golongan ruang jabatan fungsional widyaiswara merupakan jabatan fungsional keahlian. jenjang dan pangkat golongan ru: pangkat penata muda tingkat golongan ruang iii b, widyaisw, widyaiswwidyaiswarkompetensi widyaiswara kompetensi widyaiswaraliputi kemampuan: menyiapkan bahan diklat, meliputi penyusunanpenyusunan bahan ajar, penyusunan bahan tayang, dan penyusunan bahan peraga, menyusun soal tes, meliputi penyusunan soal pre test post tes, penyusunan soal komprehensif test dan penyusunan soal kasus, cc. memeriksa hasil ujian, pemeriksaan hasil ujian pre test post tes, pemeriksaan hasil ujian komprehensif test dan pemeriksaan hasil ujian kasuscoaching, dan mengevaluasi pembelajaran. kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kemampuan: bersikap dan berperilaku kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pihak,,,, bersikap dan berperilaku yang patut ditiru dan menjadi teladan bagi orang lain, dan melaksanakan kode etik dan menunjukan etos kerja sebagai widyaiswara yang profesional. kompetensi sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf sama dengan pengelola diklat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengembangan diklat, dan cc. mengaplikasikan hasil diklat dalam pengembangan bidang transportasi. kompetensi substantif sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kemampuan: menguasai danwidyaiswara. kompetensi widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam danwidyaiswara setelah mengikuti diklat dan dinyatakan lulus oleh lembaga administrasi negara. widyaiswara wajib memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan jenjang jabatan. bab persyaratan pengangkatan dalam jabatan widyaiswara pengangkatan pns dalam jabatan widyaiswsurat keputusan sk) pengangkatan sebagai widyaiswara ditetapkan, memiliki pengalaman bidang dikjartih selama paling rendahenilaian angka kredit pak): (lima puluh tiga) tahun untuk jabatan fungsional widyaiswara ahli pertama dan jabatan fungsional widyaiswara ahli muda, (lima puluh lima) tahun untuk jabatan fungsional widyaiswara ahli madya, dan (enam puluh) tahun untuk jabatan fungsional widyaiswara ahli utama bagi pns yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi, memiliki pengalaman bidang dikjartih selama paling kurangnyesuatengah magister s2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi, memiliki pengalaman bidang dikjartih selama paling kurang (dua) tahun, penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir, tersedia formasi jabatan jabatan fungsional widyaiswara, dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh kepala lembaga administrasi negarapersyaratan pengangkatan kembali dalam jabatan widyaiswara bagi widyaiswara yang dibebaskan sementara yaitu: dalam hal widyaiswara dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai pns, yang bersangkutan dapat diangkat kembali sebagai widyaiswara setelah diangkat kembali sebagai pns. dalam hal widyaiswara dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh luar jabatan widyaiswara, yang bersangkutan dapat diangkat kembali sebagai, dalam hal widyaiswara dibebaskan sementara karena cuti luar tanggungan negara, yang bersangkutan dapat diangkat kembali sebagai widyaiswara setelah selesai menjalani cuti luar tanggungan negara, dan dalam hal widyaiswara dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari (enam) bulan, yang bersangkutan dapat diangkat kembali sebagai widyaiswara setelah selesai menjalani tugas belajar. bab hak, kewajiban dan larangan dalam melaksanakan tugas, widyaiswara memiliki hak sebagai berikut: memperoleh gaji dan tunjangan, menerima honor kelebihan jam pelajaran dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangualifikasi akademik, kompetensi, akses sumber belajar, informasi, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terus menerusjwidyaiswarapelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya, dan atau memperoleh jaminan untuk peningkatan karier widyaiswara yang jelas dan terstruktur. hak sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit terdiri atas: fasilitas ruang widyaiswara, meja dan kursi setiap widyaiswara, fasilitas komputer atau laptop, fasilitas internet, dan lemari penyimpan berkas atau dokumen. dalam melaksanakan tugas, widyaiswara memiliki kewajiban sebagai berikut: merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, cc. menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, bertindak objektif dan tidak diskriminatif, menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialog, meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan serta menjadi teladan bagi peserta didik, mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang undangan, mematuhi dan melaksanakan kode etik widyaiswara, menjaga nama baik institusi dan profesi widyaiswara, menyusun sasaran kerja pegawai, mengajukan penilaian angka kredit, dan il. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. dalam melaksanakan tugas, widyaiswara dilarang: menerima honorarium dari pelaksanaan wajib, menjual buku, diklat atau sejenisnya kepada peserta diklat, cc. memanipulasi nilai peserta diklat, memberitahu soal soal ujian, membantu peserta diklat mengerjakan soal soal dalam ujian, menerima pemberian dari peserta diklat dalam bentuk apapun, mempersulit peserta diklat dalam proses kegiatan pembelajaran, dan atau mengarahkan peserta diklat agar mengajak, memberi atau membeli sesuatu dari widyaiswara. bab vii formasi pengangkatan dalam jabatan widyaiswara dilaksanakan berdasarkan formasi jabatan fungsional widyaiswara. kepala badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan pada awal bulan juni menyusun formasi jabatan fungsional widyaiswara dan secara hierarki diusulkan kepada menteri perhubungan cg. sekretaris jenderal kementerian perhubungan. penyusunan formasi jabatan fungsional widyaiswara didasarkan pada indikator sebagai berikut: jumlah jam pelajaran total dari setiap diklat yang diselenggarakan dalam (satu) tahun, jumlah jam pelajaran minimal yang harus dipenuhi oleh widyaiswara dari setiap diklat yang diselenggarakan dalam (satu) tahun, jumlah minjumlah maksdan jumlah total mata diklat dari setiap diklat yang diselenggarakan dalam (satu) tahun, penyusunan formasi jabatan fungsional widyaiswara sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakjabatan fungsional widyaiswara ditetapkan setiap tahun paling lambat pada akhir bulan oktober dengan keputusan menteribab viii beban wajib widyaiswara widyaiswara wajib memenuhi minimal sebanyak (tiga puluh dua) per bulan. sebagaimana dimaksud pada merupakan pelaksanaan tugas pokok dengan rincian kegiatan tatap muka sebanyak (dua puluh satu) per bulan dan kegiatan lain konversi sebanyak (sebelas) per bulan. kegiatan tatap muka sebagaimana dimaksud pada diperoleh widyaiswara dengan ketentuan minimum mengampu (dua) mata diklat dan maksimum mengampu (lima) mata diklat. kegiatan lain konversi sebagaimana dimaksud pada diperoleh widyaiswara dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: menyusun bahan diklat, menyusun soal, cc. memeriksa hasil ujian,ukan coaching pada proses penyelenggaraan, evaluasi diklat, dan atau pengembangan diklat. pemenuhan kewajiban minimal oleh widyaiswara dihitung dan dilaporkan setiap bulan oleh kepala unit kerja pembina widyaiswara kepada pimpinan unit kerja dimaksud. laporan pemenuhan kewajiban minimal sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok widyaiswara dan dasar pembayaran honorarium kelebihan jam mengajar. penghitungan pemenuhan kewajiban minimal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan menggunaksaran kerja pegawai sasaran kerja pegawai wajib disusun widyaiswarwidyaiswar(lima puluh) untuk widyaiswara ahli utama dengan pangkat pembina utama madya golongan ruang iv d, dan (dua puluh lima) untuk widyaiswara ahliab unsur, sub unsur kegiatan, bukti fisik: pendidikan, pelaksanaan dikjartih pns, cc. evaluasi dan pengembangan diklat, pengembangan profesijabatan fungsional widyaiswara yang dinilai angka kreditnya dari unsur utama, terdiri atas: sub unsur pendidikan, meliputi: pendidikan formal sekolah dan memperoleh ijazah gelar kesarjanaan,, sub unsur pelaksanaan dikjartih pns, meliputi: persiapan, terdiri atas: penyusunan bahan diklat, dan penyusunan soal materi ujian diklat. pelaksanaan, terdiri dari: tatap muka diklatc. sub unsur evaluasi dan pengembangan diklat, meliputi: evaluasi diklat, terdiri atas: pengevaluasian penyelenggaraan diklat instalasinya,dan pengevaluasian kinerja widyaiswara. pengembangan diklat, terdiri atastransportasi dan lingkup kedekatannya, penemuan inovasi yang dipatenkan dan telah masuk daftar paten sesuai bidang transportasidalam bidang transportasi. kegiatan jabatan fungsional widyaiswara yang dinilai angka kreditnya dari unsur penunjang, terdiri atas: peran serta dalam seminar lokakarya konferensi bidang kedaulatan, keanggotaan dalam organisasi profesi, pembimbingan kepada widyaiswara dibawah jenjang jabatannya, penulisan artikel pada surat kabar, penulisan artikel pada website, perolehan gelar ijazah kesarjanaan lainnya, dan perolehan penghargaan tanda jasa. bab periode penilaian dan penetapan angka kredit penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan paling rendahwidyaiswarxii pembentukan tim penilai dan sekretariat tim penilai menteri perhubungan membentukdengan kebutuhan dengan keputusan menteri perhubungan. menteri perhubungan memberikan delegasipembentukan tim penilaiformat keputusan menteri perhubtim penilai dapat membentuk sekretariat tim penilai dengan keputusan ketua tim penilai. format keputusan ketuadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiii tata cara pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit bagian pertama tata cara pengusulan widyaiswaridentitas widyaiswara, meliputi nama, nomor induk pegawai nip, nomor seri kartu pegawai (ing, dan angka kredit awal, salinan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional widyaiswara terakhir atau salinan keputusan pengangkatan kembali widyaiswara bagi widyaiswara yang pernah dibebaskan sementara, salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, salinan penetapan angka kredit keputusan kenaikan jabatan fungsional widyaiswara terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, salinan hasil penetapan angka kredit dari penilaian sebelumnya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, salinan hasil penilaian sasaran kerja pegawai terakhir, surat penugasan mengikuti pendidikan dan pelatihan, surat pernyataan telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dan bukti fisik, surat penugasan surat perintah melaksanakan kegiatan dikjartih pns, surat pernyataan melaksanakan kegiatan dikjartih pns dan bukti fisik, surat penugasan surat perintahpengembangan profesi dan bukti fisik, surat tugas melaksanakan kegiatan penunjang tugas widyaiswara, dan surat pernyataan melaksanakan kegiatan penunjang tugas widyaiswara dan bukti fisik. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dengan huruf angka angka angka angka dan angka ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah,, dan disampaikan luar waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf dan butir bagi usulan yang diajukan oleh widyaiswara berstatus dibebaskan sementara. formulir usul penetapan angka kredit, surat penugasan surat perintahbukti fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah tercantum pada contoh sampai dengan contoh dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. bagian pertama tata cara penilaian paragraf pertama pra sidang sekretariat tim penilai menyiapkaftar usul penetapan angka kredit dupa)widyaiswarwidyaiswara ahli pertama, widyaiswara ahli muda, dan widyaiswara ahli madyawidyaiswara ahli utamawidyaiswara ahli pertama, widyaiswara ahli muda, dan widyaiswara ahli madyawidyaiswara, pimpinan unit kerja widyaiswara, sekretaris tim penilai, pejabat yang berwenang, dan kepala bagian perencanaan biro kepegawaian dan organisasi. bab xiv sanksi dalam hal pencapaian angka kredit widyaiswarwidyaiswarsedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab monitoring dan evaluasi sekretaris jenderal kementerian perhubungan dan kepala badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan menteri ini sesuai dengan bidang dan tugasnya masing masing. bab xviie. je8 isa kei lai fran kai les esai ja) petunjuk pengisian uraian petunjuk pengisiannama widyaiswara pengampu mata diklat diisi jadwal pelaksanaan kegiatan tatap muka diisi jumlah total per mata diklat diisi jumlah jam minimal tatap muka widyaiswara per tahun (32j diisi jumlah rata rata mata diklat yang diampu per widyaiswara mata diklat (minimal mata diklat, maksimal mata diklat) diisi jumlah kebutuhan widyaiswara minimal, dihitung dengan menggunakan rumus: total per mata diklat minimal rata rata mata diklat per wi) total per mata diklat diisi jumlah rumpun mata diklat, dihitung dengan menggunakan rumus: jumlah total mata diklat rata rata mata diklat per jumlah total mata diklat diisi jumlah kebutuhan widyaiswara maksimal, dihitung dengan menggunakan rumus: total per mata diklat minimal total per mata diklat diisi jumlah kebutuhan widyaiswara minkebutuhan widyaiswara makswidyaiswara eksisting pada tahun . diisi jumlah widyaiswara yang bup pada tahun . diisi jumlah widyaiswara akhir pada tahun . uraian petunjuk pengisian diisi jumlah kelebihan widyaiswara diisi jumlah kekurangan widyaiswara menteri perhubungan republik indonesia, ttd budi karya semadi pepe rar dremumaan tanetksia |( ghefitaspudamdatlma| jpreaka ampat temrasere tamanformasi jabatan fungsional widyaiswara keputusan menteri perhubungan republik indonesia nomor:tugas dipandang perlu menetapkan formasi jabatan fungsional widyaiswara lingkungan kementerian perhubungan tahun anggaranperhubungan republik indonesiapertama formasi jabatan fungsional widyaiswara lingkungan kementerian perhubusian formasi jabatan fungsional widyaiswara dilakukan oleh sekretaris jenderal c.g. kepala biro kepegawaian dan organisasi dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan. ketiga segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) . mak . tahun anggaran . keempat keputusan menteripimpinan tinggi madyatpsmandan yemettota kebetttamp ummdatakmn| paris (reordassen (annum lampiran ipenghitungan pemenuhan kewajiban minimal formulir penghitungan widyaiswara lingkungan kementerian perhubungan nama .(). nip . jabatan i. unit kerja ah. bulan tahun .fo). kegiatan tatap muka jenis mata bukti jumlah jadwal diklat diklat fisik jumlah total . ii. kegiatan lain konversi bukti jumlah kegiatan jadwal fisik menyusun bahan diklat bahan tayang . . bahan peraga . po. gbpv rpm dan sap,rp ). . bukti jumlah kegiatan jadwal fisik memeriksa hasil ujian komprehensif test . . melaksanakan pendampingan ). . |. . ol pkl benchmarking melaksanakan pendampingan penulisan kerja kerja proyek para pap . . perubahan melakukan coaching pada proses ). . |. . penyelenggaraan terlibat dalam mengevaluasi penyelenggaraan diklat ). . . instalasinya terlibat dalam pengevaluasian ). . . kinerja widyaiswara pengembangan diklat terlibat dalam pelaksanaan ). . |. . analisis kebutuhan diklat terlibat dalam penyusunan ). . . kurikulum diklat terlibat dalam penyusunan ). . |. . modul diklat terlibat dalam penyusunan ). |. . pedoman kedaulatan terlibat dalam penyusunan ). . |. . kebijakan kedaulatan iii. kewajiban minimal minimal tatap muka jp) terpenuhi tidak terpenuhi?) minimal kegiatan lain konversi jp) terpenuhi tidak terpenuhi ) iv. jumlah kelebihan jam tatap muka jumlah total kegiatan tatap muka jumlah total kegiatan lain konversi) minimal tatap muka . . sn, . . . . . . petunjuk pengisian uraian petunjuk pengisian diisi nama widyaiswara diisi nip widyaiswara diisi jabatan beserta jenjang widyaiswara diisi unit kerja widyaiswara diisi bulan dan tahun pelaksanaan kegiatan tatap muka dan kegiatan lain konversijadwal pelaksanaan kegiatan tatap muka dan atau kegiatan lain konversi diisi jenis bukti fisik, contoh: surat penugasan, smk, bahan laporan, dll. diisi jumlah pelaksanaan kegiatan tatap muka dan atau kegiatan konversi diisi jumlah total pelaksanaan kegiatan tatap muka dan atau segi lain konversi diisi jumlah kelebihan jam tatap muka diisi tempat pengesahan formulir penghitungan widyaiswara diisi tanggal, bulan dan tahun pengesahan formulir penghitungan widyaiswara diisi nama jabatan yang mengesahkan formulir penghitungan widyaiswara diisi nama pejabat yang mengesahkan formulir penghitungan widyaiswara diisi pangkat golongan pejabat yang mengesahkan formulir penghitungan widyaiswara diisi nip pejabat yang mengesahkan formulir penghitungan widyaiswara uraian petunjuk pengisian coret yang tidak perlu jumlah jumlah total kegiatan tatap muka jumlah total kegiatan lain konversi minimal harus menteri perhubungan republik indonesia, ttd budi karya semadi tjoemanaan yamato kaskatantandanna| ajorsika antar paokeedmopembentukan tim penilai keputusan menteri perhubungan republik indonesia nomor:menteri perhubungankepala lembaga administrasi negaraperanan yamerora knekattam ramdani| aorta |(ancaman (anteecdmta mata vamidtemranoo| manfaaketua tim penilai tentang pembentukan sekretariat tim penilai keputusan . nomor: tentang pembentuksekretariat. tentang pembentukan. ) ini. kedua masa kerjanama jabatan ketua tim penilai . diisi badan pengembangan sumber daya manusia perhubunganbea ben dona tempat (tar attack ada alam derita (ram atiteparere (annumcontoh bukti fisik mengikuti pendidikan formal sekolah . diberikan ijin belajar kepada nama nip .ketentuan selama melaksanakan ijin belajar tetap melaksanakan tugas jabatan, , melaporkan hasil belajar secara periodik dan setelah lulus studi, masa berlaku surat ijin belajar ini sampai dengan . ditetapkan . tembusan: kepala biro kepegawaian dan organisasi, ., melaporkan hasil belajar secara periodik dan setelah lulus studi, penugasan selesai. ditetapkan . pada tanggal . pejabat yang berwenang menerbitkan tugas belajar ttd nama lengkap pangkat gol nip. tembusan: li. dst. foto copy akreditasi program studi (bagi lulusan dalam negeri) nan stan asi mama sem: ai kantin (1m in ban pt ae) sertifikat akreditasi badan akreditasi nasional perguruan tinggi sad berdasarkan keputusan ban pt ban pt ak ix s2 menyatakan bahwa program studi magister ilmu administrasi, universitas jenderal soedirman, purwokerto terakreditasi dengan peringkat irr akreditasi u )) yan, sertifikat akreditasi program studi magister ini berlaku (lima) tahun, sejak tanggal januari sampai kar lia dengan januari kant ) ttg jakarta, fan (ii sai fu per, pata adil basuki aza komando suharto li: sekretaris ketua jai ban pt adalah anggota aan w)! akan sangan die ara, not are, sun den un, sun tin aan sek pak gen yaaa. text yaaa foto copy ijazah sc. mengesahkan salinan fotokopi sesuai dengan aslinya ban oem hana . kita ram maria legalised universitas gajah mada anaerbinga ijazah ye. tot sadarkan, m.f ng. tee telah memenuhi persyaratan dan mempertahankan tesis hadapan dewan. penguji' dalam program studi sistem dan teknik transportasi fakultas teknik sukarno nrm: ptk lahir cilacap pada tanggal februari sehingga kepadanya diberikan gelar master science sc.) beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut diberikan yogyakarta pada tanggal januari dekan ik. rektor (ya arora: ir. tumisan, eng., ph. prof. ir. sudjarwadi, eng., kementerian agama universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang jalan ramayana malang telepon facsimile website wad.uin malang.ac.id. e mail info @uin malang.as.id eh'? ? #z55s: .t5#5stt5b nasa silva aue dini jurusan matematika pan lain palang yai agustus nomor ialah d705 01m berabad akreditasi o21 dan pt ak fakultas ins pan mero luar (rose sata kota pedesaan esa) haa tea jesajananann s7e pendidikan kewarganegaraan kerogkahan kopi opor i02 bangsa indonesia belt.s) (gila mat ema eka senen panas ino b:| bogor2na awal era uber aoa bahasa inggris b:|ie: |over213 keras sosro sosial dasar o9o12ao (seok amal |to, osti9e |jrmo bola babak sen bean makanan zen ez2a penata ererolos emban banyak heri sno0 sun .|$ (noni bencana selaras opinion (itogi andi jane ior lensa sets ghetto |area pon snopes annee rans opera? agar e.|s bilangan |z3 (se5agar peradaban sja sero alias onetiia (2error flag |(stro ton pejabat sae bakeri saran: arreeeys sin (terurai alan (an i21s real oai enmakat selatan (an aui si2 sendsidwar saat (enm benaman sel.s (onar ari (eng ang aan korea oai mruakae kan umat sil3: menengah (ren erensiri dirasa sae per pet ere b1| |esi3is (seks: eng pans on. sin (wanara aka tan ala (maen loe kenal ian spain imamat petasan sosngna (ekageek pena gran alb "la nan spo12o1 ank lon |8e jean3st sentuhan krb sea bagan (ke ceko maku korban (m29253r mom selama orkes neuron resersbaikr s33138t |(skaeenessksear rio konroren sin aan komputer sin (era ian ana matematika epa ere pos jeneraoa rare: bemkogkaman komponen (aljabar linier lembu ten sja ena ikon kanal nara eman s3. doa nona elemen ken o7na0s enhknakon penomoran meremarten im ita tarik matematika pena pena arti sean rekaman poster @9e1so1 jerat solusi numerik penamaan saint tenant dan tumisan (aka saa.o0 pena akan mal teh spo a20 debian sena ana ana keterangan senna saka blok mem) tan matang, mei angka ina pir kan rana insana. pekan hidung akademik lo0 kep, ame haus lyo .pa.g kom sama sao epos mengesankan sato otoko: semua engan asin: gan padi rar bekantan sama dan tgknotoi kan bidang demi asli gaya spa. kes nana ppt subur terus tulus center bukti fisik mengikuti) sertifikat unit kerja (pa jenjang jabatan (po unsur (pa sub unsur (pa butir kegiatan (pa kode butir kegiatan (pa jumlah angka kredit . fotocapy surat penugasan mengikuti diklat surat penugasan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang bertanda tangan bawah ini nama lawa mere peran since1 nip nan ann pangkat golongan ruang pan nan nan nnn bonsasanaa jabatan nan nan nun nun nun nun unit kerja knannanaaa naa nan nan nnn ann ann menyatakan bahwa: nip pan nan nun nnnnnnnnnnnunnnnnnenununnnntnnnnn upt npsn pangkat golongan ruang tmt pan jabatan naa ann nun nun nun nun unit kerja nun untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. nan ann nett anta pada hari tangga! 22120222020052e1ed real tempat pan nan nan demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya masa langsung nip atas surat pernyataan melaksanakan kegiatan smk) surat pernyataan telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bertanda tangan bawah ini: nama etannannan emas pena hatennenan nan annan bia nennneannnna manan nip aas nata ala name pantangan tap han man enne ana menanpnnennnn pangkat golongan ruang daan aan nan ann nan ann nan ana nana anna nama aan jabatan camooenlulmon lan nnnnannnnnnna meter penang pennnannenennnneene pen nan unit kerja sevanenanunenvani menu rana sana nan anna manan nen lana aan agen lan mena anan menyatakan bahwa: nama gene ses ana saran era lsn mne laten era lannnnnnepnaonn pemanenesaamannn pangkat golongan ruang tmt sonnnane 01005a2nonneiuooane2en ononnman nnlnncenn nan jabatan naa nan nan nan nan unit kerja krmaomnaanemn ahh nanah aman ana nana aan maa ema telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai berikut: jumlah jumlah satuan angka keterangan smankegatan rang sian males das (kaga mangan kegiatan kredit vsdsdn s s teh bo ee . uuuooduu u d uvu u uv u lu uvu u d las o gngnnnnoontnnsanas fotokopi sertifikat kompetensi widyaiswara nada! surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan nomor diklat fungsional lan lembaga administrasi negara dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkandketentuan ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa nama ade darmawan hello, aja nip kay tempat tanggal lahir kupang, januari pangkat golongan penata ii1 c jabatan widyaiswara ahh muda instansi pulang sdm aparatur kemenhub lulus pendidikan dan pelatihan kewidyaiswaraan berjenjang tingkat madya yang diselenggarakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bekerjasama dengan pusat pembinaan widyaiswara, lembaga administrasi negara dari tanggal agustus s.d september bogor dengan waktu jam pelajaran. b0gor. september lembaga administrasi negara semen botani sungai hidup dan kehutanan deputi bidang pendidikan dan pelatihan aparatur, escape pendidikan dan pelatihan sdm am minikungsef hidup dan kehutanan, pan ttinaino, m.m stop sertifikat diklat harus dilengkapi dengan kurikulum diklat contoh bukti fisik menyusun bahan diklat dalam bentuk bahan ajar makalahajarbahan ajar diklat pengadaan barang dan jasa pemerintah angkatan materi pengantar pengadaan barang dan jasa pemerintah kenapa kita melakukan pengadaan barang jasa? ini adalah pertanyaan awal yang harus kita pahami filosofinya secara jelas sebelum melaksanakan pengadaan. mungkin saja banyak jawaban yang akan muncul dengan berbagai variasi. namun semua bermuara pada pemenuhan want (keinginan) atau need (kebutuhan). apakah karena kita menginginkan barang jasa atau karena kita membutuhkan barang jasa. mengambil definisi dari berbagai sumber keinginan adalah kebutuhan manusia yang dibentuk berdasarkan kultur dan kepribadian sedangkan kebutuhan didefinisikan sebagai pemenuhan rasa kekurangan. hal ini bisa dilihat lebih keatas lagi terkait visi dan misi organisasi. visi pada dasarnya adalah keinginan. karena sifatnya keinginan maka visi ada pada tataran kebijakan atau penetapan sasaran. kemudian misi sifatnya kebutuhan yang batasannya adalah pencapaian keinginan dalam porsi tertentu atau masuk pada tataran teknis. dapat diasumsikan bahwa misi merupakan satu atau serangkaian indikator utama dari usaha pencapaian visi. dari sini yang menjadi ukuran adalah performance atau ukuran kualitatif dari barang jasa. ruang lingkup pengadaan barang jasa dalam skema pelaksanaan apbn berada pada tataran teknis setelah widyaiswaraan, pemrograman dan penganggaran yaitu pengadaan, pelaksanaan kontrak dan pembayaran dan penyerahan. untuk itu proses pengadaan barang jasa harus dimulai dari kebutuhan yang ditetapkan pada dokumen anggaran dalam rangka memenuhi program pembangunan yang telah direncanakan lewat penyusunan apbn, dalam kerangka ini semestinya segala aktifitas pengadaan barang jasa tidak lepas dari upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. baik dari sisi kualitas, kuantitas, waktu dan biaya. peran widyaiswaraan pengadaan menjadi sangat penting baik widyaiswaraan umum dan widyaiswaraan pelaksanaan pengadaan. pada prinsipnya kegiatan pengadaan barang jasa terdiri dari perkalian antara harga satuan dan volume kemudian disandingkan dengan sasaran yang mau dicapai. jadi dapat kita ambil satu benang merah bahwa harga satuan dikalikan volume bertujuan mencari barang jasa sedangkan sasaran bertujuan mencapai kebutuhan yang telah ditetapkan. barang dan jasa mempunyai definisi dan pengertian tersendiri, dimana hal ini tercantum dengan sangat jelas dalam perpres tahun beserta perubahannya tentang pengadaan barang jasa pemerintmudian terkait jasa diklasifikasikan kedalam term utama yaitu, konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan tindak sebagaari definisi tersebut dapat kita simpulkan dua kata dasar terkait barang dan jasa. kata dasar tersebut adalah benda (thing) dan tindakan action). dengan demikian barang dapat didefinisikan secara sederhana sebagaikemudian jasa sebagai setiap tindakan dalam rangka menghasilkan output baik berupa benda maupun rangkaian tindakan dengan mengandalkan keahlian dan atau keterampilan. pendefinisian ini sangat penting dalam mengenal lebih jauh tentang barang jasa yang diperlukan. ketika memerlukan sebuah barang jasa maka tentu sudah harus bisa di forecasting (diperkirakan) hal hal penting apa saja yang diperlukan terkait benda output seperti karakteristik, fungsi dan lainnya. kemudian disisi yang lain juga harus mempertimbangkan tindakan apa saja yang diperlukan dalam rangka mendapatkan benda output yang kita perlukan. identifikasi barang jasa harus dibangun dari pertanyaan pertanyaan dalam formulasi 1h. what, when, where, who, why dan how. proses pengadaan barang jasa terdiri dari empat tahapan utama yaitu persiapan, pelaksanaan, kontrak dan serah terima pekerjaan. identifikasi barang jasa berada dalam ranah persiapan, sehingga menjadi sangat penting menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat, tepat, menyeluruh, jelas dan konsisten. penting dalam artian untuk menentukan metode pengadaan yang digunakan, metode penyampaian dokumen penawaran dari penyedia, metode evaluasi, rancangan kontrak dan proses serah terima serta penggunaan barang jasa. misal kita membutuhkan sebuah pulpen maka kita harus mampu mengidentifikasi pulpen yang mampu memenuhi needs kita. jawaban atas pertanyaan apakah terbuat dari plastik atau besi, akan menentukan evaluasi yang kita gunakan. pulpen dari besi biasanya dipilih karena lebih tahan lama dibanding berbahan plastik. apabila kebutuhan terkait pulpen bersifat short term seperti hanya untuk pelatihan temporer maka berbahan plastik tentu lebih efisien dibanding berbahan besi. berbeda kalau kebutuhan pemakaian untuk menunjang pekerjaan rutin maka berbahan besi tentu lebih efisien dan efektif. demikian juga jawaban atas kapan, dimana, siapa user dan penyedia, untuk tujuan apa dan bagaimana menggunakan dan mendapatkan harus dapat dijawab dengan efektif pada tahap persiapan. sebelum terlalu dalam membicarakan tentang implikasi dari identifikasi barang jasa perlu juga kita perjelas definisi dasar barang jasa dahulu. jadi dapat disimpulkan bahwa barang adalah kombinasi dari benda dan tindakan dalam komposisi yang lebih sederhana. artinya dalam pengadaan barang, tingkat kompleksitas tindakan lebih rendah dibanding pengadaan jasa. hal ini dikarenakan pada pengadaan barang, benda sudah dapat kita identifikasi hasilnya segera saat pelaksanaan pengadaan dan atau kontrak ditandatangani. sedangkan jasa adalah kombinasi benda output dan tindakan dalam komposisi yang lebih kompleks. identifikasi hasil dari sebuah jasa tidak bisa dilihat dari benda outputnya saja tapi juga harus dilihat dari kualitas tindakan yang diberikan. misalkan jasa konstruksi terkait bangunan, kita tidak bisa serta merta melihat konstruksi pada saat kontrak namun memerlukan proses mewujudkannya. kemudian pada saat gedung terwujud kita juga harus menilai kualitas teknis bangunan termasuk umur teknis dan masa pemeliharaan. kompleksitas benda menentukan kompleksitas tindakan dan juga menentukan kompleksitas kualifikasi penyedia yang kita perlukan. sehingga apabila empat kategori besar barang jasa pada perpres beserta perubahannya kita susun dalam skala kompleksitas, akan tersusun struktur sebagai berikut yaitu pengadaan barang, konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi. apabila skala ini kita terapkan pada metode pengadaan maka pengadaan barang, konstruksi dan jasa lainnya termasuk dalam kategori pelelangan atau mengkomposisikan penyedia yang mampu mengadakan barang jasa. ukuran utama yang dipakai adalah barang jasanya sedang kualifikasi penyedia kemudian. untuk jasa konsultansi yang notabene memerlukan kompleksitas tindakan yang tinggi, tentu menuntut kualifikasi penyedia yang tinggi pula. sehingga akan lebih efektif kalau diterapkan metode seleksi. akan sangat panjang membahas implikasi dari proses identifikasi barang jasa terhadap keseluruhan proses pengadaan barang jasa pemerintah. paling tidak ini menunjukkan urgensi proses identifikasi dalam proses pengadaan barang jasa dalam rangka memenuhi sasaran kebutuhan atau needs pemerintah. yang ujungnya juga berdampak pada kualitas sasaran pembangunan. sayangnya banyak yang tidak mau menginvestasikan waktu, tenaga dan fikiran dalam proses ini. ini karena semua orientasi hanya pada output bukan outcome bahkan benefit. adalah pilihan yang sangat mudah ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan apakah ingin sulit diawal tapi mudah dan gampang pada proses akhir. atau mudah diawal tapi menimbulkan kesulitan besar akhir. sekali lagi ini kembali pada keputusan kita. bahan ajar disusun dengan jumlah kata kurang lebih (seribu dua ratus lima puluh) kata dengan spasi atau setara dengan halaman. contoh bukti fisik menyusun bahan diklat dalam bentuk bahan tayangtayangdeskripsi dan tujuan deskripsi: topik ini menjelaskan tentang konsep, definisi, elemen dasar, don state pengukuran valve for money serta konsep good governance datar dalam kaitannya dengan vfm dan aspek kunci pelayanan tenaga publik menurut konsep vfm. ce. tujuan: peserta memahami definisi vfm peserta memahami konsep good governance dalam kaitannya dengan vfm peserta memahami elemen dasar vfm dan pengukuran pengantar pengadaan barang dan jasa vfm terminologi barang dan jasa bahasan pengelola keuangan terkait proses pengadaan pengadaan barang jasa pemerintah adalah, kegiatan barang dan jasa untuk memperoleh barang jasa oleh kementerian lembaga satuan kerja perangkat peraturan pengadaan barang dan jasa: kebijakan daerah institusi k ud i) lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya penyedia barang dan jasa seluruh kegiatan memperoleh barang jasa pejabat pembuat komitmen, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jika pengadaan dan good goremance barang jasa unit layanan pengadaan, unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan perubahan penting perpres keppres barang jasa k l d | yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri, atau melekat pada unit yang sudah ada. terminologi barang dan jasa tahapan pengadaan barang dan jasa barang, adalah setiap benda baik berwujud maupun fido berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat tahap perencanaan planning), diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barong. pemrograman programming). pekerjaan konstruksi, adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan penganggaran budgeting), dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan pengadaan procurement), wujud fisik lainnya. jasa lainnya, adalahjasa yang membutuhkan pelaksanaan kontrak dan pembayaran contract kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan iskilware! dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas implementation and payment), dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan atau penyerahan pekerjaan barang handover), dan penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan operation konstruksi dan pengadaan barang. and maintenance)ong mengutamakan adanya olah pikir (broinware|. perpres tahun tujuh prinsip pengadaan perencanaan umum, melakukan identifikasi kebutuhan, ada (tujuh) prinsip yang harus dipegang dalam proses anggaran, pemakaman, cara pengadaan, organisasi, dan pengadaan barang jasa, yaitu: kerangka acuan kerja kak). efisien, perencanaan teknis, berkaitan dengan penyusunan efektif, spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hps), dan transparan, rancangan kontrak. terbuka terbuka, perencanaan pemilihan, melakukan pengkajian ulang paket dan jadwal, pemilihan sistem pengadaan, bersaing, penetapan metode penilaian kualifikasi, dan penyusunan adil tidak diskriminatif, jadwal. akuntabel, ruang lingkup perpres peraturan pengadaan barang dan jasa pengadaangarang jasa lingkungan k l d i peraturan dan kebijakan pengadaangarang jasa untuk investasi lingkungan bank indonesia, bumn, bumn bum yang pembiayaannya sebagian atau dasar hukum utama seluruhnya dibebankan pada apbn apbd dasar hukum terkait kebijakan umum konsep ramah lingkungan pengecualian pengadaan barang jasa pihak terkait pengadaan barang dan jasa pihak terkait pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan barang jasa melalui penyedia: untuk pengadaan barang jasa melalui swakelola: strukturnya dari pengguna anggaran pa), strukturnya dari pengguna anggaran pa) kuasa pengguna anggaran kpa) kemudian kuasa pengguna anggaran kpa), dan dibawahnya lagi ada ppk, pejabat pembuat komitmen ppk) dan bila diperlukan bisa memasukkan pejabat pengadaan, tim ulp pejabat pengadaan, swakelola, tim perencana, pelaksana dan pengawas. serta pejabat penerima hasil pekerjaan. tugas pokok dan kewenangan pa kpa tugas pokok dan kewenangan ppk pejabat pembuat komitmen ppk) pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pa kpa) menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang jasa yang meliputi: perencanaan umum spesifikasi teknis barang jasa pengendalian dan monitoring anggaran harga perkiraan sendiri hps) menetapkan ppk, pp, php, tim teknis, dan tim juri. rancangan kontrak. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa: menetapkan pemenang pengadaan: menyetujui bukti pembelian atau menandatangani akuntansi surat perintah kerja barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya diatas spk surat perjanjian melaksanakan kontrak dengan penyedia barang jasa jasa konsultasi diatas mengendalikan pelaksanaan kontrak melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang jasa pa kpa pelaporan keuangan dan menyimpan seluruh menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang jasa kepada pa kpa dengan dokumen. berita acara penyerahan: menyelesaikan perselisihan pihak yang angkatkeutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang jasa. tugas pokok dan kewenangan ppk tugas pokok dan kewenangan ulp pp unit layanan pengadaan ulp) selain tugas pokok dan kewenangan atas ppk dapat: wajib melaksanakan proses pemilihan: mengusulkan kepada kpa: barang pekerjaan konstruksi last lainnya diatas jasa konsultasidiatas perubahan paket pekerjaan: dan atau tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ulp pejabat pengadaan perubahan jadwal kegiatan pengadaan meliputi: menyusun rencana pemilihan penyedia barang jasa: net menetapkan fim pendukung: menetapkan dokumen pengadaan: menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan menetapkan besaran nominal jaminan penawaran: teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ulpmenetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan lpse kepada penyedia barang jasa. untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional: per pres tahun: yang masuk: tugas pokok dan kewenangan ulp pp pejabat pengadaan khusus untuk kelompok kerja ulp: pejabat pengadaan menjawab sanggahmenetapkan penyedia barang jasa untuk: konstruksi jasa lainnya yang memulai paling tinggi rp200. (dua pelelangan atau penunjukan langsung untuk roket ratus juta rupiah): dan atau pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi rp100. seratus miliar rupiah): memulai paling tinggi rp50. (lima puluh juta rupiah) atau menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang jasa kepada ppk jasa konsultansi yang memulai paling ing rp10. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang jasa kepada pa kpa (sepuluh miliar rupiah): membuat laporan mengenai proses pengadaan pengadaan kepada pa kpa. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia pengadaan diperluas pada penyedia barang jasa kepada ppk: perpres pbj, yaitu tidak hanya sekedar menyusun dokumen dan dok lahan diab mengusulkan pemenang, melainkan juga menetapkan dokumen dan 'menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang joo: menetapkan pemenang lelang. jadi, seluruh tanggung jawab pengadaan membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala secara penuh sudah diberikan kepada panitia pengadaan pokja ulp. ulp. ibid contoh bukti fisik menyusun bahan diklat dalam bentuk bahan peraga unit kerja jenjang jabatan unsur sma sub unsur butir kegiatan kode butir kegiatan ani jumlah angka kredit contoh foto bahan peraga diklat team building maut, mnc men aris tag , gc keterangan: blok kayu dengan angka untuk melatih peserta diklat . dengan cara. gaia kasi p9. spn "el nn: keterangan: tali tambang untuk melatih peserta diklat. dengan cara. contoh bukti fisik menyusun bahan diklat dalam bentuk gbpv rpm dan sap rprancang bangun pembelajaran mata diklat nama diklat diklat pengadaan barang jasa pemerintah tingkat dasar mata diklat blc building leading commitment) alokasi waktu jam pelajaran menit menit deskripsi singkat mata diklat ini membekali peserta agar semua peserta mampu menciptakan komitmen untuk menciptakan kebiasaan positif dan menghindari kebiasaan negatif agar tercipta suasana pembelajaran yang kondusif selama mereka mengikuti diklaindikator materi sub materi metode at, setia keberhasilan pokok pokok media waktu peserta mampu pengertian pengertian curah pendapat lcd menit dr. tentang memahami arti belajar belajar bagi ceramah laptop dipl. ed. belajar bagi orang bagi orang diskusi alat tulis ma, drs. dewasa orang dewasa sutrisno, dewasa psi, peserta mampu mengenal mengenal curah pendapat lcd menit mengidentifikasi diri diri sendiri diri sendiri moderasi laptop building sendiri dan orang dan orang mengenal ceramah alat tulis learning lain lain orang lain diskusi fom commit ment modul diklat kewidyais peserta mampu komitmen merumuskan curah pendapat lcd waran menjelaskan pembelajar komitmen ceramah laptop berjenjang pentingnya ran belajar diskusi alat tulis tingkat komitmen belajar pentingnya demonstrasi sim kelas muda), komitmen lasi lan. belajar selotip materi pelengkap modul evaluasi kelompok widyaiswara musi kona, penata muda tali, illi nip. rencana pembelajaran nama diklat diklat pengadaan barang jasa pemerintah tingkat dasar mata diklat blc building learning commitment) alokasi waktu jam pelajaran menit menisetelah pembelajaran, peserta diharapkan dapat: memahami arti belajar bagi orang dewasa, mengidentifikasi diri sendiri dan orang lain menjelaskan pentingnya komitmen belajar materi pokok dan sub materi pokok: materi pokok pengertian belajar bagi orang dewasa mengenal diri sendiri dan orang lain komitmen pembelajaran sub materi pokok pengertian belajar bagi orang dewasa mengenal diri sendiri mengenal orang lain merumuskan komitmen belajar pentingnya komitmen belajar tahap kegiatan pembelajaran tahapan metode media! alat alokasi kegiatan bantu waktu pendahuluan perkenalan memperhatikan, curah pendapat, lcd menit widyaiswara fasilitator bertanya tanya jawab laptop menciptakan suasana menjawab ceramah kelas yang kondusif lce berinteraksi breaking menanggapi menguraikan sekilas mencatat tentang building learning commitment menguraikan tujuan pembelajaran dan agenda pertemuan penyajian menanyakan kepada menanggapi: gurah pendapat, whiteboard menit peserta inquiry harapan membaca dan yang tanya jawab peserta terkait materi lain menyimak meminta kepada peserta menanggapi curah pendapat whiteboard apa dan bagaimana ceramah lcd bentuk belajar yang laptop mereka anggap menyenangkan kemudian menuliskan jawaban mereka papan whiteboard. kemudian menjelaskan prinsip belajar orang dewasa memberikan apresiasi menanggapi dan curah pendapat atas partisipasi mereka komentar menjawab pertanyaan menanyakan kepada menanggapi dan peserta apakah sudah komentar curah pendapat mengenal diri sendiri dan orang lain. menulis diskusi kertas form membagikan kertas fom berinteraksi lcd dengan cara mencari laptop teman satu persatu untuk mengisi form yang telah bagikan berinteraksi curah pendapat kertas form komentar diskusi memfasilitasi peserta untuk mengolah form mereka yang telah diisi oleh teman dan memfasilitasi peserta untuk mengingat temannya yag telah mereka isi namanya dalam form tahapan kegiatan metode media alat alokasi kegiatan widyaiswara peserta bantu waktu menanyakan kepada menanggapi dan curah whiteboard peserta pemahaman komentar pendapat lcd komitmen belajar dan ceramah laptop pentingnya komitmen belajar. membagi peserta dalam menyampaikan gurah pendapat kertas flip chart, beberapa kelompok kecil komentar masing diskusi spidol untuk membuat yel yel, masing selotip nama kelompok, menulis menentukan komitmen menanggapi mereka selama diklat berdiskusi berlangsung dan menempelkan hasil komitmen mereka dinding penutup membuat rangkuman dialog terbuka dialog menit bersama peserta review secara menyimak ceramah lcd keseluruhan guna penerapan selama pembelajaran membalas salam ceramah menutup pembelajaran tanya jawab dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta evaluasi pembelajaranl kelompok referensi: dr. tentang dipl. ed. ma, drs. sutrisno, psi, building learning commitment modul diklat kewidyaiswaraan berjenjang tingkat muda), lan. materi pelengkap modul widyaiswara ade darmawan hello penata ill c nip. contoh f7: bukti fisik menyusun soal materi ujian diklat unit kerja jenjang jabatan unsurnugasan surat perintah melaksanakan kegiatan pelaksanaan dikjartih yang bertanda tangan bawah ini: nama sencensensannsnessnensnsxsnnsnnsesssns1snssenesensennennsssnsasesenannnesn pangkat golongan ruang area area nan nsa raa ana nsan jabatan aan ana kena una benua bnn cannon ana tanabe tan tenun unit kerja aaa menugaskan: nama senen sae nata sta tetannnnea nata bala kaa pnnarannbane pesan apa lata nip katana tana anna mann man anakan pangkat golongan ruang tmt eeresersweransaneiserenarannessnssssnsesesesanssnanascaneonsnsnseso0ennes jabatan tmt pomobolinelaslaanissnanalannselasnoanelanssnann sankei ans nas namun0annan unit kerja menemennnesna era nia rina unse passes fansnya tasa nsa naan nanas untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan dikjartih, dengan rincian sebagai berikut: uraian kegiatan kode tempat tanggal, jumlah keterangan butir instansi bulan, volume kegiatan tahun kegiatan oo p a u d aan dg demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. atasan langsung, nama jelas: nip kranten tenda enam anna aman kemana saman ana mana naa pangkat golongan ruang kenamaan geri rear pep panen mpnnbnnnain pen mapa, nadine jabatan @nerarmarssera0pemeran conan namakan senen semessman tembakan sensarnnn anne unit kerja ann nan ana keamanan aman menyatakan bahwa: nama bana nan nan kanan sana pangkat golongan ruang tmt temunenrgar were renda are sennasann lenrasnanngan panas dasi maaf kie onde jabatan kenamaan nan aan aman naa nan kanan nana kemana nan lana unit kerja kannnamannnnn nana kanan anna kanan mana nana anna nan telah melaksanakan kegiatan pelaksanaan dikjartih, sebagai berikut: satuan jumlah angka jumlah keterangan uraian kegiatan tanggal hasil volume koi angka bukti kegiatan teen kredit kedai ll. " demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. atasan langsung nip eavescn nennnane naskah soal latihan ujian diklat pengadaan barang jasa pemerintah tipe soal benar salah jumlah soal: soal (soal s.d petunjuk mengerjakan soal: pilih pada setiap pernyataan yang saudara anggap benar pilih pada setiap pernyataan yang saudara anggap salah penilaian jawaban: apabila jawaban benar, mendapatnilai (dua) apabila jawaban salah atau tidak dijawab, mendapat nilai (nol) soal tipe s pokja ulp rsud kota asa tidak meluluskan pt. jujur dalam pelelangan umum pascakualifikasi bahan makanan tahun karena hanya memiliki pengalaman sebagai subkontraktor beras pada tahun untuk pengadaan bahan makanan. memilih dan menetapkan metode penilaian kualifikasi merupakan tugas ulp dalam widyaiswaraan pemilihan penyedia barang jasa. harga yang tercantum dalam berita acara pembukaan dan evaluasi penawaran yang dibuat oleh pokja ulp atas pengadaan unit pompa air untuk mengatasi kemungkinan banjir bernilai rp. miliar ialah harga hasil negosiasi. unit layanan pengadaan dapat menuntut penyedia untuk mengganti kerugian kepada pemerintah apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. untuk memperoleh penyedia barang jasa yang berkinerja baik, maka metode penilaian kualifikasi harus menggunakan prakualifikasi. soal tipe pilihan ganda pengumuman pemenang penyedia barang jasa pada proses penunjukan langsung dilakukan: pada awal proses penunjukan langsung. setelah ada penetapan dari ulp pejabat pengadaan setelah diterbitkannya surat penunjukan penyedia barangjasa spp). setelah ditetapkan hasil prakualifikasi. dalam pelaksanaan pembukaan penawaran, yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah: pokja ulp menuduh dokumen penawaran tanpa perlu dihadiri para saksi dari peserta. pokja ulp mengunduh dokumen penawaran melalui aplikasi sse. pokja ulp mengunduh, memeriksa dan kelengkapan file. pokja ulp mengunduh, mengevaluasi dan menggugurkan penawaran yang tidak lengkap. biaya langsung nonpersonel yang dapat diganti directreimbursablecost) pada jasakonsultansi antara lain: biaya atk, biaya sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya gaji ketua tim, dan sejenisnya. biaya atk, sewa peralatan, biaya perjalanan, biayapengiriman dokumen, biaya pengurusan izin, dan sejenisnya biaya atk, biaya tenaga tim pendukung, biaya sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, dan sejenisnya. biaya atk, biaya sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya tim teknis, biaya pengiriman dokumen, dan sejenisnya. pengumuman pemenang harus memuat: nama pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. ketentuan bahwa pendaftaran pelelangan secara elektronik. uraian nama paket pekerjaan tempat, tanggal, hari dan waktu pengambilan dokumen. naskah kasus naskah kasus dinas pendidikan kab. adil makmur membuat perhitungan hps per maret untuk pengadaan komputer laptop sebanyak unit dan printer xyz sebanyak unit pagu dipa dpa rp. miliar spesifikasi komputer laptop spesifikasi core2 duo t6400, 2gb ddr2, 250gb hdd, rw, 56k modem, nic, fi, bluetooth, fingerprint, vga intel gma 317mb shared), camera, wga, win vista home premium printer xyz, spesifikasi a4, dpi, ppm, tray, tray, nic, usb pejabat pembuat komitmen ir. budi dimakan data survey: komputer laptop merek abc, harga satuan yang dikeluarkan oleh satuan biaya bupati juta, harga survai lap top spesifikasi tersebut beberapa toko rp. juta (harga ini sudah termasuk keuntungan), printer merek xyz harga satuan yang dikeluarkan oleh satuan biaya bupati rp. juta, harga distributor (usaha non kecil) untuk spesifikasi tersebut rp. juta (harga ini sudah termasuk keuntungan untuk distributor) untuk diterima harus ada biaya pengiriman, untuk setiap komputer dan printer rp. berdasarkan informasi dan data atas, buatlah hps dengan memakai tabel berikut kerjakan dengan memakai laptop. (lebar dan panjang tabel bisa diedit) perhitungan volume harga satuan ppk contoh bukti fisik melaksanakan tatap muka diklat dan atau pembimbinganrintahii c) jabatan widyaiswara ahli muda unit kerja pusat pengembangan sdm aparatur perhubungan untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan dikjartih, dengan rincian sebagai berikut kode uraian kegiatan butir tempat tanggal, satuan jumlah instansi bulan, tahun hasil vol kegiatan keg. menyusun bahan ajar il.a. ppsdmap januari makalah menyusun bahan tayang il.a. ppsdmap januari bahan tayang melaksanakan tatap muka il2.a ppsdmap didepan kelas pada diklat dtt tingkat dasar materi penyelenggaran transportasienteri maret didepan kelas pada diklat dtt tingkat dasar materi kelautan pengantar teknik dan transportasi perikanan melaksanakan pembimbingan ppsdmap februarimn3ll c) jabatan widyaiswara ahli muda unit kerja pusat pengembangan sdm aparatur perhubungan telah melaksanakan kegiatan pelaksanaan dikjartih, sebagai berikut jumlah uraian kegiatan tanggal, bulan, satuan jumlah angka keterangan tahun hasil vol. angka kredit kredit bukti fisik keg. beda masa maan makalah menyusun bahan tayang januari bahan dokumen tayang bahan tayang melaksanakan tatap muka didepan kelas pada diklat dtt surat tingkat dasar materi penugasan penyelenggaran transportasi dan smkaret surat didepan kelas pada diklat dtt penugasan tingkat dasar materi dan smk pengantar teknik transportasi melaksanakan pembimbingan februari surat penugasan dan smkcontoh bukti fisik kegiatan berbentuk laporan unit kerja jenjang jabatan unsur sub unsur butir kegiatan kode butir kegiatan jumlah angka kredit laporan pendahuluan latar belakang lu. dasar penugasan kegiatan yang dilaksanakan hasil yang dicapai ah. simpulan dan saran sa. pelaksana butir kegiatan: gb. diatas jenjang jabatan sesuai jenjang jabatan dibawah jenjang jabatan keanggotaan dalam tim ta.yang berbentuk laporan tulislah dasar penugasan kegiatan yang akan dilaporkan seperti surat (amataseman aman tulislah kegiatan yang dilaksanakan sebagai penjabaran dari ikhtisar dengan pola sw#1hberilah tanda checklist ( ) pada kolom yang sesuai dengan posisi jenjang om. (mista tiga bulan dan tahan pembuatan laporanmodukelengkapan dokumen berupa modul pembelajaran yang disusun dengan format modul sebagai berikut: urutan lembar dan bab bab dalam modul lembar sampul luar lembar sampul dalam lembar tahun terbit dan penerbit dan hak cipta (bila perlu) lembar kata pengantar dari kepala instansi lembar daftar isi lembar bab pendahuluan latar belakang deskripsi singkat manfaat modul tujuan pembelajaran kompetensi dasar indikator keberhasilan materi pokok dan sub materi pokok petunjuk belajar lembar bab dan seterusnya sampai dengan bab terakhir sebelum bab penutup (merupakan materi substansial) subpokok bahasan (bisa lebih dari satu) rangkuman (letak poin menyesuaikan jumlah sub materi pokok) latihan evaluasi kunci jawaban pertanyaan penugasan lembar bab penutup rangkuman evaluasi lembar daftar pustaka lembar lampiran bila ada) lembar biodata penulis (beserta photo ukuran berwarna) format pengetikan penulisan modul jenis huruf arial atau times new roman besar ukuran huruf atau font: cc. spasi: spasiatau spasi paragraf tidak indent tetapi ada jarak spasi antar paragraph margin ukuran kertas folio) atau quarto, tergantung pada jumlah halaman jumlah halaman diatas (seratus) halaman ukuran yang dipakai kertas quarto jika halaman berkisar s d menggunakan kertas ukuran folio) nomor halaman kata pengantar dan daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan daftar lampiran (bila ada), menggunakan angka romawi kecil halaman dalam bab menggunakan angka arab mulai dari nomor dan seterusnya. letak nomor halaman pada nomor halaman ganjil, terletak kanan bawah pada nomor halaman genap, terletak kiri bawahbukutema penulisan substansi buku menguraikan suatu bidang ilmu yang secara substantif terkait dengan tugas dan pengembangan spesialisasi widyaiswara dalam lingkup kedaulatannternational standart book numbers isbn)tebal buku ukuran kertas minimal dan jumlah halaman minimal (lima puluh) halaman. ciri ciri ini terdapat pada karya tulis ilmiah berbentuk buku yang dipublikasikan jumlah halaman paling sedikit (lima puluh) halaman, ukuran kertas minimal b5, diterbitkan oleh anggota ikatan penerbit indonesia kapi), contoh bukti fisik kegiatan berbentuk artikeada isi pada simpulan dan saran pberbentuk makalah unit kerja gone jenjang jabatan unsur sub unsur butir kegiatan sam kode butir kegiatan jumlah angka kredit kelengkapan dokumen berupa fotokopi sertifikat paten yang telah dilegalisir dan foto video inovasi kst, republik indonesia departemen hukum dan hak asasi manusia surat paten menteri hukum dan hak asasi manusia atas nama negara republik indonesia berdasarkan undang undang nomor tahun tentang paten, memberikan paten kepada nama dan alamat pemegang paten sudiro soedardjo jl. bima rt rw. jantung, ps. rebo, jakarta timur, indonesia judul invensi kerangka keramik komposit beton untuk lantai bangunan bertingkat dan metoda pemasangannya nama inventor sudiro soedardjo tanggal diberikan september perlindungan paten diberikan selama tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten mei dengan nomor paten dan nomor permohonan paten surat paten ini dihampiri dengan uraian invensi (description), invensi teknologi yang dilindungi hukum (claim), sari invensi (abstract) dan gambar (jika ada) merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari surat paten ini jakarta, oktober a.n. menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia direktur jenderal hak kekayaan intelektual u.b. direktur paten nip. tunai nia keterangan: foto inovasi dan deskripsi tentang inovasi terlampir contoh bukti fisik memperoleh penghargaan satya lencana karya satya unit kerja des jenjang jabatan unsur ima sub unsur butir kegiatan ara kode butir kegiatan jumlah angka kredit dokumen bukti fisik berupa fotokopi piagam penghargaan yang dilegalisir oleh unit kepegawaian mera lam sis mnc sms angina po. ae ta. piagam is) laba kehormatan presiden republik indonesia menganugerahkan tanda kehormatan satyalancana karya satya tahun nt. kepada pama buidyastuti indah kartika, s.e, m.t: pangkat penata nip. jabatan analis kepegawaian muda biro kepegawaian dan organisasi setjen, kementerian perhubungan sesuani pang kalah tenaga dunia kanan tee akan pala ena aat tekanan mulaiure serve menekan itb keppres ri. k tahun that kota presiden republik indonesia nag ken ken tana joko uelibobo menteri perhubungan republik indonesia, budi karya semadi lampiran vberita acara sidang penetapan angka kredit berita acara penetapan angka kredit widyaiswara periode bulan dan tahun sidang) pada hari ini, .( hari, tanggal dan tahun) . telah dilaksanakan sidang penetapan angka kredit pak) untuk periode . bulan dan tahun) bertempat . lokasi sidang penilaian angka kredit widyaiswara) oleh tim penilai widyaiswara tingkat pusat daerah instansi), diperiksa (total jumlah) . daftar usulan penetapan angka kredit dan menetapkan . (total jumlah) . orang widyaiswara untuk dapat diusulkan kenaikan dalam pangkat jabatan setingkat lebih tinggi.) yang menetapkan": ketua wakil ketua anggota sekretaris anggota anggota z1. ditandatangani oleh seluruh tim penilai menteri perhubungan republik indonesia, ttd budi karya semadi ken corsica favkimato (fastsadanog o barat pada (fasfuam aon jae pesasnatdan menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan keretapenyesuaiadanya penurunan harga bahan bakar minyak per tanggal april cc.mulai berlaku tanggal april s.d juni huruf mulai berlaku per tanggal juli ketentuan lampiran mulai berlaku per tanggal januari ketentuan lampiran iii huruf mulai berlaku pada tanggal januari s.d september huruf mulai berlaku perantarkota mulai berlaku per tanggal april s d juni (amateeremyam laras aaforang (sritanjung itempuyangan banyuwangi maharaja malang pasarsenen ti1000 serayu purwokerto kroya jakartakota rajasa ' '| kertapati tanjungkarang bukit surel user kertapati lubuklinggau tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi antarkota mulai berlaku per tanggal juli nama kereta api rp orang) sesritanjung |tempuyangan banyuwangi 5eitatarmaja matang pasarsenen (seraya pumoketokreyasakanakoa avatara (kertapatitanjungkarang bukit sergio user kertapatitubukinggan "as siantartiepresa medamssiantarfamulai berlaku per tanggal januari jenis angkutan nama tarif kereta api lintas jarak dekat lokal merak jaya patas merak banten ekspres lokal merak angke cilamaya ekspres cepat purwakarta purwakarta jakartakota lokal rangka ekonomi lokal angke rangkasbitung rangkasbitung malahan ekspres ekonomi lokalpenataran surabayakota malang blitar photo surabayakota kertosono blitar penataran blitarjember banyuwangi semarangponcol jenis angkutan nama tarif (krd yogyakarta lempuyangan frames solobalapan solojebres lempuyangan yogyakarta frames kutoarjo premium premium kutoarjo way umpu tanjung karang kotabumi kedung sepur tarombo semarang ponsel sri kulawangsa medan binja(iv brangkasbitung mulai berlaku januari s.d september jenis angkutan tarif ro) mama kereta lintas berikutnya krl dan berlaku kelipatan a00 mulai berlaku per tanggal oktober jenis angkutan tarif samakeretaapi largaris muat kapal dan pemuatload lines keputusan presiden nomor tahun tentang pengesahan international convention for the safety livgaris muat kapal dan pemuatantangki adalah kapal yang dirancang (design) hanya digunakan untuk mengangkut muatan cair secara curah yang memiliki kekokohan yang tinggi pada deck terbuka dengan akses bukaan yang kecil dan kedap cuaca serta memiliki tingkat keselamatan yang tinggi terhadap genangan air sebagai akibat dari rendahnya permebealitas ruang muat yang terisi. kapal kecepatan tinggi adalah kapal yang memiliki kecepatan dalam meter per detik sama atau lebih dari kecepatan sesuai dengan rumusan dimana adalah volume benaman yang setara dengan garis air rancang. kapal penangkap ikankapal penumpang adalah kapal yang memuat orang selain awak kapal lebih dari (dua belas) orang dan disertifikasi sebagai kapal penumpang. kapal layar motor klm) adalah kapal layar dengan bahan utama dari kayu berukuran tonase kotor sampai dengan dengan mempunyai tenaga pesawat penggerak bantu sampai dengan tenaga kuda tk) yang khusus mengangkut barang dan atau hewan bukan mengangkut penumpang. kapal tipe adalah kapal yang didesain hanya untuk mengangkut muatan cair dalam bentuk curah dan dimana tangki ruang muat memiliki hanya akses bukaan yang kecil yang ditutup dengan penutup kedap air yang terbuat dari baja atau material yang sepadan, kapal kapal tersebut atas memiliki sifat sifat berikut: geladak terbuka memiliki kekokohan yang tinggi: memiliki tingkat keselamatan yang tinggi terhadap genangan (flooding), yang dihasilkan dari rendahnya tingkat permeabilitas dari ruang muat dan tingkat sub divisi yang biasanya dipersyaratkan. jika kapal tipe yang panjangnya lebih dari meter, dan didesain memiliki kompartemen yang kosong ketika mengangkut pada garis air laut, harus mampu menahan genangan pada salah satu dari kompartemen kosong tersebut pada permeabilitas yang diasumsikan dan tetap bertahan pada kondisi keseimbangan yang disetujui oleh direktur jenderal. dalam hal kapal dengan panjang lebih dari meter, ruang mesin harus dianggap sebagai kompartemen yang dapat digenangi air tetapi dengan permeabilitas kapal tipe adalah selain kapal tipersonil dari badan klasifikasi atau organisasi yang diakui yang memiliki kualifikasi dan persyaratan untuk melakukan survei atas kapal. kapal bangunan baru adalah kapal yang peletakkan luasnya atau pada tahap pembangunan yang serupa dilakukan pada atau setelah dikeluarkannya peraturan menteri ini. kapal bangunan lama adalah kapal selain kapal bangunan baru. pelayaran internasional adalah pelayaran dari pelabuhan dalam pelayaran kawasan indonesia pelabuhan suatu negara yang menerapkan peraturan garis muat internasional atau sebalikny"organisasi yang diakui recognized organization) adalah suaturepublik indonesia sebagaimana persyaratannya diatur dalam imo res. dan code. tahap pembangunan kapal adalah terdiri dari: tahap dimulainya proses pembangunan kapal, atau tahap dimulainya proses perakitan kapal sekurang kurangnya ton atau satu persen dari estimasi berat dari semua bahan materi struktur kapal, dipilih yang lebih kecilyang terkecil diukur dari sebelah atas lunas, atau panjang garis air tersebut diukur dari linggi haluan sampai sumbu poros kemudi, apabila panjang ini yang lebih besar. jika kontur bagian depan haluan berbentuk cekung atas garis air pada dari ukuran dalam terkecil, baik ujung depan (forward terminal) dari total panjang dan sisi depan linggi haluan berturut turut harus ditarik dari proyeksi vertikal dengan garis air dari titik terbelakang linggi haluan (di atas garis air). untuk kapal yang dirancang dengan lunas miring (rake keel), panjang garis air yang diukur harus sejajar dengan garis air yang telah dirancang(maksimum) dari kapal, diukur pada bagian tengah kapal hingga sisi luar gading gading (founded line) bagi kapal kapal yang kulitnya terbuat dari logam atau hingga permukaan terluar badan kapal bagi kapal kapal yang kulitnya terbuat dari bahan bahan selain logam. dalam terbesar adalah jarak tegak lurus yang diukur dari sisi atas lunas sisi bawah geladak atas pada bagian samping. pada kapal kapal kayu dan kapal kapal komposit, jarak tersebut diukur dari sisi bawah alur lunas. bila bagian bawah dari seksi tengah kapal berbentuk cekung, atau bila dipasang jalur jalur pengapit lunas tebal, maka jarak tersebut diukur dari titik dimana founded line garis dataran dasar yang tembus dalam memotong sisi lunas. pada kapal kapal yang tajuknya berbentuk cembung, ukuran dalam bersih diukur hingga titik perpotongan antara garis garis dari geladak dengan sisi plat kulit, dan garis garis ini membentang sehingga seolah olah tajuk tersebut berbentuk sudut.garis muat adalah jarak vertikal yang diukur pada tengah kapal dari sisi atas garis geladak lambung timbul kearah bawah hingga sisi atas garis muat. geladak lambung timbul adalah: geladak teratas yang menyeluruh dan terbuka secara langsung (exposed deck) terhadap cuaca dan air laut dan mempunyai cara penutupan yang tetap dan kedap cuaca untuk untuk bukaan bukaan atas geladak dan kedap air untuk bukan bukaan dibawah geladak, bagian terendah dari geladak terbuka dan perpanjangan garis ini sejajar dengan bagian geladak yang atas, diambil sebagai geladak lambung timbul, pada kapal yang mempunyai geladak teratas terpenggal, atau geladak yang lebih rendah dari geladak teratas asalkan geladak tersebut menyeluruh dan permanen dari arah belakang depan, sekurang kurangnya antara kamar mesin dan sekat tubrukan. koefisien blok kb) adalah perbandingan antara volume benaman pada kedalaman dari tinggi kapal dengan hasil perkalian ukuran panjang, lebar dan sarat benaman pada kedalaman (delapan puluh lima keseratus) dari tinggi kapal atau dalam bentuk rumus sebagai berikut: v ( bxd) koefisien blok volume benaman kapal pada kedalaman (d) panjang sebagaimana definisi pada butir lebar sebagaimana definisi pada butir sarat (d) sarat benaman pada kedalaman dari tinggi kapal terkecil bangunan atas adalah bangunan tertutup geladak lambung timbul yang membentang selebar kapal atau sekurang kurangnya (sembilan puluh enam per seratus) dari lebar kapal, termasuk geladak penggal yang dinaikkan. bangunan atas tertutup adalah bangunan atas yang mempunyai sekat sekat penutup dengan konstruksi yang efisien, pintu pintu masuk yang memenuhi persyaratan dan bukaan bukaan yang dilengkapi dengan alat penutup kedap cuaca. tinggi bangunan atas adalah jarak vertikal yang diukur dari bagian atas balok geladak lambung timbul hingga bagian atas balok geladak bangunan atas pada sisi kapal. panjang bangunan atas adalah panjang rata rata dari bangunan atas yang terletak dalam panjang kapal. kapal geladak rata adalah kapal yang tidak mempunyai bangunan atas geladak lambung timbul. kedap cuaca adalah kondisi yang dalam keadaan laut bagaimanapun air tidak dapat masuk dalam kapal. kedap air adalah kondisi yang dalam keadaan laut bagaimanapun air tidak dapat masuk dan keluar dari kedua sisi. tanggal ulang tahun adalah tanggal dan bulan setiap tahunnya dari tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat garis muat.keadaan memaksa adalah suatu kejadian terjadi luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu persyaratan garis muat kapal tidak dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. muatan kapal adalah penumpang, barang, termasuk hewan yang diangkut atas kapaljinkan untuk itu atas kapal. pemadatan adalah kegiatan menyusun muatan dalam ruangan muatan kapal. safe working load swl) adalah beban kerja yang diijinkan untuk peralatan pengangkutaini berlaku untuk: kapal berbendera indonesia semua ukuran yang berlayar pelayaran kawasan indonesia, kapal berbendera indonesia dengan panjang kurang dari (dua puluh empat) meter dan tonnage kotor gt) kurang dari yang berlayar perairan internasional, kapal berbendera indonesia yang hanya beroperasi pelayaran kawasan indonesia dapat menerapkan ketentuan konvensi garis muat internasional, kapal berbendera indonesia dengan panjang (dua puluh empat meter) atau lebih dan atau kapal dengan tonase kotor atau lebih dengan yang berlayar pelayaran internasional wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam konvensi garis muat internasional international ill dan kapal asing dengan panjang atau lebih dan atau kapal dengan tonase kotor atau lebih yang berlayar atau masuk pelayaran kawasan indonesia wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam konvensi garis muat internasional ill ketentuan mengenai kapal asing dengan panjang kurang dari (dua puluh empat) meter dan atau tonase kotor gt) kurang dari (seratus lima puluh gross tonnage) yang berlayar atau masuk pelayaran kawasan indonesia harus memenuhi sekurang kurangnya persyaratan garis muat sebagaimana diterapkan dari pemerintah negara benderanya untuk pelayaran internasional. bab iii pembebasan (l) direktur jenderal dapat memberikan pembebasan seluruhnya, sebagian atau secara bersyarat untuk memenuhi satu atau lebih ketentuan dalam peraturan ini dan catat dalam sertifikat garis muat terhadap, kapal yang sedang melakukan pelayaran internasional antara pelabuhan tetangga berdekatan dari dua atau lebih negara dengan catatan kapal tetap melakukan pelayaran tersebut, jika pemerintah negara pelabuhan tersebut harus diyakinkan bahwa sifat alam dan kondisi pelayaran antara pelabuhan tersebut tidak memungkinkan untuk menerapkan ketentuan garis muat dalam peraturan ini, kapal yang tidak secara rutin berlayar perairan internasional namun dikarenakan keadaan yang tidak mungkin harus berlayar dengan pelayaran internasional tunggal (one single voyage) dengan catatan memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku dalam pelayaran yang dilalui oleh kapal tersebut, dan cc. kapal tipe tertentu (novel design). direktur jenderal harus melaporkan penerbitan sertifikat pembebasan sebagaimana dimaksud padaketentuan mengenai prosedur pemberian pembebasan garis muat akan diatur dalam peraturan direktur jenderal. (l) direktur jenderal dapat memberikan persetujuan pemasangan material, perlengkapan atau kebutuhan lainnya kapal terkait pemenuhan garis muat selain yang dipersyaratkan dalam peraturan ini jika dipandang cukup melalui pengujian pengujian dan pemeriksaan. pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada (l) harus dilaporkanbab garis muat kapal bagian kesatu umumkapal yang akan meninggalkan pelabuhan, galangan atau tempat lain untuk tujuan berlayar harus menampilkan informasi besar garis muat yang telah ditetapkan termasuk juga tinggi dan sarat kapal yang diletakkan dalam anjungan, akomodasi bangunan atas dan kamar mesin sampai kapal tiba tempat tujuan. bagian kedua kondisi pemenuhan garis muat nakhoda dari setiap kapal, harus diberi informasi untuk mengatur pemuatan dan balas sedemikian rupa sehingga dapat mencegah terbentuknya tegangan yang berlebih pada struktur kapal, kecuali jika direktur jenderal mempertimbangkan untuk tidak diberlakukan terhadap panjang tertentu, desain dan klas kapal. informasi sebagaimana dimaksud pada meliputi perhitungan stabilitas dan pedoman pemuatan yang berkaitan dengan kekuatan konstruksi yang dipersyaratkan. informasi sebagaimana dimaksud pada harus berada atas kapal dan mendapatkan pengesahan direktur jenderal. setiap kapal wajib melakukan uji kemiringan finclining test) atau survei kapal kosong (lightweight survey) sesuai koda internasional tentang stabilitas dan aransemennya. persyaratan penetapan garis muat sebagaimana dimaksud pada meliputi: pintu pintu, ambang palka, bukaan bukaan ruang permesinan, ambang rumah geladak, ventilator dan pipa udara, tingkap sisi dan jendela saluran buang: lubang lubang pembebasan air, perlindungan awak kapal dan penumpang, bangunan atas, trunk, lengkung, persyaratan khusus kapal tanpa tenaga penggerak, dan persyaratan khusus kapal tipe semua bukaan jalan masuk pada sekat diujung ujung bangunan atas yang tertutup harus dilengkapi dengan pintu baja atau bahan lain yang sepadan, dipasang permanen dan kuat pada sekat dengan bingkai yang kuat, sehingga seluruh bangunan mempunyai kekuatan yang sama dengan sekat yang tidak berlubang, serta kedap cuaca jika ditutup. untuk mengencangkan pintu pintu agar kedap cuaca diperlukan sarana terdiri dari: paling dan tupai tupai (clears), atau sarana lain yang sepadan. sarana sebagaimana dimaksud pada huruf harus dipasang secara permanen sekat atau pintu pintu itu sendiri dan harus ditata sehingga pintu pintu itu dapat dioperasikan dari kedua sisi sekat. tinggi ambang bukaan jalan masuk pada sekat sekat ujung ujung bangunan atas yang tertutup harus memenuhi paling sedikit: (seratus lima puluh milimeter) untuk kapal dengan panjang kurang dari meter, (dua ratus dua puluh milimeter) untuk kapal dengan panjang (lima belas meter) sampai dengan kurang dari (dua puluh empat meter), dan (tiga ratus delapan puluh milimeter) untuk kapal dengan panjang (dua puluh empat meter) atas. untuk kapal kecepatan tinggi, tinggi ambang bukaan jalan masuk sebagai berikut: kapal dengan panjang sampai dengan (tiga puluh meter), tinggi ambang paling sedikit (seratus milimeter) atas geladak dan tinggi ambang bisa kurang dari batas maksimal dimana sesuai dengan aspek keselamatan, dan kapal dengan panjang lebih dari (tiga puluh meter), tinggi ambang paling sedikit (dua ratus lima puluh milimeter) atas geladak lambung timbul. (l) pintu muat dan bukaan lain yang sejenis lambung kapal bawah geladak lambung timbul harus diberi penutup agar dapat menjamin kekerasan air dan keutuhan bangunan yang setara dengan pelat kulit yang mengelilinginya. jumlah bukaan sebagaimana dimaksud dalam harus sedikit mungkin dengan mempertimbangkan rancang bangun dan kelancaran operasional kapal. sisi terendah dari bukaan tidak boleh dibawah garis geladak lambung timbul kapal yang bagian terendahnya tidak boleh bawah garis muat tertinggi, kecuali diizinkan oleh direktur jenderal. tinggi ambang palka, pintu jalan masuk dan ventilator harus disesuaikan dengan kedudukan masing masing sebagai berikut kedudukan (satu) yaitu ambang palka, pintu jalan masuk dan ventilator yang berada atas geladak lambung timbul, geladak penggal yang tidak terlindung dan diatas geladak bangunan atas yang tidak terlindung yang terletak depan dari titik yang terletak pada seperempat panjang kapal diukur dari garis tegak depan, dan kedudukan (dua) yaitu ambang palka, pintu jalan masuk dan ventilator yang berada atas geladak bangunan atas yang tidak terlindung yang terletak belakang seperempat panjang kapal diukur dari garis tegak depan belakang, dimana tinggi bangunan atas tersebut tidak kurang dari tinggi standar bangunan atas. konstruksi dan alat penutupan lubang palka yang berada kedudukan dan harus kedap cuaca dan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ambang palka dengan penutup ponton atau dengan penutup kayu yang dilapisi dengan terpal dengan alat penjepit, tingginya atas geladak sekurang kurangnya: (enam ratus milimeter) pada kedudukan dan (empat ratus lima puluh milimeter) pada kedudukan tinggi ambang palka atas geladak lambung timbul pada kapal kecepatan tinggi sekurang kurangnya: (seratus milimeter) pada kedudukan (satu) dan (dua) untuk kapal dengan panjang kurang dari (tiga puluh meter) dan tinggi ambang palka bisa kurang dari batas maksimal dan harus sesuai dengan aspek keselamatan, dan (dua ratus lima puluh milimeter) pada kedudukan (satu) dan (seratus milimeter) pada kedudukan (dua) untuk kapal dengan panjang (tiga puluh meter) atau lebih. lebar permukaan tempat kedudukan tutup palka harus paling sedikit (enam puluh lima milimeter), tutup palka yang dibuat dari kayu, harus dengan ketebalan paling sedikit (enam puluh milimeter) dengan bentangan yang tidak lebih dari (satu koma lima meter): tutup palka tipe ponton baja, serta bagian yang terbuka terhadap cuaca harus kuat dan baik, penyangga atau lubang kedudukan dari balok palka yang dapat diangkat harus dari konstruksi yang baik untuk memudahkan pemasangan dan pengikatan balok balok palka, dan dapat digunakan balok balok jenis gulungan dengan susunan harus menjamin bahwa balok balok tetap pada tempatnya jika lubang palka ditutup, tupai tupai (clears) harus dipasang sehingga sesuai untuk pemasangan baji baji (paper wedge) dengan lebar tupai tupai paling sedikit (enam puluh lima milimeter) dan jarak antaranya tidak lebih dari (enam ratus milimeter) dari pusat pusat dan tupai tupai pada ujung ujung tidak boleh lebih dari (seratus lima puluh milimeter) dari sudut sudut lubang palka, bilah bilah (batters) penjepit dan baji baji harus dalam keadaan baik dan harus berbentuk tirus dengan perbandingan ukuran tidak lebih dari dan ketebalan pada ujung yang runcing tidak boleh kurang dari (tiga belas milimeter), lubang palka pada kedudukan (satu) dan (dua) harus dilengkapi paling sedikit dengan (dua) lembar terpal yang kedap air dan cukup kuat terbuat dari bahan dan kualitas standar yang telah diakui, dan lubang palka pada kedudukan (satu) dan (dua) harus dilengkapi pelat baja atau alat alat lain yang sepadan untuk menutup tiap seksi tutup palka sesudah kain terpal dipasang dan dijepit, serta tutup tutup palka dengan panjang lebih dari (satu koma lima meter) harus diikat dengan paling sedikit (dua) pelat baja. lubang ruang mesin yang berada pada kedudukan (satu) dan (dua) harus dengan konstruksi yang kuat dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: lubang ruang mesin dengan kerangka dan ditutup oleh selubung baja yang tidak dilindungi oleh bangunan lain, kekuatannya harus terjamin dan lubang masuk diselubungi baja harus dilengkapi dengan pintu kedap cuaca dan tingginya atas geladak sekurang kurangnya: untuk kapal dengan panjang kurang dari (lima belas meter): (dua ratus lima puluh milimeter) pada kedudukan (satu), dan (seratus milimeter) pada kedudukan (dua). untuk kapal dengan panjang (lima belas meter) sampai dengan kurang dari (dua puluh empat meter): (tiga ratus delapan puluh milimeter) pada kedudukan (satu), dan (dua ratus lima puluh milimeter) pada kedudukan (dua). untuk kapal dengan panjang (dua puluh empat meter) ataslubang lainnya dalam selubung baja harus diberi tutup yang sebanding dan dipasang permanen, dan cc. ambang corong angin, cerobong asap dan ventilator ruang mesin yang tidak terlindung geladak lambung timbul atau geladak bangunan atas harus tinggi atas geladak dan lubang angin harus diberi tutup yang kuat dari baja atau bahan lain yang sepadan yang dipasang permanen dan dapat ditutup kedap cuaca. bukaan geladak lambung timbul dan geladak bangunan atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: bukaan bukaan tempat orang lewat (manholes) dan tingkap air bilas (flush shuttle)dalam kedudukan (satu) dan (dua) dalam bangunan atas yang tertutup, harus ditutup dengan tutup yang kuat dan kedap air, kecuali jika ditutup dengan baut baut yang berjarak dekat, tutup harus dipasang permanen, bukaan bukaan geladak lambung timbul selain dari lubang palka, lubang masuk ruang mesin, lubang lalu orang dan tingkap air bilas, harus dilindungi oleh bangunan atas yang tertutup atau oleh rumah geladak atau dengan kekuatan dan kekerasan cuaca yang sepadan dan tiap lubang tersebut geladak bangunan atas yang tidak terlindung atau puncak dari rumah geladak geladak lambung timbul atau ruangan di. dalam bangunan atas yang tertutup harus dilindungi oleh rumah geladak atau oleh jenjang (companionways) harus dilengkapi dengan pintu pintu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan tinggi ambang pintu masuk rumah geladak atau ambang pintu jenjang (companionways) sekurang kurangnyaventilator pada kedudukan (satu) dan (dua) menuju ruangan bawah geladak lambung timbul atau menembus geladak bangunan atas yang tertutup, harus mempunyai ambang dari baja atau bahan lain yang sepadan dengan konstruksi yang kuat dan disambungkan secara baik geladak, dan apabila tinggi ambang dari tiap ventilator melebihi (sembilan ratus milimeter) maka ambang ini harus diberi penguat khusus. ventilator yang menembus bangunan atas, kecuali bangunan atas yang tertutup harus mempunyai ambang dari baja atau bahan lain yang sepadan dengan konstruksi yang kuat geladak lambung timbul. ventilator pada kedudukan (satu) yang tinggi abangnya lebih dari (empat koma lima meter) atas geladak, dan pada kedudukan (dua) yang tinggi abangnya lebih dari (dua koma tiga meter) atas geladak, tidak perlu diberi penutup kecuali jika disyaratkan khusus oleh direktur jenderal. ventilator pada kedudukan (satu) harus mempunyai tinggi ambang sekurang kurangnya (sembilan ratus milimeter) dan pada kedudukan (dua) tinggi ambang sekurang kurangnya (tujuh ratus enam puluh milimeter). ventilator pada kapal kecepatan tinggi yang berukuran panjang (tiga puluh meter) atau lebih harus mempunyai tinggi ambang sekurang kurangnya (tiga ratus delapan puluh milimeter) pada kedudukan (satu) dan (seratus milimeter) pada kedudukan (dua). s6) tinggi ambang ventilator pada kapal dengan ukuran panjang kurang dari (tiga puluh meter) dapat dikurangi dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan kapal. (l) pipa udara untuk tangki balas dan tangki lainnya harus mempunyai tinggi sekurang kurangnya (tujuh ratus enam puluh milimeter) atas geladak lambung timbul dan (empat ratus lima puluh milimeter) atas geladak bangunan atas. untuk kapal kecepatan tinggi semua pipa udara yang menerus sampai dengan geladak terbuka (exposed deck) harus memiliki tinggi sekurang kurangnya (tiga ratus milimeter), apabila tinggi geladak terbuka kurang dari panjang kapal dari garis air rancangan, (seratus lima puluh milimeter) pada geladak yang lain. apabila ketinggian pipa udara sebagaimana dimaksud dalam merintangi pekerjaan kapal, ketinggian dapat dikurangi dengan persetujuan direktur jenderal. pipa udara yang tidak terlindungi harus dipasang dengan konstruksi yang kuat dan dilengkapi dengan alat penutup permanen. pembuangan yang disalurkan melalui lambung, baik dari ruangan bawah bangunan atas maupun dari rumah geladak geladak lambung timbul yang dilengkapi dengan pintu pintu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam harus dilengkapi dengan alat yang dapat mencegah masuknya air dalam kapal. pembuangan terpisah harus mempunyai satu katup anti balik otomatis dengan alat penutupan langsung dari suatu tempat atas geladak lambung timbul. pembuangan terpisah dapat mempunyai dua katup anti balik otomatis tanpa alat penutupan langsung, jika jarak tegak lurus dari garis muat air laut ujung dalam dari pipa pembuangan melebihi panjang kapal dengan ketentuan katup bagian dalam dapat dicapai untuk pemeriksaan dalam keadaan bekerja, dan katup anti balik otomatis tunggal tanpa alat penutupan langsung dapat digunakan jika jarak tegak lurus lebih dari panjang kapal l). alat untuk menggerakkan katup secara langsung harusdalam ruangan mesin yang dijaga, perangkat utama dan perangkat bantu pemasukan dan pembuangan air laut yang berkaitan dengan pengoperasian mesin, dapat dikendalikan langsung tempat dengan alat pengendali yangsemua saluran buang dan pipa pembuangan serta menembus kulit lambung yang berada lebih dari (empat ratus lima puluh milimeter) bawah geladak lambung timbul, atau kurang dari (enam ratus milimeter) atas garis muat air laut, harus dilengkapi dengan katup anti balik pada lambung. saluran buang dari bangunan atas atau rumah geladak, yang tidak diberi pintu pintu yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf harus mengarah dan sampai keluar kapal. semua katup dan peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada dan harus terbuat dari baja, kuningan, atau bahan lain yang memenuhi persyaratan konstruksi kapal. tingkap sisi pada ruang bawah geladak lambung timbul atau pada ruang bangunan atas yang tertutup harus diberi penutup tingkap dari baja atau bahan lain yang sepadan berengsel, dan dapat ditutup dengan baik serta kedap air. tingkap sisi tidak boleh dipasang pada kedudukan yang abangnya berada bawah garis yang ditarik sejajar dengan garis geladak lambung timbul dan bagian terendahnya (dua koma lima per seratus) dari lebar kapal atau (lima ratus milimeter) atas garis muat, diambil yang terbesar. tingkap sisi berikut dengan kaca kacanya dan penutup tingkap harus dipasang dan memenuhi persyaratan konstruksi kapal. pagar atau kubu kubu geladak lambung timbul yang terbuka terhadap cuaca atau geladak bangunan atas, yang dapat mengakibatkan genangan air, harus ada lubang pembebasan untuk membebaskan air geladak dengan cepat. luas minimum lubang pembebasan pada tiap sisi kapal untuk tiap genangan air geladak lambung timbul harus berpedoman pada rumus berikut: apabila panjang kubu kubu ( ) meter atau kurang, maka dalam satuan meter persegi, apabila lebih dari meter, maka dalam satuan meter persegi, dan cc. apabila dalam keadaan apapun tidak perlu diambil lebih besar dari dalam hal lengkung memanjang tempat genangan air sesuai standar atau lebih besar maka luas minimum tiap genangan air geladak lambung timbul harus setengah dari luas yang diperoleh menurut rumus. dalam hal tinggi rata rata dari pagar atau kubu kubu lebih dari meter, luas yang disyaratkan harus ditambah meter persegi tiap meter dari panjang genangan air untuk tiap meter perbedaan tingginya. dalam hal tinggi rata rata dari pagar kubu kubu kurang dari meter, luas yang disyaratkan dapat dikurangi dengan meter persegi tiap meter dari panjang genangan air, untuk tiap meter dari perbedaan tingginya. kapal yang tidak mempunyai lengkung memanjang, luas lubang pembebasan ditetapkan dengan menambah (lima puluh per seratus) dari perhitungan luas standar dan apabila lengkung memanjang kurang dari standar, persentase dapat dengan interpolasi. kapal yang dilengkapi dengan trunk yang tidak memenuhi persyaratan, atau dipasang ambang sisi lubang palka menerus atau sebagian antara bangunan atas, maka luas minimum dari lubang pembebasan harus dihitung sebagai berikut: jika lebar lubang palka atau trunk sebesar atau kurang, jika lebar lubang palka atau trunk sebesar atau lebih. dalam hal luas dari lubang pembebasan berada pada angka diantara lebar, maka luas lubang pembebasan dihitung dengan interpolasi linier. kapal yang mempunyai bangunan atas yang terbuka, pada setiap ujungnya harus diadakan sistem pengeringan. sisi yang terendah dari lubang pembebasan harus sedekat mungkin dari geladak, dan dua pertiga dari luas lubang pembebasan yang disyaratkan harus dipasang pada pertengahan genangan air dan sedekat mungkin dengan titik terendah dari lengkungan memanjang. semua bukaan kubu kubu harus dilindungi dengan jeruji, dengan jarak (dua ratus tiga puluh milimeter) dan apabila lubang pembebasan diberi penutup harus dengan kelonggaran yang cukup untuk mencegah kemacetan, dan engsel harus mempunyai pen atau bantalan dari bahan yang tidak dapat berkarat. jika penutup lubang pembebasan diberi alat pengunci harus memenuhi persyaratan konstruksi kapal. pagar pengaman atau kubu kubu, harus dipasang semua bagian yang tidak terlindung pada geladak lambung timbul atau geladak bangunan atas. tinggi pagar pengaman atau kubu kubu sebagaimana dimaksud pada harus paling sedikit meter dari geladak. celah bawah batang terendah dari pagar pengaman tidak boleh lebih dari (dua ratus tiga puluh milimeter) atas geladak dan batang berikutnya berjarak tidak boleh lebih dari (tiga ratus delapan puluh milimeter), dan kapal dengan tepi geladak yang bulat, penyangga dari pagar pengaman harus ditempatkan atas bagian geladak yang rata. peralatan yang memadai dalam bentuk pagar pengaman, tali penyelamat, jembatan atau gang bawah geladak, harus dipasang untuk pengaman awak kapal masuk dan luar dari tempatnya, ruangan kamar mesin dan semua bagian lain yang digunakan untuk keperluan pekerjaan kapal. muatan geladak yang diangkut atas kapal, harus diatur agar setiap lubang yang ada tempat muatan, jalan masuk dan dari tempat awak kapal, ruang kamar mesin dan semua bagian lain yang digunakan untuk keperluan pekerjaan kapal tidak tertutup oleh muatan. pengamanan untuk awak kapal dan penumpang dalam bentuk pagar pengaman atau tali pengaman harus dipasang atas geladak muat. tinggi standar bangunan atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: untuk kapal dengan panjang (tiga puluh meter) atau kurang, geladak penggal yang supertinggi sebesar (nol koma sembilan puluh meter) dan bangunan atas lainnya (satu koma delapan puluh meter), untuk kapal dengan panjang (tujuh puluh lima meter), geladak penggal yang supertinggi sebesar (satu koma dua puluh meter) dan bangunan atas lainnya (satu koma delapan puluh meter): dan cc. untuk kapal dengan panjang (seratus dua puluh lima meter) atau lebih, geladak penggal yang supertinggi sebesar (satu koma delapan puluh meter) dan bangunan atas lainnya (dua koma tiga puluh meter). dalam hal panjang kapal lebih dari (tiga puluh meter) sampai dengan kurang dari (tujuh puluh lima meter) atau lebih dari (tujuh puluh lima meter) sampai dengan kurang dari (seratus dua puluh lima meter), maka tinggi bangunan atas dan geladak penggal yang supertinggi didapat dengan pola interpolasi linier. (l) sekat ujung dari bangunan atas yang tertutup, membentang dalam bentuk lengkungan cembung luar titik potongannya dengan sisi bangunan atas, panjang bangunan atas pada sekat rata yang sama boleh ditambah dengan: dua pertiga dari perluasan garis lengkung kemaluan dan buritan, atau setengah dari lebar bangunan atas pada titik perpotongan dari ujung arah melebar bangunan atas dengan sisinya. dalam hal sekat ujung dari bangunan atas yang tertutup, membentang dalam bentuk tidak lengkungan cembung, panjang dari bangunan atas s), harus merupakan panjang rata rata dari bagian bangunan atas pada panjang kapal. (l) panjang efektif dari bangunan atas yang memiliki tinggi sama atau lebih dari tinggi standar dan lebar (sembilan puluh enam per seratus) dari lebar kapal pada pertengahan panjang bangunan atas atau lebih, merupakan panjang bangunan atas (s) tersebut. bangunan atas tertutup dengan tinggi standar yang sisinya lebih dalam dari sisi kapal, panjang efektif merupakan panjang yang dikoreksi dengan perbandingan bs, dengan ketentuan: merupakan lebar bangunan atas pada pertengahan panjang bangunan atas tersebut, dan merupakan lebar kapal pada pertengahan panjang dari bangunan atas. apabila bangunan atas yang sisinya lebih kedalam dari sisi kapal hanya pada sebagian dari panjangnya, koreksi ini harus diterapkan hanya pada bagian yang lebih kedalam dari sisi kapal. apabila tinggi bangunan atas tertutup kurang dari tinggi standar, panjang efektif harus merupakan panjang bangunan atas dikurangi dengan perbandingan tinggi sebenarnya dengan tinggi standar. apabila tinggi melebihi tinggi standar, tidak ada penambahan pada panjang efektif dari bangunan atas. panjang efektif dari geladak penggal yang ditinggikan, jika dipasang dengan sekat depan yang utuh, diperhitungkan hanya sampai maksimum (nol koma enam) dari panjang kapal l). apabila sekat depan tersebut tidak utuh, geladak penggal yang ditinggikan diperlakukan sebagai timbul dengan tinggi yang kurang dari tinggi standar. bangunan atas yang tidak tertutup, tidak mempunyai panjang efektif. (l) truncata bangunan sejenis yang tidak membentang sampai sisi kapal dapat dianggap memenuhi syarat apabila: kekuatannya sekurang kurangnya sama dengan bangunan atas, lubang laluan pada geladak trunk, ambang lubang laluan dan penutupnya memenuhi syarat ketentuan ini yang memiliki lebar dari pelat tepi geladak trunk merupakan jembatan dengan penguat sisi yang cukup dan lubang masuk yang kecil dengan tutup kedap air diperbolehkan pada geladak lambung timbul, lantai kerja (platform) haluan dan buritan dipasang pagar pengaman pada geladak trunk atau pada trunk yang terpisah yang berhubungan dengan bangunan atas melalui jembatan: ventilator yang terlindungi oleh trunk, oleh penutup kedap air atau oleh cara lain yang sepadan: selubung mesin yang terlindungi oleh trunk, oleh bangunan atas yang mempunyai tinggi sekurang kurangnya sama dengan tinggi standar, atau oleh rumah geladak dengan tinggi yang sama dan mempunyai kekuatan sepadan, f . lebar dari trunk paling sedikit (enam puluh per seratus) dari lebar kapal, dan tidak terdapat bangunan atas, panjang trunk paling sedikit dari panjang kapal l). panjang efektif trunk merupakan panjang keseluruhan dari trunk dihitung dengan mengalikan panjang trunk dengan perbandingan lebar rata rata trunk terhadap lebar kapal b). tinggi standar dari trunk merupakan tinggi standar dari bangunan atas, selain dari geladak penggal yang ditinggikan. apabila tinggi trunk kurang dari tinggi standar bangunan atas, panjang efektif trunk dihitung dengan mengalikan panjang trunk dengan perbandingan tinggi sebenarnya terhadap tinggi standar bangunan atas. apabila tinggi dari ambang bukaan pada geladak trunk kurang dari yang disyaratkan, tinggi trunk yang sebenarnya harus dikurangi dengan selisih antara tinggi sebenarnya dengan tinggi yang disyaratkan. lengkung harus diukur dari geladak disamping garis pedoman yang digambar sejajar lunas melalui garis lengkung tengah kapal. pada kapal kapal yang dibangun dengan lunas tidak datar, lengkung harus diukur dalam perbandingan garis pedoman yang digambar sejajar sarat air yang direncanakan. pada kapal geladak rata dan pada kapal kapal dengan bangunan atas terpisah, lengkung harus ukur geladak lambung timbul. kapal kapal dengan sisi puncak yang berbentuk tidak normal yang memiliki temukan atau pemutusan sisi puncak, lengkung harus dipertimbangkan pada hubungan dengan ukuran ditengah tengah kapal yang sejenis. tinggi haluan yang dinyatakan sebagai jarak tegak lurus pada garis tegak lurus haluan antara garis air yang sesuai dengan lambung timbul musim panas yang telah ditentukan dan selisih sarat air depan dan belakang yang direncanakan dan puncak dari geladak yang tidak terlindung disamping. apabila tinggi haluan sebagaimana dimaksud pada diperoleh dari lengkung harus membentang sekurang kurangnya 15x (lima belas per seratus) dari panjang kapal diukur dari garis tegak haluan, jika ini didapat karena terpasang bangunan atas maka bangunan atas ini harus membentang dati tinggi haluan setitik sekurang kurangnya dibelakang garis tegak lurus haluan. lubang masuk pada tangki muat kapal tipe harus dilengkapi dengan penutup kedap air yang dibuat dari baja atau bahan lain yang sepadan. tangki muat kapal tipe sebagaimana dimaksud dalam harus mempunyai sifat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, yaitu: integritas yang tinggi dari geladak yang tidak terlindung, dan derajat keselamatan yang tinggi terhadap penggenangan air yang dihasilkan oleh perbandingan volume air masuk terhadap ruang muatan (permeabilitas) dan derajat dari pembagian kompartemen. selubung mesin pada kapal tipe harus dilindungi dengan timbul atau bangunan atas ditengah kapal yang tertutup paling sedikit sama dengan tinggi standar, atau rumah geladak dengan tinggi dan kekuatan yang sama. selubung mesin dapat tidak terlindung jika tidak ada lubang yang memberi jalan masuk langsung dari geladak lambung timbul ruang mesin. s5) pintu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf diperbolehkan selubung mesin, dengan ketentuan pintu yang menuju ruangan atau jalan yang memiliki konstruksi sama kuat dengan selubung kamar mesin serta dipisahkan dari tangga kapal ruang mesin oleh pintu kedap cuaca yang kedua dari baja atau bahan lain yang sepadan. konstruksi jembatan bagian muka dan belakang kapal tipe harus ada pada tingkat geladak bangunan atas, antara timbul atau bangunan atas bagian tengah kapal atau rumah geladak, atau cara jalan masuk yang sepadan harus ada untuk mewujudkan peranan dari jembatan seperti jalan terusan bawah geladak. kapal tipe tanpa bangunan atas bagian tengah kapal, harus dilengkapi dengan perlindungan awak kapal untuk mencapai pada semua bagian bagian yang digunakan untuk pekerjaan kapal. pintu masuk yang aman pada ketinggian jembatan, harus ada antara ruang tempat tinggal awak kapal yang terpisah dan antara ruang tempat tinggal awak kapal dan ruang mesin. lubang palka yang tidak terlindung geladak lambung timbul dan geladak akil atau puncak trunk expansa kapal tipe harus dilengkapi dengan tutup kedap air dari baja atau bahan lain yang sepadan. kapal tipe dengan kubu kubu, harus mempunyai pagar terbuka yang dipasang sekurang kurangnya untuk setengah dari panjang bagian bagian yang tidak terlindung dari geladak cuaca atau tata susunan lubang pembebasan lain yang efektif. pada bangunan atas yang dihubungkan oleh trunk, harus dipasang pagar terbuka sepanjang bagian yang tidak terlindungi dari geladak lambung timbul. garis muat kapal harus ditetapkan untuk suatu kapal sesuai dengan kekuatan struktur umum untuk dimuati sampai mencapai sarat kapal setara dengan garis muat yang ditetapkan untuk kapal tersebut. kapal yang dibangun dan dirawat sesuai dengan persyaratan dari suatu organisasi yang diakui (recognized organization) yang telah diberi kewenangan, dianggap mempunyai kekuatan struktur yang cukup. desain dan konstruksi kapal harus sedemikian sehingga menjamin bahwa kapal dalam kondisi terisi muatan, stabilitas kapal harus terpenuhi, sehingga garis muat dapat ditetapkan. kekuatan harus dipertimbangkan dari perencanaan yang memadai terhadap penempatan dan pengamanan untuk mencegah muatan bergeser berpindah yang terdiri dari komponen memanjang, melintang dan tegak lurus. sebelum dilakukan pemuatan, kapal pengangkut harus dilengkapi dengan semua informasi yang diperlukan terkait muatan untuk memungkinkan nakhoda mengambil tindakan sebagai berikut: menjamin perbedaan komoditi barang yang diangkut sesuai satu sama lain atau dilakukan pemisahan, menjamin muatan sesuai dengan jenis kapal ruang muat: dan cc. menjamin muatan dapat susun secara selamat dan aman atas kapal serta dapat dipindahkan pada semua kondisi selama pelayaran kapal barang yang memiliki panjang (dua puluh empat meter) atau lebih dan kapal penumpang semua ukuran yang berlayar dilakukan lepas, harus dilengkapi dengan informasi stabilitas dan informasi pemuatan dan ballast. informasi stabilitas dan pemuatan serta ballast sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan persetujuan dari direktur jenderal. informasi mengenai stabilitas yang disetujui oleh direktur jenderal harus diberikan kepada kapal yang digerakkan dengan cara mekanis, sehingga memungkinkan nakhoda untuk menilai dengan mudah dan pasti mengenai stabilitas kapal dalam berbagai kondisi operasi. informasi stabilitas yang resmi harus disimpan kapal dan dapat diakses setiap waktu serta diperiksa pada saat survei kapal secara periodik untuk memastikan bahwa informasi stabilitas telah mendapat persetujuan. untuk kapal bangunan tradisional atau kapal lainnya yang diawaki oleh awak kapal yang mempunyai keterbatasan pengetahuan dalam membaca informasi stabilitas, pemilik wajib menyediakan data data informasi stabilitas yang sederhana. penetapan garis muat kapal diberikan setelah dilakukan perhitungan garis muat yang dilaksanalam bentuk marka garis muat kapal. pemasangan marka garis muat kapal harus didahului dengan.n ditujukan kepada pemilik kapal dengan tembusan syahbandar setempat. format instruksi pemasangan garis muat sebagaimana dimaksud pada tercantum dalamasangan marka garis muat kapal harus mendapat pengawasan dari pejabat pemeriksa keselamatan kapal pelabuhan tempat kapal berada. setelah pemasangan marka garis muat kapal selesai dilakukan, harus dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh pemilik kapal, pejabat pemeriksa keselamatan kapal, dan cc. surveyor organisasi yang diakui recognized organization) apabila sertifikat diterbitkan oleh organisasi yang diakui recognized organization). marka garis muat harus dipasang secara tetap dengan cara dilas atau dipahat kedua sisi kapal dan harus kelihatan jelas dengan diberi warna terang diatas dasar warna gelap atau warna gelap diatas dasar warna terang. marka garis muat yang terpasang kapal harus sesuai dengan nilai yang dicantumkan pada sertifikat garis muat dan instruksi pemasangan garis muat kapal yang telah diterbitkan direktur jenderal atau oleh badan klasifikasi. identitas otoritas pada marka garis muat harus dicantumkan bagian sisi lingkaran atas garis horizontal yang melalui pusat lingkaran, atau diatas dan dibawahnya serta harus terdiri dari tidak lebih (empat) initial huruf dengan ukuran huruf tinggi yaitu kurang lebih dan lebar dan mm. pemilik atau nakhoda kapal atau setiap orang dilarang mengubah marka garis muat kapal yang telah ditetapkan dalam sertifikat garis muat tanpa persetujuan dari direktur jenderal. bentuk, isi dan susunan berita acara pemasangan marka garis muat kapalgaris geladak dinyatakan dengan garis horizontal berukuran panjang (tiga ratus milimeter) dan lebar (dua puluh lima milimeter) yang ditempatkan: tengah panjang kapal pada tiap sisi kapal dan bagian atasnya tepat pada sisi atas geladak lambung timbul, dan tengah panjang kapal pada kapal yang mempunyai tepi geladak yang dibubarkan (rounded gonzales), tetapi tidak pada sisi atas geladak lambung timbul dengan syarat bahwa lambung timbul telah dikoreksi sesuai dengan letak garis geladak. letak garis geladak harus dinyatakan dalam sertifikat garis muat. bentuk garis geladak(l) marka garis muat terdiri dari: untuk kapal dengan panjang lebih dari (dua puluh empat meter), yaitu lingkaran dengan garis tengah luar (tiga ratus milimeter) dengan lebar garis (dua puluh limaantara (lima belas meter) sampai dengan (dua puluh empat meter), yaitu setengah lingkaran dengan garis tengah luar (tiga ratus milimeter) dengan lebar garis (dua puluhkurang dari (lima belas meter), yaitu segitiga sama sisi yang salah satu sudutnya bertumpu pada garis horizontal dengan tinggi (seratus milimeter) dari garis dasar horizontal berukuran (empat ratus lima puluh milimeter), dengan lebar garis (dua puluh lima milimeter) dan titik segitiga sama sisi yang bertumpu garis garis yang menyatakan garis muat terdiri atas: untuk kapal yang memiliki panjang lebih dari (dua puluh empat meter) dengan garis garis horizontal garis muat air laut,garis muat air tawar yang ditunjukkan oleh sisi atas dari garis dengan simbol huruf (air tawar). untuk kapal panjang antara (lima belas meter) sampai dengan (dua puluh empat) dengan garis garis horizontal yang:cc. untuk kapal panjang sampai dengan meter dengan garis garis horizontal yang membentuk marka garis muat kapal sebagaimana dimaksud dalamtongkang geladak merupakan kapal yang mempunyai kategori: tidak berpenggerak sendiri, tidak berawak: memuat hanya atas geladak, mempunyai rasio perbandingan lebar tinggi atau lebih: dan tidak mempunyai palka geladak kecuali bukaan kecil yang ditutup dengan penutup kedap. tongkang yang tidak memiliki peralatan tenaga penggerak sendiri harus diberikan lambung timbul yang sesuai dengan peraturan menteri ini. muatan geladak hanya dapat dibawa pada tongkang yang ditetapkan dengan tipe b'. tongkang yang memiliki akses bukaan yang kecil geladak lambung timbul yang ditutup dengan penutup kedap air yang terbuat dari baja atau material yang sepadan dan kedap cuaca dengan paling terbuat dari karet, dapat diberikan pengurangan sebesar (dua puluh lima per seratus) dari perhitungan pada peraturan menteri ini. pengaturan tentang lambung timbul pada tongkang geladak akan diatur dalam peraturan direktur jenderal. dalam hal tongkang tidak berawak, tidak berlaku ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan bagian ketiga pemeriksaan garis muat kapal pemeriksaan persyaratan garis muat kapal harus dilaksanakan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal. pemeriksaan persyaratan garis muat kapal, dapat dilaksanakan pula oleh surveyor organisasi yang diakui recognized organization) yang telah diberikan kewenangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari direktur jenderal dan hasil pemeriksaan dilaporkan secara berkala kepada direktur jenderal. pemeriksaan persyaratan garis muat kapal harus dilaksanakan pada: pemeriksaan pertama yang dilaksanakan sebelum kapal dioperasikan, meliputi pemeriksaan lengkap terhadap bagian bagian konstruksi, bangunan, tata susunan, dan bahan bahan sesuai dengan persyaratan garis muat, pemeriksaan tahunan yang dilaksanakan (tiga) bulan sebelum atau sesudah tanggal berlakunya sertifikat, untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan pada bangunan yang akan mempengaruhi perhitungan untuk penentuan garis muat dan untuk memastikan bahwa persyaratan garis muat dipelihara dengan baik, terutama kondisi dan letak marka garis muat, perlindungan terhadap bukaan bukaan, pagar pagar pengaman, lubang lubang pembebasan, jalan jalan masuk ruang akomodasi, dan pipa pipa udara. cc. pemeriksaan pembaharuan meliputi pemeriksaan terhadap kondisi seluruh persyaratan garis muat kapal sesuai dengan persyaratan garis muat, yang dilaksanakan pada kurun waktu sesuai dengan masa berlaku sertifikat ditetapkan oleh direktur jenderal yang jangka waktunya tidak lebih dari (lima) tahun. pemeriksaan pertama dan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf danpada pelabuhan tempat kapal berada. pemeriksaan pembaharuan sebagaimana dimaksud dalamyang ditunjuk oleh direktur jenderal. pemeriksaan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf harus dicatat dalam sertifikat garis muat kapal. setelah pemeriksaan persyaratan garis muat kapal sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan, dilarang untuk dilakukan perubahan terhadap bangunan, tata susunan, bahan atau bagian konstruksi yang termasuk dalam persyaratan garis muat yang telah diperiksa. dalam hal setelah pemeriksaan terdapat perubahan terhadap bangunan, tata susunan, bahan atau bagian konstruksi sebagaimana dimaksud pada wajib mendapat persetujuan dari direktur jenderal. bagian keempat batas garis muat marka garis muat kapal tidak boleh terbenam pada saat kapal berangkat, selama dalam pelayaran dan pada waktu tiba sesuai dengan garis muat yang telah ditentukan. pemuatan dikawal tidak boleh melebihi batas marka garis muat yang telah ditentukan dalam sertifikat garis muat. dalam hal pemuatan atas kapal melebihi batas garis muat yang telah ditentukan dalam sertifikat maka terhadap kapal tersebut harus dilakukan penyesuaian. dalam hal kapal berada air tawar dengan densitas satu, garis muat yang sesuai dapat berada dalam air sebesar jumlah air tawar yang tercantum pada sertifikat sesuai peraturan perundang undangan. dalam hal densitas berbeda dari satu, suatu kelonggaran harus diperhitungkan secara proporsional terhadap perbedaan antara dan densitas yang aktual. dalam hal kapal meninggalkan suatu pelabuhan yang berlokasi sungai atau perairan darat, pemuatan yang lebih dalam harus diperbolehkan sesuai dengan berat bahan bakar dan bahan lain yang diperlukan untuk konsumsi diantara titik keberangkatan dan laut. bagian kelima perombakan kapal kapal yang mengalami perombakan sehingga mempengaruhi persyaratan garis muat dan pemuatan, harus memenuhi ketentuan dalam peraturan menteri ini. perombakan pada kapal sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuan direktur jenderal. kapal yang mengalami perombakan sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan pemeriksaan atas kapal untuk memenuhi persyaratan garis muat sesuai dengan peraturan menteri ini. bagian keenam perhitungan lambung timbul dalam menentukan garis muat kapal, maka perlu dihitung besaran lambung timbul. untuk keperluan perhitungan besar lambung timbul sebagaimana dimaksud pada maka kapal dibagi menjadi: kapal tipe a'? dan kapal tipe 'b'. untuk mendapatkan perhitungan besaran lambung timbul kapal didasarkan pada formula perhitungsaran perhitungan lambung timbul kapal harus dinyatakan dalam sertifikat garis muat. bagian ketujuh sertifikat garis muat sertifikat garis muat kapal diterbitkan oleh direktur jenderal. sertifikat yang dimaksud pada terdiri dari sertifikat garis muat sementara, sertifikat garis muat permanen. kewenangan penerbitan sertifikat garis muat kapal sebagaimana yang dimaksud pada dapat didelegasikan kepada organisasi yang diakui recognized organization). kewenangan penerbitan sertifikat garis muat kapal sementara sebagaimana yang dimaksud pada huruf dapat didelegasikan kepada pejabat pemegang fungsi keselamatan kapal. ketentuan mengenai tata cara pendelegasian kewenangan penerbitan sertifikat garis muat kapal kepada organisasi yang diakui recognized organization) diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur jenderal. sertifikat garis muat kapal sementara dapat diperoleh oleh pemilik atau operator kapal dengan mengajukan surat permohonan kepada pejabat pemegang fungsi keselamatan kapal lokasi kapal tersebut dibangun atau dirombak dan atau kepada organisasi yang diakui recognized organization) dengan melampirkan: surat ukur sementara, surat tanda kebangsaan kapal sementara, cc. laporan pemeriksaan pertama garis muat kapal, gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan, dan perhitungan stabilitas yang telah disahkan. sertifikat garis muat kapal sementara diterbitkan oleh pejabat pemegang fungsi keselamatan kapal pada pelabuhan tempat kapal berada apabila hasil dari pemeriksaan pertama garis muat memenuhi persyaratan dalam peraturan menteri ini. dalam jangka waktu (tiga) hari pejabat pemegang fungsi keselamatan menerbitkan sertifikat garis muat kapal sementara setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada terpenuhi. sertifikat yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk jangka waktu paling lama (tiga) bulan dari tanggal pemeriksaan. bentuk, isi dan susunan sertifikat garis muat kapal sementaraebelum masa berlaku sertifikat garis muat sementara habis, pemilik atau operator kapal yang telah mendapatkan sertifikat garis muat kapal sementara harus segera mengajukan permohonan sertifikat garis muat kapal permanen kepada direktur jenderal atau organisasi yang diakui recognized organization) dengan melampirkan: laporan pemeriksaan garis muat kapal, surat tanda kebangsaan kapal, sertifikat garis muat kapal sementara, surat ukur kapal, gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan, dan buku stabilitas yang telah disahkanpermanen diterbitkan setelah dilaksanakan pemeriksaan pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam huruf sepanjang pemeriksaan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. sertifikat garis muat kapal permanen diterbitkan oleh direktur jenderal dan berlaku untuk jangka waktu paling lama (lima) tahun serta dilakukan pengukuhan (endorsement) setiap tahunnya oleh pejabat pemegang fungsi keselamatan pelabuhan kapal berada, berlaku: sejak tanggal berakhirnya masa laku sertifikat garis muat kapal sementara, apabila pemeriksaan pembaharuan dilakukan dalam waktu bulan sebelum masa laku sertifikat sementara habis: sejak tanggal pemeriksaan pembaharuan sampai dengan paling lama (lima) tahun dari tanggal berakhirnya masa laku sertifikat garis muat sementara, apabila pemeriksaan pembaharuan dilakukan setelah tanggal berakhirnya masa laku sertifikat garis muat kapal! sementara. sejak tanggal pemeriksaan pembaharuan dilakukan sampai dengan paling lambat (lima) tahun dari tanggal pemeriksaan pembaharuan apabila pemeriksaan pembaharuan dilakukan lebih dari (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya masa laku sertifikat garis muat kapal sementaradapat diterbitkan oleh organisasi yang diakui recognized organization) yang telah diberikan kewenangan setelah mendapat persetujuan dari direktur jenderal, ditandai dengan pemberian nomor persetujuan yang harus tercantum dalam sertifikat. organisasi yang diakui recognized organization) yang telah menerbitkan sertifikat garis muat kapal bendera indonesia setiap bulan wajib melaporkan kepada direktur jenderal. sertifikat garis muat kapal permanen yang masa berlakunya telah berakhir pada saat pemeriksaan pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam huruf selesai dilaksanakan, dapat diterbitkan kembali sertifikat garis muat kapal permanen apabila memenuhi persyaratan. dalam hal berdasarkan pemeriksaan pembaharuan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf persyaratan tidak terpenuhi maka dapat diberikan sertifikat garis muat kapal sementara oleh pejabat pemegang fungsi keselamatan kapal yang memiliki kewenangan. bentuk, isi dan susunan sertifikat garis muat kapal permanesebagaimana dimaksud dalam dansertifikat garis muat kapal dinyatakan tidak berlaku apabila: terdapat perubahan perubahan pada struktur dan bangunan, yang dapat mempengaruhi penentuan besarnya lambung timbul, persyaratan garis muat dalam peraturan menteri ini tidak terpenuhi dengan baik, cc. sertifikat tidak memuat keterangan bahwa kapal telah diperiksa, kekuatan bangunan kapal menurun, sehingga kapal menjadi tidak memenuhi persyaratan, kapal mengalami perubahan nama, jenis, ukuran utama dan tanda panggilan, sertifikat telah habis masa berlakunya, dan kapal telah ditutup. sertifikat garis muat yang tidak berlaku lagi harus dikembalikan kepada direktur jenderal. bab pemuatan kapal bagian kesatu umum pengaturan pemuatan berlaku bagi muatan yang diangkut oleh kapal berbendera indonesia atau berlayar perairan indonesia yang hanya digunakan untuk pelayaran niaga. bagian kedua kekuatan badan kapal kekuatan badan kapal harus mempertimbangkan bobot beban kapal yang muat. kekuatan badan kapal sebagaimana dimaksud pada mencakup kekuatan geladak, alas dalam, lambung dan sekat sekat yang telah memperoleh persetujuan dari organisasi yang diakui recognized organization). muatan harus didistribusikan sedemikian rupa sehingga kapal memiliki tinggi metasentra gm) yang memenuhi persyaratan awak kapal harus membuat perhitungan stabilitas kondisi pemuatan kapal sebelum kapal berangkat dan dilaporkan kepada syahbandar. nakhoda dapat menghentikan semua proses pemuatan apabila terdapat daftar muatan yang tidak dilengkapi informasi yang jelas. bagian ketiga informasi stabilitas kapal kapal yang memiliki panjang (dua puluh empat meter) atau lebih dan kapal penumpang semua ukuran, harus dilengkapi dengan buku informasi stabilitas kapal. buku informasi stabilitas kapal sebagaimana dimaksud pada digunakan oleh nakhoda untuk menentukan semua keadaan pemuatan yang layak pada setiap kondisi operasi kapal. buku informasi stabilitas kapal sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan pengesahan dari direktur jenderal. bagian keempat proses pemuatan sebelum dilakukan pemuatan, perencanaan pemuatan harus dilakukan dengan mempertimbangkan jenis muatan yang akan diangkut, jumlah pelabuhan yang akan disinggahi, jenis dan bentuk ruang muat, beban ruang muat dikawal seperti muatan geladak, peralatan pengaman muatan yang tersedia dan daya tampung ruang muat (cargo hold capacity). rencana penataan muatan storage plan) harus menginformasikan jumlah, bobot dan jenis muatan didalam kapal yang akan digunakan pelabuhan muat atau pelabuhan bongkar. perencanaan dan penataan pemuatan harus dilakukan hingga memenuhi persyaratan stabilitas. rencana penataan muatan sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan syahbandar setempat sebagai pertimbangan penerbitan surat persetujuan berlayar spb). proses pemuatan dikawal harus dapat melindungi kapal, muatan, dan awak kapal serta memperhatikan syarat kecakapan pelaut yang baik (good seamanship). pemuatan tidak boleh melebihi batas marka garis muat yang telah ditentukan dalam sertifikat garis muat dan kapal harus dalam posisi tegak. peralatan pengamanan muatan (cargo securing devices) kapal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ketersediaan peralatan dalam jumlah yang cukup: sesuai dengan jenis muatan: cc. memiliki material dan kekuatan yang memadai bila perlu mendapat persetujuan dari badan klasifikasi: mudah pengoperasian dan penggunaannya, dan mudah perawatannya. dalam kondisi apapun muatan kapal tidak boleh bergeser yang menyebabkan titik berat muatan berpindah. untuk menghindari pergeseran muatan, kapal harus dilengkapi dan dipasang sistem pengamanan muatan (lasting). untuk muatan cair, luasan permukaan bebas tangki harus diupayakan sekecil mungkin. perpindahan muatan kapal pada saat bongkar muat harus memperhatikan stabilitas kapal. kapal yang membawa muatan kargo atau kontainer harus mempunyai pedoman pengamanan muatan cargo container securing manual. pedoman pengamanan muatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: gambar rencana umum, gambar rencana penataan kargo container, cc. instruksi umum untuk penumpukan dan pengamanan kargo kontainer termasuk alat pengaman (pengunci, alat pengencang ikatan) yang dapat dilakukan secara manual atau dengan tenaga mesin, detail gambar dan jenis peralatan pengamanan tetap (fixed) dan lokasinya, penempatan peralatan pengamanan jinjing (portable), maksimum sudut rolling dan tinggi metasentra, dan perhitungan kekuatan lasting. pedoman pengamanan muatan sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan verifikasi oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal dan mendapatkan pengesahan dari direktur jenderal. bagian kelima muatan kapal muatan geladak diijinkan dengan mempertimbangkan kekuatan konstruksi geladak, stabilitas kapal, cc. peralatan pencegah terjadinya pergeseran muatan geladak,, kapal jenis pendarat, geladak kendaraan harus dilapisi dengan kayu untuk melindungi geladak kapal dari gesekan roda kendaraan, kapal tidak boleh memuat secara bersamaan muatan geladak dan muatan minyak dalam tangki: tongkang geladak yang mengangkut muatan curah, harus dipasang plat dinding samping, dan kayu gelondongan atau muatan berat lainnya yang diangkut diatas tongkang geladak tidak boleh melebihi lebar badan kapal. kontainer yang diangkut geladak atau didalam palka kapal harus ditempatkan secara tepat sesuai dengan pedoman pemuatan kapal (cargo securing manual) yang telah disetujui oleh direktur jenderal. kontainer harus ditempatkan dan diamankan sedemikian rupa, sehingga tidak menghalangi akses awak kapal dalam operasional dikawal. kekuatan tarik tali pengaman kontainer atas geladak kapal harus mendapat persetujuan organisasi yang diakui recognized organization). kontainer harus diamankan dengan efektif dalam beberapa cara sehingga terlindungi dari tergelincir (sliding) dan saling berbenturan flipping). pengikatan (lasting) harus terdiri dari tali baja (wire rope) atau material lain dengan kekuatan yang sepadan. penumpang yang dimuat tidak boleh melebihi batas jumlah penumpang yang telah ditetapkan dalam gambar rancang bangun yang telah disahkan oleh direktur jenderalruang penumpang harus diberikan ventilasi yang terpisah dengan saluran ventilasi ruang muat maupun ventilasi kamar mesin. barang bawaan penumpang yang bukan jinjing (non portable) harus ditempatkan tempat khusus yang telah disediakan. penumpang tidak boleh ditempatkan pada geladak yang posisinya berada bawah garis air. geladak penumpang sebagaimana dimaksud pada harus mempunyai ventilasi, penerangan dan tingkap sisi yang cukup. muatan hewan harus diusahakan tidak bergerak serta dilarang diangkut secara bersama sama, sehingga tidak mengganggu stabilitas kapal. ruangan dalam kapal atau geladak yang ditempati oleh muatan hewan harus dibatasi oleh pagar (paddock) serta dilengkapi dengan tempat makanan, minuman dan pembuangan kotoran. jumlah hewan yang boleh diangkut, ditentukan berdasarkan perhitungan luas geladak yang dapat ditempati sebagai berikut: ,80m? tiap hewan besar seperti sapi, kuda, atau kerbau, dan ,80m2 untuk (empat) ekor hewan lainnya seperti kambing, domba, atau babi. kapal dilarang mengangkut penumpang dengan hewan secara bersama sama, kecuali tersedia tempat penumpang yang terpisah dan letaknya lebih tinggi dari tempat yang dipergunakan untuk hewan. kapal yang memuat hewan harus dilengkapi dengan sarana penampung kotoran dan sisa makanan serta tidak boleh dibuang langsung pelaut. cara pemuatan dan pemadatan muatan curah serta pengaturan balas harus selalu memenuhi persyaratan stabilitas kapal. alat alat pencegah terjadinya pergeseran muatan curah harus disediakan antara lain: shifting board, dan feeder. untuk muatan curah yang diangkut oleh kapal yang bukan peruntukannya harus mendapat persetujuan dari direktur jenderal. kendaraan atau peralatan berat beroda yang diangkut dalam kapal harus dipastikan tidak mengalami pergeseran yang akan mengakibatkan perpindahan titik berat dan titik metasentra kapal. untuk mencegah pergeseran sebagaimana pada kendaraan atau peralatan berat beroda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut pengikatan pengamanan (lasting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: menggunakan peralatan yang terbuat dari bahan yang memiliki kekuatan sama dengan rantai baja dengan kekuatan pengikatan pengamanan (lasting) minimal harus dapat dikencangkan kembali jika kendur dan dipastikan diperiksa oleh awak kapal saat kapal berlayar, sudut pengikatan pengamanan (lasting) kendaraan pada bidang vertikal dan horizontal antara derajat dan derajat. kendaraan yang berat keseluruhannya 'pengikatan pengamanan (lasting) dengan beban kerja yang aman safe working load swl)inggu akan sekurang kurangnya (tiga) lasting dengan swl yang sesuai pada masing masing sisi kendaraan,pengikatan pengamanan (lasting) dengan swl yang sesuai pada masing masing sisi kendaraan, titik pengikatan geladak kendaraan dan kendaraan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: geladak untuk kendaraan harus disediakan titik pengaman securing point) untuk setiap kendaraan dengan jarak yang disusun dengan desain dari geladak kendaraan dengan kekuatan yang mampu menahan kendaraan untuk tidak bergerak, kendaraan yang diangkut harus memiliki titik pengaman yang tidak boleh ditempat pada bagian sasis atau roda dan diberi tanda. penempatan kendaraan dilakukan melalui cara sebagai berikut: kendaraan ditempatkan memanjang searah haluan atau buritan kapal dan tidak boleh melintang kapal, jarak kendaraan dengan dinding kapal harus sedemikian rupa dan tidak boleh menutupi kran atau katup pemadam kebakaran dan jalan lalu orang,fish, penumpang dan pengemudi tidak diperbolehkan tinggal dalam kendaraan selama kapal berlayar, ruang penempatan kendaraan harus steril dari adanya penumpang selama kapal berlayar. pada muatan cair, pengaruh permukaan bebas cairan dalam tangkainya harus diusahakan sekecil mungkin guna mempertahankan stabilitas kapal. muatan cair sebagaimana dimaksud pada termasuk muatan minyak nabati dan minyak bumi yang mempunyai titik nyala derajat celcius atau lebih. tangki tangki muatan minyak harus dilengkapi oil hatch yang dapat ditutup kedap gas. muatan minyak sebagaimana dimaksud pada dapat dikemas antara lain: dalam kaleng, dan dalam drum. kemasan muatan minyak sebagaimana dimaksud pada jika dimuat kapal penumpang hanya boleh diangkut sebagai muatan geladak. pada saat proses memuat dan membongkar minyak kapal, tidak diperkenankan merokok dan tidak boleh terdapat nyala dan lampu yang terbuka areal geladak tersebut. bab sanksi administrasi setiap kapal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pembekuan sertifikat, dan pencabutan sertifikat) hari kerja. dalam hal pemegang sertifikatberikan dalam jangka waktu (tiga) hari kerja. pencabutan sertifikat dilakukan apabila pemegang sertifikat tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan sertifikat sebagaimana dimaksud pada peringatan tertulis, pembekuan sertifikat, dan pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh direktur jenderal setelah mendapat laporan ketidaksesuaian persyaratan dari syahbandar setempat berdasarkan hasil pemeriksaan dari pejabat pemeriksaan keselamatan kapal. format laporan ketidaksesuaian persyaratan dari syahbandarkapal yang telah diberikan sertifikat garis muat sebelum berlakunya peraturan menteri ini, harus menyesuaikan dengan peraturan menteri perhubungan ini dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun sejak diundangkan. bab vii ketentuan lain lain peraturan menteri ini tidak berlaku bagi: kapal perang, kapal negara atau kapal pemerintah sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga, kapal yacht wisata yang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga, kapal penangkap ikan, dan kapal layar motorlambung timbul kapal dan ketentuan ketentuan yang mengatur mengenai pemuatan kapal serta ketentuan laicontoh instruksi pemasangan marka garis muat kapal kepada yth. pemilik kapal galangan kapal tempat sehubungan dengan ditetapkannya besar nilai lambung timbul yang dituangkan pada sertifikat garis muat nomor.diterbitkan tanggal peteeneteneeean bersama ini disampaikan marka garis muat dipasang harus sesuai dengan marka dalam instruksi pemasangan ini untuk kapal berikut nama tipe nomor huruf panggilan pendaftaran (tidak perlu untuk kapal baru yang belum daftar) tonase kotor (tidak perlu untuk kapal baru yang belum ukur) panjang (tidak perlu untuk kapal baru yang belum ukur) tahun pembangunan catatan: pemilik kapal wajib menyampaikan instruksi ini kepada syahbandar setempat. tanda identitas penerbit sertifikat adalah r ! instruksi pemasangan menjadi bagian dari sertifikat garis muat kapal. pemasangan marka garis muat harus diawasi oleh marine inspector syahbandar setempat dan dibuatkan berita acara pemasangan. a.n. direktur jenderal perhubungan laut direktur perkapalan dan kepulauan nip. tembusan yth syahbandar setempat contoh berita acara pemasangan lambung timbul kapal nomor inna ann nnnnnnnnnnnaanannn anna. yama kap to galangan perusahaan pemasar p ema mama napas mana tangga flksanaan p tempat felaaraan p telah dilaksanakan pemasangan lambung timbul kapal kapal nasional internasional"), sesuai dengan instruksi pemasangan lambung timbul kapal motor see nan enknnnaanaanaanan gal.iii ll. marka garis muat kapal nasional sesuai kemenhub nom marka garis muat kapal internasional sesuai ill ltf wna lana tepi garis atas geladak dimana lambung timbul ini diukur berada.mm diana onennnanennnnnnnnnanananna mkn alaa nana nana .pada sisi kapal. titik pusat lingkaran berada.mm depan belakang gading frame . marine inspector surveyor badan pemilik kapal galangan ditjen hula klasifikasi coret yang tidak perlu contoh gambar garis geladak decline deck line ) . 25mm? 300mm deck line eebebeen correction contoh marka garis muat untuk kapal panjang meter, berlayar dalam pelayaran kawasan indonesia aan ta) keterangan air tawar laut marka garis muat untuk kapal panjang meter, berlayar dalam pelayaran kawasan indonesia 3b0 li: (eg naa keterangan laut marka garis muat untuk kapal panjang meter atau lebih, berlayar dalam pelayaran kawasan indonesia panama nun pam keterangan air tawar laut marka garis muat untuk kapal panjang meter atau lebih dan atau kapal dengan tonase kotor atau lebih, berlayar pelayaran internasional mean omm forward 230mm ema. 25mm. 230mm 25mmf wna 300mm 450mm bea aa: htf ala mmm hwan wna contoh formula perhitungan lambung timbul kapal untuk kapal dengan panjang lebih dari meter lambung timbul awal (fb) untuk kapal tipe untuk sampai dengan ib untuk lebih dari 50m catatan adalah panjang kapal dalam meter lambung timbul awal (fb) untuk kapal tipe ib ,8l untuk sampai dengan ib (l #(l )# 10cm untuk lebih dari catatan adalah panjang kapal dalam meter koreksi koefisien blok kb) apabila lebih besar dari maka harus dikalikan dengan faktor catatan nilai tidak lebih dari besarnya koefisien blok diambil dari data tabel hidrostatik atau menggunakan tabel berikut: koefisien blok landing craft tank dan self propelled oil barge crude oil carrier dry bulk carrier cargo ship container ship ferries koreksi tinggi apabila lebih besar dari lambung timbul ditambah dengan d l untuk sampai dengan 50m d l )cm untuk lebih dari sampai dengan )cm untuk lebih dari catatan: adalah panjang kapal, dalam meter adalah tinggi kapal, dalam meter apabila lebih kecil dari (l tidak ada koreksi terhadap lambung timbul koreksi bangunan atas dan trunk apabila kapal memiliki bangunan atas dan trunk tertutup, lambung timbul dikurangi dengan 50x) (ls hs) catatan adalah panjang kapal, dalam meter adalah jumlah panjang efektif bangunan atas dan trunk tertutup, dalam meter adalah tinggi standar bangunan atas dan trunk tertutup, dalam meter koreksi lengkung memanjang koreksi lengkung memanjang kapal ditetapkan dengan cara sebagai berikut lt30) sa))( s 2l) ,125l koreksi lengkung memanjang kapal ditetapkan sebagai berikut lebih besar koreksi ditetapkan lebih kecil dan harga mutlak lebih besar koreksi ditetapkan lebih kecil dan harga mutlak lebih kecil koreksi ditetapkan catatan adalah panjang kapal, dalam satuan meter adalah tinggi lengkung memanjang pada posisi garis tegak depan fp) dalam satuan meter adalah tinggi lengkung memanjang pada posisi garis tegak belakang ap) dalam satuan meter adalah panjang seluruh bangunan atas tertutup dalam satuan meter pengurangan lambung timbul apabila pada kapal tipe dilengkapi dengan penutup palka baja, lambung timbul kapal dikurangi sesuai tabel sebagai berikut (pengurangan los ox besarnya pengurangan untuk panjang kapal diantaranya didapat dengan interpolasi linear. lambung timbul minimum lambung timbul) cm, lambung timbul! belas) cm. koreksi tinggi haluan minimum (l (l .609c5 cwr l di)| keterangan adalah perhitungan tinggi haluan minimum, dalam mm, adalah panjang kapal, dalam meter adalah lebar kapal, dalam meter adalah sarat pada tinggi kapal, dalam meter adalah koefisien blok cwf adalah koefisien garis air depan cwf awf )xb), awf adalah luas bidang air depan pada sarat dl, dalam awf didapat dari rumus berikut awf 3xhx sfs, dimana jarang gading atau station total dari faktor simpson atau besarnya awf diambil dari data pada tabel hidrostatik koreksi air tawar koreksi air tawar terhadap lambung timbul minimum air laut dihitung dengan rumus: amnnnunnnn tpc catatan berat jenis air tawar ditetapkan sama dengan (satu) berat benaman pada garis muat air laut, dalam satuan ton. tpc ton per sentimeter pembenaman dalam laut, pada garis muat air laut jika berat benaman pada garis muat air laut am) tidak dapat ditentukan, koreksi air tawar ditetapkan (seperempat puluh delapan) dari sarat air laut pada pusat lingkaran marka garis muat. kapal dengan panjang sampai dengan meter. untuk kapal dengan panjang sampai dengan meter, maka penentuan besar lambung timbulnya ditetapkan langsung sebesar tidak boleh kurang dari dari garis geladak, untuk kapal yang berlayar laut yang sangat terbatas. penentuan laut perairan terbatas ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. tidak kurang dari untuk kapal yang berlayar perairan sungai, danau dan waduk. untuk kapal kapal yang konstruksi dengan panjang kurang dari meter, besaran garis muat ditetapkan sebesar dimana tinggi kapal yang dihitung pada tengah tengah kapal contoh republik indonesia republic indonesia sertifikat nasional garis muat kapal sementara dan provisional national load line certificate panm the upper edge line from which these freeboards are measured .i.i.c gila nnnnananannnaannna anakan e.pada sisi kapal aaodandenanananaanaan anna aan.l).jjj.om edge the line summer load line . yang melalui pusat lingkaran through center the ring pengurangan lambung timbul untuk air tawar woo allowance freeboard for fresh water ca. marka sesuai dengan instruksi pemasangan garis muat tanggal pemeriksaan pertama atau berkala . jii 'in accordance with minister for transportation decree . concerning the ship's load lines and storage. sertifikat ini berlaku paling lambat sampai dengan this certificate valid the latest diberikan di? oenananennnnnnnnnnnnnnnnnnnnkknnknnnnannannnnnnnn tang bal. lana asarepublik indonesia republic indonesia sertifikat garis muat international sementara international load line certificate sela uyangth defined article letter imo number lambung timbul diberikan sebagai type kapal freeboard assigned type ship lambung timbul dari garis geladak garis muat freeboard from deck line load line tropik atas tropical abovetim above (ls) musim panas kayu atas timber summer ls)lana) (ls) timber winter north atlantic belowlambung untuk lambung timbul timbul selain dari kayu kayu allowance for fresh water for all freeboards other than for timber freeboards timber tepi atas garis geladak, dari mana lambung timbul ini bawah tepi atas geladak utama diukur beradrepublik indonesia republic indonesia sertifikat nasional garis muat kapal national load line certificate le..c the upper edge line from which these freeboards are measured s.ii.icm diana ananennnanatannn nana pada sisi kapal anda kenangan nana aan annaio. edge the line summer load line yang melalui pusat lingkaran through center the ring pengurangan lambung timbul untuk air tawar ll. allowance freeboard for fresh water pemasangan garis muat tanggal pemeriksaan pertama atau berkala:minister for transportation decree concerning the ship's load lines and storage. sertifikat ini berlaku sampai pemeriksaan pembaharuan berikutnya, tetapi paling lambat sampai dengan this certificate valid subject next renewal inspection the latest diberikan tanggalsertifikat ini untuk kapal berlayar dalam pelayaran kawasan indonesia inside near coastal voyage) sertifikat ini untuk kapal berlayar dalam pelayaran kawasan indonesia inside near coastal voyage)pengukuhan untuk pemeriksaan tahunan dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan berkala seperti diisyaratkan oleh dari peraturan menteri perhubungan norak eni memenuhi ketentuan pemeriksaan tahunan tempat banannannanaanan anna naaaaaaan tanggal nakakananananananenanananan tanda tangan lion nama anakananan nenek anna pemeriksaan tahunan berikutnya harus dilaksanakan pada tanggal. pemeriksaan tahunan tempat nnananannnnanana nana anna tanggal nnanananensanananaananananaan tanda tangan .iie nama nananananannaaaa ana pemeriksaan tahunan berikutnya harus dilaksanakan pada tanggal. pemeriksaan tahunan iii tempat banana anna tanggal naanannasaaaeleaanaan tanda tangan . woo nama nnaanakananananannaanan ana pemeriksaan tahunan berikutnya harus dilaksanakan pada tanggal . pemeriksaan tahunan tempat nannaananananaaananaaaa tanggal nkananannnnanaaaananaaaaaan tanda tangan nama naaanaanaanaannaa aan pemeriksaan tahunan berikutnya harus dilaksanakan pada tanggal. karena peraturan menteri perhubungan daaananaanan tatanan aaaaaa telah dipenuhi, maka masa berlaku sertifikat ini sesuai dengan sal.eeeeee. diperpanjang sampai. tempat l.oo jikan tanggal. . nip. catatan jika suatu kapal bertolak dari pelabuhan yang terletak sungai atau perairan pedalaman, pemuatan lebih dalam diperbolehkan sesuai dengan berat bahan dan semua bahan lain yang perlu untuk pemakaian antara pelabuhan tolak dan lautatas, jika berat jenis tidak sama dengan (satu) penyesuaian harus dibuat sebanding dengan perbedaan dan berat jenis yang sebenarnya. republik indonesia a.a republic indonesia sertifikat garis muat international bad (in international load line certificatetter imo number length defined article lambung timbul diberikan sebagai type kapal garis muat freeboard assigned type shield line tropik atas tropical above (s)min above (ls) musim panas kayu atas timber summer ls) mintimber winter north lana) below (cs) atlanticuntuk lambung timbul kayu lambung timbul selain dari kayu allowance for fresh water for all freeboards other for timber freeboards than timber tepi atas garis geladak, dari mana lambung timbul ini diukur berada bawah tepi atas geladak utamlala)nip noonenoenenenane dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan berkala seperti dinyatakan oleh dari konvensi didepan bahwa kapal ini memenuhi ketentuan yang bersangkutan dari konvensi. this certificate that periodical inspection required article the convention this ship was found comply with the relevant provisions the convention. tempat. place tempat. place tempat ll. place tempat. place karena ketentuan konvensi telah dipenuhi maka masa berlaku sertifikat ini, sesuai dengan dari konvensi the provisions the convention being fully complies with the ship, the validity this certificate accordance with article the convention diperpanjang sampai . extended until tempat . tanggal. place date catatan jika suatu kapal bertolak dari pelabuhan yang terletak disungai atau perairan pedalaman, pemuatan lebih dalam diperbolehkan sesuai dengan berat bahan bakar dan semua lain yang perlu untuk pemakaian antara pelabuhan tolak dan laut when ship departs from port situated river inland waters, deeper loading shall permitted corresponding them weight fuel and all other materials required for consumption between the point departure and the seadiatas. jika berat jenis tidak sama dengan (satu) penyesuaian harus dibuat sebanding dengan perbedaan antara dan berat jenis yang sebenarnya. when ship fresh water unit density the appropriate load line may submerged the amount the fresh water allowance shown above. where the density other than unity, allowance shall mad proportional the difference between and the actual density. contoh laporan temuan ketidaksesuaian persyaratan garis muat kapal kepada yth. direktur jenderal perhubungan laut jakarta sesuai dengan peraturan menteri perhubungan . tahun tentang garis muat dan pemuatan, dapat disampaikan bahwa pada hari. tanggal.ii j.tahun.ii.adik.pada kapal berikut nama jenis pendaftaran tanda panggilan sertifikat garis muat nasional internasional masa laku sertifikat tanggal terbit diterbitkan oleh telah ditemukan ketidaksesuaian persyaratan garis muat kapal tersebut yaitu j u" demikian disampaikan, untuk menjadi bahan pertimbangan tindakan selanjutnya. kenkanaeeemementangga l. tahun. kepala kesyahbandaran utama kpop kapel upp nip. menteri perhubungan republik indonesia, ttd. ignatius jonan salinan sesuai dengan aslinya pala biro hukumrkeretaapian indonesia madiun, bahwa untuk menata organisasi dan tata kerja pada politeknik perkeretaapian indonesia madiupenataan organisasi dan tata kerja politeknik perkeretaapian madiun dan persetujuan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi melalui surat nomor m xi1i tanggal desember tentang rekomendasi perubahan bentuk. bab kedudukan, tugas, dan fungsi politeknik perkeretaapian indonesia madiun yang selanjutnya disebut ppi madiumadiunpi madiun. ppi madiun sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh direktur. ppj .kesatu umum organisasi ppi madiun terdiri atas: direktur dan wakil direktur:madpi madiun. direktur sebagaimana dimaksud pada merupakan dosen yang diberi tugas tambahan memimpin plmadiup: dan dengi:(l) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasimanajemen transportasi perkeretaapian, program studi diploma tiga teknologi bangunan dan jalur perkeretaapian, program studi diploma tiga teknologi elektro perkeretaapian, dan program studi diploma tiga teknologi mekanikamadiunmadiumadiucc.rkeretaapirkeretaapimadiunpi madiun. unsur lingkungan pmadiunpi madiun berlokasi kota madiun, provinsi jawa timur. bab ketentuan lain lain selain menyelenggarakan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam ppi madiupi madiun. dalam hal terjadi pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi pada ppi madiunpi madiunpi madiustatuta ppi madiuntetap melaksanakan tugas dan fungsi akademi perkeretaapian madiu. sea salebagan organisasi politeknik perkeretaapian indonesia madiun direktur dewanpengawas b aan wakil wakil wakil l direktur direktur direktur dewan penyantun asa dua taokoesasna keadaan! administrasi akademik keuangan, umum, dan keturunan dan kerja sama subbagian subbagian dwnistrasi subbagian keturunan kerja sama dan alumni kh. rakrarekereir pen memanen ker ace dra ampar pen mara h l fungsional menteri perhubungan republik indonesia, ttd budi karya semadi ola dengan aslinya bro hukum, ssi herpriarsonoektor pariwisata nasional, perlu memberikan kemudahan kunjungan wisatawan yang melakukan perjalanan menggunakan kapal wisata (yacht) asing dan kapal pesiar (cruiseship) asing perairan indonesia, bahwa peraturan menteri perhubungan nomor tahun tentang tata cara pelayanan kapal wisata (yacht) asing perairan indonesiasing,ayanan kapal wisata yacht) asing dan kapal pesiar cruiseship) asingbab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:apal pesiar cruiseship) asing adalah kapal penumpang yang menyediakan perjalanan untuk wisata dan mengunjungi beberapa pelabuhan atau destinasi wisata sekaligus berfungsi sebagai hotel teraputerminal masuk dan pelabuhan terminal keluar adalah pelabuhan terminal atau marina yang ditetapkan sebagai tempat masuk dan keluar kapal wisata yacht) asing. pelabuhan singgah untuk embarkasi dan atau demarkasi adalah pelabuhan singgah yang ditetapkan sebagai tempat embarkasi dan atau demarkasi kapal pesiar cruiseship) asingpenyelenggara pelabuhan adalah otoritas pelabuhan, kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus batam, kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, danbab pelayanan kapal wisata (yacht) asing kapal wisata yacht) asing yang berlayar wilayah perairan indonesia dioperasikan untuk kegiatan: perjalanan wisatawan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan wisata, dan atau perlombaan perairan. pemilik kapal wisata . penjamin kapal sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: agen kapal, operator kapal, dan nakhoda. agen kapal sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan oleh: perusahaan nasional keagenan kapal, atau perusahaan angkutan laut nasional. operator kapal sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan tour operator, asosiasi, organisasi, atau orang perseorangan. nakhoda sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan orang yang menjadi pemimpin tertinggi untuk memimpin operasional kapal wisata yacht) asing. untuk mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara pelabuhan memberikan kemudahan pelayanan bidang kepelabuhanan kepada kapal wisata yacht) asing pelabuhan terminal. pemberian kemudahan pelayanan kapal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelayanan kapal dan barang yang diterapkan pelabuhan terminal masuk dan pelabuhan terminal keluar. pemberian pelayanan kapal untuk pelayanan bidang kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama (satu) hari. penyelenggara pelabuhan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan kapal wisata yacht) asing pelabuhan. syahbandar menerbitkan surat persetujuan berlayar kepada kapal wisata yacht) asing. surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada: kapal wisata yacht) asing yang keberangkatannya dari pelabuhan terminal masuk menuju tempat destinasi wisata wilayah perairan indonesia, dan kapal wisata yacht) asing yang keberangkatannya dari pelabuhan terminal keluar menuju pelabuhan luar negeri. surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku untuk pelayaran wisata wilayah perairan indonesia sesuai dengan dokumen pelayaran wisata. penerbitan surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kapal wisata sistem identifikasi otomatis (automatic identification system ais) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kapal wisata yacht) asing dilarang untuk: dikomersialkan dan atau disewakan kepada pihak lain, dan atau melakukan penggantian penumpang selama berada wilayah perairan indonesia. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan dalam keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii pelayanan kapal pesiar (cruiseship) asing kapal pesiar cruiseship) asing dapat dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang wisata. pemilik atau operator kapal pesiar cruiseship) asing yang berlayar dari luar negeri yang telah memiliki izin dapat melakukan pelayaran wisata masuk wilayah perairan indonesia. izin sebagaimana dimaksud pada meliputi: izin melintas dan atau berlabuh wilayah perairan indonesia (clearance approval for indonesian territory), dan surat persetujuan berlayar. pemilik atau operator kapal pesiar cruiseship) asing sebagaimana dimaksud pada dapat mengangkut wisatawan domestik, mulai dari pelabuhan asal keberangkatan destinasi wisata dalam negeri, dan kembali pelabuhan asal keberangkatan. penyelenggara pelabuhan menetapkan standar operasional dan prosedur tentangpenyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kelancaranbab lokasi pelabuhan terminal pelabuhan terminal masuk atau pelabuhan terminal keluar kapal wisata yacht) asing dan pelabuhan singgah untuk embarkasi dan atau demarkasi wisatawan kapal pesiar cruiseship) asipelabuhan terminal masuk atau pelabuhan terminal keluar kapal wisata yacht) asing, dan atau pelabuhan singgah untuk embarkasi dan atau demarkasi wisatawan kapal pesiar cruiseship) asing, dilakukan dengan memperhatikan: perkembangan kunjungan kapal wisata yacht) asing atau kapal pesiar cruiseship) asing, kesiapan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan, cc. pengembangan wilayah, dan atau pertimbangan lainnybe ton tari siswanto sea ngyeb si:terminal masuk atau pelabuhan terminal keluar kapal wisata (yacht) asing pelabuhan sabang, sabang, aceh, pelabuhan belawan, medan, sumatera utara: pelabuhan teluk bayur, padang, sumatera barat, terminal nongsa, batam, kepulauan riau, terminal bandar bintan telan, bintan, kepulauan riau, pelabuhan arema, anambas, kepulauan riau, pelabuhan tanjung pandan, belitung, bangka belitung, pelabuhan sunda kelapa dan terminal:,, pelabuhan biak, biak, papua, pelabuhan tanjung emas, semarang, jawa tengah, pelabuhan likupang, minahasa utara, sulawesi utara, pelabuhan lembar, lombok barat, nusa tenggara barat: terminal khusus pariwisata marina del rey, lombok barat, nusa tenggara barat, terminal khusus pariwisata medan bay marina, lombok utara, nusa tenggara barat, pelabuhan labuan bajo, manggarai barat, nusa tenggara timur, pelabuhan raja ampat, raja ampat, papua barat, dan pelabuhan boom marina, banyuwangi, jawa timur. pelabuhan tanjung lesung, pandeglang, banten. menteri perhubungan republik indonesia, fn. sesuai dengan aslinya ttd. "yg mkepatabiro hukum, budi karya semadi ara siswantosinggah untuk embarkasi dan atau demarkasi wisatawan kapal pesiar (cruiseship) asing pelabuhan tanjung priok, pelabuhan tanjung perak, pelabuhan belawan, pelabuhan makassar: pelabuhan benda pulau bali), pelabuhan tanjung emas, pelabuhan sorong kepulauan raja ampat): pelabuhan likupang, pelabuhan lembar pulau lombok), dan pelabuhan labuan bajo pulau komodok, tka) ts) rms istana aadc tisbandar udara (aerodromelum mengatur mengenai perubahan annex dan rekomendasi universal safety oversight audit program international civil aviation organization icao).diatur dengan peraturan direktur jenderal perhubungan udara. najaa (era lai rence7 arurahayu (ey lampiran peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor tahun tanggal maret peraturan keselamatan penerbangan sipil (p.k.p.s) bagian bandar udara kementerian perhubungan republik indonesia daftar isi sub bagian umum. .erooococooococooooooocoocorooooooor ooo.coco. o.oo0cbooo.o pemberlakuan .oo woo mcm bandar udara. je.ocean define si.oo jeeenann manual standar keselamatan bandar udara . jeou sub bagian sertifikat bandar udara .coococoocicoocoroo sub bagian sertifikat bandar udara .cooooooooooood persyaratan untuk sertifikat bandar udara. permohonan sertifikat bandar udara . jeunn5 pemberian sertifikat bandar udara .o. jooenana6 penolakan permohonan sertifikat bandar udara .i jj.& data dan informasi sertifikat bandar udara . jun6 perubahan amandemen sertifikat bandar udara. jj.ii. sertifikat bandar udara tidak dapat dipindahtangankan . masa berlaku sertifikat bandar udara. sea pembekuan atau pencabutan sertifikat bandar udara. pencabutan sertifikat bandar udara atas permintaan penyelenggara bandar udara .i.i j.objek sertifikat bandar udara sementara temporary aerodrome certificate). sub bagian kewajiban penyelenggara bandar udara yang memiliki sertifikat bandar kepatuhan terhadap standar dan hal hal yang sudah diterapkan pfa tice) .oonknannnkn aan kompetensi personel bandar udara. pendidikan dan atau pelatihan bagi personel bandar udara. pengoperasian dan pemeliharaan bandar udara. prosedur pedoman pengoperasian bandar udara aerodrome manual procedure). pemberitahuan tentang penyimpangan. j.oeeeeeell marka bandar udara aerodrome marking).c sek indikator arah angin secara umum .o.oeeeeneenan indikator arah angin untuk persyaratan pada runway ert oom aan sistem indikator kemiringan approach visual visual approach slope indicator emj.ooo women sistem penerangan pada daerah pergerakan. pemeriksaan sistem insan .ii.been airport emergency diam .ooo wooooessnnlnnnnaaana komite penanggulangan gawat darurat bandar udara. pengujian terhadap airport emergency pian . sistem manajemen keselamatan bandar udara safety management stem j).o.ooooooo wom mann inspeksi kelayakan operasi bandar udara airport serviceability cti lo. internal safety audit oleh penyelenggara bandar udara. badan hukum indonesia yang bergerak kegiatan penunjang bandar udara .ooo wco woo perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pekerjaan bandar udara.oooooooo wnnnnnnn nana program pemeliharaan perkerasan pavement) dan alat bantu denn tenan manajemen bahaya hewan liar wildlife hazard management) dan lingkungan. pemberitahuan dan pelaporan.o.ooo wocoooooom. pencegahan terjadinya runway inclusion.o. runway safety. woman sub bagian register bandar udara .oocococooooooooo.o persyaratan untuk register bandar udara. permohonan register bandar udara. pemberian register bandar udara . j.ooococoooooo. penolakan permohonan register bandar udara. jjj. data dan informasi register bandar udara. j.kann. data dan informasi tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport). oom data dan informasi bandar udara perairan water aerodrome) . masa berlaku register bandar udara . jna pencabutan register bandar udara atas permintaan penyelenggara bandar udara. pembekuan atau pencabutan registrasi oleh direktorat jenderal perhubungan udara. penerapan standar untuk register bandar udara . kompetensi personel. j.voodoo wom mena pemberitahuan atas perubahan dalam informasi yang dipublikasikan dalam aip. jeenaaaaan pemeriksaan keselamatan . jenna sub bagian buku pedoman pengoperasian bandar udara.oocoocoooooo.oo woc.voodoo sub bagian buku pedoman pengoperasian bandar udara (aerodrome manual) .aro.cocoomocorocor. penyiapan buku pedoman pengoperasian bandar udara aerodrome m@nu al).o.konon format buku pedoman pengoperasian bandar udara aerodrome manual). penyimpanan buku pedoman pengoperasian bandar udara aerodrome manual). (ar informasi yang tercakup dalam buku pedoman pengoperasian bandar udara aerodrome m@andai) oom perubahan buku pedoman pengoperasian bandar udara aerodrome manu al) wana pengawas buku pedoman pengoperasian bandar udara aerodrome manual) mma status buku pedoman pengoperasian bandar udara aerodrome manusia.o.ooo woo wom mann nan sub bagian buku pedoman pengoperasian bandar udara register (registered aerodrome manual) morocco.anconvaran aan sarana penyiapan buku pedoman pengoperasian bandar udara registered aerodrome manu al).ooo oom format buku pedoman pengoperasian bandar udara register registered aerodrome manual). penyimpanan buku pedoman pengoperasian bandar udara register registered aerodrome manual). perubahan buku pedoman pengoperasian bandar udara register registered aerodrome pengawas buku pedoman pengoperasian bandar udara register registered aerodrome manual). status buku pedoman pengoperasian bandar udara register registered aerodrome ma@null) loose sub bagian buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (heliport manual) .oooocooo.j.oo.penyimpanan al). onsen. pengawas buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport manual). status buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport manual). sub bagian buku pedoman pengoperasian bandar udara perairan (water aerodrome manual) no oonnvennv0nnnnnannnnnnnnna nnnnaan nana penyiapan buku pedoman pengoperasian bandar udara water aerodrome ma@nu al) .ioo# wco womnnnnnann format buku pedoman pengoperasian bandar udara perairan water aerodrome manual) .i.o.oomnenna penyimpanan buku pedoman pengoperasian bandar udara water aerodrome manual) .ooomomom jma) . j.i36 perubahan buku pedoman pengoperasian bandar udara perairan water aerodrome manual). pengawas buku pedoman pengoperasian bandar udara perairan water aerodrome manu al) oom. status buku pedoman pengoperasian bandar udara perairan water aerodrome manual). sub bagian petugas pelaporan (reporting officer). petugas pelaporan reporting officer) .ninnnnnnnnaann38 sub bagian obstacle dan hazard .oooooooocoooocoroocooc. pemantauan ruang udara.i. jeeeknnnn pemberitahuan adanya obstacle. oom sub bagian pengecualian (exemption oo. pengecualian dari kewajiban exemption). jan sub bagian jam operasi.ooocoooooooooooooooooo.ooo.ooo penetapan jam operasi bandar udara . jenny tata cara dan prosedur penetapan jam operasi bandar udara. sub bagian pelayanan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran pen era .ooo woo tugas dan fungsi dari pkp pk .ooooooeeean persetujuan pemberian pelayanan. penerbitan standar teknis pengoperasian bandar udara. standar teknis pengoperasian bandar udara. persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan standar dan persyaratan pelayanan pkp pk.w. perbedaan consistency) antara standar teknis dan operasi mos dengan chapter annex . persyaratan pengetahuan, peralatan, dan keahlian untuk menghadapi bahaya keselamatan penerbangan . kewajiban mempertahankan pelayanan pkp pk . response me.ooooooooow oom bangunan dan fasilitas s.i.i.room aan pengumuman masa berlaku pelayanan pkp pk. jii.o.iii4 persediaan bahan pemadam api. kendaraan dan peralatan pkp pk.oooooooo woo kendaraan dan peralatan untuk lingkungan yang sulit. komisioning acceptance test) kendaraan dan peralatan komunis si.oooeeetnnannn a13 jumlah personel operasi pkp pk .o.ooooooooooooo standar kesehatan personel pkp pk.oooocoom kualifikasi dan pelatihan personel pkp pk .w.oo45 manual pengoperasian pkp pk.cbooo.kolom amandemen terhadap manual pengoperasian pkp pk. perekaman voice data .oooooooooo womoooo om. pencatatan accident dan contingent pian .cbooo wom nana manajemen pencatatan perekaman.ooooocc. organisasi.ioooooo nana sistem ralat pembetulan untuk suatu kegagalan pelayanan. quality control.o.ooo mna manajemen keselamatan safety management) .o.ooo pemberitahuan tentang perubahan perubahan kepada direktur jenderal perhubungan udara.oon appendix appendix item item yang dimasukkan dalam buku pedoman pengoperasian bandar udara bersertifikat aerodrome manual).o.oo wnennnlanannlnnnnnnnannnansl appendix item item yang dimasukkan dalam buku pedoman pengoperasian bandar udara register registered aerodrome m@nai).logo eesekkknknlennanealelal appendix item heliport m@andai) .onnnnn appendix item item yang dimasukkan dalam buku pedoman bandar udara perairan register water aerodrome manual) . appendix format permohonan untuk mendapatkan sertifikat register bandar udara. jan. j.j.e. sub bagian umum pemberlakuan pks bagian mengatur tentang pengoperasian bandar udara yang meliputi: umum, sertifikat bandar udara, register bandar udara, buku pedoman pengoperasian bandar udara, petugas pelaporan reporting officer, obstacle dan hazard, pengecualian exemption), jam operasi, dan pelayanan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran pkp pk). bandar udara bandar udara yang dimaksud dalam pks bagian adalah: bandar udara aerodrome), tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport), atau bandar udara perairan water aerodrome). definisi dalam pks bagian yang dimaksud dengan istilah berikut ini adalahworks adalah pekerjaan konstruksi atau pemeliharaan yang dilakukan sebuah bandar udara, pada atau dekat daerah pergerakan (movement area), yang dapat menciptakan obstacle atau membatasi operasional lepas landas dan pendaratan pesawat udara secara normal. aeronautical information publication aip) adalah publikasi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, berisi informasi dan data aeronautika yang dibutuhkan untuk navigasi penerbangan. aeronautical information services ais) adalah pelayanan yang diberikan pada suatu wilayah negara kesatuan republik indonesia dalam penyediaan informasi dan data aeronautika yang dibutuhkan untuk keselamatan, keteraturan dan efisiensi navigasi penerbanganpron adalah suatu area bandar udara darat yang telah ditentukan untuk mengakomodasi pesawat udara dengan tujuan naik turun penumpang, bongkar muat kargo, penumpang, surat, pengisian bahan bakar, parkir, atau pemeliharaan pesawatregister adalah bandar udara yang penyelenggaranya telah diberikan register bandar udara. bandar udara bersertifikat adalah bandar udara yang penyelenggaranya telah diberikan sertifikat bandar udara. bandar udara perairan water aerodrome) adalah bandar udara yang digunakan untuk keberangkatan, kedatangan atau pergerakan pesawat udara (seaplane). daerah manuver manouvering area) adalah bagian dari bandar udara yang digunakan untuk lepas landas (take off), pendaratan (landing) dan taxiing pesawat udara, tidak termasuk apron. daerah pergerakan movement area) adalah bagian bandar udara yang digunakan untuk lepas landas (take off), mendarat (landing) dan taxiing pesawat udara, yang terdiri dari daerah manuver dan apron. direktur jenderal adalah direktur jenderal perhubungan udara. fasilitas daninstalasi) dan dipelihara untuk tujuan melayani kedatangan, keberangkatan dan pergerakan permukaan pesawat udara, termasuk pelayanan darat pesawat udara. fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran pkp pk) adalah semua kendaraan pkp pk, peralatan operasional pkp pk dan bahan pendukungnya serta personil yang disediakan setiap bandar udara untuk memberikan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. kategori bandar udara untuk pkp pk adalah suatu tingkatan yang dihitung atau dirumuskan berdasarkan panjang keseluruhan dan lebar maksimum badan pesawat udara terbesar serta mempertimbangkan jumlah pergerakannya. maksimum kapasitas tempat duduk pesawat udara maximum passenger seating capacity) adalah jumlah maksimum tempat duduk penumpang pesawat udara berdasarkan sertifikat tipe pesawat udara. manual standard mos) adalah suatu dokumen yang dinamakan standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian volume bandar udara aerodrome), volume tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport), volume iii bandar udara perairan water aerodrome), volume pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran pkp pk) yang diterbitkan oleh direktur jenderal perhubungan udara, dan sewaktu waktu dapat mengalami perubahan. marka marking) adalah simbol atau kumpulan simbol yang ditampilkan atas permukaan daerah pergerakan untuk memberikan informasi aeronautika. menteri adalah menteri perhubungan. obstacle adalah seluruh objek tetap (terlepas apakah sementara atau permanen) dan bergerak, atau bagian bagiannya, yang berlokasi daerah yang ditujukan untuk pergerakan permukaan (surface movement) pesawat udara, atau menjulang atas suatu permukaan yang ditetapkan untuk melindungi pesawat udara yang sedang terbang, atau menjulang luar dari permukaan tersebut dan dinilai berbahaya untuk navigasi penerbangan. obstacle free zone adalah ruang udara atas inner approach surface, inner transitional surface, backed landing surface, dan bagian dari strip yang dikelilingi oleh permukaan (surfaces) dimaksud, yang tidak penetrasi oleh halangan (obstacle) tetap selain yang bermassa rendah dan rapuh (fragile mounted) yang dibutuhkan untuk navigasi penerbangan. obstacle limitation surface adalah suatu rangkaian dataran yang berhubungan dengan masing masing landas pacu (runway) pada bandar udara, yang menjelaskan batasan yang diperbolehkan bagi objek untuk menjulang ruang udara sehingga operasi pesawat udara dapat dilakukan dengan aman (safe). operasi pkp pk adalah operasi yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pkp pk. pedoman pengoperasian bandar udara aerodrome manual) adalah dokumen yang terdiri dari data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan prosedur perawatan fasilitas bandar udara termasuk semua perubahannya yang telah disetujui oleh direktur jenderaltolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (untuk selanjutnya disebut pkp pk) adalah unit bagian dari penanggulangan keadaan darurat. penyedia pelayanan pkp pk bandar udara, adalah orang atau organisasi yang memberikan pelayanan pkp pk bandar udara. penyelenggara bandar udara aerodrome operator) adalah unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, dan atau badan hukum indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus. rambu marker) adalah tanda yang dipasang untuk menunjukkan adanya obstacle atau batas batas tertentu dalam pengoperasian bandar udara. register bandar udaramaksimum (tiga puluh) tempat duduk. runway excursion adalah suatu kejadian bandar udara ketika pesawat udara yang berada pada permukaan runway keluar ujung atau sisi dari permukaan runway. runway inclusion adalah keberadaan pesawat udara, kendaraan, manusia ataupun hewan yang tidak seharusnya berada pada area take off dan landing yang berpotensi menjadi hazard bagi pesawat udara yang telah diberi izin untuk landing dan take off runway. runway safety adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya incident accident (kejadian kecelakaan) pesawat udara yang terjadi runway dimaksudkan untuk mengurangi resiko kerusakan pesawat udara pada saat tergelincir keluar landas pacu, dan melindungi pesawat udara yang terbang atasnya pada saat take off atau landing. safety management system adalah suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengatur keselamatan termasuk struktur organisasi yang diperlukan, akuntabilitas, kebijakan, dan prosedur. sertifikat bandar udara aerodrome certificate). taxiway strip adalah daerah termasuk taxiway yang ditujukan untuk melindungi pesawat udara yang beroperasi taxiway dan untuk menurunkan risiko kerusakan pada pesawat akibat meluncur keluar dari taxiway. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport) adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter daratan (surface level heliport), atas gedung elevated heliport), anjungan lepas pantai kapal (helideck), dan shipyard. unserviceable area adalah bagian dari daerah pergerakan yang tidak dapat dipergunakan untuk pergerakan pesawat udara. work area adalah bagian dari bandar udara yang dipergunakan sebagai tempat pemeliharaan atau pekerjaan pembangunan konstruksi yang sedang berjalan yang dapat membahayakan keselamatan operasi pesawat udara. manual standar keselamatan bandar udara ketentuan mengenai pks bagian ini dijadikan sebagai acuan dalam membuat manual standar teknis dan operasi keselamatan bandar udara. penjabaran lebih lanjut tertuang dalam standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian yang terbagi dalam: volume tentang bandar udara aerodrome), volume tentang tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport), volume iii tentang bandar udara perairan water aerodrome), dan volume tentang pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran pkp pk). sub bagian sertifikat bandar udara sub bagian sertifikat bandar udara persyaratan untuk sertifikat bandar udara bandar udara wajib memiliki sertifikat, bilamana: digunakan oleh pesawat udara yang melayani angkutan udara niaga dengan rute penerbangan dari dan luar negeri, atau mempunyai runway yang melayani pesawat udara yang memiliki kapasitas lebih dari (tiga puluh) tempat duduk. permohonan sertifikat bandar udara permohonan sertifikatsertifikat bandar udarasertifikat bandar udara harus melampirkan salinan buku pedoman pengoperasian bandar udara (4aerodrome manual) termasuk buku manual sistem manajemen keselamatan operasi bandar udara airport safety management system manual) dan airport emergency plan aep).permohonan sertifikat bandar udara harus menambahkan lampiran bukti persyaratan kelestarian lingkungan yang ditunjukkan dengan adanya izin lingkungan atau dokumen lingkungan yang disahkan oleh instansi yang berwenang. pemberian sertifikat bandar udara direktur jenderal akan menerbitkan sertifikatdan volume pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran pkp pk), tersedia prosedur pengoperasian bandar udara untuk menjamin keselamatan pesawat udara, tersedia buku pedoman pengoperasian bandar udara aerodrome manual) sertatersedia bukti dokumen persyaratan kelestarian lingkungan,direktur jenderal meyakini bahwa pemohon sertifikat dapat mengoperasikan dan mempertahankan kondisi bandar udara, antara lain termasuk pemenuhan kompetensi manajer operasi, kepala unit pkp pk, manajer teknik, manajer keselamatan, atau meningkatnya. apabila direktur jenderal menerima permohonan dan menerbitkan sertifikat bandar udara, maka akan: memberi tahu secara tertulis bahwa bandar udara tersebut telah bersertifikat, dan mempublikasikan dalam aip indonesia, data dan informasi bandar udara termasuk status bandar udara telah bersertifikat. penolakan permohonan sertifikat bandar udara apabila direktur jenderal menolak penerbitan sertifikatsertifikat bandar udara sertifikat bandar udara harus memuat data dan informasi sekurang kurangnya: nama bandar udara: lokasi bandar udara,,il.perubahan amandemen sertifikat bandar udara perubahan amandemen sertifikat bandar udara dapat dilakukan secara langsung oleh direktur jenderal atau atas permintaan penyelenggara bandar udara setelah dilakukan evaluasi. perubahan amandemen sertifikat bandar udara dapat dilakukan apabila ada perubahan data atau informasi dalam sertifikat bandar udara. direktur jenderal menyampaikan perubahan data dan informasi pada sertifikat bandar udara ais. sertifikat bandar udara tidak dapat dipindahtangankan sertifikat bandar udara tidak dapat dipindahtangankan. masa berlaku sertifikat bandar udara sertifikat bandar udara berlaku selama (lima) tahun kecuali sertifikat bandar udara dicabut. pembekuan atau pencabutan sertifikat bandar udara direktorat jenderal perhubungan udara dapat memberikan sanksi administratif jika: bagian sertifikat dilanggar,, atau pemegang sertifikat tidak dapat melaksanakan peraturan yang dipersyaratkan dalam sub bagian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam butir (satu) berupa: peringatan tertulis, pembatasan kemampuan operasional bandar udara, pembekuan sertifikat bandar udara, pencabutan sertifikat bandar udara, dan atau denda administratif. sebelum pembekuan atau pencabutan sertifikatmengundang secara tertulis kepada pemegang sertifikat untuk menjelaskan alasan agar sertifikatsertifikat sebagaimana dimaksud pada butir (3a) (ii) untuk diambil keputusan. selama sertifikat bandar udara dibekukan, penyelenggara bandar udara dilarang mengoperasikan bandar udara. pencabutan sertifikat bandar udara atas permintaan penyelenggara bandar udara permohonan pencabutan sertifikat bandar udara harus disampaikan secara tertulis oleh penyelenggara bandar udara kepada direktur jenderal selambat lambatnya (tiga puluh) hari sebelum tanggal pencabutan dilakukan. direktur jenderal harus mencabut sertifikatertifikat bandar udara sementara temporary aerodrome certificate) dalam keadaan tertentu, direktur jenderal dapat menerbitkan sertifikat bandar udara sementara temporary aerodrome certificate) apabila pemohon diyakini dapat dengan baik mengoperasikan dan melakukan perawatan terhadap bandar udara selama masa berlakunya sertifikat sementara. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada butir antara lain terdiri dari: terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya, kegiatan pejabat pemerintahan: atau untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara bukan niaga. sertifikat bandar udara sementara temporary aerodrome certificate) diberikan untuk jangka waktu paling lama (enam puluh) hari. jika direktur jenderal menilai dan memutuskan untuk menerbitkan sertifikat sementara, akan: memberitahu pemohon, secara tertulis bahwa bandar udara tersebut telah diterbitkan sertifikat: dan menerbitkan mengumumkan data lengkap bandar udara dalamub bagian kewajiban penyelenggara bandar udara yang memiliki sertifikat bandar udara kepatuhan terhadap standar dan hal hal yang sudah diterapkan practice) penyelenggara bandar udara wajib mematuhi semua ketentuan standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian volume bandar udara aerodrome) dan ketentuan ketentuan lain yang ditetapkan oleh direktur jenderal. kompetensi personel bandar udara penyelenggara bandar udara dan penyedia jasa terkait bandar udara wajib mempekerjakan personel bandar udara yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya. personel bandar udara sebagaimana dimaksud pada butir wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga training yang telah mendapatkan akreditasi dari direktorat jenderal perhubungan udara dan lisensi yang diterbitkan oleh direktorat jenderal perhubungan udara. personel bandar udara antara lain meliputi: personel teknik bandar udara, personel elektronika bandar udara, personel listrik bandar udara: personel mekanikal bandar udara: personel pengatur pergerakan pesawat udara (apron movement control amc), personel peralatan pelayanan darat pesawat udara: personel pemandu parkir pesawat udara, personel pelayanan garbarata, personel pengelola dan pemantau lingkungan: personel pertolongan kecelakaan penerbangan pemadam kebakaran pkp pk): personel salvage: dan personel pelayanan pendaratan helikopter (helikopter landing officer). lisensi personel bandar udara diberikan setelah memenuhi persyaratan: administratif, kesehatan: memiliki sertifikat kompetensi, serta lulus ujian. personel bandar udara yang telah memiliki lisensi wajib: mematuhi memenuhi peraturan keselamatan penerbangan, membawa lisensi sewaktu bekerja dan menunjukan kepada petugas direktorat jenderal perhubungan udara jika diminta,dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan, pembekuan lisensi: pencabutan lisensi, dan atau denda administratifdirektur jenderal. ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi personel bandar udara diatur dengan peraturan direktur jenderal. pendidikan dan atau pelatihan bagi personel bandar udara penyelenggara bandar udara harus menjamin bahwa semua personel bandar udara yang dipekerjakan mendapatkan pendidikan dan atau pelatihan yang memadai untuk memenuhi standar kompetensi personel bandar udara yang telah ditetapkan oleh direktur jenderal. pendidikan dan atau pelatihan personel bandar udara harus dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan yang telah diakreditasi atau diberi izin oleh direktorat jenderal perhubungan udara. untuk mendapatkan akreditasi atau izin sebagaimana butir lembaga pendidikan dan atau pelatihan harus memenuhi persyaratan: administrasi,antara lain: surat permohonan, akte pendirian, npp, bukti pembayaran pajak (khusus untuk perpanjangan), surat keterangan domisili perusahaan, surat izin usaha pendidikan dan atau pelatihan dari instansi yang berwenang, daftar susunan pengurus perusahaan struktur organisasi, surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan surat pernyataan kebenaran dokumen. substansi, antara lain: kurikulum silabus pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku, jumlah dan kualifikasi tenaga pengajarlinstruktur), fasilitas pendidikan dan pelatihan teori dan praktek, pedoman pelatihan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan buku kerja pendukung dan peraturan. lembaga pendidikan dan pelatihan yang melanggar ketentuan dalam peraturan dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan, pembekuan izin lembaga pendidikan dan pelatihan, pencabutan izin lembaga pendidikan dan pelatihan, dan atau denda administratif. ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pendidikan dan pelatihan personel bandar udara diatur dengan peraturan direktur jenderal. pengoperasian dan pemeliharaan bandar udara penyelenggara bandar udara wajib menjamin bandar udara dioperasikan dan dipelihara dengan tingkat ketelitian yang memadai. prosedur pedoman pengoperasian bandar udara aerodrome manual procedure) penyelenggara bandar udara wajibexcursion dan inclusion, kecuali ada ketentuan lain yang diterbitkan oleh direktur jenderal. penyelenggara bandar udara. direktur jenderal dapat menginstruksikan penyelenggara bandar udara untuk mengubah prosedur yang telah ditetapkan dalam pedoman pengoperasian bandar udara, apabila diperlukan untuk kepentingan keselamatan pengoperasian pesawat udara. penyelenggara bandar udara harus mematuhi peraturan butir atas. pemberitahuan tentang penyimpangan penyimpangan terhadap prosedur dan fasilitas, termasuk runway end safety area desa) maupun runway strip, dalam pedoman pengoperasian bandar udara dapat dilakukan oleh penyelenggara bandar udara bersertifikat setelah melakukan risk assessment dan upaya mengurangi dampak (risk mitigation) yang telah mendapat persetujuan direktur jenderal. penyelenggara bandar udara wajib melaporkan secara tertulis kepada direktur jenderal apabila terdapat penyimpangan pedoman pengoperasian bandar udara dalam jangka waktu (tiga puluh) hari setelah penyimpangan dilakukan. marka bandar udara aerodrome marking) penyelenggara bandar udara harus memberi markapada: daerah pergerakan, setiap unserviceable area, dan setiap work area pada atau dekat daerah pergerakan. penyelenggara bandar udara harus menjamin bahwa semua marka bandar udara dirawat sesuai dengan standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian volume bandar udara aerodrome. indikator arah angin secara umum penyelenggara bandar udara bersertifikat harus memasang dan merawat indikator arah angin sekurang kurangnya (satu) unit pada bandar udara,dikator arah angin untuk persyaratan pada runway tertentu penyelenggara bandar udara bersertifikat wajib memasang dan memelihara setidaknya satu indikator arah angin dan atau mensyaratkan tambahan indikator arah angin untuk dilengkapi bandar udara. sistem indikator kemiringan approach visual visual approach slope indicator system) penyelenggara bandar udara bersertifikat harus memasang sistem indikator kemiringan approach visual visual approach slope indicator system) ujung runway, apabila ujung runway tersebut secara rutin (regular) digunakan sebagai approach runway untuk jenis pesawat jet turbo propeller. apabila dipandang perlu, untuk kepentingan keselamatan navigasi penerbangan, direktur jenderal dapat menginstruksikan kepada penyelenggara bandar udara untuk memasang visual approach slope indicator system yang diakui approved) pada ujung runway atau akhir pendekatan dalam butir tidak diterapkan. penyelenggara bandar udara harus mematuhi semua ketentuan pada butir sistem penerangan pada daerah pergerakan bandar udara bersertifikat yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas pada malam hari atau pada kondisi kurang dari kondisi meteorologi visual (visual meteorological condition) siang hari, penyelenggara bandar udara harus menyediakan dan mempertahankan sistem penerangan pada daerah pergerakan dan tercantum pada ketentuan butir dan butir sistem penerangan meliputi: penerangan runway, taxiway, dan apron yang digunakan pada malam hari atau kondisi kurang dari visual meteorological condition siang hari, penerangan minimal pada (satu) indikator arah angin, penerangan pada obstacle sekitar daerah pergerakan, dan jika bandar udara digunakan untuk operasi precision approach category ii, iii penerangan untuk approach, runway, dan taxiway. sistem penerangan pada bandar udara bersertifikat harus: memenuhi standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian volume bandar udara aerodrome), atau yang disetujui direktur jenderal. pemeriksaan sistem penerangan penyelenggara bandar udara bersertifikat dilarang mengoperasikan sistem penerangan instalasi baru sebelum mendapat persetujuan dari direktur jenderal berdasarkan pemenuhan hasil pemeriksaan yaitu: pemeriksaan oleh personel fasilitas listrik bandar udara yang menyatakan telah memenuhi spesifikasi yang disebutkan dalam standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian volume bandar udara aerodrome), dan pemeriksaan sistem penerangan dengan kalibrasi (flight check). jenis lighting system pada butir meliputi: approach lighting system, runway lighting system untuk instrument approach runway, dan visual approach slope indicator system untuk pesawat udara jet turbo propeller sistem lain yang dimaksudkan untuk penggunaan sementara dengan periode tidak lebih dari hari. airport emergency plan penyelenggara bandar udara wajib menyiapkan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara airport emergency plan). dokumen airport emergency plan harus memuat tentang: prosedur koordinasi atas tindakan penanggulangan keadaan darurat bandar udara dan sekitarnya, prosedur koordinasi antar semua organisasi unit kerja yang terkait dengan pelayanan keadaan darurat, dan hal hal yang dipersyaratkan standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian untuk dicantumkan dalam airport emergency plan. komite penanggulangan keadaan darurat bandar udara harus meninjau kembali dokumen airport emergency plan sekurang kurangnya (satu) kali dalam setahun dan membuat perubahan yang diperlukan untuk menjamin bahwa dokumen airport emergency plan dapat berjalan dengan baik. peninjauan terhadap dokumen airport emergency plan harus berkonsultasi dengan organisasi unit kerja yang terkait. setelah keadaan darurat terjadi atau setelah latihan penanggulangan keadaan darurat dilaksanakan, penyelenggara bandar udara harus mengupayakan agar komite penanggulangan keadaan darurat bandar udara melakukan hal hal sebagai berikut: peninjauan ulang efektifitas langkah langkah atau tindakan tindakan (respon) terhadap keadaan darurat bandar udara dan disekitarnya, dan penilaian terhadap dokumen airport emergency plan dianggap sudah memadai untuk menanggulangi keadaan darurat bandar udara apabila telah diambil langkah langkah korektif yang diperlukan untuk menjamin agar dokumen airport emergency plan dapat dengan baik diimplementasikan. penyelenggara bandar udara harus menjamin: bahwa dokumen airport emergency plan dalam kondisi terkini, catatan setiap peninjauan ulang terhadap dokumen airport emergency plan harus dibuat, dan setiap catatan sebagaimana dimaksud butir (a), harus disimpan sekurang kurangnya (tiga) tahun setelah peninjauan ulang terkait dilakukan. dokumen airport emergency plan wajib memasukkan sumber daya dan koordinasi kepada unit instansi pelayanan penyelamatan khusus yang siap untuk membantu melakukan penanganan keadaan darurat dalam dokumen aep untuk bandar udara yang terletak dekat perairan dan atau rawa rawa serta untuk bandar udara dimana terdapat bagian besar daerah pendaratan dan lepas landas pada daerah tersebut. komite penanggulangan keadaan darurat bandar udara penyelenggara bandar udara wajib membentuk komite penanggulangan keadaan darurat bandar udara. komite penanggulangan keadaan darurat bandar udara, terdiri dari: perwakilan unit instansi yang berada wilayah bandar udara: dan perwakilan unit instansi yang berada sekitar wilayah bandar udara. pengujian terhadap airport emergency plan penyelenggara bandar udara wajib melakukan pengujian terhadap rencana penanggulangan keadaan darurat untuk: menguji koordinasi, komunikasi, dan komando antara organisasi unit kerja terkait dengan mengacu pada dokumen airport emergency plan: memakainya personel, prosedur, dan fasilitas yang disiapkan untuk keadaan darurat, dan mengevaluasi hasil latihan dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan keadaan darurat bandar udara airport emergency plan). pengujian rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara dilakukan dengan: latihan penanggulangan keadaan darurat skala penuh (full scale exercise) secara rutin setiap (dua) tahun dan melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat parsial pada tahun diantaranya: atau melaksanakan serangkaian modul modul latihan dan diakhiri dengan latihan penanggulangan keadaan darurat skala penuh (full scale exercise) pada tahun ke (tiga) kemudian dilakukan tinjauan setelahnya, dan setelah penanganan keadaan darurat sesungguhnya dilakukan tinjauan dengan tujuan menemukan kekurangan dan melakukan perbaikan dalam penanganan keadaan darurat. jika terjadi keadaan darurat sesungguhnya dalam kurun waktu (enam) bulan sebelum pelatihan penanggulangan keadaan darurat skala penuh dilakukan, maka penyelenggara bandar udara dapat mengajukan permohonan kepada direktur jenderal untuk memperpanjang jangka waktu atau menunda pelaksanaan latihan penanggulangan keadaan darurat skala penuh berikutnya. direktur jenderal dapat menyetujui permohonan apabila: semua organisasi unit kerja terkait memberikan respon yang sesuai dengan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat airport emergency plan document): dan dokumen airport emergency plan telah diimplementasikan dengan baik dalam mengatasi keadaan darurat sesungguhnya. direktur jenderal dapat memperpanjang periode waktu untuk latihan skala penuh sampai dengan (dua) tahun setelah keadaan darurat sesungguhnya terjadi. airport emergency plan wajib memperhatikan prinsip prinsip faktor kemanusiaan (human factor principles) untuk memastikan respon optimal dari semua pihak terkait. ketentuan lebih lanjut mengenai airport emergency plan diatur dengan peraturan direktur jenderal. sistem manajemen keselamatan bandar udara safety management system) setiap penyelenggara bandar udara bersertifikat wajibtermasuk penetapan safety indicator dan safety target: manajemen resiko keselamatan, jaminan keselamatan: dan promosi keselamatan. sistem manajemen keselamatan bandar udara safety management system) harus mengacu pada pedoman pelaksanaan sistem manajemen keselamatan safety management system) yang dikeluarkan oleh direktur jenderal. sistem manajemen keselamatan bandar udara safety management system) sebagaimana dimaksud pada butir mengatur pula kewajiban semua pengguna bandar udara, termasuk mereka yang melakukan kegiatan secara independen bandar udara (khusus terkait dengan penerbangan atau aircraft ground handling), untuk bekerja sama dalam program peningkatan keselamatan, pemenuhan ketentuan keselamatan, dan ketentuan yang mewajibkan segera melaporkan apabila terjadi suatu kecelakaan (accident), kejadian (incident) atau hazard yang mempengaruhi keselamatan. penyelenggara bandar udara dalam setiap rencana perubahan fasilitas dan prosedur yang ada, wajib melaksanakan risk assessment dan upaya mengurangi mitigasi dampak hingga memenuhi prinsip alar low reasonably practicables) sebelum rencana tersebut dilaksanakan. ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan bandar udara safety manajemen system) diatur dengan peraturan direktur jenderal. inspeksi kelayakan operasi bandar udara airport serviceability inspection) penyelenggara bandar udara harus menjamin inspeksi kelayakan operasi bandar udara airport serviceability inspection) dilaksanakspeksi kelayakan operasi bandar udara (airport serviceability inspection) merupakan suatu inspeksi yang dilakukan terhadap bandar udara untuk memastikan bahwa bandar udara yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan keselamatan untuk pengoperasian pesawat udara. inspeksi kelayakan operasi bandar udara (airport serviceability inspection) harus dilaksanakan: sebelum dan sesudah, dan jika diperlukan didalam jam operasi, setelah terjadi badai, angin ribut atau cuaca buruk lainnya, apabila personel pelayanan lalu lintas penerbangan atau direktur jenderal menghendaki dilakukan inspeksi, dan segera mungkin setelah terjadinya kecelakaan accident) atau kejadian (incident) pesawat udara bandar udara. internal safety audit oleh penyelenggara bandar udara penyelenggara bandar udara yang telah mempunyai safety management system dalam pengoperasiannya, wajib mengadakan audit terhadap safety management system bandar udara, yang termasuk inspeksi terhadap fasilitas dan peralatan, prosedur operasi dan personel bandar udara. audit ini mencakup tanggung jawab penyelenggara bandar udara dan memberikan penilaian terhadap: informasi yang dipublikasikan dalam aip adalah informasi yang terbaru dan akurat, dan relevansi, validitas, dan akurasi dari prosedur operasi (standard operating procedure) dalam pedoman pengoperasian bandar udara. pelaksanaan audit wajib dilaksanakan sekurang kurangnya (satu) kali dalam setahun terkecuali diperintahkan langsung oleh direktur jenderal. audit yang dilaksanakan wajib memenuhi semua peraturan berlaku yang terdapat pada pedoman pengoperasian bandar udara. penyelenggara bandar udara harus memastikan bahwa yang melaksanakan audit adalah personel yang mempunyai kemampuan teknis operasional dan pengalaman dalam melaksanakan setiap audit dan inspeksi bandar udara. penyelenggara bandar udara wajib memastikan bahwa laporan audit atau inspeksi disiapkan dan ditandatangani oleh personel yang melakukan audit atau inspeksi. badan hukum indonesia yang bergerak kegiatan penunjang bandar udara badan hukum indonesia yang bergerak kegiatan penunjang bandar udara adalah badan hukum indonesia yang melaksanakan kegiatan pelayanan jasa kegiatan penunjang bandar udara yang meliputi pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan dan atau pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara. penyelenggara bandar udara wajib memastikan semua badan hukum indonesia yang melakukan kegiatan penunjang bandar udara telah memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan. dalam memastikan pemenuhan persyaratan keselamatan, penyelenggara bandar udara dapat meminta badan hukum indonesia tersebut untuk melaksanakan safety management system sms). penyelenggara bandar udara harus melakukan audit dan inspeksi terhadap pelaksanaan safety management system sms) badan hukum indonesia tersebut. hasil laporan audit atau inspeksi tersebut disampaikan direktur jenderal. perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pekerjaan bandar udara penyelenggara bandar udara harus memastikan bahwa semua pekerjaan pekerjaan bandar udara yang dilaksanakan telah dilakukan risk assessment dan risk mitigation serta diumumkan sehingga tidak menimbulkan bahaya untuk pengoperasian pesawat udara atau membingungkan penerbang. penyelenggara bandar udara harus memenuhi ketentuan dalam standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian yang berkaitan dengan perencanaan dan persyaratan sebelum pekerjaan pekerjaan bandar udara tersebut diumumkan. program pemeliharaan perkerasan pavement) dan alat bantu visual penyelenggara bandar udara harus membuat dan melaksanakanuntuk: bandar udara ber sertifikat yang melayani penerbangan dari dan ke luar negeri (internasional) paling lambat januari bandar udara bersertifikat yang melayani penerbangan dalam negeri (domestik) paling lambat januariharus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam standar teknis dan operasi mos dan disampaikan hasilnya kepada direktur jenderal sedikitnya sekali dalam setahun. program pemeliharaan perkerasan pavement management system)mperoleh hasil yang maksimal dengan biaya yang se efisien mungkin, termasuk tindakan pencegahan adanya fod (foreign object damage debris) maupun ketidakteraturan permukaan pada runway, taxiway, apron dan taxiway shoulder. program pemeliharaan alat bantu visualnjamin keandalan operasional peralatan fasilitas dan mencegah terjadinya kegagalan operasi alat bantu visual, termasuk penentuan tujuan setiap tingkatan pemeliharaan. tar apabila terdapat hasil dari program tersebut diatas yang menunjukan penurunan kelayakan sehingga dapat mengakibatkan penurunan kemampuan operasi bandar udara, maka penyelenggara bandar udara harus dapat membuat risk assessment guna menjamin keselamatan operasi pesawat udara. ketentuan lebih lanjut mengenai program pemeliharaan perkerasan (pavement) dan alat bantu visual diatur dengan peraturan direktur jenderal. manajemen bahaya hewan liar wildlife hazard management) dan lingkungan penyelenggara bandar udara harus. penyelenggara bandar udara harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah instansi terkait untuk:,enyelenggara bandar udara harus membuat program sebagai upaya untuk mencegah dan meniadakan hazard keberadaan burung burung dan hewan liar. program terkait manajemen bahaya hewan liar (wildlife hazard management). penyelenggara bandar udara harus mencatat dan melaporkan setiap kejadian (incident accident) pesawat udara akibat gangguan burung dan hewan liar kepada direktorat jenderal perhubungan udara untuk disampaikan icao international civil aviation organization. pemberitahuan dan pelaporan penyelenggara bandar udara harus memenuhi regulasi ini dan melaporkan kepada direktur jenderal serta memberitahukan kepada personel pelayanan lalu lintas penerbangan fair traffic control) dan atau pilot mengenai bagian bagian spesifik dalam butir sampai batasan waktu pelaporan harus dipenuhi. penyelenggara bandar udara wajib memberitahukan kepada personel pelayanan lalu lintas penerbangan fair traffic control) dan melaporkan kepada direkturkatrencana perubahan fisik bandar udara harus disertai kajian keselamatan atau risk assessment dan risk mitigation. untuk mempertahankan akurasi informasi mengenai bandar udara yang dipublikasikan dalam aip, penyelenggara bandar udara wajib menyampaikan secara tertulis kepada ais secepatnya setiap perubahan yang terjadi (selain dari perubahan, maka akan dipublikasikan melalui notasi). penyelenggara bandar udara wajib memastikan secepatnya pengumuman yang diberikan oleh personel pelayanan lalu lintas penerbangan (air traffic control) mengikuti aturan yang diketahui oleh penyelenggara bandar udara, seperti: semua objek (benda) yang ketinggiannya melewati obstacle limitation surface bandar udara, keberadaan benda benda penghalang, keadaan yang membahayakan atau setiap peristiwa atau dekat bandar udara yang bisa mempengaruhi keselamatan penerbangan, setiap penurunan tingkat pelayanan bandar udara dari tingkat yang dipublikasikan dalam aip atau ais publication, dan setiap penutupan suatu bagian dari daerah manuver bandar udara. apabila bandar udara bersangkutan bukan merupakan bandar udara yang ruang udaranya dikendalikan controlled airport), maka pemberitahuan harus disampaikan juga kepada personel pelayanan lalu lintas penerbangan fair traffic control) unit bandar udara terdekat. jika tidak memungkinkan pemberitahuan informasi dilakukan secepatnya, maka penyelenggara bandar udara harus memberitahukan secepatnya pada penerbang yang berkaitan dengan informasi tersebut. pencegahan terjadinya runway inclusion untuk mencegah terjadinya runway inclusion penyelenggara bandar udara wajib: mempunyai personel atau organisasi yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kejadian runway (runway incursionj: memastikan seluruh fasilitas aerodrome mempunyai bentuk fisik yang membantu mengurangi kesalahan masuk arah runway oleh pengguna yaitu pilot dan pengemudi kendaraan sisi udara, mengimplementasikan safety management system untuk memastikan terjaminnya keselamatan runway (runway safety), memastikan bahwa sign, marking, dan lighting terpelihara dan dapat terlihat jelas, mencukupi dan tidak menimbulkan keraguan dalam semua kondisi operasional sesuai dengan standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian memastikan bahwa informasi daerah kerja sementara (temporary work areas) selama masa konstruksi maupun pemeliharaan telah cukup disebarkan kepada pihak terkait dan sign maupun marking sementara dapat terlihat, memenuhi persyaratan dan tidak menimbulkan keraguan pada semua kondisi operasi, mengadakan pelatihan formal pengemudi dan program penilaiannya (assessment programme), mengadakan pelatihan formal pelatihan komunikasi dan penilaiannya untuk pengemudi maupun personel yang bekerja dalam maupun sekitar runway, menyediakan pelatihan bersama dan pengenalan aerodrome untuk pilot, pengatur lalu lintas udara dan pengemudi kendaraan sisi udara untuk meningkatkan pemahaman terhadap peran dan kesulitan yang dihadapi dari personel yang bekerja bagian terkait lainnya, dan memastikan setiap kejadian runway (runway inclusion) dilaporkan dan diinvestigasi secara rinci untuk mengidentifikasi penyebab (causal) spesifik dan faktor penyumbang kejadian (contributor factors) lainnya. runway safety untuk meningkatkan keselamatan operasi bandar udara, maka: penyelenggara bandar udara bersertifikat dengan hierarki bandar udara pengumpul primer, sekunder dan berstatus internasional wajib membentuk runway safety team, para penyelenggara bandar udara bersertifikat dengan hierarki pengumpul tersier agar membentuk runway safety team, dan penyelenggara bandar udara bersertifikat dengan hierarki pengumpan dan bandar udara register dihimbau agar membentuk runway safety team sesuai kapasitas organisasi penyelenggara bandar udara dan perkembangan lalu lintas udara yang ada pada bandar udara masing masing. tujuan dari runway safety team sebagaimana butir (satu) diatas antara lain: meningkatkan pelaksanaan identifikasi, konsolidasi dan analisis hazard secara bersama sama antara penyelenggara bandar udara dan para stakeholder, meningkatkan perencanaan, inspeksi dan evaluasi tindakan terhadap keselamatan operasi penerbangan bandar udara, mendapatkan solusi pencegahan terjadinya runway inclusion, excursion dan confusion secara komprehensif dan optimal sesuai standar dan best practices yang ada, baik nasional maupun internasional, dan meningkatkan promosi dan pelaksanaan solusi pencegahan peristiwa keselamatan yang terbukti dan mendukung best practices . ruang lingkup tugas dan fungsi dari runway safety team antara lain: menyusun runway safety program sebagai acuan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi runway safety team dalam rangka meningkatkan tingkat keselamatan penerbangan daerah pergerakan bandar udara, melakukan identifikasi hazard dan risk analisis terhadap titik titik pada area pergerakan bandara yang berpotensi menimbulkan resiko kecelakaan penerbangan tinggi (hot spot), melakukan analisis untuk menemukan risk mitigasi terhadap hot spot hot spot tersebut pada huruf (b) secara efektif dan efisien, melakukan penilaian kebutuhan dan efektivitas dari aerodrome information marking, menyusun dan memberikan saran rekomendasi kepada kepala bandar udara dan para pimpinan stakeholder terkait, melaksanakan rekomendasi runway safety team direktorat jenderal perhubungan udara dalam rangka peningkatan tingkat keselamatan ga" penerbangan daerah pergerakan bandar udara guna mengurangi jumlah dan skala dampak peristiwa keselamatan penerbangan: melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka mengevaluasi meningkatkan kinerja tim, dan menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bandar udara guna masukan dan tindak lanjut peningkatan keselamatan daerah pergerakan bandar udara. susunan keanggotaan runway safety team sebagaimana butir (satu) diatas meliputi: perwakilan dari pihak penyelenggara bandar udara, sebagai koordinator atau ketua tim. perwakilan dari pihak air traffic services ats), sebagai anggota tim. perwakilan dari pihak operator penerbangan airlines): sebagai anggota tim. susunan keanggotaan dapat ditambah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing masing bandar udara. guna kelancaran pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab runway safety team, setiap penyelenggara bandar udara agar menyediakan sumber dana yang memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi runway safety team dan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang keselamatan penerbangan. pembentukan runway safety team dan pelaksanaan runway safety program tidak mengurangi kewajiban penyelenggara bandar udara bersertifikat termasuk pelaksanaan safety management system sms), namun harus mampu mendukung pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara bandar udara dan para stakeholder yang saling melengkapi, integral dan harmonis. sub bagian register bandar udara persyaratan untuk register bandar udara penyelenggara bandar udara dilarang mengoperasikan bandar udara yang tidak memiliki register bandar udara. register sebagaimana dimaksud pada butir (l)adalah register bandar udara, register khusus bandar udara non penumpang, register heliport, dan register bandar udara perairan water aerodrome). bandar udara wajib memiliki register bandar udara sebagaimana pada butir .a, bilamana mempunyai runway yang melayani pesawat udara yang memiliki kapasitas maksimum (tiga puluh) tempat duduk untuk angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga. bandar udara wajib memiliki register bandar udara sebagaimana pada butir .b, bilamana digunakan antara lain untuk kegiatan pemupukan, perikanan, dan kehutanan. permohonan register bandar udara permohonan registerregisterregister bandar udara harus melampirkan salinan: buku pedoman pengoperasian bandar udara aerodrome manual) untuk bandar udara sebagaimana pada appendix 2a,sebagaimana pada appendix 2b, atausebagaimana pada appendix 2c. pemberian register bandar udara direktur jenderal akan menerbitkan registeruntuk bandar udara aerodrome), standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian volume untuk tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport): atau standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian volume iii untuk bandar udara perairan water aerodrome). tersedia fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran pkp pk) sesuai dengan standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian volume iv, cc. tersedia prosedur pengoperasian untuk bandar udara atau heliport atau bandar udara perairan untuk menjamin keselamatan operasi pesawat udara, tersedia: buku pedoman pengoperasian bandar udara aerodrome manual) registeryang memuat semua informasi tentang tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sesuai dengan persyaratan pada peraturan sub bagian atau buku pedoman pengoperasian bandar udara perairan water aerodrome manual) yang memuat semua informasi tentang bandar udara perairan sesuai dengan persyaratan pada peraturan sub bagian apabila direktur jenderal menerima permohonan dan menerbitkan register bandar udara maka akan memberi tahu secara tertulis bahwa bandar udara atau heliport atau water aerodrome tersebut telah register, dan mempublikasikan dalam aip indonesia, data, informasi dan registrasi pada bandar udara atau heliport atau water aerodrome. penolakan permohonan register bandar udara apabila direktur jenderal menolak penerbitan registerregister bandar udara register bandar udara harus memuat data dan informasi sekurang kurangnya: nama bandar udara, lokasi bandar udara::data dan informasi tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport) register tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport) harus memuat data dan informasi sekurang kurangnya: nama heliport, tipe heliport: lokasi heliport: status dan operasi, penyelenggara heliport: karakteristik fisik: obstacle restriction: alat bantu visual: kategori pkp pk: tipe helikopter teoritis: kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan pesawat udara kritikal, jika tersedia, dan penyimpangan yang diizinkan (authorized deviation), jika ada. data dan informasi bandar udara perairan water aerodrome) register bandar udara perairan water aerodrome) harus memuat data dan informasi sekurang kurangnya: nama bandar udara: lokasi bandar udara: status dan operasi, aerodrome reference point arp), penyelenggara bandar udara: dimensi daerah permukaan air (water operating area dimension), aerodrome reference code arc), kondisi permukaan air, fasilitas pesisir (shoreline facilities), obstruction restriction, tipe runway, tipe pesawat udara teoritis, kategori pkp pk: kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan pesawat udara kritikal, jika tersedia,masa berlaku register bandar udara register bandar udara berlaku selama (tiga) tahun kecuali terjadi pencabutan. pencabutan register bandar udara atas permintaan penyelenggara bandar udara apabila penyelenggara register bandar udara atau heliport atau water aerodrome menghendaki pencabutan pendaftaran, maka penyelenggara bandar udara harus memberitahukan secara tertulis kepada direktur jenderal selambat lambatnya (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan pendaftaran. direktur jenderal harus mencabut register. pembekuan atau pencabutan registrasi oleh direktur jenderal direktur jenderal dapat memberikan sanksi administratif jika: bagian register dilanggar, atau. sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam butir (satu) berupa: peringatan tertulis: pembatasan kemampuan operasional bandar udara, pembekuan register bandar udara, pencabutan register bandar udara, dan atau denda administratif. sebelum pembekuan atau pencabutan registerj )' mengundang secara tertulis kepada pemegang sertifikat untuk menjelaskan alasan agar registerregister sebagaimana dimaksud pada butir (3a) (ii) untuk diambil keputusan. selama dibekukan, penyelenggara bandar udara dilarang mengoperasikan bandar udara. penerapan standar untuk register bandar udara penerapan standar untuk register pada bandar udara atau heliport atau water aerodrome meliputi: standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian volume tentang bandar udara aerodrome), atau standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian volume tentang tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport), atau standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian volume iii tentang bandar udara perairan water aerodrome), dan standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian volume tentang pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran pkp pk). setiap standar lain yang mengarah pada standar teknis dan operasi mos yang dapat diterapkan pada bandar udara register. ketentuan lebih lanjut mengenai register bandar udara diatur dengan peraturan direktur jenderal. kompetensi personel penyelenggara bandar udara register termasuk heliport dan water aerodrome wajib mempekerjakan personel yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai bidangnya sebagaimana diatur pada ketentuan penyelenggara bandar udara register termasuk heliport dan water aerodrome harus menjamin bahwa semua personel yang dipekerjakan mendapatkan pendidikan dan atau pelatihan yang memadai. pemberitahuan atas perubahan dalam informasi yang dipublikasikan dalam aip penyelenggara bandar udara register termasuk heliport dan water aerodrome wajib melaporkan setiap perubahan data informasi bandar udara untuk dipublikasikan dalam aip. perubahan data dan informasi bandar udara harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari direktur jenderal untuk memastikan keakuratan dan pemenuhan persyaratan data integritas aeronautika direktur jenderal akan menerbitkan hasil persetujuan perubahan data dan informasi bandar udara kepada ais untuk dipublikasikan kepada aip. penyelenggara bandar udara register termasuk heliport dan water aerodrome wajib mengklarifikasi aip yang sudah dipublikasi oleh ais. penyelenggara bandar udara register, untuk memastikan mekanisme dan koordinasi penerbitan nota terkait data dan informasi bandar udara. pemeriksaan keselamatan peraturan ini berlaku untuk penyelenggara bandar udara yang memiliki register khusus bandar udara, termasuk register heliport dan register water aerodrome. penyelenggara bandar udara termasuk heliport atau water aerodrome harus mengatur waktu pelaksanaan pemeriksaan keselamatan yang dilakukan sedikitnya sekali dalam (satu) tahun. pemeriksaan keselamatan dilakukan oleh inspektur bandar udara atau badan hukum indonesia yang ditunjuk atau diberi kewenangan atau izin oleh direktur jenderal. inspektur bandar udara atau badan hukum indonesia yang melaksanakan pemeriksaan keselamatan harus memberi laporan tertulis pada penyelenggara bandar udara register: hasil pemeriksaan keselamatan sesuai checklist dalam staff instruction sd) dan menyebutkan tindak lanjut yang dibutuhkan untuk pemenuhan standar teknis dan operasi bandar udara. dalam (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, penyelenggara bandar udara register termasuk heliport dan water aerodrome harus memberikan kepada direktur jenderal: copy dari laporan, dan apabila laporan menyebutkan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan, maka diperlukan pernyataan yang menyebutkan kapan dan bagaimana penyelenggara bandar udara melakukan perbaikan tersebut. register khusus bandar udara atau heliport atau water aerodrome dapat dibekukan atau dicabut bila ketentuan peraturan pada butir tidak dilakukan atau berdasarkan laporan pemeriksaan keselamatan dinyatakan tidak laik dioperasionalkan atau tidak memenuhi persyaratan teknis operasional. ga? sub bagian buku pedoman pengoperasian bandar udara buku pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bandar udara terdiri dari: buku pedoman pengoperasian bandar udara aerodrome manual) untuk bandar udara bersertifikat: buku pedoman pengoperasian bandar udara aerodrome manual) untuk bandar udara register:heliport), danwater aerodrome). sub bagian buku pedoman pengoperasian bandar udara aerodrome manual) penyiapan buku pedoman pengoperasian bandar udara aerodrome manual) penyelenggara bandar udara harus memiliki aerodrome manual sesuai persyaratan dalam sub regulasi format buku pedoman pengoperasian bandar udara a4aerodrome manual) ketentuan penyusunan aerodrome manual sebagai berikut: ditandatangani oleh penyelenggara bandar udara, dalam bentuk ketikan atau cetakan,aerodrome manual, dan rekaman sejarah perubahan dan penggantian yang telah dilakukan.a4aerodrome manual) penyelenggara bandar udara harus menyimpan setidaknya (satu) buahaerodrome manual): ball data atau informasi lokasi bandar udara aerodrome data), ball, bab prosedur pengoperasian bandar udara aerodrome operating procedures):a4aerodrome manual) penyelenggara bandar udara harus melakukan perubahan terhadapsehingga tetap akurat. ena penyelenggara bandar udara wajib menyampaikan setiap perubahanaerodrome manual penyelenggara bandar udara wajib menunjuk personel atau unit kerja untuk melakukan pengawasan terhadap aerodrome manual. fungsi pengawas aerodrome manual adalah memastikan bahwa:aerodrome manual: dan cc. amandemen terakhir aerodrome manual disampaikan pada para pemegang. status buku pedoman pengoperasian bandar udara aerodrome manual direktur jenderal wajib menerima aerodrome manual beserta perubahan terakhir sesuai ketentuan yang berlaku. sub bagian buku pedoman pengoperasian bandar udara register registered aerodrome manual penyiapharus memiliki registered aerodrome manual sesuai persyaratan dalam peraturan (3a). format buku pedoman pengoperasian bandar udara register registered aerodrome manual ketentuan penyusunan registered aerodrome manual sebagai berikut: ditandatangani oleh penyelenggara bandar udara:registered aerodrome manual, dan rekaman sejarah perubahan dan penggantian yang telah dilakukan. registeredregisteredregister registered aerodrome manual penyelenggara bandar udara harus menyimpan setidaknya (satu) buah registeredregisteredregisteredregistered, ball data atau informasi lokasi bandar udara, ball data atau informasi yang dilaporkan kepada pelayanan informasi aeronautika aeronautica information service ais): bab prosedur pengoperasian bandar udara aerodrome operating procedures), bab penyelenggaraan administrasi bandar udararegisteredregistered aerodrome manual. informasi pembebasan ketentuan (exemption) sekurang kurangnya memuat: nomor identifikasi yang diberikan oleh direktorat jenderal perhubungan udaraharus melakukan perubahan terhadap registeredregistered aerodrome manual untuk menyesuaikan dengan standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian bandar udara. penyelenggara bandar udara register wajib menyampaikan setiap perubahan registeredwajib menunjuk personel atau unit kerja untuk melakukan pengawasan terhadap registered aerodrome manual. fungsi pengawas registered aerodrome manual adalah memastikan bahwa: registered aerodrome manual amandemen sesuai data dan informasi terkini. catatan masih dipegang sesuai daftar salinan registered aerodrome manual, dan cc. amandemen terakhir registered aerodrome manual disampaikan pada para pemegang. status buku pedoman pengoperasian bandar udara register registered aerodrome manual direktur jenderal wajib menerima registered aerodrome manual beserta perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.miliki buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport manual) sesuai persyaratan dalam peraturan (3b). ga?ketentuan heliport manual sebagai berikut: ditandatangani oleh penyelenggara heliportpedoman pengoperasian pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, dan rekaman sejarah perubahan dan penggantian yang telah dilakukan. heliportheliport manual dapat disimpan dalam bentuk rekaman elektronik. penyimpannyimpan setidaknya (satu) buah heliport manual yang lengkap dan salinan terbaru dalam bentuk cetakan. penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport) harus menyampaikan heliport manual yang lengkap dan salinan terbaru kepada direktur jenderal. penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport) harus membuat salinan heliportal heliport berisi tentang data dan informasi umum general information), termasuk struktur organisasi penyelenggara heliport bab ii, berisi tentang, bab iii, berisi tentang:, bab iv, berisi tentang: sistem pelaporan reporting system) apabila informasi sebagaimana dimaksud pada butir tidak tersedia atau tidak berlaku tempat pendaratan dan lepas landas helikopter tersebut, maka penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport) harus menjelaskan keterangan tersebut dalam heliport manual beserta alasannya yang disertai kajian keselamatan (risk assessment). apabila direktorat jenderal perhubungan udara menerbitkan suatu pembebasan ketentuan exemption), sebagaimana dimaksud dalam maka hal tersebut harus dimasukkan dalam heliport manual, informasi pembebasan ketentuan exemption) sekurang kurangnya memuat:lakukan perubahan terhadap heliporttempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus melakukan perubahan terhadap heliport manual untuk menyesuaikan dengan standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian volume ii. penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport) wajib menyampaikan setiap perubahan heliport manual secara tertulis kepada direktorat jenderal perhubungan udaratempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport manual penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport) wajib menunjuk personel atau unit kerja untuk melakukan pengawasan terhadap heliport manual. fungsi pengawas heliport manual adalah memastikan bahwa: heliportheliport manual, dan cc. amandemen terakhir heliport manual disampaikan pada para pemegang. status buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport manual) direktur jenderal wajib menerima heliport manual beserta perubahan sesuai ketentuan yang berlaku. sub bagian buku pedoman pengoperasian bandar udara perairan water aerodrome manual) penyiap(water aerodrome) harus memiliki buku pedoman pengoperasian bandar udara perairan sesuai persyaratan dalam peraturan (3c). format buku pedoman pengoperasian bandar udara perairan water aerodrome manual) ketentuan penyusunan water aerodrome manual sebagai berikut: ditandatangani oleh penyelenggara bandar udara perairan,:water aerodrome manual, dan rekaman sejarah perubahan dan penggantian yang telah dilakukan. waterwaternyimpan setidaknya (satu) buah waterperairan water aerodrome) harus menyampaikan waterperairan water aerodrome) harus membuat salinan waterkas water termasuk struktur organisasi penyelenggara bandar udara perairan water aerodrome), ball data dan fasilitas bandar udara perairan water aerodrome data and facilities), bab prosedur pengoperasian bandar udara perairan water aerodrome operating procedures), bab sistem pelaporan reportingperairan (water aerodrome) tersebut, maka penyelenggara bandar udara perairan harus menjelaskan keterangan tersebut dalam water aerodrome manual beserta alasannya yang disertai kajian keselamatan waterlakukan perubahan terhadap waterperairan (water aerodrome) harus melakukan perubahan terhadap waterperairan (water aerodrome) sehingga tetap akurat. penyelenggara bandar udara perairan water aerodrome) wajib menyampaikan setiap perubahan waterap pengawaswajib menunjuk personel atau unit kerja untuk melakukan pengawasan terhadap water aerodrome manual. fungsi pengawas water aerodrome manual adalah memastikan bahwa: waterwater aerodrome manual, dan cc. amandemen terakhir water aerodrome manual disampaikan pada para pemegang. status buku pedoman pengoperasian bandar udara perairan water aerodrome manual) direktur jenderal wajib menerima water aerodrome manual beserta perubahan sesuai ketentuan yang berlaku. sub bagian petugas pelaporan (reporting officer) petugas pelaporan reporting officer) penyelenggara bandar udara bersertifikat dan register termasuk heliport dan water aerodrome wajib menunjuk (satu) atau lebih petugas pelaporan. petugas pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir bertugas: melakukan pengawasan terhadap kemampuan operasional bandar udara heliport water aerodrome, melaporkan setiap incident dan accident termasuk yang disebabkan oleh bird strike kepada direktorat jenderal perhubungan udara untuk disampaikan kepada icao: mengajukan penerbitan notsetiap perubahan yang terjadi bandar udara heliport water aerodrome sesuai dengan ketentuan termasuk perubahan kategori pkp pk: informasi sebagaimana dimaksud pada huruf harus disampaikan secara tertulis kepada unit pelayanan informasi aeronautika aeronautika unit ats bandar udara masing masing atau unit ats bandar udara yang melayaninya untuk dipublikasikan dalam aip: dan mengklarifikasi kebenaran dan keakuratan data dan informasi aip. penyelenggara bandar udara heliport water aerodrome wajib memberikan pendidikan dan atau pelatihan yang memadai kepada petugas pelaporan. sub bagian obstacle dan hazard penyelenggara bandar udara harus memastikan bahwa kawasan keselamatan operasi penerbangan obstacle limitation surface) untuk bandar udara bersangkutan telah dibuat sesuai dengan standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian pemantauan ruang udara penyelenggara bandar udara heliport water aerodrome harus melakukan pemantauan terhadap ruang udara disekitar bandar udara heliport water aerodrome untuk mengetahui adanya pelanggaran terhadap kawasan keselamatan operasi penerbangan obstacle limitation surface) oleh suatu objek (bangunan, struktur lainnya, atau benda tumbuh). apabila terdapat perencanaan pembangunan atas, bawah atau luar kawasan keselamatan operasi penerbangan obstacle limitation surface) maka penyelenggara bandar udara wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi terkait lainnya guna pelaksanaan pemenuhan dari ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan (obstacle limitation surface). pemantauan terhadap ruang udara harus sesuai dengan standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian penyelenggara bandar udara heliport water aerodrome harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa obstacle yang terdapat bandar udara heliport water aerodrome atau disekitar bandar udara heliport water aerodrome dapat terdeteksi sesegera mungkin. pemberitahuan adanya obstacle apabila penyelenggara bandar udara heliport water aerodrome mengetahui adanya suatu halangan obstacle), maka harus segera memberitahukan kepaddan menyampaikan secara rinci tentang lokasi, ketinggian obstacle dimaksud dan membuat amandemen terhadap runway declared distance apabila diperlukan. sub bagian pengecualian (exemption) pengecualian dari kewajiban exemption) direktur jenderal secara tertulis dapat memberikan pengecualian kepada penyelenggara bandar udara bersertifikat atau register dari kewajiban untuk memenuhi hal hal yang tertulis dalam peraturan ini. sebelum memutuskan untuk memberikan pengecualian, direktur jenderal harus memperhitungkan dan mempertimbangkan aspek keselamatan penerbangan, berdasarkan dokumen perencanaan pengelolaan keselamatan (safety plan dan pelaksanaan risk mitigation oleh penyelenggara bandar udara bersertifikat atau register. jika penyelenggara bandar udara bersertifikat atau register tidak dapat memenuhi persyaratan standar yang tercantum dalam standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian direktur jenderal wajib mensyaratkan kepada penyelenggara bandar udara bersertifikat atau register untuk membuat dokumen perencanaan pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (safety plan) dan melaksanakan risk mitigation yang dapat menjamin tingkat keselamatan operasi bandar udara. pengecualian atas kewajiban tergantung pada tingkat kepatuhan penyelenggara bandar udara terhadap persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang sangat diperlukan dalam pemenuhan aspek keselamatan penerbangan. direktur jenderal akan menyampaikan pengecualian kepada ais untuk proses publikasi dalam aip dan mencantumkan dalam sertifikat atau register bandar udara. tar sub bagian jam operasi penetapan jam operasi bandar udara pengoperasian bandar udara harus memenuhi jam operasi bandar udara. jam operasi bandar udara ditetapkan oleh menteri. untuk melaksanakan penetapan jam operasi, menteri melimpahkan kepada direktur jenderal. tata cara dan prosedur penetapan jam operasi bandar udara untuk mendapatkan penetapan jam operasi bandar udara, penyelenggara bandar udara harus mengajukan permohonan tertulis. jam operasi bandar udara ditetapkan setelah memenuhi persyaratan. persyaratan penetapan jam operasi bandar udara, dilengkapi dengan: kajian kemampuan operasi bandar udara, dan buku pedoman pengoperasian bandar udara aerodrome manual. kap sub bagian pelayanan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (pkp pk) penyelenggara bandar wajib menyediakan pelayanan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran pkp pk) sesuai standar yang berlaku. penerapan ketentuan pada sub bagian ini berlaku untuk pelayanan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran pkp pk) yang diberikan pada bandar udara yang melayani penerbangan sipil. ketentuan pada sub bagian ini menetapkan standar pelayanan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran pkp pk). tugas dan fungsi dari pkp pk tugas dan fungsi unit pkp pk bandar udara adalah: memberikan pelayanan pkp pk untuk menyelamatkan jiwa dan harta benda dari suatu pesawat udara yang mengalami kejadian (incident) atau kecelakaan accident) bandar udara dan sekitarnya, mencegah, mengendalikan, memadamkan api, melindungi manusia dan barang yang terancam bahaya kebakaran pada fasilitas bandar udara. ketentuan pada butir tidak menghalangi pkp pk untuk memberikan pelayanan pertolongan atau pemadaman ditempat lain dalam bandar udara, dengan prioritas utama mengacu pada butir diatas. persetujuan pemberian pelayanan orang atau organisasi tidak boleh memberikan pelayanan pkp pk terkecuali sudah mendapat persetujuan dari direktur jenderal. pada bandar udara yang bersertifikat, direktur jenderal akan menentukan pelayanan pkp pk yang sesuai dengan prosedur sertifikasi bandar udara dan penilaian kepatuhan secara berkelanjutan. informasi tersebut dijelaskan dalam pedoman pengoperasian bandar udara. penerbitan standar teknis pengoperasian bandar udara standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian yang diterbitkan oleh direktur jenderal harus memuat juga: standar dan kriteria pelayanan pkp pk, standar prosedur, sistem, dan dokumen pelayanan pkp pk, dan standar fasilitas pkp pk. standar teknis pengoperasian bandar udara direktur jenderal menetapkan standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian sebagai acuan pemenuhan standar pelayanan pkp pk, maka penyedia pelayanan pkp pk wajib memenuhi mematuhi persyaratan dimaksud. car direktur jenderal dapat memeriksa kepatuhan penyedia pelayanan pkp pk terhadap persyaratan yang ditetapyang harus dipenuhi oleh penyedia layanan pkp pk apabila standar yang berlaku menghendaki adanya suatu sistem atau prosedur bagi pkp pk, maka penyedia pelayanan wajib menjamin bahwa sistem atau prosedur dimaksud tersedia dan diimplementasikan. standar dan persyaratan pelayanan pkp pk untuk bandar udara bersertifikat dan bandar udara terdaftar, standar dan persyaratan pelayanan pkp pk berlaku ketentuyelenggara bandar udara harus menyampaikan tingkat pelayanan pkp kepada unit ais untuk dipublikasikan dalam aip. sebelum dilakukan publikasi sebagaimana diatur dalam butir wajib dilakukan verifikasi data oleh unit ais bersama unit kerja terkait. perbedaan consistency) antara standar teknis dan operasi mos dengan chapter annex apabila persyaratan yang ditetapkan pada standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian yang diberlakukan pada suatu bandar udara tidak sama dengan yang ditetapkan dalam chapter annex konvensi chicago, maka yang berlaku adalahpengetahuan, peralatan, dan keahlian untuk menghadapi bahaya keselamatan penerbangan penyedia layanan pkp pk harus mempunyai pengetahuan, peralatan, dan keahlian untuk menghadapi setiap keadaan bahaya yang mungkin timbul pada saat adanya kejadian, kecelakaan, termasuk semua bahaya yang disebutewajiban mempertahankan pelayanan pkp pk penyedia jasa pkp pk harus menjamin bahwa pelayanan pkp pk selalu tersedia sepanjang waktu atau periode waktu sebagaimana yang dipublikasikan dalam aip. pada saat aktifitas penerbangan menurun, kategori pkp pk untuk bandar udara yang tersedia (level protection) tidak boleh kurang dari kategori pesawat udara terbesar yang direncanakan beroperasi bandar udara tanpa memperhitungkan frekuensi pergerakan tersebut. response time kemampuan personel dan peralatan pkp pk harus memenuhi ketentuan yang berlaku. bangunan dan fasilitas penyedia layanan pkp pk harus menyediakan bangunan dan fasilitas layanan pkp pk sebagaimana diaturapabila tersedia lahan yang memadai setiap bandar udara harus menyediakan emergency access road sesuai standar berlaku guna memudahkan pencapaian response time. pengumuman masa berlaku pelayanan pkp pk penyedia layanan pkp pk harus memastikan bahwa kemampuan fasilitas pkp pk harus sama dengan yang dipublikasikan dalam aip. apabila karena suatu alasan, pelayanan pkp pk untuk sementara tidak sesuai ketentuan dalam ketentuan ini, maka penyedia layanan pkp pk harus menyampaikan kepada nota office tidak lebih dari jam terhadap penurunan kemampuan fasilitas pkp pk dan perkiraan waktu untuk dapat melayani secara penuh (full service). persediaan bahan pemadam api bandar udara harus terdapat persedian bahan pemadam api sesuai dengan kategori bandar udara untuk pkp pk, berdasarkan standar yang ditetapkan. mulai januari pada bandar udara yang direncanakan beroperasi pesawat udara lebih besar dari ukuran rata rata kategori, jumlah kapasitas air harus dihitung kembali dan jumlah air untuk memproduksi busa dan rata rata pancaran (discharge rate) harus ditingkatkan. kendaraan dan peralatan pkp pk bandar udara harus tersedia kendaraan dan peralatan untuk membawa bahan pemadam api tempat kejadian kebakaran. harus terdapat kendaraan dan peralatan lainnya apabila diperlukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. setiap kendaraan dan peralatan harus dalam kondisi siap beroperasi dengan baik. kendaraan dan peralatan untuk lingkungan yang sulit apabila pergerakan pesawat udara bandar udara dekat pada daerah perairan atau rawa rawa atau daerah sulit lainnya yang cukup luas, maka harus disediakan prosedur, kendaraan dan peralatan pkp pk khusus, sesuai tingkat kesulitan dan bahaya yang dihadapi. ga? komisioning acceptance test) kendaraan dan peralatan pkp pk setiap kendaraan dan peralatan pkp pk yang akan dioperasikan harus mendapat persetujuan dari direktur jenderal setelah memenuhi persyaratomunikasi peralatan komunikasi harus tersedia bandar udara dalam kondisi siap operasi dan jumlah yang memadai pada saat pelaksanaan pelayanan pkp pk. jumlah personel operasi pkp pk setiap penyedia layanan pkp pk harus menyediakan jumlah personel yang memiliki lisensi personel sesuai ketentuan yang berlaku. program pelatihan personel pkp pk harus mencakup human performance (human factor) termasuk koordinasi tim. setiap personil pkp pk yang menangani keadaan darurat harus dilengkapi dengan pakaian pelindung dan alat bantu pernapasan kondisi siap operasi dan jumlah yang memadai. standar kesehatan personel pkp pk personel pkp pk harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan dan dipertahankan melalui pemeriksaan secara berlanjut berkala, sehingga dapat diketahui dengan pasti kondisi kesehatan personel pkp pk. kualifikasi dan pelatihan personel pkp pk personel pkp pk harus sudah diberikan pelatihan dan mendapatkan lisensi sesuai dengan standar yang ditetapkan. setiap personil pkp pk harus terlatih dalam melaksanakan tugas dan mengikuti latihan live fire drills sehubungan dengan jenis pesawat udara dan peralatan pkp pk termasuk pressure fed fuel fires. apabila bandar udara terletak dekat denganairdan antardaerah rawa, antardaerah sulit,maka personel pkp pk harus mendapatkan pelatihan yang memadai untuk dapat melaksanakan tugasnya pada lingkungan seperti dimaksud. manual pengoperasian pkp pk pelayanan pkp pk bandar udara harus tersedia manual pengoperasian dan pemeliharaan yang sesuai dengan standar berlaku. amandemen terhadap manual pengoperasian pkp pk penyedia pelayanan pkp pk dapat melakukan perubahan manual operasi pkp pk, tg, direktur jenderal dapat memerintahkan penyedia layanan pkp pk melakukan perubahan manual operasi pkp pk. perekaman voice data penyedia layanan pkp pk harus menyediakan suatu sistem perekaman secara elektronik terhadap semua komunikasi lewat radio maupun telepon selama operasi pkp pk berlangsungcatatan accident dan incident penyedia layanan pkp pk harus memiliki sistem mencatat secara rinci setiap kecelakaan (accident) atau kejadian incident) pesawat udara, kebakaran dalam rangka pelayanan pkp pkcontingent plan penyedia layanan pkp pk harus memiliki suatu rencana prosedur untuk dipakai pada saat keadaan darurat yang mengakibatkan atau mungkin dapat mengakibatkan pelayanan keadaan darurat menjadi terhenti atau terganggu, manajemen pencatatan perekamanorganisasi setiap bandar udara wajib membentuk organisasi pkp pk sesuai dengan kategori bandar udara untuk pkp pk. sistem ralat pembetulan untuk suatu kegagalan pelayanan penyedia layanan pkp pk harus memiliki sistem untuk meralat atau membetulkan suatu kesalahan atau kegagalan yang mengakibatkan terjadi atau mungkin terjadinya suatu gangguan pelayanan atau penurunan standar pelayanan pkp pk sesuai dengan standar teknis dan operasi manual standard mos) bagian quality control penyedia layanan pkp pk harus memiliki suatu sistem untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan adalah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam pks bagian sub bagian dan atau petunjuk teknis dalam peraturan direktur jenderal. tar manajemen keselamatan safety management)pemberitahuan tentang perubahan perubahan kepada direktur jenderal perhubungan udara penyedia pelayanan pkp pk harus memiliki suatu prosedur pemberian informasi keselamatan yang terkait dengan perubahan, kesalahan, atau pemutusan pemberian pelayanan pkp pk sesuai dengan pedoman pengoperasian bandar udara. prosedur untuk pelaporan informasi aeronautika kepada nota office harus mematuhi persyaratan dari direktorat jenderal perhubungan udara. untuk bandar udara bersertifikat atau register, prosedur pemberitahuan perubahan tercantum dalam pedoman pengoperasian bandar udarlai anna uv) area ubun appendix item item yang dimasukkan dalam buku pedoman pengoperasian bandar udara (aerodrome manual) buku pedoman pengoperasian bandar udara untuk bandar udara yang bersertifikat berisi setidaknya data atau informasi yang mengacu pada masing masing bagian dan subaerodrome data)'pan kar nama bandar udara: nama kota dimana pelayanan bandar udara diberikan:, elevasi dari masing masing threshold dalam msl atau modulasi geoid, dan , pelayanan darat yang tersedia, pkp pk, prosedur khusus (bila ada), dan informasi lokal atau peringatan dini (bila ada)bila ada, panjang, lebar, dan jenis permukaan dari landas hubung taxiwaydideclared distance untuk take off run available tora), take off distance available toda), accelerate stop distance available asda) dan landing distance available lda) untuk masing masing arah runway, oo.diluar jam operasi,akses dalam daerah pergerakan hal hal penting dalam prosedur yang telah dikembangkan dan yang harus diikuti dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan unit kerja lain yang berwenang untuk mengawasi akses dan mencegah masuknya orang orang yang tidak berhak, kendaraan, peralatan atau binatang ataupun sesuatu yang lain yang dapat membahayakan keselamatan operasi pesawat udara dalam daerah pergerakan (movement area), meliputi hal hal sebagai berikut: peranan dan kewajiban tanggung jawab penyelenggara bandar udara, operator pesawat udara, organisasi sekuriti, direktorat jenderal perhubungan udara dan kementerian instansi pemerintah lain yang terkait, dan nama nama dan peran dari personel yang bertanggung jawab untuk mengawasi akses dalam daerah pergerakan (movement area) beserta nomor telepon yang bisa dipakai untuk menghubungi mereka selama dan diluar jam operasi. emergency plan bagian penting dalam suatu emergency plan meliputi sekurang kurangnya hal hal sebagai berikut: tata cara untuk menghadapi keadaan darurat emergency yang terjadi bandar udara atau sekitar bandar udara yang meliputi tidak berfungsinya pesawat udara yang sedang terbang, kebakaran bangunan atau gedung, ancaman bom terhadap pesawat udara ataupun terhadap bangunan instalasi penting, pembajakan selama dan sesudah keadaan darurat berlangsung, pengetesan pengujian secara rinci fasilitas dan peralatan bandar udara yang dipakai untuk menanggulangi keadaan darurat emergency, beserta pengaturan untuk menjaga agar fasilitas dan peralatan dimaksud selalu (ar dalam keadaan siap, termasuk jangka waktu frekuensi pengetesan pengujian, pengaturan untuk diadakan tinjau ulang (review) dan pengetesan pengujian terhadap emergency plan bandar udara, menggerakan pengaktifan, pengendalian dan koordinasi organisasi pelayanan darurat, unit kerja dan personel yang berwenang, baik dalam maupun luar bandar udara, selama keadaan darurat, termasuk daftar lengkap setiap komponen emergency plan, pembentukan dan komposisi komite gawat darurat bandar udara, dengan kewajiban tanggung jawab fungsional, masing masing (organisasi) anggota sekurang kurangnya sampai dengan penyelenggaraan pelatihan, dan persiapan persiapan lain dalam menghadapi keadaan darurat, antara lain: daftar lengkap organisasi pelayanan darurat yang mudah dihubungi dalam komite penanggulangan gawat darurat, suatu penjabaran dari peranan masing masing organisasi pelayanan darurat yang terlibat, respon operasional terhadap keadaan darurat, meliputi akses dalam bandar udara dan lokasi lokasi tempat berkumpul (assembly areas), tanggap terhadap panggilan local stand by, tanggap terhadap panggilan gawat darurat penuh, pengaturan untuk kembali kepada status operasi normal setelah keadaan darurat, dan penunjukkan pimpinan operasi lapangan (on scene commander), untuk keseluruhan operasi keadaan darurat. pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran airport rescue and fire fighting service) informasi tentang fasilitas, peralatan, personel dan prosedur untuk memenuhi persyaratan pemadam kebakaran, meliputi nama dan peranan personel yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran bandar udara. inspeksi atau pemeriksaan daerah pergerakan dan obstacle limitation surface prosedur untuk inspeksi atau pemeriksaan daerah pergerakan dan obstacle limitation surface, meliputi sedikitnya: pengaturan inspeksi atau pemeriksaan rutin dan khusus daerah pergerakan selama dan setelah jam kerja, pengaturan pelaksanaan pengujian friksi runway dan pengukuran water depth runway dan taxiway, detail jeda waktu dan penjadwalan pelaksanaan inspeksi: pengaturan untuk penyimpanan dan pemeriksaan lombok dan tempat penyimpanan lombok, checklist inspeksi atauepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja. alat bantu visual visual aids) dan sistem kelistrikan prosedur penting untuk inspeksi dan pemeliharaan bandar udara lighting (termasuk obstacle lighting), rambu, marka, dan sistem kelistrikan bandar udara airport electrical system), termasuk stand by power supply secara rinci meliputi hal hal sebagai berikut: pengaturan pelaksanaan inspeksi selama atau diluar jam operasi normal bandar udara, beserta checklist untuk semua inspeksi, penyelenggaraan pencatatan hasil inspeksi dan pengujian, dan tindak lanjut berupa perbaikan terhadap kekurangan kekurangan yang ditemukan: penyelenggaraan kinerja pelaksanaan pemeliharaan rutin dan darurat, pengaturan penyediaan stand by power atau cara khusus yang lain (bila ada), untuk menghadapi kegagalan sistem baik secara parsial maupun total, nama dan peranan personel yang bertanggung jawab melakukan inspeksi dan pemeliharaan terhadap bandar udara lighting system, beserta nomor telepon yang bersangkutan untuk dapat dihubungi selama dan sesudah jam operasi bandar udarpenyelenggaraan keselamatan kerja work safety) uraian dari prosedur prosedur perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan bandar udara secara aman selamat, termasuk pekerjaan pekerjaan yang mungkin harus dikerjakan secara mendadak dalam atau luar lingkungan daerah pergerakan, dan yang mungkin harus melewati menembus ketinggian obstacle limitation surface adalah meliputi rincian sebagai berikut: persiapan suatu rancangan untuk mengidentifikasikan daerah daerah pada bandar udara yang terkena mendapat giliran dikerjakan pada setiap tahapan pekerjaan, dan langkah langkah yang mesti diambil untuk meyakinkan bahwa standar keselamatan terpenuhi, penyelenggaraan komunikasi dengan personel pemandu lalu lintas penerbangan dan dengan pesawat udara bila dianggap perlu, selama pelaksanaan pekerjaan, cc. nama serta peranan dari personel dan organisasi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, nomor telepon masing masing yang bersangkutan, dan pengaturan hubungan komunikasi dengan mereka setiap saat, pengaturan pemberitahuan kepada operator pesawat udara dan pengguna bandar udara, tentang rencana pekerjaan dan nomor telepon para operator dan pengguna bandar udara dimaksud, untuk dapat dihubungi setiap saat selama dan sesudah jam operasi, dan daftar distribusi dari rencana pekerjaan (work plan). manajemen operasi apron manajemen apron meliputi prosedur pengaturan parkir pesawat udara, yang terdiri dari: pengaturan antara pemandu lalu lintas penerbangan dan manajemen apron berupagaturan parkir pesawat udara. pengaturan terhadap alokasi tempat parkir pesawat udara dan memberitahukannya kepada operator pesawat udara (perusahaan penerbangan), pengaturan tentang memulai start engine, dan mendapatkan izin (clearance) untuk mulai push back, inventarisasi dan uraian tentang activation dan activation visual docking guidance system yang dipergunakan bandar udara, pelayanan marshalli, leader (van) service atau follow service, nama beserta peranan dan nomor telepon pejabat personel yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pengaturan parkir pesawat udara. manajemen keselamatan apron apron safety management) prosedur prosedur yang termasuk dalam manajemen keselamatan apron antara lain meliputi perlindungan terhadap jet blast, pengawasan terhadap pelaksanaan safety precautions pada saat kegiatan refueling, pengawasan kebakaran dan prosedur kebakaran apron, penyatuan apron, pembersihan apron, penyelenggaraan pelaporan incident dan accident apron, dan penyelenggaraan audit terhadap pemenuhan keselamatan para personel yang bekerja apron, pengawasan pengaturan kendaraan sisi udara prosedur prosedur yang berlaku untuk pengawasan pengaturan kendaraan darat daerah pergerakan adalah meliputi: aturan berlalu lintas (prosedur pergerakan kendaraan), sarana penegakan aturan dimaksud, tata cara untuk memberi instruksi dan menguji para pengemudi, terkait dengan aturan berlalulintas dimaksud, tata cara untuk menerbitkan izin kendaraan dan izin mengemudi untuk operasi sisi udara, sarana dan tata cara memaksakan kepatuhan pemenuhan terhadap ketentuan aturan, dan nama, peranan dan nomor telepon dari pejabat personel yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pengaturan kendaraan sisi udara. aa manajemen bahaya hewan liar wildlife hazard management) prosedur yang berlaku untuk berhadapan dengan masalah bahaya yang ditimbulkan oleh keberadaan burung burung atau hewan liar lain atau dekat bandar udara terhadap operasi pesawat udara, meliputi: penyelenggaraan pemeriksaan terhadap adanya bahaya yang ditimbulkan oleh burung burung atau hewan liar lain, prosedur untuk lain, koordinasi dengan pemerintah daerah instansi terkait untuk lain, danrogram sebagai upaya untuk mencegah dan meniadakanhazard keberadaan burung burung dan hewan liar lain, program terkait wildlife hazard management, nama dan peranan pejabat personel yang bertanggung jawab terhadap urusan bahaya yang ditimbulkan oleh keberadaan burung burung dan hewan liar lain, beserta nomor telepon yang bersangkutan untuk dapat dihubungi baik pada jam operasi maupun sesudah jam operasi. pengawasan terhadap obstacle obstacle control) prosedur prosedur yang berkaitan dengan pengawasan terhadap objek objek dalam bandar udara maupun sekitar bandar udara yang berpotensi untuk menjadi atau yang sudah merupakan obstacle, yang berpengaruh terhadap keselamatan ataupun efisiensi operasi bandar udara, meliputi sekurang kurangnya: melakukan pemantauan terhadap obstacle limitation surface dan take off surface chart type terkait adanya obstacle, melakukan pemantauan terhadap tumbuhnya bangunan bangunan tinggi dalam batas horizontal dari obstacle limitation surface, melakukan pengawasan terhadap obstacle atau obyek yang potensial menjadi obstacle dalam wilayah bandar udara, melakukan pengawasan pengaturan terhadap pengembangan bangunan baru seputar bandar udara dengan melakukan kerja sama antara penyelenggara bandar udara, direktorat jenderal perhubungan udara serta pemerintah daerah setempat dan organisasi lain terkait, sehubungan dengan pemberian izin terhadap bangunan yang mungkin mengganggu obstacle limitation surface, menyampaikan kepada direktur jenderal tentang jenis sifat dan lokasi obstacle, tentang adanya tambahan baru obstacle atau tentang pembongkaran obstacle untuk mendapatkan penanganan bila perlu, termasuk amandemen terhadap publikasi dalam aip, prosedur untuk melakukan pemantauan terhadap objek baru atau perkembangan bangunan bangunan daerah daerah yang ditunjuk oleh pembuat instrument approach procedure, bagi bandar udara yang mempunyai instrument approach procedure, dan nama, peranan, dan nomor telepon dari pejabat personel yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap obstacle obstacle control). pemindahan pesawat udara yang rusak disabled aircraft removal) setiap bandar udara harus menetapkan prosedur rencana pemindahan pesawat udara yang rusak daerah pergerakan pesawat udara dan lingkungan sekitar bandara. penanganan barang bahan berbahaya bagian bagian dari prosedur untuk penanganan yang aman bagi barang barang bahan bahan yang berbahaya (namun tidak termasuk yang diklasifikasikan sebagai barang bahan berbahaya untuk diangkut dengan pesawat udara) bandar udara, meliputi hal hal sebagai berikut nama nama, nomor telepon dan peranan dari pejabat personel yang menerima dan menangani barang barang berbahaya dimaksud: penyediaan suatu lokasi khusus bandar udara untuk disiapkan menjadi tempat penyimpanan bahan cair yang mudah terbakar (meliputi bahan bakar untuk pesawat udara) dan semua barang bahan berbahaya lain: dan cc. tata cara metode yang diikuti dalam kegiatan penyerahan, penyimpanan, pembagian pengisian dan penanganan barang bahan dimaksud. catatan barang barang berbahaya terdiri dari bahan peledak, cairan dan benda padat mudah terbakar, cairan bersifat korosi, gas bertekanan tinggi, barang barang bersifat magnetik atau radioaktif. catatan penanganan barang barang berbahaya dimasukkan dalam airport emergency plan. operasi visibility rendah isi dari prosedur prosedur yang dipakai untuk mengatur kegiatan darat suatu bandar udara yang melakukan operasi pada visibility rendah yang diizinkan, meliputi hal hal sebagai berikut: pengaturan tentang pengukuran visibility sepanjang runway dan melaporkan hasilnya kepada pemandu lalu lintas penerbangan, bila disyaratkan, penyelenggaraan pengaturan dan mengurangi seminimal mungkin kendaraan yang bergerak daerah pergerakan, selama jangka waktu operasi visibility rendah, penyelenggaraan inspeksi terhadap runway selama jangka waktu pelaksanaan operasi visibility rendah: nama dan peranan pejabat personel yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasi visibility rendah beserta nomor telepon yang bersangkutan untuk dapat dihubungi sepanjang jam operasi atau sesudah jam operasi bandar udara. perlindungan terhadap lokasi radar dan alat bantu navigasi bagian bagian dari prosedur untuk perlindungan lokasi radar dan alat bantu navigasi yang terletak bandar udara, untuk menjamin agar kinerjanya tidak menurun, adalah meliputi: melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang dilakukan dekat instalasi radar maupun instalasi alat bantu navigasi, berkonsultasi dan meminta kepada pihak yang melaksanakan instalasi alat bantu navigasi, agar memasang alat tanda peringatan akan adanya radiasi microwave yang berbahaya, dan pemeliharaan tanah lingkungan sekitar instalasi radar maupun alat bantu navigasi.komite bandar udara bagian penting dari masing masing komite yang dibentuk untuk mengatur atau membantu pengoperasian bandar udara yang tercakup dalam buku pedoman pengoperasian bandar udara, sekurang kurangnya meliputi hal hal sebagai berikut: nama komite dan identifikasi beserta data lengkap (contact detail) dari pimpinan komite, anggota eksekutif senior lainnya. kerangka acuan, atau dokumen tentang hak dan kewajiban anggota komite, atau yang sejenisnya, dan jadwal pertemuanngecualir sistem manajemen keselamatan bandar udara bagian bagian penting dari sistem manajemen keselamatan yang dibuat untuk memastikan bahwa semua persyaratan keselamatan dapat dipenuhi diikuti, dan untuk mencapai perbaikan terus menerus dalam kinerja keselamatan, meliputi hal hal sebagai berikut: kebijakan dalam hal keselamatan, prosedur tentang manajemen keselamatan dan manajemen akuntabilitas mengenai proses operasional dan perawatan, struktur atau organisasi sistem manajemen keselamatan safety management system sms) meliputi penentuan pengisian personel, penentuan peranan kelompok atau individu dan tanggung jawab dalam masalah masalah keselamatan serta adanya kelanjutan pemantauan keselamatan: pengembangan strategi dan perencanaan sistem manajemen keselamatan dan penyediaan metode tata cara (meliputi identifikasi bahaya dan penilaian resiko) untuk mengawasi suatu resiko agar serendah mungkin, sementara semua standar lain yang berlaku, aturan atau perundangan tetap dapat diikuti dipatuhi, penerapan sistem manajemen keselamatan yang meliputi penggunaan fasilitas peralatan, metode dan prosedur untuk suatu penyampaian yang efektif dari berita berita keselamatan dan pemberlakuan (enforcement)persyaratan persyaratan keselamatan, usaha usaha yang dilakukan untuk peningkatan keselamatan dan pencegahan kejadian kecelakaan, investigasi, analisis dan pelaporan tentang suatu kejadian kecelakaan, keluhan, kerusakan, kesalahan, perbedaan perbedaan, dan kegagalan, tersedianya dokumentasi untuk semua fasilitas yang terkait dengan keselamatan (dijamin bahwa data tersimpan dalam keadaan lengkap dan berlaku current), juga dokumentasi untuk masalah operasional dan perawatan, yang meliputi informasi tentang desain dan konstruksi daerah perkerasan untuk pergerakan pesawat udara, aeronautical lighting, dengan cara sedemikian, untuk dapat dengan cepat dan memudahkan pencarian data, termasuk peta peta apabila diperlukan, aktifitas yang berkaitan dengan pelatihan dan kecakapan staf personel dalam bidang keselamatan, memasukkan dan memberlakukan persyaratan persyaratan keselamatan dalam kontrak kerja bandar udara, dan evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja sistem manajemen keselamatan, yang meliputi: audit keselamatan internal, peninjauan quality control terhadap keselamatan. appendix itemitem yang dimasukkan dalam buku pedoman pengoperasian bandar udara register (registered aerodrome manual) buku pedoman pengoperasian bandar udara untuk bandar udara yang register berisi setidaknya data atau informasi yang mengacu pada masing masing bagian dan sub cc.dinama bandar udara, nama kota dimana pelayanan bandar udara diberikan,: elevasi dari: masing masing threshold dalam msl atau modulasi geoid,: pelayanan darat yang tersedia: pkp pk, prosedur khusus, bila ada, informasi lokal atau peringatan dini bila adajika ada, panjang, lebar, dan jenis permukaan dari landas hubung (landas hubungil.lokasi dari pre flight altimeter check yang dipersiapkan pada apron beserta televisinya, oo. declare distance untuk take off run available, take off distance available, accelerate stop distance available dan landing distance available untuk masing masing arah runway,luar jam operasi:pemeriksaan daerah pergerakan dan obstacle limitation surface prosedur untuk pemeriksaan daerah pergerakan dan obstacle limitation surface, meliputi sedikitnya: pengaturan pemeriksaan rutin dan khusus daerah pergerakan selama dan setelah jam kerja: pengaturan pelaksanaan pengujian friksi runway dan pengukuran water depth runway dan taxiway, detil jeda waktu dan penjadwalan pelaksanaan inspeksi, pengaturan untuk penyimpanan dan pemeriksaan lombok dan tempat penyimpanan lombok, checklistpon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerj(ad bab penyelenggaraan administrasi bandar udarambebasj appendix item(heliport manual) buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport manual) berisi setidaknya data atau informasi yang mengacu pada masing masing bagian dan sub bagian. bab data dan informasi umum general information) pada bagian ini buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport manual) sekurang kurangnya memuat informasi umum tentang: lingkup dan tujuan dasar hukum nama penyelenggara struktur organisasi dan manajemen penyelenggara sistem pencatatan pergerakan helikopter tanggung jawab penyelenggara pelayanan lalu lintas udara bab data atau fasilitas tempat pendaratan dan lepas landas helikopter heliport) sekurang kurangnya memuat tentang: gambar lokasi yang menunjukkan fasilitas utama, termasuk windsor gambar lokasi terhadap bandara terdekat gambar desain teknis tof foto, termasuk safety area jika diterapkan data dan informasi lokasi dan tinggi obstacle data dan informasi fasilitas tempat pendaratan dan lepas landas helikopter bab iii standar prosedur pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter meliputi: standar prosedur pelayanan pendaratan dan lepas landas helikopter standar prosedur inspeksi daerah pergerakan standar prosedur pengaturan dan pengendalian obstacle standar prosedur pemeliharaan area pergerakan standar prosedur pelaporan standar prosedur keadaan darurat heliport standar prosedur persiapan night emergency medieval terkait fasilitas heliport (jika heliport digunakan untuk malam hari) standar prosedur persiapan night emergency medieval terkait emergency response erp), jika heliport digunakan untuk malam hari) bab sistem pelaporan reporting system) dalam sistem pelaporan sekurang kurangnya memuat: penyusunan laporan setiap perubahan yang terjadi nama dan tanggung jawab petugas pelaporan data lengkap dan rinci organisasi dan personel bilamana terjadi perubahan agar dilaporkan appendix itemitem yang dimasukkan dalam buku pedoman bandar udara perairan (water aerodrome manual) bab informasi umum general information) pada bab informasi umum sekurang kurangnya memuat informasi umum tentang: lingkup, dasar hukum, nama penyelenggara bandar udara perairan (water aerodrome) beserta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi setiap saat, struktur organisasi dan manajemen penyelenggara, sistim pencatatan pergerakan pesawat udara, tanggung jawab penyelenggara bandar udara perairan (water aerodrome), struktur organisasi dan informasi personel manajemen penyelenggara bandar udara perairan. bab data dan fasilitas bandar udara perairan water aerodrome data and facilities) pada bab ini data fasilitas bandar udara perairan (water aerodrome) sekurang kurangnya memuat: gambar lokasi yang memperlihat jarak tempat bandar udara perairan (water aerodrome) bandar udara terdekat, gambar lokasi tempat bandar udar perairan (water aerodrome) yang menunjukan fasilitas utama, termasuk arah angin (wind direction indicator) untuk pengoperasian bandar udara perairan (water aerodrome), gambar desain teknis water aerodrome: lokasi dan tinggi obstacle berdasarkan koordinat titik referensi dalam system koordinat wgs data fasilitas fasilitas water operating area fasilitas jalur taxiway fasilitas apron ramp kolam putar turning basin fasilitas dermaga tetap dermaga apung tambatan apung (motoring buoy) penghalang (obstacle) lampu hambatan lampu water operating area (jika digunakan untuk penerbangan malam) lampu sorot (flood light), ika digunakan untuk penerbangan malam) lampu suar aerodrome beacon), (jika digunakan untuk penerbangan malam) alat bantu penentu cuaca dan kecepatan angin penunjuk arah angin (wind direction indicator) fasilitas komunikasi dan navigasi penerbangan termasuk personel yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku oo. prosedur iap, (jika digunakan untuk penerbangan malam) pkp pk bab iii prosedur pengoperasian bandar udara perairan water aerodrome operating procedures) pada bab standar prosedur pengoperasian bandar udara perairan (water aerodrome) sekurang kurangnya memuat: standar prosedur pelayanan bandar udara perairan, standar prosedur inspeksi bandar udara perairan: standar prosedur pengaturan dan pengendalian obstacle, standar prosedur pemeliharaan daerah pergerakan bandar udara perairan, standar prosedur pelaporan bandar udara perairan. bab sistem pelaporan reporting system) pada bab sistem pelaporan, berisinota, meliputi penyusunan pe serta membuat catatan tentang perubahan pelaporan selama jam operasi maupun diluar jam operasi, nama dan tanggung jawab petugas yang diberi wewenang untuk menangani perubahan untuk dilaporkan dan termasuk rinciannya, serta nomor telepon yang dapat dihubungi selama jam operasi maupun diluar jam operasi, data lengkap dan rinci terkait organisasi dan personel bilamana terjadi perubahan agar dilaporkan. appendix format permohonan untuk mendapatkan sertifikat register bandar udara nomor jakarta, lampiran perihal permohonan penerbitan kepada perpanjangan sertifikat register bandar udara yth.: direktur jenderal perhubungan udara jakarta dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini: nama lengkap jabatan nomor telepon fax email alamat kode pos selaku pemilik pengelola bandar udara nama bandar udara pemilik bandar udara pengelola bandar udara koordinat geografis arp (wgs jarak kota atau daerah hunian terdekat dimensi runway status pengoperasian bandar udara pesawat udara terbesar yang beroperasi uraian tentang lahan dan kepemilikannya dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan sertifikat bandar udara dengan kelengkapan antara lain: akta pendirian perusahaan lembaga: buku pedoman pengoperasian bandar udara aerodrome manual) buku pedoman sistim manajemen keselamatan operasi bandar udara aerodrome sms manual), tidak wajib untuk register bukti pembayaran pnb sesuai peraturan yang berlaku. sertifikat atau register bandar udara yang akan berakhir masa berlakunya, untuk perpanjangan hasil pemeriksaan teknis operasional berkala tahunan dan atau hasil pengawasan keselamatan operasi bandar udara (audit, inspeksi, pengamatan), untuk perpanjangan. demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. hormat kami tembusan direktur bandar udara. penyelenggara bandar udara dalam melakukan inspeksi internal keselamatan bandar udara harus menunjuk personel inspeksi keselamatan yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan paling sedikit: pendidikan sekurang kurangnya d.iii diploma memiliki pengalaman bidang teknik dan atau operasional penerbangan sekurang kurangnya (sepuluh) tahun, telah mengikuti pelatihan aerodrome inspector, safety management system sms), dan t basket basic offshore safety emergency training) untuk heliport register, memiliki kemampuan bahasa inggris aktif yang dibuktikan dengan skor total minimal dan masih valid: memiliki sertifikat tanda lulus paling sedikit (tiga) pelatihan dengan substansi bidang kendaraan. apabila penyelenggara bandar udara tidak memiliki personel dengan kompetensi untuk melakukan inspeksi internal, maka dapat menunjuk badan hukum indonesia yang telah diberi kewenangan izin oleh direktorat jenderal perhubungan udara sebagai pelaksana inspeksi keselamatan bandar udara bersertifikat dan register termasuk heliport dan water aerodrome. badan hukum indonesia yang mendapatkan izin dari direktorat jenderal perhubungan udara sebagaimana dimaksud dalam butir (dua) harus memiliki persyaratan sebagai berikut: salinan (copy) akta pendirian perusahaan, salinan (copy) nomor pokok wajib pajak npp): salinan (copy) surat izin usaha perdagangan sup) bidang jasa konsultasi, surat keterangan domisili perusahaan, struktur organisasi perusahaan, surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut pailit dan tidak sedang menjalani sanksi pidana, surat pernyataan kebenaran dokumen, pedoman inspeksi keselamatan (safety inspection manual): peralatan inspeksi keselamatan, personel inspeksi keselamatan yang berkompeten bidangnya. izin penunjukan (approval) badan hukum indonesia berlaku (tiga) tahun. badan hukum indonesia yang mendapat izin penunjukan pemeriksaan keselamatan bandar udara wajib melaporkan kegiatan inspeksi keselamatan paling sedikit (satu) kali dalam (enam) bulan kepada direktorat jenderal perhubungan udara. izin penunjukan tidak berlaku dalam masa penundaan pencabutan, akan tetapi masa periode penundaan dianggap sebagai bagian dari masa berlaku yang tahumengenai tata cara dan prosedur pelayanan informasi aeronautika diatur dengan peraturan menteri, bahwa berdasarkan pertimbangan.aeronautika (aeronautical information servicn, san (tv lampiran peraturan menteri perhubungan nomor ahun tanggal: maret mem peraturan keselamatan penerbangan sipil (pks) bagian pelayanan informasi aeronautika (aeronautical information services) republik indonesia kementerian perhubungan daftar isi sub bagian umum le. oroooooeersasan0nn00ne0nene nan annnnnananan aan ana nan anmaananananana penetapan nil pengertian .ni inn inn nana tujuan pelayanan informasi aeronautika . cakupan wilayah .oro done proses dan informasi jenis pelayanan.d sub bagian perizinan penyelenggara pelayanan. permohonan sebagai penyelenggara pelayanan informasi aeronautika .ooooooocoo mm sub bagian ketentuan penyelenggaraan pelayanan. sub bagian ketentuan umum.c.ooooooocoom#ocommempanannnsannanan pelayanan yang diberikan. tanggung jawab dan fungsi pelayanan. perubahan pelayanan oleh penyelenggara pelayanan. gangguan pelayanan .ooooooooooooooooo peralatan uji. woman, pertukaran paket informasi aeronautika terpadu. hak cipta .oo donn erna kanan, sub bagian manajemen informasi aeronautika. persyaratan manajemen informasi. validasi dan verifikasi data dan atau informasi aeronautika.oo.ooo spesifikasi kualitas data.eoooococooo metadata. ori nnn xnnnnnnnnnnnnn nana aman perlindungan data .ioooooo nana penggunaan oto masi.oooooow(w wna sistem kendali woman faktor manusia .iii inn end sistem manajemen keselamatan.oecococo' pengembangan personel .oooooocoo woo persyaratan personel .iooocoooooo pemeliharaan dokumen.ooooooo woo man dengar span.ooooooooo woo wanna program keamanan wanna sub bagian publikasi informasi aeronautika .voodoo. spesifikasi umum informasi aeronautika . sistem referensi umum untuk navigasi penerbangan buku publikasi informasi aeronautika aip) indonesia. www nana buku publikasi informasi aeronautika aip) indonesia elektronik aip).ooooooooooooo aeronautical information circular aic) aeronautical information regulation and control nota wnannnnnretannnnnnnnnnnnnnnnannnnnnaakannnnaamaannnnna pre flight and post flight information. ga" sub bagian peta penerbangan #non0nes0nnanananevangenenan gara sanganangnnnna direktur jenderal harus menjamin ketersediaan penyelenggaraan pelayanan peta penerbangan. jenis jenis peta penerbangan.oiiiiy.iy.iy. ' sub bagian data elektronik terrain dan obstacle.ooo.co. cakupan area dan persyaratan penyedia data. isi, spesifikasi numerik dan struktur paket data tekan anna nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn isi, spesifikasi numerik dan struktur paket data odseacie anna rnnnnnnnnnnnnn samaran anna, spesifikasi produk data obstacle dan terrain. sub bagian pemetaan bandar udara.ooo.ooooooo woomom00m0. persyaratan dalam penyediaan pemetaan data bandar udara. dnr non rn, spesifikasi produk data pemetaan bandar udara. basis data pemetaan bandar udara isi paket dan struktur data.oooooooo www sub bagian fasilitas pelayanan informasi aeronautika. fasilitas pelayanan informasi aeronautika. fasilitas minimum pelayanan informasi aeronautika. sistem otomasi penyelenggara pelayanan . sub bagian manual opera s.oooooooooooooooo wocooooo.o. w# woo. oom .d2 manual operasi memuat atau berisi informasi. sub bagian manual oper .ooooooooooooooo wo.ooo.o## w#9w#m#@m.#m.m. peragaan pelayanan.voodoo wco mmm. permintaan info .cbooo wawancara nda ana bahan bahan pertimbangan direktur jenderal. pemberian zin.ooo wen waktu pengambilan keputusan. surat keputusan .o.voodoo anakan pemberlakuan peri zina oom perubahan perizinan .ooo pembekuan perizinan. pencabutan perizinan .ooooooooo pencabutan izin atas permintaan penyelenggara pelayan nan. nana kewenangan direktur jenderal untuk merubah manual opera si.cocok ena sertifikat .ooooco wanna, pengembalian sertifikat jika izin dicabut. sub bagian umum penerapan sub bagian ini memuat: standar penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika: sertifikasi penyelenggara pelayanan informasi aeronautika: peraturan administrasi direktorat jenderal untuk pengurusan sebagai penyelenggara pelayanan informasi aeronautika. pengertian bagian ini menjelaskan tentangp amendment adalah perubahan yang bersifat permanen terhadap informasi yang ada dalam buku aip. aip supplement adalah perubahan informasi yang bersifat sementara dan atau permanen terhadap informasi pada aip dan dipublikasikan dengan lembar khusus. air traffic service ats) unit adalah istilah umum pelayanan lalu lintas udara yang terdiri dari air traffic control unit, flight information centre atau air traffic services reporting office. air traffic services reporting aro) adalah unit yang berfungsi untuk menerima laporan terkait dengan pelayanan lalu lintas udara dan pengajuan flight planberapi, erupsi dan awan abu vulkanik gunung berapi yang dapat berpengaruh terhadap pengoperasian pesawat udara. badan hukum adalah badan hukum penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan. bandar udara internasional adalah setiap bandar udara yang ditetapkan oleh negara anggota dimana bandar udara tersebut berada terletak sebagai suatu bandar udara kedatangan dan keberangkatan untuk lalu lintas penerbangan internasional, mana urusan formalitas bea dan cukai, imigrasi, kesehatan masyarakat, karantina hewan, dan tumbuhan serta prosedur serupa dilakukan. buletin informasi sebelum penerbangan pib) adalah suatu penyajian informasi nota yang masih berlaku, yang disiapkan sebelum penerbangan. (@' cyclic redundancy check crc) adalah suatu algoritma matematis yang diterapkan terhadap pernyataan digital data yang memberikan suatu tingkat jaminan terhadap kemungkinan perubahan atau kehilangan data. daerah manuver manoevering area) adalah bagian bandar udara yang digunakan untuk tinggal landas, mendarat dan bergerak landas penghubung oleh pesawat udara, kecuali apron. daerah pergerakan movement area) adalah bagian bandar udara yang dipergunakan untuk lepas landas, mendarat dan bergerak oleh pesawat udara, yang terdiri dari daerah manuver dan apro tersebut. datum adalah setiap jumlah atau jumlah set yang dapat berfungsi sebagai acuan atau dasar untuk perhitungan besaran lain. digital adalah melibatkan atau yang berhubungan dengan penggunaan teknologi komputer atau komunikasi digitedaran informasi aeronautika aeronautical information circular aic) adalah publikasi yang berisi informasi yang tidak disebarluaskan melalui nota maupun tidak dicantumkan dalam aip namun masih berkaitan dengan keselamatan penerbangan, navigasi. elektronik aip (e aip) adalah aip yang diterbitkan dalam format yang memungkinkan dapat ditampilkan pada layar komputer dan memungkinkan untuk dilakukan pertukaran data digital. ellipsoid height geodetik height) adalah ketinggian terkait dengan ellipsoid acuan yang diukur sepanjang bagian luar ellipsoid normal melalui titik yang bersangkutan. fitur. abstraksi dari suatu fenomena dunia nyata. flight information region fir) adalah suatu ruang udara dengan batas batas tertentu yang telah ditentukan, dimana pelayanan informasi penerbangan dan pelayanan siaga (alert) diberikan.geoid adalah permukaan yang memiliki kesamaan dalam bidang gaya tarik bumi, yang berimpit dengan permukaan laut rata rata standar memanjang secara terus menerus seluruh benua daratan. heliport adalah sejenis aerodrome atau area tertentu yang digunakan sepenuhnya atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan helikopter. integritas (data aeronautika) adalah suatu derajat keterjaminan bahwa suatu data aeronautika dan nilainya tidak hilang atau berubah diubah sejak awal data tersebut diterbitkan atau sejak perubahan yang telah mendapat otorisasi. interoperabilitas adalah kapasitas suatu sistem untuk bertukar informasi dengan mentransfer data dan meminta layanan remote dari berbagai organisasi dimana sistem klien dapat memiliki sedikit atau tidak ada pengetahuan tentang karakteristik unik dari sistem server. jaminan kualitas adalah bagian darikalender gregorian adalah kalender yang digunakan secara umum: pertama diperkenalkan pada tahun untuk menentukan satu tahun yang memperkirakan lebih mendekati tahun tropis daripada kalender julian. kantor nota internasional nof) adalah suatu unit kerja yang ditunjuk oleh direktorat jenderal perhubungan udara untuk pembuatan, penerbitan dan pertukaran nota dalam lingkup nasional dan international. kawasan berbahaya adalah suatu ruang udara yang ditetapkan batas batasnya mana aktivitas yang membahayakan terhadap penerbangan pesawat udara dapat terjadi pada waktu tertentu. kawasan terbatas adalah suatu ruang udara yang ditetapkan batas batasnya atas wilayah daratan atau perairan territorial suatu negara, mana penerbangan suatu pesawat udara dibatasi sesuai dengan kondisi tertentu yang ditetapkan. kawasan terlarang adalah suatu ruang udara yang telah ditetapkan batas batasnya atas wilayah daratan atau perairan territorial suatu negara mana penerbangan pesawat udara dilarang. kemampuan telusur traceability) adalah kemampuan untuk melacak sejarah, aplikasi atau lokasi dari sesuatu yang dalam pertimbangan. kendali mutu adalah bagian dari manajemen kualitas mutu yang difokuskan pada pemenuhan persyaratan mutu. keselamatan adalah keselamatan penerbangan. kualitas adalah tingkat atau derajat dimana suatu perangkat karakteristik yang melekat dalamnya telah memenuhi persyaratan yang ada. kualitas data adalah suatu derajat atau tingkat kepercayaan bahwa data yang diberikan disediakan memenuhi persyaratan pengguna data dalam hal akurasi, ketetapan dan integritas. manajemen informasi aeronautika mia) adalah manajemen pelayanan informasi aeronautika terpadu yang dinamis, aman, ekonomis, dan efisien melalui penyediaan dan pertukaran data aeronautika digital dengan kualitas terjamin dan bekerja sama dengan semua pihak. manajemen kualitas adalah aktivitas yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu pengorganisasian berhubungan dengan kualitas mutu. manual operasi adalah manual disediakan oleh penyelenggara pelayanan atau pemohon yang dibuat berdasarkan peraturan perundang undangan. metadata adalah data tentang data. nota,oleh personel operasi penerbang::operasi fitur adalah pengoperasian mana setiap contoh dari suatu jenis fitur dapat dilakukan. performance based navigation pbn) adalah area navigasi pada persyaratan kinerja pesawatinformasi aeronautika., perizinan adalah perizinan yang diberikan oleh direktorat jenderal untuk menyelenggarakan pelayanan informasi aeronautika. personil kunci key personnel) adalah orang atau sekelompok orang yang mengatur dan bertanggung jawab mengenai satu atau beberapa hal berikut: operasi, teknik, jaminan kualitas quality assurance), dan sumber daya manusia sdm). personel pelayanan informasi aeronautika adalah personel yang memiliki sertifikat kompetensi pia dan bekerja pada unit pia bandar udara, kantor nota internasional, dan penyelenggara peta penerbangan. peta penerbangan adalah penggambaran dari suatu bagian bumi dan semua fitur buatan manusia serta naik turun (topografis) yang khusus ditentukan untuk memenuhi persyaratan navigasi penerbangan. post flight information adalah sebuah informasi yang berdasarkan laporan dari pilot tentang kekurangan atau ketidaklayakan dari fasilitas yang berpengaruh terhadap keselamatan operasi penerbangan dan keberadaan burung dalam atau disekitar bandara yang dapat menyebabkan bahaya terhadap operasi penerbangan. prinsip prinsip faktor manusia adalah prinsip prinsip yang diterapkan pada desain aeronautika, sertifikasi, pendidikan dan latihan, pengoperasian dan pemeliharaan dan yang memerlukan saling terhubung (interface) yang aman antara manusia dan komponen sistem lainnya dengan mempertimbangkan secara mendalam suatu kinerja manusia. publikasi informasi aeronautika buku aip) adalah buku yang dipublikasikan oleh atau dibawah kewenangan direktorat jenderal perhubungan udara yang berisi informasi aktual yang diperlukan bagi navigasi penerbangan. produk data adalah set data atau seri dari set data yang sesuai dengan suatu spesifikasi produk data. resolusi adalah suatu jumlah unit atau angka (digits) mana suatu nilai yang diukur atau dihitung dinyatakan dan digunakan. recovery time adalah periode selama pelayanan terganggu. risiko adalah risiko keselamatan penerbangan. runway threshold adalah permukaan landasan yang digunakan untuk mendarat. seri set data adalah kumpulan dari set data .yang membagi spesifikasi produk yang sama. set data adalah pengumpulan data yang diidentifikasi. sertifikat adalah dokumen yang diberikan oleh direktur jenderal perhubungan udara kepada unit kerja bawah badan hukum berisi perizinan sebagai penyelenggara pelayanan informasi aeronautika untuk menyelenggarakan pelayanan. spesifikasi teknik adalah penjelasan secara rinci mengenai konsep dan istilah teknis dari: cara pelayanan atau fasilitas beroperasi dan melakukan fungsinya, dan standar teknis pelayanan atau fasilitas yang telah dirancang dan dibuat. spesifikasi fungsi adalah gambaran umum tentang pelayanan, prinsip prinsip operasi dan fungsi fungsinya. soap simple object access protocol) adalah standar untuk bertukar pesan pesan berbasis xml melalui jaringan komputer atau sebuah jalan untuk program yang berjalan pada suatu sistem operasi (os) untuk berkomunikasi dengan program pada yang sama maupun berbeda dengan menggunakan http dan xml sebagai mekanisme untuk pertukaran data. spesifikasi produk data adalah uraian detail dari suatu set data atau seri set data bersama dengan informasi tambahan yang akan memungkinkan hal tersebut untuk diciptakan, diberikan kepada dan digunakan oleh pihak lain. stopway adalah suatu area empat persegi panjang darat pada akhir ujung dari take off run available tora) yang dipersiapkan sebagai daerah yang memenuhi syarat cocok dimana pesawat udara dapat diberhentikan dalam hal lepas landas yang dibatalkan. tatacara pengaturan jadwal publikasi informasi aeronautika aeronautical information regulation and control air) adalah sistem pengaturan jadwal publikasi informasi aeronautika dengan menentukan tanggal publikasi dan tanggal berlaku informasi aeronautika sesuai dengan siklus dan kondisi informasi yang dipublikasikan. taxiing adalah pergerakan suatu pesawat udara dengan tenaganya sendiri permukaan suatu lapangan terbang, tidak termasuk pergerakan saat lepas landas dan mendarat. teknisi adalah seseorang yang ditunjuk oleh penyelenggara pelayanan untuk melakukan satu atau beberapa tugas berikut: mengoperasikan fasilitas, memelihara fasilitas: melakukan pengukuran kinerja (performance check). terrain adalah permukaan bumi yang mengandung fitur alami seperti gunung, bukit, pegunungan, lembah, permukaan air, dan salju permanen, termasuk obstacle. unit kerja adalah unit kerja bawah badan hukum penyelenggara pelayanan informasi aeronautika unit pelayanan informasi aeronautika bandar udara adalah unit yang dibentuk dengan maksud untuk pemberian pre flight information, memproses pengajuan post flight information, nota dan flight plan. validasi adalah konfirmasi melalui pemberian bukti objektif bahwa persyaratan untuk penggunaan atau aplikasi yang dimaksudkan secara khusus telah dipenuhi. verifikasi adalah konfirmasi melalui pemberian bukti objektif bahwa persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi. wfs web fitur service) adalah menyediakan antarmuka yang memungkinkan permintaan geografis fitur seluruh web menggunakan panggilan platform independen. web map service), adalah protokol standar untuk melayani rujukan geografis gambar peta melalui internet yang dihasilkan oleh peta server menggunakan data dari gis basis data. tujuan pelayanan informasi aeronautika pemberian pelayanan informasi aeronautika, peran dan pentingnya informasi data aeronautika berubah secara signifikan dengan pelaksanaan area navigasi nav), navigasi berbasis satelit (pbn), sistem navigasi berbasis komputer udara dan sistem data link. kerusakan atau kesalahan terhadap informasi data aeronautika dapat berpotensi mempengaruhi keselamatan navigasi penerbangan. cakupan wilayah penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika mencakup wilayah ruang udara yang dilayani sesuai dengan ketentuan perundang undangan. proses dan informasi pelayanan informasi aeronautika memuat informasi tentang fasilitas, prosedur, pelayanan bandar udara dan ruang udara: proses pelayanan informasi aeronautika meliputi kegiatan menerima, mengumpulkan, menyusun, mengedit, memformat, mempublikasikan, menyimpan dan mendistribusikan data informasi aeronautika. jenis pelayanan pelayanan informasi aeronautika aeronautical information services ais) terdiri dari: pelayanan informasi aeronautika bandar udara, penerbitan dan penyebarluasan nota (notice armen): dan pelayanan informasi aeronautika dan peta penerbangan. pelayanan informasi aeronautika aeronautical information services ais) sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan oleh direktorat jenderal dan penyelenggara pelayanan. pelayanan yang diberikan oleh direktorat jenderal sebagaimana dimaksud pada huruf angka meliputi: melakukan publikasi informasi aeronautika termasuk pemberiannya aip amendment dalam bentuk buku aeronautical information publication aip), melakukan publikasi peta penerbangan termasuk pembaharuannyaj, melakukan publikasi informasi tambahan yang bersifat permanen atau sementara terhadap informasi pada buku aip (aip supplement), melakukan publikasi edaran informasi aeronautika aeronautical information circular aic). pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan meliputi: pelayanan informasi aeronautika bandar udara sebagaimana dimaksud pada huruf angka, ashram, dan showteam dan publikasi peta penerbangan. distribusi buletin yang memuat informasi sebelum penerbangan pib. penerbitan dan penyebarluasan nota (notice armen) sebagaimana dimaksud pada huruf angka meliputi: notifikasi kepada penerbang dan petugas lalu lintas penerbangan nota, ashram, dan showteam: melakukan publikasi dan distribusi daftar nota yang masih berlaku (checklist and list valid nota). pelayanan informasi aeronautika dan peta penerbangan sebagaimana dimaksud pada huruf angka (tiga) dan publikasi peta penerbangan. sub bagian perizinan penyelenggara pelayanan permohonan sebagai penyelenggara pelayanan informasi aeronautika permohonan izin untuk menyelenggarakan pelayanan informasi aeronautika hanya dapat diajukan oleh suatu badan hukum indonesia, badan hukum yang mengajukan permohonan sebagai penyelenggara pelayanan informasi aeronautika, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut: permohonan tertulis kepada direktur jenderal, nama dan alamat pemohon, profil perusahaan, nomor pokok wajib pajak npp), melampirkan salinan manual operasi yang dibuat pemohon sebagai penyelenggara pelayanan, pernyataan yang menjelaskan setiap jenis pelayanan dan fasilitas pelayanan informasi aeronautika dari permohonan yang telah dibuat, dan ruang lingkup pelayanan. dalam huruf angka pegawai yang dimaksud adalah orang yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh unit kerja tersebut, jika pemohon pelayanan informasi aeronautika tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan (differences) dalam: pks dan standar standar yang ditetapkan oleh direktorat jenderal pemohon wajib menjelaskan alasan dan alternatif penyelesaian atas tidak terpenuhinya standar tersebut. sub bagian ketentuan penyelenggaraan pelayanan sub bagian ketentuan umum pelayanan yang diberikan pelayanan informasi aeronautika wajib diselenggarakan sesuai dengan: perizinan: dan manual operasi penyelenggara pelayanan. huruf tidak berlaku untuk: pelayanan informasi aeronautika yang diselenggarakan dalam keadaan darurat. tanggung jawab dan fungsi pelayanan pelayanan informasi aeronautika yang disediakan harus sesuai untuk: kebutuhan operasional penerbangan termasuk kebutuhan right crews, flight planning, flight simulator, dan ats unit yang bertanggung jawab memberikan pre flight information dan flight information service. sumber data informasi aeronautika dapat diperoleh antara lain dari: kantor nota internasional, kantor pelayanan informasi aeronautika, bandar udara, pihak militer dan polri: kantor pelayanan meteorologi, pusat vulkanologi dan. mitigasi bencana geologi, unit pelayanan lalu lintas penerbangan, dan unit lain yang terkait. apabila pelayanan sebagaimana dimaksud pada sub bagian huruf tidak diberikan dalam waktu jam, maka pelayanan harus tetap tersedia selama pesawat udara melakukan penerbangan dalam wilayah tanggung jawabnya, ditambah sekurang kurangnya menit sebelum dan sesudah pesawat udara berada wilayahnya tersebut. apabila telah terbentuk unit pelayanan informasi aeronautika bandar udara maka fungsi ats reporting office dilaksanakan oleh unit pelayanan informasi aeronautika bandar udara. perubahan pelayanan oleh penyelenggara pelayanan peraturan ini berlaku jika penyelenggara pelayanan menginginkan perubahan pelayanan informasi aeronautika (termasuk dengan menyelenggarakan pelayanan tambahan): pelayanan informasi aeronautika yang diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan dilarang melebihi sertifikat yang diberikan, atau pemberitahuan segera direktorat jenderal terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam sistem manajemen keselamatan yang diatur dalam peraturan perundang undangan. sebelum melaksanakan perubahan pelayanan, penyelenggara pelayanan harus: menyiapkan draft amandemen perubahan pelayanan dari manual operasi: dan mengirimkan salinan amandemen perubahan pelayanan kepada direktur jenderal. perubahan pelayanan yang telah memenuhi huruf perlu segera mendapatkan persetujuan direktur jenderal. jika direktur jenderal menyetujui draft amandemen manual operasi, penyelenggara pelayanan harus melakukan hal sebagai berikut: menggabungkan amandemen dalam manual operasi: dan segera melaksanakan perubahan sesuai dengan ketentuan. gangguan pelayanan peraturan ini berlaku pada saat pelayanan informasi aeronautika mengalami gangguan atau jika penyelenggara pelayanan mengetahui bahwa akan terjadi gangguan. penyelenggara pelayanan dapat memberitahukan tentang gangguan kepada pengguna. ketentuan lebih lanjut mengenai gangguan pelayanan informasi aeronautika diatur dalam peraturan perundang undangan. peralatan uji fasilitas yang disediakan penyelenggara pelayanan harus diuji dan dipelihara dengan menggunakan peralatan uji sesuai peraturan perundang undangan. pertukaran paket informasi aeronautika terpadu direktorat jenderal harus menunjuk satu unit kerja dimana seluruh elemen paket terpadu informasi aeronautika yang dibuat diterbitkan oleh negara lain dapat diterima unit kerja tersebut mendapat menyebarluaskannya. pelayanan informasi aeronautika harus mengatur kebutuhan persyaratan operasional didalam penerimaan dan pendistribusian nota melalui telekomunikasi. direktorat jenderal harus menjalin komunikasi langsung dengan pelayanan informasi aeronautika negara lain dalam hal pemenuhan pelaksanaan pertukaran informasi data aeronautika. direktorat jenderal wajib memberikansatu salinan paket informasi aeronautika terpadu dalam bentuk kertas dan atau digital berupa buku aip beserta amandemen, aip suplemen dan aicdirektorat jenderal atau penyelenggara pelayanan dapat melakukan pertukaran lebih dari satu salinan paket informasi aeronautika terpadu dan dokumen navigasi penerbangan lainnya, dalam bentuk kertas dan atau bentuk digital, diatur dengan perjanjian antar kedua negara anggota icao. penyelenggara pelayanan dapat memberikan paket informasi aeronautika terpadu dalam bentuk kertas dan atau digital berupa nota, ashram, showteam, pib dan daftar nota yang masih berlakunegara lain yang bukan anggota icao atau suatu organisasi yang ingin mendapatkan informasi data aeronautika, termasuk elemen paket terpadu informasi aeronautika, dan dokumen navigasi penerbangan lainnya, dalam bentuk kertas dan atau bentuk digital, harus melalui perjanjian tersendiri. hak cipta setiap produk publikasi informasi aeronautika yang diterbitkan oleh direktorat jenderal tidak dapat diproduksi, diperbanyak, ditambah, diubah dan dihapus sebagian atau seluruhnya kecuali atas persetujuan direktur jenderal. direktur jenderal atau penyelenggara pelayanan tidak dapat memperbanyak sebagian atau seluruhnya setiap produk publikasi informasi aeronautika dari negara lain kecuali mendapat persetujuan dari negara tersebut. sub bagian manajemen informasi aeronautika persyaratan manajemen informasi sumber daya dan proses manajemen informasi yang ditetapkan dalam pelayanan informasi aeronautika harus memadai untuk memastikan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, integrasi, pertukaran dan pengiriman data aeronautika yang tepat waktu dengan mutu data dan atau informasi aeronautika yang terjamin dalam sistem atm. validasi dan verifikasi data dan atau informasi aeronautika bahan yang akan diterbitkan sebagai bagian dari paket informasi aeronautika terpadu harus benar benar diperiksa dan dikoordinasikan dengan layanan yang bertanggung jawab sebelum diserahkan pelayanan informasi aeronautika, dalam rangka untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan telah dimasukkan dan telah benar secara rinci sebelum didistribusikan pelayanan informasi aeronautika harus menetapkan prosedur verifikasi dan validasi untuk menjamin bahwa setelah penerimaan data dan atau informasi aeronautika, persyaratan kualitas (akurasi, resolusi, integritas dan penelusuran traceability data aeronautika) terpenuhi. spesifikasi kualitas data akurasi urutan akurasi data aeronautika harus seperti. yang ditentukan dalam peraturan lain yang berlaku. dalam hal itu, harus dilakukan pengidentifikasian tiga jenis posisi data, pensurveian titik (ambang landasan pacu, posisi alat bantu navigasi, dll), perhitungan titik titik (perhitungan matematis dari hasil pensurveian titik titik dalam ruang perbaikan) dan penetapan titik titik (misalnya informasi titik titik batas wilayah penerbangan). persyaratan akurasi untuk medan dan hambatan data elektronik yang ditentukan dalam lampiran resolusi urutan resolusi publikasi data aeronautika harus sesuai sebagaimana ditentukan dalam lampiran resolusi fitur data yang terdapat dalam database harus sesuai dengan persyaratan akurasi data. resolusi fitur data yang terdapat dalam database harus sama atau lebih halus daripada resolusi publikasi. integritas klasifikasi integritas dataaeronautika harus sesuai sebagaimana ditentukan dalam table lamp sampai lamp pada lampiran integritas data aeronautika harus dipertahankan selama proses data dari survei asal sampai dengan distribusi pengguna berikutnya (entitas yang menerima informasi aeronautika dari penyedia layanan informasi aeronautika). berdasarkan klasifikasi integritas yang berlaku, prosedur validasi dan verifikasi harus: untuk data rutin: menghindari korup data seluruh pengolahan data,diperlukan untuk mengatasi potensi terjadinya risiko dalam arsitektur sistem secara keseluruhan untuk lebih menjamin integritas data ditingkat ini, danmenjamin integritas untuk mengurangi dampak kesalahan yang diidentifikasi melalui analisis dalam arsitektur sistem secara keseluruhan sebagai risiko integritas data potensial. produksi kesalahan dalam seluruh proses dapa dikurangi dengan teknik jaminan kualitas data tambahan yang mungkin diperlukan. ini dapat mencakup tes aplikasi untuk data penting (misalnya, dengan flight check), penggunaan keamanan, logika, semantik, perbandingan, dan redundansipemeriksaan, deteksi kesalahan digital, dan kualifikasi sumber daya manusia dan alat proses seperti perangkat keras dan perangkat lunak. metode distribusi kepada pengguna yang dapat digunakan berupa: distribusi fisik, distribusi data dan atau informasi aeronautika melalui pengiriman paket fisik, seperti layanan pos, atau distribusi elektronik langsung, distribusi data dan atau informasi aeronautika secara otomatis melalui penggunaan koneksi elektronik langsung antara ais dan pengguna informasi. metode distribusi dan media data yang berbeda beda memerlukan prosedur yang berbeda untuk memastikan persyaratan kualitas data. metadata metadata harus dikumpulkan untuk proses dan titik pertukaran data aeronautika. metadata yang terkumpul harus diterapkan pada seluruh mata rantai data dan atau informasi aeronautika, dimulai dari survei sumber data sampai dengan distribusi pengguna. metadata yang dikumpulkan harus mencakup, minimal: nama organisasi atau badan yang melakukan fungsi, fungsi yang dilakukan, dan tanggal dan waktu pelaksanaan. fungsi yang dilakukan menunjukkan setiap tindakan pembuatan, pengiriman, atau manipulasi data. perlindungan data data aeronautika dan set dataharus dilindungi sesuai dengan deteksi kesalahan data, keamanan,dan teknik otentikasi. elektronik aeronautika data set harus dilindungi dengan dimasukkan dalam data set bit cyclic redundancy check crc) yang dilakukan oleh aplikasi terkait data set. hal ini berlaku untuk melindungi semua tingkat integritas data set sebagaimana dimaksud pada sub bagian huruf persyaratan ini tidak berlaku untuk sistem komunikasi yang digunakan untuk transfer data set. