text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
dnsseri a)investasi aset rp.akhir kas bendahara rp. penerima: lampiran laporan realisasi anggaran, lampiran ringkasan apbdea peraturan daerah kota balikpapan nomor tahun tentang penyelenggaraan keolahragaan kota balikpapan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota balikpapanbalikpapbalikpapannyelenggaraan keolahragaan kota balikpapankeolahragaan pemerintah kota membuat perencanaan keolahragaan kota balikpapankota berdasarkan rekomendasi komite olahraga nasional kota balikpapanpenyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga pemerintah kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa tingkat kota. dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pemerintkota selaku penanggung jawab penyelenggaraan pekan olahraga pelajar, pekan olahraga pesantrenemerintah kota berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kota balikpapan bab vii prasarana dan sarana olahraga pemerintah kotakotakotabalikpapviii pendanaan keolahragaan pemerintah kota wajib mengalokasikan anggaran keolahraga otakotapengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan pemerintah kota dapat bekerja sama dengan pemerintah pembinaan dan pengembangan industri olahraga pemerintmberian penghargaan pemerintah kota, organisasi olahraga, organisasi lain, dan atau perseorangav pengawasan penyelenggaraan keolahragaan wali ttd m.m.n kotnyelenggaraan keolahragaan kota balikpapan. bab ketentuan umumkotkomite olahraga nasional indonesia yang selanjutnya disingkat koni kota balikpapanbalikpapan kota dan atau masyarakat balikpapan. pemerintah kota dan atau masyarakat balikpapankota dan atau masyarakat kota balikpapanpendudukkotakota dan masyarakatbalikpapan. pemerintotapenyandang cacat pemerintbalikpapan. pemerintbalikpapan |
ak bupati halmahera selatan peraturan bupati halmahera selatan nomor tahun tentang komunitas intelijenkabupaten halmahera selatan.i. tahun nomor tambahan negara r.i. nomor undang undang nomor tahun tentang penanganan konflik sosial lembaran negara r.i. tahun nomor tambahan negara r.i.instruksi presiden r.i. nomor tahun tentang perintah mengkoordinasikan pelaksanaan operasi kegiatan intelijen seluruh instansi dalam rangka deteksi dini agt terhadap stabilitas nasional nkri, peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang badan intelijen negara, intruksi presiden republik indonesia nomor tahun tentang penanganan ganguan keamanan dalam neger komandan):komunitas intelijenbupati adalah bupati halmahera selatan. wakil bupati ialah wakil bupati halmahera selatan. badan kesbangpol ialah badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten halmahera selathalmahera selatahalmahera selata halmahera selatan. bab pen selenggarakan komunitas intelijen daerah penyelenggaraan komunitas intelijen daerah komandan kabupaten halmahera selatapublik indonesia. bab iii kelembagaan komunitas intelijen daerah komandan dibentuk kabupaten halmahera selatan pembentukan komandan kabupaten halmahera selatan sebagaimana dimaksudhalmahera selatan untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan komandan provinsi maluku utarajl) keanggotaan komandan kabupaten halmahera selatan dengan susunan terdiri dari ketua bupati pelaksana harian unsur intelijen polres halmahera selatan sekretaris kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten halmahera selatan. keanggotaan unsur intelijen dari badan intelijen negara, kodim labuhan, polres halmahera selatan, kejaksaan negeri labuhan, dan unsur terkait lainnya. susunan keanggotaan komandan kabupaten halmahera selatan sebagaimana dimaksud selanjutnyahalmahera selat halmahera selatan. bab pembinaan pengawasan dan pelaporan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan komandan kabupaten halmahera selatan. (l) pelaksanaan penyelenggaraan komandan kabupaten halmahera selatan dilaporkan oleh bupati kepada gubernur malukumbiayaan jl) pendanaan bagi pengurus komandan kabupaten halmahera selatan dibebankan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten halmahera selatan bab ketentuan penutup .i. tahun nomor tambahan negara r.i.selatanalmaherahalmahera selatanrp1. kepala seksiseksi rp.baik yang berstatus pegawai negeri sipil pns) maupun yang no, rukun warga dan kepala dusun besaran insentif setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran adalah rp. insentif sebagaimana dimaksud padavii operasional pemerintahan desa besaran biaya operasional pemerintahan desa paling banyak (tiga puluh keseratus) setiap tahunnya dari total apb des. besaran biaya operasional pemerintahan desa tersebut termasuk didalamnya adalah operasional bpd dan rt rwto, at pa bupati halmahera selatan aan peraturan bupati halmahera selatan nomor tahun tentang perubahan atas peraturan bupati halmahera selatan nomor .a. tahun tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lakon):a. bahwa dalam rangka mendorong tingkat kepatuhan penyelenggaraan negara dalam menyampaikan kewajiban melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sebagai penyelenggara negara serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuanaka pandang perlu dilakukan perubahanama tahrir temtanco pemberantasan tindak undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi maluku utara, kabupaten burnkabupaten halmahera selatan tentang perubahan atas peraturan bupati halmahera selatan nomor .a. ketentuan ubah, sehingga berbunyanksi berupa penundaan pembayaran tantangan beban kerja tunjangan lainnya oleh badan pengelolaan keuangan dan asset daerah sampai dengan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi lakon. pembayaran tunjangan beban kerja tunjangan lainnya dapat dilakukan apabila penyelenggara negara telah melaporkan harta kekayaannya dan mendapatkan surat keterangan dari unit pengelola lakon kabupaten halmahera selatan yang menerangkan bahwa penyelenggara negara tersebut telah melaporkan harta kekayaannya, kemudian menyerahkan surat tersebut badan pengelolaanember bupati halmahera selatan, ltn jaan kal teman val, bahan kasula diundangkan labuhan pada tanggal member sekretaris daerah kabur "halmahera selatan, ian botutihe, se. m.m nip. berita daerah kabupaten halmahera selatan tahun nomor.:oan ann peraturan bupati halmahera selatan nomor . . tahusuaian dan penerapk. memutuskan menetapkan peraturan bupati halmahera selatadan sekretariat terdiri dari subbagian perencanaan dan evaluasi: subbagian keuangan, subbagian umum dan kepegawaian. bidang terdiri dari bidang pendapatan membawahi a). subbidang pendaftaran dan pendataan, b). subbidang penilaian, penetapan dan keberatan, cc). subbidang penagihan, pemeriksaan dan pelaporan. bidang anggaran terdiri dari a). subbidang perencanaan anggaran, b). subbidang penyusunan anggaran, c). subbidang pelaksanaan anggaran. bidang perbendaharaan dan kas daerah terdiri dari a). subbidang ketatausahaan belanja dan pembiayaan, b). subbidang pengelolaan kas daerah, c). subbidang ketatausahaan gaji daerah. bidang akuntansi dan pelaporan terdiri dari a). subbidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran, b). subbidang akuntansi pelaporan, c). subbidang analisis dan evaluasi pelaporan, iii bidang aset terdiri dari a). subbidang perencanaan kebutuhan bmd: b). subbidang pemanfaatan dan pemberdayaan bmd, c). subbidang ketatausahaan bmd. unit pelaksana teknis. kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten halmahera selatan.halmahera selatan zat bahwa kasula diundangkan labuhan per pada tanggal desember tienne . sekretaris daerah kabupaten halmahera selatan, bin (ke non botutihe, se, shipperaturan kepala daerah kabupaten halmahera badan pengelolaan keuangan dan aset daerah selatan kabupaten halmahera selatan nomor tahun tanggal desember2020 kepala badan jabatan sekretaris fungsional sen sub bagian sub bagian perencanaan dan bidang bidang pendapatan perbendaharaan dan kas daerah sidang akuntansi dan pelaporan sub bidang sub bidang sub bidang pendaftaran dan pendataan sub bidang ketatausahaan belanja dan akuntansi penerimaan dan bar anan ena perencanaan anggaran saantaniman perencanaan kebutuhan bmd sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang penilaian,penetapan dan penyusunan anggaran pengelolaan kas daerah akuntansi pelaporan pemanfaatan dan keberatan pemberdayaan bmd sub bidang sub bidang pemeran, pemeriksaan dan sub bidang sub bidang ber sub bidang lap ran pelaksanaan anggaran ketatausahaan gaji daerah penatahusahaan bmd bupati halmahera selatan utd nn npv ega ffa nasuta terstandar pelayanan minimummenuhi persyaratan administrative badan layanan umum, rumah sakit wajib menyusun standar pelayanan minimum bahwa untuk menyusun standar pelayanan minimum, rumah sakit memerlukan pedoman penyusunan standar pelayanan minimum. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf huruf huruf dan huruf perlu ditetapkan peraturan bupati tentang standar pelayanan minimumkeputusan menteri kesehatan nomor 159b menkes sk, keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk tentang standar pelayanan minimum rumah sakittahun tentang tugas pokok,fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada lembaga teknis daerah kabupaten halmahera selatan, memutuskan menetapkan: peraturan bupati halmahera selatan tentang standar pelayanan minimum rumah sakit umum daerah labuhan bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten halmaheradan gawat darurat. standar pelayanan minimupusat pertanggungjawaban rumah sakit adalah unit pelayanan terkecil rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang minimum wajib disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. pelayanan rumah sakit umum daerah labuhan adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah labuhan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, pencegahan dan promosi kesehatan, pendidikan dan penelitiaun dimaksudkan untuk panduan bagi rumah sakit umum daerah labuhum rumah sakit. standar pelayanan minimuum bagian kesatu jenis pelayanan rumah sakit umum daerah labuhan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kegiatan penyembuhan penderita dan pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya promosi kesehatan, pencegahan, melaksanakan upaya rujukan, pendidikan dan penelitian. jenis pelayanan rumah sakit umum daerah labuhanrekam medik pelayanan jamkesmas jamkesda pelayanan pengolahan limbah rumah sakitlaundry pengendalian infeksi(dibentuk tim pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial) bagian kedua indikator, standar nilai), batas waktu pencapaian dan uraian standar pelayanan minimum indikator, standar nilai), batas waktu pencapaian dan uraian standar pelayanan minimumlabuhanum dalam peraturan bupati ini. direktur atau pimpinan rumah sakit umum daerah labuhumuunit kerja pelayanan dan administrasium. bab pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan pembinaan rumah sakit umum daerah labuhanum, b). penyusunan rencana pencapaian standar pelayanan minimum dan penetapan target tahunan pencapaian standar pelayanan minimum, c). penilaian prestasi kerja pencapaian standar pelayanan minimum, dan d). pelaporan prestasi kerja pencapaian standar pelayanan minimum. bagian kedua pengawasan pengawasan operasional dilakukan oleh satuanlabuhanlabuhanum. pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit umum daerah labuhanlabuhan yang ditetapkan dalam rencana bisnis rumah sakit umum daerah labuhan: tahun tanggal: januari standar pelayanan minimum setiap jenis pelayanan, indikator dan standarjenis pelayanan, indikator dan standar indikator batas jenis standar waktu pelayanan jenis uraian pencapaian pelayanan input kemampuan menangani live satu tahun 1007o awal saving darurat pemberi pelayanan pesawat satu tahun daratan bersertifikat atas bts acts ppid gels) yang masih berlaku ketersediaan tim tiga tahun tim penanggulangan bencana proses jam buka pelayanan gawat satu tahun darurat jam waktu tanggap pelayanan menit satu tahun dokter gawat darurat dilayani setelah pasien datang tidak adanya keharusan membayar uang muka jamketersediaan minimum sesuai lima tahun rawat jalan pelayanan dengan jenis dan klasifikasi dokter pemberi pelayanan poliklinik dokter spesialis spesialis proses jam buka pelayanan s d satu tahun dengan ketentuan setiap hari kerja kecuali hari jumat s d waktu tunggu rawat satu tahun menit jalan penegakan diagnosis tiga tahun melalui pemeriksaan mikroskopis pasien rawat jalan tiga tahun yang tangani dengan strategi dots ketersediaan tersedia dengan lima tahun pelayanan vtc tenaga terlatih peresmian sesuai satu tahun dengan formularium output pencatatan dan tiga tahun pelaporan indikator batas jenis standar waktu pelayanan jenis uraian pencapaian pelayanan input ketersediaan pelayanan sesuai jenis lima tahu rawat dan kelas ina pemberi pelayanan rawat inap sesuai pola lima tahun ketenagaan jenis dan kelas tempat tidur dengan pengaman lima tahun kamar mandi dengan pengaman lima tahun pegunungan tangan proses dokter penanggung jawab pasien rawat tiga tahun inap jam visite dokter spesialis s d lima tahun kejadian infeksi pasca operasi s15 tiga tahun kejadian infeksi nosokomial 90x tiga tahun tidak adanya kejadian pasien jatuh yang satu tahun berakibat cacat atau kematian pasien rawat inap tuberculosis yang tiga tahun tangani dengan strategi dots pencatatan dan pelaporan tiga tahun output kejadian pulang sebelum dinyatakan lima tahun sembuh kematian pasien jam limasesuai jenis tiga tahun jenis bedah ketersediaan tim bedah dan kelas sentral ketersediaan fasilitas dan peralatan sesuai dngan tiga tahun operasi kelas kemampuan melakukan tindakan sesuai dengan tiga tahun operatif kelas proses waktu tunggu operasi efektif hari tiga tahun tidak adanya kejadian operasi salah satu tahun sisi di satu tahun tidak adanya kejadian operasi salah orang di satu tahun tidak adanya kejadian operasi salah tindakan pada operasi tidak adanya kejadian tertingginya satu tahun benda asing atau lain pada tubuh pasien setelah operasi komplikasi anestesi karena satu tahun overdosis reaksi anestesi, salah s6k penempatan tiga tahun output kejadian kematian meja operasirsalinan input dokter satu tahun dan pemberi pelayanan persalinan dokter perinatologi normal umum bidan pemberi pelayanan persalinan tim pone tiga tahun dengan penyulut terlatih dokter tiga tahun pemberi pelayanan persalinan og, dokter dengan tindakan operatif spa, dokter sp. kemampuan menangani bbl lima tahun gr) bayi lima tahun kemampuan menangani ayi lahir dengan asfiksia proses petrol sect tiga tahun ero organ pers inan sectio 20x caesarea non rujukan pelayanan kontrasepsi mantap tiga tahun lakukan oleh sp.0g atau sp. atau sp. atau dokter umum terlatih tiga tahun konseling peserta mantap oleh bidan terlatih output s1lhb. tiga tahun reklamasi kematian ibu karena persalinan sepsis mai tiga tahun kejadian kematian meja operasi outcome kepuasanpasien limatahun indikator batas waktu jenis standar pencapaian pelayanan jenis uraian pelayanan input sesuai dengan lima tahun intensif pemberi pelayanan kelas dan standar icu sesuai dengan lima tahun ketersediaan fasilitas dan peralatan ruangan icu kelas dan standar icu sesuai dengan lima tahun ketersediaan fasilitas tempat tidur kelas dan dengan monitoring dan ventilator standar icu proses kepatuhan terhadap hand hygiene satu tahun kejadiainfeksi nosokomial tiga tahun output pasien yang kembali perawatan tiga tahun intensif dengan kasus yang sama jamlayanan input dokter satu tahun radiologi pemberi pelayanan radiologi spesialis radiologi ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi tiga tahun radiologi proses waktu tunggu hasil pelayanan foto satu tahun |thorax s38jam kerusakan foto |.cag tigatahun tidak terjadinya kesalahan tiga tahun pemberian label output pelaksanaan ekspertisis hasil dokter lima tahun pemeriksaan radiologi spesialis radiologipemberi pelayanan laboratorium klinik sesuai tigatahun laboratorium standar sesuai tiga tahun fasilitas dan peralatan standar proses tiga tahun waktu tunggu hasil pelayanan menit |.| laboratorium patologi klinik tidak adanya kejadian tertukar satu tahun |. specimen kemampuan memeriksa hiv aids tersedia lima tahun ann tenaga perawat tiga tah kemampuan mikroskopis paru peralatan iga tahun dan reagen output dokter lima tahun ekspertisis hasil pemeriksaan spesialis laboratorium patologi fo. klinik tidak adanya kesalahan pemberian satu tahun hasil pemeriksaan laboratorium kesesuaian hasil pemeriksaan baku lima tahun mutu eksternal outcomesesuai satu tahun fisioterapi pemberi pelayanan fisioterapi persyaratan kelas sesuai satu tahun fasilitas dan peralatan rehabilitasi medis persyaratan kelas proses tidak adanya kejadian kesalahan satu tahun tindakan rehabilitasi medik output tidak adanya drop out pasien terhadap tiga tahun pelayanan rehabilitasi medik yang s504 direncanakan outcomefarmasi sesuai kelas lima tahun farmasi fasilitas dan peralatan sesuai lima tahun pelayanan farmasi persyaratan kelas ketersediaan formularium tersedia dan satu tahun updated paling lama tahun proses waktu tunggu pelayanan obat satu tahun menit jadi waktu tunggu pelayanan obat satu tahun racikan menit output tidak adanya kejadian satu tahun kesalahan pemberian obatgizi sesuai pola tiga tahun gizi ketersediaan pelayanan ketenagaan tiga tahun konsultasi gizi tersedia ketepatan waktu pemberian satu tahun makanan pada pasien tidak adanya kejadian satu tahun kesalahan pemberian diet output sisa makanan yang tidak satu tahun dimakan oleh pasien s20tenaga penyedia pelayanan sesuai standar tiga tahun transfusi bank darah rumah sakit bars darah ketersediaan fasilitas dan lima tahun sesuai standar peralatan bank darah rumah bars sakit proses kejadian reaksi transfusi tiga tahun output pemenuhan kebutuhan darah tiga tahun untuk pelayanan transfusi rumah sakit outcome kepuasan pelanggan lima tahun indikator jenis indikator standar pelayanan jenis uraian pelayanan input ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin tersedia pasien adanya kebijakan untuk pelayanan keluarga keluarga miskin ada miskin cat proses waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin menit tidak adanya biaya tambahan yang dialihkan kanan pada keluarga miskin output semua pasien keluarga miskin yang dilayani outcome kepuasan pelanggan jenis indikator pelayanan standar jenis uraian pelayanan input nenek pemberi pelayanan rekam medik semua persyaratan rekam medik proses waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan menit waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat inap menitoutcome kepuasan pelanggan indikator jenis standar pelayanan jenis uraian pengelolaan input adanya penanggung jawab pengelola limbah adanya limbah rumah sakit direktur sesuai kelas kemenkes ketersediaan fasilitas dan peralatan sesuai peraturan pengelolaan limbah rumah sakit padat, cair perundangan proses pengelolaanlimbahcair sesuai peraturan perundangan pengelolaan limbah padat sesuai peraturan perundangan output baku mutu limbah cair bod mg l cod mg l tss mg l oo oo jenis indikator jenis standar pelayanan jenis uraian administrasi input kelengkapan pengisian jabatan sesuai dan persyaratan jabatan dalam struktur organisasi manajemen adanya peraturan internal rumah sakit ada adanya peraturan karyawan rumah sakit ada adanya daftar urutan kepangkatan karyawan ada adanya perencanaan strategi bisnis rumah sakit ada adanya perencanaan pengembangan sdm ada proses tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat ketepatan waktu pengusulan gaji berkala pelaksanaan rencana pengembangan sdm ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan kecepatan waktu pemberian informasi tagihan jam pasien rawat inap output cost recovery kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja karyawan mendapat pelatihan minimum jam pertahun ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu leni indikator jenis standar pelayanan jenis uraian pelayanan input ketersediaan pelayanan ambulans dan mobil ambulans jenazah jam dan mobil penyedia pelayanan ambulans dan mobil supir ambulans jenazah jenazah terlatih ketersediaan mobil ambulans dan mobil mobil ambulans jenazah dan mobil jenazah terpisah proses kecepatan memberikan pelayanan ambulans mobil jenazah rumah sakit menit waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat yang membutuhkan menitveni indikator jenis standar pelayanan jenis uraian perawatan input ketersediaan pelayanan pemasaran iam jenazah jenazah ketersediaan fasilitas kamar jenazah sesuai kelas rumah sakit ketersediaan tenaga instalasi perawatan ada direktur jenazah proses waktu tanggap pelayanan pemasaran menit setelah jenazah kamar operasi perawatan jenazah sesuai standar universal precautions tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazahame indikator jenis standar pelayanan jenis uraian pelayanan input ketersediaanpelayananlaundry tersedia laundry adanya penanggung jawab pelayan laundry ada direktur ketersedian fasilitas adan peralatan laundry tersediaoutput ketersediaan linen set jumlah tempat tidur ketersediaan linen steril untuk kamar operasi jenis indikator standar pelayanan jenis uraian pemelihara input adanya penanggung jawab ipsos direktur sarana ketersediaan bengkel kerja tersedia rumah sakit roses waktu tanggap kerusakan alat menit ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan ketepatan waktu kalibrasi alat output alat ukur dan alat laboratorium yang jenis indikator standar pelayanan jenis uraian pencegahan input adanya tim ppi yang terlatih anggota tim ppi dan yang terlatih pengendalian ketersediaan apd disetiap infeksi instalasi departemen rencana program ppi ada proses jar pelaksanaan program ppt sesuatrencana penggunaan apd saat melaksanakan tugas output kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial health care associated infection (hai) rumah sakit indikator jenis standar pelayanan jenis uraian pelayanan input petugas kemanan bersertifikasi pengamanan keamanan sistem pengamanan ada proses petugas keamanan melakukan keliling setiap jam evaluasi terhadap sistem pengamanan setiap bulan output tidak adanya barang milik pasien, pengujung, aan elkepuasanpasenbjam penanggungjawab. kepala instalasi gawat darurat pengumpulsetiap bulan pare periode analisiskelas sumber data daftar inventaris alat ugd standar ' |:| penanggung jawab kepala instalasi gawat darurat pesananrajsetiap tiga bulan data periode analisa tiga bulan jumlah tenaga yang bersertifikat atas bts acts ppid yang masih berlaku. dokter internship diakui telah bersertifikat karena baru lulus uki denominator jumlah tenaga yang memberikan pelayanan pesawat aon fana sumberdaya kepegawaian standar penanggung jawab kepala instalasi gawat darurat pengumpultiga bulan sekalidmidakada sumber data instalasi gawat darurat standar satu tim penanggung jawab kepala instalasi gawat daruratfrekuensi pengumpulan setiap bulan periode analisa tig. jumlah seluruh pasien yang disamping (minimum n sumber data sample standar menit penanggung jawab kepala instalasi gawat darurat pengumpul data indikator kepuasan pelanggan dimensi mutu kenyamanan terselenggaranya pelayanan gawat darurat yang mampu memberikan kepuasan pelanggan (negarum sumber data survey standar penanggung jawab kepala instalasi gawat darurat pengumpul datarekuensi pengumpulan tiga bulan data periode analisa tiga bulan numerator jumlah pasien yang meninggal dalam periode jam denominator jumlah seluruh pasien yang ditangani gawat darurat. sumber data rekam medik standar s2perseru penanggung jawab kepala instalasi gawat darurat pemuliaan pelayanan rawat jalanpengumpulan bulan data periode analisa bulan numerator jumlah kumulatif hari buka semua klinis spesialis yang dilayani oleh dokter spesialis dalam waktu satu bulan denominator jumlah hari kerja dalam atau bulan dikalikan jumlah klinis spesialis data ketersediaan pelayanan rawat jalan dimensi mutu akses tujuan tersedianya pelayanan klinik oleh tenaga spesialis yang komponen rumah sakit sesuai dengan kelas rumah sakit definisi operasional ketersediaan pelayanan adalah jenis jenis pelayanan rawat jalan spesialisasi yang disediakan oleh rumah sakit sesuai dengan klasifikasi rumah sakit. frekuensi pengumpulan bulan periode analisa bulan numerator jenis jenis pelayanan yang tersedia rumah sakit denominator jenis pelayanan yang seharusnya tersedia sesuai dengan kelas sumber data register rawat jalan sandar yo. sesuai dengan kelas rumah sakit kemenkes penanggung jawab kepala instalasi rawat jalan pemuliaan indikator jam buka pelayananantara pukul setiap hari kerja kecuali jumat pukul frekuensi pengumpulan bmendaftar sampai dilayani oleh dokter spesialis. frekuensi pengumpulan bulan semua periode analisa bulan numerator g3register rawat jalan standar s60 menit penanggungjawab. kepala instalasi rawat jalan pengumpul data indikatorbnn sumber data survey standar penanggung jawab |:| kepala instalasi rawat jalan pengumpul data indikatorjuan tuberculosis dengan strategi dotpengumpulan tap tiga bulan data periode analisa tiap tiga bulan numerator jumlah semua pasien rawat jalan tuberculosis yang numerator g3) ditangani dengan strategi dots. denominator jumlah seluruh pasien rawat jalan tuberculosis yang denominator. ditangani rumah sakit dalam waktu tiga bulan.penegakan diagnosis tuberkulosis melalui pemeriksaan ben mikroskopis tuberkulosis dimensi mutu efektifitas, kesinambungan layanan tujuan kapasitas penegakan diagnosis tuberkulosis definisi operasional penegakan diagnosis tuberculosis secara mikroskopis adalah dengan ditemukannya mycobacterium tuberculosis melalui tiga pemeriksaan mikroskopis frekuensi pengumpulan bulan data periode analisa bulan numerator g3) jumlah pasien tersangka tuberculosis yang didiagnosis tuberculosis ditegaskan melalui pemeriksaan mikroskopisdefinisi operasional pencatatan dan pelaporan semua pasien yang berobat rawat jalan rumah sakit frekuensi pengumpulan bkonseling mantap dimensi mutu mutu dan kesinambungan pelayanpengumpulan bulan periodeanalisa bulan numerator jumlah konseling kepala instalasi rawat jalan pengumpul data pelayanan rawat inap indikator (:| pemberipelayanandirawatinnum d3) frekuensi bulan pengumpkepala ruangan perawatan pengumpul datais jawab kepala instalasi rawat inap pengumpul data indikator ketersediaan pelayanan rawat inap (anak, kebidanan, dalam, bedah, tht, paru, syaraf, kulit dan kelamin, mata, gigi dimensi mutu akses tujuan tersedianya jenis pelayanan rawat inap yang minimumfrekuensi pengumpulan bulan data periode analisispenanggung jawab kepala ruangan perawatan pengumpul data indikatorinstalasi rawat inap pengumpul datapengumpulan datastandar 11x penanggung jawab kepala ruangan perawatan pengumpul databulan pengump(internasional) atau indonesia) penanggung jawab kepala ruangan perawatan.sebelum dinyatakan sembuh jawab kepala ruangan perawatum sumber data survei standar penanggung jawab kepala ruangan perawatan indikatorruangan perawatanbulan pengumpulruangan perawatanbulan pengumpulan dataruangan perawatan pengumpul data pelayanan bedah indikator waktu tunggu operasi kamar bedah umumbulan numerator jumlah kumulatif waktu tunggu operasi dari seluruh pasien numerator yang dioperasi dalam satu bulan denominator jumlah pasien yang dioperasi dalam bulan tersebut sumber data rekam medik standar hari penanggung jawab kepala instalasi bedah sentral pengumpul data indikatordenominator jumlah pasien yang dilakukan tindakan pembedahan dalam denominator satu bulan tersebut rekam medis, laporan keselamatan pasien standar koo penanggung jawab kepala instalasi bedah sentralkepala ruangan kamar bedah pengumpul datag3). kepala ruangan kamar bedah pengumpul data pelayanan persalinan dan perinatologi jam, mutiara jam) frekuensi bulan pengumpulan data periode analisa buldan sepsis sumber data rekam medis standar pendarahan eklampsia 9o, sepsis s0, penanggung jawab kepala ruang kebidanan pengumpul datasumber data kepegawaianokter sp. a,pengumpulan data periode analisa bulan numerator tersedianya tim dokter sp. og, dokter umum, dokter bidan dan perawat terlatih. denominatorominator dengan tindakan operasibulan periode analisa bulan numerator jumlah persalinan dengan seksi kesatria pada pasien yang pemeriksaan antenatalnya rumah sakit dalam bulan denominator jumlah seluruh persalinan pada pasien pemeriksaan antenatalnya rumah sakit dalam periode sumber data rekam medis standar s20 penanggung jawab kepala ruang kebidanan pemuliaanbulan datak standar penanggung jawab kepala ruangan perawatan anak pelayanan intensif indikator pemberi pelayanandipersyaratkan dalam persyaratan kelas rumah sakit frekuensi pengumpulan bulan data periode analisa bulan numerator jumlah tim yang tersedia denominator jumlah seluruh tenaga dokter dan perawat yang melayani perawatan intensif sumber data unit pelayanan intensif standar sesuai dengan ketentuan kelas rumah sakit penanggung jawab kepala instalasi icu pemanasankam medis standar il: penanggung jawab kepala instalasi icu pengumpul data indikator ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang icu dimensi mutu keselamatan dan efektivitas tujuan kesiapan fasilitas dan peralatan rumah sakit untuk memberikan pelayanan icu definisi operasionalintensif baik sesuai dengan persyaratan kelas rumah sakit frekuensi pengumpulan bulan data peoteaaa ata numerator jenis dan jumlah fasilitas dan peralatan pelayanan intensif denominator senter meitersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator dimensi mutu keselamatan dan efektivitas tujuan tersedianya fasilitas dan peralatan rumah sakit untuk memberikan pelayanan bedah sentral definisi operasional tempat tidur ruang intensif adalah tempat tidur yang dapat diubah posisi yang dilengkapi dengan monitoring dan ventilator frekuensi pengumpulan bulan data peoteaaa ata numerator jumlah tempat tidur yang dilengkapi dengan peralatan monitoring dan ventilator denominator jumlah kapasitas tempat tidur icu sumber data inventaris icupatuhan terhadap hand hygiene dimensi mutu keselamatan pasien tujuan menjamin hygiene dalam melayani pasien ruang intensif definisi operasional hand hygiene adalah prosedur cuci tangan sesuai dengan ketentuan langkah cuci tangan frekuensi pengumpulan bulan data periode analisa tahun numerator jumlah perawat yang diamati dan mematuhi prosedur hygiene denominator jumlah seluruh perawat yang diamati sumber data survei standar penanggungjawab kepala instalasi icu pengumpul data indikator (|: kejadianang icutiap bulan data foot tata numerator jumlah pasien rawat inap jawab kepala instalasi icu pengumpul data indikator tersedianya ventilator sesuai jumlah tempat tidur dimensi mutu keselamatan pasien tujuan tersedianya ventilator bagi pasien yang dirawat ruan yang icu definisi operasional tersedianya paket perawatan ruang icu frekuensi pengumpulan bulan data periode analisa tahun numerator jumlah ventilatorindikator tersedianya sering pump dimensi mutu keselamatanpasien tujuan tersedianya sering pump bagi pasien yang dirawat ruang icu definisi operasional tersedianya paket perawatan ruang icu tempat tidur tersedia sering pump frekuensi pengumpulan bulan data periode analisa tahun numerator jumlah sering pumppelayanan radiologi indikator pemberi pelayanan radiologi dimensi mutu kompetensi teknis tujuan tersedianya pelayanan radiologi oleh tenaga yang kompeten definisi operasional pemberi pelayanan radiologi adalah dokter spesialis radiologi dan radiographer sesuai dengan persyaratan kelas rumah sakit frekuensi pengumpulan bulan data periode analisa bulan numerator jenis tenaga yang memberika pelayanan radiologi denominator sumber data kepegawaian, instalasi radiologi standar dokter spesialis radiologi dan radiographer sesuai dengan persyaratan kelas rumah sakit penanggung jawab kepala instalasi radiologi pengumpul databrekam medis standar jam penanggung jawab kepala instalasi radiologi pengumpul data indikator pelaksana expertisediologi pengumpul data pelayanan laboratorium indikator waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium maksimal .|penanggung jawab kepala instalasi laboratorium pengumpul datapengumpulersatu bulan tersebut. sumber data rekam medik standar penanggung jawab kepala instalasi laboratoriumpetisbulan pengumpwat jalan pengumpul data pelayanan farmas30 menit penanggung jawab kepala instalasi farmasi pengumpul data60 menit penanggung jawab kepala instalasi farmasi pengumpul data jawab kepala instalasi farmas jawab kepala instalasi farmasi pengumpul dataum sumber data survei standar tersedia dan updated paling lama tahun penanggung jawab kepala instalasi farmasi pengumpulkepala instalasi gizi pengumpul datas20 penanggung pelayanan rekam medikstandar s10 menitstandar menit penanggung jawab kepala instalasi rekam medik pengumpulfrekuensi bulan pengumpterlayani penanggung jawab kepala instalasi rawat jalan pengumpul data pengolahan limbah indikator baku mutumitrinstalasi kesehatan lingkungan pengumpul data indikator pengolahan limbah padat infeksius sesuai aturan.instalasi rawat jalan pengumpul datajawab sekretaris pengumpul datum dilakukanumtahun pengumpulan data periodeanalisa (aryawan yang mendapat pelatihan minimumum perkaryawan jam per tahun frekuensi tahun pengumpulan data periode analisa tahun numerator jumlah karyawan yang mendapat pelatihan minimum jam pertahun denominator jumlah seluruh karyawan rumah sakit sumberdayyusunan laporan keuangan setiap tanggumum standar penanggung jawab kepala sub bagian umum pengumpul datapemulasaraan jenazahpenanggung jawab kepala instalasi gawat daruratpengumpul datapengumpul data pencegahan dan pengendalian infeksi indikator ada anggota komite ppi yang terlatih dimensi mutu kompetensi teknis tujuan tersedianya anggota komite ppi yang kompeten untuk melaksanakan tugas tugas komite ppi definisi operasional adalah anggota komite ppi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar dan lanjut ppi frekuensi pengumpulan setiap bulan data periode analisis setiap tahun numerator jumlah anggota komite ppi yang sudah terlatih denominator jumlah anggota komite ppi sumber data ketua tim pencegahan dan pengendalian infeksi standarsetiap hari data60kumindikator kejadianinfeksipaskallance pengendali infeksi, rekam medis standar s1, penanggung jawab ketua tim pencegahan dan pengendalian infeksi pengumpul data indikator angka kejadian phlebitpengumpindikator angka infeksi saluran kemih dimensi mutu keselamatan pasien tujuan untuk mengetahui apakah teknik pemasangan perawatan kateter urin dilakukan dengan tepat dan benar (sesuai pratap) definisi operasional infeksi saluran kemih adalah adalah infeksi yang terjadi pada saluran kemih akibat pemasangan kateter menetapsaluran kemih dalam periode satu bulan denominator jumlah pasien yang terpasang kateter menetapeat bupati halmahera selatan, sekretaris daerah asisten bidang pemerintahan direktur rsud labuhan kabar hukum muhammadmproduksi dan menyediakan benih bibit bermutu tanaman pertanian perkebunan guna memenuhi kebutuhan benih bibit secara berkesinambungan maka dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis dinas utd pembibitan tanaman perkebunan pada dinas perkebunan kabupaten halmahera selatan,ketentuan huruf dtd pembibitan tanaman perkebundinas utd) pembibitan tanaman perkebunan pada dinas perkebunan kabupaten halmahera selatan,gubernur nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja balai benih induk tanaman pertanian bbi tp) pada dinas pertanian provinsi maluku utarakebunan kabupaten halmahera selatan. kepala dinas adalah kepala dinas perkebunan kabupaten halmahera selatan. unit pelaksanaan teknis dinas pembibitan tanaman perkebunan selanjutnya disebut utd ptp adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dinas perkebunan kabupaten halmahera selatan. kepala utd ptp adalah kepala unit pembibitan tanaman perkebunan pada dinas perkebunan kabupaten halmahera selatanutd) pembibitan tanaman perkebunan ptp) pada dinas perkebunan kabupaten halmahera selatan. bab iii kedudukan, tugas pokok fungsi dan susunan organisasi utd pembibitan tanaman perkebunan paragraf kedudukan utd adalah unit pelaksana teknis dinas perkebunan kabupaten halmahera selatan berkedudukan desa penambang kecamatan bacan selatan, kabupaten halmahera selatan paragraf tugas pokok utd pembibitan tanaman perkebunan ptp) mempunyai tugas melaksanakan urusan pembibitan tanaman perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas berbantuan wilayah utd pembibitan tanaman perkebunan. paragraf fungsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada utd pembibitan tanaman perkebunan ptp) wilayahnya menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengelolaan lahan wilayahnya yang meliputi tata lahan dan penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan lahan, dan rehabilitasi lahan kebun pembibitan. penjabaran kebijakan dinas perkebunan kabupaten dibidang pembibitan dan pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang undangan, pelaksana kegiatan pembinaan teknis, pengelolaan lahan pembibipembibitan wilayahnya, pelaksanaan pengawasan internal mutu benih bibit, pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan pembibitan perkebunan. paragraf susunan organisasi susunan organisasi utd pembibitan tanaman perkebunan terdiri dari kepala utd, sub bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. bagan stuktur organisasi utd pembibitan tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. tugas kepala pembibitan tanaman perkebunan kepala pembibitan tanaman perkebunan mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas utd pembibitan tanaman perkebunan ptp) sesuai dengan peraturan perundang undangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh bupati atau kepala dinas. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala pembibitan tanaman perkebunan mempunyai fungsi, menyusun rencana dan program kerja jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakan monitoring, evaluasi dan verifikasi pengawasan pelaksanaan pembibitan, melaksanakan produksi benih bibit dari varietas klon unggul, melaksanakan penyebarluasan penyaluran benih bibit kepada produsen benih, melaksanakan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen, melaksanakan pembinaan teknis kepada produsen benih bibit, melaksanakan penyebarluasan informasi perbenihan pembibitan perkebunan, membuka peluang investasi dan memfasilitasi penyerapan tenaga kerja guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan utd pembibitan tanaman perkebunan ptp), melaksanakan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah kepalanya, mensinergikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan semua benih bibit pada unitnya, memfasilitasi kemitraan kolaborasi antar produsen dan penangkap, il. melaksanakan pelayanan studi, latihan dan arena pertemuan penyuluhan petani, kontak tani, penangkap benih, petugas dan para ahli dalam kalangan perbenihan perkebunan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. tugas sub bagian tatambibitan tanaman perkebunan ptp)rumusan program kerja dan kegiatan dishub bagian tata usaha, pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan, pelaksanaan urusan kepegawaian, meliputi, menyiapkan bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pembinaan pegawai, penyusunan laporan kegiatan utd pembibitan tanaman perkebunan ptp), melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala utd pembibitan tanaman perkebunan ptp)utd pembibitan tanaman perkebunan ptp) adalah jabatan struktural eselon iv a kepala sub bagian tata usaha adalah jabatan eselon iv.b bagian kedua pengangkatan dan pemberhentian kepala utd ptp dan kepala sub bagian tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala dinas perkebunan bab jabatan fungsional pada utd pembibitan tanaman perkebunan ptp)fungsional senior yang mempunyai keahlian bidang perkebunan yang tunjuk oleh kepala dinas perkebunutd pembibitan tanaman perkebunan ptp)ainnya sesuai dengan tugas masing masing. setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan utd pembibitan tanaman perkebunan ptp), bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi serta bekerja sama secara fungsional dengan bawahannya wajib memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dalam melaksanakan tugas utd pembibitan tanaman perkebunan ptp) senantiasa wajib melakukan koordinasi teknis fungsional berada dibawah pembinaan kepala dinas perkebunan. utd pembibitan tanaman perkebunan ptp) secara teknis fungsional berada dibawah pembinaan kepala dinas perkebuperatujanuari struktur organisasi unit pelaksana teknis dinas (utd) pembibitan tanaman perkebunan (ptp) pada dinas perkebunan kabupaten halmahera selatan kepala subbagian tata usaha kelompok jabatan fungsional iii bupati halmahera selatan, muhammad kasula |
,. t: menetapkan babhalmaher, dengan memperhatikan: potensi usaha, potensi pasar, biaya, efisiens, pelaksana operasional,ngkatan dan pemberhentian pelaksana operasionalpelaksana operasional, pengangkatan pelaksana operasional baru masih dalam proses penyelesaian, kepala desa dapat menunjuk atau mengangkat pelaksana operasionallaksana operasionalpelaksana operasionalpelaksana operasionalwajib disampaikan kepada bpd. pelaksana operasional wajib menyampaikan laporan keuangan bulanan dan tahunan kepada kepala desa selaku penasihat. pelaksana operasional wajib menyampaikan laporan keuangan semester dan tahunan setelah dilakukan musyawarah desa, kepada kepala desa, dan temuannya kepada dewan pembina. pelaksana operasional wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan bum desa. dewan pengawas. masa jabatan dew dan menyelenggarakan rapat dewan pengawas untuk membahas kinerja bum desa paling sedikit (enampenasihat mengenai rencana kerja dan anggaran bum desa yang diusulkan pelaksana operasional, menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari bum desa, melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional. dewan pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan paling sedikit (enam) bulan sekali kepada kepala desas.:disesuaikan dengan bagian pelaksana operasional. pengangkatan dewan pengawas dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh dewan penasihatdisesuaikan dengan bagian pelaksana operasional.terdiri dari unsur profesional, dpmd, dinas koperasi dan perintah, dinas penanaman modal dan ptsp, dan disnakertrans. masa jabatan dewan pembina yang berasal dari unsur profesional sebagaimana dimaksud pada selama (tiga) tahunberada dpmd. pembiayaan dewan pembina dan sekretariat dewan pembina dibebankan pada dpa dpmd. pengangkatan dewan pembina dan sekretariat dewan pembina ditetapkan dengan keputus.hasil pertanian dan perkebunan, sarana produksi pertanian dan peternakan, hasil produksi perikanan dan peternaksg.pelaksana operasionalpelaksana operasional dan pegawai, yang ditetapkan oleh pelaksana operasionalpelaksana operasionalpelaksana operasional dewan pengawas sesuai kedudukannya yang melakukandan atau diproses, antar kota kabupaten dan antar provinsi dan disetujui oleh dewan pengawas dari masing masing bumwajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan pelaksanaan bum desa kepada penasehat yang secara ex officio dijabat oleh kepala desa paling lambat (tiga) bulan setelah akhir tahun tutup buku. laporan pertanggungjawaban tahunan yang telah disetujui melalui mekanisme musyawarah desa dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh semua anggota pelaksana operasional dan dewan pengawas. dalam hal ada anggota pelaksana operasional dan dewan pengawas tidak menandatangani berita acara kesepakatanlaporan pertanggungjawaban tahunan yang tidak disetujui oleh musyawarah desa diatur lebih lanjut dalam ad arpemeriksaan laporan keuangan bum desa dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan dengan keputusanerian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati halmahera selatan, menimbang bahwa dalam pemungutan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi daerah, bahwa agar pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasanretribusi daerah, maka perlu diatur mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerahtata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah|memutuskan menetapkan peraturan bupati halmahera selatan tentang tata cara pemberian keringanan pengurangan dan pembebaspemungut retribusipengelola keuangan dan aset daerah kabupaten halmahera selatan yang selanjutnya dapat disingkat bukanhalmahera selatantata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi bagian kesatu umumsebagaimana dimaksud pada diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusidan atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar (dua persen) pertanggal atau dokumen lain yang dipersamakan.kepala desahtanggal, dan menolak permohonan wajib retribusi. apabila dalam(dua) huruf dan huruf bupati atau pejabat yang ditunjuk(dua)bagian ketiga tata caradalam penggunaan fungsi sosial, keagamaan pembebasan dapat diberikan kepada wajib retribusi apabila terjadi force majeure yaitu bencana alam, kebakaran dan kerusuhan sesuai dengan hasil verifikasi timan(dua)(tigaa topan dan tanah longsor. ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada (satu) diatur sebagai berikut diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia kepada bupati dengan disertai dengan alasan alasan yang jelas, melampirkan dokumen fotokopi ktp pemohon, fotokopi skrdesa(sembilan)pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan maksimal sebesar (empatbahrain kasulahalmahera selatan perlu diatur petunjuk teknis tata cara pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang undangan, bahwa untuk memenuhi ketentuan perundang undangan terkait dengan petunjuk teknis tata cara pilkades kabupaten halmahera selatan dipandang perlu merevisi peraturan bupati halmahera selatantata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desaperaturan bupati halmahera selatan yang selanjutnya disebut peraturan adalah peraturan bupatipenyanitia adalah panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh bpdlaksanaan pemilihanmeriksaan dan penelitian berkas bakal calon, penetapan bakal calon, penetapan calon yang berhak dipilih, undian urut,m.penetapan keputusan bpd tentang calon kepala desa terpilih, n.pengesahan oleh keputusan bupati, oo.dan diusulkan bupati untuk memperoleh dan atau mendapatkan pengesahancalon panitia pemilihan kepala desapengawasanpengawasanpersyaratan panitia syarat menjadi panitia pilkades terdaftar sebagai pemilih, tidak menjadi pengurus partai politik, tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa dan. bagian ketig dan diusulkan bupati untuk memperoleh dan atau mendapatkan pengesahancc., mempersiapkan tempat pelaksanaan pilkades, menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara, il. menyampaikan laporan penetapan calon terpilih kepada bpd. bab pengawasanpengawasan. tim sebagaimana dimaksud pada terdiri dari tim pengawasan tingkat kabupaten dan tim pengawasan tingkat kecamatan. tim pengawasantingkat kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati. tim pengawasan tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupati. susunan tim pengawasansebagaimana dimaksud terdiri dari tim pengawasan tingkat kabupaten yaitu asisten pemerintahan setda kabupaten halmahera selatan sebagai ketua: kepala badan pemberdayaan masyarakat dan otonomi desa kabupaten halmahera selatan sebagai wakil ketua sekretaris badan pemberdayaan masyarakat dan otonomi desa kabupaten halmahera selatan sebagai sekretaris, kepala bidang otonomi desa pada badan pemberdayaan masyarakat dan otonomi desa kabupaten halmahera selatan sebagai wakil sekretaris, anggota unsur pengadilan negeri halmahera selatan, unsur kejaksaan negeri halmahera selatan, unsur polres halmahera selatan, unsur kodim halmahera selatan, unsur badan pemberdayaan masyarakat dan otonomi desa, unsur kantor kembang dan polindes, unsur satuan polisi pamong praja, unsur bagian hukum, unsur bagian pemerintahan umum,dan unsur badan kepegawaian daerah, tim pengawasan, kapolsek kapas pol, kasi pemerintahan,dan kasi ketentraman dan ketertiban. bagian kedua tugas tugas tim pengawasanapabila dibutuhkanguna pengambilan keputusan terhadap hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan proses pengawasanpengawasan tingkat kecamatan adalahcc.pengawasanpengawasan tingkat kecamatan berperan sebagai fasilitator bab pemilihbab vii persyaratan, pendaftaran dan penetapan calon kepala bagian kesatumengenal desa dan dikenal oleh masyarakat desa, sg.turut, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, j tidak menjadi pengurus partai politik, surat keterangan dari pihak berwenang bagi pns dan tni polrikepala desa kepada panitia pilkades, calon kepala desa petahana menyertakan bukti penyerahan asset desa kepada panitia pilkades.lanjutan pertama slip) sekolah menengah pertama( smp), madrasah tsanawiyah ts), sekolah teknik st), sekolah menengah ekonomi pertama sep), jenis jenis pendidikan non formal (kesetaraan) meliputislip smp paket dan atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah stub.dibuktikan dengan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. yang dimaksud dalam huruf dibuktikan dengan keterangan dari ketua rukun tetangga setempat dan atau kartu tanda penduduk ktp) yang dimaksud dalam huruf dibuktikan dengan surat keterangan yangdikeluarkan oleh dokter rumah sakit umum labuhan dan atau dinas kesehatan kabupaten halmahera selatan. yang dimaksud dalam huruf dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian sick) yangdikeluarkan oleh polres kabupaten halmahera selatan. yang dimaksud dalam huruf dibuktikan dengan surat keterangan yangdikeluarkan oleh pengadilan negeri labuhan yang dimaksud dalam huruf dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri labuhanhalmahera selatan(tiga) kali masa jabatan baik berturut turut maupun terputus putus. yang dimaksud dalam huruf dibuktikan dengansurat keputusan pemberhentian dari dpp dan atau sebutan lain sebagai pengurus anggota partai politikhalmahera selatan harus mendapat izin tertulis dari pembina kepegawaian kabupaten halmahera selatan, bagi pegawai negeri sipil pns) yang bertugas luar lingkungan pemerintah kabupaten halmahera selatan harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian daerahyang dimaksud pada hurufsebagai kepada desa, wajib diserahkan kepada panitia pilkades sebagai persyaratan mutlak. yang dimaksud pada huruf hh, calon kepala desa petahana diwajibkan menyertakan bukti penyerahan asset desa kepada panitia pilkades, dibubuhi tanda tangan diatas materai oleh ketua dan anggota bpd setelah publikasikan kepada masyarakatpaling banyak (lima) orang dan paling sedikit (dua) orangverifikasisesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. panitia memverifikasmilihan. bagian keempat penetapan bakal calon bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus seleksibab viii pengujian nomor urut, tanda gambar dan kampanye bagian kesatu pengujian nomor urut dan tanda gambar pengundian nomor urut dan tanda gambar dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan tata tertib pengundian nomor urut dan tanda gambar, dengan format terlampirterlampir. berita acara sebagaimana dimaksud pada sebagai bahan penetapan nomor urut dan tanda gambar dalam kartu suara. penetapan nomor urut dan tanda gambar bagi calon kepala desa disebarluaskan kepada masyarakat. bagian keduayang bertuan tanpa seijin pemilik tempat yang bersangkutan,,sejaldandalam upaya mempengaruhi pemilih untuk kepentingan calon tersebutan akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desaberdasarkan rekomendasi tim pengawas pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. bagian keempat masa tenangtenggang waktu masa tenangfoto calon kepala desa serta alat kelengkapan kampanye lainnya, kecuali rumah calon kepala desa bab tata tertib pilkades dan tempat pemungutan suara dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan melakukan rapat penyusunan tata tertib pemilihan kepala desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi serta mempertimbangkan kepentingan dan ketertiban umum. tata tertib sebagaimana dimaksud meliputi mekanisme pengundian nomor dan gambar calon kepala desa, penetapan tempat pelaksanaan pemungutan suara, mekanisme pemungutan suara,danburutana,kamar bilik suara lengkap dengan bantalan dan alat color. penyiapan kotak suara cc.serta ditukarkan dengan kartu suara berdasarkan nomor urut kehadiraanitiaanitiaa.a,c.a..memeriksa kebutuhan kotak suara dan membuka dihadapan para saksi, d.e.,tujuhtujuh)hari setelah menerima laporan, bpdresmikanpengawasan tingkat kecamatan dan tim pengawasanpengawasanxiiatau merugikan salah satu calon kepala desa. bab xiii sumber anggaran dan pembiayaan pilkades bagian kesatu sumber anggaran dana pemilihan kepala desa dibebankan pada apbd kabupaten halmahera selatan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat. besaran bantuan dana pemerintah daerah sebagaimana dihitung berdasarkan jumlah pemilih, jumlah tps, tingkat kesulitan transportasi dan segi geografis wilayah. selain dana pemilihan kepala desa dibebankan pada apbd kabupaten halmahera selatan sebagaimana dimaksud biaya pemilihan kepala desa juga dapat ditanggung oleh pemerintah desa melalui apb desa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku bagian kedua pembiayaaerah. bab xiv ketentuan penutup format blank yang diperlukan dalam pemilihan kepala desa sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkandengan bentuknya peraturan ini makfebruari plh. bupati halmahera selatan, helmi surya botutihe diundangkan labuhan pada tanggal febrperaturan bupati ini menetapkalmaheraplh. bupati halmahera selatan, helmi surya botutiheo) ca: rri bupati halmahera tengah peraturan budengan rahmat tuhan yang maha esa bupati halmahera'mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat halmahermeme tahan daerah,aina peraturan pemerintah nomor tahun pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah: peraturan pemerintah nomor tahun tentang sister informasi keuanganraturan pelaksanaan undang: undang nomor tahun tentang desa sebagaimana'2unaan dana desa tahun kaga angan peraturan daerah kabupaten, halmahera tengah nomor runeraturan daerah nomor tahun: tentang keuangan desa.2in halmahera tengah tahun anggaran babi .can penyelenggara pemerintahan desa. jumlah desa adalah jumlah.rn an penetapan rincian dana desa rincian lana desa setiap desa kabupaten halmahera tengah tahun anggaran dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: "|. alokasi dasar, alokasi: afirmasi, dan alokasi: formula. ee:i berikut: per desa arab, desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi asa"miskin tinggi dihitung menpan or'penghibur.nah rara desa z1) z2) z3) za..: untuk setiap desa kabupaten halmahera tengah tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam: lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. dari peraturan bupati halmahera tengah ini. aman aing bab iii penyaluran dana desa penyamanalaran dana desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut.) tahap iii paling cepat bulan juli sebesar empat puluh persen)an kas umum daerah. penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada diatas:' sebagaimana dimaksud pada huruf dan dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang:.hmer.taipu:i pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, energi, informasi dan komunikasi, pendis kan sosial dan kebudayaan, usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya, bumdes, peningkatan kapasitas usaha ekonomi desa dil. (sesuai prioritas yang ditetapkan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transnrurjsebagaimana tercantum. dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati halmahera tengah ini. naa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutartee pemeran.tah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa. sant badr.'sial terdapat pemutakhiran.rnipaikannya pemutakhiran capaian output kepada bupati. bab vi. sanksi petak. 14e' rkd tahun anggaran sebelumnya lebih dari (tiga puluh persen), dan, atau terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. haa penundaan penyaluran dana. desa sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan terhadap penyaluran dana desa tahap.. rkd tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari,ylies sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam bupati menyalurkan kembali, dana desa yang ditunda dalam hal: pagu a.dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf telah diterima b.sisa dana desa rkd tahun anggaran sebelumnya sana kurang dari atau sama dengan dan terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. ir: dalam hal penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf berlangsung&yat kepada kepala ppn selaku kpa penyaluran dak. fisik dan dana desa. bupati memberitahukan kepada. kepala desa yang bersama:hkergaanairnfatengah. ditetapkan weda pada.tanggal desember bupati halmahera tengah, edi angkara diundangkan weda pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten halmahera tengah, berita daerah kabupaten halmahera tengah tahun nomor lampiran peraturan pa7 aher tengah nomor tahun tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa st kabupaten halmahera tengah ingin dana desa setiap desa kabupaten halmahera tengah shun 'garan (ribu rupiah! rsa sem ban jana our (co key mrpereran san jumlah penduduk jumlah penduduk miskin| luas wilayah genap bec mat |esi| alokasi tah kota pak tao3 pagu dana desa kecamatan nama desa alokasi dasar klasifikasi desa idm gibbs jumlah savior berbadan mean rasio indeks tee total alokasi appended| jumlah luas indeks lokasi formula per ve yana ana, robot penduduk border wilayah luas bobot kesulitan kenaikan bobot bobot kuat miskin miskin bea ata geografis in, pet pre san eno lakon teara loan lag bosan teratas) |weda tertinggal se) joong) .03a6j )w:o were ,34s, resting gat 28m) nos72 .0a| o.003s |ve dea weda sidang sangat tertinggal ss0| o013s bocoran gga7e joo239) o.o243| o.oo3e az.ae) sepeda nurweda berkembang aah yo1lis| joo2| o.0os8 jo.oo29| c.0090j .0c13 inang adik| muda alkena turenaata sae pem mna man5 laksana ton ane men ter rei pte masa goreng tertinggal ass) o0oss jo.ooo| sa| jonas| a0sa|oo1ss| so7i| oo21a|cosa| oo12051| 1e24aga38| patani baileyi patani jumpai tertinggal sosj doors1 colors| o.o017 voodoo| lipatan tertinggal sos| jo.doors| 23s| jo.o1g3| ois.es| o.00s9| o.zoos ilearani jankasaya berkembang ' | sea) joo1i| o.033s moores| coral o00ss| meta game jkapateo 6i63as.co0| berkembang oo oo218 jo.oo22|) o.00sa joo7| )oo014| o.ooo2 |o00s1 ben mmr agen anu asn onn jau ena nana tan paru gae sena senensan mem sos? moore|ondol saslocosi| ons #siloomlonselooin| yes sanam pulau geser jumpa 61634s, |sangatterting gat o ) | sio jooorol 39j o.oos1i joo3o| 62s7|o0. o.oo3e o017a| oo11988) jeuwucese tua sissasooo|sancatterminecat oa) o ) ) ssi note johor| oo1s1 moore| o7iss|o0271) yokai sea| o.01796a| pulau ese isonorkacero ,38s. tte ring o ) | 3sij voor johor| jogos7| ooo10 soo| oo179|books|googles7| utaugese jeurawun o@ejsasooof gak oo . ad) o | tas| o01s7 jooorej sej oo13a jooosrh ti11|o. moore o01s1|books| oo12e9a| 1s90930e9| poste jae mesum pal ami oas jooooel al ooo fiona| 2engsel #bloom loo letnan saman mamak weda tara jemari oo.) giolsas,ooo| tertinggal | | 7eo| o01s2 |ooo1s| 17e| oo27a juara7|i 1e77|o.0aso| choose 3s11| o0126| o02s1as| pena men ana hasan ooo1a| ooa38 |oo219| |o0asa| o0o7o 4ago| more1 joao| o034335| iwedautara wat 61634s, gakko o 5as7| |ooo27| board|o020s| oo1os 39se)| oo142|loose| oo37e2 mepautana jet mawas pel sal aon fenol oil oonsefooa| menjooss| zoos tesoloojomuloona| item kista. tertinggal (el ass oosa joong| jovice| tote3| o0ose cose| o.02e293| wedautara |more 61634s,0oo| sangattertinggal 31s098, eez| colors| rosso joo2zso| o00o79| so22| o0180|books|o.o3eo26| wedautara |live 61634solo|te lo o) | j6| | aset books johto| o02s9 voor9| secajooara| loose 397e| oo143|loose|oo2311s| wedautara (koto 61634s,ooo| san gartertin o ) | segi joootil moore| sesi|oo337| soosi s9x0| oo213|zoos3| ,s05, wedaselatan |rite ' si63as, sangattertin gat sis) johor| joo1re| os3sijo3is| books o0160| noo40| oo21413| weda selatan isosowomo sangat tertinggal s$ |o3se| oo1si solois| 10a| o0162 jokowi| arg9s)oo1s9| ooo2a aa1i|oise| aoa| o.o1s9es| weda selatan nata m| opini joooiel sil icons (ooouel #nanlonsos| oon sisa oonslooors| bosnia masanya| men dahan, weda selatan tertinggal oo o |o.oo22| o.0ose joo33| 9so|o.0o37| o0oos oo1ra|ooo29| o.0os932| weda selatan tertinggal ni) books| yan| congo folio| 1esnfooose| ons maroon focuofomewp| dissent season000, weda selatan tertinggal sse| joo1i |o.zoos| wedaselatan sumbersari ,3a5, tertinggal see oo1s joworzl a2| o006e joo33| o0o10o a3ss| oo1se oco39| o.oo9388| 1i7,6e0, weda selatan tertinggal boxes moore| |poros| s716|o0331) o0oso o0112| o0028| patani utara gempa tertinggal 138e| joo2s| jo.more| |o. al den nan bui maan nsp alokasi pai kada bee eni jumlah penduduk jumlah penduduk miskin| kan ata been kecamatan nama desa alokasi dasar klasifikasi gesit) alokasi panai kan esa afirmasi adonan kang venezia rasio indeks para total tebar garda penduduk| jumlah bobot layar bobot luas bobot kesulitan fifa: bobot bobot formula per gara penduduk penduduk wilayah kesulitan miskin miskin wilayah geografis hap a soal peran ben mta tan adan |weda selatan jair sanobar tertinggal | . i19) args inai ane tab ern menata eos dens monorel sang go217 |ocio| s71s|o0331| o0oso mo112 maa tenoeoiont gen. bs.oo0 bpatantutara gema , ocicsesoootteamngea, novel on. cpages sar7 joo2e| non2a ian oo1as as,oo0 tara |sepele e16, herring tita slot aan .0083e1 lompatan! utara |peniti berkembang tmt nan rapa tenaga lbeanenbang teka song lana asa opa ons manga patani utara |saham! sangat tertinggal ana patani utara (bilifitu tertinggal atas oman| ional tee joo1o1| s83|oo22| books 39e0l00142| oo1uses| 1nsa7sse| atan utara emeoratii sissasmeoi timwaek al issn oma agar( sej oom foto| #salongse| mos| ho1names(loose oouieiaf mgstaana asean sangat tertinggal ton oto jom o.coo3 patani utara |tamu tertinggal ana alun ial patani utara amal for nama ton) o01e1 fo.oo1e iza| |zoos7| se7|oo013| oco3 age| o.00as kolkata ton been 21e sus ang ena .2018j .0023j ofweoa kencan tul ler arguta naa san sen sata were o0sor too) aaa m0u,adu naa tas berkembang last! mean gnfosor ama sant ena: don weda tengah |sawar item reas ion joon moon loan lokal seni loan ema tae sesaat eta bara mei penganan bela naa mean ia1sps iwepatensan ikutojara e1ssasoooreanmoca naj ono? tolong| asa nsotooo paman aan emejenta? sama! fse.1i7 harap aan tone acsesom memori af nam manee toooael sitara contoh irostoteer eco t arantomsr pacar sponsor rerata sosnoooo piradeanir ypomene iwan aesesmo (ammem isl once tools) conan acref trfoooer acne heme et met toss tosriel 3a aer lionel eesuhooenii ann h waahoatan ons teman ansosiie| oitasae pn, snn oo1e| 1sa| |oo1so| cossjooz31| o0o3s |o023521| men meomacian marga kama pns mia bodi acak bed ina tb, t51sossooo (soal too |o.to0o| e,a1z| solo| o1so0 |278sas| lo000 bupati halmahera tengah edi angkara lampiran peraturan pedoman teknis pengunaan dana desa , tipologi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal il. bidang pelaksanaan pembangunan desa mag pengadaan, 23k pembangunan, ian pengembangan dar: pemeliharaan sarana. pasaran prasarana lingkungan. aa pemukiman: san ananda pembangunan dan atau meningkatkan perbaikan rumah sehat kualitas hidup untuk fakir miskin masyarakat desa, pengadaan penerangan memenuhi kebutuhan lingkungan pemukiman penerangan lingkungan pemukiman. memberikan rasa ben men akan aman pembangunan drainase meningkatkan kualitas saluran air saluran air. mencegah kerusakan bm! saluran air. lingkungan yang guna sma lab bersih pembangunan bak |( memenuhi dan penampung aur bersih mendekatkan akses (dari sumber mata air kebutuhan air untuk hujan) penduduk desa, membangun pengadaan baru untuk bak penampung air hujan. te) sarana prasarana pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam seh musyawarah desa. pembangunan ate kap pengembangan dah transportasi hasil inn pertanian. pembangunan jalan memudahkan bata wilayah pertanian. pertanian desa antara pemukiman transportasi lokasi wilayah wisata.ketan musyawarah desa. pembangunan pengembangan dan (pemeliharaan sarana hita prasarana energi. pembangkit listrik memaksimalkan tenaga mikro hidro dan pemanfaatan biogas sumberdaya sungai aa, untuk pemenuhan energy desa. memaksimalkan pemanfaatan kotoran "ai era ternak untuk se2 pemenuhan energy "nil didesa. timer distribusi,| pemenuhan tenaga listrik kebutuhan listrik were desa. pembangunan pengembangan dari pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistim informasi dan komunikasi desa. (s, pembangunan pengembangan dar. pan pemeliharaan sarana: prasarana kesehatan masyarakat. pembangunan mendorong poskesdes, polindes dan. optimalisasi kegiatan balai posyandu ika pelayanan kesehatan arakan pengadaan alat alat pemenuhan peralatan kesehatan untuk kesehatan polindes masyarakat pengadaan kebutuhan pemenuhan media (obat obatan, kebutuhan medis vitamin, makanan dalam mendukung tambahan) dalam kesehatan mendukung kesehatan masyarakat. masyarakat pembangunan pemenuhan jambanisasi kebutuhan jamban untuk masyarakat miskin. pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan sosial dan kebudayaan. pembangunan dan memenuhi kebutuhan pengembangan gedung dasar untuk anak png mia . paud balita usia dini. pengadaan, |pembangunan, are apn eri pengembangan dar. pemeliharaan sarana. prasarana usaha. ekonomi pertanian yang berskala:, produktif dan usah: lokasi lainnya yang: kah meliputi produksi distribusi dar akan sera pemasaran untuk. . |ketahanan pangan. ika rang bata pen aan berskala kecil pengairan mann" bar perbaikan embung pengairan pembibitan tanam mengurangi tingginya sayur sayuran pesan biaya produksi pengolahan hasil pembangunan pasar |( meningkatkan akses sayur mayur pemasaran hasil produksi pertanian meningkatkan pendapatan petani. pembangunan kandang mengembangkan ternak usaha peternakan meningkatkan tae pendapatan peternak pembangunan sarana mendorong kesadaran prasarana pengolahan petani memanfaatkan kompos pupuk pupuk organic. kandang untuk pupuk organic. pembangunan kolam mengembangkan ikan usaha perikanan meningkatkan pendapatan ega perikanan pengadaan kapal mengembangkan penangkap ikan usaha kelompok perikanan meningkatkan pendapatan masyarakatdesa bidang pemberdayaan masyarakat desa dukungan kegiatan: sea ekonomi baik yang: dikembangkan oleh era badan usaha milik: desa bumdes) tabung . bumdes bersama ntar aan angan pendirian dan meningkatkan usaha pengembangan ekonomi desa. bumdes bumdes aan bersama pelatihan manajemen meningkatkan usaha bumdes pengetahuan dan bumdes bersama keterampilan been pengurus atau anggota dalam mengemban.akan usaha ekonomi desa. bantuan permodalan membantu yag" pengembangan usaha ekonomi desa. pengembangan usaha |( meningkatkan bumdes bumdes mengembangkan bersama usaha ekonomi dona dna desa. peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonom: gesa melalui pelaihari dan pemasangan pelatihan pertanian meningkatkan organic, perikanan dan keterampilan peternakan penduduk mengelola pertanian organic, pn. perikanan dan peternakan meningkatkan nilai tambah komoditas sel ekonomi lokal sosialisasi dar. |( edukasi kesehatan. masyarakat. pemantauan peningkatan gizi pertumbuhan dan balita dan anak penyedia makanan sekolah. sehat untuk untuk peningkatan gizi. bagi balita dan anak sena sekolah. sosialisasi ancaman meluaskan penyakit. pemahaman masyarakat desa tentang ancaman penyakit didesa. bersih dan sehat hidup bersih dan desa. sehat tipologi desa berkembang dan maju bidang yaa pelaksanaan pembangunan desa pengadaan, pembangunan, pengembangan jan ken pemeliharaan sarana prasarana mba lingkungan pemukiman: pengadaan memenuhi penerangan kebutuhan lingkungan penerangan pemukiman lingkungan pemukiman. memberikan rasa |. aman pembangunan meningkatkan drainase saluran kualitas saluran air. air mencegah kerusakan saluran air. selokan meningkatkan lingkungan yang bersih pembangunan bak |( memenuhi dan penampung air mendekatkan akses bersih (dari sumber kebutuhan air mata air hujan) untuk penduduk desa: . membangun pengadaan baru untuk bak penampung air aan, maa hujan. s5) pembangunan menciptakan tempat pembuangan lingkungan yang ai. sampah. bersih dan sehat. sarana prasarana pemukiman lainnya spp tea ang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. pembangunan pengembangan dan pakeltransportasi hasil reg pertanian. pembangunan jalan |( memudahkan desa antara transportasi hasil pemukiman pertanian wilayah pertanian: sma pembangunan latar: memudahkan desa antara transportasi "oa wilayahmbangunan pengembangan dai pemeliharaan sarana prasarana energi. pembangkit listrik memaksimalkan tenaga mikro hidro pemanfaatan dan biogas sumberdaya sungai untuk pemenuhan energy desa. '| memaksimalkan pemanfaatan sea wen cafe "abi kotoran ternak untuk pemenuhan energy desa. ia) jaringan distribusi pemenuhan. desa. pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan . komunikasi hah pengadaan peralatan meningkatkan ketan pengeras suara pengadaan jaringan menyediakan jaringan internet untuk warga internet desa desa tila pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan (masyarakat. pembangunan .| mendorong poskesdes, polindes optimalisasi dan balai posyandu: "" kegiatan pelayanan kesehatan nak masyarakat pengadaan alat alat |( pemenuhan kesehatan untuk peralatan polindes kesehatan masyarakat pengadaan pemenuhan kebutuhan media| kebutuhan medis (obat obatan, dalam mendukung vitamin, makanan kesehatan tambahan) dalam | masyarakat. mendukung kesehatan bee san san masyarakat pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana1 pendidikan sosial dan kebudayaan. pengembangan kebutuhan dasar yaa, gedung paud untuk anak balita cheap pet pengadaan, pembangunan, pengembangan da1 pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pernah, pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang tai meliputi produksi, distribusi clan pemasaran untuk gara |ketahanan pangan bendungan yang memenuhi pengairan pembangunan atau memenuhi clid ali pembibitan tanam mengurangi sayur sayuran tingginya biaya produksi t pengolahan hasil mera pertanian pembangunan pasar meningkatkan sayur mayur akses pemasaran hasil produksi pertanian | meningkatkan pata nak pendapatan petani. pembangunan mengembangkan kandang ternak usaha peternakan meningkatkan pendapatan tea peternak pembangunan mendorong sarana prasarana kesadaran petani pengolahan kompos memanfaatkan pupuk kandang. pupuk organic. untuk pupuk organic. pembangunan kolam mengembangkan ikan usaha perikanan i| meningkatkan pendapatan core rekanan ae. ti. pengadaan kapal |( mengembangkan penangkap ikan ' | usaha kelompok 207i meningkatkan pendapatan masyarakat pengadaan, pembangunan, i : pengembangan dan !:ega desa bidang masyarakat desa dukungan kegiatan1 ekonomi baik yang dikembangkan oleh bumdes bumdes bersama pendirian dan meningkatkan pengembangan usaha ekonomi bumdes bumdes desa. srg aan bersama eren pelatihan manajemen meningkatkan usaha bumdes pengetahuan dan bumdes bersama keterampilanekonomi desa had melalui pelatihan dan pemasangan pelatihan pertanian |( meningkatkan organic, perikanan, keterampilan peternakan penduduk mengelola pertanian organic, perikanan dan peternakan .| meningkatkan nilai tambah komoditas near keadaan seo ekonomi lokal sosialisasi dan tea edukasi kesehatan masyarakat. nana sosialisasi ancaman meluaskan penyakit. pemahaman & masyarakat desa tentang ancaman kaya ena sakit didesa. edukasi gerakan mendorong perilaku hidup bersih dan| hidup bersih dan sehat desa. | sehat bupati halmahera tengah, edi angkara |