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penggunaan algoritma crc32 bit untuk menerapkan perlindungan elektronik set data aeronautika diatur dengan peraturan direktur jenderal. penggunaan otomasi otomasi harus diperkenalkan dengan tujuan meningkatkan kecepatan, kualitas, efisiensi dan efektivitas biaya pelayanan informasi aeronautika, data dan atau informasi aeronautika disediakan dalam berbagai format, proses harus diimplementasikan untuk memastikan konsistensi data dan informasi antara format. dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas data, otomasi harus: menggunakan pertukaran data aeronautika digital antara pihak yang terlibat dalam rantai pengolahan data, dan menggunakan model pertukaran informasi aeronautika dan model pertukaran data yang didesain agar kompatibel secara global. model informasi aeronautika yang digunakan harus mencakup data aeronautika dan informasi aeronautika untuk ditukar. model informasi aeronautika yang digunakan harus menggunakan unified modelling language uml) untuk menggambarkan fitur, sifat, asosiasi dan jenis data informasi aeronautika, mencakup batasan nilai data dan aturan verifikasi data, mencakup ketentuan untuk metadata sebagaimana ditentukan dalam sub bagian dan termasuk model sementara untuk dapat menangkap evolusi sifat sifat fitur suatu informasi aeronautika selama siklus hidupnya. fi. model pertukaran data aeronautika yang digunakan harus: menerapkan format encoding data yang umum digunakan: mencakup semua kelas, atribut, tipe data dan asosiasi dari model informasi aeronautika sesuai sebagaimana yang tercantum dalam huruf dan memberikan suatu mekanisme tambahan dimana kelompok pengguna dapat menambah sifat fitur yang ada dan menambahkan fitur baru yang tidak merugikan standarisasi global. penggunaan format data encoding yang umum berfungsi untuk menjamin interoperabilitas pertukaran data aeronautika antara lembaga dan organisasi yang terlibat dalam rantai pengolahan data. contoh format data encoding umum antara lain extensive markup language xml), geografi markup language gml), dan java script object notation json). sistem kendali mutu sistem manajemen kendali mutu dilaksanakan dan dipelihara pada setiap fungsi pelayanan informasi aeronautika. pelaksanaan sistem manajemen kendali mutu tersebut harus dapat dibuktikan untuk setiap tahapan fungsi. manajemen kendali mutu diterapkan pada keseluruhan rangkaian data informasi aeronautika dari original data sampai dengan distribusi pengguna, dengan mempertimbangkan tujuan penggunaan data. direktorat jenderal harus menetapkan dan menerapkan. penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan informasi aeronautika harus menetapkan dan menerapkan , dan disertifikasi oleh organisasi yang disetujui. sertifikat iso yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi akreditasi yang menjadi dasar pemenuhan suatu standar. untuk menjamin kualitas data yang digunakan dalam mengelola rantai data (data chain) aeronautika harus dibuat surat perjanjian antara originator dan distributor dan antara distributor dan pengguna. dalam konteks penetapan sistem manajemen kendali mutu, keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan pada tiap tiap fungsi harus dijelaskan dan personel yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi fungsi tersebut harus dilatih dengan baik. setiap sistem manajemen kendali mutu harus mencakup kebijakan yang diperlukan, proses dan prosedur, termasuk untuk penggunaan metadata, untuk memastikan dan memverifikasi bahwa data aeronautika dapat dilacak pada keseluruhan rangkaian data informasi aeronautika sehingga memungkinkan setiap anomali data atau kesalahan terdeteksi yang digunakan untuk identifikasi dari akarnya, dikoreksi dan dikomunikasikan kepada pengguna yang terkena. penyelenggaraan sistem manajemen kendali mutu harus menyediakan jaminan dan keyakinan kepada pengguna bahwa informasi data aeronautika yang didistribusikan telah memenuhi persyaratan kualitas data aeronautika untuk akurasi, resolusi dan integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan persyaratan penelusuran data melalui penyediaan metadata yang sesuai. sistem ini juga akan memberikan jaminan masa penerapan tujuan penggunaan data aeronautika serta bahwa tanggal distribusi disepakati akan terpenuhi. semua langkah yang diperlukan harus diambil untuk memonitor kepatuhan terhadap sistem manajemen kendali mutu yang ada. pelaksanaan sistem. kendali mutu yang diterapkan harus diawasi. jika ditemukan ketidaksesuaian, potensi terjadinya kesalahan, tindakan untuk memperbaiki penyebab dari keadaan tersebut harus dilaksanakan. semua observasi pemeriksaan dan tindakan perbaikan harus terdokumentasi dengan baik. il. ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kendali mutu pelayanan informasi aeronautika diatur dengan peraturan direktur jenderal. faktor manusia organisasi penyelenggara pelayanan informasi aeronautikadalam penentuan desain, isi, pengolahan dan distribusi data dan atau informasi aeronautika harus mempertimbangkan prinsip prinsip faktor manusia yang memfasilitasi pemanfaatan yang optimal. pertimbangan harus diberikan kepada integritas informasi dimana interaksi manusia diperlukan dan langkah langkah mitigasi yang diambil dimana risiko dapat diidentifikasi. hal ini dapat dicapai melalui desain sistem, melalui prosedur operasi atau melalui perbaikan dalam lingkungan operasi. sistem manajemen keselamatan penyelenggara pelayanan harus memiliki dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan yang memuat kebijakan, prosedur, dan penerapan praktis yang diperlukan dalam menyediakan pelayanan informasi aeronautika yang sesuai dengan pelayanan yang disetujui. penyelenggara pelayanan harus menjagaharus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengembangan personel penyelenggara pelayanan harus menetapkan prosedur untuk memastikan bahwa setiap personel memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam penyediaan pelayanan informasi aeronautika, penyelenggara pelayanan harus mengembangkan sebuah kebijakan dan program pelatihan secara keseluruhan dan uraian tugas yang terinci untuk setiap personel: kebijakan dan program pelatihan yang dikembangkan harus disesuaikan dengan berbagai tingkat tanggungjawab setiap personel dalam melakukan tugasnya. kursus pelatihan dimaksud dapat berupa pelatihan tingkat awal, pelatihan tingkat mahir, pelatihan tingkat lanjutandan pelatihan pengembangan, penyelenggara pelayanan harus memastikan balita personelnya menjalani periode pelatihan praktek kerja lapangan sebelum melaksanakan tugas tugasnya: penyelenggara pelayanan harus memelihara catatan pelatihan setiap personel mencakup rencana pelatihan, jadwal pelatihan yang akan diikuti oleh setiap personel serta kerangka waktu untuk mengikuti kursus yang dibutuhkan dalam rencana pelatihan tersebut: setiap awal tahun penyelenggara pelayanan harus melakukan evaluasi ulang terhadap rencana pelatihan setiap personel yang telah dibuat untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi, perubahan persyaratan pelatihan dan memprioritaskan jenis pelatihan yang dibutuhkan untuk tahun mendatang: ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan personel pelayanan informasi aeronautika diatur dengan peraturan direktur jenderal. persyaratan personel penyelenggara pelayanan harus mempekerjakan personel yang kompeten dengan jumlah yang memadai dalam penyediaan pelayanan, or. penyelenggara pelayanan harus menyediakan manual operasi tentang analisis jumlah personel yang dibutuhkan dalam penyediaan pelayanan informasi aeronautika dengan mempertimbangkan tugas danbeban kerja yang dibutuhkan: uraian tugas harus menggambarkan tujuan pekerjaan, tanggung jawab utama, dan hasil yang ingin dicapai dari setiap personel: ketentuan lebih lanjut mengenai personel pelayanan informasi aeronautika diatur dengan peraturan direktur jenderal. pemeliharaan dokumen dokumen dokumen berikut harus dipelihara oleh penyelenggara pelayanan: manual operasi, manual teknik yang digunakan setiap peralatan: buku aip termasuk aip amendment, aip supplement dan aic: dokumen dokumen terkait yang tercantum dalam peraturan perundangan undangan, dan memuat tanggal: pembuatan dokumen: atau tanggal revisi terbaru dokumen tersebut, dan mencantumkan nama orang yang bertanggungjawab terhadap perubahan dokumen, dan mencantumkan identitas orang yang diberikan otorisasi. untuk angka manual teknik adalah dokumen selain dokumen manual operasi yang berisi tentang informasi teknik cara pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas, seperti buku petunjuk pemeliharaan peralatan dari perusahaan, pembuat. penyelenggara pelayanan harus menjamin bahwa: dokumen asli tersimpan dengan aman, dan salinan dokumen disediakan tempat untuk menampung amandemen, dan dokumen dokumen yang telah diganti dikeluarkan. ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan dokumen oleh penyelenggara pelayanan informasi aeronautika diatur dengan peraturan direktur jenderal. pengarsipan penyelenggara pelayanan wajib memelihara semua dokumen yang: diberikan atau dibuat oleh atau untuk penyelenggara pelayanan, dan berhubungan dengan keselamatan penerbangan, dan memuat sejarah peralatan tentang rancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan tiap tiap fasilitas. dokumen yang diarsipkan harus disimpan sekurang kurangnya tahun, sehingga dapat dilihat lagi untuk keperluan investigasi keselamatan penerbangan. program keamanan penyelenggara pelayanan harus memiliki dan menerapkan program keamanan yang wajib dimuat dalam manual operasi, sesuai ketentuan perundang undangan. sub bagian publikasi informasi aeronautika spesifikasi umum informasi aeronautika setiap elemen dari paket terpadu informasi aeronautika yang dipublikasikan dan didistribusikan baik nasional maupun internasional harus dalam bahasa inggris dan mudah dipahami, nama tempat harus disebutkan dalam bahasa. lokal nasional, dan dengan huruf latin: standar satuan ukur yang digunakan dalam pelayanan informasi aeronautika harus sesuai dengan peraturan lain yang berlaku, ketentuan lebih lanjut mengenai standar untuk peta penerbangan pada buku aip diatur dengan peraturan direktur jenderal, singkatan dan kode dalam pemberian pelayanan informasi aeronautika harus digunakan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan lain yang berlaku: setiap daerah terlarang, terbatas dan berbahaya didalam wilayah ruang udara indonesia harus diberi identifikasi, identifikasi harus terdiri dari kelompok huruf dah angka sebagai berikut: dua karakter pertama dalam bentuk. huruf yang mengidentifikasi wilayah indonesia, seperti atau wa) karakter ketiga dalam bentuk huruf yang mengidentifikasi simbol, huruf prohibited) untuk kawasan terlarang, restricted) untuk kawasan terbatas, dan danger untuk kawasan berbahaya yang sesuai: karakter keempat dalam bentuk angka, tidak boleh sama antara satu dan lainnya dalam wilayah indonesia. bila ada penghapusan identifikasi maka identifikasi yangapabila kawasan terlarang, terbatas dan berbahaya ditetapkan, maka batas wilayah yang ditetapkan tersebut sebaiknya sekecil dan sesederhana mungkin sesuai kebutuhan penggunaan kawasan tersebut. penetapan, perubahan dan penghapusan kawasan terlarang, terbatas dan berbahaya baik permanen maupun sementara harus dipublikasikan. sistem referensi umum untuk navigasi penerbangan sistem referensi horizontal world geodetik system wgs harus digunakan sebagai sistemreferensi horizontal (geodetik) untuk navigasi udara internasional. dengan demikian penerbitan koordinat sebagai informasi aeronautika (yang menunjukan lintang dan bujur) harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada wgs geodetik reference datum, sebagai pedoman lebih lanjut terkait penerapan wgs harus sesuai dengan peraturan lain yang berlaku. sistemreferensi vertikal titik pada permukaan air laut yang dihubungkan dengan jarak ketinggian permukaan tanah (elevasi) yang diketahui sebagai geoid, harus digunakan sebagai sistem referensi. sistem referensi waktu penanggalan masehi dan sistem waktu universal terkoordinasi harus digunakan sebagai sistem referensi waktu. buku publikasi informasi aeronautika aip) indonesia buku aip diterbitkan untuk memenuhi persyaratan internasional dalam pertukaran informasi aeronautika yang diperlukan bagi navigasi penerbangan dalam bentuk dan format tertentu guna memudahkan dalam penggunaannya. buku aip berisikan informasi permanen dan informasi atas perubahan perubahan sementara yang berjangka waktu panjang isi buku aip: isi informasi buku aip terdiri dari tiga bagian yaitu general gen), enroute enr) dan aerodrome ad) yang penyusunan dan mengelompokkannya disesuaikan dengan standar penyimpanan dan pengambilan data elektronik, peta penerbangan berikut harus dimiliki oleh bandar udara heliport, apabila tersedia harus dipublikasikan melalui buku aip atau dipublikasikan secara terpisah: aerodrome heliport chart icao, aerodrome ground movement chart icao:. cc. aerodrome obstacle chart icao type aerodrome obstacle chart icao type aerodrome terrain and obstacle chart icao electronic), aircraft parking docking chart icao, area chart icao, atc surveillance minimum altitude chart icao, instrument approach chart icao, precision approach terrain chart icao, standard arrival chart instrument star) icao: standard departure chart instrument sid) icao: visual approach chart icao. grafik, peta atau diagram harus digunakan jika diperlukan untuk melengkapi atau sebagai pengganti tabulasi atau teks dalam buku aip, spesifikasi umum buku aip buku harus self contained dan harus terdapat daftar isi. pada buku aip tidak boleh terdapat duplikasi informasi. buku aip harus diberi tanggal, diterbitkan dalam bentuk halaman lepas, setiap halaman harus diberi tanggal. tanggal tersebut terdiri dari hari, bulan (nama bulan) dan tahun, yang menunjukan tanggal publikasi atau tanggal mulai berlakunya informasi tersebut. daftar yang menunjukan tanggal dari: masing masing halaman buku aip yang masih berlaku harus diterbitkan dalam interval waktu tertentu untuk membantu pengguna buku aip dalam memelihara keaktualan. informasi. nomor halaman atau judul peta dan daftar tanggal dari daftar tersebut harus dicantumkan dalam daftar tersebut. daftar halaman buku aip harus menunjukkan tanggal yang terbaru dan diterbitkan secara berkala mengikuti penerbitan aip amendment. buku aip diterbitkan dalam beberapa volume dan dibuat dalam bentuk halaman lepas (tidak dibundel rekat) untuk memudahkan pembaruan secara berkala. ukuran lembaran aip sebaiknya tidak lebih dari mm, apabila terdapat lembaran yang lebih besar dari ukuran tersebut maka dapat dilipat sesuai dengan ukuran tersebut. semua perubahan pada buku aip, atau informasi baru yang dicetak harus diberi simbol atau tanda tertentu. perubahan penting atas buku aip yang berpengaruh terhadap operasional penerbangan harus dipublikasikan dengan prosedur air dan publikasinya ditunjukkan dengan akronim air. buku diamandemen atau diterbitkan kembali pada interval waktu tertentu untuk menjaga agar informasi tetap akurat. menjaga keaktualan informasi dengan hand amendemen dan pemberian tanda pada isi buku aip harus meminimalisasi. cara yang baik untuk mengamandemen buku aip adalah dengan mengganti lembaran halaman dengan lembaran halaman yang baru. perubahan permanen dan penambahan informasi yang terkandung dalam buku aip harus dipublikasikan sebagai aip amandemen dengan interval sekurang kurangnya (tiga) kali dalam (satu tahun yang dicantumkan pada bagian gen dalam buku aip untuk menjaga agar informasi yang terdapat dalamnya tetap akurat dan terkini. perubahan sementara terhadap informasi yang terkandung dalam buku aip berupa teks yang panjang dan atau berupa gambar harus dipublikasikan sebagai aip supplement. aip supplement berisikan informasi yang berpengaruh terhadap operasional penerbangan dipublikasikan dengan prosedur air dan publikasinya, ditunjukkan dengan akronim air aip supplement dan mencantumkan tanggal berlaku informasi tersebut pada setiap halamannya. buku aip, aip amendemen dan aip supplement harus disediakan dan didistribusikan dengan cara yang paling cepat. ketentuan lebih lanjut mengenai buku aip, aip amendemen dan aip supplement diatur dengan peraturan direktur jenderal. bos buku publikasi informasi aeronautika aip indonesia elektronik aip) buku aip, aip amendment, aip supplement dan aic juga harus dipublikasikan dalam format yang dapat ditampilkan pada layar komputer dan cetak pada kertas. dokumen elektronik ini disebut dengan nama aip elektronik (siap) dan dibuat sesuai format untuk pertukaran data digital. isi informasi dan struktur bab dari aip harus sesuai dengan isi dan struktur dari aip kertas tercetak. eaip harus menyertakan file yang dapat digunakan untuk mencetak aip kertas tercetak. eaip harus tersedia dalam media distribusi fisik (cd, dvd, dll) dan atau dapat diakses internet secara online. aeronautical information circular aic) aic harus diterbitkan apabila terdapat informasi aeronautika yang tidak termasuk dalam kriteria: sebagaimana dimaksud dalam sub bagian huruf untuk kriteria yang dapat dimasukkan dalam aip indonesia, sebagaimana dimaksud dalam sub bagian huruf untuk pembuatan nota. aic harus diterbitkan untuk penyebarluasan kriteria informasi sebagai berikut: prakiraan jangka panjang untuk perubahan penting dalam perundang undangan, peraturan, prosedur atau fasilitas: informasi yang berisikan penjelasan atau pemberitahuan yang mempengaruhi keselamatan penerbangan, informasi yang berisikan penjelasan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan teknis, legislasi atau administratif. ketentuan lebih lanjut mengenai aic diatur diatur dengan peraturan direktur jenderal. aeronautical information regulation and control air) informasi yang berkaitan dengan keadaan keadaan sebagaimana tercantum dalam lampiran bagian dan bagian harus didistribusikan menggunakan sistem penanggalan air, dengan serangkaian tanggal berlaku pada interval hari. informasi yang diberitahukan didalamnya tidak boleh dirubah sekurang kurangnya hari setelah tanggal berlaku, kecuali keadaan yang diberitahu tersebut bersifat sementara dan tidak akan bertahanuntuk satu periode. ketika informasi tidak menggunakan penanggalan air, pemberitahuan nil harus dibuat dan didistribusikan melalui nota atau cara lain yang sesuai, tidak lebih dari satu siklus sebelum tanggal berlaku air yang telah ditentukan. penggunaan tanggal selain tanggal berlaku pada sistem air tidak boleh digunakan untuk perencanaan perubahan penting pada operasi penerbangan yang melibatkan pekerjaan kartografi dan atau menjaga keaktualan pada database navigasi. penggunaan tanggal untuk menyampaikan perubahan perubahan penting pada siklus air antara tanggal desember sampai dengan januari sebagai tanggal berlaku hendaknya dihindari. penyediaan informasi dalam bentuk kertas tercetak informasi yang dipublikasikan dengan prosedur air menggunakan bentuk cetakan maka harus didistribusikan sekurang kurangnya (empat puluh dua) hari sebelum tanggal berlaku dengan tujuan agar dapat diterima pengguna sekurang kurangnya (dua puluh delapan) hari sebelum tanggal berlakunya informasi tersebut. jika terdapat rencana perubahan besar dan berpengaruh terhadap operasional penerbangan yang" harus segera diketahui oleh pengguna, maka informasi hendaknya diterbitkan dengan menggunakan prosedur air dan didistribusikan sekurang kurangnya (lima puluh enam) hari sebelum tanggal berlaku. ini harus diterapkan untuk penerbitan, dan perencanaan perubahan besar dalam, keadaan yang tercantum dalam lampiran bagian dan perubahan besar lainnya jika dianggap perlu. penyediaan informasi dalam bentuk elektronik apabila sistem database telah tersedia, maka harus diyakinkan bahwa tanggal efektif sudah sesuai dengan tanggal efektif yang dipublikasikan dalam bentuk kertas tercetak. informasi yang dipublikasikan melalui air dengan menggunakan elektronik harus menyesuaikan dengan tanggal berlaku air. ketentuan lebih lanjut mengenai air diatur dengan peraturan direktur jenderal. nota nota harus dibuat dan diterbitkan segera setiap kali informasi yang akan didistribusikan bersifat sementara ,dan berdurasi pendekatan ketika perubahan permanen yang penting untuk operasional penerbangan, atau perubahan sementara durasi panjang dibuat dengan disingkat, kecuali untuk teks yang panjang dan atau grafis. pemberitahuan aktifitas penetapan daerah terlarang, terbatas atau berbahaya pada wilayah ruang udara harus disampaikan kepada kantor nota internasional sekurang kurangnya (tujuh) hari sebelum jadwal penetapan waktu berlaku kecuali untuk keadaan darurat pemberitahuan atas perubahan aktifitas yang telah dipublikasikan. harus disampaikan kepada kantor nota internasional sekurang kurangnya (dua puluh empat) jam sebelum jadwal perubahan dipublikasikan agar dapat memfasilitasi perencanaan pemanfaatan wilayah ruang udara. nota yang memberitahukan ketidaktersediaan pelayanan fasilitas bantu navigasi penerbangan, harus diberi perkiraan waktu ketidaktersediaan pelayanan tersebut atau perkiraan waktu sampai perbaikan pelayanan tersebut selesai. ketika aip amendment atau aip supplement diterbitkan sesuai dengan prosedur air, nota trigger nota) harus dibuat dengan memberikan penjelasan singkat mengenai isi, tanggal efektif dan nomor referensi untuk amendment atau supplement. nota ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal berlaku aip amendment atau aip supplement dan tetap berlaku dalam buletin informasi pra penerbangan untuk jangka waktu empat belas hari. daftar nota yang masih berlaku harus diterbitkan sebagai nota melalui aeronautical fixed service afs) pada interval waktu tidak lebih dari satu bulan dengan menggunakan format nota. informasi mengenai perubahan penting pada aktifitas gunung berapi, letusan gunung berapi dan atau awan abu vulkanik gunung berapi, harus dipublikasikan dengan menggunakan format ashram. nota harus dibuat sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada prosedur komunikasi icao. afs harus digunakan untuk pendistribusian nota. jika pertukaran nota dikirim dengan menggunakan media selain afs, kumpulan enam angka yang menunjukan tanggal dan waktu pembuatan nota, dan identifikasi dari pembuat nota harus dicantumkan awal teks. nota untuk distribusi internasional harus diseleksi terlebih dahulu. pertukaran nota internasional harus berdasarkan kesepakatan antar kedua kantor nota internasional negara tersebut. pertukaran ashram internasional dan nota dimana negara tersebut memutuskan untuk tetap menggunakan nota untuk pendistribusian informasi aktifitas gunung "berapi, harus melibatkan volcanic ash advisory centres yang ditentukan oleh persetujuan navigasi penerbangan regional untuk. operasi dari afs satellite distribution system (sistem distribusi yang menggunakan satelit untuk informasi yang berhubungan dengan navigasi penerbangan (sadis) dan sistem komunikasi satelit internasional (isis)), dan harus memperhitungkan persyaratan untuk operasi penerbangan jarak jauh. pertukaran nota antara kantor nota internasional sebisa mungkin dibatasi oleh persyaratan penerimaan berita masing masing negara untuk membedakan seri setidaknya untuk penerbangan internasional dan domestik. kantor nota internasional harus tersambung dengan peralatan @aeronautical fixed service afs). oo. peralatan afs harus terkoneksi mesin pencetak. kantor nota internasional harus terhubung melalui afs, dengan unit unit yang memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan: unit pelayanan informasi aeronautika, unit pelayanan lalu lintas penerbangan, kantor operator penerbangan, kantor nota internasional negara lain. ketentuan lebih lanjut mengenai nota diatur dengan peraturan direktur jenderal. pre flight and post flight information pre flight information informasi aeronautika yang penting bagi keselamatan, keteraturan dan efisiensi navigasi penerbangan harus tersedia setiap bandar udara heliport guna kebutuhan personel penerbangan termasuk kru penerbangan dalam mempersiapkan penerbangannya, informasi aeronautika yang disiapkan oleh bandar udara heliport untuk tujuan pembuatan rencana penerbangan sebagaimana dimaksud dalam sub bagian huruf angka meliputi: elemen elemen dari paket informasi aeronautika terpadu, peta peta penerbangan. informasi yang tercantum dalam angka huruf dan dapat diperoleh dari publikasi nasional atau publikasi negara lain bila dibutuhkan yang tersedia bandar udara heliport tersebut atau dapat diperoleh melalui alat komunikasi langsung yang tersedia, informasi lain mengenai bandar udara keberangkatan yang harus disediakan meliputi informasi sebagai berikut pekerjaan konstruksi atau pemeliharaan pada daerah yang berdekatan dengan manoevering area, kerusakan pada maneuvering area baik yang diberi tanda atau tidak, seperti bagian permukaan runway atau taxiway yang rusak, keberadaan dan kedalaman air pada runway dan taxiway pada saat hujan atau banjir termasuk dampaknya pada pergesekan permukaan, pesawat parkir atau benda lain yang berada sekitar taxiway, keberadaan bahaya lain yang bersifat sementara, keberadaan burung burung yang berpotensi bahaya bagi pengoperasian pesawat udara, nai kegagalan fungsi atau gangguan pengoperasian sebagian atau seluruh sistem penerangan: !seperti lampu pendekatan, lampu threshold, lampu runway, lampu taxiway, lampu halangan dan lampu pada maneuvering area, serta catu daya listrik bandara udara, sistem pengawasan navigasi penerbangan,. keberadaan dan operasi misi kemanusiaan, seperti misi kemanusiaan perserikatan bangsa bangsa yang disertai dengan prosedur dan atau penerapan pembatasan yang diakibatkan oleh kegiatan misi tersebut. kumpulan nota yang masih berlaku dan informasi penting lainnya harus tersedia untuk kru pesawat udara dalam bentuk pib, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiapan pib diatur dengan peraturan direktur jenderal. post flight informationondisi operasi fasilitas navigasi penerbanganeberadaan burung atau binatang lainnya yang terlihat oleh kru pesawat udaraketentuan lebih lanjut mengenai pre flight'dan post flight information diatur dengan peraturan direktur jenderal. sub bagian peta penerbangan direktur jenderal harus menjamin ketersediaan penyelenggaraan pelayanan peta penerbangan. direktur jenderal dapat mendelegasikan pelayanan peta penerbangan kepada penyelenggara pelayanan peta penerbangan. peta penerbangan harus tersedia dan mencakup tahapan operasi penerbangan sebagai berikut: tahapan pergerakan pesawat dari titik bongkar muat awal menuju titik persiapan lepas landas tahapan lepas landas dan naik struktur enroute tahapan struktur enroute tahapan turun pendekatan tahapan s5, pendekatan untuk mendarat dan gagal pendekatan tahapan mendarat dan bergerak menuju titik bongkar muat akhir. spesifikasi peta penerbangan setiap peta harus memberikan informasi yang sesuai dengan fungsi setiap peta, setiap peta harus memberikan informasi yang sesuai dengan tahapan penerbangan, untuk memastikan keselamatan dan kelancaran operasi pesawat udara, penyajian informasi yang ada dalam petaharts akurat, jelas, tidak membingungkan dan mampu dibaca dalami segala kondisi operasi secara normal, penggunaan warna atau tinta dan tipe ukuran huruf harus disesuaikan sehingga dapat mudah dibaca dan diinterpretasikan oleh pilot dalam berbagai kondisi alam dan pencahayaan, informasi yang disajikan harus dalam bentuk yang memungkinkan pilot untuk mengakses informasi sesuai dengan bahan kerja dan kondisi operasi yang dimiliki, penyajian informasi yang diberikan pada setiap jenis peta harus saling terintegrasi satu peta dengan peta lain sesuai dengan tahapan penerbangan, peta sebaiknya berorientasi kepada true north, ukuran kertas dasar yang digunakan dalam penggambaran peta sebaiknya 160x mm, judul peta atau seri peta dibuat sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam mos dengan maksud untuk memenuhi fungsi peta dan penerapan standar yang terkandung dalam mos kecuali judul tersebut tidak mencantumkan nama icao, legenda dari simbol dan singkatan yang digunakan harus tersedia. legenda harus terdapat pada bagian depan atau bagian sebaliknya dari peta kecuali tidak tersedianya ruang pada peta tersebut, legenda boleh dipublikasikan secara terpisah, nama dan alamat singkat dari agen yang memproduksi peta harus terdapat pada bagian pinggir peta kecuali jika peta tersebut diterbitkan menjadi satu bagian dari suatu dokumen, informasi tersebut boleh ditampilkan pada bagian depan dokumen. simbol yang digunakan harus sesuai dengan peraturan perundang undangan, unit pengukuran jarak yang digunakan harus mengacu pada jarak geodesi: jarak harus diekspresikan dalam satuan kilometer atau nautical mile, atau pun keduanya nm, km) oo. altitude, elevasi, dan height harus diekspresikan dalam satuan meter feet) atau feet meter), atau pun keduanya: dimensi pada aerodrome dan jarak pendek harus diekspresikan dalam satuan meter: skala konversi satuan kilometer nautical mile, meter feet) harus tersedia pada setiap chart yang menampilkan jarak, elevasi dan ketinggian. skala konversi satuan harus diletakan dibagian depan dari setiap peta: untuk peta yang mengakomodir daerah luas, nama dan parameter dasar serta skala dari proyeksi harus ditampilkan: untuk peta yang mengakomodir daerah kecil, hanya skala linear yang harus ditampilkan, tanggal berlaku dari informasi aeronautika harus secara jelas tercantum dalam bagian depan peta, dalam setiap penulisan harus menggunakan jenis simbol dan huruf romawi, singkatan dan istilah yang digunakan harus #sesuai dengan peraturan perundangan undangan, batas politik harus ditampilkan selama tidak mengganggu informasi penting pada peta, identifikasi namanegaraharus disebutkan bila terdapatlebih dari satu negara yang ditampilkanpada peta, daerah terlarang, terbatas dan berbahaya harus dilengkapi dengan referensi atau identifikasi sebagaimana dimaksud dalam sub bagian huruf dan huruf ketika ruang udara ats ditampilkan pada peta, kelas ruang udara, jenis, nama atau call sign, batas vertikal dan radio frekuensi yang digunakan harus ditampilkan. batas horizontal digambarkan sesuai dengan mos lampiran tan aa. variasi magnetik ditampilkan pada peta, angka yang tertera peta dibulatkan per tahun, contoh: dan seterusnya, bb. world geodetik system wgs harus digunakan sebagai sistem (geodesi) referensi horisontal: cc. sistem referensi vertikal harus menggunakan datum rata rata permukaan air laut msl). jenis jenis peta penerbangan peta wajib merupakan peta yang harus dimiliki oleh setiap bandar udara yang digunakan oleh penerbangan internasional. aerodrome obstacle chart type icao: precision approach terrain chart icao (jika mengoperasikan ils kategori dan iii): enroute chart icao, instrument approach chart icao: aerodrome heliport chart icao: world aeronautical chart icao peta yang disarankan merupakan peta yang dapat memberikan kontribusi terhadap keselamatan, keteraturan, efisiensi dari operasi pesawat. aerodrome obstacle chart icao type aerodrome ground movement chart icao: aircraft parking docking chart icao, aeronautical chart icao aeronautical navigation chart small scale, plotting chart icao. cc. peta yang wajib karena kondisi merupakan peta yang wajib dimiliki oleh setiap bandar udara bilamana terdapat kondisi atau persyaratan yang menyebabkan peta wajib dinilai kurang mampu mengakomodir informasi yang diperlukan bagi keselamatan, keteraturan dan efisiensi dari operasi pesawat. aerodrome obstacle chart icao type area chart icao: standard departure chart instrument sid) icao, standard arrival chart instrument star) icao: visual approach chart icao. ketentuan lebih lanjut mengenai peta penerbangan diatur dengan peraturan direktur jenderal. sub bagian data elektronik terrain dan obstacle umum data terrain dan obstacle berformat elektronik memiliki fungsi untuk diterapkan pada sistem sebagai berikut: ground proximity warning system with forward looking terrain avoidance function and minimum safe altitude warning saw) system, penetapan prosedur yang digunakan pada saat kondisi darurat selama proses gagal pendaratan atau tinggal landas: analisa batas batas pengoperasian pesawat: desain prosedur penerbangan secara instrumen (termasuk didalamnya prosedur circling): penetapan prosedur drift down" pada enroute dan penetapan lokasi pendaratan daratnya: advanced surface movement guidance and control system signs), and produksi peta penerbangan dan basis data on board. data terrain dan obstacle berformat elektronik juga dapat digunakan dalam aplikasi lain seperti flight simulator dan sistem visi sintetik serta membantu dalam menentukan batasan ketinggian atau penghapusan hambatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi navigasi penerbangan. cakupan area dan persyaratan penyedia data cakupan area untuk data obstacle dan terrain berformat elektronik ditentukan sebagai berikut: area seluruh wilayah negara, area dibagi menjadi: area za: area persegi sekitar landas pacu yang terdiri dari strip landasan dengan clearly: area 2b: wilayah yang membentang dari ujung area arah keberangkatan, dengan panjang dan melebar percent untuk tiap sisi, area 2c: wilayah yang membentang luar area dan pada jarak tidak lebih dari dari batas area 2a: area 2d: area luar area 2a, 2b, dan hingga jarak dari titik referensi bandar udara atau sampai dengan batas tma, mana yang terdekat. area area yang berbatasan dengan movement area bandar udara yang memanjang horisontal dari garis tengah landasan pacu dan dari tepi semua bagian lain movement area. area area yang terbentang sepanjang' sebelum runway threshold dan dari garis tengah landasan pacu pada landas pacu yang memiliki alat bantu pendaratan ils kategori atau iii. mana terrain pada jarak lebih dari :ft) dari runway threshold adalah pegunungan atau yang dinyatakan signifikan, panjang area harus diperpanjang sampai jarak tidak melebihi ft) dari runway threshold. data terrain berformat elektronik harus disediakan untuk area data obstacle yang disediakan area adalah obstacle yang memiliki tinggi lebih dari atas permukaan tanah. data obstacle berformat elektronik harus tersedia untuk semua obstacle dalam area pada bandar udara internasional yang dinilai dapat membahayakan navigasi penerbangan. data terrain berformat elektronik harus tersedia untuk bandar udara internasional terkait: area da, area yang digunakan untuk lepas landas tof flight path area), area yang berada pada wilayah kpop. data obstacle berformat elektronik harus tersedia untuk bandar udara internasional terkait: area 2a, untuk obstacle yang menembus lapisan permukaan sebagaimana tercantum dalam lampiran obyek pada area yang mana memproyeksikan menembus lapisan permukaan dengan kemiringan persen yang bermula dari area yang digunakan untuk lepas landas tof flight path area), obyek yang menembus wilayah kpop. data obstacle dan terrain berformat elektronik tersedia untuk area 2b, dan untuk obstacle dan terrain sebagaimana tercantum dalam lampiran kecuali data obstacle yang memiliki ketinggian kurang dari atas permukaan tanah pada area dan obstacle dengan ketinggian kurang dari atas permukaan tanah dalam area 2c. data obstacle dan terrain berformat elektronik harus tersedia untuk area untuk obstacle dan terrain sebagaimana tercantum dalam lampiran data obstacle dan terrain berformat elektronik harus tersedia untuk area sebagaimana tercantum dalam lampiran isi, spesifikasi numerik dan struktur paket data terrain paket data terrain berisi paket data digital yang menggambarkan permukaan terrain dalam bentuk nilai elevasi mengacu kepada ketinggian rata rata permukaan air laut, paket data terrain berformat elektronik harus memuat aspekspasial (posisi dan elevasi), aspek tematik dan aspek sementara untuk permukaan bumi yang tercipta dari kejadian alami seperti gunung, bukit, pegunungan, lembah, permukaan berair, permanen dan salju permanen dan tidak termasuk obstacle. dalam paket data terrain berformat elektronik, hanya satu tipenya yakni terrain dan harus tersedia. kelengkapan yang menggambarkan terrain harus tercantum dalam tabel lampiran yang mewakili kelengkapan minimum paket terrain dan yang wajib harus disimpan dalam paket data terrain. data terrainisi, spesifikasi numerik dan struktur paket data obstacle paket data obstacle terdiri dari representasi ukuran digital secara vertikal dan horisontal sebuah obstacle. obstacle tidak dimasukkan dalam paket data terrain. elemen elemen data obstacle adalah bentuk yang diwakili oleh titik titik, garis atau bangunan bersisi. paket data obstacle, semua bentuk yang didefinisikan sebagai obstacle harus tersedia dan masing masing diuraikan menurut daftar kelengkapan lampiran data obstaclespesifikasi produk data obstacle dan terrain pertukaran dan penggunaan paket data obstacle dan terrain berformat elektronik diantara penyedia dan pengguna ditayang berbeda yang mengacu pada pemodelan data secara umum terkait standarisasi informasi geografi harus menggunakan iso pernyataan komprehensif terkait ketersediaan paket data obstacle dan terrain berformat elektronik harus dalam bentuk spesifikasi produk obstacle data yang bertujuan dasar agar pengguna navigasi penerbangan mampu mengevaluasi! produk dan menentukan apakah sudah memenuhi persyaratan sesuai tujuan penggunaannya. masing masing spesifikasi produk data terrain harus mencakup gambaran, cakupan spesifikasi, identifikasi produk,data, struktur dan isi data, sistem referensi, kualitas data, pengambilan data, pemeliharaan data, penggambaran data, pengiriman produk data, tambahan informasi dan metana. gambaran spesifikasi produk data terrain atau obstacle harus memberikan penjelasan produk tersebut secara tidak resmi dan harus berisikan informasi umum tentang produk data. spesifikasi data terrain mungkin tidak sama seluruh produk data, tetapi beragam untuk setiap bagian yang berbeda dari paket data. untuk setiap bagian dari paket data, cakupan spesifikasi harus diidentifikasi. identifikasi informasi mengenai produk data obstacle dan terrain harus meliputi judul produk, penjelasan singkat tentang isi, tujuan dan resolusi spasial bila sesuai (pernyataan umum mengenai kerapatan data spasial), area geografi yang dicakup oleh produk data, dan informasi tambahan. isi informasi dari bentuk dasar paket data obstacle dan terrain harus dijelaskan dalam bentuk skema aplikasi dan daftar. skema aplikasi harus memberikan penjelasan secara resmi tentang struktur data dan isi paket data sedangkan daftar bentuk harus memberikan gambaran terhadap semua bentuk tipe dan nilai kelengkapan, tipe hubungan antara bentuk tipe dan operasi, turunan dan kendala hubungan. cakupan yang dianggap sebagai bagian bentuk dan dapat dikumpulkan menjadi sebuah kumpulan bentuk yang memiliki kelengkapan sama. kedua spesifikasi produk data tersebut harus mengidentifikasi secara jelas cakupan dan atau termasuk pencitraan yang gunakan serta uraian secara terinci dari setiap spesifikasi produk dimaksud. kedua spesifikasi produk baik data obstacle dan data terrain harus memuat informasi yang mengidentifikasi sistem referensi yang digunakan dalam produk data. hal ini mencakup sistem referensi spasial dan sementara. selain itu kedua spesifikasi produk data tersebut harus mengidentifikasi persyaratan kualitas data untuk setiap produk data. hal ini termasuk pernyataan tentang tingkat kesesuaian mutu dan ukuran kualitas ditayang dapat diterima. pernyataan ini harus mencakup, seluruh elemen dan sub elemen kualitas data, bahkan hanya untuk menyatakan elemen atau sub elemen spesifikasi kualitas data tidak berlaku. spesifikasi produk data terrain harus mencakup pernyataan pengambilan data yang akan menjadi gambaran umum dan proses yang diterapkan dalam pengambilan data terrain. prinsip prinsip dan kriteria yang diterapkan dalam memelihara paket data obstacle dan data terrain juga harus dilengkapi dengan spesifikasi data, termasuk frekuensi yang produk produk datanya diperbarui. yang paling penting adalah pemeliharaan dan indikasi prinsip, metode metode dan persyaratan yang diterapkan untuk pemeliharaan data obstacle. spesifikasi produk data terrain harus berisikan informasi tentang bagaimana data yang disajikan seperti bentuk grafik, sebagai hasil penempatan atau gambar. spesifikasi produk kedua tersebut juga harus berisikan format penyampaian informasi produk data. inti dari elemen metadata untuk obstacle dan terrain harus dimasukkan dalam spesifikasi produk data. metadata tambahan yang dipersyaratkan tercantum setiap spesifikasi produk, harus disertai format dan pengkodeannya. jj. spesifikasi produk data obstacle, paket data yang dilengkapi dengan koordinat geografi untuk setiap bandar udara harus menjelaskan area area sebagai berikut: area da, 2b, 2c, 2d, area yang digunakan untuk lepas landas tof flight path area), dan kpop. ketentuan lebih lanjut mengenai data elektronik terrain dan obstacle diatur dengan peraturan direktur jenderal. sub bagian pemetaan bandar udara umum data pemetaan bandar udara berisi informasi geografis yang mendukung aplikasi untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna terhadap situasi tertentu atau informasi tambahan dalam proses pergerakan darat, sehingga meningkatkan keselamatan dan efisiensi terhadap sisi operasional. paket data pemetaan bandar udara dengan elemen data yang akurat sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan bersama, kesamaan persepsi terkait kewaspadaan situasional, dan alat bantu pergerakan bandar udara yang sering gunakan, ada beberapa aplikasi terkait navigasi penerbangan antara lain: posisi dan kewaspadaan pada jalur termasuk dalamnya peta bergerak sesuai dengan pergerakan pesawat, sebagai alat bantu pergerakan darat a signs), kewaspadaan terhadap lalu lintas penerbangan termasuk sebagai alat bantu pengamatan dan pendeteksi terjadinya kerusakan landas pacu, memberikan informasi aeronautika terkait fasilitas yang ada bandar udara, termasuk nota, sebagai sumber data dan pengaturan fasilitas bandar udara, produksi peta penerbangan. data dapat juga digunakan sebagai pelatihan flight simulator dan sistem penginderaan sintesis. data pemetaan bandar udara dikelompokkan dan diatur dalam basis data pemetaan bandar udara amd bs) untuk penyimpanan secara elektronik dan penggunaan yang sesuai. persyaratan dalam penyediaan pemetaan data bandar udara data pemetaan bandar udara harus diikuti dengan data terrain and obstacle berformat elektronik pada area untuk menjamin konsistensi dan kualitas dari semua data geografis terkait bandar udara. persyaratan terkait akurasi dan integritas pada data pemetaan bandar udara diatur dalam ketentuan perundang undangan. data terrain and obstacle berformat elektronik pada area dan data pemetaan bandar udaradikirimkan menggunakan beberapa teknik penggabungan dan dikelola dalam suatu sistem informasi geografis gis). material pendukung dalam pemrosesan data terrain and obstacle berformat elektronik dan data pemetaan bandar udara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. spesifikasi produk data pemetaan bandar udara standarisasi sistem informasi geografis harus sesuai dengan iso 19100yang bertujuan untuk memfasilitasi dan mendukung penggunaan dan pertukaran data pemetaan bandar udaradiantara penyedia data dan penggunadata. produk data pemetaan bandar udara harus sesuai dengan standar spesifikasi data produk iso yang terdiri dari spesifikasi cakupan, identifikasi produk data, isi dan struktur data, sistem referensi, kualitas data, pengambilan data, perawatandata, data portrayal, pengiriman produk data, informasi tambahan, dan metadata. basis data pemetaan bandar udara isi paket dan struktur data. isi dan struktur dari paket data pemetaan bandar udara harus dijelaskan dalam bentuk skema dan daftar bentuk. paket data pemetaan bandar udara harus berisi pemetaan bandar udara yang terdiri dari tampilan bandar udara. tampilan bandar udara terdiri dari keterangan dan informasi secara geometri, yang disimbolkan dalam bentuk, banyak garis atau banyak sudut. metadata pemetaan bandar udara harus sesuai dengan iso sub bagian fasilitas pelayanan informasi aeronautika fasilitas pelayanan informasi aeronautika kelompok peralatan fasilitas pelayanan informasi aeronautika diklasifikasikan menurut fungsinya terdiri dari: fasilitas pelayanan informasi aeronautika bandar udara: fasilitas nota, dan, fasilitas pelayanan informasi aeronautika dan peta penerbangan. fasilitas minimum pelayanan informasi aeronautika fasilitas dan peralatan minimum yang tersedia pada unit penyelenggara pelayanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut fasilitas minimum kantor pelayanan informasi aeronautika bandar udara: pv, meja konter untuk proses penyediaan pelayanan informasi display peta peta penerbangan, sistem penyimpanan surat surat dan dokumen:telepon, peralatan faksimili, jam dinding masing masing penunjuk waktu lokal dan utc, peta peta dan dokumen dokumen pendukung penyelenggaraan pre flight briefing. fasilitas minimum kantor nota internasional: meja untuk proses penyiapan dan pelayanan informasiapabila pelayanan pib diberikan oleh kantor nota internasional, telepon, peralatan faksimili, afs yang tersambung dengan printer, jam dinding masing masing penunjuk waktu lokal dan utc: peta peta dan dokumen dokumen referensi pendukung koordinasi dan proses pembuatan nota. fasilitas minimum kantor pelayanan informasi aeronautika dan penyedia peta penerbangan: sistem client server untuk sistem pengolahan data publikasi informasi aeronautika dan peta penerbanganreproduksi publikasi infomasi aeronautika dan peta penerbangan, telepon, peralatan faksimili, jam dinding masing masing penunjuk waktu lokal dan utc: peta peta dan dokumen dokumen pendukung penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika dan penyedia peta penerbangan. ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan informasi aeronautika diatur dengan peraturan direktur jenderal. sistem otomasi penyelenggara pelayanan direktorat jenderal atau badan usaha yang diberi kewenangan menyediakan pelayanan informasi data aeronautika dan informasi meteorologi harus menggunakan sistem otomasi dan bertanggung jawab terhadap kualitas dan aktualitas informasi data aeronautika yang disediakan. sistem otomasi untuk pelayanan informasi aeronautika bandar udara dipersyaratkan sebagai berikut: sistem otomasi unit pelayanan informasi aeronautika bandar udara merupakan sistem pengolahan digital data informasi aeronautika untuk memberikan pelayanan informasi aeronautika bandar udara yang menjadi tanggung jawabnya. sistem otomasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sistem otomasi untuk fasilitas self briefing informasi sebelum, selama dan setelah penerbangan, manajemen flight plan dan sistem pengolahan publikasi data informasi bandar udara yang menjadi tanggung jawabnya. menyediakan akses kepada personel operasi, kru pesawat udara, dan personel penerbangan lain yang berkepentingan untuk konsultasi bila diperlukan dengan pelayanan informasi aeronautika melalui pelayanan dengan antarmuka berbasis web dan atau telepon atau sarana komunikasi lain yang sesuai. memiliki sistem penyimpanan dan pengolahan data yang senantiasa diperbarui dan pemantauan terhadap validitas dan kualitas informasi aeronautika yang tersimpan didalamnya. jenis briefing yang harus tersedia pada sistem: aerodrome, area, en route, narrow route. interaksi antara manusia mesin dengan fasilitas sistem otomasi tersebut harus menjamin akses. yang mudah terhadap semua informasi data aeronautika. memberikan respon yang cepat terhadap: permintaan informasi dari pengguna sistem. terintegrasi dengan media jaringan komunikasi penerbangan, penyediaan informasi aeronautika dalam bentuk kertas tercetak harus diberikan dalam hal kemungkinan terjadinya kegagalan akses informasi pada sistem. sistem otomasi kantor nota internasional dipersyaratkan sebagai berikut: sistem otomasi kantor nota internasional adalah sistem otomasi untuk pengolahan (pembuatan, penerbitan dan pertukaran) data digital nota dalam lingkup nasional dan internasional. ga" format nota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: menggunakan aim: menggunakan standar pemeriksaan pesan sintaksis dan semantik: menggunakan antarmuka berbasis web, menggunakan teknologi soap, wms, wes, menggunakan aplikasi berbasis web untuk eksternal pengguna, kemudahandalam membuat, memeriksa, membaca dan memasukan data untuk format: nota showteam ashram teks bebas nota berhubungan dengan jenis pesan seperti ron, rol, kopi, nota checklist, ringkasan nota: memiliki mesin pencarian data nota yang disimpan dengan mudah dan fleksibel: terintegrasi dengan media jaringan komunikasi penerbangan. cc. sistem otomasi kantor pelayanan informasi aeronautika dan penyedia peta penerbangan: pelayanan informasi aeronautika sistem otomasi pengolahan data publikasi informasi aeronautika yang terhubung antara basis data statik, dinamis dan peta penerbangan, menggunakan aim: menggunakan antarmuka berbasis web: menggunakan aplikasi berbasis web untuk eksternal pengguna, kemudahan dalam membuat, memeriksa, membaca dan memasukan data, terintegrasi dengan media jaringan komunikasi penerbangan. peta penerbangan sistem otomasi pengolahan data digital peta penerbangan, menggunakan teknologi soap, wms, wes. sub bagianlayanan informasi aeronautikalayanan informasi aeronautika. cc. manual operasi harus dipelihara dan tetap diperbaharui, sebagaimana diatur dalam sub bagian informasi yang dimuat adalah sebagai berikut: ketentuan umum yang memuat dasar hukum, profil penyelenggara pelayanan (maksud dan tujuan, data umum dan pelayanan yang diberikan), struktur organisasi yang memuat struktur organisasi penyelenggara pelayanan informasi aeronautika, tugas pokok dan fungsi, dan data personel, standar pelayanan yang memuat standar kinerja pelayanan maksud dan tujuan sop dan ruang lingkup), sistem manajemen keselamatan yang memuat umum, manajemen keselamatan penyelenggara pelayanan, pelaporan data keselamatan, mekanisme monitoring berkelanjutan, investigasi kejadian keselamatan, forum keselamatan, dan pelatihan personel: data peralatan yang memuat data peralatan dan data nilai kinerja pelayanan. penyelenggara pelayanan dapat merubah manual operasi jika terjadi perubahan isi dokumen manual operasi dengan tidak merubah pelayanan dan salinan amandemen manual operasi yang dikirimkan direktorat jenderal. ketentuan lebih lanjut mengenai manual operasi diatur dengan peraturan direktur jenderal. sub bagian administrasi peragaan pelayanan sebagai bahan pertimbangan persetujuan permohonan, direktur jenderal dapat meminta pemohon secara tertulis untuk memperagakan pelayanan informasi aeronautika. jika direktur jenderal meminta untuk memperagakan sebagaimana dimaksud pada huruf direktur jenderal tidak akan melanjutkan proses permohonan, sampai dengan peragaan selesai dilaksanakan.bahan bahan pertimbangan direktur jenderal direktur jenderal dalam memberikan izin mempertimbangkan: dokumen dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan, hasil peragaan pelayanan, hasil wawancara, dan segala hal yang terkait tentang riw pemohon. sebelum memberikan pertimbangan terkait riw pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf angka direktur jenderal harus: menjelaskan kepada pemohon secara tertulissetelah permohonan disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf direktur jenderal akan melanjutkan proses permohonanhari setelah permohonan dinyatakan lengkap. jika direktur jenderal meminta informasi dokumen tambahan sebagaimana diatur dalam sub bagian maka jangka waktu pemenuhan informasi tambahan dari pemohon tidak dihitung sebagai waktu yang ditetapkan dalam huruf suratperizinan izin berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan. perubahan perizinan direktur jenderal dapat merubah perizinan untuk alasan kepentingan keselamatan navigasi penerbangan. direktur jenderal harus memberikan catatan tertulis kepada penyelenggara pelayanlayan, cc, rencana tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada huruf harus disampaikan selambat lambatnya hari kerja kerja sejak tanggal yang tercantum dalam surat pemberitahuan,bagaimana dimaksud pada huruf :.: pencabutan perizinan direktur jenderal dapat mencabut sertifikat izin penyelenggara pelayanan melalui pemberitahuan secara tertulis karena tidak melakukan rencana tindakan korektif sebagaimana diatur dalam sub bagian pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruflayanan setelah pemegang sertifikat melampaui batas waktu perpanjangan pemenuhan tindakan korektif. fo pencabutan izin atas permintaan penyelenggara pelayankewenangan direktur jenderal untuk merubah manual operasi untuk keselamatan navigasi penerbangan, direktur jenderal dapat secara langsung menyampaikan secara. tertulis kepada penyelenggara pelayanan untuk merubah manual operasi, dalam jangka waktu yang ditetapkan. direktur jenderal dapat memperpanjang jangka waktu yang telah ditetapkan pada huruf melalui pemberitahuan tertulis. jika penyelenggara pelayanan tidak memenuhi petunjuk yang diberikan, maka manual operasi tidak berlaku. setelah memenuhi petunjuk yang diberikan, pemegang persetujuan harus memberikan salinan manual operasi yang telah diubah kepada direktur jenderal untuk dapat diberlakukan kembali. sertifikat jika direktur jenderal menyetujui pemohon sebagai penyelenggara pelayanan, direktorat jenderal akan mengeluarkan sertifikat kepada pemohon yang berisi: isi perizinan, dan kondisi kondisi yang terkait dengan perizinan, dan masa berlakunya izin, dan informasi tambahan dari direktorat jenderal. masa berlaku sertifikat adalah selama (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan. perpanjangan sertifikat harus dilakukan hari sebelum masa berlaku sertifikat telah habis. setiap ada perubahan pelayanan, penyelenggara pelayanan harus mengajukan perubahan sertifikat walaupun masa berlaku sertifikat belum habis. direktur jenderal dapat mengeluarkan sertifikat pengganti jika terdapat kesalahan atau kerusakan atau kehilangan pada sertifikat tersebut. f . j direktur jenderal harus mengeluarkan sertifikat pengganti jika menyetujui perubahan pelayanan. pengembalian sertifikat jika izin dicabut jika izin dicabut, unit kerja yang telah menjadi penyelenggara pelayanan harus segera mengembalikan sertifikat kepada direktur jenderalpa rence7 arurahayu sperma akp (v lampiran klasifikasi integritas dan resolusi data publikasi aeronautika tabel lamp garis lintang dan bujur resolusi klasifikasi garis lintang dan bujur publikasi integritas flight information region boundary points. . aan min rutin area boundary points (outside cta ctz boundaries). min 1x10 rutin area boundary points (inside cta ctz boundaries). sec 1x10 essential cta ctz boundary points. . ian sec to? essential en route novads and fixes, holding, star sid points. . sec 1x10 essential obstacles area (the entire state territory). io. sec 1x10 rutin aerodrome heliport reference point. . sec rutin novads located the aerodrome heliport. . conan 10sec, essential obstacles area . oo. ana sec: 1x10 essential obstacles area . . oke sec: 1x10 essential final approach fixes points and other essential fixes points comprising the seds: instrument approach procedure . ii. anna essential runway threshold . naa sec. kritikan runway end. ses kritikal runway holding dition . ii. aan sec kritikal taxiway centre line parking guidance line points. . nk. sec essential taxiway intersection marking hns. ana sec 1x10 essential exit guidance line. . aan sec 1x10 essential aircraft stand points ins checkpoints . aan sec rutin geometric centre tof foto thresholds, heliports. . sec tot kritikal apron boundaries (polygon). . sec rutin de icing anti icing facility (polygon). . sec 1x10 rutin .owomeamaaaaa iban pks pia lamp1 tabel lamp elevasi altitude tinggi resolusi klasifikasi elevasi altitudeltinggi publikasi integritas aa an ."jp aerodromes heliport elevation . tmorlft 1x10 essential wgs geoid modulation aerodrome heliport elevation position . 1motif essential runway foto threshold, non precision approaches. amorf 1x10 essential wgs geoid modulation runway foto threshold, tof geometric torii 1x10 centre, non precision approaches |. essential runway foto threshold, precision approaches. o1mordlft kritikal wgs geoid modulation runway foto threshold, tof geometric 01mor0d.tft centre, precision approach s . kritikal threshold crossing height, precision approaches. morotai critical obstacles area . . imorlfi essential obstacles area . . ia. moral essential obstacles area (the entire state territory). 1motif rutin distance measuring equipment precision dme p) 3m(10ft) 1x10 essential distance measuring equipment dme). ft) essential minimum altitude . oo. 50mer100ft 1x10 rutin pks pia lamp (an tabel lamp deklinasi dan variasi magnetis resolusi klasifikasi deklinasi variasi publikasi integritas vhf navid station declination used for technical line li. degree essential ndb navid magnetic variation. . ii. anna degree rutin aerodrome heliport magnetic variation . oma degree essential ils localized antenna magnetic variasi on. . degree 1x10 essential mls azimuth antena magnetic variasi on. .oooooooooooo degree essential mmm tabel lamp bearing resolusi klasifikasi bearing publikasi integritas airway segment . degree rutin en route and terminal fix formations . degree rutin terminal arrival departure route segments . degree 1x10 rutin instrument approach procedure fix formation . li. degree 1x10 essential ils totaliter alignment ue). ian degree essential mls zero azimuth alignment we). nan degree 1x10 essential runway and foto bearing ue) . degree rutin pks pia lamp17 na? snn tabel lamp panjang jarak dimensi anna resolusi klasifikasi panjang'jarak dimensi publikasi integritas airway segment length. . oo. imo 1x10 rutin en route fix formation distance . 1x10 onm rutin terminal arrival departure route segment length. . . ii. kor essential terminal and instrument approach procedure fix formation distance. . essential runway and foto length, tof dimensions . 1motif kritikan runway width. . 1motif 1x10 essential displaced threshold distance. . oo. tmortft rutin clearly length and width . oo. imortal it. 1x10? essential stopway length and width . io. sekte anakan imortfthr. boo kritikal landing distance available . 1mori 1x10 kritikal take off run again is. imortal 1x10 kritikal take off distance available. . io. impor1ft 1x10 kritikal accelerate stop distance available . motif 1x10 kritikal runway shoulder width. . tmorift 1x10 essential taxiway width . nara imprint 1x10 essential taxiway shoulder width . motif 1x10 essential ils localized antenna runway end, distance . 1motif rutin ils glide scope antenna threshold, distance along centre line . lmorift rutin ils marker threshold distance. . 1motif 1x10 essential ils dme antenna threshold, distance along centre live. 1mori essential mls azimuth antenna runway end, distance. . 1morii rutin mls elevation antenna threshold, distance along centre ling. . 1motif daop rutin mls dme p antenna threshold, distance along centre line . imprint 1x10? essential pks pia lamp lampiran informasi yang dipublikasikan melalui air bagian penetapan, penghapusan, dan perencanaan perubahan penting (termasuk operasi percobaan) untuk: batas (horizontal dan vertical), peraturan dan prosedur yang dapat diterapkan untuk: flight information region control area, control zones: advisory area, rute ats, area berbahaya, terbatas dan terlarang yang permanen (termasuk tipe dan periode aktifitas apabila diketahui) dan adik, area atau rute permanen atau sebagian daripadanya dimana terdapat kemungkinan adanya perpotongan. posisi, frekuensi, tanda panggilan yang diketahui mengalami gangguan dan periode perawatan alat bantu radio navigasi dan fasilitas komunikasi. prosedur berputar dan prosedur pendekatan, prosedur kedatangan dan keberangkatan, prosedur pengurangan kebisingan dan prosedur lain yang berhubungan dengan ats. tingkat transisi, ketinggian transisi dan ketinggian minimum sektor. prosedur dan fasilitas meteorologi (termasuk penyiaran) landas pacu dan stopway. taxiway dan apron. prosedur operasi bandar udara (termasuk prosedur visibilitas minimum). pendekatan dan pencahayaan landasan pacu. operasi minimum bandar udara. press a a mp2 bagian penetapan, penghapusan dan perencanaan perubahan penting untuk: posisi, ketinggian dan penerangan obstacle yang berpengaruh terhadap navigasi. jam pelayanan: bandara, fasilitas dan pelayanan. pelayanan bea cukai, imigrasi dan kesehatan. area berbahaya, terlarang dan terbatas sementara dan bahaya yang berpengaruh terhadap navigasi, latihan militer dan massa pergerakan pesawat. area atau rute sementara atau sebagian daripadanya dimana terdapat kemungkinan adanya perpotongan. bagian pendirian suatu, dan perencanaan perubahan besar: bandar udara baru untuk operasi ifr internasional. landas pacu baru untuk operasi ifr pada bandar udara internasional. desain dan struktur dari jaringan rute pelayanan lalu lintas penerbangan. desain dan struktur dari serangkaian prosedur terminal (termasuk perubahan arah prosedur karena perubahan variasi magnetis). keadaan yang tercantum dalam bagian jika seluruh negara atau sebagian besar daripadanya dipengaruhi atau jika koordinasi lintas perbatasan diperlukan. pepsi75 ais lamp2 lampiran persyaratan data terrain dan obstacle right sen operations prohibited mlareai isi sap, tan: ba. port inn ann terrain data collection surface 120m bs, 120m pena benar yan ott gor salin penari man arp data terrain yang dikumpulkan dengan persyaratan angka pada area data terrain yang dikumpulkan dengan persyaratan angka pada area pena gambar lamp data terrain pada permukaan area dan area dalam daerah yang dicakup pada radius dari arp, data terrain harus dikumpulkan dan dicatat sesuai dengan persyaratan area pks pia lamp dalam daerah antara dan batas tma atau' radius kilometer (manapun yang lebih kecil), data terrain yang menembus batas horizontal diatas elevasi runway terendah harus dikumpulkan dan dicatat berdasarkan persyaratan area dalam daerah antara dan batas tma atau radius (manapun yang lebih kecil), data terrain yang tidak menembus batas horizontal diatas elevasi runway terendah harus mematuhi persyaratan numerik pada area dalam bagian area dimana operasi penerangan dilarang karena terrain yang sangat tinggi atau pembatasan dan atau peraturan lokal lainnya, data terrain hanya dikumpulkan dan dicatat berdasarkan persyaratan area pks pia lamp dan area area tma max flight operations prohibited o.u aaa saba dan tap aan ane arp nee say made ban rah section dining panganan renaeenaua penenang senen tts pun gisatade cma coltetton surface ara section arp kentongan saga anti. mama @potash dar edllecton space keren tan ". ana mean arp gambar lamp data obstacle pada permukaan area dan area data obstacle harus dikumpulkan dan dicatat berdasarkan persyaratan area yang terdapat dalam tabel lamp oa maa ama maa pks pia lamp3 area za: area persegi sekitar landasan pacmusyang terdiri dari strip landasan ditambah clearly yang ade.' kumpulan obstacle permukaan area harus memiliki ketinggian atas elevasi landas pacu terdekat diukur sepanjang garis tengah landasan pacu, dan bagian bagian yang berhubungan dengan clearly, jika ada, pada ketinggian ujung landasan terdekat: area wilayah yang membentang dari ujung area arah keberangkatan, dengan panjang dan melebar dari untuk setiap sisi. koleksi permukaan area memiliki kemiringan memanjang dari ujung area pada ketinggian ujung landasan arah keberangkatan, dengan panjang dan melebar dari untuk setiap sisi: cc. area wilayah yang membentang luar area dan 2b. area pada jarak tidak lebih dari dari batas area 2a. koleksi permukaan area memiliki kemiringan membentang diluar area dan area pada jarak tidak lebih dari dari batas area 2a. ketinggian awal area harus menjadi titik elevasi area mana dimulai. dan area 2d: merupakan area luar area 2a, 2b, dan hingga jarak dari titik referensi aerodrome, atau batas tma yang ada, mana yang terdekat. koleksi obstacle permukaan area memiliki ketinggian atas tanah. pada bagian area dimana operasi pesawat dilarang karena terrain yang sangat tinggi atau pembatasan dan atau peraturan lokal lainya, data obstacle harus kumpulkan dan dicatat sesuai dengan persyaratan area data pada setiap obstacle didalam area yang ketinggiannya meter atau lebih diatas daratan harus dikumpulkan dan dicatat dalam database sesuai dengan persyaratan area yang terdapat dalam tabel lamp pks pia lamp 30m tea area3 bor ben ann agar ng insan (pb ala mes met "ni trey apn tana meli may ena reni ini #la eae soko areas bor mai ao? nan ana gambar lamp data terrain dan obstacle pada permukaan area data terrain dan obstacle yang diperpanjang lebih dari setengah meter diatas batas horizontal yang melewati titik terendah pada area pergerakan bandara atau heliport harus dikumpulkan dan dicatat. dara terrain dan obstacle dalam area harus dikumpulkan dan pp! dicatat berdasarkan persyaratan yang terdapat dalam tabel pada halaman app pks pia lamp area4 n120 bor nae cat rs, maa bean e abn bor tar p gn gambar lamp data terrain pada permukaan area data terrain area harus kumpul dan dicatat sesuai persyaratan penulisan angka sebagaimana dalam tabel lampiran pks pia lamp tabel lamp persyaratan numerik data terrain area area area area post spacing arc arc seconds arc arc seconds (approx. seconds seconds (approx. (approx. 20m) (approx. 9m) vertical 30m accuracy vertical resolution horizontal accuracy confidence level data routine essential essential essential classification 1x10: 1x10 integrity level maintenance required required required required period tabel lamp persyaratan numerik data obstacle area area area area vertical accuracy vertical o.1l resolution horizontal 25m accuracy confidence level data routine essential essential essential classification 1x10 integrity level maintenance required required required required period pks pia lamp tabel lamp atribut terrain atribut terra wajib opsional area coverage wajib data originator identifier wajib acquisition method wajib post spacing wajib horizontal reference system wajib horizontal resolution wajib horizontal accuracy wajib horizontal confidence level wajib horizontal position wajib elevation wajib elevation reference wajib vertical reference system wajib vertical resolution wajib vertical accuracy wajib vertical confidence level wajib surface type opsional recorded surface wajib penetration level opsional known variation opsional integrity wajib date and time stamp wajib unit measurement used wajib pks pia lamp fa" tabel lamp atribut obstacle atribut obstacle wajib opsional area coverage wajib data originator identifier wajib obstacle identifier wajib horizontal accuracy wajib horizontal confidence level wajib horizontal position wajib horizontal resolution wajib horizontal extent wajib horizontal reference system wajib elevation wajib height opsional vertical accuracy wajib vertical confidence level wajib elevation reference wajib vertical resolution wajib vertical reference system wajib obstacle type wajib geometry type wajib integrity wajib date and time stamp wajib unit measurement used wajib operations opsional effectively opsional lighting wajib marking wajib pks pia lamketentuan mengenai penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang laut, bahwa untuk memberikan dasar hukum bagi kegiatan tertentu dan pencairan anggaran kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang laut, perlu dilakukan penyempurna. beberapa ketentuan dalamubah sebagai berikut: diantara dan disisipkan satu yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut: kegiatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang laut sebagaimana dimaksud dalam dilakukan untuk: menjamin ketersediaan barang dari dan daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kesinambungan pelayanan untuk mencapai target penurunan disparitas harga. selain kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada pemerintah dapat memberikan penugasan kegiatan tertentu kepada penyelenggara kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang laut. kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada terdiri atas kegiatan angkutan pada hari besar keagamaan dan tahun baru, dan kegiatan angkutan untuk operasi search and rescue, bantuan bencana alam, dan bantuan kemanusiaan. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang laut, sebagaimana dimaksud pada dan diberikan kompensasi oleh pemerintah. s5)penugasan untuk kegiatan tertentuwajib melampirkan laporan hasil verifikasi konsultan pengawas kepada tim verifikasi yang dibentuk oleh direktur jenderaldalam hal belum terbentuknya konsultan pengawas, verifikasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh tim verifikasi. konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada diperoleh melalui mekanisme penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.nji h., sh, dess bibir yama muda iv e) nep |
pan menteri perhubungan republik indonesia .dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri perhubungan, menimbang: bahwa dengan adanya. perubahan international convention standards training, certification and watchkeeping for seafarers stcw dan aransemennya, maka ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan, ujian keahlian, serta sertifikasi nana kepulauan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri perhubungan nomor km. tahun perlu dilakukan penyesuaian.. bab! ketentuan umum dalam peraturan serta hak dan kewajiban pelaut. pendidikan dan pelatihan kepulauan selanjutnya disingkat diklat kepulauan adalah diklat kepulauan untuk mencapai tingkat keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan jenjang dan jenis kompetensi untuk pengawasan kapal niaga. program pendidikan dan pelatihan keahlian pelaut adalah program diklat dalam berbagai jalur, jenjang, dan jenis untuk meningkatkan keahlian guna mendapatkan sertifikat keahlian pelaut. bagian keempat ketentuan nasional direktur jenderal menetapkan proses dan prosedur untuk penyelidikan secara independen atas laporan ketidakmampuan, tindakan kelalaian, yang dapat membahayakan keamanan yang berakibat secara langsung mengancam keselamatan jiwa, harta benda, dan pencemaran laut serta tindakan tindakan yang antara lain meninggalkan kapal secara sepihak oleh pemilik sertifikat. direktur jenderal menetapkan proses dan prosedur untuk melakukan penarikan, penundaan, pembatalan atau penghapusan sertifikat dari database sertifikat berdasarkan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada termasuk pengaturan untuk mencegah pemalsuan dan penyimpangan dalam penerbitan sertifikat. sanksi atas ketidakmampuan, tindakan kelalaian sebagaimana dimaksud pada (l) dan pemalsuan serta penyimpangan penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan. direktur jenderal menetapkan sanksi kepada perusahaan atau perusahaan keagenan awak kapal yang memperkerjakan pelaut yang memiliki sertifikat tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut, peserta program pendidikan dapat mengikuti ujian keahlian pelaut. jika program studinya telah memiliki mendapatkan pengesahan (approval dari nang direktur jenderal. direktur jenderal menetapkan penataan sertifikat kompetensi untuk kapal motor ukuran kurang dari (tiga puluh lima gross tonnage) dan kapal perahu layar motor klm) yang berlayar pada perairan lokal. bagian kelima diklat dan pengujian penyelenggaraan diklat kepulauan beserta pedoman penyelenggaraannya ditetapkan oleh kepala badan berpedoman kepada standar nasional pendidikan dan ketentuan yang diatur dalam seksi koda stcw. setiap program diklat kepulauan yang diselenggarakan oleh lembaga diklat wajib mendapatkan pengesahan (approval dari direktur jenderal berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh tim. approval sebagaimana dimaksud pada dapat diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: standar sarana dan prasarana, standar pendidikan dan tenaga kependidikan: standar pengelolaan: standar pembiayaan: standar kompetensi kelulusan: standar isi: standar proses: dan standar penilaian pendidikan. standar sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf pg, dan huruf ditetapkan oleh badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan. tim audit sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur bendera! dengan anggota terdiri dari pejabat dan staf direktorat jenderal dan badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan. penyelenggaraan diklat kepulauan sebagaimana dimaksud pada meliputi: diklat keahlian pelaut diselenggarakan melalui jalur formal dan non formal: dan diklat keterampilan khusus diselenggarakan melalui jalur non formal. diklat kepulauan sebagaimana dimaksud pada atau masyarakat sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. diklat keahlian pelaut yang kurikulumnya mengacu kepada konvensi internasional stcw dan aransemennya melalui jalur non formal dilaksanakan oleh badan pengembangan sumber daya manusia kementerian perhubungan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. diklat keahlian pelaut yang kurikulumnya tidak mengacu kepada konvensi internasional stcw dan aransemennya melalui jalur non formal untuk ukuran kapal (tiga puluh lima gross tonnage) atau lebih dilaksanakan oleh badan pengembangan sumber daya manusia kementerian perhubungan dan badan usaha milik negara dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. penyelenggaraan diklat kepulauan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi sistem standar mutu kepulauan indonesia yang mengacu kepada standar nasional pendidikan dan konvensi internasional stcw beserta aransemennya. untuk memenuhi standar mutu kepulauan indonesia dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. kurikulum dan silabus diklat kepulauan ditetapkan oleh kepala badan dengan mengacu pada persyaratan nasional dan konvensi internasional stcw beserta aransemennya. pembatalan approval program diklat kepada setiap lembaga diklat kepulauan yang melaksanakan diklat tidak sesuai dengan sistem standar mutu kepulauan indonesia setelah dilakukan audit khusus(tiga) kali dengan tenggang waktu masing masing paling lama (tiga puluh) hari kerja, pembatalan dilaksanakan setelah peringatan ketiga dan hasil audit membuktikan penyelenggara tidak melakukan perbaikan secara signifikan: cc. program diklat yang approvalnya telah dibatalkan peserta didiknya untuk menyelesaikan pendidikannya dapat dipindahkan lembaga diklat kepulauan yang telah mendapatkan pengesahan atas seizin direktur jenderal: dan program diklat yang approvalnya telah dibatalkan lembaga diklat tidak diperkenankan menerima peserta didik baru. (l) untuk kepentingan pengawasan mutu kepulauan indonesia dapat dibentuk komite nasional pengawas mutu kepulauan indonesia. komite nasional pengawas mutu kepulauan indonesia ditetapkan dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal. komite nasional pengawas mutu kepulauan indonesia melaporkan hasil pengawasan sekurang kurangnya (satu) kali dalam (satu) tahun. komite nasional pengawas mutu kepulauan indonesia wajib menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait dengan mutu pelaut indonesia. penyelenggaraan dan pengawasan ujian keahlian pelaut dilaksanakan oleh direktur jenderal. sistem dan prosedur ujian keahlian pelaut ditetapkan oleh direktur jenderal. direktur jenderal membentuk dewan penguji keahlian pelaut dpp) yang diketuai oleh direktur yang membidangi kepulauan. monitoring penyelenggaraan diklat dilaksanakan secara bersama oleh direktur jenderal dan kepala badan. ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran jarak jauh dengan fasilitas informasi teknologi it) ditetapkan oleh direktur jenderal dan atau kepala badan. ketua dewan penguji keahlian pelaut wajib memiliki sertifikat keahlian pelaut sekurang kurangnya ant att bagian keenam pelaporan direktur jenderal menyampaikan laporan kepada sekretaris jenderal international maritime organization imo) yang berisikan kebijakan dan langkah langkah yang ditetapkan untuk melaksanakan konvensi stcw dan aransemennya secara penuh dan lengkap. bagian ketujuh standar mutu menteri direktur jenderal menetapkan sistem standar mutu kepulauan indonesia. setiap unit kerja lembaga yang memiliki aktivitas dalam bidang diklat keahlian dan atau keterampilan pelaut, pengujian keahlian pelaut, penerbitan sertifikat kepulauan, dan sertifikat kesehatan pelaut wajib memiliki sistem standar mutu dengan berpedoman pada sistem standar mutu kepulauan yang ditetapkan oleh menteri direktur jenderal. direktur jenderal memastikan semua pelaksanaan diklat, pengujian kompetensi, penerbitan sertifikat, pengukuhan, validasi, dan sertifikat kesehatan memonitor secara terus menerus sesuai sistem standar mutu termasuk kualifikasi dan pengalaman instruktur serta penguji. dalam rangka menjamin mutu pelaut indonesia, lembaga pendidikan kepulauan yang menyelenggarakan diklat kepulauan dibina oleh kepala pusat pengembangan sumber daya manusia perhubungan. bagian kedelapan standar kesehatan pelaut direktur jenderal menetapkan standar kesehatan pelaut dan prosedur penerbitan sertifikat kesehatan pelaut sesuai seksi koda stcw. tang rumah sakit institusi kesehatan yang dapat diberikan pengesahan (approval) oleh direktur jenderal untuk melakukan pengujian kesehatan pelaut apabila memiliki dokter dokter yang telah diakui (recognized) oleh direktur jenderal. rumah sakit institusi kesehatan sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memiliki dokter ahli mata, dokter ahli telinga hidung tenggorokan tht), dokter ahli penyakit dalam, dokter ahli patologi klinik, dokter ahli radiologi, dokter gigi, dokter ahli jiwa, dan dokter ahli kelautan. pelaut yang dapat dipekerjakan atas kapal adalah pelaut yang memiliki sertifikat kepulauan dan sertifikat kesehatan pelaut yang masih berlaku. s5) persyaratan calon pemilik sertifikat kesehatan pelaut meliputi: usia sekurang kurangnya (enam belas) tahun: dilengkapi identitas diri: dan memenuhi standar kesehatan pelaut. sertifikat kesehatan pelaut memiliki masa berlaku paling lama (dua) tahun, kecuali pelaut bawah umur (delapan belas) tahun memiliki masa berlaku maksimum (satu) tahun. apabila masa berlaku sertifikat kesehatan pelaut telah berakhir dalam pelayaran maka dalam periode waktu tidak lebih dari (tiga) bulan, sertifikat kesehatan pelaut wajib diperpanjang pelabuhan berikutnya pada rumah sakit yang mendapat pengesahan (approval. bagian kesembilan pengakuan sertifikat direktur jenderal menerbitkan pengakuan pengukuhan sertifikat negara lain sesuai dengan untuk nakhoda, perwira ataupun operator radio apabila: telah melaksanakan evaluasi terhadap sistem pendidikan dan ujian pelaut negara lain jika diperlukan termasuk inspeksi fasilitas dan prosedur yang mencakup standar kompetensi, diklat, dan sertifikasi serta sistem standar mutu yang berlaku secara penuh: dan perubahan yang signifikan dalam hal pengaturan diklat dan sertifikasi oleh negara lain yang sertifikasinya diakui harus diberitahukan dengan segera kepada direktur jenderal. bagian kesepuluh validasi sertifikat setiap nakhoda, perwira, operator radio operator radio mass yang sertifikasinya diterbitkan berdasarkan ketentuan konvensi stcw beserta perubahannya selain yang diatur dalam chapter vi, untuk bekerja atas kapal atau berkeinginan kembali bekerja atas kapal setelah tidak bekerja kapal berlayar dalam periode waktu lebih dari (lima) tahun maka untuk mempertahankan kualifikasinya sebagai nakhoda, perwira, dan operator radio operator radio mass harus: memenuhi standar kesehatan pelaut, dan menyelesaikan diklat khusus sesuai sertifikat kompetensi yang diajukannya. setiap nakhoda, perwira, dan operator radio operator radio class agar tetap dapat bekerja kapal wajib menyelesaikan diklat yang diselenggarakan oleh lembaga diklat yang telah mendapat pengesahan (approval) untuk mendapatkan sertifikat yang dipersyaratkan dan telah diakui secara internasional. nakhoda dan perwira untuk tetap dapat bekerja atas kapal tangki setelah lebih dari (lima) tahun tidak bekerja atas kapal tangki wajib menyelesaikan diklat terkait kapal tangki sebagaimana pada bab koda stcw yang relevan dengan jenis muatan kapal tangki. direktur jenderal mengevaluasi standar kompetensi yang kiper disyaratkan untuk sertifikasi yang diterbitkan sebelum januari untuk penyesuaian dengan kanal sebagaimana yang dimaksud dalam koda menetapkan kompetensi tambahan serta mempersyaratkan untuk mengikuti diikat penyegaran pemutakhiran dan atau pengujiannya. untuk tujuan pemutakhiran pengetahuan nakhoda, perwira, dan operator radio operator radio mass, atas perubahan terbaru pada aturan nasional dan internasional terkait keselamatan jiwa laut, keamanan, dan perlindungan terhadap lingkungan laut harus diselenggarakan lembaga diklat kepulauan yang telah mendapatkan pengesahan (approval, ketentuan mengenai perumusan dari struktur tingkatan diklat penyegaran dan pemutakhiran diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri. bagian kesebelas penggunaan simulator pelaksanaan diklat kepulauan yang metode pencapaian kompetensinya dengan menggunakan simulator dan atau laboratorium wajib menggunakan simulator dan atau laboratorium yang telah mendapat pengesahan (approval. standar kinerja daya guna dan capaian, pengesahan (approval) simulator dan atau laboratorium diterbitkan oleh direktur jenderal. penggunaan simulator dan atau laboratorium untuk pelaksanaan diklat kepulauan ditetapkan oleh kepala badan. penilaian assessment) menggunakan simulator dan atau laboratorium serta pengujian dengan menggunakan computer base training cbt) untuk mendapatkan sertifikat kepulauan ditetapkan oleh direktur jenderal. bagian kedua belas pelaksanaan uji coba direktur jenderal mempunyai kewenangan pelaksanaan uji coba pada kapal berbendera indonesia dan memastikan kegiatan uji coba tersebut dilaksanakan sedemikian rupa dengan tetap menjamin keselamatan, keamanan, dan pencegahan pencemaran. kegiatan uji coba sebagaimana dimaksud pada merupakan sebuah percobaan atau serangkaian percobaan yang pelaksanaannya dengan waktu terbatas terkait dalam penggunaan sistem otomatis atau terintegrasi dalam rangka mengevaluasi metode alternatif untuk tugas pengaturan khusus atau po. pencapaian pada pengaturan tertentu dengan tetap menjamin keselamatan, keamanan, dan pencegahan pencemaran. pelaksanaan uji coba pada kapal berbendera indonesia mengikuti petunjuk dari international maritime organization imo). direktur jenderal memberikan laporan berisi penjelasan pelaksanaan uji coba kepada international maritime organization imo) dengan waktu paling lambat (enam) bulan sebelum tanggal pelaksanaan uji coba. bagian ketiga belas tanggung jawab perusahaan perusahan bertanggung jawab atas pelaut yang dipekerjakan atas kapalnya. perusahaan harus dapat menjamin: aa. setiap pelaut yang bekerja atas kapal memiliki sertifikat kepulauan sesuai dengan ukuran dan jenis kapal serta daerah pelayarannya: setiap kapal yang diawaki memenuhi standar keselamatan pengawasan minimal yang ditetapkan oleh direktur jenderal: cc. pelaut yang dipekerjakan atas kapalnya wajib diberikan familiarisasi berkenaan tugasnya masing masing, penataan kapal, instalasi peralatan, prosedur, karakteristik kapal yang terkait dengan tugas rutin atau keadaan darurat dan memberikan kesempatan mengikuti pelatihan yang menjadi persyaratan, tersedianya keperluan kapal dalam mengkoordinir kegiatan pelaut secara efektif pada situasi keadaan darurat dan melaksanakan tugas utama berkenaan dengan keselamatan, keamanan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran: setiap saat kapal dapat melakukan komunikasi yang efektif dalam bernavigasi, dan tersedianya akomodasi untuk melaksanakan praktek laut atas kapal yang lebih besar dari (seratus tujuh puluh lima gross tonnage). bagian keempat belas ketentuan khusus pengukuhan pasai kewenangan jabatan tingkat manajemen pada sertifikat ahli nautika tingkat ahli teknik tingkat atau ahli nautika tingkat ahli teknik tingkat atau ahli nautika tingkat ahli teknik tingkat iii yang memperoleh sertifikat keahlian (satu) tingkat atasnya menjadi tingkat operasional, maka kewenangan jabatan tingkat manajemen yang dimiliki sebelumnya tidak dapat dicantumkan pada kewenangan jabatan baru tingkat operasional pada sertifikat pengukuhannya. bab iii kompetensi nakhoda dan personil bagian dek bagian kesatu sertifikat ahli nautika tingkat (ant sertifikat keahlian pelaut ahli nautika tingkat (annautika tingkat (ant ii. memiliki masa layar yang diakui setelah memilki sertifikat keahlian ant sebagai perwira yang melaksanakan tugas jaga anjungan (watchkeeping office sekurang kurangnya dalam jangka waktu (tiga puluh enam) bulan pada kapal (lima ratus gross tonnageualim atas kapal (tiga ribu gross tonnage) atau lebih daerah pelayaran semua lautan (unrestricted voyages): dan menyelesaikan diklat ant yang merupakan pendalaman sebagian kompetensi berdasarkan seksi il koda stcw dan kompetensi tambahan yang ditetapkan oleh direktur jenderal serta lulus ujian keahlian pelaut ant kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan sebagai nakhoda kapal semua ukuran pada daerah pelayaran semua lautan. bagian kedua sertifikat ahli nautika tingkat (ant ii) sertifikat keahlian ahli nautika tingkat (ant im) diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki sertifikat keahlian ant iii, memiliki masa layar yang diakui setelah memiliki sertifikat keahlian ant jii sekurang kurangnya dalam jangka waktu (tiga puluh enam) bulan sebagai perwira yang melaksanakan tugas jaga anjungan (watchkeeping officer) pada kapal (lima ratus gross tonnage) atau lebih atau (dua puluh empat) bulan sebagai mualim jaga pada kapal dengan ukuran (lima ratus gross tonnage) atau lebih pada pelayaran semua lautan dengan ketentuan sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua belas) bulan pada tingkat manajemen, dan cc. menyelesaikan diklat sesuai seksi a ll koda stcw atau memiliki ijazah diploma nautika dan telah tulus ujian keahlian pelaut untuk ant il. kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan: sebagai mualim pada kapal semua ukuran daerah pelayaran semua lautan: sebagai nakhoda kapal semua ukuran daerah pelayaran near coastal voyages navy setelah memiliki masa layar lebih dari (dua belas) bul: dan sebagai nakhoda kapal dengan ukuran kurang dari (tiga ribu gross tonnage) pada daerah tag pelayaran semua lautan setelah memiliki pengalam sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua belas) bulan. bagian ketiga sertifikat ahli nautika tingkat iii (ant iii) sertifikat keahlian ahli nautika tingkat iii (ant iiiprogram pendidikan dan pelatihan keterampilan pelaut adalah program diklat untuk mendapatkan kecakapan dan keterampilan untuk melakukan tugas dan atau fungsi tertentu kapal. lembaga pendidikan dan pelatihan kepulauan adalah lembaga diklat yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat dalam menyelenggarakan program diklat keahlian dan atau keterampilan pelaut yang sesuaieahlian pelaut adalah sertifikat yang diterbitkan dan dikukuhkan untuk nakhoda, perwira, operator radio mass, sesuai dengan ketentuan pada chapter ii, iii atau konvensi stcw beserta aransemennya dan pemilik sah sertifikat untuk melaksanakan tugas sesuai kapasitasnya dan melaksanakan fungsi sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang tertera pada sertifikatpelaut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya. sertifikat keterampilan adalah sertifikat selain dari sertifikat keahlian dan pengukuhan yang diterbitkan untuk pelaut yang menyatakan telah memenuhi persyaratan pelatihan, kompetensi, dan masa layngesahan approved) adalah pengakuan program diklat, simulator, laboratorium, bengkel kerja, pengalaman kapal latih, masa layar, buku catatan pelatihan (training record book), dan rumah sakit serta bentuk pengakuan lainnya terkait peraturan ini yang tag diterbitkan oleh direktur jenderal. .b. memiliki masa layar yang diakui .a ii sebagai kadet dan didokumentasikan dalam buku catatan pelatihan yang diakui approved training record book) dan bagian sari masa layarnya tersebut,yang memiliki masa layar sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua belas) bulan atau alkalin yangiii dan wajib kembali menyelesaikan masa layar sebagai kadet: menyelesaikan pelatihan operator radio mass sesuai regulasi bab konvensi stc beserta aransemennya: telah menyelesaikan diklat yang diakui dan lulus serta memenuhi standar kompetensi sebagai persyaratan minimum pada seksi a i koda stcw program studi iii nautika atau nautika atau diklat an. (fast rescue boatualim jaga kapa! semua ukuran pada daerah pelayaran semua lautan. (if sertifikat ahli nautika tingkat ii! (ant iiiii (ant iii): telah menyelesaikan diklat ant iii manajemen yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang mengacu pada sebagian kompetensi seksi ii dan lulus ujian keahlian pelaut ant iii manajemen: dan memiliki masa layar yang diakui setelah memiliki sertifikat keahlian ant sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua belas) bulan pada kapal dengan ukuran s0o (lima ratus gross tonnage) atau lebih pada daerah pelayaran semua lautan. kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan:atau kapal dengan ukuran (tiga ribu gross tonnage) atau lebih pada daerah pelayaran near coastal voyage ncv) setelah memiliki pengalaman sebagai mualim jaga pada kapal dengan ukuran (lima ratus gross tonnage) atau lebih pada daerah pelayaran semua lautan sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua belas) bulsemua lautan setelah memiliki pengalamansekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua belas) bulan: dan cc. sebagai nakhodmasa layar sebagai mualim pada kapal dengan ukuran (tiga ribu gross tonnage) atau lebih pada daerah pelayaran terbatas sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua belas) bulan. bagian keempat sertifikat ahli nautika tingkat (ant iv) sertifikat keahlian ahli nautika tingkat (anum bulan sebagai bagian program diklat yang memenuhi persyaratan koda stcw a i1memiliki masa layar sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua belas) bulan atau alkalin iiwajib kembali menyelesaikan masa layar sebagaimana dimaksud dalam hurufyang mengacu pada sebagian seksi untuk pengetahuan dan keterampilan tertentu serta seksi a i1 koda stcw program studi diklat ant atau smk pelayaran jurusan nautika atau iii pelayaran jurusan nautika dan lulus ujian tang keahlian pelaut an, sebagai mualim jaga kapal dengan ukuran kurang dari (tiga ribu gross tonnage) pada pelayaran near coastal voyage ncv) setelah memiliki masa layar sebagai mualim : dan cc. sebagai mualim jagpengalaman. pasai sertifikat ahli nautika tingkat (aniv), telah menyelesaikan diklat ant manajemen yang mengacu kepada seksi a ii dan seksidan cc. telah memiliki masa layar sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua belas) bulan setelah ant iv,telah memiliki masa layar (dua belas) bulan) atau pada daerah pelayaran terbatas dengan ukuran (tiga ribu gross tonnage) atau lebih: setelah memiliki masa layar (dua belas) bulan sebagai mualim jaga kapal dengan ukuran kurang dari (tiga ribu gross tonnage) daerah pelayaran near coastal voyage vj: dan sebagai mualim pada daerah pelayaran terbatas dengan ukuran tiga ribu gross tonnage) atau lebih setelah menjadi mualim jaga pada kapal dengan ukuran (tiga ribu gross tonnage atau lebih pada daerah pelayaran terbatas paling sedikit (dua belas) bulan. bagian kelima sertifikat ahli nautika tingkat (ant sertifikat ahli nautika tingkat (ant diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: umur sekurang kurangnya (delapan belas) tahun, memiliki ijazah sekolah menengah pertama atau setara, memiliki sertifikat rating dek (able seawater deck), memiliki masa layar yang diakui paling sedikit (dua puluh empat) bulan sebagai dek (able seawater deck) kapal dengan ukuran (lima ratus gross tonnage) atau lebih atau (dua belas) bulan sebagai kadet: telah menyelesaikan diklat ant yang diakui untuk mendapatkan kompetensi yang ditetapkan direktur jenderal atau program studi smk pelayaran jurusan nautika dan lulus ujian keahlian pelaut antdek (able seawater deckdaerah pelayaran lokal: dan sebagai mualim jaga kapal dengan ukuran kurang dari (tiga ribu gross tonnage) daerah pelayaran lokal setelah memiliki masa layar sebagai mualim jaga kapal dengan ukuran kurang dari (lima ratus gross tonnage) perairan lokal sekurang kurangnya dalam jangka tan waktu (dua belas) bulan. sertifikat ahli nautika tingkat (anv): telah menyelesaikan diklat ant manajemendan memiliki masa layar yang diakui sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua belas) bulan setelah ant v.n (lima ratus gross tonnage) pada daerah pelayaran lokal setelah memiliki masa layar (dua belas) bulan sebagai mualim kapal ukuran kurang dari (lima ratus gross tonnage) daerah pelayaran lokal atau daerah pelayaran terbatas dengan ukuran kurang dari (tiga ribu gross tonnage): dan sebagai mualim kapal dengan ukuran kurang dari (lima ratus gross tonnage) daerah pelayaran lokal, setelah memiliki masa layar sebagai mualim jaga pada kapal dengan ukuran kurang dari (tiga ribu gross tonnage) daerah pelayaran lokal sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua belas) bulan, bagian keenam pengecualian direktur jenderal dapat memberikan dispensasi persyaratan kompetensi minimal bagi sertifikat perwira jaga dan nakhoda pada kapal dengan ukuran kurang dari (tiga puluh lima gross tonnage) dan berlayar pada daerah pelayaran lokal dengan jabatan nakhoda, mualim dan perwira jaga dengan mempertimbangkan aspek keselamatan terhadap kapal kapal yang beroperasi pada perairan tersebut dan pencegahan pencemaran dari kapal. dispensasi persyaratan kompetensi minimal sebagaimana dimaksud pada berupa kurikulum dan silabus yang tidak mengacu pada stcw. persyaratan dan prosedur pelaksanaan ujian untuk memperoleh sertifikasi keahlian pelaut untuk memenuhi ketentuan konvensi stcw beserta aransemennya ditetapkan oleh direktur jenderal. bagian ketujuh sertifikat rating dinas jaga navigasi dan kemudi sertifikat juru mudi) setiap rating yang melaksanakan dinas jaga navigasi dan kemudi pada kapal dengan ukuran (lima ratus gross tonnage) atau lebih harus disertifikasi dengan sertifikat juru mudi. rating yang melaksanakan pelatihan atau praktek dinas jaga tidak disertifikasi. sertifikat juru mudi dapattelah mengikuti pelatihan khusus darat dengan praktek tugas jaga navigasi sekurang kurangnya dalam jangka.waktu (dua) bulan yang didokumentasikan pada buku catatan rating dan memiliki kompetensi sesuai seksi a ii koda stcw atau pemilik pemegang sertifikat ant yang telah terdaftar dalampraktek dinas jaga navigasi dan kemudi bawah pengawasan mualim jaga dan supervisi nakhoda dicatat dalam buku catatan rating dan ditandatangani oleh nakhoda serta berisikan catatan perwira. bagian kedelapan sertifikat pelaut terampil bagian dek able seawater deck) setiap pelaut terampil bagian dek yang bekerja pada kapal (lima ratus gross tonnage) atau lebih harus disertifikasi. sertifikat pelaut terampil bagian dek dapaudi atau ant yang memiliki masa layar yang diakui pada bagian dek sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua belas) bulan: dan menyelesaikan diklat pelaut terampil bagian dek untuk mendapatkan kompetensi sesuai a i1 koda stcw. ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kompetensi personil bagian dek diatur dengan peraturan direktur jenderal. bab sertifikasi dan kompetensi bagian mesin bagian kesatu sertifikat ahli teknik tingkat (att ko. sertifikat keahlian pelaut ahli teknik tingkat (atteknik tingkat (att ii), memiliki masa layar yang diakui setelah mendapatkan sertifikat keahlian att sebagai ina sinis yang melaksanakan tugas jaga pada kamar mesin berawak atau tidak berawak secara periodik, sekurang kurangnya dalam jangka waktu (tiga puluh enam) bulan pada kapalasinis atas kapal (tiga ribu kilowatt) atau lebih daerah pelayaran semua lautan (unrestricted voyages): dan menyelesaikan diklat att yang merupakan pendalaman dan pengulangan sebagian kompetensi berdasarkan seksi a iii koda stcw dan kompetensi tambahan yang akan ditetapkan oleh direktur jenderal dan lulus ujian keahlian pelaut atti. kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan sebagai kepala kamar mesin (chief engineer) pada kapal dengan mesin penggerak utama untuk semua ukuran pada seluruh daerah pelayaran. bagian kedua sertifikat ahli teknik tingkat (att ii) pasai sertifikat keahlian ahli teknik tingkat (att ii) diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki sertifikat keahlian att ill: memiliki masa layar yang diakui setelah mendapatkan sertifikat keahlian att iii sekurang kurangnya dalam jangka waktu (tiga puluh enam) bulan sebagai masinis jaga kamar mesin berawak atau tidak berawak secara periodik,dengan ketentuan sebagai masinis selama (dua belas) bulan pada kapal dengan mesin penggerak utama (tujuh ratus lima puluh kilowatt atau lebih pada daerah pelayaran semua lautan (unrestricted voyages: dan menyelesaikan diklat att sesuai seksi a iii koda stcw atau memiliki ijazah diploma teknik dan telah tulus ujian keahlian pelaut untuk att ii. kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan: sebagai masinis pada kapal dengan mesin penggerak utama semua ukuran daerah pelayaran semua lautan: sebagai kepala kamar mesin dengan mesin penggerak utama kurang dari (tiga ribu kilowatt) pada daerah pelayaran semua lautansemua lautan: dan sebagai kepala kamar mesin dengan mesin penggerak utama (tiga ribu kilowatt) atau lebih daerah pelayaran near coastal voyagesuga ribu kilowatt) atau lebih daerah pelayaran semua lautan. bagian ketiga sertifikat ahli teknik tingkat (att (l)iompetensiyang memiliki masa layar sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua belas) bulan atau tapin i yang memiliki masa layar sekurang kurangnya dalam jangka waktu (enam puluh) bulan atau electro technical officer (eto) yang telah memiliki masa layar sekurang kurangnya dalam jangka waktu (tiga puluh enam) setelah menyelesaikan diklat att iiiiii koda tcw program studi ini teknik atau teknik atau diklat at. sertifikat keahlian teknik tingkat iii (att im!iii (att mi), telah menyelesaikan diklat manajemen bagi att iiidan memiliki masa layar yang diakui setelah memiliki sertifikat keahlian att iiimasinis kapal dengan mesin penggerak utama kurang dari (tiga ribu kilowatt) pada daerah pelayaran semua lautan atau kapal dengan mesin penggerak utama (tiga ribu kilowatt) atau lebih, sebagai kepala kamar mesinsemua lautan: dan koda: pelatihan, sertifikasi dan dinas jaga untuk pelaut stcw code adalah suatu koda tentang pelatihan, sertifikasi, dan tugas jaga pelaut sebagaimana yang diadopsi pada konferensi internasional tentang stcw dan aransemennya. perusahaan company) adalah pemilik kapal atau organisasi lainnya atau orang seperti manager atau bareboat chartered, yang telah diserahi tanggung jawab untuk pengoperasian kapal dari pemilik kapal dan badan hukum yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal. nakhoda master) adalah salah seorangoffice) adalah awak kapal selain nakhoda yang ditetapkan dalam peraturan atau regulasi nasional sebagai perwira. perwira dek deck officer) adalah perwira kapal bagian dek. mualim chief mate) adalah perwira kapal bagian dek yang jabatannya setingkat lebih rendah dari nakhoda 'dan yang dapat menggantikan tugas bilamana nakhoda tidak dapat melaksanakan tugasnya. perwira yang melaksanakan tugas jaga anjungan watchkeeping officer) adalah perwira kapal bagian dek dengan jabatan sebagai mualim atau mualim iii atau mualim iv. kadet adalah peserta didik yang melaksanakan praktek laut. masinis engineer officer adalah perwira kapal bagian mesin. kepala kamar mesin chief engineer) adalah perwira senior kapal bagian mesin yang bertanggung jawab atas penggerak mekanis kapal serta operasi dan perawatan instalasi mekanis dan listrik kapal. masinis second engineer officer) adalah perwira kapal bagian mesin yang jabatannya setingkat lebih rendah dari kepala kamar mesin dan yang dapat menggantikan tugas bilamana kepala kamar mesin tidak dapat melaksanakan tugasnya. sebagai kepala kamar mesinnear coastal voyage ncv). bagian keempat sertifikat ahli teknik tingkat (att iv) sertifikat keahlian teknik tingkat (athmemiliki masa layar sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua belas) bulan atau tapin memiliki masa layar sekurang kurangnya dalam jangka waktu (enam puluh) bulan, setelah menyelesaikan diklat attl dan seksi koda stcw, program studi diklat att atau smk pelayaran jurusan teknik atau iii pelayaran jurusan teknik dan lulus ujian keahlian pelaut atrd: dan sebagai masinis jagaantara (tujuh ratus lima puluh kilowatt) sampai dengan (tiga ribu kilowatt) daerah pelayaran near coastal voyage ncv. sertifikat keahlian teknik tingkat (ativ): telah menyelesaikan diklat manajemen bagi att yang kompetensinya ditetapkan oleh direktur jenderal dan lulus ujian keahlian pelaut att manajemen: dan cc. memiliki masa layar yang diakui setelah memiliki sertifikat keahlian attkepala kamar mesin atau kapal dengan mesin penggerak utama (tiga ribu kilowatt) atau lebih pada daerah pelayaran terbatas: sebagai masinis (second engineer), dan sebagai masinis (second engineer kapal dengan neiga ribu kilowatt) atau lebih daerah pelayaran terbatas. bagian kelima sertifikat ahli teknik tingkat (attsekurang kurangnya (delapan belas) tahun: memiliki ijazah sekolah menengah pertama atau setara, cc. memiliki sertifikat rating mesin (able seawater engine): memiliki masa layar yang diakui sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua puluh empat) bulan sebagai mesin (able seawater engine) kapal dengan tenaga penggerak utama (tujuh ratus lima puluh kilowatt) atau lebih atau (dua belas) bulan sebagai kadet: telah menyelesaikan diklat att yang diakui untuk mendapatkan kompetensi yang ditetapkan direktur jenderal atau program studi sekolah menengah kejuruan pelayaran jurusan teknik dan tulus ujian keahlian pelaut att dan memiliki sertifikat, pelatihan pemadam kebakaran tingkat lanjut (advanced fire |.mesin (able seawater engine: dan sebagai masinis jaga kapal dengan mesin penggerak utama ukuran kurang dari (tiga ribu kilowatt) daerah pelayaran lokal setelah memiliki masa layar sekurang kurangnya (dua belas) bulan. pasai sertifikat ahli teknik tingkat (atvj: dan telah menyelesaikan diklat attkewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan: sebagai masinis (second engineer)lokal: dan sebagai masinis pada daerah pelayaran lokal pada kapal dengan mesin penggerak utama kurang dari (tiga ribu kilowatt) setelah memiliki masa layar sebagai masinis jaga kapal dan pada daerah pelayaran yang sama sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua belas) bulan. bagian keenam ketentuan khusus daerah pelayaran terbatas kewenangan jabatan pada kapal yang berlayar pada pelayaran penyeberangan dalam daerah pelayaran terbatas yang jarak pelabuhan keberangkatan dan pelabuhan tujuan dapat ditempuh kurang dari (dua puluh empat) jam, mendapatkan sertifikasi pengukuhan khusus. sertifikasi pengukuhan khusus sebagaimana dimaksud pada diterbitkan untuk kapal yang memiliki lebih dari (satu) unit mesin penggerak utama termasuk kapal tunda (tug boat), penentuan mesin penggerak utama berdasarkan kekuatan per unit mesin penggerak utamanya. bagian ketujuh sertifikat rating dinas jaga mesin juru minyak) setiap rating yang melaksanakan tugas jaga mesinjuru minyak (rating dinas jaga mesin) untuk melaksanakan tugas tersebut, kecuali rating yang melaksanakan pelatihan atau praktek tugas jaga. sertifikat juru minyakdan telah mengikuti pelatihan khusus darat dengan praktek dinas jaga mesin sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua) bulan yang didokumentasikan pada buku catatan rating (rating record book) dan memiliki kompetensi sesuai seksi a iii koda stcw atau bagi pemilik pemegang sertifikat att yang telah terdaftar padabagian kedelapan sertifikat pelaut terampil bagian mesin able seawater engine) setiap pelaut terampil bagian mesinpelaut terampil bagian mesin. sertifikat pelaut terampil bagian mesininyak (rating dinas jaga mesin) atau att memiliki masa layar yang diakui pada bagian mesin sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua belas) bulan atau sertifikat electro technical rating dengan masa layar yang diakui pada bagian mesin sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua puluh empat) bulan: dan menyelesaikan diklat pelaut terampil bagian mesin untuk mendapatkan kompetensi sesuai seksi 1ii koda stcw. bagian kesembilan sertifikat electro technical officer setiap electro technical officer yang bekerja pada kapal dengan mesin penggerak utama (tujuh ratus kilowatt) atau lebih harus memiliki sertifikat electro technical officer. sertifikat electro technical officer sebagaimana dimaksud pada diberikan minimum setelahdan lulus program diklat yang diakui (approved) yang memenuhi persyaratan sesuai seksi iii koda stcw dan menyelesaikan buku catatan pelatihan (training record book) yang diakui dengan masa layar sekurang kurangnya (enam) bulan praktek berlayar pada bagian mesin dan sekurang kurangnya dalam jangka waktu (enam) bulan praktek bengkel darat: dan cc. memiliki sertifikat pelatihan dasar keselamatan (basic safety training), rakit penyelamat (survival caf) dan sekoci penolong (rescue boat) selain sekoci penolong cepat (fast rescue boat, persyaratan minimal pelatihan pemadam kebakaran tingkat lanjut (advanced fire fighting), persyaratan minimal pelaut yang ditunjuk untuk memberikan pertolongan pertama medis (medical first aid) atas kapal dan security awareness. direktorat jenderal dapat melakukan pengujian dan assessment kepada electrical kapal dengan mesin penggerak utama (tujuh ratus lima puluh kilowatt) atau lebih yang memiliki masa layar sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua puluh empat) bulan pada (lima) tahun terakhir sebelum januari pengujian dan assessment mengacu pada kompetensi sesuai seksi iii sebagai dasar penerbitan sertifikat electro technical officer. bagian kesepuluh sertifikat rating teknik elektro electro technical rating) setiap rating teknik elektroketerampilan rating teknik elektro. sertifikat keterampilan rating teknik elektropelatihan rating teknik elektro yang diakui yang mengacu pada seksi koda stcw termasuk masa layar yang diakui sekurang kurangnya dalam jangka waktu (enam) bulan: cc. memenuhi standar keterampilan sebagai rating teknik elektro sesuai yang dipersyaratkan pada seksi iii koda stcw. direktorat jenderal dapat melakukan pengujian assessment kepada pelaut yang memenuhi persyaratan, apabila memiliki masa layar yang diakui sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua belas) bulan pada kapal dengan mesin penggerak utama (tujuh ratus lima puluh kilowatt) atau lebih dalam kurun waktu (enam puluh) bulan terakhir sebelum januari terhadap keterampilan sebagaimana tertera pada seksi 1i1 koda stcw. bagian kesebelas ketentuan lain tentang sertifikasi dan kompetensi bagian mesin ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kompetensi personil bagian mesin diatur dengan peraturan direktur jenderal. bab komunikasi dan operator radio bagian kesatu umum ketentuan mengenai wajib dinas jaga sebagaimana diatur dalam peraturan radio dan konvensi solar safety life sea) beserta aransemennya. ketentuan mengenai perawatan radio mengacu kepada solar beserta aransemennya dan petunjuk pelaksanaannya. bagian kedua pemberlakuan operator radio pada kapal yang mengoperasikan sistem global keselamatan dan marabahaya maritim global maritime distress and safety system gods9) yang diatur dalam konvensi solar dan aransemennya, radio operatornya wajib memiliki sertifikat operator radio mass. operator radio pada kapal yang tidak dipersyaratkan untuk memenuhi sistem global keselamatan dan marabahaya maritim global maritime distress and safety system) mass) yang diatur dalam konvensi solar tidak diwajibkan memiliki sertifikat operator radio mass, bagian ketiga sertifikat operator radio mass setiap orang yang melaksanakan tugas jaga radio pada kapal yang dipersyaratkan dilengkapi radio mass, harus memiliki sertifikat yang berkaitan dengan mass yang diakui oleh pemerintah sesuai peraturan radio atau memiliki sertifikat keahlian operator radio mass yang diterbitkan oleh direktur jenderal. serikat keahlian operator radio massdan menyelesaikan dan lulus diklat yang diakui direktur jenderal dan memiliki kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan pada seksi aiv stcw code. ketentuan lebih lanjut mengenai komunikasi dan operator radio akan diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur jenderal. bab persyaratan pelatihan khusus untuk kapal kapal jenis tertentu bagian kesatu persyaratan minimal untuk pelatihan dan kualifikasi nakhoda, perwira dan rating pada kapal tangki minyak dan tangki bahan kimiaminyak atau tangki bahan kimia harusstcw code dan menyelesaikan diklat dasar pengoperasian kapal tangki minyak dan kimia serta memenuhi standar kompetensi sesuai seksi a v paragraf koda tcw. nakhoda, kepala kamar mesin, mualim masinis ilker minyak harus memiliki sertifikat pelatihan tingkat lanjut untuk pengoperasian muatan kapal tangki minyak (advanced training jer oiminyak, memiliki masa layar pada pelatihan kapal tangki minyak yang diakui sekurang kurangnya dalam jangka waktu (tiga) bulan setelah: dan cc. menyelesaikan pelatihan tingkat lanjut yang diakui untuk pengoperasian muatan pada kapal tangki minyak dan memenuhi standar kompetensi sesuai seksi a v paragraf koda stcw. nakhoda, kepala kamar mesin, mualim masinisbahan kimia harus memiliki sertifikat pelatihan tingkat lanjut untuk pengoperasian kapal tangki bahan kimia (advanced training for chemicabahan kimiakapal tangki minyak dan kapal tangki bahan kimia: memiliki masa layar kapal tangki bahan kimia yang diakui sekurang kurangnya dalam jangka waktu (tiga) bulan setelah memiliki sertifikat dasar pengoperasian muatan kapal tangki minyak tang dan kimia: dan mal menyelesaikan pelatihan tingkat lanjut yang diakui untuk pengoperasian muatan pada kapal tangki bahan kimia dan memenuhi standar kompetensi sesuai seksi a v paragraf koda src. direktorat jenderal harusdua persyaratan minimal untuk pelatihan dan kualifikasi nakhoda, perwira, dan rating pada kapal tangki gas cairgas cair harus memiliki sertifikat pelatihan dasar pengoperasian muatan untuk kapal tangki gas cair (basic training for liguefied gasgas cairkoda stcw. nakhoda, kepala kamar mesin, mualim masinis iigas cair harus memiliki sertifikat pelatihan tingkat lanjut untuk pengoperasian kapal tangki gas cair (advanced training for liguefied gasgas cair sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki sertifikat pelatihan dasar keselamatan untuk pengoperasian kapal tangki gas cair: memiliki masa layar kapal tangki gas cair yang diakui sekurang kurangnya dalam jangka waktu (aga) bulan setelah memiliki sertifikat dasar pengoperasian muatan untuk kapal tangki gas cair, dan masinis yang melaksanakan tugas jaga kamar mesin adalah masinis dengan jabatan sebagai masinis iii atau masinis atau masinis operator radio radio operator adalah seseorang yang memiliki sertifikat tertentu yang diterbitkan oleh han administrator dan diakui sesuai ketentuan peraturan radio. operator radio mass global maritime distress and safety system sistem keselamatan dalam marabahaya maritim) adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam dinas jaga radio untuk mengoperasikan peralatan mass serta memiliki kompetensi sebagaimana yang distandarkan dan memilki sertifikat sesuai chapter konvensi internasional stcw dan aransemennya. tugas jaga radio radio duties) meliputi tugas jaga, perawatan, dan perbaikan teknis yang dilaksanakan berdasarkan peraturan .radio (radio regulation) dan konvensi solar dan aransemennya. electro technical officer adalah perwira yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan konvensi stcw dan aransemennya aturan jii rating adalah awak kapal selain nakhoda dan perwira. rating yang melaksanakan tugas jaga navigasi dan kemudi jurumudipelaut terampil bagian dek able seawater decyang melaksanakan tugas jaga mesin juru minyal1 pelaut terampil bagian mesin able seawater engineteknik elektro electro technical ratingi1 menyelesaikan pelatihan tingkat lanjut yang diakui untuk pengoperasian muatan kapal gas cair dan memenuhi standar kompetensi untuk sertifikat pelatihan tingkat lanjut untuk pengoperasian muatan kapal tangki gas cair. direktorat jenderal wajibtigaberlaku untuk nakhoda, perwira, rating, dan personil lainnya yang bekerja pada kapal penumpang pelayaran internasional.tan serta personil lainnya yang bekerja pada kapal penumpang daerah pelayaran kawasan indonesia (near coastal voyage) diatur dengan peraturan direktur jenderal. pelaut yang akan bertugas atas kapal penumpang, harus menyelesaikan pelatihan crowd management sesuai jabatan yang terdiri atas: pelatihan penanganan situasi tidak terkendali (crowd management training), pelatihan keselamatan (safety training): penanganan situasi krisis dan perilaku manusia (crisis management and human behavior): dan. nakhoda, perwira, dan personil lainnya yang ditunjuk pada daftar sipil untuk membantu penumpang dalam situasi darurat atas kapal penumpang harus menyelesaikan pelatihan penanganan situasi tidak terkendali (crowd management training) sesuai seksi paragraf koda stcw. personil yang memberikan pelayanan langsung bagi penumpang pada ruang penumpang kapal penumpang harus menyelesaikan pelatihan keselamatan untuk personil sesuai seksi a v paragraf koda src. nakhoda, kepala kamar mesin, mualim masinis ii, dan orang yang ditunjuk pada daftar sipil yang mempunya! tanggung jawab pada situasi krisis pada kapal penumpang harus menyelesaikan pelatihan yang diakui untuk penanganan situasi krisis dan perilaku manusia (crisis management and human behaviour sesuai seksi a v paragraf koda cw. nakhoda, kepala kamar mesin, mualim masinis dan orang yang ditunjuk bertanggung jawab untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, pemuatan, pembongkaran, pengamanan muatan atau menutup bukaan lambung pada kapal ro ro penumpang wajib menyelesaikan pelatihan yang diakui untuk) sesuai seksi a v paragraf koda stcw. pelaut yang diwajibkan untuk mengikuti pelatihan, dalam waktu paling lama (lima) tahun harus mengikuti pelatihan penyegaran (refresh course) sesuai sertifikasinya. direktorat jenderal harus memastikan bahwa sertifikat yang diterbitkan kepada peserta pelatihan sebagai bukti telah menyelesaikan pelatihan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang undanganpada kapal kapal tugas operasi tertentu. dapat diselenggarakan oleh badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan berdasarkan kebutuhan kompetensi yang dipersyaratkan oleh direktur jenderalsebagaimana dimaksud pada antara lain: pelatihan khusus untuk kapal negara: pelatihan khusus untuk petugas pandu: dan cc. pelatihan khusus untuk kapal penunjang operasi lepas pantai (offshore supply vessel). . ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan khusus sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan direktur jenderal, bab vii keadaan darurat, keselamatan kerja, keamanan, jawatan medis, dan fungsi penyelamatan bagian kesatu persyaratan minimal untuk famitiarisasi keselamatan, pelatihan dasar keselamatan basic safety training), dan instruksi untuk semua pelaut pelaut harus mendapatkan familiarisasi keselamatan dan pelatihan dasar keselamatan (basic safety training) sesuai seksi a vi koda stcw dan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. sertifikat keterampilan pelatihan dasar keselamatan (basic safety training) diterbitkan setelah pelaut menyelesaikan pelatihan dasar keselamatan (basic safety training). bagian kedua persyaratan minimal untuk sertifikat keterampilan rakit penyelamat, sekoci penolong, dan sekoci penolong cepat survival craft, rescue boats and fast rescue boat) sertifikat keterampilan rakit penyelamat dan sekoci penolong (survival craft and rescue boats scr) selain sekoci penolong cepat (fast rescue boat frb) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: usia sekurang kurangnya (delapan belas) tahun: mengikuti pelatihan scr yang diakui dan memiliki masa layar yang diakui sekurang kurangnya dalam jangka waktu (enam) bulan: dan cc. memenuhi standar kompetensi untuk sertifikat keterampilan rakit penyelamat dan sekoci penolong sesuai seksi a vi paragraf koda stcw. sertifikat keterampilan sekoci penolong cepat diberikan po. setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki sertifikat keterampilan rakit penyelamat dan sekoci penolong, mengikuti pelatihan frb yang diakui, dan cc. memenuhi standar kompetensi untuk sertifikat sekoci penolong cepat sesuai dengan ketentuan pada seksi a vi paragraf koda stcw. pol bagian ketiga persyaratan minimal untuk pelatihan pemadam kebakaran tingkat lanjut advanced fire fighting pelaut yang ditunjuk untuk mengatur operasi pemadaman kebakaran harus menyelesaikan pelatihan tingkat lanjut dalam teknik teknik pemadam kebakaran, terutama untuk pengorganisasian, strategi, dan pemberian perintah, serta pelatihan pemadam kebakaran tingkat lanjut sesuai dengan ketentuan pada seksi a vi paragraf koda src sertifikat keterampilan pemadam kebakaran tingkat lanjut (advanced fire fighting) diberikan kepada pelaut yang telah menyelesaikan pelatihan tingkat lanjut dalam teknik teknik pemadam kebakaran. bagian keempat persyaratan minimal untuk pelatihan pertolongan pertama medical first aid) dan perawatan medis medical care) pelaut yang ditunjuk untuk memberikan pertolongan pertama medis kapal harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan ketentuan persyaratan minimal pertolongan pertama medis pada seksi a vi paragraf koda stcw. pelaut yang ditunjuk untuk memberikan perawatan medis kapal harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan ketentuan persyaratan minimal perawatan medis pada seksi a vi paragraf koda stcw. sertifikat keterampilan pertolongan pertama medis kapal dan sertifikat keterampilan perawatan medis kapal diberikan kepada pelaut yang telah menyelesaikan pelatihan pertolongan pertama (medical first aid) dan perawatan medis (medical care). bagian kelima persyaratan minimal untuk penerbitan sertifikat keterampilan perwira keamanan kapal ship security officer) sertifikat keterampilan sebagai perwira keamanan kapal diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki masa layar yang diakui sekurang kurangnya dalam jangka waktu (dua belas) bulan dan pengetahuan dalam pengoperasian kapal, dan memenuhi standar kompetensi untuk sertifikat keterampilan sebagai perwira keamanan kapal sesuai seksi a vi paragraf koda src direktorat jenderal wajib memastikan bahwa penerbitan sertifikat keterampilan diperuntukan bagi setiap orang yang memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud pada peraturan ini. bagian keenam persyaratan minimal untuk pelatihan kewaspadaan keamanan security awareness training) pelaut harus mendapatkan familiarisasi berkaitan dengan keamanan dan instruksi serta pelatihan kewaspadaan keamanan (security awareness training) yang kompetensinya sesuai ketentuan seksi a vi paragraf koda stcw. kewaspadaan keamanan tidak termasuk pada kualifikasi sertifikat keahlian yang diterbitkan maka sertifikat keterampilan diterbitkan untuk menunjukkan bahwa pemilik sertifikat telah mengikuti kursus pelatihan kewaspadaan keamanan. bagian ketujuh pelaut yang ditunjuk untuk tugas keamanan security duties) (l) pelaut yang ditunjuk untuk tugas keamanan harus memenuhi standar keterampilan sesuai dengan ketentuan pada seksi a vi paragraf koda stcw. sertifikat keterampilan tugas keamanan (security duties) diterbitkan untuk menunjukkan bahwa pemilik sertifikat telah mengikuti pelatihan sebagai petugas keamanan. pasai ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat, keselamatan kerja, keamanan, tindakan medis serta fungsi penyelamatan diatur lebih lanjut dalam peraturan direktur jenderal. bab viii sertifikat alternatif pemerintah tidak menerbitkan sertifikat alternatif sebagaimana yang diatur dalam bab vii konvensi src beserta aransemennya. bab dinas jaga bagian kesatu kebugaran tugas aga pelaut yang melaksanakan tugas jaga harus dalam kondisi bugar. kondisi bugar sebagaimana dimaksud pada (lj meliputi: pencegahan kelelahan (fatigue): dan penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang. dalam rangka pencegahan kelelahan (fatigue) sebagaimana dimaksud pada huruf direktur jenderal mempunyai kewenangan: menetapkan dan memberlakukan periode istirahat untuk personil dinas jaga termasuk yang ditugaskan untuk keselamatan, keamanan, dan pencegahan pencemaran sesuai yang diatur pada seksi a viii koda stcw: dan menentukan sistem jaga yang diatur sehingga efisiensi semua personil jaga tidak mengalami kelelahan (fatigue) dan menata sedemikian rupa sehingga tugas jaga pertama pada permulaan pelayaran dan pengganti jaga berikutnya telah cukup istirahat dan bugar untuk tugas jaga. untuk menentukan bahwa pelaut tidak menyalahgunakan alkohol, maka batas kandungan alkohol pada darah tidak lebih dari atau mg liter alkohol dalam pernapasan untuk nakhoda, perwira, dan pelaut lain yang sedang melaksanakan tugas jaga. ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang diatur dengan peraturan direktur jenderal. bagian kedua pengaturan dinas jaga dan prinsip yang harus diperhatikan direktur jenderal melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan pelayaran, nakhoda, kepala kamar mesin, dan semua personil dinas jaga untuk memenuhi persyaratan, prinsip serta petunjuk sesuai koda tcw. nakhoda pada setiap kapal harus memastikan pengaturan dinas jaga sehingga dapat melaksanakan tugas jaga sesuai dengan situasi dan kondisi: perwira dinas jaga bertanggung jawab untuk melayarkan kapal dengan selamat selama periode jasanya, ketika berada anjungan atau berada pada lokasi seperti kamar peta, ruang radio atau ruang kontrol anjungan pada setiap saat: radio operator bertanggung jawab mempertahankan secara terus menerus jaga radio pada frekuensi tertentu: cc. masinis jaga mesin bawah pengawasan kepala kamar mesin, harus berada kamar mesin atau pada saat diperlukan selama bawah tanggung jawab jam jasanya: jam jaga yang sesuai dan efektif dipertahankan untuk tujuan keselamatan setiap saat ketika kapal berlabuh jangkar atau sandar dan jika kapal membawa muatan berbahaya, penataan jaga tersebut harus memperhitungkan sifat alami, kuantitas, pengepakan, dan pemuatan dari pada muatan berbahaya sesuai kondisi kapal berada, dan penjagaan yang efektif dan sesuai harus terlaksana dengan baik terkait dengan pengamanan kapal. bab ketentuan peralihan pelaut yang telah memiliki sertifikat keahlian sebelum diterbitkannya peraturan menteri ini, wajib menyesuaikan dengan mengikuti diklat penyegaran, pemutakhiran, serta mengikuti ujian kompetensi paling lama tanggal desember berdasarkan ketentuan peraturan menteri perhubungan ini. pelatihan yang berkaitan dengan keamanan yang dipersyaratkan kepada pelaut yang sertifikasinya diterbitkan sesuai dengan ketentuan persyaratan isis code sebelum peraturan menteri ini ditetapkan harus diperbaharui sejak januarin sesuai dengan aslinya kln, nan data pon simararis, sh, mm, membina utama muda tv'fe) nip, daerah pelayaran semua lautan unrestricted voyage adalah daerah pelayaran untuk semua laut dunia. daerah pelayaran kawasan indonesia near coastal voyages)dan bujur timur, titik lintang selatan, dan bujur timur melalui sebagian pantai utara australia. dan tidak memasuki perairan negara lain.gari suatu pelabuhan tertunduk dan tidak memasuki perairan negara lain. tenaga penggerak propulsion power) adalah jumlah tenaga maksimum yang dihasilkan dalam kilo watt kw) dari seluruh mesin penggerak utama kapal, sebagaimana tertera dalam sertifikat pendaftaran atau kebangsaan kapal, atau dokumen resmi lainnya. kapal tangki minyak oil tanker) adalah kapal yang dibangun dan dipergunakan untuk mengangkut minyak bumi dan produk dari minyak bumi secara curah. kapal tangki bahan kimia chemical tanker) adalah kapal yang dibangun atau disesuaikan dan digunakan untuk mengangkut secara curah produk cair yang tercantum dalan bab koda internasional bahan kimia curah international bulk chemical ibc model. kapal tangki gas cair liguefied gas tanker) adalah kapal yang dibangun atau disesuaikan dan digunakan untuk mengangkut gas cair atau produk lainnya yang tercantum dalam bab koda internasional pengangkutan gas cair. kapal penumpang passenger ship) adalah kapal yang mengangkut penumpang lebih dari (dua belas) orang. kapal ro ro penumpang ro ro passenger ship) adalah kapal dengan ruang muatan ro ro atau ruang muatan khusus. bulan adalah bulan dalam kalender atau berjumlah (tiga puluh) hari dari periode periode yang kurang dari (satu) bulan. x7, praktek laut board training) adalah bagian dari kegiatan pembelajaran pada diklat kepulauan berupa praktek berlayar untuk peserta diklat kepulauan kapal niaga dengan ukuran kapal, tenaga penggerak utama, dan daerah pelayaran yang ditetapkan sesuai dengan sertifikat yang akan diperolehnya. masa layar sea going service) adalah pengalaman bekerja atas kapal yang berkaitan dengan penerbitan atau validasi sertifikat atau kualifikasi lainnya. perwira keamanan kapal ship security officer adalah seseorang yang bekerja atas kapal bertanggung jawab kepada nakhoda, ditunjuk oleh perusahaan sebagai penanggung jawab keamanan atas kapal termasuk pelaksanaan dan pemeliharaan rencana keamanan kapal. yang mengkoordinasikan dengan perwira keamanan perusahaan company security officer) serta perwira keamanan fasilitas pelabuhan port facility security officer). tugas tugas keamanan security duties) adalah seluruh latihan dan tugas keamanan atas kapal yang tercantum dalam konvensi solar dan aransemennya bab xi dan koda isis. s1. bukti dokumen documentary evidence) adalah dokumentasi selain sertifikat keahlian dan keterampilan yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan konvensi yang terkaii sertifikat dan pengukuhan bagian kesatu umum sertifikat keahlian, sertifikat pengukuhan, dan sertifikat keterampilan diterbitkan oleh direktur jenderal. blank sertifikat kepulauan disediakan oleh direktorat jenderal. penerbitan sertifikat keterampilan kapal tangki untuk nakhoda dan perwira tidak dapat dilimpahkan kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan. penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang mendapatkan pelimpahan dapat menerbitkan sertifikat keterampilan lainnya selain sertifikat keterampilan kapal tangki untuk nakhoda dan perwira. s5) sertifikat yang diterbitkan menggunakan bahasa indonesia dan diterjemahkan dalam bahasa inggris. sertifikat keahlian operator radio mass diterbitkan yang menunjukkan bahwa pemiliknya memiliki pengetahuan tambahan yang diharuskan dalam persyaratan peraturan radio. direktur jenderal menerbitkan sertifikat pengukuhan yang merupakan sertifikat terpisah untuk setiap sertifikat keahlian sebagai penetapan kewenangan jabatan pemilik sertifikat. direktur jenderal menerbitkan pengakuan pengukuhan sertifikat negara lain certificate recognition) terhadap sertifikat kompetensi dan sertifikat untuk kapal tanker yang diterbitkan menurut regulation dan konvensi stcw dan aransemennya yang akan bekerja kapal berbendera indonesia berdasarkan memorandum undertaking) dengan negara lain. sertifikat asli yang dipersyaratkan harus berada atas kapal selama yang bersangkutan berdinas atas kapal. direktur jenderal memastikan sertifikat yang diterbitkan bagi calon pemilik sertifikat memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan. direktur jenderal teregistrasi semua sertifikat dan khusus sertifikat pengukuhan yang diterbitkan mencakup masa berlaku, validasi, pembatalan, dan hilang atau rusak. direktur jenderal menyediakan informasi status semua sertifikat pelaut, sertifikat keterampilan khusus bagi nakhoda dan perwira kapal yang melakukan penundaan (towing) dengan panjang tindakan lebih dari (seratus) meter diukur dari buritan kapal yang menunda sampai ujung belakang kapal benda yang ditunda diatur khusussertifikat keterampilan khusus bagi nakhoda dan perwira kapal kecepatan tinggi right speed craft hso) diatur khusus.terhitung tanggal januari informasi status sertifikat dibuat dalam bahasa inggris melalui media elektronik. bagian kedua pengaturan kawasan pelayaran dekat pantai near coastal voyages) direktur jenderal mengatur batas daerah pelayaran, untuk keperluan sertifikasi bagi pelaut yang bekerja atas kapal berbendera indonesia. pengaturan sertifikat untuk salah satu daerah pelayaran, yang dapat dipergunakan untuk berlayar daerah pelayaran dekat pantai negara lain setelah memenuhi ketentuan dalam perjanjian kesepakatan antara indonesia dan negara tersebut. ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi bagi pelaut sesuai daerah pelayaran sebagaimana dimaksud pada (l) dan diatur dengan peraturan direktur jenderal. bagian ketiga prosedur pengawasan sertifikat pelaut dalam rangka menjamin terpenuhinya kelaiklautan kapal, awak kapal wajib memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan yang dilakukan pengawasan oleh petugas. pengawasan yang dilakukan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada meliputi: verifikasi setiap pelaut yang bekerja atas kapal agar memiliki sertifikat yang sah dan valid, verifikasi semua sertifikat setiap pelaut yang bekerja atas kapal harus memenuhi persyaratan minimum pengawasan: dan cc. jika terdapat bukti dan informasi yang nyata dan dapat diyakini bahwa standar kompetensi dan kemampuan awak kapal dalam melaksanakan tugas jaga dengan baik tidak terlaksana sehingga mengakibatkan kapal .tubrukan, kandas atau melakukan tindakan yang tidak wajar, maka kepada pemilik sertifikat dapat dilakukan pengujian penilaian (assessment) kembali untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perintah melakukan pergantian awak kapal oleh petugas yang berkompeten. dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat ditemukan ketidaksesuaian yang mengakibatkan bahaya untuk orang, benda (property) atau lingkungan antara lain: a.awak kapal tidak memiliki sertifikat dan atau dokumen yang dipersyaratkan: b.pengawasan kapal yang tidak memenuhi persyaratan pengawasan minimum, cc. penataan jaga anjungan ddn kamar mesin yang tidak sesuai dengan penataan jaga kapal sebagaimana yang dipersyaratkan oleh direktur jenderal, d.tidak tersedia petugas jaga yang cakap untuk tn, mengoperasikan alat alat penting untuk keselamatan bernavigasi, radio komunikasi, dan pencegahan polusi laut, dan tidak tersedia petugas jaga yang telah cukup beristirahat dan siap melaksanakan tugas pertama dan jaga selanjutnya dalan suatu pelayaran. dalam hal ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dilakukan perbaikan, ketidaksesuaian tersebut dapat dijadikan alasan untuk menunda keberangkatyikapi perkembangan kondisi dan praktik pengelolaan barang milik negara, sehingga perlu ditetapkan oleh menteri melalui keputus7ilhukum, wan sai herpriarsono |
kataan, pengelolaan, standardisasi kode identitas terminal penumpang angkutan jalan dan untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan terminal penumpang angkutan jalan diperlukan kode terminal penumpang angkutan jal cara penetapan kode terminal penumpangisetapan kode: terminal penumpang angkutan jalankode terminal adalah tanda berupa gabungan huruf atau suku kata, atau bagian lain yang ditulis daa dilafalkan sebagai kata wajar yang diorganisasikan dan terintegrnetapan kode terminal penumpang angkutan jalan bertujuan untuk mewujudkan tertib pengelolaan terminal penumpang angkutan jalan dan mendukung pelaksanaan sistem penjualan tiket angkutan umum serta memudahkan proses integrasi data antar simpul transportasi. simpul transportasi sebagaimana dimaksud pada merupakaningkup peraturan menteri ini mengatur mengenai: kriteria kode terminal, dan tata cara penetapan kode terminal. bab kriteria kode terminal kode terminal penumpang angkutan jalan wajib dimiliki oleh: terminal penumpang tipe aj: terminal penumpang tipe dan cc. terminal penumpang tipe (l) kode terminal sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari (tiga) huruf besar kapital. kode terminal sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: kode yang berdiri sendiri, tidak terdapat duplikasi dengan kode terminal penumpang angkutan jalan lainnya, dan kode identik dengan nama terminal penumpang angkutan jalan. kode terminal sebagaimana dimaksud dalam digunakan oleh: pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan angkutan umum, dan penyedia layanan tiket. kode terminal sebagaimana dimaksud dalam dapat diakses melalui situs web terminal. kode terminal yang tercantum dalam situs web sebagaimana dimaksud pada merupakan kode yang sah. bab iii tata cara penetapan kode terminal kode terminaldan terminal penumpang tipe provinsi daerah khusus ibukota jakarta. kewenangan penetapan kode terminal penumpang tipe oleh menteri sebagaimana dimaksud pada huruf didelegasikan kepada direktur jenderal. penetapan kode terminal penumpang tipe dan terminal penumpang tipe sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf setelah mendapatkan rekomendasi dari direktur jenderal. pengusulan kode terminal penumpang tipe dan terminal penumpang tipe diajukan secara tertulis dan atau melalui situs web terminal oleh gubernur dki jakarta gubernur bupati walikota kepada direktur jenderal. pengusulan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan data dukung berupa: penetapan lokasi terminal penumpang, nama provinsi, cc. nama kabupaten kota, nama terminal: alamat lengkap, titik koordinat, dan usulan kode. data dukung sebagaimana dimaksud pada dilakukan verifikasi oleh direktur jenderal dalam jangka waktu paling lama (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. berdasarkan hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam direktur jenderal memberikan: rekomendasi, atau surat pemberitahuan duplikasi. berdasarkan rekomendasi dari direktur jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf gubernur dki jakarta gubernur bupati walikota dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari kerja wajib untuk menetapkan kode terminal. penetapan kode terminal oleh gubernur dki jakarta gubernur bupati walikota sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada direktur jenderal dalam jangka waktu paling lama (lima) hari kerja. dalam hal penetapan dan pelaporan kode terminal oleh gubernur dki jakarta gubernur, bupati walikota sebagaimana dimaksud pada dan melewati batas waktu yang ditentukan maka rekomendasi dinyatakan tidak berlaku dan wajib mengajukan pengusulan ulang kode terminal. kode terminal yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada dicantumkan dalam situs web hubdat.dephub.go.id terminal. dalam hal verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam terdapat duplikasi kode terminal, direktur jenderal menerbitkan surat pemberitahuan duplikasi. berdasarkan surat pemberitahuan duplikasi sebagaimana dimaksud pada gubernur dki jakarta gubernur bupati walikota dapat mengajukan pengusulan ulang kode terminal penumpang tipe dan kode terminal terminal penumpang tipe dalam hal terdapat terminal yang direlokasi dan atau alih fungsi dan atau perubahan nama terminal maka dilakukan penghapusan kode terminal. penghapusan kode terminal sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada menteri dan dilakukan pengusulan kode terminal yang baru. dina surat pengusulan rekomendasi penetapan kode terminal, surat rekomendasi kode terminal, surat permohonan penghapusan kode terminal, surat jawaban penghapusan kode terminal, dan surat pemberitahuan duplikasi kode terminalali watu anj) h., sh, dess rem six nama muda iv c) nyp lampiransurat pengusulan rekomendasi penetapan kode terminal nomor naneaeah klasifikasi . lampiran. cecooiw02 perihal pengusulan rekomendasi penetapan kepada kode terminal tipe b cngusulan untuk memperoleh rekomendasi penetapan kode terminal tipe . provinsi kota kabupaten . sebagai kelengkapan pengusulan rekomendasi penetapan kode terminal tipe.sebagaimana sebagaimana dimaksud pada angka (satu) atas, kami lampirkan rincian kode terminal tipe . provinsi kota kabupaten . demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. gubernur walikota bupati tembusan: sekretaris direktorat jenderal perhubungan darat, kepala dinas perhubungan provinsi kota kabupaten . a86 lesi lampiran surat gubernur walikota bupati . nomor tanggal rincian kode terminal tipe .provinsi kota kabupaten . kode kel. yani surakarta, ttn aer sita mantan avagaesam peng surat rekomendasi kode terminal nomor jakarta, klasifikasi lampiran perihal rekomendasi kode terminal kepada tipe sedan provinsi kota kabupaten . yth. gubernur . walikota . bupati sesiberdasarkan hal tersebut atas, maka direktorat jenderal perhubungan darat merekomendasikan bahwa usulan kode terminal penumpang tipe . provinsi kota kabupaten . dapat ditetapkan dalam surat keputusan gubernur walikota bupati . dengan ketentuan sebagai berikut: rekomendasi ini berlaku selama jangka waktu (tujuh) hari kerja, selama jangka waktu tersebut gubernur walikota bupati dapat memproses menjadi surat keputusan dimaksud, apabila setelah jangka waktu berlaku sebagaimana huruf atas telah lewat waktu, maka kode usulan tersebut dapat direkomendasikan untuk gubernur walikota bupati lain yang mengajukan kode yang sama, dan melaporkan surat keputusan dimaksud yang telah ditetapkan oleh gubernur walikota bupati kepada direktur jenderal perhubungan darat paling lama (lima) hari kerjhewan nanas mana bananarmohonan penghapusan kode terminal nomor kantor aneka klasifikasi: sense tanonmenseri lampiran eesnakteoniasamni perihal permohonan penghapusan kepada kode terminal tipe. (nama terminal beserta kodenya)rmohonan untuk dilakukan penghapusan kode terminal tipe. (nama dan kode terminal) provinsi kota kabupaten .dikarenakan relokasi dan atau alih fungsi menjadi . sebagai kelengkapan permohonan penghapusan kode terminal tipe .sebagaimana dimaksud pada angka (satu) atas, kami lampirkan surat keputusan gubernur walikota bupati tentang relokasi dan atau alih fungsi terminal tipe. (nama dan kode terminal) provinsi kota kabupaten . demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. gubernur walikota bupati . tembusan: sekretaris direktori jenderal perhubungan darat, kepala dinas perhubungan provinsi kota kabupaten . dst. surat jawaban penghapusan kode terminal jakarta, nomor klasifikasi lampiran perihal penghapusan kode terminal kepada tipe . (nama dan kode terminal) yth. gubernur . provinsi kota kabupaten . walikota crescent:f bupati massa di tempat menunjuk surat saudara nomor . tanggal . perihal penghapusan kode terminal tipe . (nama dan kode terminal)penghapusan kode pada database terminal penumpang angkutan jalan: pola meka bena nana enam samaran kepala pusat teknologi informasi dan komunikasi:mberitahuan duplikasi kode terminal nomor jakarta, klasifikasi lampiran perihal pemberitahuan duplikasi kode kepada terminal tipe . provinsi kota kabupaten . yth. gubernur . walikota bupati .dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi data, kode yang telah diusulkan tersebut terdapat kode terminal penumpang tipe . yang identik sama yaitu kode . pada terminal tipe . sama dengan (usulan) kode pada terminal tipe . kota kabupaten . provinsi . sehubungan dengan hal tersebut atas, bersama ini kami harap diusulkan kode terminal yang baru agar tidak terjadi duplikasi kode dengan terminal yang lainnyann pin panp), watu ao) h., sh, dess rem nama muda iv c) |
.l aan rpjasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang melayani angkutan penyeberangan diperlukan perubahan terhadapmelayani angkutan penyeberangpenyeberangan adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan. jasa kepelabuhanan adalah jasa kepelabuhanan pad. pelayanan jasa kepelabuhanan adalah merupakan pelayanan jasa terhadap kapal, penumpang, dan kendaraan berupa penyediaan dan atau pengemb. penyelenggara pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggaralai pengelola transportasi darat yang selanjutnya disebut bpt. biaya per satuan unit produksi cost per unit) adalah total biaya penyelenggaraan masing masing jenis jasa kepelabuhanan dibagi total produksi selama periode tertentu, struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan, cc. golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan, pengaturan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan, penetapan tarif dan jasa kepelabuhanan, mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan. bab iii jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pelayanan jasa kepelabuhanan diberikan dan diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan. pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada meliputi: fasilitas untuk kegiatan pelayanan kapal, fasilitas terminal untuk pelayanan penumpang, fasilitas untuk pelayanan kendaraan, fasilitas elektronika, listrik, air, bahan bakar, dan pengolahan limbah, dan lahan untuk bangunan, lapangan, periklanan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan pemanfaatan layanan pelabuhan. pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan tarif jasa kepelabuhanan. tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada jenis dan struktur golongan yang ditetapkan berdasarkan: kepentingan pelayanan umum, peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan: kepentingan penggunajasa:, peningkatan kelancaran pelayanan jasa, pengembalian biaya, dan pengembangan usaha. selain berpedoman pada jenis dan struktur golongan sebagaimana dimaksud pada tarif jasa kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan: keselamatan dan keamanan pelayaran, penilaian tingkat pelayanan (level service), dan prinsip akuntansi yang berlakuberdasarkan tatanan waktu dan atau satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan. struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan. tarif jenis pelayanan jasa kepelabuhanan dapat dilakukan dalam (satu) paket pungutan. struktur tarif terhadap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri atas: pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa penumpang, cc. pelayanan jasa kendaraan: dan pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya. pelayanan jasa kapal terhadap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pelayanan jasa penundaan pada pelabuhan yang menyediakan kapal tunda,, dermaga ponton, dan dermaga kayu, cc. pelayanan jasa pengaturan lalu lintas kapal (ship traffic control) yang dibangun dan dioperasikan penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan. pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pas masuk pelabuhan untuk penumpang menyeberang, dan jasa sistem informasi teknologi administrasi. pelayanan jasa kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jasa dermaga, jasa penimbangan kendaraan, cc. jasa jaringan jalan dan rel kereta api, pas masuk pelabuhan untuk kendaraan menyeberang, dan jasa sistem informasi teknologi administrasi. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit meliputi: penggunaan tanah lahan, penggunaan ruangan bangunan, periklanan: pelayanan penggunaan listrik: pelayanan penggunaan air bersih: pelayanan penyediaan bahan bakar: pelayanan untuk bahan berbahaya dan beracun b3), penampungan limbah: jasa kepil: administrasi manifest: sewaalat: pelayanan jasa mortir, jasa parkir, jasa pas masuk pelabuhan untuk orang yang tidak menyeberang, jasa pas masuk pelabuhan untuk kendaraan yang tidak menyeberang, jasa sandar kapal dermaga luar jam operasi, dan jasa pelayanan pariwisata dan perhotelan. berdasarkan tatanan waktu dan atau satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan, struktur tarif terhadap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan dapat diperoleh dari hasil perhitungan biaya per satuan unit produksi cost per unit). perhitungan struktur tarif yang diperoleh dari hasil perhitungan biaya per satuan unit produksi cost per unit), ditetapkan sebagai berikut: pelayanan jasa kapal terdiri atas: pelayanan jasagross tonnage gt) per jam, pelayanan jasa sandar tambat, dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam gross tonnage gt) dengan satuan gross tonnage gt) per kunjungan kapal (call) dihitung sejak kapal sandar sampai dengan meninggalkan dermaga, waktu kunjungan kapal (call) sebagaimana dimaksud pada angka ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan setempatgross tonnage gt) per kegiatan. gia pelayanan jasa penumpang terdiri atas: pas masuk pelabuhan, dihitung berdasarkan satuan per penumpang per kunjungan, dan jasa sistem informasi teknologi administrasi, dihitung berdasarkan satuan per penumpang per kunjungan. tarif pelayanan jasa kendaraan terdiri dari: jasa dermaga, dihitung berdasarkan satuan per golongan kendaraan per kunjungan, jasa penimbangan kendaraan yang bermuatan barang, dihitung berdasarkan satuan rupiah per golongan kendaraan per ton per kunjungan, pas masuk pelabuhan, dihitung berdasarkan satuan per golongan kendaraan per kunjungan, dan jasa sistem informasi administrasi, dihitung berdasarkan satuan per golongan kendaraan per kunjungan, golongan kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan angka dibedakan berdasarkan golongan kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perhitungan struktur tarif sebagaimana dimaksud pada terhadap tarif jasa kepelabuhanan lainnya ditetapkan oleh badan usaha pelabuhjasa kepelabuhanan, kelas pelabuhan, fasilitas, dan peralatan yang tersedia pelabuhan. naga golongan tarif sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan untuk setiap pelabuhan sesuai dengan: kelas pelabuhan penyeberangan, lintas penyeberangan, dan cc. tingkat pelayanan jasa kepelabuhanan. kelas pelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh menteri dalam rencana induk pelabuhan nasional. lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: pelayaran lintas penyeberangan antar negara (internasional), pelayaran lintas penyeberangan antar provinsi, antar kabupaten kota, dan dalam kabupaten kota, pelayaran long distance ferry ldf). tingkat pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pelayanan jasa penumpang, dan pelayanan jasa kendaraan. pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: penumpang dewasa, dan penumpang anak berumur (dua) tahun sampai dengan (lima) tahun. tarif pelayanan jasa kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pengaturan keringanan dan diferensiasi tarif pelayanan jasa kepelabuhanan penyelenggara pelabuhan dan badan usaha pelabuhan dapat memberikan keringanan (discount reduksi) tarif, diferensiasi tarif,rp. (nol rupiah). kegiatan tertentu sebagaimana pada terdiri atas: kegiatan kenegaraan, tugas pemerintahan tertentu, kegiatan search and rescue, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan,penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan. pengaturan terhadap pemberian tarif diferensiasi, tarif progresif, tarif reward, dan penalty sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh: menteri bagi pelabuhan yang diusahakan tidak secara tidak komersial oleh satuan pelayanan pada balai pengelola transportasi darat bpt) dan merupakan penerimaan negara bukan pajak pnb): direksi badan usaha pelabuhan bagi pelabuhan yang diusahakan secara komersial dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari direktur jenderal: dan gubernur, bupati walikota bagi pelabuhan yang diusahakan tidak secara komersial oleh unit pelaksana teknis daerah utd) provinsi, kabupaten kota dan merupakan penerimaan daerah. bab vii penetapan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan penetapan besaran tarif pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa penumpang, dan pelayanan jasa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf berdasarkan struktur dan golopelayanan jasanya diusahakan oleh badan usaha pelabuhan ditetapkan oleh direksi dengan memperhatikan tata cara perhitudiusahakan tidak secara komersial ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan. besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan ditetapkan dengan: peraturan pemerintah untuk pelabuhan yang diselenggarakan oleh satuan pelayanan pada bpt: peraturan daerah untuk pelabuhan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis daerah utd), dan cc. keputusan direksi untuk pelabuhan yang diusahakan oleh badan usaha pelabuhan pnb). bab viii mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan besaran tarif pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa penumpang, dan pelayanan jasa kendaraan yang diusahakan oleh badan usaha pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh direksi badan usaha pelabuhan dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan tertulis dari menteriusulan tarif dengan memperhatikan:,ilengkapi dengan data tarif yang berlaku pelabuhan penyeberangan lainnya sebagai pembanding: dan telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban penggunajasa. konsep usulan besaran tarif jasa kepelabuhanan terlebih dahulu diinformasikan secara tertulis kepada asosiasi pengguna jasa kepelabuhanan sebelum dikonsultasikan dengan menteri, cc. konsep usulan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tarif pelayanan jasa kapal kepada asosiasi pengusaha angkutan penyeberangan, tarif pelayanan jasa penumpang kepada yayasan lembaga konsumen indonesia lki), dan tarif pelayanan jasa kendaraan kepada organisasi angkutan darat (ganda), konsep usulan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada huruf dibahas oleh unit kerja terkait lingkungan kementerian perhubungan bersama bpt dan badan usaha pelabuhan, berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksudpaling lama (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen lengkap dari badan usaha pelabuhan, dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf dibuktikan dengan berita acara kelengkapan dokumen,pada huruf badan usaha pelabuhan dapat memberlakukan besaran tarif jasa kepelabuhanan, terhadap usulan besaran tarif jasa kepelabuhanan, terlebih dahulu dilakukan penilaian standar pelayanan jasa kepelabuhanan untuk masing masing jenis jasa pelayanan, sta penilaian standar pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh tim kementerian perhubung, dan hasil penilaian standar pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai pertimbangan tertulis menteri. penyelenggara pelabuhan dan badan usaha pelabuhan dalam menyusun perhitungan besaran tarif pelayanan jasa sandar kapal, penumpang, dan kendaraan, berpedoman pada komponen, formulasi, dan tata cara perhitungan tarif pelayanan jasaesaran tarif masing masing pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf yang ditetapkan oleh badan usaha pelabuhan dapat dievaluasi paling cepat (enam) bulan. bab ketentuan lain lain tarif jasa kepelabuhanatau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. badan usaha pelabuhan dapat menjadi pelaksana pengelolaan tarif terpadu. tarif terpadu sebagaimana dimaksud pada terdiri atas tarif angkutan penyeberangan, tarif jasa kepelabuhanan, dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan kendaraan. penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuh dan pemenuhan standar pelayanan minimal pelabuhan penyeberangan level services ls) dilakukan oleh bpkepelabuhanan penyeberangan yang diusahakan secara komering watu dahi h., sh, dessmelayani angkutan penyeberangan komponen, formulasi, dan tata cara perhitungan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang melayani angkut: iii. biaya pemeliharaan: iv. biaya penyusutan, biaya asuransi, vi. biaya sewa, vii. biaya administrasi, viii. biaya umum, iidan memberikan perlindungan serta pelayanan penumpang angkutan udara niaga berjadwal, perlu diaturmemutuskan: menetapkan peraturan menteri perhubunga. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:keterlambatan penerbang. atau kedatangan. pembatalan penerbangan (cancellation flight?) adalah tidak beroperasinya suatu penerbangan sesuai rencana penerbangan yang telah ditentukterlambatan penerbangan keterlambatan penerbangan pada badan usaha angkutan udara niaga berjadwal terdiri dari:). keterlambatan penerbangan dikelompokkan dalam (enam) kategori keterlambatan, yaitu:lebih dari menit, dan kategori pembatalan penerbangan. keterlambatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam dihitung berdasarkan yaitu pada saat pesawat block off meninggalkan tempat parkir pesawat (apron) atau pada saat pesawat block dan parkir apron bandara tujuan. bab iii faktor penyebab keterlambatan faktor yang menyebabkan keterlambatan penerbangan meliputi: faktor manajemen airline, faktor teknis operasional, faktor cuaca, dan faktor lain lain. faktor manajemen airline sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah faktor yang disebabkan oleh maskapai penerbangan, meliputi atau penerbangan lanjutan (connecting flight?), dan ketidaksiapan pesawat udara. faktor teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah faktor yang disebabkan oleh kondisi bandar udara pada saat keberangkatan atau kedatangan, meliputifaktor cuaca sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: hujan lebat, banjirfaktor lain lain sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah faktor yang disebabkan diluar faktor manajemen airlines, teknis operasional dan cuaca, antara lain kerusuhan dan atau demonstrasi wilayah bandar udara. dalam hal terjadi keterlambatan yang diakibatkan oleh faktor teknis operasional dan faktor cuaca sebagaimana dimaksud pada dan badan usaha angkutan udara wajib menginformasikan dengan bukti surat keterangan resmi dari instansi terkait. instansi terkait sebagaimana dimaksud pada adalah otoritas bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara apabila keterlambatan disebabkan faktor teknis operasional dan badan meteorologi, klimatologi dan geofisika bmkg) apabila keterlambatan disebabkan faktor cuaca. badan usaha angkutan udara bertanggungjawab atas keterlambatan yang disebabkan faktor manajemen airlines sebagaimana dimaksud dalam badan usaha angkutan udaradan bab penanganan keterlambatan penerbangan badan usaha angkutan udara wajib menyampaikan informasi keterlambatan penerbangan melalui petugas yang berada ruang tunggu bandar udara yang ditunjuk secara. khusus untuk menjelaskan atau memberi keterangan kepada penumpang. petugas sebagaimana dimaksud pada harus melakukan koordinasi dengan badan usaha angkutan udara, penyelenggara bandar udara, dan pihak terkait keterlambatan. informasi kepada penumpang apabila terjadi keterlambatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada meliputi: adanya informasi yang benar dan jelas mengenai alasan keterlambat, adanya informasi yang benar dan jelas mengenai pembatall keterlambatan penerbangan yang disebabkan oleh faktor cuaca, informasi dapat disampaikan kepada penumpang sejak diketahui adanya gangguan cuaca, dan adanya informasi yang benar dan jelas mengenaibadan usaha angkutan udara wajib menyediakan petugas setingkat general manager, station manager, staf lainnya atau pihak yang ditunjuk dan diberikan kewenangan penuh dalam mengambil keputusan lapangan dalam menangani penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan. petugas sebagaimana dimaksud pada harus memastikan bahwa dalam memberikan pelayanannya harus bersikap empati serta adanya perhatian dan kepedulian, memberikan kemudahan bagi penumpang yang akan menyusun ulang rencana perjalanan, dan membantu penumpang termasuk pemesanan pulang atau melakukan pemindahan penerbangan atau badan usaha angkutan dalam negeri lainnya. bab pemberian kompensasi dan ganti rugi badan usaha angkutan udara wajib memberikan kompensasi sesuai dengan kategori keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam berupa: keterlambatan kategori kompensasi berupa minuman ringan, keterlambatan kategori kompensasi berupa minuman dan makanan ringan (snack box), keterlambatan kategori kompensasi berupa minuman dan makanan berat (heavy meal), keterlambatan kategori kompensasi berupa minuman, makanan ringan (snack box), makanan berat (heavy meal): keterlambatan kategori kompensasi berupa ganti rugi sebesar rp. (tiga ratus ribu rupiah), ( keterlambatan kategori badan usaha angkutan udara wajib mengalihkan penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (resund ticket), dan keterlambatan pada kategori sampai dengan. penumpang dapat dialihkan penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (resund ticket). pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam harus dilakukan secara aktif oleh petugas setingkat general manager, station manager, staf lainnya atau pihak yang ditunjuk yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha angkutan udara niaga berjadwaltunai, maka badan usaha angkutan udara wajib mengembalikan secara tunai pada saat penumpang melaporkan diri kepada badan usaha angkutan udaranon tunai melalui kartu kredit, maka badan usaha angkutan udara wajib mengembalikan melalui transfer rekening kartu kredit selambat lambatnya hari kalender. badan usaha angkutan udara dalam melakukan pengalihan penerbangan berikutnya atau penerbangan milik badan usaha niaga berjadwal lain sebagaimana dimaksud dalam huruf dan penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan fup grading class) atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub class pelayanan wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang diberi. dalam hal keterlambatan atas jam dan penumpang membutuhkan tempat penginapan maka badan usaha angkutan udara wajib menyediakan akomodasi bagi penumpang. badan usaha angkutan udara niaga berjadwal wajib memilikidalam bahasa indonesia. standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada harussetelah dilakukan verifikasi paling lambat (satu) bulan setelah diserahkannya standar operasional prosedur. contoh kerangkaasuransi ganti kerugian untuk keterlambatan kategori sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib diasuransikan kepada perusahaan asuransi sesuai ketentuan yang berlaku. perusahaan asuransi wajib membuat mekanisme pembayaran ganti rugi dengan persyaratan mudah dan sederhana. pemberian ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang tunai 'atau voucher yang dapat dituangkan atau melalui transfer rekening, selambat lambatnya. jam sejak keterlambatan dan pembatalan penerbangan terjadi. bab vii pengawasan dan penilaian direktur jenderal melakukan pengawasan dan penilaian terhadap badan usaha angkutan udara. pengawasan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan komponen sebagai berikut: ketaatan badan usaha angkutan udara dalam negeriyang telah diserahkan kepada direktur jenderal jumlah temuan dalam pengawasan terkait penanganan manajemen keterlambatan penerbangan (delay management) oleh inspektur angkutan udara, dan. ketaatan badan usaha angkutan udara dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah ketaatan pelaporan badan usaha angkutan udara dalamtercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini dan wajib dilaporkan paling lambat tanggal pada bulan berikutnya. jumlah temuan dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah hasil pengawasan terkait penanganan manajemen keterlambatan penerbangan (delay management) berdasarkan check list pengawasan inspektur angkutan udara sebagaimana tercantum dalam lampiran j(dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. penanganan atau penyelesaian keluhan pengguna jasa angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah cara yang dilengkapi dengan data data yang jelas melalui contact center kementerian perhubungan dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari kalender. data data yang jelas sebagaimana dimaksud pada meliputi nama penumpang, nama badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, tanggal keberangkatan penerbangan, rute penerbangan, nomor penerbangan, lokasi kejadian, nomor telepon atau email penumpang atau yang diberikan kuasa, dan data lain yang mendukung. formulasi penilaian penanganan keterlambatan penerbangviii sanksi badan usaha angkutan udara diberikan sanksi berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh direktur jenderal dengan ketentuan sebagai berikut: gel sanksi berupa teguran tertulis, sanksi berupa pembekuan rute baruurat peringatan sebagaimana dimaksud pada butir sanksi berupa pengurangan rutembekuan rute sebagaimana dimaksud pada butir dan sanksi berupa pencabutan izin usahangurangan rute sebagaimana dimaksud pada butir bab ketentuan penutupmulai berlakunya peraturan menteri perhubungan ini, maka dan peraturan menteri perhubungan nomor tahun tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara,duaan ariiramayu siapa fkui (iv a0. sis lampiran peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor tahun tanggal mei contoh kerangka standar operasional prosedur (standard operating procedure sop) penanganan keterlambatan penerbangan (delay management) bab dasar hukum referensi legalitas bab ii lingkup kegiatan diagram kegiatan flow komunikasi dan koordinasi bab iii penanganan keterlambatan penerbangan kategori keterlambatan penanganan keterlambatan pada saat penumpang bandar udara check counter dan boarding gate) penanganan keterlambatan pada saat penumpang dalam pesawat bab pesawat dan crew standby jumlah pesawat dan crew jangkauan area coverage area) bab petugas khusus penanganan keterlambatan penerbangan. alah rahayu pala. tv b) nge prr ag, (ag megan tg, mea akan (ep tn, a87 . sk. perah see res sak sig #ub al. haa tlp g383 r3 saga tan) sek ep) bah gs) lesi an, teri rp. bor feb uga ad anal partner brb pas abk bbi ka. naa wp bsk teri kaga #sal eng sej ses fiksi 2gp bsa kaga vag ink sila bp3hg fera ara zat ep? otp . plus, les) kep) oo a00 spa lee par pa. aga ds) pen seeikeaa taka erau fr) es| sea bessa rasa peg sana sex rem bel unica| nona lean bike tani bul karet abe $$ sen sbt seri @energi| sarah gal asep fat psa, gd, pmu ate) ahbirtal oise gas una iga fabel s5, drg) sen big sel sis s3. fabepees| sbb hana cap par bh3l hotel #eibar sen sen35 feng a28 bug v2, bap fib egg s830| bah pus #sesi doel sena meal mita le) dgn regal rafael| ses) sana iga san bebal shed eaa| bhg bi| basa kdi tgl agg tuh en: sek les s838 f&b efek sz8 3re33 lea: nun eb bap3 et3 rasa teb| do, kas ega cat far kaga fs) abbr sebesar an: akan bar s$p3 sak rabi asal tapis bbb ogah oh, ghani dan sal del aang seal fbs log se09 33an spl daa s2| ana jug "eb de5p mana yaa tg. 2io ayman bed ter eni add pan egg dep sa, peraga a90 pena psb ppa fraser getas tan nan dang ala ana f2. lampiran peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor tahun tanggal mei formulasi penilaian penanganan keterlambatan penerbangan ketaatan badan usaha angkutan melaporkan setiap bulan secara udara dalam melaporkan berkala dalam bulan point pelaksanaan penerapan standar terlambat melaporkan bulan dalam operasional prosedur standard bulan point operating procedure sop) terlambat melaporkan bulan dalam penanganan keterlambatan bulan point penerbangan (delay management) id. terlambat melaporkan bulan dalam bulan point terlambat melaporkan bulan dalam bulan 6point terlambat melaporkan bulan dalam bulan point terlambat melaporkan bulan dalam bulan point tidak pernah melaporkan point jumlah temuan dalam pengawasan jumlah indicator dalam checklist terkait penanganan keterlambatan dikurangi jumlah temuan oleh inspektur 39x penerbangan (delay management) angkutan udara dibagi dengan jumlah oleh inspektur angkutan udara indicator dalam checklist penanganan atau penyelesaian lebih dari dari jumlah keluhan pengguna jasa angkutan penyelesaian keluhan penumpang: udara terhadap keterlambatan point penerbangan 94x dari jumlah penyelesaian keluhan penumpang: point dari jumlah penyelesaian keluhan penumpang point 50x 79x dari jumlah penyelesaian keluhan penumpang point dari jumlah penyelesaian keluhan penumpang point total nilai cara penilaian pada komponen penilaian nomor cara perhitungannya sebagai berikut: penilaian sebesar point atau nilai 20x apabila melaporkan setiap bulan secara berkalay0) apabila terlambat melaporkan bulan dalam bulan. penilaian sebesar point atau nilai y60) apabila terlambat melaporkan bulan dalam bulan. penilaian sebesar point atau nilai 20y6)tidak pernah melaporkan point atau nilai 0y6. pada komponen penilaian nomor cara perhitungannya adalah berdasarkan check list inspektur angkutan udara sebanyak indikator dengan bobot nilai maksimal sebesar apabila tidak ada temuan dan apabila ada temuan maka penilaiannya disesuaikan misalnya terdapat temuan maka nilai menjadi atau sebesar ,7y0. pada komponen penilaian nomor cara perhitungannya adalah sebagai berikut: jumlah penyelesaian keluhan penumpang sebanyak 95x mendapat point dengan nilai maksimalmendapat point dengan nilai 30y649x mendapat point dengan nilai 0y6. hasil penilaian berdasarkan nilai: nilai baik nilai cukup nilai bawah tidak baik menteri perhubungan republik indonesia, ttd ignatius jonan salinan sesuai dengan aslinya sd. kepala umum dan kln, png pi. aga nex srllestari rahayu pembina utama muda iv c) n#p#y9620620perlu menetapkan program keselamatan penerbangan nasional: bahwa dengan terbentuknya kantor otoritas bandar udara, maka perlu melakukan penyempurnaan terhadap struktur pengawasan keselamatan penerbangan dalam rangka mewujudkan penguatan dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan keselamat sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan kepala badan sar nasional nomor pk. tahun), memutuskan:selamaten biro hukum srasestari rahayu perm ina utama muda iv c) nip. egg aa. pena pa, brp ht, at, pan lt, saga, era ran naa aga park pia out sia eta dea naa as ban nan (ai oam kes sen asa kai man ena mena keenan pes ani aan bnn pera in, meri set din aka kena knee hat ban teman tini gemuk en au, toa bea rea nan sol bas ban pr3 ning tata bah ita ag, riw pembaharuan perubahan diterbitkan pada| dimuat ole dimuat pada tanggal tanggal daftar isi riw pembaharuan oren pendahuluan. tujuan pendek inici look ena ener aap .oo wnn nana bab keselamatan penerbangan nasional. cocoa keselamatan penerbangan untuk mendukung kepentingan nasional .o prinsip prinsip keselamatan penerbangan . jj. pedoman nasional mengenai pengelolaan keselamatan. program keselamatan penerbangan nasional. budaya keselamatan penerbangan nasional. bab. tanggung jawab dan akuntabilitas . jelek. kebijakan keselamatan penerbangan nasional . penegakan hukum. bab manajemen risiko keselamatan penerbangan persyaratan sistem manajemen keselamatan pada penyedia jasa penerbangan. j.e. bab jaminan keselamatan penerbangan nasional. pengawasan keselamatan penerbangan nasional. pengumpulan, analisa dan pertukaran data keselamatan. data keselamatan penerbangan untuk pengawasan pada bidang yang memerlukan perhatian lebih. identifikasi bahaya hazard) dan risiko. bab promosi keselamatan penerbangan nasional. pelatihan internal, komunikasi, dan penyebaran informasi keselamatan penerbangan . jj. penyelenggaraan pelatihan internal, komunikasi, dan penyebaran informasi keselamatan penerbangan . kata pengantar program keselamatan nasional merupakan sebuah dokumen yang terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan lingkungan strategis yang mempengaruhi transportasi udara. program ini menggambarkan keterlibatan seluruh unsure dalam penyelenggaraan transportasi udara nasional dalam mendukung terciptanya keselamatan penerbangan. pemerintah perlu mengkaji kebijakan, proses proses dan data data guna menetapkan program dan tingkat keselamatan yang akan dicapai. melalui program ini negara mengungkapkan hal hal yang dapat ditingkatkan serta menyempurnakan pengelolaan keselamatan penerbangan sebuah negara. pemerintah menetapkan kewenangan, tanggung jawab dan tindakan yang saling bersinergi untuk mengharmoniskan antar standard penerbangan internasional dengan kebijakan nasional. kebijakan nasional berupaya menciptakan keseimbangan kepentingan pada setiap penyelenggara transportasi udara. bab umum pendahuluan l.l. indonesia sebagai salah satu negara anggota icao berkewajiban terhadap komunitas penerbangan internasional. dari chicago convention mewajibkan icao serta negara negara anggoticao serta standar nasional dan internasional. direktorat jenderal perhubungan udara melaksanakan pengawasimenteri mendelegasikan kepada direktur jenderal perhubungan udara tanggung jawab untuk menyusun, menjamin dan memonitor implementasi program keselamatan penerbangan nasionald, menjelaskan aspek keselamatan penerbangan nasional yang dapat dikelola dan terukur, menetapkan peran pemerintah dalam mengelola keselamatan penerbangan nasional,,,insiden adalah suatu kejadian yang berkaitan dengan pengoperasian pesawat udara yang berdampak atau berpotensi memberikan dampak terhadap keselamatan pengoperasian. kejadian serius adalah suatu kondisi pengoperasian pesawat udara hampir terjadinya kecelakaan. hazard adalah potensi yang dapat mengancam keselamatan penerbangan. risiko keselamatan adalah kemungkinan dan tingkat keparahan yang dapat diperkirakan sebagai konsekuensi atau akibat dari munculnya potensi bahaya. kinerja keselamatan adalah capaian negara atau penyedia jasa penerbangan yang telah ditentukan berdasarkan target kinerja keselamatan dan indikator kinerja keselamatan. indikator kinerja keselamatan adalah tolak ukur untuk melakukan monitoring dan penilaian kinerja keselamatan. target kinerja keselamatan adalah rencana atau hasil yang akan dicapai berdasarkan indikator kinerja keselamatan yang telah ditetapkan. program keselamatan nasional state safety programme ssp) adalah seperangkat peraturan dan kegiatan yang terintegrasi serta bertujuan untuk meningkatkan keselamatan. laporan hasil pengawasan inspektur penerbangan adalah berita acara yang disampaikan oleh inspektur penerbangan berdasarkan hasil audit, inspeksi, pengamatan (surveillance) dan pemantauan (monitoring). laporan kecelakaan atau kejadian serius adalah informasi ketika terjadi kecelakaan atau kejadian serius yang disampaikan kepada knkt dan direktorat jenderal perhubungan udara oleh penyedia jasa penerbangan. laporan safety management system sms) adalah informasi hasil pelaksanaan sistem manajemen keselamatan safety management system sms) oleh penyedia jasa penerbangan yang disampaikan kepada direktorat jenderal perhubungan udara sebagai bahan rujukan pengembangan berkelanjutan bagi pelaksanaan program keselamatan penerbangan nasional. laporan sukarela adalah penyampaian informasi yang dilakukan secara sukarela oleh masyarakat kepada direktorat jenderal perhubungan udara tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan informasi melebihi yang diwajibkan terhadap setiap kejadian yang secara nyata teridentifikasi dapat mengancam keselamatan penerbangan.menteri adalah menteri yang membidangi urusan transportasi udara direktur jenderal adalah direktur jenderal perhubungan udara.a dapat berkontribusi dalam memenuhi kepentingan negara. standar i :angkaan besar dari kecelakameskipun.t1esiko secara berkesinambungan . istilah safety management," sebagaimana digunakan oleh i,icao meliputi: kebijakan tentang keselamatan penerbangan nasional menetapkan pertanggungjawaban (accountability), manajemen risiko keselamatan penerbangan nasional bagaimana mengendalikan risiko secara proaktif,,i.l.1d. sistem manajemen keselamatan merupakan tanggung jawab penyedia jasa yang memuat manajemen keselamatan serta jaminan dan pengendalian mutu keselamatan penerbangandalam melaksanakan program keselamatan penerbangan nasional, pemerintah membentuk kelompok kerja keselamatan penerbangan nasional, yang terdiri dari: penanggung jawab, komite keselamatan penerbangan nasional state safety review board), pengarah, ketua pelaksana program keselamatan penerbangan nasional, dan tim pelaksana program keselamatan penerbangan nasional. tim pelaksana program keselamatan penerbangan nasional sebagaimana dimaksud dalam butir huruf terdiri dari: sub tim database program keselamatan penerbangan nasional state safety programme database group), dan sub tim analisis program keselamatan penerbangan nasional state safety programme analysis group). struktur kelompok kerja.,,, informasi permasalahan keselamatan penerbangan didistribusikan secara terbuka,::icao yang sesuai (sar pasaran keselamatan penerbangan nasional meliputi: indikator kinerja keselamatan penerbangan, pengukuran pencapaian keselamatan penerbangan, target kinerja keselamatan penerbangan: dan tingkat keselamatan yang dapat diterima acceptable level safety s). target dan hasil pencapaian kinerja keselamatan penerbangan harus dipublikasikan kepada masyarakat. ketentuan lebih lanjut tentang pedoman analisa keselamatan penerbangan diatur lebih lanjut dalam peraturan direktur jenderal perhubungan udara. sistem pelaporan keselamatan penerbangan sistem pelaporan keselamatan penerbangan merupakan sarana untuk memberikan informasi kinerja keselamatan penerbangan kepada pimpinan tertinggi. sumber database laporan keselamatan penerbangan nasional meliputi:: dan laporan sukarela. sumber database laporan keselamatan penerbangan nasional sebagaimana dimaksud pada butir sekurang kurangnyasumber database laporan keselamatan penerbangan nasional sebagaimana dimaksud pada butir harus dituangkan dalam sistem database yang terintegrasi. database keselamatan penerbangan nasional digunakan sebagai: alat analisis keselamatan penerbangan secara komprehensif dan mendalam untuk menyusun dan mengupdate peraturan perundang undangan terkait serta mengatur target kinerja keselamatan penerbangan nasional: dan sarana koordinasi pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan keselamatan penerbangan antara kantor pusat direktorat jenderal perhubungan udara dan kantor otoritas bandar udara, termasuk pelimpahan data pengendalian dan pengawasan setelah dilakukan kegiatan perizinan bidang penerbangan. setiap orang yang menyampaikan laporan sukarela sebagaimana dimaksud pada butir huruf harus dibebaskan dari ancaman maupun sanksi hukum serta diberikan perlindungan dan kemudahan akses pelaporan. mekanisme sistem pelaporan keselamatan penerbangan nasional akan diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur jenderal perhubungan udara. struktur pengelolaan databasetermasuk kantor otoritas bandardan kantor otoritas bandar udarakementerian perhubunganyangtugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penerbangan, yangcc.'administrasi direktorat jenderal perhubungan udara: dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteriicao telah diterapkan dan melaporkan kepada icao atas standar yang berbeda dengan standar icao. struktur organisasi direktorat jenderal perhubungan udara terdiri dari:cc.:cc.sertacc.f(. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga direktorat.sekretariat direktorat jenderal perhubungan udarakantor otoritas bandar udara:,tugas lain yang diberikan oleh menteri perhubungan. badan pengembangan sumber daya manusia yang telah dirumuskan bersama dengan direktorat jenderal perhubungan udaraperaturan presiden, terakhir dengan peraturan presiden nomor tahun sebagai suatu institusi independen investigasi yang permanen. knkt mempunyai tugas untuk melaksanakan investigasi serta pelaporan kejadian serius dan kecelakaan transportasi salah satunya bidang penerbangan, memberikan rekomendasi tindak perbaikan keselamatan transportasi dari hasil investigasi kepada pihak terkait direktur jenderal perhubungan udara dan penyedia jasa penerbangan) untuk mencegah terjadinya kembali kejadian serius dan kecelakan pesawat udara dengan penyebab yang serupa, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden melalui menteri perhubungan berdasarkan hasil investigasi kejadian serius dan kecelakaan pesawat udara dalam rangka mewujudkan keselamatan penerbangan. knkt melakukan kajian untuk mengidentifikasi faktor faktor yang mengakibatkan terjadinya kejadian serius dan kecelakaan pesawat udara. knkt jugajadian serius dan kecelakaan pesawat udara yang dilakukan oleh direktorat jenderal perhubungan udara dan penyedia jasa penerbangan. dalam hal pelaksanaan tugas pemberian saran dan pertimbangan kepada presiden melalui menteri perhubungan oleh knkt, hal tersebut dilaksanakan dalam rangka penyampaian bahan masukan perumusan kebijakan transportasi udara serta upaya pencegahan kejadian serius dan kecelakaan pesawat udara. knkt dapat menyampaikan masukan kepada menteri perhubungan terkait tren keselamatan dan isu isu strategis yang menyangkut keselamatan penerbangan. pelaksanaan tugas investigasi kejadian serius dan kecelakaan pesawat udara wilayah republik indonesia oleh knkt dilakukan dengan prinsip tidak untuk menentukan kesalahan (no blame) dan kelalaian, tidak untuk memberikan sanksi hukuman (no judicial) dan tidak untuk mencari siapa yang bertanggung jawab menanggung kerugian (no liability) atas terjadinya kejadian serius dan kecelakaan pesawat udara dalam melaksanakan tugas tersebut, knkt dapat bekerjasama dengan pihak lain sertaknkt melaksanakan investigasi kejadian serius dan kecelakaan pesawat udara yang terjadi wilayah militer dan atau pangkalan udara, setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang lokasi. knkt wajib melakukan investigasi kecelakaan transportasi terhadap pesawat udara asing yang mengalami kecelakaan wilayah negara kesatuan republik indonesia. sedangkan dalam hal pesawat udara yang didaftarkan indonesia yang mengalami kecelakaan luar wilayah negara kesatuan republik indonesia, knktnkt juga memiliki kewajiban untuk segera meneruskan pemberitahuan kejadian serius dan kecelakaan pesawat udara kepada: negara tempat pesawat terdaftar, negara operator: cc. negara tempat perancang pesawat, negara industri pesawat atau komponen, dan icao apabila berat pesawat melebihi (dua ribu dua ratus lima puluh kilogram). knkt berhak menghentikan dan wajib menyerahkan hasil investigasi kejadian serius atau kecelakaan pesawat udara kepada penyidik pegawai negeri sipil ppn) direktorat jenderal perhubungan udara, apabila ditemukan adanya indikasi unsur kesengajaan, tindak pidana penerbangan jarig menyebabkan kejadian serius atau kecelakaan pesawat udara. tanggung jawab utama knkt yang berhubungan dengan investasi kejadian serius dan kecelakaan merupakan penerapan persyaratan dari icao annex dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, knkt bersifat mandiri dan bertanggung jawab atas objektivitas dan kebenaran hasil investigasi kejadian serius dan kecelakaan pesawat udara.bmkg berwenang menyusun peraturan perundang undangan bidangnya yang berkaitan dengan penerbangana1 basarnas berwenang menyusun peraturan perundang undangan bidang pencarian dan pertolongan pesawat udaraasarnas dalam keselamatan penerbangan nasional merupakan penerapan persyaratan icao annex kepada direktorat jenderal perhubungan udaraan darurat. guna menunjukkan peran masing masing pemerintah dan penyedia jasa penerbangan, menciptakan sinergi dan harmonisasi antara pemerintah dan penyedia jasa penerbangan serta untuk menciptakan pengembangan berkelanjutan dari program keselamatan penerbangan nasional, maka perlu dibentuk kerangka kerja programpenanggungjawab keselamatan penerbangan nasional menteri perhubungan sebagai penanggungjawab keselamatan penerbangan nasional. dalam melaksanakan tanggungjawabnya menteri perhubungan mendelegasikan kepada direktur jenderal perhubungan udara. dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut menteri perhubungan berwenang: menetapkan komite keselamatan penerbangan nasional, menetapkan program keselamatan penerbangan nasional: cc. menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum bidang keselamatan penerbangan, dan mengesahkan sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan. ketua komite keselamatan penerbangan nasional komite keselamatan penerbangan nasional diketuai oleh direktur navigasi penerbangan. direktur navigasi penerbangan sebagai ketua komite keselamatan penerbangan nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: merencanakan dan memimpin rapat komite keselamatan penerbangan nasional state safety review board), melaporkan hasil rapat komite keselamatan penerbangan nasional state safety review board) kepada pengarah, mengusulkan anggota komite keselamatan penerbangan nasional: menyelenggarakan pertemuan komite keselamatan penerbangan nasional state safety review board meeting) (dua) kali dalam satu tahun, dan menyusun dan menetapkan program kerja komite keselamatan penerbangan nasional. anggota komite keselamatan penerbangan nasional komite keselamatan penerbangan nasional beranggotakan: para direktur lingkungan direktorat jenderal perhubungan udara, sekretaris direktorat jenderal perhubungan udara, para kepala kantor otoritas bandar udara, para kepala bagian lingkungan sekretariat direktorat jenderal perhubungan udara, wakil komite nasional keselamatan transportasi knkt), wakil dari badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika bmkg), wakil dari perum lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan indonesia, wakil dari badan sar nasional basarnas), wakil dari badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha angkutan udara, wakil dari organisasi perawatan pesawat udara, wakil dari kementerian luar negeri, dan wakil dari kementerian dalam negeri. tugas komite keselamatan penerbangan nasional antara lain: mensosialisasikan dan mengkoordinasikan sasaran keselamatan penerbangan nasional, merekomendasikan kebijakan, peraturan, standar dan tata cara keselamatan penerbangan nasional, cc. memberikan rekomendasi tindak lanjut keselamatan penerbangan,. du pengarah program keselamatan penerbangan nasional. direktur jenderal perhubungan udara sebagai pengarah program keselamatan penerbangan nasionalanggungjawab: mengarahkan terwujudnya program keselamatan penerbangan nasional, cc. menetapkan, melaporkan, dan mengevaluasi sasaran keselamatan penerbangan nasional, menetapkan rencana kerja program keselamatan penerbangan nasional, e. mengarahmutuskan kebijakan, peraturan, standar dan tata cara keselamatan penerbangan nasional, membuat laporan tahunan kepada penanggungjawab atas pelaksanaan program keselamatan penerbangan nasional, dan menetapkan rekomendasi tindak lanjut keselamatan penerbangan, mengkoordinasikanjj. mengatur dan bertindak sebagai penghubung utama dan atau pusat informasi setiap kegiatan keselamatan penerbangan antar entitas bersama badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan bpsdm): menetapkanngkoordinasikan dan melaksanakan internal audit pada masing masing kegiatan direktorat dan kantor otoritas bandar udara sesuai dengan program dan prosedur audit keselamatan internal: menentukan dan menilai efektivitas kegiatan mitigasi ancaman keselamatan penerbangan, oo. melakukan koordinasi dan tindak lanjut hasil, dan memantau pelaksanaan program keselamatan penerbangan nasional. ketua pelaksana program keselamatan penerbangan nasional sekretaris direktorat jenderal perhubungan udara sebagai ketua pelaksana program keselamatan penerbangan nasional state safety programme office)garah, menyusun dan melaksanakan rencana kerja program keselamatan penerbangan nasional, merumuskan dan mengukurumuskan bahan penetapan, pelaporan dan evaluasi sasaran keselamatan penerbangan, mengendalirumuskan kebijakan, peraturan, standar dan tata cara keselamatan penerbangan nasional, mengkoordinasikan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut keselamatan penerbangan, menginventarisimelaporkan hasil analisis data keselamatan penerbangan kepada pengarah,pengarah, dan merumuskan dan mengukur ancaman keselamatan penerbangan nasional. ketua pelaksana program keselamatan penerbangan nasional state safety programme office) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibantu oleh tim database program keselamatan penerbangan nasional state safety programme database group) dan tim analisis program kekelaman penerbangan nasional state safety programme analysis group). tim database program keselamatan penerbangan nasional state safety programme database group) kepala bagian perencanaan sebagai ketua tim database program keselamatan penerbangan nasional state safety programme databasetditjendatabase program keselamatan penerbangan nasional state safety programme database group) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: menghimpun dan memutakhirkanmberikan informasi atas keselamatan penerbangan kepada ketua pelaksana program keselamatan penerbangan nasional: melakukan verifikasi atas kebenaran laporan keselamatan penerbangan serta melakukan pertukaran perbandingan data laporan keselamatan penerbangan, memastikan sistem database selalu dalam keadaan dapat dipergunakan: memastikan kerahasiaan data (sebagai data keeper) agar tidak dapat diakses oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab langsung maupun pihak ketiga, mengkoordinasikan kepada unit unit yang bertanggungjawab lingkungan direktorat jenderal perhubungan udara, kantor otoritas bandar udara, knkt dan penyedia jasa penerbangan, agar memutakhirkan data keselamatan penerbangan tepat pada waktunya: melakukan evaluasi atas data data dan laporan keselamatan penerbangan. tim analisis program keselamatan penerbangan nasional state safety programme analysis group) kepala bagian kerjasama dan hubungan masyarakat sebagai ketua tim analisis program keselamatan penerbangan nasional state safety programme analysiskretariat direktorat jenderalanalisis program keselamatan penerbangan nasional state safety programme analysis group) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: menyiapkan bahan perumusan kebijakan, peraturan, standar dan tata cara keselamatan penerbangan nasional,, melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan,entitas keselamatan penerbangan terkait atas persetujuan pengarah, mendokumentasikan kegiatan program keselamatan penerbangan nasional,ekomendasikan sasaran keselamatan penerbangan nasional, mengukur capaian sasaran keselamatan penerbangan nasional, menganalisalaporkan hasil analisis data laporan keselamatan penerbangan kepada ketua tim pelaksana program keselamatan penerbangan nasional, dan memberikan rekomendasi kegiatan mitigasi:,,,,,enegakan hukum dilakukan dalam bentuk sanksi administratif dan sanksi pidana. sanksi administratif diberlakukan terhadap pelanggaran peraturan perundang undangan bidang keselamatan penerbangan dalam bentuk peringatan, pembekuan, pencabutan, dan sanksi denda administratif. sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang undangan bidang keselamatan penerbangan ditetapkan oleh direktur jenderal berdasarkan hasil pemeriksaan inspektur penerbangan. terhadap pelanggaran peraturan perundang undangan bidang keselamatan penerbangan yang terbukti terdapat unsur pidana maka akan dilakukan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil ppn),icao.,: audit terjadwal yaitu audit berdasarkan siklus kalender,::identifikasi bahaya (hazard) dan risikokinudara menentukan pelaksanaan audit berbasis risiko terhadap. inspektur penerbanganjawab keselamatan penerbangan sesuai dengan tugas pokok terkait. guna menjamin profesionalisme inspektur penerbangan lingkungan direktorat jenderal perhubungan udara, maka disusun (empat) komponen utama inspector training system its) yaitu: its programme guide its the job training guide ojt guide) cc. its formal course standards its job task analysis its training record setiap inspektur penerbangan harus mendapatkan pelatihan yang terdiri dari (dua) kelompok pelatihan dalam program keselamatan penerbangan nasional, yaitu: pelatihan wajib (core training) pelatihan wajib adalah pelatihan yang harus diikuti oleh semua inspektur penerbangan. pelatihan spesialisasi (specialized training) pelatihan spesialisasi adalah pelatihan tambahan, selain pelatihan wajib untuk meningkatkan kemampuan inspektur penerbangan dalam bidang tertentu. 59x penyelenggaraan pelatihan internal, komunikasi dan penyebaran informasi keselamatan penerbanganrepublik indonesia, ttd ignatius jonan sediaan sesuai dengan aslinya intern biro hukum ebnsestari rahayu struktur kelompok kerja program keselamatan penerbangan nasional menteri perhubungan (penanggung jawab) komite keselamatan penerbangan dirjen perhubungan udara jam nasional (pengarah) (board national aviation safety) ketua tim pelaksana program keselamatan penerbangan nasional sub tim database program sub tim analisis program keselamatan keselamatan penerbangan nasional penerbangan nasional (state safety programme (state safety programme database group) analysis group) struktur pengelolaan database keselamatan penerbangan nasional komite nasional ban keselamatan nan nayaka masanya kan transportasi safety laporan hasil voluntary pengawasan accident report management reporting system system sms membangun dan memelihara sistem database database keselamatan penerbangan tim database analisa data keselamatan penerbangan tim analisis rekomendasi kebijakan keselamatan dewan keselamatan nasional penerbangan dewan keselamatan nasional menetapkan kebijakan, sasaran keselamatan direktur jenderal evaluasi efektivitas penerbangan,hazard, resiko dan menilai perhubungan udara pelaksanaan program efektivitas mitigasi keselamatan penerbangan cc. kerangka kerja program keselamatan penerbangan nasional komite nasional keselamatan menteri perhubungan regulator knew badan meteorologi, klimatologi dan geofisika (bmkg) direktur jenderal komite annex anta perhubungan udara keselamatan badan sar nasional (basarnas) sekretaris annex direktorat jenderal direktorat direktorat direktorat direktorat navigasi direktorat angkutan udara bandar udara keamanan penerbangan kelaikudaraan dan penerbangan pengoperasian annex annex annex pesawat udara kantor otoritas annex pans bandar udara atm, pans ops) annex il, swasta pemerintah penyedia jasa garis komando gara asi badan usaha bandar udara unit penyelenggara bandar udara (operator) garis fungsional airlines mana balai besar kalibrasi fasilitas penerbangan garis pengawasan pelayanan navigasi penerbangan balai kesehatan penerbangan ina dance balai teknik penerbangan san dengan aslinya menteri perhubungan biro hukum republik indonesia, 7x2 ag) ttd bee tari rahayu ignatius jonan perribina utama muda iv c) nip. |
w tilik ribut palangkaraytilik ribut palangkaraytilik ribut palangkarayaema www wavtilik ribut palangkaraya. standar pelayanan kantor unit penyelenggara bandar udara tilik ribut palangkaraya merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan pada kantor unit penyelenggara bandar udara tilik ribut palangkarayaama standar pelayanan pada kantor unit penyelenggara bandar udara tilik ribut palangkarayatilik ribut palangkaraya yang diterapkan pada aatilik ribut palangkarayatilik ribut palangkaraytilik ribut palangkaraya. hasil evaluasi dan perbaikaneewengala biro hukum "sbksestari rahayu perifer& utama muda iv c) nip. . bb sja lampiran peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor tahun tanggal agustusmai tuntutan akuntabilitas kinerja mengharuskan meliputi identifikasi kondisi unit penyelenggara bandar udara tilik ribut palangkarayaep ss silaral ana rahaoa tmtsee www r. ono .fungsi udara tilik ribut palangkaraya tahun mempunyai tugas melaksanakan dan pelayanan jasa kebandarudaraan tahutilik ribut palangkarayifmenyelenggarakan keselamatan, sisi udara, sisi tahun jenis darat, dan alat alat besar bandar dan pelayanan udara serta fasilitasman . sda hygiene dan sanitasi: instansi unit direktorat jenderal perhubungan ter yang terkait udara tahunlayanan proses pemeriksaan tahun penumpang direktorat keberangkatan penumpang dan pesawat bandar udara dan bagasi, kedatangan kantor otoritas kedatangan pelayanan check dan bandar udara penumpang in, keberangkatan wil. vii imigrasi bandara kantor bea dan keberangkatan cukai imigrasi kantor imigrasi kedatangan, dan karantina pelayanan bea dan cukai, ruang tunggu keberangkatan, pelayanan bagasi. pelayanan jasa |a. jasa badan direktorat pendaratan, pendaratan usaha bandar udara penempatan pesawat udara, angkutan direktorat dan jasa udara angkutan penyimpanan penempatan tni udara pesawat udara pesawat udara, misionaris kantor otoritas pjp4u) jasa bandar udara penyimpanan wil. vii pesawat udara.udara bandar udara bandar udara udara kantor otoritas luar jam bandar udara operasi bandar wil. viiudara bandar udara udara kantor otoritas alternatif bandar udara alternate wil. vii aerodrome) pelayanan jasa penyediaan fasilitas tahun |a. badan direktorat pemakaian check counter usaha bandar udara tempat angkutan kantor otoritas pelaporan udara bandar udara keberangkatan penumpu wil.udara kantor oia empu bandar udara pos wil. vii indonesia pelayanan jasa |a. sewa tanah dan tahun badan direktorat penggunaan ruangan usaha bandar udara sarana dan masyarakat kantor otoritas prasarana konsesi bandar udara bandar udara a). konsesi pemerintah wil. vii berdasarkan pengisian daerah tugas dan bahan bakar fungsi pesawat udara fuel through put), b). konsesi atas pengusahaan tanah dan ruangan, c). konsesi penyimpanan kendaraan bermotor, d). konsesi penyewaan space iklan yang disewakan kembali. shooting film, pemotretan dan promosi suka aaa mma dasar tau izin masuk tanda izin masuk tahun badan direktorat daerah terbatas daerah terbatas usaha keamanan dan daerah dan daerah tahun instansi bandar udara keamanan keamanan terbatas pemerintah kantor otoritas terbatas bagi orang dan bandar udara kendaraan( oy111mtilik ribut palangkaraya jenis pelayanan proses mempunyai tiket prosedur keberangkatan domestik sesuai sesuai kepala keberangkatan yang sesuai menyiapkan dokumen (tiket dan kartu identitas), dengan upu domestik dan dengan kartu barang barang bawaan wajib diperiksa melalui tahun tahun internasional identitas, ray, mempunyai kartu benda logam seperti handphone, kunci, ikat identitas pinggang dan lainya agar dilaporkan dan diperiksa paspor kita, melalui x ray, lolos seluruh penumpang wajib melalui walk trough pemeriksaan metal detector wmd), security.m joo.xwww wwwturun dari pesawat menuju terminal penumpang kedatangan, domestik dan setelah berada terminal kedatangan penumpang internasional menuju area baggage claim untuk pengambilan, bagi penumpang dengan penerbangan lanjutan www laws, penumpang menuju counter bea dan cukai untuk pemeriksaan kepabeanan. uuv'austro www vi, pelayanan jasa memiliki ijin f1. airline mengajukan permohonan kepada kepala sesuai sesuai kepala pendaratan, route, upu, dengan pengguna upu penempatan memiliki slot setelah dilakukan analisa kepala upu memberikan tahun dan time, persetujuan berupa slot time pada bandar udara, penyimpanan memiliki izin dengan perjanjian, pesawat udara terbang flight menyampaikan persetujuan izin terbang dari pjp4u) approval).pelayanan jasa memiliki ijin airline mengajukan permohonan kepada kepala waktu kepala penggunaan route, upu, tahun perizinan bandar bandar udara memiliki slot kepala upu berkoordinasi dengan unit kerja terkait, menit udara luar jam time kepala upu memberikan persetujuan apakah setelah operasi bandar memiliki izin permohonan disetujui ditolak sebagai dasar menerima udara terbang flight permohonan flight approval fa): flight approval), kepala upu memberikan surat approval memenuhi syarat persetujuan penolakan kepada pemohon (airline), dari operasi bandar airline menyampaikan persetujuan terbang flight ditjen udara. approval) dari ditjen hubud kepada kepala upu, hubud ttpenggunaan route, penggunaan bandar udara sebagai alternate| dengan pengguna upu bandar udara memiliki slot aerodrome, tahun alternatif time, apabila penggunaan bandara sebagai alternate alternate memiliki izin aerodrome masih dalam jam operasi bandara, kepala aerodrome) terbang flight upu mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait, approval), apabila penggunaan bandara sebagai alternate diluar memenuhi syarat jam operasi maka kepala upu menganalisa kesiapan operasi bandar operasi bandar udara,dapat garbarata airline menyampaikan jadwal penerbangan sesuai sesuai kepala pemakaian yang memenuhi amc menyiapkan parking space plan hari sebelum dengan pengguna upu garbarata standar pelayanan pelaksanaan tahun pada saat kedatangan pesawat udara, amc menempatkan pesawat sesuai dengan space plan era . #pelayanan jasa tersedia counter airline mengajukan permohonan penggunaan counter sesuai sesuai kepala pemakaian check in yang check in, dengan pengguna upu tempat sesuai standar kepala upu menganalisa, mengalokasikan, dan tahun pelaporan pelayanan. mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait agar keberangkatanpelayanan jasa tersedianya penyelenggara layanan jasa kargo dan pos mengajukan sesuai sesuai kepala kargo dan pos terminal kargo. permohonan kepada kepala upu dengan melampirkan dengan pengguna upu pesawat udara sertifikat operasi dan izin operasi jasa terkait, tahunjasa tersedianya sarana pengusaha jasa terkait mengajukan permohonan sesuai sesuai kepala penggunaan dan prasarana. kepada kepala upu, dengan pengguna upu sarana dan kepala upu menganalisa berdasarkan bisnis plan tahun prasarana bandar udara, bandar udara apabila permohonan disetujui kepala upu dan berdasarkan pemohon membuat perjanjian kontrak perjanjian tugas dan tingkat layanan (service level agreement). fungsi izin masuk surat pernyataan surat permohonan diajukan kepada kepala upu sesuai sesuai kepala daerah terbatas dari atasan dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan, dengan pengguna upu dan daerah tempat pemohon permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat tahun keamanan bekerja, administrasi wajib mengikuti security awareness dan pen bma mekanisme dan prosedur biaya waktu |. ragi (terbatas daftar riw pemohon wajib mengisi sendiri formulir hidup, wawancara, identitas diri setelah memenuhi semua ketentuan yang berlaku ktp, paspor atau maka bisa diterbitkan pass bandara. kita), dan, pegawai atau kontrak kerjtabel sarana dan prasarana ho. denis layanan sarana prasarana pelayanan dana (probe keberangkatan re. walkthrough kedatangan sasana penumpang pemeriksaan pemeriksaan pax layanan giok mera coonterdhedein aoa" a@( marr cb#b#b:bb cemara imigrasi barang imigrasi bang serangan (melepas keberangkatan terminal pas) a sak ae penuaan pertama ejpemetan :: fasilitas aja keamanan bis getar fasilitas pengguna berkebutuhan khusus lift ana kar memerintah br| musholah mbah @anetemananak @jresantamk || kresna bel smootimgroom fasilitas air minum (gratis maupun ann tefimemerraa pelayanan jasa jasa safety cones pendaratan, pendaratan 'b. wheel check penempatan pesawat udara dan teninparan saya mata tee isya maa emas perempatan |eofiagssea fast aja ala taxiway jajaarcomaa penyimpanan (5x based tina per pelayanan jasa fasilitas |b. presa penggunaan penambahan |c. airstrike bandar udara jam pelayanan |d. approach light luar jam operasi bandar |e. soal light operasi bandar udara iii pelayanan jasa alternate station bpn fasilitas stan penggunaan dan bdj penggunaan anda iandendes bandar udara erna maa naa alternate aerodrome) aerodrome) pelayanan jasa fasilitas pemakaian garbarata garbarata timbangan digital pelayanan jasa fasilitas pemakaian pemakaian air curtain ega "eng imran enak uea pelaporan pelaporan (sound system o o | pelayanan jasa fasilitas kargo timbangan cargo kargo dan pos dan pos ob. x ray machine pesawat udara pesawat udara flood light lampu penerangan layanan jasa fasitssarana |a ruangan penggunaan |danprasarana (r| tata sarana dan konsesi atas prasarana pengusahaan lahan bandar udara dan ruangan berdasarkan konsesi atas tugas dan pengusahaan pengisian fungsi bbm konsesi atas pengusahaan lahan parkir penyimpanan kendaraan bermotor izin masuk tanda izin back drop keamanan daerah ribbon set w cce terbatas keamanan bagi orang dsatker pelayanan unit penyelenggara bandar udara tilik ribut palangkaraya . proses teknisi tenaga teknisi sebanyak keberangkatan penerbangan fungsional teknisi dan penyelia penerbangan terdiri dari kedatangan teknisi berbagi jenjang keahlian penumpang penerbangan pelayanan jasa pelaksana pendaratan, lanjutan penempatan teknisi dan penerbangan penyimpanan pelaksana pesawat udara senior avec pjp4u) junior avec pelayanan jasa basic avec penggunaan senior pkp bandar udara m s luar jam junior pkp operasi bandar udara basic pkp dan disiplin ilmu lainnya, pelayanan jasa sebagai berikut penggunaan mekanik bandar udara bandar alternatif udara level alternate aerodrome) mekanik stp pelayanan jasa bandara pemakaian level pado lol garbarata mekanik pelayanan jasa bandara o.o dan pemakaian level keberangkatan jumlah pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara pelayanan jasa penggunaan sarana dan prasarana bandar udara berdasarkan tugas dan fungsi izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas bk, oom m www &lpengawasan internal audit internal unit berupa audit penyelenggara atau inspeksi bandar udara dsn yang tilik ribut dilakukan palangkaraya dalam interval waktu tertentu untuk feed back menjamin kualitas (quality (urang produk layanan. eranganan pengaduan, saran dan masukan prosedur pengaduan, saran alik peningkatan help desk kotak dan masukan layanan pos sea men email non aod . mna o0.com ppn fax: ienit penyelenggara bandar udara tilik ribut palangkaraynit penyelenggara bandar udara tilik ribut palangkarayanit penyelenggara bandar udara tilik ribut palangkarayabandar udara tilik ribut palangkarayaj cc i,.i$h h$ $i$ $ tttt oi ben pen dasar landasan hukum yang digunakan standar pelayanan hukum bandar, o oo. pelayanan mempunyai kartu identitas paspor kita. (oa www sistem, prosedur keberangkatan domestik mekanisme menyiapkan dokumen (tiket dan kartu identitas), dan barang barang bawaan wajib diperiksa melalui ray, prosedur::))sean ayam bea aam j j j ' ': penumpang menuju counter bea dan cukai untuk pemeriksaan kepabeanan. w w ea jangka sesuai dengan standard yang berlaku tahun waktu |. produk pemeriksaan penumpang dan bagasi, pelayanan pelayanan check in, imigrasi keberangkatan, imigrasi kedatangan, pelayanan bea dan cukai, ruang tunggu keberangkatan, pelayanan bagasi. sarana, prasarana, pujsagnaa pemeriksaan 'b. |x ray bagasi penumpang (erf voikiiroah detector aaaa amber tratemstas pemeriksaan pax pelayanan mega counter mam jaman santana asas| marmer bbb ,j, oooccci . vlag mma flammea tunggu terminal pas) transceiver s penganan jkrayca bagasi) orf bagasi cameron peta fasilitas jaja keamanan birds apa ama fasilitas pengguna berkebutuhan khusus lift toilet fasasyang rtm ceper memberinya ( |fusca tah tambah anak sesama jpebanreat jotasersatan fasilitas air minum (gratis maupun berbayar) fasilitas pembelian tiket i li ndn memahat jam (perlu penangan segera) pernah masukan non teknis manajemen perencana aan tidak jumlah pelaksana pro pendidikan juta ss, jaminan kantor unit penyelenggara bandar udara tilik ribut pelayanan palangkarayaminatanb a66" xx. sistem, airline mengajukan permohonan kepada kepala upu, mekanisme setelah dilakukan analisa kepala bandar udara dan memberikan persetujuan berupa slot time pada bandar prosedur udara, dengan perjanjian, menyampaikan persetujuan izin terbang darijangka sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya waktu penyelesaian produk jasa pendaratan pesawat udara. pelayanan jasa penempatan pesawat udara. sarana, prasarana, galat fasilitas jasa safety cones| pendaratan br| when meet| pesawat udara aaa approach jasa marshalli pesawat udara |b. head seed apaaecr| paved shoulder taxiway turning area runway guidance sign jasa belt pesawat udara baggage towing e taa? voc penanganan pengaduan, dar (perlu penangan segera) maya god masukan non teknis sis manajemen genkarencanaan tidak jumlah pelaksana pandan soo ii) jaminan tahun tentang standar teknis dan operasi pks feegan,aa,irline mengajukan permohonan kepada kepala upu, mekanisme kepala upu berkoordinasi dengan unit kerja terkait, dan prosedur kepala upu memberikan persetujuan apakah permohonan disetujui ditolak sebagai dasar permohonan flight approval fa): kepala upu memberikan surat persetujuan penolakan kepada pemohon (airline), airline menyampaikan persetujuan terbang flight approval) dari ditjen hubud kepada kepala upu,jangka sesuai dengan sop amc waktu produk penambahan jam pelayanan operasi bandar udara sarana, prasarana, jumlah sarana prasarana pelayanan apa oo jom esa penambahan operasi perfsomtame tnohan aaaa penanganan pena dan, do, (perlu penangan segera) saran, dan masukan men nrp asi iga tea non teknis manajemen kisi perencanaan tidak cra aja tej aoa pat jumlah pelaksana sel aan mesa jaminan tahun tentang standar teknis dan operasi pks aan petabandar hukum? b "" " " ken, pelayanan memiliki slot time, memiliki izin terbang flight approval), memenuhi syarat operasi bandar udara. sistem, ats unit menyampaikan informasi tentang penggunaan mekanisme bandar udara sebagai alternate aerodrome, dan prosedur apabila penggunaan bandara sebagai alternate aerodrome masih dalam jam operasi bandara, kepala upu mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait:, dalam hal ketentuan butir tidak dapat dipenuhi kepala upu membuat surat penolakan. jangka sesuai dengan sop amc waktu ian produk pelayanan sebagai bandar udara alternatif hen mesilandssulis sarana, prasarana, jumlah fasilitas alternate haa station bpn stan men dan bdj bandar udara alternatif alternate aerodrome), (perlu penangan segera) masukan non teknis dirasa kan oleh manajemen pere nca naan tidak pendidikan jumlah jumlah pelaksana men mao bensea iiilandasan hukum yang digunakan standar pelayanan hukum bandar. sistem, airline mengajukan permohonan penggunaan counter mekanisme check in, dan prosedur kepala upu menganalisa, mengalokasikan, dan mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait agarjangka sesuai dengan tahun waktu penyelesaianprasarana, aan jumlah lol kinnmmsesernsnali fasilitas digital pemakaian eac empat fefarewan pelaporan sound keberangkatan "ampmei beda (perlu penangan segera) saran, dan masukan non teknis manajemen pkaiocanaan tidak hee s1, ll: ena ss,aman ear empat menekanajapenyelenggara layanan jasa kargo dan pos mengajukan mekanisme permohonan kepada kepala upu dengan melampirkan dan prosedur sertifikat operasi dan izin operasi jasa terkait,sop terminal kargo waktu penyelesaian produk jasa pemeriksaan barang cargo dibidang keamanan piaraan petang dgn petwayantertu sarana, prasarana, jumlah bai situs kargo (ar timbangan cargo dan pos barito lampuam penanganan penggesuans, dar (perlu penangan segera) saran, dan masukan non teknis manajemen perencanaan tidak bia mani: maka kasta jumlaheeee eac. .oi hh.sistem, pengusaha jasa terkait mengajukan permohonan kepada mekanisme kepala upu, dan prosedur kepala upu menganalisa berdasarkan bisnis plan bandar udara:penggunaan dan pelaksanaannydan atau dan atau fasilitas uni fasilitas aja konsesi atas pengusahaan pengisian intilik pelaksana ribut palangkarayia, (perlu penangan segera) saran, dan diserahkan masukan non teknis dirasa akan manajemen perencanaan tidak pendidikan jumlah jumlah naneselamatan palangkarayajana pama bab penutup standar pelayanan sp) yang selama ini telah dilaksanakan oleh unit penyelenggara bandar udara tilik ribut palangkarayaoleh unit penyelenggara bandar udara tilik ribut palangkarayaxx, enti aan np hu lestari ayu pan pelobiterampil bidang pelayaran yang berilmu pelayaran dengan kapasitas yang memadaujian keahlian,tentang pembentukan organisasi dan tata kerja balai pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran bp2ip) malah aceh besar, memutuskanbab kedudukan, tugas dan fungsi balai pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran malah aceh besar yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut bp2ip malah aceh besar merupakan unit pelaksana teknis lingkungan badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan,2ip malah aceh besar dipimpin oleh seorang kepala. bp2ip malah aceh besar2ip malah aceh besar dan bengkel serta praktek kerja lapangan, cc. pengembangan kurikulum, sistem dan metode serta sumber pembelajaran,fl. pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan, pengelolaan unit penunjang pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem manajemen mutu, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, bab susunan organisasi bagian pertama umum organisasi bp2ip malah aceh besar terdiri atas: subbagian tata usaha, seksi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, keturunan kesiswaan: cc. seksi sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan: kelompok jabatan fungsional, perwakilan manajemen mutu quality management representative), dan unit penunjangpendidikan dan pelatihan, keturunan kesiswaan mempunyai tugas melaku dan pelatihanp2ip malah aceh betiga perwakilan manajemen mutu quality management representative) perwakilan manajemen mutu merupakan unit kerja non struktural pada bp2ip malah aceh besarbp2ip malah aceh besar2ip malah aceh besarp2ip malah aceh besar. fasilitator terdiri atas para pejabat satu tingkat dibawah kepala bp2ip malah aceh besar dan merupakan jabatan officio. bagian keempatbp2ip malah aceh besar. unit penunjang sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: unit perpustakaan, unit bahasa, cc. unit poliklinik: unit asrama, unit simulator: unit bengkel, unit laboratorium, unit teknologi informatika, unit pembinaan mental, moral dan kesamaptaan pmk), dan j . unit bimbingan dan konseling. masing masing unit penunjang sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala unit yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala bp2ip malah aceh besar, dan secara teknis operasional berada bawah koordinasi: kepala seksi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, keturunan kesiswaan bagi: unit perpustakaan, unit bahasa, unit poliklinik, unit asrama, unit pembinaan mental, moral dan kesamaptaan pmk), dan unit bimbingan: unit laboratorium, dan unit teknologi informatikapoliklinikpembinaan mental, moral dan kesamaptaan pmk) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan fisik, mental dan moral peserta pendidikan dan pelatihan. unit bimbingan dan konseling mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan konseling kepada peserta pendidikan dan pelatihan. bab iii tata kerja dalam melaksanakan tugasnya kepala bp2ip malah aceh besar, kepala subbagian, kepala seksi dan satuan organisasi lainny2ip malah aceh besar. dalam hal terjadi penyimpangan setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud padaberkala. bab eselon kepala bp2ip malah aceh besar merupakan jabatan eselon il.b. kepala subbagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon iv.b. bab lokasi bp2ip malah aceh besar berlokasi kabupaten aceh besar provinsi aceh. bab ketentuan lain lain dan penutup rincian tugas jabatan lingkungan bp2ip malah aceh besar diatur oleh kepala bp2ip malah aceh besar. penambahan unit penunjang sebagaimana dimaksud dalam14 mei menteri perhubunganpay, umar aris, sh, mm, pembina utama muda iv c) nip. |
menteri perhubungan republikindonesia ' peraturan menteri perhubungan nomor tahun tentang manajemen keselamatanmanajemen keselamatan kapdari kapal sebagaimana diubah dengan protokol tahun yang terkait daripadanya)manajemen keselamatan kapal. untuk memenuhi kesiapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan wajib mengidentifikasi situasi darurat yang potensial atas kapal dan menetapkan prosedur untuk merespon situasi darurat. untuk melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud pada (l), perusahaan wajib menyusun program latihan dan melakukan pelatihan untuk kesiapan tindakan darurat. sistem manajemen keselamatan wajib disediakan oleh perusahaan untuk menjamin bahwa organisasi perusahaan dapat tanggap setiap saat atas kemungkinan bahaya, kecelakaan, dan keadaan darurat yang terjadi pada armada kapalnya. untuk memenuhi persyaratan pelaporan dan analisa atas ketidaksesuaian, kecelakaan, dan kejadian berbahaya sebagaimana dimaksud dalam huruf sistem manajemen keselamatan wajib mencakup prosedur yang memastikan bahwa ketidaksesuaian, kecelakaan, dan keadaan berbahaya dilaporkan kepada perusahaan, diselidiki, dan dianalisa dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan dan pencegahan pencemaran. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada perusahaan wajib menetapkan prosedur penerapan tindakan perbaikan termasuk tindakan pencegahan agar tidak terulang. untuk memenuhi persyaratan perawatan kapal dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan wajib menetapkan prosedur untuk memastikan bahwa kapal dirawat sesuai dengan ketentuan peraturan terkait dan dengan persyaratan tambahan yang mungkin ditetapkan oleh perusahaan. dalam memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada perusahaan wajib memastikan bahwa: pemeriksaan dilakukan pada tenggang waktu yang tepat, setiap ketidaksesuaian dilaporkan beserta penyebabnya jika diketahui, dilakukan tindakan perbaikan yang tepat, dan dicatat dan didokumentasikan. perusahaan wajib menetapkan dan mengatur prosedur dalam sistem manajemen keselamatan meliputi: identifikasi sistem teknis dan perlengkapan yang secara tiba tiba mengalami kegagalan yang mengakibatkan situasi berbahaya, dan langkah langkah khusus terhadap kehandalan perlengkapan atau sistemnya dan harus berupa pengujian secara berkala dari perlengkapan atau sistem teknis cadangan yang tidak digunakan secara terus menerus. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf maupun langkah langkah khusus sebagaimana dimaksud pada huruf harus terintegrasi dengan program perawatan rutin operasional kapal. untuk memenuhi persyaratan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan wajib menetapkan dan menyelenggarakan prosedur untuk mengendalikan seluruh dokumen dan data yang berkaitan dengan sistem manajemen keselamatan. perusahaan wajib menjamin bahwa: dokumen yang berlaku tersedia semua lokasi tertentu: perubahan pada dokumen ditinjau ulang dan disahkan oleh personil yang berwenang, dan dokumen yang tidak berlaku lagi segera diganti. dokumen yang digunakan untuk menjelaskan dan menerapkan sistem manajemen keselamatan dapat dijadikan acuan sebagai dokumen sistem manajemen keselamatan safety management system manual sms manual) dan dibuat dalam bentuk yang efektif dan wajib berada setiap kapal. untuk memenuhi persyaratan audit, tinjauan ulang, dan evaluasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan wajib menyusun program dan melaksanakan internal audit keselamatan kapal dan perusahaan dalam jangka waktu tidak lebih dari (dua belas) bulan untuk memverifikasi, meninjau ulang, dan mengevaluasi kegiatan keselamatan dan pencegahan pencemaran sesuai dengan sistem manajemen keselamatan. perusahaan secara berkala wajib mengevaluasi efektifitas dari sistem manajemen keselamatan dan bila diperlukan meninjau ulang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. audit dan tindakan perbaikan wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. personil yang melaksanakan audit wajib independen terhadap lingkup bidang yang diaudit, kecuali jika hal ini tidak dapat dihindari dikarenakan ukuran dan sifat perusahaan. hasil audit dan tinjauan ulang wajib mendapatkan perhatian dari personil yang bertanggung jawab bidang yang bersangkutan dan harus segera melakukan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang ditemukan. bab iii tata cara audit dan penerbitan sertifikat bagian kesatu umum sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh auditor pada direktorat jenderal atau badan klasifikasi yang diberikan kewenangan oleh menteri. audit eksternal sebagaimana dimaksud pada meliputi: audit manajemen keselamatan untuk perusahaan terdiri atas: audit pertama, audit tahunan, audit pembaruan, dan audit tambahan. audit manajemen keselamatan untuk kapal terdiri atas: audit pertama, audit antara, audit pembaruan, dan audit tambahan. pemberian kewenangan audit eksternal sebagaimana dimaksud dalam kepada badan klasifikasi diberikan oleh direktur jenderal. untuk dapat diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada badan klasifikasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: menyediakan dan mempublikasikan peraturan dan ketentuan keselamatan kapal termasuk rancang bangun, konstruksi, dan sertifikasi kapal secara sistematis, melibatkan pemerintah dalam setiap pengembangan peraturan terkait keselamatan kapal, cc. memiliki tenaga ahli, manajerial, dan tenaga pendukung yang memadai untuk melaksanakan dan mengembangkan peraturan peraturan yang berkaitan dengan keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran, telah mendapat sertifikat sistem manajemen mutu minimal iso dari badan standarisasi mutu internasional yang diakui oleh pemerintah: e. memberikan informasi pelaporan yang relevan kepada pemerintah terkait dengan keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran, dan mempunyai tenaga auditor yang berkedudukan daerah atau kantor kantor cabang yang diperlukan. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kewenangan dan tata cara audit eksternal yang dilakukan oleh badan klasifikasi diatur dengan peraturan direktur jenderal. bagian kedua tata cara audit dan penerbitan dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc) (l) audit pertama manajemen keselamatan untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dilakukan terhadap manajemen perusahaan yang belum memiliki dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc). untuk dapat dilakukan audit pertama sebagaimana dimaksud pada perusahaan mengajukan permohonan kepada direktur jenderal dengan melampirkan dokumen: fotokopi surat izin usaha angkutan laut atau surat izin pengoperasian kapal, profil perusahaan company profile): cc.auditor dalam melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam membuat kajian terhadap dokumen yang disampaikan oleh perusahaan untuk menentukan kelayakan sistem manajemen keselamatan yang diatur dalam peraturan ini. dokumen sistem manajemen keselamatan safety management system manual sms manual) yang telah memenuhi peraturan ini dicatat pada buku register. dokumen sistem manajemen keselamatan safety management system manual sms manual) diberi nomor register sesuai dengan nomor yang tercantum dalam buku register. dokumen sistem manajemen keselamatan safety management system manual sms manual) wajib dalam bahasa indonesia dan atau bahasa yang dimengerti oleh awak kapal. apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam terpenuhi, dilakukan audit oleh auditor yang ditunjuk terhadap perusahaan. dalam hal berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor perusahaan yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan kapal, diterbitkan dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance docberlaku tidak lebih dari (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya. dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc) sebagaimana dimaksud pada diberi nomor dan dicatat dalam buku register. dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc)agi perusahaan yang berdasarkan hasil audit belum sepenuhnya memenuhi persyaratan manajemen keselamatan kapal. bagi perusahaan yang baru didirikan untuk memfasilitasi penerapan awal sistem manajemen keselamatan.apabila perusahaan telah memiliki dan mampu menunjukkan rencana penerapan sistem manajemen keselamatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri perhubungan ini. dokumen penyesuaian manajemen keselamatan sementara interim document compliance interim doc)diberi nomor dan dicatat dalam buku register. bentuk dan format dokumen penyesuaian manajemen keselamatan sementara inter document compliance interim do perusahaan yang telahdapatdokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc), perusahaan mengajukan permohonan secara tertulissementara interim document compliance interim doc), fotokopi sertifikat sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya, dan cc. laporan hasil audit sebelums5)dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc). bagi perusahaan yang telah mendapat dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc) sebagaimana dimaksud dalam dilakukan audit tahunan untuk memastikan efektifitas penerapan sistem manajemen keselamatan. audit tahunan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam jangka waktu (tiga) bulan sebelum atau sesudah tanggal ulang tahun dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc). audit tahunan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap kantor pusat perusahaan dan kantor cabang yang diberi tanggung jawab melaksanakan sistem manajemen keselamatan. audit tahunan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sampai tahun keempat dari masa berlaku dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc). untuk dapat dilakukan audit tahunan sebagaimana dimaksud dalamaudit tahunan. apabila persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud telah lengkap, direktur jenderal menyampaikan hari dan tanggal pelaksanaan audit serta nama auditor yang akan melakukan audit kepada perusahaan. auditor yang ditunjuk untuk melakukan audit tahunan sebagaimana dimaksud dalam dalam melaksanakan audit wajib mengkaji dan membuktikan kebenaran catatan statutory dan aspek klasifikasi untuk kapal yang dijelaskan dari setiap tipe kapal yang tercantum dalam dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc). berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor sebagaimana dimaksud pada perusahaan dalam jangka waktu (satu) tahun telah melaksanakan sistem manajemen keselamatan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengesahan (endorsement) pada dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc). dalam hal berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor sebagaimana dimaksud pada masih ditemukan ketidaksesuaian, perusahaan harus melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu (tiga) bulan. apabila dalam jangka waktu (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan audit yang dilakukan oleh auditor perusahaan belum melaksanakan semua tindakan perbaikan yang ditemukan, perusahaan diberikan kesempatan dalam jangka waktu (satu) bulan untuk melakukan perbaikan. apabila dalam jangka waktu (satu) bulan perusahaan belum melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc) dicabut. (l) audit pembaruan manajemen keselamatan untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dilakukan setelah audit tahunan tahun keempat selesai dilakukan. babi ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: manajemen keselamatan kapal adalah manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal yang aman serta upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang diterapkan perusahaan dan kapal. international safety management ism) code adalah koda internasional tentang manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran sebagaimana yang diatur dalam bab konvensi solar yang telah diamandemen. perusahaan adalah pemilik atau operator kapal, berbentuk organisasi atau perorangan yang bertindak sebagai manager, yang mengoperasikan dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengoperasian. sistem manajemen keselamatan adalah sistem penataan dan pendokumentasian yang memungkinkan personil menerapkan kebijakan manajemen keselamatan dan perlindungan lingkungan perusahaan secara efektif. dokumen sistem manajemen keselamatan safety management system manual sms manual) adalah dokumen yang berisikan kebijakan dan prosedur untuk penerapan sistem manajemen keselamatan perusahaan dan kapal. audit manajemen keselamatan adalah verifikasi yang dilakukan secara sistematis terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan perusahaan dan kapal terhadap kesesuaian persyaratan sistem manajemen keselamatan yang telah ditetapkan dan diterapkan secara efektif. personil darat yang ditunjuk designated persons ashore dpa) adalah seorang atau beberapa orang darat yang memiliki hubungan langsung dengan pejabat tertinggi perusahaan. untuk dapat dilakukan audit pembaruan sebagaimana dimaksud padadokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc). auditor yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam melakukan audit terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan perusahaan. dalam hal berdasarkan audit sebagaimana dimaksud pada perusahaan telah melaksanakan secara penuh sistem manajemen keselamatan diterbitkan dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance dog: dan jika audit pembaruan selesai dilaksanakan kurangdokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc) yang lama. audit tambahan manajemen keselamatan untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dilakukan apabila: perusahaan berpindah alamat, perubahan mendasar terhadap dokumen sistem manajemen keselamatan, cc. penambahan dan atau perubahan tipe kapalalamat perusahaan baru, fotokopi dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc):yang telah berakhir masa berlakunya, makadapat dilakukan tanpa permohonan dari perusahaan. untuk hasil audit terhadap perusahaan yang kapalnyadokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc) dicabut. bagian ketiga tata cara audit dan penerbitan sertifikat manajemen keselamatan safety management certificate smc) untuk dapat dilakukan audit pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf angka,auditor melakukan kajian (review) dan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud padadokumen sebagaimana dimaksud pada yang telah memenuhi persyaratan dicatat pada buku register. s5) apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada terpenuhi, dilakukan audit oleh auditor. dalam hal berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor, kapal yang dioperasikan telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan kapalberlaku tidak lebih dari (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya. sertifikat manajemen keselamatan safety management certificate smc) sebagaimana dimaksud pada diberi nomor dan dicatat dalam buku register. kapal yang baru diserahkan, yang beralih pengoperasian perusahaan lain, dan yang berganti bendera dapatlam hal berdasarkan hasil audit dimana: sesuai dengan tipe kapal yang bersangkutan: sistem manajemen keselamatan yang dimiliki perusahaan untuk tipe kapal dimana terkait dengan elemen pokok dari koda dan telah diperiksa untuk: perusahaan mempunyai rencana audit internal untuk kapal dalam jangka waktu (tiga) bulan: nakhoda dan para perwira memahami sistem manajemen keselamatan dan merencanakan untuk penerapan: instruksi yang sudah diidentifikasi diberikan sebelum berlayar, dan informasi yang relevan dengan sistem manajemen keselamatan telah diberikan dalam bahasa kerja atau bahasa yang dimengerti oleh awak kapal. sertifikat manajemen keselamatan sementara interim safety management certificate interim smc)o) sebagaimana dimaksud pada diberi nomor dan dicatat dalam buku register. dalam kasus khusus, direktur jenderal atau atas permintaan direktur jenderal dapat menunjuk pemerintah negara lain untuk memperpanjangmc) untuk periode tidak lebih dari (enam) bulan dari tanggal habisnyaco). bentuk dan formatpat kapalsertifikat manajemen keselamatan safety management certificate smc), perusahaan mengajukan permohonan kepada direktur jenderal dengan melampirkan dokumen: fotokopi sertifikat manajemen keselamatan sementara interim safety management certificate interim soc), fotokopi dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc)sertifikat manajemen keselamatan safety management certificate smc). audit antara manajemen keselamatan untuk kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf angka wajib dilaksanakan guna memastikan bahwa sistem manajemen keselamatan diimplementasikan dan dipertahankan kapal sesuai peraturan ini. audit antara wajib dilaksanakan (satu) kali selama masa berlaku sertifikat manajemen keselamatan safety management certificate smc) dalam waktu antara tanggal ulang tahun kedua dan ketiga dari sertifikat manajemen keselamatan safety management certificate smc). untuk dapat dilakukan audit antaraaudit kapal telah menerapkan sistem manajemen keselamatan, dilakukan pengukuhan (endorsement) terhadapaudit pembaruan manajemen keselamatan untuk kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dapat dilakukan (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat manajemen keselamatan safety management certificate smc) berakhir. untuk dapat dilakukan audit pembaruansertifikat manajemen keselamatan safety management certificate smg). auditor yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada melakukan audit terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan kapal. dalam hal berdasarkan audit sebagaimana dimaksud pada awak kapal telah melaksanakan sistem manajemen keselamatan, jika audit pembaruan selesai dilaksanakan kurang, atau cc. jika audit pembaruan selesai dilaksanakan setelah tanggal. audit tambahan manajemen keselamatan untuk kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dilakukan apabila: perusahaan berpindah alamat: pengalihan manajemen: cc. perubahan mendasar terhadap dokumen sistem manajemen keselamatankepada direktur jenderal dengan melampirkan persyaratan dokumen: alamat perusahaan baru: fotokopi dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc): atau cc. perjanjian kerjasama operasional kapal: atauatau dilakukan pengukuhan (endorsement) sertifikat manajemen keselamatan sementara interim safety management certificate interim smc) oleh direktur jenderal.c) yang telah berakhir masa berlakunya, makauntuk kapal dapat dilakukan tanpa permohonan dari perusahaan. untuk hasil audit terhadap kapal yangsertifikat manajemen keselamatan safety management certificate smc) dicabut. dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc) dan sertifikat manajemen keselamatan safety management certificate smc) tidak berlaku apabila: tidak dilakukan audit tahunan untuk perusahaan dan audit antara untuk kapal, perusahaan tidak mampu mempertahankan sistem manajemen keselamatan sesuai persyaratan, ketidaksesuaian tidak ditindaklanjuti sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, dan dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc) adalah dokumen pemenuhan yang diterbitkan bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan peraturan ini. sertifikat manajemen keselamatan safety management certificate smc) adalah sertifikat yang diterbitkan untuk kapal yang membuktikan bahwa perusahaan dan manajemen atas kapal bekerja terselenggara sesuai dengan sistem manajemen keselamatan yang telah disahkan. ketidaksesuaian non conformity) adalah keadaan pengamatan dengan bukti obyektif yang menunjukkan tidak dipenuhinya salah satu persyaratan yang ditentukan. ketidaksesuaian besar major non conformity) adalah penyimpangan yang dapat diidentifikasi yang akan mengakibatkan ancaman serius terhadap keselamatan personil atau kapal atau resiko yang serius terhadap lingkungan sehingga memerlukan tindakan perbaikan segera, termasuk lemahnya pengimplementasian dari persyaratan dalam peraturan ini secara efektif dan sistematisauditor manajemen keselamatan auditor ism code) adalah pejabat pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan audit terhadap kesesuaian persyaratan sistem manajemen keselamatan dan memiliki kompetensi. pejabat yang ditunjuk oleh direktur jenderal adalah pejabat pada unit kerja yang tugas dan fungsinya bidang manajemen keselamatan kapal padadanya ketidaksesuaian besar. apabila dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc) dicabut maka dengan sendirinya mengakibatkan sertifikat manajemen keselamatan safety management certificate smc) atau sertifikat manajemen keselamatan sementara interim safety management certificate interim smc) tidak berlaku. pencabutan dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc) atau sertifikat manajemen keselamatan safety management certificate smc) dilakukan oleh direktur jenderal. bagian keempat pelaksanaan audit dalam melaksanakan audit, auditor wajib: menyiapkan rencana dan program audit: menyampaikan rencana dan program audit kepada perusahaan: cc. menyiapkan dokumen kerja, dan membuat laporan hasil audit. rencana dan program audit sebagaimana dimaksud pada (l) huruf dan sekurang kurangnya memuat: tanggal audit, jenis audit: jadwal dan tempat audit: lingkup yang diaudit, dan rencana pelaksanaan audit. dokumen kerja sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: form audit checklist audit: dokumen perusahaan: dan sertifikat dan dokumen kapal lainnya. pelaksanaan audit dimulai dengan pertemuan pembukaan dengan personil perusahaan dan atau awak kapal yang akan diaudit. dalam pertemuan pembukaan sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk: memperkenalkan personil auditor, memberikan penjelasan tentang metode pelaksanaan audit, jadwal pelaksanaan audit, dan fasilitas yang diperlukan, cc. menetapkan waktu pertemuan penutupan, dan hal hal lainnya yang terkait dengan audit. dalam hal berdasarkan hasil audit ditemukan ketidaksesuaian terhadap sistem manajemen keselamatan kapal, auditor menyampaikan kepada perusahaan dan atau awak kapal untuk dimintakan penjelasan (klarifikasi. penjelasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada waktu pertemuan penutupan. laporan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaporkan oleh auditor kepada direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh direktur jenderal. laporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: identitas auditor, identitas perusahaan dan atau kapal yang diaudit, hasil observasi terhadap pemenuhan persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan rekomendasi hasil audit. observasi terhadap pemenuhan persyaratan manajemen keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pernyataan mengenai fakta yang dibuat oleh auditor pada saat audit manajemen keselamatan dilakukan yang didukung dengan bukti obyektif. bukti obyektif sebagaimana dimaksud pada merupakan informasi yang bersifat kualitatif atau kuantitatif, catatan atau pernyataan tentang suatu fakta yang menyangkut elemen dari sistem manajemen keselamatan yang berdasarkan suatu observasi, pengukuran atau pengujian, dan yang dapat diverifikasi. dalam hal berdasarkan laporan hasil audit perusahaan dan atau kapal belum memenuhi persyaratan manajemen keselamatan kapal, direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh direktur jenderal menyampaikan kepada perusahaan untuk memenuhi ketidaksesuaian. pelaksanaan audit oleh auditor sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan pada koda manajemen keselamatan internasional international safety management code). bab auditor auditor manajemen keselamatan kapal wajib memiliki kompetensi bidang manajemen keselamatan kapal. untuk memiliki kompetensi bidang manajemen keselamatan kapal, auditor wajib mengikuti pelatihan auditor sistem manajemen keselamatan ism code) yang dibuktikan dengan sertifikatoleh pemerintahlembaga pendidikan dan pelatihan pada negara lain wajib mendapat pengakuan dari organisasi maritim internasional international maritime organization imo). bab sistem informasi manajemen keselamatan kapal (l) sistem informasi manajemen keselamatan kapal paling sedikit memuat informasi nama perusahaan dan kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal. sistem informasi manajemen keselamatan kapalumpulan data sebagaimana dimaksud dalam huruf diperoleh dari unit kerja pelaksana kegiatan manajemen keselamatan kap, cc. penelitian,nerbitan sertifikat manajemen keselamatan kapal dikenakan biaperhubungan ini berlaku, semua peraturan perundang undangan yang lebih rendah dari peraturan menteri perhubungan ini yang mengatur mengenai manajemen keselamatgayaslinya kepala biro kln, agustus contoh republik indonesia dokumen penyesuaian manajemen keselamatan sementara interimomor identifikamemenuhi tujuan dari paragrafrecognized meeting the objectives paragraphsementara berlaku sampai .ooooococoo wan this interim document compliance valid until diterbitkan di: .cbooo woo tanggal .oooooooo mkn enam issued date issue an. menteri perhubungan o.b. minister transportation contoh buk republik indonesia bag dokumen penyesuaian manajemen clean keselamatan banaa fakdiaudit dan memenuhi.ini berlaku sampai dengan .oooocoococococo woo this document compliance valid until dengan kewajiban dilaksanakan verifikasi berkala. subject periodical verification. tanggal selesai verifikasi sebagai dasar penerbitan sertifikat .oooooooocoo.ooo woo oom. completion date the verification which this certificate based diterbitkan di. tanggal. nenek issued date issue an. menteri perhubungan o.b. minister transportation sertifikat certificate pengukuhan untuk verifikasi tahunan endorsement for annual verification the periodical audit accordance with regulation 1tahunan pertama tanda tangan annual verification signed tempat place lea tanggal date verifikasi tahunan kedua tandatangan annual verification signed tempat place tanggal date verifikasi tahunan ketiga tanda tangan annual verification signed tempat place tanggal date verifikasi tahunan keempat tandatangan annual verification signed tempat place tanggal date contoh republik indonesia sertifikat manajemen keselamatan sementara interim safety management certificate ej) map tee tp)kaia, ketentuan paragraf dari ism code telah dipenuhi dan bahwa ketentuan dokumen penyesuaian manajemen keselamatan dokumen penyesuaian manajemen keselamatan sementara dari perusahaan sesuai untuk kapal ini. this verify that, the requirements paragraph the ism code have been met and that the document compliance interim document compliance""of the company relevant this ship. sertifikat manajemen keselamatan sementara ini berlaku sampai dengan .cbooo woo oom this interim safety management certificate valid until mengikuti masa berlaku dokumen penyesuaian manajemen keselamatan dokumen penyesuaian manajemen keselamatan sementara subject the document compliance interim document compliance remaining valid. diterbitkan . j.j.oo tanggal .cbooo woenennnnnananannn nana,urnulk carrier, oil tanker, chemical tanker, gas carrier, mobile offshore drilling unit, and other hip. goro yana tidak perlu related appropriate bab persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal perusahaanlakukan dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan. jenis dan ukuran kapal sebagaimana dimaksud dalam meliputi: kapal penumpang, termasuk kapal penumpang kecepatan tinggi semua ukuran: kapal tangki minyak, kapal tangki pengangkut bahan kimia, dan kapal pengangkut gas dengan ukuran tonase kotor lebih besar atau sama dengan (seratus lima puluh gross tonnage): dan cc. kapal barang lainnya, kapal barang kecepatan tinggi, kapal pengangkut curah, kapal ikan, unit pengeboran lepas pantai yang bergerak mobile offshore drilling unit), dan unit penampungan produksi terapung floating storage unit and off loading floating production storage and off loading facilities) termasuk tongkang berawak dengan ukuran tonase kotor lebih besar atau sama dengan (lima ratus gross tonnage)dalam diberi sertifikatterdiri atas: masa berlaku sertifikat manajemen keselamatan sementara diperpanjang sampai the validity this interim safety management certificate extended tanggal perpanjangan date extension an. menteri perhubungan o.b. minister transportation contoh republik indonesia sertifikat manajemen keselamatan safety management certificate use aaaaaa naa nnn nan tentara diterbitkan berdasarkan ketentuan konvensi internasional tentang kelamaano sistem manajemen keselamatan kapal telah diaudit dan memenuhi ketentuan koda internasional manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran ism code), melengkapi verifikasi yang menyatakan bahwa dokumen penyesuaian manajemen keselamatan perusahaan dapat dipergunakan untuk tipe kapal ini. this verify that the safety management system the ship, following verification that the document compliance for the company applicable this type ship. sertifikat manajemen keselamatan ini berlaku sampai dengan this safety management certificate valid until dengan kewajiban dilaksanakan verifikasi berkala dan mengikuti masa berlaku dokumen penyesuaian manajemen keselamatan. subject periodical verification and the document compliance remaining valid. tanggal selesai verifikasi sebagai dasar penerbitan sertifikat .ooooooococ oco@ o o o ooococ c. @ c@ o oo completion date the verification which this certificate based diterbitkan di: .cbooo work nan tanggal odds aan.imaik carrier, oil tanker, chemical tanker, gas carrier, mobile offshore drilling unit, and other cargo ship. sertifikat certificate pengukuhan untuk verifikasi berkala dan verifikasi tambahan (jika diperlukan) endorsement for periodical verification and additional verification (if re@murid), the periodical verification accordance with regulation iantara tandatangan intermediate place tanggal date verifikasi tambahan tanda tangan additional: place tanggai date jika diperlukan. applicable. certificate pengukuhan apabila verifikasi pembaruan telah selesai dilaksanakan dan diberlakukan bagian dari sm code endorsement where the renewal verification has been completed and part the ism code applies kapal memenuhi ketentuan yang relevan dengan bagian dari sm code dan sertifikat sesuai dengan bagian dari code, dapat diterima dan berlaku sampai deng .oooooooo the ship complies with the relevant provisions part the ism code, and the certificate should, accordance with part the ism code, accepted valid mti oo tanda tangan |. aan signed tempat permana anna naa place tanggal pknanaakaan akan date pengukuhan untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat sampai mencapai pelabuhan untuk diverifikasi dimana diberlakukan bagian dari code atau untuk tenggang waktu dimana diberlakukan bagian dari ism code endorsement extend the validity the certificate until reaching the port verification where part the ism code applies for period grace where part the ism code applies sertifikat ini sesuai dengan bagian atau bagian dari sm code, dapat diterima dan berlaku sampai dengan this certificate should, accordance with part part the ism code, accepted valid until tanda njan signed tempat pekan anna ena nan place tanggal nan nun nun nun nun pan eun date :::::::: ww nana menteri perhubungan, ttd. e.e. mangindaan salinan sesuai dengan aslinya kepala biro mos m dan.kln, dbs umar arms, sh, mm, pembina utama muda iv c) nip. manajemen keselamatan untuk perusahaan, dan manajemen keselamatan untuk kapal: dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc) untuk perusahaan,entuk dan format sertifikat sebagaimana dimaksud padafotokopi dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document compliance doc) dan asli sertifikat manajemen keselamatan safety management certificate smc) wajib ditempatkan atas kapal. sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: sistem manajemen keselamatan perusahaan, dan sistem manajemen keselamatan kapal. sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk: menyediakan tata kerja yang praktis dalam pengoperasian kapal dengan aman dan lingkungan kerja yang aman, menilai semua identifikasi resiko terhadap kapal, personil, lingkungan, dan menentukan aksi pencegahannya, dan meningkatkan keterampilan personil darat dan kapal bidang manajemen keselamatan secara terus menerus, termasuk kesiapan menghadapi situasi darurat terkait keselamatan dan perlindungan lingkungan. sistem manajemen keselamatan harus menjamin: terpenuhinya peraturan dan aturan yang diwajibkan, dan koda, petunjuk, dan standar yang direkomendasikan oleh organisasi maritim internasional international maritime organization imo), pemerintah, badan klasifikasi, serta organisasi industri maritim yang berlaku ikut dipertimbangkan. setiap perusahaan harus mengembangkan, melaksanakan, dan mempertahankan sistem manajemen keselamatan yang mencakup fungsi yang dipersyaratkan meliputi: kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan: tanggung jawab dan wewenang perusahaan, cc. personil darat yang ditunjuk designated persons ashore dpa), tanggung jawab dan wewenang nakhoda, sumber daya dan personil, pengoperasian kapal, kesiapan keadaan darurat: pelaporan dan analisa atas ketidaksesuaian, kecelakaan, dan kejadian berbahaya: perawatan kapal dan perlengkapannya: j . dokumentasi, dan audit, tinjauan ulang, dan evaluasi perusahaan. untuk memenuhi persyaratan kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan wajib: membuat kebijakan tentang keselamatan dan perlindungan lingkungan untuk mencapai tujuan sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud dalam dan menjamin bahwa kebijakan dilaksanakan dan dipertahankan seluruh jajaran organisasi darat maupun kapal. untuk memenuhi tanggung jawab dan wewenang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan wajib: menetapkan dan mendokumentasikan tanggung jawab, wewenang, dan hubungan antarpersonil yang mengelola, melaksanakan, dan memeriksa pekerjaan yang berkaitan serta berpengaruh terhadap keselamatan dan pencegahan pencemaran, dan bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya sumber daya dan dukungan yang memadai agar personil darat yang ditunjuk designated persons ashore dpa) dapat melaksanakan tugasnya. apabila perusahaan yang bertanggung jawab mengoperasikan kapal bukan pemilik maka pemilik kapal harus melaporkan kepada direktur jenderal: data kapal, nama lengkap dan rincian mengenai perusahaan yang mengoperasikan kapal: dan cc. perjanjian antara pemilik kapal dan perusahaan yang mengoperasikan kapal. untuk memenuhi personil darat yang ditunjuk designated persons ashore dpa) sebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan wajib menunjuk seorang atau beberapa orang personil darat yang dapat berhubungan langsung dengan pejabat tertinggi perusahaan. tanggung jawab dan wewenang personil darat yang ditunjuk designated persons ashore dpa) sebagaimana dimaksud pada harus mencakup: pengawasan aspek keselamatan dan pencegahan pencemaran dalam operasional setiap kapal, dan menjamin tersedianya sumber daya dan dukungan dari perusahaan yang memadai sebagaimana disyaratkan. untuk memenuhi tanggung jawab dan wewenang nakhoda sebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan harus dengan jelas menetapkan dan mendokumentasikan tanggung jawab dan wewenang nakhoda. tanggung jawab dan wewenang nakhoda sebagaimana dimaksud pada meliputi: melaksanakan kebijakan perusahaan tentang keselamatan dan perlindungan lingkungan, memotivasi anak buah kapal dalam menerapkan kebijakan tersebut, cc. memberikan perintah dan instruksi yang tepat secara jelas dan mudah, memeriksa persyaratan yang ditetapkan agar diperhatikan, dan mengkaji ulang secara periodik pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan melaporkan kekurangannya kepada personil darat yang ditunjuk designated persons ashore dpa) oleh perusahaan. untuk memenuhi sumber daya dan personil sebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan wajib menjamin bahwa nakhoda: memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin kapal sesuai ketentuan yang berlaku, memahami sepenuhnya sistem manajemen keselamatan perusahaan, dan diberi dukungan yang diperlukan sehingga tugas nakhoda dapat dilaksanakan dengan aman. perusahaan wajib menjamin bahwa tiap kapal diawaki oleh anak buah kapal yang memenuhi syarat, bersertifikat, dan sehat secara medis sesuai dengan persyaratan nasional atau internasional. perusahaan wajib menetapkan prosedur untuk memastikan bahwa personil baru dan personil yang dialihkan pada jabatan baru yang terkait dengan keselamatan dan perlindungan lingkungan diberikan pengenalan yang cukup dengan tugasnya serta petunjuk yang penting untuk diberikan sebelum berlayar wajib diidentifikasi, didokumentasikan, dan diberikan. perusahaan wajib memastikan bahwa seluruh personil yang terlibat dalam sistem manajemen keselamatan perusahaan memiliki pemahaman yang memadai mengenai peraturan, koda, dan pedoman. perusahaan wajib menetapkan dan mempertahankan prosedur untuk mengidentifikasi setiap pelatihan yang mungkin diperlukan untuk mendukung sistem manajemen keselamatan dan menjamin bahwa pelatihan demikian diberikan kepada seluruh personil yang bersangkutan. perusahaan wajib menyusun prosedur yang mengatur agar personil kapal menerima informasi yang berkaitan dengan sistem manajemen keselamatan kapal dalam bahasa kerja atau bahasa yang dimengerti oleh personil kapal. perusahaan wajib menjamin bahwa personil kapal mampu berkomunikasi secara efektif dalam melaksanakan tugasnya. untuk memenuhi pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan wajib menetapkan prosedur untuk menyiapkan rencana dan petunjuk pengoperasian termasuk daftar periksa (checklist untuk pengoperasian utama kapal mengenai keselamatan personil, kapal, dan perlindungan lingkungan. prosedur sebagaimana dimaksud pada wajib diberikan kepada awak kapal untuk dilaksanakan.rlindunglindung.bank kustodian adalah bank umumrusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko kerugian, kehilangan. kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa dari tak pasti. perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan asuransigadailindungan konsumen menerapkan prinsibab ketentuan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pelaku usaha jasa keuangan berhak untuk memastikan adanya. pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan dan atau menyampaikan informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkaninformasi sebagaimana dimaksud pada wajib: disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya, disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan konsumen, dan dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan media cetak atau elektronik. pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada konsumen tentang produk dan atau layanan. pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan atau layanan. dalam hal pelaku usaha jasa keuanganelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang undangan. pelaku usaha jasa keuangan wajib menggunakan istilah, frasa, dan atau kalimat yang sederhana dalam bahasa indonesia yang mudah dimengerti oleh konsumen dalam setiap dokumen yang: memuat hak dan kewajiban konsumen, dapat digunakan konsumen untuk mengambil keputusan, dan cc. memuat persyaratan dan dapat mengikat konsumen secara hukum. bahasa. bahasa indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan. pelaku usaha jasa keuangan wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas. pelaku usaha jasa keuangan. dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan bahasa indonesia. pelaku usaha jasa keuangan wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan atau layanan. ringkasan informasi produk dan atau layanan sebagaimana dimaksud pada wajib dibuat secara tertulis, sekurang kurangnya memuat: manfaat, risiko, dan biaya produk dan atau layanan, dan syarat dan ketentuan. pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen. pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung konsumen untuk setiap produk dan atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha jasa keuangan. pelaku usaha jasa keuangan dilarang. sebelum konsumen menandatangani dokumen dan atau perjanjian produk dan atau layanan, pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan atau layanan kepada konsumen. syarat. syarat dan ketentuan produk dan atau layanan sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat: rincian biaya, manfaat, dan risiko, dan prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan pelaku usaha jasa keuangan. pelaku usaha jasa keuangan wajib menginformasikan kepada konsumen setiap perubahmanfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan atau layanan pelaku usaha jasa keuangan. dalam hal konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan atau layanan sebagaimana dimaksud pada maka konsumen berhak memutuskan produk dan atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun. dalam hal konsumen sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada dan konsumen tidak memberikan pendapatnya maka pelaku usaha jasa keuangan menganggap konsumen menyetujui perubahan tersebut. pelaku usaha jasa keuangan wajib menyusun pedoman penetapan biaya atau harga produk dan atau layanan jasa keuangan. pelaku usaha jasa keuangan. rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada wajib disusun dalam suatu program tahunan dan dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan. ketentuan lebih lanjut mengenai laporan rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. . pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan akses yang setara kepada setiap konsumen sesuai klasifikasi konsumen atas produk dan atau layanan pelaku usaha jasa keuangan. klasifikasi konsumen sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan berdasarkan: (a) latar belakang konsumen, (b) keterangan mengenai pekerjaan, (c) rata rata penghasilan, (d) maksud dan tujuan menggunakan produk dan atau layanan pelaku usaha jasa keuangan, atau (e) informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi konsumen. pelaku usaha jasa keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan konsumen dengan produk dan atau layanan ditawarkan kepada konsumen. pelaku usaha jasa keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan atau layanan yang merugikan konsumen dengan memanfaatkan kondisi konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan. pelaku usaha jasa keuangan dapat menjual produk dan atau layanan dalam satu paket dengan produk dan atau layanan lain (bundling product service). dalam hal pelaku usaha jasa keuangan menjual produk dan atau layanan sebagaimana dimaksud pada maka pelaku usaha jasa keuangan dilarang memaksa konsumen untuk membeli produk dan atau layanan lain dalam paket produk dan atau layanan tersebut, dan konsumen dapat memilih penyedia produk dan atau layanan lain dalam paket produk dan atau layanan tersebut. dalam hal produk dan atau layanan lain dalam paket produk dan atau layanan yang ditawarkan merupakan pilihan konsumen. konsumen, maka risiko atas pilihan tersebut menjadi tanggung jawab konsumen. pelaku usaha jasa keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan atau layanan kepada konsumen dan atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen. pelaku usaha jasa keuangan wajib mencantumkan dan atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi produk dan atau layanan: nama dan atau logo pelaku usaha jasa keuangan, dan pernyataan bahwa pelaku usaha jasa keuangan terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal penjualdalam penawaran atau promosi sebagaimana dimaksud pada wajib mencantumkan pernyataan bahwa orang perorangan dimaksud terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. pelaku usaha jasa keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen. dalam hal pelaku usaha jasa keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan. perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh pelaku usaha jasa keuangan melalui media elektronik. perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada yang digunakan oleh pelaku usaha jasa keuangan dilarang: menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen, menyatakan. menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh konsumen atas produk dan atau layanan yang dibeli, cc. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha jasa keuanganperaturan perundang undangan, mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh konsumen, jika pelaku usaha jasa keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan atau layanan yang dibeli oleh konsumen, bukan merupakan tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan, memberi hak kepada pelaku usaha jasa keuanganlayanan, menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan atau layanan yang dibelinya, dan atau menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha jasa keuangan. pelaku usaha jasa keuangan, agen penjual, dan pengurus pegawai dari pelaku usaha jasa keuangan wajib menghindari benturan kepentingan antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen. pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan informasi mengenai adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan. pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan layanan khusus kepada konsumen dengan kebutuhan khusus. . pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan. pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikandengan konsumen.. pelaku usaha jasa keuangan wajib melaksanakan instruksi konsumen sesuai dengan perjanjian dengan konsumen dan ketentuan peraturan perundang undanganpelaku usaha jasa keuanganatau pihak laindapat merugikan konsumen. pengurus. pengurus dan pegawai pelaku usaha jasa keuangan wajib mentaati kode etik dalam melayani konsumen, yang telah ditetapkan oleh masing masing pelaku usaha jasa keuangan. pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan atau informasi mengenai konsumennyatertulis, dan atau diwajibkan oleh peraturan perundang undangan. dalam hal pelaku usaha jasa keuanganelaku usaha jasa keuangan akan menggunakan data dan atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulismanapun, termasuk pelaku usaha jasa keuangantertulis oleh konsumen dalam bentuk surat pernyataan. pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada wajib diberitahukan kepada konsumen. pelaku usaha jasa keuangan dilarang mengenakan biaya apapun kepada konsumen atas pengajuan pengaduan. . pelaku usaha jasa keuangan wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen dimaksud kepada otoritas jasa keuangan, dalam hal ini kepala eksekutif yang melakukan pengawasan atas kegiatan pelaku usaha jasa keuangan. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat pada tanggal (sepuluh) setiap (tiga) bulan. apabila tanggal (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud. pelaku usaha jasa keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan. dalam hal terdapat kondisi tertentu, pelaku usaha jasa keuangan dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama hari kerja berikutnya. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada adalah: kantor pelaku usaha jasa keuangan yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor pelaku usaha jasa keuangan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi antara kedua kantor pelaku usaha jasa keuangan tersebut, transaksi keuangan yang diadukan oleh konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen dokumen pelaku usaha jasa keuangan, dan atau terdapat hal hal lain luar kendali pelaku usaha jasa keuangan seperti adanya keterlibatan pihak ketiga luar pelaku usaha jasa keuangan dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh konsumenyang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada berakhir. pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki unit kerja dan atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen. kewenangan. kewenangan unit kerja dan atau fungsi sebagaimana dimaksud pada wajib diatur dalam mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pelaku usaha jasa keuangan wajib menunjuk (satu) orang pegawai setiap kantor pelaku usaha jasa keuangan untuk menangani penyelesaian pengaduan konsumen. dalam hal pengaduan konsumen terkait transaksi atau kegiatan melibatkan pegawai pelaku usaha jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk menangani pengaduan atau pegawai pelaku usaha jasa keuangan yanggawai lain. setelah menerima pengaduan konsumen, pelaku usaha jasa keuangan wajib melakukan: pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif, melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan, dan cc.. dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengadudalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada otoritas jasa keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku pelaku usaha jasa keuangan. bab iii. bab iii pengaduan konsumen dan pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan oleh otoritas jasa keuangan konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang terindikasi sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen kepada otoritas jasa keuangan. konsumen dan atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yangpengaduan sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepada otoritas jasa keuangan, dalam hal ini anggota dewan komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen oleh otoritas jasa keuangan dilakukan terhadap pengaduan yang terindikasi sengketa sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh: pelaku usaha jasa keuangan bidang perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi jiwa, pembiayaan, perusahaan gadai, atau penjaminan, paling banyak sebesar rp500. (lima ratus juta rupiah), pelaku usaha jasa keuangan bidang asuransi umum paling banyak sebesar rp750. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan, pelaku usaha jasa keuangan telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini: pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya, pengaduan yang diajukan bersifat kepercayaan, pengaduan. pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh otoritas jasa keuangan, dan pengajuan penyelesaian pengaduanpelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen. pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam merupakan upaya mempertemukan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian. otoritas jasa keuangan menunjuk fasilitator untuk melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan. otoritas jasa keuangan memulai proses fasilitasi setelah konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan sepakat untuk difasilitasi oleh otoritas jasa keuangan yang dituangkan dalam perjanjian fasilitasi yang memuat: kesepakatan untuk memilih penyelesaian pengaduan yang dipelaksanaan proses fasilitkonsumen dan pelaku usaha jasa keuangan menandatangani perjanjian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu proses fasilitakta kesepakatan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. . kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan yang dihasilkan dari proses fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam akta kesepakatan yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan, maka ketidaksepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara hasil fasilitasi otoritas jasa keuangan yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. bab pengendalian internal direksi atau pengurus pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas ketaatan pelaksanaan ketentuan peraturan ini. dewan komisaris atau pengawas pelaku usaha jasa keuangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab direksi atau pengurus terhadap ketaatan pelaksanaan ketentuan peraturan ini. pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengawasan bagi direksi atau pengurus dalam rangka perlindungan konsumen. pelaku usaha jasa keuangan wajib membentuk sistem pelaporan untuk menjamin optimalisasi pengawasan direksi atau pengurus terhadap ketaatan pelaksanaan peraturan ini. pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen. kebijakan sebagaimana dimaksud pada wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasional pelaku usaha jasa keuangan. kebijakan. kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada wajib ditaati oleh pengurus dan pegawai pelaku usaha jasa keuangan. pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen. sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya mencakup: kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap pelaksanaan prinsip prinsip perlindungan konsumen, dan sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan konsumen. bab pengawasan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan otoritas jasa keuangan melakuk. pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. dalam rangka pelaksana sebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan berwenang meminta data dan informasi dari pelaku usaha jasa keuangan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen. permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan. bab vi. bab sanksi pelaku usaha jasa keuangan dan atau pihak yang melanggar ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lainjanjian baku yang telah dibuat oleh pelaku usaha jasa keuangan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam paling lambat pada saat berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini. bab viii. bab viii ketentuan penutup ketentuan ketentuan pelaksanaan yang mengatur perlindungan konsumenlaku usaha jasa keuangan wajib memiliki kelengkapan internal untuk melaksanakan peraturan otoritas jasa keuangan ini paling lama (satu) tahurlindungan konsumen sektor jasa keuangan umum ojkbeberapa hal yang menjadi perhatian otoritas jasa keuangan diantaranya pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi (konglomerasi), praktik perlindungan konsumen yang sama semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan moral hazard dan belum optimalnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.elaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. hasil nyata yang diharapkan antara lain pelaku usaha jasa keuangan memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk dan atau layanan, fee based pricing minimum yang tidak merugikan konsumen, serta kesesuaian produk dan atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen. penerapan. penerapan market conduct diterapkan secara seimbang antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. market conduct adalah perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. sehubungan dengan itu, upaya perlindungan konsumen dan atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha sektor jasa keuangan market confidence), dan kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi pelaku usaha jasa keuangan secara adil, efisien dan transparan dan sisi lain konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan pelaku usaha jasa keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk level playing field). dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan. ii. demi cukup jelas huruf yang dimaksud dengan transparansi dalam huruf ini adalah pemberian informasi mengenai produk dan atau layanan kepada konsumen, secara jelas, lengkap, dengan bahasa yang mudah dimengerti huruf yang dimaksud dengan perlakuan yang adil dalam huruf ini adalah perlakuan konsumen secara adil dan tidak diskriminatif diskriminatif adalah memperlakukan pihak lain secara berbeda berdasarkan suku, agama dan ras). huruf yang dimaksud dengan keandalan dalam huruf ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastuktur, dan sumber daya manusia yang andal. huruf yang dimaksud dengan kerahasiaan dan keamanan data informasi konsumen dalam huruf ini adalah tindakan yang memberikan perlindungan. perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan atau informasi konsumen, serta hanya menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. huruf yang dimaksud dengan penanganan pengaduan dalam huruf ini adalah pelayanan dan atau penyelesaian pengaduan. yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa adalah melaksanakan kesepakatan mediasi atau putusan abdikasisebagai contoh kewajiban pelaku usaha jasa keuangan tidak menyampaikan alasan penolakannya adalah sebagai berikut: calon konsumen tabungan yang setelah dilakukan due dilligence ternyata diindikasikan terlibat tindak pidana pencucian uang makalaku usaha jasa keuangan tidak diwajibkan untuk memberikan alasan penolakan (ketentuan anti tipping off). . huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas yang dimaksud dengan bahasa lain dalam ini adalah bahasa yang dapat digunakan yaitu bahasa daerah atau bahasa asing yang mudah dimengerti oleh konsumen. cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas . sebagai contoh larangan pelaku usaha jasa keuangan dalam adalah sebagai berikut: pelaku usaha jasa keuangan bank mempunyai fasilitas short message system banking yang diberikan kepada nasabahnya tanpa persetujuan tertulis dengan memberikan tambahan biaya. cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas yang dimaksud dengan perubahan dalam ini adalah perubahan yang meliputi penambahan dan pengurangpenyampai yang dimaksud dengan konsumen dianggap tidak menyetujui dalam ini adalah konsumen yang menyatakan tidak setuju dalam waktu hari kerja. dalam hal konsumen tidak setuju maka konsumen tidak dikenakan ganti rugi atau penalti. sebagai contoh, deposito yang terjadi perubahan suku bunga tahun berjalan masa deposito sehingga apabila konsumen tidak setuju maka konsumen dapat memutuskan produk dan atau layanan tanpa dikenakan penalti. cukup jelas . dalam menetapkan biaya atau harga produk dan atau layanan jasa keuangan, pelaku usaha jasa keuangan memperhatikan kewajaran biaya atau harga, dengan tetap mempertimbangkan aspek komersial dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. penyelenggaraan edukasi dimaksudkan untuk meningkatkan literasi keuangan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan akses sektor jasa keuangan kepada konsumen dan atau masyarakat pada prinsipnya laporan mengenai rencana penyelenggaraan edukasi dilaporkan setahun sekali yang laporannya diusahakan dijadikan satu dengan pelaporan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan misalnya pelaporan yang dilakukan oleh perbankan dalam rencana bisnis bank rbb). penyampaian laporan tentang rencana penyelenggaraan edukasi dapat disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan lainnya yang bersifat tahunan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas sebagai contoh memperhatikan kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen antara lain adalah sebagai berikut: konsumen yang diperhatikan sesuai dengan kebutuhan yang ditujukan untuk konsumen yang menempatkan dananya atau kreditur (stability) sedangkan konsumen yang diperhatikan sesuai dengan kemampuan yaitu konsumen yang meminjam dana atau debitur (affordability). . sebagai contoh, konsumen yang sedang mengalami musibah anaknya sakit dan konsumen sedang tidak mempunyai uang, pada saat yang bersamaan konsumen ditawari oleh pegawai pelaku usaha jasa keuangan kredit tanpa agunan karena konsumen tidak memiliki uangnya untuk biaya rumah sakit akhirnya kredit tersebut diambil juga tanpa memikirkan kemampuan untuk membayarnya. cukup jelas huruf cukup jelas huruf contoh ketentuan pada huruf ini adalah perusahaan pembiayaan menawarkan paket layanan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan menambahkan layanan asuransi kerugian yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi perusahaan pembiayaan dimaksud tidak dapat memaksa konsumen untuk memilih layanan asuransi dari perusahaan asuransi namun konsumen dapat memilih layanan asuransi selain perusahaan asuransi cukup jelas yang dimaksud dengan sarana komunikasi pribadi dalam ini adalah sarana komunikasi yang bersifat personal misalnya antara lain email, short message system, dan voicemail. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan terdaftar pada huruf ini adalah memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan atau pernyataan efektif dari otoritas jasa keuangan. cukup jelas . keseimbangan dalam membuat perjanjian, misalnya dalam hal konsumen telah memberikan informasi dan dokumen yang jujur dan tidak menyesatkan, pelaku usaha jasa keuangan wajib menyimpan dan menggunakan informasi dan dokumen tersebut semata mata untuk kepentingan konsumen. keadilan dalam membuat perjanjian, misalnya dalam hal konsumen telah sepakat untuk membayar produk dan atau layanan dari pelaku usaha jasa keuangan, pelaku usaha jasa keuangan juga harus memberikan produk dan atau layanan dimaksud sesuai dengan perjanjian. sebagai contoh kewajaran dalam membuat perjanjian, misalnya penetapan harga atau biaya yang dikenakan atas produk dan atau layanan harus sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ini adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuanganproduk dan atau layanan kepada konsumen secara massal. cukup jelas huruf pelaku usaha jasa keuangan yang mengeluarkan produk dan atau layanan dilarang memuat klausul baku yang menyatakan bahwa produk dan atau layanan yang digunakan konsumen bukan merupakan tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan apabila terdapat permasalahan. dalam perjanjian penerbitan kartu kredit yang menyatakan: pemegang kartu membebaskan penerbit kartu kredit dari tanggungjawab dan pemberian ganti rugi dalam bentuk apapun yang mungkin timbul dari dari keluhan, atau gugatan yang diajukan oleh pemegang kartukonsumen. konsumen tidak dapat membatalkan pembelian produk dan atau layanan dan meminta penyerahan uangnya karena produk dan atau layanannya tidak sesuai dengan perjanjian. contoh klausul baku pada perjanjian pengikatan jual beli rumah, yang menyatakan bahwa: booking fee berlaku hari dan apabila lewat hari tidak melakukan pembayaran dianggap sudah mengundurkan diri dan developer berhak menjual kembali barang tersebut. huruf ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dapat melakukan tindakan sepihak atas benda yang diagungkan oleh konsumen, jika antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan terikat perjanjian tersendiri yang bersifat accession terhadap perikatan pokok tentang pembelian produk dan atau layanan jasa keuangan. contoh: jika dalam pembiayaan kendaraan bermotor yang dibebani dengan jaminan didunia, pelaku usaha jasa keuangan dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan didunia, tanpa persetujuan dari konsumen pembiayaan, karena jaminan didunia dilakukan berdasarkan undang undang mengenai jaminan didunia. huruf contoh dari klausul baku yang dilarang pada huruf ini adalah: dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya dimana pelaku usaha jasa keuangan menyatakan bahwa suatu kerusakan atau kerugian secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko risiko yang dikecualikan diatur dalam ketentuan ini, maka merupakan kewajiban konsumen untuk membuktikan sebaliknya. klausul baku semacam ini bertentangan dengan asas hukum pembuktian yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan. huruf cukup jelas huruf contoh dari klausul baku yang dilarang pada huruf ini adalah: perjanjian. perjanjian pembukaan rekening baru pelaku usaha jasa keuangan, yang menyatakan: tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada pelaku usaha jasa keuangan beserta segala perubahan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir aplikasi rekeninghuruf pelaku usaha jasa keuangan apabila melakukan pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan atas produk dan atau layanan yang dibeli konsumen secara angsuran, harus menggunakan surat kuasa terpisah dengan perjanjian pokoknya. cukup jelas. cukup jelas yang dimaksud dengan kebutuhan khusus dalam ini khusus dibatasi pada tuna netra, tuna rungu, dan usia lanjut dengan umur tahun atau lebih. yang dimaksud dengan layanan khusus dalam ini antara lain adalah memberikan formulir yang menggunakan huruf braille. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . yang dimaksud dengan kesalahan dan atau kelalaian pada ini adalah kesalahan dan atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha pelaku usaha jasa keuangan, baik yang dilaksanakan olehcukup jelaspelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ini termasuk jika setelah menerima pengaduan dari konsumen terjadi sengketa, yaitu perbedaan pendapat antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. . cukup jelas cukup jelas. pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan tertulis dan atau melalui mekanisme sistem yang terintegrasi yang disediakan oleh otoritas jasa keuangan. sebagai contoh, jika bank kustodian menerima pengaduan dari konsumen, nasabah pemegang rekening efek, maka laporan beserta tindak lanjutnya disampaikan kepada kepala eksekutif pengawas pasar modalgajukan dokumen dalam ini adalah pengajuan dokumen secara langsung datang kantor pelaku usaha jasa keuangan atau pengajuan dokumen secara tertulis. cukup jelas kerugian finansial yang dimaksudkan sini adalah nilai sengketa.jenis sanksi administratif ini merupakan jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh otoritas jasa keuangan terhadap pelanggaran peraturan ojk ini, dengan memperhatikan aspek pembinaan terhadap pihak yang akan dikenakan sanksi dimaksud. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan kelengkapan internal pada ini antara lain pedoman penetapan biaya atau harga produk dan layanan jasa keuangan, kode etik pelayanan konsumen, peraturan tentang mekanisme pengaduan konsumen, standar prosedur operasi mengenai kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen, sistem pengendalian intern terkait dengan perlindungan konsumen, serta unit kerja dan atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen.:,umum industri jasa keuangan indonesia merupakan salah satu industri yang memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian. banyaknya variasi pelaku industri jasa keuangan menyebabkan tingkat persaingan yang tinggi, khususnya untuk memperoleh nasabah. pada sisi lain, perkembangan zaman juga menunjukkan perubahan baik dari sisi perkembangan teknologi informasi maupun perubahan pola perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan. fenomena tersebut dewasa ini mendorong munculnya pelaku jasa keuangan baru yang dikenal sebagai penyedia layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi (financial technology) yang menawarkan inovasi baru dalam layanan jasa keuangan. hal tersebut berdampak terhadap peningkatan persaingan pada industri jasa keuangan dan mendorong para pelaku untuk dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas dan memberikan nilai tambah kepada nasabah agar dapat mempertahankan eksistensinya. bank sebagai salah satu pelaku utama industri jasa keuangan yang memberikan layanan perbankan secara langsung kepada masyarakat juga perlu melakukan terobosan dalam memberikan pelayanan. pola interaksi yang terjadi antara nasabah dengan bank saat ini sebagian besar masih berupa interaksi fisik yang dilakukan baik melalui jaringan kantor bank maupun perangkat milik bank secara manual, yang memerlukan waktu relatif lebih lama dan kurang praktis. pada sisi lain, pelayanan terhadap nasabah bank indonesia masih berorientasi pada produk (product centric). dalam menjawab tantangan persaingan yang semakin ketat, bank perlu menyelaraskan strategi penyediaan layanan jasa keuangan yang berorientasi pada nasabah secara personal (customer centric). peran teknologi informasi menjadi aspek yang sangat penting mengingat semakin tinggi penggunaan perangkat gawai (mobile device) dan komputer sebagai media transaksi keuangan. hal tersebut juga didukung dengan meningkatnya penggunaan jaringan internet indonesia yang diikuti dengan perluasan pembangunan infrastruktur jaringan internet. penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu prasyarat dalam penyediaan jasa keuangan oleh bank. penggunaan teknologi informasi tersebut dapat dilakukan oleh bank baik dengan pengembangan infrastruktur pendukung secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan mitra bank. dengan memanfaatkan teknologi informasi, bank diharapkan dapat memberikan layanan kepada nasabah tanpa batasan tempat dan waktu, serta dengan biaya seminimal mungkin yang memberikan kenyamanan maksimal kepada nasabah sesuai dengan preferensi nasabah. peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan layanan kepada nasabah secara personal mengarahkan bank dalam suatu era baru yaitu era perbankan digital. layanan kepada nasabah secara personal pada era perbankan digital dapat diwujudkan sejak hubungan usaha antara nasabah dengan bank dimulai sampai dengan berakhir. proses pembukaan rekening simpanan, eksekusi transaksi keuangan, hingga penutupan rekening simpanan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. inovasi pelayanan, kerja sama dengan mitra bank, dan otomatisasi proses menjadi beberapa hal yang harus diperhatikan oleh bank, terutama dalam menghadapi risiko yang mungkin muncul dari setiap strategi yang akan dirumuskan pada masa depan. layanan perbankan digital digital banking) diharapkan dapat memberikan kemudahan pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan layanan yang sudah ada. pada sisi lain layanan perbankan digital meningkatkan risiko yang akan dihadapi bank, terutama terkait dengan risiko operasional, risiko strategi, dan risiko reputasi. dengan diterbitkannya peraturan otoritas jasa keuangan ini, bank diharapkan dapat menyelenggarakan layanan perbankan digital dengan tetap mengedepankan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. ii. demi cukup jelas. penyelenggaraan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital merupakan salah satu upaya bank dalam rangka berperan aktif untuk memperluas akses keuangan masyarakat. perluasan akses keuangan masyarakat antara lain melalui pembukaan rekening simpanan bank yang dapat dilakukan secara mandiri dan peningkatan layanan keuangan untuk mempermudah pengelolaan keuangan nasabah. penerapan manajemen risiko mengacu pada ketentuan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan manajemen risiko oleh bank. contoh saluran distribusi (delivery channel) layanan perbankan elektronik antara lain automated teller machine atm), cash deposit machine cdm), phone banking, short message services sms) banking, electronic data capture edc), point sales pos), internet banking, dan mobile banking. yang dimaksud dengan ketentuan otoritas jasa keuangan antara laiproduk layanan perbankan elektronik yang bersifat transaksional yang perlu memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan adalah produk baru yang memiliki karakteristik berbeda dengan produk yang telah ada bank dan atau menambah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu pada bank. contoh layanan perbankan elektronik yang bersifat transaksional antara lain pemindahbukuan, transfer dana, pembayaran, dan pembelian. cukup jelas. huruf angka yang dimaksud dengan manajemen antara lain direksi, dewan komisaris, dan komite pengarah teknologi informaokumen pendukung antara lain dokumen yang dipersyaratkan oleh otoritas terkait, seperti: tanda terdaftar sistem elektronik dan bukti perolehan sertifikasi sistem elektronik, yang diterbitkan oleh kementerian komunikasi dan informatika republik indonesia, dan atau dokumen y. hasil pemeriksaan dari pihak independen luar bank diperlukan untuk produk layanan perbankan elektronik yang baru pertama kali diterbitkan oleh bank seperti internet banking dan sms banking, yang bersifat transaksional. untuk penambahan fitur layanan produk layanan perbankan elektronik yang telah ada dan dapat menambah atau meningkatkan eksposur risiko, bank dapat menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak intern bank yang tidak ikut serta dalam perancangan dan pengembangan sistem aplikasi serta pengambilan keputusan dalam implementasi layanan perbankan elektronikatau perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. ketentuan otoritas terkait antara lain ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu.mencakup antara lain: kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), ketersediaan (availability): keaslian (authentication), tidak dapat diingkari (non reputation), pengendalian otorisasi dalam sistem, pangkalan data (database), dan aplikasi (authorization control), pemisahan tugas dan tanggung jawab (segregation duties), dan pemeliharaan jejak audit (maintenance audit trails). yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sebagaimana dimaksud dalambagi bank umum. contoh layanan perbankan digital: layanan pembukaan rekening secara mandiri oleh nasabah melalui atm yang sudah dikembangkan atau aplikasi bank yang terdapat pada smartphone, dan didukung dengan fasilitas antara lain pemindai sidik jari, pemindai kartu identitas, dan atau video banking, layanan pengajuan kredit perumahan kepada nasabah. dalam memberikan persetujuan kredit, bank menganalisis data keuangan nasabah berupa posisi keuangan, pola transaksi, dan portofolio keuangan. selain itu, bank juga memberikan saran kepada nasabah dalam membantu pengambilan keputusan pembelian rumah dengan menyediakan data seperti harga dan lokasi rumah dari pihak ketiga yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik nasabah. pengajuan kredit dilakukan secara langsung melalui aplikasi bank yang terdapat pada smartphone nasabah dengan otorisasi transaksi antara lain menggunakan sidik jari. huruf yang dimaksud dengan disediakan oleh bank adalah layanan perbankan digital yang diselenggarakan oleh bank. penyelenggaraan teknologi informasi terkait dengan layanan perbankan digital oleh bank dapat dilakukan oleh bank secara mandiri dan atau pihak penyedia jasa teknologi informasi. huruf yang dimaksud dengan disediakan oleh bank berdasarkan perjanjian kemitraan antara bank dengan mitra bank adalah layanan perbankan digital yang diselenggarakan oleh bank bekerja sama dengan mitra bank. cukup jelas. fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan layanan perbankan digital dapat dilaksanakan oleh satuan kerja atau unit kerja yang telah ada terkait operasional bank, sesuai dengan kompleksitas usaha bank. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pemantauan data transaksi keuangan layanan perbankan digital antara lain pemantauan terhadap nominal transaksi, jenis transaksi, frekuensi transaksi, dan kendala yang terjadi dalam transaksi sesuai dengan kelompok periode pemantauan. huruf tugas ini dilakukan agar investasi bank dalam penyelenggaraan dan pengembangan layanan perbankan digital memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan bisnis bank. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf administrasi rekening mencakup antara lain pembukaan rekening, pengisian data nasabah, hingga penutupan rekening, dengan memanfaatkan media elektronik. rekening dapat berupa antara lain: rekening simpanan termasuk simpanan berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah dan atau wadi'ah, rekening kredit atau pembiayaan, dan atau rekening administratif seperti pengajuan permohonan jaminan antara lain bank garansi, letter credit l c), dan jaminan lain. contoh administrasi rekening: nasabah membuka rekening simpanan melalui aplikasi bank pada smartphone milik nasabah. nasabah melengkapi pengisian data untuk memenuhi persyaratan identitas yang diberikan oleh bank dengan memanfaatkan fasilitas antara lain pemindai sidik jari, pemindai kartu identitas, dan kamera. bank dalam melakukan verifikasi data nasabah dapat memanfaatkan data dari pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan bank. aplikasi bank pada smartphone nasabah dilengkapi dengan fasilitas pengisian data nasabah dan dapat diverifikasi secara daring (online) oleh bank. otorisasi perubahan data nasabah dapat menggunakan informasi biometrik, password, dan atau informasi elektronik lain seperti quick response code code). bank menyediakan fasilitas penutupan rekening secara daring (online) melalui atm yang dilengkapi dengan fasilitas pemindai sidik jari dan kartu identitas. bank memverifikasi permohonan penutupan rekening tersebut. huruf otorisasi transaksi mencakup transaksi keuangan dan atau transaksi non keuangan. contoh otorisasi transaksi: bank menyediakan aplikasi mobile banking yang sudah dikembangkan dengan teknologi yang dapat membaca data suara nasabah. nasabah bank yang telah memiliki smartphone yang dilengkapi dengan pemindai suara dapat membuka dan masuk pada aplikasi mobile banking dengan perintah tertentu. nasabah memiliki smartphone yang dilengkapi dengan teknologi dan aplikasi pendukung penggunaan code dan atau near field communication nfc). dalam melakukan transaksi pembayaran pada merchant yang bekerja sama dengan bank, nasabah dapat memindai code dan atau nfc dalam smartphone pada mesin pembaca yang disediakan oleh merchant untuk pendekatan secara otomatis sesuai dengan nominal transaksi. huruf pengelolaan keuangan merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh bank untuk membantu nasabah dalam menganalisis dan merencanakan penggunaan dana sehingga nasabah dapat mengambil keputusan penggunaan dana secara lebih bijak. pengelolaan keuangan antara lain meliputi perencanaan keuangan, eksekusi transaksi keuangan, dan konsultasi keuangan yang terkait dengan layanan perbankan. contoh pengelolaan keuangan bagi nasabah perorangan, antara lain: berdasarkan data nasabah, bank menyediakan fasilitas pengelolaan keuangan secara personal, seperti perencanaan tabungan berjangka untuk kebutuhan pendidikan anak. bank memberikan hasil analisis terhadap kemampuan keuangan nasabah termasuk alternatif produk keuangan yang sesuai bagi nasabah pada aplikasi bank. dalam hal nasabah berminat, nasabah dapat mengajukan produk yang diinginkan melalui aplikasi bank dengan proses otorisasi sesuai dengan kebutuhan. bank juga dapat memberikan laporan berkala dan notifikasi terkait dengan periode nasabah dapat menikmati manfaat dari produk yang sudah diajukan. berdasarkan hasil analisis bank terhadap data nasabah secara personal, bank dapat menyediakan informasi pola penggunaan dana nasabah sehingga pada saat nasabah hendak melakukan transaksi luar kemampuan finansialnya, bank dapat memberikan saran secara spesifik bagi nasabah. contoh pengelolaan keuangan bagi nasabah berupa badan usaha misalnya dalam rangka membantu proses bisnis nasabah, bank dapat menyediakan fasilitas pengelolaan keuangan yang dapat diakses melalui media elektronik antara lain saluran internet banking. dengan memanfaatkan data dan atau informasi nasabah, bank memberikan informasi kritikal terkait bisnis nasabah yang berpengaruh pada posisi keuangan badan usaha nasabah. bank dapat menyediakan antara lain status pembayaran order nasabah, saldo rekening nasabah, serta status kredit dan penggunaan jaminan. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan data dan atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berupa biometrik antara lain sidik jari, suara, dan iris mata dan atau instrumen elektronik lain antara lain code dan nfc. huruf identifikasi nasabah atau calon nasabah dilakukan melalui permintaan data dan informasicukup jelas. huruf angka cukup jelas. angka contoh perangkat lunak milik bank dan perangkat keras milik bank yang digunakan untuk verifikasi melalui tatap muka menggunakan perangkat antara lain atm yang berada pada jaringan kantor bank yang dilengkapi dengan aplikasi video banking yang terhubung langsung secara real time online dengan pegawai bank. bank dapat memanfaatkan perangkat lunak dan perangkat keras lain milik bank yang dapat memfasilitasi tatap muka antara nasabah atau calon nasabah dengan pegawai bank secara real time online. contoh perangkat lunak milik bank dengan perangkat keras milik nasabah atau calon nasabah yang digunakan untuk verifikasi melalui tatap muka antara lain aplikasi milik bank yang dapat diakses melalui smartphone dan atau komputer tablet milik nasabah atau calon nasabah yang dilengkapi dengan fasilitas video banking. perangkat keras milik nasabah atau calon nasabah bank dilengkapi dengan fitur pendukung verifikasi seperti kamera dan alat pemindai kartu identitas. huruf contoh perangkat lunak dan perangkat keras milik bank yang digunakan untuk verifikasi tanpa tatap muka antara lan atm yang berada pada jaringan kantor bank dilengkapi dengan aplikasi yang telah memiliki fungsi antara lain pemindai sidik jari dan pemindai kartu identitas. contoh perangkat lunak milik bank dan perangkat keras milik nasabah atau calon nasabah yang digunakan untuk verifikasi tanpa tatap muka antara lain: aplikasi milik bank yang dapat diakses dengan perangkat gawai (mobile device) antara lain smartphone dan atau komputer tablet, dan atau situs web (website) bank yang dapat diakses melalui perangkat elektronik antara lain komputer dan atau laptop. bank memastikan media elektronik milik nasabah atau calon nasabah dilengkapi dengan fitur pendukung verifikasi seperti kamera, pemindai, perekam, dan atau pelacak lokasi., password, nomor kartu identitas dan data pribadi, apa yang anda punya (what you have), antara lain kartu magnetis, kartu ber chip, token, digital signature, dan bentuk lain yang dapat dipersamakan, dan cc. ciri khas anda (what you are) antara lain biometrik seperti sidik jari, suara, dan iris mata. ciri khas anda (what you are) sebagaimana dimaksud pada ini sama dengan something you arelayanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. selain faktor keaslian (authentication factor) sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf bank dapat memperhatikan faktor keaslian (authentication factor) lainnya. cukup jelas. cukup jelas. lembaga atau instansi yang berwenang antara lain kementerian dalam negerikementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian sosial, dan atau kepolisian negara republik indonesia. contoh sumber lain adalah perusahaan telekomunikasi dan atau perusahaan penyedia data lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya. infrastruktur pendukung dalam pemanfaatan data atau informasi antara lain berupa perjanjian kerja sama serta ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan.kepada nasabah bank tanpa ada interaksi lebih lanjut dan tidak diikuti eksekusi transaksi keuangantransaksional adalah layanan yang diawali dengan penyediaan informasi kepada nasabah bank yang dapat disertai dengan fasilitas untuk berinteraksi dengan bank dalam rangka membantu pengambilan keputusan transaksi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah, sebelum dilakukannya eksekusi transaksi oleh nasabahlain adalah bentuk layanan baru selain layanan informatif dan layanan transaksionalbankan syariah, undang undang mengenai pasar modal, dan atau undang undang mengenai asuransi. contoh layanan informatif yang dapat disediakan oleh bank berdasarkan perjanjian kemitraan antara bank dengan mitra bank berupa ljk antara lainreferensi dapat menyediakan tautan informasi produk keuangan asuransi xyz pada aplikasi dan atau situs web milik bank a . tautan yang disediakan oleh bank disajikan sesuai dengan hasil analisis bank terhadap data kemampuan keuangan nasabah dan data pendukung lain, de perusahaan pembiayaan) menyediakan tautan informasi produk keuangan bank pada aplikasi dan atau situs web milik def . huruf contoh penyediaan layanan transaksional dengan ljkkerja sama distribusi. bank menawarkan produk asuransi jiwa milik perusahaan asuransi ors yang sesuai dengan profil nasabah. dalam hal nasabah berminat, nasabah bank dapat mengajukan permohonan penutupan polis asuransi jiwa milik ors melalui aplikasi dan atau situs web milik bank p . huruf contoh penyediaan layanan transaksional dengan lembaga non ljk: salah satu produk bank umum konvensional bank c ) berupa fasilitas kredit kepemilikan rumah. bank bekerja sama dengan penyedia pangkalan data (database) properti (pt ghp). aplikasi dan atau situs web bank terhubung dengan situs ghi untuk menyajikan informasi pendukung seperti lokasi rumah, harga pasar rumah pada daerah tertentu, dan kondisi lingkungan kepada nasabah. informasi yang disajikan kepada nasabah telah disesuaikan dengan kemampuan nasabah berdasarkan hasil analisis bank terhadap data dan atau informasi mengenai nasabah secara personal. dalam hal nasabah berminat, nasabah dapat melakukan simulasi kredit dan kemudian mengajukan permohonan kredit secara daring (online) melalui aplikasi dan atau situs web bank c . bank melakukan analisis kredit atas permohonan nasabah sebelum memberikan persetujuan atas permohonan kredit. kredit yang telah disetujui oleh bank ditindaklanjuti dengan pencairan kredit. bank bekerja sama dengan jkl yang menyediakan situs market place. aplikasi dan atau situs web bank terhubung dengan situs jkl untuk menyajikan informasi produk komersial yang dijualtitipkan pada situs jkl kepada nasabah. informasi produk komersial yang disajikan kepada nasabah merupakan informasi yang bersifat personal berdasarkan hasil analisis bank terhadap perilaku belanja dan pembayaran nasabah serta posisi keuangan nasabah. dalam hal nasabah berminat melakukan pembelian, aplikasi dan atau situs web bank menyediakan fasilitas pembayaran. cukup jelas. koneksi antara sistem elektronik milik bank dengan sistem elektronik milik mitra bank antara lain melalui aplikasi pemrograman antar muka secara terbuka open application programming interface open api). contoh penggunaan open api. aplikasi dan atau situs web milik perusahaan penerbangan mno terhubung dengan fasilitas pembayaran milik bank e . dalam hal nasabah bank hendak melakukan transaksi pembayaran tiket pesawat, nasabah dapat secara langsung mengakses fitur pembayaran pada aplikasi dan atau situs mno yang telah terkoneksi dengan open api dari aplikasi dan atau situs web milik bank e . cukup jelas. cukup jelas. huruf kebijakan dan prosedur dalam penentuan mitra bank antara lain memuat: kriteria mitra bank, proses know your partner terhadap calon mitra bank, dan proses pemilihan calon mitra bank. huruf perjanjian kerja sama secara tertulis antara lain memuat: hak dan kewajiban, ruang lingkup layanan dan produk yang ditawarkan, jangka waktu pelaksanaan kerja sama dan mekanisme perpanjangandan tata cara penyelesaian perselisihan. cukup jelas. contoh risiko yang timbul dari produk dan atau jasa yang ditawarkan oleh mitra bank terkait dengan layanan perbankan digital berupa layanan transaksional antara lain: ketidaksesuaian spesifikasi barang yang dijual atau jasa yang ditawarkan oleh mitra bank berupa lembaga non ljk, atau ketidaksesuaian manfaat produk milik ljk mitra bank antara yang diajukan melalui aplikasi milik bank dengan perjanjian kerja sama antara nasabah dengan mitra bank tersebut. cukup jelas. cukup jelas. huruf penilaian peringkat profil risiko antara lain mengacu pada ketentuan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum atau penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. penilaian peringkat profil risiko yang digunakan adalah hasil penilaian oleh otoritas jasa keuangan. huruf cukup jelas. huruf ketentuan otoritas jasa keuangan antara lain ketentuaperlindungan konsumen sektor jasa keuangan, penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas kerja sama pemasaran dengan perusahaan asuransi (bancassurance), dan atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. ketentuan untuk penyelenggaraan teknologi informasi kegiatan layanan perbankan digital yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa teknologi informasi bank dan atau pihak penyedia jasa teknologi informasi) berpedomanketentuan otoritas terkait antara lain ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. cukup jelas. prinsip perlindungan konsumen mencakufungsi dan mekanisme penanganan setiap pertanyaan dan atau pengaduan nasabah dapat difasilitasi melalui media antara lain seperti telepon, surat elektronik, dan dokumen surat. cukup jelas. cukup jelas. audit layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital antara lain audit terhadap aplikasi milik bank dan atau situs web bank yang digunakan dalam menyediakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital. cukup jelas. laporan pada ini yang terkait dengan penyelenggaraan layanan perbankan elektronik merupakan laporan yang sama dengan laporan sebagaimana dimaksuddigitaldigitalsalinan ini sesuai dengan aslinya ttd direktur hukum departemen hukum simbol santoso ttd juliana |
: reliabilitas,cc.cc.cc. dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sulawesi tengah: menimbang bahwa untuk pembenahan manajemen perbankan pada bank sulteng perlu dilakukan perubahan peraturan daerah karena:. beberapa ketentuan dalamdaerah tingkat sulawesi tengahbank pembangunan daerah sulawesi tengah yang selanjutnya disebut bpd sulteng adalah badan usaha milik daerah bank pembangunan daerah sulawesi tengah yang berfungsi sebagai bank umum dan pemegang kas daerah. pt. bank sulteng adalah perseroan terbatas pt) bank pembangunan daerah sulawesi tengah sesuai dengan akta pendirian. pemegang saham adalah gubernur sulawesi tengah, bupati walikotamadya kepala daerah dan atau swastalteng yang berwenang dan bertanggung jawab.rbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta semua proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham rups), direksi, dan dewan komisaris. dewan komisaris adalah dewan komisaris pt, bank sulteng yang bertindakperseroan. laba bersih adalah pendapatan setelah dikurangi pajak.omisaris utama adalah komisaris utama pt. bank sulteng. komisaris adalah komisaris pt. bank sulteng. pegawai adalah pegawai pt. bank sulteng. akta pendirian adalah akta pendirian pt. bank sulteng. saham adalah bukti kepemilikan modal pt. bank sulteng yang memberi hak atas deviden dan lain lainnya. ketentuan huruf dan huruf diubah, huruf dihapus, dan ditambah (dua) huruf, yakni huruf dan huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam dimaksudkan untuk memberikan peran fungsi yang lebih besar serta memperluas jangkauan operasional pt. bank sulteng, sehingga mampu menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah dalam era globalisasi. tujuan perubahan bentuk badan hukum bank adalah meningkatkan permodalan bank dengan memberikan kesemua pada pihak ketiga untuk ikut serta menanamkan modalnya, meningkatkan fungsi dan peranan bank untuk memperluas jangkauan operasional bank: dihapus, meningkatkan daya saing bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global: dan uang daerah. ketentuan diubah, antara ketentuan dan disisipkan (satu) yakni (la), dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pt. bank sulteng melakukan usaha perbankan dan kegiatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (la) arah kegiatan dan kebijakan usaha sebagaimana dimaksud pada diatur dalam anggaran dasar. dihapus. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: modal dasar pt. bank sulteng untuk pertama kali ditetapkan sebesar . f(dua puluh lima milyar rupiah) dan akan ditetapkan menjadi (satupenyertaan saham sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota serta pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal sektor mayoritas dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota. penyertaan modal dasar, modal disetor dan modal ditetapkan akan ditetapkan oleh rups dan selanjutnya dituangkan dalam anggaran dasar pt. bank sulteng. penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada khusus yang berasal dari pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten kota merupakan kekayaan pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten kota yang dipisahkan. ini gubernur:n, abjad lawas or: lembaran daerah provinsi sulawesi tengah tahun nom |
rms de9),peraturan daerah tentang pertanggungjawaban menetapk. sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badandasar laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam sebagai lil11 daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah, lampiran neraca) lampiran iii laporan arus kas, dan lampiran catatan atas laporan keuanganawasi tengah, abjad lawas lembaran daerah provinsi sulawesi tengah tahun nomor:, bahwa struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah yang tercantum dalam lampiran hurufwilayah jakarta sehingga perlu dilakukan perubahan, bahwa berdasarkan ketentuan. dalam peraturan gubernur ini, yang dimaksud dengan: provinsi adalah provinsi sulawesi tengahprovinsi termasuk pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten kota provinsi serta yang dibuktikan dengan kartu identitas. non pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut non pns adalah selain pegawai negeri sipil yang bekerja atau pegawai negeri sipil yang tidak bekerja pada pemerintah provinsi daripada pemerintah kabupaten kota provinsi serta bukkebun kacang raya ditetapkan sebagai berikut: untuk pns: kamar vip dengan fasilitas ac, dan kulkas dari rp150. kamar hari menjadi , kamar hari, kamar dengan fasilitas ac, tv, kulkas dan kamar mandi dalam, sebelumnya , kamar hari menjadi , kamar hari, kamar dengan fasilitas ac, tv, kulkas dan kamar mandi luar, dari , kamar hari menjadi , kamar hari, dan kamar standar fasilitas ac, dari , kamar hari menjadi , kamar hari: dan untuk non pns: kamar vip dengan fasilitas ac, dan kulkas, dari rp175.kamar standar fasilitas ac, sebelumnya , kamar hari menjadi , kamar harbelawan ditetapkan sebagai berikut: untukuntuk non,. peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam dan dapat dilakukan setelah (tiga) tahudaerah provinsi sula: bahwa untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah daerah yang profesional, akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan publik perlu pedoman hubungan kerja organisasi perangkat daerahmemutuskan: llsatuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah provinsi sulawesi tengah bagian dari perangkat daerah provinsi sulawesi tengah.hubungan kerja antarabab, kolegial: fungsional, struktural, dan koordinatif. melaksanak: perencanaan, perumusan:ola hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam bentuk matriks hubungan kerja konsultatif. s5) matriks sebagaimana dimaksud pada diuraikan menurut kegiatan sebagaimana dimaksud pada matriks sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan gubernurpola hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam bentuk matriks hubungan kerja kolegial. pola hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam bentuk matriks hubungan kerja fungsionola hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam bentuk matriks hubungan kerja strukturkoordinatif sebagaimana dimaksudkan dalam huruf dimaksudkan untuk mengembangkan hubungan kerja samantara perangkat daerah. hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam meliputiwadah yang diperlukan untuk menangani fungsi fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh.. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya, memberikan bimbingan, petunjukpola hubungan kerja koordinatif dibuat dalam bentuk matriks hubungan kerja koordinatifli) untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam (l),iii(l) dalam hal terjadi perselisihan antara (ris.rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun dalam penanggulangan dan mengurangi angka kemiskinan dengan penekanan terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia aparatur desa kelurahan, perwujudan keadilan dan kesetaraan gender, serta mengoptimalkan seluruh potensi lokal dalam percepatan pembangunan segala bidang pedesaan kelurahan sulawesi tengah, perlu strategi dalam pencapaian, bahwa gerakan membangun, membina dan memberdayakan desa kelurahan, merupakan strategi yang tepat dan dibutuhkan masyarakat untuk dilaksanak sehingga perlu disusun pedoman umum dalam pelaksanaannya, bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum mengenai pelaksanaan gerakan membangun, membina dan memberdayakan desa kelurah:: peraturan gubernur tentang pedoman umum membangun, membina, memberdayakan desa kelurahan provinsi sulawesi tengah. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengaprovinsi yang selanjutnya disebut skpd provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah provinsi sulawesi tenglingkungan pemerintah daerah kabupaten kota provinsi sulawesi tengah. kabupaten kota adalah kabupaten kota provinsi sulawesi tengah. kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota provinsi sulawesiprovinsi sulawesningkatkan koordinasi dan pengendalian program secara berkala: dan mengembangkan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja para pelaksana kegiatan dan penerima manfaat. pengembangan dan pengelolaan data terkini dalam bentuk data base gerakan sebagaimana dimaksud dalam meliputi data monografi desa dan data jumlah desa kelurahan dan kecamatan provinsi, data nama kepala desa, lurah, sekretaris desa sekretaris kelurahan dan camat provinsi: data penurunan angka kemiskinan, baik individu maupun rumah tangga miskin provinsi: data penurunan melek huruf buta aksara, penurunan angka kematian ibu dan bayi akibat melahirkan: data pendamping kader pemberdayaan masyarakat dan kader lainya yang mendapatkan lapangan pekerjaan: dan data pembangunan sarana dan prasarana yang menerima bantuan kantor desa kelurahan, posyandu, pasar desa, badan usaha milik desa, dan data nama kelompok usaha ekonomi yang telah disalurkan dan sebut dalam bentuk name address. bab vii evaluasi dan pelaporan evaluasi pelaksanaan program gerakan dilakukan tim koordinasi gerakan provinsi oleh aparat badan yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa provinsi dan skpd provinsi terkait. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan kabupaten kota dan lokasi desa kelurahan binaan. evaluasi yang dilakukan mencakup evaluasi awal pelaksanaan program gerakan evaluasi pelaksanaan program gerakan yang sedang berjalan, dan evaluasi akhir pelaksanaan gerakan (l) pelaporan disampaikan oleh pendamping kepada tim koordinasi gerakan kabupaten kota dan tim koordinasi gerakan provinsi, laporan sebagaimana dimaksud pada rekapitulasi oleh tim koordinasi gerakan provinsi dan tim koordinasi gerakan kabupaten kota untuk menjadi bahan pelaporan masing masing kepada gubernur dan bupati walikota. waktu pelaporan pendamping sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut untuk semester pertama paling lambat tanggal juli tahun berjalan, dan untuk semester kedua paling lambat tanggal desember tahun berjalan.ii, danh: dan pb.program gerakan membangun, membina, memberdayakan desa kelurahan yang selanjutnya disebut gerakan adalah program pemberdayaan masyakarat yang ditujukan untuk penguatan otonomi desa dan pengembangan pemerintahan desa kelurahan dengan memanfaatkan seluruh aspek dan potensi yang ada desa kelurahan dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja perdesaan perkotaan guna mewujudkan desa kelurahan yang mandiri swasembada provinsi sulawesi tengah. bab penetapan dan strategi dengan peraturan gubernur ini ditetapkan pedoman umum gerakan gerakan sebagaimana dimaksud pada merupakan sebuah gerakan membangun desa kelurah. strategi gerakan sebagaimana dimaksud dalam meliputi membangun desa kelurahan berbasis masyarakat: membina wilayah yang terstruktur dan berjenjang dengan pendekatan pembinaan masyarakat, pembinaan usaha dan pembinaan wilayah, memberdayakan masyarakat dengan pendekatan kemandirian: kerja keras, partisipatif, membuka jaringan kerja, dan mengejawantahkan dan melestarikan nilai kearifan lokal gotong royong. bab iii visi, misi, tujuan dan sasaran bagian kesatu visi dan misi visi gerakan adalah terwujudnya desa dan kelurahan yang mandiri swasembada provinsi tahun misi gerakan adalah: pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna berdasarkan karakteristik dan berbasis potensi wilayah, pembentukan kelompok usaha ekonomi masyarakat desa kelurahan, penyediaan sarana dan prasarana umum, sarana pemerintah desa kelurahan, sarana kelembagaan desa kelurahan dan sarana usaha ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan desa kelurahan, dan kelembagaan ekonomi masyarakat: penguatan sosial budaya masyarakat, kelembagaan adat dan melestarikan budaya lokal desa kelurahan, pengembangan dan pelestarian lingkungan yang bersih, indah, lestari dan sehat: dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan perdesaan perkotaan. bagian kedua tujuan dan sasaran tujuan umum gerakan adalah mewujudkan kemandirian masyarakat perdesaan perkotaan provinsi dengan mengembangkan potensi yang dimiliki desa kelurahan. tujuan khusus adalah: meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan perdesaan perkotaan di: menyiapkan kapasitas dan kemampuan ketrampilan sumber daya manusia masyarakat dan pelaksana kegiatan yakni aparat dan pendamping: memfasilitasi pengadaan sarana dan prasina umum, perumahan masyarakat miskin dan sarana pendukung usaha pada setiap desa kelurahan provinsi: melakukan pembinaan manusia, usaha dan lingkungan secara berkelanjutan pada perdesaan perkotaan provinsi, dan meningkatkan kapasitas dan penguatan kelembagaan desa kelurahan: sasaran utama gerakan adalah: desa terpencil dan termarjinalkan yang ada provinsi, dan juara lomba desa kelurahan tingkat kabupaten kota provinsi. sasaran utama gerakan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan adalah lokasi desa kelurahan binaan pemerintah provinsi. bab iii pelaksanaan program bagian kesatu umum pelaksanaan program kegiatan pada desa kelurahan binaan provinsi adalah memanfaatkan dan mengoptimalkan seluruh. pelaksanaan program kegiatan pada skpd provinsi lain terkait yang ada hubungannya dengan pembangunan desa kelurahan berkewajiban mengintegrasikan dan menyesuaikan kebutuhan yang ada pada desa kelurahan binaan provinsi. dimaksud dalam adalah: melakukan upaya pengembangan dan peningkatan sumber daya masyarakat dan aparat pemerintah desa kelurahan melalui pembinaan secara terstruktur baik dilakukan oleh aparat badan yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa provinsi maupun pendamping gerakan melakukan pembangunan dan penyediaan aksesibilitas berupa sarana dan prasarana yaitu pembangunan rehabilitasi kantor desa kelurahan: penguatan kelembagaan pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga, badan permusyawaratan desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan, posyandu, badan usaha milik desa, cadangan pangan pemerintah desa, warung teknologi tepat guna, pembentukan kelompok kerja kelompok usaha sesuai dengan karakter desa kelurahan terpencil dan termarjinalkan yakni desa kelurahan pegunungan, lembah, dan pesisir pantai danau: penyediaan bantuan stimulan bagi usaha kelompok masyarakat pada desa binaan sesuai dengan jenis usaha pertanian, peternakan, perikanan pertukangan perbengkelan dan usaha lainnya: dan melestarikan budaya lokal (adat istiadat dan seni). badan dinas instansi terkait dimaksud dalam adalah: badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan provinsi: badan yang membidangi urusan pengelola keuangan dan asset daerah provinsi: badan yang membidangi urusan koordinasi penyuluhan provinsi, badan yang membidangi urusan ketahanan pangan provinsi: badan yang membidangi urusan perpustakaan dan arsip daerah provinsi: instansi vertikal yang membidangi urusan koordinasi keluarga berencana nasional provinsi: kantor wilayah kementerian agama provinsi, badan yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana provinsi, badan yang membidangi urusan lingkungan hidup provinsi dinas yang membidangi urusan kesehatan provinsi, dinas yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan provinsi, dinas yang membidangi urusan sosial provinsi, dinas yang membidangi urusan pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi: dinas yang membidangi urusan pemuda dan olah raga provinsi, dinas yang membidangi urusan bina marga provinsi, dinas yang membidangi urusan cipta karya, perumahan dan tata ruang provinsi, dinas yang membidangi urusan sumber daya air provinsi, dinas yang membidangi urusan tenaga kerja dan transmigrasi provinsi, dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan provinsi, dinas yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral provinsi: dinas yang membidangi urusan koperasi, umkm provinsi, dinas yang membidangi urusan peternakan provinsi, dinas yang membidangi urusan pertanian provinsi, dan dinas yang membidangi urusan perkebunan provinsi. bagian kedua sumber dana sumber dana untuk kegiatan gerakan adalah bersumber pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi melalui badan yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa provinsi dan skpd provinsi terkait. bagian ketiga kedudukan program kedudukan program gerakan desa kelurahan dilekatkan pada program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa kelurahan. kegiatan program sebagaimana dimaksud pada adalah kegiatan membangun, membina memberdayakan dalam rangka mewujudkan desa kelurahan mandiri swasembada. bab pendampingan dan prosedural pemberian bantuan bagian kesatu seleksi pendamping dan tugas pendamping pendamping kegiatan gerakan adalah kader pemberdayaan masyarakat desa kelurahan yang telah mengikuti dalam pendidikan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat: dan atau nama pendamping lainnya seperti bidan desa, kader pokjanal posyandu, kader pkk dan nama lain yang sejenis. pendamping sebagaimana dimaksud pada diseleksi oleh sekretariat gerakan syarat untuk menjadi pendamping adalah memiliki sikap mental yang jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, belum memiliki pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri sipil atau pendamping kegiatan lainnya, pendidikan paling rendah sarjana strata si), profesional dalam pendekatan kepada masyarakat, memahami kondisi masyarakat wilayah binaan serta mempunyai keterampilan dasar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengisi berbagai format perekrutan pendamping. untuk lokasi desa kelurahan binaan juara lomba desa kelurahan tingkat kabupaten kota pendamping yang dibutuhkan adalah warga setempat. untuk lokasi desa kelurahan terpencil dan termarjinalkan, pendamping disesuaikan dengan kondisi desa kelurahan binaan. tugas pendamping meliputi mensosialisasikan program pemberdayaan masyarakat desa kelurahan binaan secara berkala: mengidentifikasi dan membentuk serta membina organisasi kemasyarakatan, kelembagaan pkk, posyandu, ppd, warteg, bum des pengelola pasar desa, simpan pinjam yang lakukan oleh perempuan dan lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa kelurahan binaan, membentuk kelompok binaan terkait dengan usaha masyarakat meliputi kelompok pertanian, kelompok perikanan, kelompok peternakan, kelompok industri rumah tangga dan usaha masyarakat lainnya sesuai dengan karateristik usaha desa kelurahan binaan melalui keputusan kepala desa kelurahan tentang pembentukan nama kelompok, mengidentifikasi serta menyusun rencana anggaran biaya terkait dengan bantuan sarana dan prasarana umum pendidikan, kesehatan dan lingkungan, sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan prasarana kelembagaan: dan sarana dan prasarana usaha ekonomi masyarakat: membantu pemerintah desa kelurahan membenahi administrasi pemerintahan, penyusunan profil desa kelurahan, monografi desa kelurahan dan membantu dalam melakukan perencanaan pembangunan desa kelurahan binaan: memfasilitasi dan melaksanakan pendidikan dan keterampilan serta penyuluhan bagi aparat pemerintah desa kelurahan, kelembagaan desa kelurahan dan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat: melakukan pembinaan serta penataan lingkungan desa kelurahan dengan memperhatikan keindahan, kerapian, kebersihan serta memanfaatkan lahan tidur dan pekarangan rumah secara efektif, aktif melakukan koordinasi kepada pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi terkait, dan menyampaikan laporan perkembangan kegitan gerakan secara bulanan, semester dan tahunan pada sekretariat gerakan bagian kedua insentif pendampingan pembayaran honorarium dalam melaksanakan tugasnya pendamping diberikan honorarium dan atau prasarana pendukung. besaran honorarium pendamping sebagaimana dimaksud pada sesuaikan dengan standar upah minimum regional. waktu pembayaran honorarium pendamping adalah setiap tanggal bulan berjalan, dan dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada huruf jatuh hari minggu atau hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelum atau sesudah tanggal bulan berjalan. pembayaran honorarium dilakukan oleh bendahara yang ditunjuk pada masing masing kabupaten kota. setiap pendamping disiapkan sarana pendukung berupa alat komunikasi. bagian ketiga penilaian prestasi kerja setiap pendamping dilakukan evaluasi kinerja. evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling sedikit (satu) tahun sekali. evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap kehadiran pendamping dilokasi desa kelurahan binaan, volume dan capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan dilokasi desa kelurahan binaan, dan realisasi laporan pertanggungjawaban secara berkala bulanan, semester dan tahunan. hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada menjadi pertimbangan untuk menetapkan pendamping dilanjutkan atau diberhentikan, dan pemberian penghargaan pendamping berprestasi gerakan penilaian kinerja dilakukan oleh badan yang membidangi urusan pemberdayaan desa kabupaten kota dan provinsi. bagian keempat prosedur penyaluran bantuan penyaluran bantuan diserahkan berdasarkan pada keputusan gubernur tentang penetapan lokasi desa kelurahan binaan provinsi: dan proposal yang dinyatakan telah lolos verifikasi oleh tim verifikasi, monitoring dan evaluasi selanjutnya dituangkan dalam keputusan gubernur. penyaluran bantuan diserahkan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. waktu penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada sesuaikan dengan agenda kerja gubernur dan ketua tim penggerak pkk provinsi dan tim penggerak pkk kabupaten kota: hari hari besar seperti hari kemerdekaan republik indonesia, hari ulang tahun provinsi: dan dirangkaikan dengan momen kegiatan nasional seperti peringatan bb grm dan lomba desa kelurahan tingkat provinsi, jambore pkk dan rapat koordinasi pkk. (#) tim verifikasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas badan yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa provinsi dan skpd provinsi terkait. s5) tim verifikasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. penyaluran bantuan diserahkan langsung kepada kepala desa kelurahan dan ketua kelompok penerima bantuan yang disaksikan pejabat kabupaten kota. syarat penyaluran bantuan sebagai berikut menandatangani naskah perjanjian hibah daerah nph), menandatangani surat pernyataan tanggung jawab fakta integritas, dan menandatangani berita acara penyerahan bantuan. bab organisasi untuk meningkatkan koordinasi antar skpd provinsi terkait, dibentuk tim koordinasi gerakan provinsi. susunan keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pembina, pengarah, penanggung jawab, ketua: wakil ketua, sekretaris: dan anggota skpd provinsi terkait. untuk mendukung tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada dibentuk sekretariat gerakan yang melekat pada bidang mempunyai tugas dan fungsi bidang pemerintahan desa kelurahan pada badan yang mempunyai urusan pemberdayaan masyarakat desa provinsi. (#) susunan keanggotaan dan tugas tim koordinasi gerakan provinsi dan sekretariat gerakan provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur. untuk meningkatkan koordinasi antar skpd kabupaten kota dibentuk tim koordinasi gerakan kabupaten kota. susunan keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pembina: pengarah: penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris: dan aa. anggota skpd kabupaten kota terkait. untuk mendukung tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada dibentuk sekretariat gerakan kabupaten kota yang melekat pada bidang yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pemerintahan desa kelurahan pada skpd kabupaten kota yang membidangi urusan pemerintahan desa kelurahan. susunan keanggotaan dan tugas tim koordinasi gerakan kabupaten kota dan sekretariat gerakan kabupaten kota ditetapkan dengan keputusan bupati. untuk meningkatkan koordinasi antar instansi tingkat kecamatan dibentuk tim koordinasi gerakan tingkat kecamatan. susunan keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas penanggung jawab musyawarah pimpinan kecamatan, ketua: wakil ketua, sekretaris: dan anggota kepala desa kelurahan. susunan keanggotaan dan tugas tim koordinasi gerakan kecamatan ditetapkan keputusan camat. pelaksana kegiatan gerakan desa kelurahan tingkat desa kelurahan terdiri dari kepala desa kelurahan bersama acaranya, pengurus kelembagaan desa kelurahan, para kader pendamping, kelompok usaha ekonomi dan seluruh masyarakat desa kelurahan binaan yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan program. pelaksanaan kegiatan gerakan tingkat desa kelurahan terdiri atas kepala desa kelurahan: aparat desa kelurahan: cc. pengurus kelembagaan desa kelurahan: pendamping: kader: ii. kelompok usaha ekonomi: dan seluruh masyarakat desa kelurahan binaan. bab pembinaan dan pengendalian program gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian program gerakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh skpd provinsi melalui tim koordinasi gerakan provinsi. bentuk pembinaan oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada meliputi rapat koordinasi, pelatihan, sosialisasi, dan atau supervisi pelaksanaan kegiatan pada lokasi desa kelurahan binaan. tim koordinasi gerakan kabupaten kota melakukan pembinaan kepada tim koordinasi gerakan tingkat kecamatan. bentuk pembinaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada berupa pelatihan apresiasi peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan gerakan badan yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa kelurahan provinsi dapat melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam bentuk pengendalian program gerakan sebagaimana dimaksud pada yakni mengembangkan operation room gerakan sebagai pusat pengendalian secara online jam berbasis data manual yang akan dikembangkan menjadi data elektronik. badan sebagaimana dimaksud pada sebagai pengelola operation room sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab mengembangkan dan mengelola data terkini dalam bentuk data base gerakan pembinaan program gerakan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan meliputi peningkatan kualitas aparat desa kelurahan, kelembagaan dan kelompok usaha ekonomi desa kelurahan binaan,tastes darah aha maan masa hanxml sata yan dji( dengan rincian sebagai berikut anggaran setelah perubahan kp. realisasi rp. selisih lebih kurang) rp.mmmmlamun dea wan kano aamanaran halaman amarah"&sulawesi tengah, abjad lawaspasaitengah, abjad lawas |
\r*t't'*badan kesatuan bangsa dai{ politik dan tata kerj?ata kedumenimbangrci+.8 nomor memutuskan"burugi pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk susunan organisasi dan tata keq'a badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten buempat) bidang dan (satu) sekretariat; l2lub. bidang; susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik sub bagian perencanaan dan keuangan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa membawambuketahanan; bab tugas pokok dan fungsi badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten buru kepal"gai pedoman dalam perencalbadcadangan bidang lingkup badan kesatuan bangsa dan politik; mengatur dan mengendalikan urusan perencanaan badan kesatuan bangsa dan politik; menyusun laporan pelaksanaan pengawasan melekat {wasiat}*. t2(2tyusunan program dalam setiap kegiatan, melaksanakan koordinasi dengan unit keq'a,wpaten penanaman dan pengamatud eksistensi bangsa menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara diwilayah kabupaten; pemaha*mangatt2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: ghargaan kebangsaan menyusun laporan capaian kindgelap orr rusun program*sub bidang pembinaan karakter bangsa penyusunan program dinas; menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis; menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan perencana ern program dan kegiatan dinas; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam mengumpulkan bahan peny ezu kepala bidang politik dalam negerimempunyai tugas melaksanakan penyusunan program program pembinaan,mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan kegiatan bidang politik dalam negeriyusunan programeoyusunan data dan inforp pemilihan umum\yat daerah, pemantauan pemilihan umum kepala daerah wakil kepala daerah diwilayah kabupateub bidang pengembangan budaya dan etika politikmempunyai tugas menyusun rencana kerja dalam setiap kegiatan pembinaan, koordinasi, dyusun rencana kerja dibidang pengembangan budaya dan etika politik; menyusun bahan perumus rn kebijakan teknis pengembangan budaya dan etika politik; meny,a aksi daerah dibidang pengembangan budaya dan etika politik; melaksanakan penymenyusun ren"canakeqa dibidang fasilitasi partai politik dan pemilu; menyy'dnan, demokratis dengan partisipasi seluruh masyarakat; menykepala bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas menyusun program kegiatan, merumuskan keb{kepercaygamkesa yusun rencana kerjadan budaya; menyusun bahan perumusan teknis dibidang ketahanan ekonomi, seni dan budaya; menghimpun, menganalisa dan merum.muai tugas danfungsinya. kepala sub bidang organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, merumuskan lebih akan lebih perumus rrlkub)'nynyusun program dan kegiatan bidang penangan.dasalnrategikan teknologi dan informasi diwilayah kabupaten pelaksanaan pembinaan from kewaspadaanpengamanan.pasa] kepala sub bidang penanganan konflik mempunyai tugas menyyusun rencana program keq'a bidang penanganan konflik sesuai dengan kerja badan; menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan stabilitas nasional daerah; mengumpul, menganalisa dengan merumumat beragamub bidang kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategismempunyai tugas melaksanakan menyyusun rencana program kerja sesuai rencana keq'a badan; meny"$angan tugas bawahannya. tza17 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kera'a badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bab viii ketentuan penuh?undangkan namea pada tanggal desember 201g sekretaris daerah lkasunnr:rn buru, berita daerah kabupaten buru tahun 2o1b iycj ditetapkan namea pada tanggal desember 201g fll j,v masuki peraturan buru. para koordinasi kabar portal kabar hukum (rt dvr >>c d=r =m< ,"i5 cz= vl cxc !m3gz tr, ts5 gg (,o ptm p>= le> m>z zx. g)m it, z6l u\r + >(, e> r c sort mo, 'od ;ri gor tx(rg >c, mro !oxq lz tnc tr\ ( r ; f> ziz m { z mi(ozo v'o ece lov6) c3c q a >.r ur; rl(p zt, lm mz. _1' m>e> #= >=o zqe (r# mfr _mft3 s=b o> fbf ''.t' f3 q$e :,j q=> mz> tnl m cd <=c hh; nme fr >:ri a.c @v) oz oi; ti xgr= t l j_2s pcotelah diatur [email protected] berdasarkan ketentucc. bahwa batasan bagian negara yang dapat digunakan untuk penyelesaian, perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan pengaturan dalam kontrak kerja sama, bahwa berkenaan dengan huruf dan huruf perlu mengatur kembalidan cc. memastikan adanya surat keterangan fiskal dari direktorat jenderal pajak. permintaan konfirmasisebagaimana dimaksud pada huruf disampaikanmberikan jawaban konfirmasi kepada skk migas atau bima(l) atau bimawww jdih.kemenkeu.go.idgnyampaikan penjelasan tertulis kepada skk migas atau bimaatau bimaatau kepala bima atau deputi atau pejabat setingkat deputi(l) dilengkapi data dengan informasi paling kurang: jumlah permintaan pembayaran kembali reimbursemenidih.kemenkeu.go.iak sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan oleh kepala skk migas atau kepala bima berdasarkan ketentuan peraturan perundang undanganwmwjdih kemenkeu.go.idperbandingan jumlah permintaan pembayaran kembali reimbursement) ppn atau ppn dan dan jumlah setoran bagian negara sebagaimana dimaksud dalam atau bimauwwjdih.kemenkeu.go.id atau bima. surat permintaan pembayaranwww jdih.kemenkeu.go.idg bank indonesia menyampaikan bukti transaksi pemindahbukuani) ppn atau ppn danwuwjaih.kemenkeu.go.idkmrosesasebagaimana dimaksud dalambeat mer wara rout kat eka ahh arif bintaro yo, nipjin kemenkeu.go.fdalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan: meme nke u.gowarnatau bimwww jdih.kemenkeu.go.idf,rta ketentuan peraturan perundang undangan. rekening departemen keuangan hasil minyak perjanjian karya production sharing nomor pada.equity split yang selanjutnya disebut equity adalah hasil produksi yang tersedia untuk dibagi antara skk migas atau bimhak memperoleh pembayaran kembali reimbursement) ppn atau ppn dan sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan oleh kontraktor setelah setoran bagian negara diterima rekening kas negara. bagian negara sebagaimana dimaksud pada berupa setoran ftp dan atau equity dari kontraktor sebagaimana diatur dalam kontrak kerja sama. jumlah pengajuan permintaan pembayaran kembali reimbursement) ppn atau ppn dan tidak melampaui jumlah bagian negara yang telah disetorkan oleh kontraktor sebagaimana dimaksud pada dalam hal kontrak kerja sama mengatur pembayaran kembali reimbursement) ppn atau ppn dan menggunakan bagian negara tidak termasuk ftp, nilai pembayaran kembali reimbursement) ppn atau ppn dan kepada kontraktor paling tinggi hanya sebesar equity. wuw.jdih.kemenkeu.go.idk dalam hal pengaturan mengenai hak kontraktor memperoleh pembayaran kembali reimbursement) ppn atau ppn dan sebagaimana dimaksud dalam diatur berbeda oleh kontrak kerja sama, maka pelaksanaan pembayaran kembali reimbursement) ppn atau ppn dan disesuaikan dengan kontrak kerja samau bima,kecuali diatur berbeda dalam kontrak kerja sama dan atau ketentuan peraturan perundang undangan, dan ataucc. atau bima. dalam rangka melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada skk migas atau bima: melakukan penelitian untuk memastikan adanya penyetoran ppn atau ppn dan |
pas lumentut k diundangkan manado pada tanggal januari seks kota, sendok berita daerah kota manado tahun nomor |
salinan, bahwmenetapkanatau menetapkan suatu informasi dapat tidaknya diakses oleh publik: dan mengkoordinasikan badan publiklima ppid pembantu ppid pembantu sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah: pejabat struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan pada dan atau bumi, dan atau pejabat yang yang ditunjuk oleh kepala dan atau bumi selaku atasan ppid pembantulingkungan dan atau bumi, pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan informasi lingkungan dan atau bumi, cc. pelaksanaan pelayanan informasi publik, pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori informs yang dikecualikan, mengusulkan daftar informasi yang dikecualikan kepada ppid utama, melakukan koordinasi dengan ppid utama jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi, melakukan koordinasi dengan ppid utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi, dan menyusun standar operasional prosedur pelayanan informasi publik. bagian keenam bidang pendukung pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, ppid dapat didukung oleh bidang bidang yang terdiri dari: bidang pelayanan dan pengelolaan informasi, bertugas melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan mekanisme yang ditentukan, bidang pengolahan data dan dokumentasi, bertugas mengolah data dan dokumentasi yang dikuasai yang akan disajikan sebagai informasi publik, bidang pengaduanpendukung terselenggaranya layanan informasi dan dokumentasi. bab vii mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi bagian kesatu umum pemohon informasi dan dokumentasi meliputi: perseorangan, kelompok masyarakat, dan cc. organisasi kemasyarakatanperaturan perundang undangan, yakni mencantumkan kelengkapan badan hukum, mencantumkan alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi, cc. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang diminta, mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi dan dapat pertanggungjawabmelalui ppid utama maupun langsung kepada ppid pembantu. ppid utama dan atau ppid pembantu wajib mencatat nama, nomor induk kependudukan nik), alamatregister pada saat permintaan diterima. dalam hal permintaan informasiinformasi yang disampaikan melalui surat, pemberian nomor pendaftaran diberikan pada saat surat diterima. paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, ppid wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang: informasi yang diminta berada nyampaikan kepada ppid pembantu informasi yang diminta oleh pemohon informasi apabila informasi tersebut tidak berada dalam penguasaan tetapi dalam penguasaan ppid pembantutertulis. bagian kedua prosedur pengumuman informasi publik ppid utama dan atau ppid pembantu mengumumkan informasi publik yang harus diumumkan secara berkala dengan menggunakan papan pengumuman dan atau media lain yang mudah dilihat masyarakat. pengumuman informasi publik sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui media sistem informasi publik yang tersedia. ppid utama dan atau ppid pembantu memperbarui informasi yang harus diumumkan secara berkala sedikitnya (enam) bulan sekali. format pengumuman dibuat dengan ringkas dengan mencantumkan nama ppid dan atau petugas informasi serta alamat nomor telepon yang dapat dihubungi apabila pemohon pengguna informasi membutuhkan informasi rinci dan pengumuman yang ada. pengumpulan informasi yang termasuk dalam kategori yang harus diumumkan dan disediakan secara berkala dilakukan setiap (satu) tahun sekali. bab vii klasifikasi informasi publik informasi publik ppid utama dan ppid pembantu. informasi publik diklasifikasikan dikategord bumi: nama program dan kegiatan, target dan atau capai, .informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak hak masyarakat, .informasi tentang penerimaan calon pegawai dan atau pejabat, dan .informasi tentang penerimaan calon peserta didik apabila badan publikyang berwenangdaftar informasi publik ditetapkan oleh atasan ppid utama dengan sepengetahuan bupati dan wakil bupati selaku pembina ppid utamautama wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikansetiap orang. bab tata cara pengklasifikasian informasi publik suatu informasi tertentu pada badan publik dapat diklasifikasikan sebagai informasi dikecualikan apabila sudah dilaksanakan ujipengujian konsekuensi bagian kesatu tahapan pengujian konsekuensi ppid utama berkoordinasi dengan ppid pembantu yang mengelola informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik. ppid utamaperaturan perundang undangan lainnya. hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada atasan ppidutama. bab xii prosedur keberatan dan penyelesaian sengketa informasi bagian kesatu syarat dan prosedur pengajuan keberatan pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: adanya penolakan atas permohonan informasi, tidak ditanggapi dan dipenuhinya permohonan informasi publik sampai batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, cc. permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, pengenaan biaya yang tidak wajar, dan atau bagian kedua keberatan keberatan diajukan oleh pemohon informasi kepada atasan ppid utama. ppid utama memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pendiriannya jika diperlukan. ppid utama memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan secara langsung. ppid utama mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan dan meneruskannya kepadaselambat lambatnya dalam waktu (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan,utama menyampaikan atau mengirimkan tanggapan keberatan atasan ppid kepada pemohon atau kuasanya. bagian keempat tata cara penyelesaian sengketa informasi publik penyelesaian sengketa informasi publik melalui komisi informasi dapat ditempuh apabila: pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang disampaikan atasan ppid, atau pemohonangkalan yang membantu bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahsaian sengketa informasi publik merupakan kewenangan atasan ppid. penanganan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan oleh badan publik yang bersengketa dengan pendampingan dan koordinasi dari ppid utama. undangan penyelesaian sengketa informasi publik disampaikan komisi informasi kepada atasan ppid. atasan ppid dapat menghadiri langsung proses persidangan abdikasi mediasi atau memberikan surat kuasa kepada ppid utama dan atau ppid pembantu yang bersengketa. hasil proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh komisi informasi wajib dilaporkan proses kepada atasan ppid utama. atasan ppid dapat memerintahkan ppid utama untuk memenuhi putusan komisi informasi. bab xiii lsid gambaran umum pelaksanaanlaporan layanan informasi dan dokumentasi publik paling sedikit, dan cc.ppid pembantu,ppid, jumlahppid, jumlah gugatan yang diajukan pengadilan, dan hasil keputusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh ppid. ppid membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi dalam bentuk: ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik masing masing ppidppidxivmasyhudunnury pembina tingkat nip. berita daerah kabupaten bangkalan tahun nomor: seriadalah daftar yang berisi data dan yang sudah ditetapkan oleh atasan ppidinformasi dan atau kumpulan informasi yang dibuat, diterima dan dipelihara sebagai bukti oleh organisasi atau orang perorangan, karena kewajiban hukum atau berkaitan dengan transaksi kerja. dokumentasi publik adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan atau keterangan yang dibuat, dikelola, dan atau diterima oleh suatu badan public yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggaraan badan public lainnyapid. pelayanan informasi adalah jasa yang wajib diberikan oleh pemerintah kabupaten bangkalan berupa pemberian informasi kepada masyarakat pengguna informasi meliputi jenis informasi yang diberikan, pihak (atau bagian dalam organisasi) yang menyediakan pelayanan informasi, orang yang berhak mendapat pelayanan, mekanisme pelayanan serta konsekuensi biaya yang mungkin timbul dari proses pelayanan informasi. sengketa pelayananandarilaporan layanan informasi dan dokumentasi selanjutnya disingkat lsid adalah laporan yang berisi gambaran umum, kebijakan teknis,lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi dan dokumentaketerbukaan informasi publik. pemohon informasi publik adalah warga negara, kelompok warga negara, dan atau badan hukum indonesia yang mengajukan permintafungsi manajemen yang berkenaan dengan kontrol yang efisien dan sistematis dari pembuatan, penerimaan, pemeliharaan, penggunaan, dan disposisi dokumen, termasuk proses proses untuk mengambil dan memelihara bukti dari dan informasi tentang kegiatan dan transaksi kerja dalam bentuk dokumen, dan pelayanan sesuai dengan peruntukmaksud dan tujuan pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dimaksudkan untuk memberikan prosedur bagi dan atau bumi lingkungan pemerintah kabupaten bangkalandah, cepat dan tepat setiap badan publik lingkungan pemerintah kabupaten bangkalanhak dan kewajiban bagian kesatu hak dan kewajiban pemohonpemerintah daerah, mendapatkan salinan informasi yang dikuasai dan menjadi kewenangan pemerintah daerah, menyebarluaskan informasi publik, mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan kepada pemerintah daerah, mengajukan gugatan pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan paragraf kewajiban pemohon informasi publik, bagian kedua hak dan kewajiban pemerintah daerah paragraf hak pemerintah daerah pemerintah daerah berhak: menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang undangan :dan menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan. paragraf kewajiban pemerintah daerahdanhuruf pemerintah daerahstruktur organisasi ppid bagian kesatu struktur organisasi struktur organisasi ppid terdiri dari: pembina: pengarah atasan ppid, ppid utama, ppid pembantu: dan bidang pendukung. susunan organisasi ppid sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. pembina ppid sebagaimana dimaksud dalammbina ppid sebagaimana dalambagian ketiga pengarah atasan ppid pengarah ppid atasan ppid sebagaimana dimaksud dalam huruf dijabat oleh sekretaris daerah. pengarah ppidatasan ppid mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut: fungsi pengarahbagian keempat ppid utama ppid utama sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kepala yang menangani urusan komunikasi dan informasi.d.utamappid utamabadan publik yang menjadi cakupan kerjanya, |
lembaran daerah kabupaten sawahluntoisijunj ung nomor urut tahun peraturan daerah kabupaten sawahluntossijunjung nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasivitas dan efisiensi organisasi dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, dirasa perlu untuk menyempurnakan struktur organisasi dan tata kerjanya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dar perlu menetapkan peraturan daerah tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten sawahlunto sijunjungbarat lembaran negarer lintasosial tenaga kerja dan transmigra sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten sawahlunto sijunjung dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi adalah dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten sawahlunto sijunjung. unit pelaksana teknis dinas adalah unit pelaksana teknis dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten sawahlunto sijunjung.at3bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. dalam, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang sosial. tenaga kerja dan transmigrasi, cc. pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas utd) bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi, pengelolaan urusan ketatausahaan dinas. bab susunan organisasi (l) dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi terdiri dari bagian tara usaha: bidang perencanaan, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi: uni pelaksana teknis dinas utd #e kelompok jabatan fungsional. bagian, bidang, uni: pelaksana textus dinas dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinaslaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas dan umumperlengkapan, kerumah tanggapan, humas dan protokol serta urusan umum dan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan, bagian tata usaha terdiri dari: sub bagian umum dan kepegawaian:da bagian. sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian: sub bagian keuangan mempunyai tugas mengelola urusan keuangan dan perbendaharaan. bagian kedua bidang perencanaan bidang perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, bidang perencanaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada: penyusunan rencana dan program bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pengevaluasian program dan pelaporan bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi. bidang perencanaan terdiri dari seksi penyusunan program,. seksi penyusunan program mempunyai tugas menyusun rencana dan program bidang sosial, tenaga kerja,dan transmigrasi. seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas mengevaluasi dan menyusun laporan bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi. bagian ketiga bidang sosial bidang sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial, bantuan sosial, pelayanan sosial, dan rehabilitasi sosialsosial menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan bantuan sosial, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial bidang sosial terdiri dari seksi pemberdayaan dan bantuan sosial seksi pelayanan dan rehabilitasi sosibidang pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial. bagian keempat bidang tenaga kerja bidang tenaga kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis bidangdan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelatihan kerja, peningkatan produktivitas dan penempatan tenaga kerja, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. bidang tenaga kerja :terdiri dari seksi pelatihan dan penempatan tenaga kerja, seksi kemanisan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjbuhan dan penempatan tenaga kerja mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pelatihan tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri. saksi pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan mempunyai tunas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembinaan hubungan industrial dantransmigrasi menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pen'apan area! dan penempatan trensrnigrasi, perumusan dar pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigrasi. (l)bidang pembinaan usaha ekonomi dan pembinaan sosial budaya transmigrasi. bagian keenam unit pelaksana teknis dinas unit pelaksana teknis dinas adalah unsur pelaksana operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugasil. pada dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi dibekuk utd blk muaro sijunjung. susunan organisasi, tugas dan fungsi utd blk muaro sijunjung ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian ketujuh kelompok jabatan fungsional pasat kelompok jabatan fungsional lingkungan dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi mempunya:agian, kepala bidang., kepa'a sub bagian, kepala seksi, kepala utd dan jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan bupati. kepala dinas, kepala bagian, kepala bidang,.kepala dinas, kepala bagian, kepala bidangda!hutanan dan lingkungan hiduphutanhutanlemhutanan dan lingkungan hidup babi ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan muatkehutanan dan lingkungan hidup adalah dinas kehutanan dan lingkungan hidup kabupaten sawahlunto sijunjung. urut pelaksana teknis dinas adalah unit pelaksana teknis dinas kehutanan dan lingkungan hidup kabupaten sawahlunto sijunjung. baby kedudukan. tugas dan fungsi dinas kehutanan dan lingkungan hidup merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidang kehutanan dan lingkungan hiduplingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang kehutanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dinas kehutanan dan lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan dan lingkungan hidup, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kehutanan dan lingkungan hidup: pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas bidang kehutanan, pengelolaan urusan ketatausahaan dinas. bab susunan organisasi (l) dinas kehutanan dan lingkungan hidup terdiri dari bagian tata usaha, bidang bina program: bidang pengelolaan dan patologi hutan, bidang perlindungan hutan, bidang lingkungan hidup, uni: pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional. kmpsurat menyuratpasa!rencanaan umum, menyurat dan kearsipan. pasa! bagian tata usaha terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian,bin program bidang bina program mempunyai tugas penyusunan rencana dan penkoordinasian program, melaksanakan kegiatan, pemantauan gan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha kehutanan, pengelolaan hotaru dan lingkungan hidup, bidang bina programi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang bina program menyelenggarakan fungsi cc. mengkoordinasikan program lingkup dimas: penyusunan rencana bidang pengelolaan dan patologi hutan, bidang perlindungan hutan dan bidang lingkungan hidup, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan patologi hutan, perlindungan hutan dan lingkungan hidup: pengumpulandata dan penyusunan laporan kegiatan pengelolaan dan patologi hutan, perlindungan hutan dan lingkungan hidup. bidang bina program terdiri dari seksi seksi monitoring dan evaluasi: seksi perencanaan umum kehutanan ddan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan patologi hutan, perlindungan iuran dan lingkungan hidup: seksi perencanaan umum kehutanan dan lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengelolaan dan patologi hutan, perlindungan hutan dan lingkungan hidup. bagian ketiga bidang pengelolaan dan patologi hutan bidang pengelolaan dan patologi hut, memberikan status kawasan hutan yang menjamin tujuan pengelolaan hutan serta: bidang pengelolaan dan patologn patologi hutan menyelenggarakan fungsi sop pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan, pelaksanaan kegiatan pengukuhan dan pendayagunaan hutan, pelaksanaan kegiatan penataan hutan: pengendalian kegiatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, pengendalian kegiatan produksi hasil hutan, pengendalian peredaran hasil hutan dan pungutan bidang kehutanan. bidang pengelolaan dan patologi hutan terdiri dari seksi pengelolaan hutan, seksi patologi hutan. e.fksi pengelolaan hutan melaksanakan sebagian tugas bidangmengubah fungsi pokoknya, produksi hasil hutan dalam rangka pengendalian produksi hasil hutan kayu dan non kayu sehingga terjamin kesinambungan produksinya dan peredaran hasil hutan dan pungutan dibidang kehutanan, seksi patologi hutan melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan dan patologi hutan dibidang inventarisasi hutan dalam rangka, pengukuhan dan ciliata gunakan hutan sertabagian keempat bidang perlindungan hutan bidangversi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari: bidanglindungan hutan menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan: penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pengembangan usaha kehutanan, penyelenggaraan kegiatan pengamanan hutan. bidang perlindungan hutan terdiri dari seksi rehabilitasi dan pengembangan usaha kehutanan, seksi penyuluhan dan pengamanan hutanrehabilitasi pengembangan usaha kehutanan vensi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif), saksi penyuluhan dat pergaruanan hutan mempunyai tugas penyuluhan dan pengembangan usaha kehutanan, melaksanakan kegiatan kegiatan pengembangan usaha kehutanan hutan rakyat, hutan tanaman industri, sutera alam, lemah madu, bamboo, sarang burung wallet dan hasil hutan non kayu) dan pengamanan hutan mempunyai tugas pengaman hutan dalam rangka mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasi:bagian kelima bidang lingkungan hidup bidang lingkungan hidup mempunyai tugas, melakukan pengawasan terhadap kualitas lingkungan hidup, mengumpulkan dan mengolah data amdal, menyusun analisa teknis amdal, pengelolaan limbah, koordinasi teknis amdal, menyusun program dan melaksanakan pemulihan lingkungan, serta melakukan pemantauan lingkungan hidup:lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi pengawasan kualitas lingkungan hidup: pengumpulan dan pengolahan data amdal, penyusunan analisa teknis amdal, penyusunan analisa teknis amdal: pengelolaan limbah dan koordinasi teknis amdal, penyusunan program dan melaksanakan pemulihan lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan hidup. bidang lingkungan hidup terdiri dari seksi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, seksi pemulihan lingkunganwasan dan pengendalian lingkungan hidup mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan bahan dalam rangka penyusunan dan melakukan pengawasan terhadap kualitas lingkungan hidup, mengumpulkan dan mengalah data amdal, menyusun analisa teknis amdal, pengelolaan limbah, koordinasi teknis amdal, seksi pemulihan lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan melaksanakan pemulihan lingkungankehutanan memiliki (satu utd yaitu utd persemaian dan pengelolaan hutan tanaman, susunan organisasi, tugas pokok jan fungsi utd persemaian dan pengelolaan hutan tanaman ditetapkan dengan keputusan butsupasat dalam melaksanakan tugasnya kepaladhutanan kabupaten sawahlunto sijunjung dan peraturan daerah kabupaten sawahlunto sijunjung nomerinyatakan tidak berlaku lagil juri sekretaris daerah, dtc:muf : undang undang nomor tahun tentang wisatlkun,i kedudukan, tugas dpasaim,: bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah: bidang perindustrian: bidang perdagangan: bidang penanaman modal: unit pelaksana teknis dinas utd)erim, bagian tata usaha terdiri dari sub bagian umum dan keperawatan, sub bagian perencanaan dan keuangan:umum dan keperawatni!: pengelolaan dan pembinaan tenaga penyuluh koperasi konsultan koperasi, usaha kecil dan menengah:ciam, seksi kelembagaan dan fasilitasi. pemberian bimbingan bidang fasilitasi pembiayaan bagian ketiga bidang perindustriant: menyusun laporan dalam menyiapkan urusan perizinan industri logam, mesin, kimia jan aneka,en bakan penolong, pencegahan pencemaran serta urusan perizinan industri hasil pertanian dan kehutanan. (!)industri logam, mesin.,leh seorang ketenfasiltasi pelaksanaan:masakan dan promosi produksi daerah:. bagian kelima bidang penanaman modal bidang penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan penanaman modal:penanaman modal menyelenggarakan fungsi aa. pembinaan teknis dan pelayanan umum bidang penanaman modal: pemberian perizinan dan.aksi yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. seks!,: lingkungan masing masing maupun amdjuajumg nomor tahun tentang susunan organisasi kantor pengendalian daratan lingkungan dan penanaman moda! kabupaten sawahlunto sijunjunghu daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang dapat ntengctahwito drs. syamsurizal, nip. lembaran daerah kabupaten sawahlunto sijunjung tahun nomor: |
salinan ridalam rangka adanya perubahan organisasi perangkat daerah yang mengurusi pengelolaan pemakaman, maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur organisasi perangkat. beberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut ketentuan angka dan angka diubahumahan dan kawasan pemukiman adalah dinas perumahan dan kawasan pemukiman kota kediri. kuasa makam juru kunci kuncen sebutan lainnya adalah pegawai dari dinas perumahan dan kawasan pemukimketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutperumahan dan kawasan pemukimmukiman pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman. elah mendapat rekomendasi dari kepolisian sebagaimana ketentuan perundang undangan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bab viii perizinan pelayanan tempat pemakaman umum dilakukan oleh dinas ,ngelolaan pemakaman pada dinas perumahan dan kawasan pemukimiap |
kpadengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kuningan, menimbangkuningan sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten kuninganketentuan lebih lanjut mengenai sop satpol diatur dengan peraturan bupati.. kabupaten mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas kecamatan. rapat koordinasi satpol. dilaksan bab xii pembinaan dan pelaporan bupati melakukan pembinaan teknis operasional satpol. pp. satuan polisi pamong praja melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada bupati melalui sekretaris daerah. laporan sebagaimana dimaksud pada meliputi: kelembagaan, kepegawaian: kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan, bencana peristiwa lainnya: penegakan peraturan daerah, dan kerjasama koordinasi satuan polisi pamong praja dengan instansi lembaga terkait daerah. bupati menyampaikan laporan kepada gubernur secara berkala dan atau sewaktu waktu diperlukan. laporan bupati kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling sedikit (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu jika diperlukan. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaporan satuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan bupati berpedoman kepada peraturan perundang undangan bab xiii pendanaan pendanaan untuk pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kuningan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan. bab xivan peraturan daerah dan peraturan keputusperalihan dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka kantor satpol yang ada dan pejabat yang lama tetap menjalankan fungsinya dan menduduki jabatan sampai diadakan penyesuaian dengan peraturan daerah ini. bab xvi ketentuan penutup ketentuan tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing masing unit organisasi satpol.g. bupati kuningan, aaa sma aangthamid sugandi diundangkan kuningan pada tanggal sekretaris daerah kabupaten kuningan, yoseniundang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, kepala daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan. sedangkan menyatakan bahwutusan bupati, serta perlindungan masyarakat. untuk mengoptimalkan kinerja satuan polisi pamong praja, perlu dibangun kelembagaandengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor tahun tentang satuan polisi pamong praja sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan kelembagaan satuan polisi pamong praja yang handal dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum daerah, maka kelembagaan satuan polisi pamong praja perlu ditinjau kembali. peninjauan kembali dimaksud dilakukan dengan mengganti peraturan daerah nomor tahun tentang satuan polisi pamong prajapertanggungjawaban kepala satpol.merupakan bawahan langsung sekretaris daerah. secara struktural kepala satpol. berada langsung dibawah bupati. sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah.bupatiery very important person vip) yaitu fasilitas pengamanan dan pengawalan untuk presiden, wapres dan keluargaketentuan peraturan perundang undangankeputusan bupati dengan cara yang sesuailakuutusan bupati, antara lain mencatat, mendokumentasikan atau merekam kejadian keadaanperingatan terhadap pelanggaran perda dan peraturan keputus.. tingkat kecamatan sebagai unit pelaksana satpol. kabupaten untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penegakkan perda keputusan bupati, kepala satpol. kecamatan secara. diprioritaskan pegawai yang telah berkarier unit kerja satpol. yang memenuhi syarat kepangkatan.rtiban umum dan ketentraman masyarakat seluruh wilayah kabupaten merupakan kewenangan bupati. dalam hal terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi (dua) atau lebih wilayah kecamatan dalam satu kabupaten, penanganannya dikoordinir oleh satpol. kabupatenmbentukan organisasi satuan polisi pamong praja bagan susunan organisasi satuan polisi pamong praja kabupaten kuningan kepala satuan bao men sekret ari kelompok jabatan fungsional aaaaan kuningan unit pelaksana satpol kecamatan ugankabupaten kuningan tentang pembentuk selanjutnya disingkat sekdaraturan keputusan bupati adalah peraturan keputusan bupati kuningan. aparatur adalah aparatur pemerintahan daerah kabupaten kuningan. penyidik pegawai negeri sipil ppn) adalah ppn pada satpokecamatan adalah kecamatan kabupaten kuningan penetapan jumlah polisi pamong praja adalah penentuan jumlah pegawai dan usulan kebutuhan pegawai untuk masing masing satuan polisi pamong praja kabupaten berdasarkan penghitungan total skor dari indikator kriteria umum dan kriteria tekniskuningan. bagian kedua kedudukan satpol merupakan bagian perangkat daerah bidang penegakpol yang merupakan unsur pengamanan dan pembantu mempunyai tugas membantu kelancaran tugas tugas bupati dalam perumusan, perencanaan kebijakan operasional program pelaksanaan penegakan perda, penanganan dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat dalam menyelenggarakan upaya pengamanan dan penegakan ketentuan perda dan peraturan bupati secara berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud pada diatas, satpol berada dan berintegrasi dalam sistem keamananutusmelakukan kewenangan lainnya sesuai peraturan perundang undangan:,utusan bupati yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur atau badan hukums yang terdiri atas subbagian program, subbagian keuangan: subbagian umum dan kepegawaian, bidang penegakan perundang undangan, yang terdiri atassumberdaya aparatur, yang terdiri atas seksi pelatihan dasar, seksi teknis fungsional. bidang perlindungan masyarakat, yang terdiri atas seksi satuan lintas,ada kecamatan dibentuk unit pelaksana satpol. pp. kabupaten: unit pelaksana satpol pp. kabupaten kecamatan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala satuan, kepala satuan sebagaimana dimaksud pada secara ex officio dijabat olah kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan. bab eselon kepala satpol. pp.lib: kepala subbagian, kepala seksi dan kepala satpol. pp.bagi polisi pamong praja mengacu pada peraturan perundang undangan. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional bagi polisi pamong praja sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan dengan instansi terkait. bab vii pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional ketentuan tentang pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional polisi pamong praja ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati untuk menunjang operasionalstandar operasional prosedur sop) sat pol polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan sop satpol pp. sop satpol sebagaimana dimaksud dalam dijadieraman masyarakat. sop satpol sebagaimana dimaksud dalamada dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan tugas sebagai tugas operasional atau kegiatan penunjang, bahwa pengelolaan sistem penyediaan air minum kabupaten humbang hasundutan selama ini dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis spam sebagaimana ditetapkan dengan peraturan bupati nomor tahun tentang pembentukan unit pelaksana teknis air bersih, bahwa untuk menjamin kelangsungan pelayanan air minum dan sambil menunggu penetapan kelembagaan pengelolaan air minum yang lebih professionalkepala dinas adalah kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten humbang hasundutan. sekretaris dinas adalah sekretaris dinas perumahan dan kawasan permukimatau sub unit skpd. jdih.humbanghasundutankab.go.id dinas adalah dinas perumahan dan kawassistem penyediaan air minum dinas perumahan dan kawasan permukiman. kepala unit adalah kepala unit pelaksana teknis dinas sistem penyediaan air minum. rencana strategis yang selanjutnya disebut renstra adalah dokumen perencanaan uptuptsistem penyediaan air minum dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten humbang hasundutan yang juga disebut upt spam. upt spamupt spam merupakan unit pelaksana teknis dinas perumahan kawasan permukiman untuk pelaksanaan teknis operasional penyediaan dan pelayanan air minum. upt spam mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan pelayanan air minum. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt spam menyelenggarakan fungsi penyusunan renstra, senja, rka, dan dpa upt spam, pelaksanaan renstra dan dpa upt spam, penyusunan potensi penyediaan air minum, penyusunan peta kebutuhan pelayanan air minum, penyusunan sistem pengolahan air minum, pelaksanaan pelayanan air minum, penetapan, penerimaan, penyetoran dan pelaporan retribusi pelayanan air minum, pelayanan penyambungan instalasi pelayanan air minum, pemeliharaan instalasi jaringan air minum, pengelolaan kepegawaian upt spam, pengelolaan keuangan upt spam, il. pengelolaan tata usaha upt spam, jdih.humbanghasundutankab.go.id pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan upt spam: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas dan atau bupati, dan oo. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas upt spam. bab iii susunan organisasi bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi upt spam terdiri dari kepala unit: kepala subbagian tata usaha, pelaksana penyediaan, pelaksana pelayanan, kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi uptnit kepala upt spam berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. kepala upt spam mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi upt spam, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kepala subbagian tata usaha, pelaksana dan kelompok jabatan fungsional, melaksanakan koordinasi kerjasama dan kemitraan dengan skpd, skpd dan instansi pemerintah dan atau swasta, melaporkan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi upt spam. bagian ketiga kepala subbagian tata usaha kepala subbagian tata usaha berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala unit. kepala subbagian tata usaha mempunyai tugas menyusun renstra, senja, rka dan dpa upt spam, membantu kepala unit dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas pelaksana. pengelolaan kepegawaian upt spam, pengelolaan keuangan upt spam, pengelolaan tata usaha upt spam, pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan upt spam: penyediaan blank retribusi pelayanan air minum, pengelolaan sistem informasi upt spam, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala unit, dan j . pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas subbagian tata usaha. jdih.humbanghasundutankab.go.id bagian keempat pelaksana penyediaan pelaksana penyediaan berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala unit. pelaksana penyedianyediaotensi penyediaan air minum, melaksanakan penyambungan instalasi pelayanan air minum rumah rumah pelanggan, melaksanakan monitoring pengendalian dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan penyediaan air minum, melaksanakan monitoring pengendalian dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan instalasi penyediaan air minum, melaksanakan kajian penyediaan air minum, melaksanakan kegiatan pemeliharaan instalasibagian kelima pelaksana pelayanan pelaksana pelayanan berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala unit. pelaksana pelayanlayaneta kebutuhan pelayanan air minum, melaksanakan meterisasi sambungan rumah, melaksanakan pengecekan dan pencatatan meteran air minum, melaksanakan pencatatan, penagihan dan penyetoran penerimaan retribusi pelayanan air minum kepada bendahara penerima upt spam, merekomendasikan pemberian sanksi kepada pelanggan yang tidak taat dan melakukan pelanggaran, merekomendasikan penambahan pelanggan baru pelayananjdih.humbanghasundutankab.go.id bagian keenam kelompok jabatan fungsional upt spam memiliki kelompok jabatan fungsional upt spamspamatur dengan peraturan bupati. bab eselon kepala upt spam adalah jabatan struktural eselon iv.a atau jabatan pengawas, kepala subbagian tata usaha adalah jabatan struktural eselon iv.b atau jabatan pengawas, bab tata kerja setiap pejabat struktural dan fungsional upt spamupt spamspam sebagai bagian dari visi dan misi pemerintah kabupaten humbang hasundutan. jdih.humbanghasundutankab.go.id setiap pejabat struktural dan fungsional upt spamspamspamupt spam merupakan asn pemerintah daerah. setiap asn upt spamupt spamspam dibebankanlaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. upt spamjdih.humbanghasundutankab.go.id bab viii aset prasarana dan sarana yang dipergunakan oleh upt spam merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. upt spamkelolunit pelaksana teknis air bersihkepala unit kelompok jabatan subbagian tata usaha fungsional pelaksana penyediaan pelaksana pelayanan bupati humbang hasundutan, ttd salinan dengan aslinya kepala bagianyjukum, dasar banjarnahor suhu silaban, s.h. nipgubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran dan pendapatan daerah dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran anggaran dan pendapatan daer0.rp78tn.o2o126, tambahan l,lembaran negara republik indonesia nomor aa3) undang undang nomor tahun ou l}lt;l,lembaran daerah kabupaten lombok utara tahun nomor tambahan l,lembaran daerah tahun nomor memutuskan menetapkl direncanakan sebesar rp. 9t5.r47. (sembilan ratus lima belas milyar seratus empat putiraturan bupati lombok utara penjabaran anggaran pendapatan dan daerah tahun anggaran tentang belanjalah bupati lo i j abad lainnya sesuai denganpendapatan transfer lain lain pendapatan daerah yang sah anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sel,besar rp. (seratus tujuh belas milyar rupiah) yang diri dari atas pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekal aan daerah yang dipisahkan; dan lain lain pendapatan daerah yang sah; (2t,ratus rupiah retribusi daerah sebagain rana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (empat milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus set ilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)' hasil pengelolaan kebaya daerah dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (empat:ger kich). (s) anggaran pajak daerah sebal.dimana dimaksud dalam direncanakan sebesar rp. (empat puluh delapan milyar lima ratus enam pulu,r sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah), tang terdiri atas; pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan rp. (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah); paj reklame rp. (seratus delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah); pajak penerangan jalan rp. (dua belas milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah); pajak parkir rp. o.47o.4oo,o0 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah); paj air tanah rp. oo,oo (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah); paj sarang burung walet rp. (dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah); paj mineral bukan logam dan batuan rp. o.90o,o0 (empat ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah); pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb2); dan bpt rp. (lima milyar lima ratus juta rupiah). pajak hotel sebagaimana dimaksud pada. pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp.. pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud padapada huruf direncanakan sebesar rp. (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah). paj air tanah sebagaimana dimaksud pada hurufpada huruf direncanakan sebesar rp. (dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). paj mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (empat ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah). paj. paj bpt sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (lima milyar lima, yang terdiri atas pajak hotel. pajak hotel sebagaimana dimaksud padadalam, yang terdiri atas: pajak restoran dan sejenisnya; pajak rumah makan dan sejenisnya; pajak warung dan sejenis ya;(tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus pisah). pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada (3i huruf direncanakan sebesar rp. o00, (tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu pisah)' pajak warung. dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. .l74. oo0,oo (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu pisah). i'juta rupiah). pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp. dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas pajak parti pij"t, refleksi, mandi uap spa dan pusat kebugaran (fitnes center)' pajak panti pijat,refleksi,mandi uap spa dan pusat kebugaran (lines center) sebagaimana dimaksud pada direncanakan sebesar rp'dalam yang terdiri atas: pajak reklame papan billboard videotron megaton; lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah). pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (lima puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah). pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam, yang terdiri atas pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri. (1a) pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud padadalam huruf direncanakan sebesar rp. (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas pajak parkir pajak parkir sebagaimana dimaksud pada direncanakan sebesar rp. (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah). pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp. o0, (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratusdalam huruf direncanakan sebesar rp. oo, (dua juta seratus delapanpuluhlimaributujuhratusrupiah),yangterdiriatas pajak sarang burung walet. pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada 'direncanakan sebesar rp. (dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). iaj mineral 6akan logam dan batuan sebagaimana ,dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp. tempat radius lima puluh enam juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas: pajak batu pung; dan pajak pasir dan kerikil. pajak batu apung sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus pisah). pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). qal' (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas pbb2. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayalpisah). i,aj bpt sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp. (lima milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas bpt pemindahan hak' pajak bpt pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada direncanakan sebesar rp. (lima milyar limo0' (empat milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas: retribusi jasa umum; retribusi jasa usaha;. (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri atas: retribusi pelayanan parkir digawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umumo,oo (delapan o.00o.oo0, (tiga ratus empat puluh juta rupiah). anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada nuklir direncanakan sebesar rp. (satu milyar enam ratus tiga puluh juta tiga ratu dua puluh tiga ribu seratus rupiah) yang terdiri atas: retribusi pemakaian kekayaan daerah; retribusi tem pat khusus parkir; retribusi rumah potong hewan; retribusi pelayanan pelabuhan; dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga' retribusipemakaiankekayaandaerahsebagaimanadimaksud.pada (3a) huruf direncanakan sebesar rp' (empat ."t "'lirik" puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah). ne^tribus tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada hurufbdirencanakansebesar rp. (sepuluhjutapuluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). (3g) retribusi pelayanan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (tiga ratus lima puluh juta rupiah). (3g) retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada hurufedirencanakansebesar rp. t50.0o0' (tujuhratus lima puluh juta pisah). anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada z8'i huruf direncanakan sebesar rp. (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) terdiri atasusaha perikanan;ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus rupiah)',' (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluhtiga puluh juta rupiah). retribusi retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing mta) sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (satu milyaroo. .ooo,oo (empat milyar tujuh; dan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah dividen) atas penyertaan modal pada bumn.. oo0. ,oo (empat milyar tujuh ratus juta rupiah). bagianlabayangdibagikankepadapemerintahdaerah( dividen)atas p.tiv.tt"an mohit pada uuu sebagai ala dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (empat milyar tujuh ratus juta)' (4s) lain lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf direnc, yang terdiri atas: jasa giro; penerimaan tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; pendapatan. denda pajak daerah; benda papan dari pengembalian; benda papan blue; dan pendapatan berdasarkan putusan pengadilan inckracht)' (a9) iasa giro sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta pisah). penerimaan tuntutan ganti kerugian keuangan daerah_ sebagaimana dimaksud pada ayat (4g) huruf direncanakan sebesar rp. o00, dua ratus lima puluh juta rupiah)' pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. tiga milyar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus pissembilan belas'juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)' pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. agaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp' empat ratus lima puluh juta rupiah)' jasa giro sebagaimana dimaksud dalam direncanakan sebesar rp. o00'0oo,oo (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas: jasa giro pada kas daerah; dan jasa giro pada kas bendahara. jasa giro pada kas derah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (dua milyar dua ratus lima puluh juta pisah). jasa giro pada kas bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (dua ratus tujuh puluh lima juta pisah). penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada direncanakan sebesar rp' o.oo0.ooo,oo (dua ratus lima puluho0.o00,0o (dua ratus lima puluh juta rupiah). pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada direncanakan sebesar rp. (tiga milyar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratusdan pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb2). pendapatan denda pajak hotel sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus pisah). pendapatan pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp. (satu milyar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh enam ratus rupiah)' pendapatan denda pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. o0, (lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). pendapatan denda pajak reklame sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). irendapaian denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb}) sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar np. bao.eo+. (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah). pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada direncanakan sebesar rp. (enam ratus sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah; pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas; dan pendapatan dari pengembalian kelebihan jaminan kesehatan nasional jkn).tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). pendapatan dari pengambilan kelebihan pembayaran haji dan tuna angan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (dua ratus empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). pendapatan dari pengambilan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (empat ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). pendapatan dari pengembalian kelebihan jaminan kesehatan nasional jkn) sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). pendapatan blue sebagaimana dimaksud pada direncanakan sebesar rp., yang terdiri atas pendapatan blue. pendapatan blue sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. o7a.7oo,oo bagaimana dimaksud pada direncanakan sebesar rp. (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan berdasarkan putusan pengadilan inckracht). pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (lnckracht) sebagaimana dimaksud pada direncanakan sebesar rp. o.ooo. ,oo (empat ratus lima puluh juta rupiah)' pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp. (ua puluh empat juta seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas: dana perimbangan; dana insentif daerah did); dan dana desa. dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (enam ratus enam milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua pulu lima ribu rupiah), yang terdiri dari: dana transfer umum dana bagi hasil dbh); dana transfer umum dana alokasi umum dau); dana transfer umum dana alokasi khusus dak) fisik;tiga puluh milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus enamtiga ratus delapan puluh enam milyar delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluhtiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh satunam milyar seratus tujuh puluh sembilan juta delapandelapan ratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (delapan puluh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam6. o82. (. (empat puluh enam milyar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua. ratus " p"t potret sembilanoa2. (empat puluh enam milyar delapanpuluhduajutaduaratustujuhpuluhlimaribuduaratus empat puluh sembilan pisah). lai; tain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud^dalam huruf direncanakan sebesar rp. (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat,puluh iifa rupiah1, yang terdiri atas lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan'np. zi.es+.o4o.o00,oo (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluhempatjutaempatpuluhriburupiah),yangterdiriatas lain lain pendapatan. (t5) lain lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada direncanakan sebesar rp. rp' (an hibah dana bos. i,pendapatan hibah dana bos sebagaimana dimaksud pada direncanakan sebesar rp. rp. (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat puluh ribu rupiah)' anggaran belanja daerah tahun anggaran direncanakan sebesar np. 1s.zss. (sembilan ratus lima belas milyar tujuh ratus lima puluh tig"(s) (s) (s)' belanja bunga se (tiga belas milyar dua puluh tiga juta lima radius tiga belas ribu senol rupiah). anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pada uy"t (f) huruf direncanakan sebesar rp. {n, yang terdiri atas: gaji dan tunjangabelanja penerimaan lainnya pimpinan dprd dan serta kdh wkd; belanja pegawai blue. gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (dua ratus satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat'. belanja gaji dan ttn angan dprd sebagaimana dimaksud pada huruf. belanja gaji dan t\:jangan kdh wkd sebagaimana dimaksud pada hurufyar enam puluh delapan juta rupiah). belanja pegawai blue sebagaimana dimaksud pada huruf(s) (e) anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam "yil direncanakan sebesar rp. (dua ratus satu milyar'delapan' ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat putra ui"n ribu empat ratu enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas; gaji pokok asn; belanja t\rnj angan keluarga asn; belanja t\jangan jabatan asn; belanja t\rnj angan fungsional asn; belanja tunjangan fungsional umum asn; belanja tunjangan beras asn; belanja tuna celakaan kerja asn; belanja iuran jaminan kematian asn; dan benda iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat asn' gaji pokok asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (seratus lima puluh enam milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah). belanja tuna angan keluarga asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (empat belas milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah). belanja t\jangan jabatan asn sebagaimana dimaksud pada huruf dien kanakan sebesar rp. (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah). belanja t\rnj angan fungsional asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah). belanja tuna angan fungsional umum asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp .a62. (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan. (delapan milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah). belanja t\rnj angan ph tunjangan khusus asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. o8. (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah). belanja pembulatan gaji asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilanempat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas: belanja iuran jaminan kesehatan pns; dan belanja iuran jaminan kesehatan ppp. belanja iuran jaminan kesehatan pns sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus lima belas ribu dua belas rupiah) belanja iuran jaminan kesehatan ppp sebagaimana dimaksud pada (to1 huruf direncanakan sebesar rp. (delapan plain i.rtu. seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan pisah). belanja isian jaminan kecelakaan kerja asn sebagaimana dimaksud pada lat huruf direncanakan sebesar rp. (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas: belanja iuran jaminan kecelakaan kerja pns; dan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ppp. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja pns sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah). benda iuran jaminan kecelakaan kerja ppp sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuhyar empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas: belanja iuran jaminan kematian pns; dan belanja iuran jaminan kematian ppp. belanja iuran jaminan kematian pns sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (satu milyar tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan pisah). belanja iuran jaminan kematian ppp sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (sebelas juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus du' (satu milyar lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah). belanja tambahan penghasilan asn sebagaimana dimaksud dalam, yang terdiri atas: tambahan penghasilan berdasarkan beban ke{(2o\ huruf, yang terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pns. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja asn sebagaimana dimaksud dalam. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja asn sebagaimana dimaksud pada (2o) huruf, yang terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan kondisi ke{a pns. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja pns sebagaimana dimaksud pada, yang terdiri atas.9a7, yang terdiri atas, yang terdiri atas: belanja insentif bagi asn atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar rp. (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah); belanja bagi asn atas insentif pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar rp. (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); belanja tambahan penghasilan tamsil) guru pns direncanakan sebesar ptp. (tiga puluh empat milyar enam ratus empat puluh dua juta dua rat5rs tiga puluh empat ribu rupiah); belanja jasa pelayanan kesehatan bagi asn direncanakan sebesar rp. o0. ,o0 (dua. puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah); belanja honorarium direncanakan sebesar rp. (empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah); dan belanja jasa pengelolaan bmd direncanakan sebesar rp. (tiga belas, yang terdiri dari: belanja uang representasi dprd direncanakan sebesar rp. (sembilan ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua enam ratus ribu rupiah); belanja tuna angan keluarga dprd direncanakan sebesar rp. o5.5oo.o0 (delapan puluh satu juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah); belanja t\jangan beras dprd direncanakan sebesar rp. .11a. o,o0 (sembilan puluh dua juta seratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh pisah); belanja uang paket dprd direncanakan sebesar rp. ooo (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah); belanja tunjangan jabatan dprd; belanja t\jangan alat kelengkapan dprd direncanakan sebesar rp. o2. (seratus juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah); belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dprd direncanakan sebesar rp. (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah); belanja t\jangan reses dprd direncanakan sebesar rp. (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah); belanja pembebanan kepada pimpinan dan anggota dprd direncanakan sebesar rp. (seratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah); belanja pembulatan gaji dprd direncanakan sebesar rp. (empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah); belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dprd direncanakan sebesar rp. o,oo (tiga milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah); belanja t\rnj angan transportasi dprd direncanakan sebesar rp. (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah); dan belanja uang jasa pengabdian dprd direncanakan sebesar rp. ooo, (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). belanja gaji dan t[jangan kdh wkd sebagaimana dimaksud dalam,yang terdiri dari: belanja gaji pokok kdh wkd direncanakan sebesar rp. (lima puluh tujuh juta rupiah); belanja tunjangan keluarga kdh wkd direncanakan sebesar rp. (delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); belanja t\jangan jabatan kdh wkd direncanakan sebesar rp. (seratus dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah); belanja t\rnj angan beras kdh wkd direncanakan sebesar rp. (enam juta lima ratus ribu rupiah); belanja tunjangan ph tunjangan khusus kdh wkd direncanakan sebesar rp. (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); belanja pembulatan gaji o28 (tujuh ribu dua puluh delapan rupiah); dan belanja insentif bagi kdh wkd atas retribusi jasa umum pelayanan kesehatan direncanakan sebesar rp. (seratus delapan puluh tiga juta delapanpada direncanakan sebesar rp. o00. (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah), yang terdiri dari: belanja dana operasional pimpinan dprd direncanakan sebesar rp. o00. (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah); dan belanja dana operasional kdh wkd direncanakan sebesar rp. (enam ratus juta rupiah). belanja pegawai blue sebagaimana dimaksud dalam pada, yang terdiri dari belanja pegawai bluebarang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam, yang terdiri atas: belanja barang; belanja jasa; belanja pemeliharaan; belanja per alasan dinas; belanja uang dan atau jasa untuk diberikan kepada pihak delapan puluh tujuh milyar enam belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah), yang terdiri atas belanja barang pakai habis; belanja bahan material; belanja cetak pengadaan; belanja makanan dan minuman; belanja pakaian dinas dan atributnya; dan belanja pakaian khusus dan hari tertentu. belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. o2,oo (delapan puluh tujuh milyar enam belas juta lima ratus empat sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah). belanja bahan material sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. nol rupiah). belanja cetak pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. rp. nol rupiah). belanja makan dan minuman sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. nol rupiah). belanja pakaian dinas dan atributnya sebagaimana dimaksud pada ayah huruf direncanakan sebesar rp. nol rupiah). belanja pakaian khusus dan hari tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. nol rupiah). belanja jasa sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. .a52 (seratus empat belas milyar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri dari: belanja jasa kantor; belanja iuran jaminperlengkapan dan peralatan kantor; belanja sewa aset tetap lainnya; belanja jasa konsultansi konstruksi; belanja jasa konsultasi non konstruksi; belanja jasa ketersediaan layanan(auailibilitg payment)o9. (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan lima puluh dua rupiah). belanja iuran jaminan jaminan asuransi sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah). belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (dua puluh lima juta). belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. o00, (tiga milyar lima ratus tiga puluh delapan empattiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). belanja sewa' perlengkapan dan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. . o.o00,0o (tiga ratus tujuh puluh empat juta dualima milyar lima ratus delapan puluh satu seratus sembilanratus sembilan puluh juta rupiah). belanja jasa ketersediaan layanan (auailibilitg payment sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (sembilan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). belanja kursus pelatihan,sosialisasi,bimbingan tehnis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (sebelas milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus duadelapan ratus empat puluh ribu rupiah). belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (sepuluh milyar empat ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas dan irigasi'sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada tiga puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah). belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada l22l huruf direncanakan sebesar rp. (enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan, terdiri atas belanja perjalanan lintas dalam negeri. belanda perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada yang terdiri atas belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar rp. (sembilan puluh tiga juta seratus dua belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah); belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar rp. (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah); belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota direncanakan sebesar rp. (tiga milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah); dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota direncanakan sebesar rp. (lima belas milyar sembilan puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah). belanja uang dan atau jasa untuk diberikan kepada pihak upiah), yang terdiri atas yang terdiri atas belanja barang dan jasa blue sebagaimana dimaksud dalam. belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp. o23. (tiga belas milyar dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua puluh limempat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas: belanja hibo.o00.ooo,oo (satu milyar lima puluh jutaelapan ratus tujuh puluh juta rupiah); dan belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela yang bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar rp. sepuluh milyar lima ratus lima puluh tigalima ratus lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah).lima juta empat ratus tiga puluh dua lima ratus lima kelas rupiah)o0. (satu milyar dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas: belanja modal tanah persil direncanakan sebesar rp. (seratus tiga puluh dua juta limbatus ribu rupiah); dan belanja modal lapangan direncanakan sebesar rp. (satu milyar enam puluh delapanmilyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah y.r,g terdiri atas: belanja modal alat besar direncanakan sebesar rp. tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah); belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar rp. empat milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah); belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar rp. (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah); belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar rp. (empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah); belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar rp. o8. (satu milyar lima ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah); belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar np. z.e ot. s51.o68,o0 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima radius lima puluh satu ribu enam puluh delapan pisah); belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar np. o<iz.+o7.65o, (enam ratus sembilan puluh dua juta empat ,dtr" ".t"* puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah); belanja modal komputer direncanakan sebesar xp. o.sos.e+e. (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilanjutasembilanratusempatpuluhsembilanributujuh ratus tiga puluh sembilan pisah); belanja= modal alat eksplorasi direncanakan sebesar rp' (lima belas juta rupiah); belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian direncanakan sebesar rp. ooo.0oo,oo (empat ratus tiga puluh lima juta pisah); belanjamodalalatbantueksplorasidirencanakansebesar rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah); belanja modal alat peraga direncanakan sebesar rp' (dua puluh dua juta pisah); betina modal rambu rambu direncanakan sebesar rp' (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu depan ratus empat puluh enam rupiah); dan benda modal peralatan dan mesin blue direncanakan sebesar rp. (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah). belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ss) huruf c direncanakan sebesar rp. (tiga pll.tt lit milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas: belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar rp' .g6a, (tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus dui puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat pisah); lja modal tugu titik kontrol pasti direncanakan sebesar rp' (empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah); dan belanja modal gedung blue direncanakan sebesar rp' (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)' belanja moda_l jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada bs1 huruf direncanakan sebesar rp. (empat puluh li*" milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar rp' (dua puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dela pan pisah); belanja modal bangunan air direncanakan sebesar rp' (enam belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah); dan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi blue direncanakan sebesar rp. o00.0oo, (tujuh belas jut yang terdiri atas: belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar rp. (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar rp. (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah); belanja modal aset tetap lainnya bos direncanakan sebesar rp. o4o.ooo,oo (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat puluh ribu rupiah); dan belanja aset tetap lainnya blue direncanakan sebesar rp (seratus duaratus dua puluh lima juta rupiah). belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp. yang terdiri at yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota dan desa yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten kota kepala desa. anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran o2lterhitung er, yang terdiri atas nihil. penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam yang terdiri atas sisa belanja transfer direncanakan sebesar rp. o5(l) anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam (l)penampakan penerimaan pad;(nol rupiah). penghematan belanjyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (empatmpat(nol rupiah). anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam direncanakan sebesar rp.o5.67a.9o4, (enam ratus lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratuslampiran rrr :1ft3,"'$ xx,'""ts"'alih;li;;viii lampiran lampirlombokombok utara dengan penempatannya dalam berita daerah. ditetapkan tanjung pada tanggal desember najmulakhyar diundangkan tanjung pada tanggal desember sekte"baris daerah kae}paten lombok utara,i raden nurani berita daerah kabupaten lombok utara tahun 2o2o nomor pasbupati lombok utara, |
provinsi bantenbupati pandeglang, menimbang bahwa sebagai tindak lanjut darindeglang, telah ditetapkan peraturan bupati pandeglang nomor tahun tentang penyesuaiantahun bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian saat ini yang berdampak pada kenaikan harga yang ditindaklanjuti dengan rapat kerja pemerintah kabupaten pandeglang dengan dprd kabupaten pandeglang yang dalam pembahasannya menyetujui tentang adanya penyesuaian terhadap besaran uang sewa rumahmengingat undang undang nomor tahun tentang protokotiga atas.ditetapkan sebagai berikut: no| jabatan besaran tunjangan per bulan ketua dprd rp. wakil ketua dprd rp. anggota dprd rp anggaran belanja pos dprd). pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku,menimbang mengingat walikota bukittinggi provinsi sumatera barat peraturan walikota bukittinggi nomor:bahwa dalam rangka pelaksanao3)menetapkankabid. pbb dan bpt adalah kepala bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada dead kota bukittinggi. ka. seksi pbb adalah kepala seksi pajak bumi dan bangunan pada bidang pbb.dan bpt. ka. seksi pelayanan adalah kepala seksi pelayanan pada bidang pbb dan bpt. petugas pelayanan adalah petugas yang melawan wajib pajak pada seksi pelay.desaan dan perkotaan secara teknisnya diatur dengan surat keputusan kepala dinas. prosedur sebagaimana dimaksud pada meliputi prosedur pengisian pop dan pop pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan: prosedur penelitian dan perekaman pop dan pop: prosedur pencetakan spot: prosedur pembayaran pbb.p2 dan pencetakan stats dan atau ssd, prosedur pelaporan pbb.p2: prosedur penagihan,dan atau stats. wajib pajak membayar bank atau tempat lain yang ditunjuk dengan mengunakan ssd dan atau stats rangkap dengan fungsi sebagai berikut ssd stats untuk wajib pajak ssd stats untuk bendahara penerimaan dinas ssd stats untuk bank yang ditunjuk. prosedur pelaporan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaanead setiap tanggal bulan berikutnya. prosedur penetapan std dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf adalah prosedur penetapan surat tagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan surat teguran yang dilakukan oleh dead melalui usulan dari bidang pbb dan bpt selaku pelaksana teknis dan proses penelitian dan pemeriksaan dilakukan seksi pbb dan seksi pelayanan sedangkan pengambil kebijakan tetap kepala deadead harus menugaskan seksi: seksi pbb, seksi pelayanan. sekbb seperti dalam proses penelitian spot dan ssd danfatau stats. seksi pbb melakukan penilaian dan menetapkan spot sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas untuk melakukan penilaian dan menetapkan nop. (s) seksi pelayanan melakukan perekam dari pop dan pop dan mencetak spot. seksi pbbhuruf bertugas untuk memproses keputusan terkait. seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada hurufri pengembalian pop dan pop wajib pajak mengembalikan pop dan pop pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaanbentuk formulir pengisian pop dan popgas pelayanan mengirimkan berkas seksi pbb untuk membuat nomor objek pajak dan menetapkan zona nilai tanah dan meneruskan seksi pelayanan untuk direkam dan mencetak spot. bidang pbb dan bptentuk formulir pendaftalitian pbb staf seksi pbb melakukan penelitian terhadap pop dan pop pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas kebenaran data dan kelengkapannya. staf seksi pbb mencetak tanda terima penyampaian pengembalian pop pop. seksi pbbseksi pbb melakukan penilaian dan pemeriksaan atas nop pbb p2. seksi pbb melakukan perekaman dan validasi data. stafentuk formulir pembayaran pbb olehelitian ssd stats pbb setiap pembayaran pbb wajib diteliti oleh sektd pbb p2: dan kelengkapan dokumen pendukung std pbb p2. jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada disertai dengan pemeriksaan lapangan. bentuk formulir penelitian ssd stats pbbporan pbb pelaporan pbb dilaksanakan oleh seksi pelayan penetapan target penerimaan pbb sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. seksi pelayanan menyiapkan laporan pbb berdasarkan dokumen dokumen dari bank atau tempat lain yang ditunjuk. seksi pelayanentuk formulir pelapotd dan atau spp std dan atau skpdentuk formulir penagihformulir surat keberatan pbbsurat pembetulan ketetapan pbbformulir surat pembatalan ketetapformulir surat pengurangan sanksi administrasideah walikota bukittinggi, isme amis diundangkan bukittinggi pada tanggal mare sekretaris daerah kota bukittinggi, .upop aroma selain yangdiisi oleh petugas (bagianyangdara, nf f surat. pemberitahuan objekpajak (isi pajak beri tanda slang pada kolom yang asal. jenis transaksi cj. berotarnan data pemujaan pan dena tii "kec. kaldera blok urut kode zone meh swopsersama (tt ti. sen informasi tambahan untuk data baru angkasa. (ti iid oot u. . psp tt) . data letakobjek pajak nama jalan blokikavnomor sela menubunossann pannonia nennnennesries kelurahanidesa cg, data subjek pajak status pemilik penyewa (j3. pendeta (|). pemakai j5. sengketa pekerjaan pns") oz, doom) dj) apaan. $ lainnya nama subjek pajak ma. npp md. bennanenennnn nama jalan blok kavinomor anu nun ana ann ann kiliitiiliii kelurahan!desa rt. kabupaten kotamadya kode pos nomor ktp tenan mangnnnannne naa eng data tanah z.astana (it iii lil zona nilai tanah to) jenis tanah tanah kavling. tanah fasilitas bangunan siap bangun kosong. umum. catatan yang penghasilannya semata mata berasal. dari gaji atau uang pensiunan pemerintah kota bukittinggi formulir dilanjutkan halaman berikutnya data bangunan berjumlah bangunan (tt) jam pernyataan subjek pajak saya menyatakan bahwa informasi yang:telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lsmpirannya adalah benar, jelas dan lengkap, "'menurut keadaan yang sebenarnya, sesaji dengan pesan peraturan daerah kota pedang panjang nomor tahun nama subjek pajak| tanggal tanda tangan kuasanya dalam hal berinduk selaku kuasa, surat kuasa harap dilampirkan dalam hal subjek pak mendaftarkan sendi objek pajak, supaya menggambarkan set tanah lokal objek pajak batas waktu pengembalian pop tiga pulut) hari sejak diterima oleh subjek pajak messi pasal perca nomor3 tenun identitas pendeta pejabat yang berwenang petugas pendeta. mengetahui pejabat yang berwenang tanggal(tglblnthn) (tu duit) tanggal reuse utu tanda tangan tanda tangan nama jelas usa jelas" cell ii. (seti denah lokasi objek pajak: keterangan gambarkan set denah lokasi objek pajak (tanpa) skala: yang dihubungkan denganjalan raya jalan protokol, jalan lingkungan dan. lainlain, yang mudah diketahui. aa: oleh umum. sebutkan batas batas pemilikan sebelah utara, sebelah. selatan, sebelah timur dan barat. ban contoh penggambaran. rnj jl, kerinci semeru ali saidi burhan jenis penggunaan perumahan c2. perkantoran swasta ujseaek bangunan tokoh spot besar ruko rumansarw klinik oleh raga rekreasi hotevwisma bengkel gudang pertanian gedung pemerintah ((j10. lain lain. .jm. eng tidak kena pajak bangunan. parkir. apartemen pompa bensin tangki minyak hj16: gedung sekolah. s.luas bangunan (titl jumlah lantai m2) b thndibangun (tttt .thndiren orasi tt) daya listrik lilit tti pns terpasang (watt) kondisi pada sangat baik sedang (ja jelek umumnya bak konstruksi hh. aja beton batu bata kayu. ji. becraboni. gto. beton '. gt9 biasa asbes. seng atap beton. aluminium dl. sirap stg diatur tang dinding hj. kaca (j2 beton j3. batu bata kayu seng aluminium congbio ihjermigakada ha, lantai oj. marmer . c2. keramik. cj3. terus: daun semen! . langit langit lj4 akustik ll2 pier asbes tidak ada jati bambu formulir pop lampiran surat pemberitahuan objek pajak formulir jenis transaksi (c1 perekaman data penilaian indiv ef12 pemutakhiran data" dual penghapusan pr. gea like mana. urut rincian data bangunan jumlah bng bangunan.ke fasilitas jumlah sei awet ac. sentral ada j2. tidaknya luas kolam luas perkerasan halaman (m2). renang (m2) oto pesta dengan lilit iringan beret pelapis sedang ttt dengan penutup jumlah dgn lampu tnp lampu jumlah lift jumlah tangga lapangan berjalan tenis pl) eta. lil) penumpang koe tr. oom. ci) tenan liar. barang lbr rumput. panjang pagar na. abs mana hidrat j1. ada tok ada bahan pagar (cj: bajarsesi bata sprinter dasa tekan batak fire. janda tek aga jml saluran kedalaman sumur pes paux ki) artesis (m) nop lgi lantai c.data tambahan untuk jpg co) pabrik bengkel gudang pertanian (jpb23 tinggi kolom my) lebar bentang (m) dayadukung keliling il) luas zanne team, lantai kg m2) dinding (m) (m2) d,. data. kelas. cai kelas3. kelas toko1 apotik pasar ruko (jpb kelas bangunan. (u1 kelas kelas2. kelas3 rumah sakit klinik (jpb s) kelas bangunan kelas1 kelas2 kelas j4. kelas4 luas kmr dng oli. luas ruang lain dgn anan sentral (m2) sentral (m2) own raga rekreasi (jpb28) kelas bangunan |j1. kelas kelas2 hotel wisma (jpb jenis hotel (c1. non resort (j2: resort jumlah bintang beton? ja. bidang ja 8bintang3 bintang non bintang jumlah kamar tuas dan ruang lain dgn (iii) sentral (m2) sentral (m2) bangunan parkir (jpb tipebangunan tipe tipe tipe2 da. tipe apartemen (jpb kelas bangunan kelas kelas kelas j5. kelas apartemen oli ds. wuasartone (iii tas. ruang pen tttt sentral (m2) sentral (m2) lo) tangki minyak (jpb kapasitas tangki (ttl) letak tangki diatas bawah m3) tanah tanah dun seko kelas bangunan|j1. kelas kelas penilaian individual rp)' nilai sistem nilahindividual lilit identitas pendeta pejabat yang berwenang petugas penata. mengetahui pejabat yang berwenang: tanggal kunjungan kembali tanggal pendataan till lil li. tanggal penelitian pel tandatangan tanda tangan nama jelas nama jelas nip clitililii ciliitiiii) walikota bukittinggi, isme) amis lampiran formulir pendaftaran pbb peraturan walikota bukittinggi nomor i!a4data baru pbb tahun oranye titipan.gurusan data barulampiran iiiembayaran pbb nama wajib pajak surat setoran pajak lembar ke pajak bumi dan bangunan untuk wajib pajak sebagai bukti pemerintah daerah (ssp pbb) pembayaran kota bukittinggi dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bukittinggi npp alamat wajib pajak: kelurahan desa kecamatan kabupaten kota kode pos: nomor objek pajak nop) letak objek pajak kelurahan desa kecamatan kabupaten kota kode pos: jenis ketetapan pajak tahun nomor ketetapan pajak: uraian pembayaran jumlah pembayaran terbilang: pokok pajak rp00. denda administrasi jumlah ka) kode akun: ii. nn. walikota bukittinggi, untuk disetorkan dipindahbukukan rekening kas negara g.g. pbb bank pos persepsi' pada bank. . nomor rekening diterima oleh kantor penerima pembayaran wajib pajak menyetor tanggal tgl warna jelas nama jelas ruang validasi kantor penerima pembayaran isme amis lampiran formulir peneliti hal.:: permohonan penelitian data. baru pbb,zigeyanourenipelitian datall. fotokopi npp jika punya)formulir pelaporan pbb lampiran laporan penerimaan pajak bumi dan bangunan periodeisme amis wilayah s d minggu lalu minggu ini s d minggu ini kecamatan kelurahan stats pokok denda moral stats pokok denda total stats |pokok denda total pbb pbb pbb jumlah walikota.bukittinggi lampiran formulir penagihepada (nama wajib pajak) coret yang tidak perlu kepala dppkad (nama) nip. walikota bukittinggi, isme pas pemerintah kota bukittinggi dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah jl. end. sudirman bukittinggi te1lp. fax bukittinggi surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan nomor tanggal penerbitan tahun tanggal jatuh tempo telah dilakukan penelitian pemeriksaan' atas pelaksanaan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan: nama wajib pajak letak objek pajak kelurahan kecamatan nomor spot (nop) ii. dari penelitian pemeriksaan" tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: uraian jumlah rupiah menurut wajib pajak petugas pajak harus dibayar ditagih kembali telah dibayar kurang bayar sanksi administrasi jumlah yang masih harus dibayar terbilang lampiran vii formulir surat keberathal keberatan atas spot skp pajak bumi dan bangunan tahun yth. kepala dead kota bukittinggi jl. sudirman bukittinggi. yang bertanda tangan dibawah ini nama alamat sebagai wajib pajak kuasa wajib pajak atas objek pajak yang terletak jalan desa kelurahan: kecamatan kab kota nomor objek pajak nop) spot tahun pbb terutang tanggal spot skp) diterima dengan ini mengajukan keberatan atas spot skp tersebut diatas dengan alasan sbb menurut perhitungan kami ketetapan pbb tahun adalah sbb bumi m2x bangunan m2x m2 nop njoptkp nop setelah dikurangi njoptep pbb terutang nomor lampiran walikota bukittinggi, isme tha bersama ini dilampirkan pula fotokopi spot skp pbb tahun fotokopi sertifikat atas tanah aktual beli surat penunjukan kavling surat keterangan lainnya berupa fotokopi izin mendirikan bangunan imb demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. wajib pajak kuasa wajib pajak lampiran viii formulir pembetu. hal permohonan pembetulan pbb tahun yth kepala dead kota bukittinggi dengan hormat, saya yang bertanda tangan bawah ini nama alamat tip memohon pembetulan atas spot pbb dengan nop yakni pembetulan atas nama tercetak nama seharusnya luas tanah tercetak luas tanah seharusnya luas bangunan tercetak luas bangunan seharusnya alamat objek pajak tercetak alamat objek pajak seharusnya alamat wajib pajak tercetak alamat wajib pajak seharusnya bersama permohonan ini saya lampirkan fotokopi ktp asli fotokopi spot tahun fotokopi spot dan bukti pembayaran pbb tahunlampiran formulir pembatabana pedia pada hat: permohonan tembalalanseh isa yth:mbatalan spot pbb dengan nop dikarenakan bersama permohonan ini saya lampirkan: fotokopi ktp asli fotokopi spot tahun fotokopi spot dan bukti pembayaran pbb tahun.|formulir penguranganpengurangan pbb tahun pajak kepada yth bpk. walikota bukittinggi cg. kepala dead kota bukittinggi di bukittinggi. dengan hormat, saya yang bertanda tangan bawahan: nama alamat tlp sebagai wajib pajak pbb atas objek pajak yang terletak jalan desa kelurahan kecamatan kab kota nop pbb terutang diterima tanggal dengan ini mengajukan pengurangan atas pbb terutang tersebut diatas sebanyak per seratus) dengan alasan sebagai berikut bersama ini dilampirkan pula ktp pensiun spot stats rek. listrik, telepon, dam tiga bulan terakhir. bukittinggi, tt, isme amis.surat pengurangan sanksi adm. pbb hal permohonan pengurangan atas spot pbb p2 skpd pbb yth kepala dead kota bukittinggi dengan hormat, saya yang bertanda tangan bawah ini nama alamat kecamatan tlp sebagai wajib pajak kuasa atas objek pajak alamat kecamatan jumlah pajak terutang dengan ini mengajukan pengurangan atas spot pbb p2 skpd pbb sebesar persen) dari pbb terutang atas objek pbb nop letal objek pajak kecamatan tanggal terima spot skpd pbb alasan mengajukan pengurangan ini adalah atas spot skpd pbb yang diajukan permohonan pengurangan sedang tidak diajukan keberatan atau bandingskpd pbb tahun pajakuasakanj, walikota bukittinggisetempat. demikian agar dapat dipergunakansebagai bahan pertimbangan. wajib pajak kuasanya isme amis |
aan sman erika bupati hulu sungai utara peraturan bupati hulu sungai utara nomor tahunkenaikan pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang bagi pns untuk tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dengan peraturan direktur jenderal perbendaharaan kementerian keuangan republik indonesia nomor: per pb dan nomor: per pb maka perlu melakukan penyesuaian terhadap pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang bagi pns dalam lingkup pemerintah kabupaten hulu sungai utara, bahwa untuk terbitnya ketatausahaan pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu diatur lebih lanjut dalam bentuk:irektur jenderal perbendaharaan kementerian keuangan nomor: per pb tentang tunjangan beras dalam bentuk natura dan uang, sebagaimana diubah dengan peraturan direktur jenderal perbendaharaan kementerian keuangan nomor: per pbbagi pegawai negeri sipil daerah dalam lingkup pemerintah kabupaten hulu sungai utara.negeri sipil daerah atau yang selanjutnya disingkat dengan pns adalah pegawai negeri sipil dalam lingkupdengan skpd adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten hulu sungai utara selaku pengguna anggaran pengguna barang. surat permintaan pembayaran atau yang selanjutnya disingkat dengan. surat perintah membayar atauatau dan spm. bendahara umum daerah atau yang selanjutnya disingkat dengan bud adalah kepala bagian keuangan yang bertindak dalam kapasitas bendahara umum daerah. kuasa bendahara umum daerah atau yang selanjutnya disingkat denganatau yang selanjutnya disingkat dengan dpa adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan ataubupati ini mengatur mengenai: pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada pns, tata cara pembayaran kenaikan tunjangan beras, dan cc. tata cara penyelesaian kekurangan atau selisih dalam pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang.januarimaret pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada pns, untuk tahun anggaran dan seterusnya, mengacu kepada peraturan direktur jenderal perbendaharaan yang berlakuselisih kekurangan tunjangan beras dalam bentuk uang, yang belum dibayar kepada pns sejak bulan januari sampai dengan bulan pebruari sebagaimana dimaksud dalam dan yang belum dibayar sejak bulan maret sampai dengan bulan april sebagaimana dimaksud dalam diselesaikan dengan cara sebagai berikut: kepala skpd menyampaikan spp dan spm kekurangan pembayaran tunjangan beras dalam bentuk uang kepada bud melalui kuasa bud, dengan mengambil dasar daftar gaji bulan mei kuasa bud berdasarkan spp dan spm menerbitkan sp2d sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud dalam dan spm dan sp2d dibebankan kepada dpa masing masing skpd yang bersangkuttagberdasarkan huruf undang undang nomor tahun tentang lembaga penjamin simpanan, penanganan bank gagal berdampak sistemik dilakukan oleh lps dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan pemegang saham lama, bahwa sesuai dengan penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang lembaga penjamin simpanan, perkiraan biaya penanganan bank gagal merupakan jumlah perkiraan biaya untuk menambah modal disetor bank sampai bank memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank: bahwa . lembaga penjamin simpanan bahwa berdasarkan peraturan bank indonesia tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, tingkat kesehatan bank ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap, bahwa ketentuan mengenai perkiraan biaya penanganan bank gagal sebagaimana diaturtidak secara tegas mengatur tambahan biaya penanganan bank gagal untuk memenuhi ketentuan tingkat kesehatan selain kewajiban penyediaan modal minim. apb. ketentuandiubah sebagai berikut ketentuan . hb lembaga penjamin simpanan ketentuan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:jumlah tertentu yang dapat ditambahkan dalam perhitungan perkiraan biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada meliputi seluruh biaya yang diperlukan agar bank gagal masuk dalam kategori sehat pada aspek keuangan, antara lain dari unsur komm dan likuiditas yang sekurang kurangnya memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh bank indonesia. ll. lembaga penjamin simpanan peraturan lembaga penjamin simpami salinan sesuai dengan aslinya, eng lembaga, edison bakobahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang lembaga penjaminan simpanan telah diterbitkan peraturan lembaga penjaminan simpanan nomor plus tentang penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik,dewan komisioner lembaga penjamin simpanan memutuskan:., yang beranggotakan menteri keuangan, lpp, bank indonesia dandewan komisioner lembaga penjamin simpanan penyelamatan bank gagal adalah rangkaian tindakan yang dilakukan lps sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk menyelamatkanyertaan modal sementara lps adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh lps dalam rangka penyelamatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik untuk jangka waktu tertentu yang diperhitungkan sebagai penambahan modal disetorlps melakukan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam setelah lpp atau komite koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada lps. penyelesaian bank gagal sebagaimana dimaksud dalam dilakukan lps dengan cara: melakukan penyelamatan, atau tidak melakukan penyelamatan. dewan komisioner lembaga penjamin simpanan keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan bank gagal sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada: perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan, prospek usaha bank, dan kesediaan pemegang saham untuk menyerahkan penyelesaian bank kepada lps termasuk penyerahan dokumen yang diperlukan. bab perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak menyelamatkan bank gagal bagian pertama perkiraan biaya penyelamatan bank gagal perhitungan perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi penambahan modal bank sampai bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas. memenuhi ketentuan rasio kewajiban penyediaan modal minimum komm) menjadi sekurang kurangnya dalam perhitungan perkiraan kebutuhan komm sebagaimana dimaksud pada lps wajib memperhitungkan potensi risiko kerugian yang berasal dari aset bank baik on balance sheet maupun off balance sheet yang dikategorikan bermasalah dan atau yang berpotensi bermasalah. dewan komisioner lembaga penjamin simpanan,untuk jangka waktu (satu) tahun sejak bank menjadi bank gagal(satu) tahun sejak bank menjadi bank gagal, biaya yang berkaitan dengan jasa pihak ketiga antara lain biaya audit oleh akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum., biaya lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penyelamatan. bagian kedua perkiraan biaya tidak menyelamatkan bank gagal perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: biaya pembayaran simpanan yang dijamin termasuk biaya verifikasi, biaya konsultan hukum, dan biaya lainnya dalam rangka pembayaran simpanan yang dijamin tersebut, biaya talangan gaji yang terutang, dan biaya talangan pesangon pegawai, yang telah diperhitungkan dengan perkiraan penerimaan lps dari penjualan dan pencairan aset bank yang dicabut izin usahanya. dewan komisioner lembaga penjamin simpanan jumlah perkiraan biaya talangan gaji dan pesangon pegawai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf harus diperhitungkan dengan kewajiban pegawai kepada bank. bab iii bank gagal yang diselamatkandari perkiraan biaya tidak menyelamatkan, bank masih memiliki prospek usaha yang baik, dengan indikator setelah diselamatkan atau setelah dilakukan penambahan modal oleh lps: non performing loan npl) netto lebih kecil dari ii. tidak terdapat pelanggaran dan atau penampakan batas maksimum pemberian kredit bpk) dan posisi devisa netto pdn). pada saat bank dinyatakan sebagai bank gagal: predikat tingkat kesehatan bank paling rendah kurang sehat dengan peringkat komposit untuk bank umum dan kurang sehat dengan rating untuk bank perkreditan rakyat yang ditetapkan oleh lpp, ii. terdapat direksi bank yang memenuhi persyaratan fit proper test, iii. masih melakukan kegiatan usaha sebagai bank kecuali dibatasi oleh ketentuan: dan iv. terdapat investor potensial yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan sebelumnya dengan bank dan terdapat setoran dana yang disimpan dalam crow account. terdapat pernyataan dari rups bank yang sekurang kurangnya memuat kesediaan untuk: dewan komisioner lembaga penjamin simpanan menyerahkan hak dan wewenang rups kepada lps, ii. "menyerahkan kepengurusan bank kepada lps, iii.iv. menyerahkan surat kuasa dari seluruh pemegang saham kepada lps untuk melakukan penjualan atas seluruh saham yang dimiliki masing masing pemegang saham.: ii. data keuangan nasabah debitur, iii. struktur permodalan dan susunan pemegang saham tahun terakhir, dan iv. informasi lainnya yang dibutuhkan lps terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bankbank dimaksud dinyatakan sebagai bank gagal oleh lpp.yelamatan terhadap bank gagal. keputusan untuk melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan lps paling lambat (satu) hari kerja setelah menerima pemberitahuan bank gagal dari lpp. dewan komisioner lembaga penjamin simpanan (l) keputusan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagallpp atau komite koordinasi. lps mengumumkan bank gagal yang diselamatkan sebagaimana dimaksud pada pada home page lps. setelah lps memutuskan untuk menyelamatkan bank gagal dan rups menyerahkan hak dan wewenang rups kepada lps sebagaimana dimaksud dalam huruf lps dapat melakukan tindakan penyelamatcc. menjual atau mengalihkan aset bank tamgala tindakan yang dilakukan oleh lps sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilaksanakan selama bank dalam masa penyelamatan. dewan komisioner lembaga penjamin simpanan tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dilakukan lps sesuai dengan ketentuan dibidang perbankan yang berlakubank gagal yang tidak dilanjutkan menyelamatkannya lps tidak melanjutkan penyelamatan bank gagal apabila menurut penilaian lps dalam proses penyelamatan bank gagal tersebut terjadi hal hal sebagai berikut: ditemukan bukti baru bahwa biaya penyelamatan menjadi sekurang kurangnya: dari perkiraan biaya penyelamatan pada saat keputusan penyelamatan, atau ii. lebih besar dari perkiraan biaya tidak menyelamatkan pada saat keputusan penyelamatan, atau berdasarkan penilaian lpp, kondisi keuangan bank menurun sehingga menyebabkan diperlukan tambahan modal untuk memenuhi ketentuan kecukupan solvabilitas dan likuiditas sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali karena kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf dewan komisioner lembaga penjamin simpanan keputusan untuk tidak melanjutkan penyelamatan bank gagal ditetapkan dalam suatu keputusan dewan komisioner. lps memberitahukan kepada lpp bahwa penyelamatan bank gagal tidak dilanjutkan disertai dengan alasan tidak melanjutkan menyelamatkannya. lps meminta pencabutan izin usaha bank terhadap bank gagal yang tidak dilanjutkan menyelamatkannya kepada lpp. penyertaan modal sementara lps kepada bank gagal yang tidak dilanjutkan menyelamatkannya merupakan biaya penyelamatan bank terhadap bank gagal tersebut. biaya penyelamatan bank sebagaimana dimaksud pada merupakan kewajiban bank yang harus dibayar pada saat bank gagal dilikuidasi sesuai ketentuan perundang undangan. bab bentuk penyertaan modal sementara seluruh biaya yang dikeluarkan oleh lps dalam rangka penyelamatan bank gagal merupakan penyertaan modal sementara lps pada bank gagal yang diselamatkan. penyertaan modal sementara lps sebagaimana dimaksud dalam adalah dalam bentuk saham dengan hak preferen. dewan komisioner lembaga penjamin simpanannon cumulative dividend), dan perolehan pembayaran terlebih dahulu dari pemegang saham lain dalam hal bank dilikuidasi. dalam hal saham preferen yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa sebagaimana dimaksud dalam dijual lps kepada pihak lain maka saham preferen tersebut menjadi saham biasa. bab ketentuan pembagian dividen selama dalam masa penyelamatan oleh lps, bank tidak diperkenankan membagikan dividen. bab vii penjualan saham bank gagal yang diselamatkandewan komisioner lembaga penjamin simpananbiaya yang timbul sehubungan dengan penjualan saham bank sebagaimana dimaksud pada menjadi beban bank.kepala eksekutifewan komisioner lembaga penjamin simpananpengertian ekuitas adalah nilai aset dikurangi kewajibanbank yang telah diselamatkan yaitu: pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh lps, pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada saat penyerahan bank kepada lps, dan dalam hal hasil penjualan saham bank pemegang dan huruf bab viii laporan bank gagal yang diselamatkanjika diminta lps. dewan komisioner lembaga penjamin simpanan bab bank gagal yang tidak diselamatkan lps memutuskan untuk tidak menyelamatkan bank gagal apabila: bank gagal tidak memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam atau proses penyelamatan bank gagal yang sedang dilakukan tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam lps meminta pencabutan izin usaha bank sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada dan melakukan pengawasan likuidasi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan lembaga penjamin simpanan ini,ewan komisioner lembaga penjamin simpanan ditetapkan jakarta pada tanggal agustus ketua dewan komisioner lembaga penjamin simpanan, ttd, rudjito mea sesuai dengan aslinya, roti ris lembaga, usisalah satu tugas dan fungsi lembaga penjamin simpanan adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenanganny:. babi. dewan komisioner lembaga penjamin simpanan babilembaga pengawas perbankan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentangberdampak sistemik selanjutnya disebut bank gagal sistemik adalah bank gagal yang dinyatakan berdampak sistemik oleh komite koordinasi yang diserahkan penanganannya kepada lps. penanganan. dewan komisioner lembaga penjamin simpanan penanganan bank gagal sistemik adalah rangkaian tindakan untuk menyelamatkan bank gagalbiaya penanganan bank gagal sistemik adalah jumlahnyertaan modal sementara lps adalah seluruh biaya penanganan bank gagal sistemik yang dikeluarkan oleh lps untuk jangka waktu tertentu yang diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor bankekuitas adalah nilai aset setelah dikurangi kewajibandalam hal bank gagal sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan berdampak sistemik oleh komite koordinasi, lps melakukan penanganan bank gagal sistemik setelah menerima penyerahannya dari komite koordinasi. penanganan bank gagal sistemik sebagaimana dimaksud dalam dilakukan lps dengan cara: mengikutsertakan pemegang saham (open bank assistance), atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham. bab ii. dewan komisioner lembaga penjamin simpanan bab penanganan bank gagal sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama penanganan bank gagal sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat dilakukan apabila: pemegang saham lama bank gagal sistemik telah menyetor modal sekurang kurangnya (dua puluh keseratus) dari perkiraan biaya penanganan, yang berlaku terhitung sejak tanggal penyerahan penanganan bank gagal oleh komite koordinasi kepada lps. dewan komisioner lembaga penjamin simpanan(l) persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dipenuhi oleh pemegang saham selambat lambatnya: (lima belastidak diperdagangkan pasar modal, atau (tiga puluh limadiperdagangkan pasar modallps menerima penanganan bank gagal sistemik dari komite koordinasi. pemegang saham yang melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah seluruh atau dapat sebagian pemegang saham lama. penyetoran modal oleh pemegang saham lama sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang perbankan. terhadap penyetoran modal yang dilakukan pemegang saham lama sebagaimana dimaksud pada dan bank menerbitkan saham biasa (common stock). 9. dewan komisioner lembaga penjamin simpanananganan dengan mengikutsertakan pemegang saham lama. keputusan untuk melakukan penanganan dengan mengikutsertakan pemegang saham lama dilakukan lps paling lambat (tiga) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam keputusan penanganan bank gagal sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lamalps sebagaimana dimaksud pada pada home page lps. terhitung sejak lps melakukan penanganan bank gagal sistemik sebagaimana dimaksud dalam huruf maka,dituangkan dalam akta notaris. . dewan komisioner lembaga penjamin simpanan lps bertanggung jawab atas kekurangan biaya penanganan bank gagal sistemik setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf kekurangan biaya penanganan bank gagal sistemik sebagaimana dimaksud pada dapat disetorkan oleh lps secara sekaligus atau bertahap. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam belum dipenuhi sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam lps dapat melakukan penyetoran pendahuluan atas kekurangan biaya penanganan bank gagal sistemik sebagaimana dimaksud pada setinggi tingginya sebesar (delapan puluh keseratus) dari jumlah perkiraan biaya penanganan bank gagal sistemik sebagaimana dimaksud dalam setelah pemegang saham lama menyerahkan pernyataan rups sebagaimana dimaksud dalam hurufcc. melakukan penyertaan modal sementara. dewan komisioner lembaga penjamin simpananii penanganan bank gagal sistemik tanpa penyetoran modal oleh pemegang saham lama lps melakukan penanganan bank gagal sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham, apabila: pemegang saham lama menyatakan tidak bersedia memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf tanpa menunggu berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam atau seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam . dewan komisioner lembaga penjamin simpanan keputusan penanganan bank gagal sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dalam suatu keputusan dewan komisioner. keputusan dewan komisioner lpssebagaimana dimaksud pada pada home page lps. terhitung sejak lps menetapkan untuk melakukan penanganan bank gagal sistemik sebagaimana dimaksud dalam maka:: pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut lps atau pihak yang ditunjukhuruf dituangkan dalam akta notaris. lps bertanggung jawab atas seluruh biaya penanganan bank gagal sistemik sebagaimana dimaksud dalam berikut: menguasai. dewan komisioner lembaga penjamin simpananv. dewan komisioner lembaga penjamin simpanan bab bentuk penyertaan modal sementara seluruh biaya penanganan bank gagal sistemik yang dikeluarkan oleh lps menjadi penyertaan modal sementara lps pada bank.((non cumulative dividend), dan perolehan pembayaran terlebih dahulu dalam hal bank dilikuidasi. dalam hal saham preferen yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa (convertible preferred stock) sebagaimana dimaksud dalam dijual lps kepada pihak lain maka saham preferen tersebut berubah menjadi saham biasa (common stock). selama dalam masa penanganan, bank tidak diperkenankan membagikan dividen. bab penjualan saham lps wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama (tiga) tahun sejak: tanggal. dewan komisioner lembaga penjamin simpanan tanggal penyerahan: atau tanggal dimulainya penanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal penanganan dilakukan tanpa mengikutsertakan pemegang sahampenanganan bank gagal sistemik dinyatakan berakhir apabila lps telah menjual seluruh saham bank. berakhirnya penanganan bank gagal sistemik sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam suatu keputusan dewan komisioner. lps memberitahukan kepada komite koordinasi dan lpp perihal berakhirnya penanganan bank gagal sistemik. . dewan komisioner lembaga penjamin simpanan penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang perbankan. dalam hal bank yang ditangani lps adalah bank bumnyang mengatur mengenai bumn. dalam hal bank yang ditangani lps adalah bank yang sahamnya diperdagangkan pasar modalbidang pasar modal. tata cara penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam keputusan dewan komisioner. (l) pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank, apabila ekuitas bank bernilai nol atau negatif, pada: sesaat setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal dalam hal penanganan bank dilakukan dengan mengikutsertakan pemegang saham: atau saat lps memutuskan penanganan bank dilakukan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf lps dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham.. dewan komisioner lembaga penjamin simpanan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam memuat urutan penggunaan hasil penjualan saham bank sebagai berikut: pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan oleh lps: pengembalian kepada pemegang saham lama, yaitu:, atau ii. sebesar ekuitas pada saat penyerahan bank kepada lps sebagaimana dimaksud dalam dalam hal penanganan bank dilakukan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. dalam hal setelah hasil penjualan saham bank sebagaimana dimaksud dalamekuitas pada huruf dan huruf bab laporan bank gagal sistemik yang sedang dalam penanganan lpsyang diperlukan lps. bab vii ketentuan lain penyerahan kepemilikan saham kepada lps sebagaimana dimaksud dalam huruf atau pengambilalihan kepemilikan saham oleh lps sebagaimana dimaksud dalam huruf atas saham bank gagal sistemik yang diperdagangkan pasar modal dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan perundang undangan bidang pasar modal. . dewan komisioner lembaga penjamin simpanan dalam hal penanganan bank gagal sistemik dilakukan terhadap bank bumn, lps mempertimbangkan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai bumn. selama bank gagal sistemik dalam penanganan lps, jika berdasarkan penilaian lpp kondisi keuangan bank menurun sehingga menyebabkan diperlukan tambahan modal disetor untuk memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank, maka lpspenanganan bank tersebut.dewan komisioner lembaga penjamin simpanan, ttd, rudjito keras sesuai dengan aslinya, greta kisi! lpse lembaga, ao), satriokumen hak tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah bersifat sementara, dan setelah dilakukan penghapusan (roya) dokumen dimaksud tidak diperlukan lagi, namun pada kenyataannya dokumen tersebut masih dipelihara dan membebani kantor pertanahan baik dari segi volumenya yang besar, penggunaan ruang arsip, dan biaya pemeliharaannya, bahwa untuk menghapuskan beb. dokumenmerupakan dokumen sementara yang penggunaannya berlaku sampai dilakukannya penghapusan (roya) hak tanggungan. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dokumen hak tanggungan tidak atau bukan termasuk dalam kategori arsip pendaftaran tanah. dalam hal hak tanggungan telah dirinya, maka kepala kantor pertanahan melakukan penghapusan terhadap dokumen hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam penghapusan sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam bentuk berita acara penghapusan dokumen hak tanggungan. kepala kantor pertanahan harus membuat daftar penghapusan dokumen hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada dan untuk setiap tahunnya. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku,naskah dinas dan tata kearsipan lingkungan badan pertanahan nasional republik indonesia, sepanjang yang mengatur mengenai dokumen hak tanggungan atau dokumen pembebanan hperalihan hak atas tanah dalam rangka pengampunan pajarbitkannya undang undang nomor tahun tentang pengampunan pajak maka demi kepastian hukum, peningkatan pelayanan pertanahan, serta dukungan keberhasilan program pengampunan pajak, diperlukan pengaturan tentang pendaftaran peralihan hak atas tanah obyek pengampunan pajak dimaksud. sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pengampunan pajak, maka: tanah beserta bangunan yang berkaitan dengan tanah milik wajib pajak yang masih terdaftar atas nama orang lain, atau yang selanjutnya disebut nominee, harus dialihkan menjadi atas nama wajib pajak, pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak, yaitu nominee dan wajib pajak, hadapan notaris yang menyatakan bahwa tanah beserta bangunan dimaksud adalah benar milik wajib pajak, cc. pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan ph) bagi nominee, sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka wajib pajak dikenakan kewajiban membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) yang dihitung berdasarkan nop tahun berjalan atas tanah dan bangunan tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. wajib pajak harus mendaftarkan pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam kantor pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengalihan hak melalui surat penyataan dan pembebasan dari kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dan pendaftaran pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada hanya berlaku dalam hal: wajib pajak telah memperoleh surat keterangan pengampunan pajak dan telah membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan pengalihan hak atas tanahnya serta permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanahnya dilaksanakan paling lambat tanggal desember surat keterangan pengampunan pajak dan bukti pelunasan pembayaran uang tebusan sebagaimana dimaksud pada huruf serta bukti pelunasan pembayaran bpt sebagaimana dimaksud dalam huruf dilampirkan dalam berkas permohonan peralihan hak atas tanahnya, dan dapat dalam bentuk dokumen turunannya atau fotokopi yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang. kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk, melaksanakan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud pada dengan melakukan pencatatan dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan, sebagai berikut: surat pernyataan oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah benar milik wajib pajak yang dibuat hadapan notaris: baaaananaanaanaaaaaaaaann anakan, pada hari: penaalanaaaeaeemaa, tanggal: ., bulan: iii. tahun: ., nomor: lio, sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pengampunan pajak juncto peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendaftaran tanah. peraturan menteri ini hanya berlaku bagi pendaftaran peralihan hak atas tanah wajib pajak yang terdaftar atas nama orang lain atau nominee dalam rangka pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang pengampunan pajak. dalam hal pendaftaran peralihan hak atas tanah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada wajib pajak dapatlaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah obyek pengampunan pajak dilakuu!, dan perpanjangan masa jabpada daerah kabupaten kota. ujian plat yang selanjutnya disebut ujian adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh surat keterangan lulus ujian. magang adalah rangkaian sistem dalam proses pengangkatan plat berupa kegiatan untuk memperdalam tugas pokok dan fungsi bidang hubungan hukum keagrariaan yang dilakukan secara praktek kantor pertanahan dan kantor plat untuk membentuk plat yang profesional dan berintegritas. peningkatan kualitas adalah upaya meningkatkan kemampuan bagi seorang warga negara indonesia sebelum diangkat menjadi plat, upaya meningkatkan pengetahuan bidang pertanahan bagi seorang yang telah menjabat sebagai plat dalam waktu tertentu, dan upaya meningkatkan kemampuan bagi camat yang akan ditunjuk sebagai plat sementara. pengangkatan plat adalah penetapan pemerintah yang dilaksanakan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk bagi seseorang yang memenuhi syarat sebagai plat dalam suatu wilayah kerja tertentu. perpanjangan masa jabatan plat adalah penambahan jangka waktu jabatan bagi plat yang telah mencapai usia pensiun dan memenuhi syarat tertentudirektur jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas bidang pembinaan plat. peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan ujian, mekanisme kegiatan magang, tata cara pengangkatan, dan syarat perpanjangan masa jabatan plat. ujian bertujuan untuk menentukan kelayakan dan kualitas calon platplat, serta menjaga dan menjunjung tinggi kerahasiaan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan ujian. ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: penyelenggaraan peningkatan kualitas, magang, ujian, dan pengangkatan plat. untuk mendapatkan plat yang berkualitas, seorang warga negara indonesia yang akan mengikuti ujian harus mengikuti peningkatan kualitas dan magang. bab penyelenggaraan peningkatan kualitas peningkatan kualitas diselenggarakan oleh kementerian untuk: menghasilkan plat yang berkualitas dan profesional, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan seseorang bidang pertanahan, cc. meningkatkan kualitas pembuatan akta dalam melayani masyarakat, meningkatkan pemahaman dasar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan pembinaan dan pengawasan administrasi keagrariaan pertanahan, dan pelaksanaan jabatan plat. peningkatan kualitas terdiri dari: peningkatan kualitas bagi orang yang telah lulus pendidikan kenotariatan, dan akan mengikuti ujian atau sebelum diangkat sebagai plat, peningkatan kualitas bagi seseorang yang telah menjabat sebagai plat dalam waktu tertentu, dan peningkatan kualitas bagi camat yang akan ditunjuk sebagai plat sementara. penyelenggaraan peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilaksanakan oleh kementerian pusat. penyelenggaraan peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh kantor wilayah badan pertanahan nasional atau kantor pertanahan. peserta peningkatan kualitas dikenakan biaya layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. peserta peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada diberikan sertifikat peningkatan kualitasmagang sebagaimana dimaksud pada hanya dapat diikuti oleh orang yang telah lulus pendidikan kenotariatan. ketentuan magang sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi: peserta yang lulus ujian dan telah menjabat sebagai notaris, lulusan program pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh kementerian, atau pernah menduduki jabatan struktural bidang hubungan hukum keagrariaan atau yang setara dengan itu, paling rendah pejabat pengawas lingkungan kementerian. pelaksanaan magang dilakukan sebelum mengikuti ujian. magang dilaksanakan selama (satu) tahun pada kantor pertanahan dan kantor plat, dengan pembagian waktu: (enam) bulan kantor pertanahan, dan (enam) bulan kantor plat. peserta magang sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan honorarium. permohonan magang diajukan secara tertulis kepada: kepala kantor pertanahan, apabila magang dilaksanakan kantor pertanahan: atau plat dengan tembusan ketua pengurus daerah dapat sesuai dengan lokasi permohonan magang, apabila magang dilaksanakan kantor plat. permohonan magang sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan: fotokopi ktp pemohon, fotokopi ijazah program pendidikan spesialis notaris atau magister notaris, cc. surat keterangan lulus ujian, apabila telah lulus ujian, dan surat pernyataan bermeterai cukup dari pemohon yang menerangkan bahwa bersedia magang kantor pertanahan atau kantor plat dengan sukarela tanpa meminta imbalan jasa. kantor pertanahan menerima permohonan magang yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan mengatur jadwal pelaksanaan magang. kantor plat sebagaimana dimaksud dalam huruf yang menjadi tempat magang mempunyai kriteria meliputi: plat dengan masa kerja paling sedikit (lima) tahun: atau telah menerbitkan paling sedikit (enam puluh) akta. dalam hal magang dilaksanakan pada kantor pertanahan sebagaimana dimaksud dalam hurufyang didaftar: dan proses pemeriksaan data yuridis permohonan hak atas tanah. dalam hal magang dilaksanakan pada kantor plat sebagaimana dimaksud dalam hurufpesertakegiatan dan pelayanan kantor pertanahan dan pelaksanaan jabatan plat. kantor pertanahan dan kantor plat menerbitkan surat keterangan magang bagi peserta magang yang telah melaksanakan magang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kantor pertanahan menyampaikan laporan secara berkala setiap (enam) bulan sekali pada awal bulan berikutnya kepada direktur jenderal melalui kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional. bab ujiandilaksanakan oleh panitia pelaksana ujian. panitia pelaksana ujian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur jenderal. seseorang yang akan mengikuti ujian,atau lulusan program pendidikan khusus plat, cc. telah mengikuti kegiatan peningkatan kualitas, telah mengikuti program magang kantor pertanahan dan kantor plat selama (satu) tahun, dan tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana. persyaratan sebagaimana dimaksud pada harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen administrasi, meliputi: fotokopi kartu tanda penduduk, pas photo berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam): sertifikat peningkatan kualitas, surat keterangan magang yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan dan kantor plat, meliputi: pengumuman pendaftaran ujian, pendaftaran ujian, seleksi administrasi, ujian, dan pengumuman hasilmelalui situs web kementerian. pengumuman sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: syarat pendaftaran ujian, tata situs web kementerian. pendaftaran ujian sebagaimana dimaksud pada dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. calon peserta ujiansebagaimana dimaksud dalam dan bukti pendaftaran ujian kepada panitia pelaksana ujian. panitia pelaksana ujiansitus web kementerian. calon peserta ujianhak tanah danmenyiapkan bahan materi ujian sebagaimana dimaksud pada panitia pelaksana ujian mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui situs web kementerian. peserta sebagaimana dimaksud pada diberikan surat keterangan lulus ujian sebagai syarat pengangkatan plat yang berlaku selama (tiga) tahun. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada peserta yang telah lulus ujian tidak mengajukan permohonan pengangkatan plat, maka peserta dimaksud wajib mengikuti ujian kembali. dalam hal ditemukan bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan tidak benar atau palsu, direktur jenderal berwenang untuk membatalkan surat keterangan lulus ujian. direktur jenderal menghapus data kelulusan dalam pangkalan data dan memblokir data peserta yang telah dibatalkan kelulusannya. pembatalan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada peserta yang telah dibatalkan kelulusannya disertai dengan alasan pembatalan. biaya penyelenggaraan ujian dibebankan pada anggaran penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian. bab pengangkatan plat seseorang yang telah lulus ujiandengandaftar riw hidup, surat keterangan lulus ujian, cc.surat pernyataan tidak rangkap jabatan bermeeterai cukup, dan surat pernyataan bermebab perpanjangan masa jabatan plat masa jabatan plat dapat diperpanjang sampai dengan usia (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan dan kinerja plat yang bersangkutan. permohonan perpanjangan masa jabatan plat diajukan kurang dari (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir. permohonan perpanjangan masa jabatan plat diajukan kepada menteri melalui direktur jenderal yang mempunyai tugas bidang pembinaan plat. permohonan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan: fotokopi surat keputusan pengangkatan dan penunjukan daerah kerja plat terakhir yang dilegalisir, fotokopi surat keputusan pengangkatan dan penunjukan daerah kerja notaris terakhir yang dilegalisir, bagi plat yang merangkap jabatan sebagai notarisdan surat keterangan dari kepala kantor pertanahan kabupaten kota daerah kerja plat yang bersangkutan, yang menerangkan bahwa plat yang bersangkutan selama menjabat plat tidak pernah mendapat sanksi administratif dan telah melaksanakan jabatan secara nyata. direktur yang mempunyai tugas bidang pembinaan plat atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemanggilan kepada pemohon untuk dilakukan wawancara sebagai pertimbangan pemberian perpanjangan masa jabatan. hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada memuat diterima atau ditolaknya permohonan perpanjangan masa jabatan, dan dituangkan dalam surat keterangan hasil wawancara. dalam hal permohonan perpanjangan masa jabatan diterima, pemohon perpanjangan masa jabatan plat dikenakan biaya layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. direktur jenderal yang mempunyai tugas bidang pembinaan plat atas nama menteri menerbitkan surat keputusan perpanjangan masa jabatan plat. plat yang diperpanjang masa jabatannya tidak perlu mengangkat sumpah jabatan dan pelantikan plat. bab vii ketentuan lain lain permohonan magang, pernyataan bersedia menjalani magang, permohonan perpanjangan masa jabatan, dan permohonan pengangkatan sebagai plseseorang yang telah lulus ujidiberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pengangkatan plat dan wajib mengikuti magang sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini. seseorang yang telah lulus ujian sebelum berlakunya peraturan menteri ini, wajib mengikuti peningkatan kualitas. peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah lulus ujian dan sebelum diangkat sebagai plat. permohonan perpanjangan masa jabatan plat hanya berlaku bagi plat yang mengajukan permohonpermohonan sebagaimana dimaksud pada sebelum berlakunya peraturan menteri ini berlaku ketentuan sebagai berikut: bagi plat yang telah pensiun, masa jabatannya tetap dapat diperpanjang. bagi plat yang telahdapat diproses, dan bagi plat yang belumtidak dapat diproses. pemohon yang masa jabatannya diproses kepanjangannya sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf tidak disyaratkan untuk wawancara. bab viiipeningkatan kualitas dan magang bagi seseorang yang akan mengikuti ujian sebagaimana dimaksud dalam berlakuertanahanpelayanan informasi pertanahan dengan mudah, cepat, dan biaya rendah, perlu dilakukan pelayanan informasi pertanahan secara elektronik, bahwa untuk pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka, secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan secara elektronik maka ketentuan mengenai tata cara pelayanan informasi pertanahan perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, teknologibentuk dan isi sertifikat hak ataslayanan informasi pertanahan secara elektronik adalah proses memberikan informasi secara elektronik meliputi konfirmasi kesesuaian data fisik dan data yuridis sertifikat hak atas tanah serta informasi lainnya pangkalan data. layanan pengecekan tanah adalah layanan untuk pemeriksaan kesesuaian data fisik dan data yuridis sertifikat hak atas tanah dengan data elektronik pada pangkalan data. buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data fisik dan data yuridisaftar,aftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban beban lain yang membebaninya. pemohon adalah pihak yang mengajukan permohokantor jasa surveyor kadaster berlisensijenis layanan informasi pertanahan layanan informasi pertanahan dapat diberikan secara elektronik melalui sistem elektronik berupa aplikasi layanan informasi pertanahan yang disediakan oleh kementerian. jenis layanan informasi pertanahan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pengecekan sertifikat hak atas tanah, surat keterangan pendaftaran tanah, informasi data tekstual dan atau spasial, informasi zona nilai tanah, informasi titik koordinat, informasi paket data global navigation satellite system gnis) continuously operating reference system core), informasi peta pertanahan, informasi tata ruang, dan layanan informasi lainnya yang akan ditetapkan kemudian. bab iii pemohon layanan permohonan layanan informasi pertanahan sebagaimana dimaksud dalam diajukan secara elektronik oleh: pemegang hak atas tanah dan atau kuasanya, plat, notaris, kantor lelang negara, kantor jasa surveyor kadaster berlisensi, pihak bank, dan pihak lain yang ditetapkan oleh menteri. permohonan sebagaimana dimaksud pada hanya dapat diajukan setelah pemohon mendaftarkan diri pada aplikasi layanan informasi pertanahan. setelah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada pemohon mendapatkan identitas yang seterusnya dipergunakan sebagai pengenal dalam aplikasi. identitas sebagaimana dimaksud pada antara lain berupa nama pengguna (username) dan kata sandi (password). plat wajib melakukan layanan informasi pertanahan berupa pengecekan sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf sebelum membuat akta perbuatan hukum tertentu terhadap hak atas tanah hak milik satuan rumah susun. bab pelayanan informasi pertanahan setelah pemohon mendapatkan identitas sebagaimana dimaksud dalam pemohon dapat melakukan akses dalam aplikasi layanan informasi pertanahan secara elektronik. persyaratan untuk jenis layanan informasi pertanahan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dengan melampirkan: identitas pemegang hak dan surat kuasa apabila dikatakan:, sertifikat asli dan atau dapat menguraikan data sertifikat dalam isian permohonan sesuai dengan aslinya, surat pernyataan dari pemegang hak atas tanah mengenai: keaslian sertifikat, merupakan pemegang hak yang sebenar benarnya, dan beritikad baik dan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan data yang diakses dari layanan ini. surat penugasan dari dan atau surat perjanjian kerja dengan instansi yang berwenang. persyaratan layanan informasi pertanahpersyaratan permohonan layanan informasi pertanahan secara elektronik dilampirkan dalam bentuk dokumen elektronik. dalam hal kredibilitas pemegang hak diragukan maka pemohon yang merupakan kuasa dari pemegang hak atas tanah, pejabat pembuat akta tanah, notaris, kantor lelang negara, kantor jasa surveyor kadaster berlisensi, perbankan dan pihak lain wajib menolak permohonan layanan informasi pertanahan secara elektronik. layanan informasi pertanahan secara elektronik dapat dilakukan setelah data pertanahan tersedia dalam pangkalan data kementerian. dalam hal pangkalan data sebagaimana dimaksud pada belum tersedia, permohonan dilakukan secara manual. pemohon memperoleh konfirmasi dari aplikasi layanan informasi pertanahan secara elektronik mengenai ketersediaan data pertanahan. permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan pemohon telah mendapat konfirmasi data tersedia dalam pangkalan data kementerian sebagaimana dimaksud dalam pemohon memperoleh bukti pendaftaran permohonan yang diterbitkan oleh sistem. bukti pendaftaran permohonan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: nomor berkas pendaftaran permohonan, tanggal pendaftaran permohonan, cc. nama pemohon, dan kode pembayaran biaya layanan informasi pertanahan secara elektronik. layanan informasi pertanahan secara elektronik dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemohon melakukan pembayaran biaya layanan informasi pertanahan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam melalui bank persepsi paling lambat (tiga) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan. permohonan layanan informasi pertanahan secara elektronik diproses setelah data permohonan dan biaya pendaftaran permohonan terkonfirmasi oleh sistem atau kantor pertanahan. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada berakhir dan pemohon tidak melakukan pembayaran, pemohon harus melakukan pendaftaran permohonan kembali. informasi pertanahan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai nilai informasi yang sama dengan data elektronik baik data fisik maupun data yuridis pangkalan data, pada hari, tanggal, dan jam saat disampaikannya hasil layanan informasi pertanahan. hasil layanan informasi pertanahan secara elektronik berlaku selama (tujuh) hari kalender. hasil layanan informasi pertanahan secara elektronik hanya dapat digunakan untuk kepentingan pemohon dan sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta tidak digunakan untuk kepentingan lainnya. kantor pertanahan bertanggung jawab atas informasi yang tercantum dalam hasil informasi pertanahan secara elektronik. dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil layanan informasi pertanahan secara elektronik dengan sertifikat hak atas tanah maka pemohon dapat meminta klarifikasi secara elektronik atau menghubungi kantor pertanahan setempat dengan membawa bukti pendaftaran permohonan sebagaimana dimaksud dalam dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perubahan informasi pertanahan pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan oleh menteri, kepala kantor wilayah bpn dan kepala kantor pertanahan. dalam hal perubahan informasi pertanahan pangkalan data dilakukan oleh menteri atau kepala kantor wilayah bpn, maka disampaikan kepada kepala kantor pertanahan. kepala kantor pertanahan wajib menyampaikan perubahan informasi pertanahan kepada pemohon selama hasil layanan informasi pertanahan secara elektronik masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam bab sanksi penyalahgunaan hasil layanan informasi pertanahan secara elektronik sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon dann dikenakan sanksi berupa penutupan akses pemohon terhadap layanan informasi pertanahan secara elektronik. penutupan akses sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan sementara atau selamanya. bab ketentuan lain lain menteri berwenang melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan pangkalan data layanan informasi pertanahan secara elektronik. pelaksanaan layanan informasi pertanahan secara elektronik dan penetapan kantor pertanahan yang dapat menyelenggarakan layanan informasi pertanahan secara elektronik ditetapkan dengan keputusan menteri. bab vii ketentuan penutup pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: layanan informasi pertanahan secara elektronik berupa pengecekan sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilaksanakan oleh kantor pertanahan yang ditetapkan dengan keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam dan layanan informasi pertanahan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dapat dilaksanakan secara bertahap paling lama (enamia atur ketentuan mengenai nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, bahwa berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor pmk. diatur ketentuan mengenaidalam rangka penyederhanaan mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian, dan memberikan kepastian hukum atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian, perlu mengatur secara tersendiri penetapanalam, www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia .pajak atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanianta,atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian dikenai pajak pertambahan nilai. pupuk. tertentu sebagaimana dimaksud pada merupakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani sektor pertanian, yang meliputi pupuk urea, pupuk pupuk za, pupuk npk dan jenis pupuk tertentu lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian. www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada berlaku ketentuan sebagai berikut: pajak pertambahan. nilai atas penyerahan pupuk tertentu yang bagian harganya disubsidi termasuk pajak nae pertambahan nilai, dibayar oleh pemerintah: dan pajak pertambahan nilai atas penyerahan pupuk tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi, dibayar oleh pembelitertentu untuk sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam adalah nilai lain. nilai lain sebagaimana dimaksud pada atas bagian harga pupuk tertentu yang disubsidi termasuk pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf.a adalah nilai berupa uang yang dihitung dengan formula (seratus per seratus sepuluh) dari jumlah pembayaran subsidi. nilai lain sebagaimana dimaksud pada atas bagian harga pupuk tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah nilai berupa uang yang dihitung dengan formula (seratus per seratus sepuluh) dari harga eceran tertinggi het). harga eceran tertinggi het) sebagaimana dimaksud pada merupakan harga tertinggi pupuk bersubsidi dalam kemasan co. tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan lini tertentu dibeldagangan. hah pajak pertambahan nilai yang terutang adalah (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ba: te) aaa menteri keuangan republik indonesia atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian mulai dari tingkat produsen, distributor, pengecer hingga kelompok tani dan atau petani dilakukan pemungutan pajak pertambahan nilai satu kali pada tingkat produsen. produsen, distributor, pengecer, kelompok tani dan atau petani sebagaimana dimaksud pada merupakan produsen, distributor, pengecer, kelompok tani dan atau petani sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. pemungutan pajak pertambahan nilaikpa pada saat pembayaran subsidi dengan cara pemotongan langsung dari tagihan produsen pada spm yang berkenaan. pemungutan pajak pertambahan nilai.produsenampaikan permintaan pembayaran atau tagihan subsidi pupuk tertentu untuk sektor pertanian kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara ppn) melalui kpa. faktur pajakkpa,. www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia lembar ke untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara ppn). tata cara pengisian fakturrodusen membuat surat setoran pajak ssp) sesuai dengan jumlah subsidi berdasarkan hasil verifikasi dan menyampaikan kepada kpa. surat setoran pajak ssp): c. lembar ke untuk produsen dilampirkan pada surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai spt masa ppn), lembar ke untuk tertinggal kantor pelayanan perbendaharaan negara ppn). surat setoran pajak ssp) sebagaimana dimaksud pada diisi dengan membubuhkan nomor pokok wajib pajak npp) dan identitas produsen, dan untuk penandatanganan surat setoran pajak ssp) dilakukan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara ppn) sebagai menyetor atas nama produsen. www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia tata cara pengisian surat setoran pajak ssp) sebagaimana dimaksud padajak masukan atas perolehan pupuk tertentu untuk sektor pertanian sehubungan dengan penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian antar produsen, dapat dikreditkanpupuk tertentu untuk sektor pertanian yang dilakukan oleh distributor maupun pengecer tidak dapat dikreditkan. atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian oleh distributor dan pengecer tidak perlu dilakukan pemungutan pajak pertambahan nilai. distributor dan pengecer yang dalam usahanya semata mata melakukan penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian, tidak perlu dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak pkp). pengusaha yang dalam usahanya selain menyerahkan pupuk tertentu untuk sektor pertanian juga menyerahkan barang kena pajak jasa kena pajak lainnya, berlaku ketentuan mengenai pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak pkp) sesuai dengan peraturan perundang undangan. pada saat peraturan menteri ini berlaku, keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang penunjukan direktorat jenderal anggaran sebagai pemunguta! degap kepala bagian t & kementerian siau umum tirto ann nip aah pend www .jdih.kemenkeu.go.id lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 6g2 pmk. tentang aja nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas tai penyerahan pupuk tertentu untuk sektor peranan dan saat lain pembuatan faktur pajak klan ann pan arahan pupuk tertentu untuk sektor ana menteri keuangan republik indonesia. tata cara pengisian keterangan pada faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak: kode transaksi diisi dengan kode yaitu kode untuk penyerahan kepada pemungut ppn bendahara pemerintah. kode statesman nomor seri faktur pajak diisi sesuai denganrodusen yang melakukan penyerahan jenis pupuk bersubsidi. pembeli barang kena pajak dan atau penerima jasa kena pajak: nama dan alamat diisi dengan nama dan alamat direktur jenderal anggaran, nomor pokok wajib pajak npp) tidak perlu diisijenissubsidinya. harga jual penggantian uang muka termin diisi dengan nilai subsidi harga jenis pupuk bersubsidi yang dimintakanpembayarandalam hal terdapat potongan harga yang diberikanjumlah harga jual uang muka dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang telah diterima. ppn dasar pengenaan pajak, diisi dengan jumlah pajak pertambahan nilai yang terutang sebesar dari dasar pengenaan pajak. pajak penjualan atas barang mewah diisi keterangan mengenai pajak penjualan atas barang mewah tidak perlu diisi. eeeuunan tanggal ., diisi dengan tempat dan tanggal faktur pajak dibuat. nama dan tandatangan, diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang telah ditunjuk oleh produsen untuk menandatangani faktur pajak. untuk cap tanda tangan tidak diperkenankan dibubuhkan pada faktur pajakb. kepala bagian t wu. kementerian ma) aya partof ll) nip lampiran peraturan menteri keuangan republik indones publik indonesia fp) tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas asuh penyerahan pupuk tertentu: untuk. sektor ala pertanian dan saat lain pembuatan pastur pajak atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian menteri keuangan republik indonesia tata cara pengisian surat setoran pajak (ssp) kolom keterangan npp diisi dengan nomor pokok wajib pajak npp) produsen nama npp diisi dengan nama produsen alamat npp tidak perlu diisi alamat tidak perlu diisi kode akun pajak diisi dengan kode akun untuk jenis pajak ppn dalam negeri kode jenis setoran diisi dengan kode jenis setoran untuk untuk penyetoran ppn dalam negeri yang dipungut oleh pemungut uraian pembayaran diisi sesuai dengan uraian penyetoran ppn atas penyerahan pupuk bersubsididisetor. pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakansatu ssp untuk setiap masa pajak tahun pajak diisi tahun terulangnya pajak nomor ketetapan diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak kpk, skpkbt) atau surat tagihan pajak stp) hanya apabila ssp digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurangdibayar disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, stp atau putusan lain jumlah pembayaran diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh diterima oleh kantor tidak perlu diisi penerima pembayaran pajak wajib diisi tempat dan tanggal penyetoran pajak menyetor diisi dengan nama, nip dan tandatangan pejabat ppn, serta cap stempel ppnda kepala bagian tv. kementerian kum tirto nip memarmengenai penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang: selain rupiah telahasing dan satuan mata uang selain rupiah, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah sebagaimanawww .jdih.kemenkeu.go.id remas pana menteri keuangan republik indonesia ..ngingatmenteri keuangwajib pajak telah memperoleh keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa. inggris dan satuan. mata uang dollar amerika serikat yang telah diterbitkan oleh direktur jenderal pajak atau kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak, namun keputusan dimaksud diketahui rusak, tidak terbaca, hilang atau tidak dapat ditemukan lagi, dan wajib pajak tersebut bermaksud tetapmengajukan permohonan penerbitan kembali atas keputusan dimaksud kepada kepala kantor wilayah. direktorat jenderal pajak tempat wajib pajak terdaftar. atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak atas nama menteri keuangan setelah melakukan penelitian, dapat menerbitkan kembali keputusan sebagai pengganti keputusan yang rusak, tidak terbaca, hilang atau tidak dapat ditemukan lagi tersebut. keputusan yang diterbitkan kembali sebagaimana dimaksud pada mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan keputusan yang telah diterbitkan sebelumnya. dalam hal terdapat wajib pajak yang terikat perjanjian dengan pemerintah, yang dalam perjanjian tersebut mewajibdan perjanjian tersebut telah berakhir, dapat melanjutkan pembukuan dengan menggunakan bahasa inggris dan satuan mata uang dollar amerika serikat, sepanjang wajib pajak dimaksud termasuk cakupan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia untuk dapat melanjutkan penyelenggarapada wajib mengajukan permohonan izin dimaksud kepada kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak tempat wajib pajak terdaftar dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan menteri ini atau (satu) tahun sejak berakhirnya perjanjian dimaksud. dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada sebelumnya telah memperoleh keputusan mengenai iziatas keputusan mengenai izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada menggantikan keputusan mengenai izin yang telah diterbitkan sebelumnya. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemberitahuan, pemberian, pembatalan serta permohonan dan penerbitan kembaligo.id lua, menteri keuangaaia. menteri keuangan republik indonesia ketentuan angka dan angka diubah, angka dihapus, setelah angka ditambahkan satu.'www .jdih.kemenkeu.go.id maa menteri keuangan republik indonesia dihapusbidang tugasnya meliputi energi dan sumber daya mineral. ketentuan diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: bun. dihapusketentuan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: www .jdih.kemenkeu.go.id tea tales tali menteri keuangan republik indonesiaihapus. www .jdih.kemenkeu.go.id li. menteri keuangan republik indonesiabunagu dipa bunwww .jdih.kemenkeu.go.id ai, menteri keuangan republik indonesiabun melakukan penelitian dan verifikasi .jualan per jenis bbm tertentu didasarkan pada hasil verifikasi badan pengatur hilir migas dan kementerian esdm c.g direktorat jenderal energi baru terbarukan dan konservasi energikementerian esdm c.g direktorat jenderal energi baru terbarukan dan konservasi energi sebagaimana dimaksud pada meliputi volume bahan bakar nabati yang dicampurkan dalam jenis bbm tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hasil verifikasi volume sebagaimana dimaksud pada dan harus disampaikan kepada kpa bun setiap bulan paling lambat tanggal bulan berikutnya. dalam hal hasil verifikasi volume sebagaimana dimaksud pada dan belum diterima sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud pada kpa bun tidak dapat memproses penyelesaian pembayaranbunbun dapat membentuk tim. antara dan disisipkan satu yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: harga patokan tahun berjalan ditetapkan oleh kementerian esdm paling lambat akhir bulan januari tahun yang bersangkutan. dalam hal harga patokan sebagaimana dimaksud pada belum ditetapkan, kpa bun dapat melakukan penghitungan dan pembayaran subsidi jenis bbm tertentu. penghitungan dan pembayaran subsidi jenis bbm tertentukementerian esdm. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:bun untuk subsidi jenis bbm tertentu. pada saat peraturan menteri ini berlaku, seluruh frasa kpa , selanjutnya dibaca kpa bun . www .jdih.kemenkeu.go.id sr), sera menteri keuangan republik indonesiaultan ageng tirtayasettei{i kedai\jan republik !indonesia\menteri i<ruang!\ regu bi:: none.s!a tarif layanan program pascasarjanaakademik !\ ! lll tj < hi u' !f ;l\h hep .l t < \!don\:s \bambang bojonegoro diundangkan jakarta pada tanggal februari center! hukum dan hak a bketerangan layanan akademik layanan seleksi ujian masuk pendaftaran seleksi ujian masuk per calon calon mahasiswa baru program mahasiswa diploma iii pendaftaran seleksi ian masuk per calon calon mahasiswa baru program mahasiswa pascasarj ana layanan non ukt program diploma dan sarjana konversi per mahasiswa pendaftaran mahasiswa lanjutan per mahasiswa praktikum program diploma ipa per mahasiswa semester ips per mahasiswa semester program sarjana ipa per mahasiswa semester ips per mahasiswa semester spp semester pendek fakultas hukum program studi ilmu hukum per sks fakultas keguruan dan ilmu pendidikan program studi pendidikan luar per sks sekolah program studi pendidikan per sks bahasa sastra indonesia program studi bahasa inggris per sks program studi biologi per sks program studi matematika per sks program studi pendidikan guru per sks sekolah dasar program studi pendidikan anak per sks usia dini fakultas teknik program studi teknik mesin per sks program studi teknik elektro per sks program studi teknik industri per sks program studi teknik:k metalurgi per sks program studi teknik kimia per sks program studi teknik sipil per sks center! !{ruang ai\l epub ut{ dm esia jenis penerimaan tarif layanan fakultas pertanian program studi agribisnis program studi agroekoteknologi program studi perikanan fakultas ekonomi program studi manajemen program studi akuntansi program studi ekonomi pembangunan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik program studi administrasi negara program studi ilmu komunikasi satuan per sks per sks per sks per sks per sks per sks per sks per sks layanan program pasca sar ana matrikulasi regulereksekutifsumbangan pembinaan pendidikan spp) regulerpubl:r mahasiswa semester tarif rp) keterangan ii. menterikeuangan republik indon jenis penerimaan tarif layanan satuan executivebar mahasiswa semester layanan akademik lainnya legalised ijazah dan transkrip legalised bahasa indonesia) per lembar legalised ijazah bahasa inggris) per lembar legalised transkrip bahasa inggris) per lembar pendidikan dan pelatihan brevet paj al{ dan terpadu umum per peserta mahasiswa per peserta wisuda program per mahasiswa cuti kuliah program pascasarjana per mahasiswa semester program sarjana per mahasiswa semester program diploma per mahasiswa semester layanan penunjang akademik layanan penggunaan sarana dan prasarana auditorium rektorat umum per jam dosen dan pegawai universitas sultan per jam ageng tirtayasa mahasiswa dengan sponsor per jam aula fakultas teknik per jam tarif rp) keterangan lembar pertama gratis, selebihnya dikenakan tarif legalised minima130 dan maksimal135 peserta center! keuangan republik indonesia jenis penerimaan tarif layanan layanan pusat bahasa pelatihan total topic preparation reguler (minimal peserta) privat tes ept (total topic prediction) untuk umum guru dosen untuk mahasiswa tes total internasional itp kursus general english reguler (minimal peserta) privat kursus bahasa asing mandiri jepang perancis korea arab) reguler (minimal peserta) privat penerjemahan indonesia inggris inggris indonesia proof reading indonesia inggris) pelatihan pengembangan sdm untuk pengajar bisa dan calon pengajar bisa kursus bahasa indonesia untuk penutur asing bisa) reguler (minimal peserta) khusus (minimal peserta) privat tes uji kemahiran bahasa indonesia ubi) untuk umum guru dosen untuk mahasiswa satuan tarif rp) keterangan per peserta kali pertemuan per peserta kali pertemuan per peserta per peserta per peserta per peserta kali pertemuan per peserta kali pertemuan per peserta kali pertemuan per peserta kali pertemuan per lembar per lembar per lembar per peserta minimal20 peserta per peserta kelas rutin kali pertemuan per peserta kelas kali permintaan pertemuan peserta per peserta kali pertemuan per peserta per pesertabahwa guna penyelesaian aset bekas milik asing tionghoa yang lebih optimal, tertib, terarah, akuntabel, tuntas dan menyeluruh serta untuk lebih mewujudkan kepastian hukum dalam status kepemilikan aset dan atau sebesar besarnya kesejahteraan rakyat, sehinggnomor prp. .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik daa,nomor kotikottahun tentang pencabutan surat edaran presidium kabinet ampera se pres.kab tanggal juni memperhatikan. www .jdih.kemenkeu.go.id kena menteri keuangan republik penggunaan rumah tinggal oleh pns tni polrididasarkan pada surat atau keputusan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. pelepasan penguasaan alma t dari negara dengan cara pembayaran kompensasi kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap alma t yang ditempati dihuni digunakan oleh pihak ketiga. pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada merupakan pihak yang menempati menghuni menggunakan alma t secara terus menerusdalam hal pihak ketiga merupakan badan hukum, makatau organisasi asingpermohonan pelepasan penguasaan alma t dari negara dengan cara pembayaran kompensasi kepada pemerintah diajukan oleh pihak ketigapasar. nilai pasar yang didapatkan dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar penetapan besaran kompensasi. www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik none (l)besaran sebagai berikut: ditetapkan sebesar (seratus persen) dari nilai pasar aset bagi alma t yang digunakan oleh swasta untuk kegiatan komersial dan atau rumah tinggswasta untuk kegiatan pendidikan dan atau kegiatan sosi. ditetapkan dengan keringanan sebesar (seratus persen) dari nilai pasar aset bagi alma t yang digunakan untuk kegiatan peribadatan yang diakui pemerintah. besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan hasil penilaian alma t terkini, dengan ketentuan apabila atas tanah alma t: telah berdiri bangunan baru dengan struktur baru yang terpisah dari bangunan alma t, besaran kompensasi dihitung berdasarkan hasil penilaian atas tanah dan bangunan lama,besaran kompensasi dihitung berdasarkan hasil penilaian atas tanah dan seluruh bangunan: bangunan alma t dibongkar dengan persetujuan menteri, besaran kompensasi dihitung berdasarkan hasil penilaian atas tanah alma t, atau bangunan alma t dibongkar tanpa persetujuan menteri, besaran kompensasi dihitung berdasarkan hasil penilaian atas tanah alma t ditambah penggantian atas bangunan lama yang telah dibongkar sebesar (sepuluh persen) dari hasil penilaian tanah alma t. besarnya. k. www .jdih.kemenkeu.go.id ad) sel) menteri keuangan republik mala besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dapat ditetapkan sebesar yo0 (seratus persen) dari nilai pasar aset berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan. penentuan besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam suratsurat direktur jenderal atas nama menteri sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat besaran kompensasi dan jangka waktu pelunasan kompensasi. pembayaran kompensasi kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan jangka waktu pelunasan paling lama (enam) bulan sejak diterbitkannya surat sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud dalam dapat diperpanjang. perpanjangan jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dengan pertimbangan adanya keadaan kahar (force majeure) yang mempengaruhi kemampuan ekonomi pihak ketiga. perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pihak ketiga dengan mengajukan permohonan yang disertai surat pernyataan bermeterai cukup, yang didukung dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang kepada tim asistensi daerah. dalam hal pihak ketiga perorangan meninggal dunia, pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh ahli warisnya. dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan tim asistensi daerah menyampaikannya kepada direktur jenderal. www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik jelas permohonan perpanjangan jangka waktu yang telah disampaikan oleh tim asistensi daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam hal tidak disetujui, direktur jenderal atas nama menteri membuat pemberitahuan tertulis yang memuat penolakan perpanjangan pembayaran kompensasi kepada tim asistensi daerah untuk disampaikan kepada pemohon. dalam hal disetujui, direktur jenderal atas nama menteri menerbitkan surat yang memuat perpanjangan pelunasan kompensasi untuk paling lama (dua belas) bulan terhitung sejak surat perpanjangan diterbitkan. dalam hal pihak ketiga atau ahli waris belum melunasi pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf direktur membuat pemberitahuan tertulis kepada pihak ketiga atau ahli waris paling lambat (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelunasan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam dan huruf dalam hal pihak ketiga atau ahli waris telah melakukan pembayaran melampaui jangka waktu atau perpanjangan jangka waktu yang telah ditentukan, besaran kompensasi ditetapkan kembali berdasarkan nilai pasar hasil penilaian terkini yang dituangkan dalam surat direktur jenderal atas nama menteri. selisih antara besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada dengan kompensasi yang telah dibayarkan, disetorkan secara tunai dengan jangka waktu pelunasan paling lama (tigaihak ketiga atau ahli waris tidak melakukan pembayaran selisih sebagaimana dimaksud pada persetujuan penetapan besaran kompensasi dinyatakan batal dan pembayaran kompensasi yang telah dilakukan menjadi penerimaan negara. rasa www .jdih.kemenkeu.go.id pin kata menteri keuangan republik indonesia dalam hal pihak ketiga tidak melakukan pembayaran kompensasi sama sekali, persetujuan penetapan besaran kompensasi dinyatakan batal. alma t yang tidak diselesaikan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pada dan dapat memantapkan status hukumnya menjadi barang milik negara daerah., dalam hal pihak ketiga telah selesai melaksanakan kewajiban kompensasi. (l) pihak ketiga yang telah memperoleh alma t dengan cara sebagaimana dimaksud dalamdalaman:dalam huruf www .jdih.kemenkeu.go.id ery menteri keuangan republik sajenatau huruf atau (seratus pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan negara. pengalihan pemindahtanganan perubahan peruntukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam wajib dilakukan penilaibagian keempat pengembalian kepada pihak ketiga yang sah alma t dikembalikan kepada pihak ketiga yang sah dalam hal terdapatkepada pihak ketiga yang sah dengan keputusan menteri. saan www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia bagian kelima dikeluarkan dari daftar alma t (l) berdasarkan usulan dari tim asistensi daerah alma t dapat dikeluarkan dari daftar alma t, dalam hal: tidak ditemukan, hilang atau musnah akibat bencana alam (force majeure), dan atau, telah:hibahkanpengeluaran alma t dari daftar alma t sebagaimana dimaksud pada huruf yang dilakukan tanpa persetujuan menteri,bersangkutan. direktur jenderal atas nama menteri menetapkan pengeluaran dari daftar alma t dengan keputusan menteri. saga. www .jdih.kemenkeu.go.id tanya menteri keuangan republik indonesia bagian keenam alma t yang dikuasai oleh pihak ketiga (l) pihak ketiga yang menempati menghuni menggunakan alma t secara terus menerus lebih dari (lima) tahun wajib mengajukan permohonan penyelesaian status kepemilikan alma t secara tertulis dalam jangka waktu (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penyelesaian oleh tim asistensi daerah. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah berakhir, tim asistensi daerah menerbitkan surat peringatan yang memuat agar pihak ketiga yang menempati segera mengajukan permohonan penyelesaian status kepemilikan alma t dalam jangka waktu (dua) bulan sejak surat peringatan diterbitkan. apabila dalam jangka waktu (dua) bulan sejak surat peringatan diterbitkan sebagaimana dimaksud pada pihak ketiga tidak mengajukan permohonan penyelesaian status kepemilikan alma t, maka untuk kepentingan negara tim asistensi daerah harus mengusulkan atas alma t dimaksud kepada tim penyelesaian untuk memantapkan status hukumnya menjadi barang milik negara atau barang milik daerah. terhadap alma t yang sudah bersertifikat atas nama pihak ketiga, penyelesaian atas alma t tersebut dilakukan melalui upaya musyawarah dengan pihak ketiga. dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada tidak tercapai, dilakukan pemblokiran hak atas tanah alma t. setelah dilakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada penyelesaian ataswww .jdih.kemenkeu.go.id "ny menteri keuangan republik isa bab penetapan temuan baru alma t (l) temuan baru merupakan aset yang memenuhi kriteria alma t sebagaimana dimaksud dalam angka dan tidak termasuk padatim asistensi daerah menyampaikan usulan aset terindikasi sebagai temuan baru kepada tim penyelesaian berdasarkan informasi yang didapat oleh: kementerian lembaga, pemerintah provinsi kabupaten kota, dan atau pihak lain, dan atau tim asistensi daerah. tim penyelesaian meneliti dan memverifikasi usulan aset terindikasi sebaga daerah, dan pihak lain yang diperlukan. dalam hal hasil penelitian dan verifikasi menyimpulkan bahwa aset merupakan alma t, hasil tersebut selanjutnya dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh ketua tim penyelesaian. s5) berita acara sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada direktur jenderal untuk memperoleh penetapan sebagai temuan baru. alma t sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan penetapan sebagai temuan baru alma t sebagaimana dimaksud pada tim penyelesaian dan atau tim asistensi daerah melakukan pemutakhiran data alma t sebagai dasar pelaksanaan langkah lanjut penyelesaian alma t. temuan baru yang ditetapkan sebagai alma t dicatat dalam daftar alma t. san www .jdih.kemenkeu.go.id nga menteri keuangan republik indonesia bab vii pencopotan alma t yang telah diselesaikan dari daftar alma t pencopotan atas alma t merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencoret alma t pada daftar alma t. pencopotan dilakukan atas alma t yang telah diselesaikan dan telah ditetapkan dengan keputusan menteri mengenai: pemantapan status hukum alma t menjadi barang milik negara daerah,pengembalian alma t kepada pemilik perorangan yang sah, pengeluaran alma t dari daftar alma t. bab viiipada daftartahun bersangkutan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat. . www .jdih.kemenkeu.go.id se: menteri keuangan republik laos memperhatikan instruksi radiogram kaskogam nomor g,. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: aset bekas milik asing tionghoa, yang selanjutnya disingkat alma twww .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik none pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh direktur dalam hal terdapat: perubahan status terkini alma t, penyelesaian alma t, cc. pencopotan, atau temuan baru.: cc. tahun dikuasai: kondisi fisik, antara lain perubahan luas tanah dan atau bangunan, dan atau posisi hukum. bab pembinaan, monitoring, dan evaluasi direktur jenderal melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi atas penyelesaian alma t. ketentuan pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi atas penyelesaian alma t diatur lebih lanjut dalam peraturan direktur jenderal. babsah. penyelesaian. www .jdih.kemenkeu.go.id sl) tu, menteri keuangan republik kala penyelesaian alma t yang telah selesai dilaksanakanyang mendasarkan pada data sebagaimana tercantum dalam lampiran sampai dengan lampiran xvii peraturan menteri keuangan tersebut, dinyatakanagar. www .jdih.kemenkeu.go.id kr, nur anspzarmrastiy pala pacuan dtn granat nia: tan lepas menteri keuangan republik deer ina dalam suatu transaksi bebas ikatan yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua belahpihak ketiga adalah pihak yang menempati menghuni menggunakan alma t meliputi: swasta, baik badan hukum atau perorangan,. bab ruang lingkup lingkup alma t: perkumpulan. www .jdih.kemenkeu.go.id jd), tan (th rela menteri keuangan republik!ik jana lastiii wewenang dan tanggung jawab kewenangan dan tanggung jawab menteri untuk penyelesaian alma t secara fungsional dilaksanakan oleh direktur jenderal. dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal dapat berkoordinasi dengan kementerian negara lembaga, pemerintah provinsi kabupaten kota dan atau pihak lain yang diperlukan dalam penyelesaian alma t. dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada danuntuk penyelesaian alma t. kewenangan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: menentukan arah kebijakan dan petunjuk penyelesaian alma t: membentuk tim penyelesaian dan tim asistensi daerah: menetapkan penyelesaian status kepemilikan alma t, menetapkan aset temuan baru menjadi alma t: menetapkan aset yang dinyatakan bukan merupakan alma t, melakukan pencopotan alma t yang telah diselesaikan dari daftar alma t, dan melakukan ketatausahaan dan pemutakhiran data alma t. bab. www .jdih.kemenkeu.go.id tpa menteri keuangan republik teras babcc. kementerian pertahanan: kementerian pendidikan dan kebudayaan, badan intelijen negara bin), badan pertanahan nasional bpn), kejaksaan agung, dan kepolisian negara republik indonesia polri). tim penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugasdengan instansi terkait mengenai penyelesaian alma t, melaksanakan inventarisasi dan penelitian alma t, membahas usulan penyelesaian dari tim asistensi serta menyampaikan saran, pendapat, dan atau rekomendasi mengenawww .jdih.kemenkeu.go.id haa menteri keuangan republik indonesia tim asistensi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari unsur: benda), kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, dan kantor pelayanan. tim asistensi daerah(l)nyampaikan usulan penyelesaian masalah alma t sesuai kondisi terkini wilayahnya, cc. melaksanakan inventarisasi dan penelitian alma t, melaporkan hasil inventarisasi dan penelitian, serta menyampaikan saran dan rekomendasi penyelesaian kepada direktur jenderalwilayahnya tiap semester kepada direktur jenderal melalui tim penyelesaian. www .jdih.kemenkeu.go.id pen rea menteri keuangan republik indonesiastatus kepemilikan alma t bagian kesatu umum penyelesaian status kepemilikan alma tpihak ketiga dapat memperoleh alma t setelah mendapat persetujuan direktur jenderal atas nama menteri berdasarkan permohonan yang diajukan. untuk kepentingan negara, alma t dapat disertifikatkan atas nama pemerintah republik indonesia atau pemerintah provinsi kabupaten kota. penyelesaian alma t didasarkan pada data sebagaimanmenteri ini. (l) penyelesaian status kepemilikan alma t dilakukan dengan cara: memantapkan status hukumnya menjadi barang milik negaranyelesaian. www .jdih.kemenkeu.go.id ngeh dg lan menteri keuangan republik indonesia penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas alma t secara sebagian atau seluruhnya berdasarkan usulan tim asistensi daerah. penyelesaian selaitim asistensi daerah berdasarkan masukan dari kementerian lembaga, pemerintah provinsi kabupaten kota bersangkutan. usulan penyelesaian dari tim asistensi daerah dibahas oleh tim penyelesaian. hasil pembahasan tim penyelesaian berupa saran, pendapat dan atau rekomendasi penyelesaian status kepemilikan disampaikan kepada direktur jenderal. direktur jenderal atas nama menteri menetapkan penyelesaian status kepemilikan dengan keputusan menteri yang memuat data aset terkini berdasarkan hasil penelitian oleh tim asistensi daerah. alma t yang telah dilakukan penyelesaian status kepemilikannya dicoret dari daftar alma t. bagian kedua pemantapan status hukum menjadi barang milik negara daerah pemantapan status hukum alma t menjadi barang milik negara daerahusulan pemantapan status hukum alma t menjadi barang milik negara daerah untuk penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan diajukan tim asistensi daerah sesuai permohonan dari: kementerian lembaga, atau pemerintah provinsi kabupaten kota bersangkutan. dikecualikan. www .jdih.kemenkeu.go.id mel menteri keuangan republik!k dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pemantapan status hukum alma t menjadi barang milik negara daerah dapat dilakukan tanpa melalui permohonan kementerian lembaga atau pemerintah provinsi kabupaten kota untuk: kepentingan negara daerah, atau alma t yang telah bersertifikat atas nama kementerian lembaga atau pemerintah provinsi kabupaten kotprovinsi kabupaten kota, pemantapan status hukum alma t menjadi barang milik negara daerahlakukan untuk kepentingan: penggunaan oleh swasta untuk: kegiatan komersial, rumah tinggal, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, atau kegiatan peribadatan yang diakui pemerintah. penggunaan , bahwa dalam rangka menjaga likuiditas dana jaminan sosial kesehatan, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara pencairan dana iuran jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran sebagaimanwww .jdih.kemenkeu.go.id tms puan menteri keuangan republik indonesiairu(tiga) bulan kedepan atau sebesar (satu perempat) dari pagu. kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada merupakan suatu kondisi dimana dalam perencanaan kas dana jaminan sosial kesehatan untuk (tiga) bulan kewww .jdih.kemenkeu.go.id th, peran menteri keuangan republik indonesia surat tagihan dana turun pbi sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: daftar perhitungan dana iuran pbi, sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini: akuntansi tanda terima,dan perencanaan kas selama (tiga) bulan kedepan yang ditandatangani oleh direktur keuangan bpjs kesehatan dan diketahui oleh direktur utama bpjs kesehatan dan ketua dewan pengawas bpjs kesehatan. surat tagihan sebagaimana dimaksud pada diajukan. paling lambat tanggal (empat) pada awal bulan pertama dari periode (tiga) bulan dana iuran pbi yang pencariannya dimintakan didepsebagaimana.dimaksud pada diajukan pada hari kerja sebelum tanggal (empat). penyampaian surat tagihan dana iuran pbi berikutnya dilakukan setelah berakhirnya periode (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada tt, menteri keuangan republik indonesidirektur jenderal perbendaharaan c.g. direktur pengelolaan kas negara yang dihembuskan kepada kpa dengan melampirkan perencanaan kas (tiga) bulan kedepan. surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat (lima belas) hari kerja sebelum pencairan dana iuran pbi. dalam hal: perencanaan kas dana jaminan sosial kesehatan untuk bulan maret dan atau bulan april tahun diperkirakan mengalami saldo negatif walaupun telah diberikan dana talangan dari bpjs kesehatan, dan tagihan dana iuran pbi bulan maret tahun telah dibayarkan, bpjs kesehatan dapat mengajukan kembali tagihan tambahan untuk bulan april dan bulan mei tahun pada bulan maret tahun tagihan tambahan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kpa dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: berdasarkan surat tagihan dana lurahah menteri keuangan republik indonesia. ppk berhalangan, kpa dapat melaksanakan tugas ppkncairan tagihan dana iuran pbi sebagaimana dimaksud dalam atau perhitungan dana operasional bpjs kesehatan dihitung berdasarkan iuran bulanan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai besaran persentase dana operasional bpjs kesehatan. se),.epala biro move" facup safe kiri nip span www .jdih.kemenkeu.go.id lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. k3: tentang perubahan atas lia peraturan menteri keuangan sntriwulan . (satu perempat) dari pagu dana iuran rp. pbi kelebihan pencairan semester sebelumnya rp. kebutuhan bersih rp ireann jakarta, . je0 bpjs kesehatan www .jdih.kemenkeu.go.id ts, dl, pra menteri keuangan republik indonesia petunjuk pengisian daftar perhitungan dana iuran pbi nomor uraian isian diisi jumlah satu perempat dari pagu alokasi dana iuran pbi diisi jumlah potongan kelebihan pencairan dana iuran pbi semestertangan daftar perhitungan dana iuran pbi diisi tanda tangan disertai dengan cap dinas atas meterai sesuai ketentuan diisi nama lengkap penandatangan daftar perhitungan dana iuran pbi diisi nomor induk pegawai penandatangan daftar perhitungan dana turun pbi menteri keuangan republik indonesia, ttd. bambang bojonegoro salinan sesuai dengatiasiinya kepala biro ala biro umum achmad sae nip let www .jdih.kemenkeu.go.idmenimbang bahwa untuk mewujudkan administrasi kedinasan yang tertib, autentik, akuntabel, serta memiliki kepastian perlu adanya keseragaman naskah dinas yang digunakan dalam komunikasi kedinasan baik secara elektronik maupun non elektronik, bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, diperlukan pedoman tata naskah dinasperlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhanmenterian koperasi dan usaha kecil dan menengtentuan peraturan perundang undangan.naskah dinas khusus, dan naskah dinas lainnya. bagian kedua naskah dinas arahan paragraf jenis naskah dinas arahannaskah dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputidan teknik penyusunan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam huruftauterdiri atas: kepala, konsiderans: ccmenteri. menteri dapat mendelegasikan penetapan surat edaran sebagaimana dimaksud pada kepada sekretaris kementerian atau deputid operasional prosedur administrasi pemerintahdditetapkan dan tandatangani oleh menteri. menteri dapat mendelegasikan penetapan dan penandatanganan keputusan sebagaimana dimaksud pada kepada sekretaris kementerian atau deputi: surat perintah tugas, dan naskah dinas khusussurat perintah lainnya. tugas dan surat perintah lainnynaskah dinas penugasan terdiri atas: kepala, batang tubuh, dan kaki ketentuan mengenai susunan dan bentuk naskah dinas penugjeniskementerian. dinasdan pejabat fungsional. susunan dan bentuk nota dinasmemperhatikan hal sebagai berikut: tidak dibubuhi cap dinas, dan penomoran memuat unsur nomor urut, kode jabatan unit kerja, kode klasifikasi, bulan. disposisi terhadap naskah dinas masuk yang berbentuk media rekam kertas ditulis secara jelas pada lembar disposisi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah dinas. disposisi terhadap naskah dinas masuk yang berbentuk media rekam elektronik dapat berbentuk catatan riw (log history) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah dinas. disposisi sebagaimana dimaksud pada hanya diberikan oleh pejabat kementerian kepada pejabat: dengan jenjang jabatan bawahnya, atau fungsional bawah koordinatnya. ketentuan mengenai susunan dan bentuk disposisidalam lingkup kementerijenis naskah dinas khusus naskah dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: naskah kerjasamasurat perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, surat pengantarpengumuman, piagam penghargaan,laporan, dan telaahaninternasional. perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kerja sama antara kementerian dengan pihak lain. perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam bentuk: nota kesepahaman bersama, perjanjian kerja sama, atau cc. perjanjian lainnya. kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud pada huruf ditandatangani oleh menteri, sekretaris kementerian, dan deputi. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf ditandatangani oleh menteri, sekretaris kementerian, deputi, dan pejabat tinggi pratama. perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud pada hurufatau nota diplomatik, cara cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang tentuasadalam negeri terdiri atas: kepala, batang tubuh, dan kaki. ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat kuasaataupejabat sebagaimana dimaksud pada meliputisebagaimana dimaksud dalamatau pegawai kementerian maupun kepada perseorangan atau lembaga luar kementerian. pengumumanan staf staf sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan bentuk uraian yang disampaikan olehan staf terdiri atas: kepala, batang tubuh, dan kaki.lainnya paragraf jenis naskah dinas lainnya . naskah dinas lainnya terdiri atas: pedoman, petunjuk pelaksanaan, cc. surat rekomendasi, surat pernyataan, surat peringatan, surat teguran, sertifikat, piagam penghargaan, dan nebula rapat. paragraf pedoman pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum kementeriankementerian. pedomdoman terdiri atas: kepala, batang tubuh, dan kaki. ketentuan mengenai susunan dan bentuktunjuk pelaksanaan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakantunjuk pelaksanatunjuk pelaksanaan terdiri atas: kepala, batang tubuh, dan kaki. ketentuan mengenai susunan dan bentukrekomendasi surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan naskah dinas yang menyatakan, menguatkan, dan atau membenarkan bahwa orang atau organisasi yang disebut diberikan rekomendasi untuk keperluan tertentu. surat rekomendasidan pejabat pengawas. susunan dan bentuk surat rekomendasi terdiri atas: kepala, batang tubuh, dan kaki. ketentuan mengenai susunan dandeklarasi seseorang untuk dapat melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sesuai isi yang tertuang dalam surat pernyataan tersebut. surat pernyatarnyataan terdiri atas: kepala, batang tubuh, dan kaki. ketentuaningatan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan naskah dinas yang memuat peringatan karena melakukan kesalahan atau pelanggaran lingkungan internal, disertai alasan alasan yang jelas dan logis serta fakta atau data otentik yang melatarbelakangi dikeluarkannya surat peringatperingatan terdiri atas: kepala, batang tubuh, dan kaki. ketentuanteguran surat teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan naskah dinas yang memuat teguran karena melakukan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pihak eksternal disertai alasan yang jelas dan logis serta fakta atau data autentik yang melatarbelakangi dikeluarkannya surat teguran. surat tegurteguran terdiri atas: kepala, batang tubuh, dan kaki. ketentuan mengenai susunan danertifikat sertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan naskah dinas yang berupa penghargaan atau keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh kementerian sebagai bukti telah mengikuti suatu kegiatan. sertifikatsertifikat paling sedikit memuat unsur: lambang negara atau logo kementerian, judul sertifikat, cc. nomor sertifikat, nama penerima sertifikat, tanggal terbit, tanda tangan pejabat yang menerbitkan sertifikat, dan cap dinasrtifikat diterbitkan dengan media rekam elektronik tidak dibubuhi cap dinas. paragraf piagam penghargaan piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh menteri, sekretaris kementerian, dan deputi. susunan dan bentuk piagam penghargaan paling sedikit memuat unsur: lambang negara atau logo kementerian, judul piagam penghargaan, nomor piagam penghargaan, nama penerima piagam penghargaan, tanggal terbit, tanda tangan pejabat yang menerbitkan piagam penghargaan, dan cap dinas. ketentuan mengenai susunan dan bentukbula rapat nebula rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan catatan singkat mengenai jalannya rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat. susunan dan bentuk nebula rapat terdiri atas: kepala, batang tubuh, dan kaki. ketentuan mengenai susunan dan bentuk nebulaprinsipkementerian, penomoran naskah dinas, penggunaan kertas, amplop, dan tinta, ketentuan jarak spasi, jenis,, dan cap dinas, dan perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas. bagian kedua lambang negara dan logo kementerian paragraf penggunaan lambang negara dan logo kementerian lambang negara dan logo kementeriandan logo kementerian. paragraf lambang negara lambang negara digunakan pada naskah dinas yang ditandatangani oleh: menteri, atau atau wakil menteri. lambang negara sebagaimana dimaksud pada ditempatkan pada bagian atas kepala surat yang disertai nama jabatan dengan huruf kapital secara simetris pada naskah dinas.janjian dalam negeri yang dilakukan antarinstansilogo kementerian digunakan oleh pejabat berwenang selain menteri dan wakil menteri. logo kementerian sebagaimana dimaksud pada ditempatkan sebelah kiri kepala surat pada naskah dinas dan tahun terbit. penomoran naskah dinas penugasan memuat unsur: nomor urut menggunakan angka arab, kodejenis surat, kode jabatan penanda penugasan yang memerlukan persetujuan pejabat pembuat komitmen memuat unsur: nomor urut menggunakan angka arab, kodejenis surat, kode jabatan pejabat pembuat komitmen, kode unit kerja, bulan menggunakan angka romawi, dan tahun terbit. penomoran naskah dinas korespondensi inorespondensi ekshusus dan naskah dinas lainnya memuat unsur: nomor urut menggunakan angka arab, kodejenis naskah, kodejabatan, bulan menggunakan angka romawi, dan tahun terbit. ketentuan mengenai penomoran naskah dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk naskah dinas pedoman dan petunjuk pelaksanaan. penomoran naskah dinas lainnya berupa pedoman dan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada memuat unsur: nomor urut menggunakan angka arab, dan tahun terbit. ketentuan mengenai formatdan naskah dinas lainnya berupa pedoman dan petunjuk pelaksanaan harus memenuhi syarat sebagai berikut: kertas jenis houturij schrijfpapier hvs), ukuran f4, dan cc. standar kertas permanen. standar kertas permanen sebagaimana dimaksud pada hurufcc.ukuran huruf pembuatanparagraf amplop pada amplop harus dicantumkan: alamat pengirim, dan alamat tujuan. alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf berupa lambang negara atau logo kementerian, nama lembaga, serta alamat lembaga. alamat tujuan sebagaimana dimaksud pada hurufdan naskah dinas lainnya berupa pedoman dan petunjuk pelaksanaan menggunakannggunakan, tidak mencantumkan kata penyambung. ketentuan mengenai susunan dan bentuk kata penyarbkoma lima) sentimeter dari tepi atas kertas. ruang tepi bawah paling sedikit (dua koma lima) sentimeter dari tepi bawah kertas, ruang tepi kiri (dua koma lima) sentimeter dari tepi kiri kertas, dan ruang tepi kanan (dua koma lima) sentimeterberada pada posisi bagian tengah bawah pada naskah dinasmelanjutkan nomor halaman naskah dinas pengantarnya. bagian kesepuluh tanda tangan, para, dan cap dinas paragraf pengesahan naskah dinas tanda tangan, para, dan cap dinas merupakan bentuk pengesahan naskah dinas. dalam hal diperlukan legalisasi atas naskah dinas yang telah ditandatangani oleh menteri, wakil menteri, atau atas nama menteri, penandatanganan legalisasi dilakukan oleh pejabat tinggi pratama yang berwenang bidang hukum. dalam hal diperlukan legalisasi atas naskah dinas yang telah ditandatangani oleh selain menteri, wakil menteri, atau atas nama menteri, penandatanganan legalisasi dilakukan oleh pejabat bidang administrasi umum atau pejabat yang ditunjuk. ketentuan mengenai format legdapat ditandai dalam susunan dan bentuk kode (or code) yang disertai nama pejabat penanda para naskah dinas terdiri atas: para hierarkis, dan para koordinasi. para hierarkis sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan para berjenjang dalam satu unit kerja yang sama. para koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan para yang memerlukan koordinasi pejabat antar unit kerjalebih dari (satu) halaman, harus dipakai terlebih dahulu pada setiap lembar naskah dinas oleh: pejabat yang menandatangani, dan pejabat yang berwenang bawahnya. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dikecualikan terhadap naskah dinas yang ditandatangani oleh menteri atau wakil menteri. letak pembubuhan para hierarkis sebagaimana dimaksud dalam hurufjabatan penandatangan, dan cc.para pejabat yang atasnya. format para hierark koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk naskah dinas yang substansinya saling berkaitan dan memerlukan koordinasi antar unit kerja. para koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: pejabat yang berada satu tingkat bawah pejabat penandatangan naskah dinas yang menyusun konsep naskah dinas, pejabat yang berada dua tingkat bawah pejabat penandatangan naskah dinas yang menyusun konsep naskah dinas, dan pejabat yang berwenang yang berada satu tingkat bawah pejabat penandatangan naskah dinas dari unit kerja lain yang terkait. naskah dinas arahan berupa pengaturan dan penetapan, serta naskah dinas khusus berupa nota kesepahaman bersama dan perjanjian kerja sama harus dibubuhi para pejabat pimpinan tinggi pratama bidang hukum. format para koordindinas cap dinas digunakan pada naskah dinas dengan media rekam kertas. cap dinasdinas menteri yang memuat nama jabatan menteri yang digunakan sebagai tanda keabsahan naskah dinas, dan cap dinas kementerian yang memuat logo kementerian yang digunakan sebagai tanda keabsahan naskah dinas. cap dinas menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk naskah dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh menteri, wakil menteri, dan atas nama menteri. bentuk dan ukuran cap dinas menteri dan cap dinasdinas yang digunakan untuk naskah dinas sangat rahasia dan rahasia dapat menggunakan cap dinasmuatanrahasia, terbatas, dan biasa terbuka. hak akses terhadap naskah dinas yang memiliki klasifikasi rahasia atau terbatas hanya diberikan kepada menteri dan atau pejabat yang berwenang. hak akses terhadap naskah dinas yang memiliki klasifikasi biasa terbuka,perlakuan terhadap naskah dinas yang bersifat rahasiarahasiaatau security printing pemberian nomor seri pengaman pada naskah dinas berrosetta, cc. guilloche, filter image, antibody:pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas sesuai dengan batasan kewenangan penandatanganan jenis naskah dinas sesuai dengan jenjang jabatan kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan menteri ini.sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratandan tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa. penggunaan pelaksana tugasformatnaskah dinas bagian kesatu kegiatandua pengendalian naskah dinas masuk paragraf prinsip pengendalian naskah dinas masuk prinsip pengendalitatausaha, terbatas (t), dan biasa terbukatau kartu kendali,rahasia ataucc. asalpihak luar lingkungan kementerian kepada pejabat tertentu lingkungan kementeriantiga pengendalian naskah dinas keluar paragraf prinsip tangan, alamat yang dituju, ataudan kartu kendalirahasia atau terbatas (t) harus diawasi secara khusus oleh petugas yang ditunjukrahasia atau terbatasb vii ketentuan lain lain satuan tugas non eselon yang berada bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada menteri dapat menggunakan kop, amplop, dan cap dinas kementerian. penomoran surat dinas satuan tugas non eselon sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. ketentuan penomorannaskah dinas yang telah tandatangani atau ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut dengan naskah dinas yang baru berdasarkan peraturan menteri ini atau sampai dengan berakhir masa berlakunya. keputusan menteri yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum peraturan menteri ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan mentertata naskah dinas kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah bab jenis, susunan dan bentuk naskah dinas peraturan instruksi surat edaran sop administrasi pemerintah keputusan surat perintah tugas nota dinas disposisian staf pedoman petunjuk pelaksanaan surat rekomendasi surat pernyataan en. surat peringatan surat teguran sertifikat piagam penghargaan nebula rapat bab pembuatan naskah dinas penomoran naskah dinas kata penyambung bentuk dan spesifikasi kop naskah dinas jabatan bentuk dan spesifikasi cap jabatan menteri bentuk dan spesifikasi cap lembaga bentuk para bab iii pengamanan naskah dinas watermark, rosetta: guilloche: filter image, antibody, microtext:plt.) penggunaan pelaksana harian plh.) bab jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas susunan dan bentuk peraturan ketentuan mengenai proses pembentukan dan teknik penyusunan peraturan perundang undanginstruksidan dicetak teb, judul instruksi, menggunakan huruf kapital, dan ditulisuntuk media rekam kertas menggunakan cap dinas menteri, dan nama lengkap pejabat yang menandatangani, menggunakan huruf kapital, dicetak tebal, tanpa mencantumkan gelar. contoh susunan dan bentuk instruksi yang ditandatanganibmn pan sada bangga ana ron eng ata menginstruksikan. kepada nama jabatan nama jabatan dat, untuk kedua dat, ditetapkan . pada tanggal . menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia, cap iran menteri) nama pejabat (tanpa gelar) contoh susunan dan bentuk instruksi yang ditandatangani a.n.mambang yna pinrang anta aan rata tani mom anno tan menginstruksikan: kepada rama jabatan nama jabatan dst untuk kedua pada tanggal . menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia sekretaris kementerian, cap denda menteri) nama pejabat (tanpa gelar)atau logo kementerian, menggunakan huruf kapital, dicetak tebal, dan ditulis secara simetris: nomor surat edaran secara simetris: kata tentang, yang dicantumkan bawah nomor: cap dinas untuk media rekam kertas: dan nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital, dicetak tebal, tanpa mencantumkan gelar. contoh susunan dan bentuk surat edaran yang ditandatangani menteri menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia gara dat. su contoh susunan dan bentuk surat edaran yang ditandatangani a.n. menteri menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia dea dst surat edaran nomor tahun tentang latar belakang maksud dan tujuan ruang lingkup dasar isi tertutup ditetapkan jakarta a.n. menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia sekretaris kementerian, cap dira menteri) nama pejabat (tanpa gelar) nip contoh susunan dan bentuk surat edaran yang ditandatangani selain menteri kemenkopukm gaga moe vito lu. dat, basekretaris kementerian, cap dinas kementerian) nama pejabat (tanpa gelar) susunan dan bentuk sop administrasi pemerintahatas nama menggunakan logo kementerian, kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, menggunakan huruf kapital, dicetak tebal, dan ditulis secara simetris: nomor keputusan ditulis dengan huruf kapital secara simetris, kata penghubung tentang ditulis dengan huruf kapital secara simetris: judul keputusan ditulis dengan huruf kapital secara simetris, dan, yang terdiri dari: tempat dan tanggal penetapan keputusan, jabatan pejabat yang menetapkancap dinas untuk media rekam kertas, dan nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan yang ditulis dengan huruf kapital, dicetak tebal, tanpa mencantumkan gelar, contoh susunan dan bentuk keputusan yang ditandatangani menterirepublik indonesia nomor tahun tentang menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia, nanga ane year memutuskan: menetapkan keputusan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah tentang . ketika dat ditetapkan . |