ag duga sn. bupati halmahera timur peraturan bupati halmahera timur nomor tahun bupati halmahera timur, menimbang bahwa dalam rangka penyajian dana bergulir neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, maka diperlukan adanya kebijakan tertulis tentang tata cara penyisihan dan penghapusan piutang dana bergulir diragukan tertatil. peraturan bupati halmahera timur nomor tahun tentang kebijakan akuntansi kabupaten halmahera timur, tentang pedoman pemberian dana bergulir kepada koperasi: keputuskeputusan bupati halmahera timur nomor 36b tahun tentang pedoman pemberian dana bergulir kepada koperasi, usaha kecil dan menengah mikro kabupaten halmahera timur memutuskan menetapkan peraturan bupati halmahera timur. bupati adalah bupati kabupaten halmahera timur. pejabat pengelola keuangan daerah ppid) adalah kepala dinasteknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pembinaan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengiutang dana bergulir diragukan tertatih adalah jumlah dana bergulir yang benar benar tidak dapat ditagih (macet) dan dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih. piutang lancar adalah piutang dana bergulir digolongkan lancar apabila tidak ada tunggakan bunga maupun angsuran pokok atau ada tunggakan bunga dan atau pokok tetapi belum jatuh tempo. piutang kurang lancar adalah piutang dana bergulir digolongkan kurang lancar apabila tunggakan angsuran telah melampaui bulan tetapi belum melampaui bulan. piutang diragukan adalah piutang dana bergulir yang diragukan dapat ditagih apabila piutang yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar. piutang macet adalah piutang dana bergulir yang digolongkan macet atau benar benar tidak dapat ditagih, apabila tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan dan atau memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu (tiga puluh enam) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan pinjaman. intrakomptable adalah semua transaksi yang terjadi dicatat sebelum penghapusbukuan ekstrakomptable adalah pengalihan pencatatan transaksi penerimaan dana bergulir yang telah dihapusbukuan dari intrakomptabel. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: tata cara penyisihan piutang dana bergulir yang diragukan tertatih, penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak penerimaan kembali piutang dana bergulir yang telah dihapusbukukan. bab iii penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertatih bagian pertama umum penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertatih dilakukan untuk menjaga agar nilai aset berupa dana bergulir neraca sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertatih diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan perolehan piutangpiutang dana bergulir yang diragukanberada tangan debitur. penyisihan terhadap piutang dana bergulir diragukan dapat tertatih dilakukan pada setiap akhir periode. penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertatih bukan merupakan penghapusan piutang. sehingga nilai penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertatih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan dan ataudana bergulir diragukan tertatih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dana bergulir dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang dana bergulir mencerminkan nilai yang dapat ditagih. penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertatih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang. besar penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertatih berdasarkan analisa umur piutang sebagaimana dimaksud pada adalah: jika piutang telah jatuh tempo lebih dari tahun s d tahun jika piutang telah jatuh tempo lebihdari tahun s d tahun jika piutang telah jatuh tempo lebih dari tahun s d tahun jika piutang telah jatuh tempo lebih dari tahun s d tahun bagian kedua optimalisasi penagihan piutang dana bergulir skpd teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana bergulir oleh debitur (penerima dana bergulir) sekali dalam setahun, dengan menggunakan form monitoring dana bergulir sebagaimana terlampir. data hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada selanjutnya diklasifikasikan menurut tingkat kolektibilitasnyaskpd teknis melakukan perhitungan penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertatih berdasarkan umur piutang dana bergulir. daftar rekapitulasi dan rincian hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada ppid untuk dievaluasi. dalam hal terjadi kekeliruan perhitungan penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertatih oleh skpd teknis, ppid mengembalikan kepada skpd teknis untuk diperbaiki. dalam hal perhitungan penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertatih oleh skpd telah sesuai, ppid mengusulkan daftar rekapitulasi dan rincian hasil perhitungan penyisihan dana bergulir diragukan tertatih untuk ditetapkan dengan keputusan bupati. klasifikasi tingkat kolektibilitas piutang dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam meliputi piutang lancar piutang kurang lancar. piutang diragukan. piutang macet. bagian ketiga pencatatan, penyajian dan pengungkapan penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertatih dicatat dalam buku jurnal jurnal untuk mencatat penyisihan piutang sebagaimana terlampir, jurnal sebagaimana dimaksudkan pada penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan koreksi agar nilai piutang dana bergulir yang disajikan neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net reliable value). penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertatih disajikan dalam neraca neraca sebagaimana dimaksud pada sebagaimana terlampir penyajian penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertatih dalam neraca merupakan unsur pengurang dari piutang dana bergulir yang bersangkutan. (l) informasi mengenai perkiraan (akun) piutang dana bergulir harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan lk). informasi sebagaimana dimaksud padasaldo piutang menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya, penjelasan atas penyelesaian piutang dana bergulir. bab penghapusan piutang dana bergulir bagian pertama penghentian pengakuan piutang dana bergulir dapat dilakukan dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau dengan cara lain sehingga tagihan tersebut selesai lunas. pemberhentian pengakuan piutang dana bergulir dengan cara lain sebagaimana dimaksud meliputi, a). penghapusbukuan b). penghapustagihan, agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai realisasi bersihnya. tujuan penghapusbukuanada pendapatan pada laporan realisasi anggaran. penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dana bergulir. apabila dihapusbukukan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. bagian kedua penghapusbukuan piutang penghapusbukuan piutang dana bergulir dibuat berdasarkan keputusan bupati untuk menghapusbukukan piutang dana bergulir. yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan, misalnya mengurangi beban operasional dalam rangka penagihan sebelum digitalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan. pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif)a dan usulan penghapusbukuan dimaksud. penghapusbukudihapusbukukan sebagaimana dimaksud diusulkan oleh ppid kepada bupati. penghapusbukuan atas piutang dana bergulir dari pembukuan dilaksanakan setelah piutang ditetapkan sebagai piutang diragukan tertatih dan dilakukan penyisihan penghapusan. berdasarkan keputusan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada sebagai dokumen sumber, ppid melakukan penghapusan piutang tersebut dari pembukuan dengan membuat memo penyesuaian sebagaimana terlampir: pengungkapan penghapusbukuan dana bergulir diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan agar lebih informatif, meliputi nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusbukuan piutang dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. bagian ketiga penghapustagihan piutang penghapustagihan piutang dana bergulir dibuat berdasarkan keputusan bupati untuk menghapustagihan piutang dana bergulir. penghapustagihan piutang dana bergulir diajukan setelah lewat waktu (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusbukuan. kriteria penghapustagihan piutang adalah sebagai berikut pailit bangkrut meninggal dunia penghapustagihan berdasarkan bukti surat keterangan dari pemerintah desa bahwa, yang bersangkutan dinyatakan pailit dan meninggal dunia penghapustagihpenghapustagihan sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh ppid kepada bupati. bab penerimaan kembali piutang dana bergulir yang telah dihapusbukukan suatu piutang yang telah dihapusbukuan ada kemungkinan diterima kembali pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggungjawab yang berutang. terhadap kejadian sebagaimana dimaksud(akun) penerimaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. penerimaan kembali piutang dana bergulir yang telah dihapusbukukan dicatat dalam jurnal. jurnal sebagaimana dimaksud pada sebagaimana terlampir: bab vii ketentuan penutup hal hal lainimur. ditetapkan masa pada tanggal y p42021y8e2 dam: halmahera timur rbb4 rawan diundangkan masa pada tanggal desember sekretaris daerah paten halmahera timur larang ir. moh. abu nasar pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten halmahera timur tahun nomor. |
peraturan bupati halmahera timur nomor: 36btahun 3g keputusan bupati halmahera timur nomor 36hnang dalam proses penyaluran bantuan penguatan modal usaha dan atau dana bergulir kepada koperasi,fair kabupaten halmahera timurmberdayaan usaha menengahbagian keuangan adalah bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten halmahera timur.(seratus juta rupiah).memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak rp. (satu milyar rupiah)iklim milik warga negara indonesia.untuk menampung penerimaan dana bergulir daribukke. punk kabupaten halmahera timur. rekening penampungan pana pad adalah rekening yang dibuka oleh pokja punkip. bagian bunga per tahun. plan rekening dana pokja adalah rekening yang dibuka oleh pokja punkjhasil dari bagian bunga per tahun. ian pati tentang pedoman pemberian bantuan dana bergulir bab tujuan dan sasaran pez sana program bdb dimaksudkan sebagai stimulan dalam rangka peningkatan dan pengembangan dihukum di berbagai sektor daerah kecuali sektor moneter sekaligus bertujuan memperkuat pero dalan dan memperluas kesempatan bekerja dan berusaha. sasar pb. terwujudnya peningkatan akses modal hukum daerah dalam rangka peningkatan dan "pengembangan usaha 'chukum lainnya. bab iiiuntukuntukuntuk koperasi rp. s d rp. untuk usaha kecil rp. s d rp. cc. untuk usaha mikro bab persyaratan, cc. telah melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku terakhiuntucriteria sebagaimana tersebut pada point peraturan lain id. telah terdaftar pada dinas cc. telah memiliki izindiprioritaskan bagi usaha kecil yang kegiatan usahanya lebih lama . lulus seleksi yangbm mc. belum pernah mendapat bantuan dana bergulir dari pemerintahf.sei2)i"dan format tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini dan membuka rekening penampungan dana bergulir pada bank yang ditunjuk oleh pokja punk kabupaten. imekukum penerima bdb ditetapkan dengan keputusan bupati yang isinya paling sedikit memuat hama hukum, alamat, jumlah dana yang dialokasikan, nomor rekening penampungan dana dan jenis usaha yang dibiayai. bupati tentang pedoman pemberian bantuan dana bergulir babineo): ea. berita acara penerimaan dana bantuan kwitansi penerimaan' bantuan dana bergulir susunan pengurus koperasi yang diketahui kepala dinas 4d. foto copy ktp masing masing, pengusaha mikro, pengusaha kecil dan pengurus koperasi surat pernyataan bertanggungp:. (omuntukang diterima hukum digunakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha. untuk pengembangan usahauntukanfaatan dan mekanisme pembayaran imbalan jasa dan atau bunga oleh usaha kecil, usaha mikro dan koperasi atas pemanfaatan bantuan dana bergulir hukum penerima bdb dikenakan imbalan jasa dan atau bunga sebesar (delapan keseratus) pertahun, dengan pengalokasian".&.(empat keseratus) sebagai angsuran pokok pinjaman dana bergulir. aturan bupati tentang pedoman pemberian bantuan dana bergulir imbalan jasa dan atau bunga sebesar tersebut dibayar dan atau diangkut oleh hukum sebesar (dua keseratus) setiap triwulan dengan alokasi sebagai berikut (nol koma lima keseratus) untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf (nol koma tiga puluh delapan keseratus) untuk keperluan seperti sebagaimana dimaksud pada huruf lc. (satu keseratus) untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf pengenaan bunga sebesar dari jumlah pokok pinjaman dana bergulir yang diterima hukum "berlaku sama setiap tahun selama (tiga) tahun. bab vii pergiliran dan pengalihan dana bergulir bdb yang diterima oleh hukum dapat dialihkan kepada hukum lainnya, apabila dalam masa angsuran koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro yang bersangkutan berdasarkan evaluasi pokja punk kabupaten menunjukan kinerja sebagai berikut melanggar ketentuan pemanfaatan dan pengambilan dana bergulir sebagaimana diatur dalam peraturan ini pengurus, pengawas, pengelola melakukan penyimpangan, penyalahgunaan dan atau |. penyelewengan atas bdb yang diterima hukum. dalam hal terjadi pengalihan sebagaimana dimaksud pada hukum yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh dana bergulir dengan memperhitungkan jumlah dana bergulir yang telah dikembalikan. pokja punk dapat memberikan rekomendasi pengalihan hak hukum atas pengelolaan dana bergulir kepada hukum lain. sumber dana pergilirani"selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan iniab viii susunan, tugas dan tanggung jawab kelompok kerja pemberdayaan usaha mikro, kecil dan koperasi (pokja punk) ii) susunan pokja punk kabupaten terdiri dari ketua kepala dinas sekretaris eselon ini yang membidangi pembinaan koperasi dan ukm cc. anggota eselon yang membidangi koperasi dan ukm seluruh staf dinaskan implementasi kegiatan secara serasi dan seimbang cc. mengidentifikasi hukum calon penerima bantuan dana bergilir melakukan penilaian terhadap proposal dari hukum 9g. memilih dan menentukan hukum calon penerima bantuan dana bergulir untuk selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan bupati melaksanakan dan membantu pengalihan dana bergulir dari umkm yang menunjukan kinerja tidak baikmelaksanakan hasil pelaksanaan kegiatan kepada bupati. bab tugas dan tanggung jawab bank pelaksana penatalaksanaanhiinaton halmahera timur soo jae oo sampaikan laporan realisasi penyaluran dan pengembalian dana bergulir secara periodik kep ada pokja punk kabupaten setiap triwulan dan tahunan. langs'". bab monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan atau kegiatan perlu dilakukan monitoring dan sal rep: kabupaten dengan tembusan kepada dinas tentang perkembangan pengelolaanbitixii pembiayaan pembiayperaturan bupati tentang pedoman pemberian bantuan dana bergulir bab xiii penutup aturan ini berlaku pada tanggal tetapkan. houmasa pada tanggal maret tar rupa hera timur naa ngyernyp nss welhelmus tahalelelampiran| peraturan bupati halmahera timur nomor 36b tanggal maretosioel pokja umkm kht . benn na: ram snsisertesaanassnan otonomi seo tiri seba sad asia sae ann ribu sembilan, kami yang bertanda 36b tanggal maretwid, pemimpin cabang pt. bank rakyat indonesia persero), sh.,ri tanggal agustus nomor ahu .ah. tahun bertindak untuk dan atas nama pt. bank rakyat indonesia persero) tbk,itali 'dan pengusaha mikro lain. koper koperasi, usaha kecil dan usaha mikrodan koperasi yang berkaitan dengan saluran, pengendalian, monitoring dan evaluasi bantuan dana bergulir. tebuioi.imoiitn) kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka (aturan bupati tentang pedoman pemberian bantuan dana bergulirf4, tersalurkannya bantuan dana bergulir kepada koperasi, usaha kecil dan usaha mikro sebesar rp. lima ratus juta rupiah) memberikan imbalan jasa kepada pihak kedua sebesar (nol koma lima keseratus)ri angsuran bunga tersebut. memerintahkan kepada pihak kedua untuk melakukan pendekatan rekening penampungan dana bergulir untukiduntukmembukukan dana bergulir yanbd terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada banknya selama kegiatan program berlangsung. aturan bupati tentang pedoman pemberian. bantuan dana bergulir kepada koperasi, usaha kecil dan usaha mikro hukum) sanksi lakukan pemutusan hubungan kerjasama ini secara sepihak, maka bank tidak berhak menerima pembayaran imbalan pada triwulan tertentu, maka bank . harus mengembalikan pembayaran imbalan jasa bunga kepada koperasi, usaha kecil dan usaha mikro melalui rekening yang bersangkutan. dalamtenpihak pertama pihak kedua p1. bagan ani yaaa narsaoly, s.ip wid ketiak mengetahui s lbupatkhalmahera timur has ay, a77 anta aren uu elhelmus tahalele peran il: peraturan bupati halmahera timur nomor: tahun tenunan onniimangamineienenumpkin kht . pada mal ana ssi csi sitaan men sentana adha tea nani ata sun uussean alam hal ini diwakili oleh .o.cbooo. ketua penanggung ":. jawab), bertindak untuk dan atas nama kud .oooooocoo. berdasarkan akta koperasi nomor oseseseneesetnananasatana tanggal lessmi'tidak baik kepada koperasi, pengusaha ""ip. dan mikro adalah p4. tersalurkannya bantuan dana bergulir kepada pihak kedua sebesar rp. . .001eevee iiakg.(melakukan musyawarah dan mufakat guna penyelesaiannya, dan apabila tidak tercapai penyelesaian ": pihak kedua nipa ketua kop era .oo.o oo. turuli daerah kabupaten halmahera timur lampiran iii peraturan bupati halmahera timur nomor anu, tahun donne: siobiaka sabaramenpan mpa inka senam ceres session taatbai eoznibswoonnsattneiyo bumn forever menes rabatiaai won nmr ibumena halmahera timur nomor . tahun tanggal .ooo.cbmei. usaha kecil eeoooocococce dalam hal ini diwakili oem w.ooooooooooo.oo.oo.ooo.coornotaris nomor .iooocoo woo tanggal soo"'.im lampiran iii peraturan bupati halmahera timur nomor segera tahun teman ladies masrban broad snowmu! pokja punk kht . pada wii mes wedana tengan cencowesa anis meneror oke.coooooooia sama. kecil. sesssisseossivessonsnsinorsanee menanti onna. kino: benpnoene osce2nibsssanasassnsasaunaavikaris nomor sserccosesrooventarowcenenensane tamaniunin soo second22toondesnsnsos20n0"dibayarkan koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro setiap tahun dari alokasi dana bergulir (yang diterima, untuk digulirkan kepada koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro lain. im"aturan bupati tentang pedoman pemberian bento dana basa("tahun. ibio.voodoo.&.abe'pipi pemilik salperan peraturan bupati halmahera timur nomor tahun nayevvvvrvvvhari esa tanggal .oooooooooo. uan loco. tahun dua ibu sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini e. wocbu. usaha mikro perorangan kios see eeweeeeeeee dalam hal ini diwakili oleh bei sneerenametmemememmeee ketua penanggung jawab), bertindak untuk dan atas nama kelompok seseme)iibiasi"""dan mikro adalah tersalurkannya bantuan dana bergulir kepada pihak kedua sebesar rp. .oo.o.o.m"pihak pertama mempunyai hak dan kewajiban ra." dsemi2) pihak kedua mempunyai hak dan kewajiban untuk jua.' ,1y4sf:"untuk dialihkan kepada koperasi, usaha kecil dan usaha mikro lainnya sesuai dengan ketentuan "'iinip. pemilik peraturan bupatrtentang pedoman pemeran bantuan dana bergulir kepada koperasi, usaha kecil dan usaha mikro hukum) mantan peraturan bupati halmahera timur nomor so. tahun omsaha mikro kelompok usaha .oecocoroocoo.co.oo.mma: setau pokja punk kht . perri sesisessssvomsesnya: teman seroowescoceesce bank snnsonexsreasesnnren sos" tni ribocusaha mikro kelompok usaha .vov.vo.ooo.i. dalam hal ini diwakili oleh .vo.oco.vo.vo. ketua penanggung jawab), bertindak untuk"re(:.voodoo.ooo.o." 4y6"""melakukan musyawarah dan mufakat guna penyelesaiannya, dan apabila tidak tercapai penyelesaian (ertama pihak kedua sip pena nir, pemilik |
ha, bupati karanganyar provinsi jawa tengan adanya perubahan bentuk produk hukum dalam penetapan tim penyusunan perda, penambahan tugas jaringan penyusun produk hukum daerah jp2hd), serta perubahan standar operasional prosedur maka peraturan bupati karanganyar nomor tahun tentang pedoman pembentukan produk hukumbeberapa ketentuan dalam:unsur bagian hukum, pejabat struktural pejabat pelaksana fungsionsekretaris daerah. alir standar operasional prosedur pembentukan keputusan bupati keputusan sekda subordinat| jfu jfk subkoordin subkoordin asisten uraian perangkat dokumentasi ator bag pemerintahan sekda akil bupati las daratan waktu keluaran aer dan perundang perundang umum sekda bupati kelengkapan output) informasi undangan undangan bulan rancangan putusan dari rangka daerah visitor melalui lokasi mgharmonisasian, bulatan, dan :santapan konsepsi rancangan hasil kiss rancangan keputusan hari keputusan putusan melalui lokasi penyerahan sangat daerah smrakarsauntuk || hasil kiss hasil kiss diperbaiki melalui kejut keputusan lokasi untuk putusan mendapatkan ode pengiriman kembali hasil rancangan yang asil kiss yang jaga hasil kiss yang udah diperbaiki hari sudah melalui aplikasi untuk sudah diperbaiki diperbaiki koreksi ulang aik koreksi kembali kasual melalui hasil kiss yang hari rancangan lokasi dan apabila sudah diperbaiki keputusan final jak ada perbaikan aka produk siap naikasmankan erna rancangan rancangan daerah untuk dicetak keputusan final keputusan siap melengkapi para koordinasi rancangan rancangan keputusan siap hari keputusan naik 'uses naik aman naik aman aman | keputusan hasil mens hari sudah sda hii praja ganda ann keputusan wun dari keputusan menit sudah dinomori 1pati sekda gan ditanggapi putusan diambil rangka daerah keputusan yang didokumentasikan keputusan hari terdokumentasi yang khusus jdih gian hukum bupati karanganyar, aka a. juliyatmono nama ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut::melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui kepala perangkat daerah, dan admin aplikasi pendulum spedes. pembinaan perangkat daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah dan sekretariat berada bagian ketentuan dalam lampiran dan diubah, sehingga berbunyi.ak sekretariat daerah kabupaten karanganyar kepala bagian hukum aa. cl.alir standar operasional prosedur pembentukan perda o7jfk subordinat subkoordin asisten uraian perangkat di ator kabar wakil kemenhub persyaratan sangka dokumentasi subkoordi perundang | hukum pemerintah sekda bupati bupati dprd gubernur ham kelengkapan waktu keluaran output) dan informasi . dang) undangan kusan ketua keputusan ketua dprd bupati tentang propemperda "aksi bupati instruksi bupati ida perangkat keputusan ketua dprd penyusunan perda susunan mara susunan laporan daftar inventarisasi otorisasi keputusan ketua dprd |maks masalah dim) alah (dim) tentang propemperda hari perda dan surat perangkat pengiriman ian hukum bentukan tim keputusan ketua dprd keputusan bupati tentang penyusunan tentang propemperda hari pembentukan tim kah akademik dan daftar inventarisasi naik perangkat masalah dim) menyusun nas akademik rah lan rancangan nan beserta keputusan bupati usulan rancangan kah tentang pembentukan maks perda beserta demi penjelas tim penyusun naskah hari naskah dari perangkat akademik akademiknya rah inisiator alun aplikasi surat permohonan kiss, rancangan perda laporan kajian naskah (hardcore dan sofi copy), menit dan surat demi naskah akademik pengiriman opd penjelasan keterangan (hardcore dan softcopy) kah akademik nana surat pengiriman hari naskah akademik perangkat opd harmonisasi enantapa dea dea kena pemantapan konsepsi atas rancangan perda anon perda dan kacangan perda (hardcore dan softcopy), hasil penyelarasan penyelarasan naskah akademik hari naskah akademik itas naskah penjelasan keterangan penjelasan akademik atau (hardcore dan soft keterangan belasan ketela san copy) ngan (dapat melalui kemenkumham) notulensi sebagai tim bahan untuk ionisasi ika daftar inventaris penyempurnaan elukan (dapat masalah rancangan 3jam perda dan lui perda naskah akademik enkumham)) penjelasan keterangan perda dan merahan anon perda dan naskah akademik dekat daerah po) naskah demi hari penjelasan prakarsa untuk penjelasan keterangan keterangan yang baik ang sudah diperbaiki perda dan perda dan naskah naskah akademik kaikan dan akademik penjelasan hari penjelasan ksi keterangan keterangan yang sudah diperbaiki opo surat pengiriman perda dan bupati, perda dan naskah akademik untu naskah akademik menit penjelasan bersama penjelasan keterangan keterangan alasan draft perda naa surat permohonan hasil rekor stasi men fasilitasi dan draft hari kek mur perda sesudah pansus fasilitasi perda alasan draft perda sesudah (hari perda sesudah tag kena naa lasi dan ster perda evaluasi, berita acara berita acara hasil perda dprd bupati dan evaluasi ntu") draft perda perda sesudah pembahasan pansus pari ditetapkan oleh ian ing ina evaluasi tan perda sudah perda dengan moran dan code yang sudah gagal perda menit dinomori dan ditanggapi nan perda sudah sen bea salinan perlu naik dapat barcode aman perlu hukum irisan perda terkirim perda . dan salinan perda jalinan perda tan sal rd, dekat daerah perda dan salinan perda hari perangkat daerah tor dan inisiator dan kat daerah perangkat daerah ut. terkait. io. ho. salinan perda fiksi salinan perda hari |diterima oleh dua kumentasikan ben aturan bagian salinan perda hari terdokumentasi jdih alir standar operasional prosedur pembentukan perlu subordinat| jfu jfk ypkoordin uraian perangkat had subkoordina ator kabar asisten wakil persyaratan daerah dokumentasi tor perundang | hukum pemerintah sekda akil bupati bupati kelengkapan waktu keluaran output) dan perundang sekda informasi undangan undangan ulan rancangan 'bup dari perangkat merah inisiator kirim bagian kum melalui kasi igharmonisasian, bulatan, dan rancang gan perlu santapan konsepsi hardcore dan soft hari anon raperbup rancangan hal mardcopy dan sefieopu) bup raperbup (jika rancangan perlu dan daftar inventaris jam nobulan rapat elukan) masalah tulen mapa merahan angkat daerah anon hari raperbup yang prakarsa untuk tape dup sudah dikoreksi perbaiki bahkan dan koreksi, mengupload draft perlu san lalui aplikasi untuk perlu sudah dapatkan code raperbup hasil koreksi hari ditandatangani bupati kasi b b diundangkan perlu sudah nomor dan po) perlu menit |dinomori dan ngga ditanggapi kirim draft salinan rancangan salinan bup yang sudah perlu yang sudah salinan perlu naik dapat code mendapat code sman bup kabar salinan perlu kum mobil perangkat san lokumentasikan salinan peraturan yang khusus salinan perlu hari pusat yang ian hukum pas mentlembaga kemasyarakatan kelurahan dengan peraturan bupati karanganyar nomor tahun tentang lembaga kemasyarakatan kelurah, makaberapa ketentuan dalamrita daerah kabupaten karanganyar tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan dalam huruf dan huruf serta ditambahkan satu huruf dan pada diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada rt, rw, pkk, lpml, karang taruna, satlinmas kelurahan dan posyandu yang terdiri dari penghargaan dan bantuan operasional. besarnya pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: penghargaan ketua sebesar rp2. ooo, (dua juta rupiah) per tahun; penghargaan ketua sebesar rp2. ooo.oo0,o0 (dua juta rupiah) per tahun; biaya operasional kegiatan sebesar rp500. (lima ratus ribu rupiah) per tahun; biaya operasional kegiatan seb besar rp. (lima ratus ribu rupiah) per tahun; biaya operasional pkk sebesar rpl0. (sepuluh juta rupiah) per tahun; biaya operasional lpml sebesar rp5. (lima juta rupiah} per tahun; biaya operasional karang taruna sebesar rp5. (lima juta rupiah) per tahun; biaya operasional satlinmas sebesar rp5. (lima juta rupiah) per tahun; biaya operasional posyandu sebesar rp5. q0. (lima juta rupiah) per tahun. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan kelurahan sesuai tugas dan fungsinya. biaya operasional dan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pendukung kegiatan. biaya operasional lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf dipergunakan untuk honorarium pelaksana kegiatan dan belanja. barang; dan jasa pendukung kegiatan. ketentuan dalam huruf ditambahkan (satu) nomor, serta huruf dan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: lembaga kemasyarakatan kelurahan mengajukan permohonan pemberian penghargaan dilengkapi dengan proposal dan rencana penggunaan dana kepada camat melalui lurah. camat sebagaimana, dimaksud pada, selanjutnya menyusun rekapitulasi permohonan. berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada camat mengajukan permohonan pencairan dana kepada bupati dengan melampirkan keputusan lurah tentang pembentukan pengurus dan rw; pembentukan pengurus lpml; pembentukan pengurus pkk; pembentukan pengurus karang taruna; pembentukan pengurus satlinmas; dan pembentukan pengurus posyandu. rekapitulasi rencana pemberian penghargaan dari masing masing lembaga kemasyarakatan kelurahan; surat pernyataan dari masing masing ketua rt, ketua rw, ketua lpml, ketua pkk, ketua karang taruna, ketua satlinmas, dan ketua posyandu bermaterai cukup tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima; fotokopi rekening ketua rt, ketua rw, ketua lpml, ketua pkk, ketua karang taruna, ketua satlinmas dan ketua posyandu pada bank jateng. ketentuan dalam ditambahkan (satu) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: pencairan dana penghargaan dan bantuan operasional yang dipergunakan untuk ditransfer rekening ketua rt; ditransfer rekening ketua rw; lpml ditransfer rekening ketua lpml; pkk ditransfer rekening ketua pkk; karang taruna transfer rekening ketua karang taruna; satlinmas ditransfer rekening ketua satlinmas; dan posyandu ditransfer rekening ketua posyandu. ketentuan dalam dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ketua rt, ketua rw, ketua lpml, ketua pkk, ketua karang taruna, ketua satlinmas, ketua posyandu wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diterimanya. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada meliputi: laporan penggunaan bantuan;danapertanggungjawaban pemberian penghargaan untuk biaya operasional rt, rw, lpml, pkk, karang taruna, satlinmas, posyandu disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat tanggal desember tahun berkenaan. pertanggungjawaban pemberian penghargaan untuk ketua dan ketua disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat (satu) bulan sejak diundangkan karanganyar, pada tanggal februari sekretaris daerah kabupaten karanganyar, ttd juliyatmonodengan bkd adalah badan keuangan daerah kabupaten; karanganyardapatanlaksana pemungutan adalah aparat pegawai petugas yang terkait dengan proses pemungutan pbb p2. bab pelaksana pemungutan pbb pelaksana pemungutan pbb dilaksanakan oleh instansi pemungut, yang terdiri dari: penanggung jawab pemungutan; dan aparat pelaksana pemungutan. penanggung jawab pemungutan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf terdiri dari bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; wakil bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah bersama bupati; sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan kepala badan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah. tugas dan penanggung jawab pemungutan pbb sebagaimana dimaksud pada adalah merumuskan kebijakan dalam rangka pemungutan pbb p2; mengkoordinir pelaksanaan pemungutan pbb p2; dan melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan pbb p2. aparat pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: aparat pelaksana pemungutan tingkat daerah; aparat pelaksana pemungutan tingkat kecamatan; dan aparat pelaksana pemungutan tingkat desa kelurahan. aparat pelaksana pemungutan tingkat daerah sebagaimana dimaksud huruf terdiri dari: aparat pelaksana lapangan; dan aparat pelaksana administrasi. aparat pelaksana lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: kepala dan jabatan fungsional khusus jabatan fungsional umum pada bidang pendaftaran, pengolahan, pendataan; dan kepala dan jabatan fungsional khusus jabatan fungsional umum pada bidang penagihan, keberatan dan banding dan pemeriksaan. tugas aparat pelaksana lapangan sebagaimana dimaksud pada adalah melaksanakan rumusan kebijakan lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mengkoordinir laporan pbb atas laporan dari kecamatan, desa kelurahan dan tempat pembayaran; melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan pemungutan pbb2; melakukan pembinaan administrasi pbb terhadap aparat pelaksana pemungutan tingkat kecamatan, dan aparat pelaksana pemungutan tingkat desa kelurahan; melakukan sosialisasi pbb terhadap aparat pelaksana pemungutan tingkat kecamatan, aparat pelaksana pemungutan tingkat desa kelurahan dan masyarakat wajib pajak; melakukan pembinaan dan verifikasi terhadap tempat pembayaran atas pemasukan pbb p2; melakukan upaya dalam rangka peningkatan pemasukan pbb p2; melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemasukan pbb p2; melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya; melakukan pelayanan keberatan, banding dan pemeriksaan pbb p2; melakukan pendataan terhadap potensi pbb p2; melakukan intensifikasi dan ekstensifikasisekretaris dan jabatan fungsional khusus jabatan fungsional umum pada sekretariat bkd kepala dan jabatan fungsional khusus jabatan fungsional umum pada bidang anggaran bkd; kepala dan jabatan fungsional khusus jabatan fungsional umum pada bidang perbendaharaan dan kas bkd; kepala dan jabatan fungsional khusus jabatan fungsional umum pada bidang akuntansi bkd; dan kepala dan jabatan fungsional khusus jabatan fungsional umum pada bidang aset bkpada ketatausahaan keuangan bidang pbb p2; melaksanakan perumusan kebijakan bidang administrasi pbb p2; melakukan rekonsiliasi pemasukan: camat; sekretaris kecamatan; kepala seksi pemerintahan kecamatan; danukan monitoring pelaksanaan pemungutan pbb p2; mengkoordinir pemasukan pbb atas laporan dari desa kelurahan dan tempat pembayaran; melakukan pembinaan administrasi pbb terhadap aparat pelaksana tingkat desa kelurahan; melakukan sosialisasi pbb kepada aparat pelaksana tingkat desa kelurahan; melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pbb p2; membantu pelaksanaan penagihan kepada masyarakat wajib pajak maupun aparat pelaksana pemungutan tingkat desa kelurahan yang belum melaksanakan kewajibannya: kepala desa kelurahan; sekretaris desa kelurahan; danngkoordinir pemasukan pbb atas laporan dari desa kelurahan dan tempat pembayaran; melaksanakan tata kelola administrasi pbb sesuai dengan peraturan yang berlaku; melakukan sosialisasi pbb kepada masyarakat wajib pajak; melaksanakan pemungutan dan membantu pelaksanaan penagihan kepada masyarakat wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya; melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada camat; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangannya. bab iii besaran insentif pemungutan besaran insentif ditetapkan sebesar (lima persen) dari target penerimaan pbb p2. besaran insentif kecamatan dan kelurahan desa sebesar (limapbd tahun anggaran berkenaansebelumnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlakutunjangantata cara pemberian insentif pbb insentif diberikan berdasarkan target kinerja. insentif bersumber dari pendapatan pbb sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. insentif sebagaimana dimaksud pada secara proporsional dibayarkan kepada penanggung jawab pemungutan dan aparat pelaksana pemungutan pelaksana pemungutan pbb sebagaimana dimaksud dalamdari pencapaian target penerimaan pbb yang ditetapkan dalam apbd dan dijabarkan secara triwulanan yang diatur sebagai berikut: sampai dengan triwulan diberikan (lima belas persen); sampai dengan triwulan diberikan (empat puluh persen); sampai dengan triwulan iii diberikan (tujuh puluh lima persen); dan sampai dengan triwulan diberikansebagaimana dimaksudpejabat pelaksana pemungutan pajak menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati inbeserta perubahannx)j^ol bupati karanganyar, ttd juliyatmono diundangkan karanganyar pada tanggal mjv v &k cl$c <^ bagian hukum |
tan yara retelah dilakukan evaluasi antara lain terkait pemakaian air minum oleh pelanggan yang berdampak pada penetapan tarif air minum secara progreketentuan dalamvk sekretaris daerah kabupaten sidoarjo, vinojuli tarif air minum perusahaan daerah air minum "delta tirta" kabupaten sidoarjo tahun pemakaian pelanggan kelompok |ooo | . diatas mana men men pelanggan kelompok | . as00 | . ic00o | . 3aco 3co0o diatas soo men men pelanggan kelompok |loa8c0o 3x00 3s0o0o diatas solo tea ann penanaman pelanggan kelompok aso0o sec .soo 6a00 diatas tan mana pelanggan kelompok | .4soo 4as00o soo soo sso0 soo diatas 8sc0o denda nona men pelanggan kelompok |. ar00o solo soo soo diatas 6so0 men men pelanggan kelompok 3c00 3a00 solo .soo soo c9co esc 7sco men men man men pelanggan kelompok 3soo soo soo 8o00o se0o diatas soo mana dan men pelanggan kelompok 3c00o soo 7e0o0o diatas man men pelanggan kelompok |. 8aoo diatas gado too io. pelanggan kelompok .sao soo cc00o 8soo 9sco diatas 9soo man pelanggan kelompok |. soo |. 9a00 diatas |. sa00 dan nona pena pelanggan kelompok iii soo pemakaian atc ban peg pelanggan kelompok iii |o.7m00o soo 9aoo diatas men pelanggan kelompok iii diatas pelanggan kelompok itl diatas pelanggan kelompok iii |. diatas too yo. pelanggan kelompok iii diatas yoo koo pelanggan kelompok ill 1aso0o diatas z1asc0o too too tangki k11 bupati sidoarjo, ttd saiful ilah |
kas (rkd) kabupaten sambas tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sambas, menimbang :a.kabupaten sambas tahun berdasarkan peraturan bupati sambas nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati sambas nomor tahun bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan bupati dimaksud sampai dengan triwulan tahun terdapat perubahan kerangka pendanaan, dan kegiatan prioritas daerah tahun cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dilakukan perubahan kembali terhadap peraturan bupati sambas nomor tahun sebagai pedoman untuk perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sambperubahan rencana kerja pembangunan daerah rkd)ketentuan dalamdiubah sebagai berikut: ketentuan dalam diubah, sehingga berbunyi sebagai beriktentuan dalam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: rkditu yang berbunyi sebagai berikut: perangkat daerah wajib melaksanakan rkd dengan melakukan perubahan rencana kerja perangkat daerah.uraian secara rinci mas pembina tk. (iv b) nip. |
dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sambas, menimbang bahwa mekanisme dan tata cara pelaksanaan tsl kabupaten sambas sebagaimana diatur dalam peraturan bupati sambas nomor tahun perlu dilakukan penyesuaian gan penyempurnaan, bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan agar pelaksanaan tsl dapat lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi perusahaan dalam!musyawarah rencana pembangunanbas. anggaran pendapatan belanja daerah, yang selanjutnya disingkat apbn adalah anggaran yang berada pada skpd jajaran pemerintah kabupaten sambas. musyawarah rencana pembangunan kabupaten adalah musyawarah tahunan untuk mematangkan rancangan rencana kerja pembangunan daerah rkd) kabupaten berdasarkan senja satuan kerja perangkat dinas skpd)kdperusahaan berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang undangan maupun yang 1i. pejabat berwenang adalah kepala desa atau camat atau bupati sesuai jenjang tingkatan pemerintahan. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi perencanaan, kriteria, sasaran pelaksanaan, peran perusahaan, peran pemerintah daerah, peran masyarakat, mekanisme dan tata cara pelaksanaan, status aset, pencatatan dan pelaporanefektif danterwujudnya tata cara pelaksanaan bagi perusahaan yang melaksanakan tsl, dan terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan tsl. bab perencanaan, kriteriarencanaan kegiatan yang akan dibiayai dari dana tsl perusahaan diusulkan melalui musrenbang yang dilaksanakan setiap tahudapat melakukan kegiatan secara langsung, yang pelaksanaannya sesuai proposal usulan dari masyarakat kelompok masyarakat yang diketahui oleh pejabat berwenang. bagian kedua kriteria tsl daerah dilaksanakan dengan kriteria: terus menerus, bukan berupa sumbangan langsung, ce. bantuan yang diberikan tidak mengikat bagi penerimanya, dan adanya proposal usulan kegiatan dari daerah sesuai hasil musrenbang yang belum tidak dapat dibiayai dari apbn, apbd provinsi dan apbd kabupaten dan atau dari masyarakat kelompok masyarakat yang diketahui oleh pejabat berwenang. bagian ketiga sasaran pelaksanaan tsl pasaitpemberian honor gaji guru paud sd, bidang kesehatan, yang diarahkan pada pemenuhan atas jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan nasional serta sarana dan prasarana kesehatan, pusat pelayanan kesehatan lainnya dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten, pemberian honor gaji tenaga kesehatan perawat dan bidan desasi, bidangbidang hukum, yang diarahkan untuk membantu masyarakat miskin daerah dalam mendapatkan akses pelayanan hukum melalui pengacara advokat, dan sg. bidang pembangunan lainnya yang sinergi dengan program prioritas pembangunan daerah. bab peran perusahaan, peran pemerintah daerah dan peran masyarakat bagian kesatu peran perusahaan pasaipaling sedikit (satu) tahun sekali perusahaan mengikuti musyawarah tsl bersama pemerintah dan pemangku kepentingan. bagian kedua peran pemerintah daerah pasai peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan tsl adalah: menetapkan regulasi terkait pelaksanaan tsl daerah, memberikan informasi dan berbagai data guna penyusunan kegiatan tsl perusahaan, menyampaikan program pembangunan skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan kegiatan tsl, mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tsl, ce. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan tsl dan mempublikasikan kepada masyarakat, dan f(. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tsl oleh perusahaan. bagian ketiga peran masyarakat dalam pelaksanaan tsl masyarakat berperan: bersama sama perangkat desa ikut serta dalam pelaksanaan perencanaan sesuai mekanisme pelaksanaan musrenbang: menjaga dan membantu memelihara hasil pelaksanaan tsl, dan mengawasi pelaksanaan tsl daerahnya. bab mekanisme dan tata cara pelaksanaan tsl bagian kesatu pelaksanaan tsl hasi! musrenbang setiap tahun pemerintah daerah melaksanakan musrenbang rkd yang dilakukan dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. musrenbang ditingkat kabupaten menghasilkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. hasi! musrenbang rkd ditingkat kabupaten yang telah ditetapkan, diusulkan pembiayaannya kepada perusahaan untuk dilaksanakan sebagai tsl. alur mekanisme pelaksanaan tslaksanaan tsl usulan proposal masyarakat pelaksanaan just dilakukan melalui proposal yang langsung dar: masyarakat kelompok masyarakat yang diketahui oleh pejabat berwenang. pelaksanaan tsl sebagai usulan proposal masyarakat dilakukan denganrnyataan minat pasai perusahaan yang menerima usulan kegiatan musrenbang sebagaimana dimaksud dalam membahas usulan dan sekaligus mengisi dan menyerahkan formulir pernyataan minat sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan ini. perusahaan yang menerima usulan proposal dari masyarakat kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud membahas usulan dengan masyarakat kelompok masyarakat pengusul dengan melibatkan pejabat berwenang. bagian keempat rapat musyawarah tsl dalam rangka menyatukan persepsi antara perusahaan, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan diadakan rapat musyawarah tsl. rapat musyawarah tsl dilaksanakan sedikitnya (satu) kali dalam setahun. rapat musyawarah tsl yang dimaksud dapat dilaksanakan sewaktu waktu (insidentil). bab vii status aset hasil dari kegiatan pelaksanaan tsl yang dilaksanakan oleh perusahaan yang berupa barang diatur sebagai berikut: perusahaan yang sedang melaksanakan tsl daerah, maka operasional dan pemeliharaan barang dari pelaksanaan tsl tersebut masih menjadi tanggung jawabnya, perusahaan yang selesai melaksanakan tsl dan telah menyerahkan atau menghibahkan kepada pemerintah daerah, maka operasional dan pemeliharaan barang dari pelaksanaan tsl tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait: perusahaan yang selesai melaksanakan tsl dan telah menyerahkan atau menghibahkan kepada masyarakat, maka operasional dan pemeliharaan barang dari pelaksanaan tsl menjadi tanggung jawab masyarakat melalu: lembaga kelompok masyarakat: dan hasil kegiatan dari pelaksanaan tsl yang berbentuk barang yang telah diserahkan atau dihibahkan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud huruf dilakukan dengan mekanisme sumbangan pihak ke kepada daerah. bab vii pencatatan dan pelaporan pelaksanaan tsl (lj perusahaan pelaksana tsl menyampaikan laporan pelaksanaan tsl kepada bupati melalui dpmptsp. penyampaian laporan tahunan pelaksanaan tsl sebagaimana dimaksud dilaksanakan persemester dan per tahun. sh) bentuk laporbab penghargaan bupati memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan tsl. penghargaan yang diberikan dapat berbentuk: piagam penghargaan, dan atau publikasi media masa. kriteria perusahaan yang mendapatkan penghargaan: melaksanakan kegiatan tsl yang berkelanjutan. aktif menyampaikan laporan pelaksanaan tsl persemester dan pertahun. dalam rangka penilaian perusahaan yang mendapatkan penghargaan dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan bupati wi, maka peraturan buas sambas nomor tahun tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan tsl) perusahaan kabupaten sambt bupati sambas, tabah roman surili diundangkan sambas pada tanggal28 mer sekretaris sambas gray ajudan berita daerah kabupaten sambas tahun nomor hp) te) fat tol p aap 83x sum pur st asap o533 oa. pop alan! da8 a.a ag. a.a 2tera pem ban pal a03 sas gz9 c3sc oei a15 aaa law aas tes lai rain tp) av) now 0g tpa asap pati pena sea agg at: o58 dpi ng kana joe. yang bertanda tangan dibawah inibawah sosial dan lingkungan perusahaan kabupaten sambas dari hasil musrenbang dan usulan langsung dari masyarakat kelompok masyarakat tahun ., maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan tanggung bawah sosial dan lingkungan kabupaten sambas kecamatan desa . dan sanggup mentaati peraturan tentang tsl yang ada. nama kegiatan lokasi kegiatan jumlah anggaran demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. sambas, sawsswisxeesessesa bupati sambas, ttd tabah roman surili manan maan dag nan lini nam: (ie (nb n,b (ie manan ani 25e tni: pnp st3s makanan nia diri a53 manan len cc. jus nan see s8, mulai sega dea su: e3s iii san olalehbelal tote nag nan ann (iii (tu mana iklim lan one peran ipp nara mantan ini: uda kasa hit dog lea! illa:s iii jb) egi sol sem: iii: ses: iia tn: ss2: (iii iis oo. dua sp: iikabupaten empat lawang smart city dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati empat lawanginformasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan yang transparan dan akun tabel (good governance) bertujuan untuk mewujudkan layanan publik yang efektif, efisien danempat lawang tentang penyelenggaraan kabupaten empat lawang smart citymbanguan pusat kendali (command center). contact center sebagaimana dimaksud dalam berfungsi sebagai sarana kontak masyarakat dengan pemerintah kabupaten. masyarakat dapat menyampaikan masukan dan laporan terkait layanan publik yang diberikan seluruh opd pemerintah kabupaten. laporan masyarakat dapat diterima melalui telepon, sms, e mail dan sosial media resmi milik pemerintah kabupaten seperti facebook, twitter, instagram dan atau media lainnya. contact center ditempatkan secara terintegrasi dibuat kendali (command center). operator pusat kendali (command center) bertanggung jawab untuk menerima laporan melalui contact center, menyatakan, melaporkan kepada kepala pelaksanaan harian dan meneruskan kepada kepala opd terkait untuk mendapatkan tanggapan atau tindak lanjut dari laporan yang diterima. bab website pemerintah kabupaten dan website opd bagian kesatu website pemerintah kabupaten pemerintah kabupaten empat lawang memiliki website yang berfungsi sebagai portal dan merupakan domain website pemerintah kabupaten, untuk memudahkan para penguna mengetahui dan mengakses seluruh informasi website pemerintah kabupaten yang berekspansi .go.id pengembangan dan pemeliharaan situs website sebagaimana dimaksud pada ditugaskan kepada dinas komunikasi dan informatika kabupaten empat lawangmerintah kabupaten empat lawang, berita kegitan pemerintah profil kabupaten empat lawang, tautan kesemua website dan layanan publik yang ada dilingkungan pemerintah kabupaten empat lawang, tautan kesemua website kabupaten kabupaten empat lawang tautan instansi terkait lainnya, dan tautan semua kabupaten empat lawang smart city sifat open data. konten sebagaimana dimaksud pada dipelihara dan diperbarui secara teratur dan berkelanjutan sebagai keadaan mutakhir. biaya yang diperlukan untuk pengembangan, pemeliharaan dan peremajaan website pemerintah kabupaten dapat dislokasi pada anggaran dinas komunikasi dan informatika kabupaten empat lawang. bagian kedua website opd setiap opd wajib memiliki website yang berfungsi sebagai media yang memudahkan masyarakat pelaku usaha dan pegawai pemerintah untuk memperoleh informasi dan pengetahuan serta melakukan interaksi dan transaksi berkaitan dengan pelayanan opd bersangkutan. situs website sebagaimana dimaksud pada memiliki karakteristik teknologi informasi dan komunikasi sebagai berikut: alamat website wajib dibawah domain @empatlawangkab.go.id, arsitektur informasi dan desain yang baik, konten yang komprehensif tentang dan oleh opd, informasi dan pengetahuan yang dipublikasikan dan layak untuk disajikan kepada publik serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undang dan nilai nilai yang berlaku didalam masyarakat, dan dapat menyajikan data baik dalam bentuk statis maupun dinamis. situs website sebagaimana dimaksud pada dan sekurang kurangnya memiliki konten sebagai berikut: profil opd, berita kegiatan opd, cc. agenda kegiatan, hasil evaluasi dan laporan laporan serta transparansi opd, interaksi dan atau transaksi pelayanan terhadap masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah, tautan website pemerintah kabupaten empat lawang, dan tautan website instansi dan organisasi terkait lainnyabiaya yang diperlukan untuk pengembangan, pemeliharaan dan peremajaan website opd dapat dialokasikan pada anggaran opd yang bersangkutan. website opd sebagaimana dimaksud pada diwujudkan selambat lambatnya (satu) tahun sejak peraturan bupati empat lawang ini diundang aplikasi basis data opd dan lintas opd bagian kesatu aplikasi sistem informasi opd setiap opd diharuskan mengembangkan aplikasi dan basis data untuk mendukung aktifitas rutin opd yang bersangkutan. aplikasi basis data sebagaimana dimaksud pada berfungsi untuk mentransformasikan semua proses bisnis urusan opd sehingga menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel dan efektif. aplikasi dan basis data opd dijalankan pada: pusat data pemerintah kabupaten dan server local opd, aplikasi dan basis data yang dijalankan pada server local opd diharuskan memiliki cadangan (backup) pada pusat data pemerintah kabupaten, dan aplikasi dan basis data yang terdapat pada pusat data pemerintah kabupaten diharuskan memiliki cadangan pada pusat cadangan. aplikasi dan data opd sebagaimana dimaksud pada dipelihara dan diperbaharui upgrade) secara teratur dan berkelanjutan oleh opd yang bersangkutan. aplikasi dan basis data opd sebagaimana dimaksud pada diaudit dan monitoring oleh dinas komunikasi dan informatika kabupaten empat lawang. untuk keperluan integrasi system informasi opd, desain aplikasi dan basis data diwajibkan mengikuti standar kabupaten empat lawang. standar bagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut oleh dinas komunikasi dan informatika sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi system informasi opd dan tim operasional aplikasi dapat dialokasikan pada anggaran opd yang bersangkutan. pembangunan aplikasi system informasi dan basis datagian kedua aplikasi dan basis data lintas opd dinas komunikasi kabupaten bersama dengan opd terkait mengembangkan aplikasi dan basis data system informasi lintas opd untuk mendukung aktivitas rutin sehari hari sejumlah opd. aplikasi dan basis data system informasi lintas opd sebagaimana dimaksud pada berfungsi untuk mentransformasikan kegiatan rutin sehari hari sejumlah opd sehingga menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel dan efektif. aplikasi dan basis data system informasi lintas opd dijalankan pada: pusat data pemerintah kabupaten, aplikasi dan basis data diharuskan memiliki cadangan pada pusat data cadangan, aplikasi dan system informasi dipelihara oleh dinas komunikasi dan informatika kabupaten empat lawang, dan basis data dipelihara oleh opd terkait. aplikasi dan basis data system informasi lintas opd sebagaimana dimaksud pada dipelihara dan perbaharui secara teratur dan berkelanjutan oleh dinas komunikasi dan informatika empat lawang dan opd yang bersangkutan. untuk keperluan integrasi system informasi lintas opd, desain aplikasi dan basis data diharuskan mengikuti standar pemerintah kabupaten. standar sebagaimana dimaksud pada ini diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati empat lawang. biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pengembangan aplikasi dan basis data system informasi lintas opd dan tim operasional dapat dialokasikan pada anggaran dinas komunikasi dan informatika kabupaten empat lawang pembangunan aplikasi dan basis data system informasi lintasi email resmi opd, pegawai asn, dan atau pejabat pemerintah kabupaten empat lawang setiap opd, pegawai asn, dan atau pejabat lingkungan pemerintah kabupaten menggunakan email resmi dalam komunikasi @empatlawangkab.go.id sebagai mail resmi dalam komunikasi kedinasan antar instansi, opd, dan atau pegawai asn sesuai dengan ketentuan perundang undangan. setiap opd, pegawai asn dan atau pejabat menggunakan email @empatlawangkab.go.id yang mengadministrasikan dan pelayanannya ditetapkan oleh kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten empat lawang. setiap pegawai asn dan atau pejabat bertanggung jawab atas penggunaan mail @empatlawangkab.go.id dan implikasi yang timbul akibat penyalagunaannya. kepala dinas komunikasi dan informatika empat lawang bertanggung jawab untuk menyiapkan system keamanan e mail. penyediaan e mail resmi bagi opd, pegawai asn, dan atau pejabatprogram sumsel smart dan care (s20c) program sumsel smart dan care s2c) merupakan program percontohan dan percepatan pembangunan layanan kabupaten empat lawang smart city dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. program empat lawang smart and care s2c) menyediakan aplikasi yang terdiri dari: empat lawang hand, empat lawang gov, empat lawang care, didata (system informasi dan data), office empat lawang smart wiji, absensi elektronik, dan tanda tangan elektronik. empat lawang hand merupakan aplikasi yang berisi tentang informasi dilingkungan kabupaten empat lawang berikut data dan lokasi objek wisata, pusat oleh oleh, hotel, rumah sakit, paket wisata dan lainnya. aplikasi empat lawang hand dapat mempermudah masyarakat mencari informasi tentang kabupaten empat lawang. aplikasi disiapkanlakukan pengembangan dan pembaharuan aplikasi. biaya yang diperlukan untuk mengembangkempat lawang. empat lawang gov merupakan satu portal yang mengintegrasikan seluruh domain publik opd dilingkungan pemerintah kabupaten empat lawang. portal empat lawang gov merupakan cikal bakal pusat layanan terpadu secara online yang diberikan seluruh opd sehingga masyarakat akan mendapatkan kemudahan informasi layanan publik. portal disiapkan oleh pihak ketiga dan selanjutnyaportal. biaya yang diperlukan untuk pengembangan portalempat lawang care merupakan aplikasi cikal bakal contact center sebagai sarana pemerintah provinsi menerima pengaduan masyarakat tentang layanan publik opd maupun permasalahan lain yang perlu secara ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten. layanan pengaduan masyarakat dapat melalui telepon, sms, email dan social media resmi milik pemerintah kabupaten seperti facebook, twitter, instagram, dan atau media lainnya. pembangunan empat lawang care dilakukan pihak ketiga, selanjutnya akandidata merupakan aplikasi berbasis website yang berisi tentang data dan informasi bidang komunikasi, informatika dan persandian. didata berfungsi sebagai dokumentasi dan menyimpan data dinas komunikasi dan informatika empat lawang secara elektronik, sehingga dapat mempermudah dalam pencarian arsip surat, data atau dokumen lainnya. didata merupakan cikal bakal pusat data kabupaten empat lawang. aplikasi disiapkan olehbertanggung jawab menyiapkan standar aplikasi didata yang dapat diterapkan diseluruh opd. pengembangan aplikasi didata dan implementasinya diseluruh opdaan undangan. setiap opd wajib menggunakan tata perbuatan e office pemerintah kabupaten empat lawang. tata perbuatan sebagaimana dimaksud pada dikembangkan dan difasilitasi olehmenetapkan standarisasi office dan bisa dilakukan penyesuaian aplikasi. biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi dapat dialokasikan pada anggaran dinas komunikasi dan informatika kabupaten empat lawang. pengembangan aplikasi e office dan implementasinyaempat lawang smart wifi merupakan sarana layanan yang disiapkan pemerintah kabupaten berkerja sama dengan badan usaha dibidang telekomunikasi yang menyediakan akses internet gratis bagi masyarakat diruang publik kabupaten. pembangunan shelter empat lawang smart wifi menjadi tanggung jawab badan usaha dibidang telekomunikasi. badan usaha dibidang telekomunikasi menambah jumlah shelter diruang publik sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. shelter dan layanan internet selanjutnya menjadi inventaris pemerintah kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. seluruh opd menggunkan sydilingkungan pemerintah kabupaten empat lawang aplikasi dan basis data system absensi elektronik dijalankan pada: pusat data pemerintah kabupaten dan server local opd, aplikasi dipelihara oleh masing masing opd dan dinas kabupaten empat lawang, dan basis data dikelola oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten empat lawang. untuk keseragaman dan kemudahan integrasi data, jenis, spesifikasi teknis dan standar alat absensi elektronik ditentukan lebih lanjut oleh dinas komunikasi dan informatika kabupaten empat lawang. biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi dialokasikan pada anggaran masing masing opd. pembangunan aplikasi dan basis data harus diwujudkan selambat lambatnya (dua) tahun sejak peraturan bupati empat lawang ini undangan atau berdasarkan kebijakan pemerintah kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tanda tangan elektroniky. tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada memiliki ketentuan hukum dan akibat hukum yang sah saja. dapattanda tangan elektronik dapat disertai penyiapan kelengkapan administrasi secara tertulis dan tanda tangan asli. penerapan tanda tangan elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan. penerapan tanda tangan elektronik dapat diwujudkan selambat lambatnya (tigb data dan informasi opd sesuai tugas pokok dan fungsi wajib menyediakan data dan infomasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kabupaten empat lawang smart city untuk keperluan dalam pelaksanaan kabupaten empat lawang smart city untuk keperluan internal dan eksternal pemerintah kabupaten empat lawang sesuai ketentuan yang berlaku. opd wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, keterisian, akurasi dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standard dan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian komunikasi dan informatika serta badan siber dan sandi negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka untuk mengintegrasikan data dan informasi baik dari instansi vertical maupun pemerintahan kabupaten terlebih dahulu berkoordinasi dengandata informasi khusus untuk kepentingan instansi diluar lingkungan pemerintah kabupaten empat lawang, program aplikasi harus dibuat sedemikian rupa sehingga hanya bisa diakses oleh pegawai asn pemerintah kabupaten empat lawang. informasi public yang berupa kebijakan system prosedur pelayanan, dan informasi lain dari masing masing opd disajikan dalam bentuk website, sehingga dapat diakses melalui jaringan internet. setiap opd wajib memelihara ketersedian data dan mengelola informasi secara terkini. bab sumber daya manusia pelaksanaan smart city harus didukung dengan pengelolaan sumber daya manusia bidang teknologi informatika dan komunikasi serta bidang keilmuan terkait yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan pada setiap opd pemerintah kabupaten empat lawang. kegiatan pengelolaan sumber daya manusia meliputi penyiapan rencana kebutuhan, penyediaan, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dibutuhkan agar dapat memenuhi jumlah minimalyelengaraan kabupaten empat lawang smart city bab ketentuan umum bagian kesatu definisi, pengertian dan istilah dalam peraturan bupati empat lawangkabupaten empat lawang yang bertanggung jawab kepada bupati dalam rangka penyelengaraan pemerintah daerahempat lawang. badan siber dan sandi negara adalah badan siber dan sandi negara republik indonesia. dinas komunikasi dan informatika yang selanjutnya disebut dinas komunikasi dan informatika adalah dinas komunikasi dan informatika kabupaten empat lawang. dan standar kompetensi yang ditetapkan. kegiatan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop data atau seminar yang harus dilaksanakan secara terencana, terstruktur, berkelanjutan, tepat sasaran dan tujuan, serta dapat dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, balai pelatihan, dan atau lembaga pendidikan lainnya. penetapan kebutuhan, standar kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia ditetapkan lebih lanjut disetiap opd serta mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan kabupaten empat lawang smart citydinas komunikasi dan informatika empat lawang dapat membentuk tim layanan kabupaten empat lawang smart city dengan susunan personil yang terdiri dari: kepala dinas komunikasi dan informatika empat lawang sebagai penanggung jawab, kepala bidang layanan government dinas komunikasi dan informatika empat lawang sebagai coordinator, kasi pengelola data statistik, operator pelaksana, editor pelaksana: reporter berita, jabatan fungsional pranata komputer, dan tenaga operator aplikasi lainnya sesuai dengan kebutuhan)opd dapat menetapkan tim operasional layanan kabupaten empat lawang smart city dengan susunan personil yang terdiri dari, kepala opd selaku penanggung jawab, jabatan fungsional pranata komputer, dan cc. tenaga operator aplikasi sesuai dengan kebutuhan) dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, pemerintah kabupaten empat lawang dapat mengangkat tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan. bab xii tanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah, tim anggaran pemerintah daerah tapi) kabupaten empat lawang memasukkan anggaran pengelolaan dan pengembangan layanan kabupaten empat lawang smart city dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaan kebijakan dan teknis kabupaten empat lawang smart city dilaksanakan dibawah koordinasi kominfo dinas komunikasi dan informatika empat lawang yang bertanggung jawab langsung kepada bupati empat lawang melalui sekretaris daerah kabupaten empat lawang. dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan layanan kabupaten empat lawang smart city pada tingkat opd, kepala opd dapat menyediakan sumber daya manusia dan anggaran opd masing masing. pelaksanaan layanan kabupaten empat lawang smart city pada opd merupakan tanggung jawab masing masing kepala opd yang bersangkutan. bab xiii tata kelola pelaksanaan kabupaten empat lawang smart city mengacu pada tata kelola dan standar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka integrasi data dan informasi layanan kabupaten empat lawang smart city dengan kabupaten, dinas komunikasi dan informatika empat lawang berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. dalam melaksanakan kabupaten empat lawang smart city harus dibuat standar operasional prosedur sop) oleh dinas komunikasi dan informatika kabupaten empat lawang. bab xiv strategi strategi penyelenggaraan kabupaten empat lawang smart city: membangun, mengembangkan dan mengelola teknologi infomasi dan komunikasi kabupaten empat lawang melalui plat form baku dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing masing opd, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan masing masing opd, menyusun standar minimal spesifikasi teknologi informasi dan komunikasi kabupaten empat lawang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, system basis data, media jaringan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, keamanan informasi dan sumber daya manusia pengelolaan, menyusun standar minimal pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia yang akan membangun, mengembangan, mengelola dan memelihara teknologi informasi dan komunikasi baik yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, system basis data, maupun media jaringannya serta keamanan informasi,teknologi informasi dan komunikasi, dan melakukan pengukuran kinerja opd dan pemerintah kabupatenkabupaten empat lawang smart city. bab konsultansi dalam rangka penyelenggaraan kabupaten empat lawang smart city pemerintah kabupaten dapat menggunakan tenaga konsultan dibidang teknologi informasi dan komunikasi. konsultan sebagaimana dimaksud pada bertugas memberikan masukkan dan arahan dibidang teknologi informasi dan komunikasi. biaya yang diperlukan untuk berkonsultasi sebagaimana dimaksud pada dan dapat dialokasikan pada anggaran dinas komunikasi dan informatika kabupaten empat lawang. bab xvi audit sistem dan teknologi informasi setiap opd menyelenggarakan system dan teknologi informasi dalam mewujudkan kabupaten empat lawang smart city secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya system dan teknologi informasi sebagaimana mestinya. untuk menjamin opd menyelenggarakan system dan teknologi informasi secara andal dan aman serta bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada dilakukan audit system dan teknologi informasi. audit system dan teknologi sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap opd dan penyelenggara pelayanan publik untuk mengevaluasi: kepatuhan penyelenggaraan system dan teknologi informasi, keamanan system teknologi informasi, dan kinerja penyelenggaraan system dan teknologi informasi. kepatuhan penyelenggaraan system dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pad huruf merupakan pemenuhan terhadap: ketentuan peraturan perundang undangan terkait dengan system dan teknologi informasi serta transaksi elektronik, dan ketentuan internal, standar, dan prosedur yang terkait dengan penyelenggaraan system teknologi informasi untuk layak dan dapat diubah audit. keamanelektronik yang bertujuan untuk menjaga: keberhasilan data dan informasi integritas data dan informasi, dan ketersedian data dan informasi. kinerja penyelenggaradan teknologi informasi yang bertujuan untuk menjamin: keandalan system elektronik, efektifitas system elektronik, dan efesiensi secara elektronik. audit system dan teknologi informasi mencakup pemenuhan terhadap aspek: sumber daya, tugas pokok dan fungsi, dan ketentuan internal, standar, dan prosedur. aspek sumber daya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: informasi, system aplikasi, infrastruktur, dan personel. aspek tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: hak akses dan fungsi, kewenangan akses data dan informasi, dan atau pengambilan kewenangan pihak lain. aspek ketentuan internal, standar dan prosedur sebagaimana dimaksud huruf meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pengoperasian, dan pengawasan. pelaksanaan audit system dan informasi pada opd dilakukan secara internal dan atau eksternal. pelaksanaan audit system dan teknologi informasi secara internal sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh auditor internal dinas komunikasi dan informatika empat lawang atau inspektorat daerah kabupaten empat lawang. dalam hal penyelenggara pelayanan publik tidak memiliki auditor internal, maka pelaksanaan audit system dan teknologi informasi secara internal sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh auditor eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaan audit system dan teknologi informasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas perintah dari: bupati empat lawang, dan instansi terkait yang berwenang. audit system dan teknologi informasi pada opd dilakukan paling sedikit dengan tahapan: persiapan, perencanaan, pelaksanaan, supervisi, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut. laporan hasil pelaksanaan audit paling sedikit dari: ringkasan eksekutif hasil pelaksaan audit, gambaran umum penyelenggaraan system dan teknologi informasi yang diaudit, hasil pelaksanaan audit (kesimpulan dan temuan) penyelenggaraan system dan teknologi informasi, dan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan system dan teknologi informasi tim audit menyampaikan laporan hasil pelaksanaan audit internal kepada institusi penyelenggara system dan teknologi infromasi yang diaudit. tim audit menyampaikan laporan hasil pelaksanaan audit eksternal kepada: bupati empat lawang, instansi terkait yang berwenang, dan atau opd penyelenggara system dan teknologi informasi yang diaudit rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf ditindaklanjuti oleh institusi penyelenggara system dan teknologi informasi yang diaudit dengan mempertimbangkan skala prioritas, biaya, manfaat dan aspek resiko. bab xvii keamanankenyamanan dalam mengunakan teknologi informasi dan komunikasi dilingkungan pemerintah kabupaten empat lawang. setiap operasi sistem teknologi informasi dan komunikasi pada program kabupaten empat lawang smart city harus memperhatikan teknologi informasi dan komunikasi, persyaratan minimal, aspek keamanan sistem danlayanan teknologi informasi dan komunikasi. aspek keamanan dan keberlangsungan sistem minimal yang harus terpenuhi mencakup hal hal berikut:, integrity, yaitu data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak, authentication, yaitu untuk menyakinkan identitas penguna sistem, dan availability, yaitu terkait dengan ketersediaan layanan, termasuk up time dari situs website. bab xviii peran serta masyarakat masyarakat baik secara individu maupun lembaga, dapat berperan serta dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan layanan kabupaten empat lawang smart city. tata cara peran serta sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xix ketentuan lain lain peraturan bupati empat lawang ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten empat lawang serta mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan. babsh. m.m nip. mo15 dinas komunikasi dan informatika kabupaten yang selanjutnya disebut dinas komunikasi dan informatika kabupaten adalah dinas yang menyelengarakan urusan komunikasi dan informatika kabupaten provinsi sumateraempat lawang. smart city kabupaten empat lawang adalah paradigma baru dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tik) oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan publikibaca manusia. database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam komputer yang dapat diolah untuk menghasilkan informasi pusat data adalah fasilitas penyimpanan data terpusat kabupaten empat lawang. pusat kendali (command center) adalah fasilitas pusat pengendalian dan monitoring dan komponen komponen kabupaten empat lawangmail dan sosial media lainnya. rencana kerja adalah proses menentukan kerja untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu (satu) tahun anggaran. pengantaran adalah rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan dalam apbd atau sumber lainnya. pengelolaan layanan smart city adalah unit yang mengelola layanan layanan yang mendukung smart city kabupaten empat lawang. e government adalah pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahinterobakeamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi terhadap akses, pengunaan, penyebaran pengubahan, gangguan dan penghancuran dari pihak yang tidak berwenang. audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, keandalan dan kesesuaian dengan standar yang berlaku. repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi yang telah diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet. pengintegrasian adalah menghubungkan unsur unsur atau bagian bagian untuk dapat dilakukan penyatuan program satu dengan yang lain. sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan eastern dan menyediakan dasar pengembalian keputusan yang tepat. tanda tanggal elektronik adalah tanda tanggal yang terdiri daportal kabupaten adalah situs websiteone stop shopping bagi pengguna. aplikasi adalah program siap pakai yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dapat digunakan oleh sasaran yang dituju. aplikasi opd adalah aplikasi yang pengoperasian dan penguna utamanya adalah satu opd bersangkutan. aplikasi lintas opd adalah aplikasi yang pengoperasian dan pengguna utamanya adalah lebih dari satu opd. bagian kedua maksud dan tujuan peraturan bupati empat lawang ini dimaksud untuk mengatur penyelengaraan kabupaten empat lawang smart city secara menyeluruh. peraturan bupati empat lawang ini bertujuan untuk: memberikan kepastian hukum dalam rangka pengelolaan memberikan panduan pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan serta pengawasan kabupaten empat lawang smart city kabupaten empat lawang, dan menyelaraskan dan mengintegrasikan pelaksanaan kabupaten empat lawang smart city setiap opd pemerintah kabupaten dengan sistem informasi pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup pelaksanaan kabupaten empat lawang smart city ini mencakup: perencanaan, pelaksanaan, cc. pemeliharaan dan pengembangan, dan pengawasan. bab penyelenggaraan layanan kabupaten empat lawang smart city penyelenggaraan layanan kabupaten empat lawang smart city adalah dinas komunikasi dan informatika kabupaten empat lawang yang bertanggung jawab langsung kepada bupati empat lawang melalui sekretaris daerah. pelaksanaan secara teknis dilakukan oleh dinas komunikasi dan informatika empat lawang melalui bidang bidang terkait dengan smart city kabupaten empat lawang. layanan kabupaten empat lawang smart city dilaksanakan pada setiap opd dan menjadi tanggung jawab kepala opd dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun administrasi perkantoran. pemerintah kabupaten dapat mengunakan tenaga ahli untuk memberikan saran dan pendapat tentang pengelolaan kabupaten empat lawang smart city sesuai dengan ketentuan perundang undang. penyelengaraan layanan kabupaten empat lawang smart city mempunyai tugas menentukan kebijakan dan pelaksanaan teknis layanan kabupaten empat lawang smart city. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada penyelenggaraan layanan kabupaten empat lawang smart city menyelenggarakan fungsi: penyusunan dan pelaksanaan pedoman petunjuk teknis pengelolaan layanan kabupaten empat lawang smart city, pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan layanan kabupaten empat lawang smart city dan infrastrukturnya, koordinasi, kerjasama dan kemitraan, serta destinasi informasi dengan opd, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, swasta, masyarakat dan atau pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan layanan kabupaten empat lawang smart city, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan kabupaten empat lawang smart city, pelaksanaan penelitian dan pengembangan layanan smart city kabupaten empat lawang. bab iii infrastruktur dan aplikasi infrastruktur yang digunakan untuk pelaksanaan kabupaten empat lawang smart city harus memenuhi: standar interobalitas standar keamanan informasi, dan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri serta ketentuan peraturan perundang undangan. layanan kabupaten empat lawang smart city berupa: pusat data (data center): pusat kendali (command center), cc. contact center, website pemerintah kabupaten dan website opd, aplikasi dan basis data opd, e mail resmi opd, pegawai asn dan atau pejabat pemerintah kabupaten, program empat lawang smart and care s2c), dan fasilitas pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. dinas komunikasi dan informatika kabupaten empat lawang sebagai pengelola infrastruktur berfungsi: menyediakan pusat data terintegrasi yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi pendukung dari kabupaten empat lawang smart city, mengacu kepada, mengelola dan mengintegrasikan data dan informascc. menampilkan data dan informasi pada pusat kendalaplikasi dan situs website pemerintah provinsi dan website opd harus mengunakan nama domain dan subdomain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri. aplikasi kabupaten empat lawang smart city terdiri dari aplikasi dasar yang bersifat umum, aplikasi standar nasional dan aplikasi spesifik, yang ketentuannya ditetapkan oleh menteri serta peraturan perundang undang. aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan kabupaten empat lawang smart city pada opd harus memenuhi. aplikasi yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan kabupaten empat lawang smart city mengunakan apbd dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, harus memastikan bahwa hak cipta termasuk hak pakai, hak ubah hak mengadakan dan hak distribusi aplikasi tersebut menjadi milik pemerintah daerah. aplikasi sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan seluruh source code, database dan pendukung lainnya dari aplikasi yang dibangun semua komponen tersebut menjadi milik pemerintah kabupaten. opd yang mengelola aplikasi wajib menyediakan aplikasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh menteri serta ketentuan perundang undangan. opd yang merencanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada wajib berkoordinasi dengan dinas komunikasi dan informatika kabupaten empat lawang. opd yang mengelola aplikasi sebagaimana dimaksud pada menyerahkan dokumentasi aplikasi dan wajib melakukan backpenyimpanan aplikasi dan dokumen kabupaten empat lawang smart city dilakukan dalam repositori yang dikelola olehruang lingkup pengunaan aplikasi pendukung kabupaten empat lawang smart city yaitu: pusat penyediaan dan pengajian data, kinerja aparatur pemerintah, dan layanan publik. pusat penyediaan dan penyajian data meliputi pengumpulan, pengolahan data dan informasi secara berkala yang terintegrasi dan mudah diakses dari kegiatan yang dilaksanakan opd berguna untuk pemerintah dan masyarakat. kinerja aparatur pemerintah kabupaten meliputi program perencanaan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan masing masing opd. layanan publik yaitu dapat memberikan informasi kepada masyarakat maupun informasi publik secara umum. ruang lingkup pelaksanaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi opd masing masing serta ketentuan peraturan perundang undang. bab pusat data pusat datayang berbasis internet dan internet. untuk mendukung terselenggaranya seluruh kegiatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilingkungan pemerintah kabupaten, dinas komunikasi dan informatika empat lawang berkewajiban menyediakan pusat data yang melayani semua odilingkungan pemerintah kabupaten. pusat data diharuskan memiliki pusat datapusat data cadangan harus berlokasi pada wilayah yang berbeda dengan pusat data dan dapat difungsikan segera setelah terjadi kegagalan pada pusat data. biaya yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan pusat data. pengembangan pusat data dan pusat data cadangan diwujudkan selambat lambat. bab pusat kendali dan contact center pusat kendali (command center) merupakan fasilitas pusat pengendalian dan monitoring komponen komponen mail, dan atau sosial media lainnya. pusat kendali (command center) sebagaimana dimaksud dalam berfungsi sebagai pusat pengendalian dan kontrol aplikasi layanan yang memiliki opd dan ditampilkan pada layan monitor pusat kendali. tampilan pada pusat kendali (command center) dapat berupa data, grafik, foto, video dan atau visual lainnya. proses perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian pusat kendali (command center) menjadi tanggung jawab dinas komunikasi dan informatika kabupaten empat lawang. seluruh aplikasi dan data informasi yang ditampilkan pada pusat kendali (command center) tersimpan dalam pusat data dan pusat data cadangan (backup). biaya yang diperlukan untuk membangun, pengembangan dan pemeliharaan pusat kendali (command center) dapat dialokasikan pada anggaran dinas komunikasi dan informatika kabupaten empat lawang. |
celaka nang mendagri nomor tahun tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinaspratama kelas padunit pelaksana teknis daerah rumah sakit pratama kelas yang selanjutnya disebut rumah sakit pratama kelasumah sakit pratama kelas yang selanjutnya disebut direktur adalah kepala rumah sakit pratama kelasbupati ini dibentuk rumah sakit pratama kelas kabupaten sambas. rumah sakit pratama kelas kabupaten sambas sebagaimana pada berada desa piringan kecamatan teluk keramat kabupaten sambas, bab iii kedudukan, tugas dan fungsi rumah sakit pratama kelaspratama kelas dipimpin oleh direktur, yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. rumah sakit pratama kelasumah sakit pratama kelasdalam rumah sakit pratama kelaskesehatan serta perundang undangan yang berlakuperundang undangan yang berlakuperundang undangan yang berlaku penyelenggaraan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, sesuai ketentuundangketentuan perundang undangan, penyusunan peraturan internal rumah sakit (hospital belas) sesuai ketentuumah sakit pratama kelas dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan sesuai bidang tugasnya, bab struktur organisasi bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi rumah sakit pratama kelas terdiri dari: direktur: subbagian tata usaha, seksi pelayanan kesehatan, seksi pelayanan penunjang, dan kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi rumah sakit pratamaumah sakit pratama kelamempunyai fungsi penyusun rencana kerja rumah sakit pratama kelas penyusunan petunjuk operasional dan pelaksanaan bidang pelayanan medis yang meliputi medik umum, gawat darurat, keperawatan,, laboratorium pratama, radiologi, farmasiumah sakit pratama kelassubbagian tata usaha mempunyai fungsi: menyusun rencana kegiatan subbagian tata usaha berdasarkan data dan program rumah sakit pratama kelas dan ketentukeuangan rumah sakit pratama kelasumah sakit pratama kelas menyiapkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan, pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada rumah sakit pratama kelas dan:iliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan pada instalasi rawat inap, ugd, poliklinik,penyusunan tata kerja, dan melaksanakan koordinasi penunjang mutupelayanan kesehatan yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada direkturiliki tugas melaksanakan koordinasi peningkatan kualitas sdm, pemeliharaan, pemantauan, pendistribusian peralatan penunjang medik, dan pelaksanaan koordinasi penunjang mutu pelayanan kesehatan. seksi pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala seksi pelayanan penunjang yang berada bawah dan bertanggungjawab kepadaumah sakit pratama kelasumah sakit pratama kelas kepada kepala dinas. bab pembiayaan pendanaan rumah sakit pratama kelas bersumber dari: penerimaan rumah sakit:umah sakit pratama kelumah sakit pratama kelaswah salinan sesuai dengan aslinya nan hukum, beta til mai are arjun, s.h. ten pembina tingkat nip. lampiran peraturan bupati sambas nomor tahun tanggal septemberbaginas kesehatan direktur kelompok jab. kasubbag tata fungsional usaha aaa kasi pelayanan kasi pelayanan kesehatan penunjang bupati sambas, ttd tabah roman surili selatan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, arjun, s.h. pembina tingkat rpa9680612 |
diubah sebagai berikut ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut jdih.kendalkab.go.id paling banyak (tiga puluh keseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang ditetapkanbesaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, setiap bulan ditetapkan sebagai berikut kepala desa sebesar (tiga juta rupiah), sekretaris desa sebesar (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan perangkat desa lainnya sebesar (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah)jdih.kendalkab.go.id. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan terhitung sejak bulan maret dalam hal desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pembayaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan paling lambat terhitung mulai bulan januari pembayaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebelum bulan januari sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan pada peraturan bupati nomor tahun tentang penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa kabupaten kendal. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut kepala desa dan perangkat desa mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan diberikbidang jaminan sosial orang anak. jaminan ketenagakerjaanjaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. jdih.kendalkab.go.id ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut biaya jaminan ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa sebesar (sembilan koma dua puluh empat keseratus) yang bersumber dari penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa sebesar (tiga keseratus) setiap bulan, dan alokasi dana desa sebesar yo (empat koma dua puluh empat perforatus) setiap bulan yang dianggarkan dalam apb desa. antara bab vii dan bab viii disisipkan (satu) bab baru yaitu bab via dan diantara dan disisipkan (satu) baru yaitu yang berbunyi sebagai berikut bab via jasa pengabdian kepala desa dan perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat dapat diberikan jasa pengabdian berupa uang. besaran jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada bersumber dari pendapatan asli desa dianggarkan dalam apb desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. besaran jasa pengabdian sebagaimana dimaksud padadangaji dan tunjangan ketiga belas gaji dan tunjangan ketiga belasdan tunjangan ketiga belas tahun tidak diberikan kepada bupati, wakil bupati, ketua, wakil ketua dandan tunjangan ketiga belas sekaligus gaji dan tunjangan ketiga belas penerima pensiun janda duda atau gaji dan tunjangangaji dan tunjangan ketiga belas gaji dan tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan pada bulan agustuserikutnya. bab tata cara pembayarandapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten rembangpj.asn gita) hukum pagar sin berita tingkat yp |
las bupati gresik provinsi jawa timuketentuan dalamb standar satuan harga ssh merupakan pedoman untuk penyusunan rencana kebutuhan barang dan. ssh sebagaimana dimaksud pada merupakan hasil pemetaan survey harga pasar oleh konsultan tim penyusun dokumen ssh ditambah dengan faktor penyesuaian seperti perkiraan inflamasi, pembulatan dan hasil rujukan tentang standar satuan harga harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah dan sudah termasuk pajak, danngadaan barang dan jasa.omponen harga jasa yang mengalami kenaikan penurunan harga yang diakibatkan faktomenyertakan bukti hasil survey dan atau dengan mencantumkan sumber informasi yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani diatas materai oleh kepala perangkat daerahperangkat daerah atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga kewajaran dan atau standar harga sair. achmad washi m.r., m.t. pembina tingkat nip. berita daerah kabupaten gresik tahun nomor |
rmtunjuk pelaksanaan pemberian hibah kepada palang merah indonesisekretariat daerah yang selanjutnya disingkat setda adalah sekretariatpelaksanaan pemberian bantuan petunjuk pelaksanaan pemberian hibah kepada palang merah indonesiata rah kabupaten semarang, series. dak listing aryan napetunjuk pelaksanaan pemberian hibah kepada palang merah indonesia kabupaten semarang latar belakang palang merah indonesia merupakan sebuah perhimpunan nasional yang membantu pemerintah dibidang kemanusiaan, sesuai konvensi jenewa dan merupakan satu satunya perhimpunan palang merah nasional yang dapat menjalankan kegiatannya wilayah hukum republik indonesia, dan berhubungan dengan pemerintah, palang merah indonesia mempertahankan otonominya yang memungkinkan untuk bertindak sesuai dengan prinsip dasar gerakan internasional palang merah dan bulan sabit merah. gerakan palang merah indonesia dan bulan sabit merah internasional didirikan berdasarkan keinginan untuk memberikan pertolongan tanpa membedakan status korban, semata mata untuk mengurangi penderitaan sesama manusia. upaya pencapaian tujuan tersebut tidak akan dapat dicapai hanya dengan mengandalkan kemampuan yang dimiliki pmi yang bersifat nirlaba, juga tidak mungkin mengandalkan bantuan dari masyarakat secara maksimal, juga upaya dan usaha sendiri. dengan demikian diperlukan pemberian hibah dari pemerintah daerahhibah kepada pmi kabupaten semarang, sebagai alat pengendali, pengawasan, dan pertanggungjawaban, dan sebagai sarana untuk mewujudkan:,hibah kepada pmi kabupaten semarang adalah terorganisasikannya kebutuhan palang merah indonesia, dan penggalangan dan pemberdayaan berbagai sumber daya untuk pmi. sasaran sasaran dari hibah adalah pmi kabupaten semarang sebagai organisasi yang bertugas sebagai pelayanan kesehatan, sosial, penanganan dan penanggulangan bencanapmi kabupaten semarang adalah untuk: operasional kegiatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pmi kabupaten semaranglayanan kesehatan, sosial, penanganan dan penanggulangan bencana kabupaten semarang. mekanisme pemberian bantuan tata cara pengajuan pmi kabupaten semarang mengajukan permohonan bantupalang merah indonesia. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka huruf selanjutnya kepalapmikretariat daerah:cal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakupmipmi kabupaten semarang ini digunakan sebagai acuan dalam pemberian hibah kepada pmiora salinan kk, pare bupati rembang provinsi jawa tengah peraturan bupati rembang nomor tahun tentang pelaksanaan inovasi daerahtata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik perlu melaksanakan inovkabupaten rembangaparatur sipil negara kabupaten rembang. inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: bentuk dan kriteria inovasi daerah, pengusulan inisiatif inovasi daerah, uji coba inovasi daerah, penerapan inovasi daerah, penilaitata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publikinovasi daerah bagian kesatu pengusulan inisiatif inovasi daerah inisiatif inovasi daerah dapat diinisiasi oleh: bupati anggota dprd, asn, perangkat daerah, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan masyarakat, inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara individu dan atau kelompok. setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf wajib mengusulkan paling sedikit (satu) inovasi dalam (satu) tahun. inisiatif inovasi daerah dilengkapi dengan proposal inovasi daerah paling sedikit memuat: bentuk inovasi daerah, b.dan perencanaan pembangunan daerah. inisiatif inovasi daerahdalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada dprd dapat berkoordinasi dengan badan perencanaan pembangunan daerahadan perencanaan pembangunsebagaimana dimaksud dalam huruf yang dituangkan dalam proposal inovasi daerah disampaikan kepada kepala badan perencanaan pembangunan daerah setelah mendapatkan izin tertulis dari kepala perangkat daerah yang menjadi atasannya. badan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dinyatakan layak sebagai inovasi daerah, kepala badan perencanaan pembangunan daerah menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada bupati. inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf disampaikan kepada badan perencanaan pembangunan daerah disertai dengan proposal inovasi daerah untuk dievaluasi. badan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi terhadap inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud padabadan perencanaan pembangunan daerah menyampaikan usulan inisiatif inovasi daerah kepada bupati. evaluasi dilakukan paling lama (sepuluh) hari kerja. dalam melakukan evaluasi terhadap inovasi daerah, badan perencanaan pembangunan daerah dapat melibatkan stakeholders dan perguruan tinggi, pakar, dan atau praktisi. bagian kedua penetapan inovasi daerah bupati menetapkan inovasi daerah dengan keputusan bupati. keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada minimal memuat: perangkat daerah yang ditugasiipelaksanabadan perencanaan pembangunan daerah. dalam hal inovasi daerah yang sederhana, tidak mengubah tata laksana pada perangkat daerah, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan ataubadan perencanaan pembangunan daerahbadan perencanaan pembangunan daerah. kepala badan perencanaan pembangunbadan perencanaan pembangunan daerah kepada bupati. bab penerapan inovasi daerah inovasi daerah yang melalui uji coba danyang perlu dilakukan uji coba sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan daerah. penerapan hasil inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada yang tidak perlu dilakukan uji coba sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan denganlaporkan penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam kepada menteri dalam negeri. bab penilaian inovasi daerahsebagaimana dimaksud dalam dikoordinasikan oleh badan perencanaan pembangunan daerahualitas tata pemerintahan dan pelayanan publik, dan dapat direplikasi. dalam hal pelaksanaan penilaian inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam bupatibupati. tim penilai inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari unsur: perangkat daerah, akademisi dan atau pakar, praktisi, media: tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, dunia usaha: dan organisasi profesualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publikukan oleh bupati. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah secara teknis dilakukan oleh badan perencanaan dan pembanguniri kn lan deh graha, s.h., pf pembinjabat pelaksanajabat pelaksanajabatbupati adalahukanmelaksanakan fungsi bud, dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturannyw, kpa:: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban, menetapkan ppt, ppk skpd dan ppk unit skpd, ilrentang kendali. pelimpahan kesewenangpengelolalain lain pendapatan asli daerah yang sah, mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalamtugas sebagaimana kpa pada unit organisasi bersifatkhusus mempunyai tugas lainnya, meliputi: menyusun anggaran kas unit organisasi bersifat khusus, menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah nph):: dan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya kepada ppid selaku bud. kpa pada unit organisasi bersifat khususpembantu sesuai ketentuan peraturanperundang undangan. kpa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pa. dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada skpd unit skpd selaku ppt. kpa pada unit organisasi bersifat khusus dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada unit skpd selaku ppt. ppt sebagaimana dimaksud pada bertugas membantu tugas danmembantu tugas dan kewenangan pa kpa sebagaimana dimaksud adalahparatur sipil negara yang menduduki jabatan struktural satu tingkat bawah kepala skpd selaku dan atau satu tingkat bawah kepala unit skpd selaku kpabupati. kriteria pejabat fungsional selalu ppt sebagaimana dimaksud pada yakni memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas, minimal memenuhi jenjang jabatan fungsional ahli muda dana kpa dalam melaksanakan program dan kegiatan dibantu oleh ppk skpd ppk unit skpd. ppk skpd dan atau ppt. ppk skpd mempunyai tugas sebagai berikutan bendahara penerimaan danbendahara pengeluaran, melaksanakan akuntansi skpd: dan menyiapkan laporan keuangan skpd. ppk unit skpd mempunyai tugas sebagai berikut: melakukan verifikasi spp tu dan spp ls beserta dokumen perlengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu, menyiapkan spm tu dan spm ls, melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaanpembantu dan bendahara pengeluaran pembantu, melaksanakan akuntansi unit skpd, dan menyiapkan laporan keuangan unit skpd. ppk unit skpd pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugasdan bendahara pengeluaran, melaksanakan fungsi akuntansi pada unit organisasi bersifat khusus: dan menyusun laporan keuangan unit organisasi bersifat khususcc.: danskpd yang ditunjuk sebagai kpa. bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada berwenang::ketentuan peraturan perundang undangakuntansiempat lawangmbantu bendahara penerimaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai wewenang: pembantu bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan atau pada unit organisasi bersifat khususdpembantu pada unit organisasi bersifat khususoleh pptbertugas membantu pengadminstrasian keuangan ppt dan bendahara pengeluaranyiapkan dan meneliti kelengkapan dokumen pendukung pengeluaran belanja sesuai kegiatan yang dikelola oleh ppt, dan membantu penyelesaian dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran untuk pengeluaran belanja sesuai kegiatan yang dikelola ptkdan membayarkan atau menyalurkan dana penguatan modal kepada penerima dana penguatan modal. meneliti kelengkapan dokumen pendukung pengeluaran yang diberikan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan dan atau kpa, mengembalikan dokumen pendukung spp ls yang diberikan oleh ppt dan atau kpa, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan atau tidak lengkap. menolak perintah bayar dari kpa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada kpauka bertugas membuat jurnal, buku besar, neraca saldo dan menyiapkanlaporan keuangan skpd.unsur bad, bappeda, dinas pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, bagian pembangunan, bagian organisasi, bagian hukum dan bagian pemerintaperubahan pas, melakukan verifikasi usulan anggaran skpd, membahas rancangan apbd, rancangan perubahan apbd, dan, menyiapkan surat edaran bupati tentang pedoman penyusunan usulan anggaran, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bagian ketiga pelaksana pengelola keuangan daerah yang berhalangan dalam hal pa kpapada bertindak selaku pa kpaa kpa. dalam hal ppt ppk skpd ppk unit kerja tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan melebihi (dua) hari, maka pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh pa kpadban pembayaran langsung gaji dan tunjangan, pembayaran langsung bos dan pembayaran pengadaan barang dan jasaatas beban apbtahapaa.ppl) radio suara sidoarjo dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan penyiaran radio suara sidoarjo, perlu dibentuksidoarjo tentangewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat dprd adalah dprd kabupaten sidoarjodewan pengawas adalah dewan pengawas lembaga penyiaran publik lokal radio suara sidoarjo,: dewan direktur adalah dewan direktur lembaga penyiaran publik lokal radio suara sidoarj::n menggunakan spektrum frekuensi radio:: bab maksud dan tujuan maksud pembentukan dewan pengawas dan direktur ppl radio suara sidoarjo ini adalah agar pengawasan dan pengelolaan operasional penyelenggaraan ppl radio suara sidoarjo dapat berjalan sesuai ketentuan. tujuan pembentukan dewan pengawas dan direktur ppl radio suara sidoarjo ini adalah agar ppl radio suara sidoarjo dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi. bab iii pembentukan alat kelengkapan ppl radio suara sidoarjo bagian kesatu alat kelengkapan alat kelengkapan dan susunan organisasi ppl radio suara sidoarjo terdiri dari: dewan pengawas: direktur. dewan pengawas sebagaimana dimaksud padainformasi dan telekomunikasi. (satu) orang dari unsur praktisi penyiaran radio siaran: (satu) orang dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi bidang penyiaran. bagian kedua pengangkatan dewan pengawasbagian ketiga persyaratan, tata cara pendaftaran dan seleksi calon dewan pengawas paragraf1, warga negara indonesia yang berdomisili kabupaten sidoarjo, sekurang kurangnya berpendidikan sarjanamempunyai pengalaman dibidang pengelolaan radio maupun lembagalembaga yang bersangkutan: bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran, wajib memiliki pengalaman di, tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud pada adalah membuat pengumuman dan mengumumkan penerimaan calon dewan pengawas:lakukan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari dprd dan masyarakat: menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati.: calon dewan pengawas wajib mengisi blank permohonan dan surat pernyataan yang disediakan (blank sebagaimana terlampir) serta melampirkan daftar riw hidup:seleksi, tim seleksi mengusulkan kepada bupati untuk ditetapkan sebagai dewan pengawas ppl radio suara sidoarjo, bagian keempat pengangkatan direktur direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas. direktur diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan.lima persyaratan, tata cara pendaftaran dan seleksi calon direktur paragraf persyaratan calon direktur persyaratan untuk dapat dipilih sebagai direktur harus memenuhi cc. warga negara indonesia yang berdomisili kabupaten sidoarjo, berusia minimal (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran pendidikan minimal sarjanl c) dan harus mendapatkan izin tertulis dari sekretaris daerah serta mempunyai pengalaman kerja minimal (du i.ei rp. (enam ribu rupiah) yang menyatakan sanggup menjadi pimpinan ppl radio suara sidoarjo dengan baik, bekerja keras dan bersikap jujur dan adilei rp. (enam ribu rupiah). bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisipan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bematerei rp. (enam ribu rupiah)adalah sebagai berikut c calon direktur pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru ukuran cm, sebanyak (empat) lembar dan naskah visi dan misi serta program kerja ppl radio suara sidoarjo. tata cara seleksi calon direktur:irektur ppl radio suara sidoarjo. berdasarkan berita acara hasil seleksi calon direktur sebagaimana dimaksud dalam dewan pengawas menerbitkan keputusan tentang pengangkatan direktur ppl radio suara sidoarjo dengan masa kerja (lima) tahun.pengawas dan direktur tidak dipungut biaya apapun dalam proses pemilihan dan penetapan. bab pembiayaan sumber pembiayaan pembiayaan alat kelengkapan ppl radio suara sidoarjo kabupaten sidoarjo berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sidoarjo. ppl radio suara sidoarjo diperbolehkan untuk mendapatkan pembiayaan lain yaitu sumbangan masyarakat, hibah: tarif layanan siaran: kerjasama sesuai peraturan perundang undangan: e.usaha lain yang sah dan tidak mengikat terkait dengan penyelenggaraan penyinakdiubah sebagai berikut diantara huruf dan huruf pada disisipkan (dua) huruf yaitu huruf dan sehingga berbunyi sebagai berikut: sub bagian tata pemerintahan dan otonomi daerah mempunyai tugas: mengumpulkan bahan, pengolahan data dan menyiapkan rancangan perumusan kebijakan pemerintahan, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan otonomi daerah, menyusun pedoman sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan otonomi daerah, melakukan koordinasi dan pembinaan forkopimda dalam menjalankan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah, melaksanakan sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konsumen yang terdiri atas: penetapan urusan pemerintah daerah, penyelenggaraan penyerahan, monitoring dan evaluasi personil, perlengkapan, pembiayaan dan dokumentasi p3d)), monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standart, prosedur dan kriteria. melaksanakan analisis, monitoring, evaluasi, dan koordinasi pelaporan perkembangan penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka menunjang kelancaran pemilihan umum presiden, legislatif, dan pilkada), melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pergantian antar waktu, pemberhentian dprd kabupaten sidoarjo, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kepegawaian bupati dan wakil bupati seperti ijin cuti, pengangkatan dan pemberhentian sekaligus pensiun, melaksanakan fasilitasi rapat koordinasi lintas sektoral, instansi vertikal dan koordinasi penerimaan kunjungan kerja pejabat negara departemen lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, i.l. mengumpulkan bahan pengolahan data dan menyiapkan perumusan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi penetapan dan penegasan batas desa kelurahan, kecamatan dan kabupaten, menyiapkan perumusan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan dan monitoring, evaluasi pembakuan nama sukabumi (toponimi), j . melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian sesuai dengan tugasnya. ketentuan huruf huruf dan huruf pada dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: sub bagian bina pemerintahan kecamatan mempunyai tugas: dihapus, menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan dan kelurahan: melaksana, dihapus, melaksanakan analisa dan proses administrasi pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan: melaksanakan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan, melaksanakan mengkoordinasikan, fasilitasi dan monitoring urusan pemerintah daerah yang dilimpahkan bupati kepada camat, dihapus, melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagiandan penataan ruang, dinas perumahan dan permukiman, dinas perhubungan, dinas pangan dan pertanian, dinas perikan: inspektorat, badan kepegawaian daerah, badan pengelolaan keuangan dan aset, badan pelayanan pajak daerah, sekretariat dprd, dinas perpustakaan dan kearsipan, dan dinas komunikasi dan informatika: perumusan kebijakan bidang organisasi, umum, protokol dan rumah tangga, cc. pelayanan administrasi bidang organisasi, umum, protokol dan rumah tangga, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang organisasi, umum, protokol dan rumah tangga, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerahedoman pelaksanaan relokasi permukiman bagi korban bencana banjir bandang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati garutuntuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana akibat bencana serta penyaluran pemberian bantuan yang tepat sasaran dan lebih bertanggung jawab maka perlu memberikan bantuan rumah secara cepat dan tepat bagi korban bencana yang memenuhi kriteria, bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pemberian bantuan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan relokasi permukiman bagi korban bencana banjir ba. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati inlaksana badan penanggulangan bencana daerah, yang selanjutnya disingkat pelaksanamaksud dan tujuan maksud pelaksanaan relokasi adalah untuk meringankan keluarga korban bencana serta normalisasi kehidupan masyarakat korban bencana. tujuan pelaksanaan relokasi adalah: terpenuhinya pelaksanaan pembangunan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana yang memenuhi syarat kontruksi rumah dan syarat lingkungan yang dikeluarkan oleh dinas terkait, memberikan bantuan bencana sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini, meliputi: kriteria relokasi dan penerima bantuan, desain rumah, mekanisme pemberian bantuan, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, dan pembiayaan. bab kriteria relokasi dan penerima bantuan bagian kesatu kriteria relokasi dalam rangka penanganan korban bencana banjir bandang sungai cimanuk, pemerintah daerah menetapkan kebijakan relokasi korban bencana dengan kriteria sebagai berikut: rumah hanyut dan rusak berat, berlokasi bantaran sungai, atau berada dikawasan berbahaya yang ditetapkan oleh balai besar wilayah sungai cimanuk cisanggarung. lokasi relokasi korban bencana korban bencana banjir sebagaimana dimaksud pada berada di: blok megawati kelurahan megawati kecamatan garut kota, blok murah desa murah kecamatan karangpawitan, blok citeureup kelurahan sukamentri kecamatan garut kota: blok panggangan kelurahan lengkongjaya kecamatan karangpawitan, dan blok kopi sombong kelurahan sukagalih kecamatan teropong kidul. bagian kedua kriteria penerima bantuan dalam rangka relokasi sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan rumah kepada korban bencana yang memenuhi kriteria. kriteria penerima bantuan rumah sebagaimana dimaksud pada adalah: kepala keluarga korban bencana banjir bandang sungai cimanuk yang tercatat dalam data korban bencana alam, kepala keluarga pemilik rumah yang berlokasi bantaran sungai dan atau daerah berbahaya yang ditetapkan oleh balai besar wilayah sungai cimanuk cisanggarung, cc.ketahui oleh camat, mengontrak rumah yang merupakan warga setempat dan tidak mampu, dan atau diusulkan oleh pemerintah desa atau kelurahan setempat yang merupakan prioritas penerima bantuan dengan melampirkan: permohonan usulan bantuan, ktp dan kartu keluarga, surat kepemilikan atas tanah dan bangunan, surat pernyataan keterangan dari dan setempat bagi dokumen pendudukannya hilang, foto prospektif rumah, surat keterangan ahli waris bagi ahli waris korban yang meninggal dunia, surat pernyataan belum pernah menerima bantuan rumah dari proses penanggulangan pasca bencana alam, dan bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturanyang berlaku. penetapan penerima bantuan rumah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab desain rumah bantuan rumah untuk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: rumah susun sewa: dan rumah khusus. rumah susun sewa sebagaimana dimaksud pada huruf diperuntukan untuk korban bencana, dengan status kepemilikan rumahnya sewa serta merupakan warga setempat dan tidak mampu. rumah khusus sebagaimana dimaksud pada huruf diperuntukan bagi korban bencana yang memiliki surat keterangan kepemilikan bangunan dan tanah serta diprioritaskan bagi korban bencana yang meninggal dunia. spesifikasi rumah susun sewa sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: data umum, terdiri dari: tipe dengan kamar tidur, ruang tamu ruang keluarga, wc, dapur, balkon dan ruang jemur, maksimal (lima) lantai dan lantai pertama untuk ruang publik ruang bersama, dan (satu) blok bangunan rumah susun sewa dengan luas lahan 3000m2: spesifikasi teknis, terdiri dari: pondasi beton bertulang batu kali struktur beton bertulang dinding bata merahdam (meteran unit) listrik watt unit spesifikasi rumah khusus sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: data umum, terdiri dari: luas bangunan 60m? dan luas lahan 60m?, dan ruangan terbagi menjadi kamar tidur, ruang tamu keluarga dan kamar mandi. spesifikasi teknis, terdiri dari: pondasi batu kali struktur beton bertulang dinding batak batabertanah listrik watt septic tank prototipe rumah susun sewa dan rumah khusumberian bantuan bagian kesatu umum mekanisme pemberian bantuan rumah dilaksanakan dengan melalui tahapan tahapan: persiapan, dan pelaksanaan. bagian kedua persiapan pemerintah daerah melakukan persiapan pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui tahapan tahapan: sosialisasi: pendataan, identifikasi, dan verifikasi. sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf bertujuan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan rumah bagi korban bencana kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan. pendataan sebagaimana dimaksud pada hurufjumlah korban bencana yang membutuhkan rumah susun sewa atau rumah khusus. identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf bertujuan untuk lebih mengidentifikasi calon penerima bantuan sebagai bahan untuk kelengkapan data. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf bertujuan untuk pengecekan kebenaran data dan informasi yang telah dibuat oleh petugas identifikasi. bagian ketiga pelaksanaan penyerahan bantuan rumah dilaksanakan dengan cara penggantian aset aset atau dengan tata cara cara sewa. penggantian aset aset sebagaimana dimaksud pada hanya berlaku untuk penggantian (satu) aset walaupun korban bencana memiliki lebih dari (satu) aset. tata cara penyerahan bantuan rumah sebagaimana dimaksud pada baik untuk rumah susun sewa atau rumah khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penerima bantuan rumah yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk kesanggupan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan menandatangani berita acara penerimaan bantuan. bab vii tata cara peran serta masyarakat dan atau lembaga usaha masyarakat dan atau lembaga usaha dapat berperan aktif dalam pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud dalam masyarakat dan atau lembaga usaha yang akan berperan aktif dalam pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud pada harus menyusun: nota kesepahaman memorandum saling pengertian, kerangka acuan kegiatan, dan rencana kegiatan.secara bersama sama antara lembaga usaha dan pelaksana bpbd sebagai wakil pemerintah daerah. dalam hal peran serta masyarakatdan atau lembaga usaha dilakukan bersama mitra kerja, penyusunandengan melibatkan mitra kerja. masyarakat dan atau lembaga usaha yang akan memberikan bantuan rumah kepada korban bencana wajib menyesuaikan desain rumah sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan bagi korban bencana yang bersumber dari masyarakat dan atau lembaga usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii monitoring dan evaluasi dinas tata ruang dan permukiman, dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi serta pelaksana badan penanggulangan bencana dan badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pemberian bantuan rumah bagi korbanngawasan pengawasan program pemberian bantuan rumah dilaksanakan oleh inspektorat dan aparat pengawas fungsional lainnya. bab pelaporan kepala dinas tata ruang dan permukiman, kepala dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi serta kepala pelaksana badan penanggulangan bencana dan kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melaporkan hasil kegiatan pemberian bantuan rumah bagi korban bencanakepada pimpinanpembiayaan pembiayaan untuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah bagi korb. bab xii ketentuan penutup hal hal yang belum cukup diatur dalamelaksan gunawan salinan sesuai dengan aslinya diundangkan garut kepala bagian hukum dan ham pada tanggal sekretaris daerah kabupaten garut, ttd lukman hakim pembina iv b nip.rencana strategis peran8kat daerah kabupaten rembang tidak sesuai8]ca menengah daerah kabupaten rembang tahun bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan..a pemerintah daerah, renstra perangkat daerah disusun berpedoman kepada rpm; bahwentang perubahan alas peraturan bupati rembang tentang rencana strategis perangkat daerah kabupaten rembang tahun t2021 mengingat undang+. undang nomor tahun tentang pembentukan daerahrdaerah kabupaten dalan lingkungan topics d oman pengelolaan angka pan ang rah nana pembangunan jangka menengah daerah dari: lampiran renstra dinas pendidikan, pemuda dan olahraga; lampiran renstra dinas kesehatan; lampiran ill renstra rsud dr. soetrasno; lampiran renstra dinas pekerjaan umum dan penataan ruang; lampiran renstra dinas perumahan dan kawasan permukiman; lampiran renstra satuan polisi pamong praja; lampiran vii renstra renstra kantor kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat; lampiran viii renstra badan penanggulangan bencana daerah; lampiran renstra dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; lampiran renstra dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu atap dan tenaga kerja; lampiran renstra dinas pertanian dan pangan; lampiran xii renstra dinas lingkungan hidup; in. lampiran xiii renstra dinas kependudukan dan pencatatan sipil; lampiran xiv renstra dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; lampiran renstra dinas perhubungan; lampiran xvi renstra dinas komunikasi dan informatika; lampiran xvii renstra dinas kebudayaan dan pariwisata; lampiran xviii renstra dinas perpustakaan dan kearsipan; lampiran xix renstra dinas kelautan dan perikanan; lampiran renstra dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; lampiran xxi renstra sekretariat daerah; lampiran xxii renstra sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah; lampiran xxiii renstra kecamatan rembang; lampiran xxiv renstra kecamatan kaliori lampiran xxv renstra kecamatan sulang; lampiran xxv renstra kecamatan sumber; aa. lampiran xxvii renstra kecamatan bulu; bb. lampiran xxv iii renstra kecamatan lasem; cc. lampiran xxix renstra kecamatan pancur; dd. lampiran xxx renstra kecamatan suke; ee. lampiran xxx renstra kecamatan pamotan; ff. lampiran xxx renstra kecamatan gundem; gg. lampiran xxx iii renstra kecamatan sale; hh. lampiran xxx renstra kecamatan kragan; ii. lampiran xxxv renstra kecamatan sedan; jj. lampiran xxxv renstra kecamatan sarang; kk. lampiran xxxv renstra inspektorat; lampiran xxviii renstra badan perencanaan pembangunan daerah; mm. lampiran xxxix renstra badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; nn. lampiran renstra badan kepegawaian daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. peraturan bupati ini mulai medali pada tanggal diundang8kan. agar setiap orang mrmgctahui, memrfutahkan pengundangan pera:turun bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten rembang. ditetaifedit; %b#9c bup# royong, dun fmz diundang8l=an rembang pada tanggal i.ft5 9cola h.~s esm daerah blifreh rer ean nomor |