kena berita negara republik indonesia semen kuku. pengelolaan terpadu. umk. rumah produksi bersama. pelaksanapasokan bahan baku, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, standardisasi produk, kemudahan akses pembiayaan, perizinan, dan efisiensi produksi guna meningkatkan skala usaha koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah masuk rantai pasok, perlu didukung dengan penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan pengelolaan terpadu usaha mikro dan usaha kecil melalui danabagi gubernur atau bupati wali kota dalam pelaksanaan pengelolaan terpadu usaha mikro dan usaha kecil melaluiengelolaan terpadu usaha mikro dan usaha kecil yang selanjutnya disebut pengelolaan terpadu umk adalah suatu model pengelolaan usaha mikro dan usaha kecil secara terintegrasi, sistematis, akuntabel dan berkelanjutan terhadap suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja serupa, dan penggunaan teknologi yang saling melengkapi meliputi pendirian atau legalisasi usaha, kurasi, yang terintegrasi dalam (satu) kawasan sentra atau klaster. rumah produksi bersama adalah tempat bagi para pelaku usaha mikro dan usaha kecil dalam melakukan aktivitas produksi secara bersama dengan komoditas produk yang serupa, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja serupa, atau penggunaan teknologi yang saling melengkapbidangbentuk dinas badan yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang ditetapkan oleh gubernur dan atau bupati wali kotadeputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab terhadap program pengelolaan terpadu umsurat permintaan pembayaran dan penerbitan suratlingkup peraturan menteri ini meliputi pengelolaan terpadu umk melalui alokasi dana tugas pembantuan terhadap fasilitasi penyediaan bahan baku dan proses produksi. fasilitasi penyediaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada berupa pembukaan akses penyediaan bahan baku dan atau bahan penolong. fasilitasi proses produksi sebagaimana dimaksud pada berupa pemberian sarana dan prasarana, yang meliputi: penyediaan bangunan, mesin dan peralatan produksi, dan atau cc. sarana pendukung lain. menteri menetapkan daerah penerima fasilitasi sebagaimana dimaksud pada bab penyelenggaraan tugas pembantuan menteri menugaskan kepada gubernur atau bupati wali kota untuk melaksanakan program pengelolaan terpadu umk melalui tugas pembantuan. penugasan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan usulan program pengelolaan terpadu umk melalui tugas pembantuan dari gubernur atau bupati wali kotberupa pengelolaan rumah produksi bersamdilaksanakan oleh opd. menteri mendelegasikan kepada gubernur atau bupati wali kota untuk menunjuk kpagubernur atau bupati wali kota bertanggung jawabpd. program pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersamagubernur atau bupati wali kota dengan mengajukan surat permohonan kepada menteri untuk menjadprovinsi ataugubernur atauprovinsi atau kabupaten kota harus melampirkan surat pernyataan kepemilikan yang ditandatangani oleh gubernur atau bupati wali kota dan disertai surat keterangan pendaftaran tanah skt) dari badan pertanahan nasional. lokasi lahan sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh gubernur atau bupati wali kota kepada menteri sebagai bahan pertimbangan menteri dalam menetapkan daerah penerima program. lokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam memiliki luasan lahan kosong paling sedikit (lima ribu) meter persegi. dalam hal tidak terdapat luasan lahan kosong, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota dapat mengusulkan lahan yang sudah terdapat bangunan. biaya perataan bangunan sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota. lokasi lahan sebagaimana yang dimaksud pada berada pada lokasi sesuai dengan rencana tata ruang yang terintegrasi dalam satu kawasan sentra klaster. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota dalam pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf harus melampirkan: surat permohonan sebaga yang ditandatangani oleh gubernur atau bupati wali kota dan disertai proposal, surat pernyataan gubernur atau bupati wali kotagubernur atau bupati wali kota tentang rencana tata ruang, surat pernyataan kesanggupan mengurus lin mendirikan bangunan, surat pernyataan gubernur atau bupati wali kota untuk mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan rumah produksi bersama, dan surat pernyataan gubernur atau bupati wali kota untuk mengelola dan memanfaatkan rumah produksi bersama secara berkelanjutan yang dikelola oleh koperasi atau kabupaten kota menetapkan koperasi sebagai pengelola sebagaimana dimaksud dalam hurufbergerak sektor riil, bukan koperasi karyawan dan atau koperasi instansi pemerintpelaku usaha mikro dan usaha kecil yang akan memanfaatkan rumah produksi bersama. menteri melalui deputi melakukan pengecekan pemenuhan dokumen usulan calon pesertapengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh menteri. dalam hal diperlukan, pengecekan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan bersama dengan kementerian lembaga terkait. menteri menetapkan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota sebagaiuntuk anggaran tahun menteri menetapkanberdasarkan peraturan presiden mengenai rencana kerja pemerintah. gubernur atau bupati wali kota menetapkan kepala opd yang terdiri atas: ppk, ppm,pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersamagubernur atauperubahan tersebutiii urusan tugas pembantuan menteripenetapan daerah, sosialisasi dan publikasi, pembinaan dan pengawasan, evaluasi pelaksanaan program, dan fasilitasi proses hibah. gubernur atau bupati wali kotaprogram pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuan tingkat provinsi atau kabupaten kota berdasarkan kriteria penentuan lokasi pengelolaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, cc.pbd dalam rangka penyiapan sarana pendukung,yiapkan sarana pendukung yang diperlukan sebelum rumah produksi bersama dibangun, paling sedikit berupa: pematangan lahan, akses jalan menuju rumah produksi bersama, ketersediaan jaringan listrik, ketersediaan air bersih, dan jaringan telekomunikasi.dan melaporkkepada menteri. opdlaksanakan kegiatan pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuan, mempersiapkan dan membina koperasi sebagai pengelola rumah produksi bersama, cc. menyerahkan pengelolaan rumah produksi bersama kepada koperasi, menyusun mekanisme pengelolaan rumah produksi bersama oleh koperasi, mempersiapkan dokumen hibah setelah selesai pembangunan rumah produksi bersama, dan mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan rumah produksi bersama. bab pendanaan pelaksanaan pe sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan: komoditas yang akan dikembangkan, hasil kajian studi kelayakan (feasibility study), dan detail engineering design. penyaluran dana melaluigalokasikan apbd dalam rangka: penyiapan sarana pendukung yang diperlukan sebelum rumah produksi bersama dibangun,setelah dilakukan serah terima dari penyedia pekerjaan kepada kpa, dandalam hal pengelolaan dilakukan oleh koperasi: focusing: dan atau cc. adanya pelanggaran terkait pelaksanaan program. babmn. tata cara pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bmn,pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalammn sebagaimana dimaksud dalam dihibahkan kepada pemerintah daerah. dalam hal bmn dihibahkan kepada pemerintah daerah, ketatausahaan bmn dilaksanakan oleh gubernur atau bupati wali kota terhitung sejak tanggal serah terima dari penyedia pekerjaan kepada kpa sebagai bmd. opd melakukan ketatausahaan bmd sebagaimana dimaksud padarja sama dengan koperasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan bmd berupa rumah produksi bersama. pemerintah daerah provinsi ataumd berupa rumah produksi bersama pusatrumah produksi bersama menghasilkan laba bersih. bab hibah gubernur atau: daftar isian pelaksanaan anggaran, berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan, kartu identitas barang, surat izin mendirikan bangunan, berita acara penelitian tata administrasi dan fisik bmn berupa sarana dan prasarana rumah produksi bersamagubernur ataumn berupakepada pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota. hibah bmn dari menteri kepada pemerintah daerah provinsi ataumdmd. tata cara pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bmdyerahkan pengelolaan rumah produksi bersama yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam kepada koperasi yang ditetapkan. bab vii pertanggungjawaban dan tertib administrasi gubernur atautertib administrasi dan anggaran sebagaimana dimaksud pada termasuk administrasi keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan daerah yang dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya. dalam rangka tertib administrasi dan anggaran pelaksanaan dana tugas pembantuan perlu dilaksanakan pembinaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara berkala dan berkesinambungan. penerimaan dan pengeluaran pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersamadan gubernur atau bupati wali kota melakukan pembinaan dan pengawasanmbinaan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: pemberian dan evaluasi pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuan. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam meliputi pemantauan dan evaluasi. pengawasan sebagaimana dimaksud pada yang dilakukan oleh menteri dilaksanakan oleh inspektorat kementerian bersama dengan deputi. pemantauan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan atas pelaksanaan: program pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuan, dan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah provinsi atauditahun berikutnya. pembinaan dan pengawasan dilakutugas pembantuan. bab evaluasi dan pelaporan menteri melakukan evaluasi terhadapmenteri menugaskan deputi untuk melakukan evaluasimelakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. optimalisasi program pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuan dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan dan realisasi dana tugas pembantuan secara periodik per triwulan oleh: kpa kepada gubernur atau bupati wali kota, gubernur atau bupati wali kota kepada menteri, dan deputi kepada menteri. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada menteri dengan tembusan kepada: menteri keuangan, menteri dalam negeri, dan cc. menteri perencanaan pembangunan nasional kepala badan perencanaan pembangunan nasional. dalam hal diperlukan laporan sebagaimana dimaksud pada dapat dimintakan sewaktu waktu.gubernur atau bupati wali kota tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf menteri dapat: memberikan surat teguran kepada gubernur atauformat pakta integritas kop surat gubernur atau bupati wali kota pakta integritas tan lantang! ear mma epa abe gubernur atau bupati wali kota s.c.cocococccccc, siap melakukan kegiatan pembangunan sarana dan atau prasarana program pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersamarogram pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama, lahan yang digunakan untuk pembangunan pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuan merupakan lahan milik pemerintah daerah yang statusnya tidak dalam sengketabersedia untuk mengalokasikan apbd diperuntukkan fasilitas umum seperti pematangan lahan, akses jalan, listrik, air, telepon, internet dan lain sebagainya,: tidak akan mengusulkan perubahan organisasi pejabat pengelola keuangngelolaan terpadu umk yang didana,gubernur atau bupati wali kota rp10. surat permohonan sebagai calon peserta program kop surat gubernur atau bupati wali kota kenangan penasaran nomor pan ananda mr. lampiran (satu) berkas perihal permohonan menjadi, kepada yth. menteri koperasi dan ukm jl. hr. rasa said kav, kuningan jakarta selatan jakarta selatan dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, produksi dan produktivitas usaha, memperluas akses dan jangkauan pemasaran produk, akses pembiayaan, akses pemanfaatan teknologi dan informasi, serta perluasan kerja sama oleh koperasi dan umk provinsi atau kabupaten kota . sangat dibutuhkan keberadaan pengelolaan terpadu koperasi usaha mikro dan usaha kecil pengelolaan terpadu umk). sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan kepada bapak menteri untuk dapat ditunjuk sebagai peserta pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuan dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, yaitu surat pernyataan bersedia melaksanaklahan seluas paling sedikit dan perlengkapan kantor seperti meja, kursi, lemari, komputer dan ac), surat penetapbahwa pemerintah daerah akan mengurus izin mendirikan bangunan imb), surat pernyataan akan menerima hibah setelah selesai pembangunan dan bersediagoptimalkan fungsi dan peran pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuan secara berkelanjutan dan melakukan pendampingan kepada koperasi dan umk serta tidak akan mengalihfungsikan menjadi kantor pemerintahan dan atau kepentingan lainnya. demikian disampaikan, atas perkenan bapak menteri diucapkan terima kasih. gubernur atau bupati wali kota nama jelas). tembusan yth. deputi bidang usaha kecil dan menengah, kementerian koperasi dan ukm. kepala perangkat daerah provinsi atau kabupaten kota . surat pernyataan kepemilikan lahan kop surat gubernur bupati wali kota surat pernyataan kepemilikan lahan yang bertanda tangan bawah ini jabatan gubernur bupati wali kota l.ooooooocoo dalam rangka program pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuan dengan ini saya menyatakan bahwa: il. menyediakan lokasi berupa lahan seluas.m meter persegi dengan status milik pemerintah provinsi atau kabupaten kota . tidak dalam sengketa, berada pada lokasi sesuai dengan rencana tata ruang. lahan tersebut terletak pada lokasi: kabupaten ssssssasessn lokasi lahan mempunyai batas batas: utara sewwesasessnsakarp10. nama jelas). surat pernyataan kesediaan menerima program kop surat gubernur bupati wali kota surat pernyataanyang bertanda tangan bawah ini jabatan gubernur bupati wali kota woo dengan ini menyatakan bahwa bersedia menerima dan tidak mengundurkan diri dari program pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuanrumah produksi bersama seperti keterlambatan pembangunan fisik, proses lelang, wanprestasi kontraktor menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. bertanggung jawab dalam optimalisasi pemanfaatan rumah produksi bersama, rp10, nama jelas). surat pernyataan kesediaan mengalokasikan apbd kop surat gubernur bupati wali kota surat pernyataan kesediaan mengalokasikan apbd pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui tugas pembantuan nomor senna yang bertanda tangan bawah ini jabatan gubernur bupati wali kota woo., dan perlengkapan kantor seperti meja, kursi, lemari, komputer dan ac) materai nama jelas). surat pernyataan rencana tata ruang kop surat gubernur bupati wali kota surat pernyataan rencana tata ruang nomor sakawosvesesesanandenessenenenanasasan yang bertanda tangan bawah ini jabatan gubernur bupati wali kota w.o.o.oo. dengan ini menyatakan bahwa lokasi program pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuan sesuai dengan rencana tata ruang yang terintegrasi dalam satu kawasan sentra klaster yang berlakupemasarpenetapan opd dan pengelola program kop surat gubernur bupati wali kota surat pernyataan penetapan satuan kerja perangkat daerah d0nvseneveneeresereseseseveres dan penanggung jawab pelaksanaan program pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama yang difasilitasi dari program kementerian koperasi dan ukm melalui dana tugas pembantuan. pengelolaan rumah produksi bersama diserahkan kepada koperasi . dengan badan hukum nomor. tanggal . yang beralamatkop surat gubernur bupati wali kotanomor snevonteseneesesedessnsunebanssnsenann yang bertanda tangan bawah ini jabatan gubernur bupati wali kota loco. sen dengan ini menyatakan bahwa bersedia untuk mengelola dan memanfaatkan rumah produksi bersama secara berkelanjutan yang telah difasilitasi dari program kementerian koperasi dan ukm melalui dana tugas pembantuan. bertanggungjawab untuk membiayai keberlanjutan operasional rumah produksi bersama yang dikelola oleh koperasi. menetapkkepada: koperasi #sirreesaneoksaranannaksarankanannan eenkanasaahsna badan hukum nomor maka inka bawah aneka bon ananda wak san dead abah cc. nomor induk berusaha nib) .oooooooooococooooo.o.coo.o.oco.o.o.o nomor induk koperasi san api anu alamat tabanan sanak nanas manek hana kein eaannenaska melalui surat keputusan dinas yang membidangi koperasi dan ukm provinsi atau kabupaten kota #ensasangharsanosssangn opa gangan nomor pengelolaan dan pemanfaatan bmd berupa rumah produksi bersama yang dikelola oleh koperasi akanrp10. nama jelas). surat pernyataan kesanggupan mengurus imb kop surat gubernur bupati wali kota surat pernyataan kesanggupan pengurusan izin mendirikan bangunan (imb)novenvevensepapapanessunyesenrumah produksi bersama yang berlokasi di: nomor sertifikat . luas dehansarinusnsdaagubernur bupati wali kota . materai nama jelas). surat pernyataan kesediaan meriam hibah program kop surat gubernur bupati wali kota surat pernyataan kesediaan meriam hibah program pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuan nomor eauaugnaaaa yang bertanda tangan bawah ini jabatan gubernur bupati wali kota woo.rogram pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui danadan aro lisa pop 8s, s3! del ke) ooo laa) . 2g, o ' ss. ton: tee: mann: |la33 (isi mb: a41form monitoring pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuan aa w dinas kab kota samateraabias gp w , pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuan nama pengelolaan (maw tahun pembangunan some (tama asas total bangunan yang bangunan gedung pengelolaan terpadu umk berupa rumah menurnramusunmutomu tomemamemuan eng bni ber eng dana ana ben eng lain lain (sebutkan lokasipinggir jalan raya, mudah dijangkau dengan kendaraan umum, serta@dkeramaianterawat baik listrik hidup, air lancar, semua ruangan digunakan sesuai fungsinya, cat gedung bagus)tidak terawat terawat baik kurang terawat (ada pacarnya, ada taman dan ada lahan parkir tetapi tidak terawat peralatan pendukung pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuan peralatan proses produksi (sebutkan peralatan kemasan pammmangaam peralatan pendukung lainnya (sebutkan la meja, kursi, komputer, meja sexesnkann tia (sebutkan kursi sem unit jumlahnya) komputer . unit sisanya kendaraan logistik bahan baku (sebutkan) kelembagaan pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuan ae ap gamma gama steamsepama samba uv t gp (masa gp uv gp gp jumlah anggota pam jumlah anggota koperasi yang memanfaatkan rumah produksi bersama total umkm yang memanfaatkan rumah produksi bersama mataram tt. best bbw o struktur kepengurusan koperasi sebagai pengelola rumah produksi pam artangama lo v lt, . ame pee (oo ni: paw |d. ketua pengawas ' ketua pengawas uv oa maman pemanas man! in. (ni mamanya aka ee,., oo.(pimpinan, tenaga administrasi, tenaga sekuriti tenaga kebersihan) r . mitra atau offtaker pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuanyang pernah dilakukan mewutmaman a5. selain dinas yang membidangi pemberdayaan umkm) ou gemar lembaga pendamping pemenuhan kewajiban pelaporan (yang sudah dibuat) laporan bulanan amaramaa laporan triwulan (mama hamantataan dukungan stakeholder terkait (kementerian lembaga terkait, pemerintah daerah, asosiasi dll) tahun terhadap program pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuan jelaskan) maa . pendapatan pengelolaan terpadu umk berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuan pendapatan pama pendapatan lainnya presentasi bagi hasil mou atau perjanjian kerjasama sam p w w m lain lain (sesuai adat fterpadu umk mulai telp. pimpinan admin pendamping lapangan lainnya permasalahan kendala (sebutkan apabila ada) seannoss papan tan apa pan bicara aau peran aan fla bpa paint (ata era petugas monitoring kepala dinas . prov kab kotperasi melalui dana tugas pembantuan. pelaksanaan revitalisasi pasar rakyatdukung kesempatan berusaha bagi koperasi dan usaha mikro daerah terluar, terdepan, dan tertinggal serta daerah lainnya, perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana pasar rakyat melaluirakyat reguler adalah pasar rakyat yang memperdagangkan beragam komoditas atau yang dikembangkan tanpa tema atau fokus komoditas tertentu. pasar rakyat tematik adalah pasar rakyat yang dikembangkan sesuai dengan tema atau fokus tertentu yang menjadi ikon pasar. revitalisasi pasar rakyat adalah kegiatan untuk membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana pasar rakyat yang dikelola olehkementerian negara lembagansi dan pelaporan keuanganpejabat pimpinan tingi madya yang bertanggung jawab terhadap program revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui dana tugas pembantuan. peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten kota dalam penyelenggaraan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui dana tugas pembantuan. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi revitalisasi dan pengelolaan pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui alokasi dana tugas pembantuan. revitalisasi pasar rakyat melalui alokasi dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pasar rakyat reguler, dan pasar rakyat tematik, wilayah kabupaten kota. pasar rakyat reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf dan pasar rakyat tematik sebagaimana dimaksud dalam huruf ditata dan dibangun oleh pemerintah atau pemerintah daerah. pasar rakyat reguler dan pasar rakyat tematik sebagaimana dimaksud pada yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dikelola oleh koperasi. pasar rakyat reguler sebagaimana dimaksud dalam berupa: toko kios, dan los. pasar rakyat tematik sebagaimana dimaksud dalam berupa: toko kios, los, dan atau hamparan. pasar rakyat reguler sebagaimana dimaksud pada dan pasar rakyat tematik sebagaimana dimaksud pada dapat dimanfaatkan oleh koperasi dan atau pelaku usaha mikro. bab iii kriteria revitalisasi pasar rakyat program revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui dana tugas pembantuan dilakukan terhadap pasar rakyat yang memiliki kriteria: berada lokasi yang telah ada embrio pasar rakyat, merupakan pasar yang bangunannya belum permanen dan atau kurang layak, dan berada lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi. revitalisasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk sarana dan prasarana. sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada paling sedikit berupa: los, kios, dan atau hamparan, ruang pengelola pasar, toilet, penampungan sampah sementara, sarana air bersih, instalasi listrik: dan tempat parkir. bab penyelenggaraan tugas pembantuan menteri menugaskan bupati wali kota untuk melaksanakan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui dana tugas pembantuan. penugasan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan usulari bupati wali kota.bupati wali kota sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah. menteri mendelegasikan kepada bupati wali kota untuk menunjuk kpabertanggung jawabrganisasi perangkat daerah. pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasibupati wali kota dengan mengajukan surat permohonan kepada menteri untuk menjadkabupaten kota harus melampirkan surat pernyataan kepemilikan yang ditandatangani oleh bupati wali kota dan disertai surat keterangan pendaftaran tanah dari badan pertanahan nasional atau kantor pertanahan setempat. lokasi lahan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui dana tugas pembantuan yang merupakan relokasi, harus disertai dengan pernyataan bahwa lokasi diperuntukan untuk pasar. dalam hallokasi lahan sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh bupati wali kota kepada menteri sebagai bahan pertimbangan menteri atau atas nama menteri dalam menetapkan daerahlokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam memiliki luasan lahan paling sedikit m2? (seribu meter persegi). dalam hal tidak terdapat luasan lahan kosong, pemerintah daerah kabupaten kota dapat mengusulkan lahan yang sudah terdapat bangunan. lokasi lahan sebagaimana yang dimaksud pada berada pada lokasi sesuai dengan rencana tata ruang dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus, berada lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi, cc. pembangunan pasar rakyat yang merupakan relokasi, harus disertai dengan surat pernyataan bahwa lokasi diperuntukan untuk pasar, dan dalam hal pelaksanaanbangunan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan perataan. biaya perataan bangunan sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten kota. untuk pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah daerah kabupaten kota harus melampirkan dokumen berupa:ditandatangani oleh bupati wali kota dan disertai proposal, surat pernyataan bupati wali kota mengenaibupati wali kota tentang rencana tata ruang, surat pernyataan kesanggupan mengurus izin mendirikan bangunan, surat pernyataan bupati wali kota untuk mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan pasar rakyat, surat pernyataan bupati wali kota untuk mengelola dan memanfaatkan pasar rakyat secara berkelanjutan yang dikelola oleh koperasi, dan surat keputusan penetapan dari bupati wali kota yang berisi penunjukan koperasi sebagai pengelola pasar rakyatkoperasi sebagai pengelola pasar rakyat.melakukan usaha sektor riil, bukan koperasi karyawan dan atau koperasi instansi pemerintah pemerintah daeranggota koperasi dan atau mitra koperasi yang akan memanfaatkan pasar rakyat. menteri melalui deputi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen usulan calon pesertaerdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada menteri menetapkan pemerintah daerah kabupaten kota sebagaimenetapkan kepala organisasi perangkat daerahterdiri atas: ppk, ppm, cc.revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasiurusan tugas pembantuan mentericc. penetapan daerah, sosialisasi dan publikasi, pembinaan dan pengawasan, evaluasi pelaksanaan revitalisasi, dan fasilitasi proses hibah. bupati wali kotarevitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui dana tugas pembantuan pada kabupaten kota berdasarkan kriteria penentuan lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,nggaran pendapatan belanja daerah dalam rangka penyiapan sarana pendukung, operasional, danyiapkan sarana pendukung yang diperlukan sebelum pasar rakyat direvitalisasi, paling sedikit berupa: pematangan lahan, akses jalan menuju pasar rakyat, ketersediaan jaringan listrik, ketersediaan air bersih, dan jaringan telekomunikasi,etapkanmelaporkanmenteri. organisasi perangkat daerahlaksanakan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui dana tugas pembantuan, mempersiapkan dan membina koperasi sebagai pengelola pasar rakyat reguler dan pasar rakyat tematik, cc. menyerahkan pengelolaan pasar rakyat reguler dan pasar rakyat tematik kepada koperasi, menyusun mekanisme pengelolaan pasar rakyat reguler dan pasar rakyat tematik oleh koperasi, mempersiapkan dokumen hibah setelah selesai melaksanakan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui dana tugas pembantuan, dan mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan pasar rakyat reguler dan pasar rakyat tematik. bab pendanadisesuaikan dengan: rencana anggaran biaydokumen detail engineering design. dalam hal pasar rakyat yang dilakukan revitalisasi menjadi pasar rakyat tematik, anggaran tugas pembantuan juga harus disesuaikan dengan komoditas yang akan dikembangkan. penyaluran danagalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka: penyiapan sarana pendukung yang diperlukan sebelum pasar rakyat reguler dan pasar rakyat tematik dibangunsetelah dilakukan serah terima dari penyedia pekerjaan kepada kpalam hal pengelolaan dilakukan oleh koperasi, dan pembinaan dan pendampingan kepada koperasi dalam mengelola pasar rakyat reguler dan pasar rakyat tematik, focusing, dan atau cc. adanya pelanggaran terkaitviiarang milik negara. proses pengadaan barang jasaihibahkan kepada pemerintah daerah. tata cara pengelolaan, pengendalian, dan pengawasarang milik negara dihibahkan kepada pemerintah daerah, ketatausahaan barang milik negara dilaksanakan oleh bupati wali kota terhitung sejak tanggal serah terima dari penyedia pekerjaan kepada kpa sebagai barang milik daerah. organisasi perangkat daerah melakukan ketatausahapemerintah daerah dan pelaku usaha mikropasar rakyat reguler dan pasar rakyat tematik menghasilkan laba bersih. bab viii hibah berupa: daftar isian pelaksanaan anggaran, berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan, cc. surat izin mendirikan bangunan, berita acara penelitian tata administrasi dan fisik barang milik negara berupa pasar rakyatarang milik negara berupapemerintah daerah kabupaten kota. hibah barang milik negara dari menteri kepadaarang milik daeraharang milik daerah. tata cara pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan barang milik daerahyerahkan pengelolaan pasar rakyat reguler dan pasar rakyat tematik yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam kepada koperasi yang ditetapkan sebagai pengelola. bab pertanggungjawaban tertib administrasi dan anggaran. administrasi keuangan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan daerah dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya. dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, menteri dan bupati wali kota melakukan pembinaan kepada organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana tugas pembantuan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. penerimaan dan pengeluadan bupati wali kota melakukan pembinaan dan pengawasanmbinaan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dalam bentuk:, dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui dana tugas pembantuan. menteri melalui inspektorat bersama dengan deputi melakukan pengawasan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. pemantauan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan terhadap: revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui dana tugas pembantuan, dan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerahtahun berikutnya. pembinaan dan pengawasan dilakukan secara terpadu untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pembantuan. bab pemantauan, evaluasi, dan pelaporan menteri melalui deputi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui dana tugas pembantuan. deputi melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam jangka waktuberkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait. bupati wali kota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi kepada menteri. laporan sebagaimana dimaksud pada dihembuskan kepada: menteri koordinator bidang perekonomian, menteri dalam negisampaikan pada tiap semester. dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan sewaktu waktu. format lapopati wali kota tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada menteri dapat: memberikan surat teguran kepadakoperasi melalui dana tugas pembantuannomor bana sean aan lampiran (satu) berkas perihal permohonan menjadikepada yth. menteri koperasi dan ukm jl. hr, rasa said kav, kuningan jakarta selatan jakarta selatan dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan kegiatan usaha disektor riil yang dapat membantu tumbuh dan kembangnya koperasi mengelola pasar sehingga memberikan kepastian tempat dan mempercepat proses transaksi jual beli secara terpental era modern kabupaten kota leeccccc sangat dibutuhkan keberadaan pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi oleh kementerian koperasi dan ukm melalui tugas pembantuan. dalam hubungan itu, kami mengajukan permohonan kepada bapak menteri untuk dapat ditunjuk sebagai peserta pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, yaituyediakan dana apbd untuk pengadaan sarana dan prasarana serta kelengkapan operasionalkegiatan, menerimakabupaten kota sebagai koordinator pelaksana revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui tugas pembantuan, menunjuktugas pembantuan:dan umk. sebagai keseriusan kami dalam mengajukan permohonan ini dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka bersama ini terlampirnetapan koperasi sebagai pengelola pasar rakyat:yang ditandatangani bermaterai cukup, surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang menunjukan luas dan status kepemilikan pemerintah daerah dan melampirkan fotokopi surat tanah dimaksud, surat pernyataan bahwa pemerintah daerah akan mengurus izin mendirikan bangunan imb): surat pernyataan akan menerima hibah setelah selesai pembangunan, fotokopi hasil pemeriksaan keuangan daerah oleh badan pemeriksa keuangan yang menyatakan wajar tanpa pengecualian wtp). demikian disampaikan, atas perkenan bapak menteri diucapkan terima kasih. bupati wali kota nama jelas). tembusan yth. deputi bidang pengoperasian, kementerian koperasi dan ukm. kepala perangkat daerah kabupaten kota .nomor magang yang bertanda tangan bawah ini nama naa jabatan bupati wali kota soo dengan ini menyatakan bahwa kesediaan menerima dan tidak mengundurkan diri dari pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi,tentang rencana tata ruang kop surat bupati wali kota surat pernyataan rencana tata ruang kab kota . nomor akadabosakakesosasnasananadannana yang bertanda tangan bawah ini nama genangan jabatan bupati wali kota soo alamat para dengan ini menyatakan bahwa lokasi program revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi beralamat . yang diperuntukan untuk pasar sesuai dengan dengan tata ruang daerah kabupaten kota . tidak akan merubah lokasi yang telah ditetapkan sebagai fungsi dalam penggunaan pasar rakyat: bertanggungjawab dalam penetapan lokasi sesuai dengan tata ruang daerah kabupaten kotakesanggupan mengurus izin mendirikan bangunan kop surat bupati wali kota surat pernyataan kesanggupan mengurus izin mendirikan bangunan (imb) nomor sana uang naa abe dbn kena yang bertanda tangan bawah ini nama tan jabatan bupati wali kota l.ooo alamat enapasar rakyat yang berlokasi di: alamat penungnysngse nomor sertifikat so. luas makbupati wali kota . rp10, nama jelas). 3a surat pernyataan mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan pasar rakyat kop surat bupati wali kota surat pernyataan mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan pasar rakyat yang dikelola koperasi melalui tugas pembantuan nomor menpaapese larang lena gagasan tanggal: sausnya yang bertanda tangan bawah ini nama serat ana are unruang pengelola pasar): danuntuk mengelola dan memanfaatkan pasar rakyat secara berkelanjutan yang dikelola oleh koperasi kop surat bupati wali kota surat pernyataan mengelola dan memanfaatkan pasar rakyat secara berkelanjutan yang dikelola oleh koperasi nomor samenpappannnoppen ana nana nan nan tanggal: sausnya yang bertanda tangan bawah ini nama kenargelola dan memanfaatkan bangunan dan gedung hasil revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui dana tugas pembantuan yang beralamat . tidak akan merubah fungsi dari penggunaan pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi yang menunjuk koperasi sebagai pengelola pasar rakyat kop surat bupati wali kota surat penetapan koperasi sebagai pengelolaan pasar rakyat . nomor ppn yang bertanda tangan bawah ini nama aan jabatan bupati wali kota .voodoo dengan ini menetapkan: nama koperasi reorrareere nomor badan hukum dance alamat maka untuk melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pasar rakyat yang beralamat . dengan penuh tanggungjawab dalam menggunakan fasilitas yang telah diberikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, demikian surat penetapan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. bupati wali kota . rp10. nama jelas). pakta integritas kop surat bupati wali kota pakta integritas pata hm: ang gnneganggg bengal, seen gsn bulan sasa tahun pun pil ran sea onsengannneapnanng kok emoelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui tugas pembantuan, siap melakukan kegiatan pembangunan sarana danfelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi: lahan yang digunakan untuk pembangunan pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi merupakan lahan pemerintah daerah yang statusnya tidak dalam sengketa, menetapkan koperasi sebagai pengelola pasar rakyat, bersedia untuk mengalokasikan apbd diperuntukkan fasilitas umum seperti akses jalan, listrik, air, telepon, internet dan lain sebagainya:, tidak akan mengusulkan perubahan organisasi pejabat pengelola keuangan pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi:bupati wali kota materai rp10. nama jelasnomor yang bertanda tangan bawah ini nama aman gan kankeannnin kane eka panen ann nan nn oek keke jabatan bupati wali kota pc. alamat keke dengan ini menyatakan bahwa kesediaanta. . dari kementerian koperasi dan ukm, kesediaan menyelesaikan revitalisasi pasar rakyat hingga selesai persen sesuai dengan rencana anggaran biaya rab) dan gambar design pasar yang sudah ditentukan,, bertanggungjawab dalam optimalisasi revitalisasi pasar rakyat yang beralamat menyediakan lahan dan kepemilikan lahan kop surat bupati wali kota surat pernyataan kepemilikan lahan nomor akenbokakvannanannannndnasandanank aan yang bertanda tangan bawah ini nama bee jabatan bupati wali kota lc. ata pat dalam rangksaya menyatakan bahwa: menyediakan lokasi lahan seluas.meter persegi dengan status milik pemerintah kabupaten kota .lahan tersebut terletak pada lokasi: desa kecamatan kabupaten provinsi lokasi lahan mempunyai batas batas utara timur selatan baratopd dan pengelolnetapan satuan kerja perangkat daerah dan pengelola pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi melalui dana tugas pembantuan nomor keadaan yang bertanda tangan bawah ini nama jabatan bupati wali kota sooan dan penanggungjawab pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi yang difasilitasi dari kementerian koperasi dan ukm melalui tugas pembantuan. pengelolaan pasar rakyat . diserahkan kepada koperasi bupati wali kota . rp10. nama jelas). surat pernyataan kesediaan sebagai penerima hibahediaan meriam hibah pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi melalui tugas pembantuan nomor magang yang bertanda tangan bawah ini nama jabatan bupati wali kota sooelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melaluiupati wali kota . rp10. nama jelas).dana tugas pembantuan yang bertanda tangan bawah ini nama nippon sana pesanan kanan kanan pep peran namanya hanya jabatan bupati wali kota. untuk dapat ditetapkan menjadmenyatakan kesanggupan. menerima pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui tugas pembantuan dan menyediakan lahan seluas minimalgurus surat izin mendirikan bangunan imb):: menerima hibahprovinsi atau kabupaten kota sebagai koordinator pelaksana program revitalisasi pasar rakyat,:laporan realisasi keuangan pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi melalui tugas pembantuan laporan laporan pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi melalui tugas pembantuan provinsi atau kabupaten kota w.ooooocooooowoo kanada perizinan tenun nama tas mma tanggal identifikasi asset modal modal omset kegiatan bae legalitas rp) rp3 aphia iii b5 keterangan diisi per tanggal desember sebagai datu awal dan desember sebagai data akhir pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui tugas pembantaian tahun format laporan pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi melalui tugas pembantuan form monitoring pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi melalui tugas pembantuan kera dinas kab kota samar ho nama kepala dinas pengelolaan pasar rakyat. nama pengelolaan koperasi hat tahun pembangunan operasional sanak total bangunan yang ada bangunan gedung pengelolaan pasar rakyat. ( bejana (| enfabma ruang pengelola sen pasar a7. (aa javana penampungan nekad00n rektum) tammipati rena map kapa0n mata aam eng lain lain (sebutkan apabila lokasi pasar rakyat . tanda pinggir jalan raya, mudah dijangkau dengan kendaraan umum,pasar ( pilih salah satu sesuai dengan keadaan situasi yang ada dengan eeerocmucnmmmeaman terawat baik .lil (salah satu indicator atas tidak berfungsi dan ruangan kotor) terawat baik kurang terawat (ada pacarnya, ada taman dan ada lahan parkir tetapi tidak bersih dan rapi tidak terawat peralatan pendukung pengelolaan pasar peralatan proses produksi (sebutkan jenisnya) peralatan kemasan (sebutkan peralatan pendukung lainnya (sebutkan jenisnya) meja, kursi, meja mask unit komputer, kursi segan unit (sebutkan komputer . unit jumlahnya) unit kendaraan logistik bahan era uuuuiieieieieiitieuuyuya mom camat dan badan g san ) @e aan manajer |. jumlah anggota ame jumlah anggota koperasi yang memanfaatkan pasar total umkm yang memanfaatkan pasar omset usaha hii , i5&tf ketua koperasi o"'wt ii:i:i ola h$hx::it bendahara hama am gp d @dewa pengawas ooc rmmemaragam eanmeargama | pengelola pasar (pimpinan, tenaga administrasi, tenaga sekuriti tenaga kebersihan) a mitra atau offtaker pengelolaan pasar rakyat instansi pemerintah selain dinas yang membidangi pemberdayaan umkm) perusahaan swasta lembaga polman pemenuhan kbvasiban pelaporan wang sudah dibuat laporan bulanan januari april laporan semester semata laporan tahunan sik dukungan stakeholder terkait (kementerian lembaga i s terhadap program jelaskan) mo! rgrdaasrraat pendapatan samtmarama pendapatan lainnya reses bagi asi not atau ferjanutan kerjasama kamera lain lain (sesuaipasar rakyat. telp. mulai bekerja pimpinan admin pendamping lapangan bdo) lainnya permasalahan kendala (sebutkan apabila ada) kan bidal eno kira nei esa lean kanan anri lalunya pin ina eropa elang nenek pesan ape tanda kang getah nafas petugas monitoring kepala dinas koperasi dan ukm kab kotajabatan dangah republik indonesia, menimbang bahwa untuk meningkatkan sumber daya aparatur sipil negara lingkungan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, perlu melakukan penyesuaian terhadap nama jabatan dan kelas jabatan sesuai dengan standardisasi kelas jabatan nasional, bahwa usulan penyesuaian hasil evaluasi jabatan lingkungan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengahperlu dilakukan penyesuaian terhadap nama jabatan fungsional dan kelas jabatan fungsional yang sesuai dengan standardisasi kelas jabatan nasional. lampiranpimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas kelas nama jabatan jabatan sekretaris kementerian kepala biro manajemen kinerja, organisasi dan sumber daya manusia aparatur kepala bagian perencanaan kinerja dan penganggaran kepala subbagian program pengoperasian dan kewirausahaan kepala subbagian program usaha mikro, kecil, dan menengah kepala subbagian penganggaran kepala bagian pemantauan dan evaluasi kelas nama jabatan jabatan kepala subbagian pemantauan dan evaluasi rencana dan program pengoperasian dan kewirausahaan kepala subbagian pemantauan dan evaluasi rencana dan program usaha mikro, kecil, dan menengah kepala subbagian pengelolaan dan pelaporan kinerja kepala bagian sumber daya manusia aparatur kepala subbagian perencanaan dan pengembangan sdm aparatur kepala subbagian mutasi dan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur kepala subbagian tata kelola jabatan fungsional kepala bagian organisasi dan reformasi birokrasi kepala subbagian organisasi kepala subbagian tata laksana kepala subbagian reformasi birokrasi kepala biro hukum dan kerja sama kepala bagian perundang undangan kepala subbagian peraturan perundang undangan pengoperasian dan kewirausahaan kepala subbagian peraturan perundang undangan usaha mikro, kecil, dan menengah kepala subbagian advokasi dan publikasi eee kepala biro komunikasi dan teknologi kepala subbagian publikasi dan hubungan kepala subbagian perencanaan dan kepala subbagian perangkat lunak dan tes kelas nama jabatan jabatan kepala bagian rumah tangga dan barang milik negara kepala subbagian sarana, prasarana, dan pemeliharaan kepala subbagian pengelolaan barang milik negara kepala subbagian keamanan dan ketertiban kepala bagian tata usaha dan protokolstaf ahli menteri kepala subbagian protokol kepala subbagian arsip dan perbuatan kepala bagian pengadaan barang jasa kepala subbagian pengelolaan pengadaan barang jasa kepala subbagian pengelolaan sumber daya pengadaan barang jasa kepala subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik kepala bagian keuangan kepala subbagian verifikasi kepala subbagian perbendaharaan kelas nama jabatan jabatan kepala subbagian akuntansi dan pelaporan keuangan deputi bidang pengoperasian sekretaris deputi bidang pengoperasian kepala bagian perencanaan, pemantauan, dan evaluasi deputi bidang pengoperasian kepala subbagian perencanaan dan pengelolaan kinerja deputi bidang pengoperasian kepala subbagian pemantauan dan evaluasi deputi bidang pengoperasian kepala bagian umum dan keuangan deputi bidang pengoperasian kepala subbagian umum deputi bidang pengoperasian kepala subbagian keuangan deputi bidang pengoperasian asisten deputi pengembangan dan pembaruan pengoperasian kepala bidang pengembangan pengoperasian kepala bidang pembaruan pengoperasian asisten deputi pembiayaan dan penjaminan koperasi kepala bidang pembiayaan pengoperasian kepala bidang permodalan dan penjaminan pengoperasian kelas nama jabatan jabatan asisten deputi pengawasan koperasi kepala bidang kepatuhan dan sistem pelaporan koperasi kepala bidang pemeriksaan koperasi asisten deputi pengembangan sumber daya manusia pengoperasian dan jabatan fungsional kepala bidang pengembangan sumber daya manusia pengoperasian kepala bidang pengembangan jabatan fungsional pengoperasian deputi bidang usaha mikro sekretaris deputi bidang usaha mikro kepala bagian perencanaan, pemantauan, dan evaluasi deputi bidang usaha mikro kepala subbagian perencanaan dan pengelolaan kinerja deputi bidang usaha mikro kepala subbagian pemantauan dan evaluasi deputi bidang usaha mikro kepala bagian umum dan keuangan deputi bidang usaha mikro kepala subbagian umum deputi bidang usaha mikro kepala subbagian keuangan deputi bidang usaha mikro asisten deputi pembiayaan usaha mikro kelas nama jabatan jabatan kepala bidang peningkatan akses pembiayaan usaha mikro kepala bidang penguatan permodalan usaha mikro asisten deputi perlindungan dan kemudahan usaha mikro kepala bidang kemudahan usaha mikro kepala bidang perlindungan usaha mikro asisten deputi pengembangan rantai pasok usaha mikro kepala bidang standardisasi produksi usaha mikro kepala bidang jaringan pemasaran usaha mikro asisten deputi pengembangan kapasitas usaha mikro kepala bidang pelatihan dan pendampingan sumber daya manusia usaha mikro kepala bidang standardisasi kompetensi sumber daya manusia usaha mikro asisten deputi fasilitasi hukum dan konsultasi usaha kepala bidang fasilitasi hukum kepala bidang konsultasi usaha deputi bidang usaha kecil dan menengah kelas nama jabatan jabatan sekretaris deputi bidang usaha kecil dan menengah kepala bagian perencanaan, pemantauan, dan evaluasi deputi bidang usaha kecil dan menengah kepala subbagian perencanaan dan pengelolaan kinerja deputi bidang usaha kecil dan menengah kepala subbagian pemantauan dan evaluasi deputi bidang usaha kecil dan menengah kepala bagian umum dan keuangan deputi bidang usaha kecil dan menengah kepala subbagian umum deputi bidang usaha kecil dan menengah kepala subbagian keuangan deputi bidang usaha kecil dan menengah asisten deputi pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah kepala bidang pembiayaan usaha kecil dan menegah kepala bidang investasi usaha kecil dan menengah asisten deputi pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah kepala bidang peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah kelas nama jabatan jabatan kepala bidang penguatan kapasitas aparatur pembinakepala bidang pengembangan kawasan usaha kecil dan menengah kepala bidang pengembangan rantai pasok usaha kecil dan menengah asisten deputi kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah kepala bidang kemitraan usaha kecil dan menengah kepala bidang perluasan pasar usaha kecil dan menengah deputi bidang kewirausahaan sekretaris deputi bidang kewirausahaan kepala bagian perencanaan, pemantauan, dan evaluasi deputi bidang kewirausahaan kepala subbagian perencanaan dan pengelolaan kinerja deputi bidang kewirausahaan kepala subbagian pemantauan dan evaluasi deputi bidang kewirausahaan kepala bagian umum dan keuangan deputi bidang kewirausahaan kepala subbagian umum deputi bidang kewirausahaan kelas nama jabatan jabatan kepala subbagian keuangan deputi bidang kewirausahaan asisten deputi konsultasi bisnis dan pendampingan kepala bidang konsultasi bisnis kepala bidang pendampingan usaha asisten deputi pengembangan teknologi informasi usaha dan inkubasi wirausaha kepala bidang pengembangan teknologi informasi usaha kepala bidang pengembangan inkubasi wirausaha asisten deputi pengembangan ekosistem bisnis kepala bidang peningkatan peran dunia usaha, industri, dan pendidikan kepala bidang peningkatan peran pemerintah asisten deputi pembiayaan wirausaha kepala bidang perluasan akses pembiayaan alternatif kepala bidang permodalan wirausaha asisten deputi pemetaan data, analisis dan pengkajian usaha kepala bidang pemetaan data kepala bidang analisis dan pengkajian usaha kepala bagian perencanaan dan umum inspektorat kepala subbagian perencanaan, pemantauan, dan evaluasi inspektorat daftar nama jabatan dan kelas jabatan fungsional jaman jasmmaas memamah sma unta eesmesnata npewaamaa pemanas esa ema perancang peraturan perundang undangan pertama gee pesawat psms pertama gapammmmas gamma gps analis pengelolaan keuangan apbn ahli pertama getas amami gnjmamimas ben sjemsemamas gjeasamatmas pesat sae ann kan daftar nama jabatan dan kelas jabatan pelaksana dan jabatan lainnya kelas kelas jemaat pemesanan pemunmmsmma analis kesejahteraan sumber daya manusia aparatur analis penegakan integritas dan disiplin sumber daya manusia aparatur analis peraturan perundang undangan dan rancangan peraturan perundang undangan menelaah jaringan dokumentasi dan informasi hukum penyusun rencana kehumasan dan perpustakaan penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana penyusun bahan prasarana penerapan standar penyusun norma, standar, prosedur dan kriteria nan kelas penyusun teknis pelatihan fungsional bagi aparatur dan non aparatur penyusun rencana pengembangan produk skala mikro, kecil, dan menengah jemaat penyuluh usaha mandiri dan teknologi tepat guna analis bahan pengembangan standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja penyusun rencana pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah penyusun rencana sarana pengembangan usaha (amat analis sinergitas penugasan urusan pemerintah aaaa ben ena man pemanas (emas apem pengelola data tata organisasi dan tata laksana eemuamianam jesmamas sapa jpssmamama osama saja pemamah agama sejak semata saja can sea sesama gempa sapta pengelola layanan pengadaan secara elektronik sama east sapa jess (pesat pengelola pengembangan inkubasi bisnis dan workshop pee pengadministrasi data peraturan perundang undangan kelas nama jabatan jabatan pengadministrasi perbuatan pengadministrasi keuangan pengadministrasi sarana pengembangan usahde etik dan kode perilaku. peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor tahunaparatur sipil negara yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ber akhlak) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparaturyang selanjutnya disebut dengan kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro,aparatur sipil negara kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah yang selanjutnya disingkat asn kementerian adalah profesi bagi calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada kode etik dan kode perilaku adalah pedoman sikap, tindakan dan tingkah laku bagi asn kementerianasn kementerian. majelis kode etik dan kode perilaku kementerian, yang selanjutnya disebut majelis adalah tim hoc yang dibentuk dan bertugas kementerian. pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan atau perbuatan asn kementerian yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku. terlahir adalah asn kementerian yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. pelapor adalah pihak yang melaporkan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku. pengaduan adalah pelaporan yang disertai dengan bukti dan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap asn kementerianasn kementerian yang diperoleh dari hasil pengawasan monitoring yang dilakukan oleh atasan langsung dan atau inspektorat. setiap asn kementerian dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku harus berlandaskan pada: nilai dasar, kode etik, dan cc. kode perilaku. bab nilai dasar setiap asn kementerian harus mempedomani nilai dasar yang meliputi: berorientasi pelayanan, akuntabel, cc. kompeten, harmonis: loyal, adaptif, dan kolaboratif. berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf berarti setiap asn kementerian harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. akuntabel sebagaimana dimaksud pada huruf berarti setiap asn kementerian harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. kompeten sebagaimana dimaksud pada huruf berarti setiap asn kementerian harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. harmonis sebagaimana dimaksud pada huruf berarti setiap asn kementerian harus saling peduli dan menghargai perbedaan. loyal sebagaimana dimaksud pada huruf berarti setiap asn kementerian harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. adaptif sebagaimana dimaksud pada huruf berarti setiap asn kementerian harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. kolaboratif sebagaimana dimaksud pada huruf berarti setiap asn kementerian harus membangun kerja sama yang sinergis. nilai nilai dasar asn kementerian sebagaimana dimaksud dalam merupakan dasar kode etik dan kode perilaku asn kementerian. bab iii kode etik dan kode perilaku bagian kesatu kode etik dan kode perilaku nilai dasar berorientasi pelayanan kode etik dari nilai dasarcc. melakukan perbaikan tiada henti. kode perilaku dari nilai dasar berorientasi pelayanan diwujudkan dalam perilaku asn kementerian sebagai berikut: aktif menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatan kementerian kepada masyarakat secara jelas, lengkap dan akurat sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang undangan, menanggapi pengaduan masyarakat, yang terkait dengan dirinya melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, cc. mengutamakan penggunaan hasil produksi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya, tidak merumuskan dan atau menyiapkan kebijakan, program dan kegiatan yang mempersulit dan atau menghalangi kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, tidak menyampaikan dan atau menyebarluaskan informasi yang belum pasti kebenarannya, tidak melakukan pungutan liar lingkungan dalam kantor dan lingkungan luar kantor, bersikap ramah, sopan dan santun dalam berkomunikasi dengan setiap individu, tanggap memberikan solusi terhadap setiap permasalahan dengan tidak menyalahkan pihak lain: menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, mitra dan instansi lain, terbuka dalam menerima masukan, koreksi dan keluhan dari masyarakat atau pihak lain, dan peduli untuk selalu mengawasi, dan menyampaikan setiap permasalahan, kekurangan, serta penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan. bagian kedua kode etik dan kode perilaku nilai dasar akuntabel kode etik dari nilai dasarcc. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. kode perilaku dari nilai dasar akuntabel diwujudkan dalam perilaku asn kementerian sebagai berikut: fokus terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, menerapkan perjanjian kinerja individu, serta sasaran kinerja pegawai dengan kemampuan diri sendiri, secara jujur dan bertanggung jawab, cc. mematuhi dan menerapkan peraturan kerja organisasi secara jujur dan bertanggung jawab, tidak melakukan manipulasi dan atau pemalsuan nota dinas: menjaga kerapuhan pribadi, dan disiplin dalam pemakaian seragam kerja dan atribut kedinasan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, transparan dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, menjaga dan merawat fasilitas jabatan atau fasilitas kantor yang menjadi tanggung jawabnya, menggunakan fasilitas jabatan atau fasilitas kantor yang menjadi tanggungjawabnya untuk pelaksanaan tugas, tidak mengalihkan fasilitas penggunaan kendaraan dinas kepada pihak lain yang tidak berhak menggunakan kendaraan dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, tidak melakukan manipulasi penggunaan, perawatan dan atau pemeliharaan barang milik negara, il. menggunakan kewenangan jabatan sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan, menggunakan kewenangan jabatan untuk kepentingan organisasi dan tidak untuk memperoleh keuntungan pribadi, tidak melakukan tindakan atau membuat keputusan yang melampaui kewenangan jabatan, kecuali terdapat pendelegasian kewenangan, dan oo. tidak menggunakan kewenangan jabatan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan. bagian ketiga kode etik dan kode perilaku nilai dasar kompeten kode etik dari nilai dasarkode perilaku dari nilai dasar kompeten diwujudkan dalam perilaku asn kementerian sebagai berikut: mematuhi dan melaksanakan program pengembangan pegawai berbasis kompetensi, menerapkan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan, bersedia menjadi pembimbing atau mentor bagi pegawai lain, memberikan pengetahuan atau keterampilan yang dapat membantu pegawai lain dalam menyelesaikan pekerjaan, tidak melakukan perbuatan yang menjatuhkan kepercayaan diri pegawai lain yang sedang belajar dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, tidak menutup akses pengetahuan atau keterampilan atas suatu pekerjaan untuk menghambat kompetensi pegawai lain, mematuhi dan menerapkan standar kerja lingkungan organisasi dan atau unit organisasi, menyampaikan laporan atas setiap pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dan tidak membuat pengakuan atas hasil kerja orang lain. bagian keempat kode etik dan kode perilaku nilai dasar harmonis kode etik dari nilai dasar perilakucc. membangun lingkungan kerja yang kondusif. kode perilaku dari nilai dasar harmonis diwujudkan dalam perilaku asn kementerian sebagai berikut: menerima perbedaan setiap individu, dan melengkapi kekurangan setiap individu dalam lingkungan kerja, tidak merendahkan, mengejek, atau menjelekkan latar belakang keluarga, pendidikan, agama, suku dan lingkungan sosial orang lain, cc. menolong rekan kerja atau orang lain yang mendapatkan musibah atau kesusahan, tidak meminta imbalan atas bantuan dan pertolongan yang diberikan kepada orang lain, tidak membuat kegaduhan dalam lingkungan kerja yang menganggu konsentrasi kerja pegawai lain, kecuali kegaduhan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan suatu pekerjaan teknis, menjaga lingkungan kerja dalam keadaan bersih, sehat, aman, dan nyaman, tidak melakukan provokasi yang dapat menimbulkan konflik antara sesama pegawai, tidak melakukan hubungan terlarang dengan sesama rekan kerja atau sesama asn atau orang lain: dan tidak menutup akses informasi dan komunikasi antar sesama unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. bagian kelima kode etik dan kode perilaku nilai dasar loyal kode etik dari nilai dasar perilakucc. menjaga rahasia jabatan dan negara. kode perilaku dari nilai dasar loyal diwujudkan dalam perilaku asn kementerian sebagai berikut: tidak memprakarsai, menghadiri dan atau mengikuti kegiatan yang bertentangan dengan ideologi pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun tidak memprakarsai, menghadiri dan atau mengikuti kegiatan yang memecah belah negara kesatuan republik indonesia, tidak memprakarsai, menghadiri dan atau mengikuti kegiatan yang berupaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, menggunakan atau memakai lambang negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan, menggunakan atau memakai logo kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan, tidak merendahkan, mengejek, atau menjelekkan, serta melakukan fitnah terhadap presiden republik indonesia, tidak merendahkan, mengejek, atau menjelekkan, serta melakukan fitnah terhadap pimpinan dan rekan kerja atau sesama asn, tidak merendahkan, mengejek, atau menjelekkan kementerian, serta instansi lain: menjaga dokumen, data, dan informasi rahasia yang menjadi tugas dalam jabatannya, tidak membocorkan atau menyebarluaskan dokumen, data, dan informasi rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan atas tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan, dan tidak membocorkan atau menyebarluaskan dokumen, data dan informasi yang bukan menjadi haknya untuk menyebarluaskan atau tidak menjadi tugas dan tanggung jawabnya, kecuali telah mendapatkan ijin atau perintah untuk disebarluaskan dari pihak yang berhak atau berwenang. bagian keenam kode etik dan kode perilaku nilai dasar adaptif kode etik dari nilai dasar perilakude perilaku dari nilai dasar adaptif diwujudkan dalam perilaku asn kementerian sebagai berikut: menerima dan menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan yang terjadi dalam organisasi, tidak melakukan upaya yang bertentangan dengan perubahan yang terjadi dalam organisasi dan atau bertentangan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, cc. menjaga setiap inovasi dan kreativitas yang telah dihasilkan dan atau sedang direncanakan atau dibuat oleh organisasi, dengan cara menerapkan atau mengembangkan atau tidak melakukan perbuatan yang menghambat proses inovasi dan kreativitas dalam organisasi, terlibat aktif dan atau mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dalam organisasi, dan bersedia menjadi agen perubahan untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan. bagian ketujuh kode etik dan kode perilaku nilai dasar kolaboratif kode etik dari nilai dasar perilakucc. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. kode perilaku dari nilai dasar kolaboratif diwujudkan dalam perilaku asn kementerian sebagai berikut: memberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, mengajak rekan kerja, mitra kerja, dan pihak pihak lain untuk berpartisipasi serta berkontribusi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, cc. memberikan kemudahan bagi pihak lain dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, mengutamakan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, menerapkan dan memaksimalkan fungsi koordinasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi, dan menerapkan usaha bersama dan semangat gotong royong untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi. setiap asn kementerian melaksanak. atasan langsung melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya, serta memberikan keteladanan dalam penerapan kode etik dan kode perilaku. pejabat pimpinan tinggi pratama memantau pelaksana unit masing masing. pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan kode perilaku. bab penegakan kode etik dan kode perilaku bagian kesatu pelanggaran kode etik dan kode perilaku setiap asn kementerian dilarang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam dan bagian kedua tata cara pengaduan dan atau temuan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan kode perilaku bersumberinternal kementerian, dan atau pengaduan yang berasal dari eksternal kementerian. temuan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: temuan atasan terlahir, dan atau temuan unit inspektorat. pengaduan sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan melalui: tatap muka call center, surat atau e mail, sms: media sosial, website: aplikasi lainnya yang terintegrasi dengan sp4n lapor, dan lainnya. pengaduan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: nama asn kementerian yang dilaporkan, dugaan pelanggaran yang dilakukan, waktu dan tempat terjadinya dugaan pelanggaran, bukti pelanggaran dapat berupa foto, video, saksi atau bukti lain yang menguatkan dugaan adanya pelanggaran, dan identitas pelapor. identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dijaga kerahasiaannya. penerimaan laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan olehlakukan verifikasi terhadap laporan pengaduan. bagian ketiga tata cara penelitian biro yang memiliki tugas dan fungsi bidang sumber daya manusia aparatur melakukan penelitian terhadap pengaduan dan atau temuan. penelitian sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengumpulkan keterangan dan tanggapan, dari terlahir disertai dengan bukti atas dugaan pelanggaran. penelitian sebagaimana dimaksud pada disusun dalam laporan hasil penelitian yang paling sedikit memuat: identitas terlahir, identitas pelapor, cc. kronologis kejadian, alat bukti dugaan pelanggaran, dan simpulan dan rekomendasi. laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar untuk tindak lanjut pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada diduga kuat bahwa laporan pengaduanlaporkan kepada pejabat yang berwenang. dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku diduga kuat bahwa laporan pengaduan tidaknyampaikan hasil penelitian kepada pelapor secara lisan maupun tertulis, dan laporan dinyatakan selesai. bagian keempat pembentukan majelis menteri membentuk majelis. menteri dalam membentuk majelis sebagaimana dimaksud pada dapat mendelegasikan kewenangan pembentukan kepada sekretaris kementerian. majelis sebagaimana dimaksud pada beranggotakansebagaimana dimaksud pada berjumlah lebih dari (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil. pembentukan majelis sebagaimana dimaksud pada paling lama (tujuh) hari kerja terhitung setelah tanggal laporan hasil penelitian diterima oleh pejabat yang berwenang. dalam hal majelis dibentuk oleh sekretaris kementerian, ketua berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama atau inspektur kementerian. sekretaris majelis sebagaimana dimaksud dalam huruf dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas dan fungsi bidang sumber daya manusia aparatur. anggota majelis sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berasal dari unsur: pejabat yang membidangi pengawasan internal, pejabat yang membidangi hukum, pejabat yang membidangi sumber daya manusia aparatur, dan atau pejabat pada unit kerja asn yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. jabatan anggota majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dari asn yang diperiksa. pembentukan majelis ditetapkan menggunakan keputusan menteri. masa kerja majelis paling lama (empat belas) hari kerja setelah tanggal pembentukan. bagian kelima tugas majelis majelis dalam melaksanakan tugas harus menerapkan asas praduga tidak bersalah. tugas majelis meliputi: melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap asn kementerian yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, dan membuat keputusan dan atau rekomendasi setelah memeriksa asn kementerian yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. bagian keenam tata cara pemanggilan majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada terlahir paling lambat (lima) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan oleh majelis. dalam hal terlahir tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu pemanggilan kedua (lima) hari kerja setelah waktu pemanggilan pertama. dalam hal terlahir tidak terhadap terlahir. bagian ketujuh tata cara pemeriksaan pemeriksaan oleh majelis dilakukan secara tertutup. untuk pemeriksaan, majelis dapat mengundang pelapor, saksi, dan atasan langsung terlahir. hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani olehkeputusan majelis. bab pemberian sanksi moral dan tindakan administratif bagian kesatubersifat final dan mengikat. keputusan majelis terhadap terlahir berupa rekomendasi: pengenaan sanksi moral dan atau tindakan administratif, atau pernyataan tidak bersalah. keputusan majelis dituangkan dalam laporan hasil sidang majelis. bagian kedua hasil keputusan majelis dalam hal keputusan majelis pengenaan hukuman sanksi moral, majelis menyampaikan laporan hasil sidang majelis kepada pejabat yang berwenang untuk kemudian diterbitkan keputusan pengenaan sanksi moral oleh pejabat yang berwenanglaporan hasil sidang majelis diterima. dalam hal keputusan majelis berupa pernyataan tidak bersalah, majelis menyampaikan laporan hasil sidang majelis kepadanerbitkan surat pernyataan tidak bersalah dan menyampaikan kepada terlahir paling lama (tujuh) hari kerja. bagian ketiga sanksi moral asn kementerian yang telah mendapatkan putusan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku berdasarkan hasil sidang majelis, dikenakan sanksi moral. sanksi moral sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara: tertutup, atau terbuka. penyampaian sanksi moral tertutup sebagaimana dimaksud huruf disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain dalam ruang tertutup yang dihadiri asn kementerian yang bersangkutan serta pejabat atau pihak lain yang terkait. penyampaian sanksi moral terbuka sebagaimana dimaksud huruf disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain melalui forum resmi asn lingkungan kementerian dan dihadiri asn kementerian yang bersangkutan. asn kementerian yang dikenakan sanksi moral membuat pernyataan permohonan maaf: secara lisan, dan atau secara tertulis. permohonan maaf secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan secara terbuka oleh asn kementerian yang bersangkutan pada saat upacara bendera atau forum resmi asn lingkungan kementerian. permohonan maaf secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan melalui papan pengumuman lingkungan kementerian oleh asn kementerian yang bersangkutan. dalam hal asn kementeriankenakan hukuman disiplin dengan tingkat yang paling ringan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil. bagian keempat tindakan administratif dalam hal pengenaan sanksi moral terhadap asn kementerianvii hak dan kewajiban terlahir, pelapor, dan saksi bagian kesatu hak dan kewajiban terlahir hak terlahir sebagai berikut: menerima surat panggilan paling lama (lima) hari kerja sebelum dilaksanakan pemeriksaan oleh majelis, mengajukan pembelaan pada saat pemeriksaan oleh majelis, cc. mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan oleh majelis, dan menerima salinan keputusan sidang setelah keputusan dibacakan. terlahir memiliki kewajiban sebagai berikut: memenuhi, bersedia melakukan sumpah sesuai dengan kepercayaan yang dianut, memberikan keterangan secara jujur untuk memperlancar jalannya pemeriksaan oleh majelis, menghormati dan menerima semua keputusan yang dikeluarkan oleh majelis, dan berlaku sopan dan santun. bagian kedua hak dan kewajiban pelapor hak pelapor sebagai berikut: mengetahui tindak lanjut laporan yang disampaikan, mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan oleh majelis, cc. mendapatkan perlindungan identitas, dan mendapatkan perlindungan secara administratif. pelapor memiliki kewajiban sebagai berikutsecara jujur untuk memperlancar jalannya pemeriksaan olehbagian ketiga hak dan kewajiban saksi saksi berhak mendapatkan perlindungan identitas dan perlindungan secara administratif. saksi memiliki kewajiban sebagai berikut: memenuhi semua secara jujur sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan atau dialami secara langsung dan santun. bab viii pemantauan dan evaluasi biro yang membidangi sumber daya manusia aparatur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan kode etik dan kode perilaku. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap: laporan hasil penelitian, berita acara pemeriksaan, laporan hasil sidang, dan pelaksanaan rekomendasi majelis. dokumen sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai bahan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi. laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit disampaikan (satu) kali dalam (satu) tahun. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri melalui sekretaris kementerian. bab pengawasan inspektorat melakukan pengawasan, koordinasi, dan tindak lanjut dalam hal: unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi bidang sumber daya manusia aparatur belum melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, dan atau keputusan hasil majelis tidak dilaksalu. mekanisme koordinasi sekretariat nasional perhimpunan bangsa bangsa asia tenggara. penyelenggaraan rapat. pencabutan.perlu. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan: perhimpunan bangsa bangsa asia tenggara (the association southeast asian nations) yang selanjutnya disingkatyang memiliki tujuan dan prinsip bersama sebagaimana tertuang dalam piagam asean. sekretariat nasional asean yang selanjutnya disebut setiap asean adalah sekretariat yang dibentuk berdasarkan amanatsebagai implementasi dari pengesahan indonesia terhadap piagam perhimpunan bangsa bangsa asia tenggara yang menjalankan tugas dan fungsi tertentu yang berkaitan dengan asean. kepala setiap asean yang selanjutnya disebut kepala adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri. pelaksana harian setiap asean indonesia yang selanjutnya disebut pelaksana harian adalah jabatan ex officio yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama asean pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri. anggota setiap asean yang selanjutnya disebut anggota adalah jabatan ex officio yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya perwakilan kementerian, lembaga, dan kepolisian negara republik indonesia yang menangani tugas dan fungsi terkait kerja sama asean. pilar masyarakat asean adalah pondasi masyarakat asean yang terdiri dari unsur politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya menjadi acuan bagi seluruh unsur setiap asean atau kementerian dan atau lembaga dari (tiga) pilar masyarakat asean dalam penyelenggaraan rapat dan mekanisme koordinasi lainnya. bab rincian keanggotaan bagian kesatu umum keanggotaan setiap asean terdiri dari: kepala, pelaksana harian: dan cc. anggota. rincian susunan anggota setiap asean ditetapkan oleh kepala dalam keputusan menteri. bagian kedua kepala kepala mempunyai tugasimaksud dalam kepala menyelenggarakan fungsi: kepemimpinan dalam rapat koordinasi dan rapat pleno setiap asean, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil rapat serta hal terkait pelaksanaan kegiatan pilar masyarakat asean kepada presiden republik indonesia, dan cc. penetapan rapat pleno yang dipimpin pelaksana harian serta pembentukan kelompok kerja secara hoc apabila dipandang perlu. bagian ketiga pelaksana harian pelaksana harian mempunyai tugas membantu kepala dalamalam pelaksana harian menyelenggarakan fungsi: kepemimpinan dalam rapat pleno setiap asean, mewakili kepala apabila berhalangan, pelaporan hasil rapat pleno kepada kepala yang akan menjadi rekomendasi pembahasan dalam rapat koordinasi setiap asean, kepemimpinan dalam rapat kerja setiap asean, dan pelaporan hasil rapat kerja kepada kepala yang akan menjadi rekomendasi pembahasan dalam rapat pleno setiap asean. dalam rangka mendukung pelaksanaan administratif dan operasional setiap asean, pelaksana harian dapat membentuk tim administratif dan operasional. dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas tim administratif dan operasional sebagaimana dimaksud pada pelaksana harian menunjuk koordinator tim yang selanjutnya disebut sekretaris. bagian keempat anggota anggota mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi setiap asean diantaranya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan hubungan antarkementerian dan atau lembaga. bab iii penyelenggaraan rapat dan mekanisme koordinasi bagian kesatu umum rapat setiap asean terdiri atas: rapat koordinasi, rapat pleno, dan cc. rapat kerja. bagian kedua rapat koordinasi rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan. rapat koordinasi dipimpin oleh kepala dengan mengundang seluruh unsur setiap asean tingkat pimpinan tinggi utama pada kementerian dan atau lembaga yang masuk dalam (tiga) pilar masyarakat asean. rapat koordinasi diselenggarakan paling sedikit (satu) kali dalam setahun. hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada presiden republik indonesia. rapat koordinasi setiap asean dipandang sah apabila diikuti oleh paling sedikit (dua per tiga) jumlah anggota. rapat koordinasi wajib dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya dari setiap pilar masyarakat asean atau perwakilan yang secara resmi ditunjuk. bagian ketiga rapat pleno rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh kepala atau(tiga) pilar masyarakat asean. rapat pleno diselenggarakan paling sedikit (dua) kali dalam setahun. dalam hal kepala berhalangan hadir, rapat pleno dipimpin oleh pelaksana harian. hasil rapat pleno yang dipimpin oleh kepala bersifat mengikat seluruh peserta rapat dan dapat langsung diimplementasikan atau dibahas lebih lanjut pada tingkat rapat koordinasi. hasil rapat pleno yang dipimpin oleh pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada kepala untuk selanjutnya menjadi laporan rekomendasi dalam rapat koordinasi. bagian keempat rapat kerja rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin olehsatu dan atau lintas pilar masyarakat asean. rapat kerja diselenggarakan sewaktu waktu jika diperlukan dan hasil rapat dilaporkan kepada kepala untuk menjadi rekomendasi pembahasan dalam rapat ple undangan dan agenda rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam disampaikan secara tertulis paling lambat (satu) minggu sebelum rapat dilaksanakan. kehadiran unsur setiap asean dibuktikan dengan daftar hadir. dalam hal keadaan mendesak, ketentuan sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan. rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan secara fisik, kecuali terdapat ketentuan peraturan perundang undangan dan atau ketentuan lain yang menetapkan pembatasan pertemuan fisik. dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada dan terdapat keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan segera, rapat kerja dapat dilakukan melalui media telekomunikasi. media telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ditentukan oleh kepala. pengambilan keputusan dalam rapat kerja sedapat mungkin dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. dalam hal suatu pengambilan keputusan memerlukan pencernaan dan pembahasan lebih lanjut tingkat teknis, maka kepala pada rapat koordinasi dapat menugaskan rapat pleno yang dipimpin pelaksana harian untuk melanjutkan pembahasan. rapat pleno sebagaimana dimaksud pada memberikan rekomendasi terkait pengambilan keputusan yang perlu dilaksanakan dan disampaikan pada rapat koordinasi berikutnya. dalam hal rapat koordinasi tidak dapat menyepakati rekomendasi rapat pleno dan mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, kepala melaporkan kepada presiden republik indonesia. hasil rapat koordinasi, rapat pleno, dan rapat kerja setiap asean bersifat mengikat serta menjadi acuan yang wajib dilaksanakan seluruh unsur setiap asean dan kementerian dan atau lembaga yang tercakup dalam (tiga) pilar masyarakat asean. hasil rapat sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam dokumen resmi yang meliputi: keputusan terhadap suatu isu khusus asean yang dicapai melalui musyawarah mufakat, nebula laporan rapat koordinasi setiap asean, dan atau informasi lainnya yang berhubungan dengan isu asean serta dipandang memiliki keterkaitan atau memberikan dampak pada salah (satu) atau seluruh pilar masyarakat asean. dokumen resmi sebagaimana dimaksud dalam diedarkan kepada seluruh anggota serta kementerian dan atau lembaga terkait. dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui: suatu naskah dinas yang digunakan sebagai alat komunikasi yang dibuat oleh kepala atau pelaksana harian, dan suatu naskah dinas elektronik yang apabila terklasifikasi rahasia diedarkan menggunakan teknologi enkripsi. bentuk dan standar teknik penyusunan naskah dinas yang digunakan mengacu pada ketentuan peraturan menteri yang mengatur mengenai tata naskah dinas. kegiatan kearsipan termasuk pengelolaan arsip, pembinaan, dan pengawasan sistem arsip, dilakukan oleh arsiparis sesuai dengan kebutuhan setiap asean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hasil rapat yang tidak bersifat rahasia dapat dipublikasikan melalui media elektronik dan diakses oleh masyarakat. rapat setiap asean didukung oleh sekretaris dan atau tim administratif dan operasional yang bertugas menyusun dokumen resmi hasil rapat koordinasi. bagian kelima mekanisme koordinasi seluruh anggota setiap asean didorong untuk bekerja sama antarkementerian dan atau sektoral secara lintas pilar, khususnya dalam penanganan isu lintas sektoral yang menjadi perhatian bersama. kegiatan dan penugasan terkait dengan asean, termasuk perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan anggota setiap asean, disampaikan kepada kepala setiap asean melalui pelaksana harian. setiap asean menyusun rencana aksi nasional atau dokumen lain sebagai pelaksanaan dokumen rencana pembangunan guna mencapai visi masyarakat asean yang ditetapkan oleh para pemimpin asean tingkat nasional. rencana aksi nasional atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan menteri setiap asean dalam penyusunan, mengoordinasikan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi rencana aksi nasional atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada dapat bekerja sama dengan kementerian lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional. bab rencana aksi nasional tahun untuk pertama kali, penetapan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam untuk tahun ditetapkan dengan peraturan menteri ini. ketentuan mengenai rencana aksi nasional tahun implementasi cetak biru aserencana aksi nasional tahun implementasi cetak biru asean tahun " sbs amin ce: implementasi cetak biru politik keamanan ekonomi sosial budaya (si ne, " daftar isi daftar tsi rencana aksi nasional asean pilar politik keamanan masyarakat yang berbasis aturan, berorientasi pada rakyat, berpusat pada rakyat kawasan yang dapat, aman dan stabil sentralitas asean kawasan yang dinamis dan berwawasan luas memperkuat kapasitas dan keberadaan institusional asean yang kuat rencana aksi nasional asean pilar ekonomi ' ' ' ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh asean yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis peningkatan konektivitas dan kerja warna sektoral pendukung diplomasi ekonomi asean yang berdaya tahan, inklusif, berorientasi pada rakyat, dan berpusat pada rakyat rencana aksi nasional pilar sosial mengikutsertakan dan bermanfaat bagi rakyat inklusif berkelanjutan ketahanan dinamis pan jan ken ar nuk ak rencana aksi nasional pilar politik keamanan aaaaaa jj . pilar politik keamanan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan laku penanggungjawab pilar masyarakat polkam asean pada sekretariat nasional asean indonesia sha bertanggungjawab untuk memperkuat upaya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pada badan sektoral dan organ asean. badan sektoral asean 14k teen meliputi asean ministerial| meeting amm), asean regional forum arf), asean defence minister meeting adm adm plus), asean ministers meeting transnational| crimes amat), southeast asia nuclear weapon free zone seanwfz), asean ministers meeting drugs matters amid), asean law ministers meeting alam), asean minister attorneys general meeting the central authorities mutual legal assistance criminal matters aman lat), asean network regulatory bodies atomic energy aseantom) dan organ yaitu asean intergovernmental commission human rights aichi). pilar masyarakat politik dan keamanan berusaha untuk mewujudkan kawasan asean yang aman, damai, stabil dan sejahtera, untuk itu badan badan sektoral asean menjalin kerjasama dalam penanggulangan isu isu yang menjadi tantangan bersama asean diantaranya isu kejahatan transnasional. dicatat pilar polkam asean telah memiliki produk hukum yang bersifat legally binding dalam menanggulangi ancaman kejahatan perdagangan orang dan terorisme. asean convention counter terrorism acct), dimana indonesia merupakan salah satu inisiator utara, telah ditandatangani oleh kepala negara asean pada tahun acct memberikan dasar hukum yang kuat bagi kerjasama asean dalam menanggulangi terorisme termasuk pada aspek pencegahan dan penanganan root causes terorisme. upaya penanggulangan terorisme terus digalakkan oleh badan sektoral sort melalui mabes polri dan bnpt selaku focal point nya melalui implementasi bali work plan (yay) ms bali work plan merefleksikan komitmen asean untuk mensinergikan kolaborasi lintas pilar dan lintas sektoral dari badan sektoral untuk menanggulangi meningkatnya radikalisasi dan mencegah ekstremisme yang mengarah pada kekerasan. inisiatif indonesia asean juga merujuk pada upaya indonesia tingkat nasional melalui pengesahan rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme ran pe). ran menggunakan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk mencegah proses radikalisasi yang menarget kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda untuk kejahatan perdagangan orang para kepala negara asean telah menandatangani dokumen asean convention against trafficking especially women and children actiu) pada tahun actiu memberikan dukungan kepada para penegak hukum indonesia untuk dapat secara lebih komprehensif melakukan kerja sama lintas batas negara dalam memberantas kejahatan perdagangan orang wilayah asia tenggara, bawah kerangka kerja sama asean, konvensi tersebut akan memperkuat legislasi nasional serta memajukan upaya regional terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang typo) dan perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan dan anak. terlebih lagi. kawasan asia tenggara, indonesia merupakan negara sumber sekaligus negara tujuan dan transit typo. indonesia juga merupakan negara kawasan dengan jumlah pekerja migran terbanyak, yakni sekitar juta orang, dimana persen diantaranya merupakan perempuan. actiu mendorong terwujudnya pendekatan menyeluruh terhadap isu kejahatan perdagangan orang melalui konsep 4p, yaitu: protection, prevention, prosecution, dan partnership melalui kerja sama diantara anggota asean pada badan sektoral alam dicatat capaian asean treaty mutual legal assistance criminal matters lat) pada tahun lat telah diratifikasi oleh indonesia dengan undang undang nomor tahun dengan memberikan mandat kepada kementerian kehakiman dan hak asasi manusia sebagai otoritas pusat. seiring dengan meningkatnya konektivitas dan arus barang, jasa dan manusia maka diikuti pula oleh peningkatan tindak kejahatan lintas negara, untuk itu maka lat menjadi penting bagi aparat penegak hukum indonesia untuk mengajukan bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak kejahatan guna mencegah kawasan asean menjadi safe haven bagi pelaku kriminal dan mencegah imunitas kriminal. (la " mengingat banyaknya capaian mana kene aan penting asean bagi kepentingan nasional indonesia maka indonesia harus memastikan agar capaian capaian hanan pai abah meta tidak berhenti pada pembahasan tersebut dapat diam'mementaskan level lin tingkat nasional, hal ini sejalan dengan instruksi presiden agar kesepakatan kesepakatan asean dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat dan tidak berhenti pada pembahasan level elit, sehubungan dengan hal tersebut kemenag polhukam bersama dengan setiap asean indonesia, bappenas dan kementerian dan lembaga terkait telah menyusun rencana aksi nasional pada pilar politik dan keamanan asean (ran pilar polkam asean). ran pilar polkam asean merujuk pada dokumen asean political security community blueprint yang memuat langkah aksi untuk menjadi panduan bagi seluruh anggota asean dalan memajukan kerjasama pilar polkam asean hingga tahun ran pilar polkam asean memuat rencana aksi yang disarikan dari langkah aksi asc blueprint ran akan diampu oleh kementerian dan lembaga guna mewujudkan elemen utama pilar masyarakat polkam asean yaitu mewujudkan (fa) masyarakat yang berbasis aturan, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat (b) kawasan yang damai, adn aturan, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat (b) kawasan yang damai, am" ann tzttttttttttttttttttt masyarakat yang berbasis aturan, berorientasi pada rakyat, berpusat pada rakyat aaa mengimplementasikan piagam asean secara penuh dan efektif beranda newt |semua santo tees (ovwpogene memastikan tmpipenentast penyelenggaraan term plermentsalkannya us) selusin ketentuan piagam koor nasi peranan param asean menu asean untuk penyusunan dokursan ora memungkinkan asean slutarment dan jan statarwm gan juri berfungsi sebagai orgatissa comemunkgus pertemuan coen montane yang yong berbasis aturan tingkat menteri dan kepala dikeluarkan pada negara asean pertemuan asean ratiikme dan lenplermentasi agreement piviegeand immunkksot aulsksansanimpamantasi tarmpismeantasikannya kamu asean dian protosullihim kementan pevinges uwemant.om pilvinges asean chatter bongkar aed wununities asean and irtvuaitias asian setilemera mechanism han protokol the asean dan protocol live hartawan lauta asean charter setilamant mechanism deputy late mecbarnemna mengimplementasikan perjanjian asean yang telah ditandatangani diratifikasi monas momoa mata ooegonse marartikan ratifikasi implementasikan sisi twimplonentashanny mit). nim mami mabes perjanjian asam yang takut tip work ular botol tip work star dari siraredararngar tersurat akan inner itn perjanjian per janjikan yang serta perjanjian asean dvattikannya dermaga semu telah verifikasi lon negara terkait process kintifiksssi perjanjian asean anggota asean. dan implementasinya tarasunnya program dalam negeri agam nasional diam kawasan dalam sanga mangimgte menjadikan wejangan asean npl inai mana a13, menegakkan prinsip prinsip hukum internasional yang mengatur tata hubungan yang damai perda menghormati piagam pob menjadikan penal tertsetetukangan peri sig warren dan suhu mternasonal piagam dar pukul prep program asalan png mengatur hubungan internasional, dimana senegal tar ear menara asean menjadi hubungan ena negara mangga tan san ik, matan asean dan nan asean dasar setiap pajangan internasional a4, mengkawnat prinsip kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, keutuhan wilayah, tidak campur tangan, dan identitas nasional semati maa stem yes morgen tidak mengambil bagan penyekrgganan asean terselenggaranya kalu kemana ara dot pra tislpoaa dalam former setiap tarun dervarruan asean polhukam, malu sea totharkaa mutu tan lion guti gmrtmeran maca rutan warteg pol opt, termasuk penggunaan tingkat menteri dan level tahunnya karan wilayah, oleh negara anggara teknik kemhan, bva asean oya pet asian atm mata ran negara, yang mengancam wedaukrtan dan integritas wilayah staustabillaspatlik inseminasi agen asean terdiisarrinasinye bisa krr262s remas gen keamanan megan asean anggora asean meningkatkan konsultan sar merngarkaat keras dalem sengatan ancaman dan tantangan yang dapat mem pengaruhi keamanan dari keutuhan wilayah negara anggota asian menyisir asian informed mengena piagam asean, tree treaty gravity and cooperation southeast anta tag, dan natrurmar sering akan lainnya kepada masyarakat umum serta berupaya memasukkan pengetahuan ternak catatan bui batur sekolah. menyelenggarakan kegiatan nasaralatau regional una lik memajukan kesadaran dan pertahanan tentang prinsip prep dan norma numa dalam ber bangga mamrurever karen asean, termasuk pagar asam dar tag nan ipk fame ag) na o a15. memajukan kesadaran mengenai masyarakat yang berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat mcm waw santos joon mendorong sekretariat derpartaipasi aktif kar peran aktif indonesia m2p2009 kemlu asean car yayasan asean dermaga kegiatan yang dalam pagatan melaka koordinasi dengan den penggarapan sekretariat asean batan asean terikat write sekretariat asean yerserslaksasikarnya "berangkatkan kesadaran kangratat sekertaris dan pemahaman tentang akan kepada pub asean, ternama cenderung decurmaan sop dan kirim pementsekanya jii) #aenea diselenggarakannya berbagai: pembahasan biatuwai sop satuan korek 3cara seperti sonferanai arrangarneng untuk untuk warga asean roket ahadarrsa lokakarya dan implementasi pemberian karier perwakilan asean seminar, bantuan oneway untuk noaa kaga menertibkan pasti ikal warga asean oleh tartar secara berkala tentang derwnlilan asean asam saribu nagara ketiga dkerrinesikan kerja aaa meri asean baru dibukanya asean lana kerkurmar mernasumkan #cuti asean empat perserikatan weda pererluman dalem kurikulum lembaga migrasi indonesia imigrasi udara gan but lembaga pendidikan negara indonesia arvggeta asean melalui koordinat dengan madan asean terkait melakukan grata dan term plemertasihannya nr2 10g kamu mendorong pemahaman kegiatan dalam eine bantuan yong bin bah moyang penuhi wook untu konsuler utuh warga asean diantara tranperakat terus ind wrnesntasi asean chat karsa umum negara mitra guidelines sop) dan perwakilan asean wicara dan hak eksternal agen udi deras negara ketiga dodol lamanya melalui pusat asean putera akrangperatt dan komite asean negara taruh ingnernertasi ketiga serta organisasi guidelines batuan waamasienal asean keraulet untuk warga came mes tenant asean clan kantor countries ang international derwnkian asean negara ketiga foto iii iv. menerapkan patut teri gatak asean jalan tari sangar udara intermasona #negara anggota asean (resin pernafasan ter kesannya mona da22 keekumpar menjabat perataan tart setan time portal pan koban bina perjalanan bea asean can magis visa taliban memiamitan pergerakan gara pelaku saha antar negara anggota asean marngertisangkan prosedur operasi star sop1 atau pedoman bermesin bertuan kantuk olah kantor perwakilan asean negara ketiga tsai warga negara anggota asean yang tidak enam wiki perlakuan bra pan ji, menjajaki pelayanan penerapan vina bersama abuan asean corruraon val bagi warga negara "0n eam a6. meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap sistem politik, hukum, budaya dan sejarah negara anggota enau sewa smumtos get aneyangan mendong penyusunan modul tersusunnya modul ajar kamu. komaikoud dan akarnya studi politik. pembelajaran menara menngjarsa asean menu memanen paku rr, trasdanyar baru asean tingkat tingkat pendidikan seoran negara anggota pendidikan dasar, dar, menengah, dan asean dalam kurikulum menangani, dan tinggi tinggi selera arit ldh #ruerupugfu tikar pernaharman dar penghormatan ternoda identitas bersama dan #warehatagarnan asean pelekaonaan asian tersumurtrnya ali ns kemlu, kerndiktd university mertworis alin) ear kan mengembangkan work plan rampok para untuk mendorong penanaman pergatahraan dar penghargaan terhadap #aangkarggarran negara bivggota asean, termasuk lalui asean utwveraity metalik ali) dan pusat studi asean dan mendorong program pemutaran pelajar pada tingkat sekolah menengah tas mpa wap lan anak mengena negara anggota asean dan kerja sama asean a17. meningkatkan penghormatan dan a00 terhadap tujuan dan prinsip prinsip treaty unity and cooperation tac) kawasan asia tenggara menyelenggarakan menduemingsihan prinsip: meningkatnya kartu kegiatan untuk mendorong inap yac kepada meluruh pertahanan terkait separuh terhadap printed ip hak nora aon tak diraih tac diantara para makara pihak high contracting partai lendir tebang)! apk 2f memperkuat demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, bara cerna hukum, promosi dan perlindungan ham serta kebebasan fundamental termasuk memerangi korupsi. memajukan prinsip prinsip demokrasi menyelenggarakan menindaklanjuti purwa umi. prepend akar png dana mua kartu. terminal, program pelatihan, pwsotusi asean istat peran pareja skalar indonesia dan kegiatan peningkatan padiwmentaru assembly pemain peran kapasitas lainnya bagi lanny menara asean pesawat peranan, naskah nwa wak diinbornasi peer kediri tangkai, derlernan daan danur pemuda serta organ asi apa maryarakatan, melalui weta warna dangan peak #baterai untuk terbagi pelaksanaan bali pertanian negara manga kemlu pengalaman mengenal darmnoersey forum ide) anggota dan era demokrasi dan prinsip asean pada kegiatan pilnaip derokrwek tautan bal damon seram of) barber pengalaman asean dalan upaya eren arrauar carpet and dar lembaga demokrasi, pulekkanann kerja tiara terselenggaranya kerja ke2 termasuk meet forum antar korupsi perilisan sama antar institusi kpu demokrasi ball dan permulaan umur kpu) dengan negara negara negara negara anggota asean menyusun beri asean parrots pada pintu) ara perlu sukarela dmn beertungi informasi tersebut kepada sesama negara anggota asam menanamkan budaya tata kelola yang baik dan mengarusutamakan prinsip terkait dalam berbagai kebijakan dan praktik masyarakat asean wet met santos cat |owwonosane sekarang dido dan meng ervesari basi tata kanal terlernbaganya tata pola karan kemitraan antara pemerintah pemerintahan yang berkaki kotoba pemerintahan yang gan pemangku kepentingan berbagai aktor expr berbagai sektor terkait untuk mendorong dan "resin target menge bagikan ide ide mergiraas! kerja lama perjalannya kerja samad karangan baru, berbagai konsep dar orang tata kawula sizing tata kalau metode dangan tujuan untuk pemarnsahan dengan pemerintahan dangan meningkatkan hancperang, negara anggota dan mitra negara anggota dan akuntabilitas, tata hits asean mira asean yong partisipatif dan efektif mendorong dimasukkannya dude tara setia yang bek dalam murkaubutr pentaskan tot pena ana f ad. aborsi kar ten pkernertar merrptormosikarn terpronsewh anna kara yong penuhi dan efektif dari pwmaniastan asean asean feasndation area kerjasama untuk foundation okh swasta kepada berbagai merekatkan tata kelola gan pemangku pemangku kepentingan derrerearan par tai palmeri bing sati lama menyatukan asean termesudi tingkat nasional merapatkan kapasitas profesional lembaga pubis den got given mendorong pertukaran dan perumahan praktik. pra abal mengenai unta medula yang talk dan penenunan publik, dalan layanan masyarakat negara anggota asean, mendukung yayasan asean untuk memperkuat kerja tama dengan sektor taman tan penang pertanian serikat bakunya gure teenuaribuhikar tanggung jawab awal perusahan dan d. mendorong saing bertinggi pengalaman dan praktik serba red abu! pelatihan dea seminar tentang konsep kepemimpinan dan prinsip prinsip tata ketat yang baik, yana bum lau menetapkan base nes, tolok ukur dan norma nama menanamkan budaya nana sunan dan anti korupsi dan mengarusutamakan prinsip prinsip terkait kedalam berbagai kebijakan dan praktik masyarakat asean melaksanakan sepenuhnya implementasi mal terasi eng gitarnya tana kpr mata kemegaharnar far coopeestian for preventing "meter gan mengenal kerja sara and corribating comuptlan mplamertasi moll pencegahan dan asean parties against pemnderertatan erupsi mal corruption alan pac) coapermtian for mengenai cocogratian preventing end combating toe orervarai reg aral cerruptani yang com betting corruption sand agar pada tanggal desamenar mda tel ben na o . mendorong kera sama implementasi kedua kama wersusunnya asean, w22 his asean untuk mencegah gan asean partial agak dar action plan "teen berantai rap corruption jantan pac) pisau antan lain dengan terlaksananya tor memantapkan peranan asean imc tentang bantuan #tujuan pklerva dalan masalah kriminal treaty kerja daru termuda terselenggaranya karya ki yo7a pu, mutasi lagu! assistance penegakan tindak prana sama peningkatan karmikamheen criminal matius la1) rupe dian permainan kapasitas bidang saat penegakan tindak hilaris korupsi can mendorong sera tama pemulihan aset asean dalam meningkatnya kerja mengimplenemtaskan sama penanggulangan konten. fbb tentang korupsi dan perjudian pemberantasan korup aset dalam kerangka united nation convention mutasi lagi assistance against caruptiavu car) ima) terre tenggaranya onta memperkuat sara pertukaran engdamentas undang informasi dan data untung dan peraturan leaked mentah peter dalm negeri tentang korupsi dan kemudian pernberantatar korup dar aset dengan negara @ekta anal korupsi baik anggota asean sektor pasbilk maupun sambaran implernentas usted yerseknggaranya kan peringatan kapasitas sarana kencan merasa arti berupa against kerugian tewas mengikat wear menginterattkan karya tungau) lingkup asean dengan kervtmen sama dalam kerangka yang efektif negara prepara asean #kuen nasional dan engekyaaganl irterraman yang dapat pertukaran informasi tereelenggatarnya berlaku gura memberantas mengenai progress peredaran (norma korupsi bidang pemulihan implementasi united mengenai malermertlasi asal dan penolakan natuna corsenton unca pandai jarum mebarugaan ingat against condition aseandac perundangan yang aman mengolah woelesgatan pada forum kerjasama dag terpidana korupsi marmparuat ajang mega tn negara asia meningkatkan kara sama terselenggaranya kerja kir 2ts perlu, makes tenggara melawan mortal untar badan ternak untuk sama untuk mencegah pali praktik (etheses aman partial menanggulangi kejahatan kejahatan pencurian gamet toruptionv babai pengujian uang vang santa musang satin kerja steven aro wenupani emansnar dan tiri kat nasional melalu berbagai badan atau kerrang terkait, meningkatkan beragi pengalaman, mania praktik serba dar pertukaran pandangan mengena etika nanda dan integritas udara untuk van poem alm inangnya bara arti (orasi, termasuk melalui oak integritas asean (asean baegrty dislokasi, aan sa, wit meningkatkan dan peer ajakan bekerja marry wara intelijen anganternbaga yang baronang negara anggara asean udang beregu tanpa ara ata dan penyabar ana informasi mengena potent penutupan ate menyusun program program untuk saling mendukung dan membantu antara ama anggota asean dalam pengembangan strategi untuk penguatan aturan hukum, sistem peradilan dan infrastruktur hukum now sma santo orwepesa menugaskan pertemuan penyelenggaraan asean bening kata nis werrunaan hiasan sembari mulan asian law militer meeting kartrbese indonesia kan luar dintre ialaypam| diam ale talam alam dian ietesetirng jalan wah, rush ser lay official mkaertikng l0o0 ketika sama dengan radar haslo dam sektoral lainnya dan entitas pembangunan yang berkaitan dengan harmonisasi hukum dan asean, perasa asosiasi menyiapkan asean pedaurm asean (asean lawe exraditi treat ansogmtisn jal guna neng keran program setia cara untuk penguatan dhan weda, melaksanakan fokus croup tertakaanakarnya pcd ie krs keenam han lem dar int dur duration fgo) layanan mia dan muka werjasarna mla gan @kesir nia dapat #ustad opera "hanyarahat dian masyarakat dan pemangku pemangku kepentingan melarpuahan upaya kepentingan memilah saja tah daerah kelompok kerja working gerah indonesia metoewsia rouse osi alami dar asli truk memperkuat inf raetsuletuar hadapan asean, ternak asli04 merekan mutikuduan persusurnya karuhun x119 masrvuba tentang penelaahan ulama asian fakultas hukum alan modalitas untuk marmanissai hukum unveretas fakultas hukum semua dagang negara keras sengaja anggota asean examining saru disengaja pusat seed atas koe marraevsaran budi! asian trade lawa asean melebar states) dan allow terang barumun yudisial alan asal prrrebata dari komersial duda peristanca cimlanad camrmerosai mantera mendukung atas dan megan kerana rbu teen pertama arang kerjasarng anta lembaga wenakktan negara negara arvggote asean lonnnai jade ori bank o meningkatkan arose sate dati pekan negara anggota asean guna memajukan gesekan sosial malibu peningkatan pariah selatan mutasi kubik dan pemasyarakatan melaksanakan studi bending bagi anggota parlemen tentang perartikar peraturan dun peruratang undangan: mengembangkan musbulutn universitas teen gara water made dari masing masing negara argeyota asean dan metres hukum yang berkaitan dengan naya kat asean, dar |, merrrghkatkan kerja sar antara alam dam ala dan organisasi track lamanya melalu seminar, jokahwnya, dian pesiar tian tentang hukum iwernason ah, termasuk perjanjian ane mendorong dan melindungi hak asasi manusia, kebebasan dasar dan keadilan sosial untuk menjalin kehidupan rakyat yang bermartabat dalam keadaan damai, harmonis dan sejahtera periode mendorong negara ampere tani amp terimplementankan ios wawrrua anggota asean untuk verge workptan sak five verg preman pee lertaaanga car ian penyusunan wworepian iegivias! rusakaraal mus year warkglar tersusunnya mic memakan pendidikan z . five mesra wartawan oriperui mak asha ram usia pam san mengadakan aanaumk dengan pernanghaa kepentingan tekan, penyet anggaran air terselenggaranya acha m02 2075s peserta negara nan vaara sean anggota akan untuk mmetatitikasi atau mengaku (restu pokok nak asal teruna nternawona dan memerikan implementasinya. nan ipk ana (era) p mendorong negara meringankan partkipas peningkatan cso kuis wanna anggota asean untuk ciri socket ganda mia asean yang menjdi merungaaikan keterlibatan isi dalam aktivitas semua mama dengan psb dan makanisang acha dengan aca hak asasi manusia terkait terselenggaranya merasa negara anggota boris table keesaan asean merupakan pauk, (rton dengan cso untuk torrnasuk rayuan periodik mare implementasi verbal unnerial periodic asean hati right dewa) dan master. badan delta rakitan aren pejerndan terkait serta aan sdt manis menarikan terpubikoskannya kemlu kegiatan aoa espana karyawan aichi malu mendukung asean publik dutta mara iergovermmertal comingsoon human ros oei) dalan terima nasib melbaanghan tandanya lanpareting sai nya asean era bung hui sesi dangan rangka mantargdan mainatramm maatergdan lonarasai rights persona with mameream the tats pirabilvos the asean parang win meningkatkan pertukaran uenmumnkydiwaganar okablitos mid akan kobaran tangan panas asean com mma tiga upaya persatuan hak asasi pat asam manakah dan kebebasan bin final besar antara negara agamanya sebowvar bro besaran de) anggota alam serum saran rabi dengan piagam asean masterplan oonlarasi hak asasi manusia ine ignis asean (asean muram iiint dorlorabani paa ng) paha rendah era dan pres pen statement tanyekakrap mwurdtp westiigpas aceh kara pilar asam aero, sita smk intern daan iracnanen hak asasi manual inreenasianah memperkuat img fermentasi ado dan phnom panah sistemas tie ledaptian uta amor, (wrnesuk die mina (format dan peningkatan entadsran puti atas dee lara tersebut mempromosikan pena tuknataan hak asa meat wunetiaya kar masyarakat asean mranlalui konsultan antara badan sektoral asean yang relawan ad. merekoroeng irierabal dar koneultssl, apabila dangan tepat, antara akhir, dolan sekresi asean drs para pemangku kepentingan terkait lainnya, terasa segurisasi mernasyarakatan yang menuai perhatian terhadap pemajuan dan perundangan hak acak menua kaa, maan bas lana melanjutkan kerja acha date ee lakukan kolaborasi vert inna tarrroartih mara semua dengan topi nyak melanjutkan kerja hip dalem green pasrah nfornae dari negara anggota akan dalam persatuan gan perundangan macingkacsan kesadaran kubik mengenai hak asa #garuda, katana menyatakan asian, termasuk pemutakhiran publikasi mengena kegiatan agar dan ngg latar informasi publik oleh madu sektoral asean serikat berkah abi, mantri pen bareng ari, apatis gendang peru rara tom port: yang diatur dalam to, bonakrten dengan pri rap dan tuan param asean, dengan pandangan unta lebih meningkatkan persatuan dan perlindungan mam asian, setara jej abang eror mekanisme ham yang ada termasuk lsm, badan sektoral asean yang reversal ie. mengarang koordinasi den koranutani antar badan dan organ asean dengan tujuan untuk meningkatkan implementasi aero ooh laras rta #eol awetan peningkatan keselahtenan dan pengembangan wanita dan anak kesan (ra nol didaratkan enhancement welfare anik development asean koran ana cmkirenj, aorta deklarasi bat serang peningkatan peranan dan partisipasi wekermpok gabe dalam masyarakat asean nai duration the eriharcemerat tie pole and partkipatisn peter iki oiisabd time trs asean community, seraya mempatenkan jalur laporannya #radio muara ten pat ori pin tea o ye. bekerja sama secara erat dengan badan satoru amekait. mer akan mem pertama akan aur pelaporan masing masing urine nverteparengia petksanean tug asian committee the imolemantariaa tina deetaratian protecikan and primata tne rights migran workers dalam mengembangkan mater wave trvsrujarrair mar rank hak pekerja migran terlindungi dengan baik kawan msn dengan undang undang. peraturan den kebijakan nang memang negara anggota asean meningkatkan keterlibatan dan partisipasi entitas yang berhubungan dengan asean dan pemangku kepentingan terkait dalam memajukan masyarakat politik keamanan asean waka penanggungjawab mangintenstkan dendam pengen kepada deteksi aku yogi xit8 kereta keterlibatan asam inter dar eren indonesia kranarlat pwlamentary tasembis dermaga pertemuan aia dalam pertemuan apa, salam mendorong manyatetat asean yang dee tuak pati, terpaan aak implementasi berbagai purtpas okt pada pesttimpasi ast# dalam wet kesepakatan dan deklarasi asean coordinating conterenas tor asc asean tingkat wacana, asa merta mem litani integrasi karat mernpromasikan iterate mendorong kerja sama terselenggaranya kara ra nna waseraha bin tanjung antara badan conan institusi akndernih sama penyusunan vektor asean der rutila untu membuka kajian kajian terkait relevan asean seperti mengapa dyeentangan regional dengan asean institute 5teater regional sewa mun akondrrk and inturabond studies asian sis) dan three audit brestitnat koma. meningkatkan perveltlar dan publikasi imah yang dilakukan wadah semir dilirik tan ka) akar 'nat nusa akarterrik asean merger perkembangan regional dan internasional perawi bank term) p menanamkan budaya perdamaian, termasuk nilai nilai toleransi dan moderasi sebagai dasar untuk harmonisasi, perdamaian, dan keseimbangan kawasan kita dan meluas. mempromosikan budaya damai, antara lain, penghormatan atas keberagaman, pemajuan toleransi dan pemahaman atas keyakinan, agama dan budaya mendatang partisipasi aktif penyelenggaraan asean terselenggaranya mr23 remi ami perwakilan terkait untuk youth istoria asean youth tntartatts melakukan dialog lintas conference cadence sgm winter faith dialogues) dalam dan antara negara anggota asean guns mendukung implementasi termplementasikannya arena menanamkan nia: nilai langkah declaration langkah deciuratian ditukar iototaras gan durasi pada cintai movement 1ne global movement: jagat sha tumpuk moderate datar madatatms dalan berbagai kegiatan berbagai kegiatan mergjintersika national aan regional keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, lerrmamuk kalangan pemuda, diam kegiatan yang berhubungan dengan persatuan budaya partai dan edema status penyelenggaraan kosakata adan serrirar serta kegiatan lali pantai dengan langkah declaration sive alatas movnrneat morurasne mendorong interaksi babies lanjut mitra berbagai prakarsa asian mengenai "roda adi our laura, dara prakarsa regional dan global yang tengah berlangsung. seperti dialog hutan agar dan lang lintas peradaban, dalam rangka mengembangkan arg tan mernbangut kemitraan memajukan toleransi dan moderasi untuk menjembatani perbedaan, meredakan ketegangan, menyelesaikan sengketa dan melawan ekstremisme dengan kekerasan violent extremism) dalam segala bentuk manifestasinya modul mewah semata set powo mamaguaan pendidikan mendukung peningkatan marmpuntnya lapangan kiz2 kemlu berantai sarana etentifuntuk ptun aseanapo dalan sebranratiat asean menawarkan cara pelaksanaan program menghargai setsdkunan don terkait counter lean tuta nita toleran dan #eciicaliarr, dar pakai deodoran, arek beskranan dan reg saling pengertian untuk ana nana mencegah penyebaran pelaksanaan pok counter terimpkementasikannya koi mus pok, bnpt, kamu @ksiritaane dengan beratkan, dosen dah count teror akan, kuwarasan dar mengatasi setrerniaen, dan medicalarm water ertreenisen, dan akar masalahnya: angkat tawanan dan radical kam tingkat "uan nasional dan kawakan mendorong pelaksana galang dan pertukaran, pelaksanaan peningkatan terselenggaranya kis karan menyelenggarakan dengan mapesitasagi mediator kegiatan peningkatan wet pemasyarakatan den dialog kapasitas bagi mediator! irene budaya untuk mempelai hung madara, warga sara asam un perrisipas aktif dan p001 remi regional vogue erg nee mendatang asean jau "menrancari ndsnera institute for dance and dalam aged whose patton asam han asean watt gamer pang, lokakarya dan foundation panel perabot terselenggaranya nots watrihu, menyelenggarakan sarrurar terkait perveliian dan asean program endah dengan gneonae konflik harahap terkait indonesian miemerk modem peru kak gmni dan pom untuk mempromosikan tung meteran tv. melakukan baja sara teknis dengan pbb dan organisasi tempat, marmungknkan, bertukar gantikan dan pengalaman gala mengajukan terang dan enoderesi. melainkan studi kantuk memajukan pengatututamasan gender tatar pengobatan perdamaian, proses. perdarahan dan relokasi pondok. menyediakan tuang, dukungan dan mekanisme untuk menumbuhkan meperarng nan dari bertugas pemangku kepentingan. termasuk kalangan pemuda san peetadula, untuk tmerihartu peningkatan inovasi dan italia asean gir mengatasi tantangan global secara identik, bermakna munculnya erie dengan kekerasan dan berbagi buat peniti caa memetakan teruengtasi antara asean foundation, agen. ipo dan cmm pada catu pihak dan mita wicara maro desbernai terrnasiaa, drgarusasi mena ona| rede kawedar lsn kawasan yang damai, aman dan stabil memperkuat kemampuan asean dalam menghadapi tantangan yang sudah ada dan baru memperkuat mekanisme bawah masyarakat politik keamanan asean meningkatkan peran kena partisipan aktif padu tersusunnya n925 kartu kemenag asean, setiap nana pattern uan ape martil #mantan yon ottawa cho maa pelunasan sebutkan dalam playa dalam pertemuan apc asean, untuk memastikan nenek weapon yang tepat waktu dar @eki artid tantangan tantangan speak partisipasi aktif pada tersusun nya masukan were pertemuan asean iredorerala daha amm meningkatkan peran mivereriai posting ami secara reguler pada isu dewan asc (asc cam) #irategit dengan dan ketentuannya dengan dean kepada cara lebih mermbtokuskan #mpertirgan ramon p3a3 oa, tuberanc dan strategis serta menangani teruusunnya masukan iwu into pertama sabtu dar sed awan indonesia lintas par yang berada dalam pertemuan amm dalam lingkupnya secara akui partisan akil pads terumbu nya ramadhan keran meningkatkan peran pertemuan adam dan kebijakan indonesia pertapaan manten luar kariernya dalam pertemuan admin nagan asean (asean secara regular ear massa tertaksararya kos man waerreba mengatur tantangan yag mang mang badan karan adu dar mua mengamuk, sektoral terkait werubarraa park muumend dai pesatnya perkembangan ruas geopolitik, dan puntiwpasi aktif pada terms punya rrumaseaan wnwrrobkayrrah van membara mna pertemuan alam dan asbjokan bwlonesia asean: wokeruarnya dalam dalam pertemuan terapan? dukun dan alam secara reguler masa temritesi asian terlaksananya work plan jo01 kemburnham pertahanan asean (asean ariana ats lpm defence mirusterid meeting) dan kesetiaannya dalam mermrajaan daa per ikortritusal panca penyusunnya racun kita pala bertahan dar buka penari prem mmc dar paman indonesia serta kerja sari praktis weketusreyya kar dalam pertemuan untuk meningkatkan mengatasi kejahatan amat secara ragam menpan kawasan terlaksananya iik plan no) i00s pala masa masing meningkatkan peran badan sektoral terkait pethermuar marie pikaksarri asean (asean ministers #seting alam dar kontribusi pada tersusunnyg mangan to0d mih4 kesatuannya dalan serta amd dian marjawan indonesia memperkuat hukum dan kakatua oli kare datar pertemuan aka kerja sama prokum asean. menjabat bau etan secara teu serta pemeran bertuan sektoral terhina oat terlarang can set or, ole rukam dan audisi antara tertakearanya asean yori mis bnn tentara anggota asean woke pia secang dalem mendukung cam muara agaeruat matanrokat asean, wet one meningkatkan peran werneri asean tentang kejahatan lintas negara wartawan dut pertemuan termuat! menurun werneri asean ministerial mengira aap ubahan endertoia transnational crimes dalam pertemuan amati dan keketuaarnya secara regular butik, pes benua ar) lia natuna yang sudah ada dan mengamuk, member kam dukungan dia dikarunia dukungan wear melalu kerja sama dan inertundi beskpertarla woneerasi sebgai badan jereterai asean asean mera asean terkuat arena keluaran aktif indonesia diam meningkatkan peran berbagai pelayanan pertemuan menteri asean wet rear asean tentang otot obatan terlarang asean nistartal oiburkanetre duanya tofi r029 sem propane pad dnyesenba fantasi sekretariat amd karbartnaman asean indonesia dolan menyediakan panduan #rato meraatinan asean batter gil terlarang drug free asean) dan deru jat kerja sama @nlar bsu iku lintas sektoral yang teshutungan dengan ode tele meningkatkan dera katun akik tara meningkatkan dialog dan kerja sama dalam pokal melalui pemajuan cord idea trading remang md, wati prevercwe doa ternak asetil cemiiet meeslution ie. meringkurkan papan sekjen asean clarki menjalankan tugas dan mewah bar deo5a| ketentuan piagam clean can mandat negara araggarn asean, permana membantu ketut asean diam menjalankan tugas aposfin terikat patungan eksternal car tua kemanusiaan darurat meningkatan peran kereta dorwnktan tatap untuk asean cormerntas permanent regresentatias asean ciri tar mendukung tugas dewan koor rees asean (asean board rating count vac) on apa uga . dewan asc dan badan #ferrer omi har setara sector miniaberini bodas serta untuk mormnfasinnsi kota sama asean dengan wak ohwturrud memperkuat peran pertemuan menteri pertahanan asean (adm) dalam strategis isu isu pertahanan dan keamanan serta kerja sama praktis, serta akan sentralitas asean dalam proses pertemuan menteri pertahanan asean plus asean defence ministers booting plus adm plus) meningkatkan dag penyelenggaraan tersakenggarakanya woii isis kemhan persegi dalan altar umum nertarmdan adm man soal pertaruhan adm mendorong kerja serena yang asma letak erat dalem menangani isu.isu pertahanan dan terkuatnya dan keran makanan bersama term kmentasikannya adam deograna mengi mplermentankan program kerja adm tanmpemantaekanya manus kemhan, eng mengenai kerja sama praktis asam declaration yang berkaitan dangan one asean ore iku isu pertahanan dan response: asean keimanan yang menjadi responding quarter perhatian bermain, ore toe ingghoen jntadd take the region il. mendorong pertukaran cabruryaseyp ara umpkementesi program pemberian una mi2028 kemhan mabes lainnya, oleh negara adam adm daa sebaga indonesia ntuk tni punya (hitam beruk aja sama penguatan dan kemiliteran adm ulu, serta pemanfaatan asean batuan kemanusiaan center wihara bencana humanitarian medan alami famntarce ond otaaster meet meningkatnya kerjasama kering nad) dengan pendapatan adm pus dan yang nekajhel, tidak bantu workshop, mengikat dar sukarela, seminar. dam jolt media iv, memastikan mpiemantasi meningkatnya mole to ita keran hubungan komunikan people intersection langsung direct melaui asean defence ceenmunikartiana ling) interaktif program antara seluruh negara oman arit keniruanekasi terjalakinya kerjasama do12 301s ketan wae yan dian #fm kit merta asean duterte industry mempromosikan cola solution prog rata lorena ten meningkatnya kerja sama kemhan negara adm enak adm pas expert mendorong encarta lain wwesriai rap genap pra) tara kerja sama dan koordinasi cpu nter terdalam, made, yang lebih hujat sidang maritime security. kedokteran militer semai military medicine, retina pusat kedekatan pescowaepng peranan mistar asean (asian centre humanitarian mine military medical: actor, cyber security cas bra pan uda end mengimplementasikan imetamontasi asean mendorongnya yor2 iis kemhan tugas ina, tni pesat direct coemenunioaan pemernfaman adi dalan rencana gereja delapan infrestruttiare ad) serta sara pertukaran baja working group wgi data denefee mak antar pakar acm plus, yaitu, gn bidang mal. capai penjaga perdamaian sheen bangunan nya i071 r38 keenan memang maa iringan adi dengan kedokteran militer, mantra penambahan sistem terormene dan tindakan komunikasi phase lain pemusnahan ranjan umum tntocenterence din kernamalaan ihumsanitanen materi pertukaran mine schon) serta anhoern year) petra merasakan tentrattan map asean dalan proses yang knstanyotia istana asean berlangsung our eyes melakukan review regular mengenai wesiatit yang berangkatkan peran term pel wmrtaalkany tari 200s meerituaan matah ada sepakan indonesia dalam adm: plus work pan gegen prioritas adm cat impimmeritasi tegas w0a kaga sana adam pirus dangan susu agama plum iatiaai inang, ct, amanat pesona yang hadir, m3, pro, #rwornjaat pentru kartika towed wma dengan mengutarakan sentralitas alam tertutup nya dan tot ris kemhan lerinpleen madani ad playa wara work prog reine tora, ior4 melakukan korsoidaa terciptanya konsolidasi tds #menhan antar ka. terkait review antar ma. terkuat rena kegitan kegiatan wwe selatan kegiatan apa: wet laga tah dhd adm plus setiap tahun memperkuat proses forum regional asean (arf) dalam mendukung masyarakat asean periode ini corak biru jepara aka samaran indikator waktu penanggungjawab meningkatkan peran arp kocdinaai dan teraknanarya kegiatan h2 kera sebagai merancang yang penyelenggaraan asian arp dalam berorientasi aksi yang regional fonem af) bentuk mensessiona! (men tangan depan meeting maupun study lecatvarat dar @feat bahar wang tunanggdanga permasalahan bersama termpamentasinya arp donn jo1g kamila mantan work plan berbagai marine secunda #donctaryan hesonnna ore merek and regional forum daa temnanatioral cma, ketuanya untuk menjadi mean pelet nan narasi car korretirsasi ukuran antar pertapa dar pie antar rapat are tahunan lonnnai jade ori pin tea ny), meringankan peran terlaksananya kegiatan kgi nus wanrruha tek ear janda asean sang latar diberi raas arf termasuk innocent terkait hasil memperalat letih lanjut task dan rencana unit asf selatan asean pertemuan kepada seluruh partisan akar) te. impismantas keputusan menari are lewu peringatkan jumlah tot kasih memajukan menuju 'mpiomentati keputusan tahapan promniaa shartatt abe menuju cplonacy seharga tatapan provutriig memanjakan memperkuat dedamary gam upaya confidence buk berbagai pertemuan mengurus come: dun melonasla secara mengembangkan program mebatubdnda baja sama yang konkret dan fara wali mirkonaya pss ka2 weannuba mesias dianggap tepat, nara tama arf dengan antara are dangan atau organisasi ega sasi remkaral akan lainnya inturrasborsal terkait, permen memanen yang pasukannya uduk yog3 301n any berada bawah naungan indonesia aing proses rem maka name aaf mengakui kontras lapar apl rat dera gale kerja are dan menggunakan rekomendasi. dimana diperlukan. untuk temperate mengembangkan kapasitas arf mend defence universitas. cobogas and parutan meeting untuk meratorong persatuan kerja sera pertahanan dan reine, termasuk pertukaran bak practice deview rekat dar proses are untu memperkuat efektivitas gan koordinasi an, term riuh kerja dar mebariarr lain yang rebevare memperkuat proses ktt asia timur east asia summit eas) dalam mendukung masyarakat asean meat awam matoa aga jecuwwasan ini cetak meu lencana aks sasaran indi kata waktu terus memastikan bahwa peran akta kontribusi peran aktif indonesia da1a alga seribu rast asta summer kan tatap moneda dalam dalam pertemuan ktt menjadi mekanisme yang memperkuat proses ktt asia tenar @pirwphtr onde kat kepada aaa tirraar est asia negara, beratap kecaman, tampil targalangnya dukungan 2a1 o perlu gan menjadi forum pratensis terhadap kaneepindo utuk mendorong teams pacific indonesia asean hutekarruakar diset masa mangan aa, ipl p very memastikan mokemantag terimpkemantasinya woerrriha kegiatan dar proyek acara delapan eas bidang alif bawah kerangka @rvrermment eny ara sama eas tehan senapan, dahan free prioritas oooperarian, finance sonar aka, kodrati meningkatkan kapabilitas 'nea tits hansen mad sekretariat asean untuk endemik disusun, oceiinssi dan tindak lanjut natural disaster (kerja sama kas, termasuk management. asean memperkuat deiyai yang connectiwika too menangani bas ssoulity cooperrvon. mendorong kondensasi sana nana letih lanjut antara kupat te, perwakilan tengara peserta meningkatnya kerta cas jakarta utuk @mpegmantasi arms mempariasat karya sara kas meja sara bawah gan mentalitas tingal serangga asean lanjut berbagai peramban ourfoook indo pacific tas secara lewati jaan tarimplementamhanya mari tania fran actor untuk meningkatkan phnom pen destatatian deownloement 'nagoya tersusurnya plan work authors batu tiada kara yama kas mang tahun depan perampierrurtasanya plan voli werriha beton baru untuk kerja sama kas masa tahun depan. adanya dukungan kamu tuactag ems urin dalam tere seen bahan tomas terkait cas pada pubis 'ertaksaranya koordinasi jog wanryuia tanaman regu kami memperkuat kerangka kerja sama asean plus three dalam mendukung masyarakat asean memperkuat proses asean korintus indonesia dalam terselenggaranya kala plus tee apt) sebagai mayan ipa satu pertemuan pada kendaraan utara dalam asean plus twee tingkat memberi dan mencapai tujuan jangka kawa nego panjang eat asia omrermunity dengan asean tempo mencarinya apt kartu sebagai paru mudanya wari plan kne tengah perubahan arsitektur bidang kerja sama politik frost fade dan kasmaran. nor), t :z$8z:&:i$i$###& #v & cw &: hi$"wcw w karantina ana aan terra karn dita kag kerja dan tegak wakil yama poktikdan pen garmen laskar beng kalam tamara pasang dan gpt work phan enj anakan tremanaskonad, mengimpwmernasikan tangen teporurynaan eesmendan kat aan viva bewarna can lani, ewen pe estoroumdaha promosi mede keris agama ekonarr dan kerja warna sang iroatlnya penuturnya apt work pemda aan panca uruk tnwarveppantetant manja marun aae font reg god bath kerana kana, dar metal budaya terimplementannya apt barat) warren pura (ran pasca mit seba beberapa besar manga san apt bidang pai pertamanan, dan kendal bodinya. verba rupa jangan iron mati kami met working) antar gran3e linverutar segara apt dalam sungkan pengaman yan abadi asia mesut, penat lanang akan saaneamart daerah terpaksa nan kri kem kementan tegalan apt with plan sean @fertil dar tema anu perth were sasa aan dada a0aa wisata makan crew temp) omar dan pada int powered respon kepada isu urgen atau situasi krisis yang berdampak pada asean secara efektif dan tepat waktu waktu memetukkung artist asean periang mekar ter senna nya kini aah pra sasa gala mereda lot mera aki peta denga ketan asean serta maki dan sepak mak antik porselen garapan cet asha took untuk mutasi urgen atau ketua yang mesungeereat entah membahas atasan! kita: berdiam pak parts asean ever aft pasti termasuk memberikan jasa nordik pang berpengaruh terselenggaranya rapat balik dan upaya serupa lainnya terhadap asean papua ltngjant, rena cantik sega menangani tau perda semai atasi tesebut rerata datang krisis yang memengaruhi mengadakan rapat kemas alang dalan tingkat perairan. meta, pejabat ment terbangunnya megantara meera nanda tani temen kornanieksi ria negara video anom perihal situ anggota asean urai kala yng mempengaruhi mencegah kasasi konflik asian edaran kab restad gram can (na ita na o " mengaktifkan asean pembentukan code for troya untuk rmeranggutangi umaplarm sem hujan urgen yang tan over) dar mutia berdampak pada perdamaian communkatian dan habitat mora tepat arena mevetrias wei, puraan aas samaran penyaanggyaraan termatuarnya tepat yat2 mis wee #saat reborn xnosdedge she ing best practice antar ega dapat daratan practice antar negara any ota asean dalam bantsenlan asean terkait pencegahan deteksi die okanlasi untuk menanggulangi monji tya urgen yang berdampak pada asean gan masa kawasan, membangun berdasarkan teharuarrna pati mada ata untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini gina mencegah terjadinya meratapi konflik ana benar kapasitas asean untuk membahas isu keamanan non signal secara efektif dan tepat waktu. memperkuat kerja warna dalam menangani dan memerangi kejahatan lintas negara meningkatkan elatus may sepredoanak peti gran turmaanya pengaturan done ign kembamham doo4 reverpadil asi temui #reergpetuh laras ana "mengenal proses akmal "negara beta atas lat negara ketiga ats lat mempertimbangkan messi jo04 nos negara ketiga pede lat "mpeemertusi asean plan termplementaskesntna pogo its seribu babi poll kation combat asam plan action menjimpkmertasikan transnational print combat tranenatie hal setara @efektif asean piaraan jom.orig crane ke metana can tart tananasonal crimes yang mmplementasiwotkplanat terimpumontasirya mabes poin mencakup teroris, the agen comprehensive work plan the asean @npt perdagangan obat obatan sio actual anon compeonenewe dapat bertarung, perdagangan teeroraan dat asean siar action counter manusia penyelundupan ketan aparat terrorism dian asean senjata, perrbsajakan dilaut, trafficking person plan action against pencucian uang, kejahatan rationing person koe nternamanal dan ketahanan geino raya: pemanfaatan mekanisme memanfaatkannya np2 makes popul pertukaran data dam mekanis pertuukranh mika karn koes imtmrpal duta dian (formasi gan dwondihasi searah aseamapon database internal dan sektoral diam menang term ads aseamapol database kejahatan ttenanasionai een nevada lo) verama melalui tukar merewanhwngdr batu implementasi rencana tanmpiomentasiya inna pada, mabes uahprmaaed alas masha untuk bencana akw nasional bot perlu bersama. dan aktivitas tindak pidana sebesar tetnrayas orang tapi perca gan gan orang aah on, bnn meningkatkan kerjasama pelaksanaan koja sama terlaksananya kerja cara mmo mabes dok larr menangani bajatatar pertukaran from data pertukaran morena malas urai intan negara bannya yang mean storia intelsat mearncul termasuk perdagangan gosip atw llar meningkatkan kerja sara terekaanenya kerja mi2 bia tawa san kayu sarta regional terkait sama lub regina ihakarria penyelundupan manusia #jaranan martin format keamanan masa oral tetua dengan korwenai juta beri, kwang intermasiaral terkait perairan sulu dian selat mama v4. merengkaikan kesadaran pele nanang tentang pebisanoen wrap terlaksananya mas pembuatan kecamatan kota negara dan pelatihan pemerataan pelaksanaan workanap dokumen perjalanan palsu dan pelatihan mempenusat kerja sara pera ihsan goku mar dan kolaborasi dengan lin rum tata seluruh pemangku kepentingan terasi itis antik santun gan pena asa #omkumhamn lsm dalam menerangi kejahatan transnasional marnpatkuat kapanstan sistem peradilan pidana termasuk para hama jaka gan aparat penegak perum untuk meriarantan kejahatan ketan negara asean dan mela borja gama dangan organik regional dar internasional berkait, lx. merengkuikan baja warna jeritan peeruegaik padan, germans melalui pertukaran informasi can data intelijen. purbaarit lain berdaun, pal yang terkoordinasi dan pengembalian dana hasi mean ate munkegkatkan pertukaran informasi bentar tunjahatan lintas negara melata database yang ada meberpeehoumt baja ame gale menerangi dan menekan kejahatan ttananasonal, utamanya dokumen paku dan pen gara belakangan yang dick mendukung kejahatan dam akal ternriarnan, melarpakarn tita aaamyyam ritual meningkatkan kera sama mengena akatradks terus meningkatkan kerja sama melawan terorisme mommy kecewa| smntoaw sate tewas mengimokrnentasikan mango mendoakan terimpiomemiakannya kit2 wales pon secara efektif asean berbagai kesepakatan asam cenvehtian bnpt perhentian cepat asean terkait terarah ciu runner tren lam acc) terrostam dan asam dan asean comprehensive tan cempenenaive pak ketan cdurdtet toure counter tamara atar marutude katakan upayakan yen implementasinya merpati ikat mengatasi waru oki team instsursen internasian yang dian asian prevent berhubungan dangan and counter tie tita pelayanan dihadapi redicaktatian ara terutama warrant extrarvam leni asinan aan tentara moderasi dar kendati gon deradikalisasi untuk menegaskan dan deluxe mendorong pembentukan terteriberya #regional wali bnpt: kemlu parikalmati radiienkane regional network practitioner pne end, dan ekstrerniame prattueonara asean, termasuk melek preventing want pertukaran pengalaman dar sutrernism beat practice dalam oeradikasasi rehabilitasi gan se edukasi untuk mencegah dan menekan aksi terarah iv, meningkat kar mera kara adem dar antara kawasan untuk mendukung weo ditujukan dalam menanggulangi dan teiretanggi altar masalah terormene dan kandis kondusif untuk terorarna, oke ente ppn (kaldera mutepeneinssa astra mainan antar kawasan untuk mencegah dan menaikan arus foreign ferrari nigentare meningkatkan kerja tama gan kolaborasi antara karta artis kor lawa erforcartantut cooperation, internatana law endorsement academy, ban sutra aca regional center for counter taro buntu serta pusat pusat terkait lainnya asean dan kawanan lainya, untuk terus mengembangkan @nagari, belur dan taktik baru bentuk melawan teror tel ben na o mengembangkan lebih lanjut kapasitas tooelpan bertangan unit yang berwenang dan istana cerukan lama yang serba kar upaya aral pensiunan waris pertapaan kontra berirama, untuk mendetelas, menganalisa dan mangnwesii yag gencatan nny nasi! kejahatan secara letih baik, sanusi dengan rekomendasi satuan tugas aksi keuangan financial bella task fever melanjutkan pertukaran pengeluaran dan kesialan gelar ren rapikan dara menegah ian puan kontra teroranye, termasuk melalui seminar dari kleskarya intarraakaraal meningkatkan hubungan witbaanve dati toon akan lidah court. apr naya mondar sate meningkatkan kesadaran oon perubahan mengenai ukur tanggap kontra terortamne mani ng masing negara anggota asean mendorong kerja sama dam wonseebenai kota teror dangan melatar dengan hukum, ber gan instansi ner enter, mermrperuat kerja saru dengan mita wars dam organisasi manado pabean, bermerek pin, dalan hal kontra tetorimna melalui berbagai inisiasi dar proyek wi. mengintensifkan berbagi: informal dalan mal terrain san ceg desa kejahatan werenaakotd, ermamukk metode operasional pergerakan, pendanaan berwarna, dar hal tawar airnya sepat penyelundupan dan penyalahgunaan senjata apk gan peledak termasuk bahan sienna, biologi, rediatagi, maki dan bahan peledak cami can lan ori pin tea na o mewujudkan aspirasi asean yang bebas dari obat terlarang memperkuat peran amid mp3fermentasi berbagai teri mpiomemimkannya cnn dalam kosednasi kolera, kesepakatan asean bekas asean work pra ott konser partisan rasi bari penanggulangan markas securing cormemnatiiias rail materi asean satu raja kuat wet corona mewiajadaan kawasan bebas dne 201s, nakata asian, veri mal orresrias harry prengramn praggrarr sial mera melanjutkan upaya menu kerangka grand design kawasan diatas mertua aitematne yang menunjukkan aeekpmert ketahanan asean dar anna gila mernperuat dan peran aktif meoresia ara huang er priyanka anno perayaan pemantestan the asean program program the penyalahgunaan naenara. acetic operation center asam narcotic asean maroon operation certa memperkuat langkah langkah untuk menghambat wetan nana| produksi, perdiagsegan dan penyalahgunaan obat menyalin kerja sama antar terbentuknya kedua sama bnn obatan terlarang serta mmerbetka command amar command canter pengunduhan impor dar ceria dangan mega negara dapat asean #kapal bahan bila negara asean precunkan mergimpie pengasinan termptementasinya nrp bnn mengambangkan strategi rencana arsip nasional rencana aka mason yang fonetik, terpadu dan pencegahan dan pencegahan dan mein bang dah pemberantasan pemberantasan pengurangan penawaran penggunaan dan penggunaan dan gan per nta ia, unta peredaran clean markas peredaran gelap nareskia ireng kesana tiga (pang pagi tara pendekatan rembulan dan babbertnerta pengikatan pelembagaan kerja sama teremibaganya kerja wrp a26 bnn pangan pesiar dollars antara bpom, karena, sama lintas kal dalam menerangi kejahatan skuat uin dara kal amtkamtnya menangani nam obatan selang burertisemoneliparesiri peychosctiw sebatas peychosctive substances ini mengembangkan mandar mpg dat pelet bersama perumusan kebijakan dan invasi undang undang dhotdokannya revisi atas paru) ban intravena dihadapi went tata undang. undang mora pengamanan dar tentang maret cra tikam tentang pencegahan obat obatan "pompa saber nasehat ike untuk terlarang, serta langkat oersdlan pidana memperkuat atom langkah terkait lainnya indera dara rangka peradilan pidana pengawasan tsai indonesia dalan regia tertingi tepi practice, terlarang pengawasan obat gan promosi pendidikan dar terlarang program advokasi dengan menargetkan sebuah daftar marak mangan terlaksananya dison pala ion wan bea vambawahn.in asean mira kase antara asean dan mitra permata, asean dalam memerangi were asean dalam peredaran gelap narkoba melarang peredaran tan kejahatan ker kaa tetap narkoba dian bobo bebatuan terkait narkoba pera ong pnp aja jha meningkatkan kapasitas harngerkas kerja sara yarbenbukrya karya sara mls ban leboraerburn adan negara server instansi telah penanggulangan argentata asean dalan penanggulangan narkoba mahkota dengan instansi menu kan dentitikani (negara negara asean penanggulangan prekursor dan mengiranya @dianutnya yang lam narkoba negara nagara penang saat tbt futuris mam iki dangan ask kegiatan intelijen dan operasi pencegahan obat obatan terlarang merngremnawkan peran akan nescotica cooperation case dalam meningkatkan jejaring #india dan berbagi pergelaran dan intan karo apa penegak dukun narkoba negara anggara asean memperkuat kapasitas stem peradilan pidana terasah nani, jaksa dan aparat garang huabourre untuk pengawasan obat obatan melarang mengembangkan apod werk plan umum mendanai wap rai karenakan beban nakal: meningkatkan kerja cara dengan mira eks rat, beriman mitra wicara dian crgareaa menampung! dalam memerangi peredaran selip narkoba gan padatan bertuah berkata mengembangkan pengaturan hukum mudtimtara atau bilateral untuk memerangi perdagangan obat obatan terlarang dan bahan baran kera pemcuraar mendorong pertukaran informasi mengenai profil sehat dan kejahatan oki obatan terlarang dan daftar kegiatan pereira hanya viv. menyediakan teater pengetahuan praktik gerak mengenal pengarah pembuangan bahan his negeri dan pelita tno bra pan uji, meningkatkan kerja sara melawan perdagangan dan penyelundupan manusia moma melawan| sementara (oops menantikan hikari @nipernercasi asean tertua menjual watu bei asean corwarton against comentianan tafickeng act dam apa semen pipa, trattich ing perdana, person pecah freely worden and woman and civilian children sesegera mungkin jal tp) dam asean plan gan pelaksanaannya secara pelan amanat traitdang "osti, serta melaksanakan persona, #speciality asean tan aston women and incaran apm) pegal tik ton ordering peran tageecaity mom peliharaan perlindungan terlaksananya kia kemenakan: bim and chiideere pekerja migran mekoresia perlindungan las karta kandang mifhasidan net nagori nanga implementasi coretan lane temenatonal mendorong kerja sara yermksananya kera sama milo matan porsi onyarised correa. serta (serta pertukaran toke pertukaran protocol against smuggling cemas dan pertukaran informasi dan migran land sea. ang praktik tettsaik melalui pertusa rare pewadenda sir.dan protocol prevent. veghvy gpacialised una terbaik malah highly suppress panah heli) tip catalan gpectaliped unit mes lij tratiidking purecns, peran per bot data kerangka tirpenaly women and some mclaren memperkuat resapan setan peradilan sekaligus mererecenga upaya perdagangan orang dengan tetap melindungi kartun perdagangan orang berdasarkan instrument asean kecewa dan apatis dapet dupikashan protokol gan korwenai internasional perdagangan orang lan tar iv. meningkatkan kerja sara uan mmernerang perdagangan orang can penyelundupan manusia dengan mita gitar dan merta tanaman mengupayakan penghapusan penyelundupan senjata kecil dan senjata ringan mendorong implemertan meningkatkan peran parthepasi aktif perrarure maan patel fan penuh langkah. wvdonsoa dalam comic indonesia dalam comic langkah yang lakukan dat working grasp tia working coup the badan sektoral terkait, untuk smuggling ani trafekng unuggiingand mencegah, memerangidan smallarmeang ght tendilcking sma mernbersotas perdagangan woong amma and ligt gelap serrata kecil aan weapon senjata ringan dalam segan tot spl kal a33 maa no), very aapearya, equal pregrartirres ketan prevent, combat. and ersakate the lhok trade sepat arma and wesaprorsa aj! aagmeta, serta lie international instrument native states kdkbertity mei tinta, man namely sent deliabin marmer, cicit sinai arm and light wenoort berupaya untuk mangkat wermelundupen senjata melaut resistif regional memperkuat kerja sama dalam memerangi kejahatan siber cybercrime) merrpesivuat kerja warna penguatan peran spasi indonesia bss. kemlu gelar memerangi kejahatan indonesia dakara rarum dalan sort working mata putri iba, terervariak #pas bahu asean tempat penanganan group oyster gila wkt yang tepat untuk kejahatan site berbagi informasi dan best partisipasi indonesia prelates antara lembaga dad ara asean busstrad penegakan peakurm, dengar cyitrer din logam tentunya melawan apanya mengembangkan atau meningkatkan hukum yag terdorong pernbarniukat penguatan dot d0t asa seguyi dam kapasitas untuk port contact untuk contact indah tebar menanggulangi kecamatan pertukaran informasi dan antar negara anggota ber penanggulangan insiden asean tar mera kerja tara murmperaudi haparskas setor cert kawasan penguatan kerja sama odorata kejadian perbarui asean cert) asam cent untuk menerapkan hukum gan undang: undang tentang kejahatan siber dam buk eror merunghatkan pesiar penegakan hukum terkait ksatria nam siber siam kejahatan sinar tv, memperkuat kemitraan pe armata untuk meningkatkan pertukaran informan antara sektor "warta dan lembaga pangan hukum guna meng detik dat tenggang ancaman kejahatan siber, meningkatkan kesadaran dan pernapasan dari negara jenggot asean akan kepadatan siber dan (yha tera akn bank memperkuat kerja sama pengelolaan perbatasan memperkuat kerja sara pelaksanaan koordinasi terlaksananya koordinasi doro iis were rm, pengelolaan perbatasan. custom, mamigratian and custom, imenigratior are kemerunau, berdasarkan dengan hukum quarantine sony lingkup quarantine kiri keran great den kebijakan asean lavghuip asean masing masing negara untuk secara bersama mendorong sresgias meningkatnya keamanan ni2 ketik ur. menanggulangi masalah konektivitas perbatasan kawasan perbatasan males pori, makes bersama (aerasi dan bima laga imt dan bim laca tni, kardus riau pemabuk identitas dan untk mendukung dokumen perjalanan, keamanan perbatasan saka mencari upaya umum menggunakan merinykarkan kerja sara meningkatkan bara mata dani konon katering2 utuh berati bersama wilyah sana upeti bersama abi ine tone bekingan secara perbatasan wilayah perbatasan menghentikan pangeran perang sempat atur menjajah, apabila tehpordinasi dangan sirrurghinkan, adanya negara tetangga petrel perbatasan daa malindo, peedormela inepetai yang terkoordinasi sengaja, maulida antara merata anggota kartun asean untuk melarang kesehatan ttan nasional, khurana perdagangan obat obatan terlarang, perdagangan merata serta penyelundupan barang. manusia dan senjata sesuai barbar puubazen, aturan, peraturan dian katakan masing masing negara memperkuat kerja sama asean mengenai manajemen bencana dan tanggap darurat meringkarikan respond pengimplementasian temple mantannya paga i07a gan bersama secara letih berbagai kesepakatan work programme @dati pada naga politis asean berkat aaa liwa dika. ita gan openaskonad dalan penanggulangan mencari mengaktifkan pengaturan termelem pentaskan mana mme bentang asean asem standards and malu player palu tepat carotkontian tee depart teerjarmyak perda saat atu disaster management bencana besan progiwn met sendi mengimplementasikan akan agreement okcastar slanagamerni ang emergency besan made menjaga platform bersama yang lama untuk manajarwan bencana li) tot a33 maa na o meningkatkan peran kunci tenmpementaskannya asean jordin using ceri sandi operating for humanitarian aasistaron procedure for regional untuk manajemen bencana standby arrangements kawasan dan patula and coerehnatian jalani uhpersdarsg penentu. menjalin ciheawber bal kat and kerrikraan dengan badan ermargeney despite organ hasi rabevar operating season uivgkan nasional ukir terutama chapter kemasan atau amen sana sepert humanitarian terung menawan nya respond depot. ine asean asean declaration otuneter ormpasecvena one rekan one cantik regional responsa coordination serie dan office for the coordination perirmgie pertanyaan tapa humanitarian affair jot operator and coordination cena iv. mengaperasianalisasikan asean doc| secara penuh sop mengenal standby arranganrers and coordination jok disaster enyngagbrniensoneng penguatan kerja sama terbentuknya mal apg espana operations untuk ntar agar anggota antara asean dan mitra lema man ana asean dar maru wicara wisman inka kana benua kepada eodenlowaantsa managemen gaon yang terkena dampak pel bencana near anggota nya asean sejalan dengan senang means aan mer, bei and meningkatkan kasedinasi bencana red iter harus bperromlasnyeniaan pengurus para senapati kir bapa ham hektar dan kockorvesi dalan barabai indonesia dalam working forum asian terkait celup know ada, ngoweudar ata penanggulangan bancana innovetiam and promosi sinergi management dan manajemen bencana antara warung group asean chai pongalataaynn recovery asean he barunya manposerti arf, apt, gas ikan adib4 plus dengan asean coreenntus disaster meanagerneht sebagai penggerak prosesi merruaetiene bbestvana pengurangan titik bencana ointegrosikan dalam iris asean men geng manajarsan bencana dan tanggap darurat tas nan done vol meningkatkan kapasitas asean untuk mengatasi kejahatan transnasional dan tantangan lintas batas memperkuat mekar pengelana gan nan tenselerggwanya kemlu asean yang sudah ado works merger isu wersahep mengenai bir untuk manajer britama batas isu lintas batas pencegahan aga secara #bekti pat mea ngka nan terangan baru, bernanah bermitra dengan mitra wicara png gan badar relevan tain nya dengan pensetukaan negara yang barkwperringan manyonggarakan pertemuan spesial, jha butuhkan, untuk tenanggadangi isu lintas batas seperti polusi acap. pandemi kejahatan vanmasung, perwalundupan mantan, iban berbahaya insiden tumpahan minyak, perdagangan satuan iar daa kayu mendatang penjualan alah lembaga membawa nat. jiwa telan dar kerribannga mkadurnis terkait barunya untuk mengganti kasi tantangan tantangan dana can inter batas yang umbul cari masalah keamanan pon tradiskrat mendorong langkah membangun rasa saling percaya dan kegiatan diplomasi preventif meragukan pertukaran dan hut serta diam forum powell grid mcc ku3 a8 serta, mabes kerja warna antara pejabat forum sidang indonesia dalam asean pertahanan dan saling pertahanan dan keamanan ohefof dance forces berkunjung antara vestitus asean resting dad) dam palatina miller tutur pertemuan kepala staf meraomnosikan desa saling arejeatan tiga marta percaya dan pemahaman tahunan merak akan prosea arp partrpani anta tengu diplomasi preventif, indonesia dalam newark mula molomertasi dar asean defense and are irovomive olpkemacy security iresmubon pesek plan ktt wacana awan (mara sekaligus meneruskan lengkap langkah human quran moto layan, tebang)! apk menghimpun praktik mendorong pembahasan yarerpia mentalnya yan werntrari, kari praktik swetadk mesin dan mencukur wara plan preventive langkah membangun rang #nbernentaai diol orrassl dioberacy saling percaya, domain preventif dalam asean preventif dan resolusi konflik tegal warna af) meningkatnya konten tatutuk memes adik aer kuta indon dalam are perut ole arf. ase secaulty ombak mengekapkrau dan yarmisanarya berbagai mempertimbangkan potensi kegiatan kemitraan mediasi gulltasi dak dan peningkatan kapasitas kera basi tina peron mal ara isu provarahra arf, dengan persetujuan dinlornacy seluruh pinak yang terobati identik kas dan bermitra dengan organisasi yang sependapat, parti pad gol preventive papacy capacity taking program, den batibwari gua pesan pengalaman beserta kerangka kerja arf: mendorong transparansi, dan pemahaman kebijakan pertahanan serta persepsi keamanan yang lebih baik memberikan perbatasan mendes naskah terselenggara data kemhan tingkat setara sukarela derkerroangan potts can diseminasi mengenal perkembangan (kemanan petir kepada petasan barusan rok politik dmn keamanan semua perangkat (duri lensa tenaroant seed karena kepentingan kapita sera ani pemangku kemenangan majukan kerja cara dalam baraharan kawasan dan jau memperkuat peran meningkatnya peranan mni ats kemhan kagrmanan antara asian dan "indonesia dalam forum keorutiibuasi iscboreesia mitra wicara termasuk mitra aommyadmom plan, dalan forum eater rasuk racunnya dalam isu inde aommiadomm plus menaranya melalui abisal vespa, laut cha selatan plum ular kwararsar maritim il. terus berkontribusi den mengarang terselenggaranya janet mangan karna #mermpupihasikan alay penyelenggaraan kit eselon antara negara berry ounloeh map endemis antara asean dar asam dan mire wicara security oulkwk secara andra acara untuk tahunan serta menyerang penanganan makanan publikasi buku putih kenari pertahanan oleh negara dalgona asean car wira wicara dengan tujuan untuk memperdalam saling pengertian dan kepercayaan (pertama jakarta dana dalam dan luar kandahar, iv. meningkatkan partisipan @terkait pejabat pertahanan arv aktivitas aw, tea pad han oil very membentuk cara cara penyelesaian sengketa secara warnai yang ada dan eng sebrmrnana pembuatannya dengan mekanisme tambahan, apabila diperlukan news #weta sentosa catat evumoan meningkatkan peran pelanggan asa ditnervtsatkareya asean mo2 rambu worrrtrukti asean dalan konsultasi dmn statement charter dispute mmersadjukar pendekatan tertulis apabila terdapat settsemani mechanarmn bates aturan manu dia berarti kartika dalam atap penyesalan sergiseta "amatir penyesalan secara darma berdasarkan perrrasalaharn piagam alan. tac, dan mirevanar instrumen slava akan termal prinsip ubun internasional dan merrantasckan protokol yang mengacu pedia asean charter dispute settiamnent mecharam dan maura. murah format mena luka good oles, duma mediation. isize concilaton and rules tahta. memperkuat program penelitian tentang perdamaian, manajemen konflik dan resolusi konflik menggunakan asean pemberian dukungan terlaksananya ni2 kemlu secara efektif berdasarkan terhadap operasional pembayaran kortribua dirinya, tereradikai asean institute for pasos indonesia bantul asean meraka hara studi tart and pecahkan merpionasikah asean pi) pengarututarnaan gender terteksanahannya kajian salam pembangunan suatu terkait rotasi pertanahan, proses kana barat perdarahan dan resolusi kerangka asean pal word, tarmamuh tempramotkan kolaborasi gan jejaring kinerja antara asean. dan iran relevan lainya menyangga akan lokakarya dan seminar person dam intarraskorat mengena: langkah membangun ang percaya, mphornasi grawantif, derongatuae kerrii, had kontak dan pem bangunan geraarmalan arca bor pan one sejak bsa soy, memperkuat kapasitas dan kerja warna anna larangan pendirian dan akademis shu relnya asean isis network dan dewan kerja kerja kuarrafan asi pasifik count for security cooperation tie asia padre clare menangani iwu bmw were lal tar manajemen koni. mendorong partisipasi aktif negara anggota asean dalam menjaga perdamaian dan pembangunan perdamaian pasca konflik, sesuai dengan kapasitas negara anggota masing masing melawan smontnara cap (oops mempsorsosikan asean tua serta dam kegiatan meri mean nya paru keseruan warna regional mire action centre #turmeritartan mira atom indonesia dalam jatuh studi dokumentasi ima| dan pescskesoing kegiatan hma dan pkd gan berbagi besi proctkee perankan pay umum meeranguyadangi sepeda kermanuminan tanya mendorong pembentukan disepakatinya keran erat jan sisa sisa bahan pasukan perdamaian pembahasan idmas peledak asam pembentukan pasukan mendorong lebih lanjut durgamaian asean seite pas negeri anggara asean dalam operasi banjar perdamaian pbs san petra perebarrwakar comme bari rafi luar kawasan akan dasar meksiko tas, tukarcia dan telak mang km) it. matnandantkan dan memperalat asean pencempapeng centre network untuk berbagi oral ane band dar meningkatkan pembangunan 3atas, termasuk menekankan kombi gala anggota asian kepada por iv. mendata dar menjajaki eservurgghorsars meermberrrt must database mengenal mapabiktas penjaga peraarnalan iban pembangunan pendanaan pasca konflik apabila glavgge0 peru, melibatkan negara anggota asean meningkatkan deg dan kerja tama dengan pusat. pusat penjaga perdarahan, lerrtanga penelitian car tel ben nuh moderne kawasan lain serta pes dar organdasa peraga perdamaian regional gan internasional koinnya, melaui pertukaran informasi mengena praktik sertai serta mereda gain kamera gala menjaga perdamaian gan bangunan pertama panca font, merebtarterng bas ejonsanteua char koordinasi antar partisan negara anggota asean pbb menjaga perdamaian membangun perdarahan paska koni wi, merudkoroang kontra negara anggota asean untuk memberikan antar karnaruataar latar mena agung upaya pab lalu revorejanga p365 uaeroasian can membangun perdamaian pasca konflik iya kawasan paska koreas mendorong pengembangan sumber daya manusia dan program. program pening aan engraniiwa dalam upaya pembangunan perdamaian pasca kanfiie menyusun pedoman untuk peletiruan dan penjualan berangkatkan kaposkas mengidentifikasi top topik pelarian per ani merangsang program selatan bada topix topik perboritaa yang yanti seri kami can pengembangan materi pelatihan, melaksanakan programs tahuarar setiap bintang yang ditangan mengembangkan program kerja sama dangan pihak katai tan lembaga keruangan terkait untuk mendukung pengembangan member daya marga, pembangunan dapat3e garam rekornya para cantik dar pen bangunan pentarmuiar berupaya mengembangkan program pelatihan yang salat bagi para pendidik formal can penyu masyarakat tea lan man tata tata sasa bidang pendidikan rebarneslar dari pebtareidas, yang dapat mwerseotudlsamkan dan mmpmantaskan ix. melkeanakar latihan bersama dar rencana arf and adm plus termasuk tatletop dan rencana celana busan terhadap operan penjaga derdannaian dan apabila dibutuhkan dengan persetujuan parmesan memajukan dan memperkuat nilai nilai yang berorientasi pada perdamaian terbebas raman setu hentai hanyelengg mean terselenggaranya ag7 kemlu lanjut untuk meningkatkan kegiatan teman kegiatan pengembangan kerja sara dalam rekuteilan sengembarngar kata kerja sara pesan cerdik san memperkuat nla nla karma pace konflik bekerja yang berorientasi pada sama dengan akadernvak, perdamaian media dar kelok "masyarakat pattinson puti cakar pengembangan kerja sama pasca konflik yaitu rebrnetrung can sehari aci bernama mendatang masukan kom prehanad dari kalangan akademik, meal gan lsm, dan komunitas, ii. merengkaban pemahaman antar komunal mescal perbuatan beng tar memastikan implementasi southeast asla nuclear weapon free zone seanwfz) treaty dan rencana aksi nya plan action) secara efektif months emas smmtosw (as jevunanrnn meningkatkan kerja kognisi mmpicenentasi southwest terdarergnya kerjasama dot2 anis kemlu sensei untuk jala nuclear weapon free angin para pihak untuk mera ena ingin tone seanywet) treaty vena keris kiran oman "enti santet treaty dar danfercana aksinya tertua plan action nya melalui plan actor pengimplemertmsan seams treaty dar menginfeksi'kan upaya mena men aga yang sedang berlangsung dartkipasi ankit indonesia main kemlu sati negara #bak seanwii dal atra pertaruhan treaty dan negara muslim bangii avr perwtsrnnyesbarssan pan bana can nan tebang: pk, yang menjadi permasalahan terlaksananya peranan kapten berdasarkan peta pori res garcia koran (safe gudang stanwtt treaty (den terdarangrya kapal berlandaskan pada protokol tambahan pensedatangaran dan indditanal peorocots) finas protokol menara laba dil kawedar aka mengais tenggara. merta nantikan untuk mendorongnya aksesi kemlu menyampaikan resolusi instrumen seanwfi seanwfi dua tahunan terkait icon negara kepada komite pertarrua anggota asean mamata marak umum pe: tora aseantom memprornesikan dan meningkatnya hatjanara pot2 i078 kapten meningkatkan peran regional terkait garda seanwpi dan negara arman satagwadn) negara pihak dalam forum mala net mubiateral yang relevan dan safeguard neta kersergka kota pelucutan ping gan ore pra era, termasuk rame canferenen tervosiatkasi nya posisi xiii kapten the treaty the mon berkata asean terkait deo citation nuclear nan periferal, peluruhan pem paru senjata dan penggunaan tenaga nuklir utuk mendorong seluruh negara anggota asean untuk nan mengakses pata ibr arm detik men pal compronenaye nuclear test. ban treaty dan tie intarnakoral arti enemy degener pakai ankit koral protocols. mengembangkan pendekatan asean yang terkoordinir untuk meningkatkan keamanan nuklir, bekerja sama dengan international atomic energy agency dan mitra terkait lainnya formalisasi hubungan en ppermentama kerjamarmna terlaksananya npsn plan mi22 kapten antara asean dar iaea asean untuk act mendorong penggunaan yurtatgarangya roti 20ta kapten oner redir secara damai aseamtom voet plan: kedua dengan prosedur keselamatan, kasmaran san tersedianya daan pita kapten berarah ve: standar perlindungan ala: mengembangkan papat. keselamatan nuklir penelitian dian asia tenggara pengembangan berwarna bidang ieerelag! mula sip, terselenggaranya nr2 kapten dengan cnganiaasi pelatihan, pertukaran internasional. seperti iaea, tertata dam melalui loka karya, seorang pengalaman kawasan san pertukaran asia tenggara dalam pengembangan jaringan tirto peringatan jane warrant masa cas pad han anta dah www melarang #nenek terlantar pereekernparanya pad ati, para kapten caresntian aasmtaras tra pertukaran ormas, gan came manna kelak mer gata tama ali bewarna sasa kndrokerg cal mangan terbayar duka convention mucosa safety pengembangan pembebas ala han cawaentian fatty dan benrrarran metana venkaaran atu! accitarg. meli tingkat rerkoani dar won tera tenggaranya padatan, pari werarra ertubaren iedunrenn, daa pengalaman mean ang array ata orang jalan dna dan vergerbangan pracetak ian menyambungkan kem rain kan kemasan paman dengan mean yeganumsan rabi ega ruakcari dar dah kaifirye kemasan untu berkontribusi pada men peraturan: tara senegaranya selatan iii dia naya rra tepi. mengantar pengembangan kapasitas esa esaray ane riaa tanpa, ren karat mela pusar "mentaya kocelalenan terdata unggulan congo teramat muda ikan menjaga utara benaman aan teng tarra mad #eatawanagaan muka tingkat namonaidan regard pengembangan pras terdaren gaya awasi kartu mani ama una pem oyt blu bt) (ta renghatuan kanan kedaruratan hum dan denda prestasi berhenti kmantanen the cree ata enam acsaferam kah unga terangan oleh merasa negara anggota aam tereorenryrya tata maan nana downton nuclear satoi ole santun taat terheran gowa annual magetan kanye promes fla kanan sukar pandangan nun (ng rea sekitar san pegawai presecran wadi wates arek nasrani beat rada timur negara angin asean terdengar kapten warner serba cairan bacoteneratarg darperesttn tar merta dermaga cdc) adat seruan nota air terealareararya sasaran weh taa tari besaran rak tingkat nasional ian maka tenggara meningkatnya peran dan ang aon ape ten perampas seiitindonema dare perum sarana van ngkairya tarjacana bnn saka (net hara tervgrpara segar) tree area mob, usia mendorong gerakan kop wa9 tan cone perang zat retak tekanan asia tenggara tardorongnya atasi kan banten konvensi lena dot cun mention aah semua negara anggota agen mendukung terwujudnya zona bebas senjata nuklir kawasan mempromosikan kesadaran npparnertag indonesia tereekanggaranya berani karna area beta rasul dar dala menu ikan long uisertonasi informasi area meningkatkan koordinasi daan perdata rak duri bewebarjatkan buta gan kerja sama antara zona #kawasan mukti pemangku bebas rek gan mandala kemenangan tee rana ros kadal bertugas pergalarnar kan yerusanakarnya n022 kartu mai edan trem tara papan mendorong asasi dan latihan pernadtap mendorong pertaipasi dan protokol sean peran konstruktif asean gala conference states. parties dan signatories tomatoes that data tar nucinse balapan free zonas and mongolia mendorong upaya pelucutan berjasa dan non proliferasi senjata pemusnah massal serta meningkatkan kapasitas asean untuk asi pele zat zat berbahaya agen senjata pemusnah massal yang disengaja tanpa dianenyaja mmu meow sewntnw (wes cerah baru bencana samaran india mempromosikan korban indonesia dalam tersedianya arsitektur kapten wroduan risa kwan member wrrwstr perang) aduk maan gotakal kserramar nda ternak dengar pelacuran asian etis cart cup negara dan more proliferasi senjata ocu senjata asam untuk mencegah bersusah masal, termasuk pemusnah massa dah terjadinya medianya dan material cia peryeandtu dan tina terasi dan impkenentaa rada wkt efektif! dai mamnameng internasional yang dapet teresgarya kerja sara kap nas kapten dialokasikan sekat mar tengara asean meningkatkan kera cara (ta penanggulangan cream! regional dan dan pengendapan atas meralidataral untuk isu ari permeundupan tuner beri kegg kontinen berjam samrruaa len hanan datas barang yang salam menanggulangi subangamanas sebagia geoliterasi senjata peruana masih muda! dengan menyerang adopsi dun nga mentari terselenggaranya kapten petit koral reputasi ekspor pelatihan, pertukaran berdasarkan kewajiban dan informasi can praktik internasional yang dewa tataan kawasan retakan asia tenggara dalam tel ben na o mempromosikan kerja mencegah kera ntu rebana perywuandupan dan kawasan asia tenggara pergwahgunasn sumber epg3l kawasan debar dari radhosidif tingkat antarkan enj pemusnah danang dan regional tesla dan ngak, iv. meningkatkan tarsata umur mengatasi pelepasan int berbahaya open dari wmd yang disengaja tanpa sengaja melalui kerja sama dengan organisasi internasional dar pihak ckatarnai terkait dar memperkuat kerja sara itu mengatasi ita ngak kebangsaan dori senjata rude, dengan bujur urutan ita alan porte corona dalan mendung dunia yang terhebat dari senjata nuklir maan na o mempertahankan laut tiongkok selatan sebagai laut yang diwarnai kedamaian, kemakmuran, dan kerja sama cetak biru berwarna abs besaran indi kat penanggungimaan melanjutkan praktik peran aktif peaonetia pelaksanaan anti no22 301s kombu kemudi antara negara malu mernpertahankans waru genus doc dervgguta asean dalan laut tiongkok selma asri see raba aa" laut china selatan sebagai bagian dari asean meeting den men termksaas mottoeng mr2 20m seribu dan atangintesifkan dialog dan impirmanums doc none lak ornata asean lonem invasi week pan tor kamu aah ren kana let tahunan dol memastikan implementasi gan doc secara penulisan thing aan relasi rendang dan (ending dar coc yang a26 pare pewarna angan, penghormatan terhadap central kebebasan pelayaran iv, merigantarin far nayaralani gan penerbangan, antara agen dar rst untuk penyaluran ethan mengesahkan coc secara darat dan secepatnya dan rnemnasihan penghormatan hukum implementasinya secara ita rreaharsat ola penuh dan teknik uncle ofoemuknya kakammok pen karen menyatakan sengketa kerja yang dapat fokus wajah dan yurisdiksi serangan mph wara pihak yang tubetaras, adrunatrasi bersengketa dangan cara termasuk kebahasaan tamat tanpa menggunakan gokurnen regosladi coc ancaman dan kekerasan. perlu konfirmasi lebih melalui siswa dmn konsultasi lanjut untuk sasaran in) oleh negara yang terkait secara langsung lesung tere tunai kar darat kemlu engan ping puma pertambangan negosiasi internasional. termasuk cok mega uncle war werratiberan dar lerribaga terkait gura semua pihak merahan memastikan dalam aktivitas yang implementasi coc dapat mengkomplikas dan meningkatkan sekilas penampakannya kemlu senjata gan prakarsa indonesia padu mempengaruhi perdatnalati rating pertahun iwt. dan stabilitas keamanan, doc gan sgm doc lamongan key mam pewerteme negara bai contact for hotline yang saat ini tidak dihuni comenunkatian batasan termasuk pulau karang dan mon plain nas pur lainnya, oizaharrinya yai meme date deo kesepakatan kesepakatan costly harvest measures dipahami deh aparat penegak puan dan tetua badan oto) bkk o melaksanakan kegiatan kerja cam, length langkah harun pala karya gan props pempek berwarna berbagai jana barra yang memungkinkan, angan sebagaimana diatur takar age china doc berdasarkan koreana own antara pihak getah yang hui mate berkepentingan, dan yang akan bermuara pada sedia china selatan menjaga atau mebktanakan kegiatan ora cana antar pihak pihak yang berkepentingan bidang perlindungan lingkungan bahar 1x, menjajaki atau mowilakesanryakan berat maja sara antar pihak pihak yang berkapent ngan bidang pendirian imah mengenal laser dar kegiatan lainnya yang telah disepakati memastikan kebebasan tan jas dam penerbangan atas lcs sexual dengan prinsip rukun internasional permana uncle r3, mengajukan dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan antara asean gan art, termasuk melalui impiamnoriasi say harvest team yang telan disepakati secara efektif memerangi kejahatan temrveruaskeriad, besar buka kar utan terbatas pada peredaran gelap narkoba, perombakan dan perampokan laun dian senjata, melaksanakan jerih lanjut tengah merrhangun taka ding percaya sar diploma preventif laut tiongkok selatan, armada mein gerrdarngkan scm untu mencegah medan seperti derternpunan pera (kelak direncanakan tau xv. mendorong pertukaran praktik sertai dar pembelajaran mengenai penyelesaian sengketa mar dan kerja kama sesar tea lan perah puja meningkatkan kerja sama maritim untuk mengatasi masalah maritim secara komprehensif meringankan koordinasi optimalkan kerja same mengomotimahaasi panai panama antara kepahiang asean mart indonesia dalam asean coat card and jalan kerja sara mari, kerangka kerja tarra marksize law seperti asean maritime asian enforoeenera enam forum, untuk secara woodley) kesan pares papan tani paresiparsi aktif dan ky1i its kemlu mind bang kontribusi pada pertemuan amp, kamp marpernadnan dan roakanerna gan kemeja sama lau mantan kerja hanya manajer dalan reekarisrwe asean harinya led termasuk expanded asean maritime karun mengontimalang asean nid.nias sama dengan tetap memastikan masa busur sentralitas asean information fusion center mata pencuri untuk tera sanak ararrpa pat pagi 201a muta al, murid tali mena ukdtoa teenondinasi dengan kamala muuttam yang berarudaskan lang set phgananbetanaa beda jalur pel asean ran dan kebebasan terbentuknya kerja sara mua seribu, karina, anta bag) sub bagian unta mata tni iv. meningkatkan kerja saru trerrarangi pembajakan keamanan mari, dan perampokan khususnya penegakan bersenjata terhadap perkara martin, termasuk kapal lan sub regional saling berbagi inkarnasi ilenerdi cooperalan uduk mengdantifiasi arrangement perairan tantangan keamanan sulu don malacca maen dan putaran security cooperation dampaknya terhadap sent tee makara yan pergaulan dam keamanan didukung aah even acara: uye say memajukan keterkaitan penguatan kominbuasi nad ions bakal. kemlu antara mekanisme rasional indonesia dalam allan rekanan dan internasional goat cabaret forum mengenai kerja sara kawasan mentri, terutama dalan mas memerangi pembagian dam aksaranya koordinat n122 basandi perampokan bersenjata pelaksanaan sar terhadap: capai laut transportasi dangan titik nnamenkan perwghatan kapankasdan. tereksaekanyalkthan dilatih mumpuni erat dalam perlindungan can kapabilitas kekuatan bersama dengan negara mabes tni menjaga tegangan hut maritim indonesia dalam aska4i dan mitra wicara (ee mama penggunaan kerangka kerjasama asean dam rangka sumber daya maritime yang asean ben ingatan buanarsar berkesinambungan dan merta kenangan perlindungan ankara panjat laut tea mapa ml. memperluas kerja kama meningkatnya spartan banana petani curry asean trio gencar instansi penegak pudar eat? memerangi tejahertan latar kawanan tonsnasona termasuk terorisme mar mm, hanan hasalnnas penyeludupan barang, kapan manusia dan senjata bidang gerapari peredaran gelap narkoba, terselenggaranya mate panama amar! kegiatan werrunan wan bakal laut, bermain tantangan sarinah maria aparat mae nbayandnedingues penegak hukum index tumpahan minyak. mengenai lbu isu iuu fkabsirap, melahap aktivitas melawan maa komite. dengan memastikan batubara tnpkemenasi kerjasama terimpiementsskannya nii2 demensia maria asean utang martin bentang aka basandi kemlu memperkuat kena sama mengenai sangan lewat arm rraaritre thaward matik laut ro17 meningkatkan maritima dora fearing: dan tarmplementasiaan nya ios #eteryiha meningkatkan dampaknya bam iiatarrar ore dalam keamanan wanna, enhancing regional gan lingkungan kawasan marksize cooperation 1x, meningkatkan kerja sera bidang keamanan maritim, hey par len beras sena marine plastic debris sen nara implementasi asean asia declaration cooperation search ang rescue parsons haa menenun muss0sa kisecoestnn pennata dhattwna sam, regional akan kejahatan melalu berbagai kegiatan #amorantanlat tak seperi pertukaran informasi, kerja cara teknologi. terdengar krs karrweriinca rame kabar pertukaran kenangan pembuatan regional pejabat, tahietoy exercise cooperation agreement dan pelatihan lapangan against cranes dela ikut serta kolaborasi dengan purina mara wicara dan nrganitani mewartakan debat terirrepla mribasbuan mpe dita nora maen kain ryan, asf statement aon cooperation present, memperkuat mekanik detat and ekninate kerja sara maritim yang ada, daring bekerja sama dengan pihak @externa yang relevan. terdorengnya dan). snn dangan maksud untuk implementasi stek (meningkatkan kongeralt asean departs untuk menerangi aktivitas intecebetion task free ilegal laut: was toy datar inekanusna aso daa mmo wernahasian hero gamma melati aktivitas konkret dengan hak ihan oreternai yang relawan penyelenggaraan mr2 kombi jalan berperang program asean india per babakan ular batu meresap uks kasus yang mempengaruhi koonerny mandalika warga negara anggota pada tahun asean seed arya idr aon yan tar en. te) . sit memperkuat dan irerngerisas aktivitas paska pengembangan kagusaitan lembaga penegak musim mart kawasan ternama mpe tahu melibatkan ditulis ehateonal, ktrasusrnya mira wicara memastikan penerbangan dan navigasi internasional yang damai, aman, bebas dan tanpa hambatan, sesuai dengan hukum internasional yang berlaku mengundang implementasi #koordinasi dan partisipasi termplemantasinya kaa kemlu pudar dan karena indonesia dalan hukum dari kornea inernasinral terkait secara marnastikan penerangan inietmasoral terasi #yakni, tee tan nagari mesin awal secara sendi bermain uncle ori, yang sesuai hukum uncle menasoral merayakan merkuri kasi terrnptemertasinya kemlu jalur opat antar lerntuga eri dua terasah negera anggota cormenunkastkan tentu asian untuk merespons asean and china mas insan dan situasi darurat dus ha: ditseregannye tah ka2.n0pa afrika males tni meningkatkan kerja sera mhbembangkannya bahari antara negar3 anggota jaringan keeurdanai jalur asean dangan pihak cepat antara ita ena tatar tpernasiikan penegak mutual laut sea rada terapi tenasia kemhan termasuk melalui workshop nggak hect dan seminar untuk berbagi benny inferensi dar best penctioe bantal maringkarkan dialog dan adm lcornesenyek yamaha terunpiementasinya m2 person seperti imo dan comm cerewet paper mabes tni untuk memainkan cuek aiarttirna uorupaerruae tas hasan afektif akar inarastan earnewercad ate termpismentaeinya putri kera berkah kerja sara martin guideline mabes tni termasuk tapi tidak terbatas besarkan kaaba bada keselamatan laut, military acerata mendabakron 0s, han bawah kerangka adi pencegahan plus dari dapat partivpaa wati menua kera, meningkatkan pada cas canterunca kemhan implementasi mol asean maritime menaiki and cooperation mechanism join soil reparednata and moore sebagai perdagangan kerjasama kunjungan organisasi ki mrs kemlu mekanisme kera ama asean bintang internasional dalan kawasan amuk membangun penerbangan dan navigasi rangka menyampaikan kngsasitas dar kapatelita kepantasan indonesia serta mendorong dan asean untuk berbantuan bersama menjalin kusta saru oil, sana dar . terbentuknya vaginal yon kamu, kkp kes against pturmarn tentang, parodi labour and ivory san bekerja cara dengan sentralitas asean kawasan yang dinamis dan berwawasan luas monu non sentralitas asean untuk membentuk arsitektur kawasan yang terus imbang yang terbuka, transparan, inklusif dan berdasarkan aturan melakukan pembahasan debksanaan kocrirnasi teraksarana kemlu yang lebih fokus lantas dala naga gura iecespetinsa bernada carta penjattnat artian peta peer bahunya inu yang "merriam yang mendiskusikan dan "menjadi perhatian asean menjadi perhatian penataan arah strategie asean yang erebrusndi! pas diartikan gara partisipasi detnyasi partisipasi anti demi yana rambu mengulakorani wal dada bertanggal pertemuan bada bebas bersaing untuk arsitektur tingkat tinggi asean plus pertemuan tingkat regional untuk memperkuat one dan akan.lad tinggi asean pius one sentralitas asean dalam "pecharndan (an asean. net lembap gespaith yong these tua redarrua barunya berupa larutan ik. mamarntikan mmpiamentasi dkemantas declaration tense menetaskan perlu decimetion ttm basi aaa the est asia summit manila alam action suami tie principles tor principles for mutasi advance ine final mutasi beneticisi relations menancap relations penh declaration secara afektif dan menjajaki las download mart instrumen yang mengikat intimate sanga prokum berdasarkan a28 untuk kawasan yang mts busur car koronasi sesama tag ara ang ota asean iv. memesan age badan dan negara peserta sektor mendekatkan dalam mmenyanan informasi yang bal tantang dutosepe dokumen ktt pendekatan dirata cas asean dan tokoh kerja sara abal antikapal ternmksanekonnya kap iis keris koordinasi dan konsultasi bera negara matta eas melati former pertemuan east asia armnbestador masing jakarta kami) nai sala kedai atk tai memperkuat efektivitas berbagai mekanisme yang dipimpin asean, termasuk merampingkan proses kerjanya melanjutkan umbul koordinasi dengar mika terwaarakarurya karna mang inisiasi, menjadi tuan wicara asean koordinasi dalam ragu rumah, mengetuai ata dengan wil membahas can pertemuan bersama yang menjadi mara work dan pihak penarikan asean dan #ratrenai lainya dalan mira wisata kenntoka bagian: ind mechanism terekganakannya koodeari dangan mita meningkatkan berbagi oma asean informasi, termasuk inabtumonatas pra itik termksanarrya koordinasi dne nat dan dan konsultan negara pertukaran kalender aktivitas anggota asean dalam gati pertemuan badar dentuangak forum sektoral asian yang pattermuan relevan tan mekanika terakzanekannya sen bed dalan sai indonesia menjadi nnunganginntat county coordinator memperkuat dan untuk asean mengonaoiktaukan proses bagi. 20m las sebagai lraderand forum umich dakgstrat2g0 memperkuat mplsmentas termtianakannya kombu alam hal palik keamanan mekanisme kerjasama koordinasi edan karma dan honor mandi asean plus three bersama negara anggota merndertuk pengaturan asam plus these capt) yong tepat untuk tanabe dalam berbagai forum terdapat kongetene: dan pertemuan iesdberta ngsu ngan dar rekan lenyap hny yang dibuat obat termplementasiaan nya para kepala negara, east asian vision group nomor, dan pada iv. mernnerhuat proses dan pendidikan mmetkarnanne apt sebagai sarana pembangunan tanmpomentaskaan nya manjarokat. tegas cooper #ozone kerja sama plan dan eat pembangunan dar plan periode selanjutnya peningkatan kapasitas, r021 termasuk implementasi tekanan warna taat ora kar laporan kami mean seniwati? merrmerkt implementasi telmpiementasinya arp dati 0is kemlu temanya yang berhubungan "nekanlana kerjaan weru plan berbagai itu dangan apt, asean (regional katun (mantle security counter besaran and memperkuat sebagai berangdianal erna, forum penting ntuk selatan reli teng dentifikae dan proliferation and tabung ngawi dis magnet dan ini ban baru mmumead, mustahil htnyamonkantata peningkatan langkan membangun taka cadang percaya eat) serta lengkap angka manfaat menu damai peeeentit ternak reetalut imphermertanl tabel ear ketan mpiemeot the ana petaka ori pad aan o arif pekon statement secara eka wani cak koboi aan metode berita yang lebih motif untuk menyatakan pest substantif pada ema mermnpetust pro alam dan adm pius untuk merriantu memajukan vin sesama untuk aniltaktur regional, rnermbantu mentalitas asian gan meningkatkan kapasitas peng sar tah wina berwarna dalan menanggulangi tantangan gan peluang yang ada tau mewsreoul rias diapaarn memperdalam kanan dengan dialog kemitraan, memperkuat keterlibatan dengan pihak eksternal dan mencari potensi mitra baru untuk keuntungan hubungan bersama dan juga respond secara bersama dan konstruktif terhadap perkembangan global memperkuat kerja sama substantive dan strategis dengan mitra wicara mengadopsi penekakatan penyusunan tan acak terkatunnya naskah and mis kemlu yang bih strategis bersama dengan making masing masukan indonesia mitra wise dengan menara prita asian dai untuk pen ketan meng identifikasi organisasi internasional ipni untuk kepentingan asam dan anita asean prioritas dengan mitra wear las an bumtrata peramban bean ega) asean due boteagen bekerja sama dengan mita asean arr rina bentar wicara telah mekanisme yang ada, untuk mengatasi makam kana tor masalah dan tantangan yang dangewieaa ada alun muncul sekahyus hassan ingin memperkuat perkembangan las med loro borja sama asean tegar ik, meteora terberat semen besaran dengan mita wicara untuk asean sepang memastikan implementasi dari pes nawa masing masing rencana masa eren akal secara #aktif, errmassat lagomtoi) pemanfaatan dana kerja len dara sama yang sia stan asean harum awalan can mita wara secara gaet aam summit (ln ost untuk meningkatkan man hatian roti kam kerja sara meluruh bidang iv, meningkatkan kapas koordinat den reg terwkaanakannya ana kartu terkait dengan asean dalan rangka koordinasi dengan ka, dalam formulasi proyek dar #1weeregjrn pibeenumnnasai plan tol terkait dialami serangga pandangannya untuk secara action asian dengan mendorong tekst menggunakan dana negara mira asean dan implsmontas inan kerja sara yang sta organisasi mitra asean action ipa) asean ilo ia o dengan masing masing np r28 kemlu negara mita asean san orgarsiaw intornasisrtal era asean koordinasi dalem negeri yeraksnnakarerya mada katrina dalan angka koordinat dengan kal. pernah mantan dana kerja berkat dalan rangka saru asam mendorong permarntastar dara ker tara yang sda verminanaryya kegiatan der prasad studi asam rig dipaksa bets asam asam trust fund dar asam prayer fund taretsanerya selatan dan coaching cita asam trims fund dan asean project fund kepada stakanoxiera mengembangkan dan menjaga kemitraan yang efektif dengan pihak eksternal untuk mendukung masyarakat asean mermpesbust bubungan penyelenggaraan tersatenggarakannya pai2 seribu asean dengan pihak pertetraan tingkat pertemuan tingkat baterai termasuk dengan mearbari, som dar working mortar, sok dan spare! observer dan umat croup clean dengan serui celup allan asean, negara mira dan mitra awrtaaik mebeerkbanhiana beta matang tugas #sean st.mep3 dear kerangka karya sara jalan coordinating candi dat mars working group dalam engine asam dan ong animasi mnermpertimbangkar seluruh internasional mita mapan yang berhubungan asean dengan aplikasi tumor che serta partisipasinya paca kegiatan asean dalam perekagoart kaelorobeba lam ark arung kai2 3ota seribu kantor kebutuhan menjadi ketua anta peri apan indonesia pembangunan kapasitasnya pada tahun untuk menjadi ketua asean pada tahun meningkatkan cape antar opd daa sekretariat asean dengan plerrentaat lugas teruna pat pai kamu duta besar non alan can #eigasai asean indonesia dalam mega kai mengenal coordinating launch tunjangan feet frying letaknya pang relevan yang warung gelap alam misi silat politik berakrariilam pada asean mempertimbangkan mpok besaran timor late yang berhubungan mengembangkan proyek dengan panti pari sinar terjunnya pondok tanpa kop. kartu dan memainkan lesi dalam kegiatan hasi dari fast prang pemanfaatan secara afektif asean misi atm politik gan anion dana kerja rama keamanan dan gan dara lainnya yang mandarin pelaksana berubah segar bera matra kunjungan feat perang asian dangan gabah misi pil ekonomi oon film sesal budaya cas may a30 san pena dak (eyx p . dare untuk mendukung terlaksananya bagian kpps nemu manyerahat asean, betngaantan larva memanihattan secara latin lengan meng hole usg #efektif peran acts3 untuk antenna setan mermgrarnodikan asean fan obey rmdlki dar kerja saru anne yang asean dan negara tuan segi rumah atau @#gmwsasi intarnaganal pelaksanaan konsultasi termnaraannya nol) 3o6 kartu, ptn asean ekeplorzat proyek karya dengan duta that mor karsutasi dengan duta sana dengan cegarikati asean dan onganturi besar non asean dar penahan sanaa casa merasa larry yang organisasi internasional cooperation counsel, #mean dengan asian lainnya yang relevan soonermac cooperation membatu: mmatatui dengan asian meta organization community para dia harian melaju! pertemuan latin american and asean tirakat corunittes pertemuan asean garisun satwa, soni permanent jalan aasosiatian for koprasentatives regional cooperation, cpb meertace, cpb. shanghai cooperation beyond groceenya orgerinatian dan pacific alliance terasah organcar internasional dan regional mpemertag kerja gama terms padanya kios kemlu, genas tanya, asean dengan pinak pemanfaatan dana asean lovdoreela #material dengan asam kepada psa mempertimbangkan menggunakan dina pemetaan pita, warna asean man sms anya imorgnasi membidik asean obanernan untuk ker tra dan konsultan benama formal beragam asam news anggota asean pelorngpadianoraraen don mitra mesra dalam drivdet reletjoon, rangka impleerenrtaan termasuk berlandaskan wax elan priority terangan saing cooperation area plan menguntungkan untuk action asean dmn mendukung pembentukan pemarfestan dara kerja marinara asean dengan sama dengan mira tetap merger woman pentingnya pendekatan menyeluruh dadak yeruyanaa yoni 3o weekly clan asam pertimbangan geoslrateyan pertemuan antara comentiso permanent pupessantatives depo) dengan kal terkait salam rangka mendorong pemanfaatan dana kerja sara yang ada dalam kerangan kerja satu asean dengan negara mira dan organisasi internasional #pelabuhan koordinasi termksarsannya ma2 kemlu dan asean tengan bekratarat asam esordinasil dan konsultasi dalan rangka dengan sekam ist #neraraataan dala asam melalui rangka meningkatkan dan pertemuan cpo dan mempromosikan asean negara moralitas lan tan lo, kn) bispiornsi proyek kerja tersusunannya naskah npp keenam ptn barru asean dasar masukan indonesia asean srgarnvati reg one! lainnya untuk work pen dengan dengan orgarmasi regional minin asean cooperation tunai ekonomi cooperation organbeatkan, com multi latin arrericats and cabean stater south asian a00 nor regional peresmian shanghai csegerati pacific nano lur lain terutama ipni amerika ptp pertemuan kesrdinawi asean antar negara akan gurgaon secara kom. putra asean dan organisasi mernastanal yang tangan dijajaki melakukan penjajakan terma sarannya konsultasi mas kereta ptn (nja sastra dengan negara dengan prejaltsat sersan asean negara ngn akan den duta besar special dalam rangka envoy negara nagar3 mempertimbangkan asean gir peerpirbaan kerja gngenisam regional formal dengan asean internasional mengembangkan keterlibatan yang kuat dengan mitra potensial baru mempertimbangkan melakukan penjajakan tarmasanerya kormstasi kamera per keenan baru dangan canada dengan mara dengan pejabat sensor asean "aaa alau organisasi yang potensial buru (reog ara duta besar special powered siam tertarik mem asian dan orgariaan envoy negarnegara berlandaskan pada imemnamsrah non. asam dam patungan saing orgarvsas regional menguntungkan termasuk into resamboraal cuin gan kereta pacu pembentukan masyarakat tera sarana konstan poin kara ber sakan dar koordinasi bersama asean boga anggota asean mengkaji modalitas tanya dan warkat asean yang tepian arena teritaaat oak arra marga! tangan nira poterakal maria tas miss potensial baru dalam hubungan yang saling menguntungkan tot a33 maa o meningkatkan kapasitas asean untuk berkontribusi dan menanggapi isu internasional kunci yang menjadi perhatian bersama osamu sean sewntoaw ega (ewen meningkatkan konsultan menyusun poci dikeluarkannya berbagai motion kartu can kerja cara dalan isu. indonesia asean agam gate run mrakdateral yag menjadi watarnent tingkat ungkap blunders maupun gerakan berwarna untai madara mung menteri menteri terkait dengar temeroyekeikan tum terkait internawonat iwu isu internasional asean yang ratu dan yang menjadi perhatian yang meja perhatian mengembangkan pukul perkara berguna, berwarna dimana diperlukan untuk term teraliharrnya kartu membentuk gan kornunkasi antara menatoraha inu isis pejabat cpa, pesawat betis ayunda senior dan peta negeri mengembangkan waktu yang web pangkat saru mengeluarkan asian sharing kafir kota warga dasi nngganakannya pos kemlu statement dalam isu au antara asean dan asean informal pancing intginamanal yang organ aksi komensal anal meeting dan cp@ menjadi personas bersama. mira interface tertekaarakarnya da12 waria ik, mendengarkan kerja sara antara asean dar organisasi koordinasi dan konsultasi mratilataral isinya paca bersama negara anggota jau tau internasional yang ase dan org arena relevan dan menjadi mfr batara perhatian bersama dan taksatakarunya yana. kerja areas lan inifoarrmial mernperbuar koorinaah #arena negara anggota meeting selam berhala akan dian jika termungknkan, menyampaikan kandidat asean uruk posisi pos pantang forum internasangi can ft. adik, o |
ten mywangarawang, bupati kepala daerah karawang karawangh penjabat negara jang dipertjajai penuh untuk ditunjuk sebagai penjabat presiden mengingatkeberangkatan kami keluar negeri hingga sampai tanggal kembali tanah air menunjuk menteri pertama ir. juandhampa menteri. naa nyi wna kpi,sukarno). ditetapkan djakarta pada tanggal april' presiden republik indonesia, t.t.d. d~,ri jabat ann bagal pengganti sementara pr'es den d1rektor bank el~ bangunan indonesia, dengan pernyataan t.terima kasih atas jasa jasanya jang telah sumbangkan salinan surat keputus ini disampaikan kepada para. wakil per<i.ana m,menteri, para 1ent.eri coord nation, semua menteri, sekretariat negara, sekretariat dewan 101oi:)eter, sekretariat dewan jllbangunan indonesia, direksi bank indones direksi bank pembanguan indonesia, badan pemeriksa keuangan, departemen urusan pendapat pembiayaan dan pengawasan ketika surat kupu~san ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui da.n dii:)bahkan. terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini, memberhentikan dengan hormat menetapkan t 'l sdr. r.soetikno same'!' s.h. \'i'akil perdana menteri ll,en1mbang bahwa berhubung lah dia:3hanja para anm::;ota direksi1 band[ pembangunan indonesia aja.ne; baru, sebagaimana dit.tetapkan dengan kept san presiden ahun perlu member bahkan sdr. soetikno slamet s.h. dari jabatannya sebagai pen ganti sementara a presiden. direktur ank tsb. 'la\ti ., pengin eat undang undang prp sabun 1960i keputusan presiden ahun keputusan presiden no, t.ahun 1964i kani, presiden republik indonesia keputusanpresidenrepublik indonesia no" ta.'iun _. presiden republik indonesia 'j, |
boven tasi |. pra bag. .fer undang? s5. keputusan presiden republik indonesia . "tahun jae kami, presiden republik ind esa". menimbang bahwa perlu segera mengangkat para guru besar logam untuk, gan bata menjadikan mata mata pengajian sesuai dengan kurikulum, lembaga pertahanan nasional hna bahwa jang namanya tersebut dalam daftar lampiran ini, di ehi pandang tahap untuk diangkat mendjadi guru besar dosen kan "pada lembaga pertahanan nasional, ida mengingat alat undang undang dasar pen 2e alat peraturan presiden tahun tete kko ome o000. telah diubah kemudian dengan peraturan presiden pam hun bea memutuskan: menetapkan. na: sar po. terhitung mulai tanggal mei mengangkat sebagai guru nasar dosen pada lembaga pertahanan nasional seperti. tertjadfum dalam daftar lampiran dengan ket bantuan, "bahwa segala sesuatu akan diubah dan. tambah sebagaimana mestinya, apabila ditemui tln hari ter nyata terdapat kekeliruan dalam penetapan inis naa ya" fan sari ig salinan surat keputusan ini dikirim) kan untuk diketahui sepakat presidium kabinet dwikoraj saka para menteri koordinator komparatif data. para menteri, find sekretariat negara petikan surat keputusan ini disampaikan padi ajang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan. bana, ri) sayur, dikenang ai djakarta peta cesar ahi mal saddam ltk amnesia, harap kembali mars setelah selesai dipergunakan ice (ph pesan yan |
wan ganovemberari pengurus besar gasbiindo, maka perlu membebaskan beberapa anggota mars dan kemudi menggantinya dengan anggota anggota baru jang telah diusulkan oleh organisasi jang bersangkutan bahwa mereka jang namanya tersebut dalam dictum kedua keputusan ini, dipandang memenuhi saat untuk diangkat mendjadi anggota anggota mpr3 memperhatikan persetujuan pimpinan mars suk pertimbangan dan usul dari organisasi jang bersangkutan. mengingat alat undang undang dasar ketetapan mars ne. xxxiii mars tu: undang undang tahun memutuskan @2tetapkan pertama membebaskan dengan hormat dari keanggotaan majelis perlu sjawaratan rakjat sementara sdr. musa effendy sdr. andi mappasata dengan japan terima kasih atas segala. jasa jasa jang te lah disumbangkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota mpr3 kedua mengangkat sdr. sofyan hamdan mena sdr. judi ghazali s.h. masing masing sebagai anggota majelis permusyawaratan rak jat sementara ll, menggantikan s.e. tea man, presiden republik indonesia menggantikan sd. musa effendy, wakil golongan kar buruh gasbiindo nge: menggantikan sdr, andi mapa, wakil golongan karya buruh gasbiindoresiden yak indonesia, soeharto jenderal tat bee ann kta mereka munarepublic indonesia"november presiden republik indonesia, menimbang bahwa pada tanggal novemberresiden republik indonesiayang telah ditandatanganidengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa reformasi kebijakan dan pelayanan pajak dan bea cukai pada kementerian keuangan dinilai telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sehingga perlumemutuskan:pertamakedua dengan berlakunya keputusan presiden ini, keputusan presidendicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ketiga . presiden republik indonesia bg. ketigseptemberalanftja surat gubernur sumatera tengah tanggal oktober und., jang mengusulkan pengesahan peraturan dewan pemerintah daerah sementara propinsi sumatera tengah tanggal oktober dps tentang pembanguan kembali bagian kota jambi jang habis terbakar pada tanggal september surat menteri dalam negeri tanggal pebruari des. jang mengusulkan agar waktu untuk mengambil ketetapa mulai tanggal januari oleh karena materi jang diatur dalam peraturan tersebut belum selesai ditinjau oleh kementerian kementerian jang bersangkutterhitung mulai tanggal januari waktu untuk mengambil ketetapan sebagai termaksud dalam alat undang undang tahupekerdjaan umum dan tenaga, menteri kehakiman, gubernur propinsi sumatera tengah, dewan pemerintah daerah sementara propinsi sumatermean tatar! n17sementara propinsi djawa tengah tanggal desember peg. ip jang menetapkan peraturan daerah propinsi djawa tengah tentang pensiun pegawai daerah propinsi djawa tengah , dikirimkan untuk mendapatkan pengesahan kami dengan dengan perantara menteri dalam negeri dengan surat dewan pemerintah daerah propinsi djawa tengah tanggal desember peg. ip menimbang bahwa tidak adadesember peg. ip tentang penetapan peraturan daerah propinsi djawa tengah tentang pensiun pegawai daerah propinsi djawa tengmerintah daerah sementara propinsi djawa tengah. dewan perwakilan rakjat daerah sementara propinsi djawala jawatan p.t.t. tertanggal oktober ui., dari surat mana ternjatalah, bahwa pada tanggal agustus kantong pos jang berasal dari kantor pos dantelegrap pembantu genteng untuk kantor kantor pos surabaya dan banyuwangi telah dirampas pada waktu dibawa stasiun kalisetail: surat menteri perhubungan tertanggal januari k2 surat dewan pengawas keuangan tertanggal pebruari menimbang bahwa menurut keterangan wakil pengantar pos padi jang diserahi membawa pos, ditahan oleh beberapa orang bersenjata dan dipaksa menjerahkan kantong kantong pos dan sepedanya, bahwa sepeda dan kantong kantong pos tersebut pada pagi hari itu djuga telah diketemukan kembali, akan tetapi ternyata bahwa kantong untuk kantor pengawas banyuwangi telah dibuka dan kantong uang jang berisi rp. jang ada didalamnya telah hilang, bahwa kemudian ternyata, padi sendiri turut tersangka dalam peristiwa ini, bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan kekurangan sebesar rp. dalam kas pengurus kantor pos dan telegram pembantu genteng, kekurangan mana timbul dalam daftar perhitungan bendaharawan kantor pos dan telegram banyuwangi, bahwa kepada bendaharawan bendaharawan termaksud tidak dapat diberikan kesalahan, pengabaian pekerdjaan atau kelalaian: mengingat surat keputusan pemerintah tanggal januari lembaran negara memutuskan: menetapkan: . man pa) ny? swt kp. presiden republik indonesia menetapkan: menghapuskan uang termaksud sebesar rp. (sebelas ribu tudjuh puluh empat rupiah) dari daftar perhitungan bendaharawan kantor pos dan telegram banyuwangibogor, menteri perhubungan, kepala jawatan pos, telegram dan telepon bandung, menteri keuangan,. ditetapkan djakarta pada tanggal pebruari presiden republik indonesia, t.t.d. sukar menteri perhubungan, t.t.d. juanda |
maagama tertanggal desember a i1 dan surat dewan pengawas keuangan tanggal pebruari menimbang :.a bahwa sebagai akibat dari penjurian jang terjadi pada tanggal maret pada kantor urusan agama kabupaten bangkalan telah hilang uang sebesar rp. bahwa uang tersebut diatas terdiri atas penerimaan nikah, talak dan rujuk sebesar rp. dan uang untuk dipertanggung jawabkan (g.t.g.r.) sebesar rp. bahwa hilangnya uang tersebut sudah pasti bukanlah disebabkan karena kesalahan, kelaparan atau kelalaian bendaharawan bersangkutan, mengingat lembaran negara memutuskan: menetapkan: menghapuskan jumlah uang sebesar rp. limaribu enamratus tudjuhpuluh satu rupiah sembilan setengah sen), jang terdiri dari penerimaan nikah, talak dan rujuk rp. (dariku tudjuhratus tigapuluh delapan rupiah limapuluh sen), uang untuk dipertanggung jawabkan (g.t.g.r.) rp. (dariku delapanratus delapanpuluh tudjuh rupiah limapuluh sembilan setengah sen), dari perhitungan bendaharawan kepala kantor urusan agama kabupaten bangkalan. salinan keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada dewan pengawas keuangan, menteri agama, kementerian keuangan perbendaharaan umum), kantor pusat perbendaharaan surabaya, jawatan urusan agama djakartagama, t.t.d. fakih usman |
: mengingat dan undang undang dasar undang undang perbendaharaan indonesia icw. stb11925segel voor het administratif better tbl. nomor sebagaimana telah diubahdidimaksud dalam danirimkan perutusan republik indonesia guna menghadiri konperensi cafe economic commission for asia and the far east) bagian trade promotion, jang akan diadakan manila pada tanggal pebruari dan jang akan berlangsung kira kira hari: dengan mendahului keputusan dewan ekonomi dan keuangan, setelah mendengar perdana menteri, menteri luar negeri, menteri perekonomian, menteri keuangan thesaurier jenderal), direktur lembaga alat alat pembayaran luar negeri dan menteri urusan pegawai, memutuskan: menetapkan: pertama mengirimkan perutusan republik indonesia untuk sidang cafe economic commission for asia and the far east) bagian trade promotion, jang diadakan manila pada tanggal pebruari dan berlangsung kira kira hari. kedua perjalanan pulang pergi manila ini dilakukan oleh anggota anggota dengan menumpang pesawat terbang dari tempat kedudukannya. ketiga delegasi tersebut terdiri dari ketua taher ibrahim, pegawai tinggi dari bagian ekonomi pada konsulat jenderal republik indonesia singapore (golongan iii baru), anggota anwar sunda, sekretaris jawatan perdagangan dari kementerian perekonomian djakarta (golongan baru), ranadipura, pegawai direksi ekonomi dari kementerian luar negeri djakarta (golongan baru), penasehat . man n17 wat kp. presiden republik indonesia penasehat mr. moh. kosasih purwanegara, wakil ketua iii dari dewan ekonomi indonesia pusat d.e.l.p.) djakarta, mr. j.g. engine, ketua dari organisatie verenigde exporter van indonesische producer o.v.e.i.p.) djakarta. keempat memerintahkan delegasi tersebut untuk berangkat manila pada kira kira tanggal pebruari dengan jabatan bahwa saudara taher ibrahim akan berangkat dari singapore dan saudara anwar sunda dan ranadipura serta para penasehat mr. moh. kosasih purwanegara dan mr. j.g. engine akan berangkat dari djakarta, delegasi akan berada manila hari, dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perjalanan, ketua perutusan membuat laporan tertulis jang disampaikan kepada presiden, menteri perekonomian dan menteri luar negeri: setelah selesai perundingan, kembali tempat kedudukannya masing masing, kepada ketua delegasi diberikan uang representasi sebesar usa . , kepada ketua delegasi diberikan uang harian menurut peraturan jang berlaku untuk golongan iii baru, kepada anggota anggota delegasi diberikan uang harian menurut peraturan jang berlaku untuk golongan baru, kepada penasehat penasehat delegasi diberikan uang harian jang besarnya, didasarkan atas peraturan untuk uang harian pegawai negeri golongan iii baru, kepada anggota anggota delegasi anwar sunda dan ranadipura karena belum pernah luar negeri diberi tunjangan pakaian (uitrustingskosten), masing masing sebesar rp. seribu limapuluh rupiah) atau harga lawannya dalam kepala jawatan perjalanan negeri diwajibkan menyediakan uang termaksud pada sub dan bahwa pengeluaran uang termaksud dalam sub kemudian akan diperhitungkan masing masing oleh o.v.e.i.p. dan d.e.l.p. djakarta dengan pemerintah, il. dalam waktu satu bulan sesudah delegasi kembali, ketua dan para anggota delegasi diwajibkan memberikan pertanggungan jawab disertai semua bukti bukti (kwitansi okwitansi), atas semua pengeluaran uang jang diberikan kepadanya, kepada jawatan perjalanan negeri, penasehat . lan upn swt kp. presiden republik indonesia penasehat penasehat delegasi diwajibkan memberikan pertanggungan jawab masing masing kepada o.v.e.l.p. dan d.e.i.p. djakarta, jika pertanggungan jawab tidak diberikan dalam waktuluar negeri sebagai pegawai, gajinya tempat kedudukannya dibakar penuh dan waktu itu dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk pensiun, p . mereka sesampainya manila diwajibkan menghadap perwakilan republik indonesia disana, satu dan lain dengan ketentuankeuangan, menteri perekonomian, menteri urusan pegawai, kementerian keuangan bagian perbendaharaan urusan javasche bank, dewan pengawas keuangan bogor, jawatan perjalanan negeri, direktur lembaga alamanila, direksi dana pensiun indonesia jogjakarta dan bandungperekonomian, t.t.d. semarang. menteri luar negeri, t.t.d. suharto notowidigdo. |
minjau kembalimendengar dewan menteri dalam rapatnya ke tanggal pebruari memutuskan: menetapkan: alat keputusaiubah lagi sehingga berbunyi sebagai berikut dewan urusan pegawai terdiri dari menteri urusan pegawai sebagai ketua merangkap anggota, menteri keuangan sebagai anggota, menteri sosialtanggal pebruari ditetapkan djakarta pada tanggal pebruari presiden republik indonesia, t.t.d. sukar perdana menteri, t.t.d. widodo. |
man tatar! n17 wat ebisurabaya kapten abdul fatah, p.s.t. pamekasan t.t.v pengadilan tentara malang kapten santoso, kep. bag. iv. res. t.t.vjogjakarta. kami, presiden republik indonesia menimbang bahwa berhubung dengan kepindahan kapten rahardjojogjakartajogjakarta kapten rahardjo, dulu perwira distrik militer sukoharjo17 wat kp. presiden republik indonesia nor.makassar, denpasar dan ambonmakassar, denpasar dan ambonmakassar, denpasar dan ambon major sadar lahan, perwira menengah urusan territories staf t.t. vii. kapten sejati, kepala seksi staf t.t. vii. kapten f.j. tumbelaka, kepala seksi iii staf t.t. v.t.d leyman wiriadinata sesuai dengan jang asli sekretaris presiden, t.t.d. mr. jatmiko. |
pi. jin, gubernur jambi peraturan gubernur jambi nomor tahun tentang rencana umum penanaman modgubernur tentang rencana umum penanaman modalumum penanaman modal provinsi jambi. dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud denganprovinsi jambi. kabupaten kota adalah kabupaten kota provinsi jambi. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi jambi yang selanjutnya disingkat dpmptsp adalah dpmptsp provinsi jambi. kepala dinas adalah kepala dpmptsp provinsi jambi. perangkat daerah yang selanjutnya disingkat adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi jambi sebagai unsure pembantu gubernur jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunprovinsi jambinasional jangka panjang berlaku sampai dengan tahun rencana umum penanaman modal provinsi jambi yang selanjutnya disingkat rupa provinsi jambi adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang dimaksudkan sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal provinsi jambi. rupa provinsi jambi adalah rencana umum penanaman modal provinsi jambi yang dirumuskan dalam suatu dokumen rencana umum penanaman modalyang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kota provinsi jambi yang berlaku sampai dengan tahun penyusunan rupa provinsi jambi,provinsi jambi, dengan tetap berpedoman pada rencana tata ruang wilayah provinsi jambi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi jambi tahun serta berbagai aspirasi seluruh stakeholder pembangunan provinsi jambi. rupa provinsi jambi dalam bertujuan untuk: terbangunnya keterpaduan dan konsistensi antara rupa, rupa provinsi jambi dan rusak dengan dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah:kemakmuran masyarakat daerah, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah dan nasional: dan mendorong terjadinya peralihan teknologi, pengetahuan dan modal dari penanam modal kepada masyarakat daerah. rupa provinsi jambi sebagaimana dimaksud dalam dirumuskan dalam suatu dokumen yang disusun dengan suatu sistematika sebagai berikut pendahuluan: asas dan tujuan, visi dan misi: arah kebijakan penanaman modal, yang terdiri dari: peningkatan iklim penanaman modal: persebaran penanaman modal: fokus pengembangan pangan, insfrastruktur, dan energi,: pemberian kemudahan dan atau insentif penanaman modal: promosi kerjasama penanaman modal: dan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi: peta panduan roadmap) implementasi rupa provinsi jambi, terdiri dari: fase pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (easy and quick field investment): fase ii, percepatan pembangunan infra(knowledge based economy): pelaksanaan. isi dan uraian rupa provinsi jammelaksanakan kebijakan penanaman modal, pemerintah provinsi, ttd fachrori umar diundangkan jambi pada tanggal sekretaris daerah provinsi jambi, salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum, ttd ttd rianto ali zaini, sh, nip. berita daerah provinsi jambi tahun nomorlogan (tagline) universitaslogan tagline) universitaslogan tagline) universitaslogan tagline) universitasdnunilanhtinsk 202ins buku37logan (tagline) universitas. kesatu menetapkan panitia finalisasi peraturan rektor slogan tagline) universitas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. kedua panitia finalisasi peraturan rektor slogan tagline) universitas bertugas menjalankan dan melakukan kajian dan finalisasi peraturan rektor slogan tagline) universitas. ketiga panitia finalisasi peraturan rektor slogan tagline) universitasani para wakil rektor, nip para kepala biro, universitas lampung. doc: amat, dnunilanhtinsk 2020n bukuslogan (tagline) universitas. susunan panitia finalisasi peraturan rektor slogan tagline) universitas. seniman, penanggungjawab isamingun, ii. sektarian |bent ahmad, salah anggota lampung rektor universitas lampung, romani nip doc: amat, dnunilanatinsk 2020nsk buku37. |
cal remas walikota binjai provinsi sumatera utara. jdih. binjaikota.go.id,. jdih. binjaikota.go.iddandan sesuai. jdih. binjaikota.go.idwalikotaisiensi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. bab nnn. jdih. binjaikota, tetap diberikan hak keuangan dan administratif,pejabat yang berwenang dapat mengangkat pelaksana tugas pimpinan dprdabupaten binjai tahuntiga atas peraturan daerah kota bsepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd kota binjai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. . jdih. binjaikota.go.id peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lamaasli sea walikota binjai, daerah kota binjai, maka diberikan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprdsebagai tolak ukur keberhasilan dprd menjalankan amanah rakyat tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas dan kredibilitas pimpinan dan anggota dprd, untuk menunjang hal tersebut. dengan adanya peningkatan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd, dapat lebih meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja dprd. jdih. binjaikota.go.idsuami isteri dan tunjangan anak kepada pimpinan dan anggota dprd yang memiliki istesan. jdih. binjaikota.go.id. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasmensosialisasikan kebijakan dprd kepada seluruh anggota dprd. hurufdprd. huruf c. jdih. binjaikota.go.id hurufbinjaijdih. binjaikota.go.iddalam huruf huruf huruf,. jj. jdih. binjaikota.go.idkepada pimpinan dan anggota dprd. jdih. binjaikota.go.iduntuk peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang dan rendah sesuai peraturan perundang undanga. jdih. binjaikota.go.idebagian kelima . jdih. binjaikota.go.id. jj. jdih. binjaikota.go.idpkota binjawalikota wakil walikota binja. jdih. binjaikotapimpinan dprd sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan walina. jdih. lingkungan hiduplingkungan hidupan kebijakan teknis pemeliharaan lingkungan, pelaksanaan kebijakan perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan kebijakan pengawetan sumber daya alam, pelaksanaan kebijakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan lingkungngendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang pemantauan kualitas lingkungan, bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan bidang pengendalian kerusakan lingkungan, pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang pemantauan kualitas lingkungan, bidang pengendalian pencemaran lingkungan, bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pembinaan penerapan baku mutu pencemaran dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pembinaan pengembangan teknologikerusakan lingkunganmantauan kualitasmantauan kualitas lingkungan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pemantauan kualitas lingkungan mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja seksi pemantauan kualitas lingkungan, penyusunan bahan kebijakan teknis pemantauan kualitas lingkungan, pelaksanaan kebijakan teknis pemantauan kualitasudara, pelaksanaan pemantauan kualitas air, pelaksanaan pemantauan kualitas tanah, penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup, penyusunan status lingkungan hidup daerah, j . pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan hiduppencemarpencemaran lingkungan mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja pengendalian pencemaran lingkungan, pengumpulan dan pengolahan data bidang pengendalian pencemaran lingkungan, cc. penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian pencemaran lingkungan, meliputi: penyusunan bahan kebijakan penetapan kelas air pada sumber air, pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air dan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan penetapan daya samping beban pencemaran emisi, pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pencemaran lingkungan, meliputi: pelaksanaan pengendalian pencemaran air dan udara, pelaksanaan identifikasi sumber pencemar institusi dan non institusi, pelaksanaan pembinaan penerapan baku mutu pencemaran lingkungan, pelaksanaan penyusunan bahan penetapan izin pembuangan limbah cair, pelaksanaan pengembangan sistem informasi, potensi dampak dan pemberian peringatan status pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat, pelaksanaan pembinaan pengembangan teknologi pengendalian pencemaran lingkungan, pelaksanaan fungsi lainkerusakkerusakan lingkungan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengendalian kerusakan lingkungan mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja seksi pengendalian kerusakan lingkungan, pengumpulan dan pengolahan data bidang pengendalian kerusakan lingkungan, cc. penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian kerusakan lingkungan, pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan, pelaksanaan kebijakan penetapan status kerusakan lahan tanah, pelaksanaan koordinasi rehabilitasi dan reklamasi lahan pasca tambang, pembinaan penerapan kriteria baku kerusakan lingkungan, pelaksanaan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem informasi, potensi dampak dan pemberian peringatan status kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pembinaan dan pengembangan teknologi pengendalian kerusakan lingkungan hidupawasan dan penegakan hukum lingkuingkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas bidang peningkatan kapasitas pengawasaningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja bidang peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas fungsi peningkatan kapasitas pengelola lingkungan, pengawasan lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan, pengkajian bahan penetapan dan pemberian penghargaan lingkungan hidup, penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat bidang plingkatan kapasitas, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan membawakan: seksi peningkatan kapasitas pengelola lingkungan,dan seksi pengawaspeningkatan kapasitas pengelolaelola lingkungan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi peningkatan kapasitas pengelola lingkungan mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja seksi peningkatan kapasitas pengelola lingkungan, pengumpulan dan pengolahan data bidang peningkatan kapasitas pengelola lingkungan cc. penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan kapasitas pengelola lingkungan, pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan kapasitas pengelola lingkungan, pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan, pelaksanaan identifikasimbinaan masyarakat, kelompok, dan lembaga pendidikan peduli lingkungan, pelaksanaan verifikasi dan penilaianngolahan data penetapan dan pemberian penghargaan lingkungan hidup, j . pelaksanaan identifikasi mhalh:gawasan lingkungan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengawasan lingkungan mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja seksi pengawasan lingkungan, pengumpulan dan pengolahan data bidang pengawasan lingkungan, cc. penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan lingkungan, pelaksanaan identifikasi usaha kegiatan yang wajib memiliki pelaksanaan pembinaan terhadap penerima izin lingkungan dan izin plh, pelaksanaan pengawasan (terkoordinasi pejabat pengawas lingkungan hidup) terhadap izin lingkungan dan izin plh, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan terhadap, il. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik dalam maupun luar pengadilan, pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran plh: pelaksanaan fasilitasi penyesuaian sengketa lingkungan hidup baik dalam maupun luar pengadilan, oo. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran plhpt laboratorium lingkungan pada dinas terdapat upt laboratorium lingkungan yang memilikdalamnetapan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya pelaksanaan standar kompetensi dan objektivitas personel, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan standarjagaana manajemen mutu laboratorium, il. pelaksanaanmasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak, oo. pelaksanaan inventarisasi sumber sumber emisi ellen daerah tapak, pelaksanaan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data lain laiuptan melaksanakan koordinasi dengan bidang dan seksi dalam pelaksanaan tugasnyafungsi penyelenggaraan pelayanan publik kepala dinas wajib menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas berdasarkan asas dan manajemen pelayanan publik dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidupb tata kerja dalam melaksanakan tugas, kepala dinas, kepala unit kerja, kelompok jabatan fungsional, dan pelaksana pada dinas jabatanb. sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon illatata lingkungan, membawakanbidang pengendalian pencemaran dan kerusakanbidang peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, membawakan: seksi peningkatan kapasitas pengelola lingkungan, seksi pengawasan lingkungan. utd:dibidang lingkungan hiduplingkungan hidup:peraturan bupati sukabumi nomor tahun tanggal november bagan struktur organisasi dinas lingkungan hidup dini iii iii dan kerusakan link gan pengawasan dan penegakan ata hukum lingkungan lilit iii kajian lingkungan pemanen buaya pen taraottan seksi seksi pengelolaan mer dan limbah ag pengawasan lingkungan pengendalian kerusakan nn bupati sukabumi, garis komando ttd garis koordinasi marwan amami lampiran ii: peraturan bupati sukabumi nomor tahun tanggal november bagan struktur organisasi utd laboratorium lingkungmbinaan penyelenggaraan pelayanan publik lingkungan dinas, cc. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan,, peningkatan kapasitas, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, upt dan kelompok jabatan fungsional, penerbitan izin rekomendasi bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan dinas, penerbitan rekomendasi pengesahan analisis dampak lingkungan, ukl upl, spl, apple dan dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara untuk penerbitan perizinan oleh perangkat daerah terkaitta lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas bidang tata lingkungan. untuk pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang tata lingkungan mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja bidang tata lingkungan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan) bidang kajian lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah b3, pemeliharaan lingkungan pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup dan sumber daya alam, pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis bidang kajian lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah b3, dan pemeliharaan lingkungan, pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup dan sumber daya alam, pengkajian bahandaya dukung dan daya tampung lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, pelaksanaan audit lingkungan hidup, konservasi dan pencanangan sumber daya alam, serta pelestarian fungsi atmosfir, pengkajian bahan penerbitan rekomendasi amdal, ukl upl, pengesahan spl, dan penerbitan izin lingkungan, mengkoordinasikan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan bidang usaha pariwisata, bidang usaha jasa pariwisata dan bidang produk wisata, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dan limbah b3, pembinaan pengembangan teknologi dalam pengelolaan sampah, pengembangan investasi dalam usahatata lingkungan membawakan:ajian lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang tata lingkungan bidang kajian lingkungan. untuk pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi kajian lingkungan mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja seksi kajian lingkungan, pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data bidang kajian lingkungan, pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis bidang kajian lingkungan, pelaksanaan kebijakan teknis kajian lingkungan, penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyusunan pdb pdrb hijau, penyusunan mekanisme insentif disinsentif, penyusunan pendanaan lingkungan hidup, penyusunan analisis resiko lingkungan hidup, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan apple dan lhs, penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan, meliputi: penyusunan dan penetapan rekomendasi amdal usaha kegiatan, penyusunan dan penetapan rekomendasi ukl upl usaha kegiatan dan pengesahan spl usaha kegiatan, pelaksanaan kebijakan teknis analisis dampak lingkungan (pelaksanaan penilaian dokumen amdal usaha kegiatan, pelaksanaan penilaian dokumen ukl upl usaha kegiatan, pelaksanaan penilaian dokumen ppl usaha kegiatan, penyusunan bahan penetapan izin lingkungan usaha kegiatan, pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan apple dalam ipjp dan rpm, pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan lhs, pelaksanaan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan, pelaksanaan audit lingkungan hidupampah dan limbah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang tata lingkungangelolaan sampah dan limbah mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja seksi pengelolaan sampah dan limbah b3, pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data bidang pengelolaan sampah dan limbah b3, pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah b3, penyusunan data dan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten, penyusunan bahapenyusunan bahan penetapan izin pendaurulangan sampah pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh swasta, izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, izin tempat penyimpanan sementara limbah b3, izin pengumpulan limbah b3, izin lingkungan usaha kegiatan, penyusunan bahan penetapan kebijakan teknis pengangkutan sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pelaksanaan kebijakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah, pelaksanaan identifikasi sumber penghasil limbah b3, j . pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah b3, pengelolaan sampah dan pengembangan teknologilingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang tata lingkung: penyusunan rencana dan program kerja seksi pemeliharaan lingkungan, pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data bidang pemeliharaan lingkungan, cc. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemeliharaan lingkungan, penyusunan bahan kebijakan teknis pemeliharaan lingkungan,kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusiub bidang data dan informasi pegawai, mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja sub bidang data dan informasi pegawai, pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis bidang data dan informasi pegawai., cc. pegawai, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah, penyajian data dan informasi keadaan pegawai, pemberian layanmutasi dan pengembangan pegawai bidang mutasi dan pengembangan pegawai mutasi dan pengembangan pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi badan bidang mutasi dan pengembangan pegawai. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang mutasi dan pengembangan pegawai mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja bidang mutasi dan pengembangan pegawai, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang mutasi jabatan, bidang kepangkatan dan penggajian: bidang pengembangan pegawai, pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis bidang mutasi jabatan, bidang kepangkatan dan penggajian: bidang pengembangan pegawai, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan bidang mutasi jabatan, bidang mutasi kepangkatan dan penggajian, bidang pengembangan pegawai, mengkoordinasikan pengelolaan mutasi dan pengembangan pegawai, mengkoordinasikan pengelolaan, mengkoordinasikan, mutasi administrasi perpindahan jabatan, mutasi kepangkatan, dan pengembangan kompetensimutasi dan pengembangan pegawai membawakan: sub bidang mutasi jabatan, sub bidang kepangkatan dan penggajian, sub bidang pengembangan pegawai. masing masing sub bidang sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh sub bidang yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. sub bidang mutasi jabatmutasi jabatan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang mutasi jabatan mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja sub bidang mutasi jabatan, pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis bidang mutasi jabatan, cc. penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi bidang mutasi jabatan, pelaksanaan penempatan dalam jabatan, pengelolaan administrasi perpindahan pegawai, pelaksanaan evaluasi penempatan dalam jabatan, pengelolaan administrasi dan pembinaan jabatan fungsional tertentu, pelaksanaan teknis penerapan pakta integritas dalam jabatan, pengelolaan promosi dan mutasi jabatan, pemberian pertimbangan dan persetujuan teknis perpindahan lingkup pendidikan dan kesehatan, penyelenggarpangkatan dan penggajikepangkatan dan penggajian. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang kepangkatan dan penggajian mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja sub bidang kepangkatan dan penggajian, pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis bidang kepangkatan dan penggajian, cc. penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi bidang kepangkatan dan penggajian, penyelenggaraan administrasi kepangkatan dan penggajian, pengelolaan administrasi kenaikan gaji berkala dan cuti pegawai, pengelolaan administrasi peninjauan masa kerja golongan, pelaksanaan ujian dinas pns dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah)pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang mutasi dan pengembangan pegawai dibidang pengembangan pegawai. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang pengembangan pegawai mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja sub bidang pengembangan pegawai, pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis bidang pengembangan pegawapegawai, pelaksanaan pengembangan karier, pola karier dan promosi pegawai, pengelolaan penerimaan pendidikan kedinasan, pengelolaan mengikuti pendidikan gelar dan non gelar bagi pegawai, pengelolaan izin belajar, pelaksanaan asesmen kompetensi pegawaimbangan sumber daya manusia bidang pengembangan sumber daya manusiasumber daya manusia mempunyai tugas pokokbidang pengembangan sumber daya manusia mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja bidang pengembangan sumber daya manusia, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang pengajaran, bidang bimbingan siswa, bidang pengembangan dan kerjasama, cc. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengajaran, bidang bimbingan siswa, bidang pengembangan dan kerjasama, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, teknis, fungsional serta pengembangan dan kerjasama, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihansumber daya manusia membawakan: sub bidang pengajaran, sub bidang bimbingan siswa, sub bidang pengembangan dan kerjasub bidang pengajaranajaran. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang pengajaran mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja sub bidang pengajaran, pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis bidang pengajaran, cc. penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi bidang pengajaran, pengumpulan bahan, penyusunan dan pengolahan kurikulum kegiatan pendidikan dan pelatimbingan siswbimbingan siswa. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang bimbingan siswa mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja sub bidang bimbingan siswa, pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis bidang bimbingan siswa, cc. penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi bidang bimbingan siswa, penyusunan bahan kajian teknis bidang bimbingan siswa, pelaksanaan bimbingan aspek sikap dan perilaku siswa dalam penyelenggaraan kedaulatdan kerjasamembangan dan kerjasama. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang pengembangan dan kerjasama kedaulatan mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja sub bidang pengembangan dan kerjasama, pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis bidang pengembangan dan kerjasamadan kerjasama, penyusunan bahan kajian teknis bidang pengembangan dan kerjasama, pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi kerjasama dengan pihak laimbinaan dan kesejahteraan pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi badan bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai, pengkajian bahan perumusan kebijakan teknimbinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugalaksanaan pembinaan aparatur pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai penanganan disiplin pegawai pengelolaan kesejahteraan pegawai, mengkoordinasikan kelembagaan dan profesi aparatur sipil negara asn) korps pegawai republik indonesia kopi) dan profesi asn lainnya), penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, j .disiplin pegawai, membawakanpembinaan pegawai untuk melaksandan program kerja sub bidang pembinaan pegawai, pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data bidang pembinaan pegawai, cc. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi bidang pembinaan pegawai, penanganan pengaduan sikap, perilaku, etika dan sengketa pegawai, pelaksanaan pembinaan aparatur, pengolahan dan pengelolaan rekam jejak pegawai, pengelolaan administrasi ijin perkawinan dan perceraian pegawai, pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian bidang pengaduan dan pembinaan aparatur, penyusunan informasi terkait indikator prestasi kerja pegawai, j . pelaksanaan analisa penilaian prestasi kerja pegawai, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama bidang tugasnya, il. pelaksanaan penanganan orang yang sakit baik fisik maupun psikis, pelaksanaan kajian dan analisa pemberian tunjangan berbasis kinerja pengelolaan penilaian prestasi kerja pegawai, pengembangan sistem penilaian prestasi kmonitoring dan evaluasi kinerjamonitoring dan evaluasi kinerja pegawai untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang monitoring dan evaluasi kinerja pegawai mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja bidang monitoring dan evaluasi kinerja pegawai, pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data bidang monitoring dan evaluasi kinerja pegawai, cc. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai bidang monitoring dan evaluasi kinerja pegawai, pengelolaan tingkat kehadiran pegawai, pemrosesan administrasi penjatuhan hukuman disiplin, pelaksanaan monitoring dan kehadiran kerja pegawai, penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi bidang monitoring dan evaluasi kinj .kesejahteryusunan rencana dan program kerja sub bidang kesejahteraan pegawai pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data bidang kesejahteraan pegawai cc. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi bidang kesejahteraan pegawai, pengelolaan pemberian penghargaan pegawai, pelaksanaan koordinasi perlindungan pegawai, penyusunan bahan fasilitasi kelembagaan profesi asn kopi dan profesi asn lainnya), pelaksanaan fasilitasi profesi asmbantu bupati dalam penyelenggaraanadaan, pemberhentian dan informasi pegawai,dan sub bidang data dan informasi pegawai. bidang mutasi dan pengembangan pegawai, membawakan sub bidang mutasi jabatan, sub bidang kepangkatan dan penggajian,dan sub bidang pengembangan pegawai. bidang pengembangan sumber daya manusia, membawakan: sub bidang pengajaran, sub bidang bimbingan siswa :dan sub bidang pengembangan dan kerjasamalingkungan bad skepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia minin etdaannata perencanaan dan evaluasi kelompok jabatan bidang bidang bidang bidang fungsional pena bidaah pebruari tan dan saat pangan naa men kes pen pekan bawa sessesss mama h a sus bidang bub bidang sus bidang formasi dan mutasi jabatan pengajaran pembinaan pegawai pengadaan pegawai identitas pemberhentian kepangkatan dan penggajian bimbingan siswa monitoring dah evaluasi dara pan tap otomasi pena korban pesawat pen bemunrant pan keb " bupati sukabumi, garis komando ttd garis koordinasi marwan amami bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai, membawakan:upt,dan kelompok jabatan fungsional tertentuyang dalam penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, penyusunan dan perumusan kebijakan teknissekretariatan, bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi pegawai, bidang mutasi dan pengembangan kompetensi aparatur, bidang pengembangan sumber daya manusia, bidang pembinaan dan disiplin pegawai, kelompok jabatan fungsional, dan unit kerja lainnya lingkungan badan, pembinaan administrasi lingkungan badan, pembina penyelenggaraan pelayanan publik lingkungan badan pelayanan publik lingkungan badan, penyelenggarsertaadaan, pemberhentian dan informasi pegawai bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi pegawaipegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi badan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi pegawai. untuk pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi pegawai mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja bidang pengadaan, pemberhentiancc. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknismengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaanpenyelenggaraan formasi, pemetaan dan pengadaan pegawai, pengelolaan identitas dan pemberhentian pegawai, penyajigadaan, pemberhentian dan informasi pegawai sub bidang data dan informasiformasi dan pengadaformasi dan pengadaan pegawai. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang formasi dan pengadaumpulan, pengolahan dan penyusunan data kebutuhan pegawai, penyusunan formasi pegawai melalui formasi dan atau secara manual, penyusunan perencanaan dan implementasi pemetaan pegawai, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengadaanidentitas dan pemberhentiidentitas dan pemberhentian pegawai. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang identitas dan pemberhentielolaan kartu identitas pegawai, kartu aspen, baris dan kartu, pengelolaan layanan administrasi kepegawaian bidang pemberhentian, pengelolaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, pengelolaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagdata dan informasidata dan informasi pegawai. |
nyempurnsecara komprehensif berdasarkan azas aza, sehingga berbunyi sebagai berikut: hibah dapat diberikan dalam bentuk, sebagai berikut: uang, barang, atau jasa. hibah sebagaimana dimaksud pada ,dapat diberikan kepada: pemerintah, dihapus. ormas. ketentuan dan hurufdihapusdihapus. organisasi tertentu. dihapus. dihapus. ketentuan huruf dan huruf angka dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: kriteria pemberian hibah adalah peruntukannya telah ditetapkan yang menjadi urusan pemerintah daerah, atau untukinternasional regional secara spesifik telah ditetapkan, dan memenuhi persyaratan penerima hibah. pemberian hibah paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut: hibah kepada pemerintah diberikan dengan persyaratan sekurang kurangnya memuat penetapan sebagai satuan kerja kementerian atau lembaga yang wilayah kerjanya daerah, berkedudukan dalam wilayah daerah. dihapus hibah kepada ormas diberikan dengan persyaratan sekurang kurangnya memuat: bagi ormas yang berbadan hukum harus memiliki kepengurusan yang jelas, mendapat pengesahan badan hukum dari kementerian hukum dan hak asasi manusia: berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah: dan memiliki sekretariat tetap. dihapus. bagi organisasi tertentu kepengurusannya ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi induk atau gubernur, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah provinsi banten, dan memiliki sekretariat tetap. ketentuan bagi ormas yang berbadan hukumrekomendasi dari instansi terkait kabupaten kota.ganisasi tertentuketentuan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:penerima hibah, fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama instansidihapus ormaslompok masyarakat penerima hibahketua kelompok masyarakatmengusulkan kepada gubenur melalui kepala biro hukum mengenai keputusan gubernur tentang pemberian hibah. kepala skpd unit kerja terkait mengusulkan nph kepada gubernur melalui kepala biro hukum. kepala skpd unit kerja terkait mengajukan permohonan pencairan kepada dprd selaku ppid kuasa ppid dengan melampirkan surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh kepala skpd unit kerja terkait, kwitansi ditandatangani penerima hibah dengandengan bermaterai cukup, nph yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima hibah dengan bermaterai cukup, fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama penerima hibah yang dilegalisir bank bersangkutan, dan fotokopi keputusan gubernur banten tentang pemberian hibah kepada penerima hibah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala dprd selaku ppid menerima permohonan pencairan hibah dari kepala skpd unit kerjadprd selaku ppid dibantu oleh tim verifikasi. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala dprd. tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada diantarany: dan melaporkan hasil verifikasi kepada kepala dprd selaku ppirano karnoramadokter gigi dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan gigi, bahwa untuk mendukung tersedianya tenaga dokter gigi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, perlu diatur tentang tenaga dokter gidih.binjaikota.go.id. tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam adalah pengemudi ambulance. setelah bagian keempat ditambah (satu) bagian, yakni bagian kelima, dan setelah ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kelima dokter gigi tenaga dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada pasien. atas pelayanan kesehatan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada dokter gigidokter gigikepala hukum daerah kota binjai walikota binjai, ttd eni, mtp. tittobilaneka tunggu wali kota dumai provinsi riau kota dumai, menimbang bahwppk blue) berstatus penuh, bahwa untuk membantu kelancaran proses pelayananperlu diatur pola pembagian remunerasola pembagian remunerasi badan layanan umum daerahjabatan jabatan pada badan layanan umum daerah poin unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan 3i wali kota dumai, dto pasal lampiran itingkat pendidikan dengan masa kerja sepuluh) tahun atau lebih semarangmasa kerjahari kerja formula perhitungan poin hari kerja. poin penilaian hari tidak masuk kerja.beban kerja poin penilaian beban kerja. unsur penilaian beban kerja bagian administrasi manajemen. tidak terlibat dalam pengelolaan keuangan langsungberapa kali dilibatkan secara langsung dalam pengelolaanrtanggungjawab langsung padaunsur penilaian beban kerja bagian upaya kesehatan masyarakat wali kota dumai, dto pasal lampiran vikator poin indeks kinerja poin penilaian kinerja. unsur penilaian kinerja. pencapaian target kerja bulanan (lebih dari sembilan puluh persen). pencapaian target kerja bulanan (delapan puluh lima sampai dengan sembilan puluh persen). pencapaian target kerja bulanan 84x (delapan puluh satu sampai dengan delapan puluh empat persen). pencapaian target kerja bulanan (kurang dari delapan puluh satu persen)badan pengelolaan keuangan dan aset adalah badan pengelolaan keuangan dan aset kota dumai inspektorat daerah adalah inspektorat daerah kota dumai. kepala dinas kesehatan adalah kepala dinas kesehatan kota dumai. unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas yang selanjutnya disingkat upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas adaljasa pelayanan adalah imbalan yang diberikan kepada tenaga kesehatan (tenaga medis paramedis dan non medis) atas pelayanan yang diberikan. remunerasi adalah bonus atau kompensasi yang diberikan oleh instansi kepada pegawainya. pemberian ini tidak termasuk dalam gaji pokok yang memang telah menjadi hak yang harus didapatkan oleh para pegawai. tujuan pemberian remunerasi adalah agar para pegawai dapat bekerja dengan lebih maksimal karena merasa lebih termotivasi dan dihargai kinerjanya. remunerasi diberikan dengan memperhatikan (tiga) asasupt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas dan kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas remunerasi upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelasmasyarakat. bab pembagian remunerasi remunerasi diberikan dalam bentuk honorarium dengan mempertimbangkan faktor faktor sebagai berikut: proporsionalitas yaitu pertimbangan atas ukuran dan jumlah aset yang dikelola blue serta tingkat pelayanan, kepatutan yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan blue, kinerja operasional blue, dan standar harga. pembagian remunerasi pada blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan kepada:, pejabat pembantu pengelola keuangan, dan satuan pengawas internal. pembagian remunerasi bagi pemimpin blue sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan berdasarkan proporsionalitas dan kemampuan keuangan blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas dengan nilai yang menjadi patokan adalah jumlah realisasi pendapatan blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas pada tahun anggaran sebelumnya, sebagai berikut: pendapatan kurang dari rp. (tiga ratus juta rupiah) ditetapkan honorarium pemimpin paling banyak sebesar rp. (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, pendapatan rp. (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan rp. (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ditetapkan honorarium pemimpin blue paling banyak rp. (lima ratus ribu rupiah), pendapatan rp. (lima ratus juta rupiah) sampai dengan rp. (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ditetapkan honorarium pemimpin blue paling banyak sebesar rp. (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, dan pendapatan lebih dari rp. (delapan ratus juta rupiah), ditetapkan honorarium pemimpin blue ditetapkan paling banyak sebesar rp. (satu juta rupiah) perbulan. pembagian remunerasi bagi pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan paling banyak sebesar (delapan puluh persen) dari pemimpin blue. pembagian remunerasi bagi pejabat tata usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan paling banyak sebesar (tujuh puluh persen) dari pemimpin blue. pembagian remunerasi bagi pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan paling banyak sebesar (empat puluh persen) dari pemimpin blue. pembagian remediasi bagi bendahara penerimabendahara pengeluarpengelola barang sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan paling banyak sebesar (dua puluh lima persen) dari pemimpin blue. pembagian remunerasi bagi pejabat pembantu pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan paling banyak sebesar (lima belas persen) dari pemimpin blue remunerasi bagi pegawai blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam bentuk gaji dan insentif. gaji yang diberikan kepada pegawai blue yang berstatus pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. gaji yang diberikan kepada pegawai blue yang berstatus non pegawai negeri sipil ditetapkan dengan keputusan pemimpin blue. insentif sebagaimana dimaksud pada disebut sebagai insentif jasa pelayanan. insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pegawai blue yang berkerja upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: insentif atas jasa pelayanan langsung, dan insentif atas jasa pelayanan tidak langsung. insentif atas jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada pegawai blue yang melaksanakan pelayanan langsung kepada pelanggan upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas besaran jasa pelayanan langsung untuk pengujian kualitas air diberikan maksimal (lima belas persen) dari pendapatan jasa pelayanan yang diterima. besaran jasa layanan untuk pengambilan sampel air diberikan maksimal (dua puluh persen) dari pendapatan jasa pelayanan yang diterima. besaran jasa layanan harus mengikuti peraturan wali kota yang mengatur tentang tarif pelayanan blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas insentif atas jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada pegawai blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas yang berasal dari pendapatan blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas atas jasa pelayanan yang tidak selalu langsung diberikan kepada pelanggan atau berupa dana seperti misalnya dana kapital dari institusi pemberi jaminan kesehatan. besaran insentif atas jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan hasil penilaian indikator kinerja pegawai blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada terdiri dari beberapa indeks sebagai berikut: poin jabatan, poin tingkat pendidikan, cc. poin masa kerja, poin hari kerja, poin beban kerja, dan poin kinerja. untuk pegawai non pegawai negeri sipil blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas maka indikator penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada terdiri dari beberapa indeks sebagai berikut: poin masa kerja, poin hari kerja, dan cc. poin kinerja. indeks indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan menggunakan poin dan rumusjabatiiitidak dapat diberikan kepada pegawai blue non pegawai negeri sipil. indeks masaharioin hari kerja sebagaimana dimaksud pada merupakan poin hari kerja efektif bulan berjalan dikurangi dengan poin hari tidak masuk kerja. poin hari kerja efektif sebagaimana dimaksud adalah jumlah hari kerja dalam bulan berjalan sesuai dengan kalender kerja. indeks bebankriteria beban kerja sebagaimana dimaksudindeks kinerja sebagaimana dimaksud pada dihitung huruf dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran vii yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini. kriteria kinerja sebagaimana dimaksud memperhatikan beberapa unsur seperti disiplin kerja, kepatuhan, loyalitas, kerjasama tim, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, dan kebutuhan akan tambahan jam kerja diluar jam kerja yang berlaku, dimanapendapatan jasa pelayanan berupa jasa atas pelayanan langsung dan atas jasa pelayanan tidak langsung diakui sebagai pendapatan blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas perhitungan insentif berupa jasa pelayanan bagi pegawai blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas dilakukan oleh tim remunerasi blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas tim remunerasi blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas dibentuk dengan keputusan pimpinan blue. tim remunerasi blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas minimal terdiri dari (tiga) orang yang terdiri dari unsur kepala, kepala subbagian tata usaha dan (satu) orang dari unsur dari pegawai negeri sipil. remunerasi berupa insentif maksimal sebesar (empat puluh persen) dari seluruh pendapatan bersumber dari jasa layanan. remunerasi bagi pegawai negeri sipil, pejabat pembantu pengelola keuangan dan satuan pengawas internal dibebankan pada biaya umum dan administrasi blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas remunerasi berupa gaji untuk pegawai blue non pegawai negeri sipil dapat dibebankan pada biaya umum dan administrasi ataupun pada biaya pelayanan blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas remunerasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. remunerasi berasal dari pendapatan pelayanan dan dicantumkan dalam rba tahun berjalan. gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam dicantumkan dalam rencana kegiatan dan anggaran tahun berjalan berasal dari subsidi anggaran pendapatan belanja daerah tahun berjalan. gaji non pns sebagaimana dimaksud dalam dicantumkan dalam rba tahun berjalan dapat berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah dan pendapatan blue. remunerasi bagi satuan pengawas internal diberikan dalam bentuk honorarium. remunerasi bagi satuan pengawas internal ditetapkan sebagai berikut: honorarium ketua satuan pengawas internal paling banyak sebesar (tiga puluh lima persen) dari pemimpin blue, dan honorarium anggota satuan pengawas internal paling banyak sebesar (lima belas persen) dari pemimpin blue. bab iii pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan wali kota ini dilaksanakan oleh kepala dinas kesehatan dan kepala upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas secara berjenjang dan secara fungsional olehbab ketentuan tambahan pegawai blue dapat menerima pembatalan poin sekaligus tidak menerima jasa pelayanan dalam bulan berjalan bilamana memenuhi minimal salah satu dari unsur berikut ini: tidak hadir tanpa keterangan atau alfa lebih dari (dua) hari, izin tidak masuk kerja lebih dari (delapan) hari, kurang jam kerja lebih dari (tiga puluh) jam, dan tidak mengikuti apel lebih dari (enam) kali. jasa pelayanan kesehatan ini diberikan kepada pegawai blue yang memberikan pelayanan, sehingga pegawai yang mengambil cuti tidak mendapat jasa pelayanan selama pegawai yang bersangkutan cuti kerja. pegawai upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas yang menjadi pengurus maupun anggota organisasi tidak akan dikenai pengurangan poin hari kerja bilamana mengikuti kegiatan organisasi tersebut dengan melampirkan keputusan pengurus atau anggota organisasi, surat tugas dari organisasi dan atau surat undangan dari organisasi. pegawai upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas yang mengikuti izin belajar tidak akan dikenai pengurangan poin hari kerja bilamana melampirkan surat izin belajar dari badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manuah kota dumai. salinan sesuai dengan aslinya ditetapkan umat ber kepala bagian hukum pada tanggaindikator kinerja poin poin poin poin poin poin total jabatan pendidikan hari masa beban kinerja oral jasa kerja kerja kerja pelayanan yang telah jumlah poin seluruh pegawai ditetapkan wali kota dumai, dto pasal |
pass, dalam hal rencana kerja pemerintah daerah rkd) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, rencana kerja pemerintah daerah rkd) perlu dilakukan perubahan, bahwa berdasarkan hasil evaluasi:meliputi: babmakanan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dipa setan" sitlsubiati, pembina tingkat nip tahun diajukan oleh: nama simon, s.km., kes. erik in) pekerjaan pensiunan pns men alamat jalan gelora juang mta kompleks msn dusun sai lingkar bandara, rt. rw. desa kenal, kecamatan nanga pinoh, kabupaten melawi, kalimantan barat nama drs. paulus sukarno, si. pekerjaan wiraswasta alamat jalan murai nomor desa sungai ingin, kecamatan sekadau hilir, kabupatendalam hal ini memberi kuasa kepada rustam halim, s.h., advokat kuasa hukum beralamat jalan tangani achmad kompleks graha bumi khatulistiwa blok nomor pontianak, kalimantan barekadau beralamat. dalam hal ini memberi kuasa kepada gusti mahmud buang, s.e., marselinus danar, s.h., wahidin, nur hwan, s.e., dan adrianus saban, pd., kesemuanya beralamat kantor komisi pemilihan umum kabupaten sekadau,memohon, nama pinus, s.h., si. warga negara indonesia alamat jalan merdeka timur nomor rt rw kelurahan desa minggu, kecamatan sekadau hilir, kabupaten sekadau, provinsi kalimantan barat nama aloysius, s.h., si. warga negara indonesia alamat jalan merdeka selatan nomor rt rw kelurahan desa sungai ingin, kecamatan sekadau hilir, kabupaten sekadau, provinsi kalimantan barat pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sekadau dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sekadau tahun nomor urut dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal januari dalam hal ini memberi kuasa kepada: dr. hina panjaitan xiii, s.h., acts, didi irawan syamsuddin, s.h., ll.m., yosef badeoda, s.h., m.h., drs. utomo karim s.h., russian dewi widiastuti, s.h., m.h., andri sudarso, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idada tanggal desember pukul (lima belas lewat tiga puluh tiga menit) waktu indonesia bagian barat, vide bukti tg bahwa permohonan pemohon diajukan mahkamah konstitusi pada tanggal desember pada pukul (dua puluh dua lewat lima puluh delapan menit) waktu indonesia bagian barat, vide bukti t: (videlam pokok permohonan pendahuluan bahwa pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati sekadau secara umum berjalan aman dan lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. termasuk pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tps pada tanggal desember serta rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat ppk tanggal s d desember dan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat kabupaten sekadau tanggal s d desember berjalan lancar dan aman secara umum. bahwa faktanya selama proses tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sekadau mulai dari tahapan perencanaan, program dan anggaran, serta pembentukan badan penyelenggara pemilihan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo hoc, dilanjutkan dengan pengolahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dp4) dan pemutakhiran data dan daftar pemilih sampai dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat ppk, rekapitulasi perolehan suara hasil pemilihan tingkat kabupaten dan rapat pleno penetapan calon terpilih, sesuai dengan peraturan perundang undangan. bahwa faktanya selama proses pemungutan dan penghitungan suara tps seluruh kabupaten sekadau tidak ada ditemukan dan atau tidak adanya pernyataan keberatan terhadap proses dan hasil peroleh suara masing masing pasangan calon oleh seluruh saksi pasangan calon maupun oleh panitia pengawas pemilihan. bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadinya kecurangan tps kecamatan belitang hulu, tps kecamatan belitang hilir, tps kecamatan belitang, tps kecamatan sekadau hulu dikarenakan adanya pemilihan dengan cara diwakilkan adalah tidak benar dan tidak berdasar. bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah proses pemungutan dan penghitungan suara tps tersebut adalah sudah sesuai dengan ketentuan sampai denganyang sebenarnya terjadi, saksi pasangan calon nomor urut menerima dan menanda tangani berita acara formulir kwk serta tidak ada keberatan dan atau kejadian khusus pada formulir kwk. vide bukti: tc. belitang hulu. kumbang long tc. belitang hulu. ijuk s d tc. belitang hulu. balai sepak s d tc. belitang hulu. tabuk hulu s d tc. belitang hulu. batuk mulai s d tc. belitang hulu. sungai tanah s d tc. belitang hulu. seburuk1 s d tc. belitang hulu. seberang s d tc. belitang hulu. sakit mulai s d tc. belitang hulu. mendarat s d tc. belitang hulu. tanduk dampak s d tc. belitang hulu. sungai anti s d tc. belitang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hulu. bukit rambat s d tc. belitang hilir. sungai anak s d tc. belitang hilir. sungai anak s d tc. belitang hilir. tabuk s d tc. belitang hilir. tayang pulau s d tc. belitang hilir. terbang s d tc. belitang hilir. pajak s d tc. belitang hilir. menamai team s d tc. belitang hilir. semadi s d tc. belitang hilir. kumbang bis s d tc. belitang. belitang tc. sekadau hulu. mandi bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan tps kumbang bis kecamatan belitang hilir terdapat kecurangan dengan cara pemilihan yang diwakilkan adalah mengada ada dan tidak benar, karena jumlah tps desa kumbang bis kecamatan belitang hilir hanya terdapat tps. (bukti tb terhadap dalil pemohon yang melayangsebagaimana dimaksud dalam huruf dan akan tetapi tidak direspon oleh panwaslih sekadau maupun kpud sekadau, memohon menyatakan sebagai berikut: bahwa berdasarkan pkpu prosedur pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut: ketentuansarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa dari tanggal desember sampai dengan desember kpu kabupaten sekadau tidak pernah menerima hasil penelitian dan pemeriksaan panas kecamatan terhadap pelanggaran dari ppk. bahwa berdasarkan angka dan dalil pemohon lemah dan tidak berdasar, karena tidak ada alasan bagi kpu kabupaten sekadau untuk melakukan pemungutan suara ulang. terhadap dalil pemohon yang menyatakan,c6 kwk merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih . bahwa proses penyampaian model c6 kwk telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal yakni hari sebelum hari pemungutan suara hal ini sesuai dengan ketentuan pkpu dan pkpu jo.vide bukti tnan ktp, kk, paspor atau identitas lain . bahwa berdasarkan angka dan dalil pemohon lemah dan tidak berdasar, karena kpu kabupaten sekadau dan jajarannya sudah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id melaksanakan prosedur penyampaian model c6 kwk, dan tidak ada korelasi hubungan antara c6 kwk dan perolehan sura pemohon. bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakanpelibatan pegawai negeri sipil aparatur sipil negara dalam pelaksanaan kampanye sekadaudiikutsertakannya pasangan calon nomor, memohon menyatakan sebagai berikut: bahwa benar kpu kabupaten sekadau telah menetapkan pasangan calon yansen akun effendy, sh.,m. si,. m.h. dan kaharuddin, ag., tidak memenuhi syarat sebagasekadau tahun yang dituangkan dalam keputusan nomor: pts kpu kab vide bukti ta bahwa berdasarkan angka pasangan calon yansen akun effendy, sh., si, m.h. dan kaharuddin, ag., mengajukan permohonan kepada panwaslih kabupaten sekadau dan setelah melalui proses musyawarah sengketa panwaslih kabupaten sekadau, panwaslih kabupaten sekadau mengeluarkan keputusan sengketa nomor permohonan: ps wsl.skd. vii1 yang amar putusannya menyatakan vide bukti ta mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. memerintahkan kepada kpu kabupaten sekadau untuk membatalkan keputusan kpu kabupaten sekadau nomor: pts kpu kab memerintahkan kepada kpu kabupaten sekadau untuk menetapkan yansen akun effendy, s.h,. si,. m.h dan kaharuddin, ag,. sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati sekadau tahun memerintahkan kepada kpu sekadau untuk melaksanakan keputusan ini. bahwa berdasarkan keputusan sengketa nomor permohonan ps wsl.skd. vii kpu kabupaten sekadau menindaklanjuti keputusan tersebut dengan melakukan rapat pleno dan mengeluarkan keputusan nomor pts kpu kab tentang perubahan keputusansekadau tahun dan keputusan kpu kabupaten sekadau nomordicabut dan dinyatakan tidak berlaku. videangka dan dalil pemohon lemah dan tidak berdasar, dikarenakan kpu kabupaten sekadau telah menindaklanjuti keputusan dari panwaslih kabupaten sekadau serta tidak ada korelasi atau hubungan langsung dengan ditetapkannya pasangan calon yansen akun effendy, s.h., m.si,. m.h., dan kaharuddin, ag,. si. sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati sekadau tahun dengan perolehan suara pemohon. petit berdasarkan uraian sebagaimana tersebut atas, memohon, memohon kepada mahkamah konstitusiada pukul (lima belas lewat tiga puluh tiga menit) waktu indonesia bagian barat:. pemapanca suara kaharuddin, ag., si.a yang disahkan dalam persidangan tanggal januari sebagai berikut: tb fotokopi surat kpu nomor kpu iv perihal dak2 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah: tg fotokopi nomor bagkadau tahun d. tn fotokopi apps no: pan.mk tc. belitang fotokopi formulir model c kwk, model c1 kwk dan hulu. kumbang lampiran model c1 kwk serta formulir model c2 long::merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id s.h., m.h., membom, s.h., m.h., cn. barakah antar, s.h., m.h., paula sinyal, s.h., si., army mbalembout, s.h., m.h., era hari aliran, s.h., m.h., musafir, s.h., diaz leroy, s.h., ardian hamdani, s.h., m.h., richard samulo silaban, s.h., dan oktavianus rasubala, s.h.,, selanjutnya disebut sebagai anahulu. sakit. dan hulu. sungai lampiran model c1 kwk serta formulir model c2 anti hulumerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo. dan hilir. kumbang lampiran model c1 kwk serta formulir model c2 bis kwk, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tc. belitang. bel fotokopi formulir model c kwk, model c1 kwk dan tiang lampiran model c1 kwk serta formulir model c2 kwk, tc. sekadau fotokopi formulir model c kwk, model c1 kwk dan hulu. mandi lampiran model c1 kwk serta formulir model c2 kwk, tb fotokopi rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan bupati dan wakil bupati sekadau tahun kecamatan belitang hilir, tn fotokopita fotokopifotokopi keputusan panwaslih kabupaten sekadau sengketa nomor permohonan: ps wsl.skd. vi1172015 tanggal september berkenaan permohonan yansen akun effendy, sh,m. si, terhadap keputusan kpu kabupaten sekadau nomor:nomor ba ix tentang perubahan berita acara nomor bagi tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati sekadau tahun dan keputusan. kpu kabupaten sekadau nomor pts kpu kab tentang perubahanbupati sekadau tahuntanggal januarikadau tahun sesuai dengan peraturan perundang undangan, karena: bahwa berdasarkan ketentuan: undang undang nomor tahun juncto huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahununtuk tingkat kabupaten jika buat dalam tabel adalah: tabelsio bahwa kabupaten sekadau (dua ratus lima ribu delapan ratus enam puluh enam) jiwa berdasarkan dak2 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sekadau,dengan demikian ketentuan tersebut atas kabupaten sekadau berada pada persentasi yo, bahwa berdasarkan penetapan komisi pemilihan umum daerah kabupaten sekadau nomor ptsekadau tahun tanggal desember pukul wib, pasangan calon nomor urut pemohon): memperoleh suara sebanyak (empat puluh ribu tiga ratus lima empat puluh enam ribu sembilan puluh delapan), terjadi selisih suara yang signifikan yaitu sebesar (lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga suara, vide bukti pt gara crane suara penting, se.,m. si. dan christian amon, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id aloysius, sh., paulus sukarno, si., m.h dan kaharuddin, ag., si. jumlah: a07. ngemaltansekadau berlaku y6,bahwa dengan demikian sudah sepatutnya permohonan pemohon pasangan calon nomor urut tidak dapat diajukan mahkamah konstitusi, oleh karena itu permohonan pemohon patut dan berawalan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. eksepsi tentmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpud kabupaten sekadau memohon) mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sekadau tahun nomor pts kab pada hari rabu tanggal desember pukul wib, jadi hitungan jam paling lambat pada tanggal desember pukul wib, sedangkan pemohon mengajukan permohonannya kepada mahkamah konstitusi pada tanggal desember pada pukul wib dengan demikian menurut ketentuan batas waktu pengajuan permohonan mahkamah konstitusi telah terlewati batas waktu: vide bukti pt bahwa.sekadau: bahwa berdasarkan uraian atas, menurut pemohon mahkamah konsitusi berwenang memeriksa perkara perselisihd nomor. pts kpu kab tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sekadau nomor urut simon, s.km.,m. kes dan drs. paulus sukarno, si. bahwa berdasarkan uraian tersebutsekadau nomor pts kpu kab dalam pemilihan bupati kabupaten sekadauoleh kpud kabupaten sekadau. bahwa berdasarkan nomor tahun juncto pmk nomor tahun pemohon mengajukanj bahwa oleh karenanya patut apabila mahkamah menolak permohonan pemohon, ilbagai berikut: bukti pt fotokopi ktp nomor nik: atas nama pinus, sh, si. bukti pt fotokopi ktp nomor nik: atas nama aloysius, sh, si. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti pt fotokopi keputusan kpu kabupaten sekadau nomor pts. kpu kab tertanggal desember bukti pt print out dari website mahkamah konstitusi registrasi pendaftaran permohonan perkara php. bukti pt fotokopi keputusan kpu kabupaten sekadau nomor pts kpu kab bukti pt fotokopi berita acara penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati sekadau pada pemilihsekadau nomor pts kpu merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idsekadau diumumkan oleh memohon berdasarkmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idcalon wakil bupati dan walikota dan calon wakil walikota dengan ketentuan sebagai berikut: perbedaan peroleh suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh kpud sekadau berdasarkan perolehan suara hasil pemilihan oleh kpud sekadau bahwa pemohon sebagai pasangan calon bupati kabupaten sekadapaling banyak (dua) persen. bahwadengan demikian. penting, se.,m. si. dan christian asn man merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id simon, s.km., kes dan drs. paulus mma yansen akun effendy, s.h., si., m.h jammsamansaoselisih pemohon tersebut disebabkan adanya: bahwa terjadinya praktik kecurangan dalam pemungutan suara sehingga pemohon dirugikan yakni tps kecamatan belitang hulu: yakni tps patah: tps ijuk, tps singkawang diarak: tps gedung pertemuan balai sepak: tps seberang balai sepak, tps pakan: tps penghubung:, tps sabuk hulu, tps balau tanduk: tps rasa terbang, tps sedang, tps ngela: tps batuk mulai, tps batu mata: tps candi, tps singkat, tps sungai gunung, tps sungai tanah: tps mentawai, tps sungai empang, tps semalaman: tps seburuk tps ranjau, tps sungai kura, tps seberang: tps belitang ubah: tps nanga saus, tps sedang memilah: tps lengan: tps sungai pembelian: tps sakit mulai, tps rasa, tps. sedang mungkin: tps mendarat, tps jenjang: tps pauh: tps tanduk dampak, tps empat tabalong, tps hijau: tps mengkudu, tps sebelantau, tps sui anti hulu, tps sebelantau bitung, tps sungai anti hulu tengah, tps balau lambing, tps lumut. sebanyak tps kecamatan belitang hilir yakni: tps sebesar, tps engkedang. tps enters. tps minyak. tps jarang ran.b6. tps gedung serba guna jarang ran. tps menguning. tps batu ampar tps rumah daud memanjang tps tenggarong tps rusak balai. tps tayang merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo muda. tps mempelai tps sumpit. tps pajak tps enggang. tps endapan tps menamai team tps menamai hulu tps menamai lingkar tps sei. lampung bugar tps sungai kuat tps sungai biawak tps semadi tps2 ungkap tps3 ginting bidang tps nyaggah tps ginting teladan tps debuk. tps7 gurau tps sungai tayang jarang balau. tps kumbang bis. tps sungai babi tps sungai merah tps balai lunak tps tayang menarik. tps kecamatan belitang yakni tps pasar belitang dan tps sekadau hulu yakni tps jangka rian desa mandi. atas kecurangan tersebut pemohon sudah mengajuyang pemohon sebutkan atas, akan tapi tidak direspon oleh panwaslih sekadau maupun kpud sekadau. terjadinya kecurangan dalam pemungutan suara dimana sejumlah tps pemilih dengan cara diwakilkan. padahal sangat jelas melanggar peraturan perundang undangan pemilihan kepala daerah... pelibatan pegawai negeri sipillaparatur sipil negara dalam pelaksanaan kampanye pilkada sekadau. diikutsertakannya pasangan calon nomor urut. petit berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut atas, pemohon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.ekadau nomor tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati kabupaten sekadau pada hari rabu tanggal desember pukul wib. menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati kabupaten sekadau tahun dalam keputusan kpud kabupaten sekadau nomor tahun yang benar menurut pemohon sebagai berikut: penting, se.,m. si. dan christian pinus, sh., dan aloysius, sh., sera mea simon, s.km., kes dan drs. ihamasommaisi yansen akun effendy, s.h., si., jhmamsmatan nagita memerintahkan kepada kpud sekadau untuk melaksanakan kevideomerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pts kpu.kab bukti fotokopi berita acara registrasi hasil perhitungan perolehan suara calon bupati sekadau, bukti fotokopi daftar tps yang permasalahan: bukti fotokopi nobulan rapat bawaslu sekadau: bukti fotokopi berita acara perubahan bap nomor bagi1 bukti video money politic cd): . bukti printout foto pns yang ikut kampanye pilkada, bukti fotokopi kliping pemberitaan pilkada sekadau.sekadauekadau tahun sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan alasan:sekadau tanggal april jumlah penduduk kabupaten sekadau adalah (dua ratus lima ribu delapan ratus enam puluh enam) jiwa, bukti tb bahwa berdasarkan huruferolehan suara pemohon adalah sebesar (empat puluh ribu tiga ratus lima belas) suara, sedangkan perolehan suara calon peraih suara terbanyak sebesar (empat puluh enam ribu sembilan puluh delapan) suara, jadi selisih antara pemohon dan peraih suara terbanyak adalah sebesar (lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) suara atau memiliki presentasi selisih sebesar (dua belas koma lima empat lima persen), bukti tg bahwa berdasarkan uraian pada angka (dua persen) dari pasangan calon peraih suara terbanyak adalah (sembilan ratus dua puluh satu koma sembilan enam) suara, atau jika dibulatkan sebesar (sembilan ratus dua puluh dua) suara, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, permohonan pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan huruf juncto huruf pmk |
"c2mann nama simon atururi, pi., si. tea pekerjaan pensiunan pns alamat jalan cengeng rt rw kelurahan da.veri junaidi, s.h., m.h., jamil burhan, s.h., dan slamet santoso, s.h.,:, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid berdasarkan surat kuasa bertanggal april adam prison, s.e. sebagai ketua kpu provinsi papua, atas nama ketua kpu kabupaten kepulauan yapen, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada petrus eii, s.h., m.h., rahman ramli, s.h., m.h., heru widodo, s.h., hum., dan david soumokil, s.h., yaitu menteng, kota jakarta pusat, provinsi dki jakarta, bertindak atas nama pemberi kuasa: selanjutnya disebut sebagai . iii. memohon: il.provinsi papua nama drs. nathan bona, si. pekerjaan swasta alamat jalan gajah mada, kota seruimemberi kuasa kepada iwan kurniawan, s.h., m.h., latihan num siregar, s.h., m.h., budi suyanto, s.h., m.h., dan usman colors, s.h., yaitu advokat dan konsultan hukum pada kantor aims law firm,rdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan yapen tahun buktidiaan waktu, tanggal januari bukti surat rekomendasi nomor pnas ypseliii tanggal februari bukti surat rekomendasi nomor rekor panas yp! !i1 tanggal februari bukti surat rekomendasi nomor rekor panas.yp tanggal februariberita acara nomor: ba !tanggal maret buktisarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid suara tingkat kabupaten kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun bukti tanda terima db2 kwk bertanggal maret bukti surat keputusan kpu nomor kpu ! tentang perihal pembatalan keputusan kpu kab. kepulauan yapen nomor pts kpu. kab tahun bukti daftar profil pns atas nama nathan bola calon wakil bupati pasangan calon nomor pihak terkait) dalam database badan kepegawaian negara bkn) yang masih berstatus aktif sebagai pegawai negeri sipil pnsmeliputi: kedudukan hukum merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidumah penduduk penodaan pertasama frans sandi, sc., sos., mba desanya nuwun, pd. simon atururi, pi., dan benyamin prison, s.e., dan makian latino doom madan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidsimon atururi, pi., dan isak samuel barabai, s.e. memperoleh (lima ribu empat ratus tujuh puluh enamlima ribu empat ratus tujuh puluh enam atau melebihi ambang batas suara. bahwa berdasarkan perhitungan perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak sebagaimana tersebut atas, maka walaupun pemohonhingga berdasarkan hukum pemohon tidak dapat mengajukan perkara guo mahkamah konstitusi. dahulu merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid, yang meliputi wilayah (lima belas)jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigohal hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsiperkaradalam permohonannya pemohon mengajukan keberatan sebagai berikut: pasangan calon nomor urut (lima)isyaratkan dalam peraturan perundang undangan. pasangan calon nomor urut daasangan calon nomor urut melakukan politik uang. orang yang tidak punya hak pilih menggunakan hak pilih. bahwa memohon menolak dengan tegas dalil pemohon mengenaibagaimana dalam dalil permohonan pemohon angka s d halaman s.d. halaman bahwa keberatan mengenai adanya bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat tms) sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan yapen, seharusnya diajukan pada saat penetapan pasangan calon,imerdeka barat jakarta telo fax ema [email protected].:(vide buktmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid keputusan berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen nomor:vide bukti bahwa mengenai dalil pemohon angka dan halamaerlu memohon sampaikan dasar dikeluarkannyaertanggal maret (bukti sebagai berikut: bahwa pada tanggal maret memohon melakukan rapat pleno tertutup sehubungan dengan adanya rekomendasi dar(vide bukti bahwa kemudian memohon tuangkan dalam berita acara nomor ba ! tentangbukti yang sebelumnya bawaslu kabupaten kepulauan yapen telah melakukan kajian terhadap laporan nomor lp pilkada ! tertanggal februari atas dugaan mobilisasi massa yang dilakukan petahana yang juga sekaligus merupakan calon bupati nomor urut an. tony besar (vide bukti bahwa setelah memohon melakukan penundaan rekapitulasi tingkat kabupaten, memohon langsung melakukan klarifikasi bawaslu kabupaten kepulauan yapen sehubungan dengan adanya rekomendasi kepada memohomerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidtuang dalam berita acara nomor ba !! tertanggal maret (vide bukti bahwa bawaslu kabupaten kepulauan yapen telah menyerahkan kepada memoho berupa foto, rekaman video, fotokopi surat (vide bukti bahwa adanya rekomendasi dari bawaslu kabupaten kepulauan yapen dan telah dilakukan klarifikasi tersebut, memohon tetap mengajukan surat permohonan petunjuk pelaksanaan rekomendasi bawaslu kabupaten kepulauan yapen kepada kpu sebagaimana surat nomor kpu kab tertanggal maretgi1:klarifikasi terkait laporan nomor lp pbw!! yang diajukan oleh pemohon merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pada tanggal maret atas rekomendasi nomor: panas kep. yp k i1172017i1 dan:,, bahwa pada tanggal maret sekitar pukul wib: memohon menerima surat tembusan kpu nomor: kpu tanggal maret perihal tindak lanjut rekomendasi panas kabupaten kepulauan yapen,: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid: pts kpu kab tahun tanggal maret kecuali melalui putusan pengadilan. bahwa memohon menolak dengan tegas dalil pemohobagaimana dalam dalil permohonan pemohon angka s.d. halaman dan bahwa dalil pemohon pada angka adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasar hukum, bagaimana mungkimentara tidak ada rekomendasi dari panwaslih kabupaten kepulauan yapen, sehingga memohon tidak mempunyai hak untuk menindaklanjuti secara administratif atas dugaan pelanggaran pasangan calon nomor urut bahwa dalil pemohon angka dan juga terlalu mengada ada, karena dalil pembatalan pasangan calon nomor urut sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan yapen, hanya didasarkan atas pernyataan sikap seseorang yang diliput oleh media televisi, dan mengenai catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir model db2 kwk. bahwa dalil pemohon mengenai pasangan calon nomor urut melakukan politik uang sebagaimana dalil permohonan pemohon angka s.d. halaman dan adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasar, walaupun dalil tersebut tujukan pasangan calon nomor merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] urut tetapi memohon sebagai penyelenggara dari sejak awal tahapan sampai dengan saat ini,dalil pemohon mengenai orang yang tidak punya hak pilih menggunakan hak pilihnya, sebagaimana dalil permohonan pemohon angka s.d. halaman dan adalah dalil yang tidak benar dan mengada ada, karena memohon beserta jajarannya telah bekerja secara profesional dan akuntabel, sesuai dengan undang undang tahun dan pkpu nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan pkpu nomor tahun sertaill.atau melebihi ambang batas suaraseharusnya diajukan dan selesai pada tahapan pilkada oleh panwaslih kabupaten yapen, pengadilan tinggi tata usaha negara makassar. ivguo untuk memberikan putusan sebagai berikut: dalam eksepsi mengabulkan eksepsi memohon: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidmemohon dalam suratsebagai berikut: serangan suaraa hab dan user paulus power, s.t., th., m.t. simon atari, pi., dan benyamin prison, s.e., dan, bukti fotokopi berita acara nomor ba tentang klarifikasi rekomendasi panas nomor panas kab. yp !p pilkada !i1172017 model tanggal februari bukti fotokopi penerimaan laporan nomor pl pilkada februari. tony besar. sos ..!calon bupati dan wakil bupati kepulauan yapen tahunpenetapan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara. fakta fakta hukum tersebut sebagai berikut: pasangan calon nomor urut tidak memenuhi syarat tms) sebagaitelah dibatalkan sebagai calon bupati dan wakil bupati kepulauan yapen oleh kpu provinsi papuklarifikasi an. tata tanggal maret bukti fotokopi berita acara klarifikasi dari bawaslu an.i1!! bawaslu perihal penundaan pelaksanaan pts kpu surat bawaslu: bukti fotokopi surat penjelasan pengadilan tinggi tata usaha negara makassa, bukti fotokopi laporan bawaslu nomor lp bawaslu papua pilkada! k.bawaslu prov.pa pm. tanggal maret perihal peninjauan ulang, bukti fotokopi keterangan bukti tambahan bukti dan informasi terkait pembakaran kantor kpu kepulauan yapen pada hari minggu maret bukti t.60o fotokopi permohonan ijin oleh komisioner an.perihal hasil peninjauan ulang, tanggal maret bukti fotokopi berita acara nomor bag: tanggal maret bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum provinsi papua nomor: its kpu. prov.:i.e., dan drs. nathan bonsai, adalah nomor urut bahwa pada hari senin tanggal maret memohon dalam hal ini komisi pemilihan umum kabupaten kabupaten kepulauan yapepasangan atom perolehan suara frans sandi, sc. sos, mba desanya nuwun, pd. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid misal semusim barabai naga one pasa saul ayumi, sh. bahwa berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten yapen nomor pts kpu kab tahun republik indonesia. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidkabupaten kepulauan yapen berjumlah: jiwa, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut diatas termasuk katagori y6.total suara sah adalah suara merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidasangan calon nomor urut simon atururi, pi., dan isak sekuel barabai, s.e.) dan pasangan calon nomor urut benyamin prison, s.e., dan drs. nathan bonsai, si) adalah suara, setara dengan y4. dengan demikian perbedaan selisih suara antara pemohon simon atururi, pi., dan isak sekuel barabai, s.e.) dengan pasangan calon peraih suara terbanyak benyamin prison, s.e., dan drs. nathan bonsai, si)calon nomor urut dan pasangan calon nomor urumerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid terkait memperoleh suara terbanyak suara sah sedangkan pemohon hanya memperoleh suara sebanyak suara sah atau setara dengan demikian perbedaannya adalah s4. mengingat perolehan suara melebihi dari yod). iii. dalam pokok permohonan keterangan dan tanggapan pihak terkait terhadap, sehingga harus dinyatakan tidak memenuhi syarat tms). bahwa dalil pemohon yang menyatakan pihak terkait tidak melengkapi dokumen persyaratan pencalonan adalah keliru dan tidak benar sama sekali serta mengada ada karena fakta fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut: bahwa pengumuman pendaftaran calon yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen adalah tanggal september sampai dengan september bertempat kantor kpu kabupaten kepulauan yapen. pihak terkait didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pendukung dengan menyertakan syarat syarat sebagaimana yang ditentukan pada tanggal september kantor kpu kabupaten kepulauan yapen jalan maluku serui, kabupaten kepulauan yapen serui. adapun masing masing partai pendukung adalah sebagai berikut: partai demokrasi indonesia perjuangan pdip), dengan jumlah kursi dprd kabupaten kepulauan yapen sebanyak: kursi. partai hati nurani rakyat hanura) dengan jumlah kursi dprd kabupaten kepulauan yapen sebanyak: kursi partai persatuan pembangunan ppp) dengan jumlah kursi dprd kabupaten kepulauan yapen sebanyak: kursi merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidumumkan pada hari senin, maretfrans sandi, sc., sos., m.b.a didiskualifikasi) desanya nuwun, pd. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid partai bulan bintang pbb) dengan jumlah kursi dprd kabupaten kepulauan yapen sebanyak: kursi formulir pendaftaran dan dukungan masing masing partai politik ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politi atau gabungan partai politik pendukung dan sebagai tanda bukti telah mendaftarkan, komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen, memberikan tanda bukti pendaftaran kepada partai politik atau gabungan partai politik pendukung telah menerima bukti pendaftaran bahwa selanjutnya pada tanggal sampai dengan september kpu kabupaten kepulauan yapen mengumumkan dokumen syarat calon untuk memperoleh tanggapan masyarakat. bahwa pada tanggal september pihak terkait bersama bakal pasangan calon lainya melakukan pemeriksaan kesehatan dan pada tanggal september hasil pemeriksaan kesehatan umumkan dan pihak terkait memenuhi syarat kesehatan. bahwa penelitian syarat pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dilakukan pada tanggal s.d. september dan syarat pencalonan dari pihak terkait dinyatakan tidak ada perbaikan . bahwa pada tanggal september hasil penelitian oleh kpu kabupaten kepulauan yapen pada tanggal oktober diumumkan melalui pengumuman nomor peng kpu ky x tentang daftar bakal pasangan calon yang menyerahkan perbaikan syarat calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan yapen tahun untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat. bahwa pada tanggal oktober diumumkan hasil perbaikan syarat calon dan pihak terkait dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan yapen dan ditetapkan sebagai pasangan calon dan ditetapkan melalui surat keputusan kpu kabupaten kepulauan yapen nomor pts kpu kab penetapan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan yapen tahun (vide bukti pt dan berita acara nomor ba xii penetapan calon merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidbahwa selanjutnya pada tanggal oktober dilakukannya undian nomor urut dan pihak terkait mendapatkan nomor urut yang selanjutnya dituangkan dalamberdasarkan uraian tersebut, maka sangat jelas bahwa adalah tidak benar.politik uang. adalah sangat keliru dan sangat tidak benar jika pemohon menyatakan pihak terkait melakukan politik uang, apalagi dilakukan dengan cara masif dan tersebar diseluruh tps yang ada, dalil pemohon ini sangat tidak beralasan dan mengada ada, karena: bahwa pihak terkait hanyalah pegawai negeri sipil biasa dan bukan sebagai pasangan calon yang berasal dari incumbent petahana), yang tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan atau uang untuk menggerakan aparatur kabupaten kepulauan yapen guna melakukan kecurangan atau politik uang dalam pemilukada. pemohon tidak menyebutkan didaerah mana pihak terkait melakukan politik uang, siapa yang melakukan politik uang, kepada siapa uang itu dihasilkan, berapa banyak uang yang dihasilkan kepada orang yang menerima. bahwa adanya pemungutan suara ulang bukan disebabkan oleh pihak terkait melakukan politik uang tetapi lebih didasarkan pada rekomendasi panas kabupaten kepulauan yapen yang mendapat laporan atas kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut karena melakukan mendalangi mobilisasi massa, beredarnya surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh dinas dukcapil yang diperintahsebagai incumbent, penyalahgunaan kewenangan oleh pasangan calon nomor urut dan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dengan demikian pemungutan suara ulang yang dilakukan distrik yapen barat, distrik konawe dan distrik yapen selatan bukan disebabkan oleh suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait, namun oleh pelanggaran yang disebabkan oleh pasangan calon nomor urut (incumbent). bahwa dalil pemohon yang menyatakan pihak terkait masih melakukan politik uang dalam penyelenggaraan psu, hal ini juga tuduhan yang mengada ada, terbukti tidak ada pengaduan dan rekomendasi dari bawaslu kabupaten kepulauan yapen. sehingga sangatlah naif jika pemohon menghendaki pihak terkait diskualifikasi, karena tidak melakukan pelanggaran dalam pemilukada. berbeda dengan pasangan calon nomor urut yang benar benar telah melakukan pemilukada dan panas telah melakukan penelitian dan pemeriksaan yang hasilnya telah terbukti dilakukan pelanggaran oleh pasangan calon nomor urut maka pantas kemudian dilakukan diskualifikasi. jika pemohon memang dalilnya benar yang menyatakan panwaslih kabupaten kepulauan yapen berpihak pada pihak terkait, kenapa pemohon tidak melaporkan dkpp. dalil pemohon hanya asal asalan. keterangan dan tanggapan pihak terkait terhadap dalil pemohon yang menyatakan orang yang tidak punya hak pilih menggunakan hak pilih. bahwa sepengetahuan dan yang pihak terkait pantau, dilapangan tidak ada dari pemilih yang secara signifikan secara beramai ramai memilih walaupun dirinya tidak memiliki hak pilih. kalaupun ada mungkin itu hanyalah kasuistis yang dilakukan oleh seseorang karena dirinya mungkin tidak mendaftarkan diri sehingga tidak masuk dalam dpt, tetapi dirinya dapat menunjukan kartu identitas seperti ktp. nah hal yang demikian oleh pemohon dibilang tidak punya hak pilih menggunakan hak pilih. pemahaman yang keliru dari pemohon ini adalah tidak substansial, karena disamping jumlahnya tidak signifikan pemohon juga tidak memahami aturan secara detail tentang pilkada. iv. kesimpulan merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected](videihak terkait telah memenuhi persyaratan calon sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan perundang undangan dan telah dinyatakan sah sebagai pasangan calon oleh komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen. bahwa pemohon telah salah menyatakan pihak terkait melakukan politik uang yang benar adalah pasangan calon nomor urut yang melakukan politik uang, sehingga harus didiskualifikasi. bahwa tidak ada pemilih dilapangan yang tidak memiliki hak pilih melakukan pencoblosan, yang benar adalah adanya pemahaman yang keliru dari pemohon mengira org yang tidak terdaftar dalam dpt dan memiliki identitas ktp dan diperkenankan memilih oleh kpps dianggap oleh pemohon sebagai tidak memiliki hak pilihpt fotokopi berita acara kpu kabupaten kepulauan yapen nomor:merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiddk dalam kotak suara pada saat rekapitulasi tingkat distrik: bukti pt fotokopi bukti penerimaan laporan panas nomor pl pilkada ll tanggal februari dari masyarakatkat terkait money politic. fotokopi bukti penerimaan laporan panas nomor pl pilkada tanggal februari dari masyarakat,akat, terkait money politic.:!i tentang pemaksaan, perampasan dokumen merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidll pilkada l1ll pilkada ll,l pilkada 1merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bukti pt fotokopi bukti penerimaan laporan panas nomor pl pilkada, bukti pt fotokopi kajian panas tentang laporan nomor kl pnas.yp i1!!kabupaten kepulauan yapen nomor ks wsl.kep yp. iv tanggal april menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, komisi pemilihan umum republik indonesia memberikan keterangan melalui surat nomor kpu iv bertanggal april disertai lampiran, yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal april melalui surat kpu nomor kpu i1 iiibenyamin prison, s.e, si, dan men saul ayumi, s.h jahat serasah bahwa memohon pada tanggal desember mengeluarkan keputusan kpu kab. kep.(bukti dan berita acara nomor babahwa keputusan kpu kabupaten kepulauan yapen nomor pts kpu x11 dan berita acara nomor ba xbahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh memohon,tidak melengkapi dokumen persyaratan sebagai pasangan calon. hal ini dibuktikan dengannian waktu, tanggal januari (bukti bahwa tidak diserahkannya dokumen persyaratan pencalonan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam keputusan kp!8j menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen melalui surat nomor kpu kab iv bertanggal april disertai lampiran, yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal april pukul wibyarat dengan surat keputusbenyamin prison, s.e., si. dan calon wakil bupati nomor urutkeimerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid: k.panas kab.yp.yp i1 !i1 il1 klarifikasi terlampir),11 dan nomor pts kpu kab tahun (terlampir):imerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid nomor pts kpu x11 dan berita acara nomor ba x11 maka pasangan calon nomor urut seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat tms), bahwa dokumen persyaratan pasangan calon yang diharuskan oleh memohon untuk dilengkapi oleh pasangan calon nomor urut merupakan syarat formil sebagaimana ditentukan dalam: pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut telah dibatalkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan yapen tahun bahwa berdasarkan kajian panwaslih kabupaten kepulauan yapen nomor lp pilkada! !! panwaslih telah merekomendasikan kepada memohon untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut bahwa selanjutnya memohon melalui keputusan kpu kabupaten kepulauan yapen nomor pts kpu kab tahun tanggal maret telah menindaklanjuti kajian panwaslih kabupaten kepulauan yapen nomor: lp pilkada! ! guo dengan membatalkan pasangan calon nomor urut sebagai calon bupati dan wakil bupati kepulauan yapen tahun bahwa pasangan calon nomor urut juga telah dibatalkan sebagai calon bupati dan wakil bupati kepulauan yapen tahun meskipun belum ditindaklanjuti secara administratif oleh memohon: bahwa pembatalan pasangan calon nomor urut sebagai calon bupati dan wakil bupati kepulauan yapen diketahui pemohon berdasarkan hasil rapat pleno kpu provinsi papua yang telah diumukan lewat media televisi, bahwa pembatalan pasangan calon nomor urut guo dikeluarkan oleh kpu provinsi papua berdasarkan laporan pemohon kepada memohon merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidiii,,: bahwa ada surat panas kabupaten kepulauan yapen nomor panas kab engan menerbitkan surat nomor puji1iierdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid !i11terhadap permohonan pemohon, badan pengawas pemilihan umum provinsi papua melalui surat nomor k.bawaslu prov.pa pm iv bertanggal april disertai lampiran, yang diterima dalam persidangan pada tanggal april memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa pemohon dalam pokok permohonannya poin dapat diterangkan sebagai berikut: bahwa pada tanggal desember kpu kabupaten kepulauan yapen mengeluarkepulauan yapen tahun (bukti pk bahwa dalam dictum menetapkan kedua surat keputusan tersebut berbunyi calon bupati nomor urut (lima) atas nama: benyamin prison, s.e., si.imerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidldalam dictum menetapkan ketiga surat keputusan tersebut berbunyi, calon wakil bupati nomor urut (limapada tanggal desember kpu kabupaten kepulauan yapen menerbitpk bahwa dalam dictum menetapkan kesatu berbunyi, calon bupati nomor urut (lima) atas nama benyamin prison, s.e., si. dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan yapen tahun bahwa dalam dictum menetapkan kedua berbunyi calon wakil bupati nomor urut (lima) atas nama nathan bonsai, si. dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan yapen tahun merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] tentang politik uang dalam pemilihan, yang seluruhnya teryang diterima memohon pada tanggal maret pasangan calon nomor urut melakukan politik uang bahwa pada pemungutan suara pada tanggal februari pasangan calon nomor urut melakukan praktik politik uang yang masif tersebar dihampiri seluruh tps yang ada, sehingga perolehan suara pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut masing masing menempati peringkat pertama dan kedua: bahwa atas praktik politik uang tersebut dan praktik kecurangan lainnya, panwaslih kabupaten kepulauan yapen merekomendasikan pemungutan suara ulang psu) (tiga puluh) tps masing masing tps distrik yapen barat, tps distrik konawe, dan tps distrik yapen selatan. tiga rekomendasi panwaslih kabupaten kepulauan yapen tersebut tertuang dalam: surat rekomendasi nomor pnas peli ii tanggal februari (bukti surat rekomendasi nomor rekor panas yp tanggal februari (bukti surat rekomendasi nomor rekor panas.yp tanggal februari (bukti bahwa pada tanggal maret memohon mengadakan pemungutan suara ulang psu) (tiga puluh) tps tersebut atas. pada psu ini, pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut masih melakukan praktik politik uang yang sama seperti dilakukan pada pemungutan suara pada tanggal februari bahwa atas praktik politik uang tersebut, pasangan calon nomor urut oleh bawaslu provinsi papua dilakukan diskualifikasi (dinyatakan gugur) sebagai pasangan calon. namun, perlakuan atau keputusan berbeda diterapkan atau diberlakukan kepada pasangan calon nomor urut mana tidak dilakukan diskualifikasi, meskipun pengaduan yang diterima panwaslih kab. kepulauan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa terhadap keputusan kpu kabupaten kepulauan yapen pada dictum menetapkan kesatu dan kedua tersebut pada tanggal januari pasangan calon benyamin prison, s.e., si. dan nathan bonsai, si. mengajukan permohonan sengketa panwaslih kabupaten kepulauan yapen dan telah register dalam buku register perkara penyelesaian sengketa nomor panas kep. yp i registrasi permohonan yapen. bahwa setelah diadakan musyawarah pemohon dan memohon sepakat untuk: memohon membatalkan keputusan memohon dengan nomor pts kpu. kab x11 tanggal desember tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati yang tidakohon memberikan kesempatan waktu kepada pemohon untukbenyamin prison, s.e., si. dan drs. nathan bona, si. sampai dengan batas waktu tanggal januari pukul wit. bahwa kesepakatan antara pemohon dan memohon dituangkan dalam berita acara kesepakatan penyelesaian sengketa pemilihan secara musyawarah dan mufakat tanggal januari (bukti pk dan surat keputusan terjadinya kesepakatan penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat tanggal januari (bukti pk bahwa dalam pokok permohonan pemohon dalam perkara point s.d dapat diterangkan sebagai berikut: bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran nomor pl pilkada dengan pelapor atas nama abraham ayumi tanggal maret panwaslih kabupaten kepulauan yapen telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi dan kajian, bahwa terhadap merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hasil kajian panwaslih kabupaten kepulauan yapen mengeluarkan rekomendasi dan meneruskan kepada kpu kabupaten kepulauan yapen dengan surat nomor panas kab. yp !i1 perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilu tanggal maret (bukti pk yang pada poin berbunyi, bahwa kajian atas laporan tersebut panas kabupaten yapen merekomendasikan kepada kpu kabupaten kepulauan yapen untuk menindaklanjuti terlahir a.n. tony besar, sos.. b. bahwa kajian laporan panwaslih kabupaten kepulauan yapen nomor lp pilkada! ll1 dalam poin iv. kesimpulan angka berbunyi, bahwaangka berbunyi, bahwa berdasarkan kesimpulan pada poin (satu) atas, pelanggaran tersebut telah memenuhi unsur unsur pelanggaran yang terdapat dalam dan undang undang nomor tahun bahwa kpu kabupaten kepulauan yapen telah menindaklanjuti rekomendasi panwaslih tersebut dengan menerbitdalam pokok permohonan pemohon dalam perkara point dapat diterangkan sebagai berikut: bahwa terdapat surat rekomendasi panas distrik yapen nomor pnas peli ii2017 tanggal februari perihal hasil penelitian dan pemeriksaan pemungutan suara tps kelurahan taraf dan tps merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid gang surabayahadap pembatalan pasangan calon nomor urut sebagai calon bupati dan wakil bupati kepulauan yapen oleh kpu provinsi papua, dalam pengawasan bawaslu provinsi papua tidak terdapat surat keputusan pembatalan tersebut yang diterbitkan oleh kpu provinsi papua. bahwa terhadap perbuatan praktik politik uang oleh pasangan calon nomor urut dan dugaan terhadap bawaslu provinsi papua berpihak kepada satu pasangan calon jika terdapat bukti yang kuat pemohon dapat mengadukan dewan kehormatan penyelenggara pemilu. i2. menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, bawaslu provinsi papua o11tertanggal maret bukti pk fotokopi surat kpu nomor kpu!iii!l tahun tentang pembatalan sebagai calo !lll dan nomor lp bawaslu papua pilkada 1l1 bukti pk fotokopi hasil peninjauan ulang panwaslih kabupaten kepulauan yapen nomor panas kab. yp !! tertanggal maret i2. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, panitia pengawas pemilihan kepala daerah kabupaten kepulauan yapen melalui surat nomor panas kep. yp k iv disertai lampiran, yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal april memberikan keterangan sebagai berikutlyganjil dan sulit diterima apabila ketua bawaslu provmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid yapen dan atau bawaslu provinsi papua cukup bukti untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut bahwa tindakan panwaslih kabupaten kepulauan yapen dan atau bawaslu provinsi papua menunjukkan keberpihakan kepada kepada pasangan calon nomor urut orang yang tidak punya hak pilih menggunakan hak pilih bahwa pada pemungutan suara tanggal februari dan pemungutan suara ulang psu) tanggal maret sangat masif orang yang tidak punya hak pilih menggunakan hak pilihnya: bahwa hal itu terjadi akibat ketidaknetralan memohon sebagai penyelenggara pemilu, dengan melakukan pembiaran pasangan calon nomor urut melakukan mobilisasi massa tps tps yang ada untuk menggunakan hak pilih, padahal sesungguhnya tidak mempunyai hak pilih (pemilih siluman): bahwa tindakan atau perbuatan memohon dan pasangan calon nomor urut tersebut telah mencederai prinsip prinsip pemilu dan melanggar undang undang pemilihan kepala daerahtindakan atau perbuatan pasangan calon nomor urut tersebut tidak bisa ditoleransi, sehingga mahkamah harus memberikan sanksi berat berupa diskualifikasi sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan yapen tahun petit merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid! tanggal maret dan surat penerusan nomor panas kab. yp pbahwa terkait poin atas, kuasa hukum pemohon pasangan calon nomor urutpanas yp fotokopi surat rekomendasi bawaslu kabupaten kepulauan yapen nomor panas. kab. yp. nomor k.bawaslu prov pa pm merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid!i1!!!i1merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid yp. iv tanggal april i2. menimbang bahwa pemohon menyerahkan kesimpulan bertanggal april diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal april yang pada pokoknya tetap pada permohonannyasarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoikepulauan yapen untuk membatalkan pasangan calon nomor urut sebagai calon bupati dan wakil bupati kepulauan yapen, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan yapen tahun putusan akhi, bukto fax ema [email protected] barat jakarta toba fax email: secretary@wahkamahkonsilustgoid:hubungan persahabatan antara republik indonesia dan negara palestina serta untuk meningkatkan kehidupan sosial dan kemandirian ekonomi palestina, pemerintah republik indonesia telah menetapkan tarif bea masuk atas barang imporobtain.kor mona paha. menetapkan tarif bea masuk atas barang impor untuk produk tertentu dari palestinaoujainico mattamengenai fasilitasi perdagangan untuk produk tertentu yang berasal dari wilayah palestina. dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masukwww jdih.kenfenkbyfaghaiooit. kepala bagian ninistrasi kementerian nip197nggaran penyediaan tanah gedung bangunan perwakilan republik indonesia luar negeri dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan, menimbang bahwa dalam rangka penyediaan tanah gedung bangunan perwakilan republik indonesia luar negeri, perlu diatur langkah langkah penganggaran penyediaan tanah gedung bangunan perwakilan republik indonesia luar negeri yang efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, bahwa dalam rangkahuruf menteri keuangan selaku pengelola fiskal sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, perlu mengatur bentuk bentuk pendanaan dalam rangka penyediaan tanah gedung bangunankos. perhitungan alokasi anggaran untuk penyediaan tanah gedung bangunan perwakilan republik indonesia luar negeri didasarkan atas kebutuhan riil sesuai bentuk pendanaan penyediaan tanah gedung bangunan perwakilan republik indonesia luar negeri. bentuk pendanaanmeliputi: pembelian tunai, sewa, atau cc. pembelian melalui fasilitator. pembelian tunaielian antara pemerintah republik indonesia c.g. kementerian luar negeri dengan pemilik tanah gedung bangunan negara setempat, dengan pembayaran dilakukan secara tunai. pembelian tunaiwww .jdih.kemenkeu.go.id tema coal menteri keuangan republik indonesia (l) sewaoleh pemerintah republik indonesia c.g. kementerian luar negeri atas pemanfaatan tanah gedung bangunan dimaksud dalam jangka waktu tertentu. sewa sebagaimana dimaksud pada tanpa disertaipembelian melalui fasilitatordengan melibatkan pihak lain sebagai penyandang dana dan kewajiban pembayaran cicilan oleh pemerintah republik indonesia c.g. kementerian luar negeri kepada penyandang dana. penyediaan tanah gedung bangunan perwakilan republik indonesia luar negeri melalui bentuk bentuk pendanaan sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan dengan menerapkan prinsip prinsip efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. www .jdih.kemenkeu.go.id tak remas menteri keuangan republik indonesia anggaran untuk penyediaan tanah gedung bangunan perwakilan republik indonesia luar negeri dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian luar negerbmi ada "ppn kepala bagian tag kementerianaset lain lain, bahwa untuk menyikapi perkembangan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari aset lain lainur jenderal, dalam hal penyerahan untuk bmn aset lain lain selain tanah dan atau bangunan, atau direktur jenderal, dalam hallaporan sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk laporan keuangan bendahara umum negara. menyerah barang, direktorat jenderal, atau kementerian lembaga selaku counterpart bertanggung jawab atas pengenaketentubahwa pajak dan atau bea masuk terutang dibebankan pada menyerah barang, direktorat jenderaloleh menyerah barang dilakukan sebelum penyerahan kepada menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf penyelesaiannya dilakukan setelah penyerahan kepada menteri keuangan atau kementerian lembaga selaku counterpart sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pajak dan atau kepabeanan. penyerahan bmn aset lain lain oleh menyerah barang kepada direktur jenderal, direktur, atau pejabat pada kementerian lembaga selaku counterpart paling sedikit harus disertai dengan data dan dokumen yang meliputi: berita acara hasil verifikasi bersama yang dihampiri, dokumen kepemilikan, jika ada, dan cc.. selain data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada terhadap penyerahan bmn aset lain lain oleh menyerah barang yang mendapat fasilitas pembebasan atas kewajiban pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud dalam harus disertai dengan persyaratan tambahan berupa: surat persetujuan dari kementerian sekretariat negara:, dan tidak perlu disertai dengan dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf surat izin pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada huruf diselesaikan oleh direktorat jenderal atau kementerian lembaga selaku counterpart setelah penyerahan,. bab tata cara pengelolaan bagian kesatu umum pengelolaan bmn aset lain lain yang diserahkan kepada menteri keuangan meliputi: penetapan status penggunaan, pemanfaatan: cc. pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan ketatausahaan. pengelolaan bmn aset lain lain yang diserahkan kepada kementerian lembaga selaku counterpart meliputi: penetapan status penggunaan, pemindahtanganan dalam bentuk hibah: cc. pengamanan dan pemeliharaan, pemusnahan, dan ketatausahaan. direktorat jenderal dan kementerian lembaga selaku counterpart dapat bekerja sama dengan pihak lain pelaksana proyek organisasi penyedia proyek untuk melakukan pemusnahan atau pemindahtanganan. bagian kedua penetapan status penggunaan paragraf umum penetapan status penggunaan bmn aset lain lain sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan dengan pertimbanganpenetapan status penggunaan dilakukan oleh: pengelola bmn aset lain lain, untuk bmn aset lain lain berupa: tanah dan atau bangunan, yang ditetapkan oleh direktur jenderal atas nama menteri keuangan, dan selain tanah dan atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan, yang ditetapkan oleh direktur atas nama menteri keuangan. pengguna barang, untuk bmn aset lain lain selain tanah dan atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan. pengguna barang sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kementerian lembaga selaku counterpart. paragraf penetapan status penggunaan oleh pengelola bmn aset lain lain menteri pimpinan lembaga mengajukan permohonan penetapan status penggunaan bmn aset lain lain: dan fotokopi dokumen kepemilikan bmn aset lain lain, jika ada. direkturhasil penelitian sebagaimana dimaksud pada belum mencukupi, direktur dapat: meminta keterangan atau data tambahan kepada kementerian lembaga yang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan bmn aset lain lain: meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada instansi terkait, dan atau tan melakukan pengecekan lapangan. pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam suatu berita acara. dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada permohonan dapat disetujui, maka: direktur jenderal atau direktur: spesifikasi identitas teknis bmn aset lain lain, bukti kepemilikan:direktur jenderal atauparagraf penetapan status penggunaan oleh pengguna barang menteri pimpinan lembaga mengajukan permohonan penetapan status penggunaan bmn aset lain lain kepada pengguna barang, dan fotokopi dokumen kepemilikan bmn aset lain lain, jika ada. pengguna barangberdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada s5): permohonan dapat disetujui, maka: pengguna barang, spesifikasi identitas teknis bmn aset lain lain: bukti kepemilikan,pengguna barangtiga pemanfaatan pemanfaatanfaatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kementerian lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengelolaan bmn. bagian keempat pengamanan dan pemeliharaan paragraf pengamanmelakukan pengamanan bmn aset lain lain yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam pengamanan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan cc. pengamanan hukum. pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi penyimpanan dan penitipan bmn aset lain lain. pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pencatatan dan penyimpanan dokumen kepemilikan bmn aset lain lain secara tertib dan aman. pengamanan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pengurusan dokumen kepemilikan bmn aset lain lain. pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh: direktur jenderal, terhadap bmn aset lain lain berupa tanah dan atau bangunan, direktur, terhadap bmn aset lain lain selain tanah dan atau bangunan, atau pejabat pada kementerian lembaga selaku counterpart, terhadapdalam hal bmn aset lain lain berada dalam wilayah kerja kantor wilayah atau kantor pelayanan, maka pengamanan fisik oleh direktur jenderal sebagaimana dimaksud pada huruf atau oleh direktur sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi tanggung jawab dari kantor wilayah atau kantor pelayanan. tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan: penugasan dari direktur jenderal, atau pemberitahuan secara tertulis dari direktur. pejabat pada kementerian lembaga selaku counterpart dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pengamanan fisik bmn aset lain lain yang fisik barangnya berada pada pihak lain. pihak lain sebagaimana dimaksud pada (l) bertanggung jawab atas pengamanan fisik bmn aset lain lain, termasuk biaya yang timbul dalam pelaksanaannya. pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada merupakan penyimpanan dan penitipan untuk dapat digunakan oleh pihak lain. penyimpanan dan penitipan dituangkan dalam suatu berita acara. paragraf pemeliharaatas pemeliharaan bmn aset lain lain yang dikuasai secara fisik. bagian kelima pemindahtanganan paragraf umum pemindahtanganan bmn aset lain lain dilakukan dengan pertimbangan tidak dimohonkan penetapan status penggunaan oleh kementerian lembagalain lain yang selanjutnya disebut bmn aset lain lain adalah bmn yang berasal dari perolehan lain yang sahaset lain laipan pemindahtanganan bmn aset lain lain berupa tanah dan atau bangunindahtanganan bmn aset lain lain berupa tanah dan atau bang aset lain lain selain tanah dan atau bangunan dilakukan dalam bentuk: penjualan, dan hibah. paragraf penjualan penjualan bmn aset lain lain dilaksanakan secara lelang melalui kantor pelayanan. penjualan dilakukan terhadap bmn aset lain lain selain tanah dan atau bangunan yang diserahkan kepada: direktur, atau kementerian lembaga selaku counterpart. dalam rangka penjualan bmn aset lain lain dilakukan penilaian. penilaian bmn aset lain laindalam menetapkan nilai limit lelang. nilai limit lelang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur. penjualan bmn aset lain lainsetempat dengan disertai data dan dokumen diantaranya: surat persetujuan penjualan bmn aset lain lain: daftar bmn aset lain lain yang akan dilakukan penjualan, dokumen kepemilikan, jika ada: nilai perolehan, tahun perolehan, dan foto kondisi terkini bmn aset lain lain: dan nilai limit. dalam hal lelang selesai dilaksanakan dan bmn aset lain lainberdasarkan salinan risalah lelang sebagaimana dimaksud pada direktur melakukan penghapusan bmn aset lain laidirektur dengan melampirkan salinan risalahmn aset lain lain tidakdalam hal bmn aset lain lain tidak laku terjual pada lelang, dilakukan lelang kedua. dalam hal dilakukan lelang kedua sebagaimana dimaksud pada maka nilai limit ditetapkan berdasarkan laporan penilaian yang masih berlaku. pelaksanaan penjualan secara lelang bmn aset lain lain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang lelang bmn sepanjang tidak diatur dalam peraturan menteri ini. dalam hal bmn aset lain lain tidak laku terjual pada lelang kedua sebagaimana dimaksud dalam bmn aset lain lain dapat dilakukan bentuk pengelolaan lainnya. paragraf hibah hibah bmn aset lain lain selain tanah dan atau bangunbmn aset lain lain selain tanah dan atau bangunan diajukan secara tertulis oleh calon penerima hibah kepada: direktur, untuk bmn aset lain lain selain tanah dan atau bangunan yang diserahkan kepada direktur: ataurmohonan hibah sebagaimana dimaksud pada paling sedikit harus disertai dengan data dan dokumen meliputi: data calon penerima hibah: alasan tujuan hibah, daftar bmn aset lain lain yang akan dilakukan hibah: dokumen kepemilikan, jika ada, dan nilai perolehan, tahun perolehan, dan foto kondisi terkini bmn aset lain lain. permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri dengan surat kesediaan menerima hibah dari calon penerima hibah. direktur atau pejabat pada kementerian lembaga selaku counterpart melakukan penelitian atas permohonan hibah sebagaimana dimaksud padaokumen dengan objek yang diusulkan.atau pejabat pada kementerian lembaga selaku counterpart menetapkan keputusan hibah. keputusan hibah sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: pertimbangan hibah, identitas penerima hibah, data bmn aset lain lain yang dilakukan hibah, dan peruntukan hibah. berdasarkan keputusanmbuat naskah hibah yang ditandatangani oleh direktur atau pejabat pada kementerian lembaga selaku counterpart dan pihak penerima hibah. berdasarkan keputusan hibah sebagaimana dimaksud pada dan naskahlakukan serah terima bmn aset lain lain kepada penerima hibah, yang dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh direktur atau pejabat pada kementerian lembaga selaku counterpart dan penerima hibahatau pejabat pada kementerian lembaga selaku counterpart memberitahukan secara tertulis kepada pemohon hibah disertai dengan alasannya. pelaksanaan hibah bmn aset lain laienam pemusnahan pemusnahan bmn aset lain lain selain tanah dan atau bangunan dilakukan terhadap bmn aset lain lain yang diserahkan kepada kementerian lembaga selaku counterpart. pan pemusnahan bmn aset lain lain dilakukan dengan pertimbangan bidang pengelolaan bmn bidang pengelolaan bmn. permohonan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam diajukan secara tertulis oleh kementerian lembaga selaku counterpart kepada direktur paling sedikit memuat pertimbangan dan penjelasan permohonan pemusnahan dengan disertai data dan dokumen yang meliputi: daftar bmn aset lain lain yang diusulkan untuk dilakukan pemusnahan,oleh direktur melalui penelitian administrasi dan pengecekan lapangan. hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam suatu berita acaradirektur memberikan persetujuan pemusnahan. persetujuan pemusnahan paling sedikit memuat: identitas bmn aset lain lain yang dilakukan pemusnahan, cara pemusnahan: lokasi bmn aset lain lain yang dilakukan pemusnahan, dan tanggung jawab pejabat pada kementerian lembaga selaku counterpart terhadap bmn aset lain lain yang direncanakan untuk dilakukan pemusnahpelaksanaan pemusnahatujuh penghapusan penghapusa:pada dilakukan oleh direktur berdasarkan: keputusan penetapan status penggunaan, risalah lelang, berita acara pemusnahan: naskah hibah, ataunghapusan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pejabat struktural yang menerima pelimpahan wewenang dari pejabat pada kementerian lembaga selaku counterpart berdasarkan: keputusan penetapan status penggunaan, keputusan pemusnahan, naskah hibah: atau berita acara serah terima penyerahpejabat pada kementerian lembaga selaku counterpart. bagian kedelapan ketatausahaan ketatausahaan bmn aset lain lain dilaksanakan oleh: direktur dalam rangka penyusunan laporan keuangan bendahara umum negara, dan pejabat struktural yang menerima pelimpahan wewenang pada kementerian lembaga selaku counterpart dalam rangka penyusunan laporan bmn aset lain lain untuk disampaikan kepada menteri pimpinan lembaga. ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaporkan setiap semester semester ii, dan tahunan kepada direktur jenderal. ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: manual, dan atau sistem aplikasi pendukung. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini berlaku, permohonan penetapan status penggunaan, penjualan, hibah, pemusnahan, dan penghapusan bmn aset lain lain yang telah diajukan dan belum mendapat persetujuan, diproses dan diselesaikan berdasarkan peraturan menteri ini. persetujuan atas permohonan bmn aset lain lain yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan menteri ini dan belum ditindaklanjuti, selanjutnyapemerintah negara lain yang dituangkan dalam perjanjian kerja samyerah barang adalah badan yang dibentuk kementerian lembaga, badan badan hoc, yayasan yang akan atau telah dibubarkan, badan internasional, pemerintah negara lain, dan pihak lain yang menyerahkan barang kepada menteri atau kementerian lembaga selaku counterpart. pihak lain adalah pihak selain kementerian lembaga dan pemerintah daerah. pengelola barang atas bmn aset lain lain yang selanjutnya disebut pengelola bmn aset lain lain adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan bmn aset lain lain. pengguna barang atas bmn aset lain lain yang selanjutnya disebut pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan bmn aset lain laiaset lain laiaset lain lain yang tidak digunakan untuk penyelenggarrep u.b. pit. kepala bagian ppointatcasi kementerian pelan durian syah nin9730213. tugas dan fungsi kementerian lembaga satuan kerja perangkat daerah dan atau optimalisasi bmn aset lain lain dengan tidak mengubah status kepemilikan. pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan bmn aset lain lain. penjualan adalah pengalihan kepemilikan bmnaset lain lai aset lain lain. penghapusan adalah tindakan menghapus bmn aset lain lain dari daftar bmn aset lain lain untuk membebaskan direktur jenderal, pejabat kementerian lembaga selaku counterpartaset lain lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. lelang adalah penjualan bmn aset lain laiaset lain laibagian kesatu ruang lingkup pengelolaan bmn aset lain lain meliputi: penetapan status penggunaan, pemanfaatan: pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan: fi. penghapusan, dan ketatausahaan ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: bmn aset lain lain yang diserahkan kepada menteri keuangan, dan bmn aset lain lan yang diserahkan kepada kementerian lembaga selaku counterpart. bmn aset lain lain meliputi barang yang berasal dari: pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pemerintah republik indonesia dengan pemerintah negara lain dan atau badan internasionalcc. pembubaran badan badan hoc, pembubaran yayasan sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan badan pemeriksa keuangan, dan perolehan dari pihak lain dalam kaitannya dengan adanya hak negara yang berada pada pihak lain tersebutlakukan pengelolaan berdasarkanmn aset lain lain. pengelola bmn aset lain lain sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas meliputi: menerima penyerahan bmn aset lain lain, melakukan pengelolaan bmn aset lain lain yang diusulkan oleh kementerian lembaga kepada pengelola bmn aset lain lain, melakukan ketatausahaan, pengamanan, dan pengelolaan bmn aset lain lain yang diserahkan kepada menteri keuangan, dan melakupengelola bmn aset lain lain berwenang dan bertanggung jawab: menetapkan keputusan penetapan status penggunaan bmn aset lain lain: menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan bmn aset lain lain: dan cc.selaku pengelola bmn aset lain lainsebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk bmn aset lain lain berupa tanah dan atau bangunan. pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk bmn aset lain lain selain tanah dan atau bangunan. bagian kedua tugas dan wewenang menyerah barang menyerah barang melaksanakan tugas dan wewenangtugas dan wewenangmempunyai tugas meliputi: menerima bmn aset lain lain dari menyerah barang: melakukan pengamanan bmn aset lain lain yang berada dalam penguasaannya, dan mengajukan usul permohonan penetapan status penggunaan bmn aset lain lain kepada menteri pimpinan lembaga selaku pengguna barang. bab iii penyerahan bmn aset lain lain menyerah barang melakukan penyerahan bmn aset lain lain kepada: menteri keuangan, atau kementerian lembaga selaku counterpartur jenderal, dalam hal penyerahan dilakukan kepada menteri keuangan keuangan, untuk bmn aset lain lain selain tanah dan atau bangunan, yang dituangkan dalam suatu berita acara. penyerahan kepada menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf diterima oleh pejabat yang menerima pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam verifikasi bersama sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat dilakukan oleh kantor wilayah atau kantor pelayanan tempat bmn aset lain lain berada, dalam hal terdapat penugasan dari direktur jenderal atau permohonan dari direktur. berita acara sebagaimana dimaksud pada memuatberdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada dilakukan penyerahan bmn aset lain lain yang dituangkan dalam suatu berita acara serah terima yang ditandatangani oleh: direktur jenderal, dalam hal penyerahan dilakukan kepada menteri, untuk bmn aset lain lain selain tanah dan atau bangunan, atau cc.berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal, direktur, atau pejabat pada kementerian lembaga selaku counterpart melakukan pembukuan atas bmn aset lain lain. pembukuan atas bmn aset lain lain sebagaimana dimaksud pada dilaporkan oleh direktur jenderal, direktur, atau pejabat pada kementerian lembaga selaku counterpart kepada: menteri keuangan, dalam hal penyerahan untuk bmn aset lain lain berupa tanah dan atau bangunanim) nama lembaga penjamin simpanan lps) tanah yang diwakili oleh fauzi ichsan. (pelaksana tugas kepala nana eksekutif lps) mah alamat equity tower lantai dan cbd lot jalan jenderal sudirman kav. jakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor ke v bertanggal mell.m, dan ahmad irawan, s.h., para konsultan hukum tata negara advokat dari harpa law firm yang berdomisili jalan musyawarah nomor kebon jeruk, jakarta bar),pada tanggal mei pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: alps: dalam hal ekuitas bank bernilai positif setelah pemegang saham lama melakukan penyertadanpenjualan dengan tingkat pengembalian optimal lps menentukan lps wajib menjual seluruh saham bank yang diselamatkan atau bank dalam penanganan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal. kewajiban ini memberikan kewenangan kepada lps untuk melakukan tindakan tindakan yang diperlukan guna mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal, termasuk dalam arti menjual saham masyarakat. ketentuan dalam lps pun memberikan kewenangan tersebut yang harus dibaca sebagai kewenangan publik. apabila lps tidak menjual seluruh saham bank, maka lps dapat dinilai tidak menjalankan ketentuan undang undang atau bahkan dinilai merugikan keuangan negara. b.lps tidak berwenang menjual seluruh saham bank, dengan pertimbangan: inkonstitusional merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god lps tidak dapat menjual seluruh saham, termasuk saham milik masyarakat,karena bertentangan dengan konstitusi, yaiturlindungan investor (investor protection) perlindungan investor selalu dijadikan dasar untuk menentukan arah dan perkembangan hukum pasar modal. dalam konsep pasar modal, peralihan saham harus dilakukan melalui suatu transaksi yang dilakukan oleh investor yang bersangkutan sendiri atau kuasanya. proses penurunan persentase kepemilikan saham (ilusi) yang terjadi dalam stuktur kepemilikan saham dalam bank yang diselamatkan atau bank dalam penanganan dengan dilakukannya penyetoran modal oleh lps melalui pms tidak menghilangkan kepemilikan saham masyarakat meskipun persentasenya minoritas atau kecil, melainkan hanya menghilangkan nilainya. alasan yang dikemukakan bahwa masyarakat memperoleh sahamnya tidak melalui proses yang melawan hukum sehingga tidak ada dasar menghapuskan hak mereka atas sahamnya. apabila lps menjual saham milik masyarakatyang dibeli pasar modal, pelaku pasar akan melihatnya sebagai ketiadaan sistem perlindungan investor dan berakibat pada hilangnya kepercayaan pada sistem keuangan indonesia yang dapat berdampak pada menurunnya minat investor indonesia. bahwa permohonan pengujian dan lps mahkamah adalah untuk mengakhiri ketidakpastian hukum sebagaimana dijelaskan atas. bahwa terkait dengan adanya perbedaan pendapat sebagaimana atas yang menciptakan ketidakpastian hukum bagi pemohon, pemohon mendalilkan bahwa lps berwenang menjual seluruh saham bank yang diselamatkan atau bank dalam penanganan sebagaimana alasan yang disebut dalam paragraf dengan kewenangan ini, lps akan lebih dapat melaksanakan fungsinya untuk turut aktif dalam memelihara merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diamanatkan oleh lps. namun, tentu saja dalil pemohon ini menjadi benar bila mahkamah mengabulkan permohonan ini, pencabulan mana akan menjadi kepastian hukum bagi lps untuk melaksanakan tindakan tindakan selanjutnya: oleh karena itulah pemohon memohon kepada mahkamah untuk menafsirkan guo agar pemohon terhindar dari gugatan hukum karena dianggap telah melanggar undang undang bila memilih salah satu dari dua pendapat seperti dikemukakan pada paragraf bahwa sehubungan dengan terjadinya potensi gugatan hukum terhadap lps, pada saat ini bank mutiara, tbk telah laku dijual dan dibeli oleh salah satu investor dari jepang. lps membaginya dalam dua tahap penutupan (closing). penutupan pertama adalah untuk penjualan saham yang dimiliki oleh lps, dan tidak ada persoalan sini. akan tetapi akan ada penutupan kedua, yaitu penjualan saham saham yang dikuasai oleh. lps secara better sebesar ini yang ditunggu kematiannya oleh pembeli apakah bisa dialihkan atau tidak. bagi lps tinggal apakah ini bisa dialihkan atau tidak. kalau tidak dapat dialihkan oleh lps, maka apa yang harus dilakukan oleh lps depan?: bahwa ketiadaan aturan hukum yang jelas tentang perlakuan terhadap saham masyarakat, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi lps. jika lps tidak menjual yang ,0035y5 saham pemegang saham,0035y4 tersebut? bahwa dalam kaitan dengan itu, lps potensial menghadapi gugatan hukum mengingat dari ,0035y5 saham masyarakat, sebagian berada perusahaan perusahaan efek. masyarakat dapat menyatakan tidak pernah merasa menjual saham tersebut kepada lps. dengan alasan tersebut, masyarakat bisa saja mengajukan gugatan hukum. jika lps hanya menjual saham milik lps, lps dapat dinilai tidak melakukan upaya untuk mendapatkan tingkat pengembalian yangmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dengan nilai optimal. akibatnya, lps dapat dinilai tidak menjalankan ketentuan lps yang mengamanatkan penjualan saham bank dengan tingkat pengembalian yang optimal dan berpotensi merugikan keuangan negara, oleh karena itu, pemohon memohon kepada mahkamah untuk memutuskan mana yang harus dilakukan oleh lps, apakah lps wajib menjual seluruh saham bank yang diselamatkan atau bank dalam penanganan, baik saham milik lps maupun saham milik masyarakat, atau lps hanya wajib menjual saham yang merupakan milik lps dan tindakan hukum apa yang harus dilakukan oleh lps terhadap saham milik masyarakattersebut, putusan mahkamah dalam perkara permohonan pengujian guo akan menjadi dasar hukum yang pasti bagi lps untuk melaksanakan tindakan hukum dalam melakukan penyelamatan atau penanganan bank gagal: kesimpulan berdasarkan uraian uraian atas,cc. ketentuan dan lps bertentangan dengan uud secara bersyarat (conditional unconstitutional), petit petit dalam permohonan ini adalah sebagai berikut. menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan dan lps bertentangan dengan uud secara bersyarat (conditional unconstitutional) sepanjang kata seluruh dalam guo tidak dimaknai seratus persen (seluruh saham yang dimiliki lps dan saham pemegang saham lama dan atau masyarakat): menyatakan dan lps tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata seluruh dalam guo tidak dimaknai seratus persen merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god (seluruh saham yang dimiliki lps dan saham pemegang saham lama dan atau masyarakat): dengan penafsiran sebagaimana huruf dan huruf maka bunyi guo adalah sebagai berikut. lps wajib menjual seratus persen: lps wajib menjual seratus persen wajib menjual seratus persenmemerintahkan pemuatan putusan atas perkaramahkamah tanggal mei sebagai berikut: bukti surat kuasa khusus tanggal maret dari lembaga penjamin simpanan lps) kepada harpa law firmkartu penduduk atas nama bapak fauzi ikhsan sebagai kepala eksekutif lps: selain itu, pemohon mengajukan tiga orang ahli bernama saudi isra, zainal arifin mochtar, dan paripurna suara, serta seorang saksi bernama danu merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god febrian yang menyampaikan keterangan tertulis dan diterima dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut: ahli pemohon saudi isra lembaga penjamin simpanan lps), lembaga ini meminta atau memohon kepada mahkamah konstitusi untuk memberikan salah satu hal yang amat elementer dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan undang undang nomor tahun tentang lembaga penjamin simpanan lps), yaitu ihwal kepastian hukum. sebuah frasa yang bila dikaitkan dengan hukum dasar kita, tentunya tidak dapat dikatakan sederhana. dalam hal ini,alah kepastian hukum yang dipersoalkan oleh pemohon dalam permohonan perkara ini menyangkut tiga dalam lps, yaitu dan lps. pertama, lps menyatakan bahwa lps wajib menjual seluruh saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak penyerahan sebagaimana dimaksud dalam lps menyatakan, setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dipenuhi, rups menyerahkan segala hak danwewenangnya kepada lps . huruf lps menyatakan,l, kepemilikan, kepengurusan dan atau kepentingan lain pada bank dimaksud, lps menyatakan, dalam hal penanganan bank gagal sebagai kedupenyerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a2. ketigdimulainya penanganan bank gagal sebagaimana dimaksud dalam untuk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god: pertama, apakah meliputi seluruh saham bank milik lps saja? ataukah, kedua,? majelis hakim konstitusi yang saya tuliskan. kuasa pemohon, pemerintah dan dpr yang saya hormati. hadirin sekalian yang berbahagia. sebagai lembaga yang berfungsi memelihara stabilitas sistem perbankan, lps memerlukan kepastian hukum terkait dengan kedua kemungkinan penjualan saham atas, baik berupa penjualan meliputi seluruh saham bank milik lps atau penjualanartinya, bila yang hendak dicapai sekadar kepastian hukum dalam pemaknaan yang sederhana, apapun yang diputuskan mahkamah sepanjang mengambil putusan sikap dari dua pilihan tersebut tentunya akan didapatkan kepastian hukum dalam penjualan saham penanganan bank gagal oleh lps. namun apabila dikaitkan dengan amanat yang dibebankan lps bahwa penjualan saham tersebut tetap harus mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal maka frasa seluruh saham" sebagaimana yang tertuang dalam ketiga yang dimohonkan harus dimaknai sebagai semua saham baik milik lps maupun milik masyarakat, termasuk masyarakat umum yang membeli saham pasar modal. karena hanya dengan penjualan secara keseluruhan kemungkinan pengembalian yang optimal dapat dipenuhi. paling tidak terdapat tiga alasan untuk sampai pada pandangan bahwa frasa seluruh saham adalah semua saham baik lps maupun milik masyarakat. pertama, dengan menggunakan pendekatan tekstual, jikalau yang dimaksudkan frasa seluruh saham tersebut tak termasuk saham luar lps, maka dari teknis perumusan norma hukum, lps seharusnya dan tidak boleh tidak mencantumkan secara eksplisit bahwa makna seluruh saham tersebut hanyalah saham lps saja. atau, makna seluruh saham dalam ketiga yang dimohonkan tidak termasuk saham masyarakat atau saham yang dibeli pasar modal. namun setelah diperiksa seluruh dalam lps. tidak ditemukan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god satupun ketentuan atau yang mengecualikan tersebut. bahan, penjelasan yang berfungsi memberikan pemaknaan lebih lanjut terhadap bagian tertentu dari dan atau dalam sebuah undang undang sama sekali tidak memberikan keterangan apapun ihwal pengecualian ini. jikalau pendekatan tekstual tersebut dikaitkan dengan kepastian hukum, sekiranya yang dimaksudkan frasa seluruh saham dalam yang dimohonkan tidak termasuk saham masyarakat atau saham yang dibeli modal, maka secara restriktif hal tersebut seyogyanya harus dicantumkan dalam atau tertentu dalam lps. upaya pencantuman tersebut sejalan dengan pandangan dari prof jan michael otto direktur van vollenhoven institute, faculty law university leiden bahwa kepastian hukum yang alias tidak multitafsir. terkait dengan soal tersebut, secara yuridis,ain tukan peraturan perundang undangan yang baik, salah satunya menyangkut kejelasan rumusan. dalam penjelasan huruf didua, secara sistematis, apabila dikaitkan dengan beberapa dalam lps, frasa seluruh saham yang dimasukkan adalah tidak member akan antara saham lps dengan saham masyarakat atau saham yang dibeli pasar modal. penjelasan dengan menggunakan pendekatan sistem mati ini dapat dilacak, misalnya, dari dan lps mengenai penggunaan hasil penjualan saham bank oleh lps, yaitu, pertama, dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat bank diserahkan kepada lps untuk dilakukan penyelamatan, maka hasil penjualan saham bank digna kan untuk: pengembalian. seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan lps: pengembalian kepada pemegang saham lama sebe sar ekuitas bank pada saat penyerahan bank kepada merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god lps: dan apabila masih terdapat sisa, dibagi secara proporsional pada lps dan pemegang saham lama sesuai dengan perbandingan seluruh biaya penyelamatan dan nilai ekuitas bank saat penyerahan bank kepada lps. kedua, dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat bank diserahkan kepada lps untuk dilakukan penyelamatan, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham setelah penyelamatan. dengan adanya pengaturan bahwa pembagian kepada pemegang saham lama dalam hal ekuitas menilai positif, atau pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan apabila ekuitas bank bernilai nol atau negatif maka pemegang saham yang dimasukkan dalam ketentuan ini tidak membedakan saham lps dengan saham masyarakat atau saham yang dibeli pasar modal. jikalau yang dimaksudkan tidak semua saham, maka tidak relevan adanya ketentuan pembagian secara proporsional kepada pemilik saham lama yang dikarenakan hasil ekuitas bernilai positif. dalam batas penalaran yang wajar, dikarenakan frasa seluruh saham tersebut tidak membedakan antara saham lps dan saham masa rakyat atau saham yang dibeli pasar modal maka pemilik atau pemegang saham lama akan mendapatkan pembagian secara proporsional. dengan demikian, dalam konteks pendekatan sistematis, artinya frasa seluruh saham sebagaimana termaktub dalam yang dimintakan pengujian (yaitu: dan lps) adalah seluruh saham bank, baik yang milik lps maupun milik pemegang saham lama dan atau masyarakat. ketiga, bila dikaitkan dengan amanah bahwa dalam penjualan bank gagal lps tetap harus mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal, mengecualikan saham masyarakat saham yang diperoleh pasar modal dari pemaknaan semua saham yang dapat dijual amat mungkin pendapat seperti ini akan menyandera upaya lps melakukan penjualan saham guna mendapatkan keuntungan yang optimal. bukan tidak mungkin pemilikan saham minoritas masyarakat termasuk yang melalui pasar modal sengaja dilakukan guna sementara lps agar tidak bisa melakukan pengembalian secara optimal. strategi ini sangat mungkin dilakukan karena ketentuan dalam lps yang mewajibkan lps menjual seluruh saham dalam batas waktu sebagaimana tertuang dalam dan lps. dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa lps wajib menjual saham bank yang diselamatkan dalam waktu paling lama dua tahun sejak adanya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god penyerahan kepada lps (vide lps). dalam tenggat waktu ini, lps dibebani pengembalian yang optimal paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh lps. jika tidak bisa diwujudkan dalam batas waktu tersebut, lps diberikan tambahan waktu tahun. kemungkinan strategi memenjarakan lps dengan memiliki saham amat minoritas (setidaknya berkaca dari komposisi saham bank century) hingga batas waktu empat tahun terlewati sangat mungkin terjadi karena adanya lps yangmaka lps menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan dalam waktu (satu) tahun berikutnya . dengan mem baca formula lps, sangat mungkin langkah memiliki saham minoritas adalah disengaja untuk menunggu batas waktu empat tahun terlewati. setelah batas waktu terlewati, lps tidak memiliki jalan lain kecuali menjual dalam waktu satu tahun tanpa ada kewajiban untuk harus mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal. dengan adanya batas waktu tersebut, sangat mungkin terdapat peluang menjual dengan nilai optimal namun pembeli potensial menjadi ragu ragu untuk membeli karena pemilik saham minoritas tidak setuju dengan penjualan yang akan dilakukan lps. meskipun lps memutuskan untuk menjual tetapi pemegang saham minoritas yang dikecualikan tidak mau menjual saham yang mereka miliki sangat mungkin menimbulkan keraguan calon investor untuk membeli. bagaimanapun, calon investor akan lebih merasa aman bila memiliki saham secara keseluruhan persen) tanpa perlu merasa terganggu dan terbelenggu dengan eksistensi pemilik saham yang minoritas yang jumlah pemiliknya sangat mungkin berjumlah banyak. dalam batas batas tertentu, dengan adanya lps, kondisi bank yang dalam penanganan lps tersebut dapat diibaratkan dengan keharusan menjual mangga dengan mempertimbangkan nilai jual yang optimal dalam waktu dua jam. jika tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut, upaya penjualan diperpanjang jam. setelah diperpanjang tidak juga terjual dengan pertimbangan nilai jual yang optimal, mangga harus dijual tanpa pertimbangan tersebut dalam waktu paling lama satu jam berikutnya. bagi orang yang hendak membeli atau memiliki mangga dengan harga yang tidak optimal tentunya amat mungkin menunggu dan membiarkan waktu empat jam terlewati. apabila kondisi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godlps maka mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan guo, b. kedudukan hukumdan lembaga negara. bahwanomor puu iiimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god ini dikaitkan dengan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana tertuang pada huruf mengeluarkan atau pengecualian saham masyarakat dari frasa seluruh saham dalam permohonan ini tentu akan menyimpang dari fungsi pembentukan lps sebagaimana tertuang dalam huruf lps, yaitu turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. persoalan mendasar lainnya yang perlu dipertimbangkan terkait dengan lps yang menyatakan penjualan saham sebagaimana dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbang kan tingkat pengembalian yang optimal bagi. lps. jikalau tidak optimal, sangat mungkin kalangan lps terperosok masuk dalam wilayah tindak pidana korupsi. oleh karena itu, memberikan kepastian terhadap maksud yang dimohonkan adalah cara strategis untuk membantu lps untuk memenuhi pertimbangan nilai jual yang optimal dan sekaligus juga menjauhkan personel lps dari kemungkinan adanya ancaman penilaian dapat merugikan keuangan negaradengan adanya ketentuan yang memberikan kewajiban bagi lps untuk melakukan penjualan atas seluruh saham bank yang diselamatkan. menurut pemohon dalam dalam undang undang nomor tahun ditentukan bahwa lps dalam batas tahun yang ditentukan harus melakukan penjualan seluruh saham bank yang ditanganinya. akan tetapi, pada saat yang sama ada saham pihak lain yang belum memiliki aturan yang jelas mengenai dapat atau tidaknya melakukan penjualan. dalil pemohon adalah lps yang menurut undang undang lps diminta untuk melakukan pengembalian modal penyelamatan secara optimal seharusnya mendapatkan kepastian hukum untuk melakukan penjualan karena ketiadaan aturan hukum penjualan. setidaknya itu yang didalilkan oleh pemohon karenanya pemohon mengajukan permohonan dengan mendalilkan bahwa dalam batas penalaran yang wajar, tersebut harus diberikan penafsiran konstitusional dalam melakukan penjualan. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dalam kapasitas saya sebagai ahli, dengan ini ingin saya menyampaikan beberapa hal. setidaknya tiga hal yang akan saya sampaikan sebagai bagian dari keterangan ini. pertama, tentang konsep kelembagaan lps sebagai lembaga negara independent yang dibuat oleh negara dalam konteks pengambilan keputusan negara tersebut. kedua, konsep hukum dan penafsiran atas yang diujikan. dan ketiga, bagaimana konstelasi tersebut sangat mudah mengganggu pelaksanaan tugas dari sebuah lembaga negara yang dibentuk bernama lps. pertama, perihal sifat kelembagaan lps dalam pengambilan keputusan penyelamatan. belajar dari pengalaman krisis yang terjadi indonesia, maka diutuslah sebuah konsep protokol penanganan krisis termasuk mekanisme penanganan dari bank gagal, baik yang berdampak sistemik atau tidak. karenanya, undang undang memerintahkan untuk lps merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. jika tidak berdampak sistemik, maka ada kemungkinan pilihan tindakan yang diberikan kepada lps untuk melakukan dalam kaitan penyelesaian tersebut, sedangkan bagi yang berdampak sistemik, lps wajib untuk melaksanakan penanganan bank gagal tersebut. dalam hal ini, tidak ada kemungkinan lain kecuali melakukan penanganan sebagaimana yang dimaksud dan diperintahkan dalam undang undang lps. dari tugas tersebut, aturan hukum telah jelas mengatur kedudukan lps sebagai badan hukum independent atau lembaga negara independentkomite stabilitas sistem keuangan yang pada saat ini diberi nama fisik. bahwa dari ketentuan ini sifat keanggotaan dari lps tentu saja sama dengan yang lainnya dan berarti menjadi perorangan meskipun mewakili kelembagaan. artinya, jika suatu keputusan tidak bisa diambil secara mufakat, maka ketentuan pengambilan suara atau voting menjadi pilihan yang berimplikasi mengikat pada semua pihak tidak terkecuali. karenanya, begitu keputusan penyelamatan bank diambil, lps kemudian terikat dengan hal tersebut. secara aturan hukum, inilah yang disebut dengan klausul tertutup. dalam artian, konteks penyelamatan perbankan khususnya bank yang berdampak merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god sistemik, lps bukanlah bank yang dapat melakukan langkah diskret atau dapat memilih langkah mau melakukan penyelamatan atau tidak, atau mau melakukan hal hal yang bersifat diskret. begitu keputusan fisik diambil, maka lps tidaklah dapat menolak atau memilih untuk tidak melakukan penyelamatan meskipun boleh jadi telah tahu bahwa bank tersebut tidaklah sehat ataukah tidak dapat dipertahankan karena ini berkaitan dengan tugas yang diwajibkan oleh undang undang. ketentuan ini juga berlaku dalam hal penjualan. lps diwajibkan untuk melakukan penjualan dan itu ditambah dengan kewajiban untuk melakukan pengembalian secara optimal. artinya, tentu menjadi suatu yang sangat tidak tepat secara hukum jika lembaga yang dibuat khusus untuk melakukan penyelamatan, lalu diwajibkan untuk melakukan penjualan yang dalam penjualan tersebut diwajibkan mengembalikan dana talangan negara dengan keadaan optimum, tetapi tanpa aturan hukum yang jelas mengenai apakah seluruh saham, dalam hal ini termasuk saham milik publik dapat dijual atau tidak. padahal ketika diambil, jelas jelas itu adalah upaya untuk menyelamatkan bank secara keseluruhan dan bukan hanya menyelamatkan para pemilik saham mayoritas yang dimiliki oleh sebuah bank. memang mahkamah konstitusi dalam putusannya telah memberikan perlindungan hukum, dalam artian nilai pengembalian tidak sesuai dengan dalam putusan nomor puu xii telah memberikan perlindungan hukum dalam artian, nilai pengembalian yang tidak sesuai dengan nilai penambahan modal bukanlah sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai kerugian negara. akan tetapi hal ini bukan hanya dalam relasi lps dengan keuangan negara, tetapi juga bicara soal relasi lps dengan hak publik atau masyarakat yang memiliki saham. karenanya, tentu saja kepastian hukum boleh atau tidaknya penjualan yang dilakukan oleh lps menjadi sangat penting. lembaga negara seperti lps yang menjalankan fungsi negara dan punya kewajiban secara tertutup oleh undang undang malah tidak diberikan kepastian mengenai penjualannya. perihal konsep penjualan bank. tentang klausul penjualan. secara logis, makna kata seluruh yang ada kelihatannya mustahil untuk diterjemahkan selain keseluruhan dalam konteks hal ini dikarenakan karena setidaknya ada beberapa hal. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pertama, yakni pengambilalihan secara keseluruhan yang berarti seluruh bank secara sempurna dan menyeluruh. makanya dalam kerangka menjalankan tugas, undang undang lps menggariskan bahwa lps dapat melakukan penyelesaijuga menjelaskan bahwa lps punya kewenangan untuk menjualmengapa ketentuan hal tersebut hadir? mudah untuk melacaknya yakni karena pembentuk undang undang lps tidak membedakan penyelamatan terhadap bank yang merupakan perseroan tertutup atau bank yang merupakan perseroan terbuka atau public. oleh karena itu, konsepsi undang undang lps sebenarnya menghendaki bahwa ketentuan mengenai penyelesaian dan penanganan bank gagal dalam undang undang lps berlaku untuk semua bank. tidak hanya bank public, tetapi baik bank yang merupakan perseroan tertutup maupun bank yang merupakan perseroan terbuka. dan kemudian diberikan batas waktu penanganan yang keseluruhannya harus berakhir seiring dengan konsep proses penjualan seluruh saham bank oleh lps setelah jangka waktu tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam dan undang undang lps. artinya, undang undang lps pun secara tegas telah memberikan keleluasaan untuk pemaknaan kata seluruh itu adalah bagian dari tindakan terhadap bank dalam artian keseluruhan karena penyerahannya adalah keseluruhan serta dalam penanganannya juga diberikan kewenangan secara keseluruhan, maka tentu secara sistematis sulit dibayangkan untuk tidak dimaknai keseluruhan ketika dalam penjualannya. berikutnya, ini juga sesuai dengan logika kewenangan negara dalam artian demi kepentingan publik dilakukan penyelamatan dan dalam hal tertentu, maka ada kekuatan memaksa negara yang akan dipakai dalamnya. pemaksaan oleh kekuasaan negara tentu hal yang sangat bisa diperdebatkan, tetapi pada dasarnya pemaksaan ini sangat mungkin terjadi karena bagian dari tindakan ketatanegaraan untuk menyelamatkan keadaan krisis. ini juga sesuai dengan logika hukum merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god ketatanegaraan bahwa bank yang telah gagal kemudian diambil alih seluruhnya oleh negara dengan perintah negara melalui lembaga negara semacam lps apabila karena bank itu dianggap bank gagal berdampak sistemik, sehingga dilakukan langkah protokol krisis. tentu menjadi tidak wajar jika pengambilalihan yang merupakan logika penyelamatan krisis dalam konsep hukum publik ketatanegaraan, tetapi ujungnya ketika penjualan harus terikat pada konsep kepercayaan, sehingga penjualannya terhalangi oleh logika kepercayaan kepemilikan saham publik. sampelnya, penyelamatan oleh negara harus terhalangi oleh sistem dan model kepercayaan, padahal penyelamatan negara kemudian tunduk pada sistem hukum publik ketatanegaraan. pengambilalihan hak ini sesungguhnya dimungkinkan juga dalam konsep kenegaraan, misalnya dengan mencontoh undang undang nomor tahun tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang dapat dilakukan sepanjang sudah menjamin terjadinya prinsiptentu saja jika lps mau melakukan penjualan keseluruhan saham milik publik yang diterjemahkan sebagai bagian dari kewenangan memaksa oleh negara, maka tentu ketika menjualnya harus ada standar dan prinsip yang sebagaimana sudah diatur dalam undang undang lps itu sendiri. dalam undang undang lps, dalam pembacaan saya sebagai ahli setidaknya ada prinsip yang bisa terlihat. penjualan harus dilakukan secara transparan dan terbuka sebagaimana yang dianut dalam undang undang lps. jika ekuitas bank bernilai positif ketika diambil alih, pemegang saham lama berhak untuk mendapatkan hasil nilai penjualan, artinya mereka harus bisa dibayar setelah dikurangi atau pengembalian biaya penyelamatan lps. hal ini dianut dalam juncto undang undang lps. jika ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat diambil alih, maka pemegang saham sama sekali tidak berhak atas penjualan saham bank, sebagaimana hal ini diatur dalam dan undang undang lps. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god ketiga prinsip tersebut atas sesungguhnya sudah menjadi guidance yang jelas bagi lps dalam menerjemahkan penjualan seluruh saham sebagaimana yang dimaksudkan dalam yang diujikan. mekanismenya harus transparan dan terbuka, serta hak hak pemegang saham atas nilai penjualan akan ada, tetapi dengan catatan nilai ekuitasnya adalah positif. artinya, pun dapat memberikan penerjemahan guidance proses penjualan saham milik publik dengan mengacu pada ketentuan yang sudah trick dan tertutup, sebagaimana dianut dalam undang undang lps. tinggal soalnya adalah pemakamannya saja. misalnya, prinsip terbuka dan transparan dapat dimaknai dengan salah satunya pengumuman terbuka koran koran atau hal hal lainnya yang dapat menjadi penerjemahan dari ketiga prinsip yang disebutkan atas. tidak hanya itu, kewenangan penjualan sebagaimana yang termaktub dalam kata penjualan seluruh saham juga dapat dipahami dan dilihat dari mustahilnya kata seluruh itu dimaknai sebagian karena jika tidak dimaknai maka sebaliknya lps dianggap diperbolehkan melakukan penjualan hanya sebagian dan jika itu terjadi, maka akan mempersulit proses penjualan bank yang dalam penanganan oleh lps sendiri karena kewajibannya adalah menjual sebagian. maka dapat juga menjadi pertanyaan bagi lps soal bagaimana nasib sisanya yang tidak dijual tersebut. jika sisanya tersebut dijual lagi investor lain maka hal itu tidak mungkin karena dilarang penjualan, tetapi juga ketika sisanya dimiliki oleh lps juga tidak mungkin karena lps tidak diperbolehkan untuk memiliki sisa sahamnya, dikembalikan kepada pihak publik pemiliknya juga akan menjadi pertanyaan besar apakah bisa secara hukum dikembalikan kepada pemilik lama yang telah lama terbukti melakukan moral hazard dan merusak bank itu sendiri. praktik ini tentunya mustahil diinginkan oleh pembentuk undang undang. oleh karena itu, lps sesungguhnya tidak diberikan kesempatan untuk memegang saham tersebut kecuali dalam batas waktu yang sudah ditentukan oleh undang undang seperti yang dinyatakan atas. kepemilikan lps berakhir seiring dengan proses penjualan seluruh saham bank oleh lps dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang diatur dalam undang undang lps. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god oleh karenanya, bukan hanya sistematis undang undang dan kewenangan pemaksaan negara, tetapi juga dari segi praktis pelaksanaannya dapat menjadi sangat rancu jika dimaknai kata seluruhnya itu tidaklah dalam konteks ketua dan anggota majelis hakim yang saya tuliskan, pihak dpr dan pemerintah yang saya hormati, pemohon dan kuasa hukum pemohon yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya hormati, yang ketiga adalah terganggunya lps oleh yang diujikan. harus dapat dibayangkan posisi menjadi pemohon seperti lps saat ini. dalam undang undang, lps diberikan kewenangan besar untuk melakukan pengambilalihan secara keseluruhan, lalu mengelola dan melakukan penjualan, dipaksa juga untuk mengembalikan nilai optimal. kemudian dalam penjualan. diberikan makna kata seluruh, akan tetapi tanpa perlindungan hukum diperhadapkan dengan kemungkinan dibawa ranah hukum karena dianggap menjual saham milik orang lain secara tidak benar. bahwa dapat dibayangkan lps dalam tugas akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan yang diambilnya berdasarkan peraturan perundang undangan itu sendiri atau karena undang undang mengatakan demikian. hal potensial tetapi dalam batas penalaran yang wajar dapat dikatakan akan terjadi ini, membuat lps khususnya orang orang yang bekerja dalamnya tidaklah mendapatkan perlindungan yang berarti dalam pelaksanaan tugas tugasnya. padahal dalam pelaksanaan tugas, lps dan orang orang yang ada dalamnya juga memiliki hak dalam memperjuangkan dan membangun masyarakat sebagaimana yang diatur dalam undang undang dasar hak untuk ikut membangun negara berdasarkan tugas yang disematkan kepada lps melalui ketentuan perundang undangan. terlebih lagi lps sebagai lembaga negara independen yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan tugas salah satunya penyelamatan bank, kemudian seakan akan dapat dipersengketakan secara hukum karena melakukan penjualan saham milik publik demi tugas negara dalam pengembalian nilai optimal, sehingga dapat dikatakan putusan kelak akan sangat membantu bukan hanya saja bagi lps, tetapi juga bagi negara secara keseluruhan karena negarawan, bukan lps lagi lagi karena negarawan yang melakukan pengambilalihan dan negarawan yang menugaskan kepada lps untuk menjalankan apa yang disematkan dalam undang undang lps. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pihak pihak yang terlibat dalam pengambilalihan bank yang berdampak sistemik akan sangat diuntungkan karena selesainya proses pengambilalihan negara dengan menjual seluruh saham yang diambilalih sebagaimana yang diperintahkan oleh undang undang itu sendiri. sebagai kesimpulan. pertama, lps tentu saja harus mendapatkan kepastian hukum untuk penjualan ini. boleh menjual dalam artian keseluruhan atau hanya boleh menjual tidak termasuk saham milik publik. dalam bayangan saya, sebagaimana yang dibaca dalam permohonan, lps tentu tidak dalam posisi memaksa karena sifat lps tentu saja hanyalah pelaksana dari undang undang sebagaimana sifatnya sebagai lembaga negara. akan tetapi, dengan ketiadaan kepastian tentu saja menjadi sulit adanya untuk melakukan penjualan dan menafsirkan kata seluruh sebagaimana yang dimaksud saham tersebut. termasuk keseluruhan saham milik publik atau tidak. kedua, secara teks sistematis. pemaknaan atas kewenangan pemaksaan negara maupun pada sisi praktik kelihatannya mustahil untuk tidak menafsirkan kata seluruh tersebut adalah dalam konteks dalam artian termasuk saham milik publik oleh karena konsepsi kelembagaan yang dibentuk oleh undang undang terbaca seperti itu. akan tetapi tentu saja dalam pelaksanaan penjualan saham ini, lps tetap harus memperhatikan prinsip dan guidance yang telah dibuat dalam undang undang lps tersebut. tugasnya tinggal bagaimana menerjemahkan prinsip tersebut dalam langkah konkret, sehingga memenuhi guidance yang ditentukan dalam undang undang lps. paripurna suara pendahuluan kehadapan ahli diajukan suatu pertanyaan terkait dengan kata seluruh saham dalam kewajiban menjual saham bank gagal yang sudah direstrukturisasi oleh lembaga penjamin simpanan lps). terminologi seluruh saham tersebut tercantum dalam dan undang undang nomor tahun tentang lembaga penjamin simpanan junctolembaga penjamin simpanan menjadi (uu lps). merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pertanyaan tersebut muncul karena pada perseroan terbatas pt) yang telah public terdapat saham yang diperoleh dan dimiliki oleh masyarakat melalui bursa efek. sebagai akibatnya timbul keraguan apakah penjualan saham bank gagal setelah disematkan oleh lps yang menurut tersebut atas dan lps harus dilakukan atas seluruh saham dalam arti hanya saham yang dikuasai lps atau termasuk juga saham yang dikuasai pihak lain yang kebolehannya dilakukan melalui pembelian bursa efek. analisis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek aspek keberadaan dan kewenangan lps untuk melakukan penjualan saham berdasarkan kepentingan umum, posisi pemegang saham bank gagal sebagai investiture owner, posisi pemegang saham minoritas dalam tender offer atas saham perseroan yang diakuisisi perusahaan induknya, dan pengawasan bank berbasis disiplin pasar dan moral hazard pemegang saham pengendali bank. ii. keberadaan dan kewenangan lembaga penjamin simpanan untuk melakukan penjualan saham adalah berdasarkan asas kepentingan umum keberadaan dan fungsi lembaga penjamin simpanan adalah untuk kepentingan umum, sehingga kewenangan ataupun kewajiban yang harus dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan dalam menjalankan tugasnya adalah berdasarkan kepentingan umum. disebutkan dalam konsideran lpsdalam huruf kemudian disebutkan bahwabank berperan sentral terhadap berfungsinya secara efisien ekonomi suatu negara, karena bank menyediakan sumber sumber kredit dan likuiditas baik langsung maupun tidak langsung. selama bank bank tersebut berperan dalam menjalankan fungsi ekonomi, maka sektor perbankan yang sehat merupakan kepentingan umum. pendapat ini dikuatkan oleh hopes, yang mengatakan bahwa kepentingan umum dapat menjadi pengecualian pada saat bank terlalu besar untuk gagal (too big too fail) atau ketika kegagalan bank merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god mengancam stabilitas sektor keuangan karena adanya gangguan pada sistem pembayaran (risiko sistemik). dapat ditambahkan sini bahwa dana yang digunakan untuk mendalangi (bailout) bank gagal adalah merupakan aset negara dan oleh karenanya pengembalian dana talangan,yang dilakukan melalui penjualan kembali saham bank gagal setelah di bailout dan disematkan tersebut, dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi lembaga penjamin simpanan dalam ikut serta memelihara stabilitas sistem perbankan. dengan demikian dapat dikatakan bahwa dasar dari penjualan saham bank gagal yang diselamatkan lembaga penjamin simpanan adalah kepentingan umum. berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas disimpulkan bahwa ada kepentingan umum berupa stabilitas sistem perekonomian dan keuangan nasional yang harus diletakkan atas kepentingan lainnya, termasuk kepentingan pemegang saham bank gagal yang telah disematkan tersebut untuk tetap memiliki sahamnya. dengan demikian demi kepentingan umum, pemegang saham bank gagal yang telah disematkan tersebut yang perolehan sahamnya dilakukan melalui bursa efek harus merelakan sahamnya dijual oleh lembaga penjamin simpanan. sudah tentu pemegang saham tersebut akan mendapatkan kembali hasil penjualan saham tersebut sepanjangekuitas bank yang diselamatkan bernilai positif pada saat diambilalih dan biaya penyelamatan lembaga penjamin simpanan telah kembali. iii. posisi pemegang saham bank gagal sebagai investiture owner dalam melaksanakan tugasnya, posisi lembaga penjamin simpanan identik dengan kurator (receiver) dan likuidator dalam memperlakukan aset milik bank gagal. dalam keadaan seperti ini posisi bank gagal adalah analog dengan perusahaan yang dililitkan. konsekuensinya kedudukan pemegang saham adalah sama dengan pihak yang akan mendapatkan sisa aset (jika masih ada) hasil penjualan setelah dikurangi dengan seluruh utang perusahaan. dengan kata lain, kedudukan pemegang saham bank adalah sebagai investiture owner, yakni pemilikan usaha yang harus dilepaskan. dinyatakan dengan jelas oleh hopes bahwa: tindakan karena insolens yang paling tidak mengenakkan dari segi hak pemilik bank adalah pemindahan pengendalian dari pengelolaan bank dan pengendalian dari aset bank dari pemilik kepada pihak yang ditunjuk oleh otoritas pengawas bank, pengadilanbadan hukum yang dibentuk berdasarkan lps, pemohon memiliki hak hak konstitusional, antara lain hak untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana tercantumdukan hukum (legal standing) pemohon telah diakui oleh mahkamah sebagaimana tercantum dalam putusan nomor puu xi1 bahwa hak atas kepastian hukum tersebut telah dilanggar dengan berlakunya yang dimohonkan untuk diuji, yang akan dijelaskan lebih lebih lanjut dalam pokok perkara:lps, pokok perkara dan lps tidak memberikan kepastian hukum bahwa pada tanggal september telah disahkan dan diundangkan lps, yaitumuat ketentuan dan yang masing masing berbunyi: lpsyang berwenang, atau lembaga perlindungan nasabah yang mengambil pengendalian bank tersebut. dalam keadaan ini, hak hak pemegang saham pada prinsipnya berakhir (investiture owner). bukan lagi pemilik atau pemegang saham, tetapi kepentingan krediturlah yang menentukan apakah usaha bank akan diteruskan, dijual, atau ditutup. pemilik memiliki status prioritas yang paling rendah dalam proses penyelesaian. dalam reorganisasi dalam arti kapitalisasi, kepemilikan mereka umumnya akan berdifusi secara signifikan. dalam proses pembelian, pengalihan, atau likuidasi mereka tidak menerima pembayaran kecuali semua tuntutan kreditur telah dipenuhi seluruhnya. dari uraian tersebut atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sebagai investiture owner dari bank gagal yang diambil alih oleh lembaga penjamin simpanan maka hak hak pemegang saham pada dasarnya telah berakhir. sebelum dilakukan penayangan (bailout) aset suatu bank gagal dapat menjadi nol atau (dengan mempertimbangkan rasio kecukupan modal car) menjadi negatif. dari titik nol atau bahkan minus tersebut, jumlah bailout yang disetorkan lembaga penjamin simpanan sebenarnya merupakan modal dasar perseroan seperti layaknya suatu pendirian perseroan baru. merujuk undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas pt) yang mengatakan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas nilai nominal saham, maka pihak yang tidak turut menyetorkan uang pada dasarnya tidak dapat lagi dikatakan sebagai kontributor modal dari perseroan tersebut. pada waktu bailout dilakukan, pemegang saham publik (pemegang saham yang memperoleh sahamnya bursa efek) tidak menyetorkan apapun. dengan demikian, secara material, mereka bukan lagi merupakan kontributor modal dari perseroan tersebut. dengan posisi ini selayaknyalah pemegang saham publik harus rela melepas sahamnya pada waktu penjualan saham bank gagal. iv. posisi pemegang saham minoritas dalam penawaran pembelian saham tender offer) pada prinsipnya hak pemegang saham dalam perseroan terbatas adalah sama. konsep dari perseroan terbatas pada prinsipnya adalah perlindungan aset maupun pemegang saham minoritas dari suatu perseroan terbatas. namun demikian, perlindungan pemegang saham minoritas pada prinsipnya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dibuat sedemikian rupa agarterhindar dari situasi dimana pemegang saham tersebut memanfaatkan perlindungan hukum perseroan terbatas untuk melakukan perbuatan faction) yang merugikan perusahaan secara keseluruhan. indonesia juga mencegah terjadinya penyalahgunaan perlindungan pemegang saham minoritas ini dengan membatasi hak setiap pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan pengadilan apabila merasa dirugikan, yakni terbatas pada permohonan untuk menghentikan tindakan perseroan yang merugikan tersebut dan mengatasi akibatnya. dalam hubungan dengan hal tersebut, ford, austin, dan ramsay mengatakan bahwa: investasi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas pada prinsipnya lebih besar daripada pemegang saham minoritas. oleh karena itu pemegang saham mayoritas seharusnya tidak dihalangi olehgangguan pemegang saham minoritas, terutama dalam hal pemegang saham minoritas sangat sedikit, dari langkah langkah yang dengan alasan yang masuk akal akan meningkatkan nilai perusahaan untuk kemanfaatan semua pemegang saham. bahkan ada situasi dimana adalah sah bagi pemegang saham mayoritas untuk melakukan eliminasi dari kepemilikan saham pemegang saham minoritas. eliminasi ini dapat mengurangi biaya administrasi secara material, dan memfasilitasi restrukturisasi keuangan dengan cara (contohnya) mengijinkan peralihan kerugian pajak antara perusahaan kelompok yang seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham mayoritas (dengan demikian pemegang saham minoritas dieliminasi). hak eliminasi tersebut dalam hukum perseroan dikenal dengan istilah squeeze out'yakni pengambilalihan wajib terhadap sekelompok kecil pemegang saham. cara ini mengijinkan satu atau beberapa pemegang saham yang secara kolektif memegang saham secara mayoritas dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan kepemilikan saham dari saham saham yang tersisa milik perusahaan. bila pemegang saham mayoritas saja dimungkinkan mengambil alih saham minoritas, apalagi lembaga semacam lps. squeeze outjuga dikenal dalam hukum european community ec) yakni dalam penawaran pengambilalihan perusahaan (acquisition bids). directive european parliament and the council april merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god 2004on takeover bids,disebutkan bahwa squeeze out dapat dilaksanakan dengan syarat antara lain penawar (dalam hal ini pemegang saham mayoritas) telah memegang saham yang mewakili tidak kurang dari dari modal dengan hak suara sah, dan dari hak suara dalam perseroan yang ditawari. dalam konteks kewenangan lps untuk mendorong penjualan saham milik pemegang saham yang merupakan investiture owner, filosofi squeeze out ini juga digunakan amerika serikat. dalam federal deposit insurance corporation fdfc) sebagaimana dikodifikasikan dalam united states codes usc) (f), disebutkan bahwa fdfc, sebagai kurator, atas diskresi yang dimilikinya, memiliki kewenangan untuk membantu melakukan pengambilalihan darurat bank antarnegara bagian terhadap bank gagal dengan total aset juta atau lebih, mengatur penjualan aset dari bank gagal tersebut dan pengalihan dari utang utang dari bank gagal tersebut, termasuk penjualan aset dan utang utang tersebut kepada fdfc lingkungan negara bagian tersebut. frase memiliki kewenangan untuk membantu melakukan pengambilalihan mencerminkan bahwa terhadap bank gagal, fdfc berhak membantu mengakuisisi bank gagal tersebutdalam kondisi tertentu (kepada bank lain). dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidaklah dalam setiap situasi pemegang saham minoritas, baik privat maupun publik, dapat selalu mempertahankan kepemilikannya. hal ini terjadi dalam situasi dimana kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan perusahaan secara keseluruhan, menghendakinya. berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa dalam kondisi tertentu pemegang saham minoritas dapat kehilangan hak kepemilikan atas saham tersebut berdasarkan perintah undang undang yakni demi kepentingan yang lebih besar. demikian pula dalam konteks penanganan bank gagal oleh lembaga penjamin simpanan sebagaimana berlaku dalam hukum penjaminan simpanan amerika serikat. pengawasan bank berbasis disiplin pasar dan moral hazard pemegang saham pengendali bank basel committee, suatu asosiasi bank sentral dunia dimana merupakan badan yang menjadi acuan indonesia dalam pengawasan perbankan, memberikan suatu pra kondisi untuk pengawasan bank yang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god efektif yakni terciptanya suatu disiplin pasar (market discipline) yang efektif. dalam disiplin pasar yang efektif, pemegang saham minoritas akan merespon penurunan kinerja bank. respon tersebut dilakukan dengan segera menjual saham bank yang kinerjanya buruk tersebut agar terhindar dari kerugian menurunnya harga saham. menjadi pertanyaan besar manakala dalam suatu peristiwa terjadinya bank gagal pemegang saham publiktidak berbuat apa apa. perlindungan terhadap pemegang saham publik yang tidak membangun disiplin pasar ini tentu bukanlah merupakan langkah yang tepat. jika situasi ini dibiarkan terjadi, maka selain tidak kondusif dalam membangun investor untuk menciptakan disiplin pasar yang efektif, juga dapat menimbulkan itikad buruk (moral hazard) bagi pemegang saham mayoritas. seperti yang sekarang disinyalir sering terjadi, pemegang saham pengendali bank dapat membeli saham melalui nominee atau vehicle (pinjam nama orang lain atau menggunakan anak perusahaan yang tidak dapat terdeteksi) untuk tujuan tujuan yang buruk, yakni mengendalikan bank dari luar, atau menghindari kewajiban sebagai pemegang saham mayoritas, atau menyelamatkan aset pribadi melalui perlindungan hukum pemegang saham minoritas. dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa melindungi pemegang saham minoritas yang tidak responsif terhadap kinerja bank akan melumpuhkan faktor yang sangat penting dalam pengawasan bank yakni terciptanya sistem pengawasan bank yang efektif melalui penciptaan disiplin pasar yang efektif. selain itu, hal ini juga akan semakin menumbuhkan moral hazard pemegang saham mayoritas bank untuk membeli sebanyak mungkin saham bank tersebut dari bursa efek agar tetap mendapatkan keuntungan dan keamanan manakala bank mengalami kesulitan dan bahkan menjadi bank gagal dan dihalangi oleh lembaga penjamin simpanan dan kemudian menikmati kenaikan harga saham yang akan dijual karena bank tersebut telah disematkan. padahal secara teoritis, kebanyakan gagalnya bank selalu melibatkan intervensi dari pemegang saham pengendali. vi. kesimpulan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god keberadaan dan kewenangan lembaga penjamin simpanan adalah berlandaskan pada kepentingan umum berupa menjaga dan memelihara stabilitas ekonomi melalui stabilitas sistem keuangan dan juga pengembalian semaksimal mungkin aset negara yang dipisahkan yang dikelola lembaga penjamin simpanan. oleh karenanya penjualan saham bank gagal setelah bank disematkan perlu dilakukan terhadap seluruh saham bank, baik yang dimiliki lembaga penjamin simpanan maupun yang dimiliki pemegang saham lainnya, termasuk pemegang saham yang memperoleh saham dari bursa efek. sekali lagi hal ini demi kepentingan umum yang harus ditempatkan atas kepentingan privat dengan tetap memperhatikan prinsip atau asas keadilan. kedudukan seluruh pemegang saham sebagai investiture owner dari bank gagal sebenarnya telah selesai dengan ditariknya pengendalian bank oleh lembaga semacam lembaga penjamin simpanan yang berfungsi sebagai receiver (kurator). hak hak pemegang saham hanya akan diakui ketika seluruh. kewajiban bank gagal terhadap seluruh kreditnya telah sepenuhnya dipenuhi. bailout yang dilakukan oleh lps tidak diikuti oleh kontribusi pemegang saham bank tersebut seluruhnya. oleh karenanya wajar dan adil bahwa hak pemegang saham untuk mempertahankan kepemilikannya pada dasarnya telah hapus meskipun secara formal masih menjadi pemegang saham. berdasarkan status investiture owner ini tidak layak jika terhadap pemegang saham publik, yang memperoleh saham dari bursa efek, diberikan hak untuk mempertahankan kepemilikannya. dari segi hukum perseroan yang dianut pada umumnya, penguasaan jumlah saham yang sudah mencapai jumlah yang memadai, untuk kepentingan efisiensi pengelolaan perusahaan (dalam perusahaan kelompok), pemegang saham mayoritas dapat memaksa pemegang saham minoritas untuk melepaskan hak atas saham semata mata untuk kepentingan perusahaan yang masuk akal (squeeze out). perlindungan yang berlebihan terhadap pemegang saham publik untuk menahan kepemilikan saham setelah bank tersebut disematkan dapat kontra produktif terhadap penciptaan disiplin pasar yang efektif sebagai syarat utama adanya pengawasan bank yang efektif. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god saksi pemohon danu febrian perihal landasan hukum penjualan seluruh saham bank gagal yang diselamatkan lps bahwa dalam melakukan penyelamatan terhadap suatu bank gagal, baik yang tidak berdampak sistemik maupun yang berdampak sistemik, lps memiliki wewenang antara lai(vide huruf lps). melakukan penyertaan modal sementara (vide huruf dan lps). sesuai dengan ketentuan lps, proses penyelamatan bank gagal diakhiri dengan penjualan seluruh saham bank oleh lps setelah jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam dan lps. selengkapnya kami kutip rumusan terseblps tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan seluruh saham sebagaimana tercantum dalam dan lps tersebut atas. namun, apabila dikaitkan dengan ketentuan lain dalam lps, yaitu dan dan lps yang memberikan peluang bagi pemegang saham lama untuk mendapatkan hasil penjualan saham bank oleh lps jika ekuitas bank bernilai positif pada saat bank gagal diserahkan kepada lps dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan lps telah terpenuhi dari hasil penjualan saham, maka pada saat itu kami menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan seluruh saham adalah seluruh saham milik lps dan milik pemegang saham lama. pada saat itu kami berpandangan bahwa tidak logis apabila kata kata seluruh saham dimaknai hanya saham bank milik lps saja karena hasil penjualan seluruh saham tersebut tidak mutlak menjadi milik lps seluruhnya tetapi ada kemungkinan pihak lain (dhi. pemegang saham lama) untuk mendapatkan hasil penjualan saham bank tersebut jika dipenuhi kondisi tertentu. pada saat itu kami berpandangan bahwa lps memiliki wewenang, bahkan diwajibkan oleh lps, untuk menjual saham milik pemegang saham lama masyarakat berdasarkan ketentuan huruf dan lps sebagaimana telah kami sebutkan atas. perihal perbedaan penafsiran pemaknaan seluruh saham bahwa ternyata kata kata seluruh saham tersebut ditafsirkan dimaknai secara tidak seragam oleh pihak lain. kami telah berdiskusi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan pihak pemerintah, otoritas jasa keuangan ojk) dan kustodian sentral efek indonesia sei), namun tidak tercapai kesepakatan arti atau makna dari kata kata seluruh saham dimaksud dan perihal wewenang lps menjual saham milik pihak lain (dhi. pemegang saham lama masyarakat). bahwa perbedaan penafsiran pemaknaan atas kata kata seluruh saham dan wewenang lps tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi lps dalam proses penjualan saham bank mutiara tbk, termasuk ketika lps merumuskan perjanjian penjualan dan pembelian saham bersyarat conditional sale and purchase agreement copa) dengan investor pemenang. bahwa pada akhirnya dalam perjanjian penjualan dan pembelian saham bersyarat copa) tertanggal september yang dibuat oleh lps dan investor pemenang disepakati bahwa obyek yang dijual adalah seluruh saham bank mutiara tbk, yang mencakup saham milik lps sebanyak ,9965y5 dan saham milik pemegang saham lama masyarakat sebanyak ,0035y5 (yang dalam copa disebut saham minoritas yang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dijual ). namun, mengingat masih belum terdapat kepastian hukum mengenai penjualan saham milik pemegang saham lama masyarakat oleh lps, maka dalam perjanjian penjualan dan pembelian saham bersyarat copa) disepakati bahwa salah satu kondisi (prasyarat) yang harus dipenuhi lps untuk pengalihan saham milik pemegang saham lama masyarakat kepada investor adalah: diperolehnya konfirmasi hukum yang memastikan bahwa kewenangan penjual (dhi. lps) dalam melaksanakan penjualan saham minoritas (dhi. saham milik pemegang saham lama masyarakat) sebagaimana dimandatkan dalam lps (vide perjanjian penjualan dan pembelian saham bersyarat copa), lampiran prasyarat), butir huruf aj. perihal perlunya kepastian hukum sehubungan dengan prasyarat penjualan dan pengalihan saham milik pemegang saham lama masyarakat tersebut atas, maka putusan dari mahkamah konstitusi terhadap materi yang dimohonkan pengujian oleh lps menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi lps, termasuk juga bagi investor, dalam penjualan seluruh saham bank gagal yang diselamatkan, baik dalam konteks permasalahan yang dihadapi lps sekarang (untuk menuntaskan proses penjualan saham bank mutiara tbk) maupun dalam konteks penjualan seluruh saham bank gagal yang diselamatkan lps masa mendatang. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan presiden dalam persidangan mahkamah tanggal mei dan telah menerima keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan pada tanggal juni yang pada pokoknya sebagai berikut: pokok permohonan pemohon bahwa pemohon mendalilkan guo lps telah memberikan ketidakpastian hukum yang dialami pemohon yaitu menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pemohonakna dari seluruh saham bank sehingga menimbulkan ketidakpastian merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go idi.uji bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ketentuanketentuan tersebut oleh pemohon dianggap bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sehubungan dengan dalil pemohon dalam permohonannya, pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:..emerintah,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god lps:mohon mendalilkan bahwa ketiga dimaksud telah menyebabkan ketidakpastian hukum. uraian mengenai latar belakang, dasar dasar dan alasan alasan adanya permohonan pengujian terhadap ketentuan ketentuan atas adalah sebagai berikut: kepastian penjualan saham bank yang diselamatkan atau bank dalam penanganan lps bahwa merujuk putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 dan nomor puu iii mengenai syarat material kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon, terkait dengan permohonan pengujian dan lps ini,ini tergambar berdasarkan fakta sebagaimana diterangkan bawah ini. bahwa pada tanggal november komite stabilitas sistem keuangan ssk) yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun tentang jaringan pengaman sistem keuangan, menetapkan bank century, tbk (kini bank mutiara, tbk) sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. selanjutnya penanganan bank century, tbk diserahkan kepada lps: dalam melakukan penanganan terhadap bank century, tbk berdasarkan lps, lps mengambil alih dan menjalankan segala hak merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun goddengan demikian, apabila lps menganggap pengertian kata seluruh dalam ketiga dimaksudmaka hal itu baru dapat dianggap konstitusional sepanjang dalam lps telah mengatur adanya pengecualian peralihan hak milik atas saham, sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan uud sehingga ketentuan dalam lps dimaksud merupakan lex specialis dari prinsip dasar peralihan kepemilikan yang diatur dalam kitab undang undang hukum perdata. dalam. lps, yang mengatur mengenai peralihan kepemilikan saham dari pemilik lama kepada lps terdapat pada huruf angka poin (iii), yang pada intinya menyatakan: sebagai peserta penjaminan, setiap bank wajib antara lain menyerahkan dokumen sebagaimana ditentukan dalam angka poin iii) yaitu surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada lps segala hak, kepemilikan, kepengurusan? . berdasarkan hal tersebut atas, lps tidak menyimpang prinsip dasar peralihan hak milik yang diatur dalam kitab undang undang hukum perdata, karena peralihan saham dari pemilik lama kepada lps tetap dipersyaratkan adanya dokumen peralihan hak milik berupa surat pernyataan dari pemegang saham yang isinya memuat kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada lps segala hak kepemilikan, apabila bank menjadi bank gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi. dengan demikian, kewenangan lps untuk menjual seluruh saham bank gagal yang dalam penanganannya, apakah termasuk saham milik pihak merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god lain, hal itu menurut pemerintah bersifat kasuistis, tergantung apakah mekanisme yang ditentukan dalam ketentuan huruf angka poin (iii) lps telah terpenuhi atau belum. terkait dengan beberapa dalam lps, yakni dan dan yang menurut pemohon mengindikasikan bahwa kata seluruh mengandung makna bahwa lps berwenang menjual saham milik pihak lain, pemerintah berpendapat tersebut tidak mengatur mengenai kewenangan lps dalam menjual saham, melainkan mengatur kewenangan lps untuk menentukan besaran bagian yang akan diterima oleh lps dan pemegang saham yang lama atas hasil penjualan saham bank gagal. dan dan lps dimaksudkan lps mengatur bahwa selain lps masih terdapat pihak lain sebagai pemegang saham pada bank gagal yang dalam penanganan lps, sehingga pihak lain tersebut diberikan pembagian keuntungan. iv. kesimpulan berdasarkan penjelasan atas, pemerintah menyimpulkan sebagai berikut: bahwa kata seluruh dalam ketentuan dan lps baru dapaapabila mekanisme peralihan saham yang diatur dalam lps telah terpenuhi: bahwa dan lps baru tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila kata seluruh dalam ketiga tersebunamun lps belum melaksanakan mekanisme peralihan saham yang diatur dalam ketentuan huruf angka poin (iii) lps. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god berdasarkan argumeterhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun untuk dapat memberikan putusanbarito, s.e, s.h, mba, deputi komisioner pengawas pasar modal otoritas jasa keuangan (selanjutnya disingkat ojk), yang pada pokoknya sebagai berikut: baritoerdasarkan dan uut, saham juga memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya untuk dijadikan sebagai agunan. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god penjelasan uut menyatakan,berbunyi ynegara berhak melakukan perampasan harta benda seseorang apabila harta benda tersebut terbukti secara sah diperoleh melalui cara cara yang melawan hukum (tindak pidana) seperti hasil korupsi, hasil pembalakan liar, hasil transaksi narkoba dan sebagainya sebagaimana tercermin dalam berbagai undang undang antara lain undang undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, undang undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan undang undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. namun demikian, jika harta benda tersebut diperoleh dengan cara cara yang sah (tidak dari perbuatan yang dilarang oleh undang undang) dan tidak melanggar hak hak orang lain, kepemilikan yang demikian tentu harus dilindungi dari pengambilan yang semena mena. indonesia sangat mengakui hak kepemilikan atas suatu bendmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god (selanjutnya disingkat ham). pemilik benda yang diambil untuk kepentingan umum tersebut. sebagai contoh: undang undang nomor tahun tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum, yang mengatur pengambilalihan hak dapat dilakukan sepanjang terjamin dan terjaga asas asas tersebut atas. asas kemanusiaan merujuk pada pemberiasas keadilan merujuk pada pengambilalihan harus memberikan jaminan kepada pemiliknya untuk mendapatkan penggantian yang layak. sedangkan asas kepastian merujuk pada kepastian hukum pengambilalihan aset dengan memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak.pengambilan hak milik dimungkinkan juga terjadi dalam sistem hukum eropa sebagaimana atur dalam protokol european convention human rights chr) yang menyatakan bahwamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god. namun demikian, pelaksanaan pengambilalihan harta kebendaan oleh negara tersebut berdasarkan doktrin dan yurisprudensi chr diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut: interference justified only all three cumulative conditions are met: () itis prescribed law and, itis the general interest and (pursues legitimate aim): (iii) strikes fair balance (proportionality test): there must reasonable relationship proportionality between the means employed and the aim pursued the deriving measure. one the facts taken into consideration the compensation provided. although the chr does not expressly provide for compensation, the sees this implicit obligation. this regard the court holds that the taking property without payment amount reasonably related the value will normally constitute disproportionate burden. eximius van heddeghem, bank resolution and fundamental rights, masterproef van opleiding master de rechten', faculties rechtsgeleerdheid universitet gent, academiejaar yang menurut penerjemahan saya kondisi kondisi yang merupakan persyaratan adalah. dengan pengambilalihan saham bank yang sedang dilakukan stabilisasi oleh treasury. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godsecara tersirat menunjukkan negara tidak semena mena mengambilrosentase kepemilikan saham publik bank gagal mengalami pengurangan prosentase kepemilikan atau berdifusi. apabila dilihat dari sudut tanggung jawab pemegang saham, berdasarkan uut, pada prinsipnya, kecuali pemegang saham melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam uut, antara lain pemegang sahammerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godikamimemperhatikan hal hal yang disampaikan atas, maka saya berpandangan bahwa makna frasa seluruh saham bank dalam dan lps dapat dimaknai hanya sebatas saham yang berasal dari pms lps, tidak termasuk pemegang saham publik karena kepemilikan pemegang saham publik hanya berdifusi presentase kepemilikannya pada saat lps menjadi pemegang saham bank gagal. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godo. penjelasan huruf angka poin (dan mengingat pemegang sahamnya kurang dari pihak, maka bank gagal tersebut termasuk kategori perseroan tertutup. realita yang ada menunjukkan salah satu bank gagal, yaitu pt. bank mutiara adalah merupakan perseroan terbuka. jika makna kepemilikan oleh lps atas bank mutiara tersebut atas adalah maka pt. bank mutiara seharusnya berubah statusnya dari perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup. berdasarkan penjelasan ketentuan angka undang undang tentang pasar modal (selanjutnya disingkat upm) dengan telah dilakukannya penawaran umum maka apabila perusahaan tersebut jumlah pemegang sahamnya kurang dari pihak, perusahaan tersebut harus mengajukan perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. pada kenyataannya sejak diambilalih oleh lps sampai dengan saat ini status bank mutiara masih merupakan perusahaan terbuka dan sahamnya masih tercatat bursa efek indonesia. selanjutnya apabila makna frasa seluruh saham bank dalam lps diartikan sebagai seluruh saham bank mutiaramerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god sebagian orang berpandangan bahwa bank gagal yang tentunya dengan ekuitas negatif seolah olah tidak memiliki nilai ekonomis sehingga dianggap atau dianalogikan dengan perusahaan yang involved dan atau setara dengan bank yang dililitkan yang mana konsekuensinya adalah pemegang saham yang ada pada saat itu hanya mendapatkan sisa aset. ketika bank gagal diambilalih pengendalian pengelolaannya oleh otoritas atau instansi yang berwenang dianggap hak hak pemegang saham berakhir (investiture owner) sehingga hak hak pemegang saham pada dasarnya juga telah berakhir..libayar namun dapat dibayar diusahaan yang memiliki ekuitas negatif mungkin saja masih dapat menjalankan kegiatan usaha secara normal dan masih memiliki prospek usaha yang baik, sehingga apabila perusahaan tersebut dijual kepada pihak lain, maka perusahaan tersebut masih memiliki nilai jual pasar. terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan yang mengalami negative equity masih menarik untuk dibeli oleh pihak lain yaitu antara lain perusahaan mempunyai market share yang besar: perusahaan mempunyai brand image yang kuat, dan perusahaan mempunyai banyak aset yang potensial namun belum dimanfaatkan dengan baik oleh manajemen. hal ini terbukti banyak perusahaan yang ekuitinya negatif tetapi banyak pihak yang berminat untuk membeli dengan harga tinggi. dalam konteks pasar modal banyak perusahaan yang memiliki ekuitas negatif tetapi banyak diminati investor untuk membeli perusahaan tersebut melalui mekanisme yang dikenal dengan backdoor listing. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rups, serta melakukan penyertaan modal sementara pms) yang keseluruhannya berjumlah rp. triliun. pms tersebut kemudian dikonversi dalam bentuk saham pada bank mutiara, tbk: adapun komposisi saham bank mutiara, tbk sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar beserta perubahannya pada saat lps melaksanakan penjualan saham bank mutiara, tbk pada november adalah sebagai berikut: saham seri berjumlah saham seri berjumlah saham seri dimiliki oleh lps sebagai hasil konversi dari pms, sedangkan saham seri dimiliki oleh masyarakat, baik mantan pemegang saham pengendali maupun masyarakat umum yang membeli dari pasar modal. dengan komposisi tersebut, saham seri milik masyarakat berdifusi (ilusi adalah penurunan berkurangnya komposisi kepemilikan saham investor akibat adanya penambahan saham baru), lps berbunyi : berbunyi: : berdasarkan hasil audit kantor akuntan publik haryanto, amir yusuf dan mawar yang ditunjuk oleh lps untuk melakukan audit terhadap bank century, tbk, ekuitas bank century tbk per november adalah sebesar negatif rp6. berdasarkan fakta atas, eksistensi masyarakat sebagai pemegang saham tetap diakui dalam anggaran dasar bank mutiara, tbk, namun mengingat ekuitas bank century, tbk bernilai negatif pada saat penyerahan kepada lps, maka pemegang saham masyarakat tidak merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god backdoor listing sangat menghemat waktu bagi pelaku usaha untuk mengubah perusahaannya menjadi perusahaan terbuka tanpa melalui penawaran umum perdana initial public offering) saham dengan cara membeli saham perusahaan terbuka yang sudah terbuka informasinya dan kemudian menjadikan kegiatan usahanya sebagai kegiatan usaha utama perusahaan terbuka. keuntungannya dari perusahaan terbuka adalah memiliki ruang yang lebih luas untuk mencari pendanaan dalam pengembangan usaha lebih lanjut karena lebih mudah untuk menarik dana dari para investor mengingat informasi pada perusahaan ini lebih transparan. perusahaan yang listed bursa efek tidak selamanya mempunyai kinerja keuangan yang baik dan memiliki ekuitas positif. terhadap perusahaan dengan kondisi ekuitas negatif tersebut, perusahaan tertutup dapat melakukan pilihan backdoor listing. dalam mekanisme backdoor listing, perusahaan tertutup yang berminat membeli perusahaan terbuka yang dapat dilakukan melalui pembelian akusisi saham. atas hal hal tersebut, maka bank gagal yang pada saat diambil alih oleh lps kondisi ekuitasnya negatif tidak analog dengan bank yang pailit dimana lps masuk pada bank sebagai kurator dan likuidator yang berkonsekuensi pemegang saham dianggap tidak memiliki hak lagi terhadap bank gagal (investiture owner pemilik yang harus melepaskan usahanya) tidak tepat karena bank dengan ekuitas negatif tidak selalu tidak memiliki nilai ekonomis sehingga pengambilalihan terhadap saham milik pemegang saham bank gagal yang tidak menyerahkan kepemilikannya kepada lps sebagaimana dimaksud dalam butir iii lulus sangat bertentangan dengan asas asas yang berlaku pada uud termasuk ketentuan perundangan sebagaimana kami sebutkan atastugas ojk sebagaimana diamanatkan dalam undang undang tentang pasar modal dan undang undang tentang otoritas jasa keuangan. sebagai pemegang saham minoritas dengan promerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godperlindungan kepentingan pemegang saham publik oleh ojk diatur dalam upm antara lain sebagai berikut: hak mendapatkan jaminan keamanan atas efek yang dimiliki pemodal sebagaimana diatur dalam upm, yang melarang kustodian untuk mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek tanpa adanyahak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham emiten atau perusahaan publik perseroan terbuka) sebagaimana diatur dalam pm, yangemiten atau perusahaan publikjuncto peraturan bapepam nomor ix.e. tahun tentang pengaturan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu (conflict interest) dimana ojk mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen minoritas apabila emiten atau perusahaan publik tersebut melakukan transaksi dimana kepentingan ekonomis emiten atau perusahaan publik. ketentuan yang melarang kustodian untuk mengeluarkan efek (pengertian efek mencakup diantaranya adalah saham) pada rekening efek tanpa adanya perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god diberi wewenang untuk bertindak atas namanya, menunjukkan perlindungan atas kepemilikan aset berupa efek oleh dimana tidak ada satu pihak pun yang dapat mengambil aset berupa efek milik pemegang rekening pemegang saham atau kuasanya. ketentuan ini sesuai dengan uudpada saat ini untuk kasus bank mutiara saham yang dijual adalah porsi saham milik lps hasil pms bank mutiara sebanyak jika lps bermaksud menjual sisa saham sebesar yang pada dasarnya merupakan milik pemegang saham publik karena adanya interpretasi dan lps yang menyatakan bahwa lps wajib menjual seluruh saham bank yang diselamatkan, maka menurut hemat kami terjadi pengambilalihan oleh negara melalui lps tanpadan hal ini bertentangan dengan uud kami yakin dan percaya bahwa semua proses yang akan kita lalui adalah semata untuk kepentingan bangsa dan negara dalam membangun merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god perekonomian untuk kemaslahatan masyarakat secara umum dan konsumen sektor jasa keuangan pada khususnya serta mahkamah konstitusi akan memutuskan sesuai dengan keadilan yang seadil adilnya sesuai dengan undang undang dasar i2.4j menimbang bahwa mahkamah telah menerima kesimpulan pemohon bertanggal juli yang diterima kepaniteraand lps), yang diwakili oleh pelaksana tugas kepala eksekutif bernama fauzi ichsan, yang hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya ketentuan dan lps, yang menurut pemohon telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, ketidakpastian mana dialami oleh pemohon telah menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang yang dipercayakan kepada pemohon. bahwaerdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id makna dari seluruh saham bank sehingga menimbulkan ketidakpastian3.6jmateriil dan lps karena dianggap bertentangan dengan dengan alasan alasan sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa, dan::serta seorang saksi yang telah disampaikan merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id keterangannya yang selengkapnya sebagaimana telah uraikan pada bagian duduk perkara, i3 menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, dewan perwakilan rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis kepaniteraan mahkamah pada tanggal agustus keterangan selengkapnya sebagaimana telah uraikan pada bagian duduk perkarajuni keterangan selengkapnya sebagaimana telah uraikan pada bagian duduk perkara, disamping itu presiden juga mengajukan seorang ahli yang telah menyampaikan keterangannya yang selengkapnya sebagaimana telah selengkapnya termuat dalam duduk perkara, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkanfrasa seluruh saham bank :: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun go: bahwa indonesia sangat mengakui hak kepemilikan atas suatu benda karen,mikian pula berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas menyatakanmenyatakan, y7merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id memiliki hak untuk mendapatkan hasil dari penjualan saham bank mutiara, tbk oleh lps, lps membatasi jangka waktu penanganan bank gagal, yaitu paling lama (tiga) tahun sejak dimulainya penanganan (untuk bank gagal yang berdampak sistemik). lps wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan (in cast seluruh saham bank mutiara, tbk). jangka waktu penanganan dapat diperpanjang sebanyak kali, masing masing tahun, apabila dalam jangka waktu tersebut belum diperoleh harga optimal, yaitu minimal sebesar pms. pada tahun selanjutnya setelah perpanjangan (tahun ke penanganan), lps dapat menjual bank dalam penanganan tanpa harus memperhatikan tingkat optimal dimaksud (vide dan lps, dalam melakukan upaya penyelamatan atau penanganan bank gagal, berdasarkan lpsrups), serta melakukan penambahan modal bank melalui penyertaan modal sementara (selanjutnya pms ): dengan melakukan pms pada bank yang diselamatkan, lps menjadi pemegang saham bank yang diselamatkan atau bank dalam penanganan dengan kepemilikan saham sebesar nilai pms, sehingga persentase kepemilikan masyarakat menjadi berkurang (berdifusi), dan lps, yaitu: bank gagal yang tidak berdampak sistemik berdasarkan dan lps, lps wajib menjual seluruh saham bank dalam jangka waktu paling lama (dumerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun bahwaahwa benda yang diambil untuk kepentingan umum tersebut.merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go idhwanamun demikian, pelaksanaan pengambilalihan harta kebendaan oleh negara diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut yang dengan pengambilalihan saham bank yang sedang dilakukan stabilisasi oleh treasury. bahwamerdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id secara tersirat menunjukkan negara tidak semena mena mengambil ersentase kepemilikan saham publik bank gagal mengalami pengurangan persentase kepemilikan atau berdifusi. bahwalmahkamahmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godbahwauncto penjelasan huruf angka poin (iselanjutnya apabila makna frasa seluruh saham bank dalam lps diartikan sebagai seluruh sahamdibayar namun dapat dibayar lugas ojk, sebagaimana diamanatkan dalam undang undang tentang pasar merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id modal dan undang undang tentang otoritas jasa keuangan. sebagai pemegang saham minoritas dengan per,i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, serta fakta bahwa tidak terdapat perbedaan penafsiran mengenai makna dari fras, sehingga menurut mahkamah tidak diperlukan pemaknaan baru atas merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id dan atau yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut. dengan demikian,dewa gede laguna santo ttd. ttd. suhartonon godbank gagal yang berdampak sistemik dengantanpadimulainya penanganan bank gagal olehmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god,pemohon berpendapat. padahal, pemohon berhak atas kepastian hukum tersebut sebagaimana dinyatakano dan kontra penjualan seluruh saham bank yang diselamatkan atau bank dalam penanganan terkait dengan isu mengenai kewajiban lps menjual seluruh saham bank yang diselamatkan atau bank dalam penanganan, terdapat dua kelompok pendapat sebagai berikut: lps berwenang menjual seluruh saham bank, dengan pertimbangan: konstitusional lps berkewajiban untuk menjual seluruh saham bank yang diselamatkan atau bank dalam penanganan berdasarkan lps. apabila lps tidak memenuhi ketentuan untuk menjual seluruh merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god saham bank yang diselamatkan atau bank dalam penanganan dapat diartikan lps tidak melaksanakan ketentuan undang undangnya sendiri. kejelasan perumusan norma perumusan pengecualian dalam suatu norma ketentuan undang undang harus eksplisit dinyatakan. apabila melihat perumusan norma, secara eksplisit disebutkan bahwa lps wajib menjual seluruh saham bank dan tidak ada pengecualian terhadap saham milik masyarakat, termasuk masyarakat umum yang membeli saham bank pasar modal. selain itu, dengan adanya lain dalam lps yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank antara lps dan pemegang saham lama (masyarakat), mengindikasikan bahwa saham saham bank yang dijual lps juga termasuk saham masyarakat. tersebut adalah sebagai berikut.lps:merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god |
eri: far la) nama dr. binsar gultom, s.h., s.e., m.h. pekerjaan hakim pengadilan negeri kelas ia, khusus jakarta hat pusat alamat perumahan batam, jalan batam kelapa dua, kelurahan pasir gunung selatan, manggis, depok. nama dr. milik mulyadi, s.h., m.h. pekerjaan hakim tinggi pada pengadilan tinggi medan alamat jalan tukad batanghari xi denpasar, balipara pemohon, mendengarab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgosing masing ketentuan tersebut menyatakan: mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar republik indonesia tahun yang putusannya bersifat final :ahkamah konstitusirdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid (reguler) dan mengurus (benturan) kekuasaan kehakiman (judicative powers) yang dilakukan oleh yudikatif ma) tidak boleh bertentangan dengan prinsip prinsip pemisahan kekuasaan sesuai ajaran trias politica montesguieu dari segala bentuk campur tangan kekuasaan lain (legislatif eksekutif). bahkan sekalipun para hakim itu (baik hakim agung maupun hakim mahkamah konstitusi) biasanya diangkat oleh kepala negara eksekutif), tetapi para hakim itu mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya. dia tidak boleh diperintah oleh kepala negara presiden) yang mengangkatnya. fungsi dan tugasnya dibidang teknis administratif dan yudikatif tidak boleh dicampuri oleh pihak eksekutif dan legislatif. justeru lembaga yudikatif adalah sebagai badan yang berhak menghukum kepala negara (eksekutif) dan legislatif jika ternyata melanggar hukum: jadi, sekalipun lembaga legislatif dpr) dengan persetujuan eksekutif pemerintah) yang berwenang penuh membuat undang undang, namun norma hukum yang ada didalam tersebut tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tertinggi uud hal ini dimaksudkan agar hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tidak terganggu independennya didalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya mengadili perkara yang dijamin oleh uud jika ternyata norma norma tersebut bertentangan dengan norma uud maka menjadi kewajiban bagi mahkamah konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian the constitution) untuk demi konsistensi persamaan hak didepan hukum: ternyata ketika para pemohon telisik secara cermat pengaturan rekrutmen calon hakim agung (dari jalur karier dan non karier) khususnya pada pasal juncto huruf dan huruf dan juncto mahkamah konstitusi telah terdapat perlakuan yang tidak sama didepan hukum yang mestidiselaraskan secara proporsional. tidak boleh terjadi bentuk perbedaan (inequality)idepan hukum, berarti perbedaan tersebut merupakan pelanggaran prinsip merdeka barat jakarta tel email sekretariat @mahkamahkonstitui god persamaan diidan uud mengenai perlindungan hukum atas perlakuan yang bersifat diskriminatif (vide bukti mencermati konstruksi nomor tahun tentang mahkamah agung ma), pada dasarnya menyebutkan bahwa calon hakim agung diutamakan dari profesi hakim karier, kemudian untuk kebutuhan tertentu dapat berasal dari jalur non karier (bukan hakim). mestinya kebutuhan tertentu dari jalur non karier itu baru diperlukan, jika mereka memiliki kepakaran keahlian hukum tertentu, seperti pernah diatur didalam tahun yang diperbaharui dengan tahun tentang mahkamah agung, namun dalam praktiknya justeru masa periode sebelum berlakunya mahkamah agung tersebut, oleh dpr pemerintah pernah mengangkat hakim agung dari jalur non karier yakni dari profesi akademis seperti mr. wirjono prodjodikoro ketua (periode tahun prof. gemar senoadji ketua (periode tahun mereka adalah salah satu contoh yang memiliki kepakaran keahlian dan kapasitas ilmu pengetahuan dibidang hukum yang bergualified dan profesional: kemudian setelah berlakunya nomor tahun tentang dan nomor tahun tentang ma, ternyatakebutuhan calon hakim agung dari non karier menjadidiperlukan oleh ma, asalkan memenuhi syarat tertentu. adapun isi lengkap nomor tahun tentang adalah apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier . sehingga menurut para pemohon norma hukum pada mahkamah agung yang menyatakan, selain calon hakim agung karier, calon hakim agung juga berasal dari non karier , tanpa menyebutkan syarat syarat khusus keahlian kepakaran calon dari non karierharus dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terkecuali dimaknai menjadi: apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier, dengan syarat merdeka barat jakarta tel email sekretariat @mahkamahkonstitui god memiliki keahlian khusus dibidang hukum tertentu , seperti:. mengapa keahlian khusus tersebut mutlak dimiliki para calon hakim agung dari jalur non karier? sebab kepakaran mereka sangat dibutuhkan oleh para hakim karier dalam rangka membuat pertimbangan hukum dalam putusan hakim secara profesional. jika para non karier itu hanya memiliki pengetahuan dibidang hukum perdata, pidana, agama, tata usaha negara dan militer, seperti kamar kamar yang ada mahkamah agung, maka dapat kami pastikan para hakim karier pun sangat kompeten menyelesaikan kasus kasus tersebut tanpa keikutsertaan para non karier tersebut. oleh karena itu para pemohon meminta supaya nomor tahun tentang mahkamah agung yang mensyaratkan: selain calon hakim agung karier, calon hakim agung juga berasal dari non karier , harus dijelaskan secara khusus keahlian mereka dibidang hukum tertentu, yang bukan saja mensyaratkan berusia tahun, berpengalaman bidang hukum akademisi minimal tahun serta berijazah doktor ilmu hukum, akan tetapi harus memiliki keahlian khusus seperti yang sudah dijelaskan atas, bahwa sungguh bukan hal mudah menjadi hakim, notabene dalam dirinya melekat fungsi sebagai pemberi rasa keadilan. pengalaman menangani, memeriksa hingga memutus suatu perkara hukum sangat berpengaruh dalam melaksanakan fungsinya tersebut, dan atas dasar itu pula menjadi penopang profesionalitas dan kredibilitas hakim pada umumnya dan hakim agung pada khususnya. pengalaman tersebut pula akan menjelma dalam persepsi hakim untuk menjadi dasar pertimbangannya menjatuhkan putusan yang seadil adilnya. lihatlah fakta empiris, sejak pendidikan calon hakim karier tahun),: iii. setelah kenaikan pangkat regular setiap (empat) tahun sekali, para hakim karier itu berpangkat golongan mulai dari.(vide huruf ma) menjadi morioka barat jakarta tol fax matt sekratanst@mahkamahkonsitua gold tahun usia tahun, sehingga masa kerja (pengalaman) sebagai hakim bidang hukum secara keseluruhan hingga golongan ivd pembina utama maya) mencapai hakim tinggi berjumlah antara hingga tahun dengan rata rata usia antara tahun hingga tahun (pengalaman kerja atau tahun usia tahun),an telah terbukti bahwa para hakim karier memiliki pengalaman dan kompetensi mengadili perkara persidangan jauh lebih berat persyaratannya dengan syarat bagi non karier yang hanya diminta persyaratannya berusia tahun dengan masa kerja tahun dan berpendidikan gelar doktor ilmu hukum tanpa dirinci secara jelas keahlian mereka dibidang hukum tertentu (vide huruf mahkamah agung). menurut para pemohon, sekalipun usia hakim karier dipersyaratkan oleh huruf angka dengan usia tahun, mustahil usia tahun tersebut dapat ditempuh oleh hakim karir, karena untuk menjadi hakim tinggi satu tahun saja golongan ivd) minimal harus berusia atas tahun dan persyaratan inilah yang harus ditempuh para hakim karier supaya bisa mendaftar sebagai calon hakim agung, yang belum tentu lulus seleksi hakim agung oleh komisi yudisial dan komisi iii dpr. mengapa mengambil sikap seperti ini, menurut para pemohon, karena untuk menjadi hakim agung itu harus professional bidang kesadarannya. kemampuan memutus dan memberi rasa keadilan oleh seorang hakim akan tercermin sebagai akibat dari bekerjanya hukum (bukan karena semata tingkatan jenjang pendidikan doktoral), akan tetapi masalah pengalaman dan kompetensi seorang hakim akan didukung oleh seringnya seorang hakim berhadapan langsung dengan keadaan nyata das sein) dalam hal ini permasalahan dari para pencari keadilan pengadilan, bukan hanya didasarkan pada teori dan logika hukum das pollen), sehingga putusan hakim itu benar benar mencerminkan putusan yang adil menurut hukum bukan adil menurut politik: jika para non karier itu hanya membidangi hukum pidana, perdata, agama, tata usaha negara dan militer seperti yang ada pada kamar kamar mahkamah agung, para hakim karier pun sangat kompeten mengadili perkara bidang hukum tersebut. jika disebutkan para non karier itu telah berpendidikan doktor ilmu merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid hukum, ternyata para hakim karier pun pada umumnya telah berpendidikan dan bergelar doktor ilmu hukum, bukan hanya berijazah magister hukum lagi. para penganut teori hukum realis atau legal realism oliver mendel holmes) mengungkapkan bahwa the life the law has not been logic, has been experience . bahwa hukum bukan lagi sebatas logika, tetapi pengalaman atau experience. dengan demikian, serta akibat akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. bahwa akibat dari bekerjanya hukum dalam keadaan konkret terlihat bagaimana para pencari keadilan menyikapi sebuah putusan pengadilan,yang tak jarang dari mereka melakukan segala bentuk koreksi atau kritikan sebagai bentuk ketidak pamannya melalui mekanisme banding, kasasi hingga peninjauan kembali, atau judicial review. seorang hakim karier yang telah banyak berhadapan langsung dengan keadaan nyata (bentuk bekerjanya hukum) dalam hal ini permasalahan dari para pencari keadilan pengadilan tentu mampu atas dasar pengalamannya menilai dan melihat berbagai sisi akibat dari putusannya sebagai salah satu bentuk perwujudan bekerjanya hukum. dengan dasar pertimbangan inilah para pemohon melakukan judicial review (uji material) terhadap norma hukum yang diatur didalam huruf dan huruf nomor tahun tentang mahkamah agungagar kiranya yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi, berkenan mengabulkan syarat usia dan pengalaman kerja bagi calon dari non karier'minimal tahun, dirubah menjadi berusia minimal tahun, berpengalaman dibidang profesi hukum akademisi minimal tahun, dirubah menjadiminimal tahun, dengan ketentuan harus mempunyai keahlian kepakaran khusus dibidang hukum tertentu, sepert. dengan demikian tercipta kesetaraan dan persamaan hak yang sama didepan hukum antara syarat calon hakim agung dari jalur karier dan jalur non karier, demikian juga, terhadap kehadiran norma dan undang undang nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, para pemohon sebagai seorang hakim karier dari lingkungan mahkamah agung yang berpotensi kelak menjadi hakim merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid konstitusi (vide nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh kehadiran norma, ketentuan tersebut atas. alasannya, karena masa tugas sebagai ketua wakil ketua mahkamah konstitusi, dan jabatan sebagai hakim konstitusi telah diskriminatif dengan jabatan ketua wakil ketua mahkamah agung sesama pengemban tugas kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam konstitusi uud karena berdasarkan ketentuan huruf nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, masa pensiun hakim mahkamah konstitusi disejajarkan dengan hakim agung pada mahkamah agung (vide huruf mahkamah agung, maka menurut para pemohon, usia produktif hakim konstitusi pada mahkamah konstitusi dan hakim agung pada mahkamah agung indonesia layak dan wajar diberikan predikat usia pensiun selama tahun dan tanpa dilakukan masaperiodisasi selama hakim yang bersangkutan masih sehat wal'fiat dan eksis bertugas serta berkelakuan baik, dan tidak tercela. mengutip pendapat ahli prof. dr. bagi manan, sh, mcl menyatakan: jabatan yang bersifat tetap (seperti usia tahun masa pensiun), tidak ada peninjauan kembali secara periodik apalagi secara politik . sekarang bagaimana dengan lingkungan jabatan dan pemangku jabatan hakim mahkamah konstitusi? jabatan hakim mahkamah konstitusi yang juga jabatan hakim agung yang sama sama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam konstitusi uud bukan merupakan lingkungan jabatan politik. karenanya sekali memangku jabatan sebagai hakim, yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemangku jabatan karir dengan segala kedudukan, sifat dan konsekuensi yang harus berbeda dengan pemangku jabatan politik. berdasarkan pendapat tersebut, para pemohon berpendapat: sekalipun sebelumnya para kandidat hakim konstitusi diproses dan diseleksi melalui lembaga pengusul, demikian juga jabatan hakim agung diproses dan diseleksi melalui lembaga komisi yudisial dan dpr (lembaga politik), sesuai ajaran trias politika pemisahan kekuasaan), maka seketika hakim konstitusi dan hakim agung telah diangkat dan mengucapkan sumpah didepan presiden, maka seketika itu hakim konstitusi dan hakim agung tersebut akan memangku jabatan yang bersifat karir sampai berusia tahun tanpa dilakukan periodisasi . menurut prof. bagi manan beberapa negara seperti amerika serikat, hakim merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid memangku jabatan untuk seumur hidup (for life) atau selama yang bersangkutan bertingkah laku baik (during good behavior), bahkan austria sebagai negara yang pertama sekali memiliki lembaga mahkamah konstitusi, masa jabatan usia pensiun hakim konstitusi negara tersebut adalah tahun. selain itu terdapat beberapa negara lain yang memiliki ketentuan terkait masa jabatan hakim konstitusinya yang tidak bersifat periodik antara lain: negara argentina, armenia, belgia, bosnia herzegovina, canada, cyprus, denmark, estonia, finlandia, islandia, irlandia, malta, norwegia, swedia dan turki. dengan berpedoman kepada negara negara tersebut yang tidak menerapkan aturan periodisasi, diharapkan para kandidat hakim mahkamah konstitusi republik indonesia dari lembaga pengusul dpr pemerintah ma) akan terhindar dari hiruk pikuk rezim politik tertentu yang dapat mempengaruhi independennya sebagai hakim didalam memutus perkara dengan demikian sejak para hakim konstitusi dan hakim agung telah melaksanakan amanat uud lembaga yudikatif, yakni bertugas secara resmi sebagai hakim konstitusi dan hakim agung ma, maka seketika itu lembaga pengusul baik eksekutif pemerintah) maupun legislatif dpr) tidak boleh lagi mencampuri dan mengintervensisegala tugas pokok dan fungsi (tupoksi) teknis yudisial dan teknis administratif peradilan, termasuk mengenai periodisasi dan penurunan usia hakim terkait, mengapa? sebab makna yang terkandung pada uud adalah bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh (dua) lembaga peradilan yakni mahkamah agung dan mahkamah konstitusi. kedua lembaga yudikatif itu tidak dapat pandang berbeda atau dikotomi kaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. atas dasar inilah pemohon dalam permohonannya mendalilkan harus adanya persamaan masa tugas ketua wakil ketua mahkamah konstitusi dan ketua wakil ketua mahkamah agung. persamaan fungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman juga terkandung dalam pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu xi hal. yang menyatakan,merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid implikasi diatasnya masa jabatan ketua wakil ketua mahkamah hanya tahun dan bulan, demikian juga masa periodisasi jabatan hakim konstitusi selama tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, selain bertentangan dengan konstitusi uud juga ketentuan tersebut akanmenghambat karier dan masa depan para hakim konstitusi darisebagaipejabat ketua wakil ketua mahkamah konstitusi plus hakim konstitusi, sementara yang bersangkutan masih memiliki masa pensiun tahun (vide huruf nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah konstitusi), oleh karenanya masa tugas ketua wakil ketua mahkamah konstitusi adalah wajar jika disamakan dengan masa tugas ketua wakil ketua mahkamah agung yaitu (lima) tahun untuk selanjutnya dapat dipilih kembali (vide mahkamah konstitusi), bukan dibatasi selama tahun dan bulan (vide mahkamah konstitusi). begitu juga masa kerja hakim mahkamah konstitusi telah dilakukan periodisasi setiap tahun dilakukan uji kelayakan, sementara yang bersangkutan belum memasuki usia pensiun tahun. mestinya keberadaan hakim konstitusi mahkamah konstitusi sejak dilakukan sumpah jabatan sebagai hakim mahkamah konstitusi sampai memasuki usia pensiun tahun, tidak perlu dilakukan periodisasi seperti yang berlaku diberbagai negara internasional tersebut: duduk perkara permohonan berdasarkan fakta dan norma hukum tersebut diatas, perkenankanlah kami menyampaikan alasan alasan mengapa norma norma dan tersebut dipandang bertentangan dengan konstitusi uud sebagai berikut: terhadap mahkamah agung (vide bukti p 8a, p 8b, p 8c), yang diuji secara material karena bertentangan dengan uud adalah sebagai berikut: menurut undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua nomor tahun tentang mahkamah agung, merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid secara tegas mengatakan: selain calon hakim agung yang berasal dari karier, juga diperbolehkan dari non karier mendaftar sebagai calon hakim agung , tanpa menyebutkan adanya keahlian khusus dibidang hukum tertentu. menurut para pemohon, ketentuan ini harus dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang frasa tersebut, tidak dimaknai dengan: sedangkan syarat syarat seperti diatur dalam huruf (b) butir angka butir dan butir undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua tahun tentang mahkamah agung ma), bagi calon non karier yang hanya menetapkan:gelar minimal doktor ilmumenjadi berusia minimal tahun, berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum minimal tahun, dan berpendidikan bergelar minimal doktor ilmu hukum, dengan ketentuan harus: sedangkan menurut huruf butir dan butir undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua nomor tahun tentang mahkamah agung ma) yang mensyaratkan calon dari hakim karier harus berusia minimal tahun, berpengalaman dibidang hakim minimal (dua puluh), termasuk paling sedikit (tiga) tahun menjadi hakim tinggi, serta berijazah magisterdengan berusia minimal tahun, berpengalaman menjadi hakim minimal selama tahun, termasuk pernah menjadi hakim tinggi, serta memiliki pendidikan gelar minimal magister hukum, berdasarkan ketentuan atas, sekalipun penerapan dan huruf butir angka butir dan butir tersebut atas terkesan sama usia dan masa kerja pengalaman dengan hakim karier, namun dalam merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid praktik justeru telah terjadi sesuatu tindakan dan pengaturan diskriminatif yang bersifat arbitrary dan tidak adil. hal ini didasarkan pada uud yang disusun atas dasar pilar pilar demokrasi, negara hukum, konstitusionalisme yang menjamin persamaan didepan hukum, akan menolak setiap bentuk diskriminasi yang sewenang wenang (arbitrary discrimination), dalam praktik empiris, bagi hakim karier sejak dia iii. setelah kenaikan pangkat regular setiap (empat) tahun dikelas dan khusus, para hakim karier itu berpangkat golongan mulai darimenjadi tahun usia tahun, sehingga masa kerja sebagai hakim bidang hukum secara keseluruhan hingga ivd pembina utama madya) mencapai hakim tinggi berjumlah antara hingga tahun dengan usia rata rata antara tahun hingga tahun (pengalaman kerja atau tahun #usia tahun):kan telah terbukti bahwa para hakim karier ini telah memiliki pengalaman dan kompetensi mengadili perkara persidangan yang tidak pernah dialami secara langsung oleh calon dari non karier dengan demikian usia hakim karier yang dipersyaratkan oleh huruf angka dengan syarat usia tahun mustahil dapat ditempuh para hakim karier, karena untuk menjadi hakim tinggi satu tahun saja minimal harus berusia diatas tahun, dari norma dan fakta tersebut, ternyata syarat unruk hakim non karier relatif lebih mudah dibandingkan dengan persyaratan dari jalur karier, dimana hakim karier faktanya bisa mencalonkan diri sebagai calon hakim agung setelah berusia tahun dengan masa kerja tahun hingga tahun, sedangkan calon dari non karier bisa mendaftar calon hakim agung minimal berusia tahun dengan masa kerja dibidang hukum dan atau akademisi tahun tanpa dirinci keahliannya dibidang hukum tertentu, sehingga syarat tersebut secara normatif merdeka barat jakarta tel email sekretariat @mahkamahkonstitui god bahwa apabila terdapat undang undang yang bertentangan dengan konstitusi, maka mahkamah konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian the constitution) dapat, bahwa hakim konstitusi wajib memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif dan tidak memihak sertasecara hukum, bahwa pengujian materiil adalah pengujian undang undang yang berkenetentuan yang dimohonkan para pemohon untuk diuji secara material oleh mahkamah konstitusi adalah ketentuan dalam produk hukum undang undang, castbahwa sekalipun mahkamah konstitusi harus menguji undang undang yang mengatur dirinya sendiri, meskipun ada kekhawatiran dari publik soal netralitas dan independensi hakim mahkamah konstitusi dalam memeriksa permohonan ini, berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix (vide bukti memberikan setidaknya (tiga) argumen konstitusional yang menjadi alasan bahwa mahkamah konstitusi harus tetap memeriksa perkara ini, antara lain: bahwa tidak ada forum lain, selain mahkamah konstitusi, yang memiliki wewenang untuk melakukan pengujian undang undang terhadap uud bahwa pada asas dan prinsipnya pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan, seperti juga diatur dalam nomor tahun tentang merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid dan faktual menimbulkan ketidaksamaan hukum yang adil vide uud 1945j atau lebih tegasnya lagi bersifat diskriminatif (vide uud supaya tercipta kesetaraan persyaratan tersebut, maka wajar dan adil apabila syarat non karier disetarakan dengan syarat hakim karier, baik dibidang usia, maupun dibidang pengalaman dan keahlian khusus, mutlak dimiliki oleh calon non karier, sehingga ketentuan syarat untuk non karier tersebut tidak bertentangan dan selaras dengan ketentuan uud tersebut untuk diketahui, bahwa bagi calon dari jalur karier telah secara tegas dinyatakan berpengalaman dibidang profesi hakim , yakni dalam praktik kesehariannya mengadili setiap perkara yang diajukan persidangan. artinya, bahwa jabatan atau profesi hakim karier) pada khususnya mempunyai pengalaman yang lebih spesifik dan khusus dalam hal mengadili suatu perkara dibandingkan profesi yang bukan hakim (non karir). sehingga menurut ketentuan huruf butir dan butir ini perlu dirubah dan ditambah agar keahlian kepakaran yang dimiliki calon dari non karier baru dibutuhkan oleh ma, jika memiliki keahlian atau pakar bidang hukum tertentu, dengan memberikan persyaratan seperti tersebut bawah ini: a). bagi calon hakim agung dari jalur non karier (bukan hakim) sebagaimana diatur pada yang menyebut selain calon hakim agung dari karier dapat diangkat calon hakim agung dari non karier , supaya dirubah dan dimaknai menjadidengan syarat seperti terdapat didalam huruf butir angka berusia sekurang kurangnya tahun, dirubah dan dimaknai menjadi berusia minimal (lima puluh lima) tahun: pada butir berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum paling sedikit (dua puluh) tahun, dirubah dan dimaknai minimal berpengalaman tahun, serta memiliki pendidikan minimal bergelar doktor ilmu hukum: serta dan lain lain, merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid b). bagi calon hakim agung dari jalur karier yang sudah berpendidikan berijazah minimal magister hukum maupun berijazah doktor ilmu hukum sebagaimana diatur pada huruf butir yang menyebutsupaya dirubah dan dimaknai menjadi berpengalaman minimal tahun menjadi hakim termasuk pernah menjadi hakim tinggi, dengan usia minimal tahun serta memiliki pendidikan minimal bergelar magister hukum mengapa persyaratan hakim karier itu cukup berpengalaman tahun termasuk pernah menjadi hakim tinggi? sebab sekalipun hakim karier itu diperkenankan berpengalaman menjadi hakim selama tahun, namun untuk bisa menjadi hakim tinggi satu tahun saja dapat dipastikan telah memiliki jam terbang (pengalaman sebagai hakim) paling rendah tahun dengan usia paling rendah tahun. perlu diketahui, jika para pemohon memberikan batasan umur paling rendah tahun kepada jalur karier disamakan dengan usia bagi jalur non kariersebagaimana dalam petit dibawah ini, adalah karena dimungkinkan bagi para hakim karier itu mendapatkan kenaikan pangkat istimewa, tanpa harus melalui kenaikan pangkat golongan secara regular tahun sekali. berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka sesungguhnya yang menjadi masalah pokok adalah terletak pada pengalaman kerja dan kompetensi mengadili suatu perkara pengadilan, bukan semata mata karena pendidikan akademisnya yang tinggi (bergelar doktor), sebab dengan berpendidikan sebagai doktor ilmu hukum saja, tidak menjadi jaminan lebih mampu mengaktualisasikan ilmu pengetahuannya dengan para hakim karier. untuk diketahui dilingkungan para hakim karier pun sekarang sudah cukup banyak berpendidikan doktor ilmu hukum untuk mengisi kebutuhan kamar kamar yang ada seperti kamar pidana, perdata, tata usaha negara, agama dan militer. namun yang menjadi tolak umurnya adalah bagaimana pengalaman dan kompetensi seseorang itu menangani suatu perkara secara empiris pengadilan. tentunya dengan adanya keahlian khusus yang dimiliki oleh jalur non karier yang didukung dengan pengetahuan yang tinggi akan membuahkan putusan hakim yang professional, mencerminkan nilai keadilan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan politik hukum: dengan demikian adalah wajar danpantas, jika syarat syarat dari non merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid karier untuk menjadi calon hakim agung (vide huruf ma) harus memiliki keahlian yang spektakuler dibidang hukum seperti money laundering, perpajakan, perbankan, hukum bisnis, hukum lingkungan dan atau ham dan lain lain, sehingga diharapkan syarat tersebut menjadi setara dan sebanding dengan syarat dari jalur karier (vide huruf ma). dengan demikian persyaratan antara kedua pihak (karier dan non karier) untuk menjadi calon hakim agung tidak bertentangan dengan uud lagi: sebab jika persyaratan diskriminasi ini tetap dipertahankan,alangkah sangat beruntungnyahanya selama (dua puluh) tahun dengan usia tahun yang dalam kenyataannya belum tentu pengalaman dibidang hukum itu dilaluinya secara terus menerus dan belum profesional sebagai seorang hakim negara republik indonesia, jika menurut huruf butir angka butir dan butir tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang tersebut, mencantumkan usia calon hakim agung dari non karier minimal tahun dan hanya berpengalaman bidang hukum selama tahun, tanpa dirinci secara tegas dalam undang undang ini keahlian hukum bidang hukum tertentu dengan jenjang jabatan dan kepangkatan selama (dua puluh) tahun,maka dapat dipastikan keberadaan ketentuan ini selain berpotensi untuk menutup karier para hakim dari jalur karier yang puncak kariernya menjadi hakim agung juga akan berdampak merusak sistim pengkaderan calon hakim agung yang professional ma, sekaligus sangat mengganggu independensi kekuasaan kehakiman sekaligus: selain daripada itu jika persyaratan pengalaman kerja bagi non karier tetap dipertahankan berpengalaman dibidang hukum akademisi tahun, dengan usia tahun, maka dikhawatirkan dikemudian hari hakim agung dari non karier akan mendominasi duduk mahkamah agung dibandingkan dengan hakim karier. dengan demikian akan menjadi aneh, jika yang menduduki jabatan hakim agung kelak adalah yang bukan berasal dari kalangan profesi hakim: oleh karenanya pengisian hakim agung pada mahkamah agung dari jalur non karier harus dipersamakan melalui persyaratan seperti yang dimohonkan pemohon merdeka barat jakarta tel email sekretariat @mahkamahkonstitui god dalam petit dibawah ini: bahwa untuk mengetahui para pemohon sebagai seorang hakim karier yang mulai bekerja dalam pangkat golongan i a sampai dengan iv d berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang kenaikan jabatan dan pangkat hakim (vide bukti pada umumnya telah bekerja dan berpengalaman bidang hukum dan sebagai hakim selama (tiga puluh) tahun hingga (tiga puluh dua) tahun secara terus menerus berdasarkan kenaikan pangkat secara regular sesuai menurut huruf peraturan pemerintah nomor tahun tersebut, para pemohon seperti dr. binsar gultom, sh, se, sebagai hakim tingkat pertama pengadilan negeri jakarta pusat yang sudah berjuang meniti karier dan berpengalaman dibidang hukum dan profesi hakim sejak tahun yakni selama tahun dengan usia tahun dengan pangkat golongan ivd pembina utama maya) dan dr. milik mulyadi, sh, sebagai hakim pada pengadilan tinggi medan yang bekerja sejak tahun berpengalaman sebagai hakim selama tahun, dengan golongan iv d pembina utama madya),namun karena dr. binsar gultom belum menjadi hakim tinggi paling rendah (tiga) tahun dan dr. milik mulyadi dengan status hakim tinggi medan baru bertugas (dua) bulan pengadilan tinggi medan, tidak mungkin bisa mendaftarkan diri sebagai calon hakim agung, karena belum memiliki masa kerja (tiga) tahun sebagai hakim tinggi sebagaimana dipersyaratkan oleh huruf mahkamah agung nomor tahun tersebut, telah merugikan hak konstitusional para pemohon, bahwa para pemohon dalam kapasitasnya sebagai hakim yang telah lama mengabdikan diri terhadap lembaga peradilan dibawah mahkamah agung, tidaklah berlebihan bila menuntut hak untuk meniti karier (hak memperoleh pekerjaan) hingga menjadi hakim agung sebagai puncak karier bagi profesi hakim lingkungan mahkamah agung. bahwa ketentuan yang kini berlaku kaitan persyaratan hakim karier untuk menjadi hakim agung dinilai memberikan hambatan atau kesulitan terhadap perwujudan hak para pemohon tersebut, padahal konstitusi telah menentukan bahwa setiap orang berhak atas kemudahan guna mencapai persamaan dan keadilan uud dengan demikian, ketentuan mengenai syarat untuk diangkat sebagai merdeka barat jakarta tel email sekretariat @mahkamahkonstitui god hakim agung dari jalur non karier dan karier yang tidak seimbang dan tidak setara tersebut sebagaimana diatur dalam huruf butir angka butir dan butir juncto huruf butir dan butir nomor tahun tentang menjadi inkonstitusional dan bertentangan dengan uud uud uud uud terhadap mahkamah konstitusi (vide bukti p 10a, p 10b), yang diuji secara material karena bertentangan dengan uud adalah: nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah konstitusi pada pokoknya menyebutkandan bulan, terhitung sejak tanggal pengangkatan, pada pokoknya menyebutkan: masa jabatan hakim mahkamah konstitusi dibatasi selama tahun dan dapat dipilih kembali hanya (satu) kali masa jabatan berikutnya, dengan diberlakukannya kedua norma ketentuan diatas, telah menimbulkan diskriminasi antara masa jabatan hakim konstitusi dan jabatan hakim agung serta usia dan masa kerja kedua lembaga yang sama sama pelaku kekuasaan kehakiman, sebab: masa jabatan hakim agung pada mahkamah agung didalam melaksanakan tugas pokoknya tetap sampai pada usia pensiun yang bersifat permanen hingga berusia tahun yang sebelumnya usia pensiun ini diadopsi dari usia pensiun hakim mahkamah konstitusi (vide perubahan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi). hal ini perlu diperhatikan majelis hakim mahkamah konstitusi demi untuk menjamin pelaksanaan tugas yang independen tanpa adanya intervensi dari kekuasaan eksekutif atau legislatif, bahwa perubahan usia pensiun kedua pejabat negara ini menunjukkan bahwa telah terdapat penyesuaian dalam perkembangan perubahan peraturan perundang undangan yang mengatur masing masing lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tersebut. hal mana menunjukkan bahwa merupakan suatu keharusan dan urgen adanya kualitas diantara kedua lembaga mahkamah konstitusi dan mahkamah agung, terkait juga masa jabatan ketua merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid dan atau wakil ketua mahkamah konstitusi (vide mahkamah konstitusi yang membatasi masa jabatan selama tahun dan bulan) harus disamakan dengan masa jabatan ketua wakil ketua mahkamah agung yang dibatasi selama tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan bahwa berdasarkan ketentuan dan uud maka mahkamah agung dan mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang setara (equal), sehingga sebagai lembaga yang equal perlakuannya harus sama pula depan hukum, yakni masa jabatan hakim konstitusi tidak boleh dibedakan dengan masa jabatan hakim mahkamah agung, termasuk jabatan ketua wakil ketua mahkamah konstitusi tanpa dibatasi periodisasinya selama tahun dan bulan, bahwa implikasi dengan adanya perbedaan baik mengenai masa jabatan hakim agung dan hakim konstitusi maupun persyaratan lain seperti usia maupun masa kerja pengalaman dibidang hukum pada kedua lembaga yang sama sama berperan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman ini merupakan bentuk diskriminasi yang secara nyata bertentangan dengan konstitusi uud seperti telah diterangkan atas: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ketentuan yang terdapat pada dan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi harus dimaknai sama statusnya dengan ketentuan huruf nomor tahun tentang mahkamah agung, dan huruf mahkamah konstitusi yakni bahwa masa jabatan hakim konstitusi adalah sampai pada usia pensiun tahun), kecuali meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, telah berusia tahun atau sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama tiga bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter, mengapa? karena norma yang ada pada nomor tahun tentang mahkamah konstitusi juga menjadi tidak sinkron dengan norma yang terdapat pada huruf nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, yang mengatakan bahwa hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia tahun. sehingga norma ini tidak memberikan kepastian hukum. oleh karenanya bertentangan merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid dengan dan serta uud bahwa oleh karena mahkamah konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang independen sama dengan mahkamah agung yang telah dijamin oleh konstitusi uud maka mahkamah dituntut harus bekerja secara professional, independen dan berkesinambungan . jaminan konsistensi dan kesinambungan dalam proses dan putusan mahkamah sangat b sesuai putusan mahkamah nomor puu ix (vide bukti bahkan dengan adanya system rekrutmen periodisasi, dengan demikian, maka masa jabatan hakim mahkamah konstitusi yang bersifat periodik sebagaimana diatur dalam dan tersebut akan sangat mempengaruhi konsistensi dan independensi dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi hak hak konstitusi para hakim konstitusi sekarang termasuk para pemohon sendiri selaku warga negaralndonesia sangat berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya ketika pemohon diusulkan oleh mahkamah agung menjadi hakim konstitusi kelak menurut uud secara tegas mengatakan mahkamah agung dan mahkamah konstitusi adalah sama sama lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka tanpa dicampuri oleh pihak manapun dalam urusan man, money, materil: dalam praktik, pembatasan jabatan ketua wakil ketua hanya tahun dan bulan selain belum optimalnya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, juga telah lebih mengutamakan politisasi jabatan yang sangat merugikan kepentingan lembaga mahkamah konstitusi itu sendiri termasuk para hakim konstitusi. coba bayangkan seperti mantan ketua prof. dr. merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid jimmy asshiddigie dan mantan ketua prof. dr. mahfud sesungguhnya masing masing tokoh tersebut masih layak dan pantas memimpin lembaga mahkamah konstitusi sesuai kompetensi sebagai hakim mk, namun karena dibatasi masa jabatan ketua hanya tahun dan bulan (vide mk) menjadikan mereka harus meninggalkan jabatan ketua mk, sementara usia beliau belum mencapai tahun (sebagai batas usia hakim konstitusi) dengan kehadiran mahkamah konstitusi yang membatasi jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi selama tahun dan bulan telah diskriminatif dengan jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah agung selama tahun sekali, padahal kedua lembaga ini sama sama pelaksana kekuasaan kehakiman yang turut mengatur man, money dan material, sehingga menurut pemohon ketentuan ini bertentangan dengan konstitusi uud bahwa menurut para pemohon, untuk jabatan ketua wakil ketua mahkamah konstitusi harus menyesuaikan diridengan masa jabatan ketua wakil ketua mahkamah agung untuk dipilih pada masa jabatan berikutnya (lima) tahun dari anggota mahkamah, bukan dibatasi 2tahun dan bulan: dengan demikian, norma nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang menegaskan: masa jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi selama tahun dan bulan, harus dirubah dan dimaknaimenjadi masa jabatan ketua wakil ketua mahkamah konstitusi selama tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya sejak mengucapkan sumpah pelantikan jabatan sebagai ketua wakil ketua mahkamah konstitusi, sehingga jabatan tersebut setara dengan masa jabatan ketua wakil ketua mahkamah agung, mengapa? sebab menurut undang undang mahkamah konstitusi dan mahkamah agung, syarat syarat diberhentikannya seorang hakim konstitusi telah diatur secara tegas pada huruf nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, yang salah satunya menyebutkan telah berusia (tujuh puluh) tahun , demikian juga untuk hakim agung dibatasi sampai tahun masa pensiun (vide huruf nomor tahun tentang mahkamah merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid agung): dengan diberlakukannya mahkamah konstitusi yang mengharuskan adanya periodisasi hakim mahkamah konstitusi selama tahun telah bertentangan dengan huruf mahkamah konstitusi yang telah membatasi usia pensiun hakim mahkamah konstitusi selama tahun, sekaligus bertentangan dengan huruf nomor tahun tentang mahkamah agung dan uud oleh karenanya menurut para pemohon ketentuan norma ini harus sama dengan masa jabatan hakim agung, tanpa adanya periodisasi, agar norma tersebut tidak bertentangan dengan uud maka pemohon meminta supaya majelis hakim mahkamah konstitusi memberi tafsir atas norma tersebut dengan frasharus dimaknai sebagai masa jabatan hakim mahkamah konstitusi sejak mengucapkan sumpah pelantikan sampai memasuki usia pensiun (berusia tahun) . hal ini penting dilakukan, mengingat untuk menjadi hakim konstitusi tersebut harus memiliki wawasan hukum yang luas dan profesional bidang hukum sebagai pengawal konstitusi: berdasarkan pertimbangan atas, maka dengan dikabulkannya persyaratan antara calon hakim agung yang berasal dari sistem karir dan non karir, maka para pemohon seperti dr. binsar gultom, sh, se, yang saat ini bekerja dan menjabat sebagai hakim pada pengadilan negeri jakarta pusat, sedangkan dr. milik mulyadi, sh, sebagai hakim tinggi mendalam kelompok sistem karir termasuk para hakim karier yang telah memenuhi syarat sebagaimana pemohon maksudkan diatas, tidak akan terjadi lagi kerugian secara konstitusional, karena sesama rekan sejawat (sesama karier) akan bersaing secara sehat dengan kelompok jalur non karier mengikuti seleksi calon hakim agung yang diselenggarakan oleh panitia seleksi komisioner komisi yudisial, demikian juga para pemohon selaku warga negara indonesia yang juga berpotensi untuk menjadi hakim mahkamah konstitusi kelak tidak akan dirugikan hak hak konstitusionalitasnya., kiranya berkenan memeriksa, merdeka barat jakarta tel email sekretariat @mahkamahkonstitui god mengadili dan memutuskan permohonan guo, dengan amar putusan sebagai berikut: mengadili: mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk seluruhnya, menyatakanselain calon hakim agung karier, calon hakim agung juga berasal dari non karier , jika tidak dimaknamenyatakan huruf butir dan butirsekurang kurangnya (empat puluh lima) tahu , jika tidak dimakna, serta memiliki pendidikan bergelar minimal magister hukum menyatakan huruf butir angka butir dan butirminimal (empat puluh lima) tahun, berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum minimal (dua puluh) tahun dan berijazah doktor ilmu hukum, jika tidak dimaknai: berusia minimal (lima puluh lima) tahun, berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum minimal (dua puluh lima)bidang hukum tertentu seperti: ahli money laundering, perbankan, perpajakan, hukum. bisnis, hukum merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid kekuasaan kehakiman, yang menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada atau tidak cukup hukum yang mengaturnya. untuk kepentingan konstitusionalitas bangsa, maka sesuai dengan mandat uud serta peraturan perundang undangan turunannya, mahkamah konstitusi harus tetap memeriksa permohonan pengujian mahkamah konstitusikedua mahkamah konstitusi dan mahkamah agung ini terhadap uud ii. kedudukan hukum legal standing)sebagaimana diatur dalam mahkamah konstitusi: bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional menurut penjelasan adalah haksuatumenurutjakarta tel email sekretariat @mahkamahkonstitui god lingkungan dan atau hak asasi manusia ham), dan lain lain,ketua wakil ketua mahkamah konstitusi selama tahun dan bulan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya , jika tidak dimaknai: selama (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya :, jika tidak dimaknap 1a sampai dengan bukti sebagai berikut: bukti p 1a: fotokopibukti p 1b:p 1c: fotokopi undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, bukti p 2a: fotokopiatas undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, bukti p 2b: fotokopi undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, bukti fotokopi surat ketua mahkamah bertanggal desember nomor kma hk. x11 bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama dr. binsar gultom, s.h., s.e., m.h. dan dr. milik mulyadi, s.h., m.h.: bukti p 5a: fotokopi petikan keputusan mahkamah agung nomor dju sk kpo4. tentang promosi dan mutasi hakim pengadilan negeri lingkungan peradilan umum: bukti p 5b: fotokopi keputusan presiden nomor kep aa tentang pemberian kenaikan pangkat, bukti fotokopi keputusan mahkamah agung republik indonesia nomor kma iv tentang promosi dan mutasi hakim tinggi lingkungan peradilan umum: bukti fotokopi surat ketua mahkamah agung nomor kma hk. x11 bertanggal desember perihal pencalonan hakim agungkenaikan jabatan dan pangkat hakim, bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu 1x (bukti fisik belum diberikan), bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu 1x selain itu, para pemohon mengajukan dua ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal agustus dan tanggal september dan menyampaikan keterangan ahli, prof. dr. romli atmasasmita yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tangal september yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid ahli irman putra sidin pertanyaan pertama adalah calon hakim agung juga berasal dari nonkarier apakah dapat dimaknai menjadi apabila dibutuhkan? tentunya yang harus dicari apa sesungguhnya intensi dari undang undang ini akan posisi hakim karier dan nonkarier? intensi undang undang bisa jadi berbeda dengan intensi pembentuk undang undang. karena intensi undang undang adalah makna undang undang dalam suatu norma yang terikat dalam suatu sistem norma dalam perundang undangan yang tak terpisahkan. sebagai catatan bahwa intensi undang undang bisa jadi tidak tertulis secara eksplisit dalam undang undang tersebut, namun bisa juga tertulis namun terabaikan dalam penyebarannya. hal ini biasanya disebabkan karena akibat pergolakan dalam pembentukkan undang undang dan berujung pada kompromi politik, maka intensi undang undang itu tidak ditulis secara tuntas, baik karena kesengajaan, lalai, atau memang tak disadari. undang undang seperti ini yang akhirnya menimbulkan kekacauan dalam implementasinya yang berujung dirugikannya hak konstitusional seorang warga negara, kelompok masyarakat, badan hukum, hingga lembaga negara itu sendiri. uudtensi konstitusi memang menyerahkan rekrutmen ini pada undang undang sebagai open legal policy. namun, memang tidak boleh ditutup hanya satu pintu rekrutmen hakim agung, yaitu kalangan hakim karier saja, namun juga dapat berasal dari nonkarier karena konstitusi memberikan ruang bahwa pengalaman bidang hukum tidak terbatas pada pengalaman sebagai hakim untuk dapat menjadi hakim agung. lalu pertanyaannya, apa makna hakim karier dan nonkarier yang terdapat relasi, kedudukan preferen, dan konsumen, atau keduanya sama sajcalon hakim agung berasal dari hakim karier. merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada calon hakim agung juga berasal dari nonkarier. yang terbagi dua ini dan pertamanya menyebutkan calon hakim agung berasal dari hakim karier telah menempatkan kedudukan calon hakim karier diutamakan atau preference dibanding kalangan nonkarier. salah satu logika sederhananya bahwa hakim karier adalah sesungguhnya hakim yang dipersiapkan sejak awal untuk menjadi hakim pada mahkamah agung. oleh karenanya sejak diangkat sebagai calon hakim yang bersangkutan sudah mendapatkan pendidikan hakim hingga terus menerus dibekali pengalaman memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai hakim untuk kemudian pengalaman hakim tersebut menjadi kantong utama negara merekrut hakim agung. oleh karenanya calon hakim agung berasal dari hakim karier telah tepat ditempatkan secara tegas sebagai pertama dalam struktur guo mengingat kedudukan keagamaannya. namun, tentunya undang undang tidak boleh menutup kemungkinan dibuka untuk kalangan nonkarier, sehingga muncullah dan menggunakan kata selain bermakna penyangkalan terbatas pada untuk dalam keadaan atau kondisi tertentu. artinya, intensi undang undang sesungguhnya masih sama dengan intensi undang undang nomor tahun dengan munculnya frasa apabila dibutuhkan hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier. yang berbeda dari perubahan ini adalah hanya menyangkut syarat dari hakim karier dan nonkarier saja. hal ini sesungguhnya diperkuat dari penjelasan undang undang tahun ini bahwa intensi perubahan undang undang ini adalah karena menyangkutoleh karenanya intensi kedudukan hakim karier tetap sebagai kedudukan preference, sehingga makna apabila dibutuhkan sesungguhnya masih merujuk pada undang undang mahkamah agung tahun meski frasa tersebut hilang secara tekstual. lalu pertanyaan berikutnya kriteria yang apabila dibutuhkan kriteria kebutuhan apa dari kalangan nonkarier untuk bisa menjadi calon hakim agung? jikalau kita melihat perbandingan perubahan syarat undang undang tahun undang undang tahun bahwa huruf. undang undang morioka barat jakarta tol fax matt sekratanst@mahkamahkonsitua gold mahkamah agung tahun menentukan bahwa syarat calon hakim agung dari kalangan nonkarier adalah . huruf angka undang undang tahun mengubah syarat pendidikan menjadi berijazah doktor dan magister bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang dengan frasa yang berulang mempunyai keahlian bidang hukum . perubahan kedua undang undang ini hanya menyangkut syarat pendidikan formal saja. namun yang utama ditekankan tetap adalah mempunyai keahlian bidang hukum . pertanyaannya, apakah mempunyai keadilan bidang hukum adalah syarat tambahan selain ijazah atau bagian dari frasa sarjana lain ? undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung menyebutkan bahwa: untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, seorang calon hakim harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut: berijazah sarjana hukum atau sarjana lain dan mempunyai keahlian bidang hukum. penjelasan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung dan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung tidak ada yang mengaitkan bahwa frasa keahlian bidang hukum adalah bagian dari frasa sarjana lain namun syarat tambahan yang berdiri sendiri selain syarat ijazah. kedua undang undang ini hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sarjana lain dalam ketentuan ini adalah sarjana syariah dan sarjana ilmu kepolisian.ah atau magister ilmu kepolisian. artinya tetap ada unsur keahlian yang dibutuhkan dalam rekrutmen yang dibutuhkan dari kalangan nonkarier selain dari ijazah. bahkan yang berasal dari karier pun juga demikian. soal keahlian, dalam definisinya pasti adalah keahlian dalam bidang tertentu. ini sudah makna umum (notice seiten) dalam satu paket. keahlian bidang hukum pasti bidang hukum tertentu misalnya merdeka barat jakarta tel email sekretariat @mahkamahkonstitui god ketatanegaraan, administrasi negara, pencucian uang, ham, hukum cyber, dan seterusnya. artinya bahwa keahlian bidang hukum makna sesungguhnya adalah bidang hukum tertentu untuk dari kalangan nonkarier. bahkan undang undang tahun ini memformalkan kebutuhan keahlian bidang hukum tertentu yaitu dengan mengubah syarat berijazah magister hukum menjadi berijazah doktor. bahwa seorang doktor, insaniahnya adalah yang bersangkutan adalah ahli bidang hukum tertentu sesuai cabang hukum yang didalamnya semenjak mengikuti program doktor hingga merampungkan penelitian ilmiahnya. dalam undang undang nomor. tahun tentang pendidikan tinggi, sesungguhnya adalah jenjang formal pendidikan keahlian karena tidak sebatas pengenalan dan pengamalan. namun jenjang doktor diarahkan mampu menemukan, menciptakan, dan atau memberikan kontribusi kepada pengembanganadalah. ilmuan yang berbudaya dan menghasilkan,oleh karenanya calon hakim agung dari nonkarier memang dibuka luar kalangan hakim karier. apabila yang bersangkutan memiliki keahlian bidang hukum tertentu dengan minimal syarat berijazah doktor dan pengalaman tahun. dengan tingkat kebutuhan keahlian hukum bidang tertentu, maka hal ini akan mempertegas kedudukan preferensinya kalangan hakim karier dibanding nonkarier. bahwa rekrutmen akan dibuka jikalau ada kebutuhan akan keahlian hukum tertentu seperti tata negara, administrasi negara, pencucian uang, ham, cyber, dan seterusnya, dan seterusnya, seperti intensi dari undang undang ini. sedangkan keahlian hukum untuk hakim karier dengan syarat minimal magister hukum, yang merupakan pendidikan yang sifatnya mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan diri secara profesional, undang undang pendidikan tinggi). adalah ukurannya adalah kriterianya sebagai hakim dalam pengalaman membuat putusan dalam kamar kamar pengadilan lingkup mahkamah agung. morioka barat jakarta tol fax matt sekratanst@mahkamahkonsitua gold oleh karenanya makna nonkarier dalam undang undang mahkamah agung tahun adalah memang. hal ini bukanlah makna baru atau menghilangkan makna awal karena itu adalah makna sesungguhnya yang tidak tertulis secara terstruktur oleh pembentuk undang undang sehingga menimbulkan distorsi pelaksanaan yang ternyata berpotensi atau telah merugikan hak konstitusional para hakim karier seluruh indonesia berupa hak atas kemudahan dan perlakuan khusus yang secara bersamaan mereka merasa mendiskriminasi. hal ini serupa dengan putusan mahkamah konstitusi tentang subjek yang berhak mengajukan peninjauan kembali yaitu sudah tegas menjadi intensi undang undang yaitu terpidana dan ahli waris putusan nomor puu xiv mempertegas intensi undang undang bahwa norma undang undang tentang hukum acara pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. secara bersyarat yaitu sepanjang dimana lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma guo). pertanyaan berikutnya adalah apakah syarat umur calon hakim agung dalam undang undang tahun ini adalah open legal policy pembentuk undang undang? seperti diketahui bahwa undang undang mahkamah agung tahun telah menentukan syarat umur calon hakim agung harus memiliki usia sekurang kurangnya tahun yang berlaku baik dari kalangan hakim karier maupun nonkarier. apakah ini disebut open legal policy? jawabannya adalah betul. hal ini adalah otoritas undang undang. namun tentunya, pilihan pilihan angka tersebut harus memiliki alasan konstitusional guna menghindari problematika dalam implementasinya. suatu open legal policy menyangkut syarat usia dalam pengisian jabatan negara bisa menimbulkan problematika kelembagaan atau kemudian menimbulkan kebuntuan dan kesulitan dalam implementasinya. hal ini secara otomatis akan menimbulkan kerugian konstitusional, baik itu berupa hak dan atau kewenangan warga negara maupun lembaga negara itu sendiri. dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi mahkamah berpendirian bahwa: terhadap kriteria usia yang undang undang dasar tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid hal ini merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang undangtahun namun demikian, menurut mahkamah,lock), dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya merugikan . menimbulkan kerugian konstitusional warga negara. pertanyaannya adalah apakah syarat minimal usia tahun ditambah syarat sudah menjadi hakim tinggi tiga tahun menimbulkan problematika kelembagaan atau yang tidak bisa berujung tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum? jawabannya adalah jikalau kemudian kualitasnya seperti yang didalilkan pemohon bahwa sejak pendidikan calon hakim karier empat tahun bisa menjadi calon hakim agung bisa menjadi calon hakim agung pada usia tahun, karena untuk menjadi hakim tinggi saja, minimal usia empirisnya adalah atas tahun karena terdapat variabel kenaikan pangkat regular sehingga tahun sejak pengangkatan sebagai hakim usia tahun, maka syarat usia tahun ini memang menimbulkan problematika kelembagaan bagi pranata hakim yang telah berkarier dari bawah. syarat usia tahun ini memang tidak dapat dilaksanakan alias terjadi kebuntuan hukum. oleh karenanya memang syarat umur tahun ini inkonstitusional sehingga harus ditemukan makna konstitusional yang sesuai realitas para hakim karier, yaitu usia minimal tahun dan cukup sudah pernah menjadi hakim tinggi. oleh karenanya itu pula, guna memberikan perlakuan yang sama terhadap calon hakim dari kalangan nonkarier, usia dan keahlian yang matang, maka syarat minimal usia calon hakim karier mutasi mutans berlaku bagi kalangan calon hakim nonkarier. pertanyaan terakhir yang akan dijawab adalah apakah hakim konstitusi dan hakim agung adalah satu spesies yang sama sehingga batas usia pensiun hakim agung serta masa jabatan ketua wakil ketua mahkamah agung harus sama merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid dengan masa jabatan ketua wakil ketua mahkamah konstitusi mutasi mutans berlaku pula pada hakim konstitusi? seperti diketahui bahwa dalam uud dikenal genus pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki dua spesies besar, yaitu mahkamah agung dan mahkamah konstitusi. mahkamah konstitusi dan mahkamah agung adalah sama sama pelaku kekuasaan kehakiman yang juga memiliki tugas harian yang sama, memeriksa, mengadili, dan memutus objek sengketa yang diajukan kepadanya divide undang undang nomor ma, undang undang nomor tahun tentang mk). dalam putusan mahkamah konstitusi tentang periodisasi jabatan hakim pengadilan pajak nomor puu xiv disebutkan bahwa: .undang undang pengadilan pajak tidak mengenal masa jabatan atau periodisasi. putusan berikutnya tentang usia pensiun panitera mahkamah konstitusi nomor puu x .iliter, dan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. berdasarkan ketentuan tersebut atasmerdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoidundang undang nomor tahunndang undang dasar tahun tahun serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam uud . berdasarkan uraian atas, memberikan makna bahwa antara mahkamah agung dan mahkamah konstitusi keduanya setara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. selain itu juga bahwa, sebagaimana disebutkan dalam putusan puu x dari uraian atas, maka mahkamah agung dan mahkamah konstitusi tidak ada pertentangan tugas pokok dan fungsi secara signifikan. oleh karenanya berdasarkan uud atas, dan berdasarkan putusan sebelumnya, maka tidak ada alasan bagi untuk tetap membiarkan terjadi perbedaan batas usia pensiun hakim konstitusi dan hakim agung, dan perbedaan durasi ketua, wakil ketua dengan ketua, dan wakil ketua mahkamah agung. oleh karena itu, hakim agung dan hakim konstitusi harus memiliki batasan yang sama dalam hal batasan pensiun hakim, yaitu tahun tanpa periodisasi tahun serta masa jabatan ketua, wakil ketua harus ikut diselaraskan dengan masa jabatan ketua, wakil ketua mahkamah agung. sekali bahwa secara filosofis semakin kurang ketergantungan individu hakim terhadap kekuasaan lain, maka semakin merekalah kekuasaan kehakiman tersebut. sebab apabila periodisasi jabatan hakim konstitusi, maka bergantungan individu tersebut akan semakin kuat. yang pasti periodisasi tahunan sesungguhnya adalah periodisasi pada kekuasaan politik, yaitu presiden dan dpr sehingga, periodisasi masa jabatan hakim yang notabene kekuasaan kehakiman yang ikut pada periodisasi politik dalam rasio yang wajar akan bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka seperti yang digariskan oleh konstitusi. ahli pemohon h.a.s jayabaya bahwa kewenangan mahkamah konstitusi adalah menguji undang undang terhadap undang undang dasar sekarang yang berkaitan dengan permohonan, apa yang merupakan pesan dari undang undang dasar morioka barat jakarta tol fax matt sekratanst@mahkamahkonsitua gold (ima) syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana dimaksudmerugikan para pemohon dengan berlakunya junctoyang dimohonkan pengujian: hak dan atau kewenangan tersebutmerugikan pemohon lagi, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, maka para pemohon selaku perorangan warga negara indonesia mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil ini (terlampir fotokopi kartu tanda penduduk para pemohon, diberi tanda bukti para pemohon dr. binsar gultom, sh, se, mh, hakim pada pengadilan negeri kelas khusus jakarta pusat sesuai ketua mahkamah agung (vide bukti p 3a dan p 3b) dan dr. milik mulyadi, sh, mh, nip. jabatan pekerjaan: hakim tinggi pada pengadilan tinggi medan, sesuai ketua mahkamah agung (vide bukti keduanya sama samapromosi jabatan hakim agung sebagai puncak tertinggi jenjang karier seorang hakim. selain itu, juga para pemohon berpotensi menjadi hakim konstitusi pada mahkamah konstitusi, karena salah satu syarat menjadi hakim konstitusi diusulkan oleh mahkamah agung sesuai menurut merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid uud mengatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan bawahnya . jadi, ada kata sebuah. oleh karena itu organ itulah yang mempunyai kewenangan dalam masalah ini. dalam uud mengatakan,kemudian pada kelima dikartinya, ini harus memperhatikan apa yang ditentukan oleh uud mengenai sebuah mahkamah agung dan mengenai syarat syarat sebagaimana disebut tersebut. oleh karena itu menjadi permasalahan dalam undang undang mahkamah agung sekarang ini. dalam undang undang guo dikatakan bahwasanya ada dua sumber untuk menjadi hakim agung yaitu karier dan nonkarier. menjadi suatu pertanyaan kenapa undang undang langsung menentukan itu? kalau kita melihat undang undang sebelum tahun dan sebelumnya juga ada kata kata kalau dibutuhkan karena mahkamah agung itulah yang tahu akan dirinya sehingga kalau dia merasa membutuhkan maka dia bisa mengangkat yang namanya hakim hoc. sebagai contoh komparatif, negara belanda mahkamah agung nya dalam mengadili suatu perkara yang mempunyai hal yang penting maka dia merasa ada persoalan yang penting dan untuk mendapatkan masukan sehingga diangkatlah hakim hoc. apa arti hakim hoc? hakim yang hanya untuk itu, itulah arti hoc. perkara yang disidangkan oleh mahkamah agung dibantu oleh ahli makanya hoc. sebab pengalaman ahli pernah diangkat menjadi hakim hoc untuk pengadilan niaga jakarta pusat. pada waktu itu ahli adalah kepala bpn yang mereka anggap cakap karena banyak hakim niaga dulu dididik lebih dahulu bpn dan dipilih dua tenaga, sehingga pengertian hakim nonkarier tidak dikenal sebetulnya, yang ada hanya hakim dan hakim hoc khusus untuk itu. dalam ilmu pengetahuan hukum acara tidak ada hakim nonkarier, yang ada adalah hakim hoc itupun jika dibutuhkan oleh mahkamah agung. pengangkatan hakim hoc dapat dilakukan sewaktu waktu dan hanya untuk kekhususan atau keahlian tertentu saja. merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid ahli prof. dr. romli atmasasmita setiap permohonan uji materiel suatu ketentuan undang undang terhadap uud merupakan hak setiap orang yang dijamin berdasarkan uud dan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi mk). sekalipun permohonan tersebut merupakan hak konstitusional setiap orang, namun nomor tahun tentang telah menetapkan syarat syarat yang lazim disebut y legal standing". berdasarkan putusan nomor puujiii dan nomor puu v suatu legal standing' harus memenuhi (lima) syarat, diantaranya antara lain adanya hak konstitusional pemohon , dan hak konstitusional pemohon dianggap telah dirugikan oleh suatu undang undang yang diuji. inti permohonan para pemohon adalah ketentuan dalam nomor tahun tentang mahkamah agung dan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, khusus mengenai pengaturan mengenai kedudukan antara hakim karir dan hakim non karir maupun antara kedudukan hakim agung dengan hakim mahkamah konstitusi. pemohon telah dibatasi kesempatan untuk menjadi hakim agung mana persyaratan calon hakim agungkan tidak sama dan sebanding dengan jalur non karier. secara spesifik yang diuji adalah nomor tahun tentang yang mengatur keberadaan hakim agung non karier. ketentuan tersebut telah mencabut ketentuan nomor tahun dan nomor tahun tentang yang menentukan bahwa, rekrutmen seorang hakim non karir hanya jika dibutuhkan oleh mana ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rekrutmen hakim non karir didasarkan pada keahliannya sepanjang memerlukannya. namun berdasarkan huruf angka sampai angka nomor tahun calon hakim agung dari jalur non karier hanya disyaratkan, usia sekurang kurangnya berusia tahun dan berpengalaman dibidang hukum akademis minimum tahun, dan bergelar doktor. sedangkan calon hakim agung jalur karir disyaratkan, usia tahun dan minimum tahun menjadi hakim termasuk tahun menjadi hakim tinggi, dengan gelar minimal magister hukum( huruf angka dan angka persyaratan bagi calon hakim agung jalur air tersebut tidak mungkin bisa dicapai oleh para merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid hakim karier. alasannya adalah, jika diteliti persyaratan syarat calon hakim agung dari karier secara detail, maka sesuai permohonan para pemohon tersebut,ternyata rentang jenjang karier hakimi sangat panjang mulai dari calon hakim berusia tahun dengan pangkat golongan ill a, ill b, ill c dan i d(berjumlah tahun) sampai dengan pangkat golongan iv a, iv b, iv c dan iv d (berjumlah tahun), sehingga pengalaman sebagai hakim ditingkat pertama berjumlah tahun selama tahun dan ditambah tahun menjadi hakim tinggi menjadi tahun. jika diperhitungkan lamanya bekerja sebagai hakim tingkat pertama s.d tingkat banding adalah antara s.d tahun ditambah usia calon hakim pertama sekali mendaftar tahun, maka usia hakim karier plus hakim tinggi menjadi rata rata antara s.d tahun, baru bisa mendaftar sebagai calon hakim agung, yang belum tentu lolos diterima menjadi hakim agung: dari kesenjangan ketentuan ini telah terjadi diskriminasi persyaratan calon hakim agung dari jalur karier dan jalur non karier yang sangat mencolok. lahirnya gagasan hakim non karir merupakan hasil dari euforia reformasi tahun yang trauma psikologis dari ekses negatif era orde baru dimana kekuasaan pusat menentukan arah pembangunan nasional khususnya penegakan hukum, yang saat itu hukum sangat nyata telah dijadikan sebagai alat kekuasaan oleh penegak hukum termasuk hakim. ketidak adilan dalam penegakan hukum era orde baru sangat jelas dan nyata mana pencari keadilan rakyat kecil tidak pernah terbarukan, terkecuali mereka yang dekat dengan kekuasaan. gagasan hakim non karir yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan yang membandingkannya dengan hakim karir didasarkan pada asumsi semata yang melatar belakangi pembentukan nomor tahun tentang mahkamah agung. alasan memulihkan kepercayaan publik tidak selamanya dan selalu benar karena dalam praktik faktor pengalaman dalam membentuk keyakinan hakim ternyata merupakan faktor utama daripada faktor latar belakang pendidikan semata mata dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. dalam pendapat ahli, unsur keyakinan hakim akan sangat sulit diperoleh jika hakim tidak berpengalaman sekalipun secara teoritik memiliki kemampuan analisis hukum merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid yang tajam. dalam bahasa awam, jam terbang justru menentukan keberhasilan suatu pekerjaan daripada sebaliknya. alasan gagasan dimasukkannya hakim non karir disamping hakim karir dalam sistem kekuasaan kehakiman belum mempertimbangkan alasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan komparatif yang komprehensif sehingga proses seleksi, mutasi dan promosi hakim non karir selama ini tidak jelas terutama setelah pembentukan nomor tahun tentang aparatur sipil negara asn) yang menyatakan bahwa, hakim hoc atau hakim yang bukan berasal dari hakim karir tidak termasuk pejabat negara huruf e|. hal ini sejalan dan diperkuat putusan mahkamah konstitusi mk) nomor puu x11 tanggal april yang dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa pengangkatan hakim hoc tidak sama dengan proses yang dilalui saat pengangkatan hakim sebagai pejabat negara. selain itu mahkamah juga menyebutkan bahwa hakim hoc dibentuk karena adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan pengadilan yang bersifat khusus . dari. sudut kinerja hakim non karir juga tidak selalu dan selamanya sebaik dan sebanding dengan hakim karir sebagaimana terjadi dalam praktik ketika (dua) hakim non karir memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara terdakwa djoko susilo sehingga bertentangan dengan semangat dan tujuan pemberantasan korupsi. berdasarkan alasan tersebut maka nomenklatur hakim hoc lebih tepat dibandingkan dengan hakim non karir yang menurut ahli tidak jelas dan tidak bermakna hanya sekedar digunakan untuk membedakan asal usul dari calon hakim agung yang bersangkutan. nomenklatur hakim hoc hanya bersifat sementara baik dalam tenggat waktu dan bersifat kaustik saja yaitu untuk menangani perkara tertentu saja jika dibutuhkan oleh mahkamah agung. perubahan nomenklatur hakim hoc telah digunakan dalam nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, yang menegaskan sebagai berikutkonstitusionalitas suatu undang undang dalam keadaan masyarakat yang sedang berubah atau reformis tidak jarang menimbulkan dampak merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid konstitusionalitas baik dari aspek sudut hukum positif yang berlaku, aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek politik dalam kehidupan masyarakat. keadaan kehidupan masyarakat tersebut, ahli namakan, konstitusionalitas dalam konstitusionalitas sebagaimana telah terjadi dalam prosedur pembentukan dan praktik perundang undangan indonesia pasca keberadaan mahkamah konstitusi sampai saat ini. kondisi ini sejalan dengan pendapat mahkamah agung amerika serikat united states supreme court justice) dalam perkara fcc beach communication, inc, u.s. yang mengutip kasus vance lee optical ola. inc, u.s. yang mengemukakan sebagai berikut: the reform may take one step time, addressing itself the phase the problem which seems most acute the legislative mind. the legislature may select one phase one field and apply remedy there, reflecting others . inti dari putusan mahkamah agung amerika serikat atas, membolehkan pembentuk undang undang sekalipun menimbulkan perlakuan yang berbeda untuk tujuan reformasi, dengan konsekuensi undang undang yang dilahirkan bersifat eksperimental yang berarti, ditujukan untuk menyelesaikan satu masalah akan tetapi membiarkan masalah lain terabaikan, yang merupakan kewenangan pembentuk undang undang. namun mahkamah agung amerika serikat dalam putusannya menegaskan satu hal yaitu: the equal protection guarantee: only laws that are individously discriminatory will violate the equal protection clause . bertolak dari perbandingan hukum atas, maka suatu undang undang yang secara individual bersifat diskriminatif adalah bertentangan dengan jaminan perlindungan hukum yang sama (equal legal protection) dan mutasi mutans bertentangan dengan uud selain hal tersebut dalam pandangan ahli maka ketentuan nomenklatur hakim hoc lebih tepat digunakan dari pada hakim non karir bagi hakim hakim agung jalur non karir dan kedudukan hakim hoc bersifat khusus dalam latar belakang keahlian tertentu, selain sarjana bidang hukum, juga sarjana bidang lain seperti ahli bidang perekonomian, bidang perpajakan, perbankan, hubungan industrial, lingkungan hidup, hak asasi manusia ham), niaga dan lain lain. pertimbangan lain dari sudut perbedaan fungsi dan peranan hakim pada tingkat pengadilan negeri (tingkat pertama) dan pengadilan tinggi (tingkat merdeka barat jakarta tel email sekretariat @mahkamahkonstitui god banding) dengan fungsi dan peranan hakim pada tingkat mahkamah agung. fungsi dan peranan hakim pada tingkat pengadilan pengadilan tinggi, sebagai judex facts, sedangkan pada tingkat mahkamah agung, sebagai judex juris. perbedaan fungsi dan peranan hakim pada lembaga peradilan tersebut harus dimaknai bahwa, fungsi dan peranan hakim pada pengadilan bawah harus memiliki pengalaman teknis hukum berbicara dibandingkan dengan hakim pada ma. oleh karena itulah maka ahli berpendapat bahwa, sebaiknya posisi hakim hoc hanya bersifat sementara (baik aspek waktu dan aspek kasus) serta sepanjang dibutuhkan oleh sebagaimana telah diatur dalam tahun dan tahun tentang ma, sebelum diubah dengan nomor tahun dalam konteks perbedaan fungsi dan peranan hakim tersebut atas, maka masalah kompetensi, keahlian dan pengalaman hakim pada pengadilan pengadilan tinggi dan mahkamah agung merupakan prasyarat recruitment calon hakim karir dan hakim hoc. jika tidak dilakukan pembatasan dan atau perubahan terhadap kehadiran hakim hoc ma, maka akan berdampak, pertama: penyebutan hakim non karier ini bertentangan dengan nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman dan nomor tahun tentang aparatur sipil negara, kedua: bahwa dalam praktik telah terjadi kinerja hakim non karir tidak lagi memutus berdasarkan asas dan norma hukum yang benar, tetapi sering didasarkan pada perasaan keadilan masyarakat yang disampaikan dalam bentuk opini yang sering menyesatkan hanya atas kepentingan pencitraan sebagai hakim yang pro rakyat bukan berdasarkan asas asas dan norma yang berlaku. hal ini menjadi penting karena formulasi putusan hakim dalam sistem hukum acara (pidana) indonesia terutama, berdasarkan ketuhanan yang maha esa dimana unsur keyakinan hakim sangat menentukan arah dan hasil putusan dalam suatu perkara (pidana), bukan berdasarkan politisasi hukum. ketiga: proses recruitment untuk calon hakim adoc seharusnya merupakan perkecualian sesuai dengan kebutuhan proses peradilan saja tetapi tidak bersifat permanen karena berdampak negatif terhadap sistem rekrutmen calon hakim agung yang professional lembaga yudikatif ma. keempat: keberadaan hakim yang berasal dari jalur non karir dengan pengalaman praktik yang tidak memadai merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid mengakibatkan pengambilan putusan dalam musyawarah majelis hakim sering mengalami hambatan untuk memperoleh kesepakatan sekalipun dimungkinkan pendapat berbeda (dissenting opinion). dampak dari keadaan ini maka sudah dapat dipastikan merugikan para pencari keadilan. sebutan dissenting opinion dalam pandangan ahli tidak diperlukan dalam sistem hukum dan sistem peradilan indonesia karena unsur keyakinan hakim untuk demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, memerlukan kesatuan dan kebersamaan kesepahaman hakim yang membuahkan keyakinan dalam memutus suatu perkara dan bahkan menentukan nasib dan masa depan pencari keadilan. beranjak dari uraian atas, dapat disimpulkan bahwa diperlukan perubahan atas ketentuan mengenai hakim non karir dalam nomor tahun tentang supaya istilah nama hakim non karier diganti dihapus menjadi hakim hoc yang memiliki keahlian khusus ilmu pengetahuan tertentu sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. generalisasi pandangan masyarakat terhadap keberadaan dan perbedaan antara hakim karir dan hakim hoc mengakibatkan ketimpangan dan kesenjangan keadilan bagi pencari keadilan. dalam konteks inilah perlu dipertimbangkan secara serius pernyataan sinis bahwa keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi . hadapan yang mulia hakim mahkamah konstitusi terbentang harapan penyelesaian masalah sinisme atas yang seharusnya terhenti dalam sistem kekuasaan kehakiman indonesiapada pokoknya para pemohon mengajukan permohonan uji materi atas dua undang undang yaitu mengenai keberadaan calon hakim agung dari nonkarier dan syarat syarat menjadi calon hakim agung dan mengenai masa jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi dan masa pensiun hakim konstitusi sebagai berikut: merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid yaitu: sepanjang frasa: selain calon hakim agung calon hakim agung juga berasal dari non karier . dimaknai menjad. huruf angka dan angka sepanjang frasa:dimaknai menjad serta memiliki pendidikan bergelar minimal magister hukum s2) . huruf angka huruf angka huruf angka dan huruf angka sepanjang frasa: berusia minimal (dalam guo bukan kata minimal tetapi sekurang kurangnya) tahun, berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum minimal (dalam guo bukan kata minimal tetapi paling sedikit) tahun, dan berijazah doktor hukum . dimaknai menjadi: berusia minimal tahun,dibidang hukum tertentu seperti. yaitu: sepanjang frasamerdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid dimaknai menjadi: selama (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untu satu kali masa jabatan berikutnya . sepanjang frasadimaknai menjad. il. kewenangan mahkamah konstitusi bahwa pemerintah berpendapat tidak berwenang mengadili karena permohonan para pemohon adalah permohonan perubahan atau pembentukan undang undang yang menjadi kewenangan dpr bersama sama dengan presiden dengan alasan sebagai berikut: bahwa permohonan cast adalah permohonan memaknai frasa, karenanya menjadi penting untuk memahami pengertian dan makna dari kata memaknai dan frasa baik dari literatur maupun dari berbagai putusan putusan sebelumnya. bahwa frasa merupakan satuan linguistik yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. frasa adalah kumpulan kata nonpredikatif. artinya frasa tidak memiliki predikat dalam strukturnya. itu yang membedakan frasa dari klausa dan kalimat. bahwa memaknai dapat diartikan memberi makna tambahan tanpa menghilangkan makna sesungguhnya atau makna awal. makna yang sudah jelas (express verbs) tidak bisa dimaknai hal yang baru. memaknai usia tahun menjadi usia tahun adalah suatu proses penghilangan logika. demikian juga memaknai masa kerja tiga tahun sebagai hakim tinggi menjadi nol tahun adalah proses mematikan logika. tidak bisa tidak, dari usia tahun menjadi usia tahun adalah perubahan bahwa putusan putusan terdahulu yang mengabulkan permohonan memaknai frasa atau kata terbatas pada memaknai kata atau frasa dan tidak menghilangkan makna awal. sebagai contoh putusan putusan berikut: merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid putusan nomor puu i pengujian undang undang nomor nomor tahun tentang minyak dan gas bumi:bertentangan dengan uud putusan nomor puu i pengujian undang undang nomor tahun tentang penyiaranbertentangan dengan uud putusan nomor dan puu vii undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional: menyatakan, . putusan nomor puu vii pengujian undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: menyatakan. bahwa permohonan para pemohon tidak lagi terbatas atas memaknai frasa tetapi sudah atas keseluruhan kata dalam dan makna yang dimohonkan tidak lagi menambah makna baru tetapi sebaliknya menghilangkan makna awal. terlihat sebagai berikutfrasa yang dimohonkan dimaknai selain calon hakim agung karier, calon hakim juga berasal dari non karier makna yang dimohonkan: merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid mahkamah konstitusi, kerugian yang dihadapi para pemohon: bahwa kerugian yang secara faktual dan rill atau setidaknya bersifatjuncto huruf butir dan butir juncto huruf butir angka butir dan butir nomor tahun tentang mahkamah agungketika para pemohon pernah mendaftar calon hakim agung pada periode tahun terpaksa menghentikan niatnya menjadi calon hakim agung, karena dilarang oleh mantan ketua saat itu dijabat dr. arifin jumpa, berdasarkan surat ketua mahkamah agung tertanggal desember nomor kma hk. x11 perihal pencalonan hakim agung (vide bukti para pemohon dilarang kala itu, karena belum pernah menduduki jabatan sebagai hakim tinggi tahun sebagaimana diatur huruf butir yang menyatakan harus berpengalaman sebagai hakim tahun termasuk tahun sebagai hakim tinggi, padahal pengalaman para pemohon sebagai hakim saat itu telah tahun hingga tahun, dengan usia antara tahun dan tahun. bahkan para pemohon saat itu telah berpendidikan dan bergelar doktor ilmu hukum, serta berprofesi sebagai dosen diberbagai perguruan tinggi, jika persyaratan calon hakim agung dari jalur karier ini, dengan pengalaman dibidang hukum akademis selama tahun, sekalipun calon dari non karier itu, karena didalam norma dan bagi non karier ini tidak diatur keahliannya secara rinci dibidang hukum tertentu, seperti: ahli dibidang hukum, dan lain lain, maka hal ini merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid. berdasar alasan atas, pemerintah berpendapat permohonan para pemohon adalah permohonan perubahan permohonan atas pemohon ara pemohon mendalilkan hak konstitusional yang dianggap dirugikan yang sekaligus menjadi batu ujibarat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiismendalilkan yang melanggar hak hak konstitusi mereka terdapat dalam dan yaitu: tiga yaitu: yang berbunyihuruf angka dan angka yang berbunyi: syarat hakim karierhuruf angka dan angka yang berbunyi: syarat hakim agung non karier: berusia sekurang kurangnya tahun, berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum paling sedikit tahun dan berijazah doktor ilmu hukum . dua yaitu: yang berbunyibulan terhitung sejak tanggal pengangkatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi? . merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid yang berbunyibahwa para pemohon mendalilkan kerugian spesifik dan aktual adalah kegagalan para pemohon mendaftar calon hakim agung pada periode tahun karena larangan ketua mahkamah agung. dengan menerima dalil para pemohon, kerugian para pemohon tidak disebabkan oleh berlakunya guo yang diuji. bahwa jika kemudian pada dalil berikutnya, para pemohon menghubungkan kegagalan para pemohon dengan adanya perbedaan persyaratan calon hakim agung dari nonkarier yang oleh pemohon disebut sebagai diskriminasi adalah sesuatu yang tidak logis dan tidak relevan. bahwa adanya perbedaan persyaratan bagi non karier baik terkait pengalaman, dan pendidikan bukanlah diskriminasi. dari berbagai literatur, diskriminasi diartikan adanya kebijakan berdasar atas perbedaan ras, agama, suku, antar golongan, atau keberpihakan kepada kelompok yang lebih kuat (powerful) dan tidak kepada kelompok yang lemah (powerless). menjadi praktik umum negara negara beradab memberikan kemudahan kepada kaum perempuan dibanding pria dan hal ini tidak pernah disebut sebagai diskriminasi. juga memberi kemudahan bagi penyandang cacat bukanlah diskriminasi. bahwa dalam dikotomi hakim karier dan nonkarier dalam perspektif pencalonan hakim agung yang kemudian akan diseleksi oleh komisi yudisial dalam suatu seleksi yang fair, transparan, dan profesional bisa dimaknai hakim karier adalah kelompok yang powerful sedangkan nonkarier adalah powerless sehingga menjadi sangat logis memberikan kemudahan persyaratan bagi calon nonkarier untuk mendorong keikutsertaan mereka. bahwa karenanya tidak ada sama sekali hubungan antara kegagalan para pemohon menjadi calon hakim agung dengan kemudahan persyaratan calon hakim agung dari nonkarier. para pemohon gagal atau berhasil menjadi calon hakim agung dan selanjutnya menjadi hakim agung semata mata ditentukan oleh usaha para pemohon sendiri. oleh perjalanan karir para pemohon sendiri. oleh integritas para pemohon sendiri. oleh merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid kecerdasan para pemohon sendiri. menyalahkan persyaratan dari nonkarier atas kegagalan para pemohon adalah tidak relevan dan tidak berdasar. bahwa hubungan antara penguji dengan dengan yang diuji adalah sebagai berikut: bahwa kelima penguji memberi hak kepada setiap warga negara untuk diperlakukan secara sama atau sederajat dan terhindar dari diskriminasi. bahwa tidak ada kata, kata kata, anak kalimat atau keseluruhan kata dari keenam yang diuji yang dapat dimaknai secara tekstual menghilangkan, mengurangi, atau membatasi hak hak para pemohon yang terdapat dalam batu uji. dengan kata lain, tidak ada kata, frasa kata, atau keseluruhan kata yang dapat dimaknai bahwa yang diuji mengandung diskriminasi. bahwa dengan demikian tidak terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian para pemohon berupa kegagalan menjadi calon hakim agung dengan guo yang diuji. bahwa terkait kedudukan hukum dengan mk, para pemohon mendalilkan berpotensi kelak menjadi hakim konstitusi, dan kemudian mendalilkan diatasnya masa jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi selama tahun bulan dan masa jabatan hakim selama tahu. bahwa dalil tersebut tidak memperlihatkan adanya kerugian yang spesifik dan aktual dari para pemohonterhadap materi yang dimohonkan oleh para pemohon terkait merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid bahwa mahkamah yang mulia ini akan menjawab pertanyaan pertanyaan: apakah calon hakim agung dari nonkarier tidak konstitusional? apakah syarat usia tahun bagi calon hakim agung karier maupun nonkarier tidak konstitusional? apakah syarat tahun menjadi hakim tinggi bagi calon hakim agung karier tidak konstitusional? apakah syarat tahun berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum bagi calon hakim agung nonkarier tidak konstitusional? bahwa oleh karena permohonan ini adalah permohonan memaknai maka juga menjawab pertanyaan pertanyaan berikut: apakah membatasi calon hakim agung dari nonkarier dengan normakonstitusional? apakah syarat usia tahun bagi calon hakim agung karier maupun nonkarier konstitusional? cc. apakah syarat pernah menjadi hakim tinggi bagi calon hakim agung karier konstitusional? apakah syarat tahun berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum dengan syarat memiliki keahlian khusus dibidang hukum tertentu seperti:bagi calon hakim agung nonkarier konstitusional? bahwa keharusan hakim agung tidak terbatas dari hakim karier tetapi dari seluruh elemen masyarakat atau nonkarier telah secara tegas diatur dalam perubahan ketiga uud sebagai respon atas tuntutan reformasii paling tidak mengandung empat hal yaitu: merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid pengalaman yang disyaratkan adalah pengalaman bidang hukum bukan pengalaman sebagai hakim. tidak ada batasan lamanya pengalaman bidang hukum. tidak ada batasan usia. tidak ada batasan pendidikan. bahwa karenanya calon hakim agung berasal dari semua elemen masyarakat adalah perintah uud tetapi lamanya pengalaman bidang hukum apakah atau tahun, batasan usia apakah atau tahun, batasan pendidikan apakah hukum atau hukum, batasan pengalaman sebagai hakim tinggi apakah tiga tahun atau nol tahun bukan masalah konstitusi adalah open legal policy yang diatur dalam ma. menguji hal hal tersebut dengan uud adalah sesuatu yang tidak relevan. bahwa konsideran perubahan yang menghasilkan guo yang diuji adalah sebagai berikutdalil para pemohon atas batu uji uud adalah keliru dan tidak relevan dengan alasan sebagai berikut: bahwa kelima batu uji mengatur tentang hak hak warga negara dalam persamaan hukum dan pemerintahan, kepastian hukum yang adil, bebas dari perlakuan yang diskriminatif. bahwa yang diuji adalah hak hak warga negara sebagai calon hakim agung. bahwa syarat syarat menjadi calon hakim agung telah diatur dalam uud dan tidak diatur dalam batu uji. bahwa dapat dimaknai sebagai berikut: tidak semua warga negara memenuhi syarat menjadi calon hakim agung, tetapi hanya warga negara yangsgoid yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman bidang hukum . bahwa karenanya tidak semua warga negara dapat menjadi calon hakim agung. bahwa negara telah memberikan kedudukan hukum yang tinggi dan terhormat bagi para pemohon sebagai hakim pengadilan negeri jakarta pusat dan hakim tinggi pengadilan tinggi sumatera utara. sedikit warga negara yang berhasil menjadi hakim. lebih sedikit yang berhasil menjadi hakim tinggi. kegagalan para pemohon untuk menjadi calon hakim agung bukan karena diskriminasi, bukan karena guo yang diuji tetapi karena ada warga negara yang lebih baik dari para pemohon. bahwa adanya perbedaan persyaratan calon hakim agung yang diatur dalam guo yang diuji adalah sebagai konsekuensi adanya dua jalur calon hakim agung yang berbeda yaitu karier dan nonkarier. bahwa meskipun syarat usia tidak ada perbedaan diantara calon hakim karier dan nonkarier tetapi oleh para pemohon didalilkan diskriminatif dan diusulkan diubah menjadi tahun dengan alasan sangat sulit atau bahkan tidak mungkin bagi hakim untuk pada usia tahun dapat memenuhi syarat pengalaman tahun menjadi hakim termasuk tahun menjadi hakim tinggi. jika persoalannya adalah seperti itu maka bukan masalah konstitusi dan bukan masalah diskriminasi tetapi masalah sistem pembinaan karir hakim ma. sebagai perbandingan, syarat usia menjadi presiden r.i. adalah tahun, dan banyak pejabat pemerintahan telah menduduki eselon satu pada usia tahun. jika usia tahun tidak konstitusional maka secara penalaran yang wajar usia berapapun termasuk usia tahun menjadi tidak konstitusional. bahwa syarat pengalaman berbeda diantara keduanya. pengalaman bagi calon karier adalah pengalaman sebagai hakim dan bagi nonkarier adalah pengalaman sebagai profesi hukum atau akademisi hukum. perbedaan ini tidak dapat dimaknai ada yang lebih mudah atau ada yang lebih sulit, dan juga tidak dapat dimaknai sebagai diskriminasi. bahwa syarat pendidikan berbeda diantara keduanya. pendidikan bagi calon karier adalah hukum sedangkan bagi nonkarier adalah ilmu merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid hukum. secara logis yang diuntungkan dalam persyaratan pendidikan adalah calon karier. pengalaman yang disyaratkan uud adalah pengalaman bidang hukum bukan pengalaman sebagai hakim, dan fakta memperlihatkan hakim agung dengan tanpa pengalaman sebagai hakim menjadi hakim yang dikagumi oleh masyarakat sebagai berikut: prof. dr. bagi manan, ketua mahkamah agung periode sampai dengan berasal dari nonkarier. saat ini dari orang hakim agung terdapat orang yang berasal dari nonkarier. enam dari orang hakim konstitusi bukan dari hakim. john marshall ketua mahkamah agung amerika serikat tahun sampai dengan ketua terlama dalam sejarah yang putusannya dalam kasus marburg melawan madison menjadi dasar kewenangan uji materi undang undang, diangkat menjadi ketua mahkamah agung tanpa pengalaman sebagai hakim. bahwa dalil para pemohon hakim agung non karier berpotensi merusak pengkaderan hakim yang agung dan profesional yang adaadalah dalil yang sangat lemah dan tidak berdasar, tidak didukung fakta tetapi sebaliknya ditolak oleh fakta. bahwa independensi hakim agung tidak ditentukan apakah seorang hakim agung berasal dari hakim karier atau nonkarier tetapi ditentukan oleh integritas dan kecerdasan yang tidak saja dapat dimiliki oleh hakim karier tetapi dapat juga dimiliki oleh seluruh oleh elemen bangsa yang akan dibuktikan melalui suatu seleksi yang dilakukan oleh komisi yudisial. bahwa calon hakim agung tidak serta merta menjadi hakim agung tetapi diseleksi terlebih dahulu oleh komisi yudisial ky) yang diatur dalam uud yang selengkapnya berbunyimerdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid bahwa selanjutnya berdasarkan undang undang nomor tahun tentangdengan demikian untuk dapat menjadi hakim agung harus lulus seleksi yang dilakukan oleh komisi yudisial secara adil, transparan, dan profesional. bahwa oleh karena pada akhirnya para calon hakim agung kemudian seleksi oleh dengan adil dan profesional, maka adanya perbedaan persyaratan antara hakim karir dan non karier tidak dapat dimaknai sebagai suatu diskriminasi, tetapi harus dimaknai sebagai upaya untuk memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam seleksi hakim agung yang pada akhirnya bertujuan untuk menghasilkan hakim agung yang berintegritas, dan cerdas sehingga putusan putusan hakim agung tidak hanya mempunyai legalitas tetapi sekaligus mempunyai legitimasi mata mata masyarakat. bahwa iapun persyaratan calon nonkarier dianggap oleh para pemohon lebih mudah tetapi karena pada akhirnya calon nonkarier akan bersaing dengan calon karir yang persyaratannya lebih berat maka secara logika sederhana calon nonkarier yang mencalonkan diri adalah calon yang mempunyai percaya diri mampu mengalahkan para calon hakim karier dalam seleksi yang dilakukan oleh ky. dengan demikian persyaratan calon hakim karier menjadi benchmark bagi calon nonkarier. bahwa dengan demikian jika para pemohon berfikir secara positif dan percaya diri, persyaratan non karir yang lebih mudah justru menguntungkan dan tidak merugikan bagi calon hakim karir. pesaing mereka menjadi lebih lemah dan mereka pasti menang. bagai pertandingan sepakbola, calon hakim karir adalah divisi satu, sedangkan nonkarier adalah divisi dua. pemenangnya dapat diramalkan adalah divisi satu. tetapi jika hasilnya adalah sebaliknya yang lulus seleksi adalah dari calon nonkarier maka para hakim karir khususnya kelembagaan mahkamah agung harus memperbaiki cara cara penunjukan menjadi calon hakim agung. dan hal ini menjadi sumber merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid melegitimasi hakim mata masyarakat. seleksi hakim agung harus dapat digunakan oleh sebagai sumber legitimasi mahkamah agung. premisnya adalah jika yang lulus seleksi calon hakim agung adalah dari calon hakim karir maka legitimasi hakim hakim karier akan meningkat, sebaliknya, jika yang lulus adalah calon dari nonkarier maka legitimasi hakim hakim karier akan menurun. bahwa kekhawatiran para pemohon bukan profesi hakim yang menduduki jabatan hakim agung tetapi non hakim adalah cerminan adanya sindrom rendah diri (inferior syndrome) berhadapan dengan calon dari nonkarier dan hal ini menjadi tantangan bagi kelembagaan untuk mengubah sindrom rendah diri mejadi sikap percaya diri (superior attitude) dengan slogan apapun persyaratan calon hakim agung dari nonkarier dipastikan yang lulus seleksi adalah calon hakim agung dari hakim karier . bahwa terdapat pemikiran hukum yang perlu dipertimbangkan yaitu sekali putusan uji materi diambil maka tidak ada titik balik (point return). tidak dapat diperbaiki melalui undang undang. tidak juga dapat diperbaiki melalui amandemen undang undang dasar. tidak juga melalui uji materi ulang. putusan menjadi abadi. bahwa pada akhirnya, pemerintah mengucapkan kepada para pemohon dan semua elemen bangsa selamat bersaing demi terciptanya legitimasi hakim agung dan demi kejayaan nusa bangsa . terkait bahwa mahkamah yang mulia ini akan menjawab pertanyaan pertanyaan:apakahtidak konstitusional? morioka barat jakarta tol fax matt sekratanst@mahkamahkonsitua gold akan berdampak kepada kerugian yang nyata (faktual, riil) bagi hakim karier yang secara nyata dan spesifik telah berpengalaman mengadili perkara pengadilan tingkat pertama diatas tahun lebih, dengan usia diatas tahunan tidak pernah dialami oleh calon dari non karier , jika tetap keberadaan syarat calon hakim agung bagi non karier dipertahankansebagaimana diatur dalam huruf butir angka butir dan butir mahkamah agung yakni dengan berusia minimal tahun dengan pengalaman dibidang hukum akademis tahun tanpa dirinci keahliannya dibidang hukum tertentu seperti diterangkan diatas, maka selain berpotensi menutup karier dan masa depan para pemohon sebagai hakim agung sebagai puncak karier hakim karier pada umumnya, juga berpotensi merusak pengkaderan hakim agung yang andal dan professional yang ada ma,percuma selama ini para calon hakim dari jalur karier diberikan pendidikan mendasar menjadi hakim sesuai jenjang prestasi yang dimilikinya mulai dari golongan iii a ditugaskan sebagai hakim dan pimpinan pengadilan tingkat dikelas ii, kelas ib, kelas dan kelas khusus hingga golongan pangkat iv d pembina utama maya) dengan masa kerja berpengalaman sebagai hakim diatas s.d tahun dengan usia minimal s.d tahun, kalau akhirnya yang mendominasi hakim agung dikemudian hari berasal dari jalur non karier, jika budaya ini dibiarkan berlarut, dikuti'kan ke, yang akhirnya akan didominasi oleh pihak luar yang bukan berprofesi sebagai hakim. dan hal ini menurut para pemohon akan sangat merugikan hak konstitusional para hakim yang tergabung dalam wadah ikatan hakim indonesia ilahi), sebagaimana diatur dalam uud mengenai hak mendapatkansedangkan kerugian yang secara faktual dan rill atau setidaknya bersifat morioka barat jakarta tol fax matt sekratanst@mahkamahkonsitua gold bahwa syarat syarat menjadi hakim konstitusi telah diatur secara tegas dalam uud dan karena masa jabatan dan pensiun hakim tidak diatur dalam uud maka menjadi open legal policy dari pembuat undang undang dan tidak menjadi masalahbaik dari segidengan tetapi bisa juga sebaliknya disamakan dengan yang memerlukan kajian yang lebih mendalam dari segi efisiensi, efektifitas dan kemampuan keuangan negara, bukan berdasar kajian diskriminasi atau pertentangan dengan uud tetapi semata demi harmonisasi undang undangrdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid selain itu, presiden mengajukan duaahli maruarar siahaan pertama tentunya dari sudut bagian permohonan tentang mahkamah konstitusi. ahli mengatakan bahwa pemohon tidak berkepentingan dalam hal itu. oleh karena itu, legal bandingnya tanpa menguraikan panjang lebar dari sisi syarat syarat standing yang baku dari yurisprudensi untuk mengajukan judicial review secara sangat lebih awal. ahli perlu mengemukakan bahwa para pemohon tidak mengalami kerugian yang pantas dari segi panutan untuk diperhitungkan dalam soal review masa jabatan ketua wakil ketua serta masa jabatan yang tidak memerlukan periodisasi meskipun dapat dikemas dalam apa yang disebut potensi kerugian yang menurut nalar yang wajar akan terjadi, tetapi yang tepat mempersoalkan hal demikian adalah hakim konstitusi sendiri yang boleh dianggap dirugikan. tetapi karena masalah ini menyangkut kepentingan yang boleh menjadi sangat personal, sangat pribadi, juga tidak tepat bagi untuk mempertimbangkan sendiri permohonan uji materi yang diajukan dalam perkara ini menyangkut undang undang karena jelas berbeda dengan perkara lain yang pernah diputus menyangkut yang lalu adalah soal kewenangan, tetapi masa jabatan dan periodisasi yang dipermasalahkan dalam permohonan ini adalah kepentingan yang berdampak secara langsung bagi kepentingan pribadi hakim konstitusi. oleh karena itu, selayaknya patut hal demikian dirujuk saja kepada pembuat undang undang dan secara primo parsial demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima. kedua, dari sudut argumen yang dikemukakan salah satu bahwa pembedaan syarat hakim karier dan nonkarirer dikemukakan sebagai hal yang boleh menjadi diskriminasi menyebabkan hakim tidak independen. ahli secara singkat saja mengatakan dalam hal ini bahwa itu irrelevant sama sekali karena kita sekarang mempermasalahkan sebenarnya dari sudut apa yang menjadi perbedaan itu, seperti apa yang akan kami kemukakan nanti adalah masalah good governance, peradilan yang jujur dan adil. secara konseptual, prinsip independensi itu adalah masalah public trust yang dibangun atasnya dalam rangka menjaga dan menegakkan rule law dalam pemerintahan yang merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid bertanggung jawab. ahli katakan independensi itu sebenarnya adalah suatu hak, bukan hak hakim, tetapi hak dari rakyat pencari keadilan untuk memperoleh hakim yang mampu mandiri. independensi adalah syarat agar ultimate value daripada independensi itu impartiality atau netralitas bisa dicapai. ahli kira impartiality merupakan outcome daripada independensi yang masih harus diwujudkan dengan begitu banyak langkah langkah sebagai save guard daripada independensi. termasuk nanti apa yang kita bicarakan perbedaan antara apa yang disebutkan jalur hakim agung, jalur daripada hakim karier dan nonkarier. prinsip persamaan atau equality yang biasanya diartikan yang sama harus diperlakukan sama dan yang berbeda diperlakukan berbeda atau tidak sama, merupakan keadaan yang selalu ada dalam satu perbandingan atau komparatif. equality juga diartikan sebagai uniformis yang merupakan proposisi dalam hukum dan moral bahwa orang yang sama harus diperlakukan sama dan secara relatif, orang yang tidak sama harus diperlakukan berbeda. dengan demikian,dus include all statements the effect that the reason one person should treated certain way that like equal similar identical the same another who receive such treatments. persamaan umumnya dimaknai secara berbeda dengan hak hak dan kebebasan manusia. hak manusia sifatnya tidak dalam perbandingan atau nonkomparatif yang sumber dan pembendaharadiartikan sebagai tuntutan atas keadaan atau kekuasaan prerogatif, hak istimewa, kekuasaan pengecualian, atau kekebalan. hak boleh bersumber pada hukum atau moral atau kebiasaan dan mungkin merupakan satu prinsip. dengan mengatakan dua orang adalah sama dalam satu hal tertentu, sama artinya dengan mensyaratkan adanya lebih dahulu satu peraturan, satu standar, atau ukuran yang ditetapkan untuk memperlakukan mereka. sebelum aturan seperti itu ditetapkan, tidak terdapat ukuran untuk mempertandingkan. setelah satu merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid atur, apa hubungan antara persamaan dan keadilan? keadilan dapat diartikan memberi pada seseorang apa yang menjadi hak, menjadikan keadilan bermakna orang harus melihat luar dalil bahwa setiap orang harus diberi apa yang menjadi haknya karena. equality before the law dan rule law. prinsip ini sesungguhnya merupakan salah satu tema hukum yang tumbuh secara tidak terpisahkan dalam konsep negara demokrasi. konsep ini merupakan salah satu unsur atau komponen dari apa yang dikatakan negara hukum (rule law) yang demokratis, yaitu supremacy law, equality before the law, dapat dilihat dari sudut pandang masing masing unsur. prinsip kesetaraan depan hukum dengan meniadakan pengecualian dan kekebalan pejabat pemerintahan dan penguasa atau orang lain tertentu dari kewajiban kewajiban kepada hukum yang berlaku. dengan pengertian pengertian yang telah diuraikan ini, dan pemberlakuan aturan hukum yang sama bagi setiap orang yang sama secara adil dan jujur tanpa memberi keuntungan yang tidak seharusnya bagi satu pihak dan menyebabkan kerugian secara merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid tidak adil bagi pihak lain berdasarkan aturan yang rasional dan objektif. dengan begitu, dapatlain. jikalau mereka dalam keadaan dan kedudukan yang sama, aturan standar yang sama dalam keadaan dan kedudukan yang sama, harus diperlakukan secara sama dan tidak diperkenankanmemmberikan perlindungan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatifepan hukum dan hak atas perlakuan yang sama depan hukum aturan yang diperlakukan. bagaimana mengukur mendiskriminasi dan equality before the law? dengan pemahaman sebagaimana telah diutarakan atas, maka untuk menilai permohonan para pemohon, kita dapat menentukan ukuran ukuran yang akan diterapkan sebagai berikut. apakah calon hakim agung yang berasal dari hakim karier sama dengan calon hakim agung yang berasal dari nonkarier? apakah latar belakang pemikiran yang menjadi dasar adanya calon hakim yang berasal dari masyarakat umum yang disebut nonkarier? bagaimanakah kita harus mengarti terhadap ketiga pertanyaan tersebut, ahli akan memberikan jawaban sebagai berikut. merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid calon hakim agung yang direkrut dari hakim karier sebagaimana telah kita katakan adalah dari sekelompok orang yang sejak awal memulai kariernya, baik setelah lulus dari perguruan tinggi maupun sesudahnya, untuk bekerja dan mengabdikan diri dalam dunia peradilan yang berada bawah lingkungan mahkamah agung. proses yang dilalui melalui seleksi yang berupa bentuk bentuk ujian ilmu pengetahuan hukum dan tes lain lain, setelah dipandang lulus, maka akan memperoleh pendidikan khusus sebelum bekerja sebagai calon hakim dan apabila setelah melalui proses sebagai calon hakim, dipandang telah memenuhi persyaratan kemudian diusulkan untuk diangkat sebagai hakim dan dengan surat keputusan presiden diangkat menjadi hakim salah satu pengadilan wilayah republik indonesia. awal kariernya sebagai hakim tingkat pertama biasanya dalam periode tertentu akan menjalani mutasi untuk dipindah pengadilan lain yang boleh jadi kelasnya lebih tinggi. misalnya, dari kelas iib naik kelas iia, seterusnya ib, atau menjadi wakil ketua kelas iib, dan seterusnya menjadi hakim tinggi. seorang yang sudah berpengalaman tahun menjadi hakim, termasuk antaranya tahun menjadi hakim tinggi, barulah seorang hakim yang berasal dari hakim karier, eligible atau boleh untuk diusulkan sebagai calon hakim agung melalui satu proses seleksi yang dilakukan. pada dasarnya, seorang calon hakim agung adalah berasal dari hakim karier, tetapi sebagai pengecualian, selain calon hakim yang berasal dari hakim karier, hakim agung yang berasal dari hakim karier, menyebut bahwa calon hakim agung tersebut juga berasal dari nonkarier. hal ini boleh dimaknai bahwa ada satu kebijakan untuk merekrut calon hakim agung yang tidak berasal dari kelompok hakim karier. calon hakim agung nonkarier merujuk pada kaum profesional, seperti pengacara, notaris, jaksa, atau kaum akademisi. dari profesi dan asal usul calon hakim agung nonkarier tampak jelas memang kelompok ini tidaklah serupa dengan kelompok calon hakim agung dari kelompok hakim karier. latar belakang pemikiran calon hakim agung dari nonkarier. dalam penjelasan umum undang undang nomor tahun tentang perubahan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung dituliskan hal hal berikut. kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi indonesia sebagai satu negara hukum. prinsip ini menghendaki morioka barat jakarta tol fax matt sekratanst@mahkamahkonsitua gold kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun, undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung. perubahan tersebut disamping guna disesuaikan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang undang dasar. ketika penjelasan atas undang undang mahkamah agung menyebut upaya memperkukuh arah perubahan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diletakkan undang undang dasar dipandang perlu melakukan perubahan berbagai undang undang yang mengatur kekuasaan kehakiman menyangkut berbagai substansi dalam kerangka menyesuaikannya dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan undang undang dasar saya berusaha memahami paradigma yang timbul masa reformasi yang memberi bentuk dalam proses perubahan ketatanegaraan kita dan menjadi dasar pemikiran yang melatarbelakangi perubahan undang undang dasar hal tersebut menjadi pengalaman kehidupan ketatanegaraan indonesia sendiri selama rezim pemerintahan berdasarkan undang undang dasar sebelum perubahan. pemikiran tersebut antara lain dituliskan undang undang dasar sebelum perubahan membentuk struktur tata negara yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi tangan mpr. undang undang dasar memberikan kekuatan sangat besar kepada eksekutif. undang undang dasar tahun mengandung yang terlalu luas. rumusan undang undang dasar tentang semangat penyelenggara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar. berkembangnya praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan pembukaan undang undang dasar lain, undang undang dasar antara lain tidak adanya check and balance antara lembaga negara dan merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid kekuasaan terpusat pada presiden, infrastruktur politik, dan lain, serta partai politik dikendalikan dan kesejahteraan sosial tidak tercapai. ketika tema tema reformasi dioperasikan dalam merekonstruksi lembaga lembaga negara dan hubungannya satu sama lain, maka ketiadaan mekanisme check and balance selama jangka waktu dua rezim pemerintahan, yaitu orde lama dan orde baru dipandang sebagai kelemahan mencolok dan tidak sesuai dengan paham negara hukum atau rule law yang berkembang selama beberapa abad. kondisi itu kemudian juga melanda mahkamah agung. setelah berhasil memperjuangkan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam bentuk melepaskan diri dari pengaruh kuat eksekutif dalam konsep satu atap persis sebelum perubahan undang undang dasar dimulai, kemudian telah menjadikan mahkamah agung sesungguhnya yang paling berkuasa dilihat dari wilayah hukum yang meliputi seluruh indonesia, tetapi dikelola secara terpusat dari jakarta dalam kerangka organisatoris, administrasi, keuangan, personil, dan teknis justicia sehingga sedikit banyak menimbulkan pertanyaan, apakah paradigma. check and balance tidak diperlukan secara konstitusional untuk tata kelola mahkamah agung? kondisi kepercayaan publik terhadap kekuasaan kehakiman pada saat yang lalu sampai saat ini memang masih problematik, bahkan sampai titik nadir. seorang komisioner pbb yang datang indonesia masa lalu bahkan pernah berkomentar bagaimana rendahnya kepercayaan publik terhadap peradilan indonesia. oleh karena itu, beberapa langkah yang terus menerus dilakukan untuk meminimalisir dampak yang tidak diinginkan dengan kontrol atau pengawasan langsung atau tidak langsung, saya melihat dibukanya jalur daripada calon hakim agung dari nonkarier merupakan suatu kesempatan atau teknik yang dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi perbedaan pendapat atau suatu pengawasan. pihak lain juga perkembangan yang terbaru itu diberi kesempatan bagi dissenting opinion untuk diumumkan secara resmi dalam putusan yang dituliskan dianggap sebagai instrument untuk melakukan perbandingan yang dapat dinilai publik sebagai bagian pengawasan dari keterbukaan, dan lain pihak dapat digunakan untuk melihat kemungkinan perkembangan hukum yang terjadi masa depan. pemaknaan undang undang dasar pemohon juga telah mengajukan sebagai dasar untuk menguji norma merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid yang dimohonkan untuk review, yang dimaksud adalahini bukanlah suatu landasan argumen yang sah untuk dipakai oleh pemohon karena sesungguhnya materi muatan norma tersebut adalah merupakan suatu upaya yang dipergunakan oleh pengambil keputusan kebijakan untuk memberi kesempatan kepada kelompok yang berada dalam kondisi yang tidak setara dan tidak mempunyai kesempatan yang sama secara adil, sehingga diberi kemudahan dan perlakuan khusus agar dapat mencapai kondisi persamaan dan keadilan dalam suatu level playing field. dengan memberikan kemudahan dan perlakuan khusus demikian hal itu justru akan dianggap sebagai perlakuan diskriminatif, tetapi diskriminatif terbalik. lazim juga ini dikenal sebagai affirmative action yang digunakan dalam keputusan keputusan kebijakan untuk menyeimbangkan kondisi dan mendapatkan keseimbangan dengan kelompok masyarakat lainnya agar dapat setara dan dapat memperoleh kesempatan, serta treatment yang sama. memang benar menentukan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, tetapi larangan untuk perlakuan yang bersifat diskriminatif demikian sudah barang tentu adalah untuk memposisikan kedudukan yang sama depan hukum, dan hak atas perlakuan yang sama depan hukum.t aturan yang diperlakukan, khususnya bagi orang yang sama, tetapi ketika ada kebijakan publik yang perlu diwujudkan untuk membangun kondisi yang diharapkan, affirmative action merupakan suatu langkah untuk mencapai sasaran yang ditentukan sebagai sesuatu bentuk substantif due process law yang merupakan kebijakan yang rasional. sebagai kesimpulan dengan menentukan terlebih dahulu apakah calon hakim agung dari hakim karier sama dengan calon hakim agung dari kelompok umum yang disebut nonkarier, artinya bukan dari kalangan hakim karier sendiri, maka akan dapat ditarik kesimpulan apakah benar norma yang dimohonkan pengujiannya bertentangan dengan konstitusi. rumus yang dikemukakan tentang diskriminasi adalah bahwa yang sama diperlakukan merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid sama dan yang berbeda diperlakukan berbeda, dan dari uraian atas kita menyimpulkan calon hakim agung dari hakim karier tidaklah sama dengan calon hakim agung dari masyarakat umum, atau akademisi, atau kaum profesional lain, dan pensiunan sehingga oleh karenanya syarat syarat untuk dapat dicalonkan sebagai hakim agung yang berbeda bagi kedua kelompok tersebut bukanlah merupakan diskriminasi yang dilarang, sehingga tidak dianggap bertentangan dengan undang undang dasar tahun ahli hartono pertama para pemohon mendalilkan bahwa para pemohon berpengalaman sehingga atas dasar itulah ahli menangkap supaya berpengalaman tersebut menjadi sesuatu yang kemudian diutamakan dari yang tidak berpengalaman. berpengalaman memutus dan berpengalaman kerja sekian tahun menjadi salah satu dalil agar supaya dipertimbangkan dalam perekrutan hakim. kalau kita lihat apa yang dipersoalkan adalah masih pada persoalan syarat. syarat itu belum tentu apa yang dipersyaratkan kalau dipenuhi dia terpilih, karena setelah syarat terpenuhi ada satu proses berikutnya adalah proses fit and proper test. fit and proper test untuk hakim agung melalui dua lembaga yaitu dan dpr. jadi sebetulnya syarat tersebut belum mutlak. artinya masih ada evaluasi evaluasi meskipun syaratnya terpenuhi kalau evaluasi evaluasi yang lain dilakukan tidak terpenuhi. sebetulnya macam hakim apa sih yang diperlukan untuk ditunjuk, dipercaya menjadi hakim mahkamah agung? ada satu patokan yang sudah diterima secara universal. tunjuk saja apa yang sudah disepakati, baik itu oleh hakim dari common law maupun hakim dari civil law yang kemudian mengkristal dalam bangalore principal. sebetulnya ada hal hal yang diminta kualifikasi tentang hakim itu dan kalau kita lihat apa yang diminta kualifikasi hakim itu, tidak hanya satu satunya soal pengalaman. kualifikasi tersebut adalah independensi. jadi, dalam tes nanti sebetulnya akan diukur independennya bagaimana. kalau sudah bicara independensi, tidak ada jaminan, yang ada pengalaman itu pasti independennya lebih kuat. tentunya juga tidak ada jaminan bahwa yang akan bukan dari nonkarier pasti independennya kuat. mana yang memenuhi syarat independensi letaknya adalah pada saat proper test itu. merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoidnomor tahun tentang mahkamah konstitusibahwa oleh karena para pemohon selaku warga negara republik indonesia mempunyai kepentingan dan berpotensi kelak menjadi hakim mahkamah konstitusi yang diusulkan oleh lembaga mahkamah agung dimana para pemohon bertugas sebagai hakim karier (vide mahkamah konstitusi) mengatakan, bahwa untuk. menjadi hakim konstitusi diajukan masing masing (tiga) orang dari mahkamah agung ma), (tiga) orang dari dewan perwakilan rakyat dpr) dan (tiga) orang dari presiden). sebagai bukti bahwa ketua mahkamah agung pernah mengirimkan daftar nama jabatan hakim mahkamah konstitusi tertanggal desember nomor. kma hk. x11 (vide bukti dengan demikian para pemohon selain memiliki hak konstitusional berdasarkan uud juga sangat berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma, dan dari nomor tahun tentang mahkamah konstitusi bahwa dengan diatasnya masa jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi selama tahun dan bulan (vide mahkamah konstitusi dan masa jabatan hakim konstitusi selama tahun (vide mahkamah konstitusi), aka: merusak system pengkaderan hakim konstitusi yang profesmahkamah konstitusi sertapara pemohon jika kelak diusulkan oleh sebagai hakim konstitusi, sekaligus menghambat karier dan masa depan para hakim konstitusi dari kader kaderlagi sebagai pejabat ketua wakil ketua mahkamah konstitusi plus hakim konstitusi yang masih memiliki kesehatan prima dan masih memiliki sisa masa pensiun tahun, morioka barat jakarta tol fax matt sekratanst@mahkamahkonsitua gold independensi dari apa? independensi dari lembaga yang lain. apakah eksekutif, apakah legislatif? meskipun syaratnya terpenuhi, masa kerja, ijazah, dan lain sebagainya, tapi kalau tes independennya tidak bisa dipertanggungjawabkan, dari mana pun juga mestinya harus minggir. itu tadi ahli katakan itu baru syarat. belum persoalan apakah syarat itu kemudian bisa match dengan hal hal yang diperlukan sebagai hakim agung. kedua adalah imparsialitas. imparsialitas menjadi bagian dari seorang hakim, apalagi hakim agung. kapan imparsialitas itu kemudian dilanggar? tiga hal syarat imparsialitas itu. tidak bias, tidak favor, dan tidak prejudice. apakah ketiga tiganya pasti dijamin itulah ada pada hakim karier? one knows. kalau kita lihat prosesnya sampai sekarang justru sini persoalan kepercayaan kepada hakim turun, pada hakim mahkamah agung dan peradilan bawahnya. soal soal yang muncul pada persoalan hukum yang menyangkut hakim adalah persoalan sini. adakah fairness, adakah prejudice, ada bias. macam hal yang bisa ditimbulkan apa yang menyebabkan dia bias. kemudian yang berikutnya adalah integritas. integrity tidak ditentukan oleh syarat syarat, tetapi ditentukan oleh tes tes bagaimana kemudian terjaminnya integritas calon tersebut. bahwa integrity itu tidak hanya sekadar dilakukan, tapi juga harus dicerminkan bahwa mereka juga harus punya integritas. situlah kemudian menjadi penting kalau kita bicara tentang god conduct. propriorities, juga menjadi persoalan. apa yang proper dan improper. berikutnya adalah qualities, yang terakhir persoalan competent and dirigen. komponen komponen tersebut tidak ada jaminan bahwa pengalaman tersebut mendukung itu semua. ini syarat syarat sebagai hakim. berikutnya adalah yang ingin dipilih ini adalah hakim mahkamah agung. kalau kita lihat, mahkamah agung itu sebetulnya ada kewenangan kewenangan. dikatakan bahwa mahkamah agung itu akan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan, dan pk. kemudian pada saat dia akan memeriksa kasasi, maka ada beberapa alasan yang bisa digunakan kalau itu akan digunakan. kasasi adalah memutus tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan. berikutnya adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. yang terakhir adalah persoalan memeriksa syarat syarat dipenuhi atau morioka barat jakarta tol fax matt sekratanst@mahkamahkonsitua gold tidak kalau tidak dipenuhi syarat syarat dipenuhi atau tidak. kalau tidak dipenuhi syarat syarat itu bisa menyebabkan batalnya putusan. dari banyak hal yang menjadi kewenangan mahkamah agung, center nya sebetulnya ada pada kasasi. untuk mengatakan wenang dan tidak wenang ada ketentuan undang undangnya. untuk memeriksa apakah syarat syarat formil terpenuhi. mahkamah agung kalau mau tunduk pada peraturan perundang undangan, maka ekornya adalah kasasi. bicara persoalan kasasi, kita bisa katakan ada persoalan judex juris dan judex facts. kalau saja mahkamah agung patuh kepada ketentuan ini, maka persoalannya adalah siapa yang kemudian paling potensi untuk memeriksa persoalan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku? kalau yang diperiksa adalah salah menerapkan hukum, mestinya yang harus dilakukan adalah ada yang benar. yang dicari adalah yang benar dan kalau kita bicara kebenaran hukum, mestinya kebenaran itu satu. bagaimana dikatakan bahwa itu adalah benar atau salah kalau kemudian setiap hal yang diputus itu adalah benar adanya? pasti harus ada kebenaran standar. dengan adanya kebenaran standar inilah secara tidak langsung mahkamah agung itu fungsinya, utamanya adalah untuk unifikasi hukum secara tidak langsung melalui putusan putusan kasusnya. siapa yang bisa mengerjakan itu baik? akankah itu dipertaruhkan karena pengalaman? tidak ada jaminan. pada suatu sistem civil law, ada tingkatan sumber hukum yang digunakan untuk memutus. civil law itu yang paling tinggi adalah kodifikasi. kodifikasi adalah sumber hukum tertinggi bagi civil law. negara kita civil law. kemudian yang kedua adalah ajaran ajaran akademik hukum, pendapat para ahli dan ketiga, baru yurisprudensi. kalau kita bicara pengalaman itulah hasil pengalaman memutus (yurisprudensi) masih bawah apa yang disebut sebagai ajaran hukum. ajaran hukum dari mana? ajaran hukum itu adalah tulisan para sarjana yang membidangi itu. kalau perlu adalah ahli ahli yang dicerminkan dengan gelar doktor dan lain sebagainya. oleh karena itu, kalau sekarang ada alasan bahwa ini kasusnya kok beda padahal, isu hukumnya sama. lalu dikatakan itu karena kebebasan hakim, that not the right answer, itu bukan satu jawaban yang benar. kalau itu kebebasan hakim, kasasi pun juga kemudian dibuka bermacam macam pendapat tentang kebebasan hakim. lalu kepastian hukumnya mana? unifikasi hukumnya mana? karena dasarnya merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid kebebasan hakim. dalam occur dijelaskan bahwa setiap orang itu adalah covenant untuk hak hak sosial politik dari manusia. disebutkan bahwa setiap orang itu berhak diadili oleh sebuah tribunal yang independent. jaminan bagi hak asasi manusia, kewajiban bagi hakim untuk independent. kalau ahli ini dijamin hak untuk kebebasan dengan cara diadili oleh peradilan yang bebas, maka hadapan ahli, hakim harus wajib bebas. kebebasan yang kedua adalah arti dari impartialities. dalam bahasa inggris ada independent dan impartialities. kalau itu terjemahkan bahasa indonesia, sama sama kebebasan. padahal, impartialities itu adalah hakim, dilarang untuk prejudice, dilarang untuk bias. jadi, kebebasan itu bukan kebebasan yang dimiliki oleh hakim, tetapi itu adalah punya pencari keadilan dan hakim wajib. bagaimana ketentuan hukum positif kita mengatur tentang putusan hakim? maka dikatakan, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusannya yang dibuatnya. yang penting adalah penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud atas, memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar dasar hukum yang tepat dan benar. jadi, tidak boleh bahwa putusan itu tidak ada alasan dan pertimbangan, dan tidak ada nya. ahli pengalaman melihat satu hasil putusan. ahli tidak bisa mendapatkan jawaban ini, kenapa sampai pada putusan yang berikut ini? bahwa menurut kami ini adalah sudah benar. oleh karena itu tidak bertentangan dengan undang undang. karena waktu itu pengujian peraturan pemerintah kepada undang undang. ini dasarnya apa ini? kalau kita rangkai antara independence personality ini, sebetulnya kebebasan hakim mana yang maksudkan? independent harus, imperial tidak boleh, memuat ketentuan ketentuan itu harus. ruang kebebasan hakimnya mana? oleh karena itu, hal hal seperti itulah yang kemudian menurut ahli tidak bisa diandalkan dari praktik. must fresh dan harapan fresh itu adalah kita harapkan dari tulisan tulisan sarjana, tulisan tulisan ahli yang ada pada sumber kedua dalam civil law untuk memutus perkara. kalau kita lihat pada occur, maka lebih jelas apa yang kemudian dikatakan dengan diskriminasi itu. diskriminasi kalau occur pada hakikatnya adalah yang manusia tidak bisa menolak, mereka harus beda, risk, kesukuan. merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid itulah yang kemudian menjadi ukuran ukuran diskriminasi. sejauh diskriminasi karena risk itu kemudian bisa disalahkan sini. jadi kata atas dasar apa pun dalamjadi kata atas dasar apa punoleh karena itu, memang harus menjadi keputusan dari majelis ini untuk menentukan dasar apa yang kemudian menjadi perbedaan masuk klasifikasi dan apa yang tidak? dalam literatur yang ahli buka ada pengertian yang disebut sebagai natural justice. sebelum memberi keadilan dengan produknya, please pertimbangkan dulu natural justice. natural justice itu terdiri dari dua adenium, kita mungkin tidak mengenal kata natural justice, tetapi dalam perundang undangan kita sudah memuat itu. adenium yang pertama adalah nemo judex causa sua dan yang kedua adalah audi altera parte. dua asas ini diterima sebagai landasan dari asas pengadilan mana pun juga. asas pertama adalah dilarang mengadili untuk perkara yang dia jadi pihaknya. kalau mau memberi keputusan yang lain ini sudah dilanggar, tutup mata itu bukan peradilan yang fair. kalau mau mengadili kemudian siapa pihaknya kemudian tidak sama sama didengar itu berarti melanggar natural justice. state assessment natural justice. riw judicial review dulu kasus justice marshall dulu, diputus juga mengenai dirinya sendiri, tetapi dirinya sendiri adalah lembaga. bahwa judicial acts itu bertentangan dengan konstitusi, padahal judicial acts itulah yang kemudian memberi wewenang pada pengadilan, tetapi di review sendiri. mahkamah konstitusi pernah memutus yang berkaitan dengan dirinya sendiri tetapi dirinya sebagai lembaga. pada saat memutuskan dimana bahwa mahkamah konstitusi tidak boleh me review undang undang yang dibuat sebelum perubahan undang undang dasar itu dilanggar. mahkamah konstitusi memperluas ini kewenangannya, sedihnya bukan kewenangan memperluas, tapi demi kepastian hukum. karena kalau itu tidak di review akan double standar. hukuman mati sebelum perubahan uud boleh kalau saja kemudian hukuman mati dilarang oleh mahkamah konstitusi, tetapi hukuman mati yang dimuat dalam undang undang setelah perubahan uud dilarang. kalau sampai ada putusan ini bisa double standar. oleh merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid karena itu, putusan yang berkaitan dengan lembaganya tidak termasuk putusan yang bicara tentang larangan menjadi hakim atas perkaranya sendiri. putusan yang kedua adalah putusan mana mahkamah konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa pilkada. itu soal kewenangan. tetapi yang jelas yang ada dalam undang undang kita adalah larangan, nya nomor bahwa hakim, bukan pengadilan, panitera, bukan pengadilan, kalau memeriksa satu perkara mana dia ada kepentingan terhadap putusan perkara itu, tidak boleh. bahkan ada ancamannya. menurut ahli, kalau sampai mahkamah konstitusi memutus persoalan yang berkaitan dengan bagaimana hakim, bagaimana ketua yang dimohonkan oleh pemohon ada hambatan dalam persoalan natural justice ini? berikutnya adalah ahli sepakat dan sudah menjadi asas yang dianut dalam putusan putusan mahkamah konstitusi bahwa yang sama itu jangan dibedakan. kalau yang sama itu dibedakan, itu menjadi diskriminasi. tetapi yang beda, jangan disamakan karena memang dia beda. dalam kasus inilah ahli juga tidak bisa menerima bahwa hakim mahkamah konstitusi disamakan dengan hakim agung. namanya tetap sama hakim, belakangnya mahkamah konstitusi dan hakim agung. tetapi dalam kenyataannya sangat banyak perbedaannya. kewenangannya beda, tetapi barangkali hal hal ini tidak akan dialami oleh teman teman mahkamah agung. teman mahkamah agung menjadi hakim dan status pegawainya jalan terus. naik pangkat pegawainya jalan terus. jadi, apa pun bedanya kalau kita mau menafsirkan atas dasar apa pun, maka atas dasar apa pun yang kemudian ditafsirkan begitu luas, maka akan beda antara hakim agung dan hakim mahkamah agung. kok mau dituntut dipersamakan? kita tidak bisa memberikan sesuatu hal yang sama padahal mereka beda atas dasar apa pun. pemohon memohon supaya satu, hakim nonkarier umurnya diundurkan, tidak tetapi dituakan. kalau ahli perhitungannya adalah begini, pada saat sebagai syarat, maka pada saat diputuskan umurnya lebih tua. kalau perkara umur berapa ditetapkan dan itu adalah fatwa konstitusional, maka kita harus bayangkan apa akibatnya. akibatnya adalah secara konstitusional menjadi hakim harus umur an. kalau itu diingkari melanggar konstitusi. sebetulnya tidak ada masalah, bukan masalah konstitusional. tetapi begitu dikatakan merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid secara konstitusional adalah umur sekian, itu ditafsirkan oleh umum bahwa satu satunya hal yang konstitusional untuk menjadi hakim adalah harus umur sekian karena yang di review adalah sebuah undang undang, sebuah norma umum, bukan sebuah kasus. i2.4j menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait, mahkamah agung, menyampaikan keterangannya dan keterangan tertulis dalam persidangan pada tanggal agustus yang pada pokoknya sebagai berikut: sehubungan dengan pengujianmana mahkamah agung sebagai pihak terkait memberikan keterbunyi:selanjutnya undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung mengatur warga negara indonesia, bertakwa kepada tuhan yang maha esa::merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid nonkarieryimak syarat syarat bagi pengangkatan hakim agung, baik dari jalur karier maupun nonkarier, timbul pertanyaan masih relevankah eksistensi tersebut, menyangkut radiologis yang terkandung dalamnya, khususnya mengenai rekrutmen hakim agung nonkarier, dimana poin berbunyifrasa doktor dan mempunyai keahlian lain bidang hukum merupakan unsur yang esensial dalam ketentuan tersebut. karena hakim sebagai profesi yudisial paling tidak mempunyai hal yang menunjang profesionalitasnya, yaitu intelektualitas hard 'competence, skillexperience norm, dan integritas soft competence. mahkamah agung dalam rangka meningkatkan konsistensi putusan dan peningkatan profesionalisme salah satu langkah penting yang sudah diambil membentuk sistem kamar chamber system dimana para hakim agung dan hoc dikelompokkan dalam kamar kamar yang terkait berdasarkan minat dan latar belakang pendidikannya. namun, dalam praktik menunjukkan dalam bidang bidang tertentu dalam memeriksa perkara masih diperlukan adanya suatu keahlian khusus. dengan melihat keadaan tersebut eksistensi dari poin tentang hakim agung nonkarier masih relevan untuk dipertahankan namun dalam tataran implementasinya harus dilakukan secara komprehensif sesuai pesan rasiolegisnya, yang maknanya hakim agung nonkarier tersebut keahliannya memang dibutuhkan oleh lembaga mahkamah agung berkaitan dengan penyelesaian tugas pokok memutus dan menyelesaikan perkara. merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid dari aspek lain berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bab tentang kekuasaan kehakiman menentukanitetapkan sebagai hakim agung oleh presiden dan undang undang nomor tahun tentang komisi yudisial, pada pokoknya menentukan salah satu unsur komisioner komisi yudisial adalah mantan hakim. konstitusi kita secara atribut telah memberikan kewenangan memilih hakim agung kepada komisi yudisial, kita harus menghormati kewenangan tersebut. komisioner komisi yudisial, termasuk dari unsur mantan hakim pasti akan memetakan dan mengidentifikasikan secara cermat kebutuhan mahkamah agung terhadap hakim agung yang diseleksinya baik yang karier maupun nonkarier. dalam hal ini hubungan kemitraan antara mahkamah agung republik indonesia dengan komisi yudisial harus senantiasa dijaga. selama ini kolaborasi hakim karier dan nonkarier dalam menyelesaikan tugas memutus perkara cukup kondusif dan efektif terbukti dalam tahun terakhir tingkat penyelesaian mahkamah agung mencapai angka tertinggi dalam sejarah mahkamah agung. namun demikian setelah menyimak profesi yudisial sebagai hakim unsur norma pengalaman menjadi sangat penting. idealnya pengalaman direfleksikan dengan lamanya seseorang menggeluti disiplin hukum yang dikuasai. berdasarkan pengalaman mahkamah agung, kiranya usia minimal sebagai hakim agung adalah usia tahun baik bagi hakim karier maupun nonkarier. usia tahun cukup memberikan kedewasaan maturity dan kebijaksanaan wisdom.orioka barat jakarta tol fax matt sekratanst@mahkamahkonsituabutir dan butir huruf merdeka barat jakarta tel email sekretariat @mahkamahkonstitui god samping itu sistem rekrutmen sebagaimana diatur pada uud berdasarkan fakta empiris tersebut, para pemohon dapat mengkualifisir bahwa ketentuan yang terdapat dalam norma, dan dalam nomor tahun tentang perubahan nomor tahun tentang mahkamah agung juncto norma, dan dalam nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah konstitusi telah bersifat diskriminatif sekaligus bertentangan dengan konstitusi uud sehingga, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan dan huruf butir dan butir serta huruf butir angka butir dan butir nomor tahun tentang perubahan atasdikabulkan, maka proses seleksi pengangkatan hakim agung dan hakim mahkamah konstitusi akan dapat terlaksana secara fair dan objektif tanpa adanya diskriminasi. hal itu dengan sendirinya akan memulihkan hak konstitusional para pemohon dalam kedudukannya sebagai seorang hakim yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman yang profesional yang dijamin kemandiriannya oleh uud dengan demikian, pemohon memiliki hak konstitusional untuk menguji pemberlakuan dan huruf butir dan butir serta huruf butir angka dan, sehingga menurut undang undang nomor tahun pemohon berhak sekaligus untuk mengajukan permohonan pengujian (legal standing) atas ke dua tersebut terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun merdeka barat jakarta tel email sekretariat @mahkamahkonstitui god butir angka butir dan butir serta dan mk, dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa persyaratan calon hakim agung dari jalur karier jika dengan pengalaman bidang hukum akademis selama tahun dan sekalipun calon dari non karier. karena dalam norma dan tersebut tidak diatur keahliannyaatau hak asasi manusia, bahwa jika keberadaan syarat calon hakim agung bagi non karier dipertahankan sebagaimana diatur dalam huruf butir angka butir dan butir yakni dengan berusia minimal tahun dengan pengalaman bidang hukum akademis tahun tanpa dirinci keahliannya bidang hukum tertentu maka selain berpotensi menutup karier dan masa depan para pemohon juga berpotensi merusak pengkaderan hakim agung yang andal dan professional yang ada mahkamah agungbahwa jika budaya dimaksud dibiarkan berlarut dikuatkan hkamah agung yang akhirnya akan didominasi oleh pihak luar yang bukan berprofesi sebagai hakim. hal ini menurut para pemohon akan sangat merugikan hak konstitusional para hakim, sebagaimana diatur dalam uud mengenai hak mendapatbahwa diatasnya masa jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi selama tahun dan bulan dan masa jabatan hakim konstitusi selama tahun akan merugikan hak konstitusional para pemohon serta merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoidkonstitusi serta para pemohon jika kelak diusulkan oleh mahkamah agung sebagai: bahwa pengaturan rekrutmen calon hakim agung (dari jalur karier dan non karier), khususnya pada pasal juncto huruf dan huruf dan juncto telah terdapat perlakuan yang tidak sama depan hukum yang mesti diselaraskan secara proporsional. tidak boleh terjadi bentuk perbedaanepan hukum berarti perbedaan tersebut merupakan pelanggaran prinsip persamaan serta uud mengenai perlindungan hukum atas perlakuan yang bersifat diskriminatifsgoidterkait dengan permohonan para pemohon terhadap dan huruf butir dan butir serta huruf butir angka butir dan butir serta mk,guo. sedangkan terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dalam permohonan pengujian konstitusionalitasmempertimbangkan pertimbangan mahkamah perihal kedudukan hukum para pemohon pada paragraf atashuruf butir dan butir serta huruf butir angka butir dan butir serta dan yang menyatakan: selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada calon hakim agung juga berasal dari nonkarier . huruf butir dan butir serta huruf butir angka butir dan butirlo. dig merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid berusia sekurang kurangnya (empat puluh lima) tahun: bo.: dan tana: dan mean mkmk: masa jabatan hakim konstitusi selama (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya (satu) kali masa jabatan berikutnya . terhadap dan serta uud menurut para pemohon, persyaratan calon hakim agung dari non karier jika dibandingkan dengan calon dari karier sebagaimana diatur pada huruf butir angka butir dan butir bersifat diskriminatif karena dalam norma tersebut tidak diatur mengenai syarat keahlian khusus bidang hukum tertentu. selain itu syarat usia calon hakim agung dari non karier, yakni berusia minimal tahun dengan pengalaman bidang hukum paling sedikit tahun tanpa dirinci keahlian khusus bidang hukum tertentu berpotensi menutup karier para pemohon dan juga merusak pengkaderan hakim agung mahkamah agung sekaligus berpotensi mengintervensi independensi badan peradilan yang dijamin oleh uud kemudian terhadap ketentuan huruf butir dan butir yang mensyaratkan calon dari hakim karier harus berusia minimal tahun, berpengalaman menjadi hakim minimal tahun, termasuk paling sedikit tahun menjadi hakim tinggiersebut tidak dimaknai berusia minimal tahun dan berpengalaman menjadi hakim minimal merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid selama tahun, termasuk pernah menjadi hakim tinggi, serta memiliki pendidikan bergelar minimal magister hukum. terkait dengan pengujian konstitusionalitas dan mk, menurut para pemohon, pembatasan masa jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi selama tahun dan bulan serta masa jabatan hakim konstitusi selama tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya akan merugikan hak konstitusional para pemohon jika kelak diusulkan oleh mahkamah agung sebagai hakim konstitusi dan berpotensi merusak sistem pengkaderan., dan mahkamah agung, bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh para pemohon, mendengar keterangan ahli para pemohon dan presiden, serta membaca kesimpulan para pemohon dan presiden sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:kuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. kekuasaan kehakiman menurut dansertabagai bentuk implementasi dan serta uud penjabaran terkait dengan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur dalam undang undang tentang kekuasaan kehakiman, undang undang tentang mahkamah agung dan badan badan peradilan lainnya, serta undang undang mahkamah konstitusi, termasuk merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid ketentuan mengenai hakim, hakim agung, dan hakim konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, bahwa menyatakan,apabila ditelusuri dari sejarah perkembangan proses pengisian hakim agung, dibukanya kesempatan calon hakim agung melalui jalur yang bukan berasal dari hakim karier (yaitu calon hakim agung dari jalur non karier) merupakan bagian dan sekaligus kelanjutan dari desain besar (grand design) reformasi mendasar pemegang kekuasaan kehakiman, khususnya reformasi mahkamah agung. penjelasan menyatakan bahwa . sementara itu, penjelasan menyatakan, yang dimaksud dengan calon hakim agung yang juga berasal dari non karier adalah calon hakim agung yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan . perihal keduanya, penyebutan karier dan non karier dalam merupakan istilah atau terminologi yang digunakan dalam proses pengajuan atau seleksi calon hakim agung. menurut mahkamah, pembedaan asal calon dalam proses seleksi ditujukan untuk memberikan kesempatan terhadap calon hakim agung yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan bawah mahkamah agung. perluasan kesempatan dalam proses perekrutan calon hakim agung tersebut antaranya dimaksudkan guna memperkaya calon sehingga tidak hanya terbuka bagi mereka yang sejak semula telah berkarier sebagai hakim jenjang pengadilan bawah mahkamah agung. oleh karena penyebutan karier dan atau non karier hanya untuk pintu masuk pada proses pencalonan sehingga pengelompokan yang didasarkan pada penyebutan tersebut hilang atau tidak lagi digunakan setelah calon terpilih dan diambil sumpah sebagai hakim agung. menghilangkan penyebutan tersebut penting untuk menghindari kemungkinan pengelompokan hakim agung berdasarkan pintu masuk yang disediakan undang undang setelah calon terpilih dan diambil sumpahnya sebagai hakim agung. bahwa apabila dibaca ketentuan tentang perubahan pertama atas kesempatan diangkat menjadi hakim agung dari jalur bukan hakim karier (non karier) terikat tunduk pada frasa apabila morioka barat jakarta tol fax matt sekratanst@mahkamahkonsitua gold dibutuhkan . dalam hal ini, sama sekali tidak mengatur dan menjelaskan kondisi atau persyaratan latar belakang kekhususan atau keahlian bidang hukum yang diperlukan untuk memenuhi frasa apabila dibutuhkan tersebut. bahkan, ketika diubah untuk kedua kalinya dengan para pembentuk undang undang pun tidak memberikan pengaturan atau penjelasan ihwal kondisi apakah yang seharusnya diperlukan untuk memenuhi frasa apabila dibutuhkan tersebut. dengan membaca perkembangan sejarah pengaturan kemungkinan pengangkatan hakim agung yang berasal dari jalur non karier tersebut, mahkamah berpendapat bahwa frasa apabila dibutuhkan tersebut menunjukkan fleksibilitas pembentuk undang undang terhadap kebutuhan calon yang berasal dari jalur non karier yang sangat mungkin berbeda dari waktu waktu. oleh karena itu, apabila latar belakang kekhususan bidang hukum yang diperlukan tersebut dirumuskan secara jelas dalam undang undang, fleksibilitasnya menjadi kehilangan makna dan sangat mungkin tidak mampu menjawab kebutuhan perekrutan calon hakim agung dari jalur non karier mahkamah agung. bahwa dengan adanya proses pengisian hakim agung sebagaimana diatur': dan uud menyatakan, komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. , frasa apabila dibutuhkan termasuk wilayah komisi yudisial untuk memberikan pembatasan atas kebutuhan hakim agung yang dalam setiap proses perekrutan calon hakim agung dari jalur non karier. kebutuhan dimaksud harus mempedomani daftar kebutuhan dari mahkamah agung. bagaimanapun, dalam posisi sebagai pemakai (user) hakim agung, mahkamah agung tentu lebih memahami setiap kebutuhan dalam pengisian hakim agung terutama dari jalur non karier. bahwa dengan tidak dicantumkannya norma dan bagi calon dari jalur non kariersebagaimana didalilkan para pemohon merupakan persoalan atau masalah konstitusional adalah tidak tepat. sebagai salah satu jalur alternatif dan dengan maksud menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hakim dalam penanganan perkara mahkamah agung, memberi batasan secara morioka barat jakarta tol fax matt sekratanst@mahkamahkonsitua gold rinci dengan maksud menjelaskan frasa apabila dibutuhkan baik dengan melalui perumusan norma hukum oleh pembentuk undang undang maupun melalui pemberian pemaknaan baru melalui putusan mahkamah konstitusi akan mendegradasi dan sekaligus membatasi maksud dan makna hakiki frasa apabila dibutuhkan tersebut: bahwa meskipun menentukan secara rinci latar belakang pengetahuan hukumyang harus dimiliki oleh calon hakim agung yang berasal dari jalur non karier tidak perlu dinyatakan secara eksplisit, tidak berarti menambahkan frasa yang lebih umum tidak diperlukan. dalam hal ini, penambahan frasa bidang hukum tertentu menjadi penting dengan maksud membedakan calon hakim agung dari jalur karier dengan calon hakim agung dari jalur non karier. dengan demikian, permohonan para pemohon sepanjang berkenaan dengan frasa apabila dibutuhkan beralasan untuk sebagian yaitu sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai keahlian bidang hukum tertentu namun tidak perlu merinci secara jelas dan ketat bidang hukum yang diperlukan bagi calon hakim agung dari jalur non karier sehingga nantinya pada saat pengisian calon hakim dari jalur non karier, mahkamah agung harus menentukan latar belakang keahlian bidang hukum tertentu sesuai dengan kebutuhan mahkamah agung yang disampaikan kepada komisi yudisial. hal demikian juga harus menjadi dasar penolakan atau penerimaan calon hakim agung oleh dewan perwakilan rakyat. bahwa huruf butir angka butir dan butir menyatakan bahwa calon hakim agung yang berasal dari jalur non karier dengan persyaratan: berusia minimal tahun dan berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum minimal tahun dan bergelar doktor ilmu hukum. sebagian persyaratan sebagaimana termaktub dalam huruf telah diperbarui apabila dibandingkan dengan sebelumnya, huruf dan huruf menyatakan bahwa persyaratan bagi calon hakim agung non karier adalah: berpengalaman dalam profesi bidang hukum dan atau akademisi hukum sekurang kurangnya tahun: berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain. yang mempunyai keahlian bidang hukum. perubahan melalui dilakukan pada dua sisi. satu sisi, lamanya waktu berpengalaman dalam bidang hukum morioka barat jakarta tol fax matt sekratanst@mahkamahkonsitua gold dari persyaratan awal tahun diubah menjadi tahun. sementara itu, sisi lain, dari sisi jenjang pendidikan persyaratan diperbesar. pendidikan yang awal minimal berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian bidang hukum dinaikkan atau ditingkatkan menjadi minimal doktor s3) dalam bidang hukum. bahwa perubahan persyaratan atas, terutama pendidikan menurut mahkamah, lebih dikarenakan pertimbangan bahwa hakim agung yang direkrut dari jalur non karier harus mampu memberikan sumbangan argumentasi berbasis akademik dalam putusan putusan mahkamah agung. sebagai jenjang pengadilan yang lebih menilai terhadap penerapan hukum (judex juris) atas putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat banding, hakim agung lebih melakukan peran dalam penemuan hukum sehingga pertimbangan hukum putusannya memiliki kewibawaan doktrin secara akademik. karena itu, pilihan perekrutan calon hakim agung dengan syarat pendidikan (doktor bidang hukum) yang dari jalur non karier juga dimaksudkan memperkaya pengalaman praktik yang dimiliki oleh hakim agung dari jalur karier. bahwa perbedaan persyaratan calon hakim agung yang berasal dari jalur karier dengan calon hakim agung yang berasal dari jalur non karier bukanlah perlakuan yang diskriminatif karena tidak setiap perlakuan yang berbeda serta merta berarti diskriminasi. dalam hal ini, mahkamah telah berkali kali menegaskan pendiriannya antaranya melalui putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv bertanggal april yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualipandangan politik (political opinion). begitu pula, angka undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusimendasarkan pada kedua sumber hukum itu, masalah yang diajukan oleh merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid para pemohon bukanlah soal diskriminasi, melainkan membedakan sesuatu yang sudah berbeda sedari awalnya. bahwa karena pintu masuk dan latar belakang yang berbeda antara calon hakim agung yang berasal dari hakim karier dengan calon yang berasal dari non karier, sehingga adil bila persyaratan untuk menjadi calon hakim agung antara calon hakim agung dari hakim karier dengan calon hakim agung dari jalur non karier pengaturannya berbeda pula. sesuai dengan uud perbedaan persyaratan tersebut dimungkinkan sejauh dan sepanjang diatur oleh undang undang. justru menjadi tidak adil apabila calon hakim agung dari jalur hakim karier dengan calon hakim agung yang berasal dari non karier yang pintu masuk dan latar belakangnya tidak sama atau berbeda diperlakukan sama persyaratannya. bahwa ihwal usia, pengalaman, dan jenjang pendidikan untuk mengajukan diri dan atau diajukan sebagai calon hakim agung bukanlah persoalan atau isu konstitusional. sebagai hukum dasar yang mengatur desain besar relasi atau hubungan antarlembaga negara, uud hanya memberi fokus bagaimana proses pengisian hakim agung. sementara itu, hal ihwal yang berhubungan dengan usia, pengalaman, dan jenjang pendidikan adalah materi muatan undang undang. dalam hal ini,dengan demikian, persyaratan batas usia minimal tahun bagi calon hakim agung (baik dari jalur karier maupun non karier) tidaklah dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional) karena batasan usia tersebut ditentukan oleh pembentuk undang undang sesuai dengan ketentuan uud ihwal syarat untuk menjadi hakim ditetapkan dengan undang undang. selain itu, batasan usia tersebut tentu saja memberikan kesempatan pengajuan calon hakim agung dengan batas usia yang lebih muda. kemungkinan tersebut berlaku bagi calon yang berasal dari jalur hakim karier atau dari jalur non karier. berdasarkan pertimbangan atas, dalil para pemohon yang menyatakan bahwa dan huruf butir angka butir dan butir tentang perubahan kedua tentang mahkamah agung bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika frasaijazah doktor ilmu hukum , dalam norma undang undang guo tidak dimaknai: berusia minimal tahun, merdeka barat jakarta tel email sekretariat @mahkamahkonstitui god il. pokok perkara berdasarkan uraian tersebut atas, baik pada kewenangan mahkamah konstitusi maupun sebagai kedudukan hukum (legal standing) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alasan para pemohon dalam mengajukan permohonan ini, bahwa para pemohon sebagai warga negara indonesia sangat dirugikan dengan keberadaan norma pada danelum kami membahas secara khusus pada pokok permasalahan pengajuan uji materil ini, perkenankanlah kami memberikan pandangan baik secara normative, yuridis, teori (pandangan ahli), maupun secara empiris sebagai tolok ukur pijakan permohonan kami tersebut, berbagai prasyarat untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman agar terhindar dari politicking dan terbebas dari intervensi dalam mengelola administrasi finansial dan manajemen peradilan, seorang ahli hukum tata negara ternama inggris prof. iver jennings law the constitution) berpendapat: equality before the law means that among the equals the law should equal and equally administered, the like should treated alike persamaan didepan hukum mengandung makna, bahwa segala sesuatu yang sama, hukum). ini berarti salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam prinsip persamaan depan hukum harus menitikberatkan adanya jaminan impartiality dan consistency, supaya tercipta kepastian hukum (legal certainty) dan prediktibilitas (predictability) dalam menyelesaikan persoalan hukum: hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi uud mutlak mendapatkan persamaan hak didepan hukum dan mendapat perlindungan hukum.atas diskriminasi yang menghimpun kebebasannya didalam memutus perkara demi penegakan hukum yang berkeadilan. oleh karena itu segala bentuk mengatur merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid , menurut mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. bahwa berkenaan permohonan selanjutnya adalah permohonan pengujian huruf angka dan angka yang menyatakan,iga tahun menjadi hakim tinggi . ketentuan guo sepanjang frasa termasuk paling sedikit tiga tahun menjadi hakim tinggi secara proporsional memang berat untuk dipenuhi oleh calon hakim agung yang berasal dari jalur hakim karier. meskipun demikian, tidaklah tepat menghilangkan sama sekali syarat pernah menjadi hakim tinggi guna membuktikan bahwa calon dari jalur karier memiliki jenjang karier lingkungan peradilan yang berada bawah mahkamah agung. sebelum diajukan sebagai calon dari jalur karier, persyaratan pernah menjadi hakim pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding menjadi keniscayaan. namun persyaratan termasuk paling sedikit tiga tahun menjadi hakim tinggi menurut penalaran yang wajar mengakibatkan hakim karier baru akan memperoleh kesempatan untuk diajukan menjadi calon hakim agung setelah berusia atas tahun. merujuk bentangan fakta selama ini, kemungkinan diajukan sebagai calon hakim agung bagi hakim karier menjadi lebih sulit disebabkan adanya syarat tiga tahun sebagai hakim tinggi. sebagaimana didalilkan oleh para pemohon persyaratan tersebut sekaligus berpotensi menutup karier dan masa depan para hakim karier pada umumnya untuk menjadi hakim agung. setelah mengikuti pola dan jenjang hakim karier sebagaimana yang terjadi selama ini, persyaratan termasuk paling sedikit tiga tahun menjadi hakim tinggi batasan umur minimal tahun akan menjadi sesuatu yang utopis bagi hakim karier. dalam batas penalaran yang wajar, selama dan sejauh syarat tiga tahun menjadi hakim tinggi dipertahankan, tidak akan pernah terjadi calon hakim agung dari jalur karier berada atau sedikit lebih tua dari usia tahun tersebut. paling tidak, dengan menghapus syarat termasuk paling sedikit tiga tahun menjadi hakim tinggi kian terbuka kemungkinan untuk mengajukan calon hakim agung yang berasal dari jalur karier dengan batas usia tidak terlalu jauh berjarak dengan syarat usia minimal tahun sebagaimana diatur dalam huruf angka dan angka atau paling tidak lebih muda dibandingkan dengan pengalaman selama ini. merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid bahwa untuk memungkinkan diajukan calon hakim agung dari hakim karier dengan usia yang lebih muda dan sekaligus guna memenuhitetap keniscayaan persyaratan pernah menjadi hakim pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, maka syarat paling sedikit tiga tahun menjadi hakim tinggi bagi calon hakim agung dari jalur hakim karier menurut mahkamah meskipun memberi kepastian hukum namun kurang mempertimbangkan asas kesebandingan sehingga mereduksi prinsip keadilan, lebih lebih bagi hakim karier yang memiliki prestasi dan integritas tinggi, dan karenanya huruf angka harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat yakni sepanjang tidak dimaknai pernah menjadi hakim tinggi . berdasarkan pertimbangan tersebut atas, permohonan para pemohon berkenaan dengan huruf angka sepanjang frasa "termasuk pernah tiga tahun menjadi hakim tinggi adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. bahwa permohonan para pemohon selanjutnya adalah berkenaan yang menyatakan bahwaihwal masa jabatan ketua mahkamah konstitusi tidak ada relevansinya untuk dikaitkan dengan prinsip kemandirian atau independensi kekuasaan kehakiman. dengan komposisi hakim konstitusi yang berjumlah sembilan orang, dalam hal teknis yudisial, jabatan ketua mahkamah konstitusi sebetulnya lebih hanya sebagai ketua majelis. independensi pengadilan, dalam hal ini mahkamah konstitusi, ada pada dan ditentukan oleh independensi masing masing hakim konstitusi. ketua mahkamah konstitusi tidak memiliki otoritas apapun yang dapat mempengaruhi putusan mahkamah. bahkan tidak jarang ketua mahkamah konstitusi memiliki pandangan berbeda (dissenting opinion) dalam memutus perkara. karena itu, tidaklah beralasan membandingkan masa jabatan ketua mahkamah konstitusi dengan masa jabatan ketua mahkamah agung. bahkan, bila dirujuk mk, penentuan masa jabatan ketua mahkamah konstitusi menjadi wilayah pembentuk undang undang. artinya, kalau hendak menjadikan masa jabatan tersebut lebih pendek (misalnya dua tahun) atau lebih merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid panjang (misalnya lima tahun) atau dengan durasi masa jabatan yang berbeda dibandingkan yang berlaku sekarang, pembentuk undang undangan yang dapat mengubahnya melalui revisi atau perubahan mk. bahwa selain itu, dalam posisi para pemohon sebagai hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan bawah mahkamah agung, pembatasan masa jabatan ketua mahkamah konstitusi terlalu jauh untuk dapat dikatakan ada sangkut pautnya dengan kerugian hak konstitusional para pemohon dalam pengertian sebagaimana dimaksud oleh mk. selain itu dalam batas penalaran yang wajar tidak dapat dipastikan akan terjadi bahwa para pemohon akan menjadi ketua mahkamah konstitusi sehingga ketentuan guo dianggap merugikan hak konstitusional para pemohon. adapun dalam hal masa jabatan ketua mahkamah konstitusi ini dianggap dapat merugikan hak konstitusional suatu pihak, good non, maka pihak dimaksud adalah hakim konstitusi. dikarenakan memerlukan banyak persyaratan, pertahanan dan proses menjadi ketua mahkamah konstitusi, para pemohon terlalu jauh untuk dapat memenuhi frasa setidak tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi . oleh karena itu, menurut mahkamah, tidak terdapat kerugian hak konstitusional apapun bagi para pemohon dengan berlakunya dan oleh karenanya para pemohon tidak mempunyaterhadap guo, masa jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi adalah legal policy pembentuk undang undang. bahwa permohonan para pemohon selanjutnya adalah berkenaan yang menyatakan bahwa, masa jabatan hakim mahkamah konstitusi dibatasi selama (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya (satu) kali masa jabatan berikutnya . pengaturan ihwal masa jabatan hakim konstitusi tersebut diatur dalam undang undang karena konstitusi uud tidak mengatur masalah ini. bagi sebuah negara hukum yang demokratis, upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pokok bahasan utama yang tidak pernah selesai diwacanakan dan diperdebatkan. merujuk pada rekomendasi kyiv tentang judicial independence eastern europe, south caucasus and central asia yang menyatakan, judicial independence indispensable element the right due process, the rule law and democracy?. merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid kebutuhan akan independensi ini juga dikemukakan dalam the bangalore principles judicial conduct begitu pula dalam kasus finally inggris, pengadilan hak asasi manusia eropa membuat acuan dalam menentukan kriteria independensi sebuah pengadilan. dalam hal ini, pengadilan dinilai independen bila memenuhi beberapa kondisi, pertama, bagaimana penunjukan hakim dan masa kerjanya (to the manner the appointment its members and their term office), kedua, adanya jaminan untuk tidak terpengaruh tekanan, dan, ketiga, apakah pengadilan tersebut tampil secara independen (whether the body presents appearance independence). jauh sebelum pendapat atas, alexander hamilton dalam federalism paper menguraikan tiga hal penting pengisian hakim yang mesti diatur terkait kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu: pertama, pola pengisian jabatan hakim (the mode appointing the judges), kedua, masa jabatan hakim (the tenure which they are hold their places): dan, ketiga, risalah sidang putusan nomor puu xi m01 dengan demikian, independensi kekuasaan kehakiman tidak semata mata ditentukan oleh masa jabatan melainkan yang lebih fundamental adalah proses pengisian jabatan hakim yang akan melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut. dalam hubungan ini, meskipun tidak terdapat model tunggal (single model) yang dapat diberlakukan untuk semua sistem kekuasaan kehakiman, proses seleksi dalam pengisian jabatan hakim itu memainkan peran penting dalam mewujudkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebab hal itu akan memengaruhi keyakinan dan kepercayaan publik kepada pengadilan, sebagaimana pernyataan klasik john marshall, mantan ketua mahkamah agung amerika serikat, apa yang membuat kita percaya kepada hakim hakim kita? independennya dalam melaksanakan jabatan dan cara penunjukannya what that makes trust our judges? their independence office and manner appointment). bahwa uudmeski uud menyebut tiga lembaga tersebut hal demikian tidak berarti mahkamah agung, dewan perwakilan rakyat, dan presiden memiliki. kewenangan absolut merdeka barat jakarta tel email sekretariat @mahkamahkonstitui god untuk menentukan calon hakim konstitusi. karena itu, dengan mengacu pada uud menyatakan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. proses demikian sebagaimana diatur bertujuan agar proses pengisian berlangsung secara objektif dan akuntabel. bahwa sekalipun terdapat berbagai model atau variasi untuk mewujudkan amanat dan mk, ketiga lembaga pengusul telah melakukan perbaikan mekanisme seleksi sebelum mengajukan calon hakim konstitusi. namun demikian, demi meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas, ketiga lembaga harus berupaya memperbaiki mekanisme seleksi sehingga akhirnya proses yang dilakukan masing masing lembaga dilakukan dengan standar dan mekanisme yang tidak jauh berbeda. sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, memperbaiki proses seleksi memberikan peranan penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka mahkamah konstitusi dan sekaligus meningkatkan keyakinan publik atau kepercayaan publik kepada mahkamah konstitusi. tengah upaya terus menerus memperbaiki proses seleksi guna mewujudkan objektivitas dan akuntabilitas tersebut, persoalan elementer lain yang menjadi perhatian luas adalah hal ihwal periodisasi masa jabatan hakim konstitusi. sebagaimana diketahui, uud sama sekali tidak mengatur perihal masa jabatan dan periodisasi menjadi hakim konstitusi. masa jabatan dan periodisasi tersebut diatur dalam yang menyatakan bahwa masa jabatan hakim konstitusi selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya . dari ketentuan tersebut, bilamana digunakan dua kali, masa jabatan hakim konstitusi paling lama tahun. bahwa sebagaimana rujukan teoretik yang dikemukakan sebelumnya, ihwal independensi dan atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman antaranya ditentukan oleh proses seleksi (the manner the appointment the mode appointing judges) dan masa jabatan (term office the tenure judges). sekalipun secara teori proses seleksi dan lama waktu (masa jabatan) hakim termasuk hakim konstitusi acap kali dipisahkan, namun dalam praktik keduanya berkeliaran dan tidak mungkin dipisahkan secara tegas. merujuk pengalaman beberapa negara yang melibatkan lembaga lembaga politik, proses seleksi hakim konstitusi cenderung agak lebih politis. misalnya, jerman, hakim konstitusi bundesverfassungsgerichtshof) diseleksi parlemen yaitu setengah oleh majelis tinggi bundestag) dan setengah merdeka barat jakarta tel email sekretariat @mahkamahkonstitui god lagi dipilih oleh majelis rendah bundestag). dengan kecenderungan begitu, banyak negara menentukan masa jabatan hakim konstitusi lebih panjang dan hanya untuk satu periode atau tidak mengenal periodisasi (lihat table dengan hanya satu periode dan masa jabatan lebih lama, bersentuhan dengan lembaga politik yang terlibat dalam proses seleksi hanya akan berlangsung satu kali. dari data yang tersedia pada tabel tersebut, masa jabatan hakim konstitusi indonesia merupakan masa jabatan paling singkat dan dengan terbukanya kesempatan dua periode masa jabatan tersebut dimungkinkan hanya tahun. tabel1 comparison tenure constitutional court justice country institutions tenure non renewable renewable constitutional court lifetime belgium constitutional court lifetime germany federal constitutional court years russia constitutional court years south africa constitutional court years turkey constitutional court years czech republic constitutional court years bulgaria constitutional council years france constitutional council years italy constitutional court years lithuania constitutional court years morocco constitutional court years constitutional tribunal years constitutional court years romania constitutional court years spain constitutional court years thailand constitutional court years ukraine constitutional court years colombia constitutional court years croatia constitutional court years mongolia constitutional court years south korea constitutional court years sumber: pan mohamad faiz, critical analysis judicial appointment processes and tenure constitutional justice indonesia, harley, vol. august. bahwa bila model dua kali periode dengan masa jabatan yang lebih pendek diterapkan, hakim konstitusi yang berkeinginan dipilih kembali menjadi hakim pada periode kedua dikhawatirkan akan terganggu independensi dan konsistensinya namun hal itu tidak serta merta berarti bahwa masa jabatadalah inkonstitusional. karena itu, masa jabatan (tenure office) hakim konstitusi sebaiknya hanya satu periode dengan tenggat waktu lebih lama. namun demikian, sekalipun pemikiran menjadikan satu periode dengan masa bakti yang jauh lebih lama bagi hakim konstitusi memiliki dasar argumentasi dan dasar perbandingan yang kuat demi menjaga independensi dan konsistensi hakim dan sekaligus menjaga independensi atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman, perubahan melalui putusan mahkamah konstitusi menjadi tidak tepat. alasan paling mendasar sampai pada kesimpulan tersebut adalah berlakunya asas hukum yang universal (general principle) bahwa hakim (termasuk hakim konstitusi) tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri (nemo judex idoneus propria causa). dalam hal mana apabila diputuskan menjadi satu periode dengan masa jabatan lebih lama atau atau tahun) atau menjadi dengan masa jabatan tahun atau seumur hidup tentu saja akan memberi keuntungan langsung bagi hakim konstitusi yang memutuskan perkara ini. dikarenakan gagasan mengubah masa jabatan hakim konstitusi menjadi lebih lama dan cukup satu periode berkorelasi dengan upaya mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman, mahkamah menyerahkan hal ihwal ini kepada pembentuk undang undang. bahwa faktanya mahkamah pernah memutus perkara yang berkait dengan hakim konstitusi namun persoalan atau isu dalam putusan tersebut tidaklah berkait dengan kepentingan pribadi hakim konstitusi sebagaimana halnya dengan perkara guo melainkan berkenaan dengan persoalan hubungan hukum antar lembaga negara atau persoalan ketatanegaraan pada umumnya. berdasarkan pertimbangan atas, meskipun mahkamah berpendapat bahwa masa jabatan hakim konstitusi akan lebih baik apabila ditentukan satu periode dengan durasi waktu yang lebih lama dibandingkan yang berlaku sekarang, hal demikian tidaklah berarti bahwa ketentuan masa jabatan lima tahun yang berlaku saat ini bertentangan dengan uud (inkonstitusional). selain itu, dikarenakan alasan hakim (termasuk hakim konstitusi) tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan dirinya sendiri (nemo judex idoneus propria causa), permohonan para pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukumara pemohon adalah beralasan menurut merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid hukum untuk sebagian, sedangkan sebagian lainnya para pemohon tidak mempunyai keduduk sepanjang mengenai huruf butir dan butir huruf butir angka butir dan butir serta mk, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo sepanjang mengenai dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjutbutirerijazah doktor dan magister bidang hukum dengan keahlian bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian bidang hukum: menyatakerpengalaman paling sedikit (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi , menyatakan permohonan para pemohon sepanjang mengenamerdeka barat jakarta tel email sekretariat @mahkamahkonstitui godpihak terkait kuasanya, sertm.p sitompul ttd. ttd. saudi israorioka barat jakarta tol fax matt sekratanst@mahkamahkonsitua gold |
salinan ta)a: partai islam damai aman idaman), dalam hal ini diwakili oleh: kaa nama rhoma irama lani dalam kedudukannya sebagai ketua umum mar partai islam damai aman alamat jalan dewi sartika nomor jakarta timur nama ramdansyah dalam kedudukannya sebagai sekretaris jenderal partai islam damai aman alamat jalan dewi sartika nomor jakarta timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor skk dpp partai idaman b viii bertanggal agustus memberi kuasa kepada maryam fatimah, s.h., m.h. dan riyanto, s.h., m.h., para advokat dan konsultan hukum, pada kantor hukum maryam fatimah partners, yang beralamat level tower kota casablanca, jalan casablanca raya kavling rw menteng dalampresiden, merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mendengar keteranganpihak terkait madani s.h.: memeriksa bukti bukti pemohon dan pihak terkait madani s.h.: membaca kesimpulan pemohon, kesimpulan presiden dan kesimpulan pihak terkait madani s.h. setangggal agustustelah ditetapkan , danmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidmerujuk pada putusan nomor puu viii tanggal november him. ketentuan sepanjang frasa telah ditetapkan dan guo telah membeda bedakan antara partai politik peserta pemilu sebelumnya pemilu dengan partai politik yang baru berbadan hukum. dan hanya partai politik peserta pemilu sebelumnya pemilu yang secara otomatis menjadi peserta pemilu berikutnya pemilu dengan tanpa melalui usaha dan kerja keras untuk menghadapi verifikasi faktual syarat untuk menjadi peserta pemilu tahun sebagaimana dimaksud sepanjang frasa telah ditetapkan dan guo yang sangat berat oleh kpu. bahwa sepanjang frasa telah ditetapkan dan guo telah memberikan standar ganda double standard) dalam perbedaan memperlakukan partai politik yang baru berbadan hukum dengan partai politik peserta pemilu tahun sehingga hal ini sangat bersifat diskriminatif dandiskriminasi yang diciptakan sepanjang frasa telah ditetapkan dan guo nyata nyata telah merdeka barat jakarta tebe fax email: secretary@wahkamahkonsilusttelah ditetapkan , dan pemilu, yang rujukannya masing masing berbunyib, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa pemohon adalah partai islam damai aman partai idaman), yang dalam hal ini diwakili oleh rhoma irama dan ramdansyah, masing masing sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal partai idaman. bahwa, menurut pemohon, sepanjang frasa telah ditetapkan , dan pemilu potensial merugikan hak konstitusionalnya dengan alasan karena dengan berlakunya guo pemohon potensial untuk tidak lolos dalam verifikasi faktual oleh kpu dan rhoma irama tidak lolos sebagai calon presiden bahwa potensi kerugian akan lebih besar lagi karena pemohon akan terhalangi hak hak konstitusionalnya., dan negaranya, sebagaimana menurut pemohon diatur dalam isi!) dan danidaman: bahwa meskipun rhoma irama ketua umum partai idaman) dan ramdansyah sekretaris jenderal partai idaman) dalam permohonan guo tidak merujuk secara khusus ketentuan anggaran dasar ad) dan atau anggaran rumah tangga art) partai idaman perihal siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama partai idaman, namun telah ternyata menurut ad art partai idaman bahwa ketua umum dan sekretaris jenderal berhak bertindak untuk dan atas nama partai idaman: bahwa walaupun pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya hanya menguraikan secara sumur perihal kerugian hak konstitusionalnya telah ternyata bahwa dalam polita permohonan guo pemohon mengaitkan pemberlakuan dalam pemilu yang dimohonkan pengujian dengan hak hak konstitusional pemohon yang menurut tanggapannya potensial dirugikan, yakni hak hak sebagaimana diatur dalam sic!), uud dan uud merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian pemohon perihal hak konstitusionalnya yang menurut pemohon potensial dirugikan oleh berlakunya norma dalam pemilu yang dimohonkan pengujian dansepanjang berkenaan dengan hak atasatas kesempatan yang sama dalam pemerintahan uud 1945j|, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif uud pemohon telah cukup menjelaskan relevansi, korelasi, maupun koherensi diberlakukannya norma pemilu yang dimohonkan pengujian dengan potensi kerugian hak hak konstitusional pemohon dimaksud, bahwa norma pemilu yang dimohonkan pengujian adalah berkait dengan hak hak sipil dan politik, oleh karena itu tidak ada relevansinya dengan uud yang konteksnya adalah berkenaan dengan hak hak ekonomi, sosial, dan budaya, bahwa tidak ada dalam uudtentang permohonan pemohon penting bagi mahkamah menegaskan bahwa meskipun pemohon pada persidangan telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil permohonannya dan menyerahkan putusan terhadap perkara guo kepada merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mahkamah, hal itu tidak menghilangkan kewenangan mahkamah untuk mempertimbangkan dalil pemohon karena ternyata pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis ditambah dengan fakta fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan dpr, presiden, dan pihak terkait beserta bukti bukti lainnya yang berkait dengan permohonan guo, menimbang bahwa pokok permohonan guo adalah berkenaan dengan dua persoalan atau dua isu konstitusional, yaitu: pertama, persoalan verifikasi partai politik peserta pemilu: dan kedua,. berkenaan dengan persoalan konstitusional yang pertama, yaitu persoalan verifikasi partai politikfrasa telah ditetapkan dalam dan pemilu bersifat diskriminatif karena partai politik yang baru berbadan hukum diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta pemilu sedangkan partai politik peserta pemilu tidak diwajibkan ikut verifikasi sehingga sekaligus menciptakan standar ganda dan bertentangan dengan asas hukum lex non distinglutur nos non distinguent ebenus (sic!), yaitu hukum tidak membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan: maxim yang benar bunyinya ubi lex non distinguish, nec nos distinguent ebenus , yang artinya dikarenakan hukum tidak membedakan, kita seharusnya tidak membedakan ) dan karenanya menjadi bertentangan dengan isi!l, dan dan uud bahwa, menurut pemohon, verifikasi partai politik adalah sarana untuk menciptakan fair play dan menjadi bagian penting instrumen demokrasi untuk mengembalikan kepercayaan publik maka harus diberlakukan terhadap seluruh partai politik: lagi pula, jika dilakukan verifikasi, belum tentu partai politik peserta pemilu akan lolos verifikasi dengan adanya tambahan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo pemekaran daerah otonom baru tahun yaitu provinsi (yakni provinsi kalimantan utara) dan kabupaten (yakni kabupaten mahakam ulu, kabupaten pali, kabupaten pesisir barat, kabupaten pangandaran, kabupaten malaka, kabupaten banggai laut, kabupaten kolaka timur, kabupaten mamuju tengah, kabupaten pulau taliabu, kabupaten manokwari selatan, dan kabupaten arfak sic!)), bahwa, menurut pemohon, pemilu pada prinsipnya adalah kompetisi adu gagasan, visi, misi, dan program untuk memajukan rakyat. karena itu, munculnya partai politik baru haruslah dilihat dalam konteks itu mana kehadirannya tidak terlepas dari kekecewaan terhadap partai politik peserta pemilu samping itu, partai politik juga: bahwa, menurut pemohon, verifikasi partai politik pada pemilu tahun bertentangan dengan pemilu sebelumnya yang ditunjukkan oleh fakta yakni tidak dilakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan tingkat kecamatan, bahwa, menurut pemohon, verifikasi terhadap seluruh partai politik harus dilakukan sebagai wujud keseriusan dan kecermatan agar berbagai praktik yang ditemukan pada tahun seperti kantor fiktif dan keanggotaan fiktif, tidak terulang lagi. sementara itu, berkenaan dengan persoalan konstitusional yang kedua, yaknimeskipun mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor puu xi menyatakan bahwa soal persyaratan perolehan suara partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah open legal policy pembentuk undang undang, namun pemilu tidak didukung secara bulat mana partai gerindra, partai demokrat, partai keadilan sejahtera, dan partai amanat nasional menyatakan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menolak dan walk out. pemilu, menurut pemohon,: bahwa, menurut pemohon,bahwa, menurut pemohon,. dan wakil presiden, sebagaimana dinyatakan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi bahwa, menurut pemohon, ketentuan presidential threshold dalam pemilu bertentangan dengan dan uud alasannya, istilah sebelum pelaksanaan pemilihan umum dalam uud merupakan satu tarikan nafas dengan uud yang merujuk pada pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd yang dilaksanakan secara serentak dalam satu kontestasi dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, sehingga dalam keadaan demikian maka seluruh partai politik berada dalam posisi yang sama, yakni zero kursi atau zero suara sah: bahwa, menurut pemohon,bahwa, menurut pemohon, ketentuan pemilu bertentangan dengan prinsip one person, one vote, one value povo) dari pemilu alasannya,telah menyampaikan kesimpulan yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal desember merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid i3. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan dewan perwakilan rakyat, presiden, pihak terkait komisi pemilihan umum republik indonesia, pihak terkait madani s.h., serta keterangan para ahli yang diajukan olehmencermati bukti yang diajukan pihak terkait madani s.h., yang diberi tanda bukti pt sampai dengan bukti pt serta kesimpulan yang diajukan presiden, dan pihak terkait madani s.h.:mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedua persoalan konstitusional dalam permohonan guo sebagai berikut: i3. menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusional pertama yaitu mengenai persoalan verifikasi partai politik peserta pemilu yang terkait dengan konstitusionalitas juncto pemilu, mahkamah perlu menjelaskan terlebih dahulu konstruksi dari kedua norma tersebut yang berkaitan satu sama lain. dengan membaca konstruksi secara utuh, keberadaan frasa telah ditetapkan dalam pemilu sesungguhnya mengandung ketidakpastian hukum, karena frasa telah ditetapkan disejajarkan dengan frasa lulus verifikasi dengan menggunakan tanda baca (garis miring). frasa telah ditetapkan! sesungguhnya merupakan tindakan administratif menetapkan, sedangkan lulus verifikasi hanya baru sebatas hasil pengecekan terhadap keterpenuhan sesuatu syarat yang ditentukan undang undang, mana hasil verifikasi itulah kemudian yang akan berujung dengan adanya tindakan penetapan dan oleh karena itu keduanya merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat disetarakan sebagaimana dalam rumusan pemilu. bahwa konstruksi pemahaman demikian linear dengan norma pemilu yang menyatakan, partai politik calon peserta pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam dan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh kpu . artinya, hasil verifikasi merupakan hasil pemeriksaan terhadap keterpenuhan syarat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai peserta pemilu oleh kpu. dengan menghubungkan keberadaan dengan pemilu, maka benar bahwa keberadaan frasa telah ditetapkan telah menimbulkan ketidakpastian dan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perlakuan berbeda antarpartai politik peserta pemilu. bahwa sekalipun demikian, meskipun frasa telah ditetapkan dalam pemilu telah menimbulkan ketidakpastian dan dapat menyebabkan terjadinya perlakuan berbeda, namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat disimpulkan demikian sebagaimana didalilkan pemohon sebelum terlebih dahulu mempertimbangkan norma pemilu. oleh karena itu, pertimbangan hukum selengkapnya terkait frasa telah ditetapkan dalam pemilu akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama sama dengan pertimbangan konstitusionalitas pemilu. i3. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pemilu, pada pokoknya norma guo memuat norma bahwa untuk partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. hal ini mengandung makna bahwa ada partai politik peserta pemilu yang dikategorikan telah lulus verifikasi dengan syarat yang telah ditentukan dan ada partai politik calon peserta pemilu yang belum lulus verifikasi. dengan ketentuan tersebut, terhadap dua kelompok partai politik calon peserta pemilu tersebut diatur atau diterapkan perlakuan berbeda. bahwa terkait pengaturan tentang pengelompokan sekaligus perlakuan yang membedakan antarpartai politik calon peserta pemilu sebelumnya telah pula pernpeserta pemilu pada pemilu terakhir.dalam merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ketentuan guo, perbedaan perlakuan terhadap partai politik calon peserta pemilu dilakukan atas dasar partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional dengan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas dan partai politik baru. bahwa sekalipun dasar pembedaan antarpartai politik calon peserta pemilu sebagaimana diatur dalam undang undang yang menjadi objek permohonan guo berbeda dengan apa yang diatur dalam namun kedua duanya sama sama mengatur pembedaan perlakuan antarpartai politik calon peserta pemilu. bahwa terkait pembedaan perlakuan terhadap calon peserta pemilu sebagaimana diatur dalam mahkamah dalam putusan terdahulu, yaitu putusan mahkamah konstitusi nomor puu x bertanggal agustus telah menyatakan norma undang undang guo bertentangan dengan uud dengan pokok pertimbangan sebagai berikut: bahwa ketentuan guo mengandung ketidakadilan karena, .putusan nomor puu x him. bahwa menurut mahkamah, . putusan nomor puu x hlm. bahwa lebih jauh, mahkamah menilai bahwa .merdeka barat jakarta tebe fax email: secretary@wahkamahkonsilustgoid melanggar asas hukum yang bersifat universal yakni asas lex non distinglutur nos non distinguent ebenus, hukum tidak membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan. bahwa pembentuk undang undang telah menciptakan hukum yang tidak adil serta diskriminatif padahal sebagai wakil rakyat seharusnya pembentuk undang undang menempatkan daulat hukum diatas kepentingan pragmatis partai politik masing masing untuk menjegal partai politik yang baru berbadan hukum dan hal ini telah bertentangan denganndirian partai idaman sebagaimana telah diuraikan pada bagian legal standing dilatarbelakangi dari penuhnya warga negara yang melihat sandiwara elit politik, sehingga warga negara yang punya kesamaan visi dan misi ini mendirikan partai idaman sebagai wadah untuk berserikat dan berkumpul untuk menunjukkan politik islam yang santun ramalan lil alamin). namun munculnya sepanjang frasa telah ditetapkan dan guo telah berpotensi menghalangi kemerdekaan berserikat dan berkumpul ini untuk mewujudkan politik rahamatan lil alamin dan hal ini telah bertentangan dengkompetisi dalam pemilu dapat diibaratkan seperti sepakbola piala dunia yang juga mengenal aturan fair play. wujud dari fair play tersebut adalah negara negara yang ikut dalam piala dunia tahun juga diharuskan ikut kualifikasi untuk menjadi kontestan piala dunia tahun sebagai contoh jerman sebagai negara juara piala dunia tahun brazil diharuskan mengikuti kualifikasi zona eropa untuk merebut tiket klasemen group piala dunia tahun kualifikasi ditujukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh negara anggota fifa untuk bersaing dalam piala dunia yang sangat bergengsi. kalau tidak ada mekanisme kualifikasi, tentu piala dunia akan menjadi sangat tidak menarik merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu pemilihan umum tahun putusan nomor puu x hlm. bahwa agar ketidakadilan dan perlakuan berbeda terhadap calon peserta pemilu dapat diatasi, mahkamah menyatakan,. putusan nomor puu x him. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pengujian terhadap ketentuan yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta pemilu, dapat ditarik benang merah yang harusnya dipedomani pembentuk undang undang dalam menentukan syarat maupun untuk menerapkan syarat kepada setiap calon peserta pemilu. benang merah dimaksud adalah: norma pemilu tidak boleh memuat norma yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap calon peserta pemilu, sebab perlakuan berbeda bertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan: perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta pemilu dapat dihindari dengan cara bahwa dalam pelaksanaan pemilu, setiap partai politik calon peserta pemilu harus mengikuti verifikasi. bahwa sekalipun perlakuan berbeda melalui penerapan norma secara berbeda kepada subjek hukum yang diatasnya bukanlah sesuatu yang tidak selalu dilarang atau bertentangan dengan uud namun pada ranah kepesertaan dalam kontestasi politik seperti pemilu, perlakuan berbeda sama sekali tidak dapat dibenarkan. hal mana, perlakuan berbeda dimaksud tidak sesuai dengan jaminan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk duduk dalam pemerintahan. menurut mahkamah,merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidbahwa untuk memastikan tidak ada perlakuan berbeda terhadap setiap calon peserta pemilu, dari dua kemungkinan alternatif jalan yang dapat ditempuh sebagaimana dimuat dalam putusan guo, mahkamah telah menentukan caranya, yaitu dengan melakukan verifikasi terhadap seluruh partai politik calon peserta pemilu sementara pembentuk pemilu dalam merumuskan pemilu justru memberikan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang memiliki kursi dpr berdasarkan hasil pemilu bahwa dalam perkembangannya, alternatif yang telah ditentukan melalui putusan mahkamah konstitusi nomor puu x sesungguhnya telah sesuai dengan perkembangan sistem penyelenggaraan pemilu indonesia yang periodik lima tahun sekali. sebab, sekalipun syarat kepesertaan pemilu telah ditentukan secara sama dalam undang undang, namun perkembangan dan dinamika partai politik, penataan wilayah negara dalam satuan satuan pemerintahan daerah dan juga perkembangan demografis sebagai faktor penentu keterpenuhan syarat calon peserta pemilu merupakan sesuatu yang bersifat dinamis. hal demikian, bila dihubungkan dengan fakta bahwa dalam setiap pemilu selalu ada partai politik baru calon peserta pemilu, maka jalan untuk menghindari terjadinya perlakuan berbeda adalah dengan memverifikasi seluruh partai politik calon peserta pemilu tanpa membeda bedakan partai politik yang telah mengikuti verifikasi pada pemilu sebelumnya dengan partai politik yang belum pernah mengikuti pemilu maupun partai politik yang sudah pernah mengikuti pemilu namun tidak memperoleh kursi dpr. .6jterkait sertsehubungan dengan itu, sepanjang sejarah pemilu yang dilaksanakan setelah perubahan uud, calon peserta pemilu sama sekali tidak pernah tidak diverifikasi keterpenuhan syaratnya. apakah perseorangan untuk calon anggota dpd dimaksud merupakan calon anggota dpd yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebelumnya, sama sekali tidak dibebaskan dari proses verifikasi keterpenuhan syarat sebagai calon. semua calon peserta pemilu anggota dpd, calon baru ataupun petahana, sama sama harus mendaftar dan diverifikasi lagi seluruh syarat yang ditentukan. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pemekaran daerah dan perkembangan demografi. syarat syarat untuk menjadi peserta pemilu yang ditentukan dalam pemilu selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan faktor jumlah daerah maupun jumlah penduduk (demografi). syarat kepengurusan seluruh propinsi, kepengurusan jumlah kabupaten kota masing masing propinsi dan kepengurusan jumlah kecamatan kabupaten kota yang bersangkutan merupakan syarat yang berhubungan dengan jumlah wilayah. jumlah wilayah provinsi dan kabupaten kota merupakan faktor penentu terhadap keterpenuhan syarat dimaksud. faktanya, jumlah provinsi dan kabupaten kota terus mengalami pertambahan, mana pertambahan tersebut dipastikan berdampak terhadap keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan tingkat provinsi, kabupaten kota dan kecamatan bagi setiap partai politik calon peserta pemilu. sebagaimana data yang dikemukakan komisi pemilihan umum kpu) dalam pemeriksaan perkara guo, terdapat penambahan provinsi dan kabupaten pada provinsi yang ada. dengan demikian demikian, basis penentuan keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan bagi partai politik tentunya mengalami perubahan. sama halnya dengan dinamika perkembangan jumlah daerah provinsi dan kabupaten kota, jumlah penduduk juga mengalami perkembangan dari waktu waktu. jika berpedoman pada sensus penduduk tahun yang diumumkan badan pusat statistik bps) misalnya, jumlah penduduk indonesia sebanyak jiwa, mana pertambahan penduduk setiap tahunnya berdasarkan data badan kependudukan dan keluarga berencana nasional bukan) adalah sebesar persen atau lebih kurang juta jiwa, maka jumlah penduduk pada tahun lebih kurang sebanyak juta jiwa. adapun pada tahun bertambah hingga menjadi juta jiwa. pertambahan jumlah penduduk tentunya juga berdampak terhadap keterpenuhan syarat seperti syarat memiliki anggota dalam jumlah tertentu oleh setiap partai politik peserta pemilu. tidak hanya penambahan penduduk, pengurangan jumlah yang terjadi akibat kematian atau migrasi penduduk dari satu daerah daerah lainnya juga akan berdampak terhadap masih terpenuhi atau tidaknya syarat keanggotaan masing masing partai politik. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid oleh karena jumlah provinsi, jumlah kabupaten kota, jumlah kecamatan, dan juga jumlah penduduk bukanlah sesuatu yang bersifat statis, maka pemenuhan syarat memiliki kepengurusan tiga tingkatan wilayah pemerintahan dan juga syarat memiliki anggota dalam jumlah tertentu yang ditentukan pemilu haruslah pula mengikuti perkembangan jumlah provinsi, kabupaten kota dan kecamatan. bahwa dengan demikian, apabila partai politik telah pernah dinyatakan memenuhi syarat yang ditentukan pada satu waktu tertentu, maka apabila telah melewati periode tertentu, keterpenuhan syarat dimaksud haruslah diperiksa kembali melalui proses verifikasi. pemeriksaan mana (verifikasi) ditujukan untuk memutakhirkan keterpenuhan syarat sebagai calon peserta pemilu. partai politik sebagai badan hukum yang dinamismerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidverifikasi menyeluruh terhadap keterpenuhan syarat peserta pemilu salah satu maksud adanya persyaratan bagi partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu sebagaimana yang dicantumkan dalam pemilu (yang sebelumnya juga dicantumkan dalam adalahmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiddengan argumentasi tersebut, peraturan kpu yang terkait dengan verifikasi partai politik peserta pemilu harus mengatur secara lengkap mekanisme dan teknis pelaksanaan verifikasi faktual terhadap semua persyaratan yang diatur dalam pemilu. dalam pengertian demikian, peraturan kpu tidak hanya mengatur verifikasi faktual hanya menyangkut jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat pusat, jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat provinsi, domisili kantor tetap tingkat provinsi, jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat kabupaten kota, domisili kantor tetap tingkat kabupaten kota tetapi juga menyertakan pengaturan verifikasi kepengurusan partai politik tingkat kecamatan yang metode dan mekanismenya diatur dalam peraturan kpu. tidak hanya keterpenuhan persyaratan kepengurusan partai politik semua tingkatan mulai dari tingkat pusat, provinsi, tingkat kabupaten kota, dan tingkat kecamatan, penyelenggara pemilu harus memastikan melalui verifikasi faktual keterpenuhan syarat syarat lainnya sebagaimana diatur dalam pemilu. mengabaikan verifikasi faktual atas. semua persyaratan dimaksud samping kontradiksi dengan penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu, juga sangat mungkin menimbulkan persoalan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hukum kemudian hari. dalam masalah ini, kehati hatian penyelenggara untuk memastikan semua persyaratan dilakukan verifikasi faktual begitu penting. artinya, penyelenggara pemilu tidak boleh menyisakan masalah atau celah yang memberi ruang untuk dipersoalkannya legitimasi partai politik peserta pemilu yang pada akhirnya berpotensi dapat dipersoalkan pula hasil pemilu itu sendiri kemudian hari. dengan demikian, seluruh norma dalam pemilu bertentangan dengan uud bukan hanya frasa tidak diverifikasi ulang sebagaimana dimohonkan oleh pemohon. sebab frasa tidak diverifikasi ulang tersebut adalah memang dimaksudkan untuk memberikan pengecualian kepada partai politik peserta pemilu sehingga dengan hilangnya frasa tersebut, maka keseluruhan norma yang termuat dalam pemilu menjadi kehilangan relevansinya untuk dipertahankan. selain itu, bilamana hanya frasa tidak diverifikasi ulang saja yang dinyatakan bertentangan, maka rumusan akan menjadi sama dengan rumusan norma yang terdapat dalam pemilu. bahwa selain itu, apabila dikaitkan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu x keberadaan pemilu secara jelas dan terang menghidupkan kembali norma dalam yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah melalui putusan mahkamah konstitusi guo. ihwal dihidupkannya kembali norma yang telah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah, telah ditegaskan mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiv bertanggal september yang menyatakan antara lain:dengan memaknai secara tepat dan benar maksud putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiv tersebut, pembentuk undang undang tidak merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid memiliki alasan konstitusional lagi untuk menghidupkan kembali norma atau substansi yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh putusan mahkamah konstitusi nomor puu x suatu norma undang undang yang oleh mahkamah dinyatakan bertentangan dengan uud adalah karena materi muatan atau substansinya, berdasarkan uraian atas, dalil pemohon agar frasa telah ditetapkan dalam dan seluruh norma dalam pemilu dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum. i3merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dikarenakan negara negara yang ikut hanya itu itu saja, tanpa kualifikasi maka tidak ada kesempatan bagi indonesia untuk bisa tampil piala dunia. bahwa verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu tahun sampai dengan penyelenggaraan pemilu berikutnyabahwa verifikasi terhadap seluruh partai politik baik lama maupun baru, sesungguhnya juga merupakan instrument penting bagi partai politik untuk memperhatikan infrastruktur partai politik seperti kantor sekretariat, kelengkapan pengurus dalam administrasi, sumber daya manusia tingkat daerah untuk menjaring aspirasi, memelihara daftar keanggotaannya dan melakukan kaderisasi keanggotaan. selain itu proses verifikasi yang dilakukan oleh kpu terhadap partai politik lama maupun baru adalah memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi dan memanaskan mesin partai politik untuk menghadapi pemilu tahun verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu menurut ilmu politik merupakan bagian yang penting berkenaan dengan persyaratan infrastruktur guna memfasilitasinya sebagai instrumen demokrasi untuk menjadi peserta pemilu. tidak saja kepemilikan perangkat keras guna mendukung kerja kerja lapangan, seperti halnya sarana kantor setiap level, tetapi juga jaringan untuk memperoleh akses hingga pemilih tingkat bawah, seperti halnya kelengkapan dewan pengurus dan administrasi keanggotaannya. hal yang dicatat dalam kepemilikan infrastruktur ini menurut wolfgang miller dan ulrich sieberi adalah kemampuan dukungan keuangan untuk menjalankan mesin politik organisasinya. bahwa verifikasi terhadap kantor, kepengurusan, dan keanggotaan untuk mempermudah bagi kpu untuk berkomunikasi dengan partai politik yang bersangkutan baik tingkat pusat maupun daerah. pada faktanya sudah bukan rahasia lagi kantor, kepengurusan, dan keanggotaan suatu partai politik daerah diibaratkan hidup segan mati tak mau. ketika partai politik tersebut tidak mewakili keterwakilan dpr ri, dprd provinsi dan dprd merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid, presiden (dan wakil presiden) memegang jabatannya dalam suatu periode yang ditentukan,cons if3.merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kabupaten kota aktifitas partai politik tersebut bisa dikatakan berhenti pasca pemilu dan baru mulai kembali ketika pemilu berikutnya akan diselenggarakan. begitupun dengan kompetisi pemilu, tanpa adanya proses verifikasi maka sama saja membiarkan pemilu hanya diikuti partai politik itu itu saja pemilu menjadi tidak menarik) seperti zaman orde baru yang hanya diikuti partai politik. pembuktian suatu pemilu dianggap menarik oleh rakyat dilihat dari partisipasi pengguna hak pilih, ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun dari angka tersebut menunjukkan ada juta lebih pemilih yang malas untuk memilih partai politik peserta pemilu tahun tentu saja juta lebih pemilih menjadi ladang suara bagi partai politik yang baru berbadan hukum untuk mendapatkannya. bahwa verifikasi partai politik terhadap seluruh partai politik tanpa terkecuali dalam setiap pemilu, menjadi bagian integral dalam instrumen demokrasi yang sangat penting ditengah untuknya kepercayaan publik terhadap partai politik yang ada dpr dan dprd. secara nalar dan logika, siapa yang mau menjadi anggota partai politik kalau anggota dpr dari partai politik tersebut selalu membuat aib politik, setiap hari selalu buat gaduh dan terkena kasus korupsi. sehingga verifikasi partai politik menjadi proses evaluasi seorang warga negara untuk berpindah partai politik lainnya. bahwa banyak anggota partai politik peserta pemilu tahun yang memilih membuat partai politik baru atau bergabung dengan partai politik yang baru berbadan hukum. partai politik peserta pemilu tahun belum tentu memenuhi syarat keanggotaan atau sebagai peserta pemilu tahun apabila dilakukan verifikasi. ditambah lagi beberapa partai politik peserta pemilu tahun mengalami konflik internal partai politik yang membuat anggotanya tercerai berai dan memilih bergabung kepada partai politik yang baru berbadan hukum. hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya anggota dari salah satu partai politik yang berkonflik dan memiliki kesamaan dengan partai idaman memilih bergabung partai idaman. hal ini sebagaimana seruan dari wakil sekretaris jenderal ppp muktamar surabaya syaifullah tamliha dengan mengatakan . jika kader tengah, mereka tidak mempersunting keadaan. dia mempersilahkan kader untuk2008iverifikasi partai politik dalam dan pemilu adalah beralasan menurut hukum, sedangkan permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan syarat perolehan suara partai politik untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presidensarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid i4. pokok permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan dan pemilu beralasan menurut hukum, pokok permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengpendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap putusan mahkamah tersebut, sepanjang berkenaan dengan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum terdapat dusuhartono dan hakim konstitusi saudi isra, sebagai berikut: permohonan pemohon berkenaan dengan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum (selanjutnya ditulis: pemilu)untuk dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar negara tahun (selanjutnya ditulis: uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. mahkamah konstitusi dalam putusannya menolak permohonan yang diajukan pemohon. terkait dengan putusan tersebut, kami, hakim konstitusi suhartono dan hakim konstitusi saudi isra, memiliki pandangan pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan putusan guo dengan alasan sebagai berikut.merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa terkait dengan masalah konstitusional pertama, putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi (hal. menyatakan, baik dari sisiemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan serentak dengan pemilu untuk memilih anggota lembaga perwakilan . dengan dasar argumentasi ini, mahkamah konstitusi menyatakan bahwa norma yang mengatur pemisahan pemilu presiden (dan wakil presiden) dengan pemilu anggota lembaga perwakilan rakyat dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden (selanjutnya ditulis: adalah inkonstitusional. merujuk putusan guo, penyelenggaraan pemilu presiden (dan wakil presiden) dan pemilu anggota lembaga perwakilan rakyat mulai tahun diselenggarakan serentak. bahwa ketika masalah konstitusional pertama berhasil dikembalikan kepada semangat konstitusi terutama uud masalah konstitusional kedua justru masih jauh dari roh uud bahkan bilamana disimak putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi masalah ini dibiarkan terjebak dalam wilayah abu abu. dalam hal ini, pada pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi paragraf hal. dinyatakan, adapun mengenai pengujian konstitusionalitas mahkamah member timbangan bahwa dengan penyelenggaraan pemilu presiden wakil presiden dan pemilu anggota lembaga perwakilan dalam pemilumembaca pertimbangan dimaksud, satu sisi, penentuan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menjadi wilayah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang undang. sementara itu, sisi lain, dengan frasa tetap mendasarkan pada ketentuan uud pesan putusan guo, pembentuk undang undang harus berpegang pada semangat roh konstitusi terutama uud bahwab, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidmaka ketentuan lebih lanjut (yaitu undang undang) yang mengatur mengenaikenyataannya, ketika merumuskan landasan hukum penyelenggaraan pemilu serentak, pembentuk undang undang memaknai frasa tetap mendasarkan pada ketentuan uud sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dengan mempertahankan angka ambang batas yang sebelumnya diatur dalam tidak hanya itu, pemilu menambahkan norma baru bahwa suara hasil pemilu yang digunakan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah suara sah hasil pemilu anggota dpr terakhir. dalam hal ini, norma pemiludengan membaca formulasi perumusan pemilu, menjadi sulit dibantah bahwa pesan tetap mendasarkan pada ketentuan uud dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi terang terangan diabaikan oleh pembentuk undang undang. artinya, pembentuk undang undang berhenti membaca pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan guo hanya. padahal, dengan adanya frasa tetap mendasarkan pada ketentuan uud pembentuk undang undang selain memperhatikan ketentuan uud harus pula memperhatikan ketentuan dalam dan dan uud yang menghendaki adanya jaminan hak yang sama kepada setiap partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden (dan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid wakil presiden). pada titik itu, mahkamah konstitusi harusnya melakukan peran dan fungsi konstitusionalnya mengoreksi atau melakukan review terhadap substansi undang undang sekalipun ketika perubahan uud muncul semangat untuk menyederhanakan partai politik demi menopang sistem pemerintahan presidensial. terkait dengan semangat tersebut, mahkamah konstitusi seharusnya menempatkan atau lebih memberikan prioritas pada pemenuhan hak konstitusional (constitutional rights) dari partai politik peserta pemilu dibandingkan dengan pemenuhan atas penilaian bahwa disain konstitusi (con institutional design atau constitutional engineering) menghendaki penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilumerujuk putusan mahkamah konstitusi nomor nomor puu x1merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hijrah daripada membuat partai baru. kalau mau gabung, silahkan saja partai idaman. jangan dibikin bikin baru , kata dia. (dikutip dari metrotvnews.com, kamis november kader ppp mending gabung partai idaman) dalam berita yang lain, syaifullah tamliha wakil sekretaris jenderal ppp muktamar surabaya syaifullah tamliha juga mengatakan daripada membentuk ppp perjuangan, lebih baik gabung partai idaman . (dikutip dari beritasatu.com, kamis november perjuangan ke partai idaman saja.html) bahwa prof. siti euro dikutip dari beritasatu.com, tanggal juli mengatakan: keberadaan partai idaman pi) yang didirikan oleh rhoma irama berpotensi mengganggu bahkan menggerogoti perolehan suara partai persatuan pembangunan ppp) dan partai kebangkitan bangsa pkb). sebab, jika infrastruktur politik bekerja dengan baik maka popularitas rhoma irama dan grup bonekanya bisa merontokkan suara ppp dan pkb . (dikutip dari beritasatu.com, minggu juli digerogoti suara ppp dan pkb.html) (bukti bahwa alasan anggota partai politik tersebut bergabung partai idaman dikarenakan partai lama sudah tidak memberikan kesejukan dan hanya mempertontonkan kegaduhan politik sehingga tidak dapat memperjuangkan kepentingan umat. bahwa pemilu pada prinsipnya kompetisi adu gagasan, visi, misi, dan program. penyederhanaan partai politik janganlah menjadi upaya untuk membantai partai politik yang memiliki gagasan, visi, misi, dan program untuk memajukan rakyat. bahwa lahirnya partai politik baru tidak terlepas dari kekecewaan anggota partai politik peserta pemilu tahun dan mereka mencari cara merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidikan, hasil studi djadi hanan menunjukkan, negara negara amerika latin, yang kebanyakan menganut model sistem pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian majemuk, seperti indonesia, tidak mengenal presidential threshold dalam mengusulkan calon presiden dan calon wakil presidenmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidmilu,kebijakan hukum terbuka adalah sesuatu yangpemilupemilupemilupemilu secara terang benderang merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidpemilu:pemilu? bahkan, yang jauh lebih tragis, bagaimana pula jika partai politik peserta pemilu dpr yang mengajukan calon presiden (dan wakil presiden) dalam pemilu tetapi gagal menjadi peserta pemilu karena tidak lolos verifikasi faktual untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu dalam pemilu?seselain itu, bentangan empirik yang terjadi merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sepanjang praktik sistem pemerintahan presidensial multipartai sejak pemilihan presiden langsung dukungan partai politik (dalam bangunan koalisi) kepada presiden lebih merupakan atau lebih banyak dukungan semu. biasanya, semakin dekat penyelenggaraan pemilu, partai politik yang tergabung dalam koalisi kian merasa tidak terikat dengan koalisi yang dibangun awal masa pemerintahan.. dalam jumlah tertentu pada pemilu sebelumnya desain pemiluertama, partai politik yang telah dinyatakan lolos verifikasi faktual sebagai permerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidverifikasidan verifikasi faktual partai politik untuk menjadi peserta pemilu. jikalau perkotakedua, constitutional engineering mungkin lebih dapat dibaca dari frasa atau gabungan partai politik . dengan adanya frasa tersebut uud mendorong partai bergabung (koalisi) dengan pertimbangan internal masing masing partai politik. meskipun dapat dimaknai sebagai cons institutional engineering, membuat ambang batas tetap saja tidak sesuai dengan semangat uud dalam pemahaman tersebut, frasa partai politik dan frasa gabungan partai politik membuka peluang bagi setiap partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden baik sendiri sendiri maupun bergabung dengan partai politik lain yang juga lolos sebagai peserta pemilumerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid.. bahwa oleh karena menggunpemilupermohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya mahkamah konstitusimerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidsitompul ttd. ttd. maria farida indrawi saudi isra ttd. ttd. suhartono wahiduddin adams panitera pengganti, ttd. yunita ramadan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo untuk bisa ikut memajukan diri pada lembaga eksekutif dan legislatif (political representativeness) dengan bergabung kepada partai politik yang baru berbadan hukum. hal inilah yang disebut oleh partai idaman sebagai hijrah politik sebagaimana yang pernah dilakukan oleh baginda rasulullah nabi muhammad saw yang melakukan hijrah dari mekah madinah pada saat kota mekah diboikot oleh kaum kafir gurih. kota madinah inilah kemudian hari melahirkan piagam madinah yang menginspirasi konstitusi banyak negara. hijrah politik juga bermakna hijrah dari lembah politik yang gelap menuju lembah politik yang cerah. bahwa partai politik. daripada anggota partai politik yang ada dpr berkelahi yang disebabkan konflik internal, lebih baik anggota partai politik yang tidak puas dengan partai politik yang ada dpr tersebut hijrah partai politik lainnya yang memiliki platform dan cara pandang yang sama. namun ketika anggota partai politik ini berpindah haluan dari partai politik yang gaduh dpr dengan membentuk partai politik baru atau bergabung dengan partai politik yang baru berbadan hukum, justru menjadi warga negara kelas dua. fungsi dan keberadaan partai politik baru berbadan hukum sebagai pemindahan konflik menjadi tidak berjalan apabila sepanjang frasa telah ditetapkan dan guo diterapkan tidak dengan asas persamaan. bahwa anggota partai idaman memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama dengan anggota partai politik lainnya untuk duduk level eksekutif maupun yudikatif, hal ini sudah dijamin oleh uud setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan : keberadaan sepanjang frasa telah ditetapkan dan guo telah terang benderang menempatkan partai idaman dengan anggotanya sebagai warga negara kelas dua untuk ikut serta menduduki jabatan level eksekutif maupun legislatif dikarenakan partai idaman diwajibkan untuk ikut verifikasi sebelum bisa mencalonkan anggotanya menjadi calon anggota dpr dprd, presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun sedangkan anggota partai politik yang ada dpr tidak perlu susah payah menghadapi verifikasiterlebih dahulu untuk bisa menjadi calon anggota dpr, dprd, presiden, dan wakil presiden pada pemilu tahun dengan menempatkan partai idaman sebagai warga negara kelas sepanjang frasa telah ditetapkan dan guo telah membuat ketidakadilan dalam memperoleh kesempatan yang sama untuk duduk level eksekutif dan legislatif dan hal ini telah bertentangan dengan asas adil sebagaimana dimaksud uud dan uud junctoermasuk untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk duduk level eksekutif dan legislatif bahwa verifikasi peserta pemilu tahun mencakup provinsi yang ada indonesia. pada pemilu nanti pemilu verifikasi akan bertambah provinsi dan kabupaten kota hasil pemekaran (daerah otonomi baru) tahun daerah otonomi baru tahun tersebut adalah, provinsi kalimantan utara kabupaten mahakam ulu kabupaten pali, kabupaten pesisir barat kabupaten pangandaran kabupaten malaka kabupaten banggai laut kabupaten kolaka timur kabupaten mamuju tengah kabupaten pulau taliabu kabupaten manokwari selatan, dan kabupaten arfak bahwa dengan penambahan (satu) kabupaten sulawesi barat yakni mamuju tengah partai demokrasi indonesia perjuangan pdip) tidak memenuhi syarat (tms) sebagai peserta pemilu tahun dikarenakan pdip berdasarkan hasil verifikasi faktual keterwakilan perempuan dalam kepengurusan (tujuh puluh lima persen) kabupaten kota hanya memenuhi merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid syarat kabupaten. dengan bertambahnya (satu) kabupaten sulawesi barat, maka syarat minimal perempuan pada (tujuh puluh lima persen) tersebut adalah kabupaten kota. sehingga apabila hasil verifikasi partai politik tahun yang digunakan, maka pdip hanya memenuhi persentase (bukti bahwa partai politik peserta pemilu tahun belum pernah diverifikasi provinsi kalimantan utara. bahwa jumlah syarat dari jumlah penduduk berbeda antara pemilu dengan pemilu dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga bisa dipastikan verifikasi faktual terhadap keanggotaan dari jumlah penduduk akan semakin berat karena semakin banyak yang harus dikumpulkan. dan bahkan ada kab kota yang pada pemilu tahun menggunakan rumus namun pada saat pemilu tahun menggunakan syarat keanggotaan maksimal bahwa verifikasi partai politik pada pemilu tahun bertentangan dengan pemilu sebelumya yang ditunjukkan fakta yakni tidak dilakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan tingkat kecamatan . bahwa syarat verifikasi faktual terhadap kepengurusan tingkat kecamatan kembali muncul dalam huruf tahun tentang pemilihan umum. syarat ini sebelumnya juga diatur dalam huruf nomor tahun mensyaratkan partai politik memiliki kepengurusan kecamatan setiap kabupaten kota yang dipersyaratkan. bahwa pada faktanya kpu hanya melakukan verifikasi administrasi dan tidak pernah melakukan verifikasi untuk memeriksa secara faktual keberadaan kepengurusan tingkat kecamatan. alasan kpu pada saat itu tidak melakukan verifikasi faktual adalah dalam juncto tahun yang secara khusus mengatur tentang proses pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu tidak mengatur dan memerintahkan (ketiadaan aturan) partai politik calon peserta pemilu untuk menyerahkan dokumen keputusan pengurus tingkat kecamatan. (bukti merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa adanya perbedaan pengaturan tersebut, kpu mengambil kebijakan untuk menggunakan persyaratan yang lebih menguntungkan dan mengikuti kemauan dpr bagi para calon peserta peserta pemilu tahun yaitu partai politik cukup hanya menyerahkan dokumen keputusan tentang pengurus tingkat kecamatan sebagai bukti pemenuhan syarat sebagai peserta pemilu tahun tanpa harus diverifikasi faktual. bahwa kpu seharusnya melihat penjelasan tahun yang menjelaskan. tindakan kpu yang tidak memverifikasi faktual kepengurusan tingkat kecamatan telah bertentangan dengan tahun penjelasan tahun menyatakan: verifikasi keanggotaan partai politik dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, misalnya dengan menggunakan metode sampling.bahwa seharusnya kpu melaksanakan verifikasi baik administrasi maupun faktual secara konsisten sesuai peraturan perundang undangan, ketiadaan aturan undang undang, kpu dapat mengatur lebih lanjut dalam peraturan kpu. sangat terlihat jelas kpu pada saat itu mendapatkan tekanan cukup besar dari senayan akibat adanya proses konsultasi terhadap peraturan kpu sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu. tekanan tersebut diberikan kepada kpu karena ketakutan partai politik yang ada dpr yang tidak sanggup memenuhi syarat kepengurusan tingkat kecamatan. bahwa pemohon berkeyakinan apabila partai politik yang ada dpr dilakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan tingkat kecamatan juga tidak ada partai politik yang ada dpr memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tahun bahwa ketentuan mengenai verifikasi faktual terhadap kepengurusan tingkat kecamatan kembali muncul, sehingga berdasarkan fakta tersebut partai politik yang ada dpr dan dprd serta, tidak pernah diverifikasi faktual merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid terhadap kepengurusan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud sepanjang frasa telah ditetapkan dan huruf guo. bahwa pemohon sangat mungkin diwajibkan ikut verifikasi faktual oleh kpu sebagaimana dimaksud huruf guo apabila tekanan dari dpr sangat kuat untuk menjegal partai politik yang baru berbadan hukum. karena norma wajib ikut atau tidak verifikasi faktual terhadap kepengurusan tingkat kecamatan sangat karet dan dapat diatur lebih lanjut oleh peraturan kpu. ketika dpr menginginkan partai politik yang baru berbadan hukum diverifikasi kepengurusan tingkat kecamatan, maka norma karet ini akan digunakan untuk menjegal partai politik yang baru berbadan hukum dan memaksa kpu mengatur hal iniadapun perlunya verifikasi terhadap seluruh partai politik dimaksudkan sebagai wujud keseriusan dan kecermatan agar tidak terulang lagi berbagai praktiini bisa dibuktikan pada pemilu tahun keberadaan kantor partai politik tingkat provinsi yang tidak berada sofia sebagai ibukota provinsi maluku utara sebagai berikut: partai gerakan indonesia jalan bunga sedap malam kompleks maa merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidsepanjang frasa telah ditetapkan dan dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umumsepanjang frasa telah ditetapkan dan dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum: merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid partai kebangkitan jalan melati depan hotel bukti pelangi) partai keadilan sejahtera jalan juga puasa kel. kantong, partai demokrasi jalan nusa indah kel. tanah tinggi kota ae: tele partai demokrat jalan ahmad yani rt. rw. kel. tanah raja kota, kec. ternate tengah, partai hati nurani rakyat jalan raya mangga dua, kecamatan kota (bukti kpu dalam verifikasi partai politik peserta pemilu tahun mewajibkan kepada partai politik untuk memiliki kepengurusan tingkat provinsi ibukota provinsi. untuk provinsi maluku utara, ibukota provinsi berada sofia bukan ternate. hal ini diaturmenyatakan: ibukota provinsi maluku utara berkedudukan sofia sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana yang memadai bagi ibukota provvinsi maluku utara yang definitif telah difungsikan. undang undang nomor tahun ditetapkan pada tanggal oktober merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sehingga seharusnya kpu tidak menetapkan sebagai peserta pemilu tahun bagi partai politik yang tidak memiliki kantor kepengurusan tingkat provinsi sofia. lain pihak partai demokrasi kebangsaan pdk) rias rasyid yang diketuai sayur ashari memiliki kepengurusan wilayah provinsi dengan kantor kabupaten gianyar, tidak kota denpasar dinyatakan tidak memenuhi syarat tms) oleh kpu. hal ini dapat kita lihat pada kutipan permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pdk kepada bawaslu sebagaimana tercantum dalam putusan sengketa bawaslu nomor permohonan sp set. bawaslu yang menyatakan: mendiskualifikasi domisili kantor memohon secara tidak profesional mendiskualifikasi domisili kantor pemohon tingkat provinsi. memohon tidak mengakui domisili kantor kepengurusan pemohon tingkat provinsi bali hanya dengan alasan kantor kepengurusan pemohon provinsi ini berada luar ibukota provinsi bali. padahal tidak ada satu ketentuan pun yang mengharuskan domisilikantor pemohon tingkat provinsi harus berada ibukota provinsi. kantor pdk bali berada gianyar yang bersebelahan dengan koda denpasar. bahwa frasa telah ditetapkan dan guo telah timbul ketidakpastian hukum dan memberikan perlakuan yang tidak sama serta menempatkan pemohon dan anggota partai idaman sebagai warga negara kelas (dua) apabila hanya pemohon yang diverifikasi untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud guo untuk kemudian menjadi peserta pemilu tahun lain pihak partai politik yang ada dpr dan dprd secara otomatis menjadi peserta pemilu tahun dalam hal ini pemohon tidak mendapatkan jaminan perlakuan yang sama dan kepastian hukum yang adil (fair legal uncertainty) dalam kepesertaan pemilu berikutnya pemilu hal ini jelas jelas sudah bertentangan dengan dan uud bahwa untuk mengatasi norma sepanjang frasa telah ditetapkan dan guo yang diskriminatif tersebutmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tahun hal ini sebagai wujud equal treatment yang dijamin uud dalam kepesertaan perlu tahun il. polita terkait presidential thresholdbahwa walaupun putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi menyatakan .. sebagai open legal policy, namun tidak bulat dan utuh sebagai open legal policy dari seluruh kehendak wakil rakyat dpr ri. ada partai gerindra, partai demokrat, partai keadilan sejahtera, partai amanat nasional yang walk out dan menolak dari open legal policy yang dipaksakan oleh partai politik pendukung pemerintah dan pemerintah. penentuan open legal policy guo nyata nyata merupakan manipulasi politik dan tarik menarik kepentingan partai politik oposisi yang ada dpr ri, partai politik pendukung pemerintah, dan pemerintah. dalam permohonan ini diuraikan open legal policy guo yang demikian nyata nyata bertentangan dengan uud nri bahwa ambang batas pengunungan calon presiden dan wakil presiden presidential threshold) sebagaimana dimaksud guo sudah pernah digunakan pada pemilu tahun sehingga sangat tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan sebagai prasyarat pencalonan presiden dan wakil merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid presiden yang dilaksanakan secara serentak bersamaan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd pada tahun bahwa syaraada pemilu tahun sudah digunakan untuk mengusung pasangan calon joko widodo jusuf kalla dan pasangan calon prabowo subianto hatta rajasa pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun diibaratkan ketentuan guo adalah tiket bioskop maka tiket bioskop ini telah dirobek untuk menonton pertunjukan film yang telah lalu.logika keserentakan pemilu tahun yang sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi. mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu x1 telah memutuskan penyelenggaraan. pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi sebagai berikut . bahwa maksud keserentakan ini juga dapat dilihat melalui penafsiran historis pembentukan dan uud original inten memorie van toelichting), dalam penyusunamerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidhal ini dapat kita lihat padamerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiduud junctoelum pelaksaan pemilihan umum dimana pemilihan umum disini merupakan satu tarikan nafas dengan uud dan telah didefinisikan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu x1 merujuk pada uud pelaksanaan pemilihan umum anggota dpr, dprd, dan dpd yang dilaksanakan secara serentak dalam satu kontestasi atau kompetisi dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. sehingga dalam posisi demikian maka seluruh partai politik dalam posisi yang sama yakni zero kursi atau zero suara sah (dimulai dari nol) bahwa konsekuensi dari dilaksanakan secara serentak adalah tidak bisa diterapkannya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud guo. pemaksaan guo justru menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap rasio legis keserentakan pemilu itu sendiri karena menjadi tidak berbeda dengan pemilu yang tidak serentak, hal ini telah bertentaeb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa setelah menjadi peserta pemilu, tentu hak konstitusional partai idaman untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. dengan kebijakan ambang batas pengunungan calon presiden dan wakil presiden presidential threshold) guo diskriminatif terhadap partai idaman sebagai peserta pemilu. bahwa ketentuan ini juga telah nyata nyata memangkas hak konstitusional partai idaman yang telah memutuskan dalam rapat pleno untuk mengusung rhoma irama sebagai calon presiden (bukti hal ini terjadi dikarenakanseandainya pun partai idaman menjadi peserta pemilu memiliki kursi dengan jumlah mayoritas pada pemilu tahun (melebihi kursi dpr ri) tetap saja tidak bisa mengusung rhoma irama sebagai calon presiden. dengan terhalanginya hak konstitusional untuk mengusung rhoma irama sebagai calon presiden tahun demikian telah melanggar juncto uud yang pada intinya pengunungan calon presiden dan wakil presiden menjadi hak setiap partai politik yang diletakkan pada penyelenggaraan pemilu serentak (bersamaan antara pemilu anggota dpr dengan presiden dan wakil presiden) yang tidak ada threshold pada pemilu tahun bahwa partai idaman dan rhoma irama sebagai calon presiden dari partai idamabahwa pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi menyatakan bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden jangan dijadikan ajang tawar menawar dengan partai politik yang ada dpr, hal ini bermakna apabila rhoma irama maju sebagai calon presiden dengan merujuk pada ketentuan guo maka rhoma irama terpaksa untuk melakukan tawar menawar (bargaining) dengan partai politik yang ada dpr ri. apabila hal itu merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid terjadi maka akan terjadi politik transaksional yang nyata nyata mencederai demokrasi itu sendiri. dan akan sia sia maksud dan tujuan rhoma irama dalam mendirikan partai idaman sebagai partai pengusung calon presiden pada pemilu politik transaksional tersebut merupakan praktik yang harus dihilangkan karena mencederai sendi sendi demokrasi. bahwa pertimbangan putusan nomor puu xi tersebut menyiratkan bahwa presidential threshold justru memperlemah sistem presidensial. hubungan antara presiden dengan partai pendukungnya menjadi hubungan yang transaksional baik pra dan pasca pilpres. pada pra pilpres dapat berwujud candidacy buying dan pasca pilpres dapat berwujud bagi bagi kue kabinet dan jabatan strategis. dukungan yang tercipta antara presiden dan dpr merupakan dukungan yang prematur, terkadang manis bahkan bisa juga menjadi pahit. tentu saja koalisi yang bersifat prematur atas dasar politik transaksional tidak membuat sistem presidensial menjadi kuat dan efektif. karena presiden hanya akan disibukkan untuk mengurusi pembagian kue yang merata antara partai politik pengusung. hal ini juga dapat rakyat lihat dalam keseharian presiden joko widodo yang tampaknya lebih senang istana bogor memberi makan ikan dan belajar memanah atau daerah dalam rangka peresmian dan gunting pita proyek infrastruktur atau kunjungan kenegaraan luar negeri. yang kami baca dari bahasa politik kegiatan presiden tersebut adalah presiden ingin menghindari permintaan ini dan itu dari partai politik pengusung apabila presiden ada istana negara jalan merdeka utara, karena sangat dekat jarak antara senayan dan merdeka utara. bahwa ambang batas pengunungan calon presiden dan wakil presiden presidential threshold) guo pada prinsipnya bertentangan dengan uud dan merusak sistem presidensial dimana kedudukan presiden dengan dpr adalah kedudukan yang setara dan seimbang. dalam sistem presidensial.merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidmengeliminasi fungsi evaluasi dari sebuah penyelenggaraan pemilu. rakyat yang tidak puas dengan kinerja dpr dan presiden dan wakil presiden periode harus dihadapkan pada pilihan yang sama seperti pemilu tahun pada pemilu tahun karena apabila dikerucutkan kelompok partai politik yang ada dpr saat ini hanya akan memunculkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu tahun padahal rakyat menginginkan evaluasi terhadap partai politik yang mendapatkan kursi dpr dan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung partai politik tersebut pada pemilu tahun evaluasi yang konstitusional tersebut dilakukan melalui jalur pemilu. bahwa ambang batas pengunungan calon presiden dan wakil presiden presidential threshold) guo apabila diterapkan menyebabkan pemilih tidak bisa memilih partai idaman, calon anggota dpr dan dprd dari partai idaman bersamaan dengan memilih calon presiden rhoma irama yang diusung partai idaman. padahal dalam pemilu serentak, pemilihpemaksaan berlakunya guo sama saja membuat pemilih partai idaman dipaksa memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden itu itu saja, padahal pemilih partai idaman tersebut ingin memilih rhoma irama sebagai presiden. sehingga guo telah mencederai hak politik dan kedaulatan rakyat yang menginginkan calon presiden alternatif (bukan itu itu saja) seperti rhoma irama untuk dipilih pada pemilu tahun merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo bahwa perlu diketahui partai idaman didirikan dari pendukung rhoma irama yakni: forsa fans rhoma irama soneta), forum silaturahmi ta' mir masjid dan musholla seluruh indonesia fahmi amami), persatuan artis musik melayu dangdut indonesia parmi) yang memiliki keanggotaan puluhan juta indonesia. dan sangat mungkin lubuk hati yang mulia hakim mahkamah konstitusi secara diam diam juga ada yang menyukai musik dangdut dan menjadi anggota forsa fans rhoma irama soneta). bahwa guo bertentangan prinsip one person, one vote, one value povo) dari pemilu tahun itu sendiri. pada tahun pemilih telah memilih calon anggota dpr pada pemilu anggota dpr. dari suara pemilih pemilu dpr tahun tersebut menghasilkan konversi nilai (value) sebagai berikut: menentukan partai politik yang berhak mendapatkan kursi dpr periode partai politik yang memenuhi ambang batas parliamentary threshold) menentukan calon anggota dpr yang berhak menduduki kursi dpr tersebut partai politik yang mendapatkan kursi dpr dari konversi suara pemilih pada pemilu dpr tahun berhak menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun bahwa konversi suara pemilih menjadi kursi telah digunakan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tahun pemaksaan berlakunya guo telah mencampuradukkan suara pemilih tahun yang telah digunakan dan kadaluarsa tersebut dalam pemilu tahun dengan pemaksaan berlakunya guo sama saja nilai kursi dari konversi suara pemilih tahun juga berlaku pada pemilu tahun satu suara pemilih pada pemilu tahun dikonversi menjadi nilai kursi pada kurun waktu pemilu yang berbeda untuk pencalonan presiden dan wakil presiden yang telah lalu dan masa yang akan datang). dengan demikian secara rasio legis guo telah menjadikan pemilih pemula dan pensiunan tni polri yang baru menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun sebagai warga negara kelas sedangkan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidtahun tentang mahkamah konstitusi mk), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pemilih yang pernah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun sebagai warga negara kelas yang punya privilege hak istimewa) untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tahun kondisi demikian telah nyata nyata bertentangan dengan kedaulatan rakyat dimana shohibul hajat atau yang punya hajat dan berdaulat pada pemilu tahun adalah warga negara yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai pemilih pada pemiluan harus mengacu pada asas satu orang one person), satu suara one vote), dan satu nilai one value) dari pemilu tahun dan pemilu tahun bahwa dengan demikian guo telah bertentangan dengan uudfrasa telah ditetapkan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidbukti fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai islam damai aman: bukti fotokopi kliping liputan media tetang pencalonan rhoma sebagai presiden dari partai kebangkitan bangsa: bukti fotokopi kliping koran mengingatkan dewan perwakilan rakyat republik indonesia: bukti fotokopi liputan liputan media tentang pencalonan rhoma irama sebagai presiden dari partai kebangkitan bangsa, merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bukti fotokopi dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual provinsi sulawesi barat tahun bukti fotokopi hasil verifikasi administrasi dan faktual dari provinsi tahun bukti fotokopi putusan rapat pleno dpp partai islam damai aman: bukti fotokopi laporan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik bukti fotokopi undang undang dasar negera republik indonesia tahun bukti fotokopi verifikasi kpu tentang kepengurusan partai tingkat provinsi tahun maluku utara):terhadap undang undang dasar tahun il. kedudukan hukum (legal standing) para pemohonteb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menyatakan db, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid. tentang pemilihan umum tanggal juli dan ditandatangani, merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiddukungorang ahli, yakni dr. hartono s.h., m.cl., dan dr. maruarar siahaan s.h., s.h., m.c,karenacmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidpemohon merupakan badan hukum partai politik yang disahkan melalu(bukti partai idaman dipimpin oleh ketua umum rhoma irama dan sekretaris jenderal ramdansyah yang berlandaskan pada pancasila, uud dan ahlul karimah. bahwa partai idaman didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) khususnya untuk menampilkan citra islam ramalan lilalamin. oleh karena itu partai idamanpartai idamamenghubungkan antara lil amri dengan rakyat. bahwa partai idaman diniatkan oleh rhoma irama menjadi organ penggerak perubahan masyarakat menuju masyarakat yang unggul dan bermoral ahlul karimah), politik santun dan islami yang ingin ditunjukkan. hal ini berarti partai idamanbahwa partai idaman merupakan partai politik yang didirikan dengan tujuan menunjukkan citra islam yang ramalan lil alamin. islam ramalan lil merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ts fundamental merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid!puu xv puu xv puu xv 7rdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid. dengan uud karena akan memaksaan yang patut diterimanyamerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid alamin adalah islam untuk semua, islam yang mengedepankan perdamaian jauh dari permusuhan, kekerasan, dan terorisme. islam yang merangkul semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras tertentu. (bukti pemohon berhimpun dalam satu partai politik dengan kesamaan cara pandang, ideologi dan tujuan menunjukkan wajah islam yang ramalan lil alamin, untuk mencetak kader kader partai idaman untuk menjadi pemimpin indonesia baik level eksekutif dan legislatif yang mengikuti sunattullah, menjadi pemimpin yang merangkul, mengayomi, dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat indonesia welfare state). bahwa tujuan didirikan partai idaman sebagai partai yang ramalan lil alamin sudah tercantum dalam aturan al. andika: sebagai berikut galai dad bikin lag maa arsyalnaka illa rahmattan lilalamin dan adalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. andika': bahwa pemohon merupakan partai politik pengusung rhoma irama sebagai calon presiden pada pemilu tahun pada pemilu legislatif tahun rhoma irama menjadi magnet yang signifikan dalam meningkatkan kursi dan perolehan suara partai kebangkitan bangsa pkb). pada tahun juga rhoma irama masuk dalam bursa calon presiden selain prof. mahfud dan muhaimin iskandar. dikarenakan popularitas rhoma irama pada tahun menyamai popularitas joko widodo, megawati soekarnoputri, dan prabowo subianto. ketokohan rhoma irama mendapatkan tempat hati masyarakat mulai dari anak kecil sampai dengan orang tua, dari tukang ojek sampai eksekutif perusahaan, dari supir angkot sampai professor, seluruh lapisan masyarakat mengetahui rhoma irama sebagai seniman dan seorang mubaligh. bahkan rhoma irama pernah mau dipinang oleh partai bulang bintang sebelum mendirikan partai idaman. sehingga partai politik yang ada dpr sangat ketakutan dengan popularitas rhoma irama dan partai irama yang mengusung rhoma irama yang dapat mengurangi dan menggerus berdasar seluruh uraian yang telah disampaikan atas, maka dapat disimpulkan bahwa:, dewan perwakilan rakyat memberi keterangan persidangan mahkamah tanggal oktober yang keterangan selengkapnya diterima kepaniteraan mahkamah tanggal oktober yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa para pemohon dalam nomor mengajukan pengujian dan dan pemilu yang dianggap bertentangan dengan uud merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidnomor beranggapan, bahwa dan pemilu bersifat diskriminatif kepada partai idaman. diskriminatif ini timbul dikarenakan berdasarkan ketentuan dan pemilu maka ada perbedahal angka dan angka bahwa dengan adanya ketentuan tahun maka para pemohon dalam hal ini ketua umum partai idaman akan mengalami kerugian karena akan terhalangi hak konstitusionalnya untuk memajukan dirinya sebagai calon presiden karena dengan adanya ketentuan pemilu berarti hanya partai peserta pemilu tahun lah yang berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. (vide permohonan hal angka bahwa guo oleh pemohon perkara nomor dianggap bertentangan dengan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid d1172005sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoi.merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menjadi. umum haruslah merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoimerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid:.secara signifikan perolehan suara dan kursi partai politik yang ada dpr dan pendukung pemerintah. (bukti bahwa ketentuan sepanjang frasa telah ditetapkan dan guo jelas akan merugikan setidak tidaknya potensial merugikanemohon sebagai partai politik berbadan hukum dan rhoma irama harus menempuh politik transaksional dengan partai politik yang ada dprdengan kondisi yang lebih berat oleh kpu sertasepanjang frasa telah ditetapkan , dan guo. pemohon berpotensi tidak lolos dalam verifikasi faktual oleh kpu tersebut dan rhoma irama tidak lolos sebagai calon presiden tahun potensi kerugian lebih jauh akan dialami olehyang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya secara alamiah : j)) bahwa ketika membentukpandangan dpr terhadap pengujian pemilu. bahwa para pemohon juga dalam perkara ini menguji pemilu dengan mendalilkan bahwa ketentuan pemilu mengakibatkan ketua umum partai idaman akan mengalami kerugian yakni akan terhalangi hak konstitusionalnya untuk memajukan dirinya sebagai calon presiden karena ketentuan pemilu berarti hanya partai peserta pemilu tahun lah yang berhak untuk memajukan calon presiden dan wakil presiden. bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa hal yang didalilkan pemohon tersebut bersifat asumsi belaka. oleh karena, pemohon atau ketua umum partai idaman tetap tidak dibatasi haknya untuk diusulkan sebagai calon presiden, apabil:tap mempunyai kekuatan hukum mengikat. merdeka sarat jakarta teb, fax mmahkamah menetapkan komisi pemilihan umum republik indonesia sebagai pihak terkait, yangbahwa substansi permohonan dalam perkara nomor puu xv tanggal agustus pada pokoknya menyatakan bahwa: ketentuan undang undang pemilu sepanjang frasa telah ditetapkan,ib, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam polita dan apabila mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan ini maka kerugian tersebut bisa dipastikan tidak akan terjadi terhadap pemohon.sepanjang frasa telah ditetapkan , dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum thn tln terhadap undang undang dasar negara republik indonesia dengan uraian sebagai berikut polita terkait kewajiban verifikasi hanya terhadap partai politik yang baru berbadan hukum bahwa tahun tentang pemilihan umumrdeka sarat jakarta teb, fax mb, fax mlengkapi keterangannya, pihak terkait komisi pemilihan umum republik indonesia melampirkan risalah rapat tentang rapat dengar pendapat komisi dpr ri, kemendagri, kpu ri, dan bawaslu peraturan kpu terkait persiapan pilpres i2.6j menimbang bahwa pihak terkait madani s.h., memberikan keterangan tertulis bertanggal september yang secara lisan dibacakan pada persidangan mahkamah tanggal oktober yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: (bukti pt. yang saat ini menjabat sebagai ketua dewan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid((merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa berdasarkan uraian digu:sebagaimana diatur dalammerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid b.didikmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidkait ketentuan sepanjang frasa telah ditetapkan dan guo pemohon sudah mengingatkan kepada pembentuk undang undang mengenai persamaan untuk dilakukan verifikasi baik terhadap partai politik lama dan partai politik baru (bukti bahwa dan guo memberikan opsi bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu tahun yakni sepanjang frasa telah ditetapkan dan bagi partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu sedangkan sepanjang frasa lulus verifikasi oleh kpu bagi partai politik yang berbadan hukum partai politik menjalani proses verifikasi sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu. opsi yang diberikan ini bersifat diskriminasi terhadap partai politik yang baru saja berbadan hukum. ketentuan frasa telah ditetapkan dan guo bersifat diskriminatif dikarenakan partai politik yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi untuk menjadi peserta pemilu sedangkan partai politik peserta pemilu tahun tidak diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta pemilu tahun atau pemilu terang benderang bersifat diskriminatif. bahwa pengertian diskriminasi dari sudut ketatanegaraan indonesia sebagaimana yang sudahmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid:(barat jakarta tebe fax email: secretary@wahkamahkonsilustgoidmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid oleh partai partai termasuk partai bulan bintang dalam putusanhukum yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam partai politik. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidtidaklah beralasan menurut hukum dan tidak pihak terkait madani s.h.,ktp dan npp atas nama madani s.h. bukti ptmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bukti pt fotokopi surat keputusan dewan pimpinan pusat, i2.8j menimbang bahwa pemohon, presiden, dan pihak terkait madani, s.h. telah menyerahkan kesimpulan tertulis pada kepaniteraan mahkamahb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid |
salinan linapadapadanak mah provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten sampang nomor tahun tentang bangunan geduketentuan penyidikan, ketentuan pidana: dan ketentu,ketentuan mengenai,,atas perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan,,kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan bupati sebagai kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung,, dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada harus mempertimbangkan rencana tata ruang, dengan mempertimbangkan pendapat tenaga ahli bidang penyelenggaraan bangunan gedung,dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah daerah berwenang melakukan pemberdayaan kepada penyelenggara dan masyarakat,forum dengar pendapat, dan atau cc. pelatihan, pendampingan, penyuluhan, bimbingan teknis, pemberian tenaga teknis pendamping. pemerintah daerah berwenang,setiap pemilik, pengguna, dan penyelenggara bangunan gedung yang melanggar ketentuan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan jenisizin mendirikan bangunan, gedung, penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi, atau pencabutan sertifikat laik fungsi. ketentuan mengenai mekanisme,bupati dapat menetapkan pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan organisasi perangkat daerah kabupaten sampang sebagaimana ketentuannerima laporan, atau pengaduan atas tindakan pidana pelanggaran peraturan daerah ini, melakukan tindakan pertama ditempat kejadian, melakukan pemeriksaan, melakukan penyitaan benda dan surat,atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan melalui penyidik menyampaikan kepada penuntut umum, tersangka dan atau keluarganya, i.melakukan tindakan lain menurut undang undang hukum acara pidana. bab ketentuan pidana setiap pemilik, pengguna, dan penyelenggara bangunan gedung yang karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan bangunan gedung tidak laik fungsi, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dapat: bangunan gedung yang sudah memiliki imb sebelum peraturan daerah ini berlaku, namun bangunan gedung belum selesai da, paling lama (lima) tahun,elf,,,, bangunan gedung milik pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang belum memiliki imb dan slf wajib memiliki paling lama tahun. bab x, peningkatan kehidupan, dansehinggbertujuan untuk bangunan gedung yang didirikan sejak awal telah ditetapkan fungsinya, sehingga masyarakat yang akan mendirikan bangunan bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat:terstrukturermassa dengan tingkat kerahasiaan tinggi antara lain bangunan milit encana tata ruangnetapan rencana tata ruang oleh pemerintah daerahaisans, dan segala akibat dampak yang ditimbulkan yang ada dalamnya, meliputik tertentu. juga untuk pertimbangan keselamatan penerbanganpasal cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pasal, klasifikasi fungsi bangunan gedung berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud padafungsi bangunan gedung berdasarkan tingkat permanen sebagaimana dimaksud padapaling sedikit (lima) sampai dengan (sepuluh) tahun, dan.contohnya kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans rss klasifikasi fungsi bangunan gedung berdasarkan tingkat risiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada meliputi: tingkat risiko kebakaran rendahrendah, tingkat risiko kebakaran sedangedang, dan tingkat risiko kebakaran tinggi,angat tinggi dan atau tinggi. klasifikasi fungsi bangunan gedung berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: bangunan gedung lokasi renggang, yaitu bangunan gedung yang terletak pada daerah pinggiran luar kota,terletak daerah permukiman, dan bangunan gedung lokasi padat, yaitu bangunan gedung yang terletak daerah perdagangan pusat kota. klasifikasi fungsi bangunan gedung berdasarkan ketinggian bangunan gedung sebagaimana dimaksud padafungsi bangunan gedung berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada meliputi: bangunan gedung milik negara, yaitu bangunan gedung yang meliputi gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudanref peraturan daerah kabupaten sampang nomor rumah negara, dan lain lain,, atau perorangan,, dan diadakan dengan sumber pembiayaan dari dana badan usaha non pemerintah tersebut. klasifikasi fungsi bangunan gedung berdasarkan zonasi gempa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan percepatan puncak batuan dasar, meliputi: zona ,05g, zona o,1g, zona ,15g, zona ,2g, zona ,25g, zona ,3g, zona ,4g, zona ,5sg, i.zona ,6g:, j.zona ,7g, zona ,8g:, i.zona ,9g, zona ,0g, zona ,2g, zona ,5g, zona ,0g, zona ,0gfungsi dan, pemilik bangunan gedung mengusulkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada, pemerintah daerah menetapkan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada melalui penerbitan imb berdasarkan rencana tata ruang,:, perubahan data fungsi, dan atau klasifikasi bangunan gedung, perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada dalam bentukpersyaratan permohonan penerbitan imb meliputi: persyaratan administratif,,.cc.formulir terkait. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: fotokopi krk,mulia terkait. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tokoh rkk, ata perencana konstruksi. formulir terkait sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: urat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam krk, urat pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat, urat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat, dan h.luas basement, i.jumlah lantai basement, dan jkondisi daerah,,tahun tentang pembentukan peraturan perundang undanga,, desain prototipe bangunan gedung (dua) lantai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisiambar situasi atau rencana tapak, ambar denah, cc. ambar tampak, dan ambar potongan. rencana struktur sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat: ambar rencana pondasi termasuk detailnya, dan ambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan, dan ,paling sedikit memuat: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas. rencana arsitektur sebagaimana dimaksud dalamarsitektur sebagaimana dimaksud padarencana struktur sebagaimana dimaksud dalamarus disertai dengan gambar rencana basement termasuk detailnya,dalam dan eastern, j.bagian keempat persyaratan tata bangunan dan lingkungan persyaratan tata bangunan dan lingkungan meliputiencana tata ruang, pemerintah daerah wajib menginformasikan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada kepada masyarakat, informasi sebagaimana dimaksud pada berisi keterangan mengenai peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung, setiap bangunan gedung yang dibangun wilayah tertentu wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan, memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari pemerintah daerah dan atau instansi terkait lainnya, bangunan gedung wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputidalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi bangunan gedung harus disesuaikan dengan peruntukan yang baru, dalam hal timbul kerugian akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah harus, persyaratan kepadatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam bentuk kdb dan kdh pada tingkatan tinggi, sedang dan rendah, persyaratan ketinggian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam klb dan atau jumlah lantai bangunan dan tinggi bangunan, klb sebagaimana dimaksud pada meliputi tingkatan klb tinggi, a bangunan, dan jarak antara jalan dengan pagar halaman, persyaratan intensitasag. kdb ditentukan berdasarkan ataspada harus disesuaikan dengan ketentuan dalam rencana tata ruang dan atau pengaturan sementara persyaratan intensitas bangunan gedung. kdh ditentukan berdasarkan atas serta pelestarian lingkungan resapan air permukaan tanah, ketentuan besarnya kdhklb ditentukan berdasarkan atasjumlah lantai dan tinggi bangunan gedung ditentukan berdasarkan atas, setiap bangunan gedung yang didirikan dapat dibuat bertingkat bawah tanah sepanjang memungkinkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan,, dan intensitas bangunan gedung. setiap bangunan gedung wajib memenuhi ketentuan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam rencana tata ruang kabupaten,a bangunan gedung dengrel kereta api, dan atau jaringan tegangan tinggi berdasarkan pada pertimbangan keselamatan dan kesehatan,ber. garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggal meliputib.penetapan garis sempadan sungai yang tidak bertanggal luar kawasan perkotaan terdiri dari: sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari (lima ratus) km?, sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan (lima ratus) km?. garis sempadan sungai besar tidak bertanggal luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada garis sempadan sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar darigaris sempadanditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan (tiga) meter, garis sempadgaris sempadangaris sempadan paling sedikit berjarak (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan sepanjang alur sungai, dalam hal sungai tidak bertanggal yang berbatasan dengan jalan, garis sempadan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan100m?alam peraturan bupati. garis sempadan bangunan ditetapkan berdasarkan atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keserasian dengan lingkungan, serta ketinggian bangunan, garis sempadan bangunan gedung sebagaimana dimaksud padabupati dapat menetapkan ketentuan lain tentang besarnya garis sempadan bangunan untuk kawasan kawasan tertentu dan spesifik. penetapan jarak antara bangunan gedung, dan jarak antara jalan dengan pagar halaman untuk setiap lokasi, harus sesuai dengan peruntukannya berdasarkan atas pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keserasian dengan lingkungan, serta ketinggian bangunan, penetapan jarak antara bangunan, dan jarak antara jalan dengan pagar halaman sebagaimana dimaksud pada diberlakukan per kavling, per persil, dan atau per kawasan, penetapan jarak antara,harus bera, keseimbangan, keserasian: keselarasan dengan lingkungannya, keseimbangan antara nilai nilai sosial budaya lokal kesejarahan pertumbuhan historis daerah, mempertimbangkankan, penampilan bangunaneselarasan kaidah estetika bentuk, dan karakteristik dari arsitektur dari bangunan gedungengan mempertimbangkan pendapat publik. bentuk denah bangunan gedung harus simetris dan sederhana untuk mencegah kerusakan akibat bencana alam gempa, bentuk denah bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada harus dirancang dengan memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur sekitarnya, untuk mewujudkan ruang luar bangunan yang nyaman dan serasi,, bentuk atap dan dinding bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada, setiap ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada harus dirancang menggunakan pencahayaan dan penghargaan alamiahun tentang bangunan cagar budaya yang lestarikan, peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor prt m tahundoman teknis izin mendirikan bangunan, peraturan daerah kabupaten sampang nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten wilayah tahunnomor tahunbangunan gedung kecuali fungsi bangunan gedung yang memerlukan sistem pencahayaan dan penghargaan buatan, tinggi ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan fungsi dan arsitektur bangunan, perubahan fungsi ruang bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan penggunaan bangunan gedung, menjamin keamanan, keselamatan bangunan, dan kebutuhan kenyamanan bagi penghuninya. ruang luar bangunan dan rth harus memperhatikanhuruf dan huruf untuk menciptakan ruang luar bangunan gedung dan rth yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan, pertimbangan sebagaimana dimaksud pada berupa, setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh menghalangi pandangan lalu lintas, setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh, setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh berada atas sungai, saluran, selokan, atau parit pengairan, baik secara langsung atau tidak langsung, bangunan gedung yang didirikan tidak boleh berada atas sungai sebagaimana dimaksud pada kecuali untuk daerah tertentu dengan lebar 50m (kurang dari 50m), pembangunan bangunan gedung harus dengan struktur bangunan khusus, dan tidak menggangu fungsi sungai, serta merusak lingkungan, bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan persetujuan bupati berdasarkan pertimbangan tim ahli persyaratan rth sebagaimana dimaksud pada, ketentuan mengenai persyaratan rth,,lam halterdapat kemiringan yang curam, atau perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli suatu percetakan, penetapan tinggi maksimal lantai dasar bangunan gedung diatur tersendiri, tinggi lantai dasar bangunan gedung dapat mencapai maksimal ,20m?dalam hal tinggi tanah pekarangan berada bawah titik ketinggian (pil) bebas banjir, atau terdapat kemiringan curam, atau perbedaan tinggi yang besar pada suatu tanah percetakan, penetapan tinggi maksimal lantai dasar bangunan gedung diatur tersendiri, permukaan atas dari lantai denah (dasar): paling sedikit dan paling banyak, dalam hal terjadi kondisi luar biasa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku untuk kondisi, dhb sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari kewajiban permohonan imb untuk menyediakan rth dengan luas maksimum y,. setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan,, harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas, serta tidak mengganggu sirkulasi kendaraan dan jalur pejalan kaki,,,,mendirikan bangunan gedung yang dapat mengganggu, menimbulkan dampak besar dan penting, harus didahului dengan menyertakan analisis mengenai dampak lingkungan amdal) dan analisa mengenai dampak lalu lintas andal lalin), dalam hal kegiatan mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada tidak mengganggu, atau dapat menimbulkan dampak besar dan penting, cukup dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan ukl) dan upaya pemantauan lingkungan upl)), setiap mendirikan bangunan gedung yang memerlukan amdal, andal lalin, ukl dan upl, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf persyaratan, program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada memuat jenis, jumlah, besaran,sebagaimana dimaksud pada harus disusun berdasarkan program bangunan dan lingkungan, ketentuan rencana umum, dan panduan rencana yang memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan, rencana investasi sebagaimana dimaksud pada sebagai arahan dalam proses pengendalian investasi,atau,atau kawasan bersangkutan dengan mempertimbangkan pendapat para ahli dan masyarakat,,bagian kelimai.persyaratan bahan, persyaratan, persyaratan struktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada harus mempertimbangkan aspek aspek sebagai berikut: a.fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan,,:, yang, pondasi langsung sebagaimana dimaksud pada huruf harus direncanakan dengan dasar terletak atas lapisan tanah yang mantap, dengan daya dukung tanah yang cukup kuat, dan selama bangunan gedung berfungsi tidak mengalami penurunan yang melampaui batas, pondasi dalam sebagaimana dimaksud pada huruf harus digunakan dalam lapisan tanah yang disertai daya dukung, terletak cukup jauh bawah permukaan tanah untuk mencegah,, dan sistem proteksi pasif, jalan luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, cc., dan manajemen penanggulangancc. sistem pengendali asap kebakaran dan pusat pengendali dan pemerintah daerah provinsi jawa timur, serta pemerintah daerah kabupaten sampang. bupati adalah bupati sampang dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten samp undangan,,,keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak,, dan atau pengunjung dalamnya, peralatan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam berupa peralatan detektor, dan atau pengunjung dalamnya, petugas pengamanan sebagaimana dimaksud pada bertugas,, sistem pencahayaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa: sistem pencahayaan alami, dan atau buatan, dan atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya. sistem pencahayaan alami sebagaimana dimaksud pada huruf untuk bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan optimal yanguruf,, dan tingkat bahaya yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran pembuangan, serta penggunaan peralatan yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya, sistem pengolahan dan pembuangan air limbah kotor sebagaimana dimaksud pada harus memisahkan antara air limbah beracun dan berbahaya dengan air limbah rumah tangga, serta sebelum membuang saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan standar teknis terkait: persyaratan teknis sistem pengolahan dan pembuangan air limbah kotor sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada harus mengikuti sni keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, atau edisi terbaru, dan atau standar baku, atasistem air hujan sebagaimana dimaksud pada, pertimbangan jenis kotoran dan sampah sebagaimana dimaksud pada diwujudkan dalam bentuk penempatan peradaban,,, tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, dan penggunannya dapat menunjang pelestarian lingkungan, penggunaan bahan bangunan gedung yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting sebagaimana dimaksud pada, tata letak ruang, dan,penyelenggara bangunan gedung harus menjamin kondisi pengguna yang beradb.penyelenggara bangunan gedung harus menjamin pengguna dan fungsi bangunan gedung tidaktingkatdan sumber bising lainnya yang berada dalam maupun luar bangunan gedung,empat) lantai namsebagaimana dimaksud dalam:ampperbandingan antara luas tapak,tujuh persyaratan bangunan gedung cagar budaya,,,mengenai persyaratan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bagian kedelapan persyaratan pembangunan bangunan gedung atas atau bawah tanah, air atau prasarana sarana umum,delapan, penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud padaadat. penentuan lokasi pada bangunan gedung adat sebagaimana maksud dalam huruf mengikuti lokasi bangunan adatadat sebagaimana maksud dalam huruf mengikuti gaya langgam yang terdapat pada bangunan tradisional yang diterima berdasar kaidah norma masyarakat setempat. arah orientasi bangunan gedung pada bangunan gedung adat sebagaimana maksud pada huruf berdasar pada arah orientasi arsitektur lokal bangunan tradisional yang terdapat pada bangunan tradisional setempathuruf memiliki ketentuan sebagai berikut: besaran dan atau luasan bangunan gedung adatdiatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. simbol, unsur elemen bangunan gedung pada. tata ruang dalam dan luar bangunan gedung pada bangunan gedung adat sebagaimana maksud pada huruf memiliki ketentuan sebagai berikut: tata ruang dalam bangunan gedung adat mempertahankan tata ruang dalam yang ada asli, tata ruang luar bangunan gedung adat mempertahankan tata ruang dalam yang ada asli, dalam hal perubahan menyangkut tata ruang luar bangunan gedung adat sebagaimana huruf dan hurufpada bangunan gedung adat sebagaimana maksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. aspek larangan pada bangunan gedung adat sebagaimana maksud dalam huruf harus menyesuaikan dengan norma adat setempat. aspek ritual pada bangunan gedung adatpenentuan lokasi pada bangunan gedung dengan gaya langgam tradisional sebagaimana dimaksud dalam huruf mengikuti lokasi bangunan tradisionaldengan gaya langgam tradisional bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf bentuk tangan langgeng adalah pola dengan ciri khas bentuk atap trompesan, pengguna dan bangsal. arah orientasi bangunan gedung pada bangunan gedung dengan gaya langgam tradisional sebagaimana dimaksud dalam huruf mengacu pada konsep kekerabatan keluarga pokok, dengan pola bangunan membujur dari arah barat timur.besaran dan atau luasan bangunan gedung tradisionalsimbol dan unsur elemen pada bangunan gedung dengan langgam tradisional sebagaimana maksud dalam huruf mengikuti simbol yang ada asli pada bangunan tradisional setempat tata ruang dalam dan luartata ruang dalam bangunan gedung tradisional mempertahankan tata ruang dalam yang ada asli. dalam hal perubahan menyangkut tata ruang dalamaspek larangan pada bangunan gedung dengan gaya langgam tradisional sebagaimana maksud dalam huruf harus menyesuaikan dengan norma adat masyarakat setempat. aspek ritual pada bangunan gedung dengan gaya langgam tradisionalmeliputi: bangunan gedung pemerintah dengan gaya langgam tradisional harus memiliki bentuk pagar yang sesuai dengan ciri khas gaya langgam tradisional kabupaten sampang. bangunan gedung non pemerintah dapat memiliki bentuk pagar yang sesuai yang sesuai dengan ciri khas gaya langgam tradisional kabupaten sampang. paragraf penggunaan simbol dan unsur elemen tradisional setiap perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta, atau lembaga pemerintah dapat menggunakan simbol dan unsur elemen tradisional sebagaimana dimaksud dalam untuk bangunan gedung yang akan direhabilitasi atau direnovasi,, penggunaan simbol dan unsur elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada wajib untuk bangunan gedung milik pemerintah daerah dan atau bangunan gedung milik pemerintah daerah, dan dianjurkan untuk bangunan gedung,, ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan kearifan lokal dalamberdasarkan konstruksi semi permanen dan darurat, dan dapat ditingkatkan menjadi permanen,sampangsampketentuan mengenai meliputiketentuan mengenai penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut sering,topan,yang terletak zona patahan aktif dan kawasan rawan abrasi:abrasi merupakan kawasan pantai yang berpotensi dan atau pernah mengalami abrasi,etentuankawasan yang terletak zona patahan aktif, dan kawasan rawan abrasi,,,,,,,, ketentuan mengenai gambar rencana prototipe sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupat, perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada kecuali, pemerintah daerah dapat mengatur perencanaan teknis untuk jenis bangunan gedung lain yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada yang diatur dalam peraturan bupati,d., atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan, dan cc. pelestarisebagai berikut: pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, dan pemeriksaan dan ketatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedungpenetapan penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung berdasarkan: lingkup butir komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan permohonan yang diajukan, lingkup kegiatan yang meliputi pemdaftarketentuan mengenai penghitungan besarnya retribusi imb sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. paragraftata cara penerbitan imb setiap permohonan imb wajibberfungsi sebagai pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung untuk: pembangunan gedung baru, dan atau prasarana bangunan gedung, b.hteraan, arsitektur, dan budaya, dan pelestarian atau pemugaran penyelenggara bangunan gedung harus mengajukan permohonan krk sebelum mengajukan permohonan imb, pemerintah daerah harus memberikan krk sebagaimana dimaksud pada kepada pemohon untuk lokasi yang bersangkutan, krk sebagaimana dimaksud pada meliputi ketentuan sebagai berikutkdb maksimum yang diizinkan, klb maksimum yang diizinkan, 'kdh minimum yang diwajibkan, ktb maksimum yang diizinkan, dan jaringan utilitas kota, keterangan lainnya yang terkait. krk sebagaimana dimaksud pada dapat, imb untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada wajib mendapat pertimbangan teknis tag dan pendapat publik, imb untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada wajib mengikuti standar teknis yang berlaku. pemerintah daerah memeriksa dan menilai syarat syarat, dan status keadaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam sebagai bahan persetujuan pemberian imb, bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar pemerintah daerah menetapkan retribusi,:,,, dan atau melengkapi persyaratan yang diajukan, ,,,,,, pencabutan imb sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatie2selain pekerjaan sebagaimana dimaksud pada tetap dipersyaratkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tata cara,selain perencanaan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada yang diatur dalam peraturan bupati,, dan atau instalasi dan atau perlengkapan bangunan gedung,,,b.nomor imb:,keterlaksanaan konstruksi dan semua,a.memasuki, dan mengadakan pemeriksaan tempat pelaksanaan konstruksi, setelah menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas, b. yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan umum, d.sanakan sebelum diserahkan kepada pemilik bangunan gedung, dan setelah bangunan gedung selesai dibangun,, pemilik bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada wajib bertanggung jawab menjaga keandalan bangunan gedung, dalam hal tidak terdapat penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah dalam melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada dapat mengikutsertakan pengkaji teknis profesional dan penilik bangunan (building inspector) yang bersertifikat, serta,,,,,, bupati wajib menyimpan secara tertib data bangunan gedung sebagai arsip pemerintah daerah,,,,,,,,mengenai,,, yaitu bangunan gedung dan lingkungannya yang bentuk fisik sama sekali tidak boleh diubah, klasifikasi madya, yaitu bangunan gedung dan lingkungannya yang bentuk fisik dan eksterior sama sekali tidak boleh diubah, namun sebagian tata ruang dalammenurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada untuk melindungi dan melestarikan,,,:, pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan peraturan perundang undangan, pedoman, petunjuk, standar teknis bangunan gedungbentuk sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat terlaksana dengan tertibfungsi dan klasifikasi bangunan gedung, jik,,,,, pembongkaran bangunan gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan berdasarkan rencana teknis yang telah memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah, hasil pengawasan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada harus dilaporkan kepada pemerintah daerah,,,,,,,,,,,,,,ketentuan mengenaipembentukan tag ditetapkan dengan keputusan bupati:,, setiap unsur diwakili oleh (satu) orang sebagai anggota,, masa kerja tag sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang paling banyak (dua) kali masa kerj, biaya operasional tag,,,,,,,,, bupati sikka, menimbang bahwa berdasarkan keputusan gubernur nusa tenggara timur nomor:. peraturan daerah kabupaten sikka nomor tahun tentang pengelolaan hutan kemasyarakatan lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor tambahan lembaran daerahlembaran daerah kabupaten sikk,pada pihak ketiga, bahwa untuk melaksanakanyertaan modal pemerintahuatubadan usaha milik negara dan badan usaha milik daerahmaksud penyertaan modal pemerintah daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan modal daerah dengan membentuk usaha bersama maupun dengan pihak ketiga. penyertaan modal pemerintahkelola perusahaan yang baik: dan cc. memperoleh laba dan atau keuntungan. bab iii bentuk penyertaan modal daerah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada pihak ketiga. penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada dapat ditambah, dikurangi, dan atau dijual kepada pihak lain. penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa uang dan atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang. penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang apbd tahun berkenaan. sebelum melakukan kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah, terlebih dahulu dilakukan kajian sebagai berikut, dtim sebagaimana dimaksud pada dikoordinir oleh bagian yang membidangi perekonomian bab nilai dan jangka waktu penyertaan modal besarnya penyertaan modal maksimal sebesar rp. seratus milyar rupiah) untuk jangka waktu tahun dari tahun sampai dengan setiap tahun alokasi penyertaan modal maksimal sebesar rp. dua puluh milyar rupiah). nilai besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam adalah nilai penyertaan modal diluar penyertaan modal dalam bentuk tanah atau barang. bab tata cara penyertaan modal, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk pendirian perseroan terbatas sebagaimana dimaksud padayang dipisahkan. penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk kepemilikan saham, terlebih dahulu harus memperhatikan kelayakan badan usaha terhadap proposal yang disampaikan oleh pihak ketiga. kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila kepemilikan saham dimaksud dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan atau peningkatan pendapatan daerah. pihak ketiga wajib menerbitkan bukti kepemilikan penyertaan modal pemerintah daerah segera setelah menerima penyertaan modal baik dalam bentuk uang, tanah maupun barangdilakukan oleh bupati setelah dapat persetujuan dprd. berdasarkan persetujuan dprd, bupati membuat perjanjian bersama bersyarat dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian. bab hasil usaha bagian keuntungan penyertaan modal pemerintah daerah disetorkan pemerintah daerah melalui kas daerah dan dimasukan dalam apbd bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada menjadi pendapatan daerah tahun berikutnya setelah disetujui dalam rups ratdalam hal penyertaan modal pemerintah daerah pada perseroan, bupati dapat menunjuk pejabat yang akan diusulkan duduk sebagai komisaris apabilan diberitahukan kepada dprdpihak ketiga yang mendapatkan penyertaan modal pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada pemerintah daerah. bab viii sanksi administrasi apabila bumn bumi sebagaimana dimaksud dalam tidak melakukan kewajibannya diberinundaan penyertaan modal pada tahun berikutnya, tata cara pemberian sanksioktober sekretaris daerah kabupaten sijunjung dto ade taufik rohani lembaran daerah kabupaten sijunjung nomor tahundari: pendapatan asli daerah, yangalam penjelasan huruf angka diatassama dengan pihak ketigakepada badan usaha milik negara dan atau buminegara dan atau bumikepemerintahpemerintah daerah kepemerintah daerah kepada pihak ketiga dimaksud dilakukan dengan cara:empatan modal pada badan usaha milikapabila berdasarkan kajian kajian tersebut telah memenuhi satu syarat atau lebih maka kegiatan penyertaan modal dapat dilakukan tergantung dari jenis penyertaan modal yang dilakukan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas bukti kepemilikan penyertaan modal pemerintah daerah adalah dokumen yang ditanda tangani oleh pihak yang berwenang pada bumn bumi dalam bentuk sertifikat saham atau surat keterangan kepemilikan. yang dimaksud dengan kontrak manajemen yaituyaitu.yang dimaksud dengan kontrak bagi keuntungan yaitu, dengan ketentuan antara lain: yang dimaksud dengan kontrak bagi hasil usaha yaituyaitu:. cc,hgb)ng walikota padang provinsi sumatera barat peraturan daerah kota padang nomor tahun tentang pengelolaan rumah kos dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota padang, menimbang bahwa kebutuhan akan perumahan seiring dengan laju pertambahan penduduk dan pembangunan yang semakin berkembang, membutuhkan hunian atau tempat tinggal yang nyaman dan aman, bahwa terwujudnya ketertiban dan adanya kepastian hukum dalam usaha pengelolaan rumah kos merupakan suatu kondisi yang amat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahwa pengelolaan rumah kos sebagaimana diatur dalamperbaiki karenaix tentang penyelenhuruf yang dimaksud dengan ketertiban adalah ketertiban yaitu aturan yang mengharuskan segala sesuatu supaya berjalan sejalan agar tidak berantakan dan teratur, huruf yang dimaksud dengan, huruf yang dimaksud dengan komersil adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa yang mencakup semua kegiatan dan hubungan industri perdagangan, huruf yang dimaksud dengan pemberdayaan, huruf yang dimaksud akuntabilitas adalah pertanggunganjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggunganjawab. huruf yang dimaksud dengan adat dan istiadat adalah aturan dan perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala yang mengatur kehidupan manusia. aturan yang mengatur kehidupan manusia indonesia bisa menjadi sebuah aturan hukum yang mengikat disebut hukumawasan terhadap penyewa rumah kos dapat dilakukan dalam bentuk mengawasi aktivitas penyewa dan tamu yang datang berkunjung rumah kos. huruf apabila ditemukan perbuatan negatif yang dilakukan oleh penyewa, pengelola rumah kos selambat lambatnya dalam jangka waktu (dua puluh empat) jam wajib melaporkan hal tersebut pihak yang berwenang. huruf dalam hal terjadi perubahan data penyewa, pengelola rumah kos dalam jangka waktu (dua puluh empat) jam wajib menyampaikan perubahan data tersebut kepada lurah melalui rt rw setempat sejak terjadinya perubahan data penyedoman pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan rukun tetangga serta rukun wargatentang pengelolaan rumah kosanda daftar usaha yang selanjutnya disingkat tdu adalah daftar catatan resmi yang memuat hal hal yang wajib didaftarkan serta disahkan oleh walikota. rumah kos adalahyewa rumah kos adalah seseorang atau sekelompok orang yang menempati rumah kos atau bangunan rumahgelolaan rumah kos adalah setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan rumah kos yang aman dan nyaman. masyarakat adalah setiap orang yang berada sekitar lingkungan rumah kos yang secara langsung ataupun tidak langsung mempunyai kepentingan perihal pengelolaan rumah kos. asosiasi pengelola rumah kos adalah forum komunikasi pengelola rumah kos daerah sekaligus mitra pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan rumah kos yang profesioyang sejenis, lembaga,bentuk usaha tetap, atau bentuk badan lainnya. bab asas, tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu asas pengelolaan rumah kos diselenggarakan berdasarkan asas: kepastian hukum, agama, ketertiban, kesusilaan, komersil: pemberdayaan, akuntabilitas, dan adat dan istiadat. bagian kedua tujuan pengelolmemberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha rumah kos, mewujudkan tertib administrasi kependudukan, menciptakan ketertiban dan keamanan tengah tengah masyarakat dari tindakan penyalahgunaan rumah kos, menunjang pembangunan yang berkelanjutan bidang ekonomi, sosial dan budaya, dan memaksimalkan pendapatan asli daerah. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini terdiri atas hak dan kewajiban pengelola rumah kos, tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola rumah kos, peran serta masyarakat, pengawasan dan pembinaan, dan sanksi bab iii hak dan kewajiban pengelola rumah kos berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyewa untuk menyesuaikan diri dengan tata kehidupan masyarakat setempat, melaporkan secara tertulis kepada lurah melalui ketua rt rw setempat, jumlah penyewa termasuk identitas penyewa, membuat dan memasang atau menempelkan tata tertib, jadwal penerimaan tamu, melarang penyewa rumah kos menerima tamu luar ruang tamu, melakukan pengawasan terhadap penyewa rumah kos untuk menghindari terjadinya perbuatan negatif, melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ditemukan perbuatan negatif oleh pengelola rumah kos, melaporkan kepada lurah melalui rt rw setempat apabila terjadi perubahan data penyewa selambat lambatnya (dua) kali (dua puluh empat) jam, dan menunjuk satu orang penanggungjawab dalam pengelolaan rumah kos. penyewa berhak diperlakukan dengan baik oleh pengelola, dan mendapatkan rasa aman dari pengelola, penanggungjawab dan lingkungan. penyewa berkewajiban: memberikan data diri kepada pengelola rumah kos, penyewa yang sudah menikah diwajibkan memperlihatkan surat akta nikah dan atau bagi keluarga dibuktikan dengan kartu keluarga, menjaga keamanan, ketertiban serta menghormati adat istiadat yang ada dalam masyarakat lingkungannya: dan mematuhi segala peraturan yang berlaku. setiap rumah kos wajib memasang papan informasi yang mudah dilihat. dalam papan informasi sebagaimana dimaksud pada wajib memuat informasi paling kurang mengenai identitas pengelola rumah kos: jangka waktu tdu: jangka waktu izin usaha rumah kos: jenis peruntukan, dan jumlah kamar kos. ketentuan lebih lanjut mengenai papan informasi sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan walikota. orang atau badan yang mengelola rumah kos dapat membentuk asosiasi pengelola rumah kos. asosiasi pengelola rumah kos sebagaimana dimaksud pada dibina oleh pemerintah daerah. bab izin usaha dan tanda daftar usaha bagian kesatu umum setiap usaha pengelolaan rumah kos wajib memiliki izin usaha rumah kos dari walikota. selain izin usaha rumah kos sebagaimana dimaksud pada rumah kos yang memiliki lebih dari (sepuluh) kamar wajib mendapatkan tdu dari walikota. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha dan tdu sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. izin usaha dan atau tdu rumah kos tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin walikota. bagian kedua pemberian izin usaha dan tdu izin usaha dan atau tdu rumah kos diberikan oleh walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh orang atau badan pemilik rumah kos. pengajuan izin usaha dan atau tdu rumah kos oleh pemohon wajib disampaikan dalam bentuk tertulis kepada walikota. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin usaha dan atau tdu rumah kos diatur dengan peraturan walikota. bagian ketiga jangka waktu masa berlaku izin usaha dan atau tdu rumah kos adalah (lima) tahun dan dapat diperpanjang. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan izin usaha dan atau tdu rumah kos diatur dengan peraturan walikota. bagian keempat pembatalan izin usaha dan tdu izin usaha dan atau tdu rumah kos dapat dibatalkan jika: persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin usaha dan atau tdu mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, pemalsuan data, dokumen, dan atau informasi, atau penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur menurut, dilingkungan masing masing melalui ketua rt rw setempat. ketentuan bab pengawasan dan pembinaan bagian kesatu pengawasan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha rumah kos dilakukan oleh camat melalui lurah dengan melibatkan ketua rt rw setempat dan pemilik penanggung jawab pengelola rumah kos. rt rw melaporkan kepada lurah setempat atau yang berwenang apabila dalam pengelolaan rumah kos terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya. bagian kedua pembinaan pembinaan terhadap penyelenggaraan rumah kos dilakukan olehusaha rumah kos. bab vii larangan pengelola rumah kos dilarang: menempatkan penyewa rumah kost laki laki dan perempuan dalam satu kesatuan bangunan penginapan kecuali penyewa yang terikat perkawinan sah, menjadikan rumah kos untuk kegiatan yang dilarang agama dan hukum. bab viii sanksi administratif pengelola rumah kos yang melanggar ketentuan dan atau 11teguran tertulis, pembekuan izin usaha dan atau rumah kos, dan atau pencabutan izin usaha dan atau tdugelolaan rumah kosam waktu (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi, ahli sidang pengadilan. bab ketentuan pidana pengelola rumah koizin usaha rumah kos dan atau tdu yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya masa berlaku izin usaha dan atau tdu. bab xiidesember walikota padang, jar ana lain lea naa gap mahyeldi diundangkan padang pada tanggal desember sekretaris daerah kota padang, sementara perma) "ja jsi ksel nkayoaygelolaan rumah kos umum sejalan dengan perkembang kota padang yang semakin pesat, dimana tingkat urbanisasi sangat tinggi dan banyaknya fasilitas pendidikan yang berada kota padang mulai dari tingkat pendidikan menengah sampai perguruan tinggi. hal ini menyebabkan kebutuhan akan hunian akan rumah kos juga semakin tinggi, hal ini dapat dilihat dari penyebaran penduduk yang berada pada lokasi atau daerah pendidikan, seperti kawasan limau manis, kawasan air tawar, kawasan lubuk begabung, kawasan lubuk lintah dan lain sebagainya. seiring perkembangan jumlah rumah kos kota padang disamping berdampak positif terhadap masyarakat yaitu sebagai salah satu peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat tapi juga menimbulkan dampak negatif baik yang terjadi dalam rumah kos itu sendiri maupun dilingkungan rumah kos itu berada. maka dalam upaya menghindari dampak negatif dan mewujudkan rumah kos sebagai tempat tinggal yang nyaman dan aman untuk ditempatiubah dan disempurnakanhuruf yang dimaksud dengan agama adalah: serta lingkungannyabangka barat, menimbang bahwa, bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentangpokok dan fungsi bidang kesehatanindikasi medis inisiasi menyusu dini adalah keadaan ibu dan atau bayi yang tidak memungkinkan pelaksanaan inisiasi menyusu dini. indikasi medis asi adalah keadaan kesehatan ibu dan atau bayi yang tidak memungkinkan pemberian air susu ibu.bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia (dua belas) bulan. susu formulakonseling menyusuiruangan yang disediakan bagi ibu menyusui untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan asi. orang adalah orang perorangan.tempat saranabab maksud dan tujudan meningkatkan kesejahteraan keluarga.badan usaha dan pemerintah daerah dalam pemberian asi eksklusif. bab iiisegera setelah lahir dan dipotong tali pusatnya, sampai selama (satu) jam, bayidilakukan inisiasi menyusu dini. maksud imd adalah membuat ibu dan bayi lebih tenang, membentuk koloni kulit dan usus bayi sebagai perlindungan diri, tujuan imd adalah: mengurangi perdarahan setelah melahirkan, mengurangi terjadinya anemia pada ibu, setiap tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinanlakukan imd terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama (satu) jammanfaat asi eksklusif manfaat asi eksklusif adalah: memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi:dan praktispenyelenggara fasilitas pelayananmedis pemberian asi yang ditentukan oleh dokter. penentuan indikasi medis pemberian asirawat gabungrawat gabungpemberian asi eksklusif tidak dapat dilaksanakanpemberian susu formula bayilamterkait. dalam haltata cara pengolahan susu formula bayi kepada ibu dan atau keluarga bayi. setiap tenaga kecualiproduk bayi lain yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian asi eksklusif. bab viii pemberian asi eksklusif tempat kerja dan tempat sarana umum tempat kerja terdiri atas: perusahaan, dan perkantoran milik pemerintah, pemerintah daerah dan swasta. tempat sarana umum, terdiri atas: fasilitas pelayanan kesehatan, hotel dan penginapan, tempat rekreasi, terminal, pelabuhan, pusat perbelanjaan, gedung olahraga, dan tempat sarana umum lainnya. pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam dan harus mendukung program pemberian untuk menyusui dan atau memerah asi. pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umumketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada diaturapatksanaan program imd dan pemberian asi eksklusifpemberipemberianaknya. pemerintah daerah dan badan usaha dan atau non usaha dapat memberikan cuti tambahan selama (tiga) bulan bagi ibu yang memberikan asi eksklusif. cuti tambahankepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait, pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, pelatihan atau peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih: dan atau pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program imd dan pemberian asi eksklusif. bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudundang undangan. bab xii sanksi administratif dan sanksi pidanangurus tempat kerja dan atau penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan program imd dan pemberian asi eksklusifpencabutan izin. setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kesehatan. bab xiii ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, pengurus tempat kerja, dan atau penyelenggara tempat sarana umum, wajib melaksanak dan, perlu melakukan penyertaan modal pada pt.yang melaksanakan usaha secara konvensionalpemerintah kota pangkalpinang pada bank sumsel babel sampai dengan tanggal desember adalah sebesar rp34. yang terdiri dari modal saham sebesar ago saham sebesar cc. sisa setoran sebesar penyertaan modal pemerintah kota pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada merupakan saham pemerintah daerah pada bank sumsel babel. penempatan penyertaan modal pemerintah kota pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk dividen. penyertaan modal pemerintah kota pangkalpinangrp3. (tiga miliar rupiah). penganggaran dana penyertaan modal pemerintah kota pangkalpinang pada bank sumsel babelbank sumsel babel, makapemerintah kota pangkalpinang dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki padabankpemerintah kota pangkalpinangbank sumsel babelenanggulangan narkotika.doc.:. dapbrda perda penanggulangan narkotika.docbelitsesuai golongan golongan. olesan. perda perda penanggulangan narkotika.docminuman baru yang beralkohol. obat olesan adalah hasil dari percampuran obat obatan medis tanpa resep medis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dapat menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan. minuman olesan adalah hasil dari kegiatan perpsikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sinteseredaran, dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika atau. dapbrda perda penanggulangan narkotika.docanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika,korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, psikotropika,lainnya. penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunapergunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan doktercegahan. perda perda penanggulangan narkotika.doc,,nyalahnyalah, psikotropika,lembaga pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal, dan informal, dan penginapan. asrama. perda perda penanggulangan narkotika.docbelituperusahaan seluruh wilayah kabupaten belitung seluruh wilayah kabupaten belituelitu, dan zat adiktif lainnya meliputi: keagamaan, kemanusiaan, kesehatan: perlindungan, keamanan, keadilan, pengayoman, ketertiban, nilai nilai ilmiah: kepastian. perda perda penanggulangan narkotika.doc kepastian hukum, kemitraan, dan il. kearifan lokal. tujuan ditetapkannya peraturan daerah,iv. perda perda penanggulangan narkotika.doclembagab.wajibkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai swasta untuk menandatangani surat pernyataan atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak pernah mencoba, menggunakan, dan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya selama menjadi pns, karyawan badan usaha, tempat usaha, hotel penginapan, dan tempat hiburan yang dikelolanya, pemberian edukasi dini kepada anak dan orang tua tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan. perda perda penanggulangan narkotika.doclembagalembaga: badan usaha, tempat usaha, hotel penginapan, dan tempat hiburan: pemogokan dan atau asrama, media massa, dan tempat ibadah. bagian ketiga keluarga . perda perda penanggulangan narkotika.doc, dan zat adiktif lainnya, dan membawa pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ipl. bagian keempat,, dan badan permusyawaratan desa bpd). kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada antara lain: a.membentuk tim penanggulangan bahaya narkotika, psikotropika,, dan zat adiktif lainnya, membawa. dapbrda perda penanggulangan narkotika.doc membawa pecandu narkotika, psikotropika,, dan zat adiktif lainnya. bagian kelima lembaga pendidikan pencegahan melalui lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengintegrasikan pengenalan narkotika, psikotropika,, dan zat adiktif lainnya lembaga, dan zat adiktif', menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan melibatkan,, dan zat adiktif lainnya dan menyosialisasikan lingkungan lembaga, dan zat adiktif lainnya pada lembagafasilitasi. perda perda penanggulangan narkotika.doc, dan zat adiktif lainnya oleh peserta didik lingkungan lembaga pendidikanlembaga, dan zat adiktif lainnya lingkungan lembaga pendidikannya. opd yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahanlembaga, dan zat adiktif lainnya lingkungan lembagalembaga pendidikan. dalam hal pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab lembaga. perda perda penanggulangan narkotika.doc dalam hal peserta didik terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, lembagalembaga pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut. dalam hal peserta didik terbukti mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab lembagamaksud pada lembaga pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut. bagian keenam, dan zat adiktif lainnya wilayah masing masing. peran. perda perda penanggulangan narkotika.doc, dan zat adiktif lainnya lingkungannya. bagian ketujuh pemerintah daerah, lembaga pemerintah daerah, dan dprd instansi pemerintah daerah, lembaga daerah dan dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf berkewajiban untuk: berkomitmen dalaman daerah,gawai, ikut. perda perda penanggulangan narkotika.docdalam rangka upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan melaksanakan tes urine narkotika, psikotropika,, dan zat adiktif lainnya. pengawasan. perda perda penanggulangan narkotika.docatas bagian kedelapan badan usaha, tempat usaha, hotel penginapan,,. dapbrda perda penanggulangan narkotika.doc, dan tempat hiburan miliknya, dan melaksanakan kegiatan tes urine narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sewaktu waktu. penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotelmbilanagar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan cara: membuat. perda perda penanggulangan narkotika.doc membuat peraturan yang melarang adanya kegiatanserta mendaghuni pemogokan, melaporkan bila ada indikasi penyalahgunaankepayang kepalanya. penanggungjawab pemogokan dan atau asrampuluh media massa daerah . perda perda penanggulangan narkotika.doc,nolak pemberitaan, artikel tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika,gian kesebelas,,, dan zat adiktif lainnya dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada jamaahnya. bab penanganan bagian kesatu institusi penerima wajib lapor orang wajib. perda perda penanggulangan narkotika.docdan,, dan zat adiktif lainnya, keterampilan melakukan assessment ketergantungan narkotika, psikotropika,,, dan zat adiktif lainnya yang digunakan. penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang telah melaporkan diri atau , dan zat adiktif lainnya, orangtua, wali atau keluarganya. perda perda penanggulangan narkotika.doc, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang sedang menjalani pengobatan atau mana dimaksud dalam wajib melakukan assessment terhadap penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya untuk mengetahui kondisi penyalahguna narkotika, psikotropika,an assessment, psikotropika,, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. observasi sebagaimana dimaksud pada meliputi observasi atas perilaku penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. hasil assessment dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan prilaku penyalahguna narkotika, psikotropika,, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang bersangkutan. kerahasiaan. perda perda penanggulangan narkotika.doc narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, orangtua wali keluarga penyalahguna,ari ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, tindakan terapi untuk melepaskan pecandu, penyalahguna, dan atau korb, dan zat adiktif lainnya, dan d., meningkatkan. perda perda penanggulangan narkotika.doc, dan zat adiktif lainnya, dan meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna dan memperoleh rujukan medisa.utusan pengadilan jika penyalahguna terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, dan penetapan. perda perda penanggulangan narkotika.doc penetapan pengadilan jika penyalahguna tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotikatapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penata laksanaklam melakukan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dapat melakukan kerjasama dengan: bank, kepolisian, cc. organisasi. perda perda penanggulangan narkotika.doc cc. organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, badan hukum, dan atau perorangan. pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya melibatkan: forum kerukunan umat beragama, dan forum kewaspadaan dini masyarakat daerah. kerja sama dalam penanggulangan terhadapmelalui kegiatan: seminar, loka karya, cc. workshop, pagelaran, festival seni dan budayaatau sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis, bab viii pelaporan, monitoring, dan evaluasi bagian kesatu pelaporan ipl wajib melaporkan data informasi penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya setiap bulan kepada bupati melalui opd yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan opd yang menyelenggarakan. perda perda penanggulangan narkotika.doc.nyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud pada disampaikan dengan cara: untuk rehabilitasi medisrehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan bank, b.engan tembusan disampaikan kepada bank, data informasi kegiatan iplilaportiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada bank, dalam. perda perda penanggulangan narkotika.doc dalam hal bank menyelenggarakan sendiri kegiatan ipl laporan setiap bulannya disampaian data informasi kegiatan ipl tingkat kabupatenilaporkan kepada bupati. bupati melaporkan kegiatan ipl wilayah kabupaten belitung kepada menteri dalam negeri dengan tembusan disampaikan kepada: menteri kesehatan, menteri sosial, badan narkotika nasional, dan kapolri melalui kapolres belitung. data informasi pecandu sebagaimana dimaksud pada dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat: a.jumlah penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang ditangani, identitas pecandu,. perda perda penanggulangan narkotika.docahui oleh asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan dengan beranggotakanatau kasat narkoba polres kabupaten belitunge., psikotropika, dan zat adiktif lainnya. bab pasca rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, psikotropika,na maksud pada dilaksanakan olehahui oleh bank dan beranggotakan opd terkait. tim sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada bupati. . perda perda penanggulangan narkotika.doc pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dimaksudkanendidikan. kohesi sosialsosial. bab partisipasi masyarakat masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika,. perda perda penanggulangan narkotika.doc, dan zat adiktif lainnya serta precursor narkotika. bab larangan setiap orang dilarang: mengkonsumsi obat obat olesan dan atau minuman olesan dengan tujuan dapat menimbulkan efek mabuk dan diketahui olesan dan atau minuman olesan, menyediakan sarana atau prasarana untuk kegiatan meminum minuman alkohol, obat olesan, minuman olesan, dan atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya, dan menjual atau mengedarkan obat obatan yang mengandung zat adiktif tertentu dan atau bahan berbahaya tertentu yang sering disalahgunakan tanpa hak atau tanpa prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. bab xii. perda perda penanggulangan narkotika.doc bab xii pembinaan dan pengawasan bupati melalui kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten belitung, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan kewenangannya masing masing. bab xiii pendanaan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya bersumber pada: anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd), dan sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat. bab xiv pelaporangubernur.diperlukan. bab. dapbrda perda penanggulangan narkotika.doc ketentuan penyidikan selain oleh penyidik pejabatenutup . perda perda penanggulangan narkotikaerda penanggulangan narkotika.doc penjelasan ataskedokterlitung sebagai kota tujubelitu,. peraturan. perda perda penanggulangan narkotika.doc peraturan daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus penyalahgunaii. demi cukup jelas huruf yang dimaksud dengan keagamberpedoman pada prinsip prinsip keagamaan. dalam kaitan ini, bahwa agama apa pun sangat menjaga (lima) hal yang paling mendasar dalam mendukung eksistensi kemanusiaan, yakni: akal, harta, jiwa, keturunan, dan agama. huruf yang dimaksud dengan kemanusipenuhnya untuk tujuan menjaga harkat dan martabat manusia. huruf yang dimaksud dengan kesehatsuai prinsip prinsip kesehatan. huruf yang dimaksud dengan perlindungtanpa merampas hak hak atas perlindungan hukum. huruf. perda perda penanggulangan narkotika.doc huruf yang dimaksud dengan keamanan adalah bahwa setiap proseskeamanan yang memadai. huruf yang dimaksud dengan keadilmencerminkan prinsip keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. huruf yang dimaksud dengan pengayomuntuk memberikan perlindungan dan menciptakan ketentraman masyarakat. huruf yang dimaksud dengan ketertibdilakukan demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat. huruf yang dimaksud dengan nilai ilmiahstandar keilmuan sesuai kapasitas dan kompetensi. huruf yang dimaksud dengan kepastian hukumbagai jaminan adanya kepastian hukum masyarakat. huruf yang dimaksud dengan kemitraanharus dilakukan oleh pemerintah dan swasta untuk menciptakan tujuan bersama. huruf. perda perda penanggulangan narkotika.doc huruf yang dimaksud dengan kearifan lokaldilakukan tanpa mengabaikan kearifan lokal, yakni nilai nilai lokalitas yang sangat dijunjung. perda perda penanggulangan narkotika.docrda penanggulangan narkotikrda penanggulangan narkotika.doc |
isl aan remproduk hukum desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukamaraan menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang undangan desa diperlukan suatu pedoman dalam pembentukan produk hukumbupati adalah bupati sukamara. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten sukamarasukamara. camat adalah perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatankepala desa bersama bpdkakakakas, keputusan kepala desa, peraturan bpd: dan keputusan bpdpembentukan peraturan desa dilakukan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, fasilitasi evaluasi, penetapan pengesahan, klarifikasi: pengundangan, dan penyebarluasan.undangan bpd sebagaimana dimaksud pada wajib dihadiri oleh kepalamendapatkan persetujuan bpddalam hal persetujuan oleh bpd tidak dapat dilakukan secara mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. dalam hal rancangan pemdes tidak mendapat persetujuan bpd berdasarkan suara terbanyak maka rancangan pemdes ditarik dan dapat diusulkan kembalikakas. penyusunan rancangan perkakas dilakukan oleh kepala desakepala desa dapat meng dan diundangkan oleh masing masing sekretaris desaperaturan bpd pimpinan bpd dan atau anggota bpd menyusun rancangan peraturan bpd. rancangan peraturan bpterdiri atas peraturan tentang tata tertib, peraturan tentang kode etik, dan peraturan tentang materi lainnya yang diperintahkan peraturan perundang undangan. peraturan bpd sebagaimana dimaksud pada hanya mengikat kedalam lembaga dpd. bab viii keputusan bpd keputusan bpd berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat bpd. keputusan bpd sebagaimana dimaksud pada berisi materi muatan hasil dari rapat bpd. keputusan bpd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pimpinan bpd dalam rapat bpd. babpenataan ruangmdesbagian hukumkakas kepada bupati dalam bentuk berita acara. hasil klarifikasi pemdes, dan perkakamdes atau perkakas tersebut dengan keputusan bupati. bab nomor register bagian kesatu umum rancangan pemdes, dan rancangan perkakas sebelum ditetapkan wajib mendapatkan noref. rancangan pemdes dan rancangan perkakakakas dilaksanakan oleh bagian, penyampaian keputusan bpd tentang kesepakatan bersama antara kepala desa dan bpd, dan, kakas kepala desa wajib menyampaikan rancangan perkakas kepada bupati untuk mendapatkan noref perkakas sebelum perkakas ditetapkan. bab penetapan, penomoran, pengundangan dan penyebarluasan bagian kesatu penetapan rancangan pemdes, rancangan perkakakakas dan rancangkakaomoran penomoran produk hukum desa terhadap pemdes, perkakas, kades, dan keputusan kades dilakukan oleh sekretaris desa. penomoran produk hukum desa sebagaimana dimaksud padkakampatkakas dan keputusan kades dilakukan oleh pemerintah desa. bab xii pembiayaan pembiayaan pembentukan produk hukum desa dapat bersumber dari apb desa, apbd, dan sumber lain yang tidak mengikat. bab xikakas, kades, keputusan kepala desa, peraturan bpd dan keputusan bpdllnenekeococeee bahwa. dan seterusnya. eee mengingat .ooococoooo dan seterusnya. je.oeedi.nana kanannannannannnan, dan senanaanananaanannnn) gseealso judul bab) . aaaaaa kanan isi bab iii judul bab) bagian kesatu serum judul bagian) paragraf bee judul paragraf) . . . isi . isi see perincian kakak, dan beesesemee keeakeean, dan (perincian sub kak.mettd ahmad firmanontai.dtanoeooeed bahwa. dan seterusnya. word mengingat . anakan dan seterusnya. j.o.ooeennd lereng bahwa. dan seterusnya. mengingat nnnnananananannanananaanala dan seterusnya. jekoioooceeann bahwa. dan seterusnya. jee.oceeekh mengingat anananananananaanaaaaaa aah dan seterusnya.oe.oe memperhatikan .ioo.oeeennnn dan seterusnya.o.oceeelalereng bahwa. dan seterusnya. jek mengingat nnnnananananannanananaanala dan seterusnya. jek oioooceeann bahwa. dan seterusnya. jee.oceeekh mengingat naanaanannanaananlannnn dan seterusnya.eoe memperhatikan .ioo.oeeenn dan seterusnya.o.oceeelaanakan nanaaanananannan, dan senaananaanananannl an, dtere judul bab) . kanan nana isi bab iii judul bab) bagian kesatu see judul bagian) paragraf serum judul paragraf) . . isi . isi see perincian kkn, dan beeseseeeee (isi been, dan ee. (perincian sub neh'kepadaahmad firmanyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sekretariat daerah kota sukabumi bagian hukum salinan ht.wali kota sukabumi, menimbang bahwa penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat kota sukabumi dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan pembangunan nasionalundang undang nomor tahun. mengingat undang undang dasar tahun undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah deaataurkembanganbab ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi: perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi: koordinasi, pemantauan dan evaluasi, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. bab iil. bab iii. perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: aa. pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, penurunan angka kematian, pengembangan kualitas penduduk: dan e. perencanaan kependudukan. bagian kedua pengendalian kuantitas penduduk paragraf umum pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk mewujudkan.cial, ekonomi, dan budaya. pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf oleh dinas. paragraf keluarga berencana pemerintah daerah melalui dinas menyelenggarakan program keluarga berencana sesuai dengan kebijakan pemerintah. pemerintah pusat untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitaspemerintah daerah melalui dinas.,dan atauperaturan perundang undangan. pemerintah. pemerintah daerah menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi penduduk miskin sesuai kemampuan keuangan daerah. bagian ketiga penurunan angka kematian pemerintah daerah melaksanaperaturan perundang undangan dan norma agama. , dan anak, cc. pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian, dan partisipasi aktif keluarga dan masyarakat. bagian keempat pengembangan kualitas penduduk paragraf umum pengembangan kualitas penduduk, baik fisik maupun nonfisik dilakukansertadan perlindungan terhadap penduduk rentan. pemerintah daer.. pemerintah daerilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. pengembangan wawasan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan oleh pemerintah daerlimadalamdaerah pada masa yang akan datang. . perencanaan kependudukan dilakukan untuk, dan mobilitas penduduk. rencana strategis sebagaimana dimaksud padapenyusunan perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat bersamaan dengan waktu perencanaan pembangunan jangka menengah dan atau jangka panjang. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perencanaanbab pembangunan keluarga pemerintah daerah. kebijakan sebagaimana dimaksud pada dilaksana. pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga didukung oleh kelompok kegiatan ketahanan keluarga. kelompok kegiatan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: bina keluarga balita, merupakan wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak balita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui rangsangan atau stimulasi baik secara fisik, mental, sosial emosional dan intelektualnya, bina keluarga remaja, yang merupakan wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak remaja melalui komunikasi efektif antara orang tua dan remaja, bina keluarga lansia, merupakan kelompok kegiatan untuk membina keluarga lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran, pusat. pusat informasi dan konseling remaja, merupakan wadah kegiatan program informasi dan konseling remaja dan mahasiswa yang dikelola dari, oleh, untuk remaja dan mahasiswa, dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, yang merupakan wadah kegiatan ekonomi yang beranggotakan keluarga, terutama keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera yang saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga kecil bahagia sejahtera. pemerintah daerah membentuk tim pembina ketahanan keluarga dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan keluarga. tim pembina ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada bertugas merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan keluarga yang didukung olehterdiri dari unsur pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi profesi, dan masyarakat. tim pembina ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan wali kota. bab v. bab advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pelaksanaan advokasi ditujukan untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan penyampaian informasi program keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh penyuluh dan atau petugas lapangan keluarga berencana. penyuluh dan atau petugas lapangan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam melakukan kegiatan komunikasi mengenai program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dan program pembangunan keluarga. . pengendalian kebutuhan alat, obat, dan kontrasepsi dilaksanakan berdasarkan pencatatan dan pelaporan rutin penyuluh dan atau petugas lapangan keluarga serta pemantauan secara berkala setiap fasilitas kesehatan dan atau klinik keluarga berencana. pendistribusian alat, obat, dan kontrasepsi dilaksanakan berdasarkan rencana distribusi alat, obat, dan kontrasepsi dan permintaan dari fasilitas kesehatan dan atau klinik keluarga berencana. pelayanan pemasangan alat, obat, dan kontrasepsi dilaksanakan fasilitas kesehatan dan atau klinik keluarga berencana oleh tenaga medis, penerima layanan pemasangan alat, obat, dan kontrasepsi yang bersumber dari pemerintah daerah diutamakan bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahterakeluarga berencana dilakukan dengan melibatkan peran institusi masyarakat perkotaan. peran. peran institusi masyarakat perkotaan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga berencana dan pembangunan keluarga dibutuhkan mulai dari tingkat rukun tetangga sampai dengan tingkat kota. bab koordinasi pemerintah daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan pemerintah, pemerintah provinsi, instansi terkait, masyarakat, dan dunia usaha. koordinasi penyelenggaraan pembangunan keluargaantauan dan evaluasi wali kota melalui dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. hasilab viiierkembangnyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluargabarat salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum setda (mta kota sukabumi, yaa teri en.rpkmini, s.h., m.h. kab |
dak bupati sampang provinsi jawa timukabupaten sampang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten sampporan kinerja rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) tercantum dalam lampiran xxasal) sebagaimana dimaksud dalam huruf per desember tahun sebagai berikut jumlah saldo anggaran lebih sal) awal rp. jumlah saldo anggaran lebih sal) sebagai rp. penerimaan pembayaran tahun berjalan jumlah siapa rp. jumlah. jumlah beban rp. surplus defisit kegiatan operasional rp. kegiatan non operasional surplus penjualan aset non lancar rp. surplus penyelesaian kewajiban jangka rp. panjang defisit penjualan aset non lancar rp. defisit penyelesaian kewajiban jangka rp. panjang surplus defisit dari kegiatan rp. non operasional lainnya surplus defisit kegiatan non operasional rp. pos luar biasa pendapatan luar biasa rp. beban luar biasa rp. surplus defisit pos luar biasa rp. surplus defisit lo) laporan operasionalkenaikan penurunan) bersih kas rp. saldo akhir kas bud kas daerah, rp. kas blue dan kas bendahara pengeluaran saldo akhir kas bendahara penerimaan rp. saldo akhir kas bendahara penerimaan badan layanan umum daerah blue) saldo akhir kas lainnya saldo akhir kas rp.rp. koreksitas :tahun anggaran sebagai berikut: pendapatan daerah belanja daerah defisit) pembiayaanbantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah dana urusan bersamemerintah daerahinvestasi) daerah sejumlah penerimaan pembiayaan daerah lain yang spembiayaan daerah lain yang diperlukan sejumlahtentang apbd provinsi jawa timur ditetapkan, pemerintah provinsi jawa timur dapat melakukan perubahan peraturan gubernur tentang penjabaran apbd mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan apbd dengan pemberitahuan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah dprd) provinsi jawa timur. perubahanjenis keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur setelah berkoordinasi dengan instansi terkai(lima puluh persen)(lima puluh persen).penjelasan atas peraturan daerah provinsi kepulauan bangka belitungkoordinasikepulauan bangka belitungpengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan secara terarah memiliki makna bahwa penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif hendaknya memiliki tujuan yang jelas serta tidak melenceng dari visi dan misi pemerintah daerah provinsi kepulauan bangka belitungkepulauan bangka belitung dengan dprd provinsi kepulauan bangka belitung maupun dengan instansi lain yang terlibat. tujuan pembentukan peraturan daerah ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukannya, yaitu memberikan dasar hukum pengembangan ekonomi kreatif, mendorong pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuka lapangan kerja baru yang nantinya dapat meningkatkan perkembangan ekonomi kreatif dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan ekonomi kreatif. peraturan daerah ini memuat substansi pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha industri kreatif, akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, fasilitasi dari pemerintah daerah bagi industri kreatif, pemberian penghargaan, serta pola kerja sama dalam rangka meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif. ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa pengembangan ekonomi kreatif ditujukan untuk memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan yang seimbang kepada setiap warga negara. huruf yang dimaksud dengan asas pemberdayaan adalah bahwa pengembangan ekonomi kreatif dilakukan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan pelaku ekonomi kreatifyang adlaku ekonomi kreatif. huruf yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pengembangan ekonomi kreatif yang dilaksanakan harus diarahkan pada penyediaan lapangan kerja, peningkatan perekonomian masyarakat, dan pemajuan pembangunan yang seluas luasnya bagi kesejahteraan rakyat. huruf yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa peraturan daerah ini haruspemerataan adalah bahwa pengembangan ekonomi kreatif harus dilaksanakan secara merata dan tidak diskriminatif, baik secara geografis maupun berdasarkan latar belakang objek pengembangankemandirian adalah bahwa pengembangan ekonomi kreatif yang dilaksanakan harus dalam rangka melahirkan pelaku ekonomi kreatif yang mandiri cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan dikoordinasikan oleh dinas adalah dinas kebudayaan dan pariwisata sebagai pemimpin sektor (leading sector) pengembangan ekonomi kreatif. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan koordinasi dengan perangkat daerah lain misalnya dalam hal pengembangan kurikulum penyadaran tentang ekonomi kreatif berkoordinasi dinas pendidikan daerah. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan sentra ekonomi kreatif antara lain seperti sentra industri kuliner, sentra industri kriya, dan sebagainya. cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud dengan media adalah media cetak dan media elektronik. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan penyediaan buku pedoman ekonomi kreatif tidak terbatas pada buku fisik, tetapi juga mencakup buku elektrontalog dapat berbentuk buku cetak seperti booklet, buku elektronik, dan atau bentuk lainnya. huruf yang dimaksud dengan promosi melalui media lainya seperti media online. cukup jelas yang dimaksud dengan ruang promosi seperti penyediaan stan dan videotron bagi produk hasil industri kreatif, dan yang dimaksud dengan tempat tempat strategis adalah ruang publik seperti bandara, alun alunengan pihak swasta dapat dilakukan melalui penyediaan ruang untuk promosi secara gratis kepada pelaku ekonomi kreatif. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan berdasarkan peraturan perundang undangan adalah peraturan daerah provinsi kepulauan bangka belitung nomor tahun tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi beserta perubariorowalingalihan status penggunaan barang milik daerahatas persetujuan bupatidaerah dapat disewakan kepada pihak lain. jangka waktu sewa barang daerah paling lama (lima) tahun dan dapat diperpanjang. jangka waktu sewa barangberupa tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh bupati. besaran sewa atas barangengan pemerintah daerah lainnya pendapatan daerah. kerja sama pemanfaatanmengacu pada ketentuan peraturan perundangnrendahlokal atau nasionalender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling rendahlokal atauhurufketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usul memperoleh persetujuan dprd sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturanlebih lanjut mengenai tata cara penjualan barang milik daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf diatur denganbdaerah adalah daerpihak lain adalah pihakbarang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik daerah yang sudah ada atau.bp dan atau dkp danrendahrendah (satu) kali dalam (lima) tahun. bagian ketiga pelaporan kuasa pengguna barang wajibperangkat daerahguntunduk pada ketentuan peraturan perundang undangan tentang badan layanan umum daerah. bab barang milik negarararssesuai dengan aslinya kua bagian hukum, hiasorowali utruang lingkup barang milik daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: barang yang dibeli atau diperoleh atas beban apbd,lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: pejabat pengelolaan, wewenang dan tanggung jawab,. bab pejabat pengelolaan, wewenang dan tanggung jawabbupati mengacudaan barang milik daerah diatur dengan peraturan bupati |
salinan aa, tanprovinsi kalimantan barat memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arahdalam rangka perencanaan pembangunan jangka panjang bahwakalimantanbahwa berdasarkan ketentuan angka dan undang undang nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahudan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hasil evaluasiperlu dilakukan revisi agar sesuai dengan situasi dan kondisi saat inkalimantan barat tahun babirencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi kalimantan baratbaratrja gubernur dengan berpedoman pada ipjp daerah dipjp daerah. ipjp daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut: babi pendahuluan latar belakang. dasar hukum penyusunan.bab gambaran umum kondisi daerah aspek geografi dan demografi. aspek kesejahteraan masyarakat. aspek pelayanan umum. aspek daya saing daerah. bab iii analisis isu isu strategis permasalahan pembangunan. isu daerah. bab visi dan misi provinsi kalimantan barat tahun visi. misi. tujuan dan sasaran. bab sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi kalimantan barat tahun sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. tahapan dan prioritas. bab kaidah pelaksanaan rincian dari ipjptahapan pembangunan jangka panjang daerah adalah sebagai berikut rpm daerah tahap pertama tahun rpm daerah tahap kedua tahun rpm daerah tahap ketiga tahun rpm daerah tahap keempat tahun dan rpm daerah tahap kelima tahun ipjp daerah mengacu pada ipjp nasional yang bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah, masyarakatmenjadi pedoman dalam penyusunan rpm daerah yang memuat visi, misi dan program gubernur. ipjpsebagaimana dimaksud pada diaturpaling lambat (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. bab ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka, .umum perubahan ipjp daerah dilakukanbertujuan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan dalam undang undang dasar dan rvhpn dengan demikian, untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, ipjp daerah kalimantan barat depan juga harus se, dan postur perekonomian sealain itu tahapan perencanaan pembangunan menengah daerah dalam ipjp daerah kalimantan barat tahun perlu disesuaikan dengan rvhpn sehingga menjadi rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi kalimantan barat tahu demikian juga perlunya penyesuaian terhadaprevisikalimantan barat nomor. |
salinan ka. ptt bupati landak provinsi kalimantan barat peraturan daerah kabupaten landak nomor tahun 20lb tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati landak, menimbang bahwa keberadaan suatu perusahaan memiliki peran penting dalam pembangunan yang berdampak bagi kehidupan, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat sekitar perusahaan yang terkena dampak, baik langsung maupun tidak langsung,ndak merupakan bagian integral:tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahmasyarakatwilayah yang terkena dampakwadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi yang dibentuk untuk melaksanakan program telp. bagian kedua maksud dan tujuan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dimaksudkan untuk: memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan daerah,nasional dan standar internasional terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaantermasuk lingkungan perusahaan beserta pihak pihak yang menjadi pelakunya, terlaksanagian ketiga asas dan ruang lingkup asas penyelenggaraan telp berdasarkan asas: kepastian hukum, kepentingan umum, kebersamaan: partisipatif dan aspirasi, keterbukaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan. ruang lingkup ruang lingkup telp meliputi bantuan peningkatan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan atau peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi(l) pembiayaan bantuan peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam dialokasikan dar pelaksanaan telp setiap perusahaan wajib melaksanakan telp. perusahaan sebagaimana dimaksud pada baik kantor pusat, cabang maupun unit pelaksana yang berkedudukan dan atau melakukan kegiatan usaha daerah. perusahaancial dan lingkungan dunia usaha dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah serta peraturan perundangan yang berlaku, b.: bina lingkungan dan sosial: kemitraan usaha mikro,kecil dan koperasi: dan cc. program langsung pada masyarakat. program sebagaimana dimaksud padausaha, meningkatkan kemampuan manajemen dan produktivitas,lam bentukpengembangan budaya dan pelestarian budayaagama dan kepercayadibidang pelestarian dan pengembangan budaya.pelaksana telp. forum pelaksana telp terdiri dari unsur perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakatvii sanksi administrasi perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam dan dikenakan sanksi berupa sanksi tertulis pembatasan keita perusahaan, pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan ijksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab viii ketentuan peralihan forum pelaksana telp yang sudah terbentuk,0lb pj. bupati landak, ttd jakpus minor diundangkan ngarang pada tanggal okto 2c16 pj. sekretaris daerah kabupaten landak ttd alpinus salinan sesuai dengan aslinya: kepala bagian hukum dan ham sekretariat daerah kabupaten landak s,s, tahun tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i.umum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, hal ini sesuai denglain itu) merupakan sebuah konsep yang melibatdengan baik, sehingga mampu mendukung peri kehidupan dan mahluk hidup lainnya. pemahaman tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan kalangan dunia usaha, masyarakat dan pemerintah masih terdapat perbedaan, sehingga mendorong pemerintah untukcpenting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon dan mengembangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, antara lain: perusahaan merupakan. kalangan bisnis dan masyarakat memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosialcdan sebagai standar pelaksanaan dapat dirujuk misalnyyang dimaksud dengan pihak yang tidak berwenang adalah huruf orang atau sekelompok orang yang melakukan pungutan liar dengan mengatasnamakan masyarakat. cukup jelas yang dimaksud dengan bantuyang dimaksud perusahaan yang secara langsung mengelola sumberdaya alam adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola danmemanfaatkan sumber daya alam. yang dimaksudjelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan unsur pemerintahan adalah aparatur pemerintahan desa atau kecamatan dimana perusahaan itu berada. sedangkan unsur masyarakat terdiri dari tokoh masyarakat atau lembaga sosial masyarakat lsm). cukup jelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas cukup jelas cukupjelas cukupjelas tambahan lembaran daerah kabupaten landak tahun nomor |
ra na selo walikota pontianak provinsi kalimantan baratlaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pontianak tahun diperlukan biaya yang cukup besar sehingga perlu menganggarkan cadangan secara bertahap(satu) tahun anggarbab maksud, tujuan dan ruang lingkup maksud peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pontianak tahun tujuan peraturan daerah ini adalah untuk menyediakan dana gunaruang lingkup peraturan daerah ini adalah besaran dan sumber dana cadangan, peruntukan dan penempatan, penerimaan, pengeluaran dan penggunaan, dan ketentuan penutup. bab iii besaran dan sumber dana cadangasepuluh milyar rupiah) pada tahun anggaran anggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran kpu kota pontianakuntukan dan penempatan dana cadangan diperuntukkan untukkhusus dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerahdana cadangan digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah mulai dari tahapumumumum kepala daerah dan wakilar bupati sanggau provinsi kalimantan baratdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sanggau, menimbang bahwa jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika setiap saat cenderung meningkat yang dampaknya dapat membahayakan perkembangan sumberdaya manusia kabupaten sanggau dan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara indonesia, bahwakabupaten sanggasanggauantisipasi dini adalah upaya awal pemerintah daerah untuk melakukan pencegah serta pembinaan dan pengawasansanggau, pemberantasan, penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika yang selanjutnya disingkat p4gn adalah program pemerintah bawah koordinasi bank. pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang belum cukup umur adalah seseorang yang dinyatakan sebagai pecandu dan belum mencapai umur (delapan belas) tahun dan atau belum menikah. bab asas dan ruang lingkup asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika adalah: kemanusiaan, kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan:pencegahan, penanganan dan rehabilitasi, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, partisipasi masyarakat, forum koordinasi dan forum perlindungan, pembiayaan, dan sank: dan memfasilitasi penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pendampingan, perlindungan dan advokasi, pembinaan lanjut dan upaya penanganan khusus bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan meliputi: menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadapngatur dan mengawasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial daerah. bab antisipasi dini pemerintah daerah melakukan antisipasi dini terhadap penyalahgunaan narkotika. antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada dengan cara: memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaandan ber. bab pencegahan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui: keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, instansi lingkungan pemerintah daerah, lembaga pemerintah daerah dan dprd, badan usaha, hotel penginapan, tempat hiburan, rumah kos dan tempat usaha, dan organisasi media massa. bagian kesatu pencegahan melalui keluarga pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh orang tuadengan anak dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah,. bagian keduilakukan oleh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta dengan cara:nyadan bertindak kooperatif dan proaktif dengan pemerintah daerah, kepolisian dan bank apabila terdapat kegiatan pembinaan dan deteksi dini penyalahgunaan narkotika satuan pendidikannya. dalam hal peserta didik terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, penanggungjawabwajib melaporkan peserta didik tersebut kepada orang tua wali. dalam hal peserta didik menjalani program rehabilitasi dan atau pendampingan berdasarkan hasil asesmen, orang tua wali peserta didik wajib melaporkan kepada satuan pendidikan. dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program rehabilitasi dan atau pendampingpeserta didik terbukti mengedarkan narkotika, satuan pendidikan dapat menyerahkan peserta didik tersebut kepada pihak yang berwajibsatuan pendidikdalam bentuk teguran tertulisnegeri, maka terhadap penanggungjawab satuan pendidikan negeri dapat dikenakan sanksi berupaketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada diberikan secara berjenjang dariswasta, maka terhadap satuan pendidikan swasta dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin operasional. penanggung jawab satuan pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk: melaksanakan sosialisasi, menyebarluaskan informasi dan memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika. bagian ketig: membentuk tim pencegahan bahaya narkotika berbasis masyarakat, melaporkan dan berkoordinasi dengan kepolisian dan bank apabila mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika: dan ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. bagian keempat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: melaksanakan sosialisasi kampanye penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, baik secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi lain yang terkait, berkoordinasi dengan bank dalam pelaksanaan deteksi dini penyalahgunaan narkotika lingkungan kerj, melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaranpejabat struktural maupun fungsional dan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah melakukan pemeriksaan narkotika secara periodik. pemeriksaan narkot. pemeriksaan narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut dan atau tes dalam bentuk lainnya. bagian kelima pencegahan melalui badan usaha setiap badan usaha milik pemerintah maupun swasta wajib melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika setiap tahun. badan usaha sebagaimana dimaksud pada adalah badan usaha yang mempekerjakan lebih dari (lima puluh) tenaga kerja. penanggung jawab badan usaha wajib mengawasi pengelolaan badan usaha agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika dengan cara: meminta kepada karyawan untuk melakukan pemeriksaan narkotika setiap tahun, melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, dan lingkungan perusahaannya. bagian keenam pencegahan melalui hotel penginapan, tempat hiburan, rumah kos dan tempat usaha pemilik dan atau penanggungjawab hotel penginapan, tempat hiburan, rumah kosantara lain dengan cara:kepada pihak yang. bagian ketujuhncegahan terhadap penyalahgunaandan cc. membangun sistem informasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika. membangun sistem informasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui: penerbitan buletin penyalahgunaan dan peredaran narkotikabentuk bentuk lainnya. bab penanganan dan rehabilitasi bagian kesatu penanganan penanganan terhadap pecandu narkotikabagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan akibat dari penyalahgunaan narkotika. selain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotikan narkotikan narkotikpemerintah daerah wajib meningkatkan sumber daya manusia bidang penanganan penyalahgunaan narkotika serta menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi. pemerintah daerah bertanggungjawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua rehabilitasi medis rehabilitasi medis terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika daerah, pelaksanaannyabupatinarkotika dan korban penyalahgunaan narkotik narkotika dan korban penyalahgunaan narkotikunjuk oleh bupati. masyarakat dapat menyelenggarakan rehabilitasi sosial kepada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. proses pemulihan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotikke narkotika dan korban penyalahgunaan narkotikdenganmemfasilitasi upaya pendampingan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaannarkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, memberikan pemahaman permasalahan yang dihadapi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, cc. menemukan alternatif pemecahan masalah bagi pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika, dan melakukan perubahan perilaku. pendampingan bertujuan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotiknarkotika dan korban penyalahgunaandiberikan pada: pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang belum cukup umur yang terindikasi menggunakan narkotika melalui tes urine dan atau tes darah, dan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang belum cukup umurdan pecandu narkotiksebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam bentuk pembekalan keterampilan kepada mantan pecandu narkotikrupakan upaya penanganan terhadap pecandu narkotika kambuhan. bab vii pelaporan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan atau pusat pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial wajib melaporkan data informasi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika secara berkala setiap tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan kepada bupati melalui perangkat daerah yang menangani urusan bidang kesehatan, dalam hal rehabilitasi medis dan perangkat daerah yang menangani urusan bidang sosial, dalam hal rehabilitasi sosial. data informasi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaandan korban penyalahgunaan narkotika, identitas pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, jenis zat narkotika yang disalahgunakan, lama pemakaian, cara memakai, diagnosa, dan jenis pengobatan riw perawatan atau rehabilitasi yang dilaksanakan. bab viii pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah melaksana daerahsesuai dengan kepentingan daerah dan kepentingan nasional. bupati bekerjasama dengan bank dan instansi terkait lainny.,. evaluasi, dilaksanakan setiap akhir tahun. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dijadikan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan untuk tahun berikutnya. bab partisipasi masyarakat masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika. hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada diwujudkan dalam bentukjawab kepada penegak hukum atau bankrekursor narkotika. partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan menjalin kemitraan kerjasama dengan pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, swasta dan atau perguruan tinggi. partisipasi masyarakat dapat berbentuk sumbangan pemikiran, tenaga, sarana dan dana dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotik. penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa dan atau bentuk lainnyapat dibentuk forum koordinasi. forum koordinasi paling sedikit terdiri dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal: akademisi: narkotika korban penyalahgunaan narkotika untuk mendukung upaya penanganan penyalahgunaan narkotika dapat dibentuk forum perlindungan dan advokasi sosial pecandu narkotika korban penyalahgunaan narkotika. keanggotaan forum perlindungan dan advokasi sosial pecandu narkotika korban penyalahgunaan narkotik narkotika korban penyalahgunaan narkotik narkotika korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab xii pembiayaan pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotikaxiiibelum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana. pecandu narkotika dan korban penyalahgunaantelah cukup umur yang sedang menjalani rehabilitasi medis (dua)aliran sesuai dengan aslinya gea kasbrgian hukum dan ham ee a | sekitar mtp yang, sus betina tingkat fp penjelasan atasumum, masyarakat khususnya generasi muda. maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. dewasa ini peredaran, perdagangan, dan penyalahgunaan narkotika sudah merambah dalam semua simpul simpul kehidupan masyarakat tanpa memandang status sosial, profesi, jenis kelamin, usia dan lingkungan. kabupaten sanggau yang berpenduduk sekitar jiwa tidak mustahil menjadi sasaran peredaran, perdagangan, dan penyalahgunaan narkotika. apalagi dengan memperhatikan kondisi strategis. secara kuantitatif dan kualitatif menunjukkan kasus tindak pidana narkotika kabupaten sanggau kecenderungannya semakin meningkat dengan korban terbanyak adalah kalangan generasi muda. menghadapi kondisi tersebut, maka pemerintah kabupaten sanggau perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberi arah penyelenggaraan program pencegahan penyalahgunaan narkotika yakni dengan memberi bantuan dan pelayanan terhadap anggota masyarakat pecandu narkotika terutama remaja, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, melakukan antisipasi dini pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk penyusunan perencanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika, dan melakukdalam peraturan daerah ini juga diatur mengenai kerja sama, baik antara pemerintah daerah, maupun antara pemerintah daerah dengan pemerintah maupun lembaga non pemerintah. mengingat bahwa sebagian besar korban penyalahgunaan narkotikpemerintah daerah perlu memberikan akses, pendampingan dan atau advokasi kepada korban penyalahgunaanatau seorang pecandu bawah umur. pendampingan dan atau advokas narkotika. ii. demi cukup jelas huruf yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotikpenyalahgunaan narkotikrkotikpenyalahgunaan narkotika. huruf yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah dalam setiap penahuruf keluarga sebagai benteng utama dalam kehidupan masyarakat dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan narkotika. huruf dalam kehidupan masyarakat, satuan pendidikan diharapkan dapat membangun karakter yang bersih untuk dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika,. huruf untuk menjamin aparat pegawai negeri sipil yang bersih dari penyalahgunaan narkotika pada instansi lingkungan pemerintah daerah, lembaga pemerintah daerah dan dprd, diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan instansi lingkunganpelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika juga sangat membutuhkan partisipasi dari badan usaha sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat. huruf hotel dan tempat penginapan, tempat hiburan, rumah kos dan tempat usaha merupakan salah satu sarana penyalahgunaan narkotika yang sering digunakan para pecandu narkotikapenanggulangan narkotika. huruf upaya upaya pencegahan penanggulangan narkotikacukup jelas. yang dimaksud dengan penanggung jawab satuan pendidikan" daerah" dancandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tidak mampu adalah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk membiayai rehabilitasi medis dan ataucandu narkotikanarkotika tidak mampu mengnarkotika dipengaruhi kejadian masa lampau baik secara psikologi maupun fisrovinsi kalimantan baratambmerupakan, angkakematian ibukabupaten sambasembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahwa upaya meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita kabupaten sambas bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu, menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf c,dan huruf perlu memsambinas adalah organisasi perangkat daerah yang menangani tugas bidang kesehatan. sehat dan anak balita yang selanjutnya disingkat dengan dan anakgan (lima puluh sembilan) bulan. tenaga kiblat adalah setiap tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan kiblat, dan anak adalah suatu tempat dan atau alenyedia jasa pelayanan kesehatan adalahrumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan umum dan ataubab asas, tujuan, dan ruang lingkup bagian kesatu asas kiblatagama. bagian kedua tujuan penyelenggaraan kiblat bertujuan untuk: meningkatnya akses dan mutu pelayanan kiblat seluruh wilayah daerah dan anak balitadari seluruh lapisan masyarakat guna menekan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita: daniblat. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup kiblat dalam peraturan daerah ini meliputi: kesehatan ibu, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan bayi, dan kesehatan anak balita. bab iii hak dan kewajiban bagian kesatu hak setiap ibu berhak mendapatkan: pelayanan kesehatan yang baikersentasi dan denyut jantung janin djj), pemberian tablet tambah darah tablet selama kehamilan), tes laboraturium (rutin tes golongan darah, hb, protein urin dan gula darah), tatalaksana kasus termasuk pelayanan usg minimal (dua) kali selama kehamilan: dan konseling dan penjelasan p4k, pemberian bendera ibu hamil dan pasca berdengan standar pada kala kala ii, kala iii dan kala iv: mendapatkan rujukan yang tidak dapat ditangani setingkat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi rumah sakit, dan inisiasi menyusu dini (imd). cc. mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi pernapasan dan suhu tubuh, pemeriksaan tinggi fundus uteri ( bulan, pemberian kapsul vitamin pada ibu sebanyak kali pertama segera setelah melahirkan, diberikan setelah jam pemberian kapsul kecuali pada kondisi tertentu. mendapatkan buku kia beserta stiker p4k dan bendera ibu hamil:: air susu kolostrum, air susu ibu eksklusif, imunisasi dasar yang berkualitas, mendapatkan injeksi vitamin vit k1), imunisasi hepatitis dan salep mata padabayi baru lahir, pelayanan rawat gabung, dan skrining hipoteroit kongenital setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan: imunisasi dasar lengkap dan imunisasi poster yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya, cc. air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan dan mendapatkan asi selama tahun, lingkungan yang bersih darimendapatkan kapsul vitamin satu kali untuk bayi saat usia bulan dan (dua) kali setahun untuk balita, mendapatkan pelayanan stimulasi deteksi dini tumbuh kembang dan pemeriksaan gigi secara berkala, dan mendapatkan pelayanan sesuai standar manajemen terpadu balita sakit tbs), menyediakan pelayanan kiblat yang terjangkau dan berkualitas secara berjenjang dan berkesinambungan,, mengupayakan pembiayaan pelayanan kiblat untuk penduduk miskin sesuai dengan perundang undangan yang berlaku, melakukan pengaturan, pengawasan dan pembinaan dalam bidang pelayanan kiblat, melakukan audit maternal perinatal pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah maupun swasta bilamana ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahijkn) dan kajian lain yang mendukung, memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan, nifas dan menyusui, dan memberikan izin atau dispensasi kepada suami untuk mendampingi istri selama proses persalinan. penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib: mengedepankan nilai nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan kiblat) memberikan pelayanan kiblat yang terjangkau dan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimalsesuai dengan perkembangan kiblat, dan melaporkan kegiatan pelayanan kiblat kepada puskesmas wilayah kerjanya. ibu, suami dan keluarga mempunyai kewajibanngikuti kelas ibu hamil, melakukan persalinan fasilitas kesehatan, melaksanakan inisiasi menyusui dini, memberikan kolostrum dan asi ekslusif,balita sesuai dengan anjuran tenaga kiblat, dan mengikuti program pasca bersalin. masyarakat berkewajiban terlibat aktif membantu dan memudahkan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita untukcc. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga kiblat, mengubah perilaku yang tidak menguntungkankiblatiblat. bagian kedua tanggung jawab pemerintah daerah bertanggungjawabwajib memberikan kemudahan bagi se. mekanisme prioritassebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. tenaga kiblat wajib menyampaikan informasi kepada suami atau keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki rengalami resiko tinggi. dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka dan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasieryang berwenang melalui organisasi perangkat daerah terkait berkewajibankesatu tenaga kiblat setiap tenaga kiblat wajib memiliki izin dan atau non izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah melalui dinasiblat. pemerintah daerah berkewajiban menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kiblat rumah sakit pemerintah daerah. pertolongan persalinan wajib dilaksanakan oleh tenaga kiblat fasilitas kesehatan. dukun bayi dapat membantu tenagaiblatiblat bagi keluargasumber pendanaan pelayanan kiblatenaga kiblat oleh pemerintah daeriblat, standar sarana pelayanan kiblat, dan standar operasional prosedur pelayanan kiblat. diniblat dan saranasara mental maupun sosial ekonomi. dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi, baikpolitik, ekonomi sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. perubahan orientasi tersebut akan memengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan.upaya kesehatan yang semula dititikberatkan . oleh karena itu, pembangunan kesehatan yang menyangkut, dan pemulihan kesehatan (rehabilitation harus dilaksanatitik beratkan pada pembinaan, pengaturan,kesehatan yang dilaku, sarana, dan prasarana baik jumlah maupun mutu. karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi penyelenggara dan penerima jasa pelayanan kesehatan. dalamangunan kesehatan diperlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis. kepastian jaminan pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita diperlukan untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dari pemerintah daerah, demi untuk terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah daerah dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kiblat. sumber daya kesehatan dalam memberikan pelayanan kabel harus tetap melaksanakan fungsi dan tanggungjawab sosialnya dengan pengertian bahwa sarana pelayanan kiblat harus tetap memperhatikan golongan masyarakat kurang mampu dan tidak semata mata mencari keuntungan. pembinaan pelayanan kiblat dilakukan melaluiiiwat gabung adalah ibu dan bayi ditempatkan dalam suatu ruangan yang sama. huruf yang dimaksud dengan skrining hipoteroit kongenital adalah deteksi secara dini untuk mengetahui kelainan penyakit gondok pada bayi baru lahir. huruf yang dimaksud dengan imunisasi dasar lengkap adalah bcg, folio, dpt, hepatitis campaka yang dimaksud imunisasi poster adalah imunisasi ulangan pada keada(l) modal yang akan disetor oleh pemerintah kabupaten kubu raya pada pt. bank kalbar sebesar rp. (lima belas: bupati kubu raya, diundangkan sungai raya pada tanggal." jun" pit. nomor.b.ooooom.merintahan daerah.dar klaten, menimbang, maka penanggulangberkembangnya gelandangan dan pengemis akan memberi peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya akan menganggu stabilitassosial pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kabupatenmeliputi usaha usaha preventif, responsif, represif, dan rehabilitasi yang bertujuan agar tidak terjadi kegiatan menggelinding, mengemis, dan anak jalanan, serta mencegah meluasnya pengaruh dalam masyarakat, supaya gelandangan pengemis dan anak jalanan dapat mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusiupaya yang meliputi razia, penampungan sementara untuk diseleksi. upaya represif adalah usaha usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan,paya rehabilitasisinggah adalah sebuah tempat tinggal yang sifatnya sementara dan diperuntukkan bagi anak anak jalanan atau kaum tunawisma lainnya dan dipersiapkan sebagai perantara dengan pihak yang akan membantu merekanggulangan gelandangan dan pengemis berdasarkan pada asas:gulangan gelandangan dan pengemis bertujuan untuk: mencegah terjadinya gelandangan dan pengemis, memberdayakan gelandangan dan pengemis, cc. mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang bermartabat: dan menciptakan ketertiban umum. ruang lingkup pengaturan penanggulangan gelandangan dan pengemis ini meliputi penyelenggaraan dan prosedur penanggulangan gelandangan dan pengemis, peran serta masyarakat, pembiayaan, larangan, ketentuan pidana dan ketentuan penyidikan. bab kriteria gelandangan dan pengemis gelandangan adalah orang orang dengan kriteria tanpa kartu tanda penduduk mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain, agak terpaksa takutbab iii penyelenggaraan dan prosedur penanggulangan gelandangan dan pengemis bagian kesatu jenis jenis penanggulangan penanggulangan gelandangan dan pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat: preventif, represif, rehabilitasi:rampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan derajat kesehatan, cc. peningkatan pendidikan, penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho tempat umum, bimbingan sosial, dan bantuan sosial. pelatihan ketuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho tempat tempat umumtiga upaya represif upaya represif dimaksudkan untuk mengurangi dan atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemasan. upaya represif sebagaimana dimaksud dalam meliputi razia, penampungan sementara, dan pelimpahan. razia dapat dilakukan sewaktu waktu oleh pejabat yang berwenang dan dapat bekerjasama dengan kepolisian republik indonesia dengan dibentuk tim razia penanggulangan gelandangan dan pengemis. tim razia penanggulangan gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada beranggotakan instansi terkait. tim razia penanggulangan gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan keputusan bupatiyang berupa:iserahkan pengadilan, dan atausebagaimana dimaksud dalam hurufbupati. bagian keempat upaya rehabilitasi upaya rehabilitasiupayaumah singgah. setiap gelandangan dan pengemis yang masuk dalam rumah singgah harus mengikuti program rehabilitasi sosial awal. rehabilitasi sosial rumah sakit daerah, rumah sakit jiwa dr. r.m soedjarwadi, rumah sakit umum pusat dr. soeradji tirtonegoro, danupaya reintegrasi sosial upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui: bimbingan sosialisasi, koordinasi dengan pemerintah daerah asal, pemulangan daerah asaldilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangumah singgah, dan penyerahan. upaya reintegrasinam prosedur penanggulangan gelandangan dan pengemis prosedur penanggulangan gelandangan dan pengemis dilakuoleh masing masing perangkat daerah terkaitanggulangan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan denganyang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, danjin operasional dari pemerintah provinsi jawa tengah setelaheran serta masyarakat dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud dalam juga dapatgulangan gelandangan dan pengemis pada perangkatmbiayaan kegiatan penanggulangan gelandangan dan pengemis pada perorangan, kelompok dan atau organisasi sebagaimana dimaksud dalam danhukuman pidana kurungan paling lama (sepuluh) hari dan atau denda paling banyak (satunutup peraturan bupati tentang standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam usi dengan aslinya ditetapkan klaten sekretaris daerah pada tanggal maret kepala bagian hukum bupati klaten, ttd cap bambang srigiyanta, sh, humgelandangan dan pengemis umum pembukaan undang undang dasargelandangan dan pengemis. gelandangan ddan pengemis juga rentan terhadap tindak kekerasan dan perlakuan salahitab undang undang hukum pidanagulang. usaha usaha penanggulangpenanggulang. ii. demi cukup jelas.gulangasas non diskriminasi adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangasas non kekerasan adalah bahwa dalam penanggulanggulanggulanggulanggulanghuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan menciptakan ketertiban umum adalahcukup jelas. huruf yang dimaksud tanpa kartu tanda penduduk adalah mereka tidak memiliki kartu identitas ini dapat berupa kartu tanda penduduk atau kartu identitas penduduk musimandengan rahmat tuhan yang maha esa bupati demak, menimbang bahwa ketentuan mengenaimeliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihanyang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten demakterdapat perubahan dalam urusan pemerintahan konsumen meliputikota sehinggaii. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten demak nomorangka diubah dan ditambahkan (enam) angka baru yaitu angka 3a,3a. dinas kependudukan dan catatan sipil atau sebutan laindiantara dan disisipkan (satu) baru yaitu (la) sehingga berbunyi sebagai berikut: perangkat desa mempunyai hak untuk: mendapat penghasilan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada hurusuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. mendapatkan cuti sebagaimana hak cuti yang berlaku bagi pns yang diatur dalam peraturan bupati. (la) dalam penerimaan tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf disesuaikan dengan kemampuan keuangan desaketentuan diubah dan ditambahkan (dua) baru yaitu dan sehingga berbunyi sebagai berikutpenduduk warga negara indonesi:dan mampu mengoperasionalkan komputersebagaimana dimaksud pada hurufgi anggota tni polri pegawai bumn bumi sebagaimana dimaksud pada huruf yang terpilih dandiantara dan disisipkan (satu) baru yaitu yang berbunyi sebagai berikut: yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sesuai domisilsebagai pengganti sementara akte kelahiran yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang berwenanguntuk kekosongan perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:permohonan menjadi perangkat desaatau surat keterangan tanda penduduk, yang dilegalisir oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sesuai domisilidilegalisir oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang berwenang, surat keterangan catatan kepolisian sesuai domisili, surat keterangan berbadan sehat baik sehat jasmani dan sehatsurat pernyataan mengundurkan diri bagi kepala desa, sertifikat ijazah pendidikan bidang komputer, il. surat pernyata(2a)dengan peraturan bupati. ketentuan huruf diubah dan diantara dan disisipkan (empat) baru yaitu (2a), (2b), (2c) dan (2d), sehingga berbunyi sebagai berikut:(2a) kepala desa memberhentikan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf setelah konsultasi dengan camat. (2b) berdasarkan konsultasi sebagaimana dimaksud pada (2a), camat dapat memberikan rekomendasi tertulis berupa: menyetujui pemberhentian perangkat desa, atau tidak menyetujui pemberhentian perangkat desa. (2c) rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud (2b) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa dan melalui pemeriksaan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengawasan (2d)tanggalketentuan diubah, serta ditambahkan (satu) baru yaitudan kewajibannya dilaksanakan oleh perangkat desa lain sebagai pelaksana tugas perangkat desa yang kosongberupa setengah bagian dari tunjangan penghasilan yang diterima oleh perangkat desa yang kosong. antara dan ditambahkan (satu) baru, yakni yang berbunyi sebagai berikut pengisian jabatan perangkat desa yang kosong dilaksanakan paling lambat (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti. apabila pengisian jabatan perangkat desa belum dapat dilaksanakan dalam jangka waktu (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada maka dikonsultasikan kepada camatlaksanaan pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada dan dikonsultasikan kepada camat. ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian perangkat desa yang kosoumumpenyesuaian terhadapdengperubahan peraturan daerah tersebut diharapkan dapat memberikan payung hukum yang memadai sehingga permasalahan yang muncul dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat diminimalisirlateanak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati soppengnak wajib mendapat jaminan pemenuhan dan pemajuan hak haknya termasuk perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan keluarga, bahwa untuk mewujudkan pemenuhan, pemajuan hak hak anak termasuk pelindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf serta mendorong peran serta semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan dan penjaminan terpenuhinya hak anak kabupaten soppeng, maka diperlukan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan penjaminreintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali anak bagi anak. forum anak adalah forum yang mewadahi aspirasi anak dan atau kelompok anak yang ada daerah. setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasyang berfungsi sebagai pusat informasi, pusat pemberdayaan dan pusat layanan perempuan dan anak. human immunodeficiency virus yang selanjutnya disebut hiv adalah virus yang menyerang system kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. acquired immune deficiency syndrome yang selanjutnya disebut aids adalah kondisi dimana hiv sudah pada tahap infeksi akhir bab maksud, tujuan dan asas penyelenggaraan perlindungan anak dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas terlaksananya pencegahan, perlindungan dan penanganan tindakan yang merugikan hak anak. penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan sebagai berikut meningkatkan kualitas hidup anak, meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perlindungan anak, termasuk pengembangan system data gender anak,dan memberikan perlindungan hak anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif. penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan asas: mendiskriminasi, kepentinganbukaan, keterpaduan, dan pemberdayaan. bab iii penyelenggaraan perlindungan anak bagian kesatu umum penyelenggaraan perlindungan anak meliputi pemenuhan hak anak dalam bidangatas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, dan hak perlindungan khusus. bagian kedua hak sipil dan kebebasanatas sesuatutua atau wali. setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. dalam hal karena suatu sebab orangatau orangkepolisian. dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada dan atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut diasuh dan dipelihara negara melalui perangkat daerah yang membidangi urusan sosial yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap anak berhak mendapat kartu identitas anak atau kartu tanda penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.tuanya. bagian ketiga hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungsetiap anak beryaknituanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya, dan memperoleh hak anak lainnya. bagian keempat hak kesehatan dasar dan kesejahteraan setiap anak berhak memperoleh akses pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialluarga dan orangdunia usaha, keluarga, dan orangperdagangan orasesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. bagian kelima hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya setiap anak berhak memperoleh akses layanan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha secara bersama sama dan bermitra menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang holistik dan integratif setiap rukun warga. pemerintah daerah menyediakan biaya operasional pendidikan bagi anak usia dini. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang holistik dan integratifmelibatkan peran serta masyarakat dan dunia usahadalam rangka mewujudkan hak anak sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat menyediakan sarana tempat berekreasi dan berkreasi untuk mengembangkan diri anak. anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan luar pernikahan, dan anak korban penularan hiv aids dilindungi hak haknya guna memperoleh pendidikan. bagian keenam hak perlindungan khusus pemerintah daerah bertanggung jawabkorban perlakuan salah: j . anak yang tidak mempunyai orangtua, anak terlantar, il. anak jalanan, anak korban kekerasan, anak korban kekerasan fisik psikis, oo. anak yang menjadi korban pornografi, dan anak penyandang disabilitas. perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada melibatkan peran serta keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada berupa penyediaan layanan:bab aspek penyelenggaraan perlindungan anak bagian kesatu umum aspek penyelenggaraan perlindungan anak, meliputi: pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, dan sistem informasi data anak. bagian kedua pencegahan sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitudari kekerasan, teknologi informasi, perlakuan salah, eksploitasi:bagian ketiga pengurangan risiko sasaran pengurangan risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitumeliputi: pengurangan risiko pada anak dalam situasi masyarakat, dan pengurangan resiko lingkungan pekerjaan. pengurangan riisiko lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan. pengurangan rinyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan pendidikan berkewajiban untuk melakukan pengurangan risiko lingkungan pendidikan pengurangan riforumlakukan dan atau mengkoordinasikan pengurangan risiko masyarakat. pengurangan risiko lingkungan pekerjaanurusan ketenagakerjaan berkewajiban untuk melakukan dan atau mengkoordinasikan pengurangan riyaitu anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalamb.alam peraturan bupati. bagian kelima sistem informasi data anak pemerintah daerah menyelenggarakan pengembangan sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud dalam hurufb kewajiban dan tanggung jawab bagian kesatu umum pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan penjaminan terwujudnya hak anak. bagian keduadan menerbitkan pedoman standar pelayanan minimal perlindungan hak anak, cc., mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dalam menghormati, melindungi dan menjamin terpenuhinya hak setiyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan setiap tahapan perlindungan anak, melakukan sosialisasi perlindungan hak anak, menyelenggarakan sistem informasi data anak, dan j . melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. bagian ketiga masyarakat dan dunia usaha kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha. bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada meliputiempathormati, memenuhi, melindungi dan menjamin hak janin dalam kandungan dan hak mendapatkan perlakuan standar pada saat kelahiran serta perlakuan standar pasca kelahiran, merawat, mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak sesuai tahap perkembangan anak cc. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak,, menjamin terwujudnya layanan kesehatan dasar bagi anak, menjamin anak mendapatkan kesempatan untuk bermain, bergaul dan rekreasi sesuai tahap perkembangan anak, menghormati, memenuhi, melindungi dan menjamin hak anak berkebutuhan khusus dengan menjunjung tinggi prinsip nondiskriminatif dan kepentingan terbaik untukwajiban anak setiap anak berkewajiban untukvlebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. bab viii kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh pemerintah daer2tp2a. susunan keanggotaan p2tp2a sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati yang pelaksanaannya difasilitasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan perundang undangan. p2tp2a sebagaimana dimaksud pada memfasilitasi pembentukan unit unit pada tingkat kecamatan sampai dengan desa kelurahan. pembentukan unit p2tp2a sebagaimana dimaksud pada pada tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat. bab koordinasi dalam menyelenggarakan perlindungan anak, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi sulawesi selatan, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga dan atau unit lainnya yang menangani perlindungan anak. koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada meliputi penyelenggaraan pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak. pelaksanaan koordinasi dan kerja samoordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dengan jejaring kerja, konsultasi: cc. penyampaian data dan informasi, dan atau tindaklanjut penanganan kasus. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan anak dan perlindungan anak dalam melaksanakan koordinasi diarahkan untuk memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam upaya perlindungan anak. bab pembiayaan pembiayaan penyelenggaranyelenggaraan perlindungan anakhak anak, menyediakan buku, leaflet, brosur dan media informasi lainnya mengenai perlindungan anak serta menyebarkannya masyarakat memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan pendidikan anak, pauderbentuknya layanan kesehatan reproduksi remaja, dan dapat secara berkala dan terpadu, larangan setiap orangmelakukan kekerasan baik fisik dan psikis:an yang dapat disalahgunakan dan atau membahayakan keselamatan dan kesehatan anak tanpa seizin orangtuanya oleh penyelenggara usaha apotik, farmasi, usaha internet, dan atau il. mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yangb xiii sanksi administratif setiap orang dan atau badan usaha yang melanggar ketentuan sementara, cc. pencabutan izin usaha, danlatau penutupan tempatccbit kepala bagian, hukum bet (musrjadi, sfi.mm penjelasan atas peraturan daerah kabupaten soppeunia usahdunia usaha, masyarakat, dan pemerintah kabupaten soppengsoppeng, masyarakat, dunia usaha, keluarga dan orangdaercukup jelas huruf yang dimaksud non diskriminasi adalah dalam perlindungan anak dilakukasas daerah,asas keterbukaan adalah dalam memberikan perlindungan anak harus transparhuruf yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah dalam memberikan perlindungan anak harus saling berkoordinasi antar pemerintah daerah maupun masyarakat dan keluarga maupun instansi yang terkait. huruf yang dimaksud dengan asas pemberdayaan adalah dalam perlindungan anak harus melibatkcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahuigiatan agar kualitas penderita dapat terjaga optimal mungkisendiri dan masyarakat semaksimal mungkin sesuainanggulangan kemiskinan dengan rahmat tuhan yamaha esa bupati probolinggmerupakan permasalahan yang mendesak, bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi, sehingga dip dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat, cc. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisie, kecamatan, dan kelurahan desa yang menangani penanggulangan kemiskdenganrumah tangga adalah individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempattinggal. penduduk miskin adalah penduduk miskin yang berdomisili daerah dan dibuktikan atas kepemilikan kartu tanda penduduk ktp) dan atau kartu keluarga kk) yang diterbitkan oleh pemerintahmiskin adalah kondisi dimana seseorcamatan. tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kelurahan desa yang selanjutnya disebut kpklurahan des. bab asas, tujuan, dan arah kebijakan bagian kesatu asas penanggulangan kemiskinan berasaskan keadilan, kemanusiaan, kemandirian, kemanfaatan, partisipasi, pemberdayaan, berkelanjutan, keterpaduan, keterbukaan: j . kesetaraan gender, aksesibilitas: il. akuntabilitas: profesionalitas. bagian kedua tujuan penanggulangan kemiskinan bertujuanmasyarakat, memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil: mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. bagian ketigmeliputi integrasi perencanaan, integrasi penganggaran, cc.hak dan kewajiban, strategi dan tahapan penanggulangan kemiskinan, penetapan rumah tangga dan individu sasaran program, program penanggulangan kemiskinan, prioritas kemiskinan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, koordinasi penanggulangan kemiskinan, kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengaduan masyarakat, pembiayaan, il. mendapatkan pemenuhan hak dasar yang meliputi memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan papan, b.memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai peraturan perundangan undangan yang berlaku, memperoleh keterampilan berusaha, peluang pekerjaan, dan pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kebutuhan air bersih dan sanitasi dasar layak berkelanjutan, memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. setiap penduduk miskin berkewajiban untukerpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. bagian kedua kewajiban pemerintah daerah pemerintah daerah berkewajiban menjamin terpenuhinya hak hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam mendorong pelaksanaan kewajiban penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam cc. menyusun strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan, merealisasikan program kegiatan penanggulangan kemiskinan. dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah menyesuaikan dengan kemampuan keuangan, pengendalikewajiban masyarakat masyarakat daerah berkewajiban secara aktif untuk turut serta bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam turut serta mendorong pelaksanaan kewajiban penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam berpartisipasi secara aktif dengan meningkatkan kepedulian sosial dalam peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. bagian keempat kewajiban pengusaha dan atau dunia usaha pengusaha dan atau dunia usaha daerah berkewajiban mendukung program penanggulangan kemiskin. bagian kelima kewajiban perguruan tinggi perguruan tinggi daerah berkewajiban mendukung program penanggulangan kemiskin. bab strategi dan tahapanmeliputi mengurangi beban pengeluaran masyarakatgsungan usaha mikro dan kecil masyarakat miskin, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan dalam rangka sinergi dan harmonisasi program penanggulangan kemiskinan, mengembangkan program inovasi daerah berbasis pemberdayaan masyarakat dengan muatan pengembangan penghidupan berkelanjutibidang penanggulangan kemiskinan. bagian kedua tahapan penanggulangan kemiskinan tahapan penanggulangan kemiskinan meliputi penetapan rumah tangga dan individu sasaran penerima program, pemetaan prioritas kemiskinan daerah, perencanaan program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. bab penetapan rumah tangga dan individu sasaran program penetapan rumah tangga dan individu sasaran program penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui penanaman data rumah tangga dan atau individu miskin. penanaman data rumah tangga dan atau individu miskin sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui penentuan kriteria kemiskinan, pemutakhiran data rumah tangga dan atau individu miskin. kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat menggunakan kriteria kemiskinan nasional atau kriteria kemiskinan nasional yang telah digabung dengan kriteria kemiskinan daerah. tata cara atau mekanisme penentuan kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pemutakhiran data rumah tangga dan atau individu miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui verifikasi dan validasioleh dinas yang menyelenggarakan urusan sosial secara mandiri atau bersama dengan badan pusat statistik kabupaten probolinggo. pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan secara jujur, adil, obyektif, transparan dan akuntabel. untuk memperoleh data yang akurat, pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling sedikit (satu) kali dalam (satu)tahun. tata cara atau mekanisme pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk diteruskan kepada kementrian sosia, kelompok program penanggulangan kemiskinan lainnya, baik yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pendudukmiskin. program penanggulangan kemiskinan, disusun secara sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutabantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan. bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud padaasupan kalori dan gizi bagi keluarga miskin, bantuan sosial terhadap rumah tangga sangatmiskin. bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan melalui penurunan angka kematian bayi dan balita, peningkatan jumlah anak imunisasi, cc. penurunan angka kematian ibu hamil dan ibu melahirkan, peningkatan jumlah pertolongan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan pertolongan persalinan pada fasilitas kesehatanoleh pemerintah daerah untuk penduduk miskin, peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan, pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penduduk miskidaerah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan melalui pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar pada siswa dari penduduk miskin, pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar pada siswa dari penduduk miskin, yang menempuh pendidikan formal dan atau pendidikan non formal, cc. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar, penurunan pengurangan angka putus sekolah dengan program pendidikan kesetaraan paket paket dan paket c). satuan pendidikan baik formal atau nonformalbantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan atau tidak layak huni melalui bantuan perbaikanrumah, bantuan perbaikan sarana dan prasarana permukiman, cc. peningkatan jumlah penduduk miskin dengan akses terhadap air bersih dan air minum layak serta jambankeluarga. tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluargasanakan melalui pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi ditingkat kelurahan desa, pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis usaha dan jenjang pelatihan, cc.antara masyarakat dan swastsanakan melaluiperbankan bagi penduduk miskin, cc. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir, peningkatan sarana dan prasaranalainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi penduduk miskin, pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup, cc.pendudukbagi penduduk miskin, peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan perlindungan kerja, cc. pengembangan usaha mikro danpendudukpenduduk miskin dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. program sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayahterpencil, peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi penduduk miskin, cc. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yangbaik. tata cara dan persyaratan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab viiijenjang pendidikan dasar, peningkatan alokasi pinjaman modal lunak untuk penduduk miskin melalui program pemerintah, peningkatan penanganan rumah tidak layak huni, akses air bersih dan air minum layak serta jambankeluarga. ketentuankoordinasi penanggulangan kemiskinan koordinasi penanggulangan kemiskinan dilaksanakanuntuk mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran programrogram penanggulangan kemiskinan lintas sektoralalokasi. bab kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, terdiri dari: kpk kabupaten, kpk kecamatan, kpk kelurahan desa. hubungan antar kelembagaan sebagaimana dimaksud pada bersifat koordinatif dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan. kpk kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf berkedudukan dinas yang menyelenggarakan urusan sosial. kpk kabupaten sebagaimana dimaksud pada dibentuk dan berada dibawah tanggungjawab bupati. kpk kabupaten sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, mengendalikhuruf mempunyai fungsi: mengoordinasikan penyusunan spk daerah sebagai dasar penyusunan rpm dibidang penanggulangan rkd),mpunyai fungsikabupaten sebagaimana dimaksud pada dibentuk kelompok kerja yang terdiri dari pendataan dan sistem informasi, pengembangan kemitraan, pengaduan masyarakat. untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas kpk kabupaten sebagaimana dimaksud pada dibentuk sekretariat kpk kabupaten yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada ketuapembentukan kpk kabupaten sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatidibentuk dan berada dibawah tanggungjawab camat. kpk kecamatan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan. kpk kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai koordinator kpk kelurahan desa. kpk kecamatanabupaten. kpk kelurahan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf berkedudukan kelurahan desa. kpk kelurahan desasebagaimana dimaksud pada dibentuk dan berada dibawah tanggungjawab lurah kepala desa. kpk kelurahan desasebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan ditingkat kelurahan desa. kpk kelurahan desaecamatan. bab pengawasan, monitoring dan evaluasi bupati melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penanggulangan kemiskinan daerah. dalam melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada bupati melimpahkan kepada inspektorat kabupaten probolinggo. tata cara atau mekanisme pengawasan,xii pengaduan masyarakat masyarakat dapat mengadukan terkait pelaksanaan program pengulangan kemiskinan daerah. pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada kpk kabupaten dengan mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas. tata cara atau mekanisme pengaduan masyarakatbagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah, bersumber dari: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan pemerintah desa, pemanfaatan dana tanggungjawab sosial perusahaan csr) bagi perusahaan swasta, dan atau dana program kemitraan dan bina lingkungan (pkl) bagi perusahaan milik pemerintah bumn bumi), cc.ab xiv peran serta masyarakat dan dunia usaha masyarakat diberikan kesempatan luas untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan daerahdunia usaha swasta diberijawab sosial bagi perusahaan tersebut. badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah mendapatkemitraan dan bina lingkungan bagi badan usaha tersebutsampai dengmenghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinantokanggulangan kemiskinan penjelasan umum kemiskinan merupakan masalah multidimensionkabupaten probolinggimana salah satu nya menegaskan bahwakabupaten probolinggo dalam menangani penanggulangan kemiskinan kabupaten probolinggo. dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan kabupaten probolinggo, maka dipandang perlu membentuk peraturan daerah kabupaten probolinggo tentang penanggulangan kemiskinan. ii. penjelasan demi cukupjelas. huruf yang dimaksud dengan keadilan adalah nilai yang harus terwujud dalam berbagai bentuk program kegiatan penanggulangan kemiskinan berupa pendistribusian kesejahteraan dan kemakmuran secara merata, wajar dan proporsional kepada masyarakat miskin tanpa diskriminasi. huruf yang dimaksud dengan kemanusiaan adalah penanggulangan kemiskinkemandirian adalah penanggulangan kemiskinan harus mampu mendorong tumbuhnya kemampuan penduduk miskin untuk melangsungkan hidup tanpa terus menerus bergantung kepada berbagai bentuk program penanggulangan kemiskinan. huruf yang dimaksud dengan kemanfaatankesejahteraan hidup penduduk miskin. huruf yang dimaksud dengan partisipasi adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, khususnya miskin. huruf yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah prinsip pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan kemampuan individu atau kelompok miskin (rentan dan lemah), untuk memiliki akses terhadap sumber sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh pemenuhan atas hak hak kebutuhan dasar yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. huruf yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah penanggulangan kemiskinan harus dirancang secara berkesinambungan, sehingga tercapai proses perubahan dari masyarakat miskin menjadi berdaya, hingga pada akhirnya memiliki kemandirian. huruf yang dimaksud denganketerbukaan adalah segala bentuk informasi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat diberikan atau diperoleh secara jelas, mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya oleh masyarakat luas khususnya kelompok masyarakat miskin. huruf yang dimaksud dengan kesetararogram penanggulangan kemiskinan. huruf yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penduduk miskin guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan. huruf yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah segala produk produk penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan oleh para pelaku program sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. huruf yang dimaksud dengan profesionalitas adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan kepada seluruh pelaku program agar dilandasi dengan profesionalisme dan dilaksanakan optimal mungkaturan daerah tentang rpmjelas. huruf cukupjelas. huruf. cukupjelasmb:gian dan penetapan rincian dana desa kabupaten magetan telah dieja akguna kelancaran pencairan dana desa kabupaten magetan tahun anggaran maka perlu mengmengingat bupati magetan nomor tahun tentang tata cara pemda gr384e51l1320lmenu tus mengubah lampirdengan perubahan sebagaimana tercantum dalam l,lampiran peratusept lampu ran: peraturan bupati magetan nomor tahun tanggal sept err ber nci dana desa seti desa kabupaten magetan tahun anggaran nama desa kecamatan bes dana desa{rp tan ponsel ponsel ganggang enggan geni langi plangkrongan leng combo kec tan sayuran nglopang material bungkuk trosono runut ngawi tamanarum agak gundul puerto kra an kec tan lembaran kedai ren lembaran wetan tunggu dukuh keunguan ngeri pupus o00, tapen krone kecamatan takaran ngan duyung tawang sawo aj kuwonharj kepuh keri waduk comblang kerang madi mondo kec tan kawedanan 496o9, mangun porno gentel galeri o gaon teladan po ok runut tulung boleh jambangan selor o sugi hr ngawi karang o 2o3, genangan mo or kec magetan tambakrejo ngi agung candi re baron purwosari kecamtapak sukowi pedagang ngi ran abung rej ly0 turi band area kec tan suko kalangketi tahanan tambakan bandar sukomoro bulu po aksara kedungguwo 2o3, kembangan kenangan boleh turning kec bendo dukuh belokan nggak tan ung tegalarum bulak pandang solo lemahabang 9660a01olan ron ayan ngu ung sumber peru jempol kec tan barat bogor band area karangsono purwodadi man ung num panggung blakan enggang re o ly0 bangunasri klaten ke(catatan i,(ara nc}p t.r manten gondang samberembe pati han 260_94r017 27r_9 kauman tm karas 277_3 nn7 o<q a2c) 25r qar 264_194 74 27o 74a 3_0 7_60 4 n 285_ 0770a ngke tem temenggungan 288_5sr 04 91 26q on" 27q .n, ^^a gelak book nuk kecamatan kartoharj kartohar mahu kelurahan pencil sukowi gelang a ar gunungan truk xvi bayam wetan bayam taman karang kecmtanngrd are ro 97979 xvi sukowi semen goranggareng petungre nguntoronadi muatan purpose kenongomuly0 dri more xvi kecamatan dore sambi royong campursari kalang turunan dor getasanyar dolly0 sumbersari roberto dorokandang tct bupati magetan, sumantri sesuai dengan aslinya bagi hukum |
bupati mempawah provinsi kalimantan barat peraturan bupati mempawah nomor 43tahun tentang penetapan jabatan fungsional lingkungan pemerintah kabupaten mempawah dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang mengingat bupati mempawah, dan nomor tahun tentang perubahan atas peraturan bupati pontianak menetapkan penetapan jabatan fungsional;;;anadalah bupati. bab kedudukan dan tugas pokokenis jabatan fungsional tertentu jabatan fungsional ketrampilan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud huruf dan yang sudah ada dan atau yang diperlukan oleh pemerintah daerah tercantum dalam lampiran peraturan bupatijabat yang berwenang mengangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional tertentu,kedalam jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuaisistem pembinaan karir pegawai negeri sipil, disesuaikan dengan keahlian dan ketrampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional tertentutertentu tertentu. pendidikan dan pelatihan lainnya dapat dilaksanakan oleh badan kepegawaian daerah melalui koordinasi denga; peraturan bupati pontianak nomor tahun tentang perubahan atas peraturan bupati pontianak nomor tahu"@ u^ . dor noor peraturan bupati dengan kabupaten mempawah. diff ulangkanirfi mempawah pada^nggak . t&x&r.&f sekret d&merah kabupaten mempawah vdchrizai berita dae rah kabupaten mempawah penempatannya ditetapkan pada tanggal bupati berita daerah mempawah lo n mempawah, rianqrsan lampiran peraturan bupati mempawah nomor tahun2014 tanggal tentang penetapan jabatan fungsional tertentu pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten mempawah daftar jabatan fungsional tertentu pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten mempawah instansipengguna jabatan fungsional sekretariat daerah perangkat daerah lainnya dinas pendidikan dinas kesehatandan rsu ddr. rubin mempawah namajabatan fungsional sandman penilik penyuluh kesehatan masyarakat nomorkeputusan per men. pan rb tahun ,tgl6 per men. pan rb tahun ,tgl6 kep m.pan tgl epidemiologi kesehatan entomology kesehatan sanitation perawat gigi nutrisionis perawat administrator kesehatan radiografi perekam medis teknisi elektromedis bidan fisioterapis kep m.pan tgl kep m.pan tgl per m.pan tgl per m.pan tgl kep m.pan tgl kep m.pan tgl kep m.pan tgl per men. pan rb tahun tgl per men. pan tahun tgl per men. pan rb tahun tgl per m.pan tgl per m.pan tgl dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi pekerja sosial pengawas tenaga kerjaan instruktur pengantar kerja mediator hubungan industrial m.pan tgl per men. pan rb tahun tgl kep m.pan tgl per men. pan rb tahun tgl per m.pan tgl dinas perhubungan, kebudayaandan pariwisata dinas pekerjaan umum dinas pertanian, peternakan, perkebunandan kehutanan dinas perikanandan kelautan inspektorat kabupaten penguji kendaraan bermotor pamong budaya teknik tata bangunandan perumahan teknik jalan dan jembatan pengairan pengendali organisme pengganggu tumbuhan pengawas benih tanaman medik veteriner paramedis veteriner pengawas bibit ternak pengawas mutu pakan pengendali ramadan penyakit ikan pengawas perikanan (penggabungan dengan pengawas benih ikan) auditor kep m.pan per m.pan tgl kep mk.span ,tgl kep mk.span ,tgl kep mk.span ,tgl per m.pan per. men pan rb tahun ,tgl23 per. men pan rb tahun2012,tgl29 per. men pan rb tahun2012,tgl29 per. men pan rb tahun ,tgl27 per. men pan rb tahun2013,tgl7 per. men pan rb tahun2010,tgl31 per. men pan rb tahun ,tgl27 per. men pan rb tahun2012,tgl27 bappeda perangkat daerah lainnya badan kepegawaian daerah perangkat daerah lainnya badan ketahanan panganan pelaksana penyuluhan badan lingkungan hidupkan penanggulangan bencana daerah badan keluarga berencana, pemberdayaan perempuandan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakatdan pemerintahan desa kantor perpustakaan dan arsip daerah perangkat daerah lainnya satuan polisi pamong praja pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah perencana analis kepegawaian polisi kehutanan pengendali dampak lingkungan penyuluh keluarga berencana pustakawan arsiparis satuan polisi pamong praja per. men pan rb tahun2009,tgl25 kep m.pan tgl per men. pan tgl2 per. men pan rb nomor tahun2011,tgl7 kep m.pan tgl kep m.pan tgl2 per m.pan tgl per. men pan rb tahun ,tgl8 bupati l^mempawah, tdi mempawah rah ka8paten mempawah ria ijtorsan mochrizal berita salah ka6paten mempawah unit layanan pengadaan barang jasa pengelola pengadaan barang jasa per. men pan rb tahun ,tgl |
bupati pontianakdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pontianak, menimbang bahwa berdasarkan huruf angkperlu melimpahkan kewenangan penandatangan perizinan dan non perizinan daerah serta penanaman modal kepada kepala cantor penanaman modal dan pelayanan terpadu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf pergi@ll. surat edaran bersama seb)oordinasi penanaman modal nomor tahun tanggal september perihal sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penanaman modal daerahr.: menetapkan peraturan bupati pontianak. bab1pontianak. kepala kantor adalah kepala kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten pontian: izin gangguan izin tanda daftar industri tdi) surat izin usaha perdagangan sup) tanda daftar perusahaan tdp) tanda daftar gudang tdg) izin mendirikan bangunan mb) izin mendirikan bangunan mb) menara izin usaha jasa konstruksi izin usaha angkutan umum izin penyelenggaraan angkutan penumpang umum izin penyelenggaraan pemasangan reklame izin operasional lembaga kursus dan pelatihan lkp) surat izin usaha perikanan sup) tangkap) surat izin penangkapan ikan sisi) surat izin pengangkutan pengumpulan ikan sip!) surat izin usaha perikanan sup) budidaya) surat izin praktek dokter dokter spesialis sid) surat izin praktek dokter gigi dokter gigi spesialis sid) surat izin praktek bidan ipb) surat izin praktek perawat sipp) surat izin kerja perawat sik) surat kerja perawat gigi siapa) surat izin praktek perawat gigi sippa) surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian siklik) surat izin kerja apoteker sika) surat izin praktek apoteker sisa) surat izin praktek fisioterapis spf) surat izin praktek okupasi terapis spot) r.v,., surat izin praktek terapis wicara site) surat izin kerja refraksionis sik) surat izin kerja radiografi sik) surat izin kerja tenaga pengobat komplementer alternatif sik teka) surat terdaftar pengobat tradisional stat) surat izin toko obat surat izin apotek surat izin optikal laboratorium optik surat izin laboratorium swasta izin perusahaan penggilingan padi izin aha peternakan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuatan air limbah sumber air izin penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah b3. izin pemanfaatan sumber daya air bawah tanah izin gudang penimbunan bahan galian tambang izin usaha untuk kepentingan sendiri ius) pelayanan penanaman modal izin prinsip penanaman modalerbitan izinnya ditandatangani oleh kepala kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten pontianak atas nama bupati pontianak; apabila kepala kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten pontianakpontianakpontianak. dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan bupati pontianak nomor tahun tentang pelimpahan sebagian kewenangan bidang perizinan dan non perizinan kepada kantor pelayanan terpadu dan surat keputusan bupati pontianakkantor penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten pontianak,isfsindaiigkan mempawah pada tar,gagal.f e. ? ^0i> karet \ daerah bup^rai pontianak ditetapkan pada tanggal mempawah %),_, z.~ berita daerah kabupaten pontianak bupati pontianak, ria normfasal ib5nu~ peraturan 'bupati "pontianak "nomor" tahun tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajakajak yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran pajak dibebankan pada pendapatan pajak yang bersangkutan; pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran pajakmempawah s.:.l?. ^shah kabupaten mempawah ditetapkan idi mempawah pada tanggal ia^ bupati ^[mempawah, mqchriz berita daerah kabupaten mempawah ria organ |
tentang perubahan atas undang undang nomor tentang penagihan pajak dengan surat paksa); nomor pengadilan pajak lembaran negara indonesia nomor negara nomor nomor keuangan negara lembaran negara republik indonesia nomor tambahan lembaran negara club jmerintahan daerah lembaran negara nomor sebagaimana telah beberapa kali terakhir denganumbara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang jen pajak daerah vang dipungut berdasarkan penetapan kepada dae rah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak lembaran negara republik indonesia nomor peraturan menteri dalam gegen republik indonesia nomor tahun lengang pembentukan produk daerah;erubahan atas perubahpajakrah lembaran daerah kabupaten subang tahun nomor memutuskan: menetapkan per.'^turun rupa subang tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah kabupaten subang. b.abi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten subang; pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten subang; bupati adalah bupati subang; dinas adalah dinas pendapatan pcngcloiaan keuangan dan aset daerah kabupaten subadda. wajib pajak >'ang kelanjuui{sam) bulan kalender sampai dengan paling lama (dua belas. atau dalam ba^^yang oleh wajib pajak digunakan^gunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kas daerah melalui tempat pembayaran yar^> ang terutang,kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, besar>'a sanksi adrti.telah ditetapkan, surattif berupa bunga dan atau dendia pengawasan penyetoran> rnell, yang ditutup dengan men>"sun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi zenodolauperpajakan daerah dan atau ioleh kepala daerah yang diberi tugas. wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bidang pajak daerahia sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksyang berwenang mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan membuat terang tindak pidana bidang perpajakan daerah yang terjadi seria menemukan kerangkanya. bab tujuan pemeriksaan tujuan pcracriksaan adalahbentuk pemeriksaan bentuk pemeriksaan terdiri pemeriksaan lengkap; pemeriksaan sederhana. pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada dilakukan tempat meliputi seluruh jenis pajak berjalan dan ataudapat dilakukan lapangan, meliputi seluruh jenis pajak berjalan dan atau sebelumnya yang dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan botol dan kedalaman yang sederhana. kantor, meliputi jenis pajak tertentuengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang memuat balasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan dan wp, pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai pemeriksadilakukan pemeriksaan kepada wp; pemeriksa wajib memperlihatkan landa pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada wpempat bebdalam rangka pemeriksaan; pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada mengenallain yang diberi kewenangan memanggil agar dalang kantor dinas dalam rangka pemeriksaanbudak berhak, segala sesuatu mengenai yang diketahui atau diberitahukan oleh dalam rangka pemeriksaan. pemeriksa wajib member! petunjuk kepada mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencapaipaian dan pemenuhan kewajiban perpajakaemir atau tempat usaha atau tempat tinggal atau tempat iain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan atau tempat lain yang ditentukan oleh bupati atau pejabat iain yangdiberi kewenangan; pemeriksaan dilaksanakan pada kerja dan dapat dilanjutkan kerja,p, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani olehp, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan;^ ikan. pada saat diperiksa berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut wajib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik lapangan kantor sesuai dengan yang ditentukan; berhak meminta kepada pemeriksa mem perl ikatan surat perintah pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa; berhak meminta kepada pemeriksa memberikan penjelasan centang maksud dan pemeriksaan;;memenuhi permintaan peminjaman catatan dokumen yang diperlukan kelancaran pemeriksaan; wajib memberikan ijin memasuki tempat atau ruangan yang dianggap per dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;p, didasarkan pada pedoman pemeriksaan yang meliputi pedoman pemeriksaan, pedoman pelaksanaan pemeriksaan, pedoman laporan pemeriksaan. pedoman pemeriksaan adalah sebagai berikut pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa yang lelah mendapat pendidikan bimbingan teknis pemeriksa pajak daerah dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa; pemeriksa harus bekerja dengan bertanggung jawab penuh pengabdian, bersifat terbuka, sopan, dan objektif, serta wajib menghindarkan diri dart perbuatan tercela; pemeriksaan harus dilakukan n!eh pemeriksa dengan menggunakan keahliannya secara cermat dan saksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wp; temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bah membisu laporan pemeriksaan. pedoman pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan program pemeriksaan, sesuai dengan pemeriksaan dan dengan pengawasan yang saksama; luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh. yang harus dikembangkan dengan \ ang melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab. detempat kesimpulan pemeriksaan yang bukti yang tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan perpajakan daerah. dan memij; nilai absolut dari penyimpangan; sifat, dan petunjuk adanya penyimpangan; pengaruh penyimpangan dan hubungannyassd atau tanda bukti pelunasan pajak lainnya atau keterangan lainnya sebagai pelunasan kewajiban perpajakan daerah; memeriksa catatan dan.verse but; melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada apabila atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatanyang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan yang diperiksa; pemeriksaan kantor, dilakukan dengan cara memberitahukan agar membawa ssd atau tanda pelunasan pajak lainnyacatatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer perangkat elektronik pengolah data lainnya, keterangan lisan dan atau tertulis dari yang diperiksa; meminta keterangan dan atan yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan yang diperiksa. tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada laksanakan sesuai dengan peraturan pemenang undangan yang berlaku. apabila belum terdapat ketentuan yang mengatur tentang lata cara penyegelan sebagaimana dimaksud awal f4), tata cara penyegelan ditetapkan tetapkan oleh kepala daerah. apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan,bertindak mewakili sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan dilaluinya pada kesempatan berikutnya.luinya setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayah atau wakil kuasanya tidak juga ada tempat. pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih meminta pegawai yang bersangkutan mewakili gun membantu kelancaran pemeriksaan; apabila atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi guna kelancaran pemeriksaan syria memberikan yang diperlukan,yang diminta mewakili sebagaimana dimaksud pada awal menolak kelancaran pemeriksaan.menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada atau awal (5b pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditanda tangani olb pemeriksa; surat pernyataan penolakan pemeriksaan, sur pembaclang secara jabatan atau dilakukan penyidikan. pemeriksa membuat laporan pemeriksaan unik digunakan sebagai dasar penerbitan kpk, ^kpdkbt atau hpd atau tujuan lain unintang dalam skpd, skpdkbt,yang bersangkutan. (!}[tujuh| hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan. hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wp. apabilarkd dan atau std diterbitkan secara jabatan. berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wp. pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada, ttd ttd |
bupati pontianak peraturan bupati pontianakdengan rahmat tuhan yang maha esa menimbangwajib pajak dapat0nt1anakepalaa perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya selir pajaknyataan wajib pajak dan keterangan dari pejabat pemerintah kabupaten pontianak;an dan dibayar secara angsuran;alam (enam) bulan sejak pembayaran ganti rugiterminal angkutan darat; wajib pajak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan mons; wajib pajak yang lebih dari sahamnya dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah pemerintah provinsi kalimantan barat pemerintah kabupaten pontianakdua) tahuiasrsit: fotokopi surat setoran pajak daerah ssd) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; fotokopi akta risalah lelang keputusan pemberian hak baru putusan hakim; fotocpy ktp sim paspor kartu keluarga identitas lain; dan surat keterangan lurah kepala desasurat setoran pajak daerah ssd) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk dilegalisir;provinsi kalimantan barat dan atau pemerintah kabupaten pontianak;skpde(dua juta lima ratus ribusepuluh jutalima puluh juta rupiah). bupati setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pontianak(lima milyar rupiah); atas persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pontianak, maka bupati pontianak menerbitkan keputusan pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan dalam hal dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pontianakpemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan pajak terutang dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan merupakan kewenangan kepala skpdbea perolehan hak atas tanah dan bangunan berada pada bupati sebagaimana dimaksud dalam ppidprdkepada wajib pajak dan temuannya kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pontianak, inspektur kabupaten pontianak dan kepala dppkad kabupaten pontianak,bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten pontianak. hidangan p mempawah pada t.nggak.^i.v^ ditetapkankli mempawah pl^fc' sb(reta daerah!p upa3^ljj{ ql)i anak pada tangga^l ^ ( buah berita daerah kabupaten pontianak lamp iran peraturan bupati pontianak nomor tahun2013 tanggal: tentang pemberian pengurangan dan tata cara pemberian pengurangan bea perolehan hakatastanah dan bangunan bentukan isi keputusan keputusan bupati pontianak ppid kepala skpd tentang pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bupati pontianak kepala skpd, menimbang mengingat menetapkan kesatu surat permohonan pengurangan atas nomor hasil pemeriksaan kantor lapangan atas perrnohoi pengurangan bea perolehan hak atas tanah bangunan sebagaimana dituangkan dalam berita tanggal bahwa terdapat tidak terdapat*) cukup alasan mengurangkan besarnya pengurangan bea perolehan tas tanah dan bangunan yang terutang; memutuskan pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang; kedua ketiga keempat kelima mengabulkan seluruhnya sebagian menolak*) permohonan pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang kepada wajib pajak: atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan:besarnya pengurangan jumlah bpt terutang;ppid kabupaten pontianak*) ditetapkan mempawah. bupati pontianak kepalaskpkd coret yang tidak perlu **) cantumkan jenis pajak bupati i^pontianak, ria horretribusi dilakukan sebagai berikut: pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran retribusi, dibebankan pada pendapatan retribusi yang bersangkutan; pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran retribusimenempatkannya dalam berita daerah kabupaten mempawah. ditetapkan mempawah pada tanggal ia undangan mempawah daerah kabupaten mempawah jmochrizal berita daerah kabupaten mempawah bupati mempawah, mi*@ ria i^organ |
> <j ,." pontianak peraturan ati pontianak nomor *$> tentang'g kebut utf dan harga eceran testing pupuk bersubsidi untuk sektor pertani. kabupaten pontianak. tahun anggaran dengan rah mat tuhan vang mama esa bui'ati pontianak, menimbang bahwa berdasarkan peraturan menteri pertanian nomor perkenalan sr. tentang kebutuhan dan harga f .peran tertinggi het) pupuk bersubsidi untuk sektor perincian i'ahun anggaran mengamanatkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi harus diiringi lebih lanjut menurut kedamaian. jenis, jumlah. sub sektor dan sebaran bulanan: bahwa berdasar'kan perti.mbang.an sebagaimana dit maksud clara huruf perlu menetapkan i'peraturan bupati pontianak; mengingat undang undang nomor tahun tentang penetapan undang undang daidang undang t.eirihaijembatan negara republik indonesia nomor );ri tentang pupuk organik, pupuk dan pembenahan tanah;edited pertanian nomor pts ot. tentang pengawasan formula pupuk an organik; keputusan edited. barat memutuskan menetapkan peraturan bupati pontianak tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk. sektor pertama kabupaten pontianak tahun anggaran2014sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten pontianak. pupuk adalah bahan .dengan kp3) adalah wadah organisrr.angan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. bab iii alokasipupuk bersubsidir. atau dan pupuk organik atau kg. bab pengawasan dan pelaporanurea pupuk sp pupuk pupuk npk pupuk organik rp. rp. rp. rp. rp. , perk , perk , perk , perk , perk pasti]tibskli wilayahnya. kp3 kabupaten dalam melaksanakan gasnya bertanggungjawab terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bereuhsicli vila'cinta. pasa! kp3 kafaupalen wajib menyampaikan laporan pemantauan dan penganvasan pupuk bersubsidi wilayah kerjanya kepada bupati i'miana. bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan jjupulc bersubsidi kepada gubenur. bab ketentuan penuh uj> hal hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur diairi peraturan bupati iui. akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya. pasa'l peraturan bupati ini nru j{anc;c<a!l c u. diundangkan mempawah sekretaris ra^j 'ab'pate'm pontianak ^^x^r v ^v empat1 pontianak, ^mtw juli pur tfi berita daerah kabupaten pontianak" r,t. lttzttt tfl hun .^sr. nomor n<jrs ( @ @flc m^i c )c c?; ?;> hi> xi> oz; <>) eno 00s c 1mantan nu> ^jo .to a33 adanya ^io ( * en^j i@^otn l_n nga o^io untai i j h * ti cnj mur ~jo o74 jtu ^1o 00o < * kec ~** :qc mla 03c 00oo i >yt> lrt jantan ~cno seed rsj danar >linear "tsj "cn h > (@* cn0 muri tur =^' ido rqu "fsj 1x1 ari ,l| cnc ( >: 03m ron] vj *j ,00i h i h * ooo di' ~oo ooo poo 'oo poo "oo (_n i n eno u.c "oo "en 1x1 h ' ,oj "bo uni (t) coin m3) o?! @j. m71 n( 00c uoj !_ o :@g \t,@ o00 o00 ooo ooo coo ooo o00 ooo ooo <_oo l l ooo ooo coo ooo ino fvj rzr h * i@^ i " o00 ) * i * h * ooo ooo ooo l l < l @oh o?; rr3) n3j @jo @z. @@s joo loo njo ooo ooo moo t * <x> lno siang era "o^ 00o oft cr> @ft* sad "c^ "co 00jt j 00o "^ j @vi _^. '*> i * ._ ln^_ nai anji ngan sung ftj| _nj mur __)@j@ 1i co:t: . * ^ iv) "? * ~lo . @@ ft~ olo t i1 j . sung kuno j. lu00 . > @ "lo xic '@' cgx masc ic: m33 csr dcy> ~j. t3ozd> @z>x t?> o2h >z>?z @?@oo> to> (. s> r j ' u it;> (.(> jx1 it) ,@"@. l l @@v (t1 v^ ~ ^r. * * antar n>o t i oed t. dani ! > roo tjl @1oh l@* nj. aio p> jai noah ,, to3o mur hilir i * mar apr > > oro rr<: m73 03c mcz> ooo o00 ono o00 ooo o00 ooo ooo i * o!l ooo t@*w ra0) ooo ooo i_n j@^ ? * ooo ^_k mar mate o00 o00 l l ooo o00 o80 ct1o ooo o00 ooo ooo o00 eno o00 o50 mur ooo ooo ooo o00 o00 o00 o00 eno nu <?ro si00 "o" ~j (@* j_i it) @xj ct> nur nj j n>vi feb te . 1ep 7f. malah cdc tjc7; c2: @<> >wc a> p*; rid , sj a5 to> ~zi d3rrt o'i ^2p ic "oo ioo loo ioo too > > j ( > .j> @p> tttt crt t> j i ! @ j j idw nai i p ^~* "i @* ] oto !\uj ulr ln ~_. r * ! > mto 33jart >c>c ( >rn orn >s> h>oo o'oi ( > (_) oo'o ono f_i c_j <_) uun }_i ooo hilir ooo ooo nu feb >pri >cr ~z* tor 03c f@j>x (jo (jj "oo eno "t > "j_4 l_i (ju ft. "nj "oo n > "nj xk> i i "u> "uj oin p "bo "bo h i "oj nj1 ^_1 j * "en * "oj ;*: mn> feb ivi l l r33 .@. m73 c to {?, ,3r. %*i=!>> >z> c2r~ [8_ if. [g_ i|_o qj3 i.o |_o lo^ lo^ j^. if. 1z. _j > cdq. :tq ij1o |o[ |_o loo i|o lf. iip loe if. poo ojl dj* if. if. ooo onr _p1 if. jf. if. _ooo qjd lo^ jf. toc idto itj lo^r |.o loo i.o if. if. if. lo^r i.o l.o ii.o lf_ i.o l.o ilo ,pq ifj loo ij j^_r l.o j^r to^ l.o loo i.o mn> i1} ifc ""* l l t> i j^_ ira iro c'malah ooo motor motor l logo logo joo > > tsi voodoo cbooo liat :an @o. out o, t j cri ct) too ?prod one f o j_i lo| niang h * > * ( > too t > o>o lno jai cr> j }_i @t* ula ngan fc. .fc. too i_i v i into n > era pinyin 4i. ooo @ j to. ! ~.i lno cp. mur t > t ^ ulo h io if> hilir tokoh u)oo (jj t i cno\ > * loo kuno r t' 4a. loo ti cri h"> @f^ (,o c") (@i ._.ec ari hrn zo< ont irn @io ;c> m>z its (~t t@><> 03c a> t3o2 >z> ~o>. zcuz tn> is2 ! > hc: zc> re> rnn zro lno @1c __tn njo o2o i>t.cz p zxd p3>z. "o>;h ~oo >z> d;j ooo ooo toko en40 .p. (_) roo l > en40 too ( > l l <_> h > n)o &o r > rid cr> "^j f_lo pi.o roo ijj (_) l_) qj@. (_) l_i njo (_) 1o y^ mur uj20 .p.o (t, hilir '@"@@ cn40 p. <=> roo roo roo r~i i00 feb o<m ma: uoj o;n 7t, uio lno _j> hjo "oo logo j>o roo t > ~cn id^. vj @ j oto "bo l_n "oo "boo ^c. roo @^. cx> (_n * "nj h1 mur jcn "lu .e. "cn @1ctn nrn ccm ccm o33 "ll alf 3fan j j o . @~j oto noo @p. if, )ra < )o ooo )u. nia ooo < >o ooo ooo ozr ooo ooo t * (@) jo0j " ' |_v .! ooo ooo l > mur ooo 3a) hilir ooo ooo noo unv ln^ i j cn^ noo feb @1c m3) o7; ?r. 1o rz.c\ @ic vc. >z; m3) enc @z i t3o z. @<g "oo coo coo @?@ l cn cr>oo coo siantan 1o uj* [ > h ^ &@ j > seed one j>. jlu id j ( > l0i=> rio f i "co sad ariane > '@ j > "bo h1oo t j "bo toho roj h j u>tn i o lno flu sunusi pini *uj l > tim > >j @to j p f@' hilir tjd < * ju> ix) "lo 4s. oho ^> uyj ~ j r j "bo f^> kec mro2 t3rn @ 1c rnt! fti rn33 nis ^s nn33 i m . ij} @xi>. @ao2 :rc cd> njo ?"rn rr ro tr2 >@' o73 73h jo> ( > l > olj n o j>u c00 j>o ooo n.o ( )o c_) or>o ooo or>o oou> ooo or>o ooo ono <~>o roo l_loo ooo ooo (_> 1_1 (_> roo mur ooo ( 1o or>o joo j>o idm hilir ooa ooo or>o ono < >o (<.m kuno j>o (jj j>o @o rri^ *oo "oo pbo >^>o woo )ant? ooo poo "bo poo ooo ~} dto ooo ooo "oo "oo ooo "oo ooo ooo ooo "bo ooo < >oo ooo ooo "oo ooo noo mur "bo "bo *n1 kuno l_l "coo "h "oj roh >tan ~z. inc l l 1i 2o< m33 mla @~xo m i m3:z> (jj xu lno ooo h^'j . i < > ooo o00 < > coo ooo ,_1 lno or>o <=> i > ct) o00 <_> <_j (_> ooo joo ooo ooo ono ono li (jo ooo ct) <=> ooo < >o earn jaobb p2 yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran pbb p2 dibebankan pada pendapatan pbb p2; pengembalian kelebihan pembayaran pbb p2 yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran pbb p2mpawah. ^merah kabupaten m&rizal daerah kabupaten mempawah ditetapkan pada tangga! bupati ria mempawah 3o t2 mempawah, organ |
naa salinankeuangan daerah, dan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, maka perlu dilakukan perubaharencana kerja pemerintah daerah tahun anggarjawab kepada bupati dan membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. perubahan rencana kerja pemerintah daerah selanjutnya disingkat p rkd merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah. bab perubahan rkdteri rencana kerja pemerintah daerah materi yang terkandung dalam perubahan rkd kabupaten labuhanbatu selatan adalah kerangka otonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang belum tertuang dalam perencanaan sebelumnyuraian materi perubahan rkd kabupaten labuhanbatu selatan tahun anggarempawah provinsi kalimantan barat peraturan bupati mempawah nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mempawah, menimbang bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai standar kebutuhan bahan bakar minyak mobil ambulans dan mobil jenazah, sebagaimana diaturahwa standar kebutuhan bahan bakar minyak pelayanan mobil ambulans dan mobil jenazah dari rsud dr. rubin mempawah daerah kota tujuan dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu menetapkan kembali standar biaya bahan bakar minytarif retribusi pelayanan kesehatan lembaran daerah tahun nomorlembaran daerah tahun nomor peraturan bupati pontianstandar kebutuhan bahan bakar minyakbab ketentuan umum dalam peraturan bupati pontianak ini yang dimaksud dengan daerah adalah daerrumah sakit rujukan adalah rumah sakit umum daerah atau rumah sakit swasta yang berada wilayah tempat rujukan; direktur adalah direktur rsud dr. rubin mempawah;mobil ambulans adalah kendaraan roda empat yang digunakan untuk membawa atau mengantar pasien dari rsud dr. rubin mempawah rumah sakit rujukan atau dari rsud dr. rubin mempawah rumah pasien. mobil jenazah adalah kendaraan roda empat yang digunakan untuk membawa atau mengantar jenazah dari rsud dr. rubin mempawah rumah pasien. bahan bakar minyak bbm) adalah bahan bakar yang digunakan mobil ambulans dan mobil jenazah untuk kepentingan merujuk pasien, mengantar pasien dan jenazah. pelaksanaan rujukan pasien rumah sakit rujukan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut rujukan pasien dari rsud dr. rubin mempawah rumah sakit rujukan dilakukan berdasarkan atas indikasi medis setelah ditangani oleh dokter rsud dr. rubin mempawah dan dinyatakan harus dirawat secara komprehensif rumah sakit rujukan. pasien yang dirujuk harus dilengkapi dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh dokter rsud dr. rubin mempawah yang melakukan pemeriksaan. pasai pelaksanaan pelayanan mobil ambulans untuk mengantar pasien dari rsud dr. rubin mempawah rumah pasien dilakukan atas permintaan pasien dan atau keluarga pasien. pelaksanaan pelayanan mobil jenazah untuk mengantar jenazah dari rsud dr. rubin mempawah rumah pasien dilakukan atas permintaan keluarga pasien. bab kebutuhan bahan bakar minyak kebutuhan bahan bakar minyak untuk mobil ambulans dan mobil jenazah terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok dalam daerah kabupaten dalam provinsi kelompok luar daerah kabupaten kota dalam provinsi kebutuhan bahan bakar minyak untukotadalam daerah kabupatenluar daerah kabupaten kota dalam provinsi) sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan bupati ini; harga bahan bakar minyak yang dipergunakan mengacu pada harga resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. dalam penetapan besaran biaya bahan bakar minyak untuk mobil ambulans dan mobil jenazah dengan mempertimbangkan variabel kebutuhan bahan bakar minyak; harga bahan bakar minyak. biaya bahan bakar minyak dapat digunakan secara langsung untuk kebutuhan mobil ambulans dan mobil jenazah dalam rangka merujuk dan mengantar pasien; ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran biaya bahan bakar minyak untuk mobil ambulans dan mobil jenazah diatur lebih lanjut dengan surat keputusan direktur rsud dr. rubin mempawah. bab iii ketentuan penutup peraturan bupati mempawngan mempawah mochrizal berita daerah kabupaten mempawah ditetapkan mempawah pada tanggal l3~ bupati mempawah,p ria nisan i.lampiran peraturan bupati mempawah nomor tanggal tentang tahun standar kebun~'tdalam provinsi) diundangkan mempawah pad^ ffcpggal .ta?^?f kabupaten mempawah ochrizal berita daerah kabupaten mempawah bupati mempawah,, @|% @ ria n0san tujuan rsu ddr. soeharto pontianakdan rumah sakit lainnya kota pontianak sekitarnya rsud abdul azis singkawangdan rumah sakit lainnya kota singkawangsekitarnya jarak km) kebutuhan bbm( liter) lampiran peraturan bupati mempawah nomor tahun2014 tanggaldalam daerah kabupaten dalam provinsi) mempawah jj.??. .'?.:*'f ka8paten mempawah ochrizal berita dae rfl kabupaten mempawah bupati vf. mempawah. ria organ @i tujuan kecamatan mempawah hilir kecamatan mempawah timur kecamatan sei. kunyit kecamatan sei. penuh kecamatan anjungan kecamatan toho kecamatan sadaniang kecamatan segudang kecamatan siantan jarak km) kebutuhan bbm( liter) lampiran iii peraturan bupati mempawah nomor tanggal tentang tahun2014luar daerah kabupaten dalam provinsi) mempawah bupati empat ka8upa7en mempawah ochrizal berita rah kabupaten mempawah ria n0san tujuan kota pontianak kabupaten kubu raya kabupaten landak kabupaten sanggau kabupaten sekadau kabupaten melawi kabupaten sintang kabupaten kapuas hulu kabupaten bengkayang kota singkawang kabupaten sambas kabupaten kayong utara kabupaten ketapang jarak km) kebutuhan bbm( liter)usulan keanggotaan dewan pengupahputusan presiden nomor tahun tentang dewan pengupahan, menyebutkan bahwa tata cara pengusulan keanggotaan dewan pengupahan kabupateusulan keanggotaan dewan pengupahusulan keanggotaan dewan pengupahanngupahan kabupaten yang selanjutnya disingkat dpk) adalah dewan pengupahan kabupaten bulukumbtenaga kerja republik indonesia. gubernur adalah gubernur sulawesi selatan. bab tugas dewan pengupahan kabupaten bertugas: memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati dalam rangka: penetapan upah minimum kabupaten umk). penerapan sistem pengupahan ditingkat kabupaten. b.menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan kabupaten. dalam melaksanakan tugasnya, dpkkeanggotaan dppkppk sebagaimana dimaksud pada berjumlah gasal. dpk sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. susunan keanggotaan dpkas tenaga kerja, dan anggota. bab persyaratan dan tata cara pengusulan untuk dapat diangkat menjadi anggota dpk, calon anggota harus memenuhi persyaratan: warga negara indonesia, berpendidikan paling rendah diploma )): dan memiliki pengalaman atau pengetahuan dibidang pengupahan dan pengembangan sumber daya manusia. tata cara pengusulan calon anggota dpk dari unsur pemerintah adalah sebagai berikut: dinas tenaga kerja menentukan instansi yang mewakili unsur pemerintah sesuai dengan sektor usaha, dinas tenaga kerja kepada instansi tersebut, agar mengirimkan calon anggota dpk sesuai dengan syarat syarat yang telah ditentukan, dinas tenaga kerja mengadakan seleksi administrasi bagi calon anggota dpk yang diusulkan oleh instansitata cara pengusulan calon anggota dpk: calon anggota dpktenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut: bagiserikat pekerja, usulan ditandatangani oleh pengurus federasi serikat pekerja, dan bagi serikat pekerja yangkonfederasi serikat pekerja. dinas tenaga kerja mengadakan seleksi administrasi calon anggota dpkcalon anggota dpk dari unsur organisasi pengusaha yaitu: organisasi pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan asosiasi pengusaha indonesia indo) menyampaikan nama nama calon anggota dpk kepada dinas tenaga kerja, dinas tenaga kerja mengadakan seleksi administrasi calon anggota dpk yang diusulkan oleh asosiasi pengusaha indonesia indo)bab pengangkatan dan pemberhentian anggota dpk diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala dinas tenaga kerja. anggota dptiga)tenaga kerja mempersiapkan pengusulan calon anggota dewan pengupahan untuk periode berikutnya. selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota dpk dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, b.selama (enam) bulan berturut turut tidak dapat dan atau tidak menjalankan tugasnya, dan c.dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. penggantian anggota dpk yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh kepala dinas tenaga kerjaptenaga kerjakubuhanbatu selatan,terdiri atas kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan desa berdasarkan lokal berskala desa, mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa. bab iiilembaga desa, pembinaan kelembagaan masyarakat desa, pembinaan lembaga dan hukum desa, pengelolaan tanah kas desahasil identifikasi dan inventarisasi dengan kriteria sebagai berikut sesuai kepentingan masyarakat desa, telah dijalankan oleh desamenentukntukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa kpud)ningkatan upaya gotong royong masyarakat, pemakaman desa: cc. sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal desa, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa pengembangan wisata desa luar rencana pariwisata kabupaten, dan pengembangan pemanfaatan tekhnologi tepat guna desa. kewenangan berskala desa bidang kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan ketentraman masyarakat, pelestarian dan atau pengembangan budaya desa, pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif desa, penataan sistem organisasi dan lembaga adat (kemasyarakatan)lembaga lembaga keuangan desa,j . pengelolaan embung desa, pengelolaan air minum berskala desa, il. pembuatan jalan desa antar permukiman wilayah pertanian, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia diniupati menugaskan camat untuk melakukan evaluasi implementasi peraturan desa.11l2.ol5: menit akan peraturan bupatiperaturan bupati ini ditetapkan pengalokasian bagian dari hasil pihak dan retribusi daerah kabupaten magetan kepada desa tahun jumlah keseluruhdalam adalah sebesar rp. (lima milyar sembilanpuluh lima juta tujuhratus sembilanpuluh lima lima ribu limbatus delapanpuluh tubuh rupiah). rincipada (l) yang diterima setiap desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang berupa.oktolampu ran: peraturan nomor tanggal bupati magetan tahun 0kt over nci bagi dari hasi pa dan retro busi daerah kabupaten magetan kepada desa tahun desa kecamatan pengalokasian bagi dari hasi paj dan busi dae rpl magetan baron candi re o purwosari ngi agung tambak dore kalang dor 0 getasanyar dolly0 turunan sambi royong campursari sumbersari dorokandang roberto plaosan nascar sendangagung bogoarum bulugunung puluhan o dadi kan pacaran plumpang punthukdoro randugede mukti sumberagung ponsel leng geni langi ganggang enggan plangkrongan ponsel combo sayuran trosono nglopang material bungkuk metro man ngawi runut agak gundul tamanarum nagari boy0 balegondo baleasri bangsa band are band aran ang banyudono moj porno nagari boy0 pendem selopanggung selotip patah sumberdukun kawanan gaon mo ore galeri o boleh genangan porno jambangan karang o mangun ngawi gentel runut po ok selor sugi hr teladan tulung lembaran dukuh kedai ren keunguan krone lembaran wetan ngeri pupus tapen tunggu nguntoronadi sukowi goranggarengta nguntoronadi petungre semen kenongomuly0 purpose o muatan dri yor taker waduk keri duyung comblang kerang ngan kuwonharj madi mondo sawo aj tawangrej kepuh bendo cari kan lemahabang belokan bulak bulugledek dukuh duet pandang eco ledakan nggak setjen solo tan ung tegalarum mospat ngu ung gurun klaten jambi ran malang pangeran peru jokowi ayan jempol sugi waras sumber o surat tan ungsepreh xartoharj bayam taman bayam wetan gunungan aj truk karang kartoharj ung panggung pengumpul re only0 karang kauman balik ebook gondang gubahan manten maron 334 pati han pelem propelan sambi rambe sukomoro boleh kalangketi kedungguwo tambakan turning bandar bulu kembangan kenangan po aksara sukomoro tahanan xvi karas karas sobontoro sumursongo kulon ta book nuk tembok temenggungan ngke gelak abung ngi ran pedagang sukowi tapak sumberdodol terung langsir cepogo dayah band area turi manj ung tan ansari r only0 wates bupati magetan, sumantri xvi penekan jumlah |
bupati1 mempawah propinsi kalimantan barat peraturan bupati mempawah nomor tahun tentang penyesuaian tarif angkutan pedesaan jalan dalam wilayah kabupaten mempawah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mempawah, menimbang bahwa sehubungan dengan kenal kan warga doiioiiangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom danetapkan peraturan bupati mempawah tentang penyesuaian tarif angkutan pedesaan """n" inilah kabupaten mempawah tit\ ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud arah puldinas adalah dinas perhubungan, kebudayaan dan pariwisata kabupaten mempawah. kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan, kebudayaan dan pariwisata kabupaten mempawahtil bis mobil penumpang umum sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. untuk angkutan pelajar ditetapkan sebesar rp. dua ribu rupiah) tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam sudah termasuk premi asuransi dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.utan; pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin trayek dan izin operasional yang dimiliki;memelihara pelayanan sebaik baiknya kepada penumpang dengan sopmempawahgawasan kepala dinas perhubungan, kebudayaan dan pariwisata kabupaten mempawahperaturan bupati mempawah nomor tahun tentang tarif angkutan penumpang umurmpawah. dangkal mempawah s^is d^rah kabupaten mempawah ditetapkan pada tanggal mempawah *o ii~ chris at. berita daerah kabupaten mempawah 12p mudi: ooo > ,cp <*@ ui. pin' cdo x!o i@( cti ooo fr o240 o30 ,@t ooo o420 ooo ooo ira ojg r@< itis ooo ndor cn* oot) 500j ooo <mu rep fed ozo @>j o @aa) il> sui t@< @>! s0 ui.pin kompak tangan enj ir> o1140 pin rt platina ooo o>roalokasi dana desa kabupaten tan tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati magetan, meni mbang bahwa set pel santan ket ent uan pasa1 peran uran meme nomor tahun ent ang peran uran pel asal aan andal undang nomor tahun tentang desa, alokasi dana desa kabupaten magetan tahun telah ditetapkan dalam peraturan bupati nomor tahun tentang alokasi dana desa kabupaten magetan tahun bahwa guna meningkatkan dan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari alokasi dana desa, maka perlu mengubah besaran alokasi dana desa yang tercantum dalam peraturan bupati nomor tahun tentang alokasi dana desa kabupaten mageo93) peraturan daerah kabupaten magetan nomor tahun tentang pokok pokoko15 nomoralokasi dana desa kabupaten magetan tahun pasa1 beberapa ketentuan dalam)diubah sebagai berikut: ketentuan diubaho2.34l. ,oo sembilanpuluh dua milyar auratus dua juta tigaratus empatpuluh satu ribu tigaratus limapuluh tiga,lampiran yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. l,a.peran diubah, sehingga berbunyiakan pada tanggal pada tanggal memerintahkan penempatannya magetan oktober bu: peraturan bupati magetan nomor tahun tanggal 0kt over nci alokasi dana desa yang teri set[ desa tahun kec tan desa jumlah alokasi dana kecamatan ponsel ponsel ganggang enggan geni langi plangkrongan leng combo kecamatan parang sayuran nglopang material bungkuk trosono runut ngawi tamanarum agak gundul puerto kra an kecamatan lembaran kedai ren lembaran wetan tunggu dukuh kedungpanj ngeri pupus tapen krone kecamatan takaran ngan duyung tawang o sawo aj kuwonharj kepura keri waduk comblang kerang madi mondo kecamatan kawedanan 7e377. mangun porno gentel galeri gaon teladan poj runut tulung boleh jambangan selor o sugi hr ngawi karang genangan mo or kecamatan magetan tambak ngi agung candi re o baron purwosari kecamakecamatan penekan terung cepogo langsir wates dayah tan ansari sumberdodol man ung tapak sukowi pedagang ngi ran abung re only0 turi ban area kec kecamatanet setjen eco kecamatan mospat sugi waras tan ungsepreh gurun malang klagenoambi ran pangeran surat an jokowi ayan ngu ung sumber peru jempol kec tan barat bogor ban areakarang manten gondang samberembe pati han pelem balik weblog maron propelan gubahan kauman kecamatan karas410e185d aran ang ban area xvi kecamatan nguntoronadi sukowi semen goranggareng petungre nguntoronadi muatan prior kenongomuly0 dri yor 0 xvi sambi royong campursari kalang turunan dor getasanyar dolly0 sumbersari roberto dorokandang bupati magetan, sumantri sesuai dengan aslinya b i umum angkat kecamatan ou0 total desember, dan ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apbjumlah pendapatan rp. jumlah beban rp. jumlah surplus defisit dari operasi (a b)(c d) rp. pos luar biasa rp. surplus defisit (ef) rp.,pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des |
lembaran daerah kabupaten bogor boa sayaka nmr bean nomor tahu bahwa untuk mengarahkan pembangunan kabupaten bog. masyarakat dan pertahanan keamanan, telah diatur rencana tata ruang wilayah berdasarkan peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun bahwa dalam rangka mewujudkan dinominasi dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, serta untuk penyesuaian sistem penataan ruang sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penataan ruang, peraturan daerah kabupaten bogor. terminal barang peti kemas kecamatan citeureup dan kecamatan babakan madang. paragraf rencana pengembangan sistem transportasi perkeretaapian rencana pengembangan sistem transportasi perkeretaapian meliputi pengelolaan jalur perkeretaapian, pengembangan prasarana transportasi kereta api untuk keperluan penyelenggaraan perkeretaapian komuter, dry port, terminal barang, serta konservasi rel mati. rencana pengembangan jalur kereta api perkotaan meliputi pengembangan jalur kereta api ganda dan penataan jalur kereta api yang beroperasi saat ini, meliputi jalur cibinong ditanam: jalur ganda parung panjang tejo: jalur perkotaan gombong ditanam: dan pembangunan stasiun penumpang kereta api kecamatan cibinong, peningkatan stasiun penumpang kecamatan tejo dan kecamatan parung panjang. rencana pengembangan jalur kereta api antarkota pada ruas tertentu, disesuaikan dengan rencana pengembangan jaringan kereta api (rail way master plan) nasional, meliputi jalur namo cileungsi bekasi: jalur . jalur cileungsi cianjur: dan jalur ditanam parung panjang tangerangruang lingkungan kerja stasiun dan jaringan jalur kereta api, yang meliputi ruang milik jalan kereta api, ruang manfaat jalan kereta api dan ruang pengawasan sarana jalan kereta api, termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas atasnya. paragraf rencana pengembangan sistem transportasi udara rencana pengembangan sistem transportasi udara, terdiri dari lapangan udara: dan ruang udara sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan. lapangan udara sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat wilayah daerah, sebagai berikut lapangan . lapangan udara untuk pertahanan keamanan datang senjata kecamatan kemang: lapangan udara untuk penelitian lembaga penerbangan dan antariksa nasional lapan) kecamatan rumpun: dan lapangan udara untuk pendidikan pelatihan sekolah polisi negara spn) lio kecamatan gombong. penataan dan pengembangan ruang udara sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan dan keberlanjutan pengoperasian lapangan udara, dimana penataan ruang sekitar dan kawasan lapangan udara harus memperhatikan kegiatan kenkpop). paragraf rencana pengembangan sistem prasarana telekomunikasi prasarana telekomunikasi merupakan perangkat komunikasi dan transformasi informasi yang dikembangkan, meliputi sistem kabel: sistem seluler: dan sistem satelit. rencana . rencana pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sertdaerah memberikan dukungan dalam pengembangan kemudahan jaringan telematika. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi harus memperhatikan kapasitas yang telah terpasang dan kebutuhan jangka panjang. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi: mendukung perwujudan struktur ruang kawasan: danlekomunikasi dapat dilakukan melalui kerjasama antar daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha. ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf . paragraf rencana pengembangan sistem prasarana sumber daya energi sumber daya energi merupakan bagian dari sumber formasi. pengembangan sumber jaringan saluran udara atau kabel tegangan tinggi suit) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi stet)ciawi: kecamatan jeruk, dan cc. kecamatan caringin. pengembangan energi baru dan terbarukan oleh pemerintah daerah, meliputi energi mikrohidro kecamatan leuwiliang: dan energi panas bumi kecamatan pemijahan. pengembangan sistem jaringan tenaga listrik harus memperhatikan kapasitas yang telah terpasang dan kebutuhan jangka panjang. pengembangan . pengembangan sistem jaringan tenaga listrik: mendukung perwujudan struktur ruang kawasan:naga listrik dapat dilakukan melalui kerjasama antar daerah, peran masyarakat dan dunia usaha. ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem jaringan tenaga listrik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf rencana pengembangan sistem prasarana sumber daya air rencana pengelolaan sumber daya air, meliputi pembangunan sistem prasarana sumber daya air, terdiri dari saluran dan bangunan irigasi untuk keperluan air pertanian: dan jaringan pipanisasi untuk keperluan air bersih rumah tangga dan industri: seluruh . seluruh sumber air baku dari dam: cc. zona pemanfaatan daerah aliran sungai dilakukan dengan membagi tipologi daerah aliran sungai: danzinkan pemanfaatan sumber daya air untuk fungsi budidaya. rencana pengembangan prasarana sumber daya air untuk air bersih dilakukan dengan memanfaatkan sumber mata air dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah pada wilayah cekungan air tanah cat) meliputi cekungan bogor: dan cekungan tangerang. rencana pengembangan prasarana sumber air permukaan untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada dikembangkan lokasi waduk cijurei kecamatan sukamakmur: waduk durian kecamatan nanggung: dan embung kecamatan cisarua, kecamatan cari, kecamatan jonggol, dan kecamatan megamendung. serta pemeliharaandaerah aliran sungai. pengembangan waduk, dam, dan embung dilakukandan kelestarian keanekaragaman dalam sumberdalam hal areal tersebut terpaksa harus berubah fungsi, maka disediakan lahan areal baru yang menggantikannya dengan luasan minimal sama ditambah dengan biaya investasi yang telah ditanamkan lokasi tersebut. paragraf rencana pengembangan sistem prasarana minyak dan gas bumi . rencana pengembangan prasarana minyak dan gas bumi adalah jaringan distribusi minyak dan gas bumi melalui pipa darat, kereta api dan angkutan jalan raya. rencana pengembangan sumber minyak dan gas bumi, meliputi kecamatan jonggol: dan kecamatan cari. rencana pengembangan prasarana minyak dan gas bumi dilakukan seluruh wilayah daerah. paragraf rencana pengembangan sistem prasarana lingkungan prasarana lingkungan meliputi sarana tempat pengolahan sampah tps): sarana tempat pemakaman umum dan bukan umum tpu tebu): sarana pendidikan dan balai latihan kerja: sarana olahraga: sarana kesehatan: sarana kebudayaan dan peribadatan: dan sarana perdagangan. pengembangan sarana tempat pengolahan sampah tps) sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi tempat . tempat pengolahan sampah tps) terpadu baik lokal maupun regional menjadi bagian industri: tempat pengelolaan limbah industri dan non b3: rencana pengembangan tempat pengolahan sampah tps) dialokasikan pada wilayah barat desa gauge kecamatan cibungbulang, desa growing dan desa dago kecamatan parung panjang, serta desa gudeg kecamatan gudeg: wilayah tengah desa kendali dan desa pasir gak kecamatan rancabungur: dan wilayah timur desa namo kecamatan klapanunggal dan desa sukasirna kecamatan jonggol. khusus untuk limbah industri yang mengandung bahan berbahaya dan beracun b3), tempat pengelolaan sampah dialokasikan desa namo kecamatan klapanunggal. pengembang pengembangan area tempat pemakaman umum tpu) regional: dan pengembangan permukiman dan prasarana wilayah nomor m pts tentang penataan ruas ruas jalan dalam jaringan primer menurut peranannya sebagai jalan arteri, jalan kolektor kolektor kolektor keputusan menteri permukiman dan prasarana wilayah nomor m pts tentang penetapan ruas ruas menurut statusnya:, keputusan menteri pekerjaan umum nomor m pts tentang rencana umum jaringan jalan nasional: peraturan menteri kehutanan nomor menhub ii tentang pinjam pakai kawasan hutdaerah provinsi jawa barat nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan geologi lembaran daerah provinsi jawa barat tahun nomor seri e): peraturan .pengembangan sarana: pengembangan sarana pendidikan setingkat sekolah menengah umum tersebar setiap wilayah kecamatan:: pengembangan pelayanan pendidikan setingkat perguruan tinggi pada kota orde atau orde ii:pengembangan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: dan menumbuhkembangkan . menumbuhtiap kecamatan. pengembangan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui:: dan cc. pengembangan rumah sakit daerah rsd) pada kota orde dan orde ii, serta pada beberapa kota orde iii yang strategis. pengembangan sarana kebudayaan dan peribadatan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui pemenuhan: dan pengembangan .engembangan sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui pengembangan perdagangan skala wilayah, meliputi pusat belanja eceran, pasar, pasar induk dan grosir, diarahkan pada kota orde dan orde ii: pengembangan pasar regional jabodetabek kecamatan ciawi: dan cc. pengembangan perdaganganbab vii arahan pengendalian pemanfaatan ruang bagian kesatu umum . araharahan pengendalian pemanfaatan ruang, terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi: arahan perizinan: arahan pemberian insentif dan disinsentif: arahan pemanfaatan jasa lingkungan: dan arahan sanksi. bagian kedua indikasi arahan peraturan zonasi paragraf umum indikasi arahanindikasi arahan peraturan zonasi meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri atas sistem perkotaan: sistem jaringan transportasi: sistem jaringan energi: sistem jaringan telekomunikasi sistem . sistem jaringan sumber daya air: dan kawasan lindung dan kawasan budidaya.dan jaringan prasarana disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana:, dan. paragraf indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi peraturan zonasi untuk jaringan jalan disusun dengan memperhatikan pemanfaatan . pemanfaatan ruang sepanjang sisi jalan nasional, provinsi, kabupaten dan desaprovinsi, kabupaten, dan desa: dan penetapan garis sempadan bangunan sisi jalan nasional, provinsi, kabupaten dan desaragraf indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energparagraf paragraf indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya . peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya:. peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan:an cc. ketentucc.disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam, pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam: cc. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang undangan:cagar alam disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata. peraturan zonasi untuk taman nasional disusun dengan memperhatikan: ketentuan pelarangan kegiatan budidaya zona inti: dan ketentuan pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi zona penyangga. peraturan zonasi untuk taman wisata alam disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata: dan ketentuan .isusun dengan memperhatikketentuakawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan .sempadan mata air disusun dengan memperhatikanhutan produksidimaksud pada huruf . peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertaniketentuanpemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari sumber daya air. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan:. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatimbatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatika.n terhadap pemegang izin dan atau perolehan lahan atas izin yang diberikan yang dalam kurun waktu tertentu belum melaksanakan rencana pembangunannya. pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang dalam bentuk pemberian kompensasi: urun saham: cc. pembangunan serta pengadaan infrastruktur: dan penghargaan. insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain, dalam bentuk keringanan pajak: pemberian . pemberian kompensasi: imbalan: sewa ruang: urun saham: penyediaan infrastruktur: kemudahan prosedur perizinan: dan penghargaan. disinsentif kepada pemerintah daerah diberikan, antara lain dalam bentuk pembatasan penyediaan infrastruktur: pengenaan kompensasi: dan cc. penalti. disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat dikenakan, antara lain,. pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh bupati. bagian kelima arahan pemanfaatan jasa lingkungan arahan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan acuan dalam pengenaan kompensasi bagi pengguna jasa lingkungan terhadap kawasan lindung dan kawasan budidaya yang dikelola secara berkelanjutan dapat memberikan jasa lingkungan yang penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat dan lingkungan hidupnya. jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada berupa jasa lingkungan air, udara bersih dan penyerapan karbon, serta wisata alam. kawasan yang menghasilkan jasa lingkungan harus dilindungi dari kegiatan yang dapat merusak fungsinya sebagai penyedia jasa lingkungan. upaya perlindungan kawasan penyedia jasa lingkungan harus diapresiasi oleh pengguna jasa lingkungan yang selama ini menggunakannya. pengguna jasa lingkungan memberikan sejumlah kompensasi sebagai bentuk apresiasi dan tanggung jawab bersama untuk melindungi dan melestarikan kawasan penyedia jasa lingkungan. bentukbentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada berupa dana kompensasi konservasi dan atau bentuk lainnya yang diatur menurut kesepakatan bersama antara pengelola kawasan penyedia jasa lingkungan dengan pengguna jasa lingkungan. dana kompensasi harus lebih besar atau sama dengan kebutuhan total biaya konservasi kawasan penyedia jasa lingkungan selama kurun waktu tertentu. pemilik lahan perorangan yang lahannya berfungsi sebagai penyedia jasa lingkungan dapat menerima dana kompensasi konservasi dari pengguna jasa lingkungannya berdasarkan kesepakatan diantara keduanya. dana kompensasi konservasi hanya dapat digunakan untuk membiayai upaya konservasi kawasan yang menyediakan jasa lingkungan. pemerintah daerah dapat mengadakan perjanjian kerja sama pemanfaatan jasa lingkungan yang ada dalam wilayahnya dengan pengguna jasa lingkungan wilayah daerah dan atau wilayah lain sekitarnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerjasama dan kesepakatan lainnya dalam pemanfaatan jasa lingkungan diatur dengan peraturan bupati. bagian . bagian keenam,.atau denda administratif. bab viii . bab viii hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dan kelembagaan bagian kesatu hak danuntuk dapat diketahui oleh masyarakat secara luas, pemerintah daerah menyebarluaskan rencana tata ruang melalui media pengumuman atau sosialisasi. kewajiban . kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada dapat'c, pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. untuk memberikan manfaat ruang beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya kepada masyarakat, antara laindan atau hukum adat sertaketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua kewajiban:dan baku mutu, sesuai ketentu. bagian ketiga peran serta: bantuan. bantuan pemikiran dan pertimbangan mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan: cc. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rtrw dan rencana tata ruang kawasan: perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rtrw, termasuk pemberian informasi atau laporan mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang: dan bantuan .ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.untuk menunjang penataan dan pemanfaatan ruang, pemerintah daerah dapat membentuk badan koordinasi penataan ruang daerah board) atau tim koordinasi penataan ruang daerah dprd). board . board atau dprd sebagaimana dimaksud pada adalah badan atau tim yang bersifat ad hoc daerahketentuan pidana setiap orang yang melanggar rtrw dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang penataan ruang. bab ketentuan lain lain peta struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah skala serta indikasi program,daerah ini. rtrw digunakan sebagai pedoman: perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang: mewujudkan . mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah daerah serta keserasian antar sektor: pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan atau masyarakat: dan penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan. rtrw dapat ditinjau kembali untuk setiap (lima) tahun. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai dilaksanakan, seluruh peraturan bogor yang selanjutnya disingkat rtrw adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten bogor. wilayah. peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun tentang rencana detail tata ruang kota cibinong sampai dengandetail tata ruang kota cileungsi sampai dengan tahun lembaran daerah kabupaten bogor tahun nomor cc. peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun tentang rencana umum tata ruang kota cileungsi sampai dengan tahuerta satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. desa . desa pusat pertumbuhan, selanjutnya dapat disingkat dpp adalah desa desa yang menjadi simpul jasa dan distribusi dari desa desa sekitarorde perkotaan adalah suatu sistem yang menggambarkan sebaran kota, fungsi kota kota dan hirarki fungsional kota kota yang terkait dengan pola transportasi dan prasarana wilayah lainruang kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum. bab ruang lingkup ruang lingkup rencana tata ruang wilayah kabupaten bogor, mencakup asas, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah: rencana struktur dan pola ruang wilayah: cc. kawasan strategis: rencana pemanfaatan ruang wilayah, yang meliputi rencana pengelolaan dan rencana pengembangan: arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah: dan hak. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat. bab iii asas, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah bagian kesatu asas penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun berasaskan keterpaduan: keserasian,: kepastian hukum dan keadilan: dan akuntabilitas. bagian kedua tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya .melalui pemberian building coverage ratio bcr) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi: meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan: tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa kota dengan pengembangan desa desa potensial: pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal jakarta, bogor, depok, tangerang, bekasi, puncak, dan cianjur jabodetabekpunjur): dan terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota kota. bagian ketiga kebijakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang: dan kebijakan. kebijakan pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung,kegiatan budidayacc. kebijakan pengembangan kawasan strategis, meliputi pengembangan kawasan strategis puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien: pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan: pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian: dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi daerah sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan. bagian keempat . bagian keempat strategi paragraf umum strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam dan meliputi strategi pengembangan struktur ruang wilayah: strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan: cc. strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan: strategi pengembangan sistem prasarana wilayah: strategi pengembangan pola ruang wilayah: dan ft,aragraf strategi pengembangan struktur ruang wilayah strategi pengembangan struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, meliputi menjaga .:peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana,: mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama kawasan terisolasi. paragraf . paragraf strategi pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut strategi pengembangan kawasan perdesaan diarahkan melalui pengembangan fasilitas dan infrastruktur serta permukim: dan strategi pengembangan kawasan perkotaan diarahkan melalui pengembangan pusat pusat jasa, koleksi, dan distribusi produk produk perdesaan, disesuaikan dengan kondisi dan potensi fungsi masing masing kota. paragraf strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi strategi . strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dilakukan melalui pembentukan desa pusat pertumbuhan dpp) dalam upaya pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang memiliki keterkaitan kuat terhadap wilayah yang dilayaninya: strategi pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan, dilakukan melalui pengembangan permukiman perkotaan dengan skala pelayanan pusat kegiatan nasional pkn) diarahkan dan didukung oleh sistem jaringan yang memiliki fungsi pusat kegiatan nasional: pengembangan permukiman perkotaan yangyang berkembang pesat perkotaan dan kegiatan industri: pengembangan permukiman diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan masal: dan pembangunan rumah susun sebagai upaya peremajaan permukiman kumuh atas tanah negara yang dilengkapi prasarana dan fasilitas lainnya sesuai dengan rencana tata ruang. paragraf strategi pengembangan sistem prasarana wilayah . strategi pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui pengembang: pengembangbatasan, pengembangan terminal angkutan barang pada kawasan industri dan perdagangan serta pengembangan terminal agro pada kawasan sentra produksi pertanian: cc. pengembangan sistem persamaan dilakukan melalui penyebaran lokasi seluruh wilayah yang memiliki keterkaitan erat dengan sistem transportasi: pengembangan sistem pengairan dilakukan dalam rangkalalui pembangunan dan rehabilitasi pada jaringan irigasi pemerintah daerah irigasi, jaringan irigasi pedesaan daerah irigasi, daerah aliran sungai, situ dan titik mata air: pengembangan sarana pemakaman dilakuk.: pengembangan sarana pendidikan dan olah raga dilakukan melalui: pada kota orde atau orde ii: dan menumbuh disetiap kecamatan:, antara lain: pengembangan .aragraf strategi pengembangan pola ruang wilayah strategi pengembangan pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi strategi pengembangan kawasan lindung: strategi pengembangan kawasan budidaya: dan strategi pengembangan kawasan strategis. strategi pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi menetapkan kawasan lindung sebesar hektar) dari luas wilayah daerah seluas hektar, yang meliputi kawasan hutan yang berfungsi lindung dalam kawasan hutan dan kawasan lindung luar kawasan hutan:yang akan datang: mengelolakawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya, meliputi menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam ruang darat, ruang udara, dandan mengembangkan secara vertikal: mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit y6o (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan: dangembangan fasilitas perkotaan yang dapat mendukung kegiatan pedesaan sebagai basis perekonomian daerah dan dalam rangka menekan migrasi penduduk dari desa kota. . strategi pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf diarahkan agar kawasan yang dimaksud dapat memberi pengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan, antara lain pengembangan kawasan strategis puncak sebagai kawasan wisata dan konservasi dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup: pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan yang dapat mendorong masuknya investasi melalui regulasi, perizinan, dan pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan industri: cc. pengembangan kawasan strategis pertambangan untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dilakukan melalui konservasi bahan galian dengan pengembangan industri pengolahan yang dapat memberikan multiplier effect kepada masyarakat sekitar dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup: dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi daerah untuk sinergitas pemanfaatan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan. paragraf.dalam huruf sebagai berikut pendayagunaan tanah diarahkan pada tertib administrasi pertanahan dan pemanfaatan tanah yang lebih optimal: pendayagunaan air diarahkan pada pemanfaatan yang memperhatikan ketersediaan dan kelangsungan sumber air sebagai sumber penghidupan: pendayagunaan udara diarahkan pemanfaatan ruang udara yang berkaitan dengan ketinggian bangunan pada kawasan kawasan yang telah ditentukan: dan pendayagunaan sumber daya alam lainnya diarahkan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. bab rencana struktur dan pola ruang wilayah bagian kesatu rencana struktur ruang wilayah paragraf umum . rencana struktur ruang wilayah, meliputi sistem pusat permukiman perdesaan: sistem pusat permukiman perkotaan: dan sistemhuruf dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis. pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada dikembangkan berdasarkan pelayanan perdesaan melalui pembangunan desa pusat pertumbuhan dpp). desa pusat pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada meliputi desa tejo, desa batok, dan desa taps kecamatan tejo: desa sukamulih kecamatan sukajaya: desa banyuasin, desa kintamani, dan desa bangunnya kecamatan gudeg: desa kuda kecamatan parung panjang: desa dijunjung kecamatan cibungbulang: desa pabangbon dan desa sarawak kecamatan leuwiliang: desa. desa asmara dan desa gunung picung kecamatan pemijahan: desa cikampek udik dan desa cikampek kecamatan cikampek: desa ciomas rahayu kecamatan ciomas: desa sirnagalih kecamatan tamansari: desa cidokom kecamatan rumpun: desa cibitung tengah dan desa gunung malang kecamatan tenjolaya: desa parakanmuncang dan desa cisarua kecamatan nanggung: desa parigimekar kecamatan iseng: oo. desa warujaya kecamatan parung: desa pondok udik kecamatan kemang: desa pasir gak kecamatan rancabungur: desa susukan kecamatan bojong gede: desa hambatan kecamatan citeureup: desa tengah dan desa cirimekar kecamatan cibinong: desa setu, desa kolang, dan desa pengrajin kecamatan masing: desa tajurhalang kecamatan tajurhalang: desa cisalada kecamatan gombong: xx. desa dipegang kecamatan jeruk: desa cidera dan desa lemah luhur kecamatan caringin: desa ciledug kecamatan ciawi: aa. desa. aa. desa cipayung girang dan desa sukamaju kecamatan megamendung: bb. kelurahan cisarua kecamatan cisarua: cc. desa jayanti dan desa babakan madang kecamatan babakan madang: dd. desa gununggeulis dan desa dijunjung kecamatan sukaraja: ee. desa sirnajaya dan desa sukadana kecamatan sukamakmur: ff. desa sirnagalih, desa singasari, dan desa jonggol kecamatan jonggol: gg. desa limusnunggal, desa mekarsari, dan desa gandong kecamatan cileungsi: hh. desa padaherang kecamatan gunung putri: ii. desa cari dan desa cikutamahi kecamatan cari: jj. desa buana jaya, desa selayang, desa tanjungrasa, desa sirnarasa, dan desa pasirtanjung kecamatan tanjungsari: dan kk. desa cikahuripan dan desa namo kecamatan klapanunggal. paragraf sistem pusat permukiman perkotaan sistem pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi orde. orde yaitu kecamatan cibinong yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap pusat kegiatan nasional pkn), antara lain wilayah jabodetabekpunjur: orde ii, yaitu kecamatan cileungsi dan kecamatan leuwiliang yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap kecamatan cibinong: dan orde iii, yaitu kecamatan masing, kecamatan parung panjang, kecamatan parung, kecamatan ciawi, kecamatan gombong, dan kecamatan cari. paragraf sistem prasarana wilayah sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi jalan, sistem transportasi perkeretaapian, dan sistem transportasi udara: sistem prasarana telekomunikasi: sistem prasarana sumber daya energi: sistem prasarana sumber daya air: sistem prasarana gas: dan sistem prasarana lingkungan. bagian kedua rencana pola ruang wilayah paragraf umum . rencana pola ruang wilayah menggambarkan rencana sebaran, meliputi kawasan lindung sebesar (seluas hektar): dan kawasan budidaya sebesar (seluas hektar). paragrafmenetapkan kawasan lindung sebesar dan atau seluas hektar dari luas wilayah daerah yang meliputi kawasan yang berfungsi lindung dalam kawasan hutan dan kawasan yang berfungsi lindung luar kawasan hutan: mempertahankan: dan mengendalikan pemanfaatan ruang luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung. kawasan . kawasan yang berfungsi lindung dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari hutan konservasi hk) sebesar (seluas hektar) dan hutan lindung hl) sebesar (seluas hektar) dari luas wilayah daerah. kawasan yang berfungsi lindung luar kawasan hutan kl) sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari kawasan lindung lainnya luar kawasan hutan, yang menunjang fungsi lindung sebesar (seluas hektar) dari luas wilayah daerah. hutan konservasi hk) sebagaimana dimaksud pada terdiri dari taman nasional: dan taman wisata alam. kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dar: kawasan pelestarian alam: kawasan perlindungan plasma nutfah: kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan: kawasan rawan konservasi geologi: dan kawasan rawan bencana alam.hutan yang berfungsi lindung hl), terletak sebagian kecamatan sukamakmur: kecamatan pemijahan: kecamatan nanggung: kecamatan sukajaya: kecamatan masing: dan kecamatan gudeg: kawasan resapan air, terletak sebagian kecamatan nanggung: kecamatan leuwiliang: kecamatan leuwisadeng: kecamatan pemijahan: kecamatan tenjolaya: kecamatan tamansari: kecamatan klapanunggal: kecamatan cisarua: kecamatan ciawi: kecamatan megamendung: kecamatan caringin: kecamatan jeruk: kecamatan. kecamatan gombong: kecamatan babakan madang kecamatan cari: kecamatan jonggol: kecamatan sukamakmur: dan kecamatan tanjungsari.kitar waduk situ: cc. kawasan sekitar mata air: kawasan sempadan sungai kawasan permukiman: kawasan terbuka hijau: dan kawasan sempadan jalan. kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah cagar alam arca dimas kecamatan megamendung: cagar alam fungus idul kecamatan parung: dan cagar alam palapa kecamatan rumpun. . kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi taman nasional:gunung halimun dan gunung salak, terletak sebagian wilayah kecamatan leuwiliang,dan taman nasional gunung gede dan gunung panggang,kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu taman wisata alam gunung pancar kecamatan babakan madang: dan taman wisata alam telaga warna kecamatan cisarua. kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi taman . taman safari indonesia kecamatan cisarua: taman buah mekarsari cileungsi: dan gunung salak endah kecamatan cikampek, kecamatan ciomas, dan kecamatan cibungbulang.dan lingkungan bangunan gedung dan halamannya. lingkungan non bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi gua gawang kecamatan gudeg: situs purbakala dibalas kecamatan tenjolaya: cc. situs purbakala megalit kecamatan cikampek: situs purbakala ciaruteun kecamatan cibungbulang: dan situs purbakala garisun kecamatan masing. lingkungan bangunan non gedung sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi arca wisnu kecamatan sukamakmur: dan makam jerman kecamatan megamendung. lingkungan . lingkungan bangunan gedung dan halamannya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi bangunan kampung adat urug kecamatan sukajaya: bangunan museum pasir angin kecamatan cibungbulang: dan cc. monumen jambu kecamatan nanggung. kawasan rawan konservasi geologi sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kawasan kars kelas yang berfungsi sebagai perlindungan hidrologi dan ekologi, meliputi gunung kapur air panas) kecamatan iseng: gunung bodas kecamatan cikampek: dan cc. gunung renggang gua gawang) kecamatan gudeg: dan kawasan rawan gempa, gerakan tanah, dan longsor. kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi gunung .gunung gede panggang kecamatan cisarua, kecamatan megamendung, dan kecamatan caringin: dan cc. gunung halimun kecamatan leuwiliang, kecamatan nanggung, dan kecamatan sukajaya. kawasan gerakan tanah tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kecamatan nanggung:, kecamatan masing: kecamatan gudeg: kecamatan sukajaya: kecamatan pemijahan: kecamatan leuwiliang: kecamatan megamendtanjungsari. paragraf . paragraf pola ruang kawasan budidaya pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari kawasan budidaya dalam kawasan hutan: dan kawasan budidaya luar kawasan hutan. kawasan budidaya dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kawasan hutan produksi terbatas hpt): dan kawasan hutan produksi tetap hp). kawasan hutan produksi terbatas hpt) sebagaimana dimaksud pada huruf terletak sebagian kecamatan masing: kecamatan gudeg: kecamatan sukajaya: kecamatan nangg. kecamatan tanjungsari. kawasan hutan produksi tetap hp) sebagaimana dimaksud pada huruf terletak sebagian kecamatan tejo: kecamatan parung panjang: kecamatan rumpun: kecamatan gudeg: dan kecamatan sukajaya: kecamatan masing: kecamatan nanggung: kecamatan leuwisadeng: kecamatan leuwiliang: kecamatan cibungbulang: kecamatan cikampek: kecamatan klapanunggal: kecamatan babakan madang: kecamatan megamendung: oo. kecamatan cisarua: kecamatan cari: kecamatan tanjungsari: dan kecamatan sukamakmur. kawasan budidaya luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kawasan . kawasan pertanian: kawasan pertambangan: kawasan industri: kawasan pariwisata: dan kawasan permukiman. kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pertanian lahan basah lb): pertanian lahan kering lk): tanaman tahunan tt), perkebunan pb): peternakan: dan perikanan. kawasan pertanian lahan basah lb) sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan sawah beririgasi teknis yang direncanakan sebagai lahan sawah produktif sebesar (seluas hektar), terletak sebagian kecamatan tejo: kecamatan masing: cc. kecamatan parung panjang: kecamatan sukajaya: kecamatan gudeg: kecamatan nanggung: kecamatan rumpun: kecamatan . kecamatan leuwiliang: kecamatan leuwisadeng: kecamatan cibungbulang: kecamatan pemijahan: kecamatan tenjolaya: kecamatan cikampek: kecamatan rancabungur: kecamatan kemang, kecamatan parung: kecamatan iseng, kecamatan gunung sindir: ss. kecamatan drama: kecamatan ciomas: uu. kecamatan tamansari: kecamatan caringin: kecamatan jeruk: kecamatan gombong: kecamatan ciawi: kecamatan klapanunggal: aa. kecamatan cileungsi: bb. kecamatan jonggol: cc. kecamatan sukamakmur: dd. kecamatan cari: dan ee. kecamatan tanjungsari. kawaspertanian lahan kering lk) sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa sawah tadah hujan dan lahan yang tidak berpengairan irigasi, terletak sebagian kecamatan tejo: kecamatan masing: kecamatan sukajaya: kecamatan gudeg: kecamatan parung panjang, kecamatan rumpun: kecamatan leuwiliang: kecamatan leuwisadeng: kecamatan pemijahan: kecamatan rancabungur: kecamatan sukaraja: kecamatan caringin: kecamatan jeruk: kecamatan cisarua: oo. kecamatan ciawi: kecamatan megamendung: kecamatan babakan madang: kecamatan klapanunggal: ss. kecamatan citeureup: kecamatan jonggol: uu. kecamatan cari: kecamatan sukamakmur: dan kecamatan tanjungsari. kawasan . kawasan tanaman tahunan tt) sebagaimana dimaksud pada huruf terletak sebagian kecamatan tejo: kecamatan masing: kecamatan sukajaya: kecamatan nanggung: kecamatan gudeg: kecamatan parung panjang: kecamatan rumpun: kecamatan tenjolaya: kecamatan cibungbulang: kecamatan leuwiliang: kecamatan pemijahan: kecamatan tamansari: kecamatan gunung sindir: kecamatan cisarua: oo. kecamatan megamendung: kecamatan ciawi: kecamatan babakan madang: kecamatan klapanunggal: ss. kecamatan jonggol: kecamatan sukamakmur: kecamatan cari: dan kecamatan tanjungsari. kawasan . kawasan perkebunan pb) sebagaimana dimaksud pada huruf terletak sebagian kecamatan masing: kecamatan nanggung: kecamatan sukajaya: kecamatan gudeg: kecamatan rumpun: kecamatan rancabungur: kecamatan kemang: kecamatan citeureup: ii. kecamatan caringin: kecamatan ciawi: kecamatan cisarua: kecamatan megamendung: kecamatan sukamakmur: kecamatan cari: dan kecamatan tanjungsari: kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut peternakan kecil, antara lain domba dan kambing, terletak sebagian kecamatan leuwiliang: kecamatan nanggung: kecamatan gudeg: kecamatan cikampek: kecamatan . kecamatan cari,: kecamatan jeruk: kecamatan masing: kecamatan sukaraja: dan kecamatan babakan madang: peternakan besar, antara lain sapi potong dan sapi perah, terletak sebagian kecamatan leuwiliang: kecamatan sukajaya: kecamatan pemijahan: kecamatan cibungbulang: kecamatan tajurhalang: kecamatan cisarua: kecamatan ciawi: kecamatan tanjungsari: kecamatan cari: kecamatan jonggol: kecamatan cileungsi: dan kecamatan jeruk. peternakan unggas, terletak sebagian kecamatan tejo: kecamatan rumpun: kecamatan parung panjang: kecamatan leuwiliang: kecamatan pemijahan: kecamatan . kecamatan cibungbulang: kecamatan cikampek: kecamatan gunung sindir: kecamatan parung: kecamatan caringin: dan kecamatan ciawi. tempat pemotongan dan rumah kesehatan hewan, dapat dikembangkan pada sentra produksi ternak. kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf dikembangkan pada wilayah kawasan yang secara teknis, sosial, dan ekonomi memiliki potensi untuk kegiatan perikanan, kolam air tenang, air deras, pembenihan, kolam ikan hias akuarium, dan budidaya ikan perairan umum, meliputi pengembangan kegiatan perikanan, terletak sebagian kecamatan leuwiliang: kecamatan pemijahan: kecamatan cibungbulang: kecamatan cikampek: kecamatan drama: kecamatan ciomas: kecamatan kemang: kecamatan parung: kecamatan iseng: kecamatan . kecamatan cibinong: kecamatan sukaraja: kecamatan ciawi: kecamatan caringin: kecamatan jeruk: kecamatan gombong: kecamatan cileungsi: kecamatan jonggol: kecamatan cari: dan kecamatan tanjungsari: pasar pengumpul dan pelelangan ikan air tawar dapat dibangun pada sentra produksi ikan kecamatan cibinong, kecamatan sukaraja, dan kecamatan iseng. pemanfaatan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pertambangan bahan galian golongan strategis: pertambangan bahan galian golongan vital: dan pertambangan bahan galian golongan luar bahan galian golongan strategis dan bahan galian golongan vital (golongan c). pertambangan. pertambangan bahan galian golongan strategis sebagaimana dimaksud pada huruf terletak wilayah kecamatan masing: kecamatan cari: dan kecamatan jonggol. pertambangan bahan galian golongan vital sebagaimana dimaksud pada huruf terletak wilayah kecamatan masing: kecamatan gudeg: kecamatan rumpun: kecamatan nanggung: kecamatan sukajaya: kecamatan sukamakmur: kecamatan cari: dan kecamatan tanjungsari. pertambangan bahan galian luar bahan galian golongan strategis dan bahan galian golongan vital (golongan sebagaimana dimaksud pada huruf terletak wilayah kecamatan tejo: kecamatan parung panjang: cc. kecamatan masing: kecamatan sukajaya: kecamatan gudeg: kecamatan nanggung: kecamatan . kecamatan rumpun: kecamatan leuwiliang: ii. kecamatan leuwisadeng: kecamatan citeureup: kecamatan klapanunggal: kecamatan sukamakmur: kecamatan jonggol: kecamatan cari: dan oo. kecamatan tanjungsari. dalam hal terdapat potensi tambang luar lokasi tambang sebagaimana dimaksud pada maka pemanfaatan potensi tambang harus memenuhi kelayakan secara teknis, ekonomis dan lingkungan, serta dapat menunjang kegiatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. pemanfaatan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kawasan industri estate: zona industri: dan sentra industri kecil. kawasan . kawasan industri estate sebagaimana dimaksud pada huruf terletak sebagian kecamatan klapanunggal: kecamatan cileungsi: cc. kecamatan cibinong: kecamatan babakan madang: dan kecamatan citeureup. zona industri sebagaimana dimaksud pada huruf terletak sebagian kecamatan cibinong: kecamatan jonggol: kecamatan klapanunggal: kecamatan cileungsi: kecamatan gunung putri: kecamatan citeureup: kecamatan gunung sindir: kecamatan leuwiliang: kecamatan masing: dan kecamatan parung panjang. sentra industri kecil sebagaimana dimaksud pada huruf terletak sebagian kecamatan leuwiliang: kecamatan cikampek: kecamatan cibungbulang: kecamatan nanggung: kecamatan . kecamatan parung panjang kecamatan ciomas: kecamatan cibinong: kecamatan gunung sindir: ii. kecamatan ciawi: kecamatan cisarua: kecamatan jeruk: il. kecamatan parung: dan kecamatan pemijahan. kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kawasan wisata alam: kawasan budaya: dan kawasan wisata minat khusus. pemanfaatan kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi taman safari indonesia, wisata agro gunung mas, telaga warna, panorama alam riung gunung, dan curug climber kecamatan cisarua: wanawisata bonggol dan taman rekreasi lio kecamatan caringin: curug nangka kecamatan tamansari: kawahwah ratu, curug ligamen, curug seribu, curug trumpet, air panas gunung salak endah, air panas asmara, air panas gunungsari, bumi perkemahan gunung bunder, bumi perkemahan pancasila, telaga ciputra, dan panorama alam kasihan kecamatan pemijahan: air panas jugalajaya, air panas kembang kuning, situ cikadondong, situ jantungeun, situ wedana, dan curug bandung kecamatan masing: bumi perkemahan sumantri kecamatan tamansari: arum jeram canton kecamatan leuwiliang: situ rancabungur kecamatan rancabungur: situ tonjong dan situ kemuning kecamatan bojong gede: gua gawang kecamatan gudeg: situ karet dan situ miring kecamatan cibinong: air panas bojong koning, wahana wisata gunung pancar dan kawah hitam kecamatan babakan madang: air panas kecamatan iseng: situ gunung putri dan taman rekreasi gunung putri indah kecamatan gunung putri: oo. taman. oo. taman buah mekarsari kecamatan cileungsi: dan penangkaran rusa giri jaya kecamatan tanjungsari. kawasan budaya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: desa wisata, tapak kaki gajah, dan situs megalit kecamatan cikampek: prasasti muara kecamatan rumpun: tapak kaki purnawarman dan prasasti batu tulis ciaruteun kecamatan cibungbulang: kampung adat kecamatan gudeg: prasasti batu tulis pasir awi, taman budaya, arca wisnu, dan arca dimas kecamatan sukamakmur. taman budaya kecamatan cisarua: kawasan wisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: taman safari indonesia dan wisata agro gunung mas kecamatan cisarua: gua gawang kecamatan gudeg: dan cc. taman buah mekarsari kecamatan cileungsi. kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi permukiman . permukiman perdesaan: dan permukiman perkotaan. rencana pengembangan pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan upayapengelolaan struktur ruang pedesaan sebagaimana dimaksud pada merupakan upaya untuk mempercepat pertumbuhan kawasan perdesaan, dilakukan melalui pengembangan desa pusat pertumbuhan dpp). setiap pusat pelayanan permukiman perdesapermukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari permukiman perdesaan luar kawasan yang berfungsi lindung dan permukiman perdesaan yang berada dalam kawasan lindung luar kawasan hutan (pd . kawasan permukiman perdesaan luar kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kawasan untuk permukiman hunian kepadatan rendah yang mendukung kegiatan jasa perdagangan dan industri berbasis bahan baku lokal dan berorientasi tenaga kerjacileungsi: kecamatan klapanunggal: kecamatan jonggol: kecamatan sukamakmur: kecamatan cari: ii. kecamatan tanjungsari: kecamatan masing, kecamatan gudeg: i. kecamatan rumpun: kecamatan nanggung:, kecamatan pemijahan: kecamatan tejo: kecamatan parung panjang: kecamatan leuwisadeng: kecamatan leuwiliang: kecamatan . ss. kecamatan cikampek: kecamatan drama: uu. kecamatan cibungbulang: kecamatan parung: kecamatan kemang: kecamatan iseng: kecamatan gunung sindir: zz. kecamatan rancabungur: aa. kecamatan cisarua: bb. kecamatan megamendung: cc. kecamatan ciawi: dd. kecamatan caringin: ee. kecamatan gombong: ff. kecamatan tamansari: gg. kecamatan ciomas: hh. kecamatan sukajaya: dan ii. kecamatan tenjolaya. kawasan permukiman perdesaan yang berada dalam kawasan hidung luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf diarahkan untuk hunian kepadatan rendah (jarang), bangunan yang tidak memiliki beban berat terhadap tanah, dan memiliki keterkaitan dengan aktivitas masyarakat desa maupun terhadap potensi lingkungannya (pertanian, peternakan, kehutanan, pariwisata agrowisata), dengan penyebaran meliputi kecamatan. kecamatan sukarajakecamatan caripemijahan: kecamatan leuwiliang: kecamatan leuwisadeng kecamatan cisarua: kecamatan megamendung: kecamatan ciawi: kecamatan caringin: kecamatan jeruk: uu. kecamatan gombong: kecamatan tamansari: dan kecamatan sukajaya. . rencana pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi arahan terhadap fungsi pusat kegiatan dan arahan terhadap penataan struktur ruang pusat pusat permukiman perkotaan. rencana pengelolaan pusat permukiman perkotaan meliputi pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal wilayah perkotaan. permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari permukiman perkotaan kepadatan tinggi permukiman perkotaan kepadatan sedang dan permukiman perkotaan kepadatan rendah kawasan permukiman perkotaan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf diarahkan untuk permukiman hunian padat, dan pengembangan bangunan vertikal (rumah susun), kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, serta industri non polutan yang berorientasi pasar, dengan penyebaran meliputi sebagian kecamatan cibinong: kecamatan bojong gede: kecamatan . cc. kecamatan tajurhalang: kecamatan parung: kecamatan kemang: kecamatan iseng: kecamatan gunung sindir: kecamatan rumpun: ii. kecamatan masing: kecamatan leuwiliang: kecamatan sukaraja: i. kecamatan citeureup: kecamatan gunung putri: kecamatan cileungsi: dan oo. kecamatan klapanunggal. kawasan permukiman perkotaan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud dalam huruf diarahkan untuk permukiman hunian sedang, industri berbasis tenaga kerja non polutan, jasa, dan perdagangan, dengan penyebaran meliputi sebagian kecamatan sukaraja: kecamatan babakan madang: kecamatan citeureup: kecamatan klapanunggal: kecamatan cileungsi: kecamatan sukamakmur: kecamatan . kecamatan jonggoltejo: kecamatan parung panjang: kecamatan leuwisadeng: kecamatan leuwiliang: kecamatan cikampek, kecamatan drama: kecamatan cibungbulang: kecamatan cisarua: uu. kecamatan megamendung: kecamatan ciawi: kecamatan caringin: xx. kecamatan jeruk: kecamatan gombong: kecamatan tamansari: aa. kecamatan ciomas. bb. kecamatan sukamakmur: dan cc. kecamatan tanjungsari. . kawasan permukiman perkotaan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam kawasan lindung luar kawasan hutan, yang diarahkan untuk hunian rendah sampai sangat rendah jarang, merupakan bangunan tunggal, yang berorientasi terhadap lingkungannya (pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, agrowisata dan pariwisata) melalui rekayasa teknologi dan serta bangunan yang tidak memiliki beban berat terhadap tanahjonggol: kecamatan sukamakmur: kecamatan cari: kecamatan tanjungsari: kecamatan gudeg: ii. kecamatan rumpun: kecamatan nanggung:, kecamatan leuwisadeng: i. kecamatan leuwiliang: kecamatan cisarua: kecamatan megamendung: oo. kecamatan ciawi: kecamatan caringin: dan kecamatan jerukawasan strategis pengelolaan kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial ekonomi dan lingkungan wilayah daerah meliputi kawasan strategis puncak: kawasan strategis industri: cc. kawasan strategis pertambangan: dan kawasan strategis perbatasan. rencana pengelolaan kawasan strategis puncak sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan untuk terselenggaranya keseimbangan ekologi sebagai kawasan resapan air dan pengendali banjir, meliputi kecamatan cisarua: kecamatan megamendung: dan sebagian wilayah kecamatan ciawi. rencana pengelolaan kawasan strategis industri sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan untuk terselenggaranya fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan industri yang didukung oleh sistem jaringan dan terintegrasi dengan pusat pusat hunian serta terhadap pusat kegiatan nasional lainnya, meliputi kecamatan gunung putri: kecamatan citeureup: kecamatan klapanunggal: kecamatan . kecamatan cileungsi: dan kecamatan jonggol. rencana pengelolaan kawasan strategis pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan untuk terselenggaranya kegiatan pertambangan dan pasca tambang yang meliputi kecamatan gudeg: kecamatan rumpun: dan cc. kecamatan nanggung: rencana pengelolaan kawasan strategis perbatasan sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan untuk mengintegrasikan pemanfaatan ruang wilayah perbatasan sebagai daerah penyangga dengan pengembangan jasa sekunder, sistem jaringan dan sistem transportasi yang komplementer antara kota bogor dengan wilayah perbatasan meliputi sebagian wilayah kecamatan cibinong: kecamatan ciomas: kecamatan drama: kecamatan kemang: kecamatan bojong gede: kecamatan sukaraja: dan kecamatan ciawi. bab vi. bab rencana pemanfaatan ruang wilayah bagian kesatu rencana pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya paragraf rencana pengelolaan kawasan lindung rencana pengelolaan kawasan lindung meliputirencana pengelolaan kawasan lindung, meliputi pengelolaan kawasan lindung dalam kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi: dan hutan lindung: pengelolaan kawasan lindung luar kawasan hutan, terdiri dari perlindungan setempat: suaka alam: kawasan rawan bencana alam: dan kawasan lindung lainnya. rencana pengelolaan kawasan lindung dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain pengawasan . pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung: penambahhasil hutan non kayu: membuka jalur wisata jelajah pendakian untuk menanamkan rasa mencintai alam, serta pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan,:. rencana pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada huruf angka antara lain perlindungan kawasan melalui tindakan pencegahan: perlindungan kualitas air melalui pencegahan penggunaan area sekitar kawasan lindung: dan penindakan secarahuruf angk:: cc. mempertahankan fungsi ekologis kawasan alami, pemeliharaan., dan keragaman bentuk geologi: pengembangan: dan penindakan secara tegas pelaku vandalisme terhadap kawasan suaka alam. rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada huruf angka antara lain pencegahan pemanfaatan kawasan sekitar jalur aliran larva gunung berapi unuk kegiatan permukiman: perlindungan kawasan yang berpotensi mengalami gempa bumi melalui upaya mitigasi: dan pelarangan kegiatan pemanfaatan tanah yang mempunyai potensi longsor. rencana pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf angka bertujuan untuk membatasi kegiatan luar fungsi kawasan serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah, serta budaya bangsa, antara lain meningkatkan .bangsa: dan penetapan areal pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut. paragraf rencana pengelolaan kawasan budidayanya. rencana pengelolaan kawasan budidaya, meliputi: kawasan budidaya dalam kawasan lindung luar kawasan hutan, terdiri dari hutan produksi terbatas dan tetap: pertanian lahan basah: pertanian lahan kering: tanaman tahunan perkebunan: peternakan, perikanan: pertambangan: industri . industri: pariwisata: dan permukiman. kawasan budidaya luar kawasan lindung, terdiri dari permukiman perkotaan: dan permukiman perdesaan. pengelolaan hutan produksi terbatas dan tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sebagai berikut pengelolaan budidaya hutan dan hasil hutan yang ditujukan untuk kesinambungan produksi dengan memperhatikan kualitas lingkungan melalui pencegahan kerusakan tanah dan penurunan kesuburan tanah, serta menjaga ketersediaan air: pengembangan kegiatan budidaya hutan yang dapat mendorong terwujudnya kegiatan industri pengolahan hasil hutan, dengan pengembangan jenis tanaman hutan industri melalui pola kemitraan hutan kemasyarakatan: pemanfaatan kegiatan hutan produksi untuk kegiatan luar budidaya hutan dan hasil hutan yang penggunaannya untuk kepentingan umum dan bersifat strategis, dilakukan dengan memperhatikan asas konservasi air dan tanah: percepatan . percepatan reboisasi dan percepatan pembangunan hutan rakyat pada hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah: dan pemanfaatan untuk kegiatan pertambangan harus mempertimbangkan luas dan jangka waktu penambangan. pengelolaan kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sebagai berikut pengembangan sawah beririgasi teknis,: perubahan kawasan pertanian tetap memperhatikan luas kawasan yang dipertahankan, konversi lahan dapat dilakukan selama tersedia lahan pengganti: danmelalui pengembangan kawasan konsolidasi lahan pertanian serta pemanfaatan fasilitas sosial cadangan tanah makam dari pihak pengembang diupayakan dialokasikan pada lahan basah. pengelolaan kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sebagai berikut pengembangan . pengembangan dan peningkatan kawasan budidaya lahan kering, dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan atau diversifikasi dengan komoditas tanaman bernilai ekonomi tinggi: pengembangan agribisnis yang dapat mendorong terwujudnya kegiatan agroindustri untuk memperkuat budidaya pertanian sebagai basis perekonomian masyarakat dan mewujudkan kawasan agropolitan: konversi lahan kegiatan non pertanian, dengan tujuan untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat, dan diprioritaskan pada lahan yang kurang produktif secara teknis, ekonomis, dan fisik: dan penggunaan untuk kepentingan umum maupun kegiatan lain yang dinilai dapat memberikan manfaat terhadap perekonomian masyarakat. pengelolaan kawasan tanaman tahunan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sebagai berikut pengembangan kawasan tanaman tahunan perkebunan hanya kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, serta berada luar area rawan banjir dan longsor: dalam penetapan komoditi tanaman tahunan,dan cc. peningkatan permukiman dalam perkebunan masing masing. pengelolaan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sebagai berikutcc. mempertahankan ternak plasma nutfah sebagai potensi daerah: pengembangan kawasan peternakan yang memiliki komoditas ternak unggulan komparatif dan kompetitif: budidaya ternak yang berpotensi dapat menularkan penyakit dari hewan manusia atau sebaliknya dijauhkan dari permukiman penduduk: dan pembangunan industri pengolahan hasil ternak dikembangkan untuk meningkatkan nilai ekonomi ternak. pengelolaan. pengelolaan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sebagai berikut: dan cc. peningkatan produksi dengan memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana perikanan. pengelolaan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sebagai berikut pengelolaan pertambangan bahan galian strategis dan bahan galian golongan vital dapat dikembangkan pada seluruh peruntukan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan: pengelolaan pertambangan bahan galian luar bahan galian golongan strategis dan bahan galian golongan vital dapat dikembangkan pada lokasi peruntukan ruang budidaya pedesaan, sebagai berikut lahan basah, sepanjang tidak terletak pada lokasi sawah beririgasi teknis: lahan kering: hutan produksi, sepanjang tidak mengurangi nilai konservasi: dan perkebunan tanaman tahunan, sepanjang tidak mengurangi nilai konservasi: cc. pengelolaan . pengelolaan kawasan tambang untuk kegiatan yang memerlukan sistem pengangkutan dengan menggunakan conveyor, harus terpisah dari aktifitas penduduk yang dibatasi dengan jalur hijau (buffer zone) pada sepanjang lintasannya dan merupakan bagian dari kawasan industri: pengelolaan kegiatan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses penambangan sampai proses pengolahan,pengelolaan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, sertamelalui :engelolaan . pengelolaan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sebagai berikutperhitungan kemampuan daya dukung sungai: pengembangan kegiatan industri yang didukung oleh sarana dan prasarana industri, antara lain penyediaan hunian sebagai pendukung kegiatandan penggunapengelolaan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sebagai berikut tetap melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata: tidak . tidak melakukan pengrusakan terhadap obyek wisata alam: cc. menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah: meningkatkan pencarian penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya: peningkatan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi obyek obyek wisata alam, budaya, dan minat khusus pada obyek yang tidak memiliki akses yang cukup: merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban regional desain untuk keserasian lingkungan: meningkatkan daya tarik wisata melalui penetapan jalur wisata, kalender wisata, informasi, dan promosi wisata:: meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual saing: dan mengembangkan kegiatan pariwisata yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan pendukung pariwisata. pengelolaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sebagai berikut pengembangan . pengembangan kawasan permukiman hunian yang aman dari bencana alam, sertasekitarnya, dan meningkatkan sarana dan prasarana perkembangan kegiatan ekonomi pedesaan:: pengembangan permukiman yang bercirikan perkotaan dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi kawasan sebagai kawasan perdesaan yang harus dijaga dan tidak mengganggu ekosistem kawasan:lokal kecamatan: dan pengembangan . pengembangan pemukiman khusus, melalui penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan tetap memperhatikan kaidah lingkungan hidup dan selaras dengan rencana tata ruang. pengelolaan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sebagai berikut fungsi kawasan perkotaan antara lain sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat pengolahan industridan pergudangan, fungsi perkotaan sedang dan kecil sebagai pemasok kebutuhan dan lokasi pengolahan agroindustri dan berbagai kegiatan agrobisnis: cc. pengembangan permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan yang didukung oleh prasarana dan sarana sosial ekonomi yang tinggi untuk mendorong wilayah pedesaan dalam peningkatan produktivitasnya: dan. pengelolaan . pengelolaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat: pengembangan lingkungan permukiman pedesaan sehingga dapat membentuk suatu kesatuan lingkungan kawasan pedesaan yang utuh sesuai dengan fungsi dan peranan perdesaan: cc. meningkatkan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, sosial, dan kegiatan ekonomi masyarakat desa: pengembangan kawasan agropolitan sebagai: dan intensitas pemanfaatan lahan diarahkan untuk menjamin kelangsungan budidaya pertanian dan pelestarian lingkungan, dengan pemberian koefisien tutupan rendah. bagian kedua., sebagai berikut tata guna tanah meliputi kebijakan pendayagunaan tanah dan penyelenggaraan pendayagunaan tanah: tata guna air meliputi kebijakan pendayagunaan dan penyelenggaraan air permukaan dan air tanah: tata guna udara meliputi kebijakan pendayagunaan dan penyelenggaraan ketinggian bangunan, lintasan pesawat, saluran udara tegangan tinggi suit), dan saluran udara tegangan ekstra tinggi stet): dan tata guna sumber daya alam lainnya diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan fungsi kelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan secara berkelanjutan. rencana pengelolaan tata guna tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui upaya perlindungan tanah dan perlindungan pengawetan keseimbangannya terhadap kelestarian lingkungan hidup, meliputi pengaturan peruntukan dan penggunaan tanah yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup: penggunaan tanah . penggunaan tanah yang mengacu pada fungsi (zona) yang telah ditetapkan untuk kawasan lindung dengan pemanfaatan sebagai kawasan konservasi: lahan yang berperan strategis bagi kelestarian lingkungan seperti pengembangan tanaman lindung pada kawasan konservasi: lahan yang dipandang strategis bagi perkembangan sosial ekonomi seperti pengembangan bangunan tinggi: penggunaan tanah yang tidak sesuai rencana tata ruang tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya: pola penyesuaian penggunaan pemanfaatan tanah dilakukan melalui penataan kembali (konsolidasi tanah), upaya kemitraan dan penyerahan pelepasan hak atas tanah pada negara atau pihak lain dengan penggantian sesuai peraturan perundang undangan: menunjang keseimbangan pembangunan dengan penyediaan tanah disetiap tingkatan pemerintahan yang selaras dengan rencana tata ruang: dan rencana pengelolaan bangunan bawah tanah, melalui pengembangan utilitas perkotaan pengembangan fasilitas parkir bawah pengembangan sistem transportasi dan rencanadoman koordinasi penataan ruang nasional: peraturan . rencana pengelolaan tata guna air sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui upaya kelestarian sumber daya air terdiri dari penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian: pengembangan daerah rawa untuk pertanian dan atau untuk budidaya perikanan: pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha untuk pemeliharaan sungai, situ, waduk, serta pengaturan prasarana dan sarana sanitasi: pengaturan d: pemeliharaan ketersediaan kuantitas dan kualitas air yang berkelanjutan melalui pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, pengisian air dan atau pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan pelestarian alam: dan pemanfaatan sumber air untuk kepentingan komersial dilakukan melalui pengkajian terlebih dahulu guna terjaminnya ketersediaan air baku pertanian maupun rumah tangga. rencana . rencana pengelolaan tata guna udara sebagaimana dimaksud dalam huruf, ditujukan menjaga kelestarian kualitas udara, estetika, dan keselamatan, meliputi: pengaturan jalur suit dan stet, dengan mempertahankan garis simpanannya sebagai jalur hijau dan terbebas dari aktifitas hunian penduduk: pemanfaatan ruang udara untuk transmisi listrik, melalui pengembangan jaringan listrik tenaga tinggi dan distribusi listrik: pengaturan jaringan komunikasi selular dikembangkan pada penggunaan bangunan base transceiver station bts) bersama: pemanfaatan ruang udara untuk transportasi, dilakukan melalui pengembangan frekuensi radio, gelombang microwave, dan seluler: pengaturan jalur penerbangan khusus, dengan membatasi bangunan yang memiliki ketinggian pada jalur terbang (runway) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang penerbangan: pemanfaatan ruang udara untuk transportasi, melalui pengembangan dan pengamanan jalur keselamatan operasi penerbangan sekitar lapangan udara: pengembangan ruang udara untuk atmosfir kehidupan, melalui pengembangan hutan kota dan program penghijauan hutan kota: pemanfaatan . pemanfaatan ruang udara untuk ruang pandang, melalui pengembangan bentang alam (skyline) atau unsur buatan yang dijadikan orientasi kawasan: dan pengembangan ruang udara untuk bangunan atas tanah, melalui pemanfaatan bangunan tinggi (rumah susun, apartemen, hotel, dan bangunan tinggi lainnya), jalan layang, simpang susun, kereta layang, dan jembatan penyeberangan. bagian ketiga rencana pengembangan sistem prasarana wilayah paragraf rencana pengembangan sistem transportasi jalan rencana pengembangan sistem transportasi jalan, terdiri dari sistem jaringan jalan, fungsi, dan status jalan. pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan dibagi menjadi sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan untuk jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder dibagi kedalam jalan arteri, jalan kolektor primer, jalan lokal, dan jalan lingkungan. pengelompokan . pengelompokan jalan berdasarkan status dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. rencana pengelolaan prasarana transportasi jalan meliputi, jalan lingkar dan terminal dilakukan melalui pengembangan jalan baru dan pengembangan jalan yang ada. rencana pengelolaan dan pengembangan prasarana transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari pengelolaan jaringan jalan yang ada dan rencana pengembangan jalan baru. rencana pengelolaan jalan yang ada dilakukan melalui program peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin untuk ruas ruas jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten, terdiri dari jaringan jalan nasional, meliputi jaringan jalan arteri primer a). jalan cilodong batas depok bogor: dan b). jalan ciawi benda: jaringan jalan arteri sekunder jalan raya semplak kemang: jaringan jalan kolektor primer a). jalan raya ciawi: b). jalan . b). jalan ciawi cisarua: cc). jalan raya cisarua cisarua): d). jalan cisarua puncak: e). jalan bogor leuwiliang: f). jalan raya leuwiliang leuwiliang): g). jalan leuwiliang masing: h). jalan raya masing masing): i). jalan masing digulung: j). jalan batas depok kabupaten bogor kota bogor: dan jalan tol jakarta bogor ciawi tol jagorawi): jaringan jalan provinsi (kolektor primer ii), meliputi jalan narogong cibinong: jalan mayor king djajaatmadja citeureup): jalan mayor king djajaatmadja cibinong): jalan cileungsi tibet: jalan cibubur cileungsi jalan batas tangerang bogor parung: jalan much. tha parung panjang): jalan parung panjang benar: jalan pondok range ksr. didi kusmayadi tegar beriman: dan jalan . jalan cibucil cibarusah: cc. pengelolaan jaringan jalan kabupaten (lokal sekunder, lokal lokal dan lokal iii) dan jalan desa (lingkungan), dilakukan terhadap seluruh jalan kabupaten dan desa wilayah daerah, yang jaringan jalannya tercantum dalam dokumen rencana tata ruang wilayah. rencana pengembangan jalan baru dilakukan untuk menghubungkan antar wilayah dan antar pusat tol dan bukan jalan tol, terdiri dari rencana pengembangan jaringan jalan baru nasional jalan tol bojong gede antasari depok: jalan tol manggis cibitung jakarta outer ring road jour ii): jalan tol ciawi sukabumi: jalan tol masing tejo: jalan tol kemang parung pasar jum'at depok): jalan tol gunung putri cibubur) cileungsi batas kabupaten bekasi jour iii): bukaan jalan tol dan jalan tol lingkar luar bogor bogor outer ring road): dan bukaan . bukaan jalan tol kawasan sport center dan wisata gunung geulis. rencana pengembangan jaringan jalan baru berfungsi kolektor primer ii, yang merupakan jalan tembus antar wilayah kabupaten kota perbatasan, meliputi ruas tegar beriman cibinong) bojong gede: cibinong kradenan kedung halang batas kota bogor): disangkal lego gunung sindir): pintu toll sentul jalan raya bogor: padangpanjang jagabita: lapan mekarsari: masing kolang lebak pinang batas kabupaten lebak): jampang iseng rumpun: sentul kandang roda: gunung putri padaherang cileungsi: dan cari agamamu batas kabupaten kerawang). rencana pengembangan jaringan jalan baru berfungsi kolektor primer iii, yang merupakan jalan lingkar kabupaten dan jalan tembus antar wilayah kabupaten kota perbatasan, meliputi ruas citeureup sukamakmur batas kabupaten cianjur: gombong . gombong caringin ciawi megamendung cisarua: gombong jeruk tamansari tenjolaya pemijahan leuwiliang leuwisadeng nanggung: nanggung gudeg rumpun iseng parung tajurhalang bojong gede cibinong tegar beriman) citeureup: masing tejo singa bangsa batas kabupaten tangerang): gunung putri bojong kultur batas kota bekasi: cari babakan raden batas kabupaten bekasi: cemerlang gauge: jayanti citaringgul babakan madang gunung putri klapanunggal batas kabupaten bekasi: leuwiliang batas kabupaten sukabumi: dan leuwisadeng nanggung batas kabupaten sukabumi. rencana pengembangan jaringan jalan baru berfungsi lokal primer meliputi ruas kranggan gunung putri: sentul kandang roda tamansari tegar beriman: kebon pedas ratunya: ragamnya . ragamnya susukan kampung pulo: kemang kedung waringin: tonjong ragamnya: cipayung jaya arco: tajuk halang kali suren: jayanti babakan madang citaringgul sumantri: warung nangka bitungsari: keuskupan banjarbaru taps: bendungan sukabirus: cipayung megamendung: libanon gado mikoto selatan cisarua jogjogan: pasir maliki kampung jawa: climber batulayang burial tugu cisarua cibeureum taman safari indonesia: pasar cisarua kopo: sukagalih cibeureum: disebut barat susukan: aladin drama lingkar drama): cemerlang leuwimekar lingkar leuwiliang): sirnagalih waninggalih: gunung putri klapanunggal cikahuripan lingkar mukti: sentul . sentul babakan madang sukamakmur tanjungsari: gunungsari gunung picung: dan sarawak pemijahan. rencana pengembangan terminal, terdiri dari terminal angkutan penumpang, meliputi terminal tipe cibinong: terminal tipe leuwiliang: terminal tipe cileungsi: terminal tipe parung: terminal tipe drama: terminal tipe ciawi: terminal tipe parung panjang: terminal tipe masing: terminal tipe terpadu bojong gede: terminal tipe jonggol: dan terminal tipe cari. terminal untuk tujuan wisata, meliputi terminal wisata kecamatan pemijahan: terminal wisata kecamatan tamansari: dan terminal wisata kecamatan ciawi. terminal barang peti kemas, meliputi terminal barang peti kemas kecamatan cileungsi: dan terminal . |
sai salinan . bupati purworejourworejselisih anggaran pendapat73415 |
walikota denpasar peraturan daerah kota denpasardenpasar, menimbang :a.yang disediakan pemerintah kota sebagai pelayanan parkir tepi jalan umum: bahwa undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, mengamanatkan retribusi parkir tepi jalan umuman kota adalah pemerintah kota denpasar walikota adalah walikota denpasajalan jalan umum dalam wilayah kota denpasar yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan, yang ditentukan dan ditetapkan oleh walikotmukaan tanah, bawah permukaan tanah dan atau air. jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintasparkir tepi jalan umum objek retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum adalah setiap pelayanan parkir tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh pemerintah kotaparkir tepi jalan umum yang telah ditetapkan. bab il(l) tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum, kawasan (zona) jalan, jenis kendaraan dan fasilitas tempat parkir. ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan walikota. bab prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi hb) prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan biaya jasa pelayanan parkir tepi jalan umum, dengan mempertimbangkan faktor kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta kewajaran. biaya penyediaan jasa pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal. bab struktur dan besarnya tarif retribusi (d) besarnya retribusi untuk pelayanan parkir yang diberikan kepada orang pribadi atau badan adalah sebagai berikut truck kontainer rp. bus besar truck besar rp. bus sedang truck sedang rp. sedan, jeep, minibus, pick up, dan sejenisnya rp. sepeda motor retribusi parkir berlaku untuk satu kali parkitanggalsistem penyelenggaraan perparkiran lembaran daerah kota denpasar tahun nomor sepanjang mengatur retribuslayanan parkir tepi jalan umumpelayanan parkir tepi jalan umum digolongkan pemungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umumpelayanan parkir tepi jalan umumurang efektif dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah, cc. bahwa untuk maksud tersebutnomor . diubah sebagai berikut ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut susunan organisasi unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten mamuju utara sebagaimana dimaksud terdiri atas: kepala pelaksana, sekretaris unsur pelaksana, terdiri dari sub bagian program sub bagian keuangan, sub bagian umum dan kepegawaian bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, terdiri dari sub bidang pencegahan, sub bidang kesiapsiagaan bidang kedaruratan dan logistik terdiri dari sub bidang kedaruratan, sub bidang logistik,, bidang pemadam kebakaran, terdiri dari sub bidang penanganan kebakaran, sub bidang sarana dan prasarana penanganan kebakaran. unit pelaksana teknis dinas utd) kelompok jabatan fungsional unsur pelaksana dapat membentuk satuan tugas yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana. struktur organisasi badan penanggulangan bencana daerah kabupatenmaka dipandang perlu melakukan penyertaan modal kepada bankerusahaan daerah bank kalimantan selatan sebesar rp. (delapan belas milyar empatuntuk tahun anggaran sebesar rp. (bank kalimantan selatan sampai dengan tahun anggaran adalahar telpenyertaan modal pemerintah provinsi jawa barat pada tirta lemah nipah dilaksanakanbahwa modal dasar tirta lemah nipah telah ditingkatkan menjadi sebesar rp. (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) dan komposisi kepemilikan saham pemerintah provinsi jawa barat menjadi sebesar (tujuh puluh persen), sehingga kewajiban pemerintah provinsi jawa barat dalam pemenuhan modal dasar tirta lemah nipah sebesar rp. (dua ratus empat puluh lima miliar rupiah) yang dilakukan melalui penyertaan modalre,.jutaseratus empat puluh tiga miliar enam ratus lima puluhdiantara bab dan bab disisipkantirta lemah nipahiern gubernur jawa barat, te, hal bam heryawan ver diundangkan bandung p pada tanggal desember provinsi yang tea sah kpr man ridwan lembaran daerah provinsi jawa barat tahun nomor191moda!modal dasar tirta lemah nipah akan yang diakomodasikan dalam perda perubahan atas peraturan daerah provrubah kewajiban penyertaan modal!in hal tersebut, perubahan peraturan daerah ini mengakomodasiteman nipah. cukup jelas cukup jelas cukup jelas s5) cukup jelas cukup jelas huruf ini dimaksudkan untuk mengakomodirbanddung menimbang:ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme tahapan pemilihan kepala desa, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dan pembentukan,pembubaran susunan keanggotaan, masa jabatan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban panitia pemilihan dan panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada dan diaturterjadinya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagaimana pns.gian keduketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, susunan keanggotaan, masa jabatan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga penjabat kepala desa. bupati dapat melimpahkan kewenangan penunjukkan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada kepada pejabat yang ditunjuk. ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penunjukan dan persyaratan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan bupati. ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu diatur dalam peraturan bupati bagian keempat persyaratan bakal calon kepala desa bakal calon kepala desa adalah penduduk, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, il. tidak pernah sebagaibagian keenam persyaratan pemilih pemilih kepala desa harus memenuhi persyaratan,tercantum sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap turutbiaya pemilihan kepala desa biaya penyelengaraan: pemilihan kepala desa serentak, dibebankan sepenuhnya kepada apbd, dan pemilihan kepala desa antar waktu dibebankan pada anggaran desa. biaya pemilihan kepala desa serentak sebagaimana pada ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. ketentuan lebih lanjut tentang alokasi biaya penyelengaraan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. babnippemilihan dan pemberhentian kepala desa babmilih adalah penduduk desa setempat dan memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya. pemilihan adalah,kepala desa untuk mendapatkan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan adalah panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh bpd,gian kedua asas, tujuan, ruang lingkup paragrafparagraf tujuan peraturan daerah pemilihan dan pemberhentian kepala desa daerahparagraf pemberhentian kepala desa biaya pemilihan kepala desa, babserentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud padsecara tertulis |
sa, b5pemberian perpanjangan ita yang lokasi kerjanya lintas kabupaten kota dalam (satu) provinsi dilakukan pemungutan retribusi oleh pemerintah provinsi seretribusi daerahhingga berbunyi sebagai berikut: diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. s5) struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan bagi keluarga tidak mampu dan peserta badan penyelenggara jaminan sosial menggunakan sistem pembayaran yang ditetapkan badan penyelenggara jaminan sosialsetelah huruf ditambah (satu) hurufketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut dilakukan setiap (lima) tahun sekali, izin usaha penangkapan ikan dilakukan untuk setiap (dua) tahun sekali, izin usaha kapal pengangkut ikan dilakukan untuk (dudan disisipkan (satu) bagian yakni bagian keempat dan (dua) paragraf yakni paragraf dan paragraf serta (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian keempat retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerjzin mempekerjakan tenaga kerja asing ita), dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan ita. subjek retribusi ita adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh perpanjangan ita dengan lokasi kerja lintas kabupaten kota daerah. subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada merupakan wajib retribusi. objek retribusi sebagaimana dimaksud pada meliputi pemberian perpanjangan ita kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. pemberi kerja tenagrpanjangan it(h) struktur tarif retribusibesaran tarif retribusi perpanjangan ita sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran xi, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini. pembayaran retribusi perpanjangan ita sebagaimana dimaksud pada dilunasi untuk satu tahun, atau sesuai dengan rencana kerja penggunaan tenaga kerja asinghasil retribusi pelayanan tera tera ulang digunakan untuk biaya operasional pendataan dan pengawasan peralatan tera tera ulang bagi provinsi sebesar (enam puluh lima persen) dan kabupaten kota sebesar (tiga puluh lima persen), biaya operasional sebagaimana dimaksud pada anggarannya didistribusikan melalui ketatausahaan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten kota yang bersangkutan melalui mekanisme apbd.mengubah ketentuan dalam lampirsabun yah ana ang tak yan ahmad:heryawan anne diundangkan bandung pada tanggal desember sekretaris.daerah provinsi jiwa, barat, anna anna masi makan ridwan bar lembaran daerah provinsi jawa barat tahun nomor seri norsk peraturan daerah provinsi jawa barat:umum retribusiretribusi daerah. setelah dilakukan evaluasi terdapat beberapa perubahan yaitu:vitas pemungutan retribusi daerah. selain peninjauan tarif, pemerintah daerah dapat menambah objek retribusi baru sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus ditetapkan dalam peraturan daerah. kebijakan daerah terhadap pembayaran retribusi izin usaha perikanan ditetapkan berubah, yaitu izin usaha penangkapan ikan dilakukan untuk setiap (dua) tahun sekali dan izin usaha kapal pengangkut ikan dilakukan untuk (dua) tahun sekali. semula dilakukan untuk setiap (tiga) tahun sekalprovinsi jawa baratdisesuaikan dengan kebijakan bidang teknis masing masing. dengan demikian, melalui perubahan atas peraturan daerah provinsi jawa barat nomor tahun tentang retribusi daerah diharapkan pelaksanaan pelayanan retribusi dapat efektif dan efisien, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. uh. demi angka cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas s5)sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. biasanya keluarga tidak mampu melampirkan surat keterangan tidak mampu skt) untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit. yang dimaksud dengan peserta badan penyelenggara jaminan sosial, yaitubukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan non pbi), terdiri dari pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, serta pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya. cukup jelas angka cukupyang dimaksud dengansertas5) cukup jelas cukup jelas cukup jelas angka cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas s5) cukup jelas cukup jelas angka cukup jelas cukup jelaslayanan kesehatan rumah sakit jiwa provinsi jawa barat "nn man rawat jalan klinik poli psikiatri day care poli umum poli kesehatan gigi poli pko ugd psikiatri ugd umum poli kesana sub spesialis)tk sd evaluasi kepribadian bermasalah tes minat dan bakat penjurusan studi mimpi anak dan remaja pedagogi terapi prilaku remedial teaching paket terapi kali minggu terapi wicara rawat inap rawat inap psikiatri rekam medik rawat inap akomodasi ruang jiwa intensif ruang jiwa intermediet kelas kelas kelas iii ruang jiwa tenang kelas kelas kelas iii pelayanan asked ruang jiwa intensif kelas kelas kelas iii ruangjiwa tenang kelas kelas kelas jii ppi rawat inap umum rekam medik rawat inap akomodasi kelas kelas kelas rawat inap pko rekam medik rawat inap ruang detik ruang tenang kelas kelas kelas perawatan dan pelayanan jenazah perawatan jenazah pelayanan ambulance sampai dengan kelas kelas kelas iii diatas km, sisa kelas kelas kelas iii tindakan medik dan terapi visite rawat jiwa intensif rawat jiwa tenang kelas kelas kelas ill psikoterapi individual rawat jiwa intensif rawat jiwa tenang kelas kelas kelas iii psikoterapi keluarga rawat jiwa intensif rawat jiwa tenang kelas kelas kelas iii psikoterapi kelompok rawat jiwa intensif rawat jiwa tenang kelas kelas kelas hi! minor surgery operasi kecil rawat jiwa intensif rawat jiwa tenang kelas kelas kelas iii ect konvensional rawat jiwa intensif rawat jiwa tenang kelas kelas kelas iii men ect monitor rawat jiwa intensif rawat jiwa tenang kelas kelas kelas iii pemeriksaan fisioterapi short wave diathermi swd) kelas kelas kelas iii rawat jalan ultra sound us) kelas kelas kelas rawat jalan trans cutaneous electrical nerve stimulation kelas kelas kelas iii rawat jalan infra red ir) kelas kelas kelas iii rawat jalan traction kelas kelas kelas il! rawat jalan exercise terapi kelas kelas kelas iii rawat jalan ouadricep table kelas kelas jii! kelas iii rawat jalan konsultasi dokter rehab kelas kelas kelas iii rawat jalan pir#tens kelas kelas kelas iii rawat jalan swd traction kelas kelas kelas ini rawat jalan traction kelas kelas kelas ii! rawat jalan exercise terapi kelas kelas kelas iii rawat jalan swd ouadricep table kelas kelas kelas iii rawat jalan swd#tus kelas kelas kelas ii! rawat jalan pemeriksaan psikologi tes kecerdasan kelas kelas kelas iii tes seleksi rehab kelas kelas kelas tes minat dan bakat kelas kelas kelas iii evaluasi kepribadian kelas kelas kelas iii konseling terapi psikolog (lx) kelas kelas kelas iii eeg kelas kelas kelas iii ekg kelas kelas kelas mimpi kelas kelas kelas iii brain mapping kelas kelas kelas iii pelayanan rehabilitasi adl kelas kelas kelas iii therapy okupasi kelas kelas kelas iii bimbingan psiko motorik kasar kelas kelas kelas ii! bimbingan psiko motorik halus kelas kelas kelas iii bimbingan rekreasi musik kelas kelas kelas iii 1s. visum repertum psikiatrik paket untuk minggu perawatan termasuk rawat inap ruang intensif, pelayanan penunjang medik, psikotest, mimpi)dokter spesialis konsultasi dokter umum konsultasi psikologi khusus konsultasi gizi konsultasi medico legal surat keterangan pernah dirawat surat keterangan kesehatan jiwa cc. surat keterangan tidak cacat ganda surat keterangan sehat jasmani pemeriksaan tindakan ugd observasi dokter s d jam jasa konsultasi spesialis non jiwa kateterisasi insist kecil diameter s d insist sedang diameter s d 4cm insist besar diameter s d perawatan luka suction heating 1s d jahitan 4s d jahitan s d jahitan 9s d jahitan s d jahitan s d jahitan buka heating jahitan bed side monitor jam immobilisai dengan bidal perawatan combustion os d 10s d s d 36x s d circumsisi ekstraksi benda asing inkubasi perawatan luka gigitan binatang ekstraksi kuku tindik buka gips nebulizerisasi kali dikotomi skin test resusitasi pemberian oxygen jam fiksi infus savage lambung pasang ronde carter luka pemasangan defibrilasi electro cardiograf ganti perban kecil ganti perban luas debridement nekrotomi kecil debridement nekrotomi sedang ektirpasi sederhana dengan anestesi lokal fe. pemeriksaan tindakan keperawatan komunikasi terapeutik terapi aktivitas kelompok pendidikan kesehatan pasien keluarga terapi rekreasi kateterisasi perawatan luka fiksasi infus pasang ronde sutton pemasangan oxygen terapi keperawatan konseling terapi perilaku paket terapi khusus spesialis adl vip kelas kelas kelas home care dalam kota akut tenang luar kota akut tenang pemeriksaan tindakan keperawatan napa konseling pendidikan kesehatan pasien keluarga perawatan luka fiksasi infus pasang ronde suction pemasangan oxygen laboratorium hematologi hemoglobin kelas kelas kelas ii! rawat jalan jumlah leukosit kelas kelas kelas iii rawat jalan trombosit kelas kelas kelas iii rawat jalan eritrosit kelas kelas kelas iii rawat jalan hitung jenis kelas kelas kelas iii rawat jalan hematrokrit kelas kelas kelas iii rawat jalan led kelas kelas kelas rawat jalan retikulosit kelas kelas kelas rawat jalan o.i waktu pembekuan kelas kelas kelas ii! rawat jalan waktu pendarahan kelas kelas kelas iii rawat jalan morfologi darah tepi kelas kelas kelas iii rawat jalan golongan darah kelas kelas kelas iii rawat jalan rhesus faktor kimia darah glukosa nuchtler puasa kelas kelas kelas iii rawat jalan glukosa jam kelas kelas a33 kelas iii rawat jalan glukosa sewaktu kelas kelas kelas iii rawat jalan kolesterol total kelas kelas kelas iii rawat jalan reum kelas kelas kelas iii rawat jalan kreatinin kelas kelas kelas iii rawat jalan slot kelas kelas kelas iii rawat jalan sept kelas kelas kelas iii rawat jalan bilirubin total kelas kelas kelas iii rawat jalan ric acid asam urat kelas kelas kelas iii rawat jalan 1l. protein total kelas kelas kelas iii rawat jalan albumin kelas kelas kelas iii rawat jalan globulin kelas kelas kelas iii rawat jalan trigliserida kelas kelas kelas rawat jalan bilirubin direct mikrobiologi preparat gram kelas s0, kelas kelas iii rawat jalan preparat bta trigliserida kelas kelas kelas iii rawat jalan . jamur koh gas kultur urine urine lengkap kelas kelas kelas ii! rawat jalan protein kelas kelas kelas iii rawat jalan reduksi kelas kelas kelas iii rawat jalan tes kehamilan kelas kelas kelas iii rawat jalan feces feces rutin kelas kelas kelas rawat jalan amoeba kelas kelas kelas iii rawat jalan telur cacing kelas kelas kelas ii! rawat jalan imunologi serologi hbs ag. kelas kelas kelas i!i rawat jalan kidal kelas kelas kelas iii rawat jalan anti hbs anti hbc anti hcv analisa sperma analisa sperma kelas kelas kelas iii rawat jalan glukosa sperma napa test diagnostik parameter kelas kelas asean kelas iii rawat jalan morphine heroin opat test kelas kelas kelas ill rawat jalan mariyuana thc ganja kelas kelas kelas iii rawat jalan contain kelas kelas kelas rawat jalan methamphetamine kelas kelas kelas iii rawat jalan benzodiazepine psikotropika kelas kelas kelas iii rawat jalan alkohol radiologi photo thorax ap pa kelas kelas kelas iii rawat jalan abdomen bno kelas kelas kelas iii rawat jalan pelvis kelas kelas kelas iii rawat jalan ekstremitas atas kelas kelas kelas rawat jalan ekstremitas bawah kelas kelas kelas iii rawat jalan thorax lat kelas kelas kelas iii rawat jalan uranium lat kelas kelas kelas iii rawat jalan sinus para nasalis (2x photo) kelas kelas kelas iii rawat jalan vertebra (2x photo) kelas kelas kelas jii rawat jalan ruu ultrasonografi kelas kelas kelas ii! rawat jalan perut keseluruhan whole abdomen kelas kelas kelas rawat jalan pemeriksaan gigi dan mulut pemeriksaan kesehatan gigi konsultasi pemberian resep ekstrasi gigi ekstrasi gigi tetap dengan chloraethy! ekstrasi gigi tetap dengan suntikan biasa eksitasi gigi tetap dengan suntikan biasa dengan ekstrasi gigi tetap dengan suntikan citoject eksitasi gigi aer dengan suntikan citoject dengan ekstrasi gigi sulung dengan chloraethy1l ekstrasi gigi sulung ekstrasi gigi sulung dengan suntikan citoject buka jahitan debridement heating jahitan penambahan gumpalan tambal gigi glass monomer kecil tambal gigi glass monomer besar tambal gigi amalgam kecil tambal gigi amalgam besar tambal gigi light cure kecil tambal gigi light cure besar pemasangan pasak tambahan stabil inlay belum termasuk biaya laboratorium) only play belum termasuk biaya laboratorium) fullcrown belum termasuk biaya laboratorium) perawatan saluran akar edodontik aplikasi arsen revitalisasi ganti obat disinfeksi pengisian calum pulpa pengisian sel akar satu saluran) reading filing ganti obat perawatan ortodontik menata susun gigi dana detik lepasan satu rahang atas atau alat identik lepasan dua rahang atas atau tambahan screw expantie per rahang alat ortodontik dekat fixed orthodontik) rahang phat alat head gear face mask" (sesuai harga lip bumper (sesuai harga saat itu) elastic pak analisa cefalometri dan rencana kontrol ortodontik lepasan kontrol ortodontik dekat uenspeayanan uas f . pembersihan karang gigi scaling) rawat gusi scaling per regio rawat gusi scaling per rahang sub gingiva scaling per gigi bedah minor odontektomi ringan odontektomi berat uperkulektomi apikoetomi kista rahang kecil) extirpasi kista rahang kecil) alveoektomi incisa dan drainage abses ekstrasi gigi dengan flap anestesi dengan suntikan biasa anestesi dengan suntikan citoject edulis kecil edulis besar mucocele kecil mucocele besar gigi tiruangireparasi gigi tiruan lepasan pencetakan (per rahang) gigi palsu venture unit ii. rumah sakit paru provinsi jawa barat pemeriksaan rawat jalan pemeriksaan rawat jalan konsultasi dokter ugd rpi konsultasi dokter spesialis medis rawat inap ruang perawatan kelas iii kelas kelas kelas vip rekam medik rawat inap visite kelas vip visite kelas visite kelas visite dokter umum (cito) visite dokter spesialis (cito) pemeriksaan rawat inap rpi kamar rpi visite dokter jaga hari visite dokter spesialis (cito) kelas pemeriksaan laboratorium soo pemeriksaan sederhana putus bta kelas iii kelas kelas kelas vip led kelas iii kelas kelas! kelas vip hb. dublin kelas kelas kelas kelas vip jumlah leukosit kelas iii kelas kelas kelas vip jumlah eritrosit kelas kelas kelas kelas vip hematokrit kelas ill kelas kelas kelas vip jumlah trombosit kelas kelas kelas kelas vip bta. pleura kelas iii kelas kelas kelas vip reduksi urine kelas iii kelas kelas kelas vip protein urine kelas iii kelas kelas kelas vip masa pendarahan kelas ili kelas kelas kelas vip sediaan gram kelas iii kelas kelas kelas vip sediaan jamur kelas kelas kelas kelas vip hitung jenis kelas iii kelas kelas kelas vip sedimen urine kelas iii kelas kelas kelas vip pemeriksaan lainnya kelas iii kelas kelas kelas vip pemeriksaan sedang gula darah sewaktu kelas iii kelas kelas kelas vip gula darah puasa kelas kelas kelas kelas vip gula darah jam kelas iii kelas kelas kelas vip slot kelas iii kelas kelas kelas vip sept kelas iii kelas kelas kelas vip bilirubin total kelas kelas kelas kelas vip bilirubin derek kelas kelas kelas kelas vip total protein kelas iii kelas kelas kelas vip oa. albumin kelas iii kelas kelas kelas vip alkali phosphatase kelas iii kelas kelas kelas vip 1l. kolesterol total kelas iii kelas kelas kelas vip hdl. kolesterol kelas iii kelas kelas kelas vip trigliserida kelas iii kelas kelas kelas vip asam urat kelas kelas kelas kelas vip kreatinin kelas iii kelas kelas kelas vip reum kelas iii kelas kelas kelas vip golongan darah kelas iii kelas kelas kelas vip hbs. kelas kelas kelas kelas vip test kehamilan kelas iii kelas kelas kelas vip kidal kelas iii kelas kelas kelas vip cmd kelas iii kelas kelas kelas vip 1drl kelas iii kelas kelas kelas vip pemeriksaan besar gambaran darah tepi kelas iii kelas kelas kelas vip urine lengkap kelas iii kelas kelas kelas vip hematologi analyzer kelas iii kelas kelas kelas vip pemeriksaan canggih kultur bakteri kelas iii kelas kelas kelas vip resistensi test kelas iii kelas kelas kelas vip blood gas analyzer kelas iii kelas kelas kelas vip (date) kelas kelas kelas kelas vip pemeriksaan laboratorium rpi tarif pemeriksaan sederhana putus bta led hb. dublin jumlah leukosit jumlah eritrosit hematokrit jumlah trombosit bta. pleura reduksi urine protein urine masa pendarahan sediaan gram sediaan jamur hitung jenis sedimen urine pemeriksaan lainnya ii. pemeriksaan sedang gula darah sewaktu gula darah puasa gula darah jam slot jenis pelayanan tarif kelas kelas vip ventilator per hari kelas ill kelas kelas kelas vip oxymetri kelas kelas kelas kelas vip vita flower kelas kelas kelas kelas vip power jag kelas iii kelas kelas kelas vip exercise therapy kelas iii kelas kelas kelas vip indra red diathermi kelas kelas kelas kelas vip nebulizer kelas iii kelas kelas kelas vip ipb kelas iii kelas kelas kelas vip wsd mini thoracosintesis kelas iii kelas kelas kelas vip wsd permanen pasif kelas iii kelas kelas kelas vip continuous suction hari kelas iii kelas kelas kelas vip ultrasonography usg) biasa kelas iii kelas kelas kelas vip ultrasonography usg) dimensi kelompok kelas ill kelas kelas kelas vip ultrasonography usg) dimensi kelompok kelas iii kelas kelas jenis pelayanan tarif kelas vip proof fungsi kelas iii kelas kelas kelas vip echocardiografi kelas ii! kelas kelas kelas vip mantu test thermal blanket warmer hari kelas iii kelas kelas kelas vip emergency pap kelas iii kelas kelas kelas vip vein viewer kelas iii kelas kelas kelas vip micro kelas ii! kelas kelas kelas vip line infusion tranfusion hari kelas iii kelas kelas kelas vip pemeriksaan tindakan medik dan terapi rpi ekg oxymetry spirometri bdt ultasonography usg) ultrasonography usg) dimensi body plastimograft vita flower monitor ekg bronchoscopy ventilator per hari ipb proof fungsi wsd mini thoracosintesis wsd permanen continuous suction hari pemeriksaan fisioterapi short wave diathermi kelas iii kelas kelas kelas vip ultra sound us) kelas iii kelas kelas kelas vip trans castaneus electric! nerve stimulation kelas kelas kelas kelas vip traction kelas iii kelas kelas kelas vip ouaddricep table kelas iii kelas kelas kelas vip konsultasi dokter rehab kelas iii kelas kelas kelas vip tens kelas iii kelas kelas kelas vip swd traction kelas iii kelas kelas kelas vip traction kelas iii kelas kelas! kelas vip pir exercise therapy kelas kelas kelas kelas vip swd ouadricep table kelas il! kelas kelas kelas vip swd tus kelas iii kelas kelas kelas vip kombinasi chest kombinasi nebulizer chest kombinasi muscle skeletal exercise neuro muscular mulo skeletal exercise rom sterling strengthening) bait analysis bait training treadmill micro wave dhiatermi akupuntur kelas il! kelas kelas kelas vip elektroakupuntur kelas iii kelas kelas kelas vip laserakupuntur kelas iii kelas s d s d circumsisi inkubasi perawatan luka gigitan binatang ekstrasi kuku tindik buka gips dikotomi skin test resusitasi fiksi infus pasang ronde carter luka pemasangan defibrilasi ganti perban kecil ganti perban luas debridement nekrotomi kecil debridement nekrotomi sedang ekspirasi sederhana dengan anestesi lokal tindakan keperawatan pemasangan oksigen kelas iii kelas kelas kelas vip pemasangan kateter infus transfusi darah) kelas iii kelas kelas kelas vip perawatan luka kelas iii kelas kelas kelas vip pemasangan kateter urine kelas kelas kelas kelas vip suction kelas iii kelas kelas kelas vip pemasangan ngt ronde) kelas iii kelas kelas kelas vip pemberian obat suntik kelas iii kelas kelas kelas vip mengganti cairan infus kelas iii kelas kelas kelas vip pendidikan kesehatan kelas iii kelas kelas kelas vip mucocele kecil mucocele besarcpercetakan (per rahang) gigi palsu venture unit iii. lingkup dinas kesehatan balai kesehatan kerja masyarakat bkmk rawat jalan rawat jalan perawat bidan rawat jalan medik umum gigi rawat jalan medik spesialis rawat jalan eksklusif rawat darurat rawat darurat perawat bidan rawat darurat medik umum gigi rawat darurat medik spesialis rawat darurat medik spesialis cyt iii ambulance ambulance perawat bidan km ambulance medik umum km ambulance medik spesialis km rawat inap akomodasi ruangan visite dokter umum visite dokter spesialis visite dokter spesialis cyt) akomodasi hcu one day care hcu one day care umum hcu one day care spesialis hcu one day care spesialis cyt) akomodasi icu visite dokter umum visite dokter spesialis visite dokter spesialis cyt) persalinan bidan parts normal (bidan jaga) parts normal (bidan khusus) dokter umum parts normal dokter jaga) parts abnormal dokter khusus) keluarga berencana kb. suntik bulan kb. suntik bulan iud kehamilan per organ hematologi darah lengkap hb, luka, tarombo, ery, mcv,mch,mhc, hematokrit) darah rutin hb, luka, tarombo, hematokrit) hemoglobin hematokrit eritrosit leukosit trombosit eosinofi! retikulosit masa pendarahan laju endap darah retraksi bekuan masa pembekuan golongan darah cross match hitung jenis malaria rhesus factor test narkoba kimia darah glukosa puasa glukosa jam glukosa sewaktu slot sept amilase urea kreatinin asam urat calorie kalium fosfat lipase klorida natrium protein total magnesium acid fosfatase alkali fosfatase bilirubin direct bilirubin indirect bilirubin total albumin globulin hdl cholesterol ldl cholesterol cholesterol trigliserida ldh ck nak ck mb gamma serologi rheumatoid factor kidal test to th) kidal test ao ah) kidal test bo bh) test ast crp mantu test bakteriologi pewarnaan gram pewarnaan bta pewarnaan koh pewarnaan difteri pewarnaan urine urine rutin each sedimen reduksi protein feses rutin telur cacing metode selotip xii pelayanan elektromedik lain lain ekg audiometri spirometri gas detector dust sampler meter udara ambien) sound level meter ergonomis pemeriksaan pencahayaan pemeriksaan lingkungan kerja personal dust sampler meter (personal) lux meter hygrometer anemometer vibrationmeter digital reading gas detector alat ukur kualitas udara xiii medical check medical check dibawah tahun medical check diatas tahun medical check khusus (kimia) usia kurang dari tahun medical check khusus (panas) usia kurang dari tahun medical check khusus (panas) usia lebih dari tahun medical check khusus (bising) usia kurang dari tahun medical check khusus (bising) usia lebih dari tahun medical check khusus (kimia) usia lebih dari tahun xiv fisioterapi infra red nebulizer kombinasi ir chest kombinasi nebulizer chest kombinasi ir muncul skeletal exercise ir neuro muscular muncul skeletal exercise rom stretching strengthening bait analysis bait training treadmill micro wave diathermi mwd) trans elektrikal nervous stimulator short wave dyathermy ultra sound dyathermy balai kesehatan paru masyarakat (bkpm) cirebon pemakaian jasa sl pemeriksaan rawat jalan jenis pemeriksaan satuan saranapindahan tindakan gawat darurat paru perpindahan rawat inap satu hari (one day care) per hari tindakan medik terapi nebulizer perpindahan fungsi pleura percobaan perpindahan aspirasi perpindahan water sealed drainage perpindahan pemasangan infus alatnya perpindahan checking kel dan seterusnyasg. jumlah eosinofil per pemeriksaan hematokrit per pemeriksaan waktu perdarahan per pemeriksaan waktu pembekuan per pemeriksaan golongan darah rhesus per pemeriksaan faktor il. darah rutin lengkap per pemeriksaan malaria per pemeriksaan mikrofilaria per pemeriksaan oo. sel per pemeriksaan lpb per pemeriksaan retikulosit per pemeriksaan morfologi darah tepi per pemeriksaan j| si tiba per pemeriksaan gep per pemeriksaan elektroforesis per pemeriksaan cd4 per pemeriksaan cd8 per pemeriksaan urine urine rutin per pemeriksaan urine sedimen per pemeriksaan urine reduksi per pemeriksaan tes kehamilanbumin globulin per pemeriksaan gamma per pemeriksaan jenis pemeriksaan satuan sarana protein total per pemeriksaan alkali fosfatase per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan gula darah puasa per pemeriksaan 2jam per pemeriksaan sewaktu per pemeriksaan kolesterol kolesterol per pemeriksaan hdl per pemeriksaan ldl per pemeriksaan trigliserida per pemeriksaan testpemeriksaan biopsi per pemeriksaan analisa cairan aspirasi per pemeriksaan pemeriksaan imunologi ict per pemeriksaan ast per pemeriksaan per pemeriksaan crp per pemeriksaan ana per pemeriksaan pemeriksaan serologi kidal test per pemeriksaan per pemeriksaan anti per pemeriksaan pemeriksaan radiologi thorax posisi per pemeriksaan thorax posisi per pemeriksaan bno per pemeriksaan extremists per pemeriksaan schede ap lat per.pemeriksaan usg noprint per pemeriksaan usg paru noprint per pemeriksaan bronchoscopi per pemeriksaan pelayanan diagnostik pemeriksaan biopsi per pemeriksaan mantu test per pemeriksaan skin test per pemeriksaan elektro kartografi per pemeriksaan treadmill per pemeriksaan spirometri per pemeriksaan peak flow meter per pemeriksaan oxymetri per pemeriksaan jenis pemeriksaan satuan sarana ii. micro per pemeriksaan kadar karbon dalam darah) pelayanan rehabilitasi medik sederhana postal drainage per pemeriksaan latihan pernafasan per pemeriksaan khusus terapi oksigen per pemeriksaan perawatan rehab rumah per kunjungan perawatan rehab klinik per kunjungan micro wave diathermi mwd) per pemeriksaan ultra sound diathermi usd) per pemeriksaan paket mwd dan usd per pemeriksaan konseling kesehatan paru per kunjungan gizi per kunjungan berhenti merokok per kunjungan hiv aids per kunjungan narkoba (per paket jenis) per kunjungan pemeriksaan kesehatan kering) per kunjunganhc, hematokrit darah rutin hb, luka, led elektroforesis hb, photometry jumlah leukosit, mikroskopis jumlah trombosit, mikroskopis led gol darah, aglutinatif hematokrit, mikrohematokrit jumlah eritrosit, mikroskopis jumlah eosinofil, mikroskopis jumlah retikulosit, mikroskopis hitung jenis leukosit (diff, mikroskopis morfologi darah tepi, morfologi morfologi sumsum tulang waktu pendarahan waktu pembekuan fibrinogen agregasi trombosit masa trombon protrombin plasma tromboplasin masa partial factor pembekuan faktor) trombotest owen percobaan pembendungan retraksi bekuan ketahanan osmotik hams test sugar water test clotiysis limfosit plasma biru pewarnaan besi pewarnaan periodic acid schiff pewarnaan peroksidase pewarnaan sudan black cbs kimia klinik glukosa glukosa toleransi test cholesterol trigliserida reum kreatinin slot sept alkali phosphate gamma bilirubin total bilirubin direct protein total albumin natrium kalium klorida aic iron ibc ferritrin transfer magnesium inorganic phosphate alfa amilase lipase asam urat asam prostat phosphate ldh ick che elektroforesis protein gep apo( lp( cholesterol hdl direct cholesterol ldl direct calcium, fotometri calcium, ion panel talasemia urine urine rutin carik celup, makroskopis dan mikroskopis sedimen reduksi protein bilirubin keton urine eshbach kreatinin clearance protein benci jones analisa batu ginjal s2. uud skrining narkoba narkoba amfetamin, methamphetamine, contain, morphine, thc, bzn, barbiturat pemeriksaan feses pieces rutin makroskopis, mikroskopis darah samar sisa pencernaan protein, karbohidrat, lemak mikrobiologi mikroskopis gram go) mikroskopis (bta) mikroskopis (bta) mikroskopis lepra) mikroskopis arcminmikroskopik sarcoptest scaber mikroskopik schistosoma telur cacing konsentrasi telur cacing metode kato katz biakan mikrobiologi kultur mo) biakan gagal banten manual biakan mbc (1x) biakan biakan diptherie biakan jamur fungi biakan cholera biakan urine biakan faces swab biakan salmonelia selain dari darah hitung kuman resistensi aerob resistensi m.tbc biakan dan resistensi biakan dan hitung kuman biakan, hitung kuman dan resistensi biakan aerob e.coli identifikasi mpn koliform mpn coli tinja clostridium spp campylobacter juni staphylococcus spp streptococcus spp acinetobacter spp aeromonas spp bacillus spp bakteriodes fragilis bordetella spp branhamella catarrhalis rubella spp citrobacter spp edwaardsiella spp enterobacter spp enterococcus fusobacterium necrophorum eremophilus spp helicobacter pylori klebsiella spp neisseria meningitis egg aan nocardia spp proteus spp provincia spp pseudomonas spp nigella spp serrata marcescens versinya spp biakan legionella biakan larva a.duodenale n.americanus biakan jaringan philamydia spp biakan jaringan mycoplasma spp imunologi hepatitis hasan rapid test ag alfa anti titer rapid ag alfa anti m alfa anti total ii alfa hav m alfa anti hcv rapid test anti hcv total media hiv anti hiv skrining rapid test anti hiv skrining media anti hiv skrining alfa test hiv konfirmasi torch toko alfa toko m alfa toko ability alfa rubella ii alfa rubella ii alfa cmv g alfa cmv m alfa cmv ability alfa herpes mikrolensa herpes mikrolensa herpes mikrolensa demam berdarah dhf titer dengue rapid test dengue g rapid test dengue rapid test dengue antigen hormon tes kehamilan (rapid) beta hcg kortisol alfa estradiol alfa lh rapid test lh alfa fsh alfa proatin alfa progesteron alfa testosteron alfa insulin tsh alfa alfa alfa ft3 alfa ft4 alfa penanda tumor afp rapid test cea rapid test psa rapid test fps alfa tps alfa h alfa alfa alfa nse penyakit infeksi aso ast aglutinatif aso ast titer aglutinatif crp aglutinatif crp titer aglutinatif crp kidal aglutinatif salmonella type rapid test salmonella type rapid test leptospira rapid test leptospira rapid test rotavirus rapid test influenza rapid tesi anti pylori rapid test malaria p.f p.v rapid test malaria p.f p.v rapid test anti rapid test helicobacter pilot alfa helicobacter pilot rotavirus alfa varicella zoster alfa chikungunya ifa syphilis rapid test rpr drl aglutinatif tha iha tha titer iha chlamydia rapid test chlamydia chlamydia chlamydia alfa imunologi lain ana dna aglutinatif titer aglutinitas total alfa tes mycobacterium tbc antibody kimia kesehatan organoleptik bau (makroskopis) keadaan (makrispis) rasa warna (makroskopis) kimia bahan makanan asam borat (gravimetri dan titrasi) benzoate (ekstrasi dan titrasi) bilangan iod adisi menurut wins (ekstrasi, titrimetri) bilangan penyusunan (destruksi dan titrasi) bilangan peroksida (titrimetri) boraks (gravimetri) derajat asam (titrimetri) formalin (destilasi spektor) kadar abu (gravimetri) kadar air (gravimetri) kadar asam laktat (titrimetri) kadar etanol (destilasi, dan gravimetri) kadar fruktosa (destruksi dan titrimetri kadar garam f(titrimetri) kadar glukosa, (destruksi dan titrimetri) kadar gula invert (destruksi dan titrimetri) kadar gula total (destruksi dan titrimetri) kadar karbohidrat, (destruksi dan titrimetri) kadar k1o3 (titrimetri) kadar laktosa (destruksi dan titrimetri) kadar lemak (destruksi, ekstrasi, gravimetri) kadar malta (destruksi dan titrimetri) kadar pati amilum polisakarida (destruksi dan titrasi) kadar protein (destruksi, destilasi, titrimetri) kadar sukrosa (destruksi dan titrimetri) kadar serat (destruksi dan titrimetri) kadar vitamin asam askorbat (titrimentri) kalori paket protein, lemak, karbohidrat, kalori (destruksi, destilasi,gravimetri, titirimetri) kimia sangat as, cn, logam berat, nitrit) natrium karbonat (titrasi) sasaran (ekstraksi dan titrasi) siklamat (destruksi dan gravimetri) tes keteknikan (titrimetri) zat warna (ekstrasi, elusi dan kk) kimia air aluminium spektrofotometri) aluminum aas) amonium bebas spektrofotometri) arsen kualitatif) arsen spektrofotometri) arsen aas) barium aas) benda terapung besi spektrofotometri) besi aas) bod titrimetri) bor spektrofotometri) cod titrimetri) detergen spektrofotometri) dhl, elektrokonduktivity dissolved oxygen titrimetri) fenol spektrofotometri) fluorida spektrofotometri) fosfat spektrofotometri) kadmium aas kejernihan kekeruhan kesadahan titrimetri) kesadahan (titrimetri) kesadahan total titrimetri) klor bebas kalorimeter) klor bebas spektrofotometri) klorida titrimetri) uvuvuai kobalt aas krom spektrofotometri) krom aas logam berat kualitatif) logam paket unsur icp (ssa) logam logam berunsur dengan icp (saa) mangan spektrofotometri) mangan aas minyak lemak gravimetri) natrium aas mikro aas nitrat spektrofotometri) nitrit (kualitatif) nitrit spektrofotometri) perak aas ph, potensiometer raksa (mercury analyzer) selenium aas seng aas sianida (kualitatif) sianida spektrofotometri) sianida (titrimetri) suhu sulfat spektrometri) sulfida spektrofotometri) tds, gravimetri timbal spektrofotometri) timbal aas tembaga aas tss, gravimetri warna spektrofotometri zat organik (titrimetri) zat terendah alkalinitas aikalinitas total alkalinitas total salinitas total solid. organofosfat, organoklorin karbamat) udara co2 dalam udara ) partikulat debu dalam udara gravimetri) so2 dalam udara spektrofotometri) paket pemeriksaan air air bersih terbatas paket fisika bau zat padat terlarut kekeruhan warna kimia anorganik besi fluorida kesadahan cac klorida mangan nitrat, sebagai nitrit, sebagai sifat kimia organik detergen zat organik o4) sisa klor air bersih lengkap paket fisika bau jumlah zat padat terlarut tds) kekeruhan rasa suhu warna kimia kimia anorganik raksa arsen besi fluorida kadmium kesadahan cat klorida kromium, valensi mangan nitrat, sebagai nitrit, sebagai selenium seng sianida sulfat timbal kimia organik detergen zat organik pestisida golongan organofosfat pestisida golongan organoklorin pestisida golongan karbamat air kolam renang in) air minum secara kimia air buangan air badan air pemeriksaan bio molekular typhi tbc legionella pcr lainnya pemeriksaan lain lain ekg pap smear usg mama usg abdomen lengkap usg sistem reproduksi usg ginjal jenis pelayanan tarif radiologi several tbo ep, eibelnanr jawa barat, ya: tae aan heryawan memangra tera ulang pada pelayanan kemetrologian uraian satuan pengujian pengujian pembatalan pembatalan biaya perbedaan perbedaan moe ukuran panjang bahan dari kayu sampai dengan buah bahan dari logam sampai dengan buah lebih dari2m s d 10m buah lebih panjang dari meter,beri aaa (level gauge) mekanik buah db. elektronik buah takaran (basah kering) sampai dengan buah lebih dari sampai 25l buah aan lebih dariampai dengan .000kl setiap selebihnya dari sampai dengan .000klcc) selebihnya dari setiap bagian dari dihitung pengesahan pengusiran pengesahan pengusiran (hem pembatalan pembatalan lp uu pertama buah selebihnya dari sampai dengan kl, setiap selebihnya dari sampai dengan kl, setiap dj) selebihnya dari sampai dengan kl, setiap selebihnya dari sampai dengan ki, setiap selebihnya dari sampai denganlabu ukur, buret dan pipet buah b). gelas ukur buah bejana ukur sampai dengan sol3 h m3 h lebih dari m3 h dihitung sbb m3 h pertama m? h selebihnya dari mich m jh sampai dengan m3 h setiap m? h selebihnya dari 100m? h s.d 1n3 h 500m3 h setiap m3 h pembatalan pembatalan oh selebihnya dari ms h, setiap m3 h m3jh bagian dari m3 h dihitung satu m3 h a22. meter kerja untuk setiap jenis media uji sampai dengan m? h m3 h lebih dari m3 h dihitung sbb 15m3 h pertama m3 h selebihnya dari 15m3 h m3 h sampai dengan m3jh, setiap m3 h selebihnya dari m3 h m3 h sampai dengan s00 m3jh, setiap m3h selebihnya dari m3jh, m3 h setiap m3 h bagian dari m? h dihitung satu m3 h pompa ukur bbm buah alat ukur gas meter induk sampai dengan m? h buah dari m3 h dihitung sbb m3 h pertama buah selebihnya dari ms h m3 h sampai dengan m3 h, setiap m3 h selebihnya dari m3 h| m3 h sampai dengan m3jh, setiap m3 h selebihnya dari m3 hl ms h sampai dengan ms jh, setiap m3 h ej) selebihnya dari m3 h, m3 m3 h dengan m3 h, setiap m3 jh selebihnya dari ms3 h m3jh sampai dengan ms3 h, setiap m3 h selebihnya dari m3 h m3 h sampai dengan m3jh, setiap m? h selebihnya dari m83 jh, m3jh setiap m3 h bagian dari m3 h dihitung(no uraian satuan pengujian pengujian tag pembatalan pembatalan: aau koo too ino lou, setiap kg min kg min selebihnya dari kg min sampai kg min dengan kg min, setiap kg min selebihnya dari kg min, sampai kg min dengan kg min, setiap kg min. selebihnya dari kg min, setiap kg minbuah huruf, dan cc. shokg. buah ketelitian halus dan ml) pengesahan pengusiran pengesahan pengusiran inn pembatalan pembatalan ana: xt.setiap ton ton ketelitian khusus dan halus, setiap ton tonbuah32a,2pama penamaan pengesahan pengusiran pengesahan pengusiran onnnmvemen pembatalan pembatalan nnnnnnnnnnni ann perak deabuah untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi. selain. bagian dari jam dihitung jam uraian biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijbuah sama dengan atau lebih kg.semua kapasitas. buah http yang memerlukan pengujian tertentu, buah http tersebut. http yang ditanam buah http yang mempunyai sifat dan atau konstruksi buah khusus.napa lebih dari sampai dengan timbangan jembatan kapasitas lebih kecil dari buah dari lebih dari buah buah uraian timbangan pengisian kapasitas kg buah buah so1 buahuah meter arus kerja tangki ukur silinder liter tangki ukur silinder datar tangki ukur silinder tegak tanki ukur bolakl. unit meter kadar air ukuran arusbuah liter liter. biaya pengujian barang dalam keadaan terbungkus tidak menggunakan mesin kemasan pengisi manual. jasa kalibrasi, verifikasi http dan pengujian bkt laboraturium kalibrasi kemetrologian20m per alat depth tape 20m per alat depth tapes1.per alat beri nyawa barat, sea th akan tata san psi tel eba pria yan lampiran satuan tarif papan aper orang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional. diklat bintik hari per orang diklat bintik hari per orang diklat bintiksy8benar jawa barat, al: prison nabkepmsekretariat daerah provinsi jawa barat biro humas, protokol dan umum gedung tp. pkk provinsi jawa barat wisma per malam aula utama per hari madya per hari lapangan tenis cipaganti per jam lapangan tenis indoor dago resort per jam mess sindangkasih antasari per malam kantin gedung sate per bin kios koperasi gedung sate per tahun biro pelayanan sosial dasar lito provinsi jawa barat jii:,satuan igatiang billboard neon box per m2 hari tiang bando per m? hari baliho per m? hari banner per m? hari jpo bebas retribusi pemanfaatan tanah luar ruang milik jalan luarper m? hari tiang billboard neon box per m? hari b. tiang bando per m? hari baliho per m? hari banner bebas retribusi jpo untuk penambangan: m? tahun bahan batu, bahan pasir, tanah urugan dinas perhubungan provinsi jawa barat tanah dan atau bangunan rumah dinas unit) terletak kiaracondong kota bandung per unit tahun terletak setiabudi kota bandung per unit tahun aula m2). per hari sewaatuan uut u sewa hanggar untuk pemeliharaan pesawat m2 bulan sewatanah tanah diperkeras m2 bulan tanah kosong untuk agrobisnis m2 bulan dinas kesehatan provinsi jawa barat tanah dan atau bangunan aula dinas kesehatan provinsi jawa barat. per hari keg balai pelatihan kesehatan jl. poster bandung) paket pelatihan untuk menginap dan ruang pertemuan kamar bed per hari kamar kamar bed per hari kamar kamar vip per hari kamar ruang pertemuan ruang auditorium ac) per hari keg aula utama per hari keg ruang kelas anggrek ac): per hari keg ruang mawar ac) per hari keg ruang aster ac): per hari keg ruang melati ac) per hari keg ruang dahlia per hari keg ruang kelas flamboyan per hari keg ruang makan ruang makan utama per hari ruang makan kecil per hari sewa ruang untuk koperasi per bulan balai laboratorium kesehatan aula per hari keg kantin per bulan balai kesehatan paru masyarakat penggunaan ambulans dalam kota selebihnya per jam luar kota perjam sewa gedung penyuluhan per hari sewa gedung penyuluhan jam rumah dinas per bulan rumah sakit jiwa provinsi jawa barat pemanfaatan tanah dan atau bangunan lahan untuk tempat camping bumi perkemahan) orang hari ruang co asisten ruang hari aula m2) per hari keg mess untuk praktikal tanpa makan) orang hari mess untuk tamu khusus tanpa makan) kamar hari rumah dinas type2l bulan type bulan type70 bulan lahan tanah pertanian tahun lapangan parkir kendaraan roda kendaraan kendaraan roda kendaraan kendaraan bus truck kendaraan kantin kios bulan sewa ruang untuk koperasi kegiatan lain bulan lahan bangun guna serah m? tahun gedung olah raga gor) bulutangkis pb bulan 4x lapangan tenis outdoor pt bulan 4x lapangan sepakbola psb bulan 4x tel ruang kelas ruang rapat satuan kelas kecil diskusi orang) orang hari fasilitas ac, sound system, meja kursi kelas sedang diskusi orang) orang hari fasilitas ac, sound system, meja kursi kelas besar diskusi orang) orang hari fasilitas ac, sound system, meja kursi ruang serba guna rsg kapasitas orang) fasilitas ac, sound system, kursi jam guest house wisma kamar standar tempat tidur, lemari pakaian, meja belajar) orang hari kamar non standar tt, lp, mb) fasilitas ac, tv, lan, dalam, water heater orang hari apotik tahun ambulance jarak jarak km selebihnya km) km sewa kendaraan luardalamsewa biaya reklame satu sisi pandang m2 tahun dua sisi pandang m2 tahun tiga sisi pandang m2tahun empat sisi pandang m2 tahun sewa perlengkapan gathering piring makan ceper melamin per buah piring makan biasa melamin per buah piring odor per buah garpu per buah sendok per buah sendok sayur per buah sendok sup per buah mangkuk sup set per buah cangkir tea set per buah pemanas per buah tempat nasi per buah kursi lipat per buah pemanfaatan hasil keg pasien rehabilitasi batak: per buah hasil tanaman palawija, per jahit sulam, per meter rajut kilo per meter lemari kayu, besar: per buah sedang, per buah kecil, per buah rak besi: besar, per buah sedang, per buah kecil, per buah rumah sakit paru provinsi jawa barat tanah dan atau bangunan rumah dinas, per bulan sewa ruangan untuk koperasi per tahun gor: bulan pb lapangan tenis out door. bulan lapangan parkir satuan kendaraan roda per kendaraan kendaraan roda per kendaraan kendaraan bus truk per kendaraan tanah kebun satuan jenis kekayaan daerah pemakaian tarif dinas tenaga kerja dan transmigrasi tanah dan atau bangunan rumah dinas: ji. komodor udara stadio bandung, per bulan (luas tanah bangunan m3?) jl. leo bandung, per bulan (luas tanah bangunan m?) cc. jl. komodor udara stadio bandung, per bulan (luas tanah bangunan m?) jl,uas tanah bangunan m?) jl. komodor udara stadio no,3) jl, terusan kiaracondong bandung, per bulan (luas tanah bangunan m2) jl. terusan kiaracondong bandung: per bulan (nas tanah bangunan m?) terusan kiaracondong bandung, per bulan unas tanah bangunan jl. terusan kiaracondong bandung, per bulan (luas tanah bangunan m7?) gg. jl. terusan kiaracondong bandung:i. soekarno hatta bandung, per bulan luas tanah bangunan m?) jl. soekarno hatta bandung, per bulan (luas tanah bangunan m?) jl. raya biru kab. bandung, per bulan (luas tanah bangunan m?) jl. kh. agus salim kota bekasi, per bulan (luas tanah bangunan m?) jl, kh. agus salim kota bekasi: per bulan (uas tanah bangunan jl. kh. agus salim kota bekasi, per bulan (luas tanah bangunan m?) jl. kh, agus salim kota bekasi,3) bb. jl. kh, agus salim kota bekasi, per bulan (luas tanah bangunan m?) cc. ji. kh. agus salim kota bekasi, per bulan satuan jenis kekayaan daerah pemakaian tarif (luas tanah bangunan m?) dd. kh. agus salim kota bekasi: per bulan (luas tanah bangunan m?) ee. ji. kh. agus salim kota bekasi, per bulan (luas tanah bangunan fi. ji. kh. agus salim kota bekasi, per bulan (luas tanah bangunan ii jl. komodor udara stadio bandung, per bulan tuas tanah bangunan m?) kk. jl. komodor udara stadio bandung, diserahkan pemda (luas tanah bangunan m?) jl. ahmad bandung, diserahkan pemda luas tanah 198m? bangunan m?) mm. jl. batu indah iii bandung, diserahkan pemda (luas tanah m2? bangunan m?) aula serbaguna jl. soekarno hatta bandung pengguna jl. kh. agus salim kota bekasi, penggunasoekarno hatta bandung kios koperasi per bulan c. kios warung kios warung nasi per bulan kios warung nasi per bulan kios warung nasi ii! per bulan kios warung nasi per bulan d. kios furniture per bulan tanah untuk jalan halaman per bulan viii dinas pertanian tanaman pangan provinsi jawa barat tanah dan atau bangunan guest house: utd bpb kentang pengalengan kamar): per kamar hari utd kapelan cianjur kamar). per kamar hari asrama: utd bpsbtph bandung unit): per kamar hari utd bpb kentang pengalengan unit), per kamar hari utd kapelan cianjur kamar). per kamar hari mess: utd bpsbtph bandung kamar), per kamar hari aula: kantor disertai jl. senapati bandung unit): per pakai utd bpb palawija cirebon unit), perl pakai utd kapelan cianjur unit). per keg ruang kelas utd kapelan, per bulan utd bpsbtph bandung buah): per bulan utd both bandung (buah). per bulan lahan praktek lapang: tanah sawah utd kapelan per musim selain tanah dan atau bangunan kendaraan angkutan bus per unit hari kantor dipertuan jl. senapati bandung) kendaraan angkutan truk per unit hari utd bpb padi cianjur unit) hand traktor utd bpb padi cianjur unit) per unit hari utd bpb hat pasirbanteng unit) per unit hari mini traktor. utd bpb hat pasirbanteng unit) per unit hari swing pog. utd bpb hat pasirbanteng unit) per unit hari pompa air inchi. utd bpb hat pasirbanteng unit) per unit hari satuan (on aaa pompa air inchi. utd bpb hatpadi dan palawijadan aneka tanaman, hias dan obat pemeriksaan lapangan per batang pemeriksaan gudang per hektar kentang per bawang bayangan per glasial per rimpang per tanaman sayuran,,, yang berasal dari kultur jaringan tahap vitro per botol tahap pasca vitro per batang satuanpengujian mutu pestisida dan pupuk pengujian mutu dan residu pestisida pengujian mutu pestisida kadar bahan aktif per sampel bhn aktif sifat fisika, kimia,! h20 per sampel k2o kalium oksida per sampel fosfat per sampe!o hjz nitrogen sebagai ammonium per sampel pengujian tanah dan air pengujian tanah satuan persiapan contoh per sampel kadar air per sampel h20 dan kci per sampel tekstur fraksi (pasir, debu dan liat) per sampel organik per sampel nitrogen per sampel p tersedia (olsen atau bray) per sampel k2o hci1 per sampel p2o55s) salinitas per sampel per sampe! organik per sampe! per sampel per sampel per sampel per sampel per sampe!! kadar abu per sampel per sampel fruktosa per sampel glukosa per sampel gula total per sampel j .satuan dinas peternakan provinsi jawa barat lab. pengujian penyakit hewan dan bahan asal hewan pengujian penyakit hewan pemeriksaan serologi ha hi test ai,! rbc per sampel!per jenis uji sensitifitas antibiotikamavet pemeriksaan kualitas daging, telur dan susu uji fisik (bau, warna, rasa, konsistensi) per sampel kimiawi per sampel satuanrumah sakit hewan circle lembang rawat jalan ternak besar ekor ternak kecil ekor unggas ekor aneka ternak ekor anjing ekor kucing ekor satwa liar ekor rawat inap per hari ternak besar gastrointestinal hari metabolik hari respiratory hari post operasi hari alat gerak hari ternak kecil gastrointestinal hari metabolik hari respiratory hari post operasi hari cc. aneka ternak post operasi hari anjing gastrointestinal hari respiratory hari post operasi hari kucing gastrointestinal hari respiratory hari post operasi hari operasi ternak besar mayor operasi minor operasi ternak kecil mayor operasi minor operasi cc. anjing mayor operasi minor operasi kucing mayor operasi minor operasi satuan pemeriksaan penunjang usg layanan rontgen layanan ugd kasus gawat darurat layanan vaksinasi anjing kali parvovirus rabies penyakit penyakit sl) penyakit (slr) kucing kali rabies rcp cpc ambulatoir dalam kota luar kota km) luar kota km) anestesi inhalasi 5s b.| skg kg grooming kucing kali sehat kutu jamur anjing kali sehat kutu jamur lab. pengujian mutu pakan ternak circle lembang biaya pemeriksaan laboratoriesbalai pengujian dan pembinaan mutu hasil perikanan pengujian mikrobiologi total plate count alt per sampel escherichia coli per sampel salmonella per sampel embrio cholerae per sampel satuan staphylococcus aureus per sampel listeria sp. per sampel tidak ada koliform per sampel embrio parahaemolyticus per sampel clostridium perfringens (utk sampel air per sampel proses) parasit per sampel yeast mold per sampel pengujian mutu kadar air per sampel kadar abu per sampel kadar abu terlarut dalam asam per sampel kadar garam per sampel kadar protein per sampel kadar lemak per sampel organoleptik uji organoleptik per sampel suhu pusat per sampel bobot tuntas per sampel fifth per sampel pengujian tambahan uji antibiotik (metoda elisa) per sampel uji antibiotik (metoda bio assay) per sampel tidak ada uji histamin (metoda plc) per sampel uji logam berat (merkuri hg) per sampel uji logam berat (timbal pb) per sampel uji logam berat (cadmium cd) per sampel uji pestisida (per golongan organoklorin, organophospat, phyreteroid, karbamat, per sampel ftalimit) uji zat warna rhodamin methanol per sampel yellow) uji formalin per sampel! pemeriksaan ulang terhadap produk impor hasil perikanan ikan olahan per udang per ikan beku per ikan kering, dll. perjenis layanan satuan manna bnn dn?" pelayanan penerbitan health per container harga: certificate hc) produk perikanan feet vei untuk ekspor sngantaaga sia perhitungan biaya didasarkan ten room dim kings nek pada packing list dan inavoice. nilai ekonomis komoditas (nek): harga jual disesuaikan dengan lobster harga pemasaran ikan dan juga sirip cucut jenis ikan. udang non lobster paha kodok &e. ikan (layar, ekor kuning, kakap, kerapu dit) teri3 ubur ubur rajungan kepiting teripang ikan kering asin rumput laut bekicot kaleng telur ikan terbang labi labi, belut besarnya jenis kekayaan daerah satuan pemakaian retribusi rp) tp dinas kehutanan provinsi jawa barat tanah dan atau bangunan rumah dinas, komplek dprd desa mayasari kec. margarita, per bulan xii dinas koperasi dan ukm provinsi jawa barat utd balatkop dan umkm: aula akp can per hari kegiatan ruang kelas ah: per hari ruang kelas b), per hari ruang kelas c): per hari ruang kelas d), per hari ruang makan: per hari kegiatan paket pelatihan untuk menginap: per orang hari riil dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi jawa barat tan balai taman budaya jawa barat teater tertutup atau teater terbuka taman budaya: bisnis entertainment, nari pergelaran sekolah pt lembaga pendidikan nari wisma seni taman budaya per hari khusus seni seniman budayawan. per hari parkir: kendaraan roda per kendaraan bani kendaraan roda kendaraan balai museum sri badug karcis masuk ruangan pameran museum sri badug wisatawan mancanegara anak anak: per orang dewasa per orang wisatawan nusantara anak anak: per orang dewasa per orang gedung auditorium. per hari pondok seni pangandaran kab. ciamis cottage kamar: per hari seniman budayawan. per hari cottage kamar: per hari seniman budayawan. per hari cottage kamar): ruang serba guna. perhari wisma seni per kamar hari xiv badan pendidikan dan pelatihan daerah provinsi jawa barat tanah dan atau bangunan aula serba guna kapasitas orang). kampus keg untuk diklat keg keg besarnya jenis kekayaan daerah rp) uap untuk non diklat keg keg keg kampus untuk diklat keg keg untuk non diklat keg keg ruang makan ruang makan besar kapasitas orang) per hari keg ruang makan kecil kapasitas orang) per hari keg ruang kelas: ruang kelas kecil ruang diskusi orang), per jam fasilitas ac, sound system, meja kursi. ruang kelas kecil ruang diskusi orang): per jam fasilitas ac, sound system, meja kursi. c&. ruang kelas besar.(kapasitas orang) per jam fasilitas ac, sound system, meja kursi ahy teater per jam paket diklat termasuk kelas dan ruang makan: kampus jl. windu kamar tidur gedung lama per orang hari kamar tidur gedung baru per orang hari kampus jl. cipageran wisma rumah terdiri dari kamar kamar untuk orang per orang hari umum perorangan lembaga) untuk non diklat umum kampus jl. windu kamar tidur gedung lama per orang hari kamar tidur gedung baru per orang hari wisma terdiri dari kamar kamaruntuk orang per orang hari satu unit wisma terdiri dari kamar kapasitas per hari orang) selain tanah dan atau bangunan luardalam, sound system, ac, penambahan listrik, meja, ijin keramaian, kebersihan), komersil pribadi sosial wilayah bogor tanah dan bangunan nan besarnya rp) rt gedung serba guna beda kencana (tidak termasuk penambahan listrik, ijin keramaian, kebersihan), xvii dinas pendapatan provinsi jawa barat sewa tanah kbd halaman kantor didenda prov. jabar bulan sewa kantin pada cabang pelayanan didenda se jawa baratbulan sewa tempat photocopy pada cabang pelayanan dinas pendapatan jabar kelas bulan kelas bulan kelas bulan kelas bulan kelas bulan sewa lapang tenis halaman kantor didenda prov. bulan jabar xvi dinas perindustrian dan perdagangan provinsi jawa barat balai pengembangan perindustrian sub unit pengembangan ikm logam bandung tanah dan bangunan, m2 th tanah, me? th warung. m2 th sub unit pengembangan ikm kerajinan tasikmalaya tanah dan bangunan permanen, m? th tanah dan bangunan non permanen, m? th gor serbaguna per bulan sub unit pengembangan ikm persatuan cibaduyut: aula, per hari wartel. per bulan sub unit pengembangan ikm tpt majalaya: aula per hari sub unit pengembangan ikm rotan cirebon bangunan permanen m2 tahun bangunan non permanen m2 tahun sub unit pengembangan ikm perkayuan sumedang m2 tahun tanah satuan jenis layanan pemakaian sarana dan jasa prasarana operator jj ai a ih pengembangan ikm perbukitan mesin bordir drum killing jam saving kulit sapi per lembar kulit domba per lembar satuan bisnis layanan pemakaian sarana dan jasa prasarana operator uu vuv tki vogel driver kulit sapi per lembar kulit domba per lembar mesin exposingkulit sapi per lembar kulit domba per lembar pengembangan ikm perkayuan mesin serut menebal per mesin serut perata per mesin gergaji bundar per spoofing meter lari mesin bor tatah lubang kusen maklum per pintu alun buah jendela polos buah jendela variasi buah mesin gergaji lengkung selendang) meter lari mesin gergaji potong cross cut) per mesin gergaji pembelahan band saw) per pembuatan baguette lantai kayu) per pengembangan ikm logam killing per unit surface grinding per unit edm per unit bending machines per unit sharing machines per unit mesin rol per mesin bubut crown per jam bubut horizon per jam staff per jam mesin onc killing per jam vnc wire out) per jam pengembangan ikm tekstil mesin roset per mesin kelas per mesin hani penghunian) benang nomor benang per nomor benang 30s,40s per benang warna warni per mesin twinting inti benang mesin twinting inti benang per nomor benang 20s 2tpi nomor benang tpi per nomor benang tpi per mesin winding benang per mesin knitting rajut bundar) nomor benang10 20s per nomor benang per nomor benang per hank feeling eretan per mesin gergaji circle per mesin planner per cc. mesin potong kayu per satuan prasarana operator ni mesin strow saw per buah mesin bor duduk per lubang mesin book tatah per lubang mesin spindel per meter lari mesin bend saw selendang per meter lari rumah kemasan desain kemasan ikm per desain satuan xix dinas energi dan sumber daya mineral provinsi jawa barat pengujian air baku tds: jumlah zat padat terlarut sampel tss: jumlah zat padat tersuspensi sampel derajat keasaman sampel warga sampel temperature sampel daya hantar listrik dhl) sampel salinitas sampel do: oksigen terlarut sampel dob: kebutuhan oksigen biologis sampel cod kebutuhan oksigen kimiawi sampel po4 psianida sampel cl: klorida sampel florida sampel klorin bebas sampel vi)uno4 nilai permanganat sampel kesadahan sampel besi sampel pb: timah hitam sampel mn: mangan sampel seng sampel barium sampel kobalt sampel cadmium sampel tembaga sampel arsen sampel selenium sampel hg: air raksa sampel boron sampelsertifikasi sampel pengujian air limbah tds jumlah zat pdat terlarut sampel tss jumlah zat padat tersuspensi sampel derajat keasaman sampel bod kebutuhan oksigen biologis sampel cod kebutuhan oksigen kimiawi sampel no38 n nitrit sebagai sampel no2 n nitrit sebagai sampel nh3 n amoniak sebagai sampel florida sampel klorin bebas sampel sianida sampel cr( vi):fe: besi sampel pb: timah hitam sampel mangan sampel zn: seng sampel barium sampel ni: nikel sampel total krom totalsertifikasi sampel! pengujian kimia bahan galian preparasi sampel pelarutan sampel! s1o2 silika sampel tio2 oksida titanium sampel a1203 oksida alumina sampel ba0 barium oksida sampel oksida besi ii) sampel fe203 oksida besi iii) sampel total besi total sampel k20o kalium oksida sampel o2: oksida natrium sampel oksida kalsium sampel oksida magnesium sampel oksida mangan ii) sampel mangan oksida iv) sampel total: mangan total sampel satuan so3: oksida sulfur iii) sampel total: sulfur total sampel p205 cas sampel p20o5s fosfat sampel oksida mikron sampel vanadium sampel ni: nikel sampel co: kobalt sampel sn: timah putih sampel au: emas sampel ag: perak sampel tembaga sampel zn: seng sampel cd: cadmium sampel pb: timah hitam sampel lol: hilang pijar sampel h20: kadar air sampel ktk kapasitas tukar kation sampel sertifikasi sampel pengujian fisik bahan galian pengujian petrografi mineral preparasi sampel analisis san tipis sampel! analisis poles sampel sertifikasi sampel pengujian petrografi mineral preparasi sampel kadar air sampel berat jenis sampel bobot isi sampel kuat tekan axial sampel shear book sampel kuat geser trivial sampel sertifikasi sampel pengujian mekanika tanah preparasi sampel kadar air sampel cc. berat jenis sampel bobot isi sampel analisis anak sampel mikrometer sampel batas cair sampel batas plastis sampel kuat tekan sampel kuat geser sampe! trivial sampel trivial sampel sertifikasi sampel pengujian batu bara preparasi sampel air total sampel analisis proksimal air lembab sampel abu sampel zat terbang sampel satuan karbon padat sampel analisis ultimate karbon total sampel hidrogen total sampel nitrogen sampel belerang total sampel oksigen sampel kalor sampel nilai kalor sampel bentuk belerang belerang sulfat sampel! belerang pirit sampel cc. belerang total sampel titik leleh abu sampel sifat ketergerusan sampel tipe kokas sampel nilai muai bebas sampel berat jenis sesungguhnya sampel porositas sampel bulk density sampel drop shutter test sampel analisis anak per fraksi sampel petrografi sampel sertifikasi sampel pengujian kualitas udara (ambient) preparasi sampel nox sampel cox sampel sox sampel h2s sampel nh3 sampel kebisingan sampel partikulat debu sampel sertifikasi sampel pengujian kualitas udara emisi ll.dinas permukiman dan perumahan prov. balai pengujian mutu konstruksi dan dama kuman mean pemantauan kualitas udara emisi insinerator non logam gas chlorine c12 sampel hidrogen klorida hclhidrokarbon ch4) sampel logam air raksa hg) sampel arsen as) sampel kromium cr) sampel kadmium cd) sampel timah hitam pb) sampel talium ti) sampel pemantauan kualitas udara emisi stack cerobong "a2. non logam amonia nh3) karbon monoksida co) sampel hidrogen klorida hci) sampel!logam air raksa hg) sampel! arsen as) sampel! antimon sb) sampel kadmium cd) sampel timah hitam pb) sampel seng zn) sampel pemantauan kualitas udara emisi genset analisa emisi genset nitrogen oksida no2) sampel kapasitas sampel partikel sampel sulfur dioksida so2) sampel analisa tingkat kebisingan tingkat kebisingan sampel cc. analisa getaran getaran sampel analisa tingkat pencahayaan pencahayaan sampel analisa tingkat kecepatan angin kecepatan angin sampel pemantauan kualitas udara ambient total suspended partikulat debu) sampel chlorine chlorine dioksida sampel total fluoride (sebagai sampel hidrokarbon hc) sampel karbon monoksida sampel nitrogen dioksida no2) sampel oksidan o3) sampel pm10 (partikel pm) sampel pm2, (partikel um) sampel sulfur dioksida so2) sampel timah hitam pb) sampel pemantauan kualitas kemauan pemantauan kualitas kemauan amonia nh3) sampel metil berkaitan ch3sh) sampel hidrogen sulfida h2s) sampel metil sulfida ch3) sampel sirene sampel pemantauan kualitas limbah b3 tanah tercemar biaya analis alumunium arsenic per sampe! cadmium per sampel! barium per sampel chromium per sampel cobalt per sampel copper per sampel per sampel lon per sampel manganese per sampel per sampel mercury per sampel grease per sampel selenium per sampel silver per sampel tin per sampel zinc per sampel biaya preparasi ekstrak tcp toxic characteristic per sampel teaching prosedur) pemantauan kualitas kompos kadar air sampel temperatuo5) sampel c n rasio sampel kalium k20ofocal coli sampe! salmonella sampel pemantauan kualitas tanah kadar ai05) sampel c n rasio sampel kalium k20il. laboraturium tanah, bahan bangunan dan konstruksi pengujian tanah kadar air tanah per parameter pengujian berat jenis tanah per parameter pengujian cc. rttemberg limit per parameter pengujian batas cair batas plastik index plastik analisa saringan per parameter pengujian pemadatan standar per parameter pengujian pemadatan modified per parameter pengujian cbr laboraturium per parameter pengujian mikrometer per parameter pengujian ucs unconfirmed comp. strength) per parameter pengujian konsolidasi per parameter pengujian berat isi per parameter pengujian kuat geser langsung direct shear) per parameter pengujian trivial uu) per parameter pengujian trivial cu) per parameter pengujian trivial cd) per parameter pengujian shringkage limit per parameter pengujian pengujian bahan bangunan kehalusan semen per parameter pengujian abrasi per parameter pengujian gradasi analisa saringan per parameter pengujian berat jenis agregat kasar per parameter pengujian agregat halus per parameter pengujian berat isi per parameter pengujian kadar lumpur per parameter pengujian sagundness per parameter pengujian organik impurities per parameter pengujian sand equivalent per parameter pengujian kuat tekan mortar per parameter pengujian per parameter pengujian mix design mortar per parameter pengujian kuat tekan bantuan pengujian beton kuat tekan kubus beton per parameter pengujian kuat tekan silinder beton per parameter pengujian kuat lentur balok beton per parameter pengujian kuat tekan beton inti pemboran) per parameter pengujian mix design beton campuran beton) per parameter pengujian jenis pengujian aspal penetrasi per parameter pengujian titik lembek per parameter pengujian aktivitas per parameter pengujian kelarutan dalam ccl4 per parameter pengujian kehilangan berat per parameter pengujian titik nyala per parameter pengujian berat jenis per parameter pengujian penetrasi setelah kehilangan berat per parameter pengujian berat jenis campuran aspal per parameter pengujian hotmix) menggunakan cola4 per parameter pengujian bensin per parameter pengujian see pemgatantapanan uraian satuan tarif pemboran mesin tanah os d meter per parameter pengujian s d meter per parameter pengujian meter per parameter pengujian pemboran tangan tanah per parameter pengujian pengambilan contoh tanah asli per parameter pengujian geolistrik per parameter pengujian spt satu kali uji per parameter pengujian penyandian dept per parameter pengujian test putting per parameter pengujian sand cone per parameter pengujian dcp per parameter pengujian cbr lapangan per parameter pengujian load test per parameter pengujian il. kuat tekan hammer test per parameter pengujian pengambilan benda uji beton per parameter pengujian cord beton) cepat lambat gelombang per parameter pengujian ultrasonik pengambilan aspal beton per parameter pengujian cord lapisan) pemeriksaan kekelaman beam per parameter pengujian di. pengujian kualitas air jenis pengujian fisika temperatur per parameter pengujian warna per parameter pengujian cc. residu terlarut per parameter pengujian residu tersuspensi per parameter pengujian morbidity per parameter pengujian daya hantar listrik per parameter pengujian jenis ian kimiawi air ani per parameter pengujian per parameter pengujian con per parameter pengujian per parameter pengujian kesadahan per parameter pengujian per parameter pengujian total mospat sebagai lagi per parameter pengujian no3 sebagai nitrat tag per parameter pengujian no2 sebagai nitrit per parameter pengujian nitrogen total per parameter pengujian nh3 n bebas per parameter pengujian amonia total arsen per parameter pengujian per parameter pengujian cobalt per parameter pengujian barium per parameter pengujian boron per parameter pengujian selenium kama per parameter pengujian titanium per parameter pengujian titanium per parameter pengujian kadmium per parameter pengujian krom total per parameter pengujian krom vi) temp per parameter pengujian besi aga per parameter pengujian besi per parameter pengujian timbal per parameter pengujian mangan kali per parameter pengujian sam per parameter pengujian manan per parameter pengujian lum per parameter pengujian mam per parameter pengujian raksa per parameter pengujian eng per parameter pengujian nikel per parameter pengujian klorida per parameter pengujian sirusa per parameter pengujian fluorida per parameter pengujian sulfat per parameter pengujian klorin bebas per parameter pengujian co2 bebas per parameter pengujian belerang sebagai h2s per parameter pengujian sar per parameter pengujian rsc per parameter pengujian minyak dan lemak per parameter pengujian detergen sebagai mas per parameter pengujian senyawa fenol per parameter pengujian pestisida parameter pengujian nilai permanganat jenis pengujian mikrobiologi air focal coli per parameter pengujian total coli per parameter pengujian biaya pengambilan sampel cluster hok golongan iii orang golongan orang ctuasier golongan iii orang hok golongan orang cluster golongan iii orang hok golongan orang egg aan balai pengelolaan dan pelayanan perumahan provinsi jawa barat (bp3jb) tarif iuran sewa unit hunian tipe lantai!per unit bulan lantai per unit bulan lantai per unit bulan tarif turuuuujuj uuiuiu men xxi dinas sosial provinsi jawa barat aula balai bina remaja per hari balai diklat asrama) per org hari kantin dinas per bulan sewa koto copy per bulan aula serba guna gor bulutangkis) per bulan one retribusi satuan xxii dinas perkebunan provinsi jawa barat taripemeriksaan lapangan kebun areasam jawa induk picengkeh induk bptpemeriksaan lapangan kebun gambir induk pit per hektarilang ilangmerahpagarng induk bpt per hektar pemeriksaan lapangan kebun juta induk bpt per hektarpemeriksaan lapangan kebun kapomanistejalapa induk bpt per pohonmiri induk bpt pit per pohon pengujian benih laboratorium per sampe! pengujian benih ulang per sampel! pengujian benih khusus per sampel pemeriksaan lapangan kebun kemiri sunapemeriksaan lapangan kebun kenangnaritumbar induk bpkumis kucing induk bibit per hektar lada pemeriksaan lapangan kebun indukmini induk bpt pit per hektarnilam pemeriksaan lapangan kebun induk per hektar pemeriksaan lapangan kebun rimba induk bpt per pohonpemeriksaan lapangan kebun palvanili induk bpt per pohon pemeriksaan lapangan kebun pinangturi induk bpt pit per pohon. objek retribusi spesifikasi satuan tarifitemmeeanwnnjawa barat, rel sebab tha ama ipo man alat lai sekenaramkepelabuhanan balai pengelolaan bandar udara utisisiudara inside) a pelayanan jasa penerbangan naa pelayanan jasa penerbangan dalam negeri pjp2u) penyimpanan pesawat udara pjp4u) atau bagiannya |b: jasa penempatan |2jampertama tiap per ets bagiannya jasa penyimpanan jam atau bagiannya pelayanan jasa pemakaian konter pelaporan bandara nusawiru n a pelayanan jasa atau penggunaan bandar udara luar jam operasi (extended pesawat udara dengan berat s.d ton per pendaratan tariff jasa pendaratan terendah rp. lx. orang pres umum bulanan seorang non perusahaan penerbangan bulanan seorang tahunan seorang |onsenimantaas umum i be bulanan mba kendaraan kendaraan jenis pungutan satuan tarif kendaraan roda umum mingguan berkendaraan bulanini uu truk bus tangki, dsb k a oo uut berkendaraern beri nwa barat, ne) ful semua) (tertawantempat rekreasi dan olahragaorang per bulan orang per bulan kegiatan penelitian penelitian nusantara bulan per orang bulan s d bulan per orang bulan s d bulan per orang penelitian mancanegara bulan per orang bulan s d bulan per orang bulan s d bulan per orang mahasiswa siswa indonesia per orang tarif peneliti nusantara kegiatan pelatihan haris d hari per hari haris d hari per hari diatas hari per hari kegiatan mengambil gambar snapshot film komersial per hari video komersial per hari foto komersial per hari (kegiatan outbond, flying fox, paint ball, berkemah, tracking jalur khusus dan olah raga tertentu lainnya out bond per orang hari flying fox per orang hari camping ground tenda peleton per unit hari kendaraan bermotor roda per unit hari roda per unit hari bus truk per unit hari sepeda per unit hari track sepeda per unit hari sewa sepeda per unit hari usaha wisata alam per kegiatan viii usaha pemanfaatan kawasan per kegiatan untuk kegiatan penangkarair pemanfaatan aliran air pemanfaatan jasa lingkungan perdagangan karbon pemanfaatan jasa lingkungan bio armada (yang tidak dilindungi undang undang) perusahaan join asing dan lokal per kegiatan perusahaan dalam negeri per kegiatan jasa penyewaan atau penggunaan fasilitasi pengunjung pariwisata alam dan peneliti pondok tamu mess per pondok hari ruang pertemuan conference room) per ruang hari pondok peneliti per ruang hari peralatan camping per unit hari peralatan lainnya per unit hari audio visual per hari sewa kios per bulan panggung terbuka per unit hari sarana olahraga per unit per jam lapangan tenis per jam plaza per unit hari sewa tempat untuk resepsi pernikahan per hari warung kreatif per bulan pembayaran harus dilunasi selambat lambatnya (tiga) puluh hari kerja setelah diterimanya surat ketetapan retribusi daerah skr), ysbbernnramwa barat, tah ona tip kan . heryawan lampiran vii:jenis pungutan satuan2 bulan sewa tanah untuk toko, warung dan m2? bulan sejenisnyaobernurnawa barat, "apa nya rawan lampiran vjualan produksi usaha daerah lingkup peternakan |. |ternaksapiperah |. pedetjantan betina bulan ekor ekor |. sapi muda jantan betina 8bulan ekor ekor |. sapi muda jantan betina bulan ekor ekor ekor ho. io. sapi potong pelet betina bulan sapi muda betina( bulan) per ekor sapi jantan dewasa sapi dara bunting( 4bulan) per ekor hidup to. domba muda betina ras non garut bulan ekor torta muda jantan ras gara to iz langka oo0 objek retribusi domba muda jantan ras non garut ekor bulan) domba muda betina ras garut bulan) domba muda betina ras non garut ekor bulan) domba dewasa jantan ras garut bulan) lomba dewasa jantan ras non garut bulan domba dewasa betina ras garut bulan) domba dewasa betina ras non garut ekor bulan domba dewasa jantan ras garut bulan) domba dewasa jantan ras non garut bulan domba afkir berat hidup ayam buras doc day old chicken ayam muda afkir minggu) ayam dewasa afkir minggu) dod day old duck) hari) itik muda afkir minggu) itik dewasa afkir telur ayam buras telur ayam buras retak telur itik telur asin tik telur itik retak penjualan produk peternakan ega mna susu pasteurisasi per cup susu pasteurisasi per cup per botol susu pasteurisasi per botol per botol susu pasteurisasi kantong plastik berkantung susu pasteurisasi kantong plastik per kantong susu kental manis per botol per botol keju ke) lingkup pertanian tanaman pangan objek retribusi jeruk okupasi pohon okupasi pohon okupasi pohon biji20cm 30cm pohon durian okupasi pohon okupasi pohon okupasi pohon sae: okupasi 100cm pohon seeding pohon mangga okupasi cm pohon okupasi pohon okupasi pohon okupasi pohon okupasi pohon seeding pohon manggis biji20cm pohon biji pohon alpukat okupasi pohon okupasi pohon biji30cm 40cm pohon drafting pohon drafting pohon rambutan okupasi 20cm pohon okupasi pohon okupasi pohon okupasi pohon okupasi pohon seeding pohon melinjo biji20cm 30cm pohon biji pohon cangkok pohon drafting pohon drafting 50cm pohon lengkung biji 20cm pohon biji pohon cangkok pohon cangkok pohon okupasi pohon seeding 30cm pohon seeding pohon penyusunan 50cm pohon penyusunan pohon belimbing okupasi pohon okupasi pohon biji cm pohon okupasi pohon okupasi pohon okupasi pohon okupasi pohon sirsak biji 20cm 30cm pohon biji pohon okupasi pohon okupasi pohon okupasi pohon okupasi pohon seeding pohon cangkok pohon cangkok 50cm pohon kesemek okupasi 20cm pohon okupasi pohon stek akar 50cm pohon nangka biji 30cm pohon biji40cm 50cm pohon okupasi pohon okupasi pohon biji50cm 70cm pohon biji cm pohon petai okupasi pohon okupasi pohon okupasi cm pohon okupasi cm pohon okupasi pohon jambu pohon tee okupasi pohon stek 50cm pohon stek 100cm 150cm pohon okupasi pohon drafting 20cm pohon embemsomanatasmamroro okupasi pohon okupasi pohon okupasi cm pohon okupasi pohon drafting pohon drafting pohon rambutan okupasi okupasi 50cm 70cm pohon belimbing okupasi pohon okupasi cm pohon sirsak okupasi pohon okupasi cm pohon okupasi 70cm pohon okupasi cm pohon okupasi pohon jambu jamaika okupasi 30cm pohon fak okupasi 70cm 100cm pohon jambu bji okupasi 30cm pohon kas na: okupasi pohon sawo sukun stek 30cm 50cm pohon stek 50cm 70cm pohon stek 70cm 100cm pohon okupasi pohon taman tanaman hias anggrek dewasa phalaenopsis kompor panjang daun 3cm 5cm pot cm 10cm pot cm 18cm pot cm pot dendrobium pot kompor pot scm 10cm pot cm 15cm pot cm pot pot cm pot ganda cm 15cm pot cm pot pot cattle 8cm 10cm pot cm 15cm pot pot glory cm pot cymbidium 10cm pot 14cm 20cm pot tanaman anggrek species (tambahan sono angulosa los opo atom 35m helm |. stub oo anna oooidsbun por ih o rn. ta0| oneydium wildcat red 8rem t0om o | apn tanaman hias non anggrek azalea 10cm polybag begini 10cm polybag p para peperomia 10cm polybag spatyphylum dracaena 25cm 30cm polybag tasmania polybag fisansom moe| kuping gajah mini 10cm polybag polybag bromelia cm polybag polybag cm polybag mutiara 10cm polybag rambut putri 10cm polybag lengan loe ivy polybag pylodendron gergaji cm polybag ea: bambu jepang 12cm 20cm polybag 21cm polybag cm polybag kaktus cm 10cm polybag tanaman hias non anggrek tambahan objek retribusi spesifikasi . 2tom 30cm aglonema dona karen 15cm 21cm 30cm aglonema white 15cm 21em 30cm aglonema chiang may 15cm cm amabilis hybrida 21cm anthurium hockey anthurium poland 15cm cm 35cm anthurium moyang cm 30cm anthurium sirih apinya serumit jajahan) asparagus ekor tupai cm 35cm beringin korea bougenvile pohon pohon bunga sepatu 31cm 40cm tea .em ms.doo cm 75cm pelosi (jenner ayam) 75cm cemara lilin nan 15cm dan s0.0m. ira.do0 l00 cempaka telur angsa pohon 41cm 50cm cordyline calathea objek retribusi spesifikasi satuan tarif dracaena song india cmn dracaena song srilanka golden lolipop kamboja kuning bali kana hybrid polybag karet kuning 40cm 50cm cm 75cm kemuning jepang cm pra .dom.50em slam lili bawang 10cm lili paris 10cm 15cm cm palm botol 75cm pohon. cm 150cm palm col 51cm palm comodoria 1s.om. rs. 150cm pair jepang 75cm palm kuning palm merah palm phone 50cm palm putri pangkas kuning 10cm 15cm philodendron eceng 41cm 50cm objek retribusi spesifikasi satuan tarif philodendron crocodile teeth kan cm 35cm philodendron black cardinal 31cm 35cm philodendron danau" 25cm 30cm 31cm 35cm philodendron linnei 40cm philodendron solum cm pisang kipas 30cm 50cm puring sensiviera base ball cm maa sensiviera centong 40cm snow leaves lingkup) 30cm soka bunga kecil pohon cm sutra bomba |tawan beauty 15cm 25cm tumpah beras cm tanaman biofarmaka obat 30cm ooo 0m 350m akar wangi 30cm nat em 400m . 260m om30 andong |antinanting 200m 250m |. 20cm 300m oa 50cm bakung bangun bangun cm cm bayam duri cm i20om 300m arem poem polybag .jatemttm ramsar polybag brojotintang antar patas buah makasar bunga landak polybag 40cm sim 75om o | phylax from s0om potong item 30cm powa i3iem soo potong bea ejaan etta sam is1em 75em pora biasa ara cincau rambat bo aan peta asn trem 25em potong bagian tatar aki dadap dahulu laen tas sat daun duduk 26om 30em powa 8tem s0em powo 35om 30om pola tampa msn seal em. omong son anal om 500m potong sas0n sal sosok name nan ema amal b0.0m amal aan on. 150m potong pto0m heures tulang b josntom. ema ho. item item powa o paul sistem atom polybag oh. jatim soc powiat ent0m papa .| . isro poem power ooh. isim 1sm pogba |. atom room polybag emblem patyoag |. jatim coem polybag lo. atom 6oem polybag rom 00m rta stan patas et00m yong 300m otyoag sem 200m |. |item coem potong rem 00em yag a50 trem s00m prayoga kapulaga |poem 6oem polybag . |item them powiat karak . 125om 30cem polybag om 50em potyoaa ems00m year tar om 600m toyota |. isim 40cm potong nian ata asn oh. jaloc soem potong s yrynen potato kelor imam honor| oam . from soo royal haa kan oo ampar gam jatim poem polybag . item 1em polybag iii. kolom 3oom polybag ketetapan |3ocm a0em powiat lol. jarum com potong 200m rayon depok . ooicoocooilatom com powo mana |25em 30em powiat| ol. oocicicooilsiem s0oem polybag ol. ocooiioiiltiem soo polybag aman title sasa cm. .cm ooiooision soo pogba ol. oooicooooisiem 38om |. ooo|3tem 35em potong aa. peta itaveneer . |25em 30em "lo. oocoocoooidsiom hoon pogba ol ooooooostom a0om polybag |lenguas .'|s0cm them pogba| enam fn i man paten |. ooiicoiolisem 20om potong mahkota dewa '|30em s0cm pogba 0o .ii s1om 75am potong maja mangkok polybag ttm oo mita melati gambir diem adem potong iii ig6om 30m potong otonom 25om potong bas0 i51em 75om powiat linem 20em polybag atom soem powiat jionttm. ana 0m 350m jb0tm sang harem a0em powa iis atom soem polybag isim a0em powiat harem soc powa| jimsnassa monica kota| issn satem soc potong item 3sem potong isre 3som pola purwaceng pan a20 nan lem 35om pola rosela rose rumput bambu . |sim soem polybag jim.o. mma saga saga manis b intm mutasi rn) . |31om d40om pogba sambung nyawa atom a0em powo setan item soo polybag o jiisnatomo jet sembung isro a0om powa ohm peta sereh wangi 30cm nere 3oem powa imam item 40om powo bat sirih hutan from soo oo povo b jenis som jawa . item a0oem potong isa sistem 30em powa nero atom powo imam antar| suling . sistem atom powa| jatamadtam atas tanjung mann patas ss) . |sim a0om polybag . jateng. portal teki some atyoag . ii. |trem atom polybag |. |stem poem polybag h e para tam . isre poem powa . om 40cm jam. aan temu putri |. isim atom potong sistem atom powo emo yag sistem poem polybag tanaman obat rimpang (tambahan tanaman langka khas daerah gayam jambu hutan ol. iii. jarum poem pohon as. . idiom com pohon me iman oem kemiri . jeremy 7som peron . |mie i0oem pohon sambo soem 80em pohon sistem 15em pohon |. item 15em peron to amran upon as0000| |. jeremy 75sm pohon lo. kaoem totem pohon |. oi. index 1poem pohon |. ii. item sm pohon e jissmsio0em) ) | tara men |. ii. index item pohon a .latm um| s00| 76em 100cm jama (am vo. item totem pohon lo. item 1sem pohon . mission otto bms (am sa) lo. jeremy 75em pohon |. info totem pohon . item item pohon foundation seed) o bonita) asn jes extension seed) ro tee palawija benih kedelai asooono benih kedelai e voodoo benih kedelai lao benih yan benih han soon benih hijau benih tanah beam tanah soo bean tanah soo benih jagung sosok benih jagung phoenix dagang benih ubi jalar benih ubi jalar benih ubi jalar benih ubi kaya benih ubi kayu is benih ubi kaya benih sayuran kentang kentang kentang kentang tomat cabe merah cabe writing |kacang panjang org mentimun buncis kubis lingkup perikanan objek retribusi spesifikasi satuan tarif .larva ekor nirwana kelas benih ukuran ekor sebar ukuran ekor ukuran ekor ukuran ekor ukuran ekor objek retribusi spesifikasi satuan tarifukuran 3cm ekor ukuran3 5cm ekor ukuran5 7cm ekor ukuran 9cm ekor ukuran ekor gurame ukuran post larva (siki ekor benteng) ukuran (kuku) ekor ukuran (jempol) ekor ukuran (silet) ekor ukuran (korek) ekor ukuran (grafit) ekor patin ukuran larva ekor ukuran inc ekor ukuran link ekor ukuran inc ekor ukuran inc ikan grass carp ukuran 3cm ekor ukuran3 5cm ekor ukuran ekor udang windu pl12 ekor tomohon ekor tomohon2 #kor udang galah pl12 ekor tomohon ekor tomohon ekor ikan bawal ukuran larva ekor ukuran incsen ukuran m4. benih ikan bandeng ukuran ekor ukuran ekor ukuran ekor ukuran8 11l ekor ukuran ekor ukuran14 16cm ekor benih udang name pl12 ekor tomohon1l ekor tomohon ekor sindo man ikan mas betina uk. ekor kg jantan ekor kg tawes jantan uk. ekor kg betina uk. kg ekor objek retribusi spesifikasi satuan tarif ikan nila calon induk pokok parent stock) er ekor filem betina uk. 200gram jantan uk. lele dumbo uk. gr ekor paket ekor) sangkulirang tan uk. gr ekor paket (1s ekor) 600gr ekor paket ekor) gurame betina uk. jantan uk. ikan patin siamjantan uk. ekor kg ikan patin siam betina uk. ekor ke ukuran induk udang windu jantan 100gr ekor ekor betina 100gr ekor ekor udang galah jantan betina uk. gr ekor ikan bawal jantan ekor kg betina ekor kg nun nan ikan konsul kan e. ukuran ekor kg ukuran ekor kg tawes ukuran ekor kg ukuran ekor kg ukuran ekor kg ukuran ekor kg lele dumbo uk. ekor kg sangkulirang gurame ukuran kg ekor patin siam uk1 ekor kg grass carp ukuran ekor kg udang windu ukuran ekor kg udang galah ukuran ekor kg ikan bandeng ekor kg lo. ekor kg udang name ekor k ngga ukuran ekor |.| ukuran ekor kg gamma ukuran ekor ikan nila ukuran ekor ukuran ekor kg lele dumbo uk. ekor kg sangkulirang udang windu ukuran ekor kg udang galah ukuran ekor kg ikan koki kecil! ekor sedang ekor besar ekor si.| aneka play play, kecil ekor koral, pedang, black sedang ekor molly besar ekor chiclide kecil not os3ek rerrsusi oooospesaasi ost loker besar ekor jumbo ekor calon induk ekor sedang ekor besar ekor ikan koi kecil ekor sedang ekor besar ekor claim ekor uk. jumbo ekorumur bulan tinggi min umur bulan tinggi cengkeh pohon umur bulan tinggi 40cmtinggi min kakao pohon umur bulan tinggi min kenanga pohon tinggi min kapok pohon tinggi min kemiri pohon pes tinggi bibit berasal dari tanaman tahun ukuran rizm lada pohon tinggi bibit berasal dari tanaman pangkalan tinggi umur bulan tinggi sereh wangi pohon umur rumpun tua tinggi teh tri pohon umur bulan tinggi min umur bulan tinggi min tembakau pohon umur hari tinggi min 10cm karavan japan umur bulan stek mata panjang stek 10cm tunas pala pohon umur bulan tinggi umur bulan tinggi min pandan pohon umur bulan tinggi kemiri sunan pohon tinggi . benih siap semai benih siap semai amami benih siap semai benih benih siap semai ren benih siap semai benih siap semai sana pop pap ban benih siap semai butir benih siap semai butir benih siap semai butir benih siap semai butir vanili lokal pohon bibit dari pohon induk tahun tinggi panjang sulur vanili asal bibit batang umur bulan tinggi panjang sulur vanili asal biji tahan fusarium batang umur bulan tinggi panjang sulur rimba bahan pestisida nabati) batang umur min bulan tinggikan jsi vip heryawan . a08, struktur dan besaran tarif retribusi ijin trayek ijin trayek operasi angkutan darat ipenumpang lainnya (taksi) unit tahun erd yfh gubernur jawa barat, nan sala tai vii ema sheilizin usaha perikanan (no osensretribusi oo osatuanpemakaian tarif aan (him usaha penangkapan kan sip) payang per gt tahun jaringcumidan seninya g1 tahun mapa pengangkutan sit) def payang per gry3 tahun e| puatikandanseenisnya gr tamu @| pirsesemepelagiskedi gry2 taman o)o| io. w sallongime siahaan s00000 (ef peangfbosi taman a| jarnginsang sam soon| gubernur jawa barat, n(cb: ekjenis retribusi takhta retribusi $)s perpanjangan izin mempekerjakan per panjang pelet) org bulyear uynjawa barat, o ja) bma ppo ban heryawanterbukaaninformasi publik dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati klaten, menimbang bahwa,, cc.oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahamikand.rencana kerja proyek termasuk dalamnya perkiraan anggaran tahunan badan publik daerah dan badan publik laipengelolaan dan penggunaan dana yang berasal dari anggaran pendapatan, hasil muktamar, kongres munas dannon pemerintah adalah:pidana, mengungkapkan data intelejen kriminal danmembahayakan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuanketetapan, keputusan, peraturan, surat ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang berlaku mengikat maupun mengikat ataupun keluar serta pertimbangan penegak hukum, rencana pengeluaran tahunan laporpersetujuan tertulis, dan atau pengungkapan berkaitan dengan posisiinformasi yang dikecualikan sebagaimana dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. berdasarkan pertimbangkan ketahanan dan keamanan daerah serta kepentingan umum, bupati menolak permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada dan bab vii ppid bagian kesatu ppid(l) ppid pada badan publik daerah bertanggungjawab mengjl) pengecualian sebagaimana dimaksud dalamberupaterbukaan adalah kesediaan dan atau tindakan untuk memberikankeberatan sengketa informasi publik diselesaikan melaui komisib.plt. bupati klaten, capumum. salah satu sumber informasi publik adalah badan publik atau sektor publik yang diatur dalam.prddiberikan kepada masyarakat serta informasi daerah, mendorong peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik daerah. bab iii ruang lingkupbab:pemohon informasi publik berkewajiban untuk, memohon informasi publik sesuai dengan peraturan perundang undangan. paragraf hak, kewajiban dan larangan pengguna informasi publik setiap pemohon danpengguna informasi publikberhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini. setiap pemohon danmengganti biaya salinan informasi publikyang diperoleh. setiap pemohon dan pengguna informasi publik dilarang menyalahgunakan informasi yang telah diperolehh.dan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik, |
arenggalek, menimbang aa. bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, pemerintah kabupaten kota tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara: bahwalembaran daerah kabupaten trenggalek tahun nomor seriumum berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dalam dan lampiran huruf nomor nomor dan huruf nomor disebutkan bahwa pemerintah kabupaten kota tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecilcnn bupati garut peraturan daerah kabupaten garut nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah (rsud) pameungpeuk, bahwa denganrumah sakit umum daerah rsud) pameungpeuk ditetapkan sebagai lembaga teknisrhadap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan rumah sakit umum daerah rsumeungpeulayanan kesehatan dan fasilitas lainnya pada rsud pameungpeu(rsud) pameungpeudirektur adalah direktur rsud pameungpeukprasarana dan sarana yang selanjutnya disingkat pss adalah biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modkesehat. tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan masing masing jenis tersebutnunjang diagnostikdan perlu pertolongan secepatnya untuk mencegah menanggulangi resiko kematian atau cacajalan, rawat inap dan gawat darurarsud pameungpeuk termasuk retribusi jasa umum. bab iii nama, obyek dan subyek retribusi dengan nama retribusi pelayanan kesehatan pada rsud pameungpeuk, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada rsud pameungpeuk. objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada adalah pelayanan kesehatan lingkungan rsud pameungpeuk yang disediakan,ada rsud pameungpeukpameungpeuk diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi jasa medik dan non medik serta prasarana dan sarana yang diberikan oleh rsud pameungpeuk. babrsud pameungpeusesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan pada rsud pameungpeuk. struktur dan besarnya tarif retribusi yang dikenakan meliputi jasa pelayanan jp), jasa prasarana dan sarana (pss) serta biaya penggunaan fasilitas yang disediakan pada rsud pameungpeupemungutan retribusi bagian kesatu tempat pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada rsud pameungpeuk sebagaimana dimaksud dalam dipungut tempat pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya. bagian kedua masa retribusi masa retribusi pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya pada rsud pameungpeuk berlaku selama (satu) kali pelayaninnya yang sejenisempatpemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya pada rsud pameungpeulebih lanjut dengan peraturan bupatiad non bupati wonogiri provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun tentang perangkat desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati wonogiri, menimbang bahwa perangkat desa merupakan unsur pemerintahan desa, yang berwenang membantu kepala desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilakukan pengaturan tata cara, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa, bahwaudah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, sehingga perlu ditinjaangkat desujian. bagian keenam penetapanbab penyaringan tahapan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan: ujian tertulis, wawancara. calon yang berhak mengikuti ujian wajib mengikuti ujian seleksi pengisian perangkat desa. ujian seleksi pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada meliputi, ujian tertulis, wawancara. materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tes kemampuan dasar, tes kemampuan kompetensi, materi ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf dilakoleh pemerintah daerahtidak terdapat calon yang berhak mengikuti ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan, maka panitia pengisian perangkat desa melakukan proses pendaftaran dari awal. bab pengangkatan perangkat desa bagian kesatu umum untuk kelancaran pengisian perangkat desa, camat membentuk panitia tingkat kecamatan. panitia sebagaimana dimaksud pada merupakan panitia pembina dan pengawas pengisian perangkat desa. ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia pembina dan pengawas pengisian perangkat desa diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. tahapan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan: rekomendasi camat pelantikan dan serah terima jabatan, bagian kedua rekomendasi camat panitia pengisian perangkat desa melaporkan hasil pengisian perangkat desa kepada kepala desa. setelah menerima laporan hasil pelaksanaan pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pad paling sedikit (dua) orang calon. camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pengisian perangkat desa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan paling lambat (tujuh) hari. sumpah janji yang diucapkketentuan mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah perangkat desa diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab pembiayaan pembiayaanvii masa tugas masa tugas perangkat desa berakhir pada usia (enam puluh) tahun. bab viumum perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam akan dikenakan sanksi: teguran tertulis, dan pemberhentian sementarapadabab pejabat yang mewakili dalam hal perangkat desa berhalangan sementara atau berhalangan tetapmasa jabatan pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksud pada dan paling lama (enam) bulan. kepala desa setelah masa waktu enam) bulan berakhir sebagaimana dimaksud segera membentuk panitia pengisian perangkat desaberdasarkan keputusan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada yangmekanisme pengangkatan kembali perangkat desa sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh perangkat desa kepada kepala desa paling lambat (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya. kepala desa dapat mengangkat kembali perangkat desa sebagaimana dimaksud pada setelah mendapat pertimbangan bpdangkat desa umum perangkat desa merupakan pembantu kepala desa dalam menyelenggarakicabut dan dinyatakan tidak berlaku. perangkat desa lainnya mengalamipengisiansekretaris desaundanganpengisian perangkat desa melalui cara ujian tertulis mencakup pengisian semua perangkat desa, yaitu sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun dan staf. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan sederajat sekolah menengah atasatasngisian perangkat desa pengisian perangkat desa daerah dilakukan melalui ujian tertulis. pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui tahapan: penjaringan, penyaringan, dan cc. pengangkatan. bab iii penjaringan bagian kesatu umum tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan: verifikasi dokumen persyaratan, pemberitahuan berakhirnya tugas perangkat desa, cc. pembentukan panitia pengisian perangkat desa,, penetapan calon yang berhak mengikuti ujian. bagian kedua verifikasi dokumen persyaratan calon merupakan penduduk desa yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya harus memenuhi ketentuan atau puskesmas setempatil. perangkat desa sanggup bertempat tinggal desa wilayah kerjanya dan kepala dusun sanggup bertempat tinggal rukun tetangga rukunitahuan berakhirnya tugas perangkat desa dalam waktu (enam)empat pembentukan panitia pengisian perangkat desa dalam waktusebagaimana dimaksud pada berjumlah (sebelas) orang. jumlah (sebelas) orang panitia pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur (tiga) orang dari perangkat desa, (tiga) orang dari lembaga kemasyarakatan desa dan (lima) orang dari unsursebagaimana dimaksud padpanitia pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada berj .il.dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada panitia pengisian perangkat desa dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi bidangnyaketentuan mengenai tugas pokok panitia pengisian perangkat desa dan mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bagian kelima. penduduk yang mengajukan permohonan pendaftaran perangkat desa sebagaimana dimaksud pada harus yang dibuktikan dengan surat pernyataansetempat: surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil, surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal desa wilayah kerjanya bagi perangkat desa, dan dusun wilayah kerjanya bagi kepala dusun: dan il.. paragraf pendaftaran bakal calon jangka waktu pendaftaran perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan selama (empat belas) hari. |
bupati tebo provinsi jambidengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tebo, menimbang bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat serta serasi, selaras dan seimbang merupakan modal dasar guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sehingga perlu terus dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya, bahwa banyaknya kegiatan atau aktifitas masyarakat maupun pelaku usaha kabupaten tebo yang menyebabkan terjadinyasehingga perlu dilakukan upaya upaya untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan: bahwa undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan tanggungjawab kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup wilayahnya danngendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup diperlukan pengaturan tentang pengendalidan atau kerusakle dan lhs sebagaimana dimaksud pada dijadikan dasar dalam penyusunan rtrw dan rdrapple dan lhs dalam penyusunan dan evaluasi rtrw dan rddinasdinasdalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, dilakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup. dalam melaksanakan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup, bupati mengusulkan pembentukan tim uji kelayakan lingkungan hidup tingkat kabupaten kepada lembaga uji kelayakan lingkungan hidup. bab pengendalian pencemaran air bagian kesatu umum bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan baku mutu air untuk air tanah, dan air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi badan air. dalam menyusun dan menetapkan baku mutu air sebagaimana dimaksud pada bupati berkoordinasi dengan gubernur. penetapan baku mutu air sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari menteri. dalam hal bupati tidak dapat melaksanakan penyusunan dan penetapan baku mutu air sebagaimana dimaksud pada berlaku baku mutu air yang disusun dan ditetapkan oleh gubernur. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan baku muturhitungan dan penetapan alokasi beban pencemaran airsumber pencemar sebagaimana dimaksud pada terdiri atas sektor: industri, domestik, pertambangan, minyak dan gas bumi, pertanian dan perkebunan, perikanan, peternakan, dan sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang undangan. dalam hal bupati tidak dapat melaksanakan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada berlaku alokasi beban pencemar air yang dihitung dan ditetapkan oleh gubernur. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan alokasi beban pencemarmantauan mutu air melalui dinas yang membidangi lingkungan hidup dengan cara manual, dan atau otomatis dan terus menerus. hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada diintegrasikan kedalam sistem informasi lingkungan hidup, hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar penentuan status mutu air. status mutu air sebagaimana dimaksud dalam ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan mutu air sebagaimana dimaksud dalam dengan baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam status mutu air sebagaimana dimaksud pada meliputi tercemar, atau baik. untuk status mutu air tercemar, bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan mutu air sasaran, dan rencana pengendalian mutu air. untuk status mutu air baik, bupatiketentuan lebih lanjut mengenai penetapan mutu air sasaran, rencana pengendalian mutu air dan rencana pencegahan pencemaran air dan pemeliharaan mutu air sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupatwajib membuat kajian, atau menggunakan standar teknis yang disediakan oleh pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati.cc. pemulihan mutu air. bagian keduadalam rangka upaya pencegahan pencemaran air ditetapkan daya tampung dan daya dukung beban pencemaran air pada sumberbupati. daya tampung dan daya dukair penetapan rencana tata ruang pemberian persetujuan teknistahap sesuai dengan kemampuan daerahdan membuat sumur resapan dan atau biopori untuk menjaga cadangan air tanah. prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada dapat disediakan oleh pemerintah daerah atau masyarakatbagian ketiga penanggulangan pencemaran air penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya lokasi, waktu, penyebab, dugaan dampak terhadap lingkungan, dan upaya yang telah dilakukanbagian keempat pemulihan mutu air penanggung pembersihan unsur pencemar aierah sesuai dengan kewenangannya jikab pengendalian pencemaran udara bagian kesatu umum bupati sesuai dengan kewenangannya melalui dinas yang membidangi lingkungan hidup melakukan inventarisasi udara meliputi sumber emisi dan atau sumber gangguan, dan mutu udara ambien. inventarisasi sumber emisi dan atau sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan pada sumber tidak bergerak, dan sumber bergerak. inventarisasi mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan pada udara ambien. bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rpm setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari menteri, dan berkoordinasi dengan gubernur wilayahnya. pengendalian pencemaran udara dilaksanakan sesuai dengan rpm sebagaimana dimaksud padadampak pencemaran udara. bagian keduaolahan mutu udara, kota emisi dan sistem perdagangan kota emisi, dan standar nasional indonesia terhadap produk yang digunakan dirumah tangga yang mengeluarkan residu udarahuruf kepada bupati sesuai dengan kewenangan persetujuan lingkungan. ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bupati sesuai dengan kewenangannya melalui dinas yang membidangi lingkungan hidupuku mutu emisi. hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud padb. dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan baku mutu emisiorang atau badan dilarang melakukan pembukaan hutan dan atau lahan dengan cara membakar hutan dan atau lahan. setiap orang atau badan dilarang membakar sampah yang dapat mengakibatkan pencemaran udara. setiap orang dilarang merokok tempat atau fasilitas umum atau tempat yang telah ditentukan sebagai kawasan tanpa rokok. setiap usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak wajib melakukan pengujian emisi, emisi gas buang, tingkat gangguan, dan kebisingan setidak tidaknya (enam) bulan sekali pada laboratorium lingkungan hidup pemerintah yang terakreditasi atau swasta yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah. penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada kepada dinas. seluruh biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggungjawab penyelenggara usaha dan atau kegiatan. kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama yang mengeluarkan emisi gas buang dan yang mengeluarkan kebisingan harus memenuhi baku mutu emisi gas buang dan baku tingkat kebisingan. kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama sebagaimana dimaksud dalam wajib menjalani uji emisi dan uji tingkat kebisingan. uji emisi dan uji tingkat sebagaimana dimaksud pada berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan darat. kendaraan bermotor yang dinyatakan memenuhi persyaratan baku mutu emisi gas buang diberikan kartu atau tanda lulus uji emisi. kendaraan bermotor yang dinyatakan memenuhi persyaratan baku tingkat kebisingan diberikan kartu atau tanda lulus uji kebisingan. uji emisi dan uji tingkat kebisingan dilakukan secara berkala setiap (satu) tahun sekali. ketentuan mengenai tata cara dan metode uji emisi dan uji tingkat kebisinganndalian pencemaran dan atauuji emisi dan uji tingkat kebisingan dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang lalu lintas dan angkutan jalan menyampaikan laporan hasil uji emisi dan uji tingkat kebisingan kepada bupati dan penanggungjawab usaha. bagi kendaraan bermotor tipe baru,.bupati. kepala dinas melaksanakan pemantauan udara ambien.udara ambien, dan evaluasi hasil pemantauan kualitas udara. pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit (satu) kali dalam (enam) bulan. bagian ketigadan atau wajib melaksanakan penanggulangan pencemaran udara. penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan penghentian proses produksi:udara. biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatanulihan dampak pembersihan unsur pencemar pada media lingkungan hidup, cara lainpada dilakukan oleh bupati melalui dinas yang membidangi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya dalam wilayah kabupaten, jika sumber pencemar udara tidak diketahui dan atau tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran. bab pengendalian pencemaran tanah bagian kesatu umum pengendalian pencemarencemaran tanah bersumber dari pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, kegiatan pertambangan, dan atau pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan. bagian keduaondisi tanah. setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki persetujuan teknisdinas yang membidangi perizinanondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh kepala dinas. pemantauan kondisi tanah dilaksanakan paling sedikit (satu) kali dalam (enam) bulan. dalam hal hasil pemantauan menunjukkan kondisi tanah tercemar, kepala dinas melakukan upaya penanggulangan kerusakan tanah dan pemulihan kondisi tanah. dalam hal hasil pemantauan kondisi tanah menunjukkan kondisi baik, kepala dinas melakukan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kondisi tanah. bagian ketiga penanggulangan pencemaranpenanggung jawab usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada harus membuat rencana penanggulangan kerusakkkerusakan tanah, cc. penghentian sumber kerusakan tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulanganyang melaksanakan penanggulangan kerusakan tanah atau menetapgian keempat pemulihan kualitasmulihan kondisikerusakan, pembersihan unsurmulihan kondisi tanah. dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihmelaksanakan pemulihan kondisi tanah atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kondisi tanah. biaya pemulihan kondisib vii pengendalian dokumen, dan atau spp, dokumen amdal danpersetujuan lingkungan. jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki amdal, ukl upl dan spl ditentukann atau kegiatan yang tidak wajib amdal dan atau ukl upl wajib memiliki spl. jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki spl yaitu jenis usaha dan atau kegiatan yang termasuk usaha mikro dan kecil. bab viii pengawasan bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam persetujuan lingkungan. bupati yang merupakan pejabat fungsional:aktif dalam pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam bentukbentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam rangka meningkatkan kepedulian dalam pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup:dan atau kerusakan lingkungan hidup yang merugikan berkehidupan masyarakat. dalam hal kondisi masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan atau kbupatilingkungan hiduplebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak gugatan dan atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bab koordinasi dan kerjasama dalam melakukan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, bupati dapat melakukan koordinasi lingkungan pemerintah daerah, koordinasi dengan pemerintah provinsi melalui dinas lingkungan hidup dan atau pemerintah pusat melalui kementerian lingkungan hidupbiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidupii sanksi administratif setiap orang atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dikenakan sanksi administratif jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan atau pencabutan perizinan berusaha. dinas adalah perangkat daerahsanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatinggar ketentuan dalam perizinan berusaha, yang bersifat administratif. sanksi administratif berupa paksaan pemerintaherintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. penggunaan paksaan pemerintahnikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan dalam hal tidak memiliki persetujuan lingkungan namun telah memiliki perizinan berusaha, tidak memiliki persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha, melakukan perbuatan yang melebihi baku mutu air limbah dan atau baku mutu emisi, sesuai dengan perizinan berusaha, tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan, menyusun amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun amdal, karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan melampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, abu mutu gangguan, dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang dimilikinya, dan atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan atau luka dan atau luka berat, dan atau matinya orang. pembeku. pencabutkewajiban dalam, tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah daerah, dan atau melakukan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihi4 bupati tebo, standar diundangkan muara tebo pada tanggal 'd4 retoris daerah kabupaten tebo, jan) lembaran daerah kabupaten tebo tahun nomor .! noref ranperda kabupaten tebo tentang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lot penjelasan atasumum lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan modal dasar guna menunjang terlaksananya pembangunan sehingga perlu terus dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dan pemanfaatannya harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya bagi seluruh lapisan masyarakat. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup seyogyanya dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan dan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan masa kini dan masa yang akan datang melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi. pembentukan peraturan daerah tentang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup didasari dengan melihat kondisi empirik yang ada, dimana pembangunan kabupaten tebo yang dinamis dengan meningkatnya berbagai usaha dan kegiatan perekonomian yang berpotensi mengakibatkan terjadinya perubahan ekologi yang cepat dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup. dalam hal ini diperlukan upaya upaya konservatif terhadap kelestarian lingkungan salah satunya yaitu melalui pengendalian lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan sehingga pelaksanaan pembangunan daerah tetap terus terlaksana secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan lingkungan hidup tetap dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lain. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab daripada pemerintah pusat. pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalamdengan jelas disebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. urusan lingkungan hidup ini termasuk urusan wajib pemerintah daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. selain itu juga undang undang nomor tahun juga secara eksplisit mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi kabupaten kota bidang lingkungan hidup. secara umum, materi peraturan daerah ini memuat materi materi pokok yang disusun secara sistematis, antara lain pengendalian terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yaitu meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan yang menjangkau semua media lingkungan hidup baik pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengendalian pencemaran tanah. selain materi tersebut materi peraturan daerah ini juga memuat ketentuan lainnya yang terkait dengan pengendalian terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi peran serta masyarakat, koordinasi dan kerjasama, pendanaan serta penegakan hukum secara administrasi terhadap pencemaran dan ataulimbah bahan berbahaya dan beracunlimbah bahan berbahaya dan beracurokok adalah zat aditif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya individu dan masyarakat baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasifdaerjabatasas, tujuan dan ruang lingkup pengendalian pencemaran dan atau kerusakotonomi daerah. pengendalian pencemaran dan atau katau kerusakan lingkungan hidup meliputi upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan atau k. bab iii pengendalian pencemaran dan atau kerusakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan hidup yang meliputi pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengendalian kerusakan tanah. selain pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pengendalian kerusakan lingkungan hidup juga dilakukan melalui penilaian dan pemeriksaan dokumenmenyusun apple dan lhs.perlu penataan dan pembentukan organisasi dan tata kerja dinas kependudukan dan catatan sipipendudukan dan catatan sipilkependudukan,pendudukan dan catatan sipilkependudukan dan catatan sipil kabupaten barito kuala bagian kedua kedudukan dinas kependudukan dan catatan sipil merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah kabupaten barito kuala, dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dibidang kependudukan dan catatan sipilempat tugas pokok dan fungsi dinas kependudukan dan catatan sipil mempunyai tugas penyelenggaraan segala urusan dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pendapatan penduduk, dan pencatatan sipil pelaksanaan segala tugas yang diberikan bupati berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah dibidang kependudukan dan catatan sipilcatatan sipil mempunyai fungsi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan catatan sipil pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas kependudukan dan catatan sipil bab iii organisasi bagian pertama susunan organisasi (l) susunan organisasi dinas kependudukan dan catatan sipil terdiri dari kepala dinas sekretariat bidang pendaftaran penduduk bidang pencatatan sipil bidang data dan laporan kelompok jabatan fungsional bagan susunan organisasi dinas kependudukan dan catatan sipidan perbekalbahan.. paragraf bidang pendaftaran penduduk bidang pendaftaran penduduk, mempunyai tugas pokok tugas mendaftar peristiwa kependudukan, memberikan pelayanan atas pelaporan pelaporan peristiwa kependudukan penerbitan dokumen kependudukan atas peristiwa kependudukan untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada bidang pendaftaran penduduk mempunyai fungsi pelaksanaan pendaftaran administrasi penduduk pelaksanaan pengelolaan pelayanan pendaftaran pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk pemberian nomor induk kependudukan, penerbitan dokumen kependudukan atas peristiwa kependudukan pelaksanaan pendaftaran mutasi data penduduk bidang pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada dan terdiri dari seksi kependudukan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencatatan pelayanan pencatatan penduduk, pemeriksaan dan penelitian penduduk, pencatatan administrasi kependudukan (adminduk) dan penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi biodata penduduk untuk penerbitan nik, kk, ktp dan surat keterangan kependudukan seksi mutasi pendaftaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan, dan penelitian berkas pendaftaran serta pengelolaan mutasi penduduk paragraf bidang pencatatan sipil jl) bidang pencatatan sipil mempunyai tugas pokok mencatat peristiwa penting, memberikan pelayanan atas pelaporan peristiwa penting, menerbitkan dokumen kependudukan atas peristiwa penting untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada bidang pencatatan sipil mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan lahir mati bagi penduduk penyelenggaraan penelitian, pencatatan administrasi dan pengelolaan data, serta penerbitan dokumen kependudukan atau peristiwa penting penduduk pemeriksaan dan penerbitan berkas pencatatan sipil serta pengelolaan perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama bidang pencatatan sipil sebagaimana dan terdiri dari seksi kelahiran dan kematiankelahiran dan kematian seksi perkawinan, perceraian, dan mutasidan mutasi paragraf bidang data dan laporan bidang data dan laporan, mempunyai tugas melaksanakan tugas mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, melakukan validasi data dokumentasi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada bidang data dan laporan mempunyai fungsi penerimaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk pengelolaan pencatatan, pengusulan grafik statistic kependudukan. perumusan sistem, menganalisa dan pengaplikasian data laporan penduduk bidang data dan laporan sebagaimana dan terdiri dari seksi pengelolaan data, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pemeriksaan, perubahan sistem, menganalisa dan pengaplikasian pengelolaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. seksi pengendalian dan pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyimpanan pengendalian dan pemeliharaan, pengawasan serta penyusunan grafik statistic data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipi segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dinas kependudukan dan catatan sipipendudukan dan ndudukan, keluarga berencana dan catatan sipilizin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota madiunadanya pedoman dalam urusan pertanahan sebagaimana diatur dalam beberapa bentuk pelayanan yang dijalankan diantaranya adalah izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah yang berfungsi pula sebagai bentuk pengendalian dan pemanfaatan ruang kota madiun, bahwa dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat serta pembinaan, pengendalian dan pengawas serta penanaman modal, maka perlu mengatur perizinan tentang izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanokasi dan iziizin lokasi dan izin perubahdinas pm, ptsp, kum, adalah dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi, dan usaha mikro, dan usaha mikrowalikotperubahan penggunaan tanah, yang selanjutnya disingkat ppt, adalah izin yang terbitkan dalam rangka perubahan penggunaan tanah dari tanah sawah menjadi tanah pekarangan. hari adalah hari kerja. bab maksud dan tujupt dimaksudkan untuk mewujudkan pengendalian alih fungsi tanah sawah, agar tertib, teratur dan memiliki kepastian hukum terhadap perubahan penggunaan tanah sawah menjadi tanah pekarangan. pengaturan tentang izin lokasi dan pptkota madiun, dan mencegah dampak negatif atas pemanfaatan ruang. bab iii kewenangan walikota berwenang atas pemberian izin lokasi. walikota mendelegasikan wewenang atas pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada kepada kepala dinas. ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang atas pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. bab(sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian, dan (lima puluh ribu meter persegi) untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. bab subjek dan objek izin lokasi subjek izin lokasi merupakan badan dan ataudaerah. objek izin lokasi merupakan tanah yang menurut rtrw diperuntukkan bagi penggunaan tanah sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh badan dan atau perorangan menurut persetujuan penanaman modal yang dimilikinya. izin lokasi bukan merupakan hak atas tanahhakmengenaiuntuk mendapatkan status kepemilikan hak atas tanah berupa hak guna bangunan atau hak milik. tanah yang sudah diperoleh wajib dimanfaatkan digunakan sesuai dengan peruntukannya. ketentuan mengenaitata cara pemberian izin lokasi izin lokasiizin lokasi diterbitkan oleh kepala dinas pm, ptsp, kum setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala dinas perumahan dan kawasan permukimanprovinsi jawa timur untuk usaha pengembangan perumahan dan permukiman atau untuk kawasan industri tidak lebih dari luasan ha.ataudalam rangka efisiensi dan efektivitas usaha kawasan industri, apabila diperlukan tanah dengan luasan yang melebihi luas maksimum yang boleh dikuasai sebagaimana dimaksud dalam maka izin lokasi dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional. bahan bahan untuk keperluan pertimbangan teknis pertanahan dan rapat koordinasi dipersiapkan oleh kepala kantor pertanahan daerahdalam hal ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pemberian izin lokasi lebih lanjut diatur dengan peraturan walikota. bab vippt ppt diberikan berdasarkan ketentuan rtrw dengan luasan kurang dari m? (sepuluh ribu meter persegi atau satu hektar). ppt sebagaimana dimaksud pada dipergunakan hanya untuk merubah penggunaan tanah dari tanah sawah menjadi tanah pekarangan dengan harus tetap memperhatikan lahan pertanian pangan berkelanjutan. ppt bukan merupakan izin untuk mendirikan bangunan dan atau memanfaatkan ruang pada tanah yang dimohonkan. ppt diterbitkan untuk (satu) sertifikat tanah. ppt dapat diterbitkan untuk sekumpulan bidang tanah secara bersama sama dengan ketentuan sebagai berikut: bidang bidang tanah yang dimohonkan membentuk satu kesatuan hamparan tanah yang tidak terpisahkan, bidang tanah yang dimohon dipergunakan untuk (satu) penggunaan tanah yang sama, dan bidang tanah yang dimohon dikuasai oleh (satu) pemohon yang sama. ppt dapat diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai: aspek rencana tata ruang, aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, cc. aspek penguasaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak, dan pengunaan tanah, aspeketiap orang dan atau badan yang akan melakukan perubahan penggunaan tanah dari tanah sawah menjadi tanah pekarangan wajib mempunyai ppt. jangka waktu pendaftaran perubahan penggunaan tanah dilakukan oleh pemegang ppt kantor pertanahan paling lama (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya ppt. apabila telah melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pemegang ppt belum mendaftarkan perubahan penggunaan tanah pada kantor pertanahan, maka ppt dinyatakan tidak berlaku. bab larangan setiap pemegang izin lokasi dilarang: melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum mendapatkan izin lokasi, melakukizin lokasi kepada orang lain tanpa mendapatkan izin tertulis dari walikota. setiap pemegang ppt dilarang: melakukan perubahan penggunaan tanah sebelum proses pendaftaran perubahan penggunaan tanah kantor pertanahan selesai, melakukan perubahppt kepada orang lain tanpa mendapatkan izin tertulis dari walikota. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pemberian ppt diatur dalam peraturan walikota. bab monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluoleh dinas perumahan dan kawasan permukiman kota madiun danbab xii pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan walikota melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan izin lokasi dan ppt dan izin perubahan penggunaan tanwalikota melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin lokasi dan ppt. walikotawalikota. tim pengawas sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pejabatwalikota. bab xiii peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan izin lokasi dan ppt dan ppt dan pptv sanksi administratif setiap pemilik izin lokasi dan pptdandenah bagian hukum yoo dintentang izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah umum perkembangan dan pertumbuhan kota madiun diikuti dengan berkembangnya iklim penanaman modal daerah dan kebutuhan lahan untuk perumahan yang semakin meningkat. kebutuhan terhadap lahan yang semakin meningkat tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan lahan, yang dalam pemanfaatan dan peruntukannya harus sesuai dengan rtrw dan rdr kota madiun. untuk mengendalikan dan mengkontrol pemanfaatan ruang untuk keperluan penanaman modal dan perumahan permukiman, diperlukan mekanisme perizinan. perizinan yang menjadi kewenangan daerah adalah izin peruntukan pengunaan tanah. sebagian dariterdapat beberapa jenis izin yang termasuk dalam izin peruntukan penggunaan tanah, diantaranya adalah izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah. izin lokasi, yaituedangkan izin perubahan penggunaan tanah, yaitu izin peruntukan penggunaan tanah ppt)landasan hukum pengaturan penyelenggaraan izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah kota madiun yang selama ini didasarkan pada peraturan walikota nomor tahun tentang izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah, pada prinsipnya merupakan upaya pemerintah kota madiun untuk mengimplementasikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah kota. untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam memberikan pelayanan perizinan yang terkait dengan izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah, diperlukan peraturan daerah, yang materi muatannya koheren dengan pengaturan penyelenggaraan izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah yang telah ditentukan olehireng adalah tanah yang akan digunakan dalam rangka penanaman modal telah terlebih dahulu dikuasai secara hak milik pemegang saham dan diakui sebagai aset perusahaan dalam penyertartambangan dan atau izin usaha lain dapat diterbitkan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah dan atau pemegang izinformat perpanjangan keputusan izin lokasi eka tungro walikota madiun provinsi jawa timur keputusan walikota madiun nomor . tahun . tentang judul keputusan walikota madiun) walikota madiun, menimbang bahwa.: bahwa .: dan seterusnya .: mengingat dig dan seterusnya .: memperhatikan: . dan seterusnya. eol (jika diperlukan) memutuskan: menetapkan kedua dan seterusnya. ketiga keputusan walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan madiun pada tanggal. walikota madiun, ttd nama tanpa gelar dan pangkat) tembusan yth. sdr. sdr. sa. dst salinan sesuai dengan aslinya walikota madiun, a.n. walikota madiun sekretaris daerah ttd kepala bagian hukum h.sugeng rismiyanto sekretariat itn daerah budi "yi owo, pembina madiun o01 lampiran peraturan daerah kota madiun nomor tahun tanggal september format peta izin lokasi peta izin lokasi nama pemohon :. ji.io. luas tanah lokasi kelurahan penanannannannaanannaan kecamatan penanaman aananaananaaa kota madiun provinsi jawa timur peta izin lokasi skala petunjuk letak lokasi skala keterangan disetujui ananananananannnnnanan ha) perda nomorkota madiun, ttd nama tanpa gelar dan pangkat) salinan sesuai dengan aslinya walikota madiun a.n. walikota madiun sekretaris daerah u.b lai kepala bagian hukum sugeng rismiyanto bbj wibowo, lip bina wf2sehubungan dengan diterbit daerah dan perubahan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah: bahwa disamping itu dalam rangka efektivitas pengelolaan dan pengendalian barang daerah,rubahan dan penyempurna,meniitan nomor tanu wemivkpd yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. dihapus. ketentuaniroketentuaniro keuangan 'dan aset vaerak. ketentuan diubahiro keuangan dan aset daerah. ketentuan diubah dan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut pengelola dan pengguna barang danja43 kepala biroplta. ketentuan angkavana selanjutnya disebutbiro umum dan perlengkapan adalah biro umum dan perlengkapan sekretariat daerah provinsi sumatera selatan. biro keuangan dan aset daerah adalah biro keuangan dan aset daerahst,unakunht,barang milik daerah menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah: mengajukan usul pemindahtanganan. barang.ro keuangan dan aset daerah selaku pembantu pengelola barang lingkungan pemerintah provinsi: cc. kepala biro umum dan perlengkapan selaku pembantu pengguna barang lingkungan sekretariat daerah provinsi: kepala skpd selaku pengguna barang: kepala unit kerja skpd selaku kuasa pengguna barang, penyimpan barang milik daerah: pengurus barang milik daerah. (adkeuangan dan aset daerah selaku pembantu pengelola barang dan berperan sebagai pusat informasi barang milik daerah pmid). kepala birosadcatatan barang daerah dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintah provinsi. ketentuan diubahdihapus. pelaksanaan pengadaan barang jasa dilakukan oleh masing masing skpd sesuai dengan kebutuhan, tugas pokok dan fungsinya. dihapus. ketentuan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut lag, |
salinan ta: a.gara, menimbang bahwa untuk melindungi kepentingan umum terhadap: bahwa dilaksanakannya, dalam rangka pembaharuan sistem yang sederhana, adil, efektif, sehingga dapat menggerakan peran serta masyarakat dalam pembangungara. bidang perdagangan adalah bidang perdagangan pada dinas perindustrian dan perdaganganrpengukuran massa atau berat. alat perlengkapannya adalah alat yang ,enara adalah hal yang menandai berkala dengan tanda tera sah atau tandyang dijalankandiperbaiki, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalan keadaan terbungkus. bab iiipengukuran, kalibrasi dan pengujian ditetapkan lebih lanjut oleh, tercantum dalam lampiran peraturan daerah iniwilayah pemungutan retribusi pelayanan tera tera ulang adalah kabupaten maluku tenggaratetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah. retribusi http dan bkt atau kalibrasi harus dilunasi setiap kali lakukan penguji. tata cara pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerahumum, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. pengelolaan kemetrologian berdasarkan undang undang nomor tahun tentang metrologi legal bahwa penyelenggarabertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat baik konsumen maupun produsen dalam hal kebenaran pengukuran. untuk pekerjaan tera tera ulang atau pekerjaan lainnya dengan pengujian alat alat ukur,tukar,timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus dikenakan biaya tera tera ulangkabupaten kota dan dapat menjadikan salah satu sumberyang dimaksud pegawai negeri sipil adalah penyidik pegawai negeri sipil lingkungan dinas perindustrian dan perdagangaretribusi biaya tera tera ulang, kalibrasi,rm) rm) rp) pay retribusi http ukuran panjang sampai dengan buah lebih dari sampai dengan buah cc. lebih daricc.kali bentuk bola dan sperodaibuah lebih dari dihitung sbb pertama buah lalselebihnyabuah huruf angka ini ditambahkan tiap bagian bagian dari dihitung spare fuer area soo merona soo rmoneek foensmerek ego asa lal jusomea ter pawrumruss aururursupur man soo alat ukur cairan minyak meter bahan bakar minyak a.l. meter induk untuk setiap media uji buah sampai dengan m' h lebih dari m' h dihitung sbb buah m' h pertama selebihnya dari buah sampai dengan m? h, setiap m? h selebihnya dari buah m? h sampai dengan m h, setiap m' h selebihnya dari buah m? h, setiap m? h meter kerja untuk setiap media uji sampai dengan m' h buah lebih dari m' h dihitung sbb m' h pertama buah selebihnya dari buah sampai dengan m' h, setiap m? h selebihnya dari buah m? h sampai dengan m h, setiap m? h selebihnya dari buah j h, setiap m? h pompa ukur untuk setiap badan ukur buah alat ukur gas meter induk sampai dengan m? h buah lebih dari m? h dihitung sbb m h pertama buah selebihnya dari m h buah sampai dengan m' h, setiap m' h selebihnya dari m' h buah sampai dengan m' h selebihnya dari m' h buah sampai dengan m? h, setiap m' h selebihnya dari m' h buah setiap m' h bagian bagian dari m? h dihitung m' h meter kerja sampai dengan m h buah lebih dari m' h dihitung sbb sampai dengan m' h buah selebihnya dari m' h buah sampai dengan m' h, setiap m' h selebihnya dari m' h buah sampai dengan m h, setiap m' h selebihnya dari m' h buah sampai dengan m? h, setiap m' h selebihnya dari m' h, buah setiap m' h lay bagian bagian dari m' h dihitung m'buah jika diuji tersendiri setiap alat perlengkapan pompa ukur bahan bakar gas buah bbg elpiji untuk setiap badan ukur meter air meter induk sampai dengan m h buah lebih dari m? h sampai buah dengan m h lebih dari m' h buah meter kerja sampai dengan buah lebih dari sampai buah dengan m' h lebih dari m h buah meter cairan minum selain air meter induk sampai dengan m' h buah lebih dari m? h sampai buah dengan m h lebih dari m' h buah meter kerja sampai dengan m h buah lebih dari m? h sampai buah dengan m h lebih dari m' h buah alat kompensasi suhu airpengisi buah selebihnya dari alat pengisi, buah setiap alat pengisi lallanc da. ismoewataasampai dengan ketelitian sedang dan biasa (kelas iii dan ial lebih dari ton h sampai buah dengan ton h lebih besar dari ton h buah timbangan dengan dua skala buah (rinter recorder) meter kadar air untuk biji bijian tidak buahbuah, bagian dari jam dihitung jam tan tarif biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin jam tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada poin cc. biaya tambahan http yang memiliki konstruksi tertentu yaitu: timbangan milisimal sentisimal desimal, buahdan buah timbangan per lima alat http termasuk anak timbangan yang tidak buahkepemudaan dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sumatera selatan, menimbang :a, bahwa pembangunan kepemudaan memerlukan pelayapemudaan, pemerintah daerah ber yang diimplementasik menetapkan: peraturan daerah tentang kepemudaanan provinsi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah provinsi sumatera selatan dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut (t) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan gubernur. bab peran, tanggung jawab, dan hak pemuda bagian kesatu peran: olahraga, seni, dan budaya, 'gubernur. bagian kedua tanggung jawab pemudaf . meningkatkan ketahanan budaya nasional,dan atau meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa:bagian kesatu koordinasi pemerintah provinsi dalam melaksanakan program pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam dan dapat berkoordinasi dengan lembaga non pemerintah dan pemerintahan kabupaten kota. satuan kerja perangkat daerah provinsi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepemudaan dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada dapat ber koordinasi dengan instansi terkait. bagian kedua kemitraan pemerintah provinsiil)provinsi(lj, dan diatur dengan peraturan gubernurprovinsi: organisasi kepemudaan dan masyarakat, atau kerjasama antara pemerintah provinsi, kabupaten kota dengan organisasi kepemudaan dan masyarakatgubernur, pemerintah provinsi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat wajib memelihara setiapengan peraturan gubernur: merupakan turunan organisasi kepemudaan nasional dan atau terdaftar pada instansi pemerintah provinsi yang membidangi organisasi kemasyarakatprovinsigubernur, bab pendanaan dana pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada diperoleh dari dukungan dana instansi vertikal, pemerintah provinsi yang dinlcaasikan dalem anderegubernurel. pemerintah provinsi wajib menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan. pemerintah provinsiprovinsi dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda. (#)gubernurempat y penjelasan atas peraturan daerah provinsi sumatera selatan nomor tahun tentang kepemudaan umum dalam proses pembangunan bangsa, secara nasional, provinsi, maupun kabupaten kota, bahkan kecamatan, kelurahan dan deoleh karena itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda segala dimensi pembangunan tersebut perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional, maupun daerahan budaya lokal, sesuai dengtukuda sumatera selatan mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu dan subjek tercapainya tujuan pembangunan provinsi sumatera selatan yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional. pemuda daerah sumatera selatan telah mencatat peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa indonesia merebut kemerdekaan, diantaranya dalam pertempuran lima hari lima malam, hingga, pemuda sumatera selatan mampu berperan aktif dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa. peran aktif pemuda sumatera selatan dalam proses pembangunan nasional, khususnya provinsi sumatera selatan, perlu diatur dan ditata dalam bentuk pengaturan dan penataan pembangunan daerah kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan guna mewujudkan pemuda sumatera selatan sebagai bagian tak terpisahkan daripelaksanaan yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda sumatera selatan, sebagai bagian dari pemuda nasional yanguntuk memberikan pelayanan kepemudaan dengan, dan akar budaya sumatera selatan yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan tersebut, maka proses pembentukan perda(tekanan keperluan soneta sistem disaalssn enda meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda sumatera selatan dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. pelayanan kepemudaan sumatera selatan,, yang tetap menjunjung tinggi budaya nasional dan budaya budaya lokal. peraturan daerah provinsi sumatera selatansumatera selatan untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita citanya. peraturan daerah juga ini memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan sumatera selatan, sert provinsi sumatera selatan dengan pembangunan kepemudaan nasional, dan kabupaten kota. peraturan daerah ini memuat pengaturan mengenaiperaturan daerah iniprd provinsi sumatera selatprovinsi sumatera selatayadayadaran.mberdaymberdayaan. (&)pemimpinmimpinwirausahwirausahakepelopoloporan.. huruf cukup jelas. hurufpa:s8) cukup jelas cukup jelas cukup jelasjl)tina keg antan, pengembangan, kerwirensahsan, yamada.masyarakat adalah warga negara indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan bidangbb. kemanusiaan: kebangsaan, kebhinekaan: demokratis, 'keadilan, partisipatif, kebersamaan, (tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah provinsi pemerintah provinsiprovinsigubernur. dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada gubernur menunjuk satuan kerja':: f gubernur laksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dan dapat dilakukan secara terkoordinasi. ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan gubernur(:: (imbulkan festival kreatifitas pemuda tingkat provinsi, kabupaten kota dan kecamatan, dan (pemilihan wirausaha muda dan atau pemuda berprestasi tingkat provinsigubernur, penyuluhan, pelatihan: pengkaderan, pembimbingan, pendampingan:provinsi:: temu wicara kepemimpinan pemuda tkp) tingkat provinsiengan peraturan gubernur. paragraf pengembangan kewirausahaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud: pemasangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan: promosi:provinsi: pemasangan wirausaha muda: pendampingan unit kelompok usaha pemuda, d0. jejaring kemitraan wirausaha muda: pameran kewirausahaan pemuda pkp) antar organisasi pemuda tingkat provinsi:provinsigubernur. paragraf "rengerhoangan reptiupoi tingkat provinsi: temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat provinsi, ce, pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat provinsi. pelaksana kegiatan pengembangan kepelopo |
salinan irrselatan nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang daerahpembentukan dan susunan perangkat daerah kalimantan selatan lembaran daerah kalimantan selatan tahun nomor tambahan lembaran daerahpembangunan industrikalimantan selatan. gubernur adalah gubernur kalimantanyang ada provinsi kalimantanorganisasi perangkat daerah,yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerahrencana strategis yang selanjutnya disebut renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan bidangerencana pembangunan industri provinsi yang selanjutnya disingkat spip adalah pedoman bagi pemerintah daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri provinsi. satupedoman bagi pemerintah kabupaten kota dalam menyusun epiknasional pada tingkatprovinsi guna memperkuat ekonomi daerah dan memperkokoh ketahanan nasional, dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merana dan berkeadilan. ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini: industri unggulan provinsi, jangka waktu spip tahun pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan. bab industri unggulan provinsi industri unggulan provinsi dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya daerah. industri unggulan provinsi kalimantan selatan yang dapat dikembangkan terdiri dari: industri hulu agro, industri pengolahan karet, industri logam, industri pengolahan hasil tambang, industri pengolahan hasil hutan, industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan, dan industri pengolahan ternakmerintah kabupaten kota dalam menyusun epik mengacu pada spip tahunspip tahun spip kalimantan selatan tahun ditetapkan untuk jangka waktu (dua puluh) tahun. spip kalimantan selatan tahun sebagaimana dimaksud pada memuat: visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan industri kalimantan selatan, sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri kalimantan selatanspip kalimantan selatan tahun dapat ditinjau kembali setiap (lima) tahun. spip kalimantan selatan tahugubernurkabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan spipspip tahun diatur dengan peraturan gubernur. bab vii pendanaan pendanaan pelaksanaan spip tahun dibebankani ketentuan lain lain pelaksanaan spip dilakukan dengan mengacu rencana tata ruang wilayah provinsi kalimantan selatan. spip kalimantan selatan tahunerbiayggunaan dana desa untuk padat karya tunai bidang pembangunan kegiatan infrastruktur desa paling sedikit (tiga puluh persen) digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja desa. pemenuhan hok padat karya tunai dari keseluruhan bidang pembangunan kegiatan infrastruktur desa agar dilaksanakan oleh desa penerima danaj . tempat pembuangan sampah, gerobak sampah, il.'gorong gorong, plat ticker, kiri, terminal desa, pembukaan : il. 'sanitasi lingkungan, septictankcc.cc.kios desa: cc. pasar hewanbahaya narkobil.bantuan beasiswa bagi anak anak desa dari keluarga miskin yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggicc.dan kegiatan kat desa yang dikelola secara terpadu, menyusun, merencanalatihan perhitungan rence anggaran biaya rab), peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pengelolaan dana desa peraturan daerah kabupaten ciamis nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerahditransfer daridanpemberdayaan masyarakat dan desarekomendasi camat, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana desa tahu iii tahun laporan pertanggungjawaban dana desa tahun sebelumnya, kesanggupan menyelesaikan pekerjaan bermaterai rp. , : pemdes apbd dan lampiran apbd tahun anggaran rencana anggaran biaya pembangunan infrastruktur tahap i,ii dan iii tahun yang telah diverifikasi pendamping desa rencana anggaran biaya pemberdayaan masyarakat tahap i,ii dan iii tahun yang telah diverifikasi pendamping lokal desa rencana anggaran biaya tahap photo tahap tahun photo copy ktp kepala desa dan kaur keuanganrekomendasi camat,photo tahap per kegiatan atau lanjutan kegiatan tahap photo copy ktp kepala desa dan kaur keuanganpermohonan pencairan tahap iii s0) rekomendasi camat:iiiphoto tahap iii per kegiatan atau lanjutan kegiatan tahap ii, photo copy ktp kepala desa dan kaur keuangan, khusus bagi desa yang menganggarkan dalam satu titik lokasi kegiatan dengan nominal lebih dari atau sama dengan rp. (dua ratus juta rupiah) lebih, akan diverifikasi oleh tim verifikasi kabupaten sebelum kegiatan dilaksanakannam) orang terdiri dari pegawai kecamatan dan pendamping desaangkalokal desa hasil tim verifikasi dimaksud diatas dibuat berita acara hasil verifikasi, berita acara sebagaimana dimaksud pada sebagai dasarviii pelaporan dan pertanggungjawaban bagian kesatu pelaporan penyampaian laporan realisasi penyerapan dana desa setiap tahap(untuk penyertaan modal bumdes, bumdes diwajibkan mengajukan proposal kepada kepala desa sebelum ditetapkannya rkptema pemerintah kabupaten ciamis kecamatan er. kepala desa serena sekretariat jl. . jieaanaeena.ooooooo woo woman jam nnanaananananananaawwswwraaw$ raw swmrmraawaw ssl inn pkr la0| tawao lo. lo. lo. lo. lo. loo lo. lo. lo. lo. lo. loo lo. lo. lo. lo. il. loo. lo. loo. loo. lo. lo. lo. lo. lo. lo. lo. lo. lo. lo. loo lo. lo. danang ananda: kepala desa. contoh format keputusan kepala desa tentang panitia pelaksana kegiatan ne) tenanasatananaan tanggal: .ennnannananaaanesekretariat jl. .i.eeeeeeanaun sebelumnya laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana desa tahap iii tahun berita acara serah terima bantuan keegan dana desa dd) tahap tahun bermaterai rp. pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai rp. , , pemdes apbd dan lampiran apbd tahun anggaran rencana anggaran biaya dana desa tahunkaur keuangan.iap tahun laporan konsolidasi realisasi penerapan dana desa dd) tahaprai rp.kaur keuanganl, laporan pertanggungjawaban dana desa dd) tahap tahun laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana desa dd) tahap duaerai rp. kanan nan akan naa anna aan bertindak untuk dan atas nama: . jenkaanananananana nanas anna nana aan demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar benarnya dan penuh rasa kanannanannaana aan aanntananaanaaaankecamatan . kepala desa seo. sekretariat jl.keputusan bupati yang ditandatangani camat pemerintah kabupaten ciamis kecamatan. jalan. ooupah tenaga kerja iwa . bahan material ' o)o sewa alat motivasi ' ) ) o ) | o)o| pama 2st juta ala jumlah tal ) ioo disetujui diverifikasi oleh desa., . kepala desa. pelaksana kegiatan sekretaris desa, diverifikasi pendamping lokal desa pendamping desa contoh format rencana anggaran biayavwkode anggaran realisasi nn nn jumlah leo realisasi fisik uraian nilai ooh ll. rumah )ol|o kendala dan upaya mengatasinya pelaksana kegiatan data desa index desa membangun tahun tep sma mega meat ciamis |imbanagara raya maju |cikooeng cikoneng berkembang icikooeng (sindangsari berkembang |coeng kanuragan berkembang cihaurbeuti sukamara maju| 4a cihaurbeuti sukasetia ' tertinggal oo cihaurbeuti cihaurbeuti berkembang cihaurbeuti padanya tertinggal oo cihaurbeuti pamokolan berkembang |penambangan jayagiri oo berkembang |penambangan buanamekar tertinggal o | panel kertamandaa berkembang panjang sandingtaman berkembang |panel masalah berkembang kawali sindangsari berkembang | 2a penawangan penawangan maju penawangan nagarapageuh berkembang |penawangan kertayasa berkembang |penawangan |indragiri berkembang | ga |penawangan gardujaya berkembang penawangan bangunnya tertinggal oo |penawangan kertasnya berkembang |penawangan nagarawangi berkembangrata rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. stunting yaitu penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi buruk. bab pengalokasian dana desa:lintas bidangbiayai dari dana desa sebagaimana dimaksud padbagian keempat maksud, tujuan dan prinsip padat karya tunai padat karya tunai sebagaimana dimaksud padadari keluarga miskin setengah penganggur dari keluarga miskin |
ne. las bupati jombang provinsi jawa timur peraturan bupati jombang nomor tahun tentang program jombang berkarakter dan berdaya saing tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jombang, menimbang bahwa untuk mensinergikan aspirasi masyarakat yang berproses melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan dengan kebijakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati jombang tahun perlu menetapkan program jombang berkarakter dan berdaya saingmemutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang program jombang berkarakter dan berdaya saingombang, pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten jombang, bupati adalah kepala daerah kabupaten jomb|omasorarparman pescomun wong rara perekaman sekretariat daerah pembangunan rehabilitasi pembangunan rehabilitasi tempat ibadah bagian kesejahteraan tempat ibadah dan dan prasarana pendukungnya serta rakyat) prasarana pendukungnya pengadaan sarana tempat ibadah, serta pengadaan sarana dialokasikan untuk: tempat ibadah. pembangunan rehabilitasi tempat ibadah dan prasarana pendukungnya maksimal sebesar rp. per paket, pengadaan sarana tempat ibadah maksimal sebesar rp. per paket. persyaratan: surat permohonan dari takmir pengurus tempat ibadah dilengkapi dengan rincian anggaran biaya rab) dengan persetujuan kepala desa, surat keterangan keberadaan tempat ibadah masjid mushola gereja vihara pura) dari kepala desa, daftar susunan takmir pengurus tempat ibadah mengetahui kepala desa, surat pernyataan kepala desa bahwa pada tahun tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, tidak diperbolehkan mengusulkan poin badan pada lokasi atau tempat ibadah yang sama. dinas sosial fasilitasi alat bantu bagi fasilitasi alat bantu bagi disabilitas disabilitas dialokasikan untuk: pengadaan kursi roda sebesar rp. per orang. pengadaan alat bantu dengar sebesar rp. per orang. pengadaan kruk sebesar per orang. pengadaan kruk sebesar rp. , per orang. persyaratan: surat permohonan dari disabilitas kepada desa untuk alat bantu yang dibutuhkan, usulan dari desa untuk pengadaan alat bantu bagi disabilitas disertai daftar usulan penerima bantuan yang ditandatangani oleh kepala desa. jamamemsonom dinas pertanian gerakan masal gerakan masal pengendalian organisme pengendalian opt tikus pengganggu tanaman tikus dialokasikan untuk pembelian obat pestisida untuk gerakan pemberantasan organisme pengganggu tanaman tikus sebesar rp. per paket. persyaratan: wajib minimal (tiga) paket diusulkan bagi desa dusun dengan potensi serangan opt tikusakan melaksanakan gerakan pemberantasan secara bergotong royong. pembangunan prasarana pembangunan prasarana pengendalian pengendalian opt opt dialokasikan untuk: pembelian dan pemasangan pagupon burung hantu sebesar rp. per unit. persyaratan: (satu) unit pagupon mencakup areal seluas ha: jomsorarparman mencium mooraroa perekamanbelum mendapatkan bantuan yang sejenis dari pemerintah pada tahun bantuan pupuk organik bantuan pupuk organik lokasi kompos lokasi kompos dialokasikan untuk: pembelian lokasi kompos minimal sebesar rp. per paket rp. persyaratan: wajib diusulkan untuk seluruh desa, minimal paket,pupuk organik lokasi kompos dibeli dari oktan gapoktan ppo bum des setempat terdekat, dosis perda. pembangunan pembangunan rehabilitasi jaringan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani jitu) minimal irigasi tingkat usaha rp. per paket tani jitu) persyaratan: jaringan irigasi tersiersippa (didukung adanya surat usulan dari kelompok tani gapoktan sippadibangun dengan menggunakan konstruksi beton bertulang campuran semen): pasir: coral,pembangunan rehabilitasi jalan usaha rehabilitasi jalan usaha tani minimal sebesar rp. tani jut) per paket persyaratan: jalan usaha tanipembangunan jalan usaha tani lebar jalan maksimal jomasorarparman mencium wororaroa perekaman dapat dilakukan pembuatan tembok penahan tanah sebagai pendukung pembangunan jalan usaha tani tetapi tidak boleh hanya digunakan pembangunan tembok penahan jalan, jalan rabat beton dengan campuran (semen) pasir coral (tebal jalan usaha tani menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan): opsi pengerasan jalan dengan situ, opsisumur paket pembangunan sumur dangkal dangkal sebesar rp. per paket digunakan untuk pembelian mesin pompa air beserta aksesorisnya, pengeboran maksimal persyaratan: dibangun pada lahan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura:surat pernyataan bahwa pembangunan sumur dangkal dimanfaatkan untuk seluruh anggota kelompok tani mengetahui kepala desa, dilengkapi peta lokasi dan photo kondisi saat ini, kelompok yang akan mendapat bantuan tidak mendapat bantuan sejenis pada tahun sebelumnya. dinas koperasi dan fasilitasi sarana usaha fasilitasi berupa bantuan usaha mikro bagi kepala rumah tangga peralatan sarana usaha kerja sebesar miskin perempuan rp. per paket persyaratan: masuk dalam dtk data terpadu kesejahteraan sosial) pusat daerah, atau masyarakat miskin yang masuk dalam hasil muses kepala rumah tangga perempuan atau kepala rumah yang suaminya tidak berdaya secara ekonomi sakit), calon penerima bantuan belum mendapatkan bantuan sejenis dari pemerintah pada tahun dan tahun yang buktikan dengan surat keterangan dari desa, sudah punya usaha produktif (racing, lio, penjual makanan, penjahit, usaha kue, usaha kerajinan, tukang sosok. persyaratan administratif surat permohonan dari calon penerima dan diketahui oleh kepala desa setempat, foto copy ktp dan calon penerima, jonsorarpamman mencium wong rara perut tan surat keterangan desa bahwa calon penerima bantuan merupakan orang yang masuk dalam dtk pusat daerah atau masyarakat miskin dengan ditunjukkan hasil berita acara hasil muses dan lampiran daftar nama dtk calon penerima, surat keterangan bagi calon penerima bantuan yang bukan merupakan kepala rumah tangga perempuan janda) dan memiliki suami namun tidak berdaya secara ekonomi (sakit), foto calon penerima bantuan beserta usaha yang sudah dijalani, rencana alokasi belanja rab) yang akan digantikan berupa alat tidak barang bahan habis pakai), misal sepeda, etalase tetapi bukan untuk minyak goreng, tepung dsb, surat keterangan usaha dari kepala desa. bupati jombang, ttd mundjidah wahab hukum peraturan bupati2021 bappeda| jombang terkadang .docjangka waktujombang berkarakter dan berdaya saing yang selanjutnya disingkat jombang terkadang adalah sejumlah patokan batas minimal anggaran pendapatan dan belanja daerahorganisasi perangkat daerah yang berdimensi strategis kewilayahanbab tujuan tujuan program jombang terkadang adalah membantu desa melalui mekanismeprogram yang dialokasikan dalam jombang terkadang disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahunan daerah. bab iii tahapan usulan program jombang terkadang kepala desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa dalam rangka penyusunan rkp desa dengan mempedomani rpm desa guna menentukan usulan programusulan program sebagaimana dimaksud padajombang terkadang serta berita acara musrenbang desa kepada camat. camat melaksanakan validasi usulan program jombang terkadang sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan pembangunan daerah. camat dapat meminta bantuan perangkat daerah terkait untuk membantu pelaksanaan validasi usulan program kegiatan jombang terkadang. usulan program jombang terkadang diverifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi dan diakomodir untuk dianggarkan dalam apbd melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa. bab jenis, besaran alokasi dan nomenklatur program jombang terkadang jenis program jombang terkaddan nomenklatur program jombang terkadang ditetapkan dengan keputusan bupati. bab ketentuan peralihan peraturan bupati tentang program jombang berkarakter dan berdaya saing tahun ini digunakan sebagai dasar penyusunan program kegiatan dan anggaransemi bagian hukum, gia asn toa abdul madjid nindyagung,sh.,m. pembina tingkat nip. hukum peraturan bupati2021 bappeda| jombang terkadang .doc lampiran peraturan bupati jombang nomor tahun tanggal januari jenis dan harga satuan per paket progam jombang berkarakter dan berdaya saing |onasorarparman mencoba wong arca persilatan dinas perumahan dan pembangunan mck anggaran pembangunan mck individual permukiman individual sebesar rp. per unit dengan spesifikasi bilik ukuran persyaratan wajib minimal unit untuk desa belum odf: rumah tdk memiliki sarana mck, masuk dalam daftar dtk. peningkatan kualitas rth anggaran peningkatan kualitas rth dialokasikan untuk perbaikan rumah tidak layak huni rth) sebesar rp. per rumah meliputi: struktur atap yang membahayakan penghuni (rapuh, jebol, bocor parah), rangka rumah, dinding tidak layak atau lantai yang masih tanah, aspek kesehatan belum memadai seperti pencahayaan dan sirkulasi udara buruk. persyaratan masuk dalam daftar dtk: surat pernyataan kepala desa bahwa lahan tidak bermasalah: foto kondisi saat ini oy6). dinas lingkungan hidup penghijauan lingkungan anggaran penghijauan lahan kritis sempadan mata air sisi jalan lingkungan desa kasum sebesar rp. per paket. anggaran sudah termasuk pengadaan bibit dan ongkos penanaman. persyaratan wajib diusulkan oleh desa minimal paket, surat pernyataan kesanggupan pemilik lahan kades kelompok masyarakat kepala sekolah pribadi) untuk merawat tanaman: melampirkan rab, pohon yang ditanam berupa komoditi holtikultura (buah buahan) misalnya jenis nangka, alpukat, belimbing, sawo, jambu, dan lain lain, komoditi kehutanan misalnya jenis kemiri, bambu, dan lain lain. tinggi batang minimal kualitas bibit normal yaitu bibit yang sehat, yang ditunjukkan warna daun bibit yang hijau cerah dan tidak ada bekas serangan hama atau penyakit, telah ada akar serabut setiap batang bibit tanaman ditempatkan pada polybag dengan ukuran menyesuaikan. jonasorarparman mencium wong rara perekaman sasaran lokasi penanaman berupa zona atau kawasan seperti: sempadan mata air, sempadan waduk embung, ruang terbuka hijau pada fasilitas umum (balai desa, sekolah, hutan desa taman desa, fasilitas ibadah), rth jalan (jalan lingkungan desa). penentuan jenis tanaman dapat mempertimbangkan kesesuaian lahan dan iklim, fungsi ekologi. dinas komunikasi dan pengadaan infrastruktur anggaran pengadaan perangkat hardware informatika spe dalam rangka pendukung digitalisasi layanan tingkat mendukung digitalisasi desa sebesar rp. , paket. layanan tingkat desa desa hanya boleh menganggarkan (satu) paket perangkat hardware yang terdiri dari: personal computer pc) rp. spesifikasi jenis allen one pc desktop processor intel core ram:4gb monitor printer rp. spesifikasi laserjet paper type a4 folio print resolution dpi scanner rp. spesifikasi automatic document feeder adf) paper type a4 folio scan resolution dpi desa diperkenankan memilih salah satu perangkat hardware apabila telah memiliki perangkat lain sesuai spesifikasi. persyaratan desa harus sudah terkoneksi jaringan kominfo, melampirkan surat kesanggupan menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan, bagi desa yang pernah terkoneksi jaringan kominfo dan kondisi eksisting tidak berfungsi harus melampirkan surat kesediaan mengalokasikan anggaran desa untuk koneksi ulang sesuai kebutuhan. (biaya pointing ulang, ganti perangkat, dsb) dinas perhubungan pengadaan penerangan anggaran pengadaan penerangan jalan jalan pju) jalan pju) jalan lingkungan desa sebesar lingkungan desa rp. per unit yang dialokasikan untuk: lampu led watt, tiang pipa galvanis dengan panjang meter, kabel meter: pasir, semen untuk pondasi, ongkos pemasangan. persyaratan pju dibangun dijalan aset desa jalan lingkungan desa, jarak antar titik pju kurang lebih meter, surat penyataan dari kepala desa bersedia menganggarkan pembayaran rekening listrik bulanan dan pemeliharaan pju, spesifikasi pengadaan pju harus sesuai rekomendasi dinas teknis. jomsorarpamman mencium wong rara persilatan romo pama pemmmannakha dinas kesehatan pencegahan dan anggaran pencegahan dan penanganan penanganan gizi buruk gizi buruk dan stunting maksimal rp. dan stunting per paket, dialokasikan untuk: pelaksanaan taman pemulihan gizi tpg) sebesar rp. , desa, pendampingan gizi buruk dan stunting oleh kader libur bulan rp. , ) sebesar rp. pendampingan hari pertama kehidupan hpk) oleh kader sebesar bumi bulan rp. , ) sebesar rp. , . persyaratan wajib diusulkan oleh desa dengan angka stunting lebih dari untuk pencegahan dan penanganan gizi buruk dan stunting, data gizi buruk, stunting dan bumi kekurangan energi kronik kek) per dusun mengetahui kepala puskesmas, surat penetapan kader oleh kepala desa, surat keterangan kepala desa tentang kebutuhan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan gizi buruk dan stunting. pengadaan sarana anggaran pengadaan sarana prasarana prasarana posyandu pos posyandu sebesar rp. per pembinaan terpadu) paket, dialokasikan untuk: pengadaan sarana prasarana deteksi dini ptm, terdiri dari: strip gula darah box stik rp. , ) sebesar rp. , , strip cholesterol box stik rp. , ) sebesar rp. , , lancet box biji rp. , ) sebesar rp. , , alkohol swap box buah rp. , ) sebesar rp. , . persyaratan wajib diusulkan oleh desa untuk kegiatan posyandu. surat keterangan kepala desa tentang data posyandu dan kebutuhan sarana prasarana posyandu mengetahui kepala puskesmas setempat. fasilitasi pencegahan dan anggaran fasilitasi dipergunakan untuk penanganan transport kader tuberkulosis melakukan tuberkulosis investigasi kontak pasien tuberkulosis sebesar rp. per desa, dialokasikan untuk: persyaratan wajib diusulkan oleh desa. surat keterangan dari kepala puskesmas bahwa yang bersangkutan adalah kader tuberkulosis mengetahui kepala desa, jomasorarparman mencium wong rara apn surat kesanggupan dari kader tuberkulosis untuk melakukan investigasi kontak ik) diketahui oleh kepala desa dan kepala puskesmas, fasilitasi transport kader sebesar rp. , investigasi kontak pasien tuberkulosis. fasilitasi penerapan fasilitasi penerapan adaptasi kebiasaan adaptasi kebiasaan baru baru new normal) covid melalui desa new normal) covid siaga aktif kampung tangguh) maksimal melalui desa siaga aktif sebesar rp. per paket yang kampung tangguh) dialokasikan untuk: sosialisasi penerapan adaptasi kebiasaan baru new normal) pada perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama maksimal sebesar rp. , paket. makin dan transport orang) pelatihan covid bagi kader maksimal sebesar rp. paket. makin transport orang) pelatihan pemulasaraan jenazah dan pemakaman penyakit menular maksimal sebesar rp. , paket. makin dan transport orang) pelacakan kontak erat tracing) oleh kader difasilitasi bidan desa maksimal sebesar rp. , paket transport kader dan pengadaan apd). pembuatan media promosi kesehatan covid maksimal sebesar rp. banner atau spanduk, buah rp. , ) persyaratan: usulan dari desa untuk kegiatan penerapan adaptasi kebiasaan baru new normal) covid tingkat desa dilengkapi dengan rencana anggaran biaya rab) kegiatan yang ditandatangani oleh kepala desa mengetahui kepala puskesmas setempat. dinas pendidikan dan pengadaan alat peraga pengadaan alat peraga edukasi ape) bagi kebudayaan edukasi ape) bagi paud paud (tk ra kb) dialokasikan untuk: (tk ra kb) baik negeri pengadaan ape outdoor maksimal maupun swasta sebesar rp. per paket: pengadaan ape indoor sebesar maksimal rp. per paket. persyaratan usulan pengadaan alat peraga edukasi ape) bagi paud dari pimpinan pengurus paud mengetahui kepala desa, surat izin operasional dari dinas pendidikan, dan kebudayaan kementrian agama, surat pernyataan kepala desa bahwa pada tahun tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. jomsorarparman penyamun mos randa perekaman pengadaan sarana alat pengadaan sarana alat kesenian kesenian tradisional non tradisional maksimal tradisional non sebesar rp. per paket tradisional dialokasikan untuk: pengadaan alat kesenian group setempat yang ada desa. persyaratan: usulan dari desa untuk pengadaan sarana alat kesenian tradisional non tradisional yang ditandatangani oleh kepala desa, group kesenian tradisional non tradisional sudah terdaftar dinas pendidikan dan kebudayaan. surat pernyataan kepala desa bahwa pada tahun dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. cc. dinas pemberdayaan fasilitasi bersih desa fasilitasi bersih desa tasyakuran masyarakat dan desa tasyakuran desa desa phn pba, dengan usulan phn pba maksimal sebesar rp. per paket yang dipergunakan untuk kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan. persyaratan: usulan dari desa untuk kegiatan bersih desa tasyakuran desa phn pba dilengkapi dengan rencana anggaran biaya rab) kegiatan yang ditandatangani oleh kepala desa, untuk kegiatan hari jadi asal usul desa didukung dengan peraturan desa pemdes), apabila ada alokasi anggaran untuk honor, maka besaran honor sesuai standar satuan harga daerah. pengembangan potensi fasilitasi pengembangan potensi desa ekonomi desa dialokasikan untuk: penguatan perekonomian desa melalui pengembangan badan usaha milik desa bum desa) dalam bentuk penyertaan modal usaha: penguatan modal bum desa maksimal sebesar rp. , paket. persyaratan: bum desa dalam kategori maju, berkembang dan tumbuh sesuai data dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten jombang, unit usaha bum desa yang diusulkan untuk mendapatkan penguatan modal adalah: perdagangan, perindustrian, pertanian, wisata dan usaha produktif lainnya kecuali unit usaha jasa keuangan simpan pinjam): unit usaha pada poin 2b, harus berjalan minimal tahun pada saat pengajuan usulan penguatan modal program terkadang pemerintah kab. jombang dan tercantum dalam ad art bum desa, surat permohonan penguatan modal bum desa dari ketua direktur bum desa kepada desa dengan dihampiri bukti kelayakan usaha dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten jombang, usulan bum desa yang telah disepakati dalam musyawarah desa muses), yang dibuktikan dengan berita acara muses. |
( x salinan rela aan bupati jombang provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten jombang nomor tahun tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jombang, menimbang bahwa untuk menjamin fasilitasi kabupaten jombang, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya, bahwa pesantren kabupaten jombang perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan fasilitasi penyelenggaraantim fasilitasi penyelenggaraan bagian kesatu penemujombang: berpedoman pada ketentuan peraturan perundang fasilitasi penyelenggarab.memberikan laporan dan ataujalan kan cepat bagian kum, yea isa .f abdul madjid nindyagung,sh.,m. pembina tingkat nip. hukum himpunan perdavperda 2021n1 perda pesantren terbaru.doc penjelasan atas peraturan daerah kabupaten jombang nomor tahun tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren penjelasan umumesantren sebagai model lembaga pendidikan islam tertua indonesia khususnya kabupaten jombang yang merupakan salah satu pelopor pendidikanrkembangan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat kabupaten jombang saat ini memerlukan dukungan regulasi tingkat daerah. melalui peraturan daerah kabupaten jombang tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren diharapkan penyelenggaraan pesantren melalui tiga fungsi atas dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat kabupaten jombang. ii. penjelasanfungsi pendidikan adalah fungsi pesantren dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan pesantren jalur pendidikan formal dan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional. huruf yang dimaksud dengan fungsi dakwah adalah fungsi pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan dakwah yang berorientasi pada terwujudnya islam ramalan lil'alamin. huruf yang dimaksud dengan fungsi pemberdayaan masyarakat adalah fungsi pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat dalam bentuk kegiatan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia pesantren yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan dan kurikuler. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.hurufan" dan terinfrastruktur penunjang adalah penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas sekitar pesantren untuk menunjang kegiatan pesantren dan masyarakat, seperti: fasilitasi penyediaan anjungan tunai mandiri atm), drainase, jalan, penerangan jalan, dan sarana, prasarana dan utilitahukum himpunan perdavperda 2021n1 perda pesantren terbaru.docbab kemaslahatan, multikultural, profesionalitas, akuntabilitas: keberlanjutan, dan kepastian hukum. fasilitasi penyelenggaraan pesantren berruang lingkup ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan pesantren meliputi: penyelenggaraan, tim fasilitasi penyelenggaraan, pendanaan, kerja sama, dan partisipasi masyarakat. bab penyelenggaraan bagian kesatu umum pesantren menyelenggarakan fungsi: pendidikan, dakwah: dan pemberdayaan masyarakatyelenggaraan penyelenggaraan pesantren wajib mengembangkan nilai islam ramalan lil dan kenyamanan. pemerintah daerah wajibbagian ketiga fungsi pesantrena.?,dasarkan pada ketentuan peraturan presiden nomor tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah, perlu memberikan tunjangan profesi keahlian pengadaan barang jasa pemerintah kepada personel kelompok kerja unit layanan pengadaan pemerintah kabupaten hulu sungai utara yang melayani proses pemilihan penyedia barang jasa pada semua skpd lingkup pemerintah kabupaten hulu sungai utara, bahwa berdasarkanketentuan mengenai pemberian tunjangan profesi keahlian pengadaan barang jasa pemerintah pada unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten hulu sungai utara atambahan penghasilan pns ulp hlm darimemperhatikan telaahan staf plt. kepala bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten hulu sungai utara kepada bupati hulu sungai utara nomor: bagpbj tanggal desember perihalulp) barang jasa pemerintah kabupaten hulu sungai utara, surat ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten hulu sungai utara nomor: dprd hsu tanggal januari perihal: persetujuan pemberian tambahan penghasilan bagi pns yang bertugas pada unit layanan pengadaan baran jasa pemerintah kabupaten hulu sungai utara, surat plt kepala bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten hulu sungai utara nomor pbj tanggal januari2018 perihal: mohon ditetapkan dengan peraturan bupati hulu sungai utara. are hsu tahun ttg tambahan penghasilan pns ulp hlm dari dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: pegawai negeri sipil atau yang selanjutnya disingkat pns adalah pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai perangkat unit layanan pengadaan pemerintah kabupaten hulu sungai utara. kelompok kerja unit layanan pengadaan atau yang selanjutnya disingkat pokja ulp adalah pegawai negeri sipil yang bertugas pada unit layanan pengadaan barang jasa padamaksud dan tujuan pemberian tunjangan profesi keahlian pengadaan barang jasa kepada pns pokja ulp adalahemilihan penyedia barang jasa sesuai prinsip prinsip dan etika pengadaan barang jasa pemerintah. pns pada pokja ulp yang bertugas memberikan pelayanan proses pemilihan penyedia barang jasa dengan metode pelelangan seleksi penunjukan langsung kepada semua skpd dalam lingkup pemerintah kabupaten hulu sungai utara, diberikan tunjangan profesi keahlian pengadaan barang jasa. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada adalah pns pokja pengadaan barang jasa yang hanya melayani skpd tertentu. besaran tunjangan profesi keahlian sebagaimana dimaksud pada adalah rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. pemberian tunjangan profesi keahlian sebagaimana dimaksud pada diberikan diluar dari tunjangan tambahan penghasilan yang diterima setiap bulan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlakuunjangan profesi keahlian pengadaan barang jasa pemerintah pada unit layanan pengadaan ulp) barang jasattg tambahan penghasilan pns ulp hlma salinan sesuai aslinya pala bagi, kum, mangan spa pes sofia syahrini, sungai pembina ting kat (iv b) nip. perlu hsu tahun ttg tambahan penghasilan pns ulphulu sungai utarhulu sungai utarapemberian asi ekslusif,a.teguran lisan, b.mekanisme pemberian sanksi administrxiv ketentuan peralihan pengurus tempat kerja dan atau penyelenggara tempat sarana umum, yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah inimenomor ttg pemberian asi ekslusif penjelasan atas peraturan daerah kabupaten hulu sungai utar,sidaerah memandang perlu membentuk peraturan daerah mengenai pemberian air susu ibu asi) eksklusif. ttg pemberian asi ekslusif ii. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf as.d huruf cukup jelas. huruf pengertian tenagahuruf s.d hurufcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pengertian pendonor asi adalah seorang ibu yangmenyumbangkan asi kepada bayi yang bukan anaknya s.ds.dpertemuan organisasi profesi. perda kab. hsu tahun nomor ttg pemberian asi ekslusifpemberian asi ekslusida kab. hsu tahun nomor ttg pemberian asi ekslusifmberian asi secara eksklusif indonesida kab. hsu tahun nomor ttg pemberian asi ekslusifgera diletakkan tengkurap dada atau perut ibunya untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkamdperda kab. hsu tahun nomor ttg pemberian asi ekslusifnyelenggara pelayanan kesehatan adalah semua fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dokter praktek, klinik, laboratorium, apotik dan fasilitas kesehatan lainnya baik milik pemerintah maupun milik swastatanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberian asi eksklusif, ibu tidak ada atau ibu terpisah dengan anakinformasi, edukasi dan pedomanttg pemberian asi ekslusifdan peragaan cara penggunaan, penyimpanan dan cara penyajisusu formula atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian asi eksklusif. ttg pemberian asi ekslusifperda kab. hsu tahun nomor ttg pemberian asi ekslusif |
. g sari. walikota manado provinsi sulawesi utara peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang pengelolaan sampah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota manado, menimbang: bahwa setiap orang berhak hidup dan bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, bahwa dengan pertambahan penduduk kota manado sertapengelolaan samp: dan bahan, bentuk, dan warna wadah. penempatan sarana pemilahan dan peradaban sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud dalam ditempatkan berdasarkan volume sampah: jenis sampah dan sifat sampah: jadwal pengumpulan: jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan: dan jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah. sarana pemilahan dan peradaban sampah sebagaimana dimaksud pada harus menggunakan penutup dan diberi label atau tanda serta memenuhi standar wadah sampah: ketentuan mengenai standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuaiatau test. dalam melakukan pengambilan dan pemindahan sampah sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah. pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan ketentuan: sampah perorangan dan atau rumah tangga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan sampah pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam menjadi tanggung jawab pengelola kawasan tersebut. penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan dan atau rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. penyediaan sarana pengumpulan sampah pada kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi tanggung jawab pengelola kawasan. sebagai upaya mendukung kegiatan pengumpulan sampah, diatur jadwal pengumpulan sampah. ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. setiap dan atau sarana pengumpulan sampah. sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: gerobak, atau kendaraan bermotor pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada dalam menyediakan tps skala kawasan wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam melakukan pengangkutan sampah dari tps test dan atau tpa sampah yang telah dipilah atau peradaban tidak boleh dicampurtersebut sesuatest dan atau tpa. ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan tps 3r, test dan atau tpa. kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara sebagai berikut pemadatan, pengomposan, daur ulang materi: daur ulang energy:dan pengelola kawasan. pengolahan sampah tps sebagaimana dimaksud dalam terdapat di: kelurahan: kawasan permukiman, kawasan komersial, dan kawasan khusus. pengolahan sampah test sebagaimana dimaksud dalam terdapat kecamatantest kecamatan sebagaimana dimaksud pada hurufdan test sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan oleh walikota. walikota dalam menetapkan lokasi tps dan test harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah daerah. pengolahan sampah tps dan testdan test sebagaimana dimaksud para diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan tpa. pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada dilakuk: lahan urug sanitasi, dan atau cc. penggunaan teknologi ramah lingkungan. pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan tpa, meliputi kegiatan penimbunan pemadatan, penutupan tanah: cc. pengolahan lindi:::: dan dilarang melakukan kegiatan peternakan tpa bab penutupan atau rehabilitasi tpa: keberadaan tpa sudah tidak sesuai lagi dengan rtrw trk kota kabupaten, dan atau:::). penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam meliputi pendaurulangan sampah pengolahan sampah: pengangkutan sampah: dan pemrosesan akhir sampah. izin pendaurulangan sampah pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf berlaku selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang. izindalam hal izin sebagaimana dimaksud dalam dan tidak diperpanjang, maka izin tersebut secara otomatis tidak berlaku lagi. untuk mendapatkan izin usahawalikota. permohonan izin pengelolaan sampah: data akta pendirian perusahaan: nama penanggung jawab kegiatan: cc. nama, alamat dan bidang usaha dan atau kegiatan perusahaan: nomor telepon perusahaan: wakil perusahaan yang dapat dihubungi: dan sertifikat kompetensi dan atau sertifikat pelatihan. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada yaitu: kesesuaian tata ruang: jenis dan karakteristik sampah yang akan diolah: cc. rencana pengelolaan limbah cair dan atau padat, penanggulangan darurat: dan ketersediaan sumber daya manusialebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. bab viii lembaga pengelola dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga pengelola sampah. lembaga pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud pada dapat dibentuk pada kelurahan: kecamatan: cc. kawasan komersil: kawasan industri: fasilitas umum: fasilitas sosial: atau fasilitas lainnya. pembentukan lembaga pengelola sampah pada fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sesuai kebutuhan. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata kerja dan tugas lembaga pengelola sampah diatur dalam peraturan walikota. bab pembiayaan dan kompensasi pembiayaan pengelolaan sampah dapatsumber pembiayaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa: hibah: pinjaman, dan atau cc. investasi badan usahdimaksud pada meliputi: pencemaran air, pencemaran udara: cc. pencemaran tanah: longsor, kebakaran,dan atau ledakan gas metana, dan atau hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif. kompensasi yang diberikan dapat berbentuk relokasi penduduk: pemulihan kualitas lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan: penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan, dan atau kompensasi dalam bentuk lain. ketentuan mengenai tata cara pemberian kompensasi diatur dalam peraturan walikotainsentif diberikan kepada lembaga dan perseorangan: dan atau badan usaha. insentif sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa: pemberian penghargaan: pemberian subsidi, dan atau keringanan dan atau pengurangan retribusi. insentif sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pemberian penghargaan:iberikan kepada: lembaga dan perseorangan: dan badan usaha. disinsentif sebagaimana dimaksud pada huruf berupa penghentian subsidi: dan atau denda dalam bentuk uang barang jasa. disinsentif sebagaimana dimaksud pada huruf berupa penghentian subsidi:pada diatur dalam peraturan walikota: cc.: sarana dan prasarana tpa: cc. pengangkutan sampah dari tps3r test tpa: pengelolaan tpa: dan atau pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungran masyarakat masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelola:ota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakatda ini dapat menyampaikan pengaduan kepada walikota melalui lurah, camat dan atau kepaladampak dan atau perbuatan dalam kegiatan pengelolapemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, serta pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau reside hasil pengolahan sebelumnya media lingkungan secara amanmbatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali sampah, pendaran ulang sampah, reduce, reuse dan recycle)hurufkepada instansi yang bertanggung jawab. dalam hal pengadupengaduan masyarakat diatur dengan peraturan walikota. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk: koordinasi, sosialisasi dan atau kampanye:atau: ataupengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas. dalam rangka peningkatan layanan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah, pemerintah daerah mengembangkan sistem data dan informasi persamaansungai, got, lautukuran besar dan sampah puing bongkahan bangunan tps 3r, test dan atau tpa:ataukan denda: cc. paksaan pemerintahan: uang paksa: pencabutan izin, dan atau penutupan usaha kegiatanrepublik indonesia setempat. penuntutan terhadap pelanggaran dilakukan olehsamaan dan retribusi lembaran daerah kota manadsekretariat daerah kota manado bagian hukum ditetapkan manado dwmaswaaraa pada tanggal macet kesra belu ann hidup sampah dan limbah nan con undangan diundangkan manado ada tanggal maret sekretaris daerah kota manado, miller sekuel lalatpengelolaan sampah il. umum peraturan daerah ini dibentuk untuk menggantikan peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolaan persamaan dan retribusi pelayanan kebersihan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan daerah. peraturan daerah ini membatasi pengaturannya pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga karena sifat dan cara pengelolaannya yang dapat dilakukan dengan mudah berbeda dengan sampah spesifik yang membutuhkan cara pengelolaan khusus. selain itu, diatur juga mengenai proses pengelolaan sampah dari tahap perencanaan, tahap pengurangan, dan tahap penanganan sampah yang dilaksanakan secara terpadu dari hulu hilir sehingga sampah yang ada dapat ditangani dengan baik. adanya kompensasi bagi masyarakat diberikan jika muncul dampak negatif akibat kegiatan pemrosesan sampah menjadi bagian juga yang diatur, selain itu adanya insentif dan disinsentif diberikan oleh pemerintah daerah agar masyarakat terpacu motivasinya untuk menciptakan lingkungan yang bersih bebas dari sampah. hal penting yang diatur dalam peraturan daerah ini juga adalah adanya pembatasan jam pembuangan sampah serta beberapa larangan yang berakibat pada pemidanaan terhadap pelanggannya. ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini diharapkan akan mampu menciptakan masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungan dan kesehatan serta juga akan menciptakan daerah yang indah, bersih, dan sehdapat mengakses informasi pengelolaan sampah paling sedikit memberikan informasi mengenai sumber sampah: timbunan sampah: cc. komposisi sampah, karakteristik sampah: fasilitas pengelolaan sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga,dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persamaan. bab asas, tujuan, dan ruang lingkup pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab:, dan asas: menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat, cc. meningkatkan kapasitas pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan atau menangan:ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah initerdiri dartata cara pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undanganlakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah: memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan dan penanganlembaga pengelola sampah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampahkota. dalam pengelolaan sampah, setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya: mengurangi dan menangani sampah sebagaimana dimaksud huruf dilakukan dengan cara: turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah:cc. menggunakan bahan yang dapat daur ulang dan atau mudah diurai oleh proses alam, menyediakan wadah sampah terpilih pada: bab penyelenggaraan pengelolaan sampah penyelenggaraanunakan ulang, dan memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan, pelaksanaan pengurangan sampah dapat dilakukan mulai tingkat rumah tangga, bank sampah, dan tps 3r. pelaksanaan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada dan pembagian perannya dilakukan berdasarkan rantai layanan pengelolaan sampah kota manado yang diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. dalam usaha pengurangan sampah, pemerintah daer dan atau produsen,mbinaan dan pengaturan terhadap upaya pengurangan sampah termasuk dalam penyelenggaraan acara event tertentu ruang publik. pelaku usaha dan atau produsen sebagaimana dimaksud pada huruf wajib melakukan pembatasan timbunan sampah. pembatasan timbunan sampah sebagaimana dimaksud pada dengan cara: melakukan pemanfaatan kembali sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, dapat didaur ulang dan atau digunakan ulang secara bertahap. pelaku usaha dan atau produsen dalam melakukan pendaran ulang,laku usaha dan atau produsenunakan ulang: dan atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk digunakan ulang. pelaku usaha dan atau produsen dalam pelaksanaan pendaran ulang sampah dapat menunjuk pihak lain. pihak lain sebagaimana dimaksud pada dalam melakukan pendaran ulang wajib memiliki izin usaha dan atau kegiatanpenggunaan bahan baik untuk produksi maupun peradaban yang sedikit mungkin menimbulkan sampah, penggunaan bahan yang dapat digunakan ulang, didaur ulang dan atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam: pendaran sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan, dan upaya pengurangan sampah dari kegiatan usahanya untuk menghasilkan produk dan energi: dan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk dan penampungan kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen: pembinaan dan pengaturan dalam penyelenggaraan acara event sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan: koordinasi antara penyelenggara acara dengan pemerintah setempat: meminta penyelenggara acara mendukung program pengelolaan sampah dengan menyampaikan pesan terkait kampanye lingkungan: atau mengarahkan penyelenggara acara untuk menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali. koordinasi dengan pemerintah setempat sebagaimana dimaksud pada meliputi rencana penyelenggaraan acara, peradaban, pengumpulan dan pengangkutan sampah. bagian kedua penanganan sampah penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputipada dan fasilitas lainnya: dan pemerintah daerahampah yang mengandung bahan berbahaya: obat obatan kadaluwarsa. peralatan listrik: dan peralatan elektronik rumah tangga serta yang sejenis, serta yang sejenis, serta yang sejenis, serta yang sejenisdan atau rumah tangga harus melakukan pemilahan sampah pada sumbernya. dalam rangka pemilihan sampah, setiap rumah tangga harus menyediakan wadah sampah. wadah sampah sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi: mudah dikosongkan, apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat daur ulang: dibedakan dengan warna dan simbol, sesuai jenis sampah apabila terdapat rumah tangga yang tidak mampu menyediakan wadah sampah, penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada dapat |
jabatan kepala bagian organisasinyusun rencana operasional lingkungan bagian organisasirumuskan kajianmengoordinasikan dan pembinaan penatalaksanaan, pelayanan publik dan inovasi daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pembinaan pendayagunaan aparatur dan pengembangan kinerja pegawai, mengelola dan mengoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) daerah, mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkungan bagian orgakelembagaan dan anja unit kerja bagian organisasi tugas jabatan menyusun dan merumuspenyusunan standar kompetensi jabatan. uraian tugas merencanakan kegiatan subbagian kelembagaan dan anjaja, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan subbagian kelembagaan dan embagaan dan anjtaan kelembagaan dalam rangka pengembangan kapasitas organisasi perangkat daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan: menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan: melaksanakan evaluastandar kompetenokok dan fungsi skpdkelembagaan dan lembagaan dan lembagasesuai dengan peraturan perundang undangan. uraian tugas mengumpulkan bahan penataan kelembagkelembagjabatalis jabatan. uraian tugas mengumpulkan bahan data jabatjabatjabatjabatkelembagaan unit kerja subbagian kelembagaan dan anmeriksangolahkelembkelembagaatalaksanaan dan pelayanan publik unit kerja bagian organisasi tugas jabatan merumuskan dan menyusun, mengevaluasi kebijakan penatalaksanaan, standar pelayanan, standar operasional prosedur dan indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan. uraian tugas merencanakan kegiatan subbagian penatalaksanaan dan pelayanan publikatalaksanaan dan pelayanan publik membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan subbagian penatalaksanaan dan pelayananatalaksanaanenatalaksanaan dan pelayanan publikpenatalaksanaan (tata naskah dinas, hari dan jam kerja serta pakaian dinas)tata hubungan kerja (tahunya) untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang undangan, melaksanakan pembinaan penyusunan standar pelayanan publik spp), standar operasional prosedur sop) dan target capaian standar pelayanan minimal spm) untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang undangan, melaksanakan fasilitasi penyusunan standar manajemen mutu dan indeks kepuasan masyarakat ikm) untuk kelancaranatalaksanaanatalaksanaan dan pelayananata laksana unit kerja subbagian penatalaksanaan dan pelayanan publinatalaksanlaksanlaksanapenatalaksannorma, standar, prosedur dan kriteria unit kerja subbagian penatalaksanaan dan pelayanan publik tugas jabatan melakukan kegiatan penyusunan dan penelaahan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang undangan. uraian tugas mengendalikan bahan dan data norma, standar, prosedur dan kriterianorma, standar, prosedur dan kriteria, menyusun konsep penyusunan norma, standar, prosedur dan kriterorma, standar, prosedur dan kriteriaorma, standar, prosedur dan kriteria setelah dikoreksi pejabat yang berwenang sesuaiatalaksanaan dan pelayanan publimeriksangolah data penatalaksanaan dan pelayanan publipenatalaksanaan dan pelayanan publipenatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan jenis permasalahakuntabilitas kinerja dan pendayagunaan aparatur unit kerja bagian organisasi tugas jabatan melaksanakan penyiapan penataan akuntabilitas kinerja dan pendayagunaan aparaturakuntabilitas kinerja dan pendayagunaan aparaturkuntabilitas kinerja dan pendayagunaan aparatur, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan subbagian akuntabilitas kinerja dan pendayagunakuntabilitas kinerja dan pendayagunalaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) pemerintah daerah, agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan peraturan perundang undangan, melaksanakan koordinasi gerakan disiplin nasional gdn) agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan peraturan perundang undangan, menyusun petunjuk teknis dan pembinaan pembentukan kelompok budaya kerja agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan peraturan perundang undangan, menyusun kebijakan pengembangan aparatur agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan peraturan perundang undangan, menyusun kebijakan dan penataan reformasi birokrasiakuntabilitas kinerja dakuntabilitas kinerja dan pendayagunaansesuai dengan peraturan perundang undangdan mengevaluasiolah datakuntabilitas kinerja dan pendayagunaan aparatur, mengolah data akuntabilitas kinerja dan pendayagunaan aparatur sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menghasilkan informasi akuntabilitas kinerja dan pendayagunaan aparatur yang akurat, menyajikan data akuntabilitas kinerja dan pendayagunaan aparaturakuntabilitas kinerja dan pendayagunaan aparatursekretariat daerahekretariaekretariat daeranalis monitoring, evaluasi dan pelaporan unit kerja subbagian pemerintahan um. uraian tugas mengumpulkan data monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahaenyelenggaran pemerintahan sesuai dengan jenis sebagai bahan analisis, melakukan penelitian analisis kajian mengenai data hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pemerintaherintahnyelenggaraan pemerintporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. uraian tugas menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapanporan penyelenggaraan pemerintahanministrasi pemerintahan. uraian tugas menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan administrasi pemerintadministrasi pemerintapemerintahan desuraian tugas merencanakan kegiatan subbagian pemerintahan desa berdasarkan rencana operasional bagian pemerintahan desapemerintahan desa. melaksanak. melaksanakan koordinasi tugas pemerintahan bidang pemerintahan desa. membina administrasi pemerintahan bidang pemerintahan desa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang pemerintahan desa. menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi perubahan status desa dan kelurahan. mendata aparatur dan kelembagaan pemerintah desa il. menyusun pedoman dan kebijakan teknis pembinaan administrasi, kelembagaan, keuangan, dan aparatur pemerintah desa. menyusun pedoman tata cara penyampaian pertanggung jawaban kepala desa. membina dan mengevaluasi atas laporan penyelenggaraan pemerintahan desa lpp des). melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan aparatur dan kelembagaan pemerintahan desa. membina dan mengevaluasi atas penyelenggaraan kewenangan desa. membina, fasilitasi, dan evaluasi terhadap penetapan dan penegasan batas wilayah desa dan kelurahanesa dan kelurahan unit kerja subbagian pemerintahan des mengumpulkan data desa dan kelurahan berdasarkan prosedur yang berlaku untuk diproses lebih lanjut, mengidentifikasi desa dan kelurahan sesuai dengan jenis sebagai bahan analisis, melakukan penelitian analisis kajian mengenai desa dan kelurahan sesuai dengan prosedur dan metode penyusunan untuk bahan penyusunan informasidesa dan kelur, penyelenggaraan pemerintahan menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapanonitoring dan evaluasi, penyelenggaraanmonitoring dan evaluasi, penyelenggaraan pemerintahankayaan desa dan administrasikayaan desa dan administrasi desa. uraian tugas menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapankayaan desa dan administrasibidangotonomi daerah dan kerjasamotonomi daerah dan kerja sama. uraian tugas merencanakan kegiatan subbagian otonomi daerah dan kerjasamaotonomi daerah dan kerjasama, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan subbagian otonomi daerahotonomi daerahotonomi daerah dan kerja sama. melaksanakan pengordinasian program, pelayanan administrasi, pemantauanaerah. melaksanakan koordinasi dan pembinaan administrasi tugas pemerintah bidang otonomi daerah dan kerja sama menyelenggarakan dan melaksanakan fasilitasi dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerja sama daerah. melaksanakan dan melaporkan kerja sama pemerintahan melaksanakan fasilitasi, pemilihan pengangkatan, pemberhentian bupati dan wakil bupati melaksanak. il. menyusu menyusun toponimi (nama tempat unsur geografi) dan pemetaan wilayah kecamatan dan desa kelurahan, menyusun dan mengolah laporan keterangan pertanggungjawaban bupati kpj):, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian otonomi daerah dan kerja sama, lintas sektor. uraian tugas mengumpulkan data kerjasama lintas sektor lingkungan skpdkerjasama lintas sektor sesuai dengan jenis sebagai bahan analisis, melakukan penelitian analisis kajian data kerjasama lintas sektor sesuai dengan prosedur dan metode penyusunan untuk bahan penyusunan informasi kerjasama lintas sektor agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun draft lapoyang menangani kerjasama lintas sektortas wilayah, sukabumi dan paten unit kerja subbagian otonomi daerah dan kerjastas wilayah, sukabumi dan paten. uraian tugas menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan bidang batas wilayah, rupa bumi dan patdang batas wilayah, rupa bumi dan pateotonomi daerahkesejahteraan raky, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencankesejahteraan rakydan program penyelengaraan urusan pendidikan, merumuskan dan menyusun kebijakan dan program penyelengaraan urusan sosial dan keagamaan, merumuskan dan menyusun kebijakan dan program penyelengaraan urusan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana, menyusun bahan koordinasi pemerintah daerah dengan instansi lembaga terkait, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan bagididikanpendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahragadidikdidikan, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan subbagian penddidievaluasi dan pelaporangevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan subbagian penddidikan unit kerja subbagiandidikan dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas, mengadakan penelitian kajian analisis terkait pendidikan berdasarkan permasalahan pendidsekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten cirebataubidang idikan unit kerja subbagian, mencatat, dan menyortir surat dokumen kependidikkependidikcarian, mendokumentasikan surat dokumensosial dan agama unit kerja bagian kesejahteraan rakyat tugas jabatan memimpin kegiatan pada sub bagian sosial dan agama dalam hal pengumpulan, pengolahan, penelaahan dan penyajian data dan informasi sebagai bahan kebijakan umum dan teknis, penyusunan rencana kerja dan penyiapan data bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. uraian tugas merencanakan kegiatan subbagian sosial dan agamosial dan agama, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan subbagian sosialosial dan agsosial dan agamaerian bantuan sosial dan pemberian bantuan operasional pendidikan keagamaan non formal, sarana prasarana keagamaaninaan rumah ibadah, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan non formal serta fasilitasi bina mental aparatur agar pelaksanaan lancar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, melaksanakan inventarisasi data potensi keagamaan agar terhindar dari kesalahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan haji, penyelenggaraan mto, pengumpulan zakat penghasilan lingkungan pemerintah kabupaten cirebon agar pelaksanaan lancar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan subbagian sosialosial dan agamayagunaan lembaga keagamaan unit kerja subbagian sosial dan agama tugas jabatan melakukan kegiatan analisis, penelaahan, pengidentifikasi, dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan bidang pendayagunaan lembaga keagamaan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang undangan. uraian tugas mengumpulkan data dan bahan untuk bahan penelaahan, agar terhindar dari kesalahan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, mengidentifikasi data berdasarkan macam, jenis, dan sifat serta membuat daftar rekapitulasi data sesuai dengan jenis sebagai bahan analisis: melakukan penelitian analisis kajian mengenai pendayagunaan lembaga keagamaan sesuai dengan prosedur dan metode penyusunan untuk bahan bidang pendayagunaan lembaga keagamaan, agar pelaksanaan tugas lancar sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, melakukan koordinasi dengan unit kerja instansi yang menangani bidang lembaga keagamaan, agar pelaksanaan tugas lancar sesuaibahan pembinaan ketenagaan lembaga keagamaan unit kerja subbagian sosial dan agama tugas jabatan melakukan kegiatan penyusunan dan penelaahan bahan rekomendasi bidang pembinaan ketenagaan lembaga keagamaan sesuai dengan peraturan perundang undangan. uraian tugas menyusun data dan bahan penelaahan, agar terhindar dari kesalahan sesuai dengan peraturan perundang undangan, mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal hal yang terkait dengan bimbingan teknis, agar terhindar dari kesalahan sesuai dengan peraturan perundang undangan, menyusun konsep penyusunan bahan pembinaan ketenagaan lembaga keagamaan agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan prosedur yang berlaku, mendiskusikan konsepngevaluasi prosesagamarusan agama, agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan peraturan perundang undangan. uraian tugas mengelola bahan koordinasi urusan keagamaan, agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan peraturan perundang undangan, menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi urusan haji, agar terhindar dari kesalahan sesuai dengan prosedur yang berlaku, menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan mto, agar terhindar dari kesalahan sesuai dengan prosedur yang berlakusejahteraan sosial, agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan peraturan perundang undangan. uraian tugas mengelola data dan informasi masalah kesejahteraan sosial, agar terhindar dari kesalahan sesuai dengan prosedur yang berlaku, menyusun data basepelaksanaan tugas lancar sesuai dengan peraturan perundang undangan, menyusun daftar nominatifngelola data permohonasehatan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencanakesehatan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencanhatan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan subbagian kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga berubbagian kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencansubbagian kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana, agar terhindar dari kesalahan sesuai dengan prosedur yang berlaku, menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi dengan instansi lembaga terkait penyelenggaraan subbagian kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencankesehatan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga bersehatan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga berimbingan, pelayanan dan konsultasiimbingan pelayanan dan konsultasibimbingan pelayanan dan konsultasibimbingan pelayanan dan konsultasi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mengetahui gambaran dalam pengolahan datanya, melakukan penelitian analisis kajian mengenai bimbingan pelayanan dan konsultdayaan, perlindungan perempuan dan anakpengelolaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,uraian tugas mengumpulkan data bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak berdasarkan prosedur yang berlaku untuk diproses lebih lanjut, menyiapkan data bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak berdasarkan fisik maupun non fisik serta membuat daftar rekapitulasi data pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan analisis jabatan, mengelola data bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anakpemberdayaan, perlindungan perempuan dan anakkesehatan masyarakatmasyarakat, agar pelaksanaan tugas lancar sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. uraian tugas mengumpulkan data bidang kesehatan masyarakat berdasarkan prosedur yang berlaku untuk diproses lebih lanjut, menyiapkan bahan dan data bidang kesehatan masyarakat berdasarkan fisik maupun non fisik serta membuat daftar rekapitulasi data kesehatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan analisis jabatan, mengelola data bidang kesehatan masyarakatkesehatan masyarakkum unit kerja asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat tugas jabatanoperasional lingkungan bagian hukum berdasarkan rencana kerja asisten administrasidibidang hukum dan perundang undangan daerah, untuk pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, melaksanakan mekanisme legislasi daerah, untuk pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku: menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, mengoordinasikansesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, melaksanakansesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan bagiundang undangan unit kerja bagian hukum tugas jabatan, agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. uraian tugas merencanakan kegiatan subbagian perundang undanglingkungannyusunan kebijakan produk hukum daerah, untuk pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan peraturan perundang undangan, melaksanakan fasilitasi, pengkajian, pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang peraturan perundang undangan daerah, untuk pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan fasilitasi dan pengkajian rancanganmelaksanakan pembahasan, penyusunan, pengesahan dan penetapan produk hukum daerah, untuk pelaksanaan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan legal drafting dan evaluasiundang undsekretariatanalis produk hukum unit kerja subbagian perundang undrancangan produkngumpulkan data rancangan perda, perlu, kebun dan produk hukum lain, agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, menganalisa dan menelaah rancangan produk hukum daerah,lakukan penelitian kajian analisis terhadap produk hukum, sesuai dengan perundang undangan yang berlaku, memeriksa dan mengkonsultasikan kendala yang timbul dalam pelaksanaan proses analisis produk hukum dengan pejabat yang berwenang dan terkait dengan penyelesaian masalah, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas lancar, membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan, agar pelaksanaan tugas lancarancangan perundang undangan unit kerja subbagian perundang undpenyusunan kebijakan daerah, agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, mengklasifikasi bahan peraturan perundang undangan sebagai referensi dalam penyusunnyusun draft rancangnsultasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi mengenai perda atas petunjuk pimpinan, untuk pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melakukan penelaahan terhadap rancangan produk hukum daerahmproses penetapan rancangan produk hukum daerah, untuk pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, membuat laporan pelaksanaan hasil kegiatan kepada atasan, untukbantuan hukum unit kerja bagian hukum tugas jabatankegiatan subbagian bantuanlingkunganpenyusunan kebijakan pemerintah daerah bidang bantuan hukum,bidang bantupemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang bantuan hukum, untuk pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan untuk pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan koordinasi rencana aksi nasional hak asasi manusia saham) untukbantukara peradilankara peradilan. uraian tugas melakukan pengumpulan dan pengklasifikasian bahan sebagai dasar untuk melakukan analisis perkara pengadilan, untuk pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan analisis dan penelaahan terhadap bahan bahan yang dikumpulkan dalam rangka menyusun rekomendasi perkarbuat rekomendasi atas sengketpersiapkan kelengkapan administrasi untuk penanganan perkara pengadilan agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan penanganan perkara pengadilan agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakumasalahan hukumbahan terkait dengan permasalahan hukum yang muncul, untuk pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengklasifikasilakukan penelitian kajian analisisnyimpulkan dan merekomendasikan untuk penyelesaian permasalahan hukum, agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, menerima dan mencatat pengaduanhak asasi manusia unit kerja subbagian bantuan hukumhak asasi manusia, agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. uraian tugas menyiapkan pelaksanaan diseminasi hak asasi manusia, sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas, menyiapkan pelaksanaan penilaian kabupaten kota peduli ham,poran ham per triwulan, sesuai dengan prosedur dan metode penyusunan untuk bahan penyusunan laporan ham per triwulan agar memperlancar pelaksanaan tugas melaksanakan penyuluhan ham sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memperlancar pelaksanainformasi dan dokumentasi hukum unit kerja bagian hukum tugas jabatanuraian tugas merencanakan kegiatan subbagian informasi dan dokumentasiinformasi dan dokumentasi hukum, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan subbagian informasiinformasindangan produk hukum dalam lembaran daerah dan berita daerah, untuk pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan penyuluhan hukum terpadu, agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan tata kearsipan produk hukum daerah serta pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum jdih), untuk pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku: melaksanakan pengelolaan tata usaha dan kepegawaian pada bagian hukum sekretariat daerah, untuk pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, menyiapkan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah bidang informasi dan dokumentasi hukum, pelaksanaan koordinasi, pemberian informasi, penyebaran publikasi, dan penyimpanan bidang informasi dan dokumentasi hukum, agar pelaksanaan tugas lancarubbagian informasi dan dokumentasiinformasi dan dokumentasipenyuluhan hukum unit kerja subbagian informasi dan dokumentasi hukumpenyuluhan hukum,himpun data penyusunan bahan kegiatan penyuluhan hukum dan peraturan perundang undangan, sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan, menyiapkan penyuluhan hukum kepada masyarakat, sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran, melakukan rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga penegakan hukum terpadu, agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengumpulkan bahan pelaksanaan pembinapenilailomba kadarkum,informasi produk hukum unit kerja subbagian informasi dan dokumentasi huk,iapkan konsep informasi hukum dan peraturan perundang undangan yang akan dipublikasikan, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal, mengelola sistem jaringan dokumentasiberikan pelayanan permintaan produk hukumusun abstraksi hukhukum unit kerja subbagian informasi dan dokumentasi hukum tugas jabatan melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian bidang hukum, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. uraian tugas menerima, meneliti dan mencatat surat dokumen hukum dalam buku agenda, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian, mencatat surat dokumen hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian, mencatat tanggal penerimaan, alamat yang dituju dan perihal surat dokumen hukum yang sudah selesai diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi, mencatat dan menyimpan surat dokumen hukum yang sudah selesai diproses sesuai dengan pola kearsipan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusibungan masyarakuraian tugas menyusun rencana operasional lingkungan bagian hubungan masyarakyusunan kebijakan pemerintahan daerah dan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah serta data dan informasi, pemberitaan mengenai kegiatan bagian hubungan masyarakat, melaksanakan kegiatan bagian hubungan masyarakat meliputi pemberitaan dan publikasi, protokol dan data informasi serta juru bicara pimpinan daerah, melaksanakan pendokumentasian aktivitas dan statement pimpinan daerah, analisa isu dan pemberitaan yang berkembang jumpa pers dan pengevaluasian, serta pengklasifikasian berita, melaksanakan uji publik pemberitaan, forum koordinasi kehumasan pembinaan keprotokolan skpd, koordinasi dan kerja sama dengan pengelola media massa dan pembinaan penyusunan data dan informasi bahan penerbitan media, mengelola dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet, pembangunan, pemeliharaan serta pengembangan website lingkup sekretariat daerah, j . mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkungan bagiberitaan dan publikasi unit kerja bagian hubungan masyarakat tugas jabatan menyiapkan pemberitaan dan publikasi mengenai kegiatan kebijakan pemerintah daerahmberitaan dan publikeritaan dan publikasi, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan subbagian pemberitaanberitaanyiapkan pemberitaan dan publikasi mengenai kegiatan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan koordinasi tugas tugas pemberitaan dan publikasi, menyusun pemberitaan untuk media massa, menyajikan berita kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk rilis berita kepada pihak yang berkepentingan, menyortir dan pengevaluasian pemberitaan daerah, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan subbagian pemberitaanberitaan dan publiubbagian pemberitaan dan publikasisunan bahan informasi dan publikasi. uraian tugas mengumpulkan data sebagai bahan informasi dan publikasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, mengkaji karakteristik dan spesifikasi bahan informasi dan publikasi sesuai dengan prosedur dalam rangka penyusunan informasi, menyusun konsep penyusunan bahan informasi bahan informasi dan publikasi dengan dinas terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan informasi untuk dipublikasikan, mengevaluasi proses penyusunan bahan informasitaktak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. uraian tugas penyusunan dan menyiapkan pemberitaan dan publikasi mengenai kegiatan kebijakan pemerintah daerah, mengelola berita dan foto kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, mendokumentasikan acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, menyiapkan berita kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk rilis berita dan foto kepada pihak yang berkepentingan, untuk pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, lampiran peraturan bupati cirebon nomor tahun tanggal desember tentang uraian tugas jabatan pada sekretariat daerah kabupaten cirebon uraian tugas jabatan pada sekretariat daerah kabupaten cirebon jabatan sekretaris daerah unit kerja sekretariat daerah tugas jabatan menyusun kebijakan pemerintah daerah dan mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah sertauraian tugas merumuskan program kerja lingkungannyusunan kebijakan pemerintah daerah sesuai visi dan misi sebagai pedoman pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan serta kebijakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerahtepat sasaran, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan program satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan daerah agar tujuan daerah dapat tercapai, melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah pada satuan kerja perangkat daerah berdasarkan kebijakan pemerintah daerah agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan arah dan tujuan daerah, memberikan pelayanan administratif pada satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan daerah sesuai membuat daftar rekapitulasi data pengelolaan media cetak sesuai dengannter dan kemitraan mediayusun program kerja, bahan dan alat perlengkapedia center dan kemitraan mediteknologi informasi komputer unit kerja subbagian pemberitaan dan publikasi tugas jabatan melakukan kegiatan pelayanan administrasi dan penyusunan laporan pranata teknologi informasi komputer, agar pelaksanaan lancar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. uraian tugas mempersiapkan peralatan komputer dan internet menurut program dan petunjuk operasional agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, mengoperasikan komputer dan internet agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, memilih data sesuai program agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, mengantri data pemberitaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pembetulan atas kesalahan entri data agar pelaksanaan tugas lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan konsultasi dengan pembuat konsep naskah apabila ada yang tidak dipahamirotokol unit kerja bagian hubungan masyarakat tugas jabatan merencanakan mengelola, melaksanakan dan mengevaluasikabupaten cirebon sesuai dengan aturan tata tempat (lay out), tata upacara dan tata penghormatan. uraian tugas merencanakan kegiatan subbagian protokolialog audiensi bupati dan wakil bupati cirebon dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan serta rapat koordinasi unsur forkopimda, melakukan koordinasi untuk kunjungan inspeksi bupati dan wakil bupati cirebon dan fasilitasi rapat rapat koordinasi baik dalam daerah maupun luar daerah, melakukan fasilitasi dan koordinasi kunjungan kegiatan bupati dan wakil bupati cirebon pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta kunjungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya kabupaten cirebon, membuat pedoman keprotokolan instansi pada lingkup pemerintahan kabupaten cirebon, melaksanakan keprotokolan kegiatan bupati dan wakil bupati cirebon serta sekretaris daerah kabupaten cirebon, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungantokol unit kerja subbagian protokotokol sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. uraian tugas mengumpulkan data dan bahan keprotokolan sesuai ketentuan yang berlaku agar acara berjalan lancar, mengidentifikasi data berdasarkan macam, jenis, dan sifat serta membuat daftar keprotokolan berdasarkan ketentuan keprotokolan untuk kelancaran pelaksanaan acara, melakukan penelitian analisis kajian mengenai keprotokolan sesuai dengan prosedur dan metode penyusunan untuk bahan penyusunan keprotokolrotokol berdasarkan substansi permasalahprotokol unit kerja subbagian protokol tugas jabatan menyusun acara, menata tempat, mengantar dan menjempukabupaten cirebon serta peringatan lainnyayampaikan pengumuman berdasarkan substansi permasalahan untuk diumumkacara unit kerja subbagian protokol, agar pelaksanaan lancar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. uraian tugas menyiapkan kelengkapan acara sesuai dengan prosedur yang berlaku agar memperlancar pelaksanaan tugas, mengolah bahan informasi yang terkait acara menjadi materi acara sesuai ketentuan yang berlaku, memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengevaluasi hasil pelaksanaan acara sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perbaikan masa yang akan datang, melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai dengan prosedurdata dan informasi unit kerja bagian hubungan masyarakat tugas jabatanuraian tugas merencanakan kegiatan subbagian data dan informata dan informasimelaksanakan koordinasi tugas pengumpulan data dan informasi mengenai kegiatan kebijakan pemerintah daerah, menyusulaksanakan inventarisasi data tentang informasi kebijakan kepala daerah, menyusumengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan subbagian mengumpulkan data dan informasi programdan informasi kegiatan sesuai dengan jenis sebagai bahan analisis, melakukan penelitian kajian analisis data dan informasi sebagai bahan informasi kepada publik, prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintah daerah tertib administrasi, melaksanakan pembinaan terhadap seluruh aparatur sipil negara pada satuan kerja perangkat daerah sebagai upaya pengembangan asn sehingga dapat bekerja dengan profesional melalui pemberian pertimbangan diklat dan pemindahan atau penempatan asn. mengoordinasikan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, menyelenggarak, tugas tugas keprotokolan, pemberitaan dan dokumentasi lingkup sekretariat daerah agar pelaksanaan tugassisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat unit kerja sekretariat daerah tugas jabatan merumuskan menyusun, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, memfasilitasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat serta hubungan masyarakat. uraian tugas merumuskmerintahlaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauanlaksanakan pengendalian dan pembinaan program kegiatan bidangmelaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah meliputi bagian pemerintahan yang meliputimfasilitasingevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan asisten pemerintahan d asisten pemerintahan dan kesra:pemerintahanvaluasi, fasilitasiuraian tugas menyusun rencana operasional bagian pemerintahan berdasarkan program kerja bidangbidang pemerintahan, menyusupenyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan, melaksanakmelaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd), melaksanakan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati kpj):, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan bagibagierintahan umumuraian tugas merencanakan kegiatan subbagian pemerintahan umumerintahan umum, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan subbagian pemerintaherintahpemerintahan umum. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan evaluasi tugas skpd . melaksanakan pendataan wilayah kecamatan dan kelurahan. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. menyusu. melaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik permasalahan urusan pemerintahan umum. menyusun pengolahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd) dan lipid. il. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi kewenangan daerah. melaksanakan evaluasi kinerja camat. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten). oo.mberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala bagian pemerintahan setda, yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan umum, sebagai bahan pengambilan keputusan strategi kebijakan daerah. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan subbagian pemerintaherintahengan rahmat tuhan yang maha esa walikota cilegon, menimbang bahwa pemerintah kota cilegon telah menetapkbahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri agar dapat berjalan dengan tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, maka perlu meninjau kembali ketentuankhususnya untuk uang harian dan uang representsaran (dalam satuan gol. gol.b gol. gol. asia selatan bangladesh asia tengah s0 uzbekistan ee) sea) asa asia tenggara philip thailand myanmar aes| as7| brunei darussalam are) 2s6| a97| kamboja a97| asia pasifik selandia baru caledonia baru papua nugini (rji se3| s29| keterangan besaran uang harian bagi negara yang tidak termasukuang saku harian diklatberdasarkan radiogram, surat undangan dan lain lain yang didalamnya terdapat biaya kontribusi dari peserta kepada panitia penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut untuk hari pertama diberikan uang harian, uang representasi, dan biaya transportasi lainnya biaya bbm terhadap kendaraan dinas jabatan dan untuk hari berikutnya hanya diberikan uang saku harian diklat dengan rincian sebagai berikut: wilayah cilegon dan serang diberikan uang saku harian diklat sebesar rp. , hari, luar wilayah kota cilegon dan serang diberikan uang saku harian diklat sebagai berikut: pejabat eselon sebesar rp. hari, pejabat eselon iii dan fungsional gol. sebesar rp. , hari, pejabat eselon dan fungsional gol. iii sebesar rp. , hari, pelaksana staff pns non pns dan fungsional gol. sebesar rp. , hari, pemberian uang saku harian diklat sebagaimana dimaksud huruf dengan ketentuan penyelenggaraan diklat bintik workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan (satu) hari sampai dengan (sepuluh) hari diberikan uang saku harian diklat sesuai ketentuan pada huruf penyelenggaraan diklat bintik workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan (sebelas) hari sampai dengan (lima belas) hari(enam belas) hari sampai dengan (dua puluh) hari diberikan uang saku harian diklat paling banyak sebesar (empat belas) hari, penyelenggaraan diklat bintik workshop dan sejenisnya yang dilaksanlebih lebih dari (satu) bulan diberikan uang saku harian diklat untuk bulan pertama sebesar (sembilan belas) hari dan untuk bulan selanjutnya diberikan paling banyak sebesar rp. , bulan. bantuan uang saku harian diklat dan bantuan pendidikan dan pelatihan (kontribusi) dibayarkan dengan ketentuan melampirkan kelengkapan sebagai berikut surat perintah untuk mengikuti diklat bintik workshop dan sejenisnya dari pejabat kepegawaian. surat permohonan bantuan uang saku harian diklat dan surat permohonan bantuan biaya kontribusi dari perangkat daerah dan persetujuan proses dari badan kepegawaian dan diklat kota cilegon yang telah ditanda tangani pejabat berwenang. kwitansi pembayaran biaya diklat mencakup biaya kontribusi yang dikeluarkan oleh penyelenggara diklat dan atau kwitansi yang dikeluarkan oleh tempat hotel yang menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi penyelenggaraan diklat tersebut. laporan hasil kegiatan diklat seminar bintik workshop dan lain lain. foto copy sertifikat kelulusan surat keterangan telah mengikuti pelatihan sejenisnya. khusus untuk diklat kepemimpinan struktural dan prajabatan cons diberikan uang saku harian diklat dengan ketentuan sebagai berikut uang saku harian diklat sudah termasuk seluruh biaya keperluan pendidikan dan pelatihan, meliputi bahan alat tulis, pembelian literatur, fotokopi, penyusunan proyek perubahan, aktualisasi, dan lain lain. besaran uang saku harian diklat kepemimpinan struktural dan prajabatan cons, dengan rincian sebagai berikut besaran uang saku uang jenis diklat rain satuan satuan harian diklat rp) pendidikan dan pelatihan per org kepemimpinan tingkat s d diklaim tk. ii) jenis diklat uraian satuan besaran uang saku uang harian diklat rp) pendidikan dan pelatihan per org kepemimpinan tingkat iii s d diklaim tk. iii) pendidikan dan pelatihan per org kepemimpinan tingkat s d diklaim tk. iv) pendidikan dan pelatihan per org s d prajabatan cons keg.selain diberikan uang harian dan uang saku harian diklat, dapat diberikan bantuan biaya observasi lapangan ol) benchmarking, pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut diklat dilaksanakan minimal (lima) hari kerja. melampirkan surat radiogram dari penyelenggara. melampirkan jadwal kegiatan diklat. bantuan observasi lapangan ol) benchmarking, pendidikan dan pelatihan dengan rincian sebagai berikut uraian satuan besaran maksimal pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat per org keg. rp. diklaim tk. ii) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat iii per org keg. rp. diklaim tk. iii) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat per org keg. rp. diklaim tk. iv) diklat teknis dan fungsional per org keg. rp. khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka diklat bintik workshop seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan luar negeri, dengan ketentuan diberikan uang saku harian diklat dengan rincian: pejabat negara walikota dan wakil walikota) dan pimpinan dprd sebesar rp. , hari, pejabat eselon dan anggota dprd sebesar rp. , hari, pejabat eselon iii sebesar rp. , hari, pejabat eselon sebesar rp. , hari, pelaksana staf pns non pns sebesar rp. , hari. pemberian uang saku harian diklat yang dilaksanakan luar negeri dengan ketentuan: yang diselenggarakan sampai dengan (dua puluh) hari diberikan uang saku harian diklat berdasarkan hari pelaksanaan, yang diselenggardua puluh) hari, yang diselenggarakan lebih dari (satu) bulan diberikan uang saku harian diklat untuk bulan pertama sebesar (dua puluh) hari dan bulan selanjutnya diberikan: maksimal sebesar rp. , bulan untuk pejabat eselon ii, ii. maksimal sebesar rp. , bulan untuk pejabat eselon iii, iii. maksimal sebesar rp. , bulan untuk pejabat eselon iv, iv. maksimal sebesar sebesar rp. , bulan untuk pelaksana staf pns non pns. walikota cilegon, ttd tb. iman riy sebagaimana telah beberapa kali diubah oleh peraturan daerah nomor tahun tentang perubahan kedua atas,dalam negeri lingkungan pemerintahan kota cilegon. bab . ketentuan lampiran huruf angkakota cilegon, ttd tb. iman riyadi diundangkan cilegon pada tanggal januaruang harian dan uang representasi uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dalam negeri rp ) rp ) rp ) walikota wakil walikota sekretaris daerah) pimpinan dprd anggota dprd eselon selenat sean ser pns golintrdany s00oo| staf non pns kabupaten pandeglang dan kabupaten lebak seong seong desy str pns gol dan staf mens sooko| mmm (aa rp. rp. rp ) kota tangerang selatan, dan kab kota bekasi selai so0o00| s00. season str pns gohitirdan 5s0o0| staf non pns sooko| kab kota bekasi) yetseonin sosok| daseonv cbooo| sef pns colhintiidaniv sso0oo| staf mens sooko| aso.ooo yetseonin voodoo| satassoay soo demseonv stres golhintirdany ss0oo| staf none sooko| as0o001 keterangan: perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional gol iv, uang hariannya disetarakan dengan pejabat eselon iii: pejabat fungsional gol iii uang hariannya disetarakan dengan pejabat eselon iv, pejabat fungsional gol uang hariannya disetarakan dengan staf pns, perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh walikota, wakil walikota, pimpinan dan anggota dprd dalam rangka diklat bintik workshop sosialisasi seminar dan kegiatan lain sejenisnya, diberikan uang harian maksimal (empat) hari. pelaksana spd dalam rangka bintik workshop, rapat koordinasi dan rapat gabungan pemerintah kota cilegon dan dprd kota cilegon yang akomodasinya telah ditanggung oleh panitia penyelenggara, diberikan uang harian maksimal (empat) hari. uang harian perjalanan dinas luar negeri satuan ameemaurara |amerikaselatan selene as) ae) pem aso| aar| suriname sos| 2os| jameratenaaa jmropasarat eroratraa eropaselatan satuan |eropatimur |. beo |afrikabarat lo. afrikatimur |. |amerikaselatan |. |amerikautara loe asiabarat |. kuat ase| yaman kesultanan oman 2a7| jasatmmurr lo. lo. rep. rakyat cina 3ts| |
far ng salinan eka tia lskegiatan belanja bantuan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial far bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupatenpermakaman dan sandang yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial kabupaten kebumen berupa bahan pokok makanan dan pakaian untuk menunjang pemenuhan kebutuhan permakaman dan sandangakan kesamaan hak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. wanita rawan sosial ekonomi adalahfar dan pakaian. bab iii kriteria penerima bagian kesatu kriteria belanja bantuan sosial diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial copyatau jawabfarp: bupati paser peraturan bupati paser nomor tahun tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersaksi untuk sektor pertanian tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati paser, menimbang a.netapan jumlah kebutuhan dan harga eceran tertinggi het) pupuk untuk sektor perkebunpaser nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja derah tahun anggaransurat keputusan menteri pertanian nomor pts tp tentang pengawasan pestisida,kebunan tahun anggaran memutuskani ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan bupati adalah bupati paser. kabupaten adalah kabupaten paser kepala dinas pertanian dan perkebunan adalah kepala dinas pertanian dan perkebunan kabupaten pase,milik sendiri atau bukan,untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak,ndang adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan ,untuk budidaya ikan atau udang. produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea, npk,za dan atau sp dalam negeri. ,penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk jual kepada pengencer resmi dan atau kelompok tani melalui dkk wilayah yang menjadi tangga jawabnya. pengenpada satu hamparan atau kawasan ,yang dikukuhkan olah bupati walikota atau pejabat yang ditunjukkk adalah rencana definitif kebutuhan kelompok bab peruntukan pupuk bersaksrkebunaerkecambahan,dengan keputusan bupatsetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau kepala cabang dinas kcd) setempat. relokasi antar kecamatan antardan perkebunan setempat. relokasi antar kabupaten kota dalam wilayah provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh gubernur berdasarkan rekomendasi kepala dinas pertanian dan perkebunan setempat. relokasi antar provinsi ditetapkan lebih lanjut direktur jendral tanaman pangan berdasarkan usulan gubernur. babi harga eceran tertib ngga (het) pupuk bersaksi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, terdiri atas pupuk organik urea, za, sp npk) dan pupuk organik. pengadaan pupuk bersubsidi sebagaimana padupuk petrokimia gresik. pupukbersubsidisebagaimanadimaksuddalam peraturan ini harus diberi label pupuk bersubsidi pemerintah" tambahan yang bertuliskan ditempat dalam pengawasann berikut pupuk urea rp. , per pupuk rp. , per pupuk sp rp. , per pupuk npk polska rp. , per pupuk npk pelangi rp. , per :danprodusen sebagaimana dimaksud dalamkebunama jabatan para andi azis kasubbag. produk hukum daerah heriansyahl,m.si pembina nip. |
sali nan kao sena taklim bupati paser prodi nsi kali mantan mur peraturan bupati paspaser, menimbang bahwamemutuskan:ini yang dimaksud dengan: bupati adalah bupati paser. kabupaten adalah kabupaten paser. kepala dinas adalah kepala dinas pertanian dan perkebunan kabupaten paserbab jenis pupuk bersaksakspenyuluh atau kepala cabang dinas kcd) setempat. babi het dan kemasan pupuk bersaks, pupuk npk rp. per kg:: pupuk sp kg: pupuk kg, pupuk npk kg:reolahragaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah bumbu, menimbang: bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan serta menggali potensi olahragawan yang ada didaerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa prestasi dibidang olahraga merupakan salah satu bentuk identitas daerah untuk itu prestasi yang telah dicapai perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pembinaan dan pengembangan keolahragaan kabupaten tanah bumbu: bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional,lampirdan mengembangk(bagian keempat olahraga rekreasi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam hurufdan berkembang sebagai budaya daerah. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan disesuaikan dengan budaya daerah. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan festival daerah. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan oleh pemerintah daerah. dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah bersama dengan induk organisasi olahraga daerah. pemerintah daerah mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalammasyarakat yang bersifat massal dan olahraga tradisional, pembinaan dan pengembangan pelatih instruktur olahraga rekreasi, pembinaan dan pengembangan sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat, penyelenggaraan dan pembinaan festival olahraga rekreasi secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, provinsi, nasional dan internasional, dan atau kegiatan olahraga rutin. pemerintah daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi kepada camat. pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diutamakan untuk menggali, mengembangkan, manfaatkan dan melestarikan jenis olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatuntuk: meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani penyandang disabilitas, membentuk karakter percaya diri dan tidak mudah menyerah, dan memberikan kesempatan berprestasi dan berkarir bagi penyandang disabilitascara secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan iptek keolahragaanlatihan dan kompetisiberdasarkan jenis olahraga yang khusussebagaimana dimaksud pada diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga rekreasi. pemerintah daerah mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dalam bentuk: penyediaan prasarana dan sarana olahraga, pendampingan program, bantuan pendanaan, mengikutsertakan olahragawan disabilitas dalam kompetisi atau kejuaraan mewakili daerah, dan atau penyelenggaraan kompetisi atau kejuaraan olahraga disabilitas secara berjenjang dan berkelanjutankoordinasi mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sesuai kewenangan. penyelenggaraan kompetisi atau kejuaraan olahraga penyandang disabilitas secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan untuk kejuaraan olahraga penyandang disabilitas pada tingkat daerah, nasional, dan internasional berdasarkan penetapan kompetisi olahraga penyandang disabilitas dari induk cabang dan atau induk organisasi olahraga daerah. bagian keenam sentra pembinaansar, pusat pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi, dan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga disabilitas. pembentukan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga. pembentukan sentra pembinaan olahraga pelajar dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf dimaksudkan untuksar secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan iptek keolahragaan. pembentukan sentra pembinaan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk satu atau beberapa cabang olahraga. pembentukan sentra pembinaan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dapat terpusat atau tersebar daerah sesuai potensi olahraga prestasi daerah. sentra pembinaan sebagaimana dimaksud pada dimaksudkan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan terhadap olahragawan berprestasi dan atau bibit olahragawan untuk meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan secara professional. pembentukan sentra pembinaan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk satu atau beberapa cabang olahraga. sentra pembinaan sebagaimana dimaksud pada dimaksudkan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kemampuan, potensi, dan pencapaian prestasi bagi olahragawan disabilitas tingkat daerah, nasional, dan internasional. pembentukan sentra pembinaan sebagaimana dimaksud pada terpusat atau tersebar daerah sesuai dengan potensi olahraga setempat dan kebutuhan olahraga disabilitas daeraholahraga penyandang disabilitas daerah. pembentukan sentra pembinaan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan dalam pemerintah daerah mengelola sentra pembinaan olahraga yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam melalui perangkat daerah dibantu koni dan induk organisasi cabang olahraga daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sentra pembinaan olahraga diatur dalam peraturan bupati. bab tenaga keolahragaan. ketentuan mengenai tata cara fasilitasi pembinaan dan atau pelatihan tenaga keolahragaan ditetapkan dalam peraturan bupati. induk organisasi cabang olahraga daerah dapat menggunakan tenaga keolahragaan asing untuk mendukung upaya pembinaan dan pengembangan olahraga daerah. tenaga keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi, mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan atau dari induk organisasi olahraga daerah, dan cc. mendapatkan izin dari pemerintah daerah. bab organisasi olahragamelalui: penyediaan prasarana dan sarana, pendampingan program, dan atau bantuan pendanaan. pembinaan dan pengembangan organisarsyaratan organisasi olahraga yang dapat mendapatkan pembinaan dan pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditujukan untuk:rlombaan olahraga bagian kesatu umum pemerintah daerah dan atau organisasi olahraga daerah menyelenggarakan perlombaan olahraga daerah. pemerintah daerah memfasilitasi terselenggaranya perlombaan olahraga sebagaimana dimaksud pada penyelenggaraan perlombaan olahraga sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam rangka:perlombaan olahraga sebagaimana dimaksud padaperlombaan olahragaperlombaan olahraga sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga disabilitas. setiap penyelenggara perlombaan olahraga harus memenuhi kriteria: standar teknis kecabangan, standar kesehatan, standar keselamatan, dan syarat perizinan bagian kedua kejuaraan olahraga tingkat kecamatan dan atau daerah kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: kejuaraan olahraga untuk umum, dan kejuaraan olahraga pelajar. penyelenggaraanpenyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud dalam huruf diikuti oleh pelajar yang mewakili sekolah. kejuaraan olahraga tingkat kecamatan dan atau daerah kecamatan dan atau daerah. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan memfasilitasi pelaksanaan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga pekan olahraga tingkat kecamatan dan atau daerah pekan olahraga tingkat kecamatan dan atau daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pekan olahraga pelajar, pekan olahraga paralympic pelajar, pekan olahraga paralympic: dan pekan olahraga daerah. penyelenggaraan pekan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud dalam huruf menjadi tanggung jawab pemerintah daerahparalympic pelajar dan pekan olahraga paralympic sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. penyelenggaraan pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. bagian keempat festival olahraga tingkat kecamatan dan atau daerah festival olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan perlombaan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang masyarakat. festival olahraga rekreasi diselenggarakan setiap (dua) tahun sekali dan berkesinambungan. festival olahraga tingkat kecamatan dan atau daerah dilaksanakan oleh: perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan, induk organisasi olahraga rekreasi, dan atau cabang organisasi olahraga rekreasi. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keolahrag dan atau cabang organisasi olahraga rekreasi. pemerintah desa dapat menyelenggarakan perlombaan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang masyarakat. ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan desa. bupati dapat mengirimkan peserta kejuaraan olahraga, pekan olahraga dan atau festival olahraga rekreasi tingkat provinsi, nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kelima penghargaan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada: induk cabang olahraga daerah, olahragawan daerah, dan cc. pelatih daerah. penghargaan sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam hal berhasil memperoleh prestasi dalam pekan olahraga daerah. prestasi sebagaimana dimaksud pada adalah menjadi pemenang kategori juara juara dan juara dalam setiap cabang olahraga yang dipertandingkan. pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada olahragawan dan pelatih daerah yang berhasil memperoleh prestasi pada kejuaraan olahraga tingkat nasional dan atau internasional. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam dan berbentuk: bonus: beasiswa, cc. asuransi, fasilitas pekerjdan pelaku usaha masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan dengan caradalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, masyarakat wajib menjaga dan memelihara prahara dan sarana umum serta fasilitas pendukung olahraga. pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan dengan carah perusahaan, memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan. bab vprovinsi kalimantan selatan, pemerintah daerah lainnya,nyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan dan instansipelaksanaan standardisasi, akreditasi,. fasilitassemua sanitasi akreditasi olahraga daerah. akreditasi, dan penataran pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi keolahragaan secara obyektif sesuai deng ketentuan peraturan perundang undanganpemberian bantuan anggaran untuk peningkatan kompensasi bagi pelatih, wasit juri dan tenaga keolahragaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga, cc. pembinaan organisasi olahraga.b hibah keolahragaan pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada organisasi olahraga dan masyakat olahraga daerah. pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan dan menyeru akan dengan kemampuan keuangan daerah. bab xii pendanaan pendanaan keolahragaan yang diatur dalamlain pendanaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pendanaan keolahragaan dapat bersumber dari: organisasi olahraga, tanggung jawab sosial perusahaan, pelaku usaha, dan atau masyarakat. bab xiii ketentuan peralihan semua kebijakan daerah mengenai keolahragaan daerah yang ditetapkankeolahragaan umum undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional secara spesifik dan tegas merumuskan bahwa keolahragaan nasionaldalam mewujudkan pembangunan daerah demi mencapai kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan peran serta masyarakat dengan watak dan kepribadian yang bermartabat. kondisi masyarakat ini dapat dicapai melalui kegiatan olahraga. sehingga pengaturan mengenai keolahragaan sangat penting ditetapkan melalui peraturan daerah sebagai perwujudan negara hukum. keolahragaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. kewenangan pemerintah daerah dalam urusan keolahragaan mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah. penyelenggaraan keolahragaan harus dilakukan secara profesional sehingga dapat menjamin pemerataan kesempatan berprestasi dibidang olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, menggali olahraga tradisional yang ada didaerah dan mengharumkan namadaerah. selain itu untuk mencapai prestasi olahraga diperlukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang sistematis. melalui penetapan peraturan daerah ini akan menciptakan iklim keolahragaan daerah yang terencana, terpadu dan berkelanjutan sehingga dapat mencapai tujuan keolahragaencana adalah pembinaan dan pengembangan keolahragaan dirancang melalui perencanaan yang matang. yang dimaksud dengan sistematik adalah pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang utuh, menyeluruh dan terpadu. yang dimaksud dengan berjenjang adalah pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang bertahap, bertingkat yang beraturan dari bawah keatas, dari usia dini, remaja dan dewasa. yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembinaan dan pengembangan keolahragaan berkesinambungan dan terus menerus. yang dimaksud dengan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat adalah kegiatancukup jelas. yang dimaksud dengan penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat adalah kegiatandilakukan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi. tahap peningkatan prestasi dilakukan untuk menghasilkan olahragawan ber asisten pelatih, instruktur atau pemandu, wasit dan juri, tenaga kesehatelahraga tradisional adalah olahraga oleh masyarakat yang berasal dari permainan asli rakyat yang memiliki unsur olah fisik.dan bermanfaat bagi kesehatan dan kebugarcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan bonus adalah uang tambahan luar hadiah resmi dengan nominal tertentu yang dianggap sesuai dengan usaha olahragawan dan pelatih dalam kejuaraan sebagai perangsang bagi olahragawan dan pelatih untuk mencapai prestasi tertentu. huruf yang dimaksud dengan beasiswa adalah bantuan sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik termasuk biaya pribadi peserta didik. huruf yang dimaksud dengan asuransi adalah pertanggungan kesehatan dan atau pertanggungan jiwa dengan nominal tertentu dimana premi asuransi tersebut ditanggung oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu. huruf yang dimaksud dengan fasilitas pekerjaan adalah bantuan untuk memperoleh pekerjaan tetap baik kantorpemerintahan daerah ataupun swasta yang bekerjperangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan serta urusankomite olahraga nasional indonesia yang selanjutnya disebut koni adalah lembaga organisasi independen keolahragaan derah yang memiliki tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan atlet, kinerja wasit, juri, pelatih dan manajer guna mewujudkan prestasi keolahragaan daerah. sarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari bola, raket, alat pemukul, lembing, cakram, peluru, star blok, meteran, stop yacht, pelampung, stack, mistar dan segala bentuk atau jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olahraga, yang selanjutnya disebut ipdibentuknya peraturan daerah tentang keolahragaan ini: membentuk karakter yang bermartabat, berjiwa saing, cinta tanah air, jujur, setia kawan, dan tidak mudah menyerah, meningkatkan budaya berolahraga masyarakat, meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat tentang manfaat berolahraga, melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah bidang olahraga, mendukung pertumbuhan industri olahragkewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah bagian kesatu kewenanganpelaksanaan kewenkewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: membina dan mengembangkan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan paud, pendidikan formal sekolah dasar dan pendidikan non formal, menyelenggarakan kejuaraan olahragalahraga rekreasi, dan membina dan mengembangkan organisasi olahraga daerah,gian kedua tanggung jawab pemerintah daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan keolahragaan. tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan, melaksanakan standardisasi keolahragaan nasional, cc.dan kualitas penyelenggaraan kegiatan keolahragaan. penyelenggaraan keolahragadibidang keolahragaan. bab iii pembinaan dan pengembangan keolahragaan bagian kesatu umum pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan terhadap: olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi selain pembinaan dan pengembangan keolahragapenyandang disabilitas. pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjut(l) huruf aa, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan meng olahragawan masyarakat. tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui pengamatan untukmeningkatkancara teratur, bertahap dan berkesinambungan. pemerintah daerah mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dengan menyediakan fasilitas berupa: pengadaan prasarana dan sarana olahraga, pelatihan bagi guru olahraga atau tenaga keolahragaan pada satuan pendidikan, dan cc. pemberian beasiswa bagi olahragawan pelajar dasar berprestasi. penyediaan fasilitaspembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan ektrakurikuler dan atau ekstrakurikuler. satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam bekerjasama dengan badan pembina olahraga pelajar seluruh indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan. setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalampembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan untuk: meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan, meningkatkan prestasi olahraga daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pertandingan olahraga. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh induk organisasi olahraga daerah. dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, sebagaimana dimaksud pada induk organisasi olahraga daerah berkoordinasi dengan komite olahraga nasional indonesia. induk organisasi olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab atasngembangan sentra pembinaan olahraga, dan pemberdayaan perkumpulan olahraga, penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan. pemerintah daerah mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam melalui: fasilitasi pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggara kegiatan kompetisi olahraga prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan, pendampingan bagidan pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga terpadu. fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga prestasi |
lampiran keputusan walikota batu nomor kep tanggal januari jadwal retensi arsip keuangan pemerintah kota batu ame rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapid) dan belanja daerah perubahan (apbd p) penyusunan prioritas plafon anggaran ppa kebijakan umum, renstra, strategi dan prioritas tahun setelah tahun anggaran 3tahun permanen berakhir dokumen rencana kerja pemerintah daerah rkdau) yang telah tahun setelah tahun anggaran 3tahun dinilai kembali bahas bersama berakhir antara dprd pemerintah daerah kua beserta nota kesepakatannya tahun setelah tahun anggaran 3tahun dinilai kembali berakhirberakhir nota kesepakatan ppa tahun setelah tahun anggaran 3tahun dinilai kembali berakhir prioritas plafon anggartahun setelah tahun anggaran 3tahun dinilai kembali rka skpd berakhir dokumen pedoman penyusutan rka skpd yang telah disetujui tahun setelah tahun anggaran 3tahun dinilai kembali sekretaris daerah berakhir dokumen rka skpddewan perwakilan rakyat daerah dprd pengantar nota keuangan pemerintah dan rancangan peraturan tahun setelah tahun anggaran 3tahun dinilai kembali daerah rapid)3tahun dinilai kembali rapid) oleh berakhirrapid berakhir beserta penyebarannya dokumen rancangan penjabaran apbd beserta laporannya tahun setelah tahun anggaran 33tahun permanen berakhir beserta penyebarannya hasil evaluasi gubernur tentang rapid tahun setelah tahun anggaran 33tahun permanen berakhir peraturan daerah perda) tentang apbd tahun setelah tahun anggaran 33tahun permanetahun setelah tahun anggaran 3tahun dinilai kembali yang telahtahun setelah tahun anggaran 3tahun dinilai kembali berakhir polo moms poromenaran aan rear keterangan alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri, a.l: usulan tahun setelah perjanjian pinjaman tahun dinilai kembali luncuran dana aplikasi penarikan dana bln berikut laporannya tahun setelah perjanjian pinjaman tahun dinilai kembali reimbursement direct payment transfer prosedudokumen realisasi pencairan dana bantuan luar negeri, yaitu surat tahun setelah perjanjian pinjaman tahun dinilai kembali perintah pencairan dana, spm beserta laporannya, a.l spp, kontrak, replenisment (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi tahun setelah perjanjian pinjaman tahun dinilai kembali antara lain objection letter nol), project implementation, staff appraisal report tahun setelah perjanjian pinjaman 3tahun dinilai kembali report laporan yang terdiri dari tahun setelah perjanjian pinjaman tahun dinilai kembali3tahun dinilai kembali3tentang 5tahun musnah bulanan triwulanan semester pertanggungjawaban apbd disahkan penyaluran anggaran tugas pembantuan penetapan pemimpin proyek bagian proyek, bendahara, atas tahun setelah perda tentang tahun musnah penggunaan anggaran kegiatan pembantuan, termasuk specimen tanda |(pertanggungjawaban apbd disahkan tangan berkas permintaan pembayaran spp) lampiran: tahun setelah perda tentang tahun dinilai kembali pertanggungjawaban apbd disahkan spp spp daftar perincian penggunaan spp spr l,spm ls,spm du, penagihan inavoice, faktur pajak, bukti penerimaan kas bank beserta permintaan pelayanan jasa service report dan berita acaraselama rekening masih aktif tahun dinilai kembali daftar pembukuan pencairan pengeluaran dpp), daftar himpunntang tahun dinilai kembali termasuk dana sisa atau pengeluaran lainnya pertanggungjawaban apbd disahkan berkas penerimaan pajak termasuk dan pn, tahun setelah perda tentang tahun dinilai kembali dan dendatahun setelah perda tentang tahun dinilai kembalitahun setelah perda tentang tahun dinilai kembalitahun setelah perda tentang tahun musnah dan panwasda provinsi, ppk,pps,kpps dan permohonan pengajuan pertanggungjawaban apbd disahkan rka kpud dan panas berkas pembahasan rka pilkada dan bantuan pemilu tahun setelah perda tentang 5tahun musnah pertanggungjawaban apbd disahkan rencana anggaran satuan kerja rasa) pilkada kpud dan pemilu tahun setelah perda tentang tahun musnah provinsitentang tahun musnah dan panas provinsi dan bantuan biaya pemilu dar apbd pertanggungjawaban apbd disahkan jangka waktu simpan jenis dokumen arsip aktif inaktif keterangtentang tahun dinilai kembali bantuan biaya pemilutentang tahun dinilai kembali biaya pemilu dar apbdentang tahun dinilai kembali pengadaan barang jasa, rabat, bunga, jasa,tahun setelah perda tentang tahun dinilai kembali bank pertanggungjawaban apbd disahkan pedoman dokumen penyediaan pembiayaan kegiatan operasional ppo) tahun setelah perda tentang tahun dinilai kembali pemilu termasukahun setelah tahun anggaran tahun dinilai kembalitahun setelah diperbaharui tahun dinilai kembali provinsi, panwasda dan pemegang uang muka cabang pmc) ppk dan berkas penyaluran biaya pemilu ppk,pps dan kpps termasuk tahun setelah perda tentang tahun dinilai kembali diantaranya bukti transfer bank pertanggungjawaban apbd disahkan jangka waktu simpan jenis dokumen arsip aktif inaktif keterangan (3tahun musnah berakhir program kerja pemerintah desa kelurahan tahun setelah tahun anggaran 3tahun dinilai kembali berakhir rencana kerja pembangunan jangka menengah desa kelurahananggaran 3tahun permanen berakhir bukti pungutan desa tahun setelah tahun anggaran 3tahun musnah berakhir dokumen pembebasan eks tanah kas desa kelurahan tahun setelah serah terima 3tahun permanen peraturan tentang pembebasan tanah kas desa kelurahan permohonan tentang pembebasan tanah kas desa kelurahan hasil persetujuan rapat rekomendasi darpenawaran dari penyewa rekomendasi walikota tentang ijin penyewaan tanah kas permohonan ijin gubernur ijtahun setelah tahun anggaran 3tahun dinilai kembali berakhir lain lain pendapatan asli desa kelurahan tahun setelah tahun anggaran 3tahun dinilai kembalianggaran 3tahun dinilai kembali berakhir laporan keuangan kas desa kelurahan tahun setelah tahun anggaran 3tahun musnah berakhir pertanggungjawaban kepala desa kelurahan (laporan keuangan tahun setelah tahun anggaran tahun permanen berakhir jangka waktu simpan jenis dokumen arsip aktif inaktif keterangaditindaklanjuti tahun dinilai kembali indonesiadinilai kembali perbendaharaan tuntutan ganti rugi setelah tuntutan perbendaharaan dilunasi hak dan kewajiban tuntutan ganti rugi habis walikota batu, ttd mewanti rampokperubahan berakhir nota kesepakatan ppa perubahan tahun setelah tahun anggaran 3tahun dinilai kembali berakhir prioritas plafon anggaran perubahrka skpd perubahantahun setelah tahun anggaran 3tahun permanen daerahun anggaran 3tahun dinilai kembali daerah rapid) oleh dewan perwakilan rakyat daerah dprd) berakhirtahun setelah tahun anggaran 3tahun permanen laporannya berakhir penyampaian permohonan evaluasi kepada gubernur tentang tahun setelah tahun anggaran 3tahun permanen rapid333tahun permane3tahun dinilai kembali berakhir musyawarah rencana pembangunan musrenbang) kota tahun setelah tahunpelaksanaan anggaran dpa) skpd yang telah disyahkan oleh tahun setelah tahun anggaran 3tahun dinilai kembali pejabat pengelola keuangan daerah ppid) berakhir |pelaksanaan anggaran surat penyedia dana spm dan sp2d),ajak sektor pedesaan dan perkotaan bea perolehan hak atas tanaman atau bangunan bpt) pajak kendaraan bermotor matahun dinilai kembali pertanggungjawaban apbd disahkrpertanggungjawaban apbd disahkajangka waktu simpan jenis dokumen arsip aktif inaktif keterangan retribusi perizinan tertentu tahun setelah perda tentang tahun dinilai kembali pertanggungjawaban apbd disahktahun setelah perda tentang tahun dinilai kembali ita)n apbn pemerintah daerah tahun setelah perda tentang tahun dinilai kembali lainnya atau sumbangan pihak ketiga pertanggungjawaban apbd disahkan surat setoran bukan pajak ssppertanggungjawaban apbd disahkan belanja pegawaisea tee pembiayaan daerah tahun setelah perda tentang 5tahun musnah bukti penerima pembiayaan pertanggungjawaban apbd disahkan siapa dana cadangan dana bergulir pinjaman daerahtentang tahun dinilai kembali pertanggungjawaban apbd disahkan surat penyediaan dana spd) surat permohonan pembayaran spp) surat perintah pembayaran spm) surat perintah pencariyetoran kas berita acara pemeriksaan laporan realisasi anggaran(daftar gaji tahun setelah perda tentang 3tahun musnah pertanggungjawaban apbd disahkan kartu gaji selama yang bersangkutan masih 3tahun dinilai kembal33tahun permanen ditandatangani dokumen memorandum understanding u), dan dokumen tahun setelah perjanjian pinjaman tahun permanen sejenisnya dokumen loan agreement pln) seperti draf |