ta.budmeter bidang dan kegiatan tercantum dalam lampiran sebagai bagian yangtetap ketua bpd dan anggotanya, penghasilan tetap bendahara desa, tunjangan penghasilan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan penghasilan ketua bpd dan anggotanya, tunjangan penghasilan bendahara desa, sg. tunjangan pengelola aset dan barang desa, tunjangan ppid, tunjangan penghasilan rt rw, tunjangtunjangan bagi aparat desa yang diperbantukan sesuai peraturan harus memilih salah satu tunjangan yang diterimbelanja alat tulis kantor: belanja benda pos, belanja bahan material: belanja pemeliharaan: belanja cetak penggandaan:, belanja sewa kantor rumah gedung gudang parkir: belanja: belanja perjalanan dinas, belanja upah kerja, (belanja honorarium insentif, belanja pemberian barang kepada masyarakat kelompok lembaga, belanja jasa, belanja bahan habis pakai, belanja perawatan kendaraan roda dua, belanja beasiswa pendidikan, belanja sewa sarana mobilitas, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis, belanja bangunan dan peralatan, belanja listrik, air, dan telepon, dan biaya administrasi bank. belanja pemberian barang kepada masyarakat kelompok lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. belanja barang dan jasa dimungkinkan untuk pengeluaran pembelian pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari (dua belas) bulan dalam rangkatanah bangunan kantor, belanja modal tanah sarana pertanian, belanja modal tanah sarana kesehatan, belanja modal tanah sarana umum, belanja modal tanah sarana jalan, belanja modal tanah sarana perkebunan, belanja modal tanah lainnya, belanja modal alat alat berat: belanja modal alat alat angkutan: belanja modal alat alat bengkel: belanja modal alat alat ukur: belanja modal alat alat pengolah pertanian dan peternakan: belanja modal peralatan kantor: belanja modal peralatan rumah tangga: belanja modal peralatan komputer: belanja modal alat alat studio, gd. belanja modal alat alat studio audio: fp. belanja modal alat alat komunikasi: belanja modal kendaraan roda dua, belanja modal peralatan olah raga, belanja modal peralatan dan mesin lainnya, belanja modal gedung kantor tempat kerja, belanja modal gedung pertemuan, belanja modal bangunan gudang: belanja modal bangunan mck, belanja modal bangunan pos kambing, aa. belanja modal tugu batas desa, bb. belanja modal bangunan lainnya, cc. belanja modaljalan desa, dd. belanja modal jembatan desa, ee. belanja modal jaringan air, ff. belanja modal penerangan jalan, taman, dan lingkungan, gg. belanja modal instalasi listrik, internet, dan telepon, hh. belanja modal instalasi pengolah sampah, ii. belanja modal jalan perkebunan, ji. belanja modaljalan usaha tani, kk. belanja modal jalan permukiman, il. belanja modal jembatan usaha tani, mm. belanja modal jembatan perkebunan, nn. belanja modal buku dan kepustakaan, oo. belanja modal barang bercorak kesenian, kebudayaan, pp. belanja modal hewan dan ternak, gg. belanja modal tanaman, rr. belanja modal meubel, ss. belanja modal prasarana perkebunan, tt. belanja modal prasarana pertanian, uu. belanja modal prasarana sosial masyarakat, vv. belanja modal prasarana pendidikan, ww. belanja modal prasarana kesehatan, xx. belanja modal prasarana usaha ekonomi masyarakat, dan yy. belanja modal prasarana keagamaan. belanja modal sebagaimana dimaksud pada diinvestasikan dalam aset tetapidang desa, operasional bpd, operasional rt rw, dan belanja lain lainnya. besaran penghasilan tetap dan tunjangan ditetapkan dengan keputusan bupatiyusunan rancangan apbdesa pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang apb desa dengan berpedoman pada rkp desa tahun berkenaan. rancangan peraturan desa tentangtesebagaimana dimaksud pada paling lambat bulan oktober tahun berjalan. bab vii penetapan apb desa penetapan evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa didelegasikan kepada camat.evaluasi oleh tim evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa kabupateyang telah dievaluasi dan ditetapkan oleh camat selanjutnya dievaluasi oleh tim evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa kabupatenpaling lama (tujuh) hari kerja. bab viii pelaksanaan apbbendahara dapat menyimpan uang dalam kas bendaharsebagaimana dimaksud pada maksimal tujuh juta lima ratus ribu rupiah). mutasi kas kas bendahara dapat dimungkinkan lebih besar dari batasan maksimal jika digunakan untuk pencairan spp dan harus dikeluarkan pada hari yang sama dengan waktu pengambilan uang. mutasi kas sebagaimana dimaksud harus berdasarkan nilai spp yang diajukan oleh pelaksana kegiatan. kepala desa bertanggung jawab atas penyimpanan uang yang lebih besar dari batasan maksimal. bagian pertama pelaksanaan pendapatanadministrasindapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabny desayang lengkap dan sah. dokumen yang lengkap dan sahpelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran spp) kepada kepala desa. ada tiga jenis spp yang dapat diajukan oleh pelaksana kegiatan, yaitu: spp panjar kegiatan, spp definitif, dan spp pembiayaan. pengajuan spp sebagaimana huruf terdiri atas: surat pengantar spp, rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan: dan rab. pengajuan spp sebagaimana huruf terdiri atas: surat pengantar spp, spp: surat pernyataan tanggung jawab belanja, lampiran bukti transaksi, rab. (s5) spp pembiayaan digunakan untuk melakukan pencairan pengeluaran pembiayaan yang mana prosedur dan tata cara pengajuannya pada dasarnya sama dengan spp definitif. spp panjar kegiatan sebagaimana dimaksud huruf harus dipertanggungjawabkan dan sisa panjar harus dikembalikan bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban panjar kegiatan. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud terdiri dari: laporan pertanggungjawaban panjar, surat pengesahan panjar kegiatan, surat pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi. spp panjar kegiatan sebagaimana huruf dapat diberikan paling banyak (per seratus) dari anggaran kegiatan yang telah ditetapkan. lampiran bukti transaksi sebagaimana dimaksud huruf dan huruf sebagaimana berikut: untuk belanja barang melampirkan akuntansi dan nota, untuk belanja jasa melampirkan akuntansi dan tanda terima, untuk belanja makan minum rapat musyawarah gotong royong melampirkan akuntansi, nota, dokumentasi, surat undangan, daftar hadir, dan berita acara, untuk belanja makan minum tamu melampirkan akuntansi, nota, dan buku tamu, untuk belanja penghasilan tetap tunjangan honor insentif melampirkan akuntansi, tanda terima, dan surat keputusan, dan setiap belanja yang digunakan untuk keperluan kelembagaan harus melampirkan surat keputusan tentang penetapan lembaga tersebut. hal hal mengenai kelengkapan data pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa, apabila dikemudian hari terdapat tambahan ataupun perubahan akan diterbitkan dengan surat edarmelakukan verifikasi dengan meneliti kelengkap atau dalam rincian permintaan pembayaran panjar kegiatdalam hal pelaksana kegiatan mengajukan spp panjar kegiatan, sekretaris desa memverifikasi kelengkapan laporan pertanggungjawaban panjar kegiatan setelah kegiatan dilaksanabukti pencairan spp oleh bendahara desa. s5) setelah spp dicairkan, pelaksana kegiatan yang menggunakan spp definitif harus melampirkan buku kas pembantu kegiatan untuk melengkapi dokumen laporan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. untuk pelaksana kegiatan yang menggunakan spp panjar kegiatan, buku kas pembantu kegiatan dilampirkan setelah laporan pertanggungjawaban panjar diselesaikan. spp definitif sebagaimana dimaksud dalam hurufmungutempat pelaksanaan pembiayaanpembiayaan desa terdiri dari: penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup antara lain, pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup antara lain: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjald.keadaan luar biasa: dan perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah ataudapat dilakukan apabila terjadi perubahan pendapatan yang sah sehingga mengharuskan apb desa dirubah. perubahan apb desa sebagaimana dimaksud pada adalah tentang perubahan apb desa yang akan ditampung pada peraturan desa tentang perubahan apb desa. perubahan apb desa sebagaimana dimaksud pada dilakuapb desa hanya dapat dilakukan (satu) kali dalam (satu) tahun anggaran. tata cara perubahan apb desa adalah sama dengan tata cara penetapan apbketatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desamana dimaksud pada dijabat oleh staf pada urusan keuangan. jabatan bendahara desa diangkat oleh kepala desa setiapmenggunakan: buku kas umum desa: buku pembantu pajak: buku pembantu bankipo dna bap untuk dipertanggungjawabkan. bab pelaporcamat dan bupati c.g. badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan dinas pekan melalui camat meliputi: laporan semester pertama, laporan semester akhir tahun, laporan penggunaan dana desa, laporan penggunaan add, bagi hasil pajak dan retribusi daerah. laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada yang disampaikan kepada camat berupa laporan realisasi pelaksanaan apb desa dengan memperlihatkan dokumen ketatausahaan beserta lampiran bukti transaksi yang lengkap dan sah. laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada yang disampaikan kepada bupati c.g. badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan dinas pekan melalui camat berupa laporan realisasi pelaksanaan apb desa tanpa memperlihatkan dokumen ketatausahaan beserta lampiran bukti transaksi yang sah dan lengkap. laporan realisasi kepada bupati c.g. badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa harus disertai surat pengantar dari camat yang menyatakan bahwa dokumen ketatausahaan beserta lampiran bukti transaksi sudah lengkap dan sahggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli untuk dana desa tahap dan paling lambat bulan januari tahun berikutnya untuk dana desa tahap ii. laporan penggunaan add, bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan per triwulan. bupati dapat meminta laporan lainnya sesuai dengan data yang diperlukankepala desa.atauuntuk tata kelola keuangan desa yang baik, efektif dan efisien, pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi sistem keuangan desa atau siskeudes. format apb desa, rencana anggaran biaya, surat pengantar spp, surat permintaan pembayaran spp), surat pernyataan tanggung jawab belanja, kwitansi pengeluaran, bukti pencairan spp, rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan, buku kas umum, buku kas pembantu kegiatan, buku kas pembantu pajak, buku bank desa, laporan realisasi anggaran semester, laporan realisasi penggunaan dana desa, laporan kekayaan milik desa, parameter rekening anggaran pendapatan dan belanja desa, parameter rekening bidang dan kegiatan, dan berbagaita anggaran dan semua bukti ketatausahaan apb desa yang ada aplikasi harus diekspor administrator kabupaten untuk kompilasi. data anggaran dan semua bukti ketatausahaan sebagaimana diekspor setiap kali kepala desa menyampaikan lapor. bab xii teknis pedoman pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk menjaga terbitnya administrasi pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, maka diatur sebagaimana berikut: lampiran umum: surat pengantar spp, surat permintaan pembayaran (untuk spp definitif) rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan (untuk spp panjar), rencana anggaran biaya, surat pernyataan tanggung jawab belanja, bukti pencairan spp, buku kas pembantu kegiatan, laporan pertanggungjawaban panjar, surat pengesahan panjar kegiatan, dan bukti pengembalian sisa panjar kegiatan apabila ada sisa panjar (untuk spp panjar), lampiran bukti pembayaran pajak (apabila termasuk barang jasa wajib pajak). belanja barang kwitansi, nota, pengurus apabila belanja barang untuk lembaga kelompok), lampiran umum. belanja makan dan minum kwitansi: nota, dokumentasi surat undangan dan daftar hadir, buku tamu (untuk makan minum tamu), lampiran umum. belanja jasa kwitansi, tanda terima, lampiran umum. belanja penghasilan tetap dan tunjangan kwitansi, tanda terima, sk: lampiran umum. belanja honor insentif kwitansi, tanda terima, lampiran umum. belanja perjalanan dinas dalam daerah surat perintah tugas ditandatangani oleh kepala desa:dalam daerah surat perintah tugas ditandatangani oleh, buktiluar daerah dalam provinsi tele, surat atau sejenisnyakwitansi, lampiran umum. belanja perjalanan dinas luar propinsi tele, surat atau sejenisnya, telaahan staf.., lampiran umum. untuk jenis belanja pembangunan seperti jalan, jembatan, kantor, dan sejenisnya, harus dikerjakan dengan swakelola dan menambahkan lampiran sebagai berikut: il. surat pernyataan pemberian hibah tanah surat tanah hak milik surat jual beli tanah, surat pernyataan tidak meminta ganti rugi bukti pemberian ganti rugi (apabila ada bangunan atau tanaman yang terkena dampak dari pembangunan sarana prasarana desa), foto kegiatan infrastruktur desa kondisi y6, 40y6, 80y6, dan 100y6infrastruktur desa, berita acara musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa (dilampirkan setelah diselenggarakannya musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa): untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia barang jasa dengan ketentuan sebagai berikut: pengadaan barang jasa dengan nilai sampai dengan rp. dilakukan pembelian tanpa penawaran tertulis: pengadaan barang jasa dengan nilai diatas rp. sampai dengan rp. dilakukan pembelian kepada (satu) penyedia barang jasadan dibuktikan, undangan negosiasi, berita acara klarifikasi dan negosiasi harga, persetujuan penawaran harga pengadaan barang jasa dengan nilai diatas rp. dilakukan pembelian deng: undangan negosiasi, berita acara klarifikasi dan negosiasi harga, persetujuan penawaran harga: perjanjian, penyerahan hasil pekerjaan:. kegiatan pengadaan tanah desa dilakukan dengan cara pembelian langsung oleh ketua pelaksana kegiatan kepada pemilik sah tanah tanpa melalui perantara. dilakukan dengan cara menawar harga terendah kepada pemilik sah tanah. harga tanah yang disetujui adalah harga tanah pada waktu pengadaan desa, dengan rincian lampiran: berita acara pembayaran, bukti kepemilikan sah tanah (sertifikat segel): akuntansi, lampiran umum. bab xiii pembinaan, pengawasan, dan pendampingan satuan kerja perangkatlangan, melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan des. cg. kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten balangan. pendamping desa pendamping lokal desa bertugas mendampingi desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. pendamping desa pendamping lokal desa melaksanakan tugas mendampingi desa berkenaan tentang pengelolaan keuangan desa, meliputipemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, yang selanjutnya disingkat bmpd, adalah badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupatenbalangan. siskeudes adalah sistem pengelolaan keuangan desarbitkannya pedomandaerah. tujuan diterbitkannya pedoman pengelolaan keuangan desa adalah mendampingi desa dalam hal perencanaan pengelolaan keuangan desa yaitu mendampingi pembuatan rkp desa, pembuatan rab, dan pembuatan rancangan apb desa sesuai dengan rpm desa, mendampingi desa dalam hal ketatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, mendampingi desa dalam hal pelaporan keuangan desa. pendamping desa pendamping lokal desa sebagaimana dimaksud poin meliputi: laporan realisasi bulanan, dilaporkan setiap tanggal bulan berikutnya bmpd, laporan realisasi penggunaan keuangan desa bertahap, dilaporkan setelah pencairan dan penggunaan serta dipertanggungjawabkan oleh desa. kemudian disampaikan kepada bmpd dan dppkad pada tahap berikutnya, laporan semester akhir tahun, dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan januari tahun berikutnya disampaikan bmpd dan dppkadvngelolaan keuangan desa yang belum menggunakan aplikasi siskeudes dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan akhir tahun dan untuk selanjutnya disesuaikmua peraturan bupati, surat keputusan bupati, dan surat edaran bupati yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desasalinan sesuai dengan aslinya diundangkan perak kepala bagian hukum beige mean sekretariat daerah pada tanggal oktober kabur balangan sekretaris daerah kabupaten balangan, ttd setiap, nip ruskariadi berita daerah kabupaten balangan tahun nomorcc. struktur apb desa,teknis pedoman pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, pembinaan, pengawasan, dan pendampingan,lam hal terdapat sisa lebih penggunaan anggaran sampai dengan tanggal desember tahun berjalan, kas yang ada bendahara desa harus dikembalikan rekening kas desa paling lambat tanggal desember tahun berjalan. pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem aplikasi keuangan desa siskeudes)pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa)perangkat desakepala desa sebagaimana dimaksud pada kepala desa menetapkan pelaksana tugas sekretaris desa dari unsur perangkat desa lainnya. perangkat desa sebagaimana dimaksud pada bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. perangkat desa, dan melaksanakan pengadaan barang jasa. tugas perangkat desa sebagaimana huruf yang dilaksanakan bersama lembaga kemasyarakatan desa masyarakat desa ditentukan sebagaimana berikut: kepala desa menetapkan tim pelaksana kegiatan tpk) dengan keputusan kepala desa: pembentukan tim pelaksana kegiatan hanya untuk kegiatan teknis pembangunan, tim pelaksana kegiatan ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri dari: ketua, berasal dari unsur perangkat desa: sekretaris, berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan desa masyarakat desa, anggota, berasal dari unsur perangkat desa dan atau unsur masyarakat desa sedikitnya (satu) orang dan paling banyak (tiga) orang, penunjukan tpk oleh kepala desa berlaku untuk (satu) tahun anggaran. tim pelaksana kegiatan tpk) dapat diberikan honor dan atau biaya operasional paling banyak (keseratus) dari jumlah rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan. tugas perangkat desa sebagaimana huruf dilaksanakan tanpa keterlibatan masyarakat desa untuk kegiatan non teknis pembangunan dan dilaksanakan oleh satu orang perangkat desa sebagai pelaksana kegiatan tanpa diberikan honor dan atau biaya operasional. perangkat desa sebagaimana dimaksud pada bertindak sebagai pelaksana tugas plt) sekretaris desa berhak mendapatkan tunjangan sekretaris desa. bendahara desaab struktur apblompok dan jenis dalam pendapatan desa, kelompok, kegiatan, dan jenis dalam belanja desa, dan kelompok dan jenis dalam pembiayaan dapat dirubah, ditambah, dan atau dikurangi oleh pemerintah kabupaten melalui satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pemerintahan desa. pemerintah desa dapat mengusulkan perubahan, penambahan, dan atau pengurangan terhadap kelompok, kegiatan, dan jenis sebagaimana dimaksud pada kepada pemerintah kabupaten melalui satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pemerintahan desa melalui kecamatanpendapatan transfer, dan lain lain pendapatan desa yang sah. kelompok desa sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas hasil usaha desa: hasil aset desa, swadaya, partisipasi,antara lain sebagaimana dimaksud pada antara lain pendapatan sewa tanah kas desa dan pendapatan sewa gedung milik desa. swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada antara lainlain sebagaimana dimaksud pada antara lainasli desa yang sah lainnya. pendapatanlain lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain terdiri dari pendapatan hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan lain lain pendapatan desa yang sah. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalamparameter kegiatan dapat ditambah, dikurangi, atau dirubah dikemudian hari berdasarkan kebutuhan masa yang akan datang. |
karo mag enak bupati jombang peraturan bupati jombang nomor 31a tahunpengelolaan sampah lembaran daerah kabupaten jombang tahun nomor e):).opo ag, babi! ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten jombang. bupati adalah bupati jombang. dinas adalah dinas pekerjaan umum, cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan kabupaten jombangumpulan sampah adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari sumber sampah tempat pembuangan sampah sementara transfer depoyang disediakan oleh pemerintah kabupaten jombang untuk menampung dan mengolah sampbab ruang lingkup pemungutan retribusi pelayanan persamaan kebersih. retribusi pelayanan persamaan kebersihan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan persamaan, yang meliputi: pengambilan pengumpulan sampah dari sumbernya tempat pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau tempat pembuangan sementara tempat pembuangan pemrosesan akhir sampah, cc. penyediaan tempat pembuangan pemrosesan akhir sampahmakajl) disetor secara bruto kas umum daerah paling lambat jam. khusus dalam halpemungutan retribusi dapat dilaksanakan dengan cara kerjasama dengan instansi lain kerjasama sebagaimana dimaksud pada dilaksanasuyanto ditetapkan jombang pada tanggal agustus sekretaris daerah kabur jombang, muni kusan berita daerah kabupaten jombang tahun nomor dihukum peraturan bupati dinas| cipta karya perlu sampah cipta karya vvv wwvvwvwvwvjvwv |
bupati klaten peraturan bupati klaten dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati klaten.wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup: bahwa sesuai dengwajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. babi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud denganbabukl upl sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupatukl upl, pemrakarsa harus mendapat rekomendasi kesesuaian tata ruang dari kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten klaten. pemrakarsa mengajukan ukl uukl upl kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan ukl upl. kepala badan lingkungan hidup melakukan pemeriksaan ukl u.bab iiiwajib dilengkapi ukl upl wajib membuat splrakarsa mengajukan sspl kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan spl. kepala badan lingkungan hidup melakukan pemeriksaan sspl. dan memberikan persetujuan spl paling lama (tujuh) hari kerja sejak diterimanya spl. (s5) dalam hal terdapat kekurangan data dan atau informasi dalam spl serta memerlukan tambahan daratanpersetujuan spl dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud padabab pembiayaan biaya penyusunan dan pemeriksaan ukl upl doktober bupati klaten, suwarna diundangkan klaten pada tanggal oktober sekretaris kabupaten klaten njakwanwy berita daerah kabupaten klaten tahun nomor ba. lampiran peraturan bupati klatenrtu nomor telepon fax il. rencana usaha dan atau kegiatan keruh! seperti antara lain, rama jalan, desa, kecamatan, kabupaten kota dan propinsi tempat reka dilakukuamua rendang bahan danfutut: kegiatan patra kegiatan kegiatan yang mempunyai skala salut gun olga kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta poems ata rididti maca ani fotik credit) pra letak lokasi berdasarkan garis lintang dan. garis tujuh. skala usaha dan atau kegiatan satuan) keterangan: tuliskan ukuran insan dan atau panjang dan atau volume dan f salah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energiimbalan dan dohot kapal sandar dan ukuran ukuran lain yang dengan iricleanng perhubungan maa pertanian: ikan rencana usaha dan atau am, kapuas terapiuas lahan yong dian keon has pusillus pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin. sah laundry, jumlah. hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan. jumlah kursmch|a. pembebasan lahan jelaskan secara singkat san lahan yatra dibebaskan dan status tanah). ah. dan lam lain. tahap konstruksi: la, pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan). |b. pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan). (ec. dan jain lain. tahap operasi: la.liharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan pp. hidup). dan lain lain. catatan: khusus untuk usaha dan atau kegiatan yang berskala besar seperi antara lain: industri kertas, teh dan sekamarnya lampirkan pula diagram alir proses yang disertai (kungkungan hidup: jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi, ukuran yang menyalakan besaran dampak, dan hal hal lam van perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lengkungan ebakan kedalam yang fraliskan lapak yang pubisikoamn pang ppelessioear mengisikan lemah menekan terjadi dead kenya informasi lam terhadap lingkungan) besaran dampak yang perlu disampaikan anton anta genit elu kegiatan peternakan pada dampak tahap operasi tinakunaan nyang pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa nasabah cur terjadinya penurunan limbah cat yang kualitas air sungai xyz dihasilkan ada akita ine literfhar jamibald con limbah padat kotoran terjadinya penurunan bal unites sungai xyz dihasilkan adalah akibat pembuangan minggu. limbah padat ati lantai kabar perguruaninckunran hidup dan ketaatan terhadap peraturan bidang lingkungan hidup tanda tangan dan cap setelah ukl upl disusun dengan lengkap prakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. bupati klaten, suwarna lampiran peraturan bupati klaten nomor tahun tanggal oktolipi oleh instansi lingkungan hidup kabupaten kota, tanggal, bulan, tahun sa. namo kepada yrl lampiran (satu) berkas direktur manager lainnya perihal rekomendasi atas pr. jk! kegiatan .cbooo tempati oleh "dana eli menindaklanjuti surat saudara nomor ki u tamatan keributan s.h bersamacdalarwuf. terjadi bencana alam dan atau lainnya vang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasari baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun uki upt, atau amdal hjatan dampak lingkungan dari kesan menanam, tersebut kepada badan lingkungan hidup kabupaten kota clselanjutnya bupati walikota ., kepala badan lingkungan hidup kabupaten kota . kepala instansi sektor . kepala instansi sektor kepala instansi sektor dkota . rebusan yth.: kepala instansi senior kepala instansi sektor kepala instansi dsb, dst. bupati klaten, suwarna lampiran iii peraturan bupati klaten nomor tahun tanggal oktober zo1 format surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (sapi) kami yang bertanda tangan bawah ini: ara our. boa taka alamat aka enn ninja kepe sen pena selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari: nama perusahaan usaha .ooooooomtetenennaataa alamat perusahaan usar nomor 1elp. perusahaan soninsleawa jenis usaha sifat usaha l.oo woooooooo tan perizinan yang dimiliki ana nee akan spn yaa mina keperluan saba pap donna iridi: lingkungan usaha. bertanggung bawah terjadi kerusakan can atangkunga (last uga manfaat kematim fatal ketat undang undangan yang berita keterangan: dampak lingkungan yang terjadi: dst. pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan: tt,casi, desain proses, bahan yak fara bahan penolong. tanggal, bulan, tahun menyetujui par mein kepala instansi lingkungan hidup provinsi kabupaten kota cap perusahaan nama nama nanti catatan: contoh format atas merupakan format minimum dan dapat likembansii bupati klaten, suwarna |
sep cat bupati semarang peraturan bupati semarang nomor tahun tentang petunjuk tehnis pemberian bantuan keuangan untuk operasional pendataan keluarga tahun anggaran bupati semarang, menimbang bahwa pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan operasional program keluarga berencana nasional secara keseluruhan, bahwa agar pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga tahun dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan serta berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal, maka perlu diberikan bantuan keuangan untuk operasional petugas pendataan keluarga per rukun tetangga cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud : pada huruf dan huruf perlu ditetapkan dengan:fl bond nomor ,al tahun20ii tentang rencana kerja pembangunan daerah (rkd) kabupaten bond tahun dengan kalimat tuhan yang maha esa rupa11 situbondo, menimba bahwa rencana pembantu.nan jangka meaeoph daerah rpm) kabupaten situbondo tahun sebagairnaoa telah diana j111d pematung bupati situbondo nomor tahum dokumen icr callllm jangka mi:ru:ngah yang harus dijabat.rbn d:alam rencana jangka padek tah ud.bd jam blog merealisasikan target kinerja tahun bahwa iil mai:sud se~ hum konsideran ini, perlu mengatur rencana& k.kerja pembangunan daerah rkd) kabupaten situbondo tahun yang p'laksamana!'.ya dimakan dan pen.aan bupati. meaglnpt undang undang nomor tahun mental pembentukan d&emh derah kabupaten dalam lingkungllll propinsi jawa timur lembap negara republik notte sia tahun nomor tambahan lembaran negara republik jndonestll nomor undang undang nomor tah1111 tentang program pembangunan nasional lembaga negara rq,bulu. indonesia tahun noir tamba1wl lembaran negara republik indonesia nomor undang u.adalag mor talium tenis tangan negara lembing negara rq,publik. loclonesia tahun on: ioi' tambahan lembaran negara republik indonesia. nomor undone!' l undang noo mlr tahun tentang pabendabal"\ bft negara lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambah lembam negara republik tndonaia nol ooi' undang! wll ii& nomor tahun tentang pembentukan peraturan penumpang manga lembaran negara publik indonesia tahun nomor twnbehall lemhlmn negara republik indonesia nomor jalan sudinnen nomor sirup011do. provinsi jawa 1timur telepon email undang und1111g nomor 'tahun testa pemeriksaan pengelolaan dan tangga1111g jawab keuangan negara jembatan negara republik indonesia tahun nomor tambahan l.jembatan negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun icntaos sistem pemidanaan pembangunan $ional t.emlwmm legiun regu!, jik tienne,;i11 tahlil nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentu pemerintahan daerah lembaran negara ra!publik indonesia tahum nomor tantbaltno lembaran negara republik indonesia nomor sebagaimana telah diubah arogan undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua. alas undang undang nomor tahu. tentang pemerintahan daerah lembam neg11m republik. indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik. indonesia nomor undang undang nomor talium ten ulang udang nomor tahun tentang penataan ruang lembaran negara rasul:milik indonesia tahun n'moc tambahan lembaran negara nomor pematung pemerintah nomor ahun tentang pct ubahan na.ma dan pemindahan, tempat kedudukan pemerintahan daerah kabupaten panarukan lembaran negara r.publik indonesia him nomor38); peraturan pemeran1llh nomor tahi tenlmlg pengelolaan k~sangat daerah lemon negara republik indonesia talun nomor tambahan lembaran negara republik lndonesia1 nomor4 s78); peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman pembina3n dan l'pengawal sulit penyelenggaraan peri:p94); peraturan menteri dalam negeri nonton tah terbang pedoman f'eo,kelolaan .l(keuangan daerah sebagai telah diubah dengan peraturan materi dalam ngm nomor tahun tentang perubahan at.as peraturan menteri dalam negeri nomor talun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah; pc!ratusan dac:rah kabupaten situbondo nomor tahun telllllrlg polo. :: pokok pcagelolaaa keuangan dai:mlt (f emb11n111 demi tatum nomor perahumemutus.kan mffldaplwl peraturan bupati pembangunan daerah tahun2012. tentang rencana kerja (rkd) kabupaten situbondo babi inten jan umum pua. da:lam l'peraturan buj,dati ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten ~'situbondo. u)lll .adolalj bllpllri situbondo. perwakilan rak)'lll daa:nih yang selenjutn)a disebut dprd dewan perwakilan rakyat daerah kaba:,paten situbondo. pemerintahan daerah adalah people:oggaraan pemerintahan oleh pemerintah daesh dprd menu111 asas otonomi dan tugu pembaruan dalan prinsip otonomi :.luas hanya dahan si.stem dan prinsip neg&rll. keruan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang u'ladang oa.,ar nep,a republik indonesia tahlil' pemerintah darah adalah, bu). mati. dan perangkat darah sebagai iiiisiii' penyelmgsa,a pamen ul!all! <daerah. re! imdb pembangunan jangka menengah daerah kabur1en 8ihlboodo talun yang lanjutnya disebut rpm adalah do)mmen pe.ewan art penis1111germ daerah tank mode selama (lima) l8hun terhitung acak tahun sampai dengn 201s; rencana pembangunan j&ngka menengah sati m r.kerja pera qat daerah, yang selanjutnya disebut m10 l;tnw:gis sallam kerja perangkat dam rtisinps rrm skpd telah ifolrornlln pde:w.nrm satuan kaja pangkat darah dtk periode 11blame (lima) tahun tabituag sejaktahun sampai lengan2015; mana pembangunan tahunan daerah yang sell uliutoya disebut rencana f'embugumn dll::nlh yang disingbf rkd bdl!'li dolmen paencallftan iii dlk periode selama (saw) tabu; ren61111a pembangunan talium sal! kaja perangkat daerah yaa11 selanjutnya disebut rent:ana kerja satuan kerja penmgbt dttelwt disingkat senja rkd ada'lah dokumen pc,., 1ii: aii:r lll1 bl8 satuan jzj prangko daerah.; pull (l) rkd table iii1'llpllkao penjahat dari pemalang1m1111 jangka menengah benih rpm) kabupaten situbondo mig berisi jii vgtlll jl jx' ornata prioritas yang dilaksanakan lang oleh pemerintah demi kutipan denim dlllcqm pembiayaan 4lari pemeran1ah, pc:me.iab.b l'provinsi wlp uii ditempuh dengan nmdoroag partisipasi masyarat. rkd tahun ""9llgairnooo dirnaksnd pada all berupa dokumen pe:nmcanun pe111band,an <daerah lr.abuya1en situbondo dalan j311ska waktu saldo)tahun angpnnyakni tahun hal rkd talium scbageinrma dirnuwd pada digimon sebegai: pedoman bagi pemerintah kabupaten bln menyusun mama gangguan pend.,. 8belanja daerah rapid) tabu uni :w:hnp bahan pc!l'babes kebijakan umum angan pendapatan dan belanja daerah, priori dan plafon anggi an semcntma; fl. pedoman bagi sanon kerja peringkat. den lingkungan peru:lincah. kabupaten dalam menyusun roja skpd sana sebagai bahan pembahasan rencana k.kerja anggaran satuan kota perangkat daerah rka skpd); fasal (l) rkd tahun :,, bagaimana diana\swl pada p3lla disusun dengan sisi.t: dww penyusunan sebagai berikut bar pend all lll babi babi bab babi bab l:va lll asi hasil j:>.pelaksanaan rkd tahun dan capaian kinerja penyelenggaraan pemeran .\han. rencana l.ilirangka ekonomi daerah dan .uraian rkd tahun seb~gain:ma dimaksud pada terinci dalan lampiran dan merupakan bagian yang tak. terpisahkan dari perallmm bupati ini. paal peraturan bupati ini mulai bcr]aku pada tanggal diundang. agar setiap orang dapil mengetllhuinyo, memerintilhklut penggoda dan pera.tuna bupati ini diam perempat:annya dalam berita da:erh kabur ten situbondo. on. kimono,s.t m.m pembina utama muda nip. ditetapkan situbondo pada tangga1 jun dadang wikia rl' t'r, . till kerja para .; , ,.,:,. p\.u ', l'bt.! h~ "' ~ ~~~ all, h.h tt~,. derita daerah kabupaten.n sl11 j'ron1)() tahun nom01t bettelnambungan, sebagaimana tertuang dalam rp.jmd ka~ten situbondo tahun keberhasilan pembangunan daerah sangat dil!tukan oleh siap, mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan dlslplln dari para selalu pembangunan, sehingga mampu untuk ~awal dan mengurangi pe,masalah yang ada, meninggalkan aktivitas dan i,pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kepe,lantanum masyarakat. sangat disadari bahwa dokumen r.rencana kerja pembangunan der.th inl bukan small! dolmen vang semua, melalui.an masih banyak memiliki kelemahan, karena memang belum mampu menimpa,g sel111h aspirasi masyarakat sfb bond iir sedang berkembang. meskipun memiliki keterbatasan dan kelemahan namun diyakini dapat memberikan landa san berpijak dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan kabupall!n situbondo. bupati situbondo, h,dadmgw161ar1v,sii) |
pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat yang besar manfaatnya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan nasional; bahwa pengelolaan sumber daya secara profesional harus diikuti dengan peningkatan keuangan yang memadai melalui penyesuaian biaya pelayanan kesehatan yang didasarkan pada unit cost, persaingan dan kemampuan masyarakat; bahwa keputusan bupati klungkung nomor tahun tentang tarif pelayanan kesehatan pada unit swadaya daerah rsu kabupaten klungkung untuk kelas keatas sudah tidak sesuai lagi, oleh karenanya harus dicabutitegaskan bahwa tarif badan layanan umum daerah ditetapkan oleh bupat(sk x tahun tentang pola tarif rumah sakitrumah sakit umum daerah yang selanjutnya disingkat rsud adalah rsud kabupaten klungkung yang telah ditetapkan sebagaikabupaten klungkung. kas blue adalah kas blue rsud kabupaten klungkap gabung bayi dan ibu adalah pelayanan kepada bayi yang dirawat bersamaan dengan ibunya dalam (satu) ruangterhadapbelas) jammedik kolaboratif adalah tindakan medik yang dilakukan oleh perawat atau bidan sesuai dengan program doktelayanan persalinan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien ibu hamil untuk melahirkan bayinyapelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundry binatu dan iain lain. pelayanan penunjang medik diagnostik adalah pelayanan untuk menegakkan, memonitor diagnosis dan terapi meliputi laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik dan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya. pelayanan penunjang logistik adalah pelayanan yang diberikan rsud dalam bentuk pelayanan farmasi dannsi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultansi psikologi, psikiatri, gizi dan konsultanjenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, dan bedah yang dilakukan oleh rsud untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman atau kepentingan proses hukum dan bahan yang digunakan langsung dalam pelayanan medik dan non medik. jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atasjasayang diberikan kepada pasien berupa pelayanan paramedis dan non medik. jasa medik adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan tenaga medis lainnya kepada pasien berupa pelayanan medik. jasa konsultan adalah imbalan atas pelayanan konsultansi yang diberikan oleh tenaga ahli konsultan kepada klien. akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap rsudpenerimaan fungsional blueriil yang dikeluarkan rsud untuk melaksanakan satu unit pelayanan tertentu yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tak langsung. bab nama, obyek dan subyek tarif layanan dengan nama tarif layanan kesehatan pada blue rsud dipungut tarif atas pelayanan kesehatan sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan rsud objek tarif layanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan rsud yang dikelompokkan menjadi: pelayanan rawat jalan; pelayanan rawat darurat; pelayanan perawatan intensif; pelayanan rawat inap; pelayanan rawat inap gabung bayi dan ibu; pelayanan tindakan medik; pelayanan persalinan; pelayanan hemodialisa; pelayanan penunjang diagnostik; pelayanan penunjang logistik; pelayanan rehabilitasi medik; pelayanan konsultansi khusus; pelayanan pemeriksaan kesehatan genera! check up); pelayanan medio legal; pelayanan ambulance dan mobil jenazah; pelayanan jenazah; pelayanan pengelolaan limbah; pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan pelayanan laundry. subjek tarif layanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan pada rsud. bab iiijenis pelayanan yang diperoleh, jenis alat yang digunakan, tingkat kesulitan dan kelas perawatan. bab prinsip dan sasaran penetapan tarif pelayananutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan cl;an sosial ekonomi masyarakat; tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan sesuai dengan peraturan perundang undangan, serta memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, kebijakan subsidi pemerintah maupun subsidi silang, aspek keadilan, partisipasi, efektif efisien, merata dan manusiawi; bab struktur besaran dan komponen tarif pelayanan struktur tarif meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medik untuk masing masing jenis layanan kesehatan; jasa sarana sebagaimana dimaksud pada merupakan penjumlahan dari unit cost per jenis sarana dan biaya pengembangan pelayanan; biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling tinggi (dua puluh persen) dari unit cost; jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada merupakan imbalan yang diterima oleh paramedis dan non medis atas jasa yang diberikan. jasa medik sebagaimana dimaksud pada merupakan imbalan yang diterima oleh tenaga medis atas jasa yang diberikan. besaran tarif rsud diperhitungkan atas dasar unit cost dari setiap objek layanan sebagaimana dimaksud dalam dan kelas perawatan. komponen tarif pelayanan kesehatan rsud terdiri dari: jasa sarana; jasa pelayanan; dan jasa medik; bab kelas perawatan kelas perawatan rsud ditetapkan sebagai berikut kelas iii; kelas ii; kelas kelas vip pratama; kelas vip madya; kelas vip utama; dan kelas super vip. setiap pasien dan atau keluarganya berhak mengajukan permintaan kelas perawatan sesuai kemampuannya dan fasilitas yang tersedia rsud; pasien peserta asuransi jaminan kesehatan perjanjian kerjasama berhak memperoleh perawatan kelas yang sesuai dengan ketentuan. bab vii besaran tarif bagian kesatu tarif layanan rawat jalan tarif layanan kesehatan rawat jalan ditetapkan sebagai berikut: jenis layanan rawat jalklinik umum klinik gigi klinik spesialis konsultansi antar spesialis klinik perjanjianvane berlaku. bagian kedua tarif layanan rawat darurat tarif layanan rawat daruratrawat darurat umum gigi rawat darurat spesialis konsultansi medis spesialis antar spesialis konsultansi medis spesialis per telpon rawat sehari one day care) rawat siang hari (day were)tiga tarif layanan perawatan intensif tarif layanan perawatan intensifhari rp.) dokter umum gigi dokter spesialis icu nica standar umum icu nica standar spesialisempat tarif layanan rawat inap tarif layanan kesehatan rawat inap ditetapkan sebagai berikut: kelas perawatan jasa sarana jasa pelayanan jasa medik jumlah tarif per hari rp.) kelas iii kelas kelas kelas vip pratama kelas vip madya kelas vip utama kelas super vip tarif sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk makanan dan minuman, obat obatan, bahan habis pakai, tindakan medik non medik, tindakan penunjang diagnostik, tindakan khusus, rehabilitasi medik mental. bagian kelima tarif layanan rawat inap gabung bayi dan ibu besaran tarif rawat inap gabung bayi dan ibu rsud sebagai berikut: untuk jasa sarana bagi bayi dikenakan tarif sebesar (lima puluh persen) dari tarif kelas ruangan yang ditempati ibunya. untuk jasa pelayanan dan jasa medik dikenakan tarif sesuai dengan kelas ruangan yang ditempati ibunya. bagian keenam tarif layanan tindakan medik paragraf jenis tindakan medik tindakan medik meliputi: tindakan medik operatif; tindakan medik non operatif; tindakan medik gigi dan mulut;dan tindakan medik kolaboratif; paragraf tindakan medik operatif tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: tindakan medik operatif bedah; tindakan medik operatif kebidanan dan kandungan; tindakan medik operatif tht; tindakan medik operatif kulit dan kelamin; tindakan medik operatif mata; dan tindakan medik operatif instalasi bedah sentral tarif layanan tindakan medik operatif bedah sebab dalam huruf ditetapkan sebagai berikut: dimana dimaksud jenis tindakan jasa sarana last pelayanan jasa medik jumlah tarif pev tindakan rp.) dilatasi incisa abses kecil incisa abses besar cabut kuku eksplorasi eksis berupa kecil ekstraksi eksis berupa besar debridement ektirpasi nexus est. lima kecil ekspirasi caste ekspirasi flavus repair telinga est. lima besar tarif layanan tindakan medik operatif kebidanan dan penyakit kandunga per tindakan rp.) anc imunisasi follow post follow post pre operasi inspiculo vaginal tourer incisa bartholin acces atraksi iud , , abdominal tap , , douglas fungsi , , biopsi , , steril internal repair ruptur perineum lama inici marsupialis pasang implant buka dan pasang implant baru currentpage tanpa general anestesi tarif layanan tindakan medik operatif thear toilet nasal toilet pasang tampon telinga pemeriksaan pemeriksaan extras segmen atraksi corpus milenium ear poling test koka tindik telinga kaustik fungsi parasentesa tampon+ biopsi incisa abses tampon epistaksis atraksi colestiasis atraksi granulasi ringan miringotomi atraksi granulasi berat patch atraksi corpus lineup irigasi sinus reposisi fraktur nasal pasang roket atraksi polip nasi tarif layanan tindakan medik operatif kulit dan kelamicomedy atraksi nukleasi angkat jahitan injeksi liste kompres tutul elektrosurgery chem surgery biopsi eksis rekonstruksi (fuller) dermabrasi flat graft tarif layanan tindakan medik operatif dalam huruf ditetapkan sebab mata sebagaimana dimaksud berikut: jenis tindakan jasa sarana jasa pelayanan jasa medik jumlah tai if per tindakan rp.) epilepsi virus, korpus konyungtiva, injeksi sub konyungtiva refraksi, nanometer, irigasi bulbus endoskopi, slit lamp, irigasi kanal nanometer, endoskopi, milia, lithiasis nanometer, endoskopi, slit lamp gonioskopi, probing, irigasi kalazion, hordeolum, nexus, xanthelasma pterigium, heating algebra dgn pig fail, entropi, extortion heating kornea operasi katarak katarak+trabekulektomi strabismus ablasi retina tindakan medik operatif instalasi bedah sentral sebagaimana dimaksud dalam huruf dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu sederhana, ringan, sedang, besar, dan khusus. kelompok tindakan medik operatif instalasi bedah sentral. tarif pelayanan tindakan medik operatif instalasi bedah sentral sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut: kategori tindakan jasa sarana jasa pelayanan jasa medik jumlah tarif per tindakan rp.) jasa penata anestesi jasa asisten operator jasa instrumen jasa loop jasa medik operator jasa medik anestesi sederhana ringan sedang besar khusus tindakan mediktapkan. paragraf tindakan medik non operatif tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: tindakan medik non operatif penyakit dalam; tindakan medik non operatif penyakit anak; tindakan medik non operatif perinatology dan tindakan medik non operatif penyakit saraf. tarif layanan tindakan medik non operatif penyakit dalampemasangan ngt fungsi sites fungsi pleura pemasangan cvp pemasangan kontra venda ecg fungsi cairan ricard read mill tarif layanan tindakan medik non operatif penyakit anakinjeksi obat per kereta1 oksigenasi jam pengambilan darah rumble seed score stain pemasangan ngt pemasangan infus anak tindik telinga imunisasi nebulisasi mantu test ecg skrining pertumbuhan perkembangan inkubasi tarif layanan tindakan medik non operatif perinatologiasang infus bayi injeksi pengambilan darah pemasangan ronde pemasangan kateter pijat bayi inkubator fototerapi kubah lambung transfusi darah transfusi tukar lumbal fungsi pavement perawatan metode kanguru infus umbilikal pemasangan cap pleural fungsi inkubasi resusitasi titrasi sering pump titrasi infus pump penggunaan saturasi nebulisasi vena seksi resusitasi bayi (h), tarif layanan tindakan medik non operatif penyakit saraffunduscopy eeg fungsi lumbal tindakan medik nongigi dan mulut tarif layanan tindakan medik gigi dan mulueriksaan dan konsultansi calling atas dan bawah rootplanning per rahang gingivectomy per regio oper kulectomy klausul adjustment tempatan amalgam kecil tempatan amalgam sedang tempatan amalgam besar tempatan komposit kecil tempatan komposit sedang tempatan komposit besar tempatan lightcurve kecil tempatan lightcurve sedang tempatan lightcurve besar cabut sulung dengan cabut sulung dengan injeksi cabut gigi permanen cabut gigi permanent dengan penyulut dan sisa akar cabut sisa akar gigi tertanam impact splitting dengan wire per rahang splitting dengan wire per regio fraktur rahang fraktur aranio facial issue sclient per rahang perawatan saraf per kunjungan pullpectomy dengan arsen pullcapping saluran akar pengisian dengan garap odontectomy mining odontectomy yang tertanam incisa acces intra oral incisa acces ekstra oral eksis edulis kecil eksis edulis sedang eksis edulis besar nukleasi kista kecil nukleasi kista besar kontrol splitting, heating kontrol post odontectomy,dry socket tindakan medik gigi dan mulutkolaboratif tindakan medik kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam huruf dikelompokkan menjadi tindakan medik kolaboratif ringan, tindakan medik kolaboratif sedang dan tindakan medik kolaboratif berat. tindakan medik kolaboratif ringan sebagaimana dimaksud pada meliputi pemasangan infus, pemberian cairan vena dengan wing needle, memasang siring pump, pemantauan vp, pemberian obat rectal, aff traksi prostat, buka jahitan, skin test, pemberian obat, injeksi, perawatan tali pusat, rawat luka, membantu lumbal fungsi, membimbing senam hamil dan rawat luka bakar tindakan medik kolaboratif sedang sebagaimana dimaksud pada meliputi resusitasi jantung bayi, menyiapkan wsd, persiapan shock, pengambilan corpus alienus mata telinga hidung, eksplorasi luka, reposisi tanpa anestesi, heating luka jahitan, pasang dan expulsion iud, kompresi manual, inkubasi, ekstasi, pasang skin traksi, amputasi jari, biopsi, buka gips, rawat luka pasang kateter, transfusi pada bayi, pemakaian infant warmer, imunisasi, memasang not, perawatan wsd, pijat bayi, pavement, nebulizer dan pasang infus pada bayi. tindakan medik kolaboratif berat sebagaimana dimaksud pada meliputi aff traksi prostat, incisa abses, vena seksi, dcbridemen luka, pasang gips, heating ruptur tendon, umbilical infus, foto terapi bayi, pasang cap, kemoterapi,perawatan gangren, punct efusi pleura, punct abdomen dan heating jahitan. tarif layanan tindakan medik kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam i), ditetapkan sebagai berikut: kelompok tindakan jasa sarana jasa pelayanan jasa medik jumlah tarif per jenis tindakan rp.) ringan sedang berat tindakan medik kolaboratif bagi pasien rawat inap dihitung per jenis tindakan dan per hari rawat inap. bagian ketujuh tarif layanan persalinan pelayanan persalinan meliputi persalinan normal dan persalinan patologis dengan tindakan pervaginam. besaran tarif pelayanan ditentukan berdasarkan kategori pelayanan, kelas perawatan dan petugas penolong persalinan; komponen tarif sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk obat obatan, bahan habis pakai, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik mental, tindakan khusus; pelayanan persalinantarif layanan persalinan sebagaimana ditetapkan sebagai berikut: dimaksud pada jenis tindakan jasa sarana jasa pelayanan jasa medik jumlah tarif per tindakan rp.) parts normal ditolong oleh bidan parts normal ditolong oleh dokter umum parts normal ditolong oleh spesialis organ parts patologis ditolong oleh spesialis organ bagian kedelapan tarif layanan hemodialisis pelayanan hemodialisis meliputi paket lengkap dan paket ulangan (reuse). komponen tarif pelayanan hemodialisis terdiri dari: jasa sarana; jasa pelayanan; jasa medik; dan paket alat kesehatan. komponen tarif sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk obat obatan, dan bahan habis pakai; besaran tarif layanan ditentukan berdasarkan paket pelayanan, kelas perawatan dan penjamin biaya pelayanan; pelayanan hemodialisis yang dikerjakan emergencyhemodialisis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut: jenis tindakan jasa sarana jasa pelayanan jasa medik paket alves jumlah tarif per tindakan rp.) hemodialisis paket lengkap hemodialisis paket ulangan reuse) ganti transfer set fungsi sites bagian kesembilan tarif layanan penunjang diagnostik pelayanan penunjang diagnostik meliputi: pelayanan patologi klinik; pelayanan radiodiagnostik; pelayanan diagnostik elektromedik. komponen tarif penunjang diagnostik terdiri dari: jasa sarana; jasa pelayanan; dan jasa medik; komponen tarif sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk alat kesehatan, reagensia, film rontgen dan atau bahan habis pakai yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku; pelayanan penunjang diagnostik yang dikerjakan emergency danpatologi klinik sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebagai berikut: parameter pemeriksaan jasa sarana jasa pelayanan jasa medik jumlah tarif per parameter rp.) glukosa glukosa stik creaunin reum protein total bilirubin derek bilirubin total alkali fosfatase slot sept albumin cholesterol total hdl cholesterol trigliserida ric acid kidal salmonella slide urine dengue rapid test and hcv golongan darah tes kehamilan elektrolit na, ci) faces rutin eosin) malaria gempa) gram gram) bta (sps) sperma analisa liquor faal koagulasi pt, att) ai.ooo, hapuskan darah tepi bt ct hba1c tiba led westergreen) golongan darah rhesus ldl derek) comb toponim kalsium h), analisa gas darah comb test cross match kreatinin clearance reum clearance and drl tha anti hiv narkotika amfetamin narkotika opat narkotika barbiturat narkotika canabis visum layanan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam huruf dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu sederhana, sedang, canggih dan dental; kelompok layanan radiodiagnosti; tarif layanan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut: kategori pemeriksaan jasa sarana jasa pelayanan jasa medik jumlah tarif per tindakan rp.) sederhana sedang canggih dental tarif layanan diagnostik elektromedik sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebagai berikut: jenis pemeriksaan jasa sarana jasa pelayanan jasa medik jumlah tarif per jenis rp.) endoskopi atas egd kolonoskopi ste ligase erp diagnostik erp terapi untuk pasien yang dirawat kelas iii, kelas dan poliklinik diberikan potongan sebesar (dua puluh persen) dari tarif yang ditetapkan. bagian kesepuluh tarif layanan penunjang logistik pelayanan penunjang logistik meliputi: pelayanan farmasi dan pelayanan gizi. komponen tarif penunjang logistik terdiri dari: jasa sarana; dan jasa pelayanan. pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari pelayanan penyediaan obat, barang farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai medis; pelayanan penyediaan obat, barang farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai medis sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: farmasi melayani untuk pasien umum, pasien ikatan kerjasama dan atau tidak tersedia dalam anggaran instalasi farmasi dan farmasi melayani penyediaan obat, barang farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai medis untuk pasien dengan jaminan kesehatan. harga obat dan barang farmasi sesuai dengan harga pembelian pokok hpp) ditambah dengan pajak pertambahan nilai (ppn), jasa pelayanan dan keuntungan dengan margin keuntungan setinggi tingginya (tiga puluh persen) dari hpp yang besarannya ditetapkan dengan keputusan direktur rsud. keputusan direktur sebagaimana dimaksud pada ditetapkanlah dalam bentuk daftar harga per triwulan, yang mempertimbangkan aspek permintaan, besar penggunaan dan prinsip efektivitas dan efisiensi. pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari pelayanan makanan dan minuman pasien; dan penyediaan makanan dan minuman tambahan bagi petugas rsud dalam keadaan tertentu yang ditetapkan dengan keputusan direktur. tarif layanan makanan dan minuman pasien sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikut: jenis pelayanan hpp jasa sarana jasa pelayanan jumlah tarif per hari rp.) kelas iii kelas kelas vip pratama vip madya vip utama super vip bagian kcscbclas tarif layanan rehabilitasi medik komponen tarif layanan rehabilitasi medik terdiri dari: jasa sarana; jasa pelayanan; dan jasa medik; pelayanan rehabilitasi medik meliputi: rehabilitasi medik ringan; rehabilitasi medik sedang; dan rehabilitasi medik canggih. rehabilitasi medik ringan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi latihan fisik, difteri, infra red relaksasi, ultrasonik, paradisi, ukg swd, mwd. traksi dan massage. rehabilitasi medik sedang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi hidrografi, sonoterafi, gaivamatrik. okupasional, nasional dll dan semua jenis pelayanan fungsi pandangan dan robotik prostetik. rehabilitasi medik canggih sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi protes tanpa kosmetik hand, protes bawah siku, protes bawah ptb, protes shane, protes cepat syed, aeroplane split, long leg branch pinggang, spinal korset, protes atas sikwork hand, protes lengan siku forehand, protes testing table, protes atas lutut, protes tengah lutut, protes bawah lutut dan wilarchel branch. tarif layanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalamrehabilitasi medik kin ;m rehabilitasi medik sedang rehabilitasi medik canggih bagian kedua belas tarif layanan konsultansi khusus pelayanan konsultansi khusus meliputi: pelayanan konsultansi psikologi; pelayanan konsultansi psikiatri; dan pelayanan konsultansi gizi. komponen tarif layanan konsultansi khusus terdiri dari: jasa sarana; jasa pelayanan; dan jasa medik konsultan tarif layanan konsultansi psikologrif per konsultansi rp.) konsultansi psikologi tanpa rujukan medik konsultansi psikologi dengan rujukan medik tarif layanan konsultansi psikiatrmedik jumlah tarif per konsultansi rp.) konsultansi psikiatri tanpa rujukan medik konsultansi psikiatri dengan rujukan medik konsultasi dan tindakan psikoterapi tarif layanan konsultansi gizj if per konsultansi rp.) konsultansi gizi tanpa rujukan medik konsultansi gizi dengan rujukan medik bagian ketiga belas tarif layanan pemeriksaan kesehatan general check up) pelayanan pemeriksaan kesehatan (general check up) terdiri dari: pelayanan pemeriksaan kesehatan fisik yaitu: pemeriksaan kesehatan sederhana hanya pemeriksaan fisik pemeriksaan kesehatan rutin: pemeriksaan fisik; thorax foto; ekg; laboratorium rutin ul,dl dan fl). pemeriksaan kesehatan standar: pemeriksaan fisik; thorax foto; ekg; laboratorium rutin ul.dl dan fl); laboratorium tambahan lft, rft, blood sugar, fraksi cholesterol). pemeriksaan kesehatan lengkap,bs,fraksi cholesterol); treadmill. pemeriksaan kesehatan eksekutif.bs,fraksi cholesterol); treadmill; usg; scan, pelayanan pemeriksaan kesehatan mental terdiri dari: surat keterangan bebas narkoba skin); dan surat keterangan kesehatan jiwa skj). komponen tarif layanan pemeriksaan kesehatan (general check up) terdiri dari: jasa sarana; jasa pelayanan; dan jasa medik tarif layanan pemeriksaan kesehatan (general check up) sebagaimana dimaksud dalam tergantung jenis sarana yang tersedia dan merupakan penjumlahan dari masing masing tarif layanan yang dipergunakan yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan direktur rsud. bagian keempat belas tarif layanan medio legal pelayanan medio legal berupa: surat keterangan sehat; kartu identitas pasien; medical certificate; surat keterangan kematian; surat keterangan kelahiran; visum repertum resume medik; surat keterangan bebas narkoba; dan surat keterangan sehat jiwa. pelayanan visum repertum dan atau resume medik sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf; penerbitan surat keterangan kelahiran dan atau surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diterbitkan segera setelah bayi lahir atau pasien meninggal. pengenaan tarif layanan medio legal disesuaikan dengan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medik yang diberikan. tarif pelayanan medio legalmedik jum jah tarif per layanan rp.l surat keterangan sehat kartu identitas pasien medical certificate surat keterangan kematian surat keterangan kelahiran visum repertum, resume medik surat keterangan bebas narkoba surat keterangan sehat jiwa bagian kelima belas tarif layanan ambulance pelayanan ambulance adalah pelayanan transportasi untuk kepentingan pertolongan kegawatdaruratan medik, evakuasi, rujukan pasien dari puskesmas rsud dan dari rsud rumah sakit lain yang lebih mampu bidang pelayanan medik; komponen tarif layanan ambulance meliputi: jasa sarana; dan jasa pelayanan. besaran jasa sarana pelayanan ambulance sebagai mana dimaksud pada ditentukan berdasarkan jarak rata rata kabupaten kota tujuan; besaran jasa pelayanan adalah dari jasa sarana. tarif layanan ambulance sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut: kabupaten kota tujuan jasa sarana jasa pelayanan jumlah tarif per l\juan rp.) sopir paramedis klungkung gianyar badung tabanan denpasar bangli karangasem buleleng jembrana bagian keenam belas tarif layanan mobil jenazah pelayanan mobil jenazah adalah pelayanan transportasi untuk kepentingan pengangkutan jenazah dari suatu tempat rsud dan atau dari rsud rumah duka; komponen tarif layanan mobil jenazah meliputi: jasa sarana; dan jasa pelayanan. tarif layanan mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut: kota tujuan jasa sarana jasa pelayanan jumlah tarif per layanan rp.) klungkung gianyar badung tabanan denpasar bangli karang asem buleleng jembrana bagian ketujuh bebas tarif layanan pemulasaraan jenazah jenis pelayanan pemulasaraan jenazah meliputi: perawatan jenazah; penyimpanan jenazah; konservasi jenazah; bedah dan visum luar komponen tarif layanan jenazah terdiri dari: jasa sarana; jasa pelayanan; dan jasa medik. besaran tarif layanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada berdasarkan atas jenis pelayanan dan lamanya waktu penyimpanan. pasien yang meninggal dunia wajib dipindahkan kamar jenazah dan apabila dalam kurun waktu (dua) jam tidak diambil oleh keluarganya, wajib dilakukan pelayanan jenazah; pasien yang meninggal rsud boleh dibawa pulang oleh keluarga atau penjamin penanggungjawabnya setelah (dua) jam sejak dinyatakan meninggal, kecuali atas alasan tertentu dengan sepengetahuan dokter yang merawat dan persetujuan keluarga; apabila dalam jangka waktu kali jam jenazah belum diambil atau diurus keluarga atau penjamin penanggung jawabnya, maka rsud dapat menyatakan bahwa jenazah tersebut adalah jenazah pasien terlantar dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penguburan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku, termasuk pembiayaannya; jenazah sebagai mana dimaksud pada dapat diberikan kepada instansi lain fakultas kedokteran) untuk keperluan pendidikan dan penelitian. tarif layanan pemulasaraan jenazahumlah tarif per layanan yip.) perawatan jenazah penyimpanan tanpa cooling unit per hari dengan cooling unit per hari konservasi jenazah dalam jam kerja luar jam kerja bedah dalam jam kerja diluar jam kerja visum luar dalam jam kerja diluar jam kerja bagian kedelapan belas tarif layanan pengolahan limbah jenis pelayanan pengolahan limbah meliputi: limbah medis padat; dan limbah medis cair. komponen tarif layanan pengolahan limbah terdiri dari: jasa sarana; dan jasa pelayanan. besaran tarif layanan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada berdasarkan atas jenis dan berat limbah. tarif layanan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut: jenis limbah volume jasa sarana jasa pelayanan jumlah tarif rp.) limbah medis padat s.d limbah medis padat lebih dari limbah medis cair per kilogram bagian kesembilan belas tarif layanan pendidikan dan pelatihan jenis pelayanan pendidikan dan pelatihan meliputi: studi banding; orientasi; magang; penelitian; praktek klinik; ujian praktik; dan sewa aula. komponen tarif layanan pendidikan dan pelatihan terdiri dari: jasa sarana; jasa pelayanan; dan honor instruktur klinik atau konsultan. honor instruktur klinik atau konsultan sebagaimana dimaksud pada huruf dibayar langsung kepada konsultan oleh lembaga pendidikan atau lembaga iain mitra kerjasama. besaran tarif layanan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud berdasarkan atas jumlah peserta dan namanya waktu pendidikan dan pelatihan tarif layanan pendidikan dan pelatihankonsultan jumlah tarif rp.) study banding per kunjungan orientasi per kelompok magang per orang per minggu: sma smk diploma sarjana penelitan per proposal: diploma i,ii,iii diploma sarjana sl profesi sarjana sarjana praktik klinik per orang per minggu: sma smk diploma diploma sarjana sl profesi sarjana sarjana ujian praktek per orang per kali: sma smk diploma ii, iii diploma sarjana sl profesi sarjana sarjana sewa aula per hari bagian kedua puluh tarif layanan laundry unit laundry rsud kabupaten klungkung melakukan pelayanan laundry pencucian dan setrika bahan linen sesuai permintaan dari pasien, keluarga pasien dan atau rumah sakit lain meliputi bed cover; spree; sarung bantal; selimut biasa; selimut tebal; shirt; kemeja; celana panjang kain; dan bahan linen lainnya pelayanan laundry yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit yang merupakan bagian dari akomodasi rumah sakit tidak dikenakan biaya pelayanan laundry. komponen tarif layanan laundry terdiri dari: jasa sarana; dan jasa pelayanan. tarif laundry sebagaimana ditetapkan sebagai berikut: dimaksud dalam jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan jumlah tarif per potong rp.) bed cover spree sarung bantal selimut biasa selimut tebal shirt kemeja celana panjang kain celana panjang jeans singlet safari jaket kain sweater rok handuk sarung kamen selendang bab viii tata cara pembayaran dan penagihan untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap rsud sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan sebagai berikut hari masuknya pasien dihitung satu hari penuh hari pulang pasien setelah pukul wita dihitung satu hari penuh. pasien rawat inap dan rawat inap gabung bayi dan ibu sebagaimana dimaksud dalam dan yang sudah diperbolehkan pulang dari rsud wajib melunasi semua ketentuan tarif yang telah ditetapkan. dalam hal pasien atau penjamin tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi sebesar (dua persen) setiap bulan dari tarif berhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat pengakuan hutang; surat pengakuan hutang diterbitkan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dan dikeluarkan paling lambat (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. bab