peraturan daerah kabupaten brebes nomor tahun tentang pembangunan kepemudaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati brebesbrebes nomor tahun penyiapan proses regenerasi berbagai bidanglokakarya, workshop, temu ilmiah, pameran produk kreatif pemuda dan jambore kepemudaan pendidikan dan pelatihan ketahanan kepemudaan serta bela negara(l)peningkatpengembangan kepeloporan. bagian kelimatau organisasi kepemudaan. pelayanan pengembangan kepemimpinan pemuda,, menumbuhkembangkan jiwa patriotisme sesuai kebutuhan daerahbagian keenam pengembangan kewirausahaan pemerintah daerah, dan masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat pusat kewirausahaan pemuda. (l) pelayanlaksanaan pengembangan kewirausaha:, cc. pembimbingan, pendampingan, kemitraan: promosi, dan atau bantuan akses permodalan. dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalambagian ketujuh pengembangan kepeloporan pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk: mendorong kreativitas, inovasi dan keberanian melakukan terobosan:apat dilaksanakan sesuai dengan karakteristikbab koordinasi, kemitraan dan kerjasama bagian kesatu koordinasi pemerintah daerahdan kekerasan serta narkotika, psikotropika dan zat adiktiflainnya. bagian kedubagian ketiga kerjasama pemerintah daerah dapat menjalin sinergi dengan pemerintah pusat dan mengembangkan kerjasama dalam rangka pelayanan kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan dengan: pemerintah daerah provinsi lain, pemerintah kabupaten kota, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, lembaga survey dan penelitian: badan usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga atau pemerintah daerah luar negeri: dan masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi, kemitraan, dan kerja sama sebagaimana diatur dalam dan atur dalam peraturan bupati. bab vii prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan, pemerintah daerah dan pemerintah desa dan kelurahagedungsetiap kecamatan menyediakan prasina dan sarana pusat kegiatan kepemudaan. pemerintah desa kelurahan memfasilitasi penyidikan prasarana dan sarana kegiatan kepemudaan desa dan kelurahan. penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, desa kelurahan. untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah menyediakan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam hurufb viii organisasi kepemudaan dan pelayanan kepemudaan kepada organiskemahasiswa, baik berjenjang maupun tidak berjenjang. bagian kedua organisasi pelajaran dan kemahasiswaanmerupakan organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan menengah. organisasi kemahasiswaanpada dan ditujukan untuk: mengasah kematangan intelektual:harus terdaftar pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan kepemudaankepemudaan kepada organisasi kepemudaan pelaksanaan pelayanan kepemudaan kepada organisasi kepemudaan dilakukan dalam bentuk: penyadaran. pemberdayaan, dan pengembangan. pelayanan kepemudaan kepada organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada atur lebih lanjutyang dimaksud diselenggarakan dengan melakukan, kepemimpinan, kewirausahaancial kalangan pemudaran serta organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam harus bersinergi dengan rencana pelayanan kepemudaan yang tercantum dalam rencana strategis perangkat daerah. peran serta dunia usaha dalam fasilitasi pelayanan kepemudaan, angunan kepemudaan. bab ketentuan umum pengertianfasilitasi pelayanan kepemudaanfasilitasi pelayanan kepemudaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kepemudaan. pelaksaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kepemudaan terdiri atas sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. bab penghargaan bupati dapatdapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan. bab xii pendanaandana untuk mendukung pelayanan kepemudaan.akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda. dalam hal akses permodalan sebagaimana dimaksud padapemerintah daerah dan pemerintah desapada bersumber dari apbd. pembiayaan selain bersumber dari apbd sebagaimana dimaksud pada dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa kelurahan, hasil kerjasama pemerintah daerah, bantuan luar negeri yang tidak mengiii sistem informasi kepemudaan bupatipotensi pemuda, pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader, dan organisasi kepemudaan, cc. data pemuda, pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader, dan organisasi kepemudaan, dan prasarana dan sarana kepemudasekretaris daerah kabupaten brebes ttd ttd idea riyantombangunrebes yang dihuni pemuda dari berbagai daerah budaya, strata sosialdan ekonomi, maka pembangunan kepemudaan kabupaten brebes menjadi penting baik bagi kabupaten brebesbrebesbrebes. melalui pembangunan kepemudaan diharapkan pemuda kabupaten brebeslsebutanera kesatuan republik indonesia kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkatatau yang disebut nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desata pemuda. organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuddaerah: partisipatif: kebersamaan: kesetaraan: dan j . kemandiriafungsi, karakteristik, arah dan strategidan cc. mewujudkan daerah layak pemudbab iii tugas, wewenang, dan tanggung jawabugas, wewenang, dan tanggung jawab pelayanan kepemudaan secara operasional menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kepemudaan. bupati dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelayanan kepemudaan dapat melakukan kemitraan dan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab peran, tanggung jawab dan hak pemuda bagian kesatu peran pemuda berperan aktif dalam pembangunan daerah sebagai: kekuatan moral:: cc.: pemberdayaan, dan |
salinan sie sea sahdalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan yang setinggi tingginya dari penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta ancaman keselamatan individu dan masyarakat dari kejadian luar biasa, wabah dan atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia membutuhkan upaya pencegahan, penanggulangan dan pengendalian oleh pemerintah daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan, bahwa berdasarkan peraturan daerah provinsi sulawesi tengah nomor tahun tentang kesehatan daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat in. beberapa ketentuan dalam peraturan daerah provinsi sulawesi tengah nomor tahun tentang kesehatan daerah lembaran daerah provinsi sulawesi tengah tahun nomor ol, tambahan lembaran daerah provinsi sulawesi tengah nomor diubah sebagai berikut: antara angka dan angka disisipkan (satu) angka, yakni angka 4a, serta ditambahkan (lima) angka, yakni4avaksin. vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atauntara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam huruf menurut cara penularannya meliputi: penyakit menular langsung, penyakit menular disebabkan vektor binatang, dan penyakit menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi. penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: hepatitis, penyakit akibat human papiloma virus hpv), oo. kusta, frambusia, infeksi human immunodeficiency virus hiv), penyakit akibat rotavirus, ss. penyakit virus ebola, mers cov, infeksi saluran pencernaan, infeksi. infeksi menular seksual, infeksi saluran pernafasan, dan penyakit menular langsujenis penyakit menular disebabkan vektor binatang sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas:il. flu burung (avian influenza), west nile, dan penyakit menular disebabkan vektor binatapenyakit tidak menular sebagaimana dimaksud dalam huruf yakni terdiri atas penyakit tidak menular utama meliputi: jantung, stroke: hipertensi, diabetes melitus: kanker: penyakit paru obstruktif kronik, ginjal, tiroid: penyakit, dan j . penyakit tidak menular utama lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. antara dan disisipkan (sepuluh) yakni sampai dengan oj, sehingga berbunyi sebagai berikut: pencegahan, penanggulangan dan pengendalian penyakit menulsehatan. pencegahan . pencegahan, penanggulangan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada dapat mengikutsertakan perangkat daerah terkait. dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pengendalian klb, wabah dan atau komm, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sebagai berikut: melaksanakan surveilans dan penilaian risiko penularan, menyediakan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang, cc. meningkatkan penanggulangan klb, wabah dan atau komm melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi setiap orang pada tempat kerja kegiatan dan masyarakat, menyediakan alat pelindung diri untuk pencegahan klb, wabah dan atau komm bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang, menyediakan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan klb, wabah dan atau komm, meningkatkan tata kelola pemeriksaan penyakit menular, melaksanakan penelusuran kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi, menyediakan dukungan psikososial bagi petugas penanggulangan klb, wabah dan atau komm, pasien dan masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat komm, membantu pemerintah pusat mendistribusikan vaksin kabupaten kota, dan melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial masyarakat terdampak komm. untuk menyelenggarakan penanggulangan klb, wabah dan atau kkm dibentuk: tim gerak cepat, dan tim kontingensi. tim gerak cepat sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tim internal perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. tim gerak . tim gerak cepat sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas:gerak cepat berhak mendapatkan akses untuk melakukan respon penanggulangan. mw) tim gerak cepattata cara mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan keanggotaan dan tata kerja tim gerak cepat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam keputusan gubernur. tim kontingensi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tim lintas sektor. tim kontingensi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: melakukan responkontingensi berhak mendapatkan akses untuk melakukan respon penanggulangan. tim kontingensi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. tata cara mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan keanggotaan dan tata kerja tim kontingensi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam keputusan gubernur. dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pengendalian penyakit menular tertentu yang cara penularannya melalui droplet, setiap orang wajib melaksanakan protokol kesehatan dan perlindungan kesehatan individu berupa: menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan atau mengurangi. mengurangi mobilitas, pada lingkungan perkantoran, fasilitas umum, tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan tempat lainnya. upaya pencegahan, penanggulangan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. setiap pejalan kaki atau pengendara kendaraan bermotor yang melintasi jalan provinsi atau jalan nasional wajib menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.pada meliputi perangkat daerah, pelabuhan udara ibu kota provinsi dan kewenangan provinsi, pelabuhan laut ibu kota provinsi dan kewenangan provinsi,tempat ibadah lingkup instansi vertikal, instansi vertikal lingkup provinsi, badan usaha milik negara lingkup provinsi, badan usaha milik daerah lingkup provinsi, perwakilan lembaga negara provinsi, il., oo. sekolah pendidikan layanan khusus, dan perbatasan lintas kabupaten kota. setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi administratif. setiap pejalan kaki atau pengendara kendaraan bermotorkerja sosial membersihkan fasilitas umum paling lama (enam puluh) menit, larangan. larangan memasuki area, dan atau denda administratif paling banyak sebesar rp250. (dua ratus lima puluh ribu rupiah)mberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada danselain pada perbatasan lintas kabupaten kota, jalan provinsi dan jalan nasional,dalam wajib melaksanakan upaya kesehatan masyarakat meliputimenyediakan tanda jaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, melakukan pembatasan kapasitas ruang sesuai zona resiko penularan penyakit, atau pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala setiap (lima belas) hari kalender sekali. paling banyak rp2. (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan atau pencabutan izin untuk kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. setiap orang dilarang: dengan sengaja berkerumun tidak segera pergi setelah diperintah (tiga) kali oleh atau atas nama pejabat yang berwenang, dengan sengaja menolak untuk dilakukan vaksinasi,, dan. pemerintah provinsi melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular pada perbatasan lintas kabupaten kota. pemerintah provinsi dapat melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular pada perbatasan provinsi. pemerintah provinsi dalam melakukan upaya pencegahan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan pemerintah pusat. ketentuan mengenai tata cara upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan gubernur. pemerintah provinsi dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada dapat melakukan koordinasi dan kerja sama daerah. koordinasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan: kepolisian daerah sulawesi tengah, tentara nasional indonesia, dan atau instansi terkait lainnypemerintah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk, sarana dan atau prasarana, personil, dan atau pembiayaan. ketentuan. ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada mengacu padadalam rangka melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular pemerintah provinsi dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada terkait dengan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian penyakit menular yang dilaksanakan pada tempat selain jalan provinsi, jalan nasional, serta lingkungan perkantoran, fasilitas umum, tempat ibadah, lembaga pendidikan dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam dan tempat selain kewenangan provinsiatuan pendidikan, cc. tempat ibadah, transportasi umum, pasar, warung makan, rumah makan, kafe dan restoran, pedagang kaki lima lapak jajanan, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa yang ditetapkan oleh pemerintah kota kabupaten. bab ixa pendanaan antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut pendanaansatuan polisi pamong praja dalam menegakan peraturan daerah iniantara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan dipidana dengan pidana denda paling banyak rp250. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikenakan sanksi administratif pada kesempatan kedua. denda sebagaimana dimaksud pada disetor kas negara. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dan adalah pelanggaran. b. setiap orang dengan sengaja berkerumun tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama pejabat yang berwenangolak untuk dilakukan vaksinn adalah kejahatanita daerah provinsi sulawesi tengah tahun nomor beserta pelaksanaannylp: voet die.su.mb pembina tk. iv b nip, |
p2) bupati sidoarjo provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten sidoarjo nomor tahun tentang badan permusyawaratan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa,anggota bpd adalah proses pengisian anggota badan permusyawaratan desa secara demokratis melalui musyawarah perwakilan. panitia pemilihan anggota bpd adalah panitia yang dibentuk olehtugas untuk melakukan pemilihan anggota badan permusyawarat, fungsi dan kewenangan, bpd berkedudukan sebagaialam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bpd mempunyai wewenang: melaksanakan pengawasancc. mengusulkan pengesahan dan pemberhentian kepala desa, meminta laporan tahunan kepala desa atas penyelenggaraan pemerintahan, kewajiban, memilih dan dipilih, dan mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desawajiban anggota bpdpertahankan dan memelihara hukum nasionalhuruf disampaikan paling sedikit (satu) kali dalam satu tahun, melalui pertemuan atau musyawarahrbuatan yang melanggar etika, adat istiadat yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, menyalahgunakan wewenang, melanggar sumpah janji jabpabila anggota bpd melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada maka dikenakan sanksi administratif oleh bupati berupa teguran tertulis. apabila anggota bpd tidak melaksanakanian sanksi sebagaimana dimaksud pada dan lebih lanjut diatur dalam peraturan bupati. bab pengisian keanggotaan bpd bagian kesatu umum pengisian keanggotaan bpd dilakukan secara demokratis, bebas, terbuka, jujur, dan adil, melalui: proses pemilihan secara langsung ditingkat rukun warga, atau musyawarah perwakilan. pengisian keanggotaan bpd sebagaimana dimaksud pada harus menjamin keterwakilan perempuan. bagian kedua panitia pengisian keanggotaan bpd kepala desa memberitahukan secara tertulis kepada anggota bpd akan berakhirnya masa jabatan anggota bpd secara tertulis (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. kepala desa membentuk panitia pengisian keanggotaan bpdpanitia pengisian keanggotaan bpd bersifat mandiri dan tidak memihak. panitia pengisian keanggotaan bpd sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur perangkat desa, dan atau masyarakat lainnya. anggota panitia pengisian keanggotaan bpd dari unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat: penduduk desa yang bersangkutan, berpendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat, dan berusia minimal (dua puluh) tahun. anggota panitia pengisian bpd berjumlah gasal dan paling sedikit (sembilan) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. panitia pengisian bpd sebagaimana dimaksud pada susunannya terdiri dari ketua, sekretaris, dan cc. anggota. panitia pengisian keanggotaan bpd mempunyai tugas dan kewenangan: menyusun tahapan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemilihan, menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan, merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan keanggotaan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan, melakukan penjaringan bakal calon anggota bpd, melakukan penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon anggota bpd, mengumumkan calon anggota bpd yang telah memenuhi persyaratan, melaksanakan musyawarah atau pemilihan keanggotaan bpd, membuat berita acara musyawarah atau pemilihan, dan menetapkan anggota bpd terpilih, apabila terdapat anggota panitia pengisian keanggotaan bpd yang mendaftar sebagai bakal calon anggota bpd atau berhalangan tetap, maka keanggotaannya harus digantikan oleh perangkat desa atau masyarakat lainnya. penggantian anggotadalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, panitia pengisian keanggotaan bpd bertanggung jawab kepada kepala desaanggota bpd terpilih diambil sumpah dan janji oleh bupati. setelah panitia pengisian keanggotaan bpd menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga persyaratan calon anggota bpd calon anggota bpd memenuhi persyaratan: warga negara republik indonesia,tahun atau sudah pernah menikah:setempat paling kurang (enam) bulan sebelum pendaftaran, bersedia dicalonkan menjadi anggota bpdanggota bpd selama (tiga) kali masa keanggotaan, oo. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, dan wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. perangkat desa yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota bpd, harus mundur sebagai perangkat desa. pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada terhitung sejak perangkat desa bersangkutan terdaftar sebagai calon anggota bpd. tugas perangkat desa yang mengundurkan dirampai dengan ditetapkannya perangkat desa definitif. bagiyang mencalonkan sebagai anggota bpd, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dalam halsebagaimana dimaksud pada terpilih dan diangkat sebagai anggota bpd, tidak dibebaskan dari jabatannya. bagian keempat pencalonan panitia pengisian keanggotaan bpd melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon anggota bpd dalam jangka waktu (sembilan) hari. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada jumlah pendaftar tidak sampai (dua) kali dari jumlah anggota bpd desa yang bersangkutan, panitia pengisian keanggotaan bpd harus melakukan perpanjangan pendaftaran sampai adanya calon lain dalam jangka waktu (sembilan) hari. apabila telah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud belum ada pendaftar lain maka panitia pengisian keanggotaan bpd membuka pendaftaran baru selama (enam) hari. penduduk desa yang mendaftar sebagai calon anggota bpd, mengajukan permohonan secara secara tertulis kepada panitia pengisian keanggotaan bpd. permohonan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi persyaratan calon anggota bpd. panitia pengisian keanggotaan bpd melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan penetapan calon anggota bpd dalam jangka waktu (dua puluh) hari. panitia pengisian keanggotaan bpdngisian keanggotaan bpdngisian keanggotaan bpd. bakal calon anggota bpdkeanggotaan bpd dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam penetapan calon anggota bpd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling sedikit (dua) kali lipat dari jumlah kebutuhan formasi anggota bpd. penetapan calon anggota bpd sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan keterwakilan wilayah, dan keterwakilan perempuan. bagian kelima pemilihan anggota bpd secara langsung pengisian anggota bpd melalui mekanisme pemilihan secara langsung tingkat rukun warga sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan secara bertingkat meliputi pemilihan secara langsung tingkat rukun tetangga dengan melibatkan seluruh kepala keluarga, unsur tokoh masyarakat lainnya untuk menetapkan calon anggota bpd yang akan diusulkan dalam pemilihan secara langsung tingkat rukun warga pemilihan secara langsung tingkat rukun warga dengan melibatkan calon anggota bpd hasil pemilihan langsung tingkat rt, pengurus dan tokoh masyarakat lainnya untuk menetapkan calon anggota bpd yang akan diusulkan dalam musyawarah tingkat desa musyawarah tingkat desa untuk menetapkan anggota bpd, dengan melibatkan pemerintah desa, ketua rukun warga, golongan profesi dan tokoh masyarakat lainnya, serta dihadiri oleh calon anggota bpd hasil pemilihan langsung masing masing rw. pemilihan anggota bpd secara langsung dilaksanakan dengan cara menuliskan nama calon yang berhak dipilih, yang dihadiri sekurang kurangnya (duabelum tercapai, penghitungan suara dapat diperpanjang paling lama (tiga) jam dengan ketentuan kuorum (setengah) ditambah satu dari jumlah pemilih yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalam nobulan dan berita acara pemilihan. jika sampai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu (tiga) hari. pemilihan secara langsung calon anggota bpd dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan tata tertib pemilihan seseorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada satu calon yang berhak dipilih. seseorang yang berhalangan hadir karena sesuatu sebab, tidak dapat diwakilihasil pemilihan secara langsung calon anggota bpd paling lambat tujuh hari disampaikan oleh panitia pemilihan kepada kepala desa, untuk diajukan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan pengesahan dengan surat keputusan bupati. bagian keenam musyawarah pemilihan anggota bpd setelah penetapan calon anggota bpd sebagaimana dimaksud dalam panitia pengisian keanggotaan bpd mengadakan musyawarah pemilihan anggota bpd. musyawarah pemilihan anggota bpd sebagaimana dimaksud pada diadakan selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan bpd berakhir. musyawarah pemilihan anggota bpd sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan kantor bpd atau tempat lainnya dalam wilayah desa bersangkutan. musyawarah desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat. perwakilan dari unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat: warga negara republik indonesia sudah berusia (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah, cc. penduduk desa setempat sekurang kurangnya (enam) bulan sebelum diadakan musyawarah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk lainnya, nyata nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannyamusyawarah pemilihan anggota bpd dipimpin oleh ketua panitia pengisian keanggotaan bpd. musyawarah pemilihan anggota bpd sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, dan camat atau pejabat lain yang ditunjuk. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan secara langsung dan musyawarah pemilihan anggota bpd diatur dalam tata tertib pemilihan. bagian ketujuh penetapan calon terpilih panitia pengisian anggota bpd menetapkan hasil musyawarah pemilihan anggota bpd. hasil musyawarah pemilihan anggota bpd sebagaimana dimaksud pada berisi penetapan anggota bpd terpilih yang disetujui secara mufakat atau memperoleh suara terbanyak secara berurutan dalam pemungutan suara. hasil musyawarah pemilihan anggota bpd sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tujuh) hari disampaikan oleh panitia pengisian anggota bpd kepada kepala desa. jumlah anggota bpd terpilihperempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah anggota bpd berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian kedelapan pengesahan dan pelantikan kepala desa dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari setelah menerima laporan hasil musyawarah pemilihan anggota bpd sebagaimana dimaksud dalam menyampaikan kepada bupati melalui camatdiambil sumpahpengambilan sumpah dan janji anggota bpd dapat dilaksanakan desa bersangkutan atau pusat pemerintahan dalam wilayah kabupaten hadapan komponen masyarakat. pengambilan sumpah dan janji anggota bpd yang tidak dapat dilaksanakan pada waktu sebagaimana dimaksud pada karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama lamanya (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhir masa keanggotaan bpd yang lama dengan persetujuan kepala desa. dalam hal anggota bpd ditetapkan sebagai tersangkangambilan sumpah dan janji, maka anggota bpd terpilih tersebut tidak dapat diambil sumpah dan janji. sebelum memangku jabatannya, anggota bpd wajib mengucapkan sumpah janji sesuai dengan agama dan keyakinannyasembilan biaya pengisian anggota bpd biaya penyelenggaraan pengisian anggota bpd dibebankan dan dituangkan dalam apb des. panitia pengisian anggota bpd mengajukan perencanaan biaya pemilihan kepada kepala desa dalam jangka waktu (tiga puluh) hari setelah terbentuk. kepala desa menyetujui perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan kemampuan keuangan desa. calon anggota bpd dilarang memberikan dukungan biaya pemilihan anggota bpd. panitia pengisian anggota bpd dilarang memungut biaya pemilihan dari calon atau dari pihak manapun kecuali dari apb des. pelanggaran terhadap ketentuan pada dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. bab pemilihan anggota bpd antar waktu dalam hal anggota bpd diberhentikan, maka diadakan pemilihan anggota bpd antar waktu. pemilihan anggota bpd antar waktu sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui musyawarah bpd. musyawarah bpd sebagaimana dimaksud pada memilih anggota bpd dari calon anggota bpd yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan anggota bpd pada saat pemilihan anggota bpd sebagaimana dimaksud dalam dan sebagaimana dimaksud dalam pimpinan bpd menyampaikan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam kepada kepala desa. atas dasar laporan pimpinan bpd sebagaimana dimaksud pada kepala desa melaporkan kepada bupati melalui camat paling lambat (tujuh) hari setelah menerima laporan dari pimpinan bpdsebagaimana dimaksud pada diambil sumpah dananggota bpd terpilih sebagaimana dimaksud pada wajib mengucapkan sumpah janji sebagaimana dimaksud maksud bab masa keanggotaan bpd anggota bpd menjabat selama (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikanperiodisasi masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada termasuk masa keanggotaan bpd yang dipilih melalui pemilihan antar waktu. dalam hal anggota bpd mengundurkan diri sebelum habis masa keanggotaannya atau diberhentikan, maka dianggap telah menjabat (satu) periode masa keanggotaanambil sumpah dan janji anggota bpd sebagaimana dimaksud dalam tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota bpd sebagaimana dimaksud dalam dan atau melanggar larangan sebagai anggota bpd sebagaimana dimaksud dalam pemberhentian anggota bpd dilakukan melalui musyawarah bpd. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada kepala desa untuk diusulkan pemberhentian kepada bupati melalui camat. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dikecualikan bagi anggota bpd yang berhenti karena meninggal dunia dan atau atas permintaan sendiri. pemberhentian anggota bpd ditetapsebagaimana dimaksud padadengan keputusan pimpinan bpd. bab mekanismelaksanaan peraturan tata tertib bpd sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturidoarjbadan permusyawaratan desa umum undang undang nomor tahun tentang desa menyatakan bahwaketentuan tersebut, maka bpd merupakan satu kesatuan dan berdampingan dengan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. badan permusyawaratan desa merupakan partner pemerintah desa, sehingga fungsi dari bpd adalahengan adanya kewenangan tersebut, maka salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintah desa adalah prinsip demokrasi dan prinsip musyawarahdiadakan lembaga bpd pengisian keanggotaan bpd yang dilakukan secara demokratis. demokratis tersebut dapat dilakukan demokrasi yang berlaku universal. pemilihan langsung merupakan cerminan dari one man one vote, dimana setiap masyarakat desa berhak untuk dipilih dan memilih, adapun musyawarah atas, merupakan tata cara yang mencerminkan kehidupan yang demokratis masyarakat desa. adapun prinsip partisipatif tercermin dari kenyataan bahwa keanggotaan bpd merupakan perwakilan masyarakat desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. sehingga, salah satu fungsi yang dimiliki oleh bpd adalah fungsi representative. fungsi representative tersebut dilaksanakan cara bpd berperan sebagai wakil masyarakat desa dengan cara menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. sehingga, dapat dikatakan bahwa bpd merupakan penyambung lidah masyarakat desa terhadap kebijakan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. fungsi perwakilan tersebut juga terlihat dari adanya ketentuan musyawarah desa yang dilakukan oleh bpd dengan melibatkan semua unsur yang ada desa. karenanya, bpd juga merupakan kristalisasi budaya bangsa yang lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mencari solusi atas permasalahan tingkat desa. keberadaan bpd sebagai representative masyarakat desa bertujuan untuk menjamin hak hak masyarakat desa benar benar diperhatikan yang pada ujungnya akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terus aktif berperan serta dalam pelaksanaan pemerintahan desa. bpd dapat berperan untuk meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. hal tersebut juga dimaknai sebagai proses pembelajaran politik masyarakat desa. dengan adanya partisipasi yang luas dari warga desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, akan mampu menumbuhkan kearifan berdemokrasi tengah tengah masyarakat desa. sehingga keberadaan bpd memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. ii. demi cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf permintaan keteranganketentuan ini dikecualikan terhadap rancangan peraturan desa tentang apb depertemuan atau musyawarah dihadiri oleh unsur ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, golongan profesi, pemuka agama dan atau tokohjabatan lainnya yaitu sebagai pengurus badan usaha milik desa desa), badan kerjasama antar desa masyarakat lainnya adalah pengurus lpml, rt, rw, karang taruna, pkk, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokohreklame dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota kediri, menimbang a.bahwa penyelenggaraan reklame merupakan perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya berdasarkan peraturan perundang undangan sebagai salah satu elemen dalam pengembangan perekonomian daerah dalam lingkup nasional, bahwa dalam penyelenggaraan reklame seringkali terjadi kontradiksi antara kepentingan penempatan papan reklame pada daerah yang strategis dengan kepentingan kualitas wajah jalan ('streetscape) serta kontradiksi antara keinginan untuk mengendalikan penempatan maupun ukuran reklame dengan kepentingan pendapatan pemerintah daerah yang sebanding dengan jumlah dan besarnya ukuran reklame, bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemanfaatan potensi dibidangnyelenggaraan reklamekonstruksinya menempel pada bangunan yang terbuat dari kayu, bambu, multiple dan sejenisnya. reklame permanen adalah reklame yang menempel dan senizin penyelenggara reklame yang selanjutnya disingkat sir adalah izin yang diberikan terhadap penyelenggaraan reklame., dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. babpenyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan estetika daerah, sosial budaya serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan. bagian kedua jenis reklame jenis reklame yang diselenggarakan daerah dibedakan menjadi: reklame insidentil: dan reklame permanen. penyelenggaraan reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas reklame kain: b.reklame melekat, stiker: reklame selebaran poster, reklame udara, reklame apung, reklame suara: reklame film slide, h.reklame peragaan, dan reklame papan billboard. penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas reklame papan billboard, vidiotron megaton large electronic display led), dan sejenisnya, reklame berjalan termasuk pada kendaraan. bagian ketiga ketentuan penyelenggaraan reklameterhadap perlintasan kereta apid.penyelenggaraan reklame kain sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi ketentuan antara lain a.b..melekat sebagaimana dimaksud dalam hurufumum lainnya. penyelenggaraan reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi ketentuan antara lain berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan atau diberikan: b.tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain antara lain. penyelenggaraan reklame udara sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi ketentuan titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan. penyelenggaraan reklame apung sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi ketentuan antara lain diselenggarakan diatas air, b.tidak boleh mencemari air. penyelenggaraan reklame suara sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi ketentuan antara lain diselenggarakan dengan menggunakan kata kata yang diucapkan atau dengan suara, b.tidak boleh menimbulkan kebisingan. penyelenggaraan reklame film slide sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloid). penyelenggaraan reklame peragaan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajibpermanen sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a.menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan, b..kaki konstruksi tidak boleh berada saluran air, sungai atau badan jalan. ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada dikecualikan terhadap reklame berjalan. penyelenggaraan reklame permanen yang berjenis reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut sesuai dengan desain body kendaraan bermotor dimaksud, dilarang untuk reklame jenis megatonberkonsepkan sign net ditambahkan ketentuan sebagai berikut paling tinggi (tiga) meter, b.jarak antar reklame sign net paling dekat (sepuluh) meter, c.jarak reklame paling dekat (dua puluh lima) meter dari persimpangan jalan dan tempat berbalik arah, d.penyelenggaraan reklame sign net median jalan paling besar (dua meter persegi)diselenggarakan pada jembatan penyeberangan orang jpo) ditambahkan ketentuan sebagai berikut a.luas bidang reklame paling besar (tujuh puluh lima) meter persegi, b.tidak boleh menutupi pengguna jembatan penyeberangan orang jpo). penyelenggara reklame wajib memasang plat izin mendirikan bangunan dan stiker masa berlaku izin penyelenggaraan reklame yang dapat terlihat dengan jelas, b.memasang identitas dan nomor telepon penyelenggara reklame yang dapat terlihat dengan jelas, bagi reklame permanen dengan luas bidang lebih dari (dua puluh empat meter persegi)melakukan pembongkaran reklame apabila izin penyelenggaraan reklame telah berakhir: bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame, membayar biaya jaminan bongkar, biaya jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dapat diminta kembali oleh penyelenggara reklame apabila telah melampaui batas waktu pengajuan restitusi, dinyatakan menjadimilik daerah dan harus disetor kas daerah. penyelenggara reklame dilarang menempatkan reklame pada: pohon pohon penghijauan pelindung jalan dan taman, b.rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, tiang listrik, dan tiang telepon, menara telekomunikasi, c.lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah kecuali yang berhubungan dengan fungsi dan acara yang sedang dilaksanakan, badan sungai, saluran, dan jembatan sungai, dan tanah dan atau bangunan milik orang badan tanpa izin pemiliknya. bagian keempat materi reklame setiap penyelenggaraan reklame wajib memuat materi reklame. materi reklame dilarang mempublikasikan minuman beralkohol minuman keras, mengandung unsur sara, melanggar norma kesusilaan dan melanggar hamperangkat daerah yang membidangi perizinan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada s5), diatur lebih lanjutwalikota. penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa indonesia dan atau bahasa daerah yang baik dan benar. papan nama, papan petunjuk, naskah reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis bagian bawah bahasa indonesia, dengan huruf latin yang kecil. bab iii penataan reklame (d) penyelenggaraan reklame yang berdiri diatas atau mengenai tanah bangunan bukan milik sendiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau yang menguasai tanah bangunan. penyelenggaraan reklame pada bangunan dan atau kawasan cagar budaya harus memperhatikan peraturan perundang undangan terkait dengan cagar budaya. peletakan titik titik reklame diluar sarana dan prasarana umum wajib memenuhi persyaratan pembatasan, dengan persyaratdan tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum pju), rambu rambu, traffic light dan lingkungan ekologis sekitar. bab perizinanwalikota dapat melimpahkan pemberian izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada kepada pejabat yang membidangi urusan perizinan. izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam bentuk sir. izin penyelenggaraan reklame wajib diterbitkan apabila telah memenuhi ketentuan dan pajak yang terutang telah dilunasi oleh penyelenggara reklame. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian izin penyelenggaraan reklame diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku bagiidentitasidentitas profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi (dua meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah bangunan yang bersangkutan, d.reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dandiatas tanahwalikota wakil walikota. bagian kedua persyaratan untuk memperoleh sir sebagaimana dimaksud dalam pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi antara lain: fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi ppd, fotokopi izin usaha yang bergerak dibidang jasa periklanan atau izin usaha sesuai materi iklan, dan d.surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikatakan kepada orang lain. selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada maka khusus izin penyelenggaraan reklame insidentil, pemohon harus melampirkan persyaratan surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik yang menguasai lahan dan atau bangunan, apabila reklame diselenggarakan lahan dan atau bangunan milik orang lain. selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada maka khusus izin penyelenggaraan reklame papan dengan luas bidang kurang dari (dua puluh empat meter persegi), pemohon harus melampirkan persyaratan teknis antara lainlahan dan atau berada milik orang lain, b.sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, cc. titik koordinat lokasi reklame: d.desain dan tipologi reklame, foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame, fotokopi sir tahun periode sebelumnya (untuk perpanjangan):papan dengan luas bidang sama dengan atau lebih dari (dua puluh empat meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam huruf dibedakan sebagai berikut a.tidak ,.desain dan tipologi reklame, foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame.o.fotokopi sir jika pernah dimiliki sebelumnya untuk permohonan perpanjangan. b..titik koordinat lokasi reklame: .desain dan tipologi reklame, foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame, gambar rencana konstruksi, .perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur konstruksiatau bentuk lain sesuai dengan ketentuan,, .imb konstruksi reklame: ..megaton sebagaimana dimaksud dalam huruf: desain dan tipologi reklame, foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan, h.gambar rencana konstruksi, perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur konstruksi, imb gedung dan laporannya bagi reklame yang diselenggarakan atas bangunan.eterai cukup,berjalan sebagaimana dimaksud dalam huruf pemohon harus melampirkan persyaratan teknis antara lain fotokopi surat tanda nomor kendaraan stok) bagi kendaraan bermotor: b.foto bidang reklame berjalan, cc. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik yang menguasai kendaraan, apabila reklame diselenggarakan dibidang dan atau kendaraan milik orang laib.ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis permohonan izin penyelenggaraan reklame diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. pendirian reklame papan dengan luas bidang reklame sama dengan atau lebih dari (dua puluh empat meter persegi) dan reklame megaton sebagaimana dimaksud dalam huruf yang menggunakan konstruksi, sebelum mengajukan izin penyelenggaraan reklame harus memiliki izin mendirikan bangunan reklame terlebih dahulu. izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada berlaku selama tidak ada perubahan identitas pengguna reklame dan atau kontruksi reklame. dalam rangka menunjang penyelenggaraan reklame daerah dibentuk tim teknis reklame. tim teknis reklame sebagaimana dimaksud pada beranggotakan: a.unsur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan, unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, dan unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. tim teknis reklame sebagaimana dimaksud pada bertugas menganalisa permohonan izin penyelenggaraan reklame sesuai dengan tugas dan fungsinya, memberikan rekomendasi teknis terhadap penyelenggaraan reklame sesuai dengan tugas dan fungsinya, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan tugas lain terkait dengan penyelenggaraan reklame. penyelenggaraan reklame papan dengan luas bidang reklame sama dengan atau lebih dari (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi dan reklame megaton, harus memperoleh pertimbangan teknis dari tim teknis reklame. penyelenggaraan reklame papan dengan luas bidang reklame lebih dari (delapan meter persegi) yang tidak menggunakan konstruksi, dapat dimintakan pertimbangan teknis dari tim teknis reklame. jangka waktu izin penyelenggaraan reklame insidentil paling lama bulan. izin penyelenggaraan reklame insidentil tidak dapat diperpanjang. jangka waktu izin penyelenggaraan reklame permanennya izipadakain, melekat stiker, selebaran, udara, apung,umum dan kegiatan partai politik. jaminstruksi sebagaimana tertuang dalam dokumen pengajuan izin mendirikan bangunanketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran dan pencairan jaminan biaya pembongkaran diatur dengan peraturan walikota. bab pengendalian dan penertiban setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek lingkungan, estetika daerah, materi reklame dan kelayakan konstruksi. walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame daerah. walikota dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada pejabat yang ditunjuk, b.tim teknis reklame, dan ccd.diperbolehkan, tidak sesuai lag1x24 jawab penyelenggara reklame dan bahan konstruksi reklame harus diambil oleh penyelenggara reklame. dalam hal penyelenggara reklame tidak membongkar sendiri bangunan reklame, maka dilakukan pembongkaran oleh pemerintah daerah dengan beban atas biaya jaminnertibegelan bangunan reklame, pencabutan sir, penutupan pada materi reklame, pembongkaran reklame, dan atau denda administratif. besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan dan sebesar (tiga) kali dari nilai pajak reklame. besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan sebesar (lima) kali dari nilai pajak reklame yang seharusnya. denda administratif sebagaimana dimaksud pada dan disetor kas umumpenyitaan barang, cc. pemeriksaan saksi, d.pemeriksaan tempat kejadian, dan pengambilan sidik jari dan pemotretpaling banyak rp. (limumum daerah. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka izin penyelenggaran reklame yang dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini berlaku, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhiry sbdkresaris daerah kota kediri kepada bagian hukum, pul sekretariat daerah nya ilisinaabuin, sh.mh. pendeta tingkat p # penjelasan atas peraturan daerah kota kediri nomor tahun tentang penyelenggaraan reklame umum kegiatan periklanan melalui papan reklame kota kediri berkembang pesat sejalan dengan pertumbuhan perdagangan dan industrinya. kegiatan ini dapat merupakan ajakan, himbauan maupun pengenalan produk barang dan jasa. pilihan jenis reklame sangat tergantung dari tujuan dan kebutuhannya. penggunaannya mulai dari bahan paling sederhana sampai dengan yang menggunakan teknologi modern. disamping itu, penempatan reklame tidak terbatas pada ruang dalam bangunan (in door) tetapi juga diruang luar (out door) dan tempat tempat umum lainnya. dalam rangka mengoptimalkan fungsi perencanaan dan pengendalian khususnya terkait dengan pengembangan reklame kota kediri, maka pada tahun ini dilakukan tinjauan ulang terhadap penyelenggaraan reklame. tinjauan ini bermaksud untuk melakukan analisis ulang terutama terkait perkembangan reklame kota kediri. sebagai hasilnya, diperoleh kembali konsep dan rencana pengembangan reklame yang berdampak pada pengendalian penyelenggaraan reklame dan pemenuhan pendapatan daerah yang optimal dari penyelenggaraan reklame. dalam upaya mewujudkan rencana penyelenggaraan reklame, diperlukan kekuatan hukum yang mendasari dalam hal penerapannya. untuk itulah pengaturan pengaturan dalam penyelenggaraan reklame yang dibuat harus menjadi produk hukum daerah yakni peraturan daerah agar bisa mengikat semua pihak khususnya penyelenggara reklame yang ada daerah. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah penyelenggaraan reklame mampu memberikan manfaat secara luas bagi penyelenggara reklame, masyarakat, dan pemerintah daerah. yang dimaksud dengan "asas keselamatan""asas ketertiban" adalah terlaksananya penyelenggaraan reklame sesuai penataan yang telah ditetapkan. yang dimaksud dengan "asas keindahan lingkungan" adalahcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas, misalnya spanduk dan umbul umbul. huruf yang dimaksud dengan pada suatu bendadengan tujuan untuk promosi suatu produk tertentu. huruf yang dimaksud dengan reklame selebarannya sehingga reklame tersebut terapung air. huruf yang dimaksud denganvidiotron megaton large electronic display led)yang ada diwilayah daerah. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis adalahbeban angin, beban gempacukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan reklame berkonsepkangubernur kepala daerah tingkat jawa tengah menimbang bahwa tanah, air dan sumber daya alam lainnya jawa tengah merupakan karunia tuhan yang maha esa, agar dapat mencapai sebesar besarnya ke makmur rakyat perlu dikelola dengan berdayaguna dan berhasilguna melalui perencanaan, pembinaan, dan pengen dalian terhadap pemanfaatan, peng gunakan, penguasaan, pemilikan, dan pemeliharaannya, bahwa dengan semakin terbatasnya sumber daya alam untuk menjamin ter selenggaranya kehidupan dan pem bangunan berkelanjutan yang sekaligus terpeliharanya fungsi pelestarian sesuai dengan keputusan presiden nomor tahun tentang pengelolaan kawasan lindung, maka dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan kawasan lindung propinsi daerah tingkat,kawasan taman wisata alam adalah kawasan poles tarian alam dengan tujuan utama. untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam, z1. kawasan cagar budaya adalah kawasan yang me rupawan situs budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas: aa: ab. kawasan gas beracun adalah kawasan tempat keluarnya gas beracun dari tubuh bumi yang membahayakan, ac. kawasan gas beracun adalah kawasan tempat hutan yang dipergunakan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan atau wisata buru terdiri dari taman wisata dan taman buru: ad. daerah pengungsian satwa adalah kawasan yang karena keadaan dan sifat sifatnya perlu dibina dan kiper tahanan dengan maksud sebagai tempat hidup dan kehidupan satwa tertentu yang dilindungi, ae. daerah plasma nutfah adalah kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisiknya perlu dibina dan di pertahankan dengan maksud untuk menjaga keberadaan keanekaragaman jenis plasma nutfah tertentu, afab azas, tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan lindung diselenggarakan dengan azas manfaat, berdayaguna dan berhasil guna, terpadu, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan dan perlindungan hukummelihara kelestariannya. sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah memelihara dan meningkatkan fungsi lindung atas tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa, mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam: memelihara dan meningkatkan kualitas sumber daya alam dan buatan untuk kemajuan pembangunan, pen didikan dan kebudayaan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat: melindungi manusia dan lingkungannya dari bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia. bab ruang lingkup kawasan lindung kawasan lindung dalam peraturan daerah ini meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat: kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam: kawasan lindung lainnya. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya dimaksud huruf peraturan daerah ini, terdiri darkawasan berambut, kawasan resapan air. kawasan perlindungan setempat dimaksud huruf peraturan daerah ini terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau waduk:dimaksud huruf peraturan daerah ini terdiri dari kawasan cagar alam, kawasan suaka marga satwa. kawasan pelestarian alam dimaksud huruf peraturan daerah ini terdiri dari kawasan taman nasional: kawasan hutan raya, kawasan taman wisata alam: kawasan cagar budaya dimaksud huruf peraturan daerah ini tidak terbagi dalam kawasan yang lebih kecil. kawasan rawan bencana alam dimaksud huruf peraturan daerah ini terdiri dari kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi: kawasan tanah longsor, kawasan gas beracun: kawasan rawan gelombang pasang dan banjir. kawasan lindung lainnya dimaksud huruf peraturan daerah ini terdiri dari taman buru: cagar biosfer: kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, kawasan pantai berhutan bakau. bab fungsi dan kriteria kawasan lindung bagian pertama kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannyberfungsi untuk mengendalikan terjadinya erosi, sedimentasi, bencana banjir, kekeringan, serta memelihara dan melindungi kelestarian fungsi hidrologis. kriteriadalah kawasan dengan faktor faktor lereng, jenis tanah dan curah hujan yang melebihi nilai skor atau lebih, dan atau: kawasan yang mempunyai lereng lapangan atau lebih dan atau, kawasan yang mempunyai ketinggian atas meter atau lebih. kawasan berambut berfungsi untuk mengendalikan hidrologi wilayah, sebagai penambat air, pengendali banjir dankawasan resapan air berfungsi untuk memberikan ruang yang cukup bagi perasaan air hujan pada daerah tertentu guna memelihara persediaan sumber air tanah dan penanggulangan banjir baik untuk kawasan bawahannya kawasan yang bersangkutan. kriteria kawasan resapan air adalah kawasan tercurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkanair dan mempunyai geomorfologi yang mampu meredakan air hujan secara besar besaran. bagian kedua kawasan perlindungan setempat sempadan pantai berfungsi untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mentertentu sekurang kurangnya meter dari lirik pasang tertinggi arah darat. sempadan sungai berfungsi untuk melindungi dari kegiatan manusia yang dapat mengaris sempadan sungai bertanggal ditetapkan dengan batas lebar struktur sekurang kurangnya (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul: garis sempadan sungai tidak bertanggal tetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang berwenang: garis sempadan sungai yang bertanggal dan tidak bertanggungawasan sekitar danau waduk berfungsirah darat. kawasan sekitar mata air berfungsikawasan disekitar mata air dengan jari jari sekurang kurangnya meter. kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota berfungsi untuk menjaga fungsi hidrologis, memelihara keindahan, agroklimat, ekosistem dan habitat fauna. kriteria kawasan terbuka hijau kota termasuk dalamnya hutan kota lokasi sasaran kawasan hijau kota termasuk .(eksotik) maupun jenis asli (domestik). bagian ketiga kawasan suaka alam kawasan cagar alam berfungsi untuk melindungi keutuhan, keaslian dan kekhasan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwcagar alam adalah kawasan yang ditunjuk dan akan ditunjuk mem punyai keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan tipewasan suaka margasatwa berfungsi untuk mesin fungi keutuhan dan kualitas tempat hidup margasatwa, menjamin perkembangannya dan populasi satwa,. sumber daya alam dan ekosistemnya lembaran negara tahun nomor tam riteria kawasan suaka margasatwa adalah kawasan yang ditunjuk dan akan ditunjuk: merupakan habitat dari suatu jenis satwa yang, mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan. bagian keempat kawasan pelestarian alam kawasan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berfungsiadalah kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses eko logikedalam zona inti, zona pemanfaatanlam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam dan ekosistemnya. kriteria taman hutan raya adalah merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang eko kriteria kawasan taman wisata alam adalah dapbagian kelima kawasan cagar budaya kawasan cagar budaya berfungsi untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah dan bangunan bernilai budaya tinggi, situs arkeologi dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu. kriteria kawasan cagar budaya adalah tempat serta ruang sekitar peninggalan sejarah dan bangunan bernilai budaya tinggi, situs arkeologi dan kawasan dengan bentuk geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. bagian keenam kawasan rawan bencana alam kawasan rawan bencana alam berfungsi untuk mesin f. kawasan rawan bencana alam adalah ka h, rawan gas beracun serta gelombang pasang dan banjir. bagian kedua kawasan lindung lainnya kawasan taman buru berfungsi untuk menjaga kelestarian satwa dan habitatnya serta menjunjung pengembangan rekreasi dan pariwisata berburu secara teratur. kriteria kawasan taman buru adalah areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan dan atau kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, oleh raga dan kelestarian satwa. kawasan cagar biosfer berfungsi untuk melindungi, mempertahankan ekosistem asli, ekosistem unik yang keseluruhan alamnya perlu dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan. kriteria kawasan cagar biosfer adalah kawasan yang mempunyai wakilan ekosistem yang masih alami dan kawasan yang sudah mengalami degradasi, modifikasi dan atau binaan, kawasan yang mempunyai komunitas alam yang unik, langka dan indah atau merupakan bente dan atau tempat bagi penyelenggaraan pemantauan peru bahan perubahan ekologi melalui kegiatan penelitian dan pendidikan. kawasan perlindungan plasma nutfah berfungsiperlindungan plasma nutfah adalah areal yang memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum ditetapkan areal dengan luasan tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah tersebut. kawasan pengungsian satwa berfungsi untuk melindungi tempat hidup dan kehidupan satwa tertentu, dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, satwa jenis lain maupun alam serta berguna untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pembangunan. kriteria kawasan pengungsian satwa adalah areal yang ditunjuk merupakan daerah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut dan atau areal tempat pemindahan satwa sebagai tempat ke hidupkan barubaru satwa tersebut. (l) kawasan pantai berhutan bakau berfungsibab penetapan kawasan lindung jenis dan lokasi kawasan lindung daerah tingkat tercantum dalam lampiran disertai dengan peta skala sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. pemerintah daerah tingkat menetapkan lebih lanjut kawasan lindung dimaksud ini dalam peraturan daerah yang dihampiri dengan daftar jenis dan lokasi kawasan lindung disertai peta sekurang kurangnya dengan skala untuk kabupaten dan untuk kotamadya selambat lambatnya (dua) tahun setelah diundangkan peraturan daerah ini. pedoman penetapan kawasan lindung dimaksud ini diatur lebih lanjut oleh gubernur kepala daerah. bab kebijaksanaan pengelolaan kawasan lindung bagian pertama umum kawasan lindung yang wilayahnya mencakup lebih dari satu daerah tingkat ii, pengelolaannya di dikoordinasikan oleh gubernur kepala daerah. pengelolaan kawasan lindung dilakukan secara ter padu antar sektor, untuk daerah tingkat door dinaikan oleh gubernur kepala daerah dan untuk daerah tingkat dikoordinasikan oleh bupati walikotamadya kepala daerah. dinas instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya bertanggung jawab untuk memberdayakan dan menge bangka perserta aktif masyarakat dalam meningkatkan dan melestarikan fungsi kawasan lindung. setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi kawasan lindung serta mencegah dan menanggulangi kerusakannya. apabila ternyata dalam kawasan lindung terdapat indikasi adanya endapan mineral, kandungan air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan di nilai amat berharga bagi negara, maka kegiatan budidaya tersebut dapat dijalankan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. penguasaan dan pemilikan tanah yang ada pada kawasan lindung tetap diakui, sedang pengelolaannya untuk kegiatan budidaya dilaksanakan dengan menerapkan upaya konservasi yang tidak menganggu fungsi lindung. bagian kedua pola pengelolaan paragraf kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya pengelolaan kawasan hutan lindung diarahkan pada pelestarian fungsi lindung. kawasan hutan lindung yang berasal dari hutan produksi pengelolaannya diarahkan menjadi hutan produksi terbatas. dalam kawasan hutan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali untuk meningkatkan fungsi lindung. pengelolaan kawasan lindung luar kawasan hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung diarahkan pada kegiatan konservasi untuk meningkatkan fungsi lindung. dalam kawasan lindung luar kawasan hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung, dilarang melakukan kegiatan budidaya yang mengubah benteng alam dan menganggu fungsi lindung. (l) pengelolaan kawasan berambut diarahkan untuk budi daya tidak menganggu fungsi lindung. dalam kawasan berambut, dilarang melaksanakan kegiatan budidaya yang mengubah benteng alam, mempengaruhi kondisi hidrologi wilayah dan merusak ekosistem. pengelolaan kawasan resapan air diarahkan pada kegiatan kegiatan yang tidak memperbesar limpasan atr hujan dan tidak mengurangi kapasitas perasaan air hujan pada daerah yang bersangkutan. semua fihak yang menjalankan bidang usaha yang berada pada daerah resapan air sebagai kawasan lindung, wajib melakukan upaya untuk menjaga dan melestarikan fungsi kawasan. dalam kawasan resapan air, dilarang kelak kanakan kegiatan budidaya yang mengubah benteng alam dan mengurangi fungsi resapan air. paragraf kawasan perlindungan setempat pengelolaan sempadan pantai diarahkan pada kegiatan yang mendukung pelestarian sumber daya alam hi, ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan pantai. pengelolaan sempadan sungai diarahkan pada kegiatan yang mendukung pelestarian fungsi sungai. pengelolaan kawasan sekitar danau waduk diarahkan pada kegiatan yang mendukung pelestarian fungsi danau waduk. pengelolaan kawasan sekitar mata air diarahkan pada kegiatan yang mendukung pelestarian kondisi fisik kawasan dan fungsi mata air. s5) pengelolaan kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota diarahkan untuk member tahanan tempat tempat perasaan air, keanekaragaman hi, ekosistem daerah perkotaan, keindahan lingkungan dan memelihara agroklimat. daerah sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau waduk, kawasan sekitar mata air serta kawasan terbuka hijau kota termasuk dalamnya hutan kota,eraturan pemerintah nomor tahun tentang perlindungan hutaragraf kawasan suaka alam pengelolaan kawasan cagar alam diarahkan untuk kegiatan yang mendukung pengawetan keanekaragaman tumbuh tumbuhan, satwa dan ekosistemnya. pengelolaan kawasan suaka marga satwa diarahkan untuk melindungi keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa. dalam kawasan cagar alam dan suaka marga satwbenteng alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada. paragraf kawasan pelestarian alam pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam diarahkan pada kegiatan yang dapat mendukung pelestarian fungsi kawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan. dalam kawasan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alamaragraf kawasan cagar budaya pengelolaan kawasan cagar budaya diarahkan pada kegiatan yang mencegah kerusakan dan mendukung pelestarian fungsi cagar budaya untuk memajukan kebudayaan nasional dan ilmu pengetahuan. dalam kawasan cagar budaya dilarang memindahkan, mengambil, membawa, mengubah bentuk dan atau warna, memisahkan dan memperdagangkan benda cagar budaya serta melakukan perusakan situs arkeologi dan lingkungannya. paragraf kawasan rawan bencana alam pengelolaan kawasan rawan letusan gunung berapi diarahkan untuk melindungi manusia dari bahaya letusan gunung berapi. pengelolaan kawasan rawan gempa bumi diarahkan untuk melindungi manusia serta mencegah, mengurangi dan menanggulangi kerusakan dan kerugian akibat gempa bumi. pengelolaan kawasan rawan tanah longsor diarahkan untuk melindungi manusia serta mencegah, mengurangi, dan menanggulangi kerusakan dan kerugian akibat tanah longsor. pengelolaan kawasan rawan gas beracun diarahkan untuk mencegah dan menghindari terjadi korban. pengelolaan kawasan rawan gelombang pasang banjir diarahkan untuk melindungi manusia serta mencegah dan menanggulangi kerusakan dan kerugian akibat gelombang pasang dan banjir. pada daerah bahaya dalam kawasan rawan bencana alam, dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun. paragraf kawasan lindung lainnya pengelolaan kawasan taman buru diarahkan untuk tetap terpeliharanya perkembangbiakan satwa dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata buru secara teratur. pengelolaan kawasan cagar biosfer diarahkan untuk melindungi dan mempertahankan ekosistem asli, ekosistem unik dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi guna menunjang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. pengelolaan daerah plasma nutfah diarahkan pada kegiatan yang dapat melindungi fungsi dan tatanan lingkungan daerah perlindungan plasma nutfah dan ekosistem serta menjaga kelestarian flora dan warnanya. pengelolaan daerah pengungsian satwa diarahkan untuk melindungi keanekaragaman jenis populasi dan tempat hidup satwa baik yang sejak semula menghuni areal tersebut maupun pendatang baru. pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau diarahkan pada kegiatan yang dapat mendukung pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan kawasan pesisir. pada kawasan taman buru, cagar biosfer, daerah plasma nutfah, daerah pengungsian satwa dan kawasan pantai berhutan bakau dilarang melaksanakan kegiatan budidaya yang dapat mengubah bentang alam dan menganggu fungsi lindung. bagian ketiga pembinaan dan pengendalian pasat pembinaan dan pengendalian pengelolaan kawasan lindung dilakukan oleh gubernur kepala daerah dan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pada daerah tingkat pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam kawasan lindung didasarkan pada rencana tata ruang wilayah propinsi, peraturan daerah ini beserta petunjuk pelaksanaannya dan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku. dalam hal daerah tingkat menemui permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pengendalian yang bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya. bupati walikotamadya kepala daerah wajib pengen balikan pemanfaatan ruang dalam kawasan lindung dengan berpedoman pada peraturan daerah ini, rencana tata ruang wilayah kabupaten kotamadya daerah tingkat ii, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal daerah tingkat menemui permasalahan yang tidak diselesaikan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam kawasan lindung, maka. pembinaan dan pengendalian pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud ini dilas kanakan melalui kegiatan pengawasan dan peter bitan pengelolaan kawasan lindung. kegiatan budidaya yang ada kawasan lindung dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, dikenakan ketentuan ketentuan tentang analisis menge nai dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. apabilamenurut analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan budidaya dimaksud menganggu fungsi lindung, harus dicegah perkembangannya dan secara bertahap dikembalikan sebagai kawasan lindung. bab vii ketentuan pidana barang siapa melanggar ketentuan peraturan daerah ini diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. apabila tindak pidana yang dimaksud ini dilakukan oleh suatu badan hukum maka ancaman pidana dimaksud dikenakan terhadap pengurusnya. bab viii penyidikan selain penyidik pejabat polisi negara republik indonesia yang bertugas mendidik tindak pidanapropinsi daerah tingkat jawa tengjabat pegawai negeri sipil dimaksud peraturan daerah iniwasan lindukawasan lindungkawasan lindungawasan lindung kawasan lindung: meminta bantuan ahli dalam 'rangka pelaksanaan tugas penyidikan untuk tindak pidana bidang kawasan lindung, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dimaksud inidimaksud ini menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalu penyidik pejabat polisi negara republik indonesia. penyidikan tindak pidana kawasan lindung diperairan dilakukan oleh penyidik menurutkegiatan yang telah ada kawasan lindung tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak menganggu fungsi lindung: kegiatan yang telah ada dan dinilai menganggu fungsi kawasan lindung dicegah perkembangannya dan secara bertahap dialihkan pada kegiatan yang sesuai peruntukannya: kegiatan yang terpaksa mengalihfungsikan kawasan lindung diatur sesuai dengan ketentuan peraturan per 'undang undangan yang berlaku. ketentuan peraturan daerah ini, pelaksanaannya dilakukan oleh bupati walikotamadya kepala daerah tingkat dan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengembangkan perangkat yang bersifat intensif dan disintesis dengan menghormati hak setiap oranggubenurmarioid drs. cendawan peminat utama muda nip penjelaspenjelasan umum propinsi daerah tingkat jawa tengah dianugerahi tuhan yang maha esa dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik darat, perairan maupun udara sebagai modal dasar pem bangunan segala bidang. kekayaan sumber daya alam tersebut harus ditata, dimanfaatkan, dikembangkan, dipelihara, dipulihkan, diawasi, dikendalikan dan dilindungi secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat jawa tengah pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang dapat menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan. pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan yang terus meningkat dapat menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan terhadap sumber daya alam dan oleh karena itu agar dalam pence olahannya dapat dilakukan secara berdaya guna dan bahan lembaran negara nomor keputusan presiden nomor tahun tentang pengelolaan kawasan lindung: instruksi presiden nomor tahun tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas badan agrarian dengan bidang ke hutan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum: peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt tentang garis sem pererhasil guna, maka terhadap keberadaan sumberdaya alam tersebut perlu diatur agar dapat terjamin danterpeliharanya kelestarian fungsinya. untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lestari, perlu disusun peraturan daerah tentang pengelolaan kawasan lindung yang mengatur rencana dan arahan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan azas keserasian, keterpaduan, ketertiban dan kelestarian. ii. penjelasan demi huruf s d cukupjelas huruf menteri adalah menteri yang ditugasi untuk mengelola kehutanan. huruf sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya dan sumber daya non hi. huruf s d cukupjelas huruf sumber daya alam merupakan unsur kehidupan meliputi flora dan fauna. huruf s d af: cukupjelas dan cukupjelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud ekosistem adalah tatanan unsur ling dungan hidup yang meru pakan kesatuan utuh mence luruh dan saling lempeng rugi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. huruf dan cukup jelas. pembagian kawasan lin dung menjadi jenis kawasan sesuaikan dengan fungsi dan kriterianya, berpedoman pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang ren cana tata ruang wilayah nasional. huruf cukup jelas huruf kriteria fisiografi demak sudan dalam ini adalah bentuk permukaan bumi, jenis tanah, kelas lereng, curah hujan dan tipeiklim yang berbunga ruh terhadap kelangsungan ekosistem. adapun sedimen tasi adalah peristiwa perti bukannya berkumpulnya par tiket partikel tanah dan batuan hasil erosi suatu tempat yang lebih rendah dari tempat asalnya. huruf cand cukupjelas s d cukup jelas yang dimaksud dengan pantai adalah daerah tepi perairan laut sebatas antara surut terendah dengan pasang ter tinggi. secara skematis pantai dan sempadan pantai dapat gambarkan sebagai berikut gambar pantai dan sempadan pantai permen nomor prt na daerah pantai naa tax pasang tertinggi surut terendah aan sempadan pantai minimal pesisir pantai perairan pantai so ee darat laut cukup jelas yang dimaksud dengan sungai adalah tempat tempat dan wadah wadah serta ja ringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kiri nya serta sepanjang pena alirannya oleh garis sempadan. adapun garis sempadan sungai adalah garis batas luar peng amanat sungai gambar sempadan sungai ber tanggul luar kotaluar kota. huruf permen nomor prt sempadan sungai berkisar minimal sampai minimal tergantung luas das gambar sempadan sungai ber tanggul wilayah perkotaanwilayah perkotaan. permen nomor prt sempadan sungai berkisar minimal sampai minimal tergantung luas cukup jelas. gambar kawasan sekitar danau waduk. permen nomor prt titik pasang tertinggi kawasan sekitar danau waduk minimal cukup jelas. yang dimaksud memelihara agro klimat adalah memelihara kondisi cuaca mikro dan makro yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. cukup jelas. cukup jelas. huruf: cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan biota adalah makhluk hidup baik flora maupun fauna. huruf cukupjelas. dan huruf yang dimaksud konservasi adalah upaya melindungi, melestarikan dan mengawetkan. huruf cukupjelas. populasi merupakan sekumpulan organisme dari spesies yang sama dari suatu tempat suatu waktu tertentu. satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewan yang hidup darat dan atau air dan atau udara. huruf dan cukup jelas huruf habitat adalah lingkungan tem pat tumbuhan atau satwa yang pada musim musim tertentu datang suatu daerah dan musim tertentu lainnya meninggalkan daerah tersebut. huruf cukup jelas. termasuk dalam pengembangan pendidikan meliputi kegiatan penelitian, pendidikan dan pe pengembangan ilmu pengetahuan. cukup jelas. untuk taman hutan raya sampai saat ini jawa tengah belum ada, namun pada waktu yang akan datang dipersiapkan keberadaannya. peninggalan sejarah dan bangunan bernilai budaya tinggi yaitu benda buatan manusia bergerak maupun tidak bergerak yang berupa kesatuan atau bagian bagian nya atau sisa sisanya, ber umur sekurang kurangnya (lima puluh) tahun dan benda alam yang diangap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. situs arkea logi misalnya situs situs percandian dieng, prambanan dan gedongsongo. kawasan dengan bentukan deo logi tertentu yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, misalnya situs prasejarah sangiran wilayah kabupaten sragen dan kabu paten karanganyar, serta labo natrium geologi karang sambung kabupaten kebumen. syarat syarat untuk senen tukan cagar budaya adalahmempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. s d cukup jelas. yang dimaksud biota laut adalah makhluk hidup yang habitatnya terdapat dalam laut, perairan pantai dan hutan mangrove. angka merupakan kong tanta yang diperoleh dari hasil hasil penelitian. lebar kawasan pantai berhutan bakau dihitung berdasarkan perkalian antara konstanta tersebut dengan nilai rata rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan yang diukur dari gans air surut terendah arah darat. untuk memperjelas perhitungan tersebut digambarkan sebagai berikut pasang tertinggi www pasang tertinggi surut terendah surut terendah surut (serendah darat lan darat kawasan pantai berhutan bakau kama aaa dari kawasan pantai berhutan bakau kent ptg ptk pte, sepanjang jumlah pengamatan pasang tertinggi surut terendah keputusan bersama menteri dalam negeri, menteri kehutanan dan menteri pekerjaan umum nomor tahun k.pts dan pts tentang penanganan konservasi tanah dalam rangka penanganan daerah aliran sungai das): keputusan menteri pertanian nomor pts um tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung: keputusan menteri pertanian nomor pts um tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan suaka alaminstruksi menteri dalam negeri nomor tahun. tentang pengelolaan kawasan lindung daerah,tahun nomor s d cukup jelas. cukupjelas. dalam kegiatan paduserasi antara peta kawasan hutan dengan rencana tata ruang wilayah propinsi telah ditetapkan se jumlah areal hutan produksi yang kondisi fisiografinya semestinya berfungsi sebagai hutan lindung. untuk menjamin kelestarian fungsi kawasan dan tetap dapat memanfaatkannya kawa san ter sebut, maka pemain jabatannya dilaksanakan secara selektif terbatas dengan tetap memperhatikan fungsi lindung. untuk hutan produksi yang kondisinya mempunyai kriteria fisiografi semestinya menjadi hutan lindung, namun sesuai hasil paduserasi belum ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas maka perlu diproduksi terbatas maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap kembung kanannya menjadi hutan produksi terbatas. k,,wnmwkh, kegiatan budidaya yang dilaksanakan pada kaw: lindung adalah meraup: penelitian dan pendiri serta pemanfaatan hasil non kayu. cukup jelas. yang dimaksud benteng alam adalah bentuk permukaan bumi. cukup jelas. gambut mempengaruhi kon isi hidrologi wilayah karena gambut mempunyai daya simpan air. pasai cukup jelas s d cukupjelas. yang dimaksud dengan peng awetan keanekaragaman tum bulan, satwa dan ekosistemnya meliputi upaya perlindungan dan pengamanan, inventarisasi serta penelitian dan pengen tangan yang menunjang peng awetan terhadap tumbuhan, satwa dan ekosistemnya. cukup jelas. cukupjelas. kegiatan pengelolaan kawasan cagar budaya dilaksanakan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan dan pe putaran. larangan tidak berlaku setelah memperoleh ijin dari fihak yang berwenang sesuai peraturan per undang undangan yang berlaku. s d cukup jelas. dampak penting dapat berupa dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari suatu usaha dan atau kegiatan. mengganggu fungsi lindung misalnya terjadi perubahan dan atau kerusakan fisik terhadap kawasan maupun terhadap tum bulan, satwa dan ekosistemnya yang berakibat tidak dapat di pulihkan kembali sesuai fungsi nya. s d cukup jelas dalam ketentuanini yang demak sud dengan perangkat yang ber sifat insentif adalah pengaturan yang bertujuan untuk memberi kan rangsangan terhadap pegiat yang seiring dengan tujuan peraturan daerah ini. untuk menunjang pengelolaan dan pengembangan pemanfaatan kawasan lindung, insentif dapat diberikan berupa kamu dahan kemudahan tertentu, seperti pemberian kompeni sasi, imbalan maupun pem bangunan sarana dan rasa rana penunjang. bagi yang menganggu fungsi kawasan, perangkat disinsentif dapat diwujudkan berupa pengenaan pajak yang lebih tinggi, penolakan permohonan per ujiannya, maupun peniadaan pembangunan sarana dan pra sarana penunjang. dan cukupjelas. lampiran peraturan daerah propinsi daerah tingkat jawa tengah nomor tahun tanggai april jenis dan lokasi kawasan lindung propinsi daerah tingkat jawa tengah jenis kawasan lokasi keterangan! kabupaten koda sebutan khas nara mma kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya kawasan hutan lindung kab. semarang kab. kendal kab. grobogan kab. boyolali kab. wonogiri kab. sragen kab. karanganyar kab. klaten kab. kudus kab. pati kab. jepara kab. rembang kab. blora kab. magelang kab. temanggung kab. wonosobo kab, banjarnegara kab. purbalingga kab. banyumas kab. cilacap kawasan lindung diluar kawasan hutan yang mempunyai karena kab. kendal fisiografi seperti hutan kab. semarang lindung kab. boyolali kab. karanganyar kab. wonogiri kab. wonosobo kab. temanggung kab. magelang kab. kebumen kab. batang kab. pekalongan kab. pemalang kab. tegal ata kab. brebes kab. banjarnegara kab. banyumas kab, purbalingga kab. cilacap kab. jepara kab. kudus kab. pati kawasan berambut kab. semarang rawa pening kawasan resapan air kab. salatiga kod. semarang kab. semarang kab. kendal s5. kab. bolak kab. wonogiri lereng lawu selatan kab. sragen kab. kendal kab. magelang potrosono, siapa merbabu, merapi menoreh kab. temanggung t1. kab. banyumas kab. cilacap kab. pemalang kab. brebes kawasan perlindungan setempat sempadan pantai kod. semarang kab. kendal kab. demak sepanjang pantai utara kab. wonogiri pantas parangopiso, mampu kab. pati kab. jepara kab rembang kab. purworejo sepanjang pantai purworejo kab. kebumen kab. cilacap kod. pekalongan kod. tegal kab. pekalongan kab. batang pantai pesisir batang kab. pemalang kab. tegal kab. brebes sempadan sungai kod. semarang kali semarang dan kali banner kab. grobogan kab. kendal kab. semarang kab. demak kab. surakarta bangunan solo, sungai pede kalinya, kali sumber kali tanggai, kali pelem wulung, kali jenis kab. boyolali kab. sukoharjo kab. wonogiri bengawan solo, #rokok, temon, unggahan, kritik, kab. sragen kab, karanganyar sungai pelikan, lantai. siwalan, kampus gampang kab. klaten kab. kudus kab. pati kab. jepara kab. rembang kab. blora kab. magelang kod. magelang kod. temanggung kab. wonosobo kab. purworejo kab. kebumen alian, pejalan kebumen, premium kab. banyumas kab. purbalingga kab. cilacap z7. kab. banjarnegara kod. pekalongan kod. tegal kab. tegal kab. pekalongan kab. brebes kab. batang kab. pemalang sungai comal, waluh kawasan sekitar danau kab. grobogan waduk kedung obo waduk kab. boyolali mengklik, bede kedung obo kab. wonogiri waduk gajahmungkur parang job, song putri barang, nascar, nawa ngan, kedunguling kab. sragen waduk kedung obo metro book, bambang kembang, blimbing, kebyar, gebang aro kab. karanganyar waduk deli, kalung kah klaten rawa nombor kab pati waduk gunung row seleromo kod, blora waduk geneng tempuran. kab. banjarnegara waduk sudirman kab. banyumas kab. cilacap kab. wonosobo waduk wadaslintang kab. kebumen waduk semper kab. tegas kab. brebes malahan, telaga ranjang, pejalan kawasan sekitar mata air kab, salatiga kab. grobogan kab. kendal kod. semarang kab. semarang kab: boyolali kab. wonogiri kab, sragen kab. karanganyar kab. klaten kab, kudus purworejo, bahawa menawan, temali, colo, kejar kab. rembang kab. blora karanganyar, kedungwanga, beringin driven, tni bersolo, sayuran, kab. magelang kab. temanggung kab. temanggung mata air panas, kelianget, mata air bimo, luar, mata tuk sendang, mata air soro dio ai kab. purworejo kab. kebumen mata air dam kab. banyumas kab. banjarnegara kab. purbalingga kab. cilacap kab. pekalongan kab. batang kab. tegal kawasan terbuka hijau kod. semarang kota termasuk didalamnya kab. salatiga hutan kota kab. tegal kod. magelang kab. surakarta kab. pekalongan kab. semarang kab. kendal kab. grobogan kab. demak kab. pati kab. kudus kab. jepara kab. rembang kab. blora kab. tegal kab. brebes kab. pemalang kab. batang kab. pekalongan kab. boyolali kab. wonogiri kab. karanganyar kab. sukoharjo kab. klaten kab. sragen kab. magelang kab. temanggung kab. wonosobo kab. kebumen kab. purworejo kab. banjarnegara kab. purbalingga kab. banyumas kab. cilacap mma mna kawasan suaka alam kab. wonogiri hutan donotoyo, gunung gandul kab. sragen kah wonosobo kod. banjarnegara telaga ringo, pringamba, telaga sumur kab. cilacap kah pemalang cagar alam moga cagar alam bengawan, antar bolang kab. batang ulo lanang pesan iptv xvi pesan kab. brebes telaga jenjang kab. tegal guci kab. kendal pager gunung daropono, pesona subah ulo lanang, kecubung kab. blora bentuk kah. jepara keling it ini, kembang kab. rembang gunung budak kab. semarang gugak sepasang kawasan suaka marga satwa kab. sragen gunung tunggangan kawasan pelestarian alam taman nasional il. kab jepara taman nasional laut kah sragen kab. wonogiri kab. blora kab. rembang kab. jepara kab. wonosobo telaga warna, telaga pengion kab. magelang kab. kebumen jatijajar kab. semarang tuk songo kab. grobogan kab. kendali curug sewa kab. cilacap kab. purbalingga goa lawa kab. banyumas kab. tegal kab. pemalangtingkat jawa tengah lem baran daerah tahun nomor peraturan daerah propinsi daerah ting tahun nomor peraturan daerah propinsi daerah ting kat jawa tengah nomor tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan pengendalian dampak lingkungan daerah propinsi dati jawa tengahpengelolaan kawasan lindung propinsi daerah tingkat jawa tengah. a22 kawasan cagar budaya kab. semarang kota lama kab. sragen gedongsongo kab. kedai situs conoharjo kab. grobogan beduk kun, mapan kab. demak kab. surakarta kraton kasunanan, kraton mangkunegaran, bangunan kolonial, kel. gapura tugu. monumen. perabot jalan kab. sukoharjo kab. karanganyar sekitar candi makam raja raja solo kab. klaten sekitar candi kab. boyolali kab. wonogiri makam gunungsari, makam hastonogini makam kelokan, makam karangtengah kab. sragen keling inn, kembang kab. kudus menara kudus, sunan kudus, makam sunan muna, museum kretek. kab. jepara pendopo kabupaten, museum kartini benteng voc, makam dan masjid lapangan. kab. rembang makam kartini, pasu sudan sunan bonang, museum kartini kab. blora situs turi, situs wadas, situs ngawi purwa situs surorini. kab. magelang candiremo, mandul asu. lambung, pandai, selogniyo, ukir, tawon, umbul borobudur, gereja vanity, dipotong, manggar agung kod. magelang kab. temanggung situs gondesuli situs pringapus kab. wonosobo situs candi dieng situs kalidadap, situs bongkahan, situs sinagog situs jangang 16i jgr e m m mendes loo soma kab. purworejo situs conoharjo kab. kebumen lipi kab: banjarnegara candi dieng kab. purbalingga mtl. end. sudirman kab. cilacap: skandal, benteng pendem, seok kab. banyumas kab. pekalongan kab. batang air terjun dan makam kab. pemalang situs pasangan kab. brebes makam bupati, gedung jamaat, makam pangeran atas angin, makam mbah mulyo, situs gunung segara kab. pekalongan kawasan rawan bencana alam il. kawasan gudang berapi kab. boyolali kab. klaten kab, magelang kab. pemalang kawasan rawan gempa kab. boyolali kab. klaten kab. magelang kawasan tanah longsor kab. semarang kab. kendal kab. semarang kab. grobogan kab. wonogiri kab. boyolali kab. temanggung kab wonosobo kab. purworejo kab. banjarnegara kab. banyumas kab, purbalingga kab. cilacap kab. batang kab. pemalang kab brebes bai kab. pati kab. kudus b kawasan gas beracun kab. banjarnegara kab. wonosobo kawasan rawan gelombang kab. grobogan kab. semarang kab. kendal kab. pati kab. pekalongan kab. pemalang kab. cilacap kab. banyumas kawasan lindung lainnya kab. semarang kab. kendal kab. demak kab. jepara kab. rembang kab. cilacap kab. tegal kab. pemalang kab. brebes kab. tegal kod. pekalongan kab. pekalongan kab. batang kab. patmalmenteri dalam negeri, membaca :.& surat gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah nomor tanggal juni perihal permohonan pengesahan peraturan daerahdengan perubahan sebagai berikut dasar hukum mengingatagar disesuaikan. kata kata" ditetapkan semarang" dan" pada tanggal april diubah dan harus ditulis ditetapkan semarang pada tanggal april. ketigaitd syarat hamid salinan keputusan ini disampaikan kepada yth. sdr. menteri sekretaris negara jakarta, sdr. ketua dewan perwakilan rakyat daerah propinsi daerah tingkat jawa tengah semarang. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan daerah tingkat adalah propinsi daerah tingkat jawa tengah, daerah tingkat adal, bupati walikotamadya kepala daerah adalah bupati walikotamadya kepala daerah tingkat jawa tengah, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang:, j . kawasan berambut adalah kawasan yang unsur pembentukan tanahnya sebagian besar berupa sisa sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama: kawasan resapan air adalah daerah yang mem merupakan sumber air, sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mem pertahankan kelestarian fungsi pantai, sempadan panttersebut. oo. kawasan sekitar danau waduk adalah kawasan tertentu sekeliling danau'waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau waduk: kawasan sekitar mata air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunya: manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian lingkungan fungsi mata air,,.: kawasan pelestarian lingkungan alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik daratan maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sisti:dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa tengah menimbang bahwa kantor pengolahan data elektronik propinsi daerah tingkat jawa tengah dan kantor penghubung propinsi daerah tingkat jawa tengah yang masing masing dibentuk dengan peraturan daerah propinsi daerah tingkat jawa tengah, oleh karena itu perlu ditinjau kembali bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintah an khususnya yang menyangkut satuan polisi pamong praja, kas daerah, perwakilan, pengelolaan barang daerah, perpustakaan daerah, dan pengelola data elektronik, dipandang perlu adanya wadah organisasi yang menanganinya ,laksanaan hubungan antar lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga lain dan masyarakat jakarta pelaksanaan pemberian dukungan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah jakarta pelaksanaan pengelolaan anjungan jawa tengah taman mini indonesia indah pelaksanaan pengelolaan wisma pemerintah daerah jakarta pelaksanaan fasilitasi informasi dan promosi jawa tengwakilan terdiri dari kepala kantor sub bagian tata usaha seksi hubungan antar lembaga dan masyarakat seksi informasi dan promosi: seksi anjungan taman mini indonesia indah, seksi pelaypengelolaan barang daerah bagian pertama kedudukan, tugas pokok dan fungsi kantor pengelolaan barang daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah bidang pengelolaan barangan barangbarang daerah. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kantor pengelolaan barang daerah mempunyai fungsi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan dan pemberdayaan barang daerah pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengelolaan dan pemberdayaan barang daerahn pemberdayaan barang daerah pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran barang daerah pelaksanaan inventarisasi, pengkajian dan pemanfaatan barang daerah pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang daerah pelaksanaan penyewaan, penggunausahaan, pinjam pakai dan swadaya barang daerah pelaksanaan perubahan status hukum atas barang daeran barang daerah terdiri dari kepala kantor sub bagian tata usaha, seksi perencanaan dan perubahan status hukum: seksi pengadaan dan inventarisasi: seksi pemeliharaan dan pengamanan barang daerah seksi pemberdayaan barang daerahan barangperpustakaan daerah bagian pertama kedudukan, tugas pokok dan fungsi kantor perpustakaan daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah bidang perpustakapustakapustakaan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kantor perpustakaan daerah mempunyai fungsi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perpustakaan pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan bahan pustaka pelaksanaan penyelenggaraan layanan perpustakaan dan informasi pelaksanaan penyelenggaraan perawatan dan pelestarian bahan pustaka pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan karya cetak dan karya rekam pelaksanaan pengembangan perpustakaan ii. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga lain bidang perpustakaan pelaksanaan fasilitasi pengembangan minat baca masyarakat pelaksanaan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional pustakawpustakaan daerah terdiri dari kepala kantor sub bagian tata usaha, seksi pengembangan bahan pustaka seksi deposit dan penerbitan seksi layanan perpustakaan dan pelestarian bahan pustaka seksi pengembangan perpustakapengelola data elektronik bagian pertama kedudukan, tugas pokok dan fungsi kantor pengelola data elektronik merupakan unsur penunjang pemerintah daerah bidang pengelolaan data elektronik dan sistem informasi data elektronikdata elektronik dan sistem informasi. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kantor pengelola data elektronik mempunyai fungsi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan data elektronik dan sistem informasi pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengelolaan data elektronik dan sistem informasita elektronik dan sistem informasi pelaksanaan penyusunan, pengembangan manajemen perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data pelaksanaan penyiapan, pengolahan data dan penyajian pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengendalian komputerisasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem informasi dalam media internet, intranet dan extranet data elektronik terdiri dari kepala kantor sub bagian tata usaha, seksi perencanaan seksi penyusunan sistem dan program seksi multimedia seksi seksi pengolahan data seksi jaringan dan komunikasi data seksi pengendali data elektronikepegawaian jabatan struktural dan fungsional padakan diatur lebih lanjut dengan keputusan gubernur. . takkan daerah, dan kantor pengelola data elektronik pro pinisi jawa tengah. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan bab olahan data elektronikhubung propinsi daerah tingkat jawa tengahpinsi jawa tengah ttdi. penjelasan umum. dalam rangka melaksanakan undang undang nomor tahun telah dibentuk kantor pengolahan data elektroniknghubungsatuan polisi pamong prajadesember tentang pembentukan organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang organisasi susunan serta wewenang tugas dan kewajiban kesatuan pagar praja kas daerahmei dengan berpedoman paddengan dikeluarorganisasi perangkat daerah, maka peraturan perundang undangan tersebut huruf sampai dengan huruf sudah tidak sesuai lagi perlu ditinjau kembali dan menetapkanengan peraturan daerah. il. penjelasan demi s.d cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah peraturan daerah propinsi jawa tengah yang mengandung sanksi pidana. yang dimaksud dengan penegakan peraturan daerah adalah suatu kegiatan pengawasan dan atau pengamatan serta pemeriksaan yang dia bukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap pelaksana an peraturan daerah. huruf yang dimaksud dengan koordinasi dan fasilitasi adalah hubungan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja propinsi dengan satuan polisi pamong praja kabupaten dan atau kota. huruf yang dimaksud dengan pengembangan kapasitas meliputi pengembangan sum ber daya manusia anggota polisi pamong praja baik melalui diklat polisi pamong praja, pendidikan khusus (beladiri, pbb, pemadam kebakaran, darurat, desa mantan, keprotokolan, pe awalan, penyidikan dan lalu lintas) serta pengembangan peralatan dan pakaian dinas satuan polisi pamong praja. huruf yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum adalah kegiatan pengamanan kantor uber nur, rumah dinas gubernur maupun wakil gubernur, aset aset milik pemerintah daerah, patroli wilayah, pengawalan tamu daerah, pejabat. huruf yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah perangkat daerah propinsi maupun perangkat daerah kabupaten kota, yang dimaksud dengan lembaga lainnya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan. huruf cukup jelas. s.d cukup jelas. yang dimaksud dengan barang daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki dan maupun keberharga lainnya. yang dimaksud dengan pengelolaan barang dae a daan, penyimpanan, punya lurah, inventarisasi, pe pengendalian, pemelihara an, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum dan penatausahaannya. cukup jelas. huruf as.d huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan swadaya barang daerah adalah pemanfaatan barang dengan pemberian wewenang kepada dinas instansi tertentu untuk menggunakan penari maan fungsionalnya untuk kebutuhan operasionalnya sendiri secara langsung. huruf s.d huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan perpustakaan adalah semua jenis perpustakaan yang ada propinsi jawa tengah. cukup jelas. huruf as.d huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan layanan perpustakaan dan informasi adalah kegiatan melayani pengguna jasa perpustakaan dalam meme sana, peminjaman dan pengembalian serta layanan rujukan bahan pustaka yang dimiliki oleh berbagai per pustakawan dan pusat informasi lainnyalanda kan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan persen tangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum. huruf hs.d huruf cukup jelas. s.d cukup jelas. pemerintah daerah adalah pemerintah propinsi jawa tengah, gubernur adalah gubernur jawa tengah, cc. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah propinsi jawa tengah: kantor satuan polisi pamong praja adalah kantor satuan polisi pamong praja propinsi jawa tengah, kantor kas daerah adalah kantor kas daerah propinsi jawa tengah: kantor perwakilan adalah kantor perwakilan propinsi jawa tengah: kantor pengelolaan barang daerah adalah kantor pengelolaan barang daerah propinsi jawa tengah, kantor perpustakaan daerah adalah kantor perpustakaan daerah propinsi jawa tengah: ii. kantor pengelola data elektronik adalah kantor pengelola data elektronik propinsi jawa teng. bab iii kantor satuan polisi pamong praja bagian pertama kedudukan, tugas pokok dan fungsi kantor satuan polisi pamong praja merupakan unsur penunjang pemerintah daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peratursatuan polisi pamong praja mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kantor satuan polisi pamong praja mempunyai fungsi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah, pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota bidang ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah pelaksanaan pengembangan kapasitas satuan polisi pamong praja pelaksanaan operasional bidang ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah:satuan polisi pamong praja terdiri dari kepala kantor: sub bagian tata usaha: seksi operasional, seksi pengembangan kapasitaskas daerah bagian pertama kedudukan, tugas pokok dan fungsi kantor kas daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah bidang kaskaspenerimaan dan pengeluaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik daerah. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kantor kas daerah mempunyai fungsi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang kas daerah pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan kas daerah cc. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kas daerah pelaksanaan pengelolaan penerimaan uang tunai dan atau surat berharga pelaksanaan pengelolaan pengeluaran atau penyerahan uang dan atau surat berharga milik daerah pelaksanaan pengendalian uang dan surat berharga milik daerah: pelaksanaan pungutan pajak negara sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku pelaksanaan pembukuan penerimaan dan belanja daerah iikas daerah terdiri dari kepala kantor sub bagian tata usaha seksi penerimaan seksi pengeluaran seksi pelaporunjang pemerintah daerah bidang pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat jawa tengah jakartawakilanlaksanaanlayanan penunjangnyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat jawa tengah jakarta |
: bahwa berhubung dengan itu, maka,kedaluwarsa (l)vinsi jawa tengah. bab xiii pembagian hasil pajak jl),atau realisasi,,j.gubernur jawa tengah ttd ariyanto penjelasanpenjelasan umum bahwa sumber daya alam yang berupa air permukaandan pemanfaatan air permukaanpermukaan merupakan jenis pajak bagi provinsi. pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air itu diharapkan hasil pemungutan permukaan diharapkan memperkuat upaya peningkatan penerimaan daerah bagi provinsi pada umumnya dan peningkatan bagi hasil bagi kabupaten kota khususnya. hal tersebut atas dan dengan berpedoman peraturan pemerintah nomor tahun tentang pajak daerah,ii. penjelasan demi dan cukupjelas huruf yang dimaksud dengan pengambilan air permukaan dalam ketentuan ini, antara lain pengambilan air dalam sektor pertambangan migas. huruf yang dimaksud dengan pemanfaatan air permukaan dalam ketentuan ini antara lain pemanfaatan air dalam bidang tenaga listrik. huruf cukup jelasjtidak termasuk yang dikecualikan sebagai obyek pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah pengambilan, atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. contoh umn, perusahaan umum perum) jasa tirta: contoh bumi, berusia dabcukup ngka waktu yang dimulai tanggal januari sampai dengan desember. cukup jelas s d cukup jelasperaturan daerah provinsi jawamakaian kekayaanjawa tengah memutuskan menetapkan peraturan daerah provinsi jawa tengpemakaian kekayaan, peralatan bengkel,pemakaian kekayaan daerah, dipungut retribusi atas penggun dan peralatan bengkel, fasilitas fasilitas penunjang lainnya. subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan daerahajakair permukaan adalah air yang berada, jaringan irigasinon irigasi mulai dari penyatau jumlahpelayanlingkungan sekretariat daerah, sekretariat dprd, dinas, badanvi tata cara pembayaranmakaian kekayaankaian kekayaan daerah dengan peraturan daerah. ii. penjelasan demi s.d. cukupkekayaan lampiran peraturan daerah provinsi jawa tengah tanggal agustus nomor tahun tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah produksi retribusi pemakaian tanah dpu bina marga untuk bangunan warung kios atau m2 th rp. sisinya untuk bercocok tanam m2 th rp. untuk pemasangan suatu peralatan m2 th barang untuk bangunan rumah semi permanent m2 th beserta halamannya untuk bangunan rumah darurat beserta m2 th halamannya untuk pemasangan pemancangan tiang m2 th papan reklame untuk pemasangan rel ban m2 th untuk usaha perusahaan industri kecil m2 th beserta halamannya untuk tempat penjemuran penimbunan m2 th bahan bahan untuk pemasangan pipa saluran diatas m2 th dibawah urut sepanjang jalan dan melintang diatas dibawah jalan jembatan untuk pemasangan pipa suatu peralatan yang menempel dan atau sejajar jembatan diameter s d m2 th d0000 diameter diatas m2 th anta untuk pemasangan pompa air untuk pemasangan jembatan melintang m2 th dan atau diatas bangunan jalan untuk pemasangan peralatan telpon listrik tiang penyangga tiang th saluran diatas tanah memanjang m2 th melintang jalan saluran dibawah tanah memanjang m2 th jalan saluran dibawah tanah melintang m' th jalan untuk jalan jembatan masuk perusahaan industri usaha besar m2 th perusahaan industri usaha m2 th menengah m2 th perusahaan industri usaha kecil untuk keperluan lainnya. m2 th pemakaian tanah dinas pengelolaan sumber daya air untuk bangunan rumah semi permanen beserta halamannya dekat jalan provinsi m2 th dekat jalan kabupaten m2 th dekat jalan desa m2 th untuk bangunan rumah darurat beserta halamannya untuk kios warung dan sejenisnya dekat jalan provinsi m2 th dekat jalan kabupaten m2 th dekat jalan desa m2 th untuk pemasangan pemasangan tiang m2 th papan reklame untuk pemasangan rel ban m2 th produksi retribusi untuk usaha perusahaan industri beserta halamannya besar m2 th kecil m2 th insidentil pasar malam, grata m2 hari dan parkir) untuk tempat penjemuran penimbunan m2 th bahan bahan untuk pemasangan pipa distribusi m2 th memanjang melintang pipa diatas tanah memanjang m2 th melintang pipa dibawah tanah memanjang m2 th melintang untuk pemasangan pompa air m2 th pemakaian tanah untuk peralatan telpon listrik tang penyangga m2 th saluran diatas tanah memanjang m2 th melintang saluran dibawah tanah memanjang m2 th melintang pemakaian tanah untuk tambak ha tahun untuk tambatan kapal dagang tambatan hari untuk tambatan kapal nelayan tambatan hari untuk penyeberangan perahu m2 th untuk bercocok tanam kab brebemasurat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disingkat skpd adalah surat ketetapan pajakroduksi retribusi kab batndalatim2 th tanah sawah kab temangguwonosobbumworedemakgrobogan tanah tegalan untuk perkebunan m2 th tanaman keras tanah tegalan untuk tanaman m2 th polowilo tanah sawah m2 th kab kuduatlojepremboyolallatwonogiri tanah tegalan untuk m2 th perkebunan tanaman keras tanah tegalan untuk tanaman m2 th polowijo tanah sawah m2 th kab karanganyarsragbawah panen m2 th kota surakartsukoharyumajarnegcilacapbalingpemakaian bangunan saluran pengairan untuk pemasangan jembatan permanen menuju rumah tangga m2 th menuju tempat usaha m2 th untuk pemasangan jembatan darurat menuju rumah tangga m2 th menuju tempat usaha m2 th pemanfaatan bangunan saluran pengairan untuk keperluan rumah tangga untuk kepentingan industri rumah tangga m2 th untuk m2 th kepentingan industri menengah besar pemakaian aula m2 th luas diatas luas dibawah perhari lapangan tennis perhari kantin, koperasi atau usaha lainnya perjam mes per m2 bulan per kamar hari per orang hari tarif produksi retribusi pemakaian tanah lainnya m2 th tanah untuk perumahan rsk wonorejo rsk mp pelet m2 th untuk pegawai pensiunan swasta umur ha tahun pertokoan ha tahun sewa tanah untuk tambak dinas perikanan m2 tahun tambak yang produktif siang satu tambak yang tidak produktif lap bulan sewa tanah peternakan malam satu lapangan tennis lap bulan untuk penggunaan tanah diluar tanah pengairan tanah jalan menyesuaikan retribusi yang sejenis rumah dinas type (diatasa30)21 (sd. ibukota provinsi per bulan ibukota kab kota per bulan ibukota kecamatan per bulan desa per bulan bagi rumah dinas yang penggunaannya tidak hanya untuk tempat tinggal (untuk usaha dengan ijin dikenakan tambahan sewa sebesar dari tarif perda pemakaian ruangan aula aula besar (luas diatas m2) untuk siang hari untuk malam hari untuk siang malam loo & produksi retribusi aula besar dengan fasilitas untuk siang hari untuk malam hari untuk siang malam aula kecil (luas dibawah m2)untuk siang malam kantin, koperasi, pertokoan dan untuk usaha m2 bulan lain biro umum gedung wanita keperluan pesta, show, bisnis siang hari pemakaian malam hari pemakaian| keperluan rapat dan sejenisnya siang hari pemakaian gedung dharma wanita siang, malam hari pemakaian gedung pertemuan pkk aula siang, malam hari pemakaian ruang kelas siang, malam hari pemakaian ruang tunggu vip bandara achmad setiap pemakaian yani perbulan koperasi, kantin diklat provinsi jawa tengah auditorium untuk kepentingan dinas jam jam jam jam auditorium untuk kepentingan swasta siang hari malam hari ruang kelas ruang kelas kecil per hari ruang kelas besar ruang diskusi per hari asrama per orang per hari mess per orang per hari sewa pemanfaatan laboratorium bahasa untuk kepentingan dinas ruang kelas per hari belum ruang diskusi per hari computer laboratorium audiovisual per hari tan sewa laboratorium untuk kepentingan swasta ruang kelas per hari belum ruang diskusi per hari laboratorium audiovisual per hari dan sewa penggunaan komputer per jam ena sewa penggunaan internet per jam kwarda pramuka jawa tengah sanggar bhakti kwarda pramuka untuk pertemuan jateng minimal jam pusat latihan pramuka jawa tengah kec. gunungapi kota semarang lapangan perkemahan per hari orang asrama per hari orang ruang makan untuk siang hari untuk malam hari untuk siang malam soo produksi retribusi gedung pertemuan buruh dinas tenaga kerja surakartakaranganyar tawangmangucilacapota semarang karya grahaasrama buruh wanita intisari surakarta untuk buruh per orang bulan untuk umum per orang bulan asrama bli semarang per orang hari asrama siswa per orang hari ruang pertemuan per pemakaian siang hari malam hari ruang kelas per hari ruang kelas per hari ruang makan dapur per bulan kantin per bulan lapangan tenis per bulan dinas pertanian tanaman pangan training center dipertuan, tegalgondo, bpp soropadan aula ruang sidang sekali pakai asrama per orang hari penggunaan lahan parkir dilokasi agrowisata pendem kendaraan roda berkendaraan pemakai kendaraan roda berkendaraan pemakai dinas kesehatan plp suwakul ungaran per orang hari aula per pemakai pemakaian asrama per orang hari kantin per bulan per bulan karcis bp4 pat, semarang, per lembar bkmk per lembar karcis bp4 klaten dinas perikanan asrama ppi pekalongan per orang hari asrama bbi muntilan per orang hari produksi retribusi suo. dr. mawardi surakarta parkir roda dan per bulan sewa koperasi per bulan sewa kantin per bulan sewa apotek per bulan sewa ruangan untuk bpd per bulan sewa aula sekali pakai sewa ruang paviliun per m2 pakai rsud prof. dr. margono soekarno purwokerto sewa apotik peduli per bulan kantin dharma wanita per bulan foto copy dan telpon per bulan kantor cleaning service per bulan kantin ipni per bulan tempat parkir per bulan kantor kiri sehat dan toko per bulan asrama ipni per bulan wartel angka per bulan sewa tempat dan alat catering per bulan sewa ruangan untuk bpo per bulan setwan pro ruang bpd cabang pembantu setda per bulan dprd kantin dprd per bulan kantor pengelola barang daerah ruang pertemuan asrama haji donohudan aula musdalifah per hari aula ruang makan makkah dan per hari madinah) ruang penerimaan pertemuan per hari jeddah) ruang lobi per hari ruang makan dapur dil per tahun ruang pertemuan pondok slamet siang hari pemakaian baturaden malam hari pemakaian siang malam pemakaian| gedung graha bhakti praja siang hari pemakaian purwokerto malam hari pemakaian siang malam pemakaian| kantor perwakilan jawa tengah jakarta sewa tempat penjualan kerajinan per bulan sewa kafetaria per bulan sewa pendopo agung dan wanita per pemakaian cantik wc) kantor perpustakaan daerah denda keterlambatan pengembalian per buku hari buku pendaftaran anggota perpustakaan per orang bebas pinjam perpustakaan per orang tempat parkir per bulan dinas pariwara pusat layanan informasi pariwisata tic j1. pemuda semarang internet per jam telepon umum per pulsa sesuai harga umum ruang gamer per m2 bulan audio visual per jam organ per jam sewa mobil l300, kijang per jam hari mini bus ac) per hari mini bus non ac) per hari toko koperasi per hari pemandu wisata guide) per hari produksi retribusi tempat persinggahan sementara purwahamba kab. tegal kios per m2 tahun rumah makan per m2 tahun tempat parkir per m2 tahun tanah siap bangun per m2 tahun tempat parkir kadilangu demak per m2 tahun tempat parkir hutan wisata per m2 tahun penggalan ungaran tempat parkir candi umbul per m2 tahun temanggung tempat parkir museum sangiran per m2 tahun sragen tanah kios museum sangiran per m2 tahun tanah wisata goa selatan kab per m2 tahun purworejo tanah kios colo kudus per m2 tahun tempat parlor klaten per m2 tahun dinas perindustrian dan perdagangan pemakaian tanah untuk usaha per m2 tahun industri beserta halamannya pemakaian gedung gedung promosi showroom per tahun industri kerajinan surakarta gedung serbaguna rawa pening siang lipat untuk kepentingan dinas malam sosial siang malam untuk kepentingan swasta siang malam siang malam untuk kios kerajinan per m2 hari untuk kios makanan per m2 hari pengelolaan mesin pengering kayu per tari pengujian dan sertifikasi mutu dikurangi barang surakarta biaya pengujian adan teh per sample pai kopi per sample minyak atsiri per sample makanan ternak per sample kulit per sample pupuk per sample vanili per sample lada per sample karel konvensional per sample hortikultura per sample pengambilan contoh teh per sample kopi per sample kakao per sample minyak atsiri per sample makanan teman per sample karet konvensional per sample hortikultura per sample pelatihan bimbingan penelitian per orang bimbingan kerja lapangan per orang kalibrasi peralatan gelas per alat jasa bantuan permodalan untuk per rp. tahun tarif pengadaan mesin dan peralatan bahan baku industri kecil garam rakyat dengan biaya sistem bergulir operation bagian lainnya produksi retribusi penggunaan laboratorium laboratorium pemeriksaan dan pengujian ternak pelayanan pemeriksaan laboratorium diagnosa penyakit hewan penyakit parasites ternak unggas (ayam, itik dan per ekor sejenisnya) ternak kecil kambing, domba dan per ekor sejenisnya) ternak besar (sapi, kerbau dan per ekor sejenisnya) penyakit bakterial ternak unggas per ekor ternak kecil per ekor ternak besar per ekor pemeriksaan patologi ternak unggas per ekor ternak kecil per ekor ternak besar per ekor pemeriksaan hematologi serologis ternak unggas per ekor ternak kecil per ekor ternak besar per ekor pemeriksaan toksikologi ternak unggas per ekor ternak kecil per ekor ternak besar per ekor pelayanan pencegahan, pemberantasan, pengobatan penolakan penyakit hewan dan reproduksi ternak vaksinasi pada ternak unggas new castle disease) ekor ibd gumbo) ekor infectious bronchitis) ekor mark's ekor crd chronic respiratorik disease) ekor pulchrum ekor vaksinasi pada ternak kecil orf ekor septichaemic epizooticae) ekor hog cholera ekor vaksinasi pada ternak besar anthrax ekor ekor pmk aphia epizooticae) ekor vaksinasi pada hewan kesayangan rabies per ekor distemper per ekor hepatitis per ekor parvovirus per ekor pengobatan penyakit unggas parasite ekor bakterial ekor viral ekor pengobatan penyakit ternak kecil parasite ekor bakterial ekor viral ekor pengobatan penyakit ternak besar parasite ekor bakterial ekor viral ekor produksi retribusi pemeriksaan dan penolakan penyakit hewan pos lalu lintas ternak ternak unggas ekor ternak kecil ekor ternak besar ekor pemeriksaan reproduksi ternak pkb pemeriksaan kepentingan) ekor atr asisten teknik reproduksi) ekor pelayanan kesehatan masyarakat veteriner pengujian mutu bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan uji cemaran mikroba uji fisik sample tpc sample coli sample koliform sample salmonella sample staphylococcus dan streptococcus sample jamur sample kapang sample uji residu antibiotik uji lapis sample konfirmasi sample konfirmasi sample konfirmasi sample konfirmasi sample uji residu sulfonamida yji lapis sample konfirmasi sulfa sample uji residu hormon sample uji residu pestisida sample uji residu logam berat sample uji kolesterol sample uji asam lemak sample uji mutu obat hewan vitamin sample antibiotik sample anthelmetik sample vaksin sample laboratorium pemeriksaan dan pengujian perikanan pengujian mutu hasil perikanan sertifikat fob kurs dollar laboratorium pemeriksaan dan pengujian tanaman pengujian standard padlautan pemeriksaan lapangan per hektarbab nama, obyek, dan subyek pajak. dengan nama pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dipungut pajak atas setiap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. obyek pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah pengambilan air permukaan, pemanfaatan air permukaan, pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. dikecualikan dari obyek pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah (l) pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dan pemerintah desa,pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat, keperluan dasar rumah tangga dan tempat ibadah, pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat ibadah, s5) pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan lainnya yang akan tetapkan oleh gubernur atas kuasa peraturan daerah ini. jl) subyek pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaanpermukaan. wajib pajak pengambilan dan pemanfaatpermukaan. produksi retribusi kedelahijautanahgandsorgpanjang, kacang tunggak,buncis,cabe,tomat,ba wang merah bawang putih,a(varietas bina dan lokal) pemeriksaan lapangan per hektar pengujian benih untuk pengisian label kacang panjang kacang tunggak, per kilogram buncis, bawang merah, bawang putih, cabe, tomat per kilogram pengujian benih untuk pengujian ulang kacang panjang, kacang tunggak, buncis, per contoh benih bawang merah, bawang putih, cabe, tomat per contoh benih tanaman hortikultura tahunan (varietas binaan lokal) pemeriksaan lapangan per batang untuk benih yang dinyatakan tutup, per batang dikenakan biaya tambahan yang diperbanyak dengan sister cangkok, per batang pemeriksaan lapangan (lulus siap jalur) yang diperbanyak dengan sistem per batang micrografling dan kultur jaringan, biaya pemeriksaan lapangan tanpa dikenai biaya tambahan entries tanaman hortikultura tahunan (varietas bina lokal) pemeriksaan lapangan per batang tanaman perkebunan, kehutanan. hijauan makanan ternak dan covercrop pengujian benih untuk pengisian label per batang tanaman obat obatan pemeriksaan lapangan per hektar pemeriksaan umbi gudang per kilogram ubi kayo dan ubi jalar pemeriksaan lapangan per hektar pemeriksaan stek per batang pemeriksaan umbi per kilogram kentang pemeriksaan lapangan per hektar pemeriksaan umbi gudang per kilogram produksi retribusi pengujian khusus heterogenitas per contoh benih tetrazolium test per contoh benih kesehatan eliza test contoh benih per per contoh benih contoh benih kurang dari contoh benih dihitung contoh benih cendawan contoh benih contoh benih bakteri pengujian service (tidak untuk pengisian label) per contoh benih pengujian standar pendaftaranipenetapan pohon induk per batang salak per batang pisang per batang lainnya (untuk batang atas bawah) pendaftaran produsen dan pedagang benih pendaftaran pertama produsen per pendaftaran pedagang per pendaftaran pendaftaran ulang produsen per pendaftaran laboratorium pemeriksaan dan pengujian bahan konstruksi laboratorium tanah (geo teknik) kadar air tanah sampel berat jenis tanah sampel rttemberg limits sampel batas plastis sampelshrinkage limit sampel unconfirmed comp. strength sampel konsolidasi sampel berat isi sampel kuat geser langsung sampel permeabilitas constant head) sampel permeabilitas falling head) sampel trivial sampel axial sampel mekanika batuan pengukuran sifat sifat dasar batuan (1x) sampel kuat lentur (1x) sampel kuat tekan ix) sampel kuat geser tak langsung (1x) sampel kuat geser langsung (1x) sampel punch test (1x) sampel point load strength sampel pemotongan contoh batuan cm2 pembentukan contoh batuan cm2 kuat tekan batuan sampel pekerjaan lapangan geoteknik pemboran tangan, meter pengambilan contoh tanah asli sampel spt titik sumur uji meter geolistrik titik penyandian ringan titik van test titik cbr lapangan sampel produksi retribusi sandstone sampel dynamic cone penetrometer titik kadar air dengan speedy moisture tester sampel aspal keras penetrasi sampel titik lembek sampel aktivitas sampel kelarutan dalam chc13ampel aspal car viskositas sampel penyulingan sampel penetrasi sampel aktivitas sampel kelarutan dalam chc13 sampel berat jenis sampel titik nyala sampel pelekatan sampel kadar air sampel aspal buton ekstraksi sampel kelarutan dalam ck13 sampel aspal emulsi viskositas sampel pengendapanikestabilan sampel kelekatan aspal terhadap batuan kering sampel kelekatan aspal terhadap batuan basah sampel penyulingan sampel penetrasi sampel aktivitas sampel kelarutan dalam chc13 sampel pengambilan contoh aspal keras dari sampel dari sampel dari sampel aspal cair sampel aspal buton sampel air air sampel tersuspensi sampel minyak dalam air sampel ion sulfat dalam air sampel bahan padat sampel semen konsistensi semen sampel pengikatan awal semen sampel kuat tekan mortar sampel berat jenis semen sampel kehalusan semen sampel kadar alr sampel ketetapan bentuk sampel robot sampel agregat abrasi sampel gradasi sampel berat jenis sampel berat isi sampel kadar lumpur sampel indeks keputihan flakiness index) sampel pagan lunak (soft fragments) sampel sounders sampel organik sampel mix design sampel modifikasi mix sampel tarif produksi retribusi benda uji (kubus. under, beton dil) sampel kuat teman sampel kuat tarik sampel lentur kuat teman dengan hammer tester titik kena pengeboran beton pengeboran beton titik tanah (bahan jalan) sampel kadar air tanah sampel berat jenis tanah sampel afterberg limits sampel analisis saringan pemadatan standar sampel pemadatan modified sampel cbr laboratorium sampel cbr modified sampel agregat analisa saringan gradasi sampel berat jenis dan penyerapan agregat kadar sampel berat jenis dan penyerapan agregat halus sampel berat isi sampel kelekatan terhadap aspal sampel keausan dengan mesin los angeles sampel impact test sampel sounders agregat kadar sampel sounders agregat halus sampel sand equivalent sampel campuran aspal kadar air campuran sampel ekstraksi campuran, sampel berat isi campuran sampel berat jenis campuran sampel perencanaan campuran marshall) sampel ubin semen kadar air sampel penyerapan sampel berat isi sampel kuat lentur sampel keausan sampel ukuran sampel bata cetak tras kapur kadar air sampel penyerapan sampel bobot isi sampel kuat tekan bush sampel ukuran sampel genteng keramik ukuran berat sampel tampak luar sampel ketahanan terhadap perebusan air sampel beban lentur sampel 'enn penyerapan air sampel berat jenis amp bata merah ukuran berat sampel kadar garam sampel kuat tekan sampel penyerapan air amp kayu kadar air. sampel berat jenis kering udara sampel kekerasan sampel kuat lentur sampel kuat tank sampel kuat teka sampel kuat geser sampel penetrasi sampel produksi retribusi kapur kadar air sampel kehalusan sampel ketetapan bentuk sampel keteguhan aduk sampel bobotisi sampel trans (sama dengan kapur) kadar air sampel kehalusan sampel pengikatan sampel keteguhan aduk sampel bobotisi sampel laboratorium pemeriksaan dan pengujian mutu air phosphate sampel total coh sampel sampel sampel sampel sampel logam sampel sulfida( so2) sampel cyanide sampel fluorida sampel amoniak nh3) sampel sulfat( so4) sampel warna sampel nitrit( no2) sampel permanganat sampel cod sampel tss sampel chloride sampel fenol sampel acid sampel carbon dioksida co2) sampel alkalinity sampel karbonat sampel bikarbonat sampel kesadahan sampel magnesium sampel kalsium sampel detergen sampel minyak dalam air zat organik sampel oksigen terlarut sampel nitrat( no3) sampel boron sampel kekeruhan sampel sampel temperatur sampel dhl sampel tds sampel laboratorium geologi pertambangan analisa kualitas air fisika suhu per sampel warna per sampel bau per sampel rasa per sampel dhl per sampel tds per sampel produksi retribusi kimia per sampel kesadahan per sampel kalsium per sampel magnesium per sampel karbonat per sampel bikarbonat per sampel perum per sampel mangan per sampel eng per sampel chloride per sampel sultan per sampel natrium per sampel tahun per sampel amonia per sampel nitrat per sampel nitric per sampel timbal per sampel selenium per sampel prostat per sampel cod per sampel mikrobiologi total coli per sampel analisa standar air bersih per sampel analisa bahan galian analisa fisika bahan galian kadar air per sampel kehalusan per sampel pengikatan per sampel keteguhan aduk per sampel bobot isi per sampel abrasi per sampel analisa kimia bahan galian sio2 per sampel ai203 per sampel cao per sampel mg0 per sampel per sampel icon per sampel co2 per sampel per sampel fe203 per sampel na20 per sampel ti02 per sampel p20s per sampel h20 per sampel per sampel cr203 per sampel per sampel per sampel produksi retribusi analisa mekanika batuan tanah mekanika batuan pengukuran sifat daun contoh batuan per sampel pembentukan contoh batuan per sampel mekanika tanah kadar air tanah per sampel beret jens tanah per sampel senberg limits per sampel batas plastic per sampel analisa saringan per sampel pemadatan standar per sampel pemadatan modified per sampel shrinkaage limit per sampel konsolidasi per sampel bereanalisa petrologi granulometri per sampel etsa per sampel membuat preparasi per sampel petrografi mikroskopis per sampel foto san per sampel paleontologi per sampel kantor pengolahan data elektronik jasa penggunaan peralatan unit perjam unit server perjam ribbon) unit printer perjam unit ups per hari unit lcd projector portable per jam set sarana visualisasi ruang per jam radhika unit televisi untuk grafika per jam perangkat laboratorium komputer per hari dengan unit dan printer sda dalam jaringan internet intranet per hari pengoperasian internet per jam jasa perbaikan dan perawatan untuk unit diagnosa biaya pasang penggantian suku kerusakan cadang hard disk ic card mainboard unit server biaya pasang penggantian suku kerusakan cadang hard disk ic1 card main board unit printer biaya pemasangan penggantian suku kerusakan cadang tarif produksi retribusi untuk jasa instalasi komputer setiap unit single user software unit work station unit server lan protocol daa katak user unit server lan protocol kanan user unit server lan protocol untuk user unit server lan protocol lebih dari unit server windows protocol max unit server windows int protocol masa unit server windows protocol user lebih dari unit server windows protocol user jasa penyusunan sistem dan program max sistem program sistem program. tamba tan sistem iii dst ski kelipatan program unu program single user program program multi user bean jasa perekaman dan validasi (transfer data per record perekaman dan validasi transfer max data dear perekaman dan validasi transfer dea data per round perekaman dan validasi iii transfer data iii pan perekaman dan validasi iv1 transfer engan data character record perekaman dan validasi transfer lebih dari data character jasapengolahan datagaji kepegawaian termasuk gaji pegawai kabupaten kota gaji per pegawai bahan pegawai provinsi rangkap surat keputusan kenaikan pangkat per pesawat (diluar per pegawai bahan) surat pemberitahuan kenaikan gaji sdi inf per pegawai dormant kepegawaian per pegawai sda jasa pencetakan selain data gaji kepegawaian pencetakan data maksimal dak character bahan sda character pan sda character sda sda character sda sda lebih dari character anna pemakaian alat berat alat besar dinas pengelola sumber daya air sewa keruk per jam sewa kapal keruk hanson sewa keruk per jam pemakaian kapal tunda jakarta lantai minimal sewa peralatan bulldozer kapasitas kelebihan tahun pemakaian sewa per jam per jam tahun sewa per jam tahun iii sewa per jam tahun tahun sewa per jam sewa per jam produksi retribusi well loader kapasitascrane mobile welltro roller drumbratorroller .6hand compact tahun sewa per jam tahun sewa per jam tahunlll sewa per jam tahun sewa per jam tahun sewa per jam trailer will 10generator set kvawater pump@w produksi retribusi excavatortransportasi bus mini sewa per hari station wagon sewa per hari alat teknik theodori sewa per hari theodori sewa per hari theodori tdm sewa per hari water pass sewa per hari jasa perekaman peta topografi sewa per lembar peta hidrologi sewa per lembar peta sumber days air sewa per lembar gambar kontruksi sewa per lembar pemakaian alai berat dpu bina marga sewa peralatan bulldozer tahun per jam tahun per jam tahun iii per jam tahun per jam tahun per jam motor reader tahun per jam tahun per jam tahun iii per jam tahun per jam tahun per jam stone crushed tph tahun per jam tahun per jam tahun iii per jam tahun per jam tahun per jam wheel loaderbab iii dasar pengenaan, tari pajak dan cara penghitungan pajak jl) dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaat. jenis sumber air permukaan, lokasi sumber air permukaan, tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan, volume air permukaan yang diambil, dimanfaatkan, atau diambil dan dimanfaatkan: kualitas air permukaan: tuas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan, musim pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan: permukaan,mengalikan volume air permukaan yang diambil dengan harga dasar air. s5)mbilan dan pemanfaatan air permukaan ditetapkan sebesar (sepuluh persen). jl) besarnya pokok pajak pengambilan dan pemanfaatbesarnya pokok pajak sebagaimana dimaksud padaroduksi retribusi pile hammvitro roller ton tahun per jam tahun per jam tahun iii per jam tahun per jam tahun per jam tree wheel roller ton tahun per jam tahun per jam tahun iii per jam tahun per jam tahun per jam truck traileroa. produksi retribusi asphalt distributor tahun per jam tahun per jam tahun iii per jam tahun per jam tahun per jam vibration roller ton tahun per jam tahun per jam tahun iii per jam tahun per jam tahun per jam hand compact tahun per jam tahun per jam tahun iii per jam tahun per jam tahun per jam asphalt prayer tahun per jam tahun per jam tahun iii per jam tahun per jam tahun per jam concrete mixer tahun per jam tahun per jam tahun iii per jam tahun per jam tahun per jam generator set kva tahun per jam tahun per jam tahun iii per jam tahun per jam tahun per jam water pump tahun per jam tahun per jam tahun iii per jam tahun per jam tahun per jam sewa work shop mesin bubut tahun per bulan tahun per bulan tahun iii per bulan tahun per bulan tahun per bulan mesin rais tahun per bulan tahun per bulan tahun iii per bulan tahun per bulan tahun per bulan . . produksi retribusi mesin skrip tahun per bulan tahun per bulan tahun iii per bulan tahun per bulan tahun per bulan mesin sep silinder head tahun per bulan tahun per bulan tahun iii per bulan tahun per bulan tahun per bulan mesin hoping tahun per bulan tahun per bulan tahun iii per bulan tahun per bulan tahun per bulan mesin bor kecil tahun per bulan tahun per bulan tahun iii per bulan tahun per bulan tahun per bulan mesin bor besar tahun per bulan tahun per bulan tahun iii per bulan tahun per bulan tahun per bulan mesin gergaji tahun per bulan tahun per bulan tahun iii per bulan tahun per bulan tahun per bulan mesin gerinda tahun per bulan tahun per bulan tahun iii per bulan tahun per bulan tahun per bulan pressure hidrolik tahun per bulan tahun per bulan tahun iii per bulan tahun per bulan tahun per bulan produksi retribusi dinas tenaga kerja dan transmigrasi persewaan peralatan pelatihan blk industri dan pertanian balai latihan kerja industri hardness test per jam tidak furnace 400x per jam surface test per jam mesin bubut per jam sda mesin bubut per jam sda mesin rais per jam sda mesin skrip per jam sda mesin bor radial per jam sda mesin bor tiang per jam sda mesin bor meja per jam sda mesin gergaji pita per jam sda bravo las per jam sda rectifier las per jam sda mesin las tig per jam sda mesin las per jam sda mesin las trafo per jam sda mesin las bravo per jam sda mesin roll otomatis per jam sda mesin potong otomatis per jam sda kalibrasi tester per jam sda brake tester per jam sda nozzle tester per jam sda plccpmia per jam sda plc200ms per jam sda modul input out put per jam sda ociloccope single trace per jam sda ociloccope double trace per jam sda rounding tester per jam sda coldstorage per jam sda refricool per jam sda genset mini power2, per hari sda mesin bor duduk per hari sda mesin book kolom per hari sda oven listrik per hari sda signal generator per hari sda frekuensi outer per hari sda lcr per hari sda decoding coil per hari sda high voltage tester per hari sda mesin bordir per hari sda a0o mesin jahit jarum per hari sda mesin obras visum per hari sda mesin jahit juki high speed) per hari sda mesin jahit konvensional per hari sda mesin molen (aduk baton) per hari sda mesin molen spesies per hari sda mesin bubut kayu per hari sda mesin gergaji belah per hari sda mesin gergaji potong per hari sda mesin rais spindel per hari sda mesin peluang per hari sda mesin gergaji pita per hari sda mesin ketam perata per hari sda mesin ketam menebal per hari sda mesin ampas per hari sda kompresor per hari sda produksi retribusi balai latihan kerja pertanian shaker per bulan sda autoclave per bulan sda fully electronic per bulan sda top leading balance per bulan sda analitik balance per bulan sda edenmeyer per bulan sda edenmeyer per bulan sda edenmeyer per bulan sda ultra micro pipet per bulan sda petri dashes per bulan sda volume pipet per bulan sda measuring pipet per bulan sda buret per bulan sda pendingin refrigerator) per bulan sda soiltester per bulan sda blok thernostal per bulan sda baker mass per bulan sda meter per bulan sda power supply per hari sda power supply per hari sda oven listrik per bulan sda centrifugal per bulan sda bom color meter per bulan sda thermometer per bulan sda culture thesis per bulan sda test tube per bulan sda vakum pump per bulan sda baker glas per bulan sda baker glas per bulan sda amino acid analyzer per bulan sda thermobath per bulan sda waterbath per bulan sda edenmegerl omi per bulan sda edenmeger per bulan sda cooler per bulan sda rice mill fuller per bulan sda disc engine per hari sda diset engine per hari sda disel engine per hari sda hand traktor per hari sda mini traktor per hari sda midi traktor per hari sda farm traktor per hari sda pompa air per hari sda b.balai latihan kerja industri pertanian oan balai hiperkes balai latihan kerja industri semarang mekanik mobil bensin sampel mekanik mobil bensin sampel mekanik sepeda motor sampel mekanik sepeda motor sampel operator mesin jahit sampel operator mesin jahit sampel menjahit tingkat dasar sampel menjahit tingkat iii sampel sekretaris madya sampel operator komputer sampel komputer microsoft office sampel komputer akuntansi sampel bahasa inggris sampel adminstrasi kantor sampel listrik industri sampel plc sampel plain sampel aa. produksi retribusi elektronika sampel elektronika sampel elektronika iii sampel tehnik pendingin sampel maintenance mesin listrik sampel maintenance mesin listrik sampel maintenance mesin listrik iii sampel ukir kayu sampel ukir kayu sampel ukir kayu iii sampel las listrik pagar teralis meubel sampel las listrik konstruksi 2f sampel las listrik konstruksi sampel las karbit sampel las ketik duo sampel inci sampel operator mesin rais sampel operator mesin bubut sampel balai latihan kerja surakarta mekanik sepeda motor sampel mekanik sepeda motor sampel mekanik sepeda motor iii sampel mekanik mobil bensin sampel mekanik mobil bensin sampel mekanik mobil diesel sampel mekanik mobil diesel sampel las listrik iii sampel mesin logam iii sampel logam inci sampel logam cnc sampel akuntansi sampel bahasa inggris sampel sekretaris kantor sampel administrasi kantor sampel bahasa jepang sampel komputer bulan) sampel komputer bulan) sampel komputer tahun sampel mental sampel ukir kali sampel ukir kayu sampel furniture sampel iii sampel instalasi listrik iii sampel tel pendingin iii sampel nikel iii sampel balai latihan kerja khusus pertanian klampok pengolahan basil pertanian sampel mix farming sampel peternakan sampel perikanan sampel pertanian sampel mekanis pertanian sampel perkebunan sampel balai latihan kerja industri cilacap las listrik konstruksi g 4g sampel las listrik konstruksi sampel mekanik mobil diesel sampel mekanik mobil diesel sampel mekanik mobil bensin sampel mekanik mobil bensin sampel mekanik sepeda motor sampel ja. produksi retribusi mekanik sepeda motor sampel instalasi tenaga sampel instalasi tenaga sampel menggulung dinamo hiekei sampel menggulung dinamo ffiekel sampel tehnik pendingin sampel tehnik pendingin sampel mesin perkakas mesin logam sampel bubut, rais, ska9 mesin perkakas mesin logam sampel bubut, rais saraf) bahasa inggris elementary sampel intermediate sampel advance sampel elekftonikal sampel elektronika sampel balai pengembangan kesdarnalan kegiatan hiperkes permukiman kualitas udara per parameter lokasi lingkungan kerja atau ambient) pengukuran emisi sumber tidak percerobong pengujian| bergerak cerobong pengukuran kadar hidrokarbon lokasi pengukuran udara tempat kerja atau ambien bertitik pengukuran kadar logam udara lokasi pengukuran tempat kerja atau ambien bertitik pengukuran kadar debu tempat per lokasi pengukuran kerja pengakuan kadardebu ambien bertitik lokasi pengukuran pengujian tingkat kebisingan per lokasi pengukuran tempat kerja penguji ian tingkat kebisingan bertitik lokasi ambien pengukuran pengukuran tekanan panas per lokasi pengukuran pengukuran intensitas penerangan per lokasi pengukuran tempat kerja pengukuran getaran per lokasi pengukuran pengukuran ventilasi per lokasi pengukuran pengukuran gelombang mikro per lokasi pengukuran pemeriksaan fisiologi per orang pemeriksaan antropometri tenaga kerja pemeriksaan kesehatan umum dan per orang pemeriksaan darah pemeriksaan urine rutin per orang pemeriksaan pemeriksaan daya dengar per orang pemeriksaan| pemeriksaan fungsi paru per orang pemeriksaan pemeriksaan gizi kerja per orang pemeriksaan pemeriksaan dalam darah per orang pemeriksaan pemeriksaan dalam darah per orang pemeriksaan pemeriksaan thorax photo per orang pemeriksaan pemeriksaan ecg fungsi jantung) per orang pemeriksaan pemeriksaan per orang pemeriksaan reaksi kelelahan pemeriksaan phenol dalam urine per orang pemeriksaan pemeriksaan mata buta nama, per orang pemeriksaan isu pelatihan dokter hyperkes per orang pelatihan jin lembaga latihan swasta ijin sementara per lembaga perpanjangan ijin sementara per lembaga ijin penambahan program per lembaga ijin tetap per lembaga produksi retribusi uji ketrampilan dan sertifikasi per orang retribusi tahunan putri per perusahaan retribusitahunan per perusahaan perwadaicabangpjtki rekomendasi bebas fiskal per orang pembekalan akhir per orang pemberangkatan (pap)tki pengesahan peraturan per perusahaan pendaftaran kkb per kkb retribusi pemeriksaan per kunjungan peranan bidang ijin pesawat uap per perusahaan ijin pemakaian pesawat produksi per perusahaan ijin pemakaian pesawat angkat dan per perusahaan angkut yin lift per perusahaan ijin bejana tekan per perusahaan ijin instalasi proteksi kebakaran per perusahaan yin instalasi listrik per perusahaan ijin instalasi penyalur petir per perusahaan pengesahan p2k3 per perusahaan ijin operasi operator pesawat uap per perusahaan ijin operasi juru las per perusahaan ijin operasi perusahaan jasa per perusahaan pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja lain lain obyek retribusi yang belum tercantum di saman vak atau dengan carsbar wilayah pemungutan pajak, masa pajak dan, surat memberitahukan pajak pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang terutang dipungut wilayah daerah tempat air permukaan berada. jl) masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) bulan didalam tahun taklim. tahunpengambilan, atau pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. (l) setiap wajib pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan(l) berdasarkan speed sebagaimana dimaksud dalam pajak ditetapkan dengan menerbitkan skpd ,,bibit benih ikan dan udang, bibit benih tanaman: bibit benih ternak: produksi usaha lainnyaupabila speedlan,gubernur dapat menerbitkan std apabila pajak dalam tahun berjalan, tidak atau kurang (l)gubernur karena jabatannya atauvinsi jawa tengah atau tempat lain yang ditetapkan oleh gubernur. bab vii tata cara penagihan (dl) pajak,kan, sejak tanggal(j( |
tawa rap bahwa bantuan keuangan sebagaimana undang undang nomor tahun dimaksud pada huruf dilaksanakan sesuai tentang pemilihan umum anggota dewan dengan undang undang nomor tahun perwakilan rakyat, dewan perwakilan tentang partai politik juncto daerah dan dewan perwakilan rakyat peraturan pemerintah nomor tahun daerah lembaran negara republik tentang bantuan keuangan kepada indonesia tahun nomor partai politikhuruf undang undang nomor tahun perlu menetapkan peraturan daerah tentang keuangan negara lembaran tentang bantuan keuangan kepada partai negara republik indonesia tahun politikprovinsi jawa undang undang nomor tahun tengah,enyelenggaran negara yang nomor tambahan hap agar bersih dan bebas dari korupsi, kolusi republik indonesiarepublik perundang undangrtai politik lembaran negara indonesia nomor republik indonesia tahun nomor:tentang pengelolaan keuangan tahun nomor tambahan indonesia tahun nomor mena republik indonesia tambahan lembaran negara republik mini indonesia nomor undang undang tahun ane ena anna taman peraturan daerah provinsi jawa tentang pokok negara republik indonesia tahun nomor tahun annan toner nomor tambahan lembaran negara pokok pengelolaan kedua adi lembaran der republik indonesia nomor provinsi jawa nan sebagaimana telah diubah dengan undang provinsi jawa teng nomor undang nomor tahun tentang seri nomor penetapan peraturan pemerintah dengan persetujuan bersama pengganti undang undang nomor rakyat tahun tentang perubahan atas megan tabung undang undang nomor tahun daerah tentang pemerintahan daerah menjadi nur jawa tengah undang undang lembaran negara gue republik indonesia tahun nomor memutuskan: tambahan lembaran negara ovinsijawa kan peraturandaerahpri republik indonesia nomor menetap tengah. tentang bantuan peraturan pemerintah nomor tahun keuangan kepada partai politik. tentang bantuan keuangan kepada partai politik lembaran negara republik babiini tengah. peraturan pemerintah nomor tahun daerah adalah provinsi jawa tengesaran bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah gubenur sah gubernur jawa tengah. untuk setiap kursi ditetapkan sebesar rp. (dua partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh puluh satu juta rupiah).ti #dapat kursi dan negara melalui pemilihan umum. bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota tid lembaga perwakilan rakyat adalah dewan perwakilan melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik rakyat daerah provinsi jawa tengah. tingkat daerahbab iii kepada partai politik yang mendapatkan kursi lembaga tata cara pemberian bantuan perwakilan rakyat. bab iti daerah disampaikan pengajuan bantuan keuangan tingkat apa pemberian para keuangan secara tertulis oleh dewan pimpinan daerah partai politik asa tau sebutan lainnya yang sah kepada untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau fana bean sekretariat partai politik kepada partai politik diberikan bantuan saebantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada dalam diberikan setiap tahun anggaran secara harus dihampiri dengan proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi lembaga salinan foto copy surat keputusan dewan pimpinan perwakilan rakyat hasil pemilihan umum, yang besarnya dewan sea pusat tentang pengesahan kepengurusan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku pimpinan daerah yang telah otentik asi dewan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah. pimpinan pusat, babi salinan foto copy daftar perolehan suara sah dalam laporan penggunaan bantuan keuangan pemilihan umum tahun yang otentikasi oleh misi pemilihan umum daerah: laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik cc. akuntansi bermaterai secukupnya yang ditandatangani tingkat daerah disampaikan kepada gubernur setelah diaudit oleh bendahara dan ketua, berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. foto copy ktp ketua, sekretaris dan bendahara partai yang masih berlaku, bab pen ketentuan penutup nomor rekening partai politik yang bersangkutan. hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang babi yakni mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan penyerahan bantuan keuangan peraturan gubernur. penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. daerah dilakukan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan kepada ketua dan bendahara atau sebutan lainnya yang sah pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dengan berita acara serah terima. dalam lembaran daerah provinsi jawa tengah. ditetapkan semarang dalam hal partai politik yang sedang menghadapi permasalahan pada tanggal agustus intern dan atau adanya pengurus kembar, bantuan keuangan tidak gubernur jawa tengahariyanto diundangkan semarang padatanggal agustus penjelasan plh. sekretaris daerah jawa tengah provinsi peraturan daerah provinsi jawa tengah asisten tata praja nomor tahun ttd tentang audio kiswantoro bantuan keuangan kepada partai politik umum. lembaran daerah provinsi jawa tengah pemerintah provinsi jawa tengah menjamin warga tahun nomor seri nomorprovinsi jawa tengah memandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh suara sah dalam pemilihan umum tahun dengan kepengurusan tingkat provinsi jawa tengahcukup jelas. sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas cukup jelas. dan sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang partai politik junction undang undang nomor cukup jelas. tahun tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah nomor tahun tentang bantuan cukup jelas. keuangan kepada partai politik dan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman cukup jelas. pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik, maka dipandang perlu cukup jelas. menetapkan peraturan daerah tentang bantuan keuangan kepada partai politik. cukup jelas. demi cukup jelas. tambahan lembaran daerah provinsi jawa tengah nomor. cukup jelpolisi pamong praja sebagai unsur penegakan peraturan daerah dan ketenteraman dan ketertiban umum dan dengan telah terbitnyakantor satuan polisi pamong praja yang dibentuksebagaimana diatur dalam daerah. satuan polisi pamong praja provinsi jawa tengahtengpol pp. satpol sebagaimana dimaksud pada adalah satpol tipe dengan eselon ii.a. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi satpol merupakan perangkat pemerintah daerah yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekdagubernur. untukgubernurgubernurgubernur. bab susunan organisasi susunan organisasi satpol terdiri dari kepalaegakan peraturan daerah, membawakan: seksi pembinaan dan pengawasan: seksi penindakan. bidang ketenteraman masyarakat, membawakan: seksi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat: seksi operasional dan pengendalian. bidang pengembangan kapasitas dan sarana prasarana, mem bawahan: seksi pengembangan sumber daya manusia: seksi sarana dan prasaran, pejabat fungsional pada satposatpol diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. bab vii ketentuan lain lain penjabaran tugas pokok, fungsi dan tatakerja satpollembaran daerah provinsi jawa tengah tahun nomor dan semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkatgubernur untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggara roda pemeran eram dan tertib. |
penadengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa tengah, menimbang :a. bahwa sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil sebagai rahmat tuhan yang maha esa wajib dikelola secara bertanggungjawab, dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem didalamnya agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun mendatang untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil jawa tengah belum sepenuhnya didasarkan pada asas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dan keseimbangan pengelolaan antara wilayah pesisir utara dan pesisir selatan sehingga belum dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkeadilan bagi pengembangan ekonomi, sosial, budaya dan keanekaragaman hi, serta menimbulkan tekanan berat dan degradasi sumber daya: bahwa pengaturan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dipandang perlu disesuaikan dengan dinamika sosial budaya masyarakat, terlebih dengan telah diundangkannya undang undang nomor tahun tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksudehingga sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatpesisir dan pulau pulau kecil provinsi yang selanjutnya disingkat kkp3 adalah kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecildari garis pantai saat pasang tertinggi (titik pasang tertinggi)eksplorasi adalah upaya untuk mengetahui potensi sumber daya alam. eksploitasi adalah upaya pemanfaatan sumber daya alamyangorang adalah orang perseorangan dan atau badan hukumitra bahari adalah suatuelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil berasaskan berkelanjutan: konsistensi: keterpaduan: kepastian hukum: kemitraan: pemerataan, peran serta masyarakat: keterbukaan: desentralisasi: akuntabilitas: dan keadilan. pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dilaksanakan dengan daya pesisir dan pulau pulau kecildaya pesisir dan pulau pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberdaya pesisir dan pulau pulau kecil. bab iii ruang lingkup dan batas kewenangan ruang lingkup pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau keciltif kecamatan dan kearah laut sejauh (dua belas) mil diukur dari garis pantai. kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil meliputi penetapan dan pengelolaan perairan: perencanaan, penetapan, pengawasan, dan pengendalian zonasi: eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alam: konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokal: pengawasan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau pulau kecil: pengaturan administratif dan penegakan hukum terhadap peraturan perundang undangan yang dikeluarkan oleh daerah dan atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah: pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil: pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya pesisir dan pulau pulau kecil: pelaksanaan dan koordinasi mitigasi bencana pesisir: ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan pertahanan kedaulatan negara, perlindungan sumberdaya pesisir dan pulau pulau kecil. bab pengelolaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemberdayaan, pelestari dan pulau pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upayamengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah: antar pemerintah daerah dan pemerintah provinsi lain: antara pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota) antar pemerintah kabupaten kota: antar sektor: antara wilayah pesisir utara dan pesisir selatan: antara pemerintah daerah, dunia usahalakukan melalui tahap tahap perencanaan yang terdiri dari rsp3k, zwp3k: cc. rpp3k, rawa3k.pemerintah kabupaten kota dan sektor terkait. penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara integratif melalui koordinasi, sinkronisasi, dan amplifikasi serta mempertimbangkan kondisi wilayah pesisir utara dan pesisir selatan. dokumen zwp3k sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan daerah. dokumen rsp3k, rpp3k, dan rawa3k sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. pemerintah kabupaten kota menyusun rencana zonasi rinci setiap zona kawasan pesisir dan pulau pulau kecil tertentu dalam wilayahnyasebagai instrumen bagi daerah dalam mencapai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil sesuai dengan program pembangunan daerah. rsp3k merupakan dokumen perencanaan makro meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi perencanaan yang disusun berdasarkan kesepakatan sebagai alat pengendali pembangunan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. penyusunan rsp3k sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang ipjp) daerah. jangka waktu rsberdasarkan daya dukung, yang terdiri atas kawasan pemanfaatan umum: kawasan konservasi: kawasan strategis nasional tertentu: alur laut. zwp3k sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah rtrw) daerah yang digunakan untuk memandu dan mencegah konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir. penyusunan dan penetapan zwp3k berpedoman pada rsp3k. zwp3k sebagaimana dimaksud dalam meliputi penetapan rencana kegiatan pada zona tertentu yang masuk kategori diperbolehkan, dilarang, dan atau memerlukan izin. penetapan rencana kegiatan pada zona tertentu sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: keterkaitan antara ekosistem darat dan ekosistem laut dalam suatu bioekoregion: penetapan pemanfaatan ruang pesisir dan pulau pulau kecil: penetapan prioritas kawasan pesisirjangka waktu zwempat rpp3k rpp3k sebagaimana dimaksud dalam huruf berisi arahan:: jaminan terakomodasinya, dan pada optimalisasi potensi kelautan dan perikanan wilayah pesisir selatanserta ketersediaan sumberdalam merupakan tahap perencanaan yang dilaksanakan dalam rangka membangun kerjasama antar pemangku kepentingan: menjadi dasar kesepakatan untuk melakukan peninjauan secara sistematik terhadap usulan pembangunan: menciptakan tertib administrasi: koordinasi pengambilan keputusan antara instansi terkait dalam pemberian izin: merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi, dan perbaikan rencana rencana pengelolaan wilayah pesisir terpadu: dan mengkoordinasikan rencana rencana selanjutnya. rpp3k sebagaimana dimaksud dalam disusun dan ditetapkan berdasarkan kebijakan rsp3k dan zwp3k, serta. jangka waktu rpp3k sebagaimana dimaksud dalam selama (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling kurang (satu) kali. bagian kelima rawa3k rawa3k sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat permasalahan, tujuan, sasaran, strategi, dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk rencana pendanaan dan sumberdaya. rawa3k dilakukan dengan mengarahkan rpp3k dan zwp3k sebagai upaya mewujudkan rencana strategis. rawa3k berlaku (satu) tahun sampai dengan (tiga) tahun dan merupakan dokumen perencanaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah. bab pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil meliputi kegiatan rehabilitasi, konservasi, eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya sumberdaya pesisir dan pulau pulau kecil dan atau budidaya laut, serta pembangunan sarana dan prasarana. pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil untuk tujuan komersial wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku. dalam hal pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil bukan untuk tujuan komersial, wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang. izin sebagaimana dimaksud pada apabila untuk pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk hp3. pemanfaatan perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan kepada orang. pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam jangka waktu (dua puluh) tahun. pemanfaatan sebagaimana dimaksud padayang melakukanorang sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan dampak yang merusak wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang dapat merugikan pihak pihak tertentu. orang sebagaimana dimaksud dalam yang kegiatannya menimbulkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dan merugikan pihak pihak tertentu,instansi lembaga pengelola wilayah pesisir dan pulau pulau kecilnfaatan tanah timbul dikelola untuk mendukung pulihnya ekosistem pesisir dan pulau pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.pat dilakukan untuk tujuan kedaulatan, lingkungan, dan kesejahteraan. pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada untuk tujuan komersial diprioritaskan pada lokasi yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosistem. pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada untuk tujuan bukan komersil diprioritaskan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan. pemanfaatan pulau pulau kecil dan perairan diharus melibatkan lembaga dan atau instansi terkait dan atau pakar setempat. pemanfaatan pulau pulau kecil yang mempunyai nilai strategis wajib dikoordinasikan dengan pemerintah daerahlakukan koordinasi dalam pengelolaan pulau pulau kecil yang terletak daerah perbatasan antara kabupaten kota dan dengan provinsi tetangga. pemerintah kabupaten kota sesuai kewenangannya dapat memberikan izin pengelolaan pulau pulau kecil dan perairan disekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. orang yang akan melakukan pemanfaatan pulau pulau kecil wajib menyusun rencana investasi dan rencana aksi yang sejalan dengan dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang telah ditetapkan. bab vii sempadan pantai pemerintah daerah menetapkan batas sempadan pantai minimal meter dari titik garis pantai saat pasang tertinggi arah darat secara proporsional dengan mengacu pada karakteristik topografi, biofisik, hidrooseongfaktor: perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan pulau pulau kecil pengaturan akses publik serta saluran air dan limbah: fungsi sempadan pantai: dan pengelolaan pemanfaatan sempadan pantai. bab viii konservasi konservasi dilakukan dalam rangka menjaga dan melindungi kelestarian ekosistem pesisir dan pulau pulau kecil: jalur migrasi ikan dan biota laut lainnya: habitat biota laut air: situs budaya tradisional:alam rangka melindungi: sumber daya ikan dan lingkungannya: tempat persinggahan dan atau jalur migrasi ikan dan spesies langka serta endemik yang dilindungi oleh undang undang: tempat pemijahan dan daerah asuhan ikan: daerah tertentu yang memiliki kearifan lokal: dan ekosistem pesisir dan pulau pulau kecil yang unik dan atau rentan terhadap perubahan. kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan terbatas: dan zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan. kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri atas usul gubernur. pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengusulkan inisiatif calon kawasan konservasi: melakukan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi: melakukan pencanangan kawasan konservasi: dan melakukan pengelolaan kawasan konservasi. bab reklamasi reklamasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dapat dan sosial ekonomi. reklamas dan pulau pulau kecil: menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungandilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. babrangka rakaman hi. rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: pengkayaan sumberdaya hi: perbaikan ekosistem: perlindungan spesies: dan penghentian pemberian izin. rehabilitasi sumberbab pengendalian pemberian izin kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau pulau kecil dalam kawasan pemanfaatan umum dan zona pemanfaatan terbatas dikendalikan dengan sistem perizinanmemperhatikan: izin harus sesuai dengan zwp3k, rencana zonasi rinci dan rpp3k, menjamin hak akses publik:daftar kegiatan kegiatan yang memerlukan izin,: kegiatan kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan pesisir wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan dan atau ukl dan upl: harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. setiap kegiatan pengusahaan perairan pesisir wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif dan operasional. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada meliputi: kesesuaian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dan atau rencana pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil: hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya: danpelaksanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau pulau kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem: membuat sistem pengawasan dan melaporkan hasilnya kepada instansi pemberi izin: dan dalam hal kegiatan lokasi yang berhubungan langsung dengan pantai, pemohon wajib memiliki hak atas tanah. persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan disertaimemperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses sempadan pantai dan muara sungai: dan melakukan rehabilitasi sumberdaya yang mengalami kerusakan dilokasi izinnya. permohonan kegiatan pengusahaan perairan pesisir harus ditolak apabila kegiatan yang dimohonkan: tidak sesuai dengan ketentuan dalam zwp3k, rencana zonasi rinci dan rpp3k: mengandung ancaman yang serius terhadap perlindungan wilayah pesisir: tidak didukung bukti ilmiah: menimbulkan kerusakan yang diperkirakan tidak dapat dipulihkan: memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berlebihan. bab xii mitigasi bencanaesiko bencana. pemerintah daerah wajib memuat aspek mitigasi bencana sebagai pertimbangan utama dalam menyusun dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil terpadu. mitigasi bencana dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau pulau kecilserta lingkup luas wilayah.setiap orang dan pemerintah daerahbab xiii pemberdayaan masyarakat bagian pertama perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat, melalui upaya pembinaan dengan memfasilitasi: penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan hukum, pendampingan, supervisi, dan sosialisasi serta peragaan dalam peningkatan pengelolaan sumberdaya pesisir, penerapan teknologi, permodalan, usaha mikro, dan pengembangan budidaya sumberdaya pesisir dan pulau pulau kecil: kerja sama antar kabupaten kota untuk meningkatkan potensi dan produktivitas masyarakat: lembaga swadaya masyarakat dalam pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada masyarakat: dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. bagian kedua hak dan kewajiban masyarakat berhak memperoleh nilai ekonomi pada obyek ekonomi tertentu atas sumberdaya pesisir dan pulau pulau kecil: memperoleh informasi tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau pulau kecil: memperoleh pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau pulau kecil: dilibatkan dan mengetahui atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak lain wilayah pesisir dan pulau pulau kecil:sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. masyarakat berkewajiban: menjaga dan mempertahankan obyek obyek sumberdaya pesisir dan pulau pulau kecil yang bernilai ekonomi dan bernilai ekologis, bernilai sosial budaya, dan pertahanan keamanan: melindungi dan mempertahankan nilai ekonomi dan ekologi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan: memberikan informasi yang diperlukan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau pulau kecil: mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya pesisir dan pulau pulau kecil. bagian ketiga peran serta lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non pemerintah peran serta lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non pemerintah lainnya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecilanggota masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil: menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau pulau kecil: menyampaikan informasi mengenai kegiatannya wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. bagian keempat perserta lembaga perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perserta perguruan tinggientuk pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir dan dan pulau pulau kecil: membantu dalamdan pulau pulau kecil: membantuitra baharimitra bahari sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur. kegiatan mitra bahari difokuskan pada pendampingan dan atau penyuluhan: pendidikan dan pelatihan: penelitian terapan: dan rekomendasi kebijakan publik. kegiatan mitra bahari sebagaimana dimaksudkan pada diketuai oleh unsur perguruan tinggi sebagai koordinator. ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan mitra bahari ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab xiv koordinasi pengelolaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil secara terpadu dikoordinasikan oleh instansi yang membidangi kelautan dan perikanan dan instansi yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah. jenis jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada meliputi penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap tiap dinas otonom atau badan sesuai dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil terpadu: perencanaan tiap tiap instansi daerah, antar kabupaten kota, dan dunia usaha: program akreditasi skala daerah: rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal daerah, dinas otonom, atau badan daerah: penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil daerah. fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan dari tingkat kabupaten kota sampai daerah. pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota wajib melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. bab pengawasan dan pengendalianngawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecillembaran negara republik pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pemerintah daerah. pengawasan dan sebagaimana dimaksud dalam secara terkoordinasi oleh pemerintah daerah. pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan oleh masyarakat melalui penyampaian laporan dan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang. bab xvi data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, pemerintah daerah wajib menyediakan data dan informasi mengenai wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang dapat dipertanggungjawabkan. setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan data dan informasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud pada setiap orang yang memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau pulau kecilbab xvii pembiayaan pendanaan untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dapat diperoleh melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pendanaan lainnya yang sah. bab xviii: menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove: menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun: i. melakukan penambangan pasir, mineral, minyak dan gas tanpa izin:xdimengikat para pihak. bab penegakan hukum pemerintah daerah wajib melaksanakan perlindungan terhadap pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau pulau kecil daerah: melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya: cc. melakukan koordinasi dengan provinsi lain untuk penegakan hukum laut. bab xxi sanksi administrasi setiap orang yang melanggar ketentuan huruf dan huruf dan diancam, denda administratif, pembekuan sementara dan atau pencabutan izin dan atau hp3erusakan pesisir dan pulau pulau kecil yang berdampak besar diancam dengan ketentuxivselambat lambatnya (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah iniumum secara geografis wilayah jawa tengah bagian utara dan selatan berbatasan dengan laut, sehingga merupakan wilayah pesisir. disamping itu, juga dianugerahi beberapa pulau kecil yang cukup potensialtengah. sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya hi, yang meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lainnya: sumberdaya non yang meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut: serta sumberdaya buatan yang meliputidan dengan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan kerusakan lingkungan. terjadi pertumbuhan penduduk, abrasi, pencemaran organik dan an organik, maupun kerusakan ekosistemuntuk memanfaatkannya secara optimal dan bertanggungjawab, melakukan pengawasan dalam pemanfaatannya, maupun pengendalian agar tidak terjadi kerusakan, maka diperlukan landasan hukum bagi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil tersebut. substansi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil akan meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian. kegiatan ini akan melibatkan berbagai pihak, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan ekosistem laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen, untuk melindungi kelestarian sumberdaya wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. pengaturan dalam peraturan daerah berorientasi untuk melindungi wilayah tersebut dari kegiatan eksploitasi yang tidak bertanggungjawab, yang diwujudkan dalam kegiatan pengusahaan, pemanfaatan, konservasi, rehabilitasi, reklamasi, dan mitigasi bencana. selanjutnya, menciptakan keharmonisan dalam pengelolaannya, baik antara pemerintah dengan pemerintah daerah maupun dengan masyarakat yang dilakukan dengan mendorong partisipasi dan inisiatif melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. regulasism untuk bersinergi dengan pemerinttengah. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah agar pemanfaatan sumberdaya tidak melampaui daya pulih, tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang, dan pemanfaatan"asas konsistensi adalahdalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecilserta. huruf yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum adalah menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau pulau kecil, serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. huruf yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah merupakan kesepakatan kerja sama antar"bagaian besar anggota masyarakat. huruf yang dimaksud dengan "asas peran serta masyarakat adalah terwujudnya perserta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, penguasaan informasi kebijakan, representasi suara dalam pengambilan keputusan, dan dapat memanfaatkan sumberdaya secara addibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. huruf yang dimaksud dengan "rsp3k disusun berdasarkan isu wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang aktual. cukup jelas. rsp3k ini. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf penggunaan sumberdaya yang diizinkan merupakan penggunaan sumberdaya yang tidak merusak. penggunaan sumberdaya yang dilarang adalah penggunaan sumberdaya yang berpotensi merusak ekodeningkatan kesejahteraan masyarakat diutamakan pada masyarakat nelayan. untuk pemanfaatan wilayah daratan, perizinannya sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. pemanfaatan bukan untuk tujuan komersial seperti konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. pemanfaatan perairan pesisir dan pulau pulau kecil mencakup permukaan, kolom, dan dasar perairan, perizinannya sesuai ketentuan hp3. cukup jelas. cukup jelas. kerusakan ekosistem pesisir dan pulau pulau kecil akibat kegiatan usaha. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pemanfaatan untuk tujuan komersial yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap ekosistem seperti dan peternakan. pemanfaatan untuk tujuan bukan komersial yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap ekosistem seperti konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. cukup jelas. pulau pulau kecil yang mempunyai nilai strategis adalah pulau yang terletak daerah perbatasan atau pulau terluar yang terkait dengan kedaulatan negara, situs warisan budaya dunia, pengendalian lingkungan hidup, yang pengelolaannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional atau regional. cukup jelas. cukup jelas. pihak ketiga adalah orang perseorangan dan atau badan hukum yang melakukan usaha pemanfaatan. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf ekosistem pesisir dan pulau pulau kecil antara lain lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuari, laguna, dan deltkosistem pesisir dan pulau pulau kecil yang unik misalnya gumuk pasir, laguna, dan habitat penemuan penyu laut. cukup jelas. cukup jelas. reklamasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil hanya boleh dilakukan apabila manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari pada biaya sosial dan biaya ekonomngunan struktur fisik meliputi sistim peringatan dini, pembangunan sarana prasarana, dan atau pengelolaan lingkungan untuk mengurangi rewi ayah pesisir dan pulau pulau kecilprovinsi jawa tengah yang berbatasan dengan laut jawa, membentang mulai dari kabupaten brebes sampai dengan kabupaten rembang. wilayah pesisir selatan adalah wilayah pesisir bagian selatan provinsi jawa tengah yang berbatasan dengan samudera hindia, yang membentang mulai dari kabupaten cilacap sampai dengan kabupaten wonogiri, kecuali wilayah pesisir yang menjadi wilayah provinsi daerah istimewa yogyakarta. sumber daya nonulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi air dan yang berada diatas permukaan air pada waktu? (dua ribu kilometer persegi),pulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, kannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitasian setelah memperoleh izin. rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulaidalam zona yang ditetapkan. rencana aksi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang selanjutnya disingkat rawahak pengusahaan perairan pesisir yang selanjutnya disingkabudidaya laut adalah kegiatan budidaya biota laut yang meliputi tahapan kegiatan pembenihan, pembesaran dan pemanenan hasiljombang, menimbang bahwa dalam rangka terselenggaranya tata kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, nyaman, tenteram serta disiplin, dipandang perlu adanya pengaturan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat, serta sarana dan prasarana fasilitas umum: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf maka dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakatketertiban umum dan ketentaraan masyarakat,ketentraman dan ketertiban umum. masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. lingkungan adalah lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat kabupaten jombang yang meliputi lingkungan keluarga dan lingkungan umum. ketertiban adalah suatu keadaan lingkungtempat umum adalah tempat tempat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum yang meliputi. tempat umum lainnya adalah tempat tempat umum selain yang ditetapkan oleh bupati. taman adalah sebuah tempat yang terencana atau sengaja rencanakan alun alun adalah tanah lapang yang luas muka tempat kediaman resmi bupati. lapangan adalah tanah yang dipergunakan untuk fasilitas olah raga dan atau untuk kepentingan umum lainnya yang dikuasai dan atau dibawah pengawasan pemerintah kabupaten,ruang terbuka hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu, sarana lingkungan kota, pengamanan jaringan prasarana, budidaya pertanian, meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah. trotoar adalah tepian jalan yang disediakan khusus bagi pejalan kaksungai adalah salah satu sumber air yang berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan yang mengalir dari hulu hilir, bergerak dari tempat yang tinggi tempat yang rendah. saluran air adalah bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari sumber air saluran pembawa atau sungai. kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk antaranya, debu, sampah, bau serta bebas dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya. keindahan adalah suatu keadaan yang enak dipandang oleh manusia. reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan aturan serta corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menunjukkan suatu barang jasa dan orang ataupun untuk menarik perhatian umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. gelandangan adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal layak, pekerjaan tetap dan hidup berpindah pindah dari suatu tempat tempat yang lain yang tidak sepantasnya menurut aturan dan norma kehidupan masyarakat. pengamen adalah orang yang melakukan aktifitas menggunakan benda dan atau alat musik untuk mencari uang. pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan cara meminta minta tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. panti rehabilitasi adalah tempatb maksud dan tujuan maksud penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi aman, tentram, tertib dan teratur. tujuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis: mencegah dan menanggulangi ancaman gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat: cc. mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap fungsi fasilitas fasilitas umum. bab iii penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bagian kesatu pemerintah kabupaten pemerintah kabupaten berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kabupaten. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi: penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau, jalan, dan marka penyeberangan (zebra cross): menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam kabupaten:bagian kedua masyarakat setiap orang berhak memperoleh perlindungan dari ancaman gangguan ketertiban umum dan ketentraman. setiap orang berkewajiban untuk memelihara dan menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan masing masing dan tempat umum. setiap orang berkewajiban untuk memelihara dan menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan masing masing dan tempat umum. bab larangan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, setiap orang dilarang mendirikan bangunan tempat umum dan atau tempat umum lainnya kecuali mendapat izin dari bupati atau pejabat yang berwenang, mengotori dan atau merusak tempat umum dan atau tempat umum lainnya, membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal atau tidur jalan, jalur hijau, taman dan atau tempat umum lainnya, mendirikan, membuat kandang dan memelihara ternak yang dapat menimbulkan aroma bau busuk atau dimungkinkan dapat mengganggu ketertiban umum dalam kota atau kompleks perumahan, mematikan pohon, memotong dan atau mengambil ranting pohon tepi jalan, tempat umum dan atau tempat umum lainnya selain petugas dari skpd yang berwenang. membuat alat pembatas kecepatan (polisi tidur) yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, menempelkan dan atau memacu reklame, selebaran, poster, slogan, stiker, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya pada rambu rambu lalu lintas, lampu lampu penerangan jalan, telepon umum, pipa pipa air dan pohon tepi jalan, taman, alun alun, lapangan, gedung olahraga, ruang terbuka hijau, jalur hijau: bermain layangan, ketapel, panah, melempar batu dan benda benda lainnya jalan, trotoar dan atau tempat umum lainnya, menempatkan barang atau sejenisnya serta berjualan tempat tempat umum, kecuali tempat tempat yang ditentukan oleh bupati: membuang dan atau menimbun bahan bangunan dan barang barang lain yang dapat mengganggu kebersihan, keindahan dan ketertiban umum tempat umum: menggunakan jalan untuk menempatkan segala jenis kendaraan dalam jangka waktu lebih dari (dua belas) jam kecuali ada rambu rambu yang memperbolehkan kendaraan untuk parkir, menggembala atau membiarkan ternak tempat umum: membuang kotoran atau sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan, menyalakan api dan atau petasan yang dapat menimbulkan bahaya dan atau dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum tempat umum, oo. membunyikan sesuatu apapun atau dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan suara gaduh atau bising yang dapat mengganggu ketentraman umum tanpa izin dari skpd atau instansi yang berwenang: melakukan perbuatan mencoret coret dengan menggunakan alat apapun jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta pada dinding pagar maupun tembok kantor dan sekolahan sehingga dapat merusak keindahan lingkungan sekitar: membuang air besar (hajat besar) dan air kecil (hajat kecil) jalan, trotoar, jalur hijau, sungai, saluran air dan tempat umum lainnya, menjemur pakaian, hasil pertanian dan barang barang lainnya jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya: bergelantungan atau meminta sumbangan tempat umum: mengemis dan atau mengamen tempat umum, menutup penuh jalan umum untuk kepentingan pribadi atau badan. bab pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban bagian kesatu pembinaan dan pengendalian bupati melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengendalian perizinan. pembinaan dan pengendaliangian ketiga pengawasan dan penertiban bupati melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui kegiatan: pemantauan, pelaporan: cc. evaluasi, penertiban berdasarkan temuan langsung lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat ataupun aparat. pengawasan dan penertiban terhadapempatenam) minggutiga juta rupiah). dikecualikan terhadap pelanggaran bergelantungan sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau mengemis sebagaimana dimaksud pada huruf dapat ditambah dengan pembinaan panti rehabilitasi. pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya tempat umum dan prasarana lainnya selain dikenakan pidana kurungan atau denda juga diwajibkan untuk mengganti kerusakan yang diakibatkannya. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dan adalah pelanggarantahun ttg ketertiban umum.doc setiap orang berkewajiban untuk mencegah perusakan lingkungan dengan ikut mencegbahaya lingkungan yang mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi lagi dalam menunjang kebersihan, ketertiban dan keindahan. (penjelasan setiap orang berkewajiban ikut menjaga dan memelihara fasilitas fasilitas umum dan kelengkapannya.(penjelasanwujudkan pelaksanaan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi secara nasional, perlu adanya penyesuaian nomenklatur kelembagaan: bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf makaiubah sebagai berikut: ketentuan bagian keempat diubah, sehingga keseluruhan bagian keempat berbunyi sebagai berikut: bagian keempatkepala dinas, sekretariat: bidang kependudukan, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang penyuluhan, pengkajian dan pengembangan: kelompok jabatan fungsional: utdpendudukan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi pendaftaran penduduk, seksi pembinaan administrasi kependudukan, seksi mobilitas dan kematian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, seksi perkawinan dan perceraian, seksi penyimpanan dan perubahan. bidang penyuluhan, pengkajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi data dan informasi, seksi pengembangan dan pengelolaan data base, seksi analisis dan evaluasi. ketentuan lampiran diubah,: lampiran bagan susunan organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jombang: lampiran bagan susunan organisasi dinas perhubungan dan komunikasi kabupaten jombang: lampiran bagan susunan organisasi dinas pekerjaan umum cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan kabupaten jombang: lampiran vii: bagan susunan organisasi dinas pekerjaan umum bina marga dan pengairan kabupaten jombang, lampiran viii:xl: bagan susunan organisasi dinas pertanian kabupaten jombang, lampiran xii: bagan susunan organisasi dinas peternakan dan perikanan kabupaten jombang: lampiran xiii bagan susunan organisasi dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten jombang. lampiran xiv.doc |
(ena (ra pemerintah provinsi jawa tengah peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor tahun tentang bahasa, sastra, dan aksara jawa dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa tengah, menimbang bahwa kualitas pemahaman dan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara jawa sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya memperlihatkan kondisi yang semakin menurun, bahwa bahasa, sastra, dan aksara jawa sebagai ekspresi budayahasa, sastra, dan aksara jawa wenangan pemerint,ayagunaan teknologi informasi juga perlu dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, pendidikan negeri maupun swasta, paguyuban, pahaman, yayasan, metro budaya, dan lembaga lembaga yang menyelenggarakan kursus kursus bahasa jawa. huruf kegiatan apresiasi dan kompetisi, antara lain berupa lomba lomba tentang penggunaan dan pemakaian bahasa dan sastra jawa, seperti: pidato bahasa jawa atau sekolah, macapat, geguritan, mendongeng, drama, membaca dan menulis aksara jawa, serta penulisan kaligrafi aksara jawa. huruf dalam menyusun dan menyempurnakan pedoman tentang tatanan penulisan aksara jawa perlu bersumber pada buku keraton sri sedari. huruf cukup jelas. huruf kegiatan transkripsi merupakan penyalinan kembali teks naskah naskah jawa baik dengan tangan maupun cetak sesuai aslinya, sedangkan transliterasi merupakan penyalinan dengan penggantian aksara jawa huruf latinkegiatan pembinaan bahasa jawa diperlukan pemasyarakatan dan pembiasaan penggunaan bahasa jawa jajaran birokrasi pemerintahan, lingkungan pendidikan formal, nonformal, keluarga, dan masyarakat terutama dalam suasana yang tidak resmi. dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab perlu melibatkan unsur perguruan tinggi, skpd, balai bahasa, dewan bahasa jawa, keraton, pusat pusat budaya, sanggar sanggar seni dan organisasi non pemerintah yang bergerak bidang pelindungan, pembinaan, pengembangan bahasa, sastra, dan aksara jawa baik tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten dan kota. dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud, perlu berkoordinasi dengan balai bahasa semarang dan dewan bahasa jawa provinsi jawa tengahin jutbidang bahasa, sastra, dan budaya jawapelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara jawa melalui upaya penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran. pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, sastra, dan aksara jawa melalui pembelajaran lingkungan pendidikan formal, nonformal, keluarga dan masyarakat. pengembangan adalah upaya menyelaraskan pemakaian bahasa, sastra, dan aksara jawa agar sejalan dengan pembinaan bahasa indonesiabab asas dan tujuan pelindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksarpelindungan, pembinaan, pengembangan bahasa, sastra, dan aksara jawa bertujuandiri daerah, b.menyelaraskan fungsi bahasa, sastra, dan aksara jawa dalam ke hidupk: mendayagunakan bahasa, sastra, dan aksara jawa sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti. bab iiiidaerah sesuai dengan perkembangan zaman.: sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah: sarana pengungkapan dan pengembangan sastra dan budaya jawa dalam bingkai keindonesiaan, pembentuk kepribadian dan peneduh jatidiri suatu masyarakat daerah,: sarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat me pahami nilai nilai seni dan budaya daerah: sumber kearifan budaya lokal untuk didayagunakan dalam pembangun watak dan karakter bangsa, cc.:: sarana ekspresi dan apresiasi dalam beraksara yang memiliki nilai nilai estetika, sarana pembentukan karakter dan peneguhan jatidiri suatu daerah. bab arah dan strategi kebijakan arah kebijakan, pelindungan, pembinaan, pengembangan bahasa, sastra, dan aksarindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksarjawa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat, meningkatkmenyediakan dan mengangkat guru bahasa jawa dan tenaga fungsional sesuai dengan strata pendidikan bidang studi bahasa dan sastra jawa, meningkatkan kualitas guru bidang studi bahasa, sastra, dan aksara jawadan aksara jawa, meningkatkan kegiatan apresiasi, dan kompetisi mengenai penulisan dan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara jawa, h.menyusun dan menyempurnakan pedoman tata penulisan bahasa jawa dengan huruf latin dan aksara jawa, melakukpahaman, yayasan, dan sanggar sanggar dalam melindungi, membina dan mengembangkan bahasa, sastra, dan aksara jawa, meningkatkan kegiatan apresiasi dan kompetisi melalui lomba lomba mengenai pemakaian, penggunaan bahasa jawa, serta penulisan aksara jawa, memberikan penghargaan kepada sastrawan, pelestari, dan pegiat bahasa, sastra, dan aksara jawa yang berprestasi:jawa, memasyarakatk: memasyarakatkan dan membiasakan penggunaan bahasa jawa dalam situasi yang tidak resmi. bab wewenang dan tanggung jawab gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk meningkatkan kegiatan, pelindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksargubernur. bab vii peran serta masyarakat semua elemen masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam upaya pelindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara jawa. skpd yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara jawa berkewajiban mendorong peran serta masyarakat. bab viii pembiayaan pembiayaan untuk kegiatan pelindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara jawa bersumber daridaerah ini mulai berlaku, peraturan yang berkaitan dengan bahasa, sastra, dan aksara jawa yang sudah ada sebelummengena9 penjelasan atas peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor tahun tentang bahasa, sastra, dan aksara jawa umum unsur utama dari budaya jawa adalah bahasa jawajawajawa telah menjadi wahana untuk memberi makna susastra dan budaya jawa. keberadaan bahasa, sastra, dan aksara jawa telah berperan dalam mengembangkan budaya jawajawa adalah fungsi dan peranan bahasa, sastra, dan aksara jawa dalam kehidupan ber masyarakat, berbangsa dan bernegara. fungsi dan peran bahasa jawa tidak hanya terbatas sebagai sarana komunikasi. bahasa jawajawajawa, yaitu nilai nilai moral, etis, dan estetis yang dapat didayagunakan untuk pem jawajawa. apabila bahasa dan sastra jawawa tengah sebagai daerah otonom, sesuai dengmaka pemerintah provinsi jawa tengahjawa. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemerintah provinsi jawa tengah perlu membentuk peraturan daerah tentang bahasa, sastra, dan aksara jawa. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. provinsi jawa tengah dijumpai varian varian atau dialek dialek sesuai dengan kawasan budaya surakarta, banyumasan, kedu, bagel, pesisir kulon, pesisir wetan, samin, serta wilayah perbatasan kabupaten cilacap dan brebes dengan kabupaten ciamis dan cirebon. yang dimaksud beraneka ragam jenis adalah ungkapan ungkapan yang merupakan kata kata bijak berisi petuah, pemali atau larangan, sebagai kearifan budaya lokal yang memiliki nilai nilai keunggulan. dalam kegiatan pelindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara jawa perlu ditetapkan pedoman penulisan aksara jawa dengan keraton sriwedari sebagai panduan, serta dilakukan pembelajaran kembali carakan jawa dimulai dari aksara jawa dentawyanjana, pandangan, pasangan,dan angka yaitu: aksara jawa did dha nya tha nga pandangan wulu latn i suku latin tag latin taling tarung latin pepet :: latin layar latin wigan latin cecek latin ng pangan huruf yang dipasang jadi konsonan lai pangkal latin cakra latin cakra keret latin pada lungsi latin tanda titik pada angsa ::x latin awal kalimat pasangan eng lalu gl|a, ar "ah en) c0) dha nya tha nga angka ina sj:z haa cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
berita daerah seri pebruakhmat tuhan yang maha esa bupati jombangpemilihan umum, perlue).ketentuan dan hurufdiubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut besaran dana cadangan yang dianggarkan untuk pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun sebesar rp. tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah). dana cadangan sebagaimana dimaksud pada dianggarkan pada tahun anggaran sebesar rp. dua milyar lima ratus juta rupiah), tahun anggaran sebesar rp. | hukum1| lembaran daerah 2012nld dana cadangan.doc |
ng) rim manprovinsi jawa tengah telah menetapkan peraturan daerahsebagaimana dimaksud dalam huruf tidak sesuai lagieretagubernurkeseluruhan berbunyi sebagai berikut:keseluruhan berbunyi sebagai berikut: penentuan garis sempadan yang terpengaruh pasang air laut,ketentuan dan diubah serta ditambah (satu) yakni sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:dan ditambah (satu) yakni sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikutkeseluruhan: trotoar: jalur hijau, jalur pemisah, alat alat perlengkapan jalan: jaringan utilitas, sarana umum, parker:ketentuan diubah, dan antara dan disisipkan (satu) yakni (la) sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: barang(la) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggaran. beberapa ketentuan dalamsungai pasang surut adalah sungai yang terpengaruh pasang surut air laut. jalan adalaarteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayan atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. jalan kolektor adalaha: penyimpanan barang dalam jumlah banyak atau dibatasi yang ada kaitannya dengan kegiatan industri: pembangkit energi, penyalur atau pembagi tenaga listrik dalam komplek industri,keseluruhankeseluruhan berbunyi sebagai berikut: kilometer persegi, dan sungai keciletentuan bab diubah, ditambah (tiga) bagian yakni bagian ketiga, bagian keempat dan bagian kelima, dan diantara dan disisipkan (enam) baru, yakni dan sehingga sehingga keseluruhanempat |
tan gubernur jawa tengahjawa tengah, perlu dibentuk penyidik pegawai negeri sipilprovinsi jawa tengah nomor tahun tentangumum dalam rangka penegakan peraturan perundang undangan provinsi jawa tengahprovinsi jawa tengahperaturan daerah provinsi jawa tengah:jawajawatengahprovinsi jawa tengahgubernurgubernurpimpinan skpd yang dikoordinasikan oleh sekretariatcc.: sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah:: fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir: fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir:: fotokopi penilaian prestasi kerja yang dilegalisir::gubernur:: biro hukum sekretariat daerah selaku anggota:gubernurgubernurgubernur. sekretariat ppn sebagaimana dimaksud pada secara officio diketuai oleh sekretaris daerah provinsi jawa tenggubernurtengah dan sumber dana, ppn yang diangkat berdasarkan peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatan ppn. |
met 5679m"sebesar rp. belanja sebesar rp. defisit sebesar rp. pembiayaan penerimaan sebesar rp. pengeluaran sebesar rp. pembiayaan netto sebesar rp. rp. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah rp. dengan rincian sebagai berikut: il.sejumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan rp. realisasi rp. selisih kurang rp. pengeluaran pembiayaanelisih rp. sisa lebih pembiayaan rp. saldo anggaran lebih akhir rp. posisi keuangan pada tanggal desember tahun dalam neraca daerahurplus operasi: pendapatan rp. beban rp. surplusdarioperasi rp. defisit dari kegiatan non operasional defisit non operasional rp.( pos luar biasa: beban luar biasa rp. surplus rp. posisi keuangan pada tanggal desember tahun dalamrp. kas bendahara penerimaan rp. kas bendahara pengeluaran rp. saldo kas akhirper desember rp. posisi keuangan pada tanggal desember tahun dalam)lampiran anggaran berikutnya dpa l), tercantum dalam lampiran viii, laporan kinerja badan usaha milik daeraha noref peraturan daerah kabupaten sidoarjo, provinsi jawa timur nomor |
una bupati sidoarjo provinsi jawa timurjasa konstruksi, tanda daftar usaha perseorangan dan izin usaha diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten sidoarjo kepada usaha orang perseorangan dan badan usaha yang berdomisili wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, bahwa peraturan daerahdinamika perkembanganjasaadalah izin yang diberikan pemerintah kabupaten kepada badan usahausahaebut lpnk adalah lembaga yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasakonstruksi nasional, dan keselamatan, kebebasan:danastibagian kedua bentuk dan kualifikasikualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupatiiup yang didaftarkan pada unit kerja instansi pemberi ijuk dan tiup. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada diberikan kartu tanda daftar usaha perseorangan, berteknologi sederhana,teknologi madya, dan atau berbiaya sedanggian kedua persyaratan izin usaha diberikan pada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan. ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan pemberian ijuk diatur dalam peraturan bupatibupati menerbitkan ijuk kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan ijuk sebagaimana dimaksud pada untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi berlaku seluruh wilayah republik indonesia. bagian ketiga permohonan pelayanan ijuk bupati melakukan pelayanan pemberian ijuk,dan atau cc. perubahan data, bagian keempat larangan dan kewajibu tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi, atau secara bersamaanyang membidangi jasa konstruksi. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan atau kegagalan bangunan. melakukan pemalsuan terhadap ijuk atau tiupatau usaha perseorangan dilarang melakukan pemalsuan terhadap ijuk atau tiup bagian kelima pemberian ijuk unit kerja instansi yang ditunjuk untenamkurun waktunya ijuk tidak pernah mendapatkan pekerjaan bidang konstruksi. bab tanda daftar usaha perseorangan ketentuan mengenai ijin usaha jasa konstruksi sebagaimana dalam sampai berlaku secara mutasi muntandis terhadap tanda daftar usaha perorangan. bab hak dan kewajiban pemegang ijuk pemegang ijuk atau tiup berhak mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi, dan mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah, pemegang ijuk atau tiup wajib memenuhi ketentuanatau tiup wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu. pemegang ijuk atau tiupatau tiupatau tiupdan tiup atau nomor tiup kantor tempat perseorangan berdomisili. bab vii laporan pertanggungjawaban perangkat daerah yang memberikan ijuk dan tiup perangkat daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan penerbitan ijuk dan tiupdan tiup kepada gubernur secara berkala setiap (tiga) bulan sekalidan tiupan tiuperseorangan atau data dari sumber lainnya. tata caradanatau tiupb pelaporan setiap bulan pengguna jasa buk atau tiup wajib melaporkan kinerjanya kepada bupatsalah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh bupati melalui sekretaris daerah atau perangkat daerah penerbit ijuk dan tiup yang ditunjuk oleh bupati selaku pembina jasa konstruksi melakukan pendaftaran terhadap usaha orang perseorangan. bab sistem informasi perangkat daerah pemberi ijuk dan tiup melakukan input data pelayanan ijuk dan tiup dalam sistem informasi jasa konstruksi. ijuk dan tiup yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet. unit kerja instansi pemberi ijuk dan tiup melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada secara berkala. bab pembinaan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan terhadap buk dan usaha perseorangan dalam pemberian ijuk dan tiup. pembinaan dalam pemberian ijuk dan tiup sebagaimana dimaksud padanasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar, danii sanksi administratif setiap usaha orang perseorangan dan badan usaberupa teguran, pembekuan ijuk atau tiup, atau cc. pencabutan ijuk atau tiup ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif lebih lanjut diatur dalam peraturan bupati. bab xidanbab ketentuan lain lain perangkat daerah pemberi ijuk dan tiupatau tiujasa konstruksidemi cukup jelasjasajasaprofesionalitas adalahsalah satu upaya untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dilakukan dengan menertibkan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria termasuk penerapan dokumen pelelangan dan dokumen kontrak standar. huruf partisipasi masyarakat meliputi partisipasi baik yang bersifat langsung sebagai penyedia jasa, pengguna jasa, masyarakat jasa konstruksi, dan manfaat hasil penyelenggaraan jasa konstruksi, maupun partisipasi yang bersifat tidak langsung sebagai warga negara yang berkewajiban turut melaksanakan pengawasan untuk menegakkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi dan melindungi kepentingan umum. huruf yang dimaksud dengan kenyamanan lingkungan terbangun adalah suatu kondisi bangunan sebagai hasil penyelenggaraan jasa konstruksi yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang direncanakangubernur jawa tengahangkutan jalan, telah diundangkan peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor tahun penyelenggaraan perhubungan provinsi jawa tengah, bahwa sehubunganketentuan dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf bertentangan dengan undang undang dimaksubeberapa ketentuan dalam peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor tahun berikut: angka angka angka angka dan angka bab arah kebijakan dan tataran transportasi wilayah, bagian kesatu arah kebijakan, paragraf perhubungan udara, bab penyelenggaraan perhubungan udara, dan sepanjang fras tow. untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perhubungan wilayah provinsi jawa tengahseiringkewenangan yang terkait dengan urusan bidang perhubungan bahwa sub urusan penerbangan merupakan kewenangan pemerintah pusat. hal ini berdampak pad, sehingga pengaturan mengenai penerbangan dalam peraturan daerah dimaksud perlu dilakukan pencabutan. sehubungan dengan hal tersebut atas, makadai sara ke) men aha gubernur jawa tengah peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor tahun tentang sistem kesehatan provinsi dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa tengah, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik serta peningkatan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, perlu dibentuk sistem kesehatan provinsi, bahwa peraturan presiden nomor tahun tentang sistem kesehatan nasional menyatakan bahwa sistem kesehatan nasional dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan atarangka menjamisediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui: penerbitan cabang dan cabang penyalur alat kesehatan, penerbitan izin usaha kecil obat tradisional. bagian ketujuhistem informasi kesehatan untukperumusan kebijakan kesehatan, penyelenggaraan kesehatan, bantuan hukum kesehatan,. bantuan hukum kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemberian pertimbangan dan bantuan hukum,cc.ntuan hukum kesehatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan:,bagian kedelapaniiidaerah, dan pemerintah kabupaten kota. pemerintah daerahpemerintah daerah bersama pemangku kepentingan harus mendorong pencapaian universal health coverage secara bertahap. babpenghargaan pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada organisasi, kelompok atau perorangan yang nyata nyata telah berkontribusi dan berprestasi dalam penyelenggaraan skp. ketentuan tentang pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan, kepala biro hukum kepala bagian artian hukum ban yg, asasi manusia adik iskandar sha5ina tingkat nip, penjelasan atas peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor tahun tentang sistem kesehatan provinsiengahengah yang juga dapat dipedomani oleh pemerintah kabupaten kota jawa tengah.dengan sistem kesehatan provinsi ini, pemerintah provinsi jawa tengah memprioritaskan pencapaian standar pelayanan minimal dengan target sebagai bagian pemenuhan hak warga negara dalam sektor kesehatan. peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai payung besar bagi penyelenggaraan urusan kesehatan provinsi jawa tengah, sehingga dapat mewujudkan masyarakat jawa tengah yang sehat dan sejahtera. ii.engah pelaksanaan skpyanan public safety center pscengujian alat kesehat atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan pelayanan health tourismhuruf yang dimaksud dengan pelayanan optic adalahhuruf yang dimaksud dengan pelayanan telemedicine adalah pelayanan pengiriman layanan perawatan kesehatan dengan mempertimbangkan jarak dan menggunakan teknologi informasi serta komunikasi, meliputi: pertukaran informasi diagnosis, pengobatan dantuskan: menetapkan peraturan daerah tentang sistem kesehatan provinsiprovinsi jawacukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud biomedis dan teknologi dasar kesehatan adalahterapan kesehatan dan epidemiologi klinik adalahintervensi kesehatan masyarakat adalah"humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat adalah. huruf tenaga non kesehatan merupakan tenaga yang memiliki latar belakang pendidikan non kesehatan tetapi menjadi bagian integral dari upaya kesehatan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan frasa skala prioritas perencanaan program pembangunan kesehatan adalah skala prioritas dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangusistem kesehatan provinsi sistem kesehatan provinsi sistematika pengertian skp pokok pokok penyelenggaraan subsistem subsistem penyelenggaraan penjelasan pengertian sistem kesehatan provinsi (skp) suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya (pemerintah, masyarakat dan swasta) provinsi, dalam suatu kesatuan yangpokok pokok penyelenggaraan landasan landasan ideal pancasila landasan konstitusional uud landasan operasional nomor tahun tentang kesehatan prinsip dasar perikemanusiaan pemberdayaan dan kemandirian adil dan merata pengutamaan dan manfaat tujuan terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota dan atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usahap merupakan acuan penyelenggaraan pembangunan kesehatan daerah. subsistem subsistem penyelenggaraan skp meliputi subsistem: upaya kesehatan penelitian dan pengembangan kesehatan pembiayaan kesehatan sumber daya manusia kesehatan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan manajemen, informasi dan regulasi kesehatan pemberdayaan masyarakat penjelasan masing masing subsistem sebagai berikut: subsistem upaya kesehatan pengertianterdiri dari unsur unsur: upaya kesehatan, upaya kesehatan diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, adalah upaya kesehatan perorangan ukp) maupun upaya kesehatan masyarakat ukm). upaya kesehatan dilakukan dengan cara peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan. penyelenggaraan ukm dan ukp dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lainpelayanan optic:, upaya kesehatan olahraga, upaya kesehatan matra,pengamanan makanan dan minuman dan pengamanan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya napa). fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan jawa tengah diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, swasta dan masyarakat. fasilitas pelayanan kesehatan dapat dibedakan menurut jenis pelayanannya dan tingkatannya. fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenisnya terdiri dari: pelayanan kesehatan perorangan, pelayanan kesehatan masyarakat fasilitas pelayanan kesehatan menurut tingkatannya terdiri dari: pelayanan kesehatan tingkat pertama primer: pelayanan kesehatan tingkat kedua sekunder, dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga tersier pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat dapat melakukan rujukan vertikal maupun horizontal, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan. sumber daya upaya kesehatan, sumber daya upaya kesehatan berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana. sumber daya manusia dioptimalkan dengan pemenuhan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga, baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan, melalui pendidikan dan pelatihan teknis maupun non teknis, pembinaan tenaga kesehatan dan peningkatan jenjang pendidikan. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, merupakan pendukung merasionalisasi upaya kesehatan. sarana pendukung upaya kesehatan berupa alat alat kesehatan, obat obatan, bahan medis dan non medis, sarana transportasi seperti ambulans maupun puskesmas keliling, dan sarana pendukung administratif lainnya berupa perangkat keras seperti meleleh, elektronik maupun perangkat lunak seperti informasi dan teknologi serta regulasi. dukungan dana diperlukan bagi eksistensi upaya kesehatan secara berkesinambungan. dukungan dana merupakan hal fundamental bagi keberhasilan upaya kesehatan. sumber dana dapat berasal dari pemerintah maupun non pemerintah. penggunaan dana dengan sumber yang berbeda, mengandung konsekuensi pertanggungjawaban yang berbeda pula, sesuai dengan ketetapan dan aturan yang ditetapkan oleh pihak pihak pemberi dana. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan dilakukan secara berjenjang vertikal maupun horizontal. pembinaan dan pengawasan secara berjenjang vertikal dilakukan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas pelayanan kesehatan dibawahnya. pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk menjaga mutu kualitas pelayanan upaya kesehatan. pembinaan dan pengawasan dilakukan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan organisasi profesi dan masyarakat. pembinaan dilakukan dalam ranah pembinaan umum dan teknis, dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. fasilitasi dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. konsultasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsungsistem kesehatan provinsi. pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara upaya kesehatupaya kesehatan pengawasan teknis dilakukan untuk mendukung capaian tujuan upaya kesehatan, dalam bentuk pengawasan pencapaian indikator spm, lisensi, akreditasi, sertifikasi, program prioritas dan program pengembangan. prinsip terpadu, berkesinambungan dan paripurna upaya kesehatan diselenggarakan secara terpadu, berkesinambunganbermutu, amanadil dan meratwilayah provinsibekerja dalam tim secara cepat dan tepatdalam sistem penyelenggaraan upaya kesehatan, kewenangan urusan wajib bidang kesehatan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah dan kabupaten kota. garis besar sistem pelayanan kesehatan dalam upaya kesehatan digambarkan dalam konsep berikut. garis besar sistem pelayanan kesehatan sistem rujukan tersier sistem rujukan dan rujukan balik dd, dan rujukan balik ukm ukp baik pemerintah daerah maupun kabupaten kota, dapat menerbitkan kebijakan bidang kesehatan sesuai dengan ranah kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan perundang undangan atasnya. kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan bidang fasilitas, sarana prasarana, pembiayaan, target kinerja dan kebijakan kebijakan lain yang dapat mendukung pencapaian target target kesehatan daerah masing masing yang diharapkan mampu mendukung pencapaian target target kesehatan tingkat provinsi. penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan secara komprehensif sinergis, dinas kesehatan kabupaten kota, dinas kesehatan provinsi, pihak swasta maupun masyarakatpelaksanaan pelayanan kesehatan melalui pendekatan promosi, preventif, kuratif dan rehabilitasi. penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan terdiri dari: upaya kesehatan, bentuk upaya kesehatan terdiri dari: upaya kesehatan perorangan ukp): upaya kesehatan strata pertama primer, ukp strata pertama primer adalah ukp tingkat dasar, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar ditujukan kepada perorangan. penyelenggara ukp strata pertama primer adalah pemerintah kabupaten kotaklinik pratama, rumah sakit kelas praktek bidan, praktek perawat, praktek dokter umum dan atau dokter gigi dan lain lain. pelayanan yang diselenggarakan ukp strata pertama primer, berupa pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu dan melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan. bentuk pelayanan kesehatan dasar tersebut berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan satu hari (one day care), home care dan pelayanan rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. untuk menjamin dan meningkatkan mutu ukp strata pertama primer perlu dilakukan berbagai program kendali mutu. upaya kesehatan strata kedua sekunder, pelayanan kesehatan perorangan strata keduastrata pertama primer, yang meliputi rujukan kasus, spesimen dan ilmu pengetahuan sertamber daya manusia kesehatan yang selanjutnya disingkat sdmk adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatandua sekunder dilaksanakan fasilitas pelayanan kesehatan perorangan, baik rumah sakit setara kelas klinik utama serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, masyarakat, maupun swastapertama primer dalam bentuk pelayanan rujukan medik. rujukan medik terdiri tiga aspek yaitu rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan, serta rujukan bahan bahan pemeriksaan laboratorium. ukp strata kedua sekundingkatkan mutu perlu dilakukan berbagai bentuk program kendali mutu. upaya kesehatan strata ketiga tersier. ukp strata ketiga tersier adalah ukp yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik yang ditujukan kepada perorangan. pelayanan kesehatan perorangan strata ketigatiga, pemerintah kabupaten kota maupun swasta yang mampu memberikan pelayanan kesehatan subspesialistikkedua sekunder. ukp strata ketiga tersighadapi persaingan global, ukp strata ketiga tersier perlu dilengkapi dengan beberapa pusat pelayanan unggulan nasional, seperti pusat unggulan jantung nasional, pusat unggulan kanker nasional, pusat penanggulangan stroke nasional, dan sebagainya. untuk meningkatkan mutu perlu dilakukan berbagai bentuk program kendali mutu. upaya kesehatan masyarakat ukm). upaya kesehatan masyarakat strata pertama primer, upaya kesehatan masyarakat strata pertama primer adalah ukm tingkat dasar, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditujukan langsung kepada masyarakat. ujung tombak penyelenggara ukm strata pertama primer adalah puskesmas yang didukung secara lintas sektor dan didirikan sekurang kurangnya satu setiap kecamatan. puskesmas bertanggungjawab atas masalah kesehatan wilayah kerjanya. dengan prinsip penyelenggaraan puskesmas dan fungsi puskesmas maka puskesmas memiliki kewenangantermasuk dalamnya adalah pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta dan atau masyarakat. upaya kesehatan masyarakat strata kedua sekunder, upaya kesehatan masyarakat strata kedua sekunder adalah ukm tingkat lanjutan, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan masyarakat spesialistik yang ditujukan kepada masyarakat. pelayanan kesehatan masyarakat strata kedua sekunder menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat strata pertama primer dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, dan sumberdaya manusia kesehatan serta didukung oleh pelayanan kesehatan masyarakat strata ketiga tersier. penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat strata kedua sekunder menjadi tanggung jawab dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten kota. pelaksana pelayanan kesehatan ukm strata kedua jawa tengah, dilakukan oleh balai kesehatan masyarakat balkesmas) kabupaten kota maupun provinsi. upaya kesehatan masyarakat strata ketiga tersier. pelayanan kesehatan masyarakat strata ketiga tersier menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat strata keduanyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat strata ketiga tersier adalah kementerian kesehatan dan atau dinas kesehatan provinsi. pelaksana pelayanan kesehatan ukm strata ketiga adalah balai besar kesehatan masyarakat. peningkatan dan mengembangkan upaya kesehatan untuk mempercepat pencapaian target target pembangunan kesehatan jawa tengah, diperlukan strategi untuk peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah merupakan landasan dalam peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan, sebagai dasar pembagian urusan pemerintahan konsumen antara pemerintah, pemerintah daerah dan kabupaten kota bidang kesehatan. kewenangan pemerintah daerah untuk upaya kesehatan adalah sebagai berikut: pengelolaan ukp rujukan tingkat daerah provinsi lintas daerah kabupaten kota. pengelolaan ukm daerah provinsi dan rujukan tingkat daerah provinsi lintas daerah kabupaten kota. penerbitan izin rumah sakit kelas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi. strategi peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan jawa tengah dalam skp meliputi: integrasi antara standar pelayanan minimal spm) dengan program prioritas nasional dalam hal peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap kejadian luar biasa, dinas kesehatan provinsikejadian penyakit yang memenuhi ambang. peningkatan kegiatan surveilans dan penyelidikan lebih luas terhadap dugaan adanya klb..vinsi, penyiapan cadangan obat dan sarana penunjang penyelidikan dan penanggulangan klb provvinsi. menjalin kemitraan lintas sektor terkait provinsi dalam upaya pencegahan klb melalui perbaikan kondisi rentan klb. kewenangan provinsi dalam menangani klb bencana dan klb penyakit meliputi: apabila kejadian meliputi antar kabupaten kota. ada permintaan dari kabupaten kota. apabila sudah ditangani kabupaten kota tetapi kejadiannya masih berlanjut. pemerintah provinsi memfasilitasi pencapaian spm kesehatan daerah kabupaten kota. penguatan kelembagaan dan pelayanan balai kesehatan masyarakat balkesmas) sebagai rujukan ukm strata kedua. pelaksana pelayanan rujukan ukm strata kedua provinsi jawa tengah, dilakukan oleh upt dinas kesehatan provinsi yaitu balkesmas. balkesmas berdiri sesuai dengan peraturan presiden nomor tahun tentang sistem kesehatan nasional, yang diperkuat dengan keputusan menteri kesehatan nomor hk. menkes tentang balai sebagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta. dengan dasar tersebut, maka balkesmas diakui sebagai fasilitas pelayanan kesehatan fasyankes). dan balkesmas provinsi jawa tengah minimal tersedia setiap eks karesidenan. dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat kabupaten kota, pemerintah daerah mengakomodir pendirian balkesmas baru. sebagai upt dinas kesehatan, balkesmas melaksanakan tugas sebagai pelaksana teknis tertentu dinas kesehatan, yang dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan masyarakat. pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh balkesmas adalah ukm tingkat rujukan dan ukp terbatas. dalam hal ukm tingkat rujukan, balkesmas sebagai fasyankes rujukan ukm strata kedua dapat menerima rujukan ukm dari dinas kesehatan kabupaten kota, fasyankes strata pertama atau balkesmas lain yang setingkat. dengan adanya balkesmas ini, maka posisi ukm akan lebih kuat untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan kesehatan masyarakat termasuk dalamnya wabah, bencana dan kejadian luar biasa. penguatan kelembagaan upt rumah sakit sebagaimana diamanahkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah, bahwa rumah sakit daerah provinsi merupakan unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi bidang kesehatan yang bersifat fungsional dan bekerja secara profesional. rumah sakit daerah provinsi dipimpin oleh direktur, provinsi serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. bentuk organisasi rumah sakit daerah provinsi dan tata hubungan kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. pelayanan public safety centre psc) sistem penanggulangan gawat darurat terpadu sport) merupakan amanah peraturan menteri kesehatan nomor tahunpsc melakukan pelayanan kesehatan pra rumah sakit. psc. psc jawa tengah dibentuk oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota se jawa tengah melalui dinas kesehatan kabupaten kotasc diselenggarakan jam sehari secara terus menerus,enanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan ini yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari psc dan harus memperhatikan kecepatan penanganan korban pasien gawat darurat. penguatan ukm dalam penyelenggaraan ukp rumah sakit penguatan ukm dalam penyelenggaraan ukp rumah sakit merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang aktif, komprehensif dan paripurna dari sebuah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang dalam hal ini adalah rumah sakit. penguatan ukm dalam penyelenggaraan ukp rumah sakit menitik beratkan pada penguatan upaya kesehatan masyarakat yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit yang didalamnya mengintegrasikan pula kesehatan dan pendidikan. pelayanan kesehatan rumah sakit pada saat ini masih dominan bertumpu pada upaya kuratif dan rehabilitasi. pengarusutamaan upaya promosi dan preventif dapat peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui perilaku sehat masyarakat dengan rumah sakit. tujuan penguatan ukm dalam penyelenggaraan ukp rumah sakit adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. dengan sasaran meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. sebagai gambaran umum, penguatan ukm dalam penyelenggaraan ukp adalah rumah sakit yang mampu mengatasi secara paripurna kasus kasus penyakit berat, kelompok populasi beresiko tinggi, memperkuat pelayanan paripurna fasyankes primer dan sekunder. kegiatan yang dapat dilakukan rumah sakit untuk menyukseskan penguatan ukm dalam penyelenggaraan ukp rumah sakit diantaranya: membina dan berkolaborasi dengan fasyankes primer dalam upaya promosi dan preventif, perluasan dan realisasi aksi emergency sistem melalui pelayanan kesehatan pra rumah sakit psc):, transfer knowledge kepada fasilitas pelayanan kesehatan dibawahnya, puskesmas, masyarakat, keluarga perorangan, akses promosi dan preventif terbuka dari rumah sakit untuk masyarakat, pelayanan kelompok populasi beresiko tinggi secara paripurna dan terpadu, membangun sistem rujuk balik paripurna dan terpadu, dan lain lain bentuk kegiatan promosi dan preventif yang mendukung isu isu strategis dan program prioritas daerah. pengelolaan pengelolaan upaya kesehatan mencakup kegiatan: perencanaan perencanaanupaya kesehatan dilakukan secara komprehensif berbagai subsistem. perencanaan dilakukan berdasarkan target target kinerja yang ditetapkan dimasing masing fasilitas pelayanan kesehatan, maupun tingkat kabupaten kota dan provindalam hal ini berupa perencana terhadap masukan (input, keluaran (output), hasil (result, manfaat (benefit dan dampak (impact) kegiatan dari program program maupun target indikator kesehatan yang ada, perencanaan juga dilakukan terhadap alokasi biaya, waktu, tenaga, sarana prasarana, sasaran, dan target serta pihak pihak lain yang akan menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan. pelaksanaan pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan sesuai dengan perencana yang telah dibuat ditetapkan. pengorganisasian perlu dilakukan sebagai tahap pra pelaksanaan kegiatan. pengorganisasian terhadap tugas masing masing karyawan, sarana dan prasarana, biaya, bahan dan media pendukung yang akan digunakan serta mitra yang akan diajak bekerja sama mendukung pelaksanaan kegiatan. pengendalian kegiatan pengendalian meliputi pembinaan dan monitoring. pengendalian merupakan rangkaian kegiatarosedur dan aturan yang berlaku. pengendalian dilakukan terhadap pelaksanaan rencana kerja serta penggunaan anggaran. pembinaan untuk mendorong pencapaian target target kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan, diperlukan pembinaan dan pengawasan. pembinaan dan pengawasan secara vertikal dilakukan untuk mendorong pencapaian target kinerja sesuai dengan perencanaan dan target kinerja yang ditetapkan. pembinaan dapat dilakukan pada mulai saat penyusunan perencanaan. pembinaan dapat berupa konsultasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan monitoring monitoring dilakukan untuk mengamati perkembangan, kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi upaya pemecahannya. monitoring dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam perencanaan. periodisasi monitoring ditetapkan oleh masing masing institusi sebagai alat kontrol terhadap hasil capaian kinerja. evaluasi. evaluasi pelaksanaan rencana adalah kegiatorganisasi institusi. evaluasi dilakukan dengan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact) terhadap rencana dan standar. hasil evaluasi akan menjadi bahan bagi penyusunan rencana organisasi instansi untuk periode berikutnya. pencatatan dan pelaporan. pencatatan pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian terhadap suatu aktifitas dalam gedung maupun luar gedung, yang berupa tulisan atas kertas, file komputer dan lain lain dengan ilustrasi tulisan, grafik, gambar maupun suara. pencatatan dilakukan dari kegiatan perencanaan sampai evaluasi. pencatatan hendaknya dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan standar yang ditetapkan masing masing organisasi instansi. pencatatan akan menjadi bukti fisik terhadap kegiatan yang dilakukan, yang memiliki kekuatan hukum. pelaporan pelaporan merupakanelaporan memuat hal hal yang berkaitan dengan hasil kegiatan atau hasil target. pelaporan dapat dilakukan harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semester maupun tahunan, menyesuaikan periodisasi perencanaan yang ada serta standar yang telah ditetapkan dalam model pelaporan masing masing organisasi instansi. sub sistem penelitian dan pengembangan kesehatan pengertian pengelolaan informasi kesehatan, kajian penelitian dan pengembangan kesehatan, pemanfaatan produk teknologi kesehatan yang diselenggarakan dan dikembangguna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. tujuan terselenggaranya kegiatan kajian penelitian dan pengembangan kesehatan ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, produk teknologi, teknologi informasi kesehatan dan rekomendasi sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. unsur unsur penelitian kajian biomedis dan teknologi dasar kesehatan meliputi kegiatan kajianguna. teknologi terapan kesehatan epidemiologi klinik meliputi kegiatan kajian. pengembangan hasil penelitian kajian teknologi intervensi kesehatan masyarakat meliputi kegiatan kajianmaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi kegiatan kajian. prinsip terpadu, berkesinambungan, dan paripurna, meliputi kajian dan pengembangan yang dilakukan berkala dan sebagai kelanjutan hasil kajian sebelumnya serta dilakukan menyeluruh seluruh wilayah jawa tengah. akurat dan akuntabel: penelitian kajian dan pengembanganpersetujuan setelah penjelasan: penelitian kajian dan pengembanganbekerja dalam tim secara cepat dan tepat: penelitian kajian dan pengembangan kesehatan harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait lintas program, lintas sektoral kajian dan pengembangan kesehatan sebagai wahana pendidikan tenaga peneliti. norma agama: penelitian kajian dan pengembangankebenaran ilmiah: penelitian kajian dan pengembangan kesehatan yang dilakukan harus didasarkan pada kebenaran ilmiah,yakni kebenaran yang didapatkan melalui tahap tahap (proses danprosedur) metode ilmiah. perlindungan terhadap subjek penelitian dan etik: penelitian kajian dan pengembanganjustice). selain itu kerahasiaan identitas dan data kesehatan subjek penelitian kaj kajian dan pengembangan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hak atas kekayaan intelektual hari) dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat. penelitian kajian dan pengembangan kesehatan diselenggarakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, diperolehnya factor faktor yang meringankan penderitaan akibat penyakit, memperkecil komplikasi, menganalisis dan memformulasikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan kesehatan dan diperolehnya pemetaan permasalahan kesehatan dan rekomendasi pemecahan masalah. penelitian kajian, pengembangan kesehatan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek) yang memadai ditujukan untukengah.aturan daerah tentang skp ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan merencanakan kebijakan bidang kesehatan. pemerintah kabupaten kota berpedoman pada peraturan daerah tentang skp sebagaimana dimaksud pada dalam menyusun dan merencanakan kebijakan bidang kesehatan.menyeluruh dan pemerintah daerah termasuk fasilitas pelayanan kesehatan (misal rumah sakit pendidikan). pemanfaatan dan penyebarluasan iptek kesehatan diatur oleh pemerintah daerah dengan dukungan organisasi profesi, dilakukan dengan membentuk unit uni kajian dan pengembangan kajian dan pengembangan kajian dan pengembangan daerah, swasta masyarakat dan sumber lain mencapai dana dana digali dari sumbergugatkan. sumber daya pembiayaan sumber daya dari subsistem pembiayaan kesehatan, meliputi sumber daya manusia pengelola, daerah secara lintas sektor, swasta maupun masayarakat yang mencakup mekanisme penggalian, pengalokasian, pembelanjaan dana kesehatan dan mekanisme pertanggungjawaban. prinsip efektif dan efisien jumlah dana yang tersedia harus cukup, dikelola secara efektif dan efisien. transparan pembelanjaan pembiayaan kesehatan dilaksanakan berkelanjutan yang transparan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku. adil masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya terjangkau. pembiayaan kesehatan yang bersumber dari pemerintah daerah diarahkan untuk pembiayaan pembangunan kesehatan termasuk penyelenggaraan kesehatan yang strategis dan mengutamakan ukm serta pembiayaan bagi masyarakat miskin atau rentan. akuntabel bahwa belanja kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjelaskan. penyelenggaraanskp, dengan prioritas pada pembiayaan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan masyarakat miskin dan upaya kesehatan kegawatdaruratan, kejadian luar biasa dan penanggulangan bencana. mobilisasi adalah kegiatan penggalian dana dengan cara menghimpun dana dari berbagai sumber pembiayaan yakni dari pemerintah daerah, masyarakat maupun swasta dan dunia usaha. pemerintah daerah menyelenggarakan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud bersumber dari apbd dan atau sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat. alokasi adalah penetapan peruntukan dana yang telah dihimpun untuk pembangunan kesehatan termasuk penyelenggaraan upaya kesehatan dan atau penyelenggaraan subsistem yang lain.galokasian pembiayaan kesehatan dilaksanakan untuk penyelenggaraan kesehatan yang komprehensif dan terbagi secara proporsional untuk ukm dan ukp untuk pencapaian spm. pengalokasian dana dilakukan melalui perencanaan anggaran dengan mengutamakan program prioritas, layanan publik terutama upaya kesehatan promosi dan preventif, peningkatan jumlah alokasi secara bertahap,, dan penanganankoordinasi dan dukungan stakeholder terkait secara paripurna. stilisasi adalah pemakaian dana yang telah dialokasikan, dimana alokasi dana pemerintah daerah pembelajarannya melalui apbd sesuai peruntukannya dan alokasi dana luar pemerintah daerah pembelajarannya sesuai ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan. pembelanjaan dana dilakukan dengan mempertimbangkantata cara pembiayaan menyangkut tata cara pembiayaan pelayanan kesehatan melalui sudut pandang penyelenggara pelayanan kesehatan dan sudut pemakai jasa pelayanan kesehatan. pembiayaan pelayanan kesehatan dari sudut pemakai jasa sebagai bentuk pembayaran terhadap jasa pelayanan kesehatan pada fasyankes provider terus dikembangkan guna memperoleh model pembayaran yang dapat mengendalikan mutu pelayanan dan biaya pelayanan. cara pembayaran langsung setelah pelayanan diberikan (fee for service) dialihkan kepada model pembayaran tidak langsung (pra upaya). adapun pelayanan kesehatan untuk orang dengan gangguan jiwa terlantar, kelompok lanjut usia dan anak terlantar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. sedangkan dari sudut penyelenggara pelayanan kesehatan provider cara pembayaran pelayanan diarahkan pada cara pembayaran melalui pihak dengan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan. pemantauan dan evaluasi pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan terhadapstakeholder terkait. sub sistem sumber daya manusia kesehatan sdmk) pengertian subsistem sdmk adalah pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sdmk, yang meliputi: upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sdmkminimal jenjang diploma iii yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. tujuan tujuan dari penyelenggaraan subsistem sdmk adalah tersedianya sdmkk) sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung penunjang kesehatan wajib memiliki kompetensi, kewenangan, etika, akhlak luhur dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas dan mengabdikan dirinya bidang kesehatan. sumber daya pengembangan dan pemberdayaan sdmk sumber daya pengembangan dan pemberdayaan sdmk adalah sumber daya pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sdmk, yang meliputi: standar kompetensi, kurikulum dan modul, metode pendidikan dan latihan, sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan, institusi dan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, dana, dan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan perencanaan, pengembangan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sdmk. penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan sdmk perencanaan sdmk perencanaan sdmk adalah upaya penetapan jenis, jumlah, kualifikasi dan distribusi sdmk sesuai dengan kondisi suatu wilayah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. dalam hal perencanaan sdmk, maka untuk menjangkau kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup sehat, maka diperlukan sdmk yang lebih banyak dan berkualitas untuk memperkuat upaya kesehatan masyarakat baik puskesmas maupun balkesmas, seperti tenaga gizi, sarjana kesehatan masyarakat, epidemiologi, sanitation, promosi kesehatan dan lain lain tenaga kesehatan pendukung upaya kesehatan masyarakat. pengembangan sdmk pengembangan sdmk adalah upaya untuk meningkatkan mutu dan karier sdmk melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan sdmk. pendayagunaan sdmk pendayagunaan sdmk adalah upaya pemerataan dan pemanfaatan serta pengembangan sdmk pembinaan dan pengawasan mutu sdmk pembinaan dan pengawasan mutu sdmkdmk. prinsip perencanaan dan pengembangan sdmk memperhatikan aspek aspek sebagai berikut adil dan merata serta demokratis pemenuhan ketersediaan dan pengembangan kompetensi sdmk. kompeten dan berintegritas pengembangan sdmk dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar kompetensi guna menghasilkan sdmk dan berdaya saing tinggi. objektif dan transparan pengembangan kompetensi dan karir sdmkk pengembangan dan pemberdayaan sdmk memperhatikan jenis, tingkat tanggung jawab, wewenang dan kompetensi sdmk. perencanaan dan pengembangan sdmk diselenggarakan berkoordinasi dengan pihak pihak terkait antara lain badan kepegawaian daerah, institusi pendidikan kesehatan, lembaga penyelenggara pelatihan, organisasi profesi dan pihak terkait lainnya. pembiayaan perencanaan dan pengembangan sdmk dapat dibiayai dengan apbd, swasta atau sumber dana lain yang tidak mengikat yang diatur dalam sub sistem pembiayaan kesehatan. penyelenggaraan perencanaan sdmk perencanaan sdmk meliputi perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan baik jenis, jumlah, maupun kualifikasinya dan perencanaan pengembangan kompetensi sdmk dilakuknyusunan rencana kebutuhan sdmk dilakukan guna mendukung upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (upaya kesehatan primer, sekunder serta tersier). perencanaan sdmk digunakan sebagai acuan dalam penempatan, pemanfaatan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan mutu sdmk. perencanaan sdmk memperhatikan aspek pemerataan dan sebaran sdmk daerah. pengembangan sdmk pengembangan sdmk diarahkan untuk meningkatkan kinerja individu dan unit kerja. pengembangan sdmk dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. penyelenggaraan pelatihan mengacu pada analisis kebutuhan pelatihan dan diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi pemerintah daerah bersama dengan lembaga pelatihan, organisasi profesi kesehatan dan pihak terkait lainnya mengembangkan kompetensi sdmk. pemerintah daerah dan swasta menerapkan pola karirngembangan kompetensi sdmk melalui pendidikan dan pelatihan sdmk diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta etika profesi guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi unit kerja. pengembangan karir dilaksanapendayagunaan sdmk pemerintah daerah melakukan upaya penempatan dan pemerataan sdmk (baik jumlah dan jenis) untuk mendukung upaya kesehatan perorangan ukp) dan upaya kesehatan masyarakat ukm). pemanfaatan sdmk dilakukoptimal. yang berlaku serta tidak merugikan sdmk provinsi jawa tengah. pembinaan dan pengawasan mutu sdmk pembinaan dan pengawasan mutu sdmk diarahkan pada pembentukan sdmk yang mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan etika profesi dan kewenangan yang dimiliki. pembinaan dan pengawasan praktek profesi bagi tenaga kesehatan dilakukan melalui uji kompetensi, sertifikasi, registrasi dan lisensi bagi tenaga kesehatan yang memenuhi syarat. pembinaan dan pengawasan sdmk dilakukan melalui sistem karier, penggajian dan tunjangan insentif tambahan penghasilansdmk sistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan pengertian subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan adalah pengelolaan berbagai upaya yang menjamin ketersediaan, keamanan, khasiat kemanfaatan, mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanmakanan adalah kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. menurut who, yang dimaksud makanan adalah food include all substances, whether natural state manufactured preparedform, with are part human diet. " batasan makanan tersebut tidak termasuk air, obat obatan dan substansi substansi yang diperlukan untuk tujuan pengobatankeamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu, dan khusus untuk obat meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauannya guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. unsur unsur komoditi sediaan farmasi adalah komoditi untuk penyelenggaraan upaya kesehatanadalah komoditi untuk fasilitas pelayanan kesehatan. alat kesehatan harus tersedia dalam jenis, bentuk, jumlah, dan fungsinya danmakanan adalah komoditi yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. makanan higienis, bergizi, tidak mengandung cemaran zat yang berbahaya. sumber daya kefarmasian sumber daya manusia dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan apoteker dana atau tenaga teknis kefarmasian). sarana dan prasarana fasilitas untuk pengelolaan (dalam jumlah yang cukup serta sesuai standar)erah diperlukan untuk meningkatkapelayanan pelayanan kefarmasian ditujukan untuk dapat meningkatkan penggunaan sediaan farmasi secara rasional, aman dan bermutu. pelayanan alat kesehatan ditujuk dan laik pakai, perlu dilakukan pengujian dan atau kalibrasi. pelayanan makanan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, higienis, bergizi, tidak mengandung zat yang tidak berbahaya. pengawasan yang komprehensif dengan melaksanakan regulasi yang baikaman, berkhasiat manfaat, dan bermutu pemerintah daerah menjamin keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara profesional, bertanggung jawab, independen, transparan dan berbasis bukti ilmiah. pelaku usaha bertanggung jawab atas keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu produk sesuai dengan fungsi usahanya dan peraturan perundang undangan yang berlaku. ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaan, pemerataan dan skp bertujuanpengaturan peraturan daerah ini meliputi: sistem penyelenggaraan kesehatan, jaminan kesehatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. bab sistem penyelenggaraan kesehatan bagian kesatu umum sistem penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari subsistem: upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sdmk:, penyelenggarapaya kesehatan upaya kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah, tni polri, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, dan atau masyarakat dengan menyelenggarakan ukm dan ukp. keterjangkauan harus dijamin dantepat manfaat (cost benefit) serta prinsip tepat biaya (costeffective) dalam pemanfaatan obat agar memberikan hasil yang optimal. transparan dan bertanggung dan makanan dari produsen, distributor dan pelaku pelayanan kesehatan. kemandirian dan potensi sumber daya sumber daya utamanya bahan baku obat dan obat tradisional, alat kesehatan, makanan lokal harus dikelola secara profesional, sistematis dan berkesinambungan sehingga memiliki daya saing tinggi dan mengurangi ketergantungan serta menjadi sumber meningkatnya ekonomi masyarakat. penyelenggaraan penyediaan dan pelayanan obat berpedoman pada formularium nasional format) dan daftar obat esensial nasional doen) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. pemerintah daerah dengan pengaturan khusus meningkatkan ketersediaan obat bagi masyarakat dan obat yang tidak mempunyai nilai ekonomis (orphandrug) serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran untuk meningkatkan ketersediaan dan pemerataan obat. penyediaan dan pelayanan sediaan farmasi alat kesehatan dan dan makanan untuk mendukung pemenuhan spm provinsi berpedoman pada persyaratan standar keamanan, mutu dan kemanfaatan kesehatan. sub sistem manajemen, informasi dan regulasi kesehatan pengertian subsistem manajemen kesehatan, informasi dan regulasi kesehatan adalah bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, yang mendukung subsistem lainnya dari skp kesehatan, informasi dan regulasi adalah terwujudnya kebijakan kesehatan yangdapat memberikan data dan informasi terkini, akurat, valid, cepat, transparan, berhasil guna, berdaya guna yang bermanfaat untuk monitoring dan evaluasi input, proses, output dan outcome serta untuk menelaah hasil hasil tiap proses berdasarkan relevansinya, selain sebagai subsistem yang menyatukan tiap komponen dalam skp. data dan informasi tersimpan dalam basis data yang sama yang dapat memberikan pedoman, arah dan kebijakan pembangunan untuk para pelaku pembangunan kesehatan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pemberi pelayanan, menjamin keadilan, kesetaraan dalam upaya dan pelayanan kesehatan jawa tengah. unsur unsur kebijakan kesehatanwenangan daerah. administrasi kesehatan administrasi kesehatan merupakan kegiatanmbangunan kesehatan. sumber daya sumber daya manajemen kesehatan, meliputi: sdm, dana, sarana prasarana, standar, kelembagaan dan informasi kesehatan yang berbasis bukti (evidence based)sasaran pemerintah daerah pemangku kebijakan sumber daya manusia kesehatan upaya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jawa tengah pembangunan kesehatan menjadi salah satu arus utama pembangunan. untuk itu, subsistem manajemen kesehatan diselenggarakan dengan mensinergikan unsur kebijakan dan administrasiprovinsi, penetapan skala prioritas berbasis bukti dari berbagai sumber yang tersedia, melalui proses pengkajian, analisa dan perumusan kebijakan yang melibatkan masyarakat dan berbagai stakeholder terkait, berorientasi pada kepentingan masyarakat, didukung dengan sdm yang kompeten,jawa tengah dengan memperhatik dilaksanakan secara sinergi dan berkesinambungan antara sektor kesehatan dengan sektor lain, pusat dan daerah dengan mempertimbangkan otonomi dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. prinsip inovasi atau kreativitas penyelenggaraan manajemen, informasi. kepemimpinan yang visioner kepemimpinan yang visioner bidang kesehatan adalah kepemimpinan yang mempunyai visi, misi, integritas dan keteladanan dalam pembangunan kesehatan. sinergis yang dinamis pendekatan manajemen kesehatan menggunakan prinsip efisiensi, efektifitas, dan transparansi melalui pendekatan sistem, kontingensiantara para pelaku pembangunan kesehatan. pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial perencanaan kebijakan, program, dan anggaran perlu disusun secara holistik, integratif, tematik dan spasial. pendekatan ini melibatkan keseluruhan komponen atau bagian bagian yang membentuknya dan disatukan, dihubungkan atau dikaitkan dengan didasari sebuah tema melalui pemanfaatan data dan teknologi digital. penyelenggaraan penyelenggaraan regulasi kesehatan meliputi penyusunan peraturan regulasi dan, peraturan, sosialisasi, penerapanregulasi kesehatan global, nasional dan lokal. adanya inovasi bidang teknologi dan informasi dipergunakan untuk memperkuat basis upaya promosi dan preventif, dinas kesehatan provinsi dan semua fasilitas pelayanan kesehatan guna mendukung perilaku hidup sehat masyarakat. sub individu, kelompok,optimalpenggerak pemberdayaan melibatkan seluruh komponen dan segala lapisan masyarakat. sasaran pemberdayaan adalah perorangan dan kelompok. kegiatan hidup sehat diterapkan pada masyarakat dan diharapkan akan melembaga sehingga menjadi daya dorong kuat untuk mencapai kesehatan seluruh masyarakat. sumber daya yang didukung dengan penciptaan iklim pada masyarakat untuk mampu terlibat dan bergerak dengan potensi yang dimiliki masyarakat. upaya pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan empat unsur pokok, yaitu: aksesibilitas informasi merupakan kekuatan yang berkaitan dengan peluang, layanan, penegakan hukum, efektivitas negosiasi dan akuntabel. keterlibatan dan partisipasi menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. akuntabilitas akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat. kapasitas organisasi dalam memecahkan masalah merupakan kemampuan bekerja sama, mengorganisir masyarakat serta memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah masalah yang dihadapi. prinsip kesukarelaan keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tanpa p kemampuan maupun kelembagaan yang lain. keswadayaan kemampuan untuk merumuskan, dan pemanfaatan hasil hasil kegiatannya. egaliter memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan diantara sesama pemangku kepentingan. keterbukaan dilandasi kejujuran, saling percaya dan saling peduli. kebersamaan saling berbagi, membantu dan mengembangkan sinergis. akuntabilitas bertanggungjawab, terukur dan terbuka untuk diawasi oleh pihak pihak terkait desentralisasi yaitu memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumberdaya kesehatan bagi sebesar besar kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan kesehatan. prinsip prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut berlandaskan: menghargai kearifan lokal, mencakup pengetahuan lokal, ketrampilan lokal, budaya lokal, proses lokal dan sumber daya lokal, ekologis, meliputi keterkaitan, keberagaman, keseimbangan dan keberlanjutan, keadilan sosial dan hak asasi manusia, dan tidak merugikan serta senantiasa memberikan manfaat kepada semua pihakmempertimbangkan potensi sumber daya dan nilai nilai sosial budaya masyarakat. pemberdayaan masyarakat, termasuk menggerakan masyarakat merupakan hal yang penting dalam pembangunan kesehatan,individu, kelompok dan masyarakat luas sesuai dengan kepentingannya. pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan pula melalui pendekatan ketahanan, seperti rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umumbudaya masyarakat, seperti budaya masyarakat desa, kota, daerah pesisir, daerah pegunungan danhidup sehat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai teknik dan media promosi kesehatan. pemerintah daerah membuka akses informasi dan dialog, menyiapkan regulasi,daya masyarakat ukm), seperti: posyandu, posyandu lansia, pos kesehatan pesantren poskestren), pos pembinaan terpadu posyandu), desa kelurahan siaga aktif, saka bakti husada sbh), pos upaya kesehatan kerja pos ukk), pemuda siaga peduli bencana dasipena) dan kemandirian dalam upaya kesehatanktif atau bentuk bentuk lain pada masyarakat desa kelurahan. advokasidan saran yang membangun bagi kepentingan seluruh masyarakat. kemitraan kemitraan adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama, dimana masing masing memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan dan prinsip prinsip kemitraan. prinsip prinsip kemitraan bidang kesehatan: kesamaan kepentingan, yang akan menciptakan rasa memiliki dan komitmen yang kuat. kejelasan tujuan, tujuan dirumuskan dengan jelas dan terukur, sehingga semua pihak yang bekerjasama dapat memantau kemajuan dari upaya kerjasama. kesetaraan kedudukan, asas demokrasi harus dipegang dalam menyelenggarakan kemitraan. masing masing pihak harus menempatkan diri setara dengan pihak lain. transparansi, keterbukaan informasi dengan pihak yang bekerjasama agar dapat diambil keputusan bersama secara tepat. pembinaan pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan melalui pemberian penghargaan, pendampingan, lomba, bina suasana dan advokasi. peningkatan sumber daya. pemberdayaan masyarakat perlu didukung oleh pengembangan dan pemberdayaan sdmk yang kuat, pembiayaan yang memadai, dan dukungan sarana prasarana. penyelenggaraan pelaku pelaku skp adalah pemerintah daerah dan atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha dan lembagaproses penyelenggaraan penyelenggaraan skp dilaksanakan tingkat pemerintah daerah. pertahanan penyelenggaraan pengelolaan kesehatan mencakup kegiatan perencanaan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dantujuan pembangunan kesehatan provinsi jawa tengah, termasuk badan legislatif dan yudikatif, masyarakat dan sektor swasta. sebagai dokumen kebijakan pengelolaan kesehatan, skp merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan jawa tengah melibatkan masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha dan lembaga swasta untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna. sistem kesehatan provinsi harus mampu menjawab peluang, tantangan dan perubahan lingkungan strategis global, nasional dan lokal, oleh karenanya semua pemangku kepentingan wajib memantau kinerja dan berkontribusi terhadap pembangunan kesehatan. gubernur jawa tengah, ttd ganjar pranowo penyelenggaraan ukm dan ukp sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain:il.oo. pelayanan optik, upaya kesehatan olahraga, upaya kesehatan matra, aa. upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, bb. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, cc. pengamanan makanan dan minuman, dan dd. pengamanan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya napa), dan ketiga tersiersanakan melalui kegiatan penelitian, pengembangan, penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan. pelaksanaan kegiat: teknologi intervensi kesehatan masyarakat, humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. pemerintah daerah menetapkan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan kesehatan yangbidang penelitian dan pengembangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat berkoordinasi dan atau bekerjasamabagian keempat pembiayaan kesehatan pembiayaan kesehatan diarahkan untukmerintah daerah menyelenggarakan subsistem. pemerintah daerah menyelenggarakan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada bersumber dari: apbd,standar pelayanan minimal spm), program prioritas, cc.dalam skpdaerah mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang kurangnya (sepuluh persen) dari total belanja apbd luar gaji. pemanfaatan anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada diprioritaskan untuk pelayanan publik sekurang kurangnya (dua per tiga). alokasi anggarkinerja yang telah ditetapkan dengan pendekatan pelayanan minimal serta upaya peningkatan dan pengembangan kesehatan daerah. bagian kelima pengembangan sdmk pengembangan sdmk dilaksanakan agar tersedia sdmk yang sesuai kebutuhan, mempunyai kompetensi dan terdistribusi secara adil merata serta didayagunakan secara optimal dalam rangka terselenggaranya skp. sumber daya manusia kesehatanminimalyang mendukung upaya peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan masyarakatbagian keenam sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan diselenggarakan dalam |
sar sh: bangunan nasional provinsi jawa tengah dan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja maka pemerintah provinsi jawa tengah mendirikan perseroan terbatas pusat rekreasi dan promosi pembangunan jawa tengah yang ditetapkan dengseroan terbatas pusat rekreasi dan promosi pembangunan jawa tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf berubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan kondisi iklim usaha, selain perubahan bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdapat penyesuaian modal dasar, bidang usaha, serta restrukturisasi badan usaha milik daerah lainnya dibidprop jawa tengahanajemen perusahaanproprop jawa tengahropsatuprop jawa tengah perseroan): pengawasan terhadap pengembangan proptahunanpropproptempat berhalangan lebih dari (enam) hari. dalam hal jabatan anggota komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir,rop perseroan) dilaksanakan oleh rupsrop perseroan). bagian keempat direksi paragraf umum proppropkegiatan usaha prop jawa tengah perseroan), berijazah paling rendah (strata satu), diutamakan (strata dua) atau (strata tiga(d) pengusulan dan pengangkatan direksi proprta melaksanakan seluruh kegiatan operasional proprop jawa tengah perseroan) berdasarkan kebijakan umum dari rups, penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan prop jawa tengah perseroan) berdasarkan kebijaksanaan umum rupsups. (l) direksi mempunyai wewenang sebagai berikut: mengurus dan mengelola kekayaan prop jawa tengah perseroan): mengangkat dan memberhentikan pegawai prop jawa tengah perseroan) berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, menetapkan tata tertib prop jawa tengah perseroan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, mewakili propropprop jawa tengah perseroan). direksi melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada kepada rupsdireksi karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyakdireksi (l) direksi berhenti karena: meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, diberhentikan sewaktu waktu. pemberhentian anggotarop perseroan).prop jawa tengahprop perseroan). bab viii kepegawaian pegawai prop jawa tengah perseroan) merupakan pekerja propropgawai karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak gaji, tunjangan, fasilitas, dan atau jasa produksi atau insentif kinerja.(l) yang diberikan kepada pemegangperangkat daerah pada pemerintah daerah dan atau pemerintah kabupaten kota yang membidangi pembinaan badan usaha milik daerah. perusahaan perseroan daerah pusat rekreasi dan promosi pembangunan jawa tengah yang selanjutnya disingkat prop jawa tengah perseroan) adalah perseroan terbatas pusat rekreasi dan promosi pembangunan saham pemerintah provinsi dan pemegang saham pemerintah kabupaten kota secara proporsional. pembagian laba bersih selain peruntukan deviden sebagaimana dimaksud pada paling banyak sebesar (empat puluh lima per seratus) yang digunakan untuk: cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan, anthem jasa produksi, insentif kinerja. deviden sebagaimana dimaksud pada sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pembagian laba sebagaimana dimaksud pada danatau jasa produksi atau insentif kinerja ditetapkan dalam rups. prop(l) komisaris, direksi, atau pegawai proproppropaparat pengawasan intern pemerintahprop jawa tengah perseroan). bab xii kerja sama (l) propngelola(l) pembubaran prop jawa tengah perseroan) terjadi karena: keputusan rups, penetapan pengadilan. pembubaran propprop jawa tengah perseroan) ditetapkan oleh rups. bab xiv sanksi dalam hal komisaris danumi yang bergerak dibidang pariwisata jl) pelaksanaan restrukturisasi bumi yang bergerak dibidang pariwisata dilaksanakan melalui pengambilalihan kegiatan bumi yang memiliki unit usaha dibidang pariwisata oleh prop jawa tengah perseroan), pembentukan anak perusahaan. pengambilalihan kegiatan unit usaha dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan prosedur dan kajian bisnis serta ketentuan perundang undangan. pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh prop jawa tengah perseroan) dengan ketentuan: dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan oleh direksi kepada gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah. pelaksanaan restrukturisasi bumi yang bergerak dibidang pariwisata dilaksanakan paling lambat (lima) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan. ketentuan mengenai pelaksanaan restrukturisasi bumi yang bergerak dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. bab xvi pembiayaan pembiayaan pembinaan dan pengawasan kinerja prop jawa tengah perseroan) sebagaimana dimaksud dalampembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bab xvii ketentuan lain lain (l) penyesuaian bentuk badan hukum propprop jawa tengah perseroan) dilaksanakan oleh direksi. bab xvii ketentuan peralihan (l) proses penyelesaian hak dan kewajiban komisaris, direksi dan pegawai perseroan terbatas pusat rekreasi dan promosi pembangunankomisaris dan direks sampai berakhir masa jabatannya. pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, pegawa. pada saat perda ini mulai berlaku, status pegawai badan usaha milik daerah lainnya atas pelaksanaan pengambilalihan kegiatan bumi sebagaimana dimaksud dalam tetap menjalankan kegiatan usaha dan menjadi pegawai prop jawa tengah perseroan). bab xviii ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku makajawa tengah tahun nomor seri nomor serta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam dansalinan segala man oo, algeria pan pembina utama muda nipadan usaha milik daerah bertujuanuntuk: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah padadan memperoleh laba dan ataukeuntungan. perseroan terbatas pusat rekreasi dan promosi pembangunan jawa tengah pt. prop jawa tengah) yang merupakan peningkatan status hukum dari yayasan prop,dipandang mempunyai potensi sebagai sarana promosi pembangunan jawa tengah dan promosi dibidang usaha perdagangan, perindustrian kerajinan rakyat serta usaha dibidang industri kepariwisataan maupun usaha lainnya. namun demikian dalam era perdagangan bebas dengan dinamika bisnis yang berkembang pada saat ini pt. prop jawa tengah dituntut untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya baik milik swasta maupun pemerintah dalam memberikan manfaat bagi perekonomian daerah dan memperolah laba keuntungan bagi daerah dalam bentuk pendapatan daerah. penyesuaian dimaksud diantaranya melalui penyesuaian modal dasar, bidang usaha, restrukturisasi badan usaha milik daerah lainnya dibidang pariwisatbadan usaha milik daerah terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. sehubungan dengan hal hal tersebut dipandang perlu untukpariwisata diantaranypenyelenggara usaha taman rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, penyelenggara pameran, pentas musik dan penyelenggara tempat pertemuan, perjalanan wisata insentif, konferensi dan pameran berbasis digital, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, eco tourism, spa dan lainnya, penyelenggara platform digital pariwisata. yang dimaksud dengan frase ekonomi kreatif diantaranya aplikasi dan pengembang permainan, desain produk, kuliner, fesyen, musik, arsitektur, film, animasi dan video, penerbit, seni rupa, televisi dan radio, desain interior, fotografi, desain komunikasi visual, kriya, seni pertunjukan, periklanan dan lainnya. yang dimaksud dengan frase promosi diantaranya kegiatan promosi pembangunan pemerintah provinsi jawa tengah dan pemerintah kabupaten kota jawa tengah. yang dimaksud dengan frase pendidikan diantaranya outbound, pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan bidang pariwisata, kegiatan berbasis komunitas, science center dan youth centre. yang dimaksud dengan frase jasa penunjang merupakan kegiatan yang bersifat penunjang kegiatan usaha yang dilakukan dengan pemanfaatan aset untuk kegiatan kendaraan oleh prop jawa tengah perseroanmemiliki pengetahuan dan atau pengalaman diantaranya pengalaman kepemimpinan keterlibatan dalam bidang manajesalah satu atau lebih bidang usaha pt.prop perserowa tengah yang dibentuk oleh pemerintah daerah bersama sama dengan pemerintah kabupaten kotaapat umum pemegang saham luar biasa yang selanjutnya disingkat rups lb adalah rups yang dapat diselenggarakan sewaktu waktu sesuai kebutuhan perusahaan. modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh prop jawa tengahkomisaris dan direksi prop jawa tengah perseroan). komisaris adalah komisaris prop jawa tengah perseroan). direksi adalah direksi prop jawa tengah perseroan). pegawai adalah pegawai prop jawa tengah perseroan). bagian kedua ruang lingkup pengaturan pendirian perusahaan prop jawa tengah perseroan) dalam peraturan daerah inib nama dan tempat kedudukan dengan peraturan daerah ini, dibentuk dibentuk dan didirikan badan usaha milik daerah yang berbadan hukum perseroan terbatas bernama prop jawa tengahrop jawa tengah perseroan) sebagaimana dimaksud pada merupakan perubahan bentuk hukum perseroan terbatas pusat rekreasi dan promosi pembangunan, perizinan, hak dan kewajiban dan atau perikatan, dan pegawai, yang dimiliki perseroan terbatas pusat rekreasi dan promosi pembangunan jawa tengah dialihkan kepada prop jawa tengah perseroan) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. prop jawa tengahprop jawa tengah perseroan) sebagaimana dimaksud dalambidang pariwisata dan ekonomi kreatif jawa tengah. pendirian prop jawa tengah perseroan) sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat, mengembangkan kegiatan usaha pariwisata, cc. meningkatkan permodalan, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan penyesuaian status badan hukum. bab kegiatan usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam prop jawa tengah perseroan) melakukan kegiatan usaha dalam bidang: pariwisata, ekonomi kreatif, promosi, pendidikan, jasa penunjang. ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam prop jawa tengah perseroan) dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau pemerintah kabupaten kota. kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam rangka mendukung perekonomiarop jawa tengah perseroan). dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial, proplaporkan kepada gubernur dan dprd. prop jawa tengah perseroan) dapat membentuk anak perusahaan. dalam membentuk anak perusahaan, prop jawa tengahrop jawa tengah perseroan)rop jawa tengahrop jawa tengah perseroan) anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh rups. bab jangka waktu berdiri perusahaan proppropsumber modal prop jawa tengah perseroan) terdiri atas: penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah sumber modal lainnya. modal dasar prop jawa tengah perseroan) sebesar rp. (dua ratus miliar rupiah) yang terdiri atas saham saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam akta pendirianlima puluh miliar rupiah). modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada oleh: pemerintah provinsi paling sedikit (tujuh puluh delapan koma lima persen), pemerintah kabupaten kota paling banyak (dua puluh satu koma limarincian kepemilikan modal dasar prop jawa tengah perseroan) diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pemerintah provinsi jawa tengah dan pemerintah kabupaten kota berkewajiban melakukan penyertaan modal kepada prop jawa tengah perseroan). penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan mulai tahun sampai dengan tahun dengan nilai paling banyak rp. (dua ratus milibab vii struktur organisasi dan organ bagian kesatu umum struktur organisasi dan tata kerja proppropproproppropkepentingan dengan operasional proptetapkan oleh rups dan dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas. |
a.a ana ikatan ara ar, v2. ona tag, gan sate ena kkn bsa haa: pc. tapa, ann a25 hat, na, age kas pane l. bo, ana pan pan han ben) aa, pa, pen pee tata lan pan aga ketua mam panen had t aon kpd ag. lan ata dadi nan, kabupaten luwu utara kata aya abe and khan kencan . nan ta! tnkniar mpa spa lx. brg teh brit kata kri nba, pn: sas jap awet ist bara pan isi pajang r3. ra: ina mapan pas jad aa, pan mere yeah tah kan kana tanah ns: pan kos tn: been, dana mai kau mina ng! rap san gan beri . aa ana ,. tah ea, pala sop tan meli genta panai nan snn nan ser akan tina ata da. ban inn nae mai. bet bit aga aga saba pat anna pena bata ana pan tri tenan ppa ban bra wika yakin pena tan nata papat. pen kena penis mena bg, bener sonia aap, nata peti uya sitaan kangen paru aan serah tan ehi pena tan aaa par bar aga pena gina pan tan han ea. lan per panen ane maria snn esa sen esa ang ana heran ban en) bae. maa ona dan maan teka ina kes babad nun sih tan! benar aan aaa bete mea maan bat daki asa! sha ina tag aap gea error aia yag. pinak. kaa: pra" eme naa dee saat akn ita, eating sense ke ana wana kanan pra kan dag ae: haa layak sen aang spa ana bara oni gani nnn sap senna aka sen an: pkn arena ana adan bae mua naa tie net den ban tenda: pan canon sae ran peg nun pan: taat atan kel dia sang lain han spasi spa yi. rang bab drl masa in) perut ba. dad maa net bae kan kan tapa, nan: mang cahaya nan ser ang anna aa. mag kis 2g kan pen ata manan dea sasa panai lan ana aon patron esai "una kabupaten luwu utara peraturan dari rtltahun2009 ata nomor't1.tahu pan bnn tn. ona pen aan ate tan pendapatan dan, belanja anggaran patenluwu utara kabupatenyuwua otd. tahun anggaran memar . ani ann supatenlowu uta bea ira nomor ana merana mean lembaran merah kabupaten luwu ba, aan aan baran daerah eng aah tambahan lembaga oya pisa desember . aan pra masamba, tap. pan patah pada haa on. oa ara se, dan asa s8) kar,ba. perda hal.da hal.si.perda hai.propinsi rp. perda half g perda hal. basar penempatannya dalam lembaran daerah. ditetapkan masamba, pada tanggal, desember ati arifin diundangkan masamba. sekretaris daerah drs. chairul pangerang lembaran daerah kabupaten luwu utara tahun nomor: perda hal. nan ara jj) jera pan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten luwu utara alamat jalan simpurusiang masamba useasa!ehalo.pertamakedua ringkasan pendapatan dan belanja daerah maksud dictum pertama sebagaimana lampiran keputusan ini. ketiga untuk teknis pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan bupati. perda halkabupaten ara pny, age sir ang perda hal. mmc pake atbantaeng keputusan gubernur sulawesi selatan nomor xiv tahun tentang,hat axenon lindenga hil. pendapatan: disarankan kepada pemerintah kabupaten luwu utara supaya melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pad, memaksimalkan semua potensi daerah yang ada, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten luwu utara pada dana perimbangan menunjukkan kecenderungan yang semakin rendah dan secara gradual dan berkelanjutan pad dapat dijadikan sumber utama pendapatan daerah. ii. belanja: terdapat beberapa skpd yang menganggarkan kegiatan penyediaan alat tulis kantor dan kegiatan penyediaan cetakan dan penggandaan, namun pada setiap kegiatan terdapat juga rincian obyek belanja alat tulis kantor, rincian obyek belanja barang cetakan dan penggandaanaturnya menjadi suatu kegiatan tertentu yang didalam komponen belajarnya memuat obyek rincian obyek belanja atk, barang cetakan dan penggandaan dan sebagainya, sesuai yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud. terdapat skpd yang menganggarkan kegiatan pengadaan asset belanja modal, namun didalamnya masih mengalokasikan secara terpisah rekening obyek belanja rincian obyek belanja pegawai dan atau belanja barang dan jasa dengan rekening obyek belanja modal yang bersangkutan, yaitu pergi hat. pada pos dinas pekerjaan umum terdapat kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dianggarkan sebesar rp. didalamnya terdapat belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi sebesar rp. kegiatan pemeliharaan jalan aspal maluku kecamatan sukamaju dianggarkan sebesar rp. objek belajarnya hanya belanja modal. kegiatan pemeliharaan jalan aspal alaska kecamatan baebunta dianggarkan sebesar rp. objek belajarnya hanya belanja modal. kegiatan pemeliharaan jalan aspal ibukota bone bone dianggarkan sebesar rp. objek belajarnya hanya belanja modal. kegiatan pemeliharaan jalan aspal dalam ibukota masamba dianggarkan sebesar rp. objek belajarnya hanya belanja modal. kegiatan pemeliharaan jalan aspal maluku tarombo kecamatan baebunia dengan jumlah anggaran sebesar rp. objek belajarnya hanya belanja modal. kegiatan pemeliharaan jalan aspal kapita kecamatan mappedeceng dianggarkan sebesar rp. objek belajarnya hanya belanja modal. kegiatan pemeliharaan jalan (tersebar) dianggarkan sebesar rp. didalamnya terdapat objek belanja yang dianggarkan sebesar rp. kegiatan pemeliharaan jembatan (tersebar) dianggarkan sebesar rp. objek belajarnya belanja modal sebesar rp. kegiatan pemeliharaan rehabilitasi jembatan kalibata kecamatan malang barang dianggarkan sebesar rp. objek belajarnya hanya belanja modal. pada pos kantor lingkungan hidup terdapat kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persamaan dianggarkan sebesar rp. didalamnya terdapat belanja pegawai sebesar rp. dan belanja barang jasa sebesar rp. kegiatan pembangunan laboratorium lingkungan hidup dianggarkan sebesar rp. didalamnya terdapat belanja barang dan jasa sebesar rp. pada pos badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan terdapat kegiatan pengadaan sarana mobilitas tim keliling dianggarkan sebesar rp. didalamnya terdapat belanja barang jasa sebesar rp. pena (hot pada pos sekretariat daerah terdapat kegiatan persertifikatan tanah perda dianggarkan sebesar rp. didalamnya terdapat belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang seharusnya belanja modal. kegiatan pengadaan lampu jalan dianggarkan sebesar rp. didalamnya terdapat jenis belanja pegawai sebesar rp. dan barang dan jasa sebesar rp. pada pos dinas pertambangan dan energi terdapat kegiatan pembangunan gedung kantor dianggarkan sebesar rp. didalamnya terdapat belanja pegawai sebesar rp. dan belanja barang dan jasa sebesar rp. hal tersebut belum sesuai maksudehubungan dengan itu, agar belanja pegawai dan atau belanja barang dan jasa terkait dengan pengadaan asset, dianggarkan secara terintegrasi kedalam rekening belanja modal yang bersangkutan. terdapatrhubungan terdapat kegiatan rehabilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan dianggarkan sebesar rp. jenis objek belajarnya hanya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang seharusnya belanja modal. pada dinas kehutanan dan perkebunan terdapat dana pendamping dak kehutanan namun tidak dijelaskan nama kegiatannya. sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar dilakukan penyesuaian nomenklatur kegiatan dengan mengintegrasikan rincian obyek belanja sebagaimana mestinya agar tidak menyulitkan dalam penyusunan laporan keuangan daerah dimasa akan datang. pada dinas pengelolaan keuangan daerah terdapat biaya pemungutan pajak daerah dengan jumlah anggaran sebesar rp. , . hal tersebutyang menegaskan bahwa biaya pemungutan pajak diartikan sebagai serta el. dimanajawab, peran, beban kerja, prestasi dan lokasi kerja serta tidak melebihi maksimal dari target pendapatan pajak daerah. sementara target pendapatan pajak daerah yang dianggarkan sebesar rp. dengan demikian anggaran pemungutan pajak tersebut melampaui sesuai ketentuan dimaksud. hal tersebut agar dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya. it. lain lain pada lampiran vii daftar piutang daerah), lampiran vii daftar penyertaan modal investasi) daerah), lampiran daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah), lampiran daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lain lain) dan lampiran xi! daftar kegiatan kegiatan tahun sebelumnya dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini), hanya berupa formatdaerah yang terdiri dari peraturan daerah beserta laporannya. sehubungan dengan itu, agar lampiran tersebut diatas disesuaikan dengan rincian apbd. iv. hal hal khusussebagai berikut dampak krisis keuangan global. 'a.kuemerintah daerah pada tahun anggaran agar melakukan langkah langkah, antara lain mera taat... melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang bersifat multi masan kemiskinan.komitmen pemerintah kota dalam mendukung program prioritas tersebut hendaknya dapat ditindak lanjuti dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahunmenjadi peraturan daerah,jadi peraturan bupati. keempat: penganggaran dperaturan bupati kabupaten ketan bel. pion luwu utara tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah.n. gubernur sulawesi selatan pare paris daerah, jr) sami) ali ipa sh, pang ket! membina utama nip. tembusan menteri dalam negeri ri, sebagai laporan jakarta: menteri keuanganpk: kepala biro hukum dan ham setda provinsi sulawesi selatan makassar. fr00 mma mmg pada anajumlah s vatenidan. pengeluaran pembiayaan daerah mananringkasan apbd halaman prostat sad perda hal. anu nomor mo) uraian jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan tao) masamba, desember bupati luwu utara junaidi maa anna halaman ringkasan apbd perda hal. gugus32g222s2 sanga sasak tee der esa nana nasa dan eka here era dia srs urn serang nia sik:s iring: tan dad kat uan ata! roe bug ben seni sun: .2s garis sisi aa. ber "is seng sergap nasa gan aras tss sss naga sasaran sasak akan saran ngga bisa sbs pajak ana int 22an nana (ras genap ngengat pen mean dai sib bab bo. sia isingisis sps siri nn: ben sa: es: sn: sen see inn: bep sss ( | (sbi: sasis isis isa bis dede eds bee pn: ben: see sin pa) lan) opa raj faj ot, sii aral eof dasi eps bag area dan dan bndasbalas akan pangdam bia besi iii pan nan aal tne tenn ne: ata a.a mma: perda hal. ggsgganaga ganas gagaasasasasasin danang anang haneganennganannana|) sennaasg nak ssb sasa magna sisa gasgananggnasnanaan bee hehe p2) ie) ses sae ease nasgsanaa ngg asan mam: beserrgboran akses ask abanskk san dai sal bug sea gg323222222222332222222313 kess bbi ses fantasi alasan 2s2rss3ss ss kesan tee big srb sis oei dani ppp per ben ss: snn tes tn: oob lal berg eos anta c8s isi i3531333 dar panai nun este|i dinda aerial hun bean inn nan, dig bana han gan arah gaga ang s3hingga ka| #isasssssa osn adas ian dina aan aassaaaaaaii ses eer ane ssssissssss perda hal. sasa ss: tee han neon naa pangerang sana ogan angga karbala fts) '. & kan bln ala mresorgangeeeees eos zona saka gan aan hans sisi era ara teh hera rarr db: ai: ing sakasangbena sasana asg sala berenang sasasasang usa gara angsa rig grav see dai tiabtati tasbayapesasassbe sega seseakgra arah sisi sisi aaa jhasagaaaa2 bere ses3 anu ken poo anp tr) gag bil dagiagise33 sn: (pi date taadgaadangg bisebiwkkangse den bang nada bgt ifa issn2sasi fisip tita, ses dng asi hun pidana pas gang gag ona ana sa. sz3 ita ara anis sitttsa ida perda hal. gagas 2sa samaran jesesgggssssssassasia ssh bayang gagasan spo jejejalar teler ppp pir fissus3s ggs gsisisis'sia sisi del 5ssssasass ||sle:s gal sis das snagasnanaja ama ibi ssb: sss s'is'sisisisiu #a| (asep raga laa ppp ppp ppp rai isla ratan ipp jessasagss sasa sasis? isi is: bis: ss: s|c|s|sisisidisisis|s| elo: ane tis si3| isis bombay '&: lol mia damai ioo o1$ r rn ) isisibibi bin: sis:s lis! taidisik isis ii, par (aja agg gagsasaaak sisi ersossga saat ris ir! ibisisis jenis: boom false isis! n|je|si nan seis dt. sen see efek skb had baal sds s.s si: ku) aja si, og, sip $$#i r33 sah s$3c iss ip3 palatal perdpagng beta aan soko mana mana nan tani tan bnn nne dane, sesan nan alasan r23 perda hal. sofa perda hal. si22|sis sis classis sisasess jenis lala isis |((les jee jelas sis sssejsisasss sis sis isis (sis #asas sisssss isis lala jala (sis sis classis sisssss isis lele jalu a33 sies isis sisassass isisassol|ele sia ssisssss isisssas sis isisisis (jee je|s sis sisi333s sisssss sis sis (sis |als sis kinase sisa ses jala isis ala sim irjen jelalele leluasa dangan ala lela sis ais isis sis klan latin ss sis ais sisssss jalassas sis las isis jets jelas sis sis nis (sis (sis bb. jaja jala (sig (sis (sis (sis eksis (s3 sis isis isis isis ala "is sela jala lela lalu jala lsislala (sis sis isis sis sis (sis 2is| jala sis jala lela fis| (el is sz tg: is| 53c: tai pipit bunyi, atap api nai ani is2222 hanan kit ianatitnanant ping hah dangan raihan sapi 3ys319 |:l ngk ke: perda hal. sis |sisa sia sis sis siesesessalalsisis par jaa sele jajang ole jelas jala aja sesama isis les sia jala (kia sis jala aissasasa sis ala si2s|situs sia situs sis sisasages sis sja isis jelas apsis (sis s sasis$ss|3i3 sis fis (abbr (8s sia isis fegagsa jala nota nisn nia sis sis sis siaga uses lela sis meja meja jala sis jala sja (sis (sis sis jala jae alang jala ejasasana taj ss je|s sis isis (sis |gi8g sisa jsm ola laa sisi tan tn: bzgrtr te. rar casa se$ binaan pop edan inai tas3 asas23a dingin bal anda tini ninatina nan atiiiiiag pes nsb based aga a38 jak , perda hal. aaa |ais jala als (sis jala lela ala isis isis isis alas bea gagal aja aja jala ala jala jala jee jaja |aja jala (es sis2 (sis (sis (aia jaja aja jalan jala (aja isis jala (sir srs (sis (sis (ele (sala |sis jala (ale rels isis jala (sis sis pim ala la ata sis 3ss sis isis sie |sis isis ale lela lela als (sis isis aan aaaa bar aaa sejalan jala (ala jaja jaja (ala jala lala jee si2a (ris isis (sis jenis isis isis (sis isis lele isis isis gigit sis |si8 sis sis sis sis sis jelas lele lela lala isis isis |als aja sjajeja jee jae jaja ala isis jala jelas |(si8 (sig sis (aja (sis (els (sia (sis (sis isis alm isis 3sisi ais sis ais isis isis (sis |els isis isis isis (sis (sis jaja eja jaja aja jala jala (ala (sja jelas jelas ir (s|s eie ria rip ris jala jelas (9is (els jala |sla jala sidsjels ini lai kal kal isis sis ala isis isi mix iia p3, s$ ?$ bean mete |eag3 half asas bigpesas esa gaji sisa, s5: deni pas haid tata tahan ser sip gain gta ata sai sai tee kan perda hal. sis (sja sis isis sja lele else ale jelas class sisa "je jee ela jelek sigala sis sisi |sla sis sisssisisa sis (als (s2 sis jala isis sisa sis sis isis isis fis (e)a jelas (aja (ala jala jala alas jala islas sis side sis isis (sis la|s isis jala jala jala (ala lala liga 2jaja jala aja ala alas jala alasslelaga (sisa pip jee jala sia ris pie sisa (sisa nia nina pes sis s)s sis sis jala jala sis jala lela jala jala (jelas sja sis sis (sis sis sis isis situs sis jala jala jala (aja jala jaja sosial lol sis sis sisa jelek jelas alas sisa ojo isis polis bibi boo #lal $s5t (os #r3 ? #$ pil iga epa ini stan aan pen sib mah gan iri 32g sis news iii iii nenek aan pps ig3 3zs perda hal. siswa sis sia sesat aaaa isis sss disisi ia, (sisi| mao iii ejo|g jalan3 sis lais sis jelas$ sis alis biasa jala laa (ale raja nan jan jarak ning malala aga ala sis tea :|s sia isis sisi isis salsa sisi| s|s lala sas sis leisssalala |sis sis la| si3 s|s koes alah dia)" lala ae: se: pf. || poo lai osis #alla 35p3 pras hana aga 213i gai aan perda hal. |
p1) tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sidoarjo, menimbang:doarpinsi rp.engembalian dana bergulir semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah penerimaan pengembalian dana berguliruntuk mengantisipndarewan perwakilan rakyat daerah dprd) bersama bupati tanjung jabungdan rancangkabupaten tanjung jabung barat(satu)(satu) |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.