kedaluwarsa penagihan hak untuk melakukan penagihan tarif berhutang kedaluwarsa setelah melampaui (tiga) tahun sejak saat pengakuan hutang diterbitkan. babi perawatan pasien tahanan dan narapidana pasien; pengamanan pasien sesuai menjadi tanggung jawab pihak berwajib sesuai dengan kewenangannya. bab ketentuan lain lain bupati dapat yang tidak memiliki jaminan pelayanan kesehatan atas usulan direktur rsud; tarif layanan kesehatan rsud dapat ditinjau dan disesuaikan paling lama (tiga) tahun, berdasarkan usulan direktur rsud yang disetujui oleh dewan pengawas; ketentuan tarif layanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan atau berdasarkan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak sepanjang saling menguntungkan; proporsi pembagian jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medik yang berasal dari klaim pelayanan peserta jaminan kesehatan diatur dengan keputusan bupati, sesuai dengan peraturan perundang undangan. tarif layanan kesehatan rsud bagi warga negara asing (wna) adalah (dua ratus persen) dari tarif yang berlaku umum. bab x ketut fol kabupaten klungkung tahun nomor ditetapkan semarapura pada tanggal november bupati klungkung wayan candra lampirantindakan medik operatif instalasi bedah sentral kelompok tindakan sederhana: fungsi sites injeksi hemoroid pasang traksi vertebra pemasangan wsd fungsi irigasi pleura reposisi dengan anestesi lokal tindakan rose last tindakan deepening lulus insist edulis injeksi kelenjar paratiroid anuskopi sclerotherapy varies esofagpengangkatan nexus margo algebra biopsi pleura body pletysmograph cadiopulmonary exercise test ct_scan guided pleurodesis transthoracal needle aspiration tuna) kolpoperineorafi marsupialisasi kista bartholini minilaparatomy aspirasi kista biopsi core biopsi insist dengan anestesi lokal biopsi jarum halus eksis dengan lokal anestesi ganti nefrostomi aspirasi abses hati aspirasi kista hati aspirasi hepatoma aspirasi limpa aspirasi pankreas biopsi penisketerangan bedah umum gigi dan mulut ginjal hipertensi gastroenterolo kulit dan kelamin mata paru kebidanan bedah onkologi hematologi urologi ekspirasi tumor jinak tht sleep nasoendoskopi pasang cvp cvc resusitasi icu iccu ringan: biopsi insist tumor biopsi rektum full thickness biopsi eksis kgb eksis granulosa umbilikal eksis hemangioma kecil insist drainagell. ekstraksi benda asing saluran cerna hemoroidektomi homeostasis saluran cerna kolostomi pemasangan flare polipektomi saluran cernanukleasi kista (gigi) excocchliasi extirpasi tumor gigi dan mulut fistulectomi gingivectomy frenetomiasterectomy dengan narkoba cone biopsi ionisasi lez ektirpasi mima debut drainase pus tuboovarial acces dengan fungsi douglas histerectomy transvaginal kuretase dilatasi kuretase dengan narkoba laparotomy percobaan laparoscopy operatif histeroskopi marsupialisasi acces bartholin repair perineum grade iii iv siklase tanda j<:an manual placenta tuba last tubektomi vasektomi tht anestesi bedah anak bedah digestive gigi dan mulut kebidanan eksis tumor aneka kecil foto koagulasi laser 'l. gonioplasrnarkoba yag laser biopsi posisional dalam narkoba biopsi posisional dalam narkoba eksis fam ekspirasi tumor jinak kulit< ekspirasi kista terima lima ganglion> pengangkatan fam shaping untuk torus tumor tulang amputasi+ rekonstruksi jari polydactyli amputasi jari ekstra digit (single) angkat wire dengan heating angkat pen screw arthoplasty sendi (jari) various lesson arthrodesis sendi biopsi nerve bony bridge release kasus asal coalition capsulectomy close reduction dan pemasangan gips fraktur lemur pada anak currentpage+crotomy dan saucerization debunking jari defect drafting dekompresi (unilateral bilateral) drainage jaringan lunak drainage tendon sheath eksis+ diseksi neurovasculer bundle eksis bony fragment eksis jari eksis tendon sheath fiksasifree full thickness graft kulit dan jaringan subkutan graft nerve defect peripheral tendon floor koreksi syndactyli kaki koreksi curly toe oo. koreksi overriding toe polydactyli lengthening open chili tendon mata bedah onkologi ortopedi limb aviation lokal flap kulit dan jaringan subkutan, defect (multiple digits) necrotomy open biopsi bone tumor open knee debridement operasi flap orig closed fraktur shaft lemur radius una humerus tibia (grade tibia) pengangkatan ganglion polita narkoba release nerve (ekstremitas atas) release nerve guyok's tunnel syndrome release kompartemen otot release soft tissue release tendon sheath relokasi jari removal sendiaktur lemur reposisi tertutup dan percutaneous pada fraktur seputar sendi siku pada anak reposisi tertutup, kartogram dan hemispica pada ddh skin graft ortopedi synovectomy arthroscopy tenolysys (multiple) tendon floor (ext. atas) tenotomi tendon (ext. atas), contarcture terminalisation jari trauma transposisi nerve ular entrapment angkat arch bar eksis fibrosa eksis sistem preauriculerepairfistel uretra pasca urethroplasty repair muscle tendon reposisi fraktur sederhana nasal terapi sclerosis trauma belgique tampon dalan narkoba biopsi telinga biopsi tumor hidung, lidah, nasofaring ekspirasi polip posisional biopsi kelenjar leher irigasi sinus dapo lobulaplasty telinga telinga) pemasangan comment dengan narkoba pemasangan pilar implant ortopedi bedah plastik saraf tht ill revisi parut tht sunuskopi sinoskopi dengan tindakan somnoplasty tonsilektomi turbinektomi turbinoplasty ekspirasi fibrosa meatoplasty meatotomi .0operasi hidrogen vasektomi dengan narkoba cabut stent debridement ulang vaskuler fasciotomi flebektomi rekonstruksi vaskuler sederhana repair komplikasi shunt trombektomi loss dengan kateter for vein venaseksi sedang: appendectomy simple eksis bakar cast ganglion eksis gynaecomasti eksis hemangioma sedang eksis hygroma lymphagioma simple eksis kista brachialis eksis kista ductus thyroglosus fistulektomy perdana gastroduodenoskopi ligase tinggi unilateral orchidectomy polypectomy rektum potong stump prosedur hirsch repair defek hernia septectomy sphyngterotomy apendektomy perforata herniotomi tindakan blok respective eksis kista tiroglosus extirpatie planning manula reposisi fixation operasi manchester fortegilkoreksi symblephoran thesis bulitht urologi vascular bedah anak digestive kepada nan gigi dan mulut mata drainage kista pancreasvasektomi subkutaneus salphingo oophorektomi unilateral pemasangan traksi servikal potong flap segmentektomi liberation joint stiffness osteotomy jari total joint arthroplasty amputasi transmedular biopsi vertebrans yang kompleks foraminal level multilevel)dan pelvic fracture neck humerus pada orang tua fracture subtrochanter lemur pada orang tualimb salvage surgery multiple fracture tulang panjang nio orig dan removal implant open biopsi soft tissue open reduction dislokasi panggul dgonkologi ortopedi iv. laringoskopi dengan ekspirasi meatoplasti operasi lariting tidak luas tht konsili adenoidectomi tracheostomi trakestorni dengan penyulut retiring sternumorchidektorni pasang kateter tenckhoff untuk caps sistoskopi sistoskopi ods sistoskopi perkuatan sidomi terbuka spermatokelektomi uretroskopi verikokelektomi vasografi vesicolithotomi eksplorasi abses multiple besar anoplasty sederhanaostomi laparatomy dan appendectomy laparatomy pada perforasi laparatomy pada trauma abdomen scrotoplasty pada hyspopadia splenectomy pada traumaarthrosplsty condylotomy mandibula reposisi fraktur rahang simple respective rahang tht bedah thorax urologi vaskuler bedah anak bedah digest gigi dan mulutnstrapment removal implant plate, nail, screw) repair nerve digital, injury, (microsurgical) repair tendon extension (extemitastirpasi kista brachialis ekspirasi papiloma ektirpasi tumor jinak sinonasal, oral cavity eksis taring dengan laser ethmoidektomi intranasal) labioplasti unilateral laringofisure ortopedi1 bedah plastik ekspirasi adenomiosis histerektomi totalbiopsi polip vulva myomectomy miomektomi multiple miomekktomi+ miomektomi operasi tumor jinak ovarium seksi secara kebidanan ektropion sikatriks kapsulektorni posterioring matad42 hemiglosektomi hemimandibulektomi isthmolobektomi isthmi rekonstruksi sedang sts,tsg, flap local) salphingo oophorektomi bilateral tirodektomi tirodektomi subtitel total tiroidektomi tumor ganas aneka luas dengan rekonstruksi ekologi acetabuloplasty alter innominata, pemberian.desa) pada kasus pinggul alar transverse fusion anterior cervical discetomi+ fusion adf) anterior cervical corpectomy fusion ccf) ortopedi arthrodesis sendi panggul, wrist,ankle,triple arhrodesis) arthroscopy terapeutik arthrotomy synovectomi bony reconstruction pada ekstremitas atas bony reconstruction pada ekstremitas bawahcongenital tales equipo harus) laminectomy level) pada simple spinezimplantasi total disc replacement multilevel) sp. amputasi jari debridement dengaoo. latissimus dorsi play ol. pocal rekonstruksi derivortopedi bedah plastik rekonstruksi kelainan jari kompleks (sindaktili,, release syndactil kompleks repair luka pads wajah melibatkan sarafductus lakrimal kelenjar liur reposisi fiksasi fraktur tunggal tulang reposisi fraktur maksila zygoma reposisi fraktur mandibula multiple komplekbedah plastikar tht fare head flap faringotomi forehead flap tht frontoethmoidektorni tomi sederhana mirigoplasti .0top pasti tht panendoskopi eksplorasi nf,laringoskopi, esofagoskopi, bronkosktht dasar lidah tht, roaringculum uretra eksis webber penis ekstraksi batu evakuasi bekuan darah lot) fistulektomi repair sistem uretra. hidrogen per inguinalis ligase tinggi insersi stent johnson johnson laparotomi eksplorasi laparotomi eksplorasi mnmi extended orkhidektomi ligase tinggi orkhidopeksi tomo testis) penektomi parsial. pielolitotomi prostatektomi retropublik prostatektomi terbuka prostatektomi terbuka dan section alta repair sistem vesikokutan skrotoplasti urethrotomi operasi tumor pembuluh darah skin laser treatment splenektomi khusus amputasi dear tingkat fore quarter sisi amputasi dear tingkat panggul bahu sisi arthodesis bahu panggul sisi debridement dan drainage poster vertebra demi joint replacement lutut sisi demi joint replacement panggul sisi orig fraktur persendian bahu, pergelangan tangan regio orig fraktur persendian lutut, pergelangan kaki regio tht urologi vaskuler ortopedi orig. fraktur persendian panggul lebih dari regio orig. fraktur persendian siku lebih dari regio orig. fraktur persendian telapak jari tangan kaki lebih dari jari rekonstruksi tingkat bahu panggul sisi stab, anterior vertebra toraks lumbal stab, posterior vertebra cervical total joint replacement panggul sisi total joint replacement siku lutut sisi wide decision tumor tulang+rekonstruksi lutut siku stab, posterior vertebra fusion total joint replacement siku lutut sisi wide decision tumor tulang+rekonstruksi bahu panggul amputasi dear tingkat hid quarter sisi stab, anterior vertebra cervical ortopedi bupati klungkung, lampiran ii:layanan radiodiagnostik kelompok layanan keterangan sederhana: foto kepala foto thorax anak dewasa foto polos abdomen anak dewasa foto extremists foto column vertebra foto pelvis ii. sedang: foto panoramik gigi ivp dengan kontras hsg dengan kontras petrografi dengan kontras esofagus dengan barium ultrasonografi usg) ill khusus: ct scan tanpa kontras dental: dental ray bupati klungkung, |
bupati situbondo pbraturaii bupati situbondo iioiior yaitu1' tbiitaiio pbrubaiiak atas pbraturaii' bup afl bokor taiiuii tbiitaiig bb8ar all using pbrsbdiaaii pada satuan kerja pbrajiokat daerah luigi1jbgaii pbiibrditab kabupaten situbondo taiiuii aiiggaraji llenimbaq bupati situbondo, bahwa dengan ditetapkannya peraturan daerah kabupaten situbondo nomor tahun tentang susunan organise.si clan tat.a. kerja pernah sakit umum daerah basuki kabupaten situbondo dan.lu menetapkan.n perubahan atase..pada dprd, cl.llenetaplam iieiiutuskaii pbraturaii bupati situbondo tdtajig pbrubaiiaji atas pbraturaii bup afl situbondo bokor tapi ulf tentang bb8arai using tersedia alf pada satuan kerja perangkat daerah link ull' gan pbiibrjiitah kabupaten elf situbondo taiiuii aiiogaraii pull ketentuan yang tercantum dalam lampiran peraturan bupati situbondo nomor tahun tent.ang besaran uang persediaan pad.a satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten situbondo tahun anggaran ditambah sebagai berikut: kode skpd bbsaraiiup kast ull rumah rp. rp. sakit umum daerah basuki putetapkan ~i~~pfo pada tanggal bupati stub oll do, diundangkan _di situbondo pad.a tanggal sekretaris daerah kabupaten stub01' )(), i(} ~o: f2 v berita daerah kabupaten elf situbondo tapi ull nomor |
produk hukum daerahntukan peraturan daerah, perlumemutuskan:ragraf tata cara evaluasi rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusisebagaimana dimaksud pada oleh sekretaris daerah provinsi disampaikan kepada kepala biro hukum paling lama (tiga) hari untuk dievaluasi. penyampaian rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam dengan surat permohonan dari bupati walikota disertaajak daerah dan retribusi daerah dan cc. arsip data komputer adk) dalam format teks. berita acara naskah persetujuan dprd kabupaten kotakabupaten kota dalam sidang paripurna perihal pembahasan rancangan perda tentang pajak dan retribusi. rancangan perda tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada hurufmemuat dokumen rancangan perda tentang pajak dan retribusi beserta penjelasan yang disampaikan dalam bentuk soft copy dengan format microsoft word. kepala biro hukum melakukan evaluasi terhadap rancangan perda tentang pajak dan retribusiajak dan retribusi kepada pemerintah kabupaten kota pemrakarsa untuk dilengkapi.pajak dan retribusipajak dan retribusi, kepala biro hukum berkoordinasi dengan perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten kota pemrakarsa. dalam melakukan evaluasi rancangan perda tentang pajak dan retribukeuangan daerah. konsultasi sebagaimana dimaksud pada. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: hasil evaluasi gubernur atas rancangan perda, berita acara naskah persetujuan dprd kabupaten kota, rancangan perda beserta laporannya, dan arsip data komputer adk) dalam format teks. dalam hal rancangan perda perubahan, dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf sampai dengan huruf dan perda yang diubah. hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam sebagai bahan gubernur menetapkan keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan perda tentang pajak dan retribusi. keputusan gubernur sebagaimana dimaksud padapajak dan retribusielah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi danperda tentang pajak dan retribusi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada kepada gubernur melalui sekretaris daerah. kepala biro hukum memeriksa kesesuaian rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusibagian keempat evaluasi rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah paragraf umumrencana tata ruang daerah dilakukan untuk mengkaji dan menilai: rtrw kabupaten kota, rencana tata ruang kawasan strategis daerah kabupaten kota, dan rencana detail tata ruang daerah kabupaten kota. telahtata ruang. dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dibentuk tim koordinasi penataan ruang daerah sesuai peraturan perundang undangan. tim koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. tim koordinasi penataan ruang daerah melakukan evaluasi rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah melalui pengkajian terhadap indikator penilaian rancangan perda. indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada meliputi, dan kesesuaian antara rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah dengan kepentingan umum. sebagaimana dimaksud pada huruf penilaiannya dilakukan dengan menggunakan parameter diakomodirnya catatan penyempurnaan hasil persetujuan substansi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang. kesesuaian antara rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf penilaiannya dilakukan dengan menggunakan parameter meliputi keabsahan konsultasi publik, keabsahan kesepakatan dengan pemerintah daerah yang berbatasan, cc. keabsahan kesepakatan rapat konsultasi dengan pemerintah daerah, keabsahan persetujuan bersama dengan dprd kabupaten kota. paragraf tata cara evaluasitentang rencana tata ruang daerahyang menangani tata ruang paling lama (tiga) hari untuk dievaluasi. penyampaian rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah sebagaimana dimaksud pada dengan surat permohonan evaluasi dari bupati walikota dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas: berita acara naskah persetujuan bersama antara bupati walikota dengan dprd kabupaten kota, rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah beserta penjelasan, dan arsip data komputer adk) dalam format teks. berita acara naskah persetujuan dprdprovinsi tentang rencana tata ruang daerah. rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah beserta penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf memuat batang tubuh dan penjelasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariberupa dokumen dan rancangan perda tentang rtr daerah beserta penjelasan yang disampaikan dalam bentuk soft copy dalam format teks microsoft word atau pdf atau melalui surat elektronik email. selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam penyampaian rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah harus dilengkapi kelengkapan administrasi berupa: buku rencana, berita acara konsultasi badan informasi geospasial big) dan album peta, berita acara konsultasi publik, berita acara kesepakatan dengan pemerintah daerah yang berbatasan, dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang sudah divalidasi, dan surdengan dilengkapi matriks perbaikan untuk rtrwdalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam tidak disampaikan secara lengkap, gubernur mengembalikan rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah kepada bupati walikota untuk dilengkapi. dalam pembahasan evaluasi rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah, kepala perangkat daerah provinsi yang menangani tata ruang berkoordinasi dengan perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten kota pemrakarsa dan pemerintah kabupaten kota lainnya. pemerintah kabupaten kota pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada terdiri atas sekretaris daerah, kepala perangkat daerah yang menangani tata ruang, pimpinan dprd, dan pejabat perangkat daerah kabupaten kota terkait lainnya. dalam pelaksanaan evaluapembangunan daerah. hasil evaluasi rancangan perda tentang rtr daerah ditetapkan dengan keputusan gubernur. kepala perangkat daerah provinsi yang menangani tata ruang provinsi menyiapkan rancangan keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah. rancangan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada sekretaris daerahtentang hasilrencana tata ruang daerahrencana tata ruang daerahrencana tata ruang daerahtata ruang. kepala perangkat daerah provinsi yang menangani tata ruang memeriksa kesesuailima evaluasi rancangan perda tentang rencana pengembangan industri paragraf umum rancangan perda mengenai epikepik dilakukan untuk mengkaji dan menilai epik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umumrencana pembangunan industri provinsi dan selaras dengan ipjp provinsi dan rpm provinsi, ipjp kabupaten kota dan rpm kabupaten kota, potensi sumber daya industri kabupaten kota, rencana tata ruang wilayah provinsi dan atau rtrwepiktentang epikbiro hukum untuk dievaluasi. penyampaian rancangan perda mengenaiprovinsi yang membidangi urusan pemerintahan bidang perindustrian biro hukum melakukan evaluasi terhadap rancangan perda tentang epikepik kepada pemerintah kabupaten kotatentang epikepik, kepala biro hukum berkoordinasi dengan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perangkat daerah provinsi terkait,epikrindustrianepik diterima. dalam hal keputusan gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda tentang epikkota menyampaikan rancangan perda tentang epik yang telah disempurnakan kepada gubernur melalui biro hukum. bagian keenamparagraf umum rancangan perda tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan atau perubahan status desasebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat desa dan atau peraturan perundang undangan. untuk memperlancar pelaksanaibentuk tim evaluasi penataan desa. paragraf tata carabidang pemerintahan desanyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan desa untuk dievaluasi. penyampaianembentukan, penghapusan, penggabungan dan atau perubahan status desa termasuk lampiran rancangan perda yang disertai dengan soft copy dalam bentuk pdf. dan surat rekomendasi yang berisikan hasil konsultasi teknis rancangan dari perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan desa. perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan desa melakukan evaluasi terhadap rancangan perda tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan atau perubahan status desaembentukan, penghapusan, penggabungan dan atau perubahan status desa kepada pemerintah kabupatenbidang pemerintahan desa kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. dalam pembahasan evaluasi rancangan perda bidang pemerintahan desa, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan desamerintahan desasertai dengan soft copy dalam bentuk pdf.iro hukum sekretariat daerah provinsi jawa tengah yang selanjutnya disebut biro hukum adalah unit kerja lingkungan pemerintah provinsi jawa tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum. bupati walikota adalah bupati walikota jawa tengahjawa tengah. pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah adalah serangkaian proses pemberian pedoman dan petunjuk teknis serta pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda, rancangan perlu perhal, rancangan peraturan bersama kepala daerah, rancangan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah dan pemberian nomor register perda serta pemantauan terhadap tindak lanjuteraturan bupati walikota yang selanjutnya disingkat perlu perhal adalah peraturan yang ditetapkan oleh bupati walikota. peraturan dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat peraturan dprd adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan dprd kabupaten . pemantauan adalah pengamatan terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi dan evaluasi serta inventarisasi produk hukumdua puluh) hari terhitung sejak rancangan perda bidang pemerintahan desa diterima. dalam hal keputusan gubernur menyatakbidang pemerintahan desa belum sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalamhasil evaluasi. bupati walikota menyampaikan rancangan perda bidang pemerintahan desa yang telah disempurnakan kepada gubernur melalui biro hukum. bagian ketujuh persetujuan rancangan perda tentang organisasi perangkat daerah paragraf umum pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan perda. perdersetujuanpembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan peraturan bupati walikota. peraturan bupati walikotaragraf tata cara persetujuan tata cara pemberian persetujuan perdda tentang pembentukan dan susunan perangkatda tentang pembentukan dan susunan perangkaterdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada bupati walikota menyempurnakan rancangan perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan diajukan kepada dprd kabupaten kota untuk mendapat persetujuan. rancangan perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang telah mendapat persetujuan dprd kabupaten kota diajukan permohonan secara tertulis kepada gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang membidangi organisasi untuk mendapat persetujuan. rancangan perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerambidangi organisasi dilakukan pengkajian. dalam melakukan pengkajian rancangan perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi organisasi berkoordinasi dengan biro hukum dan pemerintah kabupaten kota pemrakarsa. dalam hal hasil pengkajian rancangan perda telah sesuai dengan hasil rekomendasi dan peraturan perundang undangan, gubernur menerbitkan persetujuan tertulis dan menyampaikan kepada bupati walikota untuk diajukan permohonan nomor register perda. dalam hal hasil pengkajian rancangan perda belum sesuai dengan hasil rekomendasi dan peraturan perundang undangan, gubernur menerbitkan rekomendasi kedua untuk dilakukan penyempurnaan rancangan perda.rekomendasi. tata cara pemberian persetujuan peraturan bupati walikotaturan bupati walikota tentang pembentukan unit pelaksana teknisjabataturan bupati walikota tentang pembentukan unit pelaksana teknisab fasilitasi rancangan perda, perlu perhal, kdh dan peraturan dprd gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan rancangan produk hukum daerah kabupaten kota berbentuk peraturan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan fasilitasi terhadapsebelum ditetapkan. fasilitasiwajib dilakukanyang dilakukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam paling lama (lima belas) hari setelahterimabupati walikota dan dprd kabupaten kota, danlanjutkan tahapan penetapan menjadi perda, peraturan bupati walikota, kdh atau peraturan dprd kabupaten kota. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama gubernur. surat sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti oleh bupatipemberian nomor register perda bagian kesatu nomor register perda yang dievaluasi dalam hal keputusan gubernur tentang hasil evaluasi menyatakan bahwa rancangan perkeputusan gubernur tentang hasil evaluasi menyatakanbupati walikota mengajukan permohonan nomor register untuk rancangan perda yang telah dilakukan evaluasi kepada gubernur melalui biro hukum. pengajuan permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan rancangan perda yang telah disempurnakan dan keputusan gubernur tentang hasil evaluasi. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan nomor registerkepala biro hukum atas nama gubernur menyampaikan kembali rancangan perda yang telah diberikan nomor register kepada bupati walikota untuk ditetapkan. rancangan perda yang telah diberikanantara dprd dan bupati walikota. bagian kedua nomor register perda yang tidak dievaluasi bupatisetujuan rancangan perda dari pimpinan dprd untuk mendapatkan nomor register perda. bupati walikota wajib menyampaikan rancangan perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang telah mendapatkan persetujuan gubernur paling lama (tiga) hari kepada kepala biro hukum untuk mendapatkan nomor register perda. pemberian nomor register rancangan perdamelalui surat elektronik email penyampaian keputusan dprd tentang persetujuan bersama antara pemerintah kabupaten kota dan dprd kabupaten kota, dan surat hasil fasilitasi rancangan perda, penyampaian surat permohonan register dari kepala bagian hukumterhadap rancangan perda yang dimohonkan nomor register, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui kepala biro hukum melakukan pengkajian berdasarkan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada rancangan perda telah sesuai dengan hasil fasilitasi, rancangan perda dimaksud diberikan nomor register. dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada rancangan perda tidak sesuai dengan hasil fasilitasi, sekretaris daerah atas nama gubernur memberitahukan kepada bupati walikota untuk dilakukan penyempurnaan paling lama (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan. bupati walikota menyampaikan rancangan perda yang telah disempurnakan kepada gubernur melalui biro hukum. rancangan perdnomor register harus dicantumkan pada bagian bawah perda setelah lembaran daerah dengan format sebagai berikut noref peraturan daerah. nama kabupaten kota), provinsi jawa tengah . nomor urut perda), . nomor urut penyampaian perda) .( tahun)kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah. bab vii sanksi administrasi bupati walikota wajib menyampaikan perda yang telah ditetapkan paling lama (tujuh) hari kepada gubernur melalui biro hukum dan menteri melalui direktur jenderal bina keuangan daerah. perda sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik. bupati walikota yang tidak menyampaikan perdatidak ditindaklanjuti oleh bupati walikota dan dprd, tetapi bupati walikota tetap menetapkan rancangan perda menjadi perda, gubernur melalui menteri dalam negeri mengajukan pembatalan perda dimaksud kepada mahkamah agung. dalam hal pemerintah kabupaten kota masih memberlakukan perda tentang pajak dan retribusi yang dibatalkan oleh mahkamah agung, dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil. bab viii pemantauan tindak lanjut evaluasi, fasilitasi dan sosialisasi gubernur melalui biro hukum melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan hasil evaluasi dan atau fasilitasi rancangan perda serta penyebarluasan produk hukum daerah. untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas proses penyelesaian evaluasi, fasilitasi, persetujuan rancangan perda dan pemberian nomor register perda diselenggarakan sistem informasi pengawasan produk hukum daerah dengan memanfaatkan teknologi informa(dua puluh) tahun. hari adalah hari kerja. bab maksud dan tujuan maksud disusunnya peraturan gubernur ini untuk mewujudkan ketaatan terhadap norma dan ketentuan peraturan perundang undangan dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah. tujuan disusunnya peraturan gubernur ini sebagai pedoman dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten kota jawa tengah. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten kota yang terdiri dari evaluasi rancangan perda, fasilitasi rancangan perda, perlu perhal, kdh dan peraturan dprd: pemberian nomor register perda, pemantauan tindak lanjut evaluasi, fasilitasi dan sosialisasi. bab evaluasi rancangan perda bagian kesatu evaluasi rancangan perda tentang ipjp dan rpm paragraf umumipjp dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan rvhpn, ipjp provinsi, dan rtrw kabupaten kota, kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. evaluasi terhadap rancangan perda tentang rpm dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan ipjp kabupaten kota, rpm provinsi, rtrw kabupaten kota, dan rpm, kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. (l)perencanaan pembangunan. dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dibentuk tim evaluasi yang diketuai oleh kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi perencanaan pembangundengan tembusan kepada perangkat daerah provinsi yang membidangi perencanaan pembangunan paling lama (tiga) hari sejak persetujuan bersama dprd kabupaten kota. rancangan perda tentang ipjp dan rpmprovinsi yang membidangi perencanaan pembangunan paling lama (tiga) hari untuk dievaluasi. penyampaian rancangan perda tentang ipjp dan rpm berita acaraipjp dan rpm, rancangan akhir ipjp dan rpm, dokumen kajian lingkungan hidup strategis rpm, hasil review aparat pengawas internal pemerintahyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) ipjp dan rpm. kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi perencanaan pembangunan melakukan evaluasi terhadap rancangan perda tentang ipjp dan rpm setelah dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam diterima secara lengkap. dalam hal dokumen pendukungipjp dan rpm kepada kabupaten kota pemrakarsa untuk dilengkapi. kabupaten kota pemrakarsipjp dan rpm kepada gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang membidangi perencanaan pembangunanperencanaan pembangunipjp dan rpm dituangkan dalam berita acara. berita acaripjp dan rpm. hasil evaluasi rancangan perda tentang ipjp dan rpm ditetapkan dengan keputusan gubernur. kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi perencanaan pembangunan menyiapkan rancangan keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan perda tentang ipjp dan rpm. rancangan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada sekretaris daerah provinsiipjp dan rpm diterima secara lengkapipjp atau rpmipjp dan rpmperencanaan pembangunan. kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi perencanaan pembangunan memeriksa kesesuaian terhadap rancangan perdas5) dikoordinasikan dengan biro hukum sebagai dasar pemberian nomor register perda. bagian kedua evaluasi rancangan perda tentang apbd, perubahan apbd, dan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd paragraf umum rancangan perda tentang apbd, perubahan apbd dan pertanggungdilakukankeuangan. dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dibentuk tim evaluasi yang dikoordinasikan oleh kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi keuangapbd, perubahan apbd dan pertanggung kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi keuangan provinsi paling lama (tiga) hari sejak persetujuan bersama dprd kabupaten kota. penyampaian:apbd, perubahan apbd dan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, rancangan perda tentang apbd, perubahan apbd dan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, cc. rancangan perlu perhal tentang penjabaran apbd, perubahan apbd dan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, nota keuangan, kua kuda dan pas, rkd perubahan rkd untuk apbd dan perubahan apbd: dan risalah sidang paripurna. kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi keuangan melakukanapbd, perubahan apbd dan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kepada pemerintah kabupaten kota pemrakarsa untuk dilengkapi. pemerintahapbd, perubahan apbd dan pertanggungjawaban pelaksanaan apbdkeuangapbd, perubahan apbd dan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dituangkan pada lembar kerja. lembar kerj ditetapkan dengan keputusan gubernur. kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi keuangan menyiapkan rancangrancangan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada biro hukum untuk diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khususrancangan perda tentang apbd, perubahan apbd dan pertanggungjawaban pelaksanaan apbdkeuangan. kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi keuangan memeriksa kesesuaian rancangan perda tentangtiga evaluasi rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah paragraf umum rancangan perda tentang pajak dan retribusievaluasi. evaluasi terhadap rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan untuk |
terdiri atasntraman dan ketertiban umum, terdiri atas: seksi operasionalpemadam kebakariii, pengawasan serta perlindungan masyarakat. satugubernur, dan pelaksanaan tugas lainnyasatu: memimpin, mengeraturan daerah dan peraturan gubernur. memimpin, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum daerah.usunan rencana dan pelaksanaan kegiatan serta petunjuk teknis bidang penegakan peraturaneraturan daerah, cc. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, pelaksanaan fasilitasi dan patroli penegakan peraturan daerah dengan kabupaten kota,tugassumber hukum untuk bahan pemberdayaan sumber daya masyarakat, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, cc.pn, menyiapkan bahan pelaksanaan patroli wilayah terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, menyiapkan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan,: melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran penegakan peraturan daerah, melaksanakan monitoring tindaklanjut hasil penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran penegaknegakdan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. bagian keempat bidang ketentraman dan ketertiban umum bidang ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: memimpin, mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. memimpin, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembinaan terhadap masyarakat badan hukum dan pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraanlaksanaan kajian bahan kerjasama penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum, penyusunan kebijakan operasional dan pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, cc. penyusunan perencanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pelaksanaan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan amplifikasi kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga pemerintah dalam melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala satuantunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum: menyiapkan bahan pelaksanaan pengamanan, pengawalan, pengendalian massa dan patroli penyelenggarayelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, menyiapkan bahan penyusunan dan kajian ulang naskah kerjasama penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, cc. menyiapkan bahan pedoman fasilitasi kegiatan kerjasama, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kerjasama penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan menyiapkan bahan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kelimangembangan sumber daya aparatur. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang sumber daya aparatur, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta petunjuk teknis bidang sumber daya aparatur, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan instansi terkait bidang sumber daya aparatur, pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pelaksanaan fasilitasi sumber daya aparatur dengan instansi terkait: dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan. seksi pelatihan dasarpelatihan untuk bahan pengembangan sumber daya aparatur, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sumber daya aparatur dengan instansi terkait, menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan teknis pengembangan sumber daya aparatur, menyiapkan bahan rencana kebutuhan pelatihan pengembangan sumber daya aparatur, menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pelatihan sumber daya aparatur, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. seksi teknis fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas: menyiapkan bahan analisis data teknis fungsional untuk bahan pengembangan sumber daya aparatur, menyiapkan cc. menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan teknis fungsional sumber daya aparatur, menyusun rencana kebutuhan pengembangan teknis fungsional sumber daya aparatur, menyiapkan bahan kegiatan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan diklat teknis fungsional, menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pengembangan karier jabatan fungsional satuan: penyusunan dan pelaksanaan perencanaan kegiatan dan petunjuk teknis bidang perlindungan masyarakat, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga pemerintah dalam perlindungan masyarakat, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan. seksi satuan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas: menyiapkan bahan analisis dasatuan perlindungan masyarakat, menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat, menyiapkan menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan bencana dan pengamanan swakarsa meliputi pencegahan, peringatan dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat dan masyarakat, menyiapkan bahan pelaksanaan simulasi satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengamanan swakarsayiapkan bahmenyiapkan bahantugas lain yang diberikan kepala bidang. seksi pemadam kebakarcc.dan melaksanakan tugasbagiorganisasi dan tata kerja satuan polisi pamong prajaretribusi pemberian uin dispensasi kelebihan muatan provinsi jawa tengah kepada kabupaten kota provinsi jawa tengah tahun anggaran alokasi bagi hasil asrama atu meteran kabupaten nan semarang 2kendal 3demak |grobogan simpati 6kubus para berkembang 9g|blora |pekalongan batang |pemalang tegal |brebes |banyumas |cil acap purbalingga |banjarnegara |magelang !temanggung nos ordo 23kebumen klaten |boyolali |sragen sukoharjo karanganyar wonogiri ca: |semarang (pekalongan |surakarta 33salatiga 34ilegal magelang pa. |. gubernur jawa tengah itd ariyantoimaksud huruf dan sesuaicht),presiden nomor tahun tentang rincian anggaran pendapatan dan beland:.pati, kabupaten purbalingga, kabupaten purworejo, kabupaten sragenpati, kabupaten purworejo, kabupaten sragendisink:seesseee nomor sseseneeekabupaten cilacap kabupaten demak jumlah m3377, gubernur jawa tengah, ttd ganjar pranowonanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuderegulasi penanaman modal dan kerjasama daerah: dan seksi pemberdayaan usaha daerah penanaman modal dan fasilitasi kerjasama dunia usaha, bidang kerjasama dandan kerjasama luar negeri, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, membawahi: seksi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal, seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal: dan seksi pengawasan pelaksanaan penanaman modal, bidang bidang data dan sistem informasi, membawahi: seksi verifikasi dan pengolahan data, seksi analisis dan evaluasi data, dan seksi sistem informasianaman modrumuskan kebijakan teknis serta pelaksanaan perencanaan, pengembangan iklim penanaman modal dan penyelenggaraan kerjasama dalam negeri bidang ekonomi dan pembangunan. untuk: perumusan kebijakan tekniskajian peta potensi penanaman modal dan peta penanaman modal yang siap dipromosikan kepada penanam modal, cc. pemutakhiran data dan informasi potensi usaha, pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan potensi daerah, penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi,laksanaan pelaksanaan publikasi pengembangan potensi daerah, penyusunan kajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal daerah, mengoordinasikpetunjuk teknis, il. perumusan pengusulan bidang usaha yang dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi,dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. seksi perencanaan penanaman modnanaman modal, menyiapkan bahan perumusan rencana umum penanaman modal daerah provinsi: koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan penanaman modalkajian dan pengusulan kebijakan bidang perencanaan penanaman modal, menyiapkan bahan pembuatan peta penanaman modal daerah, menyiapkan bahan kajian peta potensi penanaman modal, ji. menyiapkan menyiapkan bahan penyusunan analisis hasil kajian potensi dan peluang penanaman modal daerah, menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi daerah, il. menyiapkan bahan penyusunan peta potensi dan sumber daya daerah, menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan penanaman modal, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. seksi deregulasi penanaman modal dan kerjasama, menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberian insentif, menyiapkan bahan usulan pemberian fasilitas penanaman modal, menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan iklim penanaman modal,, menyiapkan bahan analisis data potensi kerjasama dengan daerah lain, menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kerjasama dengan daerah lain, menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi kebijakan dibidang pengembangan iklim, menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengusulan kebijakan dibidang pengembangan iklim penanaman modal menyiapkan bahan pelaksanaan penelaah daerah provinsi, menyiapkan bahan perumusan usulan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan, il. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain, menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian perselisihan kerjasama dengan daerah lain dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, menyiapkan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan penanaman modal dan kerjasama dengan daerah lain, dan oo. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. seksi pemberdayaan usaha daerah penanaman modal dan fasilitasi kerjasama dunimberdayaan usaha daerah penanaman modal dan fasilitasi kerjasama dunia usaha, menyiapkan bahan informasi potensi usaha, menyiapkan bahan analisis data potensi fasilitasi kerjasama dunia usaha, menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis fasilitasi kerjasama dunia usaha, menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan usaha daerah penanaman modal, menyiapkan bahan pertemuan antar instansi dan dunia usaha untuk penyiapan kerjasama kemitraan, menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dunia usaha, menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian perselisihan fasilitasi kerjasama dunia usaha, menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan usaha daerah penanaman modal dan fasilitasi kerjasama dunia usaha, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. bagian keempat bidang kerjasama dan promosi penanaman modal bidang kerjasama dan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan dan melakukan market survey dan market intelligent, melaksanakan promosi, menyiapkan sarana prasarana promosi penanaman modal dan penyelenggaraan kerjasama luar negeri. untuk untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang kerjasama dan promosi penanaman modal, mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis kerjasama luar negeri dan promosi penanaman modal dan bidang ekonomi dan pembangunan, perencanaan kerjasama luar negeri dan promosi penanaman modal dalam dan luar negeri, cc. pelaksanaan market survey dan market intelligent dalam dan luar negeri, pelaksanaan kerjasama luar negeri bidang ekonomi dan pembangunan, penyusunan dan pelaksanaan pengembangan strategi kerjasama luar negeri dan promosi penanaman modal, penggordinasian kebijakan kerjasama luar negeri dan promosi penanaman modal, fasilitasi pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi penanaman modal dalam dan atau luar negeri, pelaksanaan kerjasama luar negeri bidang ekonomi dan pembangunan, pelaksanaan promosi penanaman modal dalam dan atau luar negeri, pelaksanaan publikasi dan distribusi bahan bahan promosi, pelaksanaan fasilitasi penerimaan misi kunjungan calon penanam modal dari dalam dan atau luar negeri, il. pelaksanaan fasilitasi calon penanam modal dalam negeri, penyusunan pengembangan kerjasama luar negeri dan promosi penanaman modal, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang promosi penanaman modal dan kerjasama luar negeri bidang ekonomi dan pembangunan, dan oo. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinaspengembangan promosi, menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan penelitian terhadap kelemahan dan keunggulan dan faktor kompetitif daerah pesaing yang mempengaruhi penanaman modal, menyiapkan bahan pelaksanaan analisis hasil kajian potensi dan peluang penanaman modal daerah, menyiapkan bahan market survey dan market intelligent dalam dan luar negeri, menyiapkan bahan koordinasi kebijakan pengembangan strategi promosi, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pengembangan promosi, menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan promosi, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. seksi pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas:enyiapkan bahan fasilitasi peminatan penanam modal dalam negeri, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan promosi penanaman modal, menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan promosi penanaman modal, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. seksi sarana dan prasarana promosi dan kerjasama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas: menyiapkan modal, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknisanalisis datadan sarana dan prasarana promosi dalam dan luar negeri, menyiapkan bahan pelaksanaan publikasi dan distribusi bahan bahan promosi, menyiapkan bahan koordinasimonitoring, evaluasi dan pelaporan dan pengawas, mempunyai fungsi: perumusan kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelaksanaan pemantauan dalam pelaksanaan penanaman modal, pelaksanaan cc. pelaksanaan pembinaan atas pelaksanaan penanaman modal, penyusunan laporan kegiatan penanaman modal, mengoordinasikan kebijakan pengendalianbimbingan dan penyuluhan kepada penanam modal, pelaksanaanpelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan berdasarkan izin yang dimiliki, j . penyusunan rumusan penetapan pembatalan pencabutan izin prinsip izin usaha, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, il. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. seksi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan pemantauan dalam pelaksanaan penanaman modal, menyiapkan bahan pelaksana, cc. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis laporan kegiatan penanaman modal dari hasil kunjungan lapangan, menyiapkan bahan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal menyiapkan bahan realisasi pelaksanaan penanaman modal secara periodik, menyiapkan bahan inventarisasi dan identifikasi terkait hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal, menyiapkan bahan pelaksanaan rekapitulasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal dalam laporan kegiatan penanaman modal kabupaten kota, menyiapkan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidangteknis pembinaan pelaksanaan penanaman modal, menyiapkan bahan pembinaan atas pelaksanaan penanaman modal, menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan kepada penanam modal, menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal, menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi pembatalan pencabutan izin prinsip izin usaha, menyiapkan bahan penyusunan rumusan penetapan pembatalan pencabutan izin prinsip izin usaha, menyiapkan data permohonan scrapping mesin peralatan, menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan perusahaan atas pelaksanaan proses produksi tidak sesuai dengan izin, menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepada bidangpengawasan pelaksanaan penanaman modal, menyiapkan datamenyiapkan bahan pengawasan terhadap perusahaan berdasarkan izin yang dimiliki, menyiapkan bahan laporan terkait pengawasan penanaman modal, menyiapkan menyiapkan bahan koordinasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal, menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pemindahan aset kepada grup perusahaan berupa mesin yang mendapatkan fasilitas barang modal, menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. bagian keenam analisis data bidang penanaman modal serta mengembangkan sistem informasi penanaman modal. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang data dan sistem informasi, mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis data dan sistem informasi, pelaksanaan penyusunan dan memelihara data statistik penanaman modal, cc. pelaksanaan penyusunan sumberdaya pemerintah daerah penanaman modal, pelaksanaan penyusunan laporan hasil analisis dan pengolahan data penanaman modal, mengoordinasikan kebijakan data dan sistem informasi, pelaksanaan pengembangan sistem informasi penanaman modal, pelaksanaan analisis data informasi penanaman modal, penyiapan bahan visualisasi data danpelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sistem informasi penanaman modal provinsi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan data dan sistem informasi, pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. seksi verifikasi dan pengolahverifikasi dan pengolahan data, menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi penanaman modal, menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi data dan informasi sebagai bahan analisis data penanaman modal, menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara data statistik penanaman modal, menyiapkan bahan penyusunan sumberdaya pemerintah daerah penanaman modal, menyiapkan bahan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal, menyiapkan bahan koordinasi verifikasi dan pengolahan data, menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan verifikasi dan pengolahan data, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. seksi analisis dan evaluasi datnalisis dan evaluasi data, menyiapkan bahan koordinasi pengumpulan dan verifikasi analisis dan evaluasi data, cc. menyiapkan bahan analisis dan evaluasi data penanaman modal, menyiapkan bahan visualisasi analisis dan evaluasi data penanaman modal, menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan analisis dan evaluasi data penanaman modal provinsi, menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan analisis dan evaluasi data, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. seksisistem informasi, menyiapkan menyiapkan bahan koordinasi pengumpulan dan verifikasi data sistem informasi menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sistem informasi penanaman modal, menyiapkan bahan penyediaan layanan sistem informasi dibidang penanaman modal, menyiapkan bahan sistem informasi penanaman modal, menyiapkan bahan visualisasi sistem informasi penanaman modal, menyiapkan bahan koordinasi pengembangan sistem informasi penanaman modal, menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sistem informasi penanaman modal provinsi, menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sistem informanaman mod,ajakdaftar alokasi tambahan bagi hasil penerimaan retribusi teraman eaguparen semarang 2kendal 3besar |grobogan sisa kudus para 8rembang 9blora pekalongan |batang pemalang |tegal |brebes 15l humas cilacap |purbalingga banjarnegara magelang |temanggung wonosobo ipurworedio 23kebumen |klaten bovowu sragen |sukoharjo karanganyar wonogiri semarang |pekalongan |surakarta (salatiga 34ilegal (magelang mmpemerintahiprovinsivawaytengah lia daerah provinsi jawa tengah dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keupenggantian uang persediaan nihil yang selanjutnya disebut spm gup nihil adalah penggantian nihil yang diterbitkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran untuk selanjutnya disampaikan kepada biro keuangan bagian perbendaharaan untuk diterbitkan sp2d nihilpm non anggaran adalah dokumen yang diterbitkan oleh bud untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas penyetoran pbiro keuangan bagian perbendaharaan atas spm gup nihil yang dibuat oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran padmpiran xdaftar dana cadangan tahun anggaran. jumlah dana sisa dana tujuan pembentukan dasar hukum cadangan yang saldo awal transfer dari transfer saldo yang belum dana cadangan pembentukan direncanakan rp) kas daerah kas daerah akhir dicadangkan dana cadangan rp) rp) rp) rp) rp) lo. lo. ll. oo. oo. no) lo. lo. lo) lo. no) ll. lo. oo. aah lo. lo. gubernur jawa tengah (tanda tangan) (nama lengkap) lampiran xire rneoaaan daftar pinjaman daerah tahun anggaran . jumlah pembayaran tahun jumlah sisa pembayaran rp) sumber dasar hukum tanggal tahun jumlah jangka persentase tujuan rp) pinjaman pinjaman obi: asi perjanjian pinjaman nilai aman bunga penggunaan pokok pokok daerah pinjaman obligasi nominal obligasi akan pinjaman pinjaman pinjaman bunga pinjaman bunga anu daerah daerah rp) rp) rp) rp) lal gubernur jawa tengah (tanda tangan) (nama lengkap)sea dpw. gubernur jawa tengah, menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan . peraturan daer,adan layanan umum daerahumah sakitintah pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan blue yang selanjutnya disebut sp3bp blue adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pimpinan blue kepada kuasa bendahara umum daerah untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja. surat pernyataan tanggung jawab blue yang selanjutnya disingkat spt blue adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh pimpinan blue atas pendapatan dan atau belanja. surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan blue yang selanjutnya disebut sp2bp blue adalah surat yang diterbitkan oleh bidang perbendaharaan bukan selaku kuasa bendahara umum daerah untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja berdasarkan sp3bpprovinsi jawa tengahgubernur ini:incidi. pada tanggal . gubernur jawa tengah tandatangan (nama jelas) diundangkan di. pada tanggal . j.iu. sekretaris daerah provinsi jawa tengah tandatangan (nama jelas) berita daerah provinsi jawa tengah tahun . nomor .era ringkasan penjabaran apbd tahun anggaran . urutatau pemerintah daerah lainnya jumlah pendapatanabupaten kota dan pemerintahan desa tiprovinsi jawa tengah, oo. gubernur (tanda tangan) nama jelaspenjabaran apbd tahun anggaran . urusan pemerintahan xx. organisasi skpd dkk known nan nannannnnnannanaan |4a islelzlsl9| lo. ho.| pena bea till telah oo. nan till tetes . ee, tanggal. gubernur jawa tengah (tanda tangan) nama lengkap) lampiran iiiemerintah provinsi jawa tengah daftar nama penerima hibah tahun anggaran ee. nama penerima alamat jumlah gubernur jawa tengah (tanda tangan) nama lengkap)tentang evaluasi, penetapan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur apbd ketentuan umum rancangan peraturan daerah apbd beserta lampiran dan rancangan peraturan gubernur penjabaran apbd diserahkan oleh gubernur kepada menteri dalam negeri untuk dievaluasi. setelah hasil evaluasi menteri dalam negeri ditetapkan, gubernur menetapkan perda apbd dan rapergub penjabaran apbd. pihak terkait gubernur menteri dalam negeri alur prosedur gubernur menyerahkan perda apbd beserta lampiran dan rapergub penjabaran apbd kepada menteri dalam negeri. penyampaian perda dan rapergub akan dihampiri dengan persetujuan bersama pemda dprd terhadap perda apbd kua dan pas yang disepakati gubernur dan pimpinan dprd risalah sidang jalannya pembahasan perda apbd nota keuangan dan pidato gubernur perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang dprd. menteri dalam negeri mengevaluasi kesesuaian perda apbd beserta lampiran dan rapergub penjabaran apbd dengan permendagri tentang evaluasi perda. jika perda apbd tidak dapat diterima dalam proses evaluasi pemda dan dprd harus melakukan penyempurnaan. menteri dalam negeri menyerahkan perda apbd beserta lampiran dan rapergub penjabaran apbd yang sudah sesuai dengan permendagri tentang evaluasi perda kepada gubernur. selanjutnya gubernur menetapkan perda apbd beserta lampiran dan rapergub penjabaran apbd paling lambat desember tahun sebelumnya gubernur menyerahkan perda apbd beserta lampiran dan rapergub penjabaran kepada menteri dalam negeri setelah ditetapkan dan diserahkan kepada ppid sebagai dasar penyusunan rancangan dpa skpd dan rancangan anggaran kas. bagan alur prosedur rapergub penjabaran apbd perda apbd lamp evaluasi mendagri penyempurnaan sesuai penyempurnaan tidak peraturan gubernur perundang dprd undangan rapergub penjabaran apbd perda apbd samp perlu perlu penjabaran penjabaran apbd apbd perda apbd penetapan perda amp dan perlu perlu penjabaran penyiapan apbd perda apbd rank dpa amp skpd anggaran kaspenyusunan dokumen pelaksanaan anggaran ppid penyusunan dpa pendapatan ppid ketentuan umum input data dpa pendapatdapatan ppid, dilakukan untuk menghasilkan output rancangan dokumen dpa pendapatan ppid dan dokumen dpa pendapatdapatan ppid untuk menyusun rancangan dpa pendapatdapatandapatdapatan ppid, hanya dilakukan penambahan atau lampiran sisterbd. lampiran sistem dan prosedur rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur apbd lampiranapbd lampiran sistem dan prosedur dokumen pelaksanaan anggaran ppid lampiran vii sistem dan prosedur dokumen pelaksanaan anggaran skpd lampiran viii sistem dan prosedur anggaran kas lampiran sistem dan prosedur rencana kerja operasional lampiran sistem dan prosedur rencana umum pengadaan lampiran sistem dan prosedur rencana bisnis anggaran blue lampiran xii sistem dan prosedur perubahan apbd lampiran xiii sistem dan prosedur surat penyediaan dana lampiran xiv sistem dan prosedur uang persediaan lampiran sistem dan prosedur ganti uang persediaan lampiran xvi sistem dan prosedur tambah uang persediaan lampiran xvii sistem dan prosedur pengajuan pengesahan penggunaan tambahan uang persediaan lampiran xviii sistem dan prosedur pengajuan pengesahan penggunaan uang persediaan ss. lampiran xix sistem dan prosedur belanja langsung barang dan jasa lampiran sistem dan prosedur belanja tidak langsung gaji lampiran xxi sistem dan prosedur belanja tidak langsung ppid lampiran xxii sistem dan prosedur ketatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan lampiran xxiii sistem dan prosedur ketatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran lampiran xxiv sistem dan prosedur pelaporan dan pengendalian lampiran xxv sistem dan prosedur pengesahan blue lampiran xxvi sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan aa. lampiran xxvii sistem dan prosedur penyusunan catatan atas laporan keuangan bb. lampiran xxviii sistem dan prosedur koreksi transaksi apbd cc. lampiran xxixpertanggungjawaban apbd penyesuaian penyempurnaan perbaikan antara lain nomor dan tanggal dpa. penyusunan dpa belanja ppid ketentuan umum input data dpa belanjabelanja ppid, dilakukan untuk menghasilkan output rancangan dokumen dpa belanja ppid dan dokumen dpa belanjabelanja ppid untuk menyusun rancangan dpa belanjabelanjabelanjabelanjadpa pembiayaan ppid ketentuan umum input data dpa penerimaan dan pengeluaran pembiayaerimaan dan pengeluaran pembiayaan ppid, dilakukan untuk menghasilkan output rancangan dokumen dpa penerimaan dan pengeluaran pembiayaan ppid dan dokumen dpa penerimaan dan pengeluaran pembiayaerimaan dan pengeluaran pembiayaan ppid formulir dpa ppid dan untuk menyusun rancangan dpa penerimaan dan pengeluaran pembiayaerimaan dan pengeluaran pembiayaan ppid formulir rka ppid danerimaan dan pengeluaran pembiayaerimaan dan pengeluaran pembiayaankompilasi dpa pendapatan, belanja dan pembiayaan ppid berdasarkan hasil input dpa skpd dpa ppid dpa ppid dan dpa ppid bagian anggaran skpd mencetak formulir dpa ppid dan menyerahkannya kepada tapi tapi kemudian memverifikasi rancangan dpa ppid dengan batas waktu verifikasi adalah hari kerja setelah ditetapkannya peraturan gubernur tentang penjabaran apbd. atas hasil pembahasan tapi jika tapi menyatakan rancangan dpa ppid tidak sesuai, maka dokumen tersebut diserahkan ppid untuk diperbaiki dan disempurnakan. jika tapi menyatakan rancangan dpa ppid telah sesuai, maka dokumen tersebut diserahkan pada ppid untuk selanjutnya dimintakan persetujuan sekretaris daerah dpa ppid dicetak sebanyak (dua) rangkap untuk dokumen pertama untuk pelaksanaan dan sebagai dasar pembuatan spd. dokumen kedua dibuat arsip oleh ppid. bagan alur prosedur bagian anggaran skpd tapi perda penjabaran apbd surat pemberitahuan ppid ds penyusunan pada tidak dpa dpa dpa dpa ppid ppid ppid ppid na, sekda spd formulir formulir yang digunakan dpa ppid format dpa ppid format dpa ppid format dpa ppid format dpa ppid format dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah nomor dpa ppid formulir dpa ppid mampafooloofa provinsi jawa tengahtarif jumlahkebabababa, i $&wn rencana pendapatan per triwulan triwulan sennnnnnnnanaan .eeujtanggal. triwulan sanaanananananaann mengesahkan, triwulan iii senananannanan pejabat pengelola keuangan daerah triwulan senananannanan jumlah serasapejabat pengelola keuangan daerah enfefela tan tahun anggaran . belanja tidak langsung pejabat pengelola keuangan daerah satuan brbodbadaarba| bcbarharbocha brbodbadaarba| brbodbadaarba| bcbarharbocha brbodbadaarba| brbodbadaarba| bcbarharbocha brbodbadaarba| brbocbadbabal umah triwulan senanannankna .eeujtanggal. triwulan senannannnnnnaa mengesahkan, triwulan iii senananananknan pejabat pengelola keuangan daerah triwulan sennannnnnnanaan (tanda tangan) jumlah seo. (nama lengkap) nip, awadokumen pelaksanaan anggaran formulir pejabat pengelola keuangan daerah xoocorlooloo| ppid tahun anggaran . nagita rekening rp) sabre weberarbar par xearbarperpar weperarbarpa weperarbarpa weberarbar par xearbarperpar weperarbarpa weberarbar par xearbarperpar weperarbarpa weberarbarpar berorde arbarperpar jumlah penerimaan rencana penerimaan per triwulan triwulan senanannnnnnanan mengesahkan, triwulan sennansnnnnanaann pejabat pengelola keuangan daerah triwulan iii senananannanan triwulan senanananananaan (tanda tangan) jumlah seo. bab iiidokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah xoo badoolool tahun anggaran . . malah sora ora po. bapa para po) bapa para po) sebar para berapa bapa para po) sebar para berapa bapa para po) bapa para po) berapa seberapa op. sebar para. bapa para. |. jumlah pengeluaran aan rencana pengeluaran pertriwulan .eeujtanggal. triwulan snaananananaan mengesahkan, triwulan sennansnnnnanaann pejabat pengelola keuangan daerah triwulan iii sananannnannaan triwulan senanannnnnanaan (tanda tangan) jumlah swastajawa tengah tahun anggaran . kode rekening surplus defisit) nn. rencana pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah per triwulan o o |3rar546 pendapatan penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan .eeujskpgubernur jawa tengah ganjar pranowo |
peraturan gubernur jawa timur nomor tahun tentang upah minimumkebijakan penetapberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan rekomendasi dewan pengupahan provinsi, maka perlu menetapkan peraturan gubernur tentang upah minimumkebutuhan hidup layak berita negara tahun nomor peraturan menteri tenaga kerja nomor tahun tentang upah minimumpaten kota jawa timur. memutuskan: menetapkan peraturan gubernur tentang upah minimum provinsi jawa timur tahun dengan peraturan ini, ditetapkan upah minimum provinsi jawa timur tahun besaran upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam sebesar (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam dilarang mengurangi atau menurunkan upah. pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam dalam hal telah ditetapkan upah minimum kabupaten kota, maka yang berlaku adalah upah minimum kabupaten kotdr. dimakan est bagian, s.h, m.h.gubernur jawa tengah, menimbang aa. bahwa dengan telah ditetapkannyaakasudah tidak sesuai lagi: kota dewan perwakilan rakyatda ikna bul. mencabutengan alasanagar sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah provinsi jawa tengah menghentikan pelaksanapaling lambat (tujuh) harining cina gubernur kalimantan tengahprovinsi kalimantan tengah. uang makan adalah uang yang diberikan kepada pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah provinsi kalimantan tengahlingkungan pemerintah provinsi kalimantan tengahjumlah hari hadir kerja pada hari hari kerja selama satu bulan,uang makan,untukro keuanganbesarnya uang makan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil adalah sebesar rp. .(dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja. uang makan dibayarkan dalam bentuk uang. bab iii prosedur dan tata cara pembayaran uang makan pembayaran uang makan didasarkan pada daftar hari kerja pegawai. uang makan tidak diberikan pada pegawai negeri sipil yang tidak hadir kerja, sedang menjalankegawai negeri sipil tidak hadir kerja. pembayaran uang makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung oleh bendahara skpd satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. permintaan spp uang makan dapat diajukan setiap awal bulan berikutnya atau untuk (tiga) bulan sekaligus khusus untuk uang makan bulan desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan15y6 (lima belas persen). spp ls uang makan harus dilengkapi dengan daftar perhitungan uang makan daftar hadir kerja. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. format daftar perhitungan uang makan sebagaimana terlampir dalam lampiran peraturan ini. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir dalam lampiran peraturan ini. spm uang makan dibuat dalam rangkap lima) dengan rincian sebagai berikut lembar kesatu,kedua,dan ketiga disampaikan kepada biro keuangan. lembar keempat untuk satuan kerja bersangkutan. lembar kelima untuk arsip bendahara yang bersangkutan. spm uang makan diajukan biro keuangan untuk diterbitkan sp2d,dihampiri dengan daftar pembayaran uang makan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan gubernur ini,makbagi satuan kerjaprovinsi kalimantan tengah. demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar benarnya. palangka raya,. je. pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, nama .) nip serenaagus smsdaftar pembayaran uang makan satuan kerja bulan kotor bersih hari kerja 4x5) isl nis a92. a92. jumlah terbilang (ek. dengan huruf .) palangka raya,. jj. pengguna anggaran bendahara pengeluaran, pembuat daftar gaji kuasa pengguna anggaran, nama :. jean) hi.) nama b.j kkk) nip pend nnnnnnnnnnnnnannaa) (nip senen ena) nip ade enannnnnana nanaasn untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi saat ini dilakukan perubahan besaran bantuan bossa kepada sma negeri swasta dan smk negeri swasta, sehingga peraturan gubernur kalimantan( berita daerah provinsi kalimantan tengah tahun nomor diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:endidikan provinsi, dengan besaran: sma negeri swasta, sebesar rp. (tiga ratus ribu rupiah) per siswa per tahun, dan smk negeri swasta, sebesar rp. (empatasmemutuskankendaraan bermotor panjang jalan, pendapatan asli daerah: obyek kendaraan bermotor. besarnya alokasi bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotorkendaraan bermotor propbagi hasil penerimaan pajakar alokasi bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor kepada kabupaten kota jawa tengah tahun anggaran kabupaten 1semarang |kendal 3demak a|g began ati cik kudus 7je para 8rembang 0blora pekalongan 1batang 12pemalang 13ilegal (brebes 15banyumas cilacap 17purbalingga |banjarnegara 19magelang temanggung wonosobo |purworejo |kebumen |klaten |boyolali |sragen |sukoharjo |karanganyar wonogiri kota d |semarang |pekalongan |surakarta |salatiga 34ilegal )magelang $ esa o0000000| gubernur jawa tengah ttd ariyanto |
ran han gubernur jawa tengahprovinsi jawa tengah tahun yang dilaksanakan secara terpadu oleh unsur instansi terkait: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamtim koordinasi raskin provinsi tim koordinasi raskinraskin provinsi tim koordinasi raskin provinsi beranggotakan unsur unsur skpd terkait provinsi antara lain: sekretariat daerah, unsur pengawasan provinsi, serta beberapa instansi vertikal, seperti: bps provinsikota sebagai berikut: kota. fungsi dalam melaksanakan tugas tersebut, tim koordinasi raskinkota. sosialisasi program raskin wilayahkota tim koordinasi raskin kabupaten kotaim koordinasi raskin kabupaten kota beranggotakan unsur unsur skpd terkait kabupaten kota antara lain: sekretariat kabupaten kota serta beberapa instansi vertikal, seperti: bps kabupaten kotaumlahada tahun pagu raskin provinsi jawa tengahkota masing masing daerahprovinsi pagu raskin provinsi tahunkota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk rts pm raskin setiap kabupaten kota pada tahun walikotaj .pebruari bupati walikota mengesahkan dpm akhir raskin dpm untuk wilayah kabupaten kota paling lambat maret ilmemutuskanbab ketentuan umum dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan: program raskin adalahmekanisme penyaluran kotab(pelaksanaan jumlah)berdasarkan petunjuk pelaksanaan, tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah provinsi jawa tengah tahun sebagai acuan dalam pelaksanaan program raskin kabupaten kota menyusun petunjuk teknis program raskin yang sesuai dengan kondisi objektif daerah masing masing, sebagai acuan pelaksanaan program. petunjuk pelaksanaan raskin mulai berlaku sejak tanggal januari dengan diterbitkannyaaka petunjuk pelaksanaanprovinsi, atau dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. gubernur jawa tengah, ttd ganjar pranowoodes) musyawarah kelurahantahungubernur adalah gubernur jawa tengah. provinsi adalah provinsi jawa tengah. bupati walikota adalah bupati walikota jawa tengah. kabupaten kota adalah kabupaten kota jawa tengah.tunjuk pelaksanaanprovinsi jawa tengah tahun yang ditetapkan dengan keputusan guberntunjuk pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (raskin) provinsi jawa tengah tahunada septembepelaksanaan raskin jumlah raskin jumlahprovinsi jawa tengahjawa tengahjawa tengrovinsi, kabupaten kota, kecamatan dan pelaksana distribusi raskin desa kelurahan. tim koordinasi raskin provinsi gubernur jawa tengah bertanggung jawab atas pelaksanaan program raskin wilayah jawa tengah dan membentuk tim koordinasi raskin provinsi sebagai berikut: kedudukan tim koordinasi raskin provinsi adalah pelaksana program raskin provinsi, yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur jawa tengah. tugas tim koordinasi raskin provinsi jawa tengahdalam melaksanakan tugasnya tim koordinasi raskin dapat membentuk tim teknis raskin provinsi. fungsi dalam melaksanakan tugas tersebut, tim koordinasi raskinprovinsi jawa tengah. penetapan pagu raskin kabupaten kota jawa tengah. penyusunan petunjuk pelaksanaan jumlah) program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah raskin) |
gubernurjawatengah. peraturan gubernur jawa tengah nomor mem2at kana tentang . . tn: dan dengan rahmat tuhan yang maha esa naa gubernur jawa tengah, menimbang: bahwa agar pelaksanaan program program gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga provinsi jawa tengah, berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, telah ditetapkan peraturan gubernur jawa tengah nomor., dengan memperhatikan keputusan . menteri dalam negeri nomor. tahun tentang pengesahan keputusan ketua umum tim penggerak pemberdayaan dan. kesejahteraan: keluarga. tentang hasil rakernas viii pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tahun. yang. menjadi landasan bagi kebijakan landasan gerak. operasional pemberdayaan dan .kesejahteraan. keluarga, maka. peraturan gubernur jawa tengah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, perlu ditinjau kembali, bahwa. berdasarkan. pertimbangan sebagaimana dimaksud: dalam bnn . huruf 'a, perlu menetapkan peraturan. gubernur tentang penyelenggaraan. pemberdayaan. masyarakat. melalui gerakan bnn pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga provinsi jawa tengah, tang mengingat undang: undang nomor tahun tentang pembentukan tan provinsi jawa tengah himpunan peraturan peraturan negara tahun. bnn halaman aga undang undang: nomor tahun tentang perkembangan koo kependudukan dan. pembangunan. keluarga sejahtera lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan pan dan lembaran negara republik indonesia nomor bana undang undang nomor tahun tentang desa lembaran negara: republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara. republik indonesia nomor pan png, undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah kan lembaran negara republik indonesia. tahun. nomor. tambahan lembaran: negara, republik indonesia nomor innindana tambahan lembaran negara republik indonesia nomor bea peraturan pemerintah nomor tahun: tentang peraturan pelaksanagubernurmemasyarakat lainnya. pembina tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga provinsi jawa tengah yang selanjutnya disebut pembina pkk adalah lembaga non struktural yang memberikan fasilitasi, arahan dan bimbingan serta usulan dalam menyusun kebijakan pembangunan khususnyacamat adalah camat provinsi jawa tengah. kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten kota yang dipimpin oleh camat. kelompok dasa wisma adalah kelompok yang berada bawah tim penggerak pkk desa kelurahan yang dapat bentuk berdasarkan kewilayahan,daerah adalah keluarga perdesaan dan perkotaan daerah yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya, dalam bidang mental spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat berdasarkan pancasila dan. undang undang dasar negara republik indonesia tahun fisik material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup dalam peraturan gubernur ini: kewenangan: kelembagaan, penyelenggaraan,, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi monitoring, dan pembiayaan. bab kewenangan dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pkk daerah dan kabupaten kota gubernur melimpahkan kewenangan penyelenggaraan kepada kepala dinas. tan bab kelembagaan kelembagaan pkk daerah sebagai berikut pkk daerah ditetapkan oleh gubernur, pkk kabupaten kota ditetapkan oleh bupati walikota, pkk kecamatan ditetapkan oleh camat atas nama bupati walikota, pkk kelurahan ditetapkan oleh camat atas nama bupati walikota, pkk desa ditetapkan oleh kepala desa, hubungan kerja antara pkk daerah, pkk kabupaten kota, pkk kecamatan dan pkk desa kelurahan adalah bersifat konsultatif, koordinatif dan hirarkis. untuk mendekatkan jangkauan pembinaan kepada keluarga keluarga dibentuk pkk rukun warga, pkk rukun tetangga dan kelompok dasa wisma:apat dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat. dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pkk daerah sebagaimana dimaksud dalam dibentuk pkk daerah, yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. tugas pkk daerah sebagaimana dimaksud pada adalahemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, cc. mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi, monitoring, daoleh pkk kabupaten kota, melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf kepada gubernur jawa tengah selaku pembina pkk daerah dan kepada ketua tim pkk pusat. susunan keanggotaan pkk daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri: ketua, para wakil ketua, sekretaris, para wakil sekretaris: bendahara, para wakil bendahara, ketua kelompok kerja, dan anggota. keanggotaan pkk daerah sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki kriteria warga negara indonesia, beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, jujur dan dapat menjadi tauladan lingkungannya, mempunyai jiwa dan sifatinstitusi, bersedia bekerjasama dalam satu kesatuan tim dan saling menghormati. pkk daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan (sepuluh) program pokok pkk sebagaimana dimaksud dalam untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program program gerakan pkk daerah dibentuk pembina pkk daerah. tugas pembina pkk daerah sebagaimana dimaksud pada adalah: mengkoordinasikan pelaksanaan program gerakan pkk provinsi jawa tengah, memfasilitasi penguatan kelembagaan tim penggerak pkk provinsi jawa tengah, memfasilitasi pelaksanaan program program gerakan pkk melalui pkk provinsi jawa tengah, susunan organisasi pembina pkk daerah sebagaimana dimaksud pada adalah ketua ketua ii: cc.: wakil ketua, pengarah teknis: sekretaris. anggota. susunan organisasi pembina pkk daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. babi nan untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pkk, pkk daerahpemerintah, lembaga internasional dan dunia usaha, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bnn bab viii pelaporan pkk daerah wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan gerakan pkk kepada gubernur selaku pembina pkk daerah dan kepada pkk pusat, pengawasan dan evaluasi monitoring gubernurdaerah. guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada maka gubernur menugaskan kepala dinas bersama instansi terkait sesuai kebutuhan. pkk daerahpkk daerah melakukan evaluasi dan atau monitoringbabiengan ditetapkannya rumah sakit umum daerah dan rumah sakit jiwa daerah provinsi jawa teng,rumah sakit daerah provinsi jawa tengah dalam mekanisme penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi jawa tengah, bahwa dengan adanya perkembangan keadaan utamanya hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi jawa tengah tahun nomor lhp bpk xviii.smg maka peraturan gubesesuaiperubahan atas peraturan gubesebagai berikut: ketentuan diubah, judul pada bagian ubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: bagian kedua dokumen pelaksanaan anggaran blue dpa disusun dan disahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. dpa yang telah disahkan oleh ppid merupakan dasar pelaksanaan anggaran blue rsketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: berdasarkan rba definitif sebagaimana dimaksud dalam dan dpa sebagaimana dimaksud dalam blue rsd merealisasikan penerimaan dan pengeluaran dari dan untuk kegiatan pelayanan yang diberikan definitifii: gubernur jawa tengahkerjaan umum dan perumahan rakyat nomor prt m tentang komisi irigasi perlu ditindak ntukan komisi irigntukan komisi irigasiseilihan anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf dari unsur non sebagaimana dimaksud dalam huruf dari unsur non pemerintah dituangkan dalam berita acara yang memuat identitas p3a gp3a dan memuat pengguna jaringan irigasi lain yang disepakati menjadi wakil dalam komisi irigasi provinsi, berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf ditandatangani oleh paraprovinsi kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya. anggota komisi irigasi provinsi dari unsur pemerintah dan non pemerintah dinyatakan berhenti apabila mengundurkan diri, meninggal dunia, ditarik oleh organisasi yang diwakilinya. anggota komisi irigasi provinsi yang dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada harus diadakan penggantian antar waktu. bagian keempat hak dan kewajiban anggota hak anggota komisi irigasi provinsi sebagai berikut mendapatkan informasi tentang masalah masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi provinsi dan informasi terkait lainnya, menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik pada saat sidang ataupun luar sidang, mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus, mengikuti proses pengambilan keputusan, mempunyai hak suara yang sama, dan dapat dipilih sebagai wakil komisi irigasi provinsi dalam dewan sumber daya air provinsi. kewajiban anggota komisi irigasi provinsi sebagai berikut mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, menghadiri rapat rapat dan atau sidang sidang komisi irigasi provinsi dan kegiatan lainnya, mentaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi provinsi, dan menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakili. bagian kelima masa kerja masa kerja keanggotaan komisi irigasi dari unsur pemerintah selama (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali selama (dua) periode berikutnya. masa kerja keanggotaan komisi irigasi dari unsur non pemerintah selama (tiga) tahunbagian keenam tata kerja sidang komisi irigasi provinsi dilaksanakan sekurang kurangnya (dua) kali dalam (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan, menjelang musim kemarau, dan menjelang akhir tahun anggaran yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi irigasi dan dipimpin oleh ketua komisi irigasi provinsi. tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh ketua dan atau ketua harian komisi irigasi provinsi. dalam melakukan persidangan, ketua komisi irigasi provinsi dapat mengundang narasumber tertentu dansekretariat komisi irigasi bagian kesatu sekretariat komisi irigasi provinsi pelaksanaan tugas komisi irigasi provinsi difasilitasi oleh sekretariat komisi irigasi provinprovinsi melalui sekretaris komisi irigasi provinsi. susunan organisasi sekretariat komisi irigasi provinsi ditetapkan oleh ketua harian komisi irigasi provinperangkat daerah yang membidangi irigasi. staf sekretariat dapat terdiri atas personil yang berasal dari perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah provinsi, perangkat daerah yang membidangi irigasi, dan perangkat daerah yang membidangi pertanian. bagian kedua tugas sekretariat sekretariat komisi irigasi provinsi sebagaimana dimaksud pada bertugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi provinsi, memfasilitasi penyediaan tenaga ahli pakar narasumber yang diperlukan oleh komisi irigasi provinprovinsi secara administrasi berada bawah perangkat daerah yang membidangi irigasi. uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat komisi irigasi provinsi diatur lebih lanjut oleh ketua harian komisi irigasi provinsi. bab vii hubungan kerja antar komisi irigasi hubungan kerja antar komisi irigasi provinsi dengan komisi irigasi antar provinsi dan komisi irigasi kabupaten kota bersifat konsultatif dan koordinatif. hubungan kerja antar komisi irigasi provinsi dengan dewan sumber daya air provinsi, dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatifiaya yang diperlukan untuk kegiatan komisi irigasi provinsi sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada kegiatan satuan kerja pada perangkat daerah yang membidangi irigasi. sekretariat menyiapkan rencana kebutuhan biaya operasional komisi irigasi provinsi untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang ditetapkan. pertanggungjawaban penggunaan dana operasional komisi irigasi provinsi dilakukan oleh sekretariat melalui satuan kerja pada perangkat daerah yang membidangi irigaerah irigasi kewenangan pemerintah yang terletak provinsi jawa tengah. daerah irigasi kabupaten kota kabupaten tegal dan kabupaten brebes. kabupaten pemalang dan kabupaten pekalongan. pesantren letak. kabupaten pekalongan dan kota pekalongan. kupang kompeni. kabupaten batang, kabupaten pekalongan dan kota pekalongan. waduk malahan. kabupaten brebes. nan pemali bawah bd. noto). kabupaten tegal dan kabupaten brebes. catatan bd. dukuh jati). kabupaten tegal. cicero rambut). kabupaten tegal. comal sukawati. kabupaten pemalang. senapan proyek. kabupaten tegal dan kabupaten pemalang. kabupaten grobogan dan kabupaten demak. bodi troppo. kabupaten kendal. kedung asem. kabupaten batang dan kabupaten kendal. kelambu. kabupaten grobogan, kabupaten demak, kabupaten kudus, kabupaten jepara dan kabupaten pati. kabupaten grobogan dan kabupaten demak bd. sumpil. kabupaten grobogan. magelang. kebumen. ii. daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi ear kabupaten karanganyar. sukoharjo. ema ema pemanas pemanas fee oke o gubernur jawa tengah, ttd ganjar pranowoatu daerah pelayanan petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air sendirisusunan organisasi komisi irigasi provinsi ketua ketua sekretariat ketua bidang sekretaris anggota anggota gubernur jawa tengah, ttd ganjar pranowo dinas adalah instansi pemerintah provinsi yang membidangiuntuk pengaturan air irigasi pada jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, pembuangansusunnya peraturan gubernur ini sebagai pedoman dalam pembentukan komisi irigasi provinsi jawa tengah. tujuan disusunnya peraturan gubernur ini untuk menjamin keterwakilan para pemangku kepentingan terkait irigasi dan terselenggaranya pemilihan anggota komisi irigasi secara demokratis. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini meliputi kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi komisi irigasi provinsi, susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja komisi irigasi provinsi, tata cara pemilihan keanggotaan komisi irigasi provinsi, hubungan kerja antar komisi irigasi, dan pembiayaan. bab kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi bagian kesatu kedudukan komisi irigasi provinsi berkedudukan ibu kota provinsi. komisi irigasi provinsi sebagaimana dimaksud pada merupakan lembaga koordinasi dan komunikasi yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur. bagian kedua wilayah kerja wilayah kerja komisi irigasi provinsi meliputi daerah irigasi yang pengelolaan jaringan privasi(seribu) sampai dengan (tiga ribu) yang berada dalam provinsi dan daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten kota dengan luasan paling besar (tiga ribu) ha: dan daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari (tiga ribu) yang utuh dalam wilayah provinsi baik yang sudah ditugasi pembantuan maupun yang belum ditugasi pembantuankan dari pemerintah kepada pemerintah provinsi. data daerah irigrumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi jaringan: koordinasi antara pemerintah provinsi dengan perkumpulan petani pemakai air pada tingkat daerah irigasi, dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lain dalam wilayah kerja komisi irigasi provinsi, koordinasi komisi irigasi provinsi dengan komisi irigasi kabupaten kota. bab susunan organisasi, keanggotaan, masa kerja, dan tata kerja bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi komisi irigasi provinsi terdiri dari ketua, ketua harian, sekretaris: ketua bidang, dan anggota. bagan organisasi komisi irigsebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah. ketua harian sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh perangkat daerahada perangkat daerah yang membidangi irigasi, sekretaris yang dijabat oleh kepala bidang pada perangkat daerah yang membidangi pertanian. ketua bidang sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh wakil unsur non pemerintah dari perkumpulan petani pemakai air atau pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lain. anggota sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dikelompokan sesuai dengan kelompok bidang yang diperlukan. susunan keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. komisi irigasi provinprovinsi dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. bagian kedua keanggotaan keanggotaan komisi irigasi provinsi terdiri atas wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi pada daerah irigasi wilayah kerja komisi irigasi provinsi, wakil kelompok pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lain pada daerah irigasi wilayah kerja komisi irigasi provinsi, wakil komisi irigasi kabupaten kota yang mempunyai daerah irigasi pada wilayah kerja komisi irigasi provinsi. wakil pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas wakil sekretariat daerah provinsi, wakil perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah: wakil perangkat daerah yang membidangi irigasi, wakil perangkat daerah yang membidangi pertanian, wakil perangkat daerah teknis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasibagian hulu, tengah, dan hilir serta dipilih dari wakil masing masing wilayah kerja unit pelaksana teknis perangkat daerah yang membidanginggantian wakil perkumpulan petani pemakai air selambat selamanya setiap (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratiswakil kelompok pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainapabila calon anggota lebih dari (satu) untuk diusulkan dan ditetapkan oleh gubernur. wakil komisi irigasi kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu wakil komisi irigasi kabupaten kota yang membidangi irigasi yang dipilih secara demokratis paling banyak (dua) orang setiap unit pelaksana teknis pada dinas selanjutnya ditetapkan oleh gubernur. jumlah anggota komisi irigasi provinsi paling banyak (lima puluh satu) orang. bagian ketiga tata cara pemilihan dan penetapan anggota tata cara pemilihan anggota komisi irigasi provinsi dari unsur pemerintah dan non pemerintah dilakukan melalui langkah langkah: gubernur membentuk panitia persiapan pembentukan komisi irigasi yang terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, ketua harian merangkap anggota, ketua harian merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota sekurang kurangnya terdiri atas wakil dari bidangnyusun rencana kerja pembentukan komisi irigasi provinprovinsi dari unsur non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilakukan melalui penetapan jumlah anggota komisi irigasi provinsi dari unsur non pemerintah, pemberitahuan kepada p3a gp3a dan kepada wakil pengguna jaringan irigasi lain, agar melakukan pemilihan calon anggota, pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilengkapi dengan pedoman umum, tata cara pemilihan, dan jumlah anggota masing masing unsur, |
gubernur jawa tengah peraturan gubernur jawa tengah nomor tahun tentang rencana kontingensi bencana tsunami provinsi jawa tengah dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa tengah, menimbang bahwa bencana tsunamiahwa beberapa wilayah kabupaten jawa tengah, terutama yang berada pesisir selatan pulau jawa dan berbatasan langsung dengan samudra hindia rentan terhadap adanya bencana tsunami, oleh karena itu perlu disusun rencana kontingensi bencana tsunami, bahwa mendasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, dalam rangkontingensi bencana tsunamkontingensi bencana tsunami provinsi jawawonogiri, kabupaten purworejo, kabupaten kebumen danpascabencana. ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkmaksud penyusunan rencana kontingensi bencana tsunami yaitu sebagai pedoman landasan operasional dalam penanganan darurat bencana tsunami. tujuan rencana kontingensi bencana tsunami adalah: menurunkan risiko bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat bencana tsunami secara maksimaltingkat daerah, menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat bencana tsunamdaerah untuk penanganan darurat bencana tsunami, d.sebagai instrument koordinasi pemerintah provinsi jawa tengah terhadap penanganan bencana tsunami. bencana tsunami, penyelenggaraan rencana kontingensi bencana tsunami, rencana kontingensi bencana tsunami, evaluasi rencana kontingensi bencana tsunami. bab sifat rencana kontingensi sifat rencana kontingensi bencana tsunami meliputi: partisipatoris, dinamis. rencana kontingensi bencana tsunami yang bersifat partisipatoris, bahwa dalam pelaksanaan kontingensi bencana tsunami melibatkan semua pihak. rencana kontingensi bencana tsunami yang bersifat dinamis, bahwa dalam pelaksanaan kontingensi bencana tsunami selalu terbarukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. bab penyelenggaraan rencana kontingensi bencana tsunami penyelenggaraan rencana kontingensi bencana tsunami mendasarkan pada potensi tsunami indonesia. penyelenggaraan rencana kontingensi bencana tsunami daerah meliputi (empat) wilayah administrasi yaitu: kabupaten wonogiri, kabupaten purworejo, kabupaten kebumen, dan kabupaten cilacap. bab rencana kontingensi bencana tsunami rencana kontingensi bencana tsunami merupakan arahandalam penyelengaraan pengurangan risiko bencana prb) bencana tsunami. rencana kontingensi bencana tsunampelaksanaan dalam hal terjadi bancana tsunami wilayah kabupaten wonogiri, kabupaten purworejo, kabupaten kebumen dan kabupaten cilacap, rencana kontingensi bencana tsunami sebagaimana dimaksud dalam diaktivasi menjadi rencana operasi tanggap darurat. bab viii evaluasi rencana kontingensi bencana tsunami rencana kontingensi bencana tsunamwonogiri, kabupaten purworejo, kabupaten kebumen dan kabupaten cilacap,, asisten administrasi ttd. heru setiadhie berita daerah provinsi jawa tengah tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya plt. kepala biro hukum kepala bagian bantan hukum cas paud, asasi manusia tah pga sara iskandar iva nina tingkat nip.dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota palopo, menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan penyesuaian nomenklatur, fungsi dan mekanisme kerja terhadap organisasi dinas daerah kota palopo, bahwa sehubungan dengansehingga perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan nomenklatur, fungsi dan mekanisme kerja pada dinas pertambangan dan energi kota palopo, bahwa sehubungan dengan ditetapkannyarian pendidikan dan kebudayaan, sehingga perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan fungsi dan mekanisme kerja pada dinas pendidikan kota palopo. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf perlu mengubah. beberapa ketentuan dalam lembaran daerah kota palopo tahun nomor seri nomor diubah sebagai berikut ketentuan angka diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut dengan peraturan daerah ini, dibentuk dinas daerah kota dinas pendidikan dinas pemuda dan olah ragpekerjaan umum dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan dinas kebersihan, pertamanan dan pemakaman dinas pertanian dan peternakan dinas tata ruang dan cipta karya dinas kelautan dan perikanan dinas kehutanan dan perkebunan dinas energi dan sumber daya mineral dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. ketentuanidikan terdiri atas kepala dinas, sekretariat terdiri atas sub bagian umum dan perlengkapan sub bagian kepegawaian sub bagian keuangan bidang pendidikan dasar terdiri atas seksi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan seksi pembinaan sekolah dasar seksi pembinaan sekolah menengah pertama bidang pendidikan menengah terdiri atas seksi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan seksi pembinaan sma ma seksi pembinaan smk bidang pendidikan anak usia dini, non formal dan informal paudni) terdiri atas seksi pembinaan pendidikan anak usia dini seksi pembinaan lembaga khusus dan pelatihan seksi pembinaan pendidikan masyarakat bidang perencanaan dan program terdiri atas seksi penyusunan program seksi monitoring dan evaluasi seksi pendataan diubah sehingga keseluruhan menjadi susunan organisasi dinas pertanian dan peternakan terdiri atas kepala dinas sekretariat terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian sub bagian program sub bagian keuangan bidang tanaman pangan dan hortikultura terdiri atas seksi padi dan palawija seksi hortikultura seksi perbenihan dan perlindungan tanaman bidang peternakan terdiri atas seksi produksi peternakan seksi kesan dan kesmavet seksi pakan ternak bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian terdiri atas seksi pengolahan hasil pertanian dan peternakan seksi pemasaran hasil seksi kemitraan usaha bidang sarana dan prasarana terdiri atas seksi perluasan dan pengelolaan lahan seksi pengelolaan air seksi alsitannak, pupuk dan pestisida unit pelaksana teknis utd) kelompok jabatan fungsional jumlah nama utd diatur dengan peraturan walikota. bagan strukturkedua huruf diubah sehingga keseluruhan menjadi susunan organisasi dinas tata ruang dan cipta karya terdiri atas kepal dinas sekretariat terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian sub bagian perencanaan dan program sub bagian keuangan bidang tata bangunan dan perizinan terdiri atas seksi tata bangunan seksi perizinan bidang cipta karya terdiri atas seksi penyehatan lingkungan dan pemukiman plp) seksi utilitas sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman bidang penataan ruang dan pengendalian terdiri atas seksi penataan ruang seksi pengendalian bangunan bidang perumahan dan pemukiman teridiri atas seksi pembangunan perumahan dan pemukiman seksi bina tehnik perumahan dan pemukiman unit pelaksana teknis dinas utd) kelompok jabatan fungsional. jumlah, nama utd diatur dengan peraturan walikota bagan struktur organisasi dinas tata ruang dan cipta karya sebagaimana tercantum dalam lampiran iiiiubah sehingga keseluruhan menjadinyusunan program bidang pendapatan asli daerah terdiri atas seksi pengelolaan pajak daerah seksi pengelolaan retribusi daerah dan lain lain pad seksi pengawasan dan pengendalian bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan pbb) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) terdiri atas seksi intensifikasi dan ekstensifikasi pbb dan bpt seksi pengelolaan data dan informasi seksi pelayanan dan pengalihan pbb dan bpt bidang anggaran dan kas daerah terdiri atas seksi perencanaan dan evaluasi anggaran seksi perbendaharaan dan kas daerah seksi penyusunan apbd bidang akuntansi dan pelaporan terdiri atas seksi pembukuan dan akuntansi seksi pelaporan dan penyajian informasi keuangan daerah seksi penyusunan pertanggungjawaban bidang aset daerah terdiri atas seksi perencanaan dan pendataan seksi pengadaan seksi penghapusbab xvii bagian kesatu dan bagian kedua diubah, sehingga menjadi sebagai berikut bab xvii dinas energi dan sumber daya mineral bagian kesatujawab dan kewenangannya. untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini, dinas energi dan sumber daya mineral, mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang energi dan sumber daya mineral pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang energi dan sumber daya mineral pengelolaan unit pelaksana teknis dinas utd)energi dan sumber daya mineral terdiri atas:nyusunan program bidang pertambangan dan umum terdiri atas seksi pengusahaan, perizinan pertambangan seksi konservasi, reklamasi dan lingkungan bidang listrik, migas dan pemanfaatan energi terdiri atas seksi pengusahaan ketenagalistrikan, migas dan pemanfaatan energi seksi konservasi lingkungan ketenagalistrikan bidang geologi dan sumber daya mineral terdiri atas seksi geologi dan tata lingkungan seksi sumber daya mineral, air tanah dan air permukaan bidang penyuluhan, pengawasan dan monitoring terdiri atas seksi penyuluhan dan monitoring seksi pengawasan produksi energi dan sumber daya mineral unit pelaksana teknis dinas utd). kelompok jabatan fungsional jumlah, nama utd diatur dengan peraturan walikotakeprotokolan dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sulawesi selatan, menimbang: bahwa sebagai bentuk penghormatan atas kedudukan pejabat negara, pejabat pemerintahan daerah, bahwa untuk menjaga citra penyelenggaraan pemerintahan daerah maka diperlukankeprotokolankeprotokolmerintah daerah dan dprd. pemerintah daerah adalah gubernur dan perangkatwakil gubernur adalah wakil gubernur sulawesi selatan. mantan gubernur mantan wakil gubernur adalah mantan gubernur mantan wakillawesilawesi selatanprovinsi adalah sekretaris daerah provinsidprd kabupaten kota adalah dprd kabupaten kota provinsi sulawesi selatan. ketua dprd kabupaten kota adalah ketua dprd kabupaten kota. protokoler adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai jabatan dan atau kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat. petugas protokol adalah pegawai negeri sipil yang ditetapkan oleh pemerintah provinsian provinsi sulawesi selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintahan provinsi sulawesi selatankepala perwakilan negara asing provinsi sulawesi selatan adalah konsul jenderal dan konsul. tamu daerah adalah pemimpin negara, perwakilan negara asing, pemimpin daerah lain yang berkunjung secara resmi, kerja, atau pribadi provinsi sulawesi selatan. pemimpin negara adalah kepala negara dan atau kepala pemerintahan dari negara sahabatdaerah, pejabat pemerintahandaerah, pejabat pemerintahanpengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan lapanganberikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti melaksanakan upacara. pemimpin tertinggi acara adalah pejabat tertinggi tingkatannya yang hadir dalam acara tetapi tidak bertindak sebagai selaku inspektur upacara grup) organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi, kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa tingkat provinsi berdasarkan ketentuan.fasilitas adalah sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pejabattimbal balik: dan kearifan lokal,daerah, pemerintahan, dan masyarakat, untuk menjaga citra penyelenggaraan pemerintahan daerah melaluisuasana kerja yang harmonis dan hubungan kerja yang saling menghargai antara petugas protokol pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga organisasi kemasyarakatan. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan internasional, nasional maupun daerah, mendapatkan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan protokoler bagipemerintahan, pemerintahan daerah dan masyarakat dalam acara kenegaraan atau acara resmi. ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: tata penghormatan, tata tempat: cc. tata upacara, dan fasilitas pejabat daerahjabat pemerintahan daerahpenghormatanmberikan penghargaan kepada seseorang, pejabat pemerintahan daerah, instansi atau organisasi atas darma bakti dan kesetiaan yang luar biasa pada daerah, bangsa dan negaraapat diselenggarakan dengan mengisi acara sesuai adat dan tradisi masyarakat sulawesi selatan, tanpa mengganggu mekanisme formal tata cara pemberian penghargaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. bentukpejabat pemerintahan daerah yang wafat dan atau meninggal dunia, diberikan penghormatan. bentuk dan tata cara pemberian penghormatan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. bab acara kenegaraan dan acara resmi penyelenggaraan acara kenegaraan atau acara resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, acara kenegaraan atau acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera, sebelum atau sesudah acara kenegaraan atau acara resmi dilaksanakan dapat diisi dengan atraksi kesenian, musik dan pertunjukan yang tidak menganggu kelancaran dan kehormatan acara,maka atau pemimpin tertinggi acara tersebut. penyelenggaraan acara kenegaraan atau acara resmi sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan ibukota provinsi sulawesi selatan atau luar ibukota provinsi sulawesi selatan. penyelenggaraan keprotokolan acara resmi dilaksanakan oleh petugas protokol dari sekretariat lembaga daerah dan atau instansi pemerintahan daerah. penyelenggaraan acara resmi dilakukan oleh: pemerintah daerah, dprd, instansi pemerintah, dan atau organisasi lain. bab tata tempatprd: kepala perwakilan konsuler negara asing daerah, wakil ketua dprd:, pemimpin partai politik provinsi yang memiliki wakil dprd, anggota dprd, jpala badan narkotika nasional provinsi, ketua komisi pemilihan umum daerah, ketua komisi penyiaran indonesia daerah, ketua komisi informasi publik, ketua komisi pemantau persaingan usaha,oo. anggota dprdlainnya, dan pejabat eselon iii jajaran pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya. dalam hal, menempati urutan tata tempat sesuai ketentuan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata tempat sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan gubernurgubernur dan atau wakil gubernur. dalam hal acara resmi tidakpejabat provinsi dan atau pejabat pemerintah yang tertinggi kedudukannya. tata tempat acara resmi yang diselenggarakan dprd menyesuaikan dengan peraturan tata tertib dprd. ketentuan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan pimpinan dprd.apabila istri atau suami yang menjabat sebagaitidak hadir, maka istri atau suami tetap menempati kursi yang disiapkan dan bukan menempati kursi suami atau istrinya. dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daeryang dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi yaitu,organisasi, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat. tokoh masyarakat tertentu unsur komunitas adat lembaga adat pemangku adat, dapat memakai pakaian adat masing masingsebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan gubernur. untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan, dkelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada dapat disesuaikan dengan kondisi dan jenis upacara yang dilaksanamakadengan peraturan gubernur. bendera negara dalam acara kenegaraan dan atau acara resmi yang bukan upacara bendera, dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan sebelah kanan mimbar. bab vii tamu daerah kunjungan tamu daerah dapat berupa kunjungan resmi, kunjungan kerja, atau kunjungan pribadi. tamu daerah yang berkunjung sulawesi selatan mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan sesuai dengan asas timbal balik dalam tata pergaulan internasional, nasional, dan daerah. tamu daerah yang berkunjung sulawesi selatan dapat dijemput dengan tata cara penjemputan menurut adat dan tradisi masyarakat sulawesi selatan. tamu daerah yang berkunjung sulawesi selatan diupayakan untuk mengenal dan mengetahui potensi daerah, tradisi dan adat istiadat yang ada sulawesi selatan baik pada saat acara kunjungan resmi maupun tidak resmi. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jenis kunjungan tamu daerah dan pengaturan keprotokolannya sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan gubernur. bab viii fasilitas pejabat pemerintahan daerah pejabat pemerintahan daerah berdasarkan kedudukan dan jabatannya, mendapat fasilitas berupa rumah dinas atau rumah jabatan, kendaraan dinas atau kendaraan jabatan, dan cc. pakaian dinas. tata cara pemanfaatan rumah dinas jabatan, kendaraan dinas dan jabatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi jabatannya pada pemerintahan daerah, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. iring iringan kendaraan dinas jabatan dalam perjalanan yang menyertai pejabat pemerintah dan pemerintahan daerah, diurut dengan memperhatikan efektifitas dan kesesuaian acara. pejabat pemerintah dan pejabat pemerintahan daerah yang berhak mendapat kendaraan pengawalan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan kemanfaatan: skala prioritas, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi, kewajaran, dan kesederhanaan, tata cara pelaksanaan untuk pemberian dan pemanfaatan fasilitas pejabat pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. tata cara pengawalan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. tata urutan nomor kendaraan dinas atau jabatan bagi pejabat pemerintah dan pejabat pemerintahan daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. bab petugas keprotokolan petugas protokol pada pemerintahan daerah berasal dari unsur pegawai negeri sipil yang ditempatkan pada lingkup sekretariat daerah, sekretariat dprd dan kantor penghubung. lingkup tugas pokok dan fungsi petugas protokol sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. petugas protokol dipersyaratkan memenuhi kualifikasi memiliki pengetahuan dasar tentang keprotokolan, memiliki keterampilan dalam penanganan protokoler, memiliki kemampuan berbahasa yang baik, berpenampilan menarik, dan memahami adat istiadat dan tata pergaulan sesuai kearifan budaya lokal sulawesi selatan. untuk mendukung kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam diberikan pendidikan dan atau pelatihan keterampilan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. untuk mendukung kinerja petugas protokol diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. ketentuan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. dalam melaksanakan tugas keprotokolan, petugas protokol memakai pakaian seragam dan tanda pengenal khusus. ketentuan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. petugas protokol dalam pengelolaan acara yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan daerah, organisasi lainnya senantiasa melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan petugas protokol masing masing. petugas protokol dapat membentuk forum komunikasi protokol daerah. bab sanksi petugas protokol yang karena kelalaiannya menyebabkan acara tidak berlangsung sebagaimana mestinya, diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian. bab ketentuan lain lain setiap organisasi kemasyarakatan, swasta dan pihak pihak lainnya dalam melaksanakan acara yang mengundang pejabat pemerintahan daerah berkoordinasi dengan petugas protokol pemerintah daerah. peraturan daerah ini menjadi pedoman pemerintah kabupaten kota sebelum adanya peraturan daerah tentang keprotokolan. dalam hal pemerintah kabupaten kota membentuk peraturan daerah tentang keprotokolan, maka wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini. pendanaan keprotokolan dalam acara kenegaraan atau acara resmikeprotokolan umum negara dan daerah menghormati kedudukan para pejabat negara, pejabat daerah, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, organisasi kemasyarakatanini berdasar pada undang undang tahun serta peraturan perundang undangan terkait dalam memenuhi tuntutan tugas dan fungsi keprotokolan pemerintahan daerah. keprotokolan tidak lagi dapat dipahami secara sempit hanya pada pengaturan acara, melainkan substansi mendasar adalah suatu penyelenggaraan acara yang mampu memberikan penghormatan secara wajar dan tepat kepada yang berhak dihormati. selain itu, dinamika kegiatan pemerintahan daerah yang tinggi terutama kunjungan resmi dan pribadi tamu daerah, harus diberikan penghargaan yang sewajarnya. akan halnya dengan penyelenggaraan acara oleh berbagai pihak yang menghadirkan pejabat negara dan pejabat pemerintahan daerah disadari bahwa selama ini berbagai kegiatan resmi pemerintahan daerah dalam artian pemerintah daerah dan dprd, namun masih sering menimbulkan perdebatan dalam penyelenggaraannya karena belum memiliki peraturan perundang undangan yang sesuai dengan kondisi daerah, sekalipun diakui bahwa sebagai dasar utamanya adalah undang undang no0. tahun perdebatan tidak hanya pada tata acara, melainkan juga pada tata letak kedudukan pejabat sesuai status sosialnya, sehingga mereka merasa kurang dihargai sebagaimana mestinya. pimpinan dan anggota dprd provinsi sulawesi selatan, mempunyai pedoman dalam kedudukan protokol, namun belum cukup teknis dijabarkan apalagi keterkaitannya dengan pejabat pemerintah daerah dalam acara acara resmi daerah, karena itu diperlukan adanya suatu peraturan perundang undangan daerah yang mampu menjawab tantangan berbagai masalah yang mungkin timbul dan dapat mempengaruhi kerjasama kemitraan antara pemerintah daerah dan dprd. peraturan daerah ini berasaskan kebangsaan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan sebagaimana azas keprotokolan yang diatur dalam undang undang nomor tahun serta ditambahkan azas kearifan lokal yang berkaitan dengan pemberian penghormatan berdasarkan nilai nilai budaya lokal sulawesi selatan yang senantiasa menempatkan tamunya sebagai yang dihormati karena secara timbal balik juga ingin dihormati jika bertamu daerah lain. rasa saling menghormati adalah sesungguhnya hak asasi sesuai nilai ajaran budaya sulawesi selatan. dalam peraturan daerah ini diatur mengenai penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi yang dilaksanakan pemerintah daerah sesuai dengan tata penghormatan, tata tempat dan tata upacara baik dalam upacara bendera maupun bukan upacara bendera. selain itu, diatur pula tentang penghormatan kepada pejabat pemerintahan daerah ketika wafat meninggal dunia, fasilitas yang wajar diperoleh dengan azas kesederhanaan dan kemanfaatan. bahkan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan ketrampilan petugas protokol, diatur tentang perlunya pendidikan teknis beserta fasilitas petugas protokol seperti pakaian khas sesuai adat sulawesi selatan pada saat menerima tamu asing atau acara acara resmi lainnya seperti pada saat peringatan hari jadi daerah. bahwa dalam peraturan daerah ini diatur tentang pemberian fasilitas kepada pejabat pemerintahan daerah tak lain agar pengelolaan rumah dinas jabatan, kendaraan dinas jabatan dan pemberian pakaian dinas sesuai tingkatan jabatannya, harus senantiasa mempertimbangkan aspek kemanfaatan, skala prioritas, efektivitas dan efesiensi, kewajaran bahkan dengan kesederhanaan. terkait kendaraan dinas jabatan, memang harus diatur dan diawasi pengadaan serta penggunaannya, bahkan termasuk urutan nomor setiap kendaraan dinas jabatan sehingga tercipta rasa penghargaan kepada pejabat yang berhak memperolehnya. ii. demi cukup jelasyang dimaksud dengan keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah keprotokolhuruf timbal balik adalah antara pemerintah provinsi sulawesi selatan dengan provinsi lainnya dan antara kabupaten kota. huruf kearifan lokal adalah nilai nilai luhur budaya sulawesi selatan dari berbagai rumpun etnis yang secara umum diterima seperti sipakatau yakni saling menghargai dan sipakalebbi yakni saling menghormati. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas bentuk dan jenis penghargaan yang diberikan oleh gubernur berpedoman pada peraturan perundang undangan dianggap penting pengaturan penyerahan, waktu dan tempat sehingga kepada yang menerimanya mendapatkan kehormatan yang sewajarnya. yang dimaksud acara adat dan tradisi masyarakat sulawesi selatan adalah suatu ritual dengan atraksi kesenian sesuai dengan bentuk dan jenis adat istiadat dan tradisi komunitas adat lembaga adat sulawesi selatan. cukup jelas pejabat pemerintahan daerah yang dimaksudkan adalah gubernur, wakil gubernur, pimpinan dan anggota dprd, sekretaris daerah dan pejabat eselon lingkup pemerintah provinsi. bentuk penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan daerah yang wafat meninggal dalam masa jabatannya adalah pengurusan jenazah, persemayaman, upacara penerimaan dan pelepasan jenazah dari keluarga kepada pejabat setingkat diatasnya atau minimal sejajar dalam jabatannya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas acara tambahan sebelum atau sesudah acara resmi dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang tenang, tidak membosankan bahkan sekaligus sebagai suatu ajang memperkenalkan pertunjukan atau atraksi kesenian tradisional daerah, musik daerah atau pertunjukan yang menghibur undangan dan peserta acara sepanjang tetap dalam tatanan kearifan lokal budaya sulawesi selatan. yang dimaksud dengan cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud dengan organisasi lain, adalah organisasi pemerintah pusat daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan atau organisasi usaha. cukup jelas huruf (l)umum organisasi keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang undangan pemerintah. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan tuan rumah adalah pimpinan instansi pemerintah daerah, bupati walikota dan organisasi lain yang menyelenggarakan acara resmi. cukup jelas cukup jelas cukup jelas isteri pejabat hadir jika diundang bersama dengan suaminya atau sebaliknya dan apabila pejabatnya tidak hadir isteri atau suami tetap menempati kursi yang telah disiapkan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasunjungan resmi' se' penyambutan tamu daerah dilakukan dengan cara adat yang berlaku sesuai adat istiadat sulawesi selatan dan diberikan kepada tamu sesuai tingkatan status sosial dan jabatannya. cukup jelas cukup jelas huruf rumah dinas atau jabatan adalah rumah jabatan yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk digunakan selama menjabat jabatan yang diembannya. huruf (b)sesuai jabatannya, terdiri atas kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas operasional, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus lapangan. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas tata urutan nomor kendaraan dinas jabatan yang dimaksudkan adalah gubernur nomor (satu) wakil gubernur nomor (dua) ketua dprd provinsi nomor (tiga) kepala kejaksaan tinggi nomor (empat) ketua pengadilan tinggi nomor (lima) urutan nomor (enam) dan seterusnya diatur dengan peraturan gubernogan komering ulu, menimbang bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun yang bersumber dari kegiatan usaha dan rumah tadalam rangka pengawasan dan pengendalian pengelola, dipandang perlu diatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dalamlingkungan hidup adalah badan lingkungan hidup kabupaten ogan komering uluhidup akibatadalah kegiatan menyimpan limbah yang dilakukanrecovery) dan atau penggunaan kembali reuse) dan atau daur ulang bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: pengendalian limbah melalui perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah skala kabupaten.iii identifikasi limbahlimbah dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasanbagaimana pada, menyebabkan infeksi,daerah ini, apabila terbukti memenuhi dalamdaerah ini dapat dikeluarkan dari daftar tersebut apabila dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa limbah tersebut bukan limbah berdasarkan prosedur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. pembuktian secara ilmiah sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan uji karakteristik limbah b3, uji toksikologi,bab pengelolaan limbah setiap orang yang usaha dan atau kegiatannya menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan terhadapmeliputi kegiatan pengangkutan, penyimpanan sementara, cc. pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. bab izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah setiap kegiatan penyimpanan sementara atau pengumpulan limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf terlebih dahulu wajib memiliki izin dari bupati. paragraf tata cara dan syarat memperoleh izin pemohon izin sebagaimana dimaksud dalam diajukan secara tertulis kepada bupati melalui kepala badan lingkungan hidup. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengisi formulir permohonan izin pengelolaan limbahmberi, dan penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan. iziapat berupa pemberian atau penolakan izibelum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin ui skpd yang membidangi urusan lingkungan hidup wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasiskpd yang membidangi uruspemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan hurufsebagaimana dimaksud dalam pada dihembuskan kepada menteri dan gubernur. penolakhuruf dan huruf disertai alasan penolakan. paragraf masa berlaku(l)laporan pengelolaan limbah setiap pengelola limbah dan atau penghasil limbah wajib melaporkan pengelolaan limbah paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) bulan kepada bupati melalui badansebagai bahan evaluasi dan pembinaan bagi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. bab pengawasan pengelolaan dan pemulihan akibat pencemaran limbah bupati melalui badbadan lingkungan hiduperpedoman pada tata laksana pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku. pejabat pengawas lingkungan hidup daerah pld):visetiap orang yang melakukan pengelolaan limbah tanpa izibab ketentuan peralihan izin penyimpanan sementara dan atau izisampai masa berlakunya izinrama pay serangan pap organ d1005d pelumas bekas tabel daftar limbah dari sumber yang spesifik kode jenis kode sumber pencemaran asal uraian limbah pencemaran utama industri kegiatan limbah kegiatan d201 pupuk proses produksi amonia, katalis bekas logam berat (terutama as, hg) urea dan atau asam fosfat sludge proses produksi sulfida senyawa amonia ipar yang mengolah ellen dari proses produksi atas limbah laboratorium sludge dari ipar karbon aktif bekas d202 pestisida mfd pestisida sludge dari ipar bahan aktif pestisida bahan organik atau penyimpanan dan alat pengemasan dan perlengkapan hidrokarbon terhalogenasi inorganik yang pengemasan pestisida digunakan untuk produk off spec pelarut mudah terbakar pemberantasan atau ipar yang mengolah ellen pengendalian hama atau dari proses produksi residu proses produksi dan formulasi logam dan logam berat (terutama as, pb, gulma pestisida hg, cu, zn, th) pelarut bekas (insektisida, herbisida, senyawa sn organik fungisida, algida, rodensida, defiant) absorbed dan filter bekas residu proses destilasi, evaporasi pengumpulan debu limbah laboratorium d203 proses kloro alkali proses produksi klorin sludge dari ipar logam berat (terutama hg) (metoda elektrolisis dengan umumnya merupakan menggunakan proses sel absorbed dan filter bekas hidrokarbon terhalogenasi kegiatan yang terkait merkuri) dalam produksi senyawa alat yang terkontaminasi kimia atau produk yang pemurnian garam berbahan dasar plastik sludge hasil proses pengawetan seperti: soda kosmik, proses produksi soda klorin, vinylchloride, kosmik (metoda sel merkuri) limbah laboratorium polyvinylchloride, parafin mengandung klorin, ipar yang mengolah ellen ethylenedichloride, dari proses produksi atas hypochlorite, asam hydrochloride, dll. d204 resin agresif mdp resin agresif bahan dan produk off spec bahan organik (terutama senyawa fenol) phenol formaldehida pf), ipar yang mengolah ellen residu dari kegiatan produksi hidrokarbon terhalogenasi urea formaldehida uf), dari produksi resin agresif melamin formaldehida katalis bekas mf), dil pelarut bekas limbah laboratorium sludge dari ipar d205 polimer mdp monomer dan polimer monomer oligomer yang tidak berbagai senyawa organik bereaksi kegiatan produksi, baik ipar yang mengolah ellen khusus ataupun teri dari produksi polimer katalis bekas hidrokarbon terhalogenasi terasi dalam manufaktur produk plastik atau serat, residu produksi reaksi polimer logam berat (terutama cd, pb, sb, sn) dengan cara polimerisasi absorbed (misalnya karbon aktif bekas) bean apinya: sludge terkontaminasi dari proses polyvinyl chloride pvc), limbah laboratorium produksi rayon resin akrilik polyvinyl acetate pva), polyethylene (pe), sludge dari ipar polipropilena (pp), acrylonitrile butadiena sisa dan bekas stabilizer (misal nya sirene abs), dalam produksi pvc cd, zn, as) acrylonitrile sirene as), synthetic resin (asked, fire retardasi (misalnya dan amino, epoch, phenol, senyawa bromin organik) polyester, polyurethane, vinyl acrylic), phthalate senyawa organik pet), polystyrene (ps), polyethylene terephthalate (pet), residu dari proses destilasi polystyrene ps), sirene butadiena rubber (sbr). petrokimia mdp produk petrokimia sludge proses produksi dan fasilitas organik penyimpanan industri yang ipar yang mengolah ellen hidrokarbon terhalogenasi menghasilkan produk proses katalis bekas d206 organik dari proses logam berat (terutama cr, ni, sb) pemecahan fraksi minyak pengolahan limbah tar (residu akhir) bumi atau gas alam, hidrokarbon aromatis termasuk produk turunan yang dihasilkan langsung dari produk dasarnya. residu proses produksi reaksi misalnya parafin, olefin, absorbed (misalnya karbon aktif) daftar dan hidrokarbon bekas dan filter bekas aromatis (metana, etana, propana, etilen, propilena, limbah laboratorium butana, sikloheksana, benzena, toluena, natale, sludge dari ipar asetilena, asam asetat, xilena) dan seluruh produk turunannya residu ash proses spray drying pelarut bekas d207 pengawetan kayu proses pengawetan kayu ipar yang mengolah ellen judge dari proses pengawetan kayu fenol terklorinasi (misalnya proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan pentakllorofenol) sludge dari alat pengolahan hidrokarbon terhalogenasi pengawetan kayu senyawa organometal produk off spec dan produk left over pelarut bekas kemasan bekas sludge dari ipar d208 peleburan pengolahan proses peleburan besi baja ash, gross, slag dari furnace logam berat (terutama as, cr, pb, ni, cd, besi dan baja th, dan zn) proses casting besi baja debu, residu dan atau sludge dari fasilitas pengendali pencemaran organik (fenolik, natale) proses besi baja rolling, drawing, meeting udara sianida coke manufacturing sludge dari ipar limbah minyak ipar yang mengolah ellen pasir foundry dan debu cupola dari coke oven blast furnace emulsi minyak dari pendingin pelumas sludge ammonia still lime sludge dari prosesrolling d209 operasi penyempurnaan penyempurnaan dan larutan asam alkali bekas dan logam berat (terutama as, cr, pb, ni, cd, baja pemrosesan baja residunya th, zn) steel surface treatment residu terkontaminasi sianida (hot larutan asam dan alkali (picking, passivation, metal treatment) cleaning) nitrat slag dan residu lain yang terkontaminasi logam berat fluorida sludge dari proses pengolahan sianida (kompleks) residu larutan pengolah bekas flying agent bekas d210 peleburan timah hitam proses peleburan timah sludge dari fasilitas proses logam berat (terutama as, pb, cd, zn, th) pb) sekunder dan atau primer peleburan larutan asam ipar yang mengolah effluen debu dan atau sludge dari fasilitas dari proses peleburan timah pengendalidan pemurnian proses primer dan sekunder sludge dari fasilitas proses logam berat (terutama cu, pb, cd, th) tembaga peleburan dan peleburan dan penyempurnaan penyempurnaan tembaga larutan asam debu dan atau sludge dari fasilitas peleburan dengan electric pengendali pencemaran udara arch furnace larutan asam bekas pabrik asam (acid plant) residu dari proses penyempurnaan ipar yang mengolah ellen secara elektrolisis dari proses peleburan tembaga sludge dari ipar sludge dari acid plant slowdown d212 tinta mdp tinta sludge dari proses produksi dan organik (binder dan resin) penyimpanan kegiatan kegiatan yang proses drinking pada pabrik hidrokarbon terhalogenasi menggunakan tinta seperti bubur kertas sludge terkontaminasi tinta percetakan pada kertas, plastik, senyawa organometal tekstil, dll., termasuk proses ipar yang mengolah effluen pelarut bekas drinking pada pabrik bubur dari proses yang kertas. berhubungan dengan tinta sludge dari ipar pelarut mudah terbakar residu dari proses pencucian logam berat (terutama cr, pb) kemasan bekas tinta pigmen dan zat warna produk off spec dan kadaluarsa deterjen calcio printing d213 tekstil proses finishing tekstil sludge dari ipar mengandung logam berat (terutama as, cd, cr, pb, cu, logam berat zn) proses dying bahan tekstil pelarut bekas (cleaning) hidrokarbon terhalogenasi (dari proses proses printing bahan tekstil dressing dan finishing) fire retardasi sb senyawa brom ipar yang mengolah ellen organik) pigmen, zat warna dan pelarut organik proses kegiatan diatas tensioactive (surfaktan) d214 manufaktur dan seluruh proses yang sludge proses produksi logam dan logam berat (terutama as, ba, perakitan kendaraan berhubungan fabrikasi dan cd, cr, pb, ag, hg, cu, ni, zn, se, sn) dan mesin finishing logam, manufaktur pelarut bekas dan cairan pencuci mesin dan suku cadang dan (organik anorganik) nitrat perakitan. termasuk kegiatan mencakup manufaktur dan yang terkait dengan d215 perakitan kendaraan bermotor, dan d216 residu proses produksi residu cat sepeda, kapal, pesawat terbang, traktor, alat alat berat, ipar yang mengolah ellen sludge dari ipar generator, mesin mesin dari proses diatas minyak dan gemuk produksi dll. senyawa amonia termasuk pembuatan suku cadang dan aksesori dan rangka. pelarut mudah terbakar asbestos larutan asam d215 elektroplating dan semua proses yang sludge pengolahan dan pencucian logam dan logam berat (terutama cd, cr, galvanis berkaitan dengan kegiatan cu, pb, as, ba, hg, se, ag, ni, zn, sn) pelapisan logam termasuk larutan pengolah bekas mencakup kegiatan pelapisan ios perlakuan sianida logam pada permukaan logam pin ketaatan larutan asam (picking) atau plastik dengan proses senyawa amonia conversion coating, anodising elektris gross, slag pre treatment picking, fluorida decreasing, stripping, pelarut bekas (terklorinasi) cleaning, grinding, sand fenol blasting, well cleaning, larutan bekas proses decreasing painting nitrat sludge ipar ipar yang mengolah effluen proses elektroplating dan residu dari larutan batch galvanis d216 cat mfd cat sludge cat bahan organik (resin) termasuk tarnish dan bahan ipar yang mengolah ellen proses pelarut bekas hidrokarbon terhalogenasii pelapis lain yang berkaitan dengan cat sludge dari pal austin sludge filter bekas pelarut mudah meledak produk off spec pigmen residu proses destilasi logam dan logam berat (terutama as, ba, cd, cr, pb, cat anti korosi pb, cr) hg, se, ag, zn) debu dan atau sludge dari unit senyawa organik pengendalian pencemaran udara sludge proses dip painting d217 batee sel kering mdp batee sel kering sludge proses produksi logam berat (terutama cd, pb, ni, zn, hg) ipar yang mengolah effluen proses residu proses produksi produksi batee residu padat mengandung batee bekas, off spec dan logam kadaluarsa sludge dari pal metal powder dust, slag, ash d218 batee sel basah mfd batee sel basah sludge proses produksi logam berat (terutama cd, pb, ni, zn, sb) ipar yang mengolah effluen proses batee bekas, kadaluarsa dan off produksi batee spec asam alkali sludge dari ipar sel mengandung litium larutan asam alkali komponen elektronik manufaktur dan perakitan komponen sludge proses produksi logam dan logam berat (ter dan peralatan elektronik utama as, ba, cd, cr, pb, ag, d219 peralatan elektronik pelarut bekas hg, cu, ni, zn, se, sn, sb) ipar yang mengolah ellen proses mercury contractor switch nitrat lampu fluororesens hg) fluorida coated glass residu cat larutan etching untuk printed bahan organik circuit larutan alkali asam austin stripping (photoresist) pelarut terhalogenasi residu solder dan flux nya residu proses etching limbah pengecatan ci3) d220 eksplorasi dan eksplorasi dan produksi stop minyak bahan organik produksi minyak, gas dan panas bumi pemeliharaan fasilitas produksi lumpur bor (drilling mud) bekas bahan terkontaminasi minyak pemeliharaan fasilitas penyimpanan sludge minyak logam berat ipar yang mengolah effluen karbon aktif dan absorbed bekas merkuri (pada karbon aktif, pemrosesan minyak dan gas alam molecular steve dll) sludge dari ipar tanki penyimpanan cutting pemboran residu dasar tanki (yang demi wiki kontaminan diatas standar dan memiliki karakteristik limbah b3) d221 kilang minyak dan gas proses pengolahan sludge minyak bahan organik bumi ipar yang mengolah effluen proses katalis bekas bahan terkontaminasi minyak pengolahan karbon aktif bekas logam dan logam berat unit dissolved air location daf) (terutama ba, cr, pb, ni) sludge dari ipar pembersihan heat exchanger sulfida filter bekas tanki penyimpanan tensioactive (surfaktan, dll) residu dasar tanki (yang memiliki kontaminan diatas standar dan memiliki karakteristik limbah b3) limbah laboratorium limbah pcb d222 pertambangan kegiatan pertambangan yang sludge pertambangan logam berat berpotensi untuk menghasilkan limbah terkontaminasi logam berat, seperti penambangan tembaga, location sludge 'tailing residu pelarut emas, batubara, timah, dll. (yang memiliki kontaminan diatas sianida standar dan memiliki karakteristik limbah b3) pelarut bekas limbah laboratorium limbah pcb pltu yang pembakaran batu bara yang fly ash logam berat menggunakan bahan digunakan untuk pembangkit listrik d223 bakar batubara bottom ash bahan organik pna polynuclear aromatic) (yang memiliki kontaminan diatas standar dan memiliki karakteristik limbah b3) limbah pcb d224 penyamakan kulit proses tanding dan finishing sludge dari proses tanding dan logam berat (terutama cr, pb) finishing proses trimming shading burning pelarut organik pelarut bekas ipar yang mengolah ellen dari larutan asam proses atas sludge dari ipar asam kromat bekas d225 zat warna dan pigmen mdp zat warna dan pigmen sludge proses produksi dan bahan organik fasilitas penyimpanan ipar yang mengolah ellen proses hidrokarbon terhalogenasi yang berkaitan dengan zat warna dan pelarut bekas pigmen logam dan logam berat sludge dari ipar (terutama cr, zn, pb, hg, ni, sn, cu, sb, ba) residu produksi reaksi absorbed dan filter bekas senyawa organometal produk off spec sianida nitrat fluorida, sulfida arsen d226 farmasi mdp produk farmasi sludge dari fasilitas produksi bahan organik ipar yang mengolah effluen proses pelarut bekas hidrokarbon terhalogenasi manufaktur dan produksi farmasi produk off spec, kadaluarsa dan pelarut mudah meledak sisa logam berat (terutama as) sludge dari ipar bahan aktif peralatan dan kemasan bekas residu proses produksi dan formulasi absorbed dan filtd227 rumah sakit seluruh dan laboratorium klinis limbah klinis limbah terinfeksi produk farmasi kadaluarsa residu produk farmasi peralatan lab terkontaminasi bahan bahan kimia kemasan produk farmasi limbah laboratorium residu dari proses insinerasi d228 laboratorium riset seluruh jenis laboratorium kecuali pelarut bahan kimia (murni atau dan komersial yang termasuk d227 terkonsentrasi dan larutan bahan kimia kadaluarsa kimia berbahaya atau beracun beberapa industri memiliki laboratorium, misalnya residu sampel tekstil, makanan, pulp& paper, penyempurnaan, bahan kimia, cat, karet, dll. d229 fotografi mdp bidang fotografi larutan developer, fixer, bleach perak bekas pelarut organik pelarut bekas senyawa pengoksidasi off set d230 pengolahan batubara proses produksi residu proses produksi (tar) hidrokarbon organik pna) dengan pirolisis ipar yang mengolah ellen dari residu minyak residu minyak codes productions proses d231 daur ulang minyak proses verifikasi dan regenerasi filter dan absorbed bekas material terkontaminasi pelumas bekas minyak residu proses destilasi dan evaporasi (tar) logam berat (terutama zn, pb, cr) residu minyak emulsi sludge daf dasar tanki) sludge minyak hidrokarbon terhalogenasi d232 sabun proses manufaktur dan formulasi residu produksi dan konsentrat bahan organik deterjen produk produk pembersih filter dan absorbed bekas hidrokarbon terhalogenasi desinfektan kosmetik pelarut bekas logam berat zn) konsentrat off spec dan kadaluarsa fluorida limbah laboratorium nitrat tensioactive kuat residu asam pengolahan lemak manufaktur dan formulasi produk residu filtrasi logam berat (terutama cr, ni, hewani nabati lemak nabati hewani dan turunannya zn) d233 sludge minyak lemak dan derajatnya residu minyak limbah laboratorium residu asam residu proses destilasi katalis bekas cr) d234 alumunium thermal proses peleburan dan manufaktur anoda tar residu logam dan logam berat metallurgy penyempurnaan (primer sekunder) karbon (terutama cr) alumunium chemical pelapisan aluminium proses skimming residu asam conversion coating ipar yang mengolah ellen dari spent pot lining (katoda) sianida (proses cryolite) proses coating residu proses peleburan (slag dan gross) sludge dari ipar anodizing sludge d235 peleburan dan seng terelektrolisis dalam proses sludge proses peleburan dan logam berat (terutama zn, cr, penyempurnaan seng peleburan dan penyempurnaan fasilitas pemurnian udara pb, th) pyrometallurgical zinc peleburan debu sludge dari peralatan residu asam penyempurnaan pengendali pencemaran udara) ipar yang mengolah effluen proses slag dan gross (residu proses peleburan dan penyempurnaan peleburan) proses skimming sludge dari ipar sludge dari acid plant slowdown electrolytic anode slime sludge d236 proses logam non proses cold rolling, drawing, meeting, larutan oksalat dan sludge nya logam berat (terutama as, ba, ferro dan finishing logam non ferro cd, cr, ni, pb) (misalnya cu, al, zn, alloy) larutan permanganat (picking) nitrat, fluorida residu asam picking asam borat dan oksalat larutan pembersih alkali larutan asam alkali minyak emulsi pendingin pelumas limbah minyak d237 metal gardening seluruh proses pengolahan sludge logam dan logam berat (terutama ba, cr, mn) (misalnya nitriding, carburizing) pelarut bekas sianida ipar yang mengolah effluen proses d238 metal plastic shaping semua proses yang berkaitan emulsi minyak (misalnya cairan logam dan logam berat cutting dan minyak pendingin) termasuk grinding, cutting, rolling, emulsi minyak drawing, filling, dll sludge dari proses shaping hidrokarbon terhalogenasi pelarut bekas fluorida nitrat memakai pelarut organik dan pelarut dry cleaning kosmik kuat larutan kosmik bekas hidrokarbon terhalogenasi sludge proses cleaning dan lemak dan gemuk decreasing nisa (terutama as, cd, cr, pb, hg, fasilitas pengolahan limbah cair terpadu dari kegiatan se, ag, cu, ni) kegiatan yang termasuk dalam tabel inilimbah fly ash logam berat insinerator limbah slag bottom ash residu pembakaran tidak sempurna residu pengolahan blue gas d242 daur ulang pelarut recycleftegenerasi verifikasi pelarut residu proses destilasi dan hidrokarbon terhalogenasi bekas organik bekas evaporasi bahan organik filter dan absorbed bekas d243 gas industri manufaktur dan formulasi gas industri limbah carbide residu residu alkali (acetylene, hidrogen) katalis (reformer desulfurizer) logam berat bekas d244 gelas manufaktur dan formulasi produk bubuk gelas terlaris logam logam berat (terutama pb, gelas dan keramik enamel cd, cr, co, ni, ba) keramik enamel emulsi minyak limbah minyak residu dari prosespacking manufaktur dan formulasi produk sisa asbestos asbestos seal, gasket, dan packing adhesive coating logam berat (terutama pb, hg, zn) d246 produk kertas manufaktur dan formulasi produk agresif perawat sisa dan kadaluarsa pelarut organik kertas residu pencetakan (tinta pewarna) logam berat dari tinta kegiatan pencetakan dan pewarnaan pewarna pelarut bekas sludge dari ipar d247 chemical indus rial decreasing, dealing, phosphating, alkali, pelarut asam dan atau larutan asam alkali cleaning delisting, passivation, finishing, dll larutan oksidator yang terkontaminasi logam, minyak, gemuk residu dari kegiatan pembersihan d248 fotokopi pemeliharaan peralatan toner bekas logam berat (terutama se) mdp toner d249 semua jenis industri proses replacement, filling, limbah pcb pcb yang menghasilkan conditioning atau retrofitting dari transformer dan kapasitor menggunakan listrik d250 semua jenis industri penggantian fireproof inflation (ac), asbestos asbestos konstruksi atap, inflation d251 bengkel pemeliharaan pemeliharaan mobil, motor, kereta pelumas bekas limbah minyak kendaraan api, pesawat, termasuk body repair pelarut (cleaning, decreasing) pelarut mudah terbaka. juru p u u u unnannananaan kepada yth: lampiran ii. bupati oku. perihal nnannananaan dibnanaananaanaaaa akan alamat peranan penaanananananananaaamaaaan kode pos (l. ii.) litpitn npnedonenefondonaes telp fax (nana jenangan lea alamat e mail: aeeanansnenerenee keterangan tentang perusahaan alamat kaananaananaaanaanaa aan benanaaananaaanamamaanan kode pos (.) nomor telp fax (kanan jian, bak jenis usaha |ensesnsneneeerneneneneeeeee nomor tanggal akte pendirian npp enanteneetetaetaetnnannnnama aan penisilin | persetujuan izin izin izin yang diperoleh amdal ukl upl bnanaananannanannananaananaananan izin lokasi bnanaananannanannananaananaanananviuviu akan dikelola karakteristik per jenis limbah yang akan viulay out kegiatan japengumpulan | perlengkapan sistem tanggap darurat jaan tata letak saluran drainase jaananakan anakan alamat anakan anna nomor telp fax anakan anna perusahaan nama pemohon kuasa anakan anakan alamat kegiatan anakan anna nomor telp fax anakan anna bidang usaha anakan anna npp kanak kanak sup keterangan tentang lokasi luas letak cc.hasil keterangan ada tidak jarum oli bekas drum oli bekas drum plastik tipe (r2)baru plastik tipe jamas jasa cair oli bekas nan solventbekas thinnerbekas dil (sebutkan) fasepadat aki bekas nan spentcatalyst cc. dll(sebutkan). ns.po)|| kapasitas: saluran eceran lb3 cair: tertutup tidak tertutup sistem penerangan tidak tangan eereesseeeketerangan dll (untuk tempat kanananananananaa. jj. sop penyimpanan keterangan . sop tanggap darurat keterangan . jj. agar keterangan . jj. safety shower keterangan . lombok keterangan . j. catatan observasi saran tindak:minimal permohonan izin dokumen lingkungan amdal upl ukl) bian ter pemgasimenyagaanasaan uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan yang digunakan catatan: pengumpulan limbah fasa cairperlakuan: jumlah jenis limbah dokumen perizinan limbah dikelola dna dead ada area ja. disimpan pia most dimanfaatkan plasa aaa diolah pase rmmmdst jadiimbun plasa ooh amidst paman joe pihak iii amidst eksport plane aaa pama lainnya rommmdst aaa roro total jumlah limbah (&).ton yang belum semar total jumlah (c4d) . ton limbah yang mma pengelolaan c#dji a? 100y01 ser. onn na. yo. lb3 selama periode skala waktu penatattd pihak perusahaan)b3 nomor nananaananaanananaa kepada yth: lampiran ok. bupati okuranala benaananananasanasaanaaaa kode pos: li.) nomor telp fax (keamanan ben alamat e mail naa keterangan tentang perusahaan alamat porn benalu kode pos |.) nomor telp fax (ena jenny bbe tanggal akte pendirian npp penisilin persetujuan izin izin izin yang diperoleh amdal bnanannananannanan nana nanannanan izin lokasi banai n mi ivj .ogan komering ulu, cap dto yulius nawawi |
ter bupati lahat peraturan daerah kabupaten lahatahat, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan desa dan pengelolaan asset milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desasehubungan dengan maksud huruf tersebut atas serta untuk melaksanakan ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang badan usaha milik desarinci dari aturan aturan pokok dalam anggaran dasarebutpt istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang disertakan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program proyek pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sumatera selatan maupun pemerintah kabupaten sesuai peraturan perundang undangan tujuan pembentukan bum des adalah mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masayarakat desa, meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah, cc. mendorong pemerintah desa untuk menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran, sasaran pembentukan bum des adalah melayaninya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif'desatahapan inisiatif awal, tahapan identifikasi potensi dan kebutuhan, cc. tahapan musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan dan penentuan bentuk institusi bum des, kesepakatan dituangkan dalampengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa:pelaksana operasional atau direksi. penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam pada huruf secara ex officioger, kepala unit usaha. pelaksana operasional atau dan ditetapkan dengan keputusan kepala desberwibawa, penuh pengabdian dan perhatian terhadap perekonomian desa dan tidak pernah dihukum penjara lebih dari (satu) tahun, berpendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas sta) atau sederajat dan berijazah, tidak berkedudukan sebagai anggota bpd dan perangkat desa. keputusan kepala desa tentang penetapan pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada selanjutnya disampaikan kepada bupati. masa jabatan pelaksana operasional atau direksi paling lama (lima) tahun yang diatur dalam art. pelaksana operasional atau direksi berhenti atau dapat diberhentikan dari jabatannya, karena habis masa jabatan, dan tersangkut tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. struktur organisasi kepengurusan bum des tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, dan ditetapkan dengan peraturan desa disesuaikan dengan bentuk badan usaha. pengurus bum des mendapat penghasilan dan atau tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keuangan usaha bum des. bagian kedua art pengelolaan bum des sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan pada ad: dan artnama, tempat kedudukan, cc. maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan. langkah penyusunan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut pemerintah desa mengundang masyarakat, bpd, lembaga lembaga kemasyarakatan desa . art sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun setelah pengurus bum des terbentuk secara definitif, memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa baktibagian ketiga tugas dan kewenangan penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatdari pelaksana operasional atau direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan bum des.dalammemupuk kerja dalam, menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan bum des kepada komisaris setiap (tiga) bulan sekali, dan menyampa, perdagangan hasil pertanian,dan sayuran,cc. bahan bakar alternatif: dan bahan bangunandesa dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan sistem kalender yang dimulai dari tanggal januari dan berakhir tanggal desember. bagi hasil usaha desa dipergunakan untuk penguatan modal bum des, untuk kas desa: dana pendidikan dan pelatihan pengurus, danesa diputuskan atas dasar kesepakatan warga desa dan diatur dalam peraturan desa. bagian keenamaadatu direksi sebagaimana dimaksud pada sebagai berikutdisampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan unsur pemerintah desa, unsur masyarakat serta seluruh kelengkapan organisasi bum desgian kedelapan pembubaran bum des dapat dibubarkan setelah dilakukan proses audit berkaitan dengan usaha, organisasi dan manajemen. pembubaran bum des sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam bentuk peraturan desa atas persetujuperaturan perundang undangan. kepala desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan bum desoktober bup h.s asyari rica'i diundangkan lahat pada tanggal oktodoman tatacara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa umum berdasarkan ketentuaneiliki perum des secardalam rangka mendukung tujuan tersebut diperlukan adanya upaya peningkatan dan pemanfaatan bum des secara optimal dan terus menerus agar dapattatacara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desatensi usaha ekonomi masyarakathapum des. inisiatif bisa datang dari semua elemen masyarakat desa. huruf yang dimaksud dengan tahapguna merekomendasikan alternatif jenis usaha dari bum des. identifikasi dan penentnya dapat dikerjasamakan dengan lembaga lain yang telah berpengalaman seperti lsm, konsultan perguruan tinggi dan sebagainya. huruf yang dimaksud dengum desadalah suatu bentuk.utang maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan komisaris,utang maka rencana kerjasama tersebut diberitahukan kepada komisaris. cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf obyek kerjasama usaha desa meliputi bidang pemasaran produk, penyediaan bahan baku, permodalan, penggunaan asset dan lintas jalan. obyek yang dikerjasamakan dapat berupa pembebanan kepada masyarakat dan atau yang menguntungkan bagintuk keperluan pengawasan dapat dibentuk pengawas internal yang terdiri dari unsur pemerintahan desa (perangkat desa, bpd atau dari unsur lembaga desa lainnya) bersama elemen masyarakat. cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten lahat nomor |
tag salinan bupatisekadau provinsi kalimantan barat peraturan daerah kabupaten sekadau nomor tahun tentang pelestarian seni dan budaya kabupaten sekadau dengan rahmattuhan yang maha esa bupati sekadau, menimbang bahwa seni dan budaya memeiliki posisi strategis dalam pembangunan karakter masyarakat suatu daerah yang didalamnya terkandung nilai nilai luhur serta memperhalus akal budi manusia dan bisa membawa manusia kearah prilaku yang arif dan bijaksana sehingga perlu dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan oleh generasi penerus: bahwa seni dan budaya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan berkembang ditengah tengah masyarakat kabupaten sekadau dapat menjadi aset yang perlu dikelola secara aspirasi, terencana, terarah.b, perlu diatur pelestarian seni dan budaya kabupaten sekadau dengan peraturan daerah, mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan negara memajukan kebudayaan nasional indonesia ditengah tengah peradaban dunia dengan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanyafasilitasi organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan,keraton, dan lembaga adat dalam pelestariandan pengembangan budaya.trukturdiubah dan terakhir telahbupati sekadau memutuskan menetapkan: peraturan daerah tentang pelestarian seni dan budayasatuan kerja perangkat daerah yang kemudian disingkat skpd adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten sekadau yang menangani bidang seni dan budaya seni adalah ekspresi individu atau sekelompok orang yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa atau perpaduan diantaranya. budaya adalah unsur yang menjadi bagian hidup suatu masyarakat tertentu dan dilakukan secara turun temurun yang mengandung nilai nilai luhur. pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara seni dan budaya masyarakat yang mempunyai nilai nilai estetika, moral dan adab, agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjudan kepunahan seni dan budaya yang diakibatkan oleh manusia dan proses alam. pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar seni dan budaya dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi secara dinamis dan teknologi. seniman adalah seseni adalah tenaga tisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kesenian. peneliti seni dan budayaan dan peminat lain yang memiliki kompetisi dan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap aspek aspek seni dan budaya secara ilmiah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. sanggar seni dan budaya adalah sanggar seni dan budaya masyarakat kabupaten sekadau yang sudah berbadan hukum dan sudah berdiri sekurang kurangnya selama (tiga) tahun. festival seni dan budaya adalah suatu kegiatan perlombaan yang menyajikan dan mempertunjukan berbagai bentuk karya seni dan budaya yang memiliki khasan masing masing. pergelaran seni dan budaya adalah kegiatan yang mempertunjukan hasil karya seni dan budaya kepada masyarakat luas. pameran seni dan budaya adalah kegiatan seni yang memamerkan karya seni dan budaya untuk masyarakat luasyang bersifat komersil. bab prinsip, tujuan, sasaran dan karakteristik pelestarian seni dan budaya diselenggarakan dengan prinsip memelihara kelestarian karya seni dan budaya selaras dengan alam dan lingkungannya manusia dengan tuhan yang maha esa, hubungan antar manusia dengan manusia dan hubungan antar manusia dengan lingkungan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman seni dan budaya, kearifan lokal: menerapkan pembinaan berbasis masyarakat, berwawasan budaya dan berawal lingkungan berkelanjutan, menghasilkan karya seni yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas mempererat tali persaudaraan, kekerabatan dan toleransi antar komunitas masyatik dalam otonomi daerah meningkatkan manfaat untuk kesejahteraan seniman dan masyarakat dan memperkokoh keutuhan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia. tujuan pelestarian seni dan budaya adalah: melindungi seni dan budaya daerah dari kerusakan, kerugian atau kepunahan berupa gagasan, prilaku mengembangkan seni dan budaya untuk penyempurnaan berupa perubahan, penambahan atau penggantian sesuai nilai estetis yang berlaku dimasyarakat memanfaatkan seni dan budaya untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan seni dan budaya daerah, khususnya seni dan budaya tradisional meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah f . melindungi hak hak kekayaan intelektual para seniman dan mewujudkan suasana berkesenian yang kondusif. ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada akan diatur dengan peraturan bupati. sasaran dari peraturan daerah ini adalah: lestarinya berbagai bentukjenis, seni dan budaya yang ada, hidup dan berkembang masyarakat kabupaten sekadau berbagai bentuk acara dan peristiwa yang memanfaatkan seni dan budaya, dan cc. terwujudnya apresiasi terhadap seniman,penikmat seni dan budaya daerah. ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. seni dan budaya mempunyai karakteristik berasal dari masyarakat yang dilestarikandan terima secara turun temurun berbasis adat istiadat menggambarkan ekspresi komunal masyarakat daerah digagas, ditumbuhkan, dan dikembangkan oleh orang indonesia asli, dandan budaya meliputi: perlindungan seni dan budaya pengembangan seni dan budaya dan pemanfaatan seni dan budaya. perlindungan seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh para pemangku kepentingan. para pemangku kepentingan memberikan kesempatan kepada senimandanbudayawan untuk berkarya bidang seni yang berbasis budaya. karya seni dilindungi keberadaannya dari penjinakan, penggandaan, dan atau pembajakan. pemeritahan daerah memberikan akses kepada para pelaku seni dan budaya untuk dapat fasilitasi pada ruang publik yang miliki atau yang selenggarakan oleh pihak swasta daerah. seniman beri kesempatan untuk berkiprah ruang publik tingkat lokal,regional,nasional dan internasional. pelaksanaan perlindungan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai peraturan perundang undang yang berlaku. perlindungan terhadap karya seni dan budaya dapat dilakukan melalui mencatat,menghimpun,mengalahkan menata informasi seni dan budaya, registrasi, pendaftaran atas kekayaan intelektual: legalitas dari aspek seni dan budaya: penelitian dan penegakan peraturan perundang undangan. pengembangan seni dan budaya sebagaimana maksuddalam 6huruf dapat lakukan melalui: pengkajian, penelitian, diskusi: seminar, dialog antar budaya: dan lokakarya penciptaan model baru. pelaksanaan pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada akan diatur dengan peraturan bupati. pemanfaatan seni dan budaya daerah sebagaimana maksud dalam huruf dapat lakukan melalui penyebarluasan informasi pagelaran seni dan budaya daerah perekrutan tenaga pendidik seni dan budaya: pengemasan bahan ajar, pengemasan bahan kajian dan pengembangan kepariwisataan. pelaksanaan pemanfaatan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada akan diatur dengan peraturan bupati. bab kewenangan bupati bupati berwenang menetapkan kebijakan terhadap pelestarian seni dan budaya daerah meliputi: pengorganisasian melakukan monitoring dan evaluasi bersama pakar seni dan para budayawan setempat terhadap setiap kegiatan pengelolaan seni dan budaya daerah guna memperbaiki kinerja penyelenggara seni, pengikat seni, dan budaya daerah memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan berupa pemberian orientasi umum petunjuk teknis,pendidikan dan pelatihan serta bantuan lainya yang meliputi memperhitungkan sumberdaya yang ada sesuai dengan kebutuhan. menyusun rencana, kegiatan,penilaian dan pelaporan yang akuntabel. fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana maksud pada huruf mempertimbangkan kemampuan kelembagaandan keuangan daerah melaksanakan pengawasan dan penyelengaraan pelayanan seni dan budaya daerah, dan memberikan anugrah kepada pelaku, pengikat dan pelestari seni dan budaya. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksudpada bupati dapat mendelegasikannya kepada skpd. babi hak dan kewajiban pemerintah daerah berhak memfasilitasi kegiatan pengembangan seni dan budaya baik yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat menyerahkan daftar usulan insan pelaku seni,baik perorangan atau kelompok untuk memperoleh anugrah seni dan budaya tingkat propinsi.dan tingkat pusat, menginisiasikan: kajian seni gelar seni misi kesenian, fasilitasi seni: sumber daya manusia, tempat, dan organisasi. memberikan anugrah seni dan budaya kepada orang yang berjasa dalam pelestarian seni dan budaya daerah, memfasilitasi seni dan budaya yang resfrentatif serta layak, skpd yang membidangi seni dan budaya bertanggung jawab atas perkembangan dan pemanfaatan seni dan budaya meliputi .a. menerima pendaftaran sanggar seni dan budaya,karya seni dan kegiatan seni dan budaya, memberikan rekomendasi kepada pihak penyelenggara pagelaran, dan mendorong kegiatan seni dan budaya secara intensif. skpd yang membidangi seni dan budaya bertanggung jawab terhadap pembinaan seni dan budaya meliputi: a melakukan inisiatif terhadap pendidikan kreasi seni dan budaya serta berprestasi untuk meningkatkan mutu seni danbudaya daerah dan melaksanakan pendidikan seni dalam kegiatan instrakurikulerdan ekstrakurikuler lembaga pendidikan formal,non normal dan informal. seniman dan budayawan berhak berekspresi dan berkreasi sesuai dengan nilai estetika dan norma norma yang hidup dan berkembang masyarakat: memperoleh kemudahan dalam mempresentasikan, mempertunjukandan memamerkan karyanya, mendapatkan apresiasi bagi karya seni yang bermutu, dan mendapatkan rasa aman dalam berkarya dankegiatan seni. pendidik seni berhak mengkolaborasikan, memilih dan menentukan materi seni sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, serta memperoleh kemudahan dalam menyelenggarakan pendidikan seni sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. peneliti seni dan budaya berhak memilih dan menentukan jenis seni dan budaya yang akan teliti: memperoleh kemudahan dalam penelitian seni budaya, dan mempublikasikan hasil penelitian seni dan budaya sesuai dengan peraturan perundang undangan.yang berlaku. untuk pelestarian seni dan budaya kabupaten sekadau masyarakat berhak memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan festival seni dan budaya, pagelaran seni dan budaya, pameran seni, lomba seni: dan mendapatkan rasa aman dalam pem penyelenggara usaha seni pertujukan dan industri pariwisata berhak mendapatkan kemudahan pelayanan seni dan budaya daerah memperoleh kemudahan penyelenggaraan usaha mendalam kegiatan pertujukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan usaha seni. pelestarian seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh skpd. pelestarian seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan bersama sama dengan unit pelaksana teknis lain yang terkait. pendidikseni berkewajiban melaksanakan pembelajaran seni yang berbasis budaya dan kearifan lokasi: meningkatkan kemampuannya bidang seni yang dikreasikan serta mengkolaborasikannya, menjalin hubungan dengan pendidik seni yang lain, mewujudkan suasana kondusif dalam kegiatan berkesenian dilingkungan kerjanya. peneliti seni dan budaya berkewajiban melakukan penelitian seni dan budayabudaya kepada masyarakat, memperhatikan nilai dan norma norma yang hidup dan berkembang masyarakat, dan mentaati ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. masyarakat berkewajiban mengapresiasi karya seni dan kegiatan seni dan budaya, dan berpartisipasi dalam pelestarian seni dan budaya, menjaga suasana kondusif bagi tumbuh dan berkembangnyaseni sesuai dengan budaya masyarakat. penyelenggara pagelaran dapat menampilkan seni dan budaya daerah pada setiap pertujukan dan pagelaran. tempathiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel berbintang yang ada kabupaten sekadau dapatmenyelenggarakan pagelaran seni dan budaya yang mencerminkanbudaya. penyelenggara pagelaran seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. mekanisme izin penyelenggara pagelaran seni dan budaya akan diatur kemudian dengan peraturan bupati. babi sanksi administrasi setiap penyelenggara pagelaran seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam dan yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administrasi berupa: teguran tertulis, denda,akan diatur kemudian dengan peraturan bupati. babi pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian seni dan budaya dilaksanakan oleh bupati melalui skpd yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap bidang seni dan budaya. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada (l) dapat dilakukan secara bersama sama dengan dinas instansi terkait. bab vii ketentuanerah kabupaten sekadau. ditetapkan sekadau pada tanggal september bupati sekadau, tid simon petrus diundangkan sekadau pada tanggai septah sesuai dengan aslinya kepa' bagian umum dan ham saat bila sekadar dan sas si. nip: noref peraturan daerah kabupaten sekadau provinsi kalimantan barat: |
bupati enrekang provinsi sulawesi selatan peraturan daerah kabupaten enrekang nomor tahun tentang izin usaha jasa konstruksi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati enrekang, menimbang:oleh pemerintah daerah adalah melalui pemberian izin usaha jasa konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi sebagai izin operasional melakukan usaha dibidangizin usaha jasa konstruksi diberikan oleh pemerintah kabupaten kota tempat penyelenggara jasa konstruksi tersebut berdomisili bahwa peraturan daerah kabupaten enrekang nomor tahun tentang retribusi pemberian izin usaha jasa konstruksi dalam kabupaten enrekang sudah dicabut karenaenrekang, peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt m tentang standar pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konstruksi, peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt m tentang pem subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi, dengan persetujuan bersama dewan pe, izin usaha jasa konstruksi,enrekang. satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat skpd adalah skpd yang diberi kewenangan untuk menerbitkan ijukartu tanda daftar usaha orang perseorangan,dibidang jasa konstruksi,bab asas, maksud dan tujuan asas pemberian ijuk kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan: dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan daerahidang usaha jasa bentuk usaha, dan konstruksi. jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan cc. jasa pengawasan konstruksi,sebagabidang usaha jasa konstruksi. klasifikasi dan kualifikasi bidangyang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. format sertifikat ijukabupaten enrekang, ijuk diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh bupati atau pejabatpada tidak dapat dipindahtangankan. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada tidak dikenakan biaya. bagian kedua pelayanan izin usaha jasa konstruksi bupatiadan usahatau penutupan izin. bagian ketiga persyaratan ijuk dapat diberikan kepada badan usaha yang sekurang kurangnya memenuhi persyaratan umum sebagai berikut sertifikat badan usaha, sertifikat keahlian dan atau sertifikat keterampilan yang dimiliki badan usaha adalah yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, lokasi kantor badan usahaakta pendirian badan usaha, menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi badan usaha yang berbentuk perseroan,sertifikat keahlian dan atau sertifikat keterampilan dari tenaga tenaga ahli terampil badan usaha, menyerahkan rekaman kartu tanda anggota perusahaan bila badan usaha yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi, j . menyerahkan rekaman surat keterangan domisili badan usaha yang berlaku dan disahkan olehsertifikat badan usaha yang masih berlaku dan telah registrasi oleh lembaga, menyerahkan rekaman sertifikasi keahlian dan atau sertifikat ketrampilan dari tenaga teknik badan usaha yang telah registrasi oleh lembaga, menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk, ijazah pendidikan formal sertifikat keahlian, sertifikat keterampilan tenaga ahli terampilsahkanil. surat keterangan bebas temutelah terjadi perubahan datsahkanpejabatsaat mengajukan proses permohonan, persyaratkabupaten enrekijuk wilayah buk induk berdomisili. bagian empat pemberian izin usaha jasa konstruksi skpd penerbit ijuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan buk, skpd penerbitskpd penerbit dan, institusi lembaga pengguna jasa,laporan pertanggungjawaban satuan kerja perangkat daerah penerbit izin usaha jasa konstruksi skpd penerbitpemberdayaan dan pengawasan penerbitan izin usaha jasa konstruksi bupati melaluimengenaiertifikat badan usaha yang diberikan oleh lembaga pembina jasa konstruksi dengan mengacu pada norma lembaga pembina gunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan. setiap tahumenyerahkan rekaman sertifikat keahlian atau sertifikat keterampilanhuruf huruf dan huruf dan dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha orang perseorangan badan usaha, pembekuan ijukuk akan dikenakan sanksi pembekuan ijuk apabilahuruf sebagai berikut: sertifikat ijuk dari buk yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh skpd penerbit ijuk: dan skpd penerbit ijuk menerbitkan surat keterangan pembekuan ijuk. buk akan dikenakan sanksi pencabutan ijuk apabilaketentuan peralihan ijuk yang sudah ditetapkan sebelum diundangkannya peraturan daerah ini,o11 noref peraturan daerah kabupaten enrekang provinsi sulawesi selatan (nomor urut lampiran peraturan daerah kab. enrekang nomor tentang izin usaha jasa konstruksi pemerintah kabupaten enrekaenrekang menetapkan bahwa kanaanaananaaneaa anakan nama dona kakannanananan aan akan nama kananananannaaaa anakan n.p.w.p badan usaha donaananananananana nana aanenrekang foto penanggung pada tanggal jawab badan a.n. bupati pejabat pemberi ijuk usahao11 lampiran peraturan daerah kab. enrekang nomorenrekang, ., . lampiran kepada yth. skpd penerbit ijuk enrekan izin kabupaten enrekangiii peraturan daerah kab. enrekang nomor tentang izin usaha jasa konstruksi nomor benaananaananaananaananaaaaa enrekang, . . lampiran (satu) berkas kepada yth. kepala kantor pelayanan pajak pratama parepare parepareenrekang dengan sertifikat pejabat pemberi ijuk cap dan tandatangan tembusan disampaikan kepada yth. tau nun upn nnn pede nnnebagai berikutpekerjaan oleh pemegang ijuk nasional kepada skpd aan nilai fisik keuangan mulai selesai alamat, kota, telp keri pekerjaan apo02o yoo penanggung jawab utama badan usaha bupati enrekang, catatan setiap jenis usaha dibuat tersendiri termasuk proyek swasta non apbn)ijuk oleh bupati kepada gubernur laporan pemberian sanksi ijuk nasional kabupaten enrekang semester eno provinsi sulawesi selatan jenis usaha jasa perencanaan jasa pelaksana jasa pengawasan jumlah ijuk (buah) jumlah dokumen tahun conan permohonan perubahan dikenakan sanksi periode ermoho badan usaha badan perpanjangan dikenakan sanksi keterangan bulan (total) badan saha badan usaha selama bulan aru usaha peri tan jumlah keseluruhan s.d tgl peringatan ini buk yang diberikan ijuk peringatan usaha jasa perencanaan peringatankembali ijuk perseorangan catatan enrekang, . .vii peraturan daerah kab. enrekang nomornerbitan sanksi ijuk nasional kabupaten enrekang semester soo provinsi sulawesi selatani peringatan ini buk yang diberikan ijuk domba enrekang, . . tat catatan skpd penerbit bupati enrekang, ttd salinan sesuai dengan aslinya muslimin bando kepala bagian hukum dan perundang undangan, having lampiran viii peraturan daerah kab. enrekang nomor tentang izin usaha jasa konstruksi kop skpd penerbit ijuk formulir permohonan pendaftaran usaha orang perseorangan kabupaten kota dogananaananaannaananaaaaaan propinsi dogananaananaannaananaaaaaan tempat tanggal lahir dogananaananaannaananaaaaaan alamat donaananananannananananaaanan ska skt pekkakaakannnnlllanaan pilihan kualifikasi subkualifikasi '''''''''# ''''''' pilihan klasifikasi subklasifikasi '''''''''# enrekang, . . ttd pemohon (nama jelas pemohon) bupati enrekang, salinan sesuai dengan aslinya ttd kepala bagian hukum dan perundang undangan, muslimin bando having lampiran peraturan daerah kab. enrekang nomoenrekang kop skpd penerbitenrekang, ., . pemegang kartu foto pemerintah kabupaten enrekang ttd nama nip bupati enrekang, salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan perundang undangan, ttd muslimin bando having penjelasan atas peraturan daerah kabupaten enrek ii. demi cukup jelashak untu. cukup jelas cukup jelas jenis, bidang, dan bentukenrekangkerja sama lembang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati toraja utara, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, fungsi, peranan lembang serta upaya untuk mewujudkan lembanglembang, bahwa kerja sama antar lembang atau pihak ketiga mempunyai peranan penting dalam peningkatan perekonomian, pelayanan kepada masyarakat, dan terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuhkerja sam$badan usaha milik lembang, yang selanjutnya disingkat bum lembang, adalah. bab maksud dan tujuan kerja samasehingga terwujud kepastian hukum dan rasa aman serta mematuhi ketentuan tertulis yang telah disetujui bersama, manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak. kerja sama lembang bertujuan menjamin dan memperhatikan peningkatan pembangunan lembang, peningkatan pelayanan kepada masyarakat,,bab iii kerjasama lembang lembang dapat mengadakan kerja sama dengan lembang lain dan atau kerja sama dengan pihak ketiga. bagian kesatu kerja sama antar lembanglembang, dan atau bidang keamanan dan ketertiban. kerja sama antar lembang dituangkan dalam peraturan bersama kepala lembang melalui kesepakatan musyawarah antar lembang. kerja sama antar lembang dilaksanakan oleh badan kerja sama antar lembang yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala lembang. musyawarah antar lembang sebagaimana dimaksud pada membahas hal yang berkaitan dengan: pembentukan lembaga antar lembanglembang, cc. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar lembang, pengalokasian anggaran untuk pembangunan lembang, antar lembang, dan kawasan perdesaan, masukan terhadap program pemerintah daerah tempat lembang tersebut berada, dan kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar lembang. dalam melaksanakan pembangunan antar lembang, badan kerja sama antar lembang dapat membentuk kelompok lembaga sesuai dengan kebutuhan. dalam pelayanan usaha antar lembang dapat dibentuk bum lembang yang merupakan milik (dua) lembang atau lebih. bagian kedua kerja sama dengan pihak ketiga kerja sama. kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada dimusyawarahkan dalam musyawarah lembang. bagian ketiga pelaksanaan kerja sama pelaksanaan kerja sama antar lembang diatur dengan peraturan bersama kepala lembang. pelaksanaan kerja sama lembalembang ataupun kerja sama lembang dengan pihak ketiga. bab badan kerja sama badan kerja sama antar lembang terdiri atas: pemerintah lembang, anggota bpl, lembaga kemasyarakatan lembang, lembaga lembalembang. badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab kepada kepala lembang. bab perubahan atau berakhir kerja sama perubahan atau berakhirnya kerja sama lembang wajib dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama lembang. perubahan atau berakhirnya kerja sama lembalembang atas ketentuan kerja sama lembang diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak. kerja sama lembalembanglembalembalembang sebagaimana dimaksud pada dalam wilayah kecamatan yang berbeda dalamkerja sama antar lembang dan atau kerja sama lembang dengan pihak ketiga tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. kerja sama yang masih dalam pembahasan atau belum ditandatangani oleh para pihak segerakerja sama antar lembang dan pihak ketigkerja sama lembang umum dengan diundangkannya peraturan daerah ini, maka lembang dapat mengadakan kerja sama dengan lembang lain dan atau kerja sama dengan pihak ketiga.hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa aman karena dilakukan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan memperoleh manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak. kerja sama lembang dilakukan untuk menjamin dan memperhatikan: peningkatan pembangunan lembang, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, cc., dan atau bidang keamanan dan ketertiban. kerja sama dituangkan dalam peraturan bersama kepala lembang. kerja sama yang dilakukan yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari pemerintah, pemerintsig okaginya tdan pembiayaan semula berjumlah rp. tambah berkurang sejumlah rp. sehingga menjadi tp. dengan rincian sebagai berikut pendapatan | .a. semula bertambah (berkurang) jumlah pendapatan setelah perubahan belanja l.a.segibertambah (berkurang) jumlah belanja barang3bupati menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja )daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 'salinan sip rim broduk unggulan kota pontianak sektor pertanian dan perikanan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pontianak, menimbang bahwa sektor pertanian dan perikan, bahwa beberapa produk pertanian dan perikanan kota pontianak merupakan sumber daya unggulan, yang berpotensi untuk dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat, cc. bahwa perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah dan demokrasi menuntut adanya produk hukum daerah dalam memberikan perlindungan terhadap produk unggulan sektor pertanian dan perikan unggulan sektor pertanikelautan dan perikanan nomor per. men tentang megapolinomor keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor kep. men tentang penetapan kawasan megapolitankeputusan menteri kelautan dan perikanan nomor kep. men tentang penetapan kawasan megapolitroduk unggulan kota pontianak sektor pertanian danontianak. pertanian adalah pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunroduk unggulan adalah produk yang potensial untuk dikembangkan kota pontianak dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi serta ramah lingkungan sehingga tercipta keunggulan bersaing yang siap menghadapi persaingan global. keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari penkewilayahan komoditas adalah penentuan wilayah yang diperuntukan bagi pengembangan suatu komoditas karena dinilai sesuai dengan pertimbangan agroekologi, sosial ekonomi dan pemasaran serta ketersediaan sarana prasarana, dan teknologi. sertifikasi adalah suatu proses pemberian jaminan bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan standar atau spesifikasi tertentuproduk guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. koperasi pertanian dan perikanan yang selanjutnya disebut koperasi adalah badan usaha bersama yang beranggotakan petani, pembudidaya ikan, dan setiap orang yang bermata pencaharian lingkup agribisnis yang berfungsi sebagai agen perantara atau yang melakukan pembelian dari para anggota untuk dijual pasar agribisnis dan atau subterminalis agribisnis. kelompok swadaya masyarakat adalah organisasi nonpartisan yang dibentuk oleh, untuk dan dikelola anggota masyarakat dengan kegiatan pokok bidang agrobisnis dalam arti luas. tata kelola adalahserangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pengembangan produk unggulan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan, sertifikasi dan jaminan mutu, pemberdayaan dan pembinaan. kelompok tani adalah kumpulan petani dan peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena mempunyai keserasian mengenai tujuan, motif, dan minatnya. gabungan kelompok tani kumpulan atau gabungan darirtanian adalah kumpulan dari gabungan kelompok tani yang mempunyai tujuan bersama dengan jenis usaha yang sam termasuk perkebunaadalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisirbab asas, tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu asas pengaturan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan produk, keterpaduan dan kemitraan, serta kerakyatan dan keadilan. bagian kedua tujuan pengaturan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan bertujuan: penyelarasan hubungan antara produsen, pedagang, dan konsumen demi terwujudnya pasar prospektif, peningkatan mutu dan keamanan produk, cc. pencapaian tingkat unggulan bersaing setiap produk pasar domestik maupun pasar global, meningkatkan kinerja, produktivitas dan pendapatan petani, pembudidaya ikan, dan pedagang, penguatan kelembagaan petani, pembudidaya ikan, dan pedagang, optimalisasi distribusi agar tercipta harga yang berdaya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan kebutuhan bahan baku industri olahan, meningkatkan pendapatan daerah, dan menciptakan lapangan kerja. pengaturan sebagaimana dimaksud pada dirumuskan berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan, dan pengendalian yang efektif dan efisien. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup pengaturan mengenai produk unggulan sektor pertanian dan perikanan meliputi: jenis produk unggulan, tata kelola, kerja sama, dan pengawasan. bab iii jenis produk unggulan jenis produk unggulan sektor pertanian dan perikanan, yaitu: sektor pertanian, meliputi: lidah buaya, dan pepaya pontianak. sektor perikanan, meliputi: ikan cupang, ikan mas, ikan lele, dan ikan nila. pemerintah daerah wajib mengembangkan jenis produk unggulan sektor pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan kondisi dan perkembangan usaha pertanian dan perikanan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan produk unggulan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan walikota. bab tata kelola bagian kesatu perencanaan walikota melalui skpd terkait menyusun rencana pengembangan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan. perencanaan pengembangan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada antara lain: peningkatan kualitas produk unggulan sektor pertanian dan perikanan, peningkatan kualitas infrastruktur, cc. peningkatan peran serta masyarakat, lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan atau swasta, peningkatan promosi dan investasi, dan peningkatan kerja sama. peran pemerintah daerah dalam perencanaan pengembangan produk unggulan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengaturan, yaitu mencakup pelaksanafasilitasi, yaitu pemerintah daerah membantu perbaikan sistem maupun sarana usaha dan tatanama yang tidak mungkin dilakukan pihak swasta, dan cc. intervensi, yaitu adanya campur tangan pemerintah daerah dalam masalah pemasaran barang produk yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat. bagian kedua pengorganisasian dalam rangka mencapai tujuan pengembangan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan perlu dilakukan pengorganisasian melalui penguatan kelembagaan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. berperan aktif dalam pengembangan produk unggulan melalui skpd terkait. lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan atau swasta dapat berperan aktif bersama sama pemerintah daerah dalam pengembangan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan pada wadah yang telah ditentukan. dalam rangka penguatan organisasi, pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan secara terencana, berkelanjutan dan bertanggung jawab. penguatan organisasi sebagaimana dimaksud pada dengan meningkatkan peran serta organisasi dan menjadikan para anggota organisasi lebih profesional dan berjiwa wirausaha. bagian ketiga penyelenggaraan dalam pelaksanaan program pengembangan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan, pemerintah daerah menetapkan kewilayahan atau kawasan komoditas produk unggulan yang memuat karakteristik agroekologi, luas lahan, jumlah produksi, mutu produksi dan kontinuitas produksi. pemerintah daerah membina tumbuh kembangnya produk unggulan sektor pertanian dan perikanan masing masing wilayah atau kawasan komoditas. kewilayahan komoditas sebagaimana dimaksud dalam secara geografis dapat berlokasi dalam satu kecamatan atau beberapa kecamatan. pengembangan kewilayahan komoditas sebagaimana dimaksud pada yang wilayah administrasinya berada dua atau lebih kecamatan, pelaksanaannya dapat diselenggarakan secara sinergis dengan kerjasama antar kecamatan yang dikoordinasikan oleh skpd yang membidangi pertanian dan perikanan. usaha pertanian dan perikanan diselenggarakan oleh masyarakat petani dan pembudidaya ikan yang dibina oleh skpd terkait berdasarkan perencanaan dengan memperhatikan kemampuan teknologi pendukung, sumber daya alam, ketersediaan biaya dan prospek pasar. ruang lingkup usaha pertanian dan perikanan meliputi proses kegiatan praproduksi, produksi, sampai dengan pasca produksi dengan tetap memperhatikan kewilayahan komoditas. usaha pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada berprinsip kemanfaatan, kelestarian dan keberlanjutan dengan tidak menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi. dalam mengembangkan usaha pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada skpd yang membidangi pertanian dan perikananmenjadi pedoman dalam mengembangkan usaha produk unggulan. usaha pertanian dan perikanan diselenggarakan dengan tujuan: meningkatkan dan memperluas penganekaragaman pascapanen produk unggulan, meningkatkan efisiensi usaha, mutu dan produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan pembudidaya ikan, dan memenuhi permintaan pasar. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha pertanian dan perikanan diatur dengan peraturan walikota. bagian keempat sertifikasi dan jaminan mutu produk unggulan harus memiliki sertifikasi. penerapan fungsi sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menjamin mutu dan keamanan produk. sertifikasi sebagaimana dimaksud pada wajib dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi. dalam rangka pelaksanaan sertifikasi perlu dijalin kerjasama antara skpd terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antara skpd terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. setiap produk pertanian dan perikanan yang termasuk kategori produk unggulan yang masuk dan keluar dari daerah harus mempunyai sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan atau sebutan lain yang dipersamakan. bukti jaminan mutu dan keamanan pangan mereplikasilima pemberdayaan dan pembinaan pemberdayaan petani dan pembudidaya ikan dilakukan dengan memberikan pembinaan bagi peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan daya saing. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi, dan pembinaan kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas petani dan pembudidaya ikan. pemerintah daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan petani dan pembudidaya ikan.rogram pembinskpdwalikota. bab kerjasama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani dan pembudidaya ikan, pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi kalimantan barat, pemerintah kabupaten kota lain dalam kaitannya dengan pengembangan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pengawasan walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola produk unggulan sektor pertanian dan perikanan dan pelaksanaan kerja sama. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh skpd terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsiroduk unggulan kota pontianak sektorpertanian dan perikanan umumapaya mini.selain lidah buaya jenis tanaman pertanian yang sedang dikembangkan kota pontianak adalah pepaya pontianak. keunggulan papaya pontianak ini antara lain buahnya dapat dikonsumsi tanpa dikupas (dimakan dengan menggunakan sendok). citra rasanya lebih manis dibandingkan dengan papaya yang berukuran besar. harga jualnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan papaya tipe besar, karena papaya pontianak ini diminati oleh kalangan menengah atas dan umumnya dijual pasar swalayan atau supermarket toko buah. selain produk pertanian berupa lidah buaya dan pepaya pontianak, kota pontianak juga potensial dikembangkan produk perikanan, seperti ikan lele, ikan mas, ikan nila (jenis ikan konsumsi), dan ikan cupang (jenis ikan hias). pengembangan sektor perikanan ini dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan revitalisasi perikanan dalam rangka pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsepsi megapolitan. keragaman produk unggulan kota pontianak sektor pertanian dan perikanan merupakan potensi ekonomipotensi ekonomi tersebut, diperlukan pengaturan yang menuntut kejelasan kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban petani,epaya pontianak,otonomi daerahdsudah saatnya pemerintah kota pontianak melakukan penataan dalam pengembangan produk pertanian dan perikanan dengan mengacu pada pangsa pasar, nilai ekonomi, sebaran wilayah produksi dan kesesuaian agroekosistem. peningkatan produksi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang berkualitas dan aman dimaktani dan pelaku usaha, penguatan kelembagaan petaniperaturan daerah kota pontianak tentang produk unggulan kota pontianak sektor pertanian dan perikanan inikota pontianak sektor pertanian dan perikananyang dimaksud dengan asas kemanfaatan dan keberlanjutan adalah bahwa pengaturan mengenai produk unggulan sektor pertanian dan perikanan harus dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. yang dimaksud dengan asas keamanan dan kesehatan produk adalah bahwa produk unggulan sektor pertanian dan perikanan harusmenjamin produknya aman, layak dikonsumsi dan menjamin ketenteraman masyarakat. yang dimaksud dengan asas keterpaduan dan kemitraan adalah bahwa penyelenggaraan tata kelola produk unggulan sektor pertanian dan perikanan dilakukan dengan cara terpadu dari hulu sampai hilir dan terjalin usaha bersama saling menguntungkan. yang dimaksud dengan asas kerakyatan dan keadilan adalah penyelenggaraan tata kelola produk unggulan sektor pertanian dan perikanan memberi peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua masyarakat petani, pembudidaya, pedagang dan anggota masyarakat lain dalam berkarya sesuai kemampuannya sehingga dapat tercapai tingkat kemakmuran secara adil. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan "penguatan kelembagaan" adalah upaya terprogram berupa kegiatan peningkatan kemampuan kelompok swadaya masyarakat untuk menuju kualitas organisasi yang sesuai dengan kebutuhan produsen dan pelaku usaha terkait tata kelola produk unggulan sektor pertanisertifikasi" adalah lembaga laboratorium yang sudah terakreditasi untuk melakukan proses penelitian atau pengujian suatu produk untuk bisa diberi sertifikat mutu dan keamanan produyang rri bupati jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan dana perimbangan semula rp1. bertambah (( jumlah pajak daerah setelah perubahan rp100. retribusi daerah semula bertambah ( jumlah dana bagi hasil setelah perubahan dana alokasi umum semula bertambah (dapatan hibah semula bertambah (berkurang jumlah pendapatan hibah pajak rp( jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya dana pendapatan lainnya semula bertambah (berkurang jumlah dana pendapatan lainnya dana kapital) setelah perubahan (lhibah semula bertambah (berkurang, pemerintahan desa semula bertambah (berkurang jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan belanja bantuan keuangan hasil kepada provinsi kabupaten kota, pemerintahan desa semula bertambah (berkurang jumlah bantuan keuangan hasil kepada provinsi kabupaten kota, pemerintahan desa setelah perubahan belanja tidak terduga semula bertambah (belanja barang dan(berkurang jumlah lpa tahun anggaran sebelumya setelah perubahan penerimaan piutang daerah semula bertambah (berkurang jumlah penerimaan piutang daerah setelah nun jumlah penyertaan modal investasi) pemerintah daerah setelah perubahan pembayaran hutang kepada pihak ketiga semula bertambah (berkuranghati lahat, dto saifuddin asyari riveti diundangkan lahat pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten lahat, dto nasrul asyserta menimbang bahwa populasi ternak potong (sapi dan kerbau) cenderung menurun, yang terlihat dari dinamika dan struktur populasi mengenai natural increase pada sapi dan kerbau (awal pelita menurun menjadi ,54y4 (saat ini): bahwa untuk menjamin kelestarian dan peningkatan produksi peternakan harus dicegah menurunnya jumlah populasi ternak besar sapi kerbau dan kuda: bahwa penurunan populasi ternak potong (sapi dan kerbau) antara lain disebabkan pemotongan ternak betina produktif, ternak dalam keadaan bunting dan ternak betina bibit: pemerintah kabupaten sinjai bahwa untuk menanggulangi dan atau mencegah pemotongan ternak besar betina produktif tersebut, perlu membentuk peraturan daerah: mengingat: slash ordonansi groot horned style nomor tahun tentang undang undang penyembelihan ternak besar bertanduk betina,merintah kabupaten sinjai peraturan daerah nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja dinas peternakanrangan dan pengendalian pemotongan ternak besar betina produktif dan lalu lintas ternak antarkepala dinas adalah kepala dinas pertanian dan peternakan kabupaten sinjai. ternak besar adalah sapi, kerbau dan kuda. ternak kecil adalah kambing, domba. ternak unggas adalah ayam dan itik. ternak betina produktif adalah sapi betina, kerbau betina dan kuda ketika yang berumur (delapan) tahun kebawah atau ternak betina yang telah beranak minimal kali. ternak betina bibit adalah sapi, kerbau dan kuda betina yang berumur (satu) tahun kebawah. bab larangan dan syarat pemotongan semua ternak besar betina yang masih produktif, bunting atau betina bibit dilarang untuk dipotong. pengecualian pemotongan ternak betina sebagaimana dimaksud pada adalah: disembelih tidak dalam hubungan dengan perusahaan atau mata pencaharian komersial, patah karena kecelakaan: pemerintah kabupaten sinjai oleh karena penyakit sehingga jiwanya terancam, dan merupakan bahaya langsung bagi orang dan barang. pemberian pengecualian sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh dokter hewan pemerintah atau tenaga ahli yang ditunjuk khusus untuk itu dan dianggap cakap untuk melaksanakan tugas tersebut. dokter hewan tenaga ahli yang ditunjuk tersebut harus dikukuhkan dengan keputusan bupati. dokter hewan tenaga ahli yang ditunjuk, harus melakukan pemeriksaan terhadap ternak betina yang akan dipotong atau yang diusulkan untuk dipotong (sebelum dipotong). pemeriksaan oleh dokter hewan tenaga ahli harus dilakukan halaman rumah potong hewan rph) yang telah ditetapkan atau tempat pemilik ternak yang diusulkan untuk dipotong paling lambat (satu) hari dan paling cepat (tiga) hari sebelum ternak tersebut dipotong. hasil pemeriksaan dokter hewan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan keahlian dan keyakinan dengan mengingat sumpah jabatan, memutuskan ternak ternak tersebut tidak dapat dipotong karena dalam keadaan bunting dan atau masih produktif untuk diternakkan atau boleh dipotong berdasarkan pengecualian dalam pemerintah kabupaten sinjai biaya pemeriksaan dibebankan kepada pemilik ternak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. dokter hewan tenaga ahli tersebut memberikan tanda keterangan yang jelas terhadap ternak betina yang boleh dipotong sebagai berikut: memberikan tanda cap slaughter) pada paha kiri depan dengan cap bakar atau cap kimia yang tidak mudah hilang atau lepas: disamping tanda sebagaimana dimaksud pada huruf (a), juga dibuat surat keterangan yang jelas secara tertulis yang menyatakan bahwa ternak betina tersebut boleh dipotong yang memuat secara jelas identitas ternak yang bersangkutan. dalam setiap pemeriksaan dokter hewan tenaga ahli yang ditunjuk, harus membuat berita acara pemeriksaan ternak betina yang diizinkan untuk dipotong. setiap (tujuh) hari, dokter hewan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada kepala dinas peternakan. bab iii tempat pemotongan pemotongan ternak besar betina yang telah memperoleh izin untuk dipotong harus dilakukan rumah potong hewan pemerintah atau pemerintah kabupaten sinjai rumah potong hewan yang ditunjuk diizinkan oleh pemerintah daerah dan telah memenuhi syarat teknis. pemotongan ternak besar betina luar rumah potong hewan rph) harus mendapat izin sementara dari pemerintah daerah dan diawasi petugas teknis serta jangkauannya seluas mungkin. bab pengecualian pemotongan dan tempat pemotongan ternak betina pengecualian dari ketentuan menyangkut pemotongan ternak besar betina produktif bunting betina bibit, apabila diperlukan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau keamanan umum yang hanya dapat diberikan izin oleh bupati melalui kepala dinas peternakan. tempat pemotongan dapat dikecualikan dari apabila: pemotongan harus dilakukan secara paksa (pemotongan darurat) karena tejadi kecelakaan sehingga tidak memungkinkan ternak tersebut dibawah rumah potong hewan rph): dalam hal ternak tersebut membahayakan keselamatan umum apabila tidak dibunuh dipotong tempat dan pemotongan untuk keperluan sosial. pemerintah kabupaten sinjai bab lalu lintas ternak antar daerah dilarang mengeluarkan ternak besar betina produktif, bunting dan betina bibit daerah lain kabupaten kota propinsi) tanpa izin pemerintah daerah kabupaten. setiap ternak besar (sapi, kerbau, kuda) dan ternak kecil (kambing, domba serta unggas) yang diantar diserahkan baik masuk dari maupun keluar wilayah kabupaten sinjai terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas peternakan yang ditunjuk. biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada besarnya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku bab ketentuan pidana setiap orang yang dengan sengaja melanggar atau mengabaikan atau lalai melaksanakan ketentuan dalam dan baik pemilik ternak, pedagang maupun petugas pemerintah petugas yang berwenangrta pemerintah kabupaten sinjai bab (an pemerintah kabupaten sinjaibadan komunikasi dan informatiklanjuti peraturan presiden nomor nomor dan tahun serta merujuk surat edaran menteri komunikasi dan informatika republik indonesia nomor kominfo tentang tugas pokok dan fungsi dibidang komunikasi dan informasi, serta pos dan telekomunikasi: bahwa kabinet indonesia bersatu telah melakukan restrukturisasi kelembagaan, dimana unsur sub sektor pos dan telekomunikasi departemen perhubungan, kementerian kominfo dan lin merger menjadi departemen komunikasi dan informatika, berdasarkan peraturan presiden nomor tahun dan permen kominfo nomor pim. kominfo iv tanggal april tentang organisasi dan tata kerja departemen kominfo: pemerintah kabupaten sinjai bahwa oleh karena tugas pokok, fungsi dan sasaran pengolahan data dan informasi yang selama ini kelola oleh kantor pengolahan data dan informasi kabupaten sinjai sejalan dengan tujuan dan sasaran pengelolaan pos dan telekomunikasi, maka kedua kewenangan tersebut dapat dilaksanakan satu unit kerja, bahwa dengan pertimbangan pada huruf huruf dan huruf diatasperlu ditinjau kembali untuk diganti dengan peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja badan komunikasi dan informatikapemerintah kabupaten sinjaibentukan organisasi dan tata kerja badan komunikasi dan informatikasekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten sinjai. badan adalah badan komunikasi dan informatika kabupaten sinjai. kepala badan adalah kepala badan komunikasi dan informatika kabupaten sinjai. pemerintah kabupaten sinjaiomunikasi dan informatika kabupaten sinjai bagian kedua kedudukan badan komunikasi dan informatika adalah unsur penunjang pemerintah kabupaten dibidang komunikasi dan informatika. badan komunikasi dan informatiktugas pokok badan komunikasi dan informatika adalah pemerintah kabupaten sinjai membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. melaksanakan tugas tugas yang diberikan oleh bupati. bagian keempat fungsi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada badan komunikasi dan informatika kabupaten sinjasesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh bupati, penyusunan rencana dan pelaksanaan program komunikasi dan informatika, cc. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang komunikasi dan informatika, pelaksanaan kegiatan pos dan telekomunikasi, aplikasi dan telematika serta sarana komunikasi dan diseminasi informasi: pengendalian arus data masukan dan keluaran, penyiapan data, pelayanan data dan pengamanan data, pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan: pelaksanaan kegiatanibidang pos dan telekomunikasi, aplikasi dan telematika serta sarana komunikasi dan diseminasi informasi. pemerintah kabupaten sinjai bab iii organisasi susunan organisasi badan komunikasi dan informatika terdiri dari kepala badan sekretaris badan terdiri dari sub bagian perencanaan dan keuangan sub bagian umum dan kepegawaian bidang pos dan telekomunikasi, membawahi sub bidang pos sub bidang telekomunikasi bidang aplikasi dan telematika, membawahi sub bidang aplikasi teknologi informasi, perangkat lunak dan konten: sub bidang pemberdayaan telematika, bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi, membawahi sub bidang sarana komunikasi sub bidang diseminasi informasi kelompok jabatan fungsional uptftd uraian tugas sekretaris, bidang dan sub bidang serta sub bagianbadan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik unsur unsur dalam lingkup masing masing, maupun dengan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintah kabupaten. setiap pimpindalam lingkup badan bertanggung kepala badanbadan dibantu sekretaris dan kepala bidangdalam hal dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan kemampuannya. pemerintah kabupaten sinjai bab pengangkatan dan pemberhentian pemegang jabatan struktural kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh bupati. sekretaris badan, kepala bidang, kepala sub bidang, kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala badan. bab ketentuan lain lain bagan susunan organisasi badan komunikasi dan informatika kabupaten sinjaidinyatakan tidak berlakupit. sekretaris daerah kabupaten sinjai mane yaa lembaran daerah kabupaten sinjai tahun nomor |
ta, pemerintah kabupaten sinjai peraturan daerah kabupaten sinjai nomor tahun tentang peredaran garam beryllium dalam wilaysumber daya manusia sdm) yaitu peningkatan kecerdasan dan daya pikir anak serta peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat disamping memenuhi kebutuhan industri, maka perlu mengatur peredaran garam beryllium dalam wilayah kabupaten sinjadaran garam beryllium dalam wilayah kabupaten sinjai0)apan standar nasional indonesia: keputusan presiden nomor tahun tentang pengadaan garam beryllium: peraturan daerah provinsi sulawesi selatan nomor tahun tentang peredaran garam beryllium dalamedaran garam beryllium dalam wilayah kabupaten sinjai. bab ketentuan umum pemerintah kabupaten sinjaiatu kerja perangkat daerah yang membidangi perdagangan dan perindustrian kabupaten sinjai. garam beryllium adalah garam konsumsi beryllium yang merupakan produk makanan yang komponen utamanya natrium klorida ci) dengan penambahan kalium logat kio3) melalui proses ionisasi serta memenuhi standar nasional indonesia( sni) yang berlaku. garam tidak beryllium adalah produk garam yang komponen utamanya natrium chloride cl) tanpa penambahan kalium logat kio3). produsen adalah orang atau badan yang memproduksi garam beryllium dan atau garam tidak beryllium. distributor adalah orang atau badan yang mendistribusikan garam beryllium dan garam tidak beryllium. penjual garam beryllium adalah orang atau badan yang menjual garam beryllium. standar nasional indonesia garam beryllium selanjutnya disebut sni garam konsumsi beryllium adalah standar produk garam untuk konsumsi yang mencantumkan kriteria uji, satuan dan persyaratan mutu. tim pengawas terpadu adalah tim yang dibentuk oleh bupati yang beranggotakan instansi terkait yang bertugas melakukan pengawasan produksi, distribusi, penjualan dan penggunaan garam beryllium dan garam tidak beryllium. bab persyaratan produksi, distribusi dan peredaran garam beryllium setiap garam beryllium yang diproduksi dan distribusi harus memenuhi syarat mutu sesuai dengan kriteria uji yang tercantum dalam standar nasional indonesia sni) yang berlaku. disamping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kemasan beryllium yang dapat diedarkan wajib mencantumkan ketentuan label sebagai berikut nama produk garam beryllium pemerintah kabupaten sinjai nama merk dagang kandungan kalium logat sesuai sni yang berlaku, berat bersih yang dinyatakan dalam system metric sesuai ketentuan yang berlaku: kode produksi bets: nomor pendaftaran dari bpom, nama dan alamat perusahaan, komposisi bahan yang digunakan, tanda logo sni: berlabel halal. bab iii larangan produksi, distribusi dan peredaran garam tidak beryllium dilarang memproduksi, terdistribusi, mengedarkan dan memasarkan garam tidak beryllium, kecuali diperuntukkan sebagai bahan baku industri bukan pangan, ternak dan tumbuh tumbuhan yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. produsen dan atau distributor wajib mencantumkan peruntukan garam pada kemasannya. garam tidak beryllium kemasannya wajib diberi label bukan untuk konsumsi. bab pengujian mutu pengawasan mutu garam beryllium dilakukan melalui pengujian laboratorium terhadap kandungan natrium klorida ci), kalium logat kio3) kadar air cemaran logam dan pemeriksaan label ditingkat produksi, distribusi sampai setingkat pengguna. bab pembinaan dan pengawasan dinas dan instansi teknis yang terkait melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat tentang garam beryllium. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi konsultasi, pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi garam beryllium. ta, pemerintah kabupaten sinjai pengawasan mutu garam sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara berkala maupun insidentil. untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dibentuk tim pengawasan terpadu yang ditetapkan dengan keputusan bupati. petugas yang berwenang, berhak melakukan penyitaan apabila menemukan garam yang tidak beryllium pada distribusi dan pemasaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam bab vii penyidikan pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah kabupaten sinjai diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang peredaran garam tidak beryllium dalam wilayah kabupaten sinjagaram tidak beryllium dalam wilayah kabupaten sinjaperedaran garam tidak beryllium dalam wilayah kabupaten sinjai menurut hukum yang bertanggungjawab. pemerintah kabupaten sinjasanksi setiap orang atau badan usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara produksi dan atau pencabutan izin usaha oleh instansi yang berwenang. selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada juga diancam pidana kurungan paling lama (tiga) bulantiswis sekretaris daebahmaburaten sinjai, uh, yacob lembaran daerah kabupaten sinjambentukan dana cadangan untuk pemilihan kepala daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung menimbang .a. bahwa untuk pemilihan kepala daerah:a cadangan, sumber dana cadangan: tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan: uang kas bank sebagai tabungan giro,. bagian ketiga besaran dana cadangan dana cadangan ditetapkan sebesar rp. enam puluhempat) tahun mulai dari tahun anggaran sampai dengan tahun anggaran sebesar rp. (lima belas milyar) setiap tahun. dana cadangan sebagaimana dimaksud pada bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran ltea gubernur jambi peraturan daerah provinsi jambi nomor tahun tentang ketahanan pangan dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jambi, menimbang bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang pembunuhannya perlu dijamin guna mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupan manusiaahanan pang yang dimaksud denganpemerintah kabupaten kota dalam lingkup provinsi jamb dina lahan pangan adalah sebidang tanah yang diusahakan untuk menghasilkan bahan pangan ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi daerah dan atau sumber lain gan, dan kegiatan lain yang berkenan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan bab ketersediaan pangan pemerintah provinsi yang terus berkembang dari waktu waktucc.gubernuratur dengan peraturan gubernur. pencatatan arus masuk dan keluar bahan pangan dilakukan oleh instansi terkait bawah koordinasi badan ketahanan pangan provinsi. mengkoordinasikan oleh badan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernurtentang insentif dan penerbitan spl sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan gubernur. bab iiibadan ketahanan pangan mulai dari penetapan cadangan pangan pemerintah desa, pemerintah kabupaten kota, sampai pemerintah provinsiprovinsi, pemerintah kabupaten kota dan atau pemerintah desa dapat menugaskan badan ketahanan pangan atau badan usaha yang bergerak gian kedua cadangan lahan pangan setiap investasi pemanfaatan lahan yang ditujukan untuk pengembangan komoditas perkebunan mengusahakan cadangan lahan pangan.. ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan gubernurgubernur. bab pencegahan dan penanggulangan masalah pangan bagian pertamgubernurgubernur. bagian ketigaatur dengan peraturan gubernur bagian keempatdgubernur,vii hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat masyarakat wajib mengusahakan lahan pangan sebagaimana dimaksud pada yang dikelola secara intensif.vgubernur. bab ketentuan sanksi tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang, prosedur dalam menjaga ketahanan pangan merupakan pelanggar mana dimaksud padapada. ketentuan lebih lanjut tentang sanksi sebagaimana diatur dengan keputusan gubernurpada dilakukan dengan berkoordinasi dengan dewan ketahanan pangan provinsi jambi. bab ketentuan penutup pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah yang mengatur tentang ketahanan pangjat pemerintah kabupaten sinjai dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sinjai, menimbang bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan program pembangunan kegiatan pemerintahan,untuk membentuk lembaga penyiaran publik lokal teltelevisiingatelevisiadalahpemerintah kabupaten sinjaisinga pemerintah kabupaten sinjaikabupaten sinjai yang selanjutnya disebut sinjai tv, dan merupakan badan hukum yang bersifat independent, netral, dan tidak komersial. bagian kedua kedudukan lembaga penyiaran publik lokal televisi sinjai adalah televisi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati. lembaga penyiaran publik lokal televisi sinjai berkedudukan ibukota kabupaten sinjai. bagian kedua tujuan lembaga penyiaran publik lokal televisi sinjaian masyarakat, pelestarian budaya daerah dan hiburan yang sehat, danorganisasi bagian kesatu susunan organisasi organisasi ppl televisi sinjai terdiri atas dewan pengawas, dewan direksi, dan manajemen penyelenggara penyiaran. jat pemerintah kabupaten sinjai susunan organisasi, tugas dan fungsi organisasi ppl televisi sinjaimasyarakat, (satu) orang diantar,memilki kewenangan menetapkan program umum tahunan lembaga penyiaran publik lokal televis kabupaten sinjai. pemerintah kabupaten sinjai bagian ketiga dewan direksi anggota dewan direksi berjumlah paling banyak lembaga penyiaran publik lokal televisi sinjad.b.posisi lembaga penyiaran publik lokal televisi sinjai, c.asumsi lembaga penyiaran publik lokal televisi sinjai yang dipakai penyusunan rencana jangka panjang, dan d.inga pemerintah kabupaten sinjaitelevisi sinjai yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada bupatiibukota kabupaten sinjaisinja yang berlaku. babmungkin, atau masyarakat. pemerintah kabupaten sinjai setelah mendapat persetujuan rapatlembaga penyiaran publik lokal televisi sinjasinjai, sgh.d,jat pemerintah kabupaten sinjaib.sinjai diangkat untuk masa jabatan (lima) tahun sekjat pemerintah kabupaten sinjaijat pemerintah kabupaten sinjaisinjasinjai. dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin lingkungan lembaga penyiaran publik lokal televisi sinjsinjai serta dengan instansi atau pihak luar lembaga penyiaran publik lokal televisi sinjaisinjai televiinga pemerintah kabupaten sinjai setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan lembaga penyiaran publik lokal televisi sinjambiayaan bagian pertama kekayaan kekayaan lembaga penyiaran publik lokal televissinjsinjai. besarnya kekayaan ppl televisi sinjai sebagaimana maksud pada ditetapkan oleh pemerintah daerahsinjai memiliki sumber pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd): singa pemerintah kabupaten sinjai sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan atau d.sinjaisinjasinjsinga pemerintah kabupaten sinjaisinjasinjasinjsinjsinjai televisjat pemerintah kabupaten sinjai pegawai ppl televisi sinjsinjai ditetapkan dengan keputusan bupati. pembinaan pegawai negeri sipil lingkungan lembaga penyiaran publik publik lokal televisi sinjasinjsinjasinjai belum terbentuk, direktur lembaga penyiaran publik lokal televisi sinjasinjai. kelembagaan, penatalaksanaan, kepegawaian dan manajemen pengelolaan sinjai tvnjaijat pemerintah kabupaten sinjai babdaerah ini, mengacu kedirian lembaga penyiaran publik lokal televisi sinjai umum sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya dibidang informasi, pendidikan,0 un tentang penyiaran, pemerintah kabupaten sinjai mendirikan lembaga penyiaran publik lokal televisi sinjai yang bidang kegiatannya meliputi penyiaran televisi. berdasarkan hal tersebut diatas, maka pembentukan lembaga penyiaran publik lokal televisi sinjai diatur dmen n17 sehat piprepublik indonesia tahun jang mengenai penerimaan anggota front nasional dari golongan politik dan karya kami, presiden pimpinan tertinggi front nasional menimbang bahwa perlu diatur syarat syarat dan tiara tiara penerimaan anggota front nasional dari golongan politik, golongan karya dan perseorangan memberhentikan banyaknya organisasi organisasi jang menyatakan hasratnya untuk setara menyeluruh diterima mendjadi anggota front nasional pertimbangan pertimbangan dalam musyawarah dewan harian pengurus besar front nasional pada tanggal april perpres dan perpres tentang partai partai politik dan keputusan keputusan presiden jang bertalian dengan itu pidato presiden pimpinan tertinggi front nasional dalam sidang pleno pengurus besar front nasional tanggal maret jang menyatakan menyetujui masuknya partai partai golongan karya didalam front nasional mengingat anggaran dasar dan peraturan rumah tangga front nasional serta keputusan presiden republik indonesia tahun tanggal desember tentang keanggotaan front nasional memutuskan menetapkan ketentuan ketentuan pelaksanaan keanggotaan front nasional sebagai berikut golongan politik jang merupakan partai politik jang telah diakui oleh presiden republik indonesia dapat segera diterima setara menyeluruh sebagai anggota front dari pusat sampai dirancang ranting setelah putus pimpinannya mengajukan permintaan mendjadi anggota front nasional dengan disertai salinan surat pengakuan sebagai partai dari presiden republik indonesia dan menyebutkan jumlah anggota setara global golongan karya jang susunan sesuai dengan keanggotaan m.p.r.s dan terorganisasi dalam organisasi organisasi mas dapat diterima setara menyeluruh sebagai anggota front nasional dari pusat sampai ranting ranting dengan menyampaikan jumlah anggotanya setara global apabila sudah mengajukan permintaan mendjadi anggota front nasional setara tertulis sebagai keputusan dari putus pimpinan didirikan . n13 n17 ane presiden republik indonesia didirikan sebelum atau sesudah dekrit presiden juli dan mereka jang mengajukan permintaan mendjadi anggota front nasional memenuhi syarat syarat seperti jang tercantum dalam azas dan tujuan front nasional kecuali organisasi organisasi karya jang terlarang ketetapan ketetapan seperti golongan dari organisasi organisasi massa dapat diterima sebagai anggota front nasional, baik bersama sama atau tidak bersama sama dengan organisasi organisasi jang tergabung didalamnya dengan ketentuan bahwa terhadap organisasi organisasi anggotanya harus dilakukan penelitian tersendiri dapat tidaknya diterima mendjadi anggota front nasional sesuai dengan ketentuan ketentuan djiwa dari dan penjelasan dilakukan oleh pengurus besar front nasional apabila organisasinya tersebar sekurang kurangnya jumlah daerah swatantra tingkat oleh pengurus front nasional dawai apabila organisasinya tersebar sekurang kurangnya dawai oleh pengurus front nasional dawai apabila organisasinya tersebar sekurang kurangnjadi kecamatan pengurus besar front nasional dapat menerima dan mengesahkan organisasi organisasi masa sebagai anggota, walaupun tidak memenuhi syarat syarat seperti tercantum dalam dan tetapi jang sifat dan kedudukannya chas dan berpengaruh besar dalam menggerakan masa jang revolusioner keputusan presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya ditetapkan djakarta pada tanggal mei presiden republik indonesia sukarno |
meaza. bahwa dalam rangka pemesanan dock dari fritz werner trupp jerman barat telah diterima undangan untuk menghadiri upacara timbang terima dock tersebut jang akan dilakukan pada minggu kedua bulan oktober bahwa undangan tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebaik baiknya dengan menugaskan j.m. menteri perhubungan beserta jogja untuk memenuhi undangan tersebut, bahwa disamping tugas tersebut diatas, kepada j.m. menteri perhubungan laut ditugaskan pula untuk berangkat negara negara eropa lainnya dan asia guna mempelajari kemajuan pelajaran, arus barang antara negara negara tersebut dengan indonesia dan kemungkinan perluasan p.n. djakarta lloyd, bahwa biasa pembelajaran bulan pergi dan biasa penghidupan selam diluar negeri untuk seluruhnya mendjadi tanggungan pemerintah republik indonesia, kecuali biasa perjalanan dari djakarta jerman barat jang menjadi tanggungan fritz werner trupp. jo. tanggal juli bsd, dan tanggal oktober bsd, instruksi presiden, dan pimpinan lembaga alat alat pembayaran luar negeri memutuskan menetapkan: pertama memerintahkan kepada j.m. menteri perhubungan luar serat jogja (termasuk golongan untuk berangkat jerman barat selam hari guna menghadiri upacara timbang terima dock jang dipesan dari negara tersebut dan negara negara, perintis selama hari polandia hari yugoslavia hari italia hari ceylon hari jepang hari kan tap kav) ny) kang ss, apa presiden republik indonesia untuk mempelajari kemajuan pelajaran arus barang antara negara negara tersebut denagn indonesia dan kemungkinan perluasan jaringan p.n djakarta lloyd, kedua bahwa untuk keperluan j.m. menteri perhubungan laut serta jogja akan berangkat dengan kapal terbang pada tanggal oktober ketiga bahwa biasa perjalanan pulang pergi jang biasa penghidupan selam diluar negeri mendjadi tanggungan pemerintah republik indonesia kecuali biasa perjalanan dari djakarta jerman barat jang mendjadi tanggung fritz werner trupp, supplier dari dock tersebut, keempat bahwa kepada mereka setelah tiba negeri jang dituju segera melaporkan diri kepada, kelima bahwa kepada mereka diberikan uang harian tiap tiap masing masing sebesar d.m. selam jerman barat, er. selam prancis, . . selam polandia dan jusgolavia, . selam italia, rs. selam ceylon, dan sebesar selam jepang, keenam bahwa kepada mereka diberikan tunjangan uang pakaian masing masing sebesar u.s.$ dan ditambah dengan tunjangan uang pakaian musim dingin, dengan ketentuan jika mereka tidak menerima tunjangan serupa itu dari pemerintah instansi lain lain, ketujuh untuk keperluan representasi untuk j.m. menteri perhubungan laut disediakan sebesar u.s. untuk tiap negara jang dikunjungi dan pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan menurut peraturan jang berlaku sedangkan uang jang tidak dipakai harus disetor kepada republik indonesia setempat, kedelapan bahwa kepada mereka diberikan izin membawa uang sendiri keluar negeri guna keperluan pribadi masing masing sebesar u.s. berupa traveller's cheese banknotes. kesembilan bahwa setelah kembali indonesia mereka diharuskan mengajukan pertanggungan jawab kepada direktorat perjalan negeri djakarta mengenai penggunaan uang jang telah dikeluarkan atas beban negara dengan disertai bukti bukti jang sah, jika maka jumlah jumlah tersebut akan diperhitungkan dengan penghasilan mereka, kesepuluh bahwa setelah kembali dari luar negeri j.m. menteri perhubungan laut harus mengajukan laporan tertulis kepada p.j.m. presiden republik indonesia tentang segala sesuatu jang mengangkut dengan tugas jang telah diterimanya, kesebelas bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana semestinya, jika ternyata kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, mea ny) pa) ny) kang sip apa presiden republik indonesia salinan surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada: kabinet presiden djakarta 3x, departemen luar negeri, departemen rasa p.p.& djakarta 3x, pimpinan lembaga alat alat pembayaran luar negeri djakarta 3x, perwakilan republik indonesia masing masing benn. paris, warsawa beograd, roma, colombo, dan tokyo (masing masing 3x), direktorat perjalanan negeri djakarta, kantor kantor pembayaran pensiun bandung, departemen perhubungan laut biro personalia dan pembunuhan) djakarta 10x, departemen perhubungan laut biro keuangan dan anggaran) djakarta, departemen perhubungan bagian sekretariat umum dan rumah tangga seksi daftar gaji) djakarta 2x, kantor pusat perbendaharaan negara djakartno |
anta na)nimbang bahwa untuk melaksanakan peraturan pemerintah republik indonesia tahun tentang panitia negara happens urusan perencanaan tenaga pembangunan, dipandang perlu segera mengangkat anggota anggotanya, bahwa demi lantjarnja pekerdjaan mutasi daripada kanggo than @diam kabinet kerdja wakil perdana menteri iii menteri diatur kompartemen pembangunan, @seingat penetapan presiden republik indonesia tahun lembaran negara tahun disempurnakan: keputusan menteri pertama republik indonesia m.p. mendengar usul wakil pimpinan tertinggi dan pimpinan harian badan perencanaan pembangunan nasional: memutuskan: .perencanaan tenaga pembangun! hutasoit bappenas merangkap ketua: prof. ir, johannes universitas gajah mada, kol. dr. syarif thales universitas indonesia, drs. loo siang hien departemen perburuhan: ir. wars departemen perindustrian dasar dan pertambangan: ir. adnan kusuma departemen perindustrian rakjat: universitas indonesia, kol. brotosewojo departemen urusan veteran dan demobilisasi, dr. napitupulu departemen urusan research nasi nal, lo. prof. ir. suwardi departemen perguruan tinggi dan mu. pengetahuan, lie ir. gurih departemen pendidikan dasar dan kebudayaan: r.m.e. subiadinata persatuan guru republik indones. i5 bumaiaio semen. .x ia mia rss pan tema sera presiden republik indonesia ban soedirdjo kantor urusan pegawai: s.m. undang sudarso surjodibroto departemen transmigrasi, koperasi dan pembangunan masyarakat desa, sdr. kurniadi bre departemen pekerdjaan umum dan tenar den. mohamad suryo pranoto departemen agama: kedua bahwa masa duduk dari para anggota tersebut adalah selama sha tahun ketiga bahwa mutasi keanggotaan tersebut jaitu pemberhentian, pengganti dan penambahan dikatakan kepada menteri urusan perencanaan pem da | agunan, dengan ketentuan bahwa jumlah anggota tidak akan eleb (seribu rupiah) dan uang transpor!t. lokal rp. (lima ratus rupiah) jaitu menit pang dari keputusan menteri pertama republik indonesia m.e kelima biasa daripada pengeluaran tersebut dibebankan kepada anggaran belanda bappenas, keenam keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan3nb republik indonesia sukarno oanoaser aren mae sena saba ina mespol. tentang tambahan anggota m.p.r.s. untuk sulawesi tengah menimbang bahwa berhubung hingga saat ini masih terdapat kekosongan sebanyak kursi anggota m.p.r.s. untuk wakil dari daerah tingkat sulawesi tenggara, maka dipandang perlu untuk mengisi kekosongan tersebut jang diambil dari daerah tingkat sulawesi tenggara bahwa sdr. idrus effendy, pemimpin harian tanah air anggota b.p.h. daerah tingkat sulawesi selatan dan drs. laude menara, pegawai tinggi dpb. pada gubernur sulawesi tenggara, dipandang tahap dan memenuhi syarat syarat untuk diangkat mendjadi anggota m.p.r.s. jang mewakili daerah tingkat sulawesi tenggara mengingat alat undang undang dasar penetapgangkat idrus effendy, pemimpin harian tanah air anggota b.p.h. daerah tingkat sulawesi selatan, dan drs. laude menara, pegawai tinggi dpb. pada gubernur sulawesi tenggara, masing masing sebagai anggota majelis permusyawaratan rakjat sementara wakil dari golongan daerah sulawesi tenggaryan n17 wat presiden republik indonesia direktorat perjalanan djakarta, dewan pengawas keuangan bogor, gubernur kepala daerah tingkat sulawesi tenggarpen ondsurat dari departemen perindustrian dasar ringan tena . membawa tentang pengiriman (dua) pejabat luar negeri bahwa dalam rangka penyelesaian teygachir, pengusaha menimbang kan bersesuaian pendapat dan mendorong usaha2 landau tan dari departemen perindustrian dasar ringan te naga, maka pemerintah perlu menugaskan (dua) orang pejabat untuk mengunjungi negara2 italia, perintis, nederland, amerika serikat dan jepang untuk memaksa akan tugas tersebut bahwa biasa perjalanan pulang pergi indonesia ne gara2 jang dikunjungi dan biasa penghidupan selama luar negeri seluruhnya ditanggung oleh pihak n.v.epublik indonesia apapun mengingat surat keputusan presiden tahun peraturan pemerintah tahun instruksi presidium kabinet ampera ek in mendengar menteri luar negeri. memutuskan: menetapkan pertama menugaskan kepada saudara saudara ir, suhartono, direktur jenderal perintis tarian dasar departemen peran ta: austrian dasar ringan tenaga, effendi puspohandojo,: direktur direktorat pembinaan p.n. perindustrian, departs men perindustrian dasar ringan dan tenaga untuk berangkat negara2 italia, perintis, nederland, amerika serikat dan jepang guna melakukan tugas penjelas saran terakhir, mengusahakan bersesuaian pendapat dan mendorong usaha usaha lanjutan departemen perindustrian dasar ringan tenaga jang akan dilakukan pada pertengahan bulan april selama lebih kurang elatus bulan kedua 'secoooso0oso0n0s0sa.a.a man kan presiden republik indonesia kedu bahwa biasa perjalanan pulang pergi indonesia negara2 jang dituju dan biasa penghidupan selama luar negeri seluruhnya ditanggung oleh n.vse apapun ket iga bahwa setelah tiba negara2 jang dituju harus segera berhubungan dengan perwakilan sepupu indonesiamasa kerdja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedang kar gaji aktifnya akan diajarkan kepada jang dikatakan indonesia kel ima bahwa setelah selesai tugasnya luar negeri harus see kembali indonesia dan bekerja kembali pada jaba tanja semula dan selama satu bulan sesudah berada in indonesia harus memberikan laporan tertulis kepada menteri perindustrian dasar ringan tenaga tentang hasil perda kanan dinas selama luar negeri, keenam bahwa surat keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperhitungkan lagi jikaperindustrian dasar ringan tenaga. r.i. roma, paris, dan haag, washington dan tokyo direktorat jenderal perindustrian dasar djakarta. sekretariat kabinet, biro s a untuk diketahui dan pet ikan disapa ni presiden sena mnomsrkng soeharto jenderal t.n .i. |
man mp3 tar: menimbang bahwa dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang tahun telah dibentuk bank pembangunan indonesia dengan maksud untuk membantu pemerintah dalam membelandjai usaha usaha pembangunan semesta bahwa mr. semarang, jang dengan keputusan kami tanggal januari tahun diangkat sebagai presiden direktur bank industri negara, dan telah mempunyai pengalaman pengalaman dalam memimpin suatu bank jang bergerak dalam pembiayaan usaha usaha industri dan pembangunan pada umumnya, dipandang memenuhi syarat syarat untuk diangkat mendjadi presiden direktur bank pembangunan indonesia termaksud, untuk pertama kalinya bahwa oleh karena itu perlu dibebaskan dari jabatannya selaku presiden direktur bank industri negaramutuskan: menetapkan pertama membebaskan mr. semarang dari jabatannya sebagai presiden direktur bank industri negara dengan pernyataan terima kasih atas jasa jasanya selama menjalankan jabatan itu man aa nyi my sat kp. presiden republik indonesia kedua mengangkat mr. semarang sebagai presiden direktur bank pembangunan indonesia. dewan moneter, anggota anggotakula farm ren nennnennenanennanajang terdiri dari m.lprawirowijoto.rrarerrn. sep direktur. ren rerraneencannnnnnn aaa kabinet menteri pertama. p.n. makula fir, telepon tertanggal januari jang antara lain memaklumkan bahwa pada tanggal djvu tata usaha pos nganjuk dengan tugas melayani penukaran uang kertas bank emisi jang ditarik dari peredaran mengalami kekurangan kas sebesar rp. bahwa sdr. subroto, jang bertanggung jawab atas kekurangan kas termaktub telah memberika surat keterangan tanggung jawab mutlak tertanggal pebruari jang menyatakan kesediaannya untuk mengganti sejumlah kekurangan kas jang termaksud dengan aturan setiap bulannya rp. , : bahwa sementara itu jang bersangkutan mengajukan surat permohonan pembebasan sebagian dari keharusan membayar kembali kekurangan jang mendjadi tanggung djawabanja itu, ii. surat badan pemeriksa keuangan tanggal april tgr jang menyatakan tidak keberatan atas pembagian pembebasan sebesar rp. itu, iii. surat menteri perhubungan darat, pos, telekomunikasi dan pariwisata tanggal mei menimbang :a. bahwa menurut hasil penyelidik jang telah dilakukan tidak ada tanda tanda keterangan hang dilakukan oleh jang bersangkutan, bahwa jang bersangkutan telah dengan tertib melakukan aturannya jang hingga november mencapai rp. , , bahwa asura dari jang bersangkutan sebesar rp. , termaktub nantinya dapat diperhitungkan dengan jumlah uang jang masih haru diganti berhubung dengan surat keputusan ini, d.bahwa berhubung dengan itu dianggap sesuai apabila kepada sdr. subroto diberi pembebasan sebesar rp. dari jumlah seluruh kekurangan kas jang dipertanggung jawabkan kepadanya, sebesar rp. , , memutuskan menetapkan kepada sdr. subroto, djvu tata usaha pos pad kantor pos dan telegram nganjuk diberi pembebasan atas pembayaran sebesar rp. (enam ribu rupiah jaitu sebagian dari jumlah kekurangan kas sebesar rp. jang dipertanggung diadakan kepadanya, salinan surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada badan pemeriksa keuanagandi bogor, departemen urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan djakarta, thesaurus jenderal djakarta, thesaurus negara, biro urusan inspeksi anggaran djakarta, thesaurus negara, . lan bay) snp pip presiden republik indonesia thesaurus negara, niro urusan anggaran bagian pelaksaan anggaran djakarta, bagian keuangan, departemen perhubungan darat, pos, telekomunikasi dan pariwisata djakarta (3x direktur jenderal pos, telegram dan telepon bandung (3x kepala kantor pos dan telegram nganjuk, jang bersangkutan, dengan perantara direktur jenderal pos, telegram dan telepon bandung, untuk diketahui dan dipergunakan untuk seperlunya. ditetapkan djakarta pada tanggal juni presiden republik indonesia tt.d. sukarno |
mean ny) pa) ny) kang snpperlu mengirimkan perutusan uni interpalemen golongan nasional indonesia konperensi tahunan interparliamentary union jang akan dilangsungkan beograd tanggal septemmengingat pula surat menteri luar negeri tanggal september dengan persetujuan menteri luar negeri, mentanai sophia, anggota dewan perwakilan rakjat gotong royong, golongan achmad sjaichu, anggota dewan perwakilan rakjat gotong royong, golongan latief hendraningrat, anggota dewan perwakilan rakjat gotong royong, golongan ido ganda, anggota dewan perwakilan rakjat gotong royong, golongan ali harafiah, anggota dewan perwakilan rakjat gotong royong, golongan untuk menghadiri konperensi tahunan interparliamentary union jang akan dilangsungkan beograd tanggal septemsedapat dapatnya pada tanggal september perjalanan dinas tersebut seluruhnya akan memakan waktu kurang lebih dua) minggu hua pen yes ny) ny) kan presiden republik indonesia ketiga setelah tiba dinegara jang ditujuempat selama melakukan perjalanan dinas tersebut kepada mereka diberikan uang harian menurut peraturan jang berlaku dan sesuai dengan golongannya masing masing dengan ketentuan, bahwa uang harianmakan dan penginapan disediakan dan dibiayai oleh perwakilan republik indonesia atau instansi lain kalima kepada ido ganda dapat diberikan tunjangan untuk membeli pakaian sebesar jang sebenarnya dikeluarkan, akan tetapi tidak boleh lebih dari u.s.$ seratus sepuluh u.s. dollar atau harga lawan dalam mata uang asing lainnya dan apabila mengalami musim dingin dengan suhu celcius kebawah diberikan tambahan sebanyak u.s.$ empat puluh u.s. dollar keenam untuk keperluan pribadi kepada mereka diberi izin untuk membawa mengirimkan uang pribadi keluar negeri menurut peraturan deviden jang berlaku sesuai dengan golongannya masing masing berupa travel's cheese ketujuh semua biasa jang berhubungan dengan perjalanan dinas ini kecuali jang tersebut dalam titik keenam, ditanggung oleh pemerintah republik indonesia dan dibebankan pada anggaran belanda direktorat perjalanan negeri kedelapan waktu selama menjalankan dinasapat diajarkan kepada jang dikatakan indonesia kesembilan setelah selesai dengan tugas mereka, mereka harus segera kembali indonesia dan dalam waktu (satu bulan sekembalinya dari perjalanan tersebutjah kepada direktorat perjalanan negeri,residen republik indonesia mengenai hasil tugas jang telah diberikan kepada mereka kesepuluh apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, makadan biro iii) departemen urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan badan pemeriksa keuangan pusat bogor kantor urusan pegawai djakarta biro tata usaha kepegawaian mekanisasi kantor urusan pegawai jogjakarta kantor pusat perbendaharaan negara djakarta pimpinan lembaga alat alat pembayaran luar negeri alan kkn n75 ny) kang ss, apa presiden republik indonesia direktorat perjalanan negeri djakarta kedutaan besar republik indonesia beograd, departemen luar negeri, dewan perwakilan rakjat gotong royong 1g sap ema "iksanakan peraturan presiden republik kesia tahun tentang panitia negara bappenas urusan standardisasi dan normalisasi, dipandang perlu sef mengangkat anggota anggotanya,: bahwa demi lantjarnja pekerdjaan mutasi daripada kanggo!) diam kabinet kerdja wakil perdana menteri iii menteri gdinator kompartemen pembangunan: mengingat penetapan presiden republik indonesia tahun lembaran negara tahun disempurnakan, keputusan menteri pertama republik indonesia m.p. | mendengar usul wakil pimpinan tertinggi dan pimpinan harian badan perencanaan pembangunan nasional, memutuskanstandardisasi dan needed bani prof. ir. someone institut technologies bandung merangkap ketua, taman nara departemen keuangan, ir. hadinoto perusahaan listrik negara, from. ir. roosseno institut technologies bandung: ir. leo amahorseja p.u. melayani, silaban kotapraja bogor: aam sc. major departemen angkatan laut, ir. soekarno prawira maa departemen perhubungan laut: ir. juwana djoekardi persatuan insinyur indonesia kol. chairul basri, dan departemen perburuhan, ll. ir. santoso departemen pekerdjaan umum dan! tenaga: kedua presiden republik indonesia tau kedua bahwa masa duduk dari para anggota tersebut adalah selama (tiga) tahun: ketiga bahwa mutasi keanggotaan tersebut jaitu pemberhentian, peng gantian dan penambahan dikatakan kepada menteri urusan peran tangan pembangunan, dengan ketentuan bahwa jumlah anggota tidak akan melebih1l000, (seribu rupiah) gan uang transport lokal rp. (lima ratus rupiah), jaitu menyimpang dari keputusan menteri pertama republik indonesia kelima biasa daripada pengeluaran tersebut dibebankan kepada anggaran belanda bappenas keenam keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkaengenaan republik indonesia spa kar peka hasan ass |
t men, presiden republik,bubarkannya staf pribadi presiden berdasarkan keputusan presiden tahun maka dalam rangka pembubaran tersebut, dipandang perlu menetapkan pemberhentian para anggota staf pribadi presiden dan team ahli jang nama2 nja sebagaimana ter kuantum dalam lampiran keputusan ini mengingat alat undang dasar keputusan presiden r.i. tahun keputusan presiden r.i. tahun memutuskan: menetapkan: pertama memberhentikan dengan hormat para anggota staf pribadi presiden dan team ahli jang nama2 nja tercantum dalam lampiran keputusan ini, dengan japan terima kasih atas jasa2 jang telah disumbangkan selama memangku jabatan aja. kedua keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal juni ditetapkan djakarta. pada tanggal juni presiden soeharto jenderal tni sb. sii pemesan nge henry dra presiden republik indonesia daftar lampiran keputusan presiden r.i. nomor tahun tgl. juni pangkat jabatan terhitung nan mulai tangga a1ame jah maj. den. tni koordinator seri juni presiden. sur maj. den. tni seri presiden urusan juni keuangan. sudjono humardani brig. den. tni seri presiden urusan juni ekonomi. slamet danusudirdjo brig. den. tni seri presiden urusan juni pembangunan. abdul kadir brig. den. tni seri presiden urusan juni kesra. juga sutomo brig. den. tni seri presiden urusan 9g juni intel keamanan dalam negeri. suhartono brig. den. tni seri presiden urusan juni pem sudarso brig. den. tni seri presiden urusan juni politik. nawawi alif brig. den. tni seri presiden urusan juni mass media. . ali murtopo kolonel inf. seri presiden urusan juni intel keamanan luar negeri. prof. dr. sabrina ketua team ahli bid. juni sumawinata politik. sulaeman sumardi, sh, anggota team ahli juni dr. fuad hassan idem juni dr. meliar nur . idem juni dres. hadiri had idem juni prof. dr. widodo . "nb psn side republik indonesia pangkat jabatan terhitung mulai tanggal. prof. dr. widodo ketua team ahli bia. juni nitisastro ekonomi keuangan. prof. dr. subroto anggota team ahli bia. juni er. ekonomi keuangan. prof. dr. ir. moh fadli idem juni dr. emil salim idem juni prof. dr. ali wardhana idem juni presiden rep indonesia, kan jenderal tni jo. |
men nyi nyi sen presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia tahun tentang pembentukan departemen kekuasaan. kami, presiden republik indonesia menimbang bahwa dalam rangka usaha menyempurnakan pemerintah perlu dibentuk suatu departemen kebijaksanaan mengingpertama membentuk departemen kekuasaan dibawah pimpinan menteri jaksa agung. keduasukarno |
prinsipnya pemerintah daerah dapat menganggarkan komponen pembiayaan berupa honor dan insentif tracer serta honor petugas surveilans pengolah data dalam rangkmaka perlu menetapkandeng dan insentif untuk tracer serta pemberian honor untukperaturan wali kota ini, maka ditetapkan besaran honor dan insentif bagi tracer dansebagai berikut honor dan insentif bagi tracer sebagai berikut: honor bagi tracer sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulrobolinggo pada tahun anggaran berkenaan. surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat denganwalikota: wakil walikota: pimpinan dan anggota dprd, pns, ppp: calon pns: dan pegawai non aparatur sipil negara padasebagaimana dimaksud dalam diberikan bagi walikota, wakil walikota, dan pnsdalam diberikan bagi calon pnsketentudiberikan sebesar penghasilan (satu) bulan untukdiberikan sebesar penghasilan (satu) bulan untuk bulan juni tahun tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas,dan gaji ketiga belas bersumber dari apbd. pada saat peraturan walikota probolinggo ini mulai berlaku, makaan peraturan walikota probolinggo nomor tahun tentang teknis pemberian gaji, tunjangan atau penghasilan ketigabelas tahun kota probolinggo provinsi jawa timur salinan peraturan wali kota probolinggo nomor tahun tentang peningkatan pengawasan untuk kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan kerawanan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota probolinggo, menimbang bahwa daerah dalam hal ini adalah kota probolinggorupakan daerah otonom sehingga diberikanbahwabagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf termasuk diantaranya adalah wewenang untuk melakukan tindakan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan salah satunya adalah membatasi kegiatan usaha yang , bahwa dengan berpedoman pada azas azas umum pemerintahan yang baik, serta memperhatikan dampak buruk dari penyelenggaraan usaha yang berpotensi menimbulkan kerawanan ketentraman dan ketertiban, maka perlu diambil kebijakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan usaha dimaksudtentang peningkatan pengawasanizin hibulembaran daerah kota probolinggo tahun nomor tambahan lembaran daerah nomor peraturan daerah kota probolinggo nomor tahun tentang penataan, pengawasan dan pengendalian usaha tempat hiburan lembaran daerah kota probolinggo tahun nomor tambahan lembaran daerahizin hiburan berita daerah kota probolinggo tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan wali kota tentang peningkatan pengawasan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan kerawanan ketentraman dan ketertiban masyarakat. dengan peraturan wali kota ini, maka dilakukan upaya upaya peningkatan pengawasan terhadap usaha yang dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan ketentraman dan ketertiban masyarakat wilayah kota probolinggo. dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kota probolinggo beserta tim pertimbangan dan penerbitan perizinan dan non perizinan melakukan evaluasi terhadap perizinan semua usaha yang ber.aka akan diambil tindakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan azas azas umum pemerintahan yang baik demi terciptanya suasana kota probolinggo yang aman, kondusif dan terkendali. untuk selanjutnya tim pertimbangan dan penerbitota probolinggo dalam melaksanakan tugasnya mengacuringkat evaluasi perkembangan kelurahan tingkattingkat kota probolinggo tahun nomor pada tanggal april maka telah dilakukan evaluasi, penilaian serta telah ditentukan dan ditetapkan peringkat evaluasi perkembanganingkat evaluasi perkembangan kelurahan tingkat kota probolinggo tahuringkat evaluasi perkembangan kelurahan tingkat kota probolinggo tahun peringkat evaluasi perkembangan kelurahan tingkat kota probolinggo tahun adalah peringkat pertama, adalah kelurahan kademangan kecamatan kademangan kota probolinggo dengan jumlah skor peringkat kedua, adalah kelurahan sukabumi kecamatan bayangan kota probolinggo dengan jumlah skor peringkat ketiga, adalah kelurahan kedung kaleng kecamatan wonoasih kota probolinggo dengan jumlah skor peringkat keempat, adalah kelurahan curahgrinting kecamatan anggaran kota probolinggo dengan jumlah skor dan peringkat kelima, adalah kelurahan kelompok kecamatan kelompok kota probolinggo dengan jumlah skor peringkatsme dan tanggungjawab, makabahwa dalam rangka menentukan sumber, dan sistem pembagian remunerasi berdasarkan tingkatan tanggungjawab, maka dipandang perlu menetapkan pedoman penetapan remunerasitidakbab azas dan tujuan azas dalam pemberian remunerasi proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola blue rsude rsud yang bersangkutan, kinerja operasional blue rsud. remunerasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. bab iii hak dan kewajiban setiap pegawai blue rsud berhak menerima remunerasi. manajemen blue rsud berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk remunerasi pegawai blue rsud yang dianggarkan melalui rencana bisnis anggaran rba). bab pendapatan bagian pertama sumber pendapatan sumber remunerasi berasal dari pendapatan fungsional blue rsud. sumber pendapatan fungsional sebagaimana dimaksud pada berasal dari jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain lain pendapatan blue rsud yang sah. bagian kedua pengelolaan pendapatan besaran biaya operasional dan biaya investasi rumah sakit serendah rendahnya adalah (lima puluh enam persen) dari pendapatan fungsional. biaya pegawai maksimal sebesar (empat puluh empat persen). biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada berupa komponen yang meliputi gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, pensiun, kesejahteraan dan asuransi pegawai non pns. insentif sebagaimana dimaksud pada dianggarkan maksimal sebesar (tujuh puluh lima persen) dari biaya pegawai. gaji pegawai non pns, honorarium, kesejahteraan karyawan dan asuransi, dianggarkan minimal sebesar 25y6 (dua puluh lima persen) dari biaya pegawai. bab sistem remunerasi bagian pertama remunerasi pejabat pengelola dan pegawai blue rsud paragraf pejabat pengelola dan pegawai blue rsud dari pns remunerasi pejabat pengelola dan pegawai blue rsud yang berasal dari pns dapat berupa honorarium, insentif, dan bonus atas prestasi. paragraf pejabat pengelola dan pegawai blue rsud non pns remunerasi pejabat pengelola dan pegawai blue rsud yang berasal dari non pns dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, dan atau pesangon. gaji pemimpin blue rsud diatur dengan rumus sebagai berikut gaji nba nbi gaji dasar gaji tertinggi pns aktif mardi waluyo) nba nilai bobot aset 40x pax gd) nbi nilai bobot pendapatan gd) fpa faktor penyesuaian aset skala fpa dari total aset fpi pendapatan) faktor penyesuaian income skala dari total pendapatan perhitungan fpa dan fpi sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: total aset total (miliar rp) gaji wakil direktur ditentukan sebesar dari gaji pemimpin blue rsud. gaji pegawai blue rsud non pns diatur sebagai berikut gaji pokok gp) score umk kenaikan gaji berkala tiap tahun tunjangan jabatan fungsional tunjangan umum score sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan tingkat pendidikan pegawai blue rsud non pns. tata cara penghitungan gaji pegawai blue rsud non pns dan penetapan besaran score sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan walikota ini. tunjangan tetap yang diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai blue rsud non pns dapat berupa tunjangan jabatan dan tunjangan kesehatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan blue rsud. paragraf honorarium, insentif, bonus atas prestasi dan pesangon honorarium dapat diberikan kepada pegawai blue rsud yang mendapatkan tugas tugas tertentu sesuai peraturan yang berlaku. besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam untuk pejabat pengelola paling tinggi dari total insentif. insentif pegawai blue rsud dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian sebagai berikutmerit bonus atas prestasi diberikan ketika terdapat surplus anggaran blue rsud. besarnya bonus yang dibagikan adalah sebesar (lima belas persen) dari surplus anggaran blue rsud. setiap pegawai blue rsud dapat diberikan merit bonus, dan besarnya bonus untuk direksi dan staf direksi sebesar (lima persen), sedangkan untuk pegawai sebesar (sepuluh persen). pembagian bonus kepada pegawai diberikan berdasarkan sistem indeks. merit bonus sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan dengan persetujuan walikota. pegawai non pns yang memasuki purna tugas berhak mendapatkan pesangon yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan blue rsud. bagian kedua remunerasi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas remunerasi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas(empat puluh persen) dari gaji pemimpin blue rsu. gaji pemimpin blue rsud sebagaimana dimaksud pada adalah pemimpin blue rsud non pns. tata cararsud serta penetapan besaran indikator penilaian insentif sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan walikota ini. bab ketentuan peralihan peraturan walikota ini berlaku untuk pembagian remunerasi mulai bulan januari untuk pendapatan yang berasal dari jaminan kesehatan nasional jkn) dan mulai bulan mei untuk pendapatan yang berasal dari kunjungan umum. bab vii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan walikota ini maka peraturan walikota blitar nomor tahun tentang pemberian tambahan penghasilan berupa jasa layanan kepada pegawai rsudrencana aksi kota pusaka (rap) kota blitar dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota blitar, menimbang bahwa pusaka merupakan peninggalan dari masa lalu yang sangat berharga untuk kehidupan sekarang dan generasi selanjutnya yang harus dilestarikan dan disampaikan kepada generasi yang akan datang, bahwa kota blitar merupakan salah satu kota pusaka indonesia yang memiliki banyak peninggalan sejarah bangsa sebagai pusaka yang bernilai tinggi baik berupa pusaka ragawi maupun tak ragawi yang perlu dikembangkan dan dikelola secara efektif: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf maka dipandang perlu disusun rencana aksi kota pusakaum. mkp tentang pedoman pelestarian benda cagar budaya dan situsrencana tata ruang wilayah rtrw) kota blitar tahun memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang rencana aksi kota pusaka (rap) kota blitar. rencana aksi kota pusaka yang selanjutnya disingkat rap kota blitar adalah dokumen perencanaan yang memuat program program penataan dan pelestarian aset pusaka skala kota blitar, melintasi seluruh kawasan pusaka, inventarisasi aset pusaka, serta penentuan kawasan pusaka prioritas terpilih, yang mencerminkan identitas, kearifan lokal serta kekentalan sejarah yang terkandung didalamnya, untuk jangka waktu (lima) tahun mulai tanggal januari dan berakhir pada tanggal desember yang dapat diperbarui setiap tahun. program penataan dan pelestarian aset pusaka sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan rancangan program dan kegiatan beserta rencana pendanaan yang bersumber dari apbd kota blitar, apbd provinsi jawa timur dan apbn serta sumber sumber lain seperti partisipasi masyarakat, csr dan lembaga donor. rap kota blitar sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah melalui skpd terkait untuk prioritas kegiatan yang mendukung penataan dan pelestarian pusaka kota yang dilaksanakan per tahun. kawasan pusaka terpilih dalam rap kota blitar sebagaimana dimaksud dalam adalah kawasan istana gebang, didalamnya terdapat bekas markas tentara peta blitar, gereja santo yusuf dan bekas permukiman belanda serta taman kebon rojo yang merupakan hutan kota peninggalan jaman belanda. kawasan pusaka terpilih sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen rtl dan ded. rencana aksi kota pusaka rap) kota blitar berikut kawasan prioritas terpilih sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan walikota ini. rencana aksi kota pusaka rap) kota blitartujuan rap landasan hukum sistematika rap bab profil kota pusaka sejarah perkembangan kota terkait morfologi kota signifikansi, otentisitas keaslian dan integritas atribut pusaka bab iii tujuan, kebijakan dan strategi tujuan kebijakan strategi bab konsep pengelolaan kota pusaka rencana pengembangan kota pusaka rencana pengembangan kelembagaan rencana pemberdayaan masyarakat bab penetapan kawasan prioritas bab arahan dan indikasi program penataan dan pelestarian kota pusaka kepala badan perencanaan pembangunan daerah kota blitar selaku ketua tim koordinasi penataan dan pelestarian kota pusaka melaksanakan koordinasi tentang kesesuaian kegiatan penataan dan pelestarian kota pusaka antara rencana kerja senja) skpd terkait dan rka dpa skpd hasil pembahasan bersama dprd dengan program dan kegiatan per tahun dalam rapbahwa dalam rangka mewujudkan program yang berkelanjutan dan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kota blitar tahun yang dijabarkan dalam kegiatan, maka perlu ditetapkan rencana kerja pembangunan daerah kota blitar tahun bahwa rencana kerja pembangunanrencana kerja pembangunansusunan organisasi perangkat daerah kota blitar, memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang rencana kerja pembangunan daerah ( beserta pendanaannya, prioritas dan sasaran pembangunan daerahkua dan pas) dalam rangka penyusunasenjabeserta kerangka pendanaan. babi. bab penutuptelah ditetapkketentuan dalam lampirwujudkan program dalam ren: pembangunan jangka menengah daerah rpm) kota tahun yang dijabarkan dalam kegiatan, maka ditetapkan rencana kerja pembangunan daerah kota tahun bahwa rencana kerja pembangunan daerah rkd) meraup: suatu dokumen rencana pembangunan daerah yang mer arah kebijakan daerah (satu) tahun yang sebagai komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kelas kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah berkesinambungan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf maka dipandang perlu menetap peraturan walikota tentang rencana kerja pembagi daerah rkd) kota blitar tahun mengingat undang undang nomor tahun tentang pembenci daerah kota kecil dalam lingkungan propinsi timur tengah barat: undang undang nomor tahun tentang kedai negara lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indo nomor undang undang nomor tahun tentang sissebagaimana telah beberapa kali diubah tera dengan undang undang tahun tentang perut: kedua atas undang undang nomor tahun ten pemerintahan daerah lembaran negara republik indo tahun nomor tambahan lembaran negara regu indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang perisaici peraturan perundang undangan lembaran negara tepperubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat lembaran negara tahun nomor tambahan lembu: negara nomor peraturan pemerintah nomor tahun ten pengelolaan keuangan daerah lembaran negara tepitata pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rene pamhanainan tamparan nagara pamiihlit indnndsin peraturan pemerintah nomor tahun ten pembagian urusan pemerintah antara pemeran pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota lembaran negara republik indonesia nomor tambahan lembaran negara tepi indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang tahu tata cara penyusunan, pengendalian dan eval pelaksanaan rencana pembangunan daerah lembaran republik indonesia tahun nomor tambo lembaran negara republik indonesia nomor peraturan presiden nomor tahun tentang rene kerja pemerintah tahun peraturan menteri dalam negeri nomor tahun ten pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomo: tahun tentang perubahan kedua atas peraturan me: dalam negeri nomor tahun tentang pado pengelolaan keuangan daerah, peraturan menteri dalam negeri nomor tahun ten pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah peraturan menteri dalam negeri nomor tahun ten pembentukan produk hukum daerah peraturan daerah kota blitar nomor tahun ten rencana pembangunan jangka menengah daerah kota peraturan gubernur jawa timur nomor tahun tentang rencana kerja pembangunan daerah rkd) pro: jawa timur tahun memutuskperencanaan daerah kota blitar. rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selalu disingkat rpm, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu (lima) tahun, yang secara substantif rpv merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja walikota terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok pes program rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) mar: kerja pembangunan daerah rkd) adalah dokumen pemancarpenganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja pros dan kegiatan skpd serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusun apbd. rencana kerja satuan perangkat daerah yang selanjutnya disingkat skpd adalah dokumen perencanaan skpd untuk kurun waktu tahun. rkd tahun adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu (satu) tahun terhitung mulai tanggal januari berakhir pada tanggal desember pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mauanggaran dan prioritas plafon anggaran sementara kua dan pas) rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahun pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah untuk menyusunn tersebut dalam lampiran peraturan walikota ini dengan sistematika sek berikut: bab pendahuluan. bab evaluasi hasil pelaksanaan rkd tahun lalu dan capa kinerja penyelenggaraan pemerintahan. bab iii rancangan kerangka ekonomi daerah beserta keran( pendanaan.tu! daerah. bab penutup. bab iii ketentuan peralihan kepala badan perencanaan pembangunan daerah kota blitar wajib mene kesesuaian antara rka skpd tahun hasil pembahasan bersama dengan rkd tahun dalam hal program dan kegiatan rkd tahun yang dicetakntingelolaan rumah susun sederhana sewa kota blitar dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota blitar, menimbang bahwa pemerintah kota blitar merupakan penerima aset kelola sementara terhadap rumah susun sederhana sewa yang dibangun oleh pemerintah kota blitar bahwa sebagai penerima asset kelola sementara, maka pemerintah kota blitar mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewapengelolaan rumah susun sederhana sepengelolaan rumah susun sederhana se. kepala dinas adalah kepala selaku pengguna barang. unit pelaksana teknis daerah rumah susun sewa sederhana yang selanjutnya disebut utd rusunawa adalah unit pelaksana teknis daerah pada dinas pekerjaan umum dan perumahan kota blitar yang mempunyai kewenangan pengelolaan rusunawpengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan olehdinas yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan bidang perumahan rakyat yang ditunjuk oleh penerima aset kelola sementara untuk mengelola rusunawa. penghuni adalah warga kota blitaradalah masyarakat berpenghasilan paling rendah perbulan dibawah umk kota blita. bab tujuan dan ruang lingkup bagian pertama tujuan peraturan ini bertujuan agar pengelolaan rusunawa dapat berhasil guna dan berdaya guna, sehingga dapat mencapai memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat kota blitarsebagaimana dimaksud pada huruf bagian keduapenghunianpendampingan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusunawa. bab iii pemanfaatan fisik bangunan rusunawa bagian pertama umum pemanfaatan fisik bangunan rusunawa merupakan kegiatan pemanfaatan ruang hunian maupuruang hunian yang ada lantai (satu) hanya diperuntukkan untuk masyarakat penyandang cacatsosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialihfungsikan untuk kegiatan lain, satuan bukan huniansarana sosial sesuai peraturan perundang undanganb. perawatan rutin, b.perawatan berkala, cc.hasil perawatan yang telah dilakukan oleh staf pengelola dilaporkan kepadpertama kelompok sasaran penghuni kelompok sasaran penghuni rusunawa adalah penduduk kota blitar, dengan kriteria sebagai berikut masyarakat berpenghasilan rendah belum mempunyai rumah sudah berkeluarga dengan jumlah anggota keluarga maksimal (empat) orang berpenghasilan tetapformulir pendaftaran calon penghuni rusunawa sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan walikota ini formulir surat pernyataan sanggup dan bersedia mematuhi segala ketentuan dan tata cara penghunian rusunawa sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan walikota ini surat keterangan bekerja dan belum memiliki rumah sebagaimana tersebut dalam lampiran iii peraturan walikota ini data permohonan dan kependudukan dpk) sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan walikota ini, surat perjanjian penghunian sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan walikota ini, tata tertib penghunian rusunawa sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan walikota ini, surat ijin penghunian sip) rusunawa sebagaimana tersebut dalam lampiran vii peraturan walikota ini. calon penghuni rusunawa sebagaimana dimaksud pada diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis dan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu mengisi semua formulir yang disediakan oleh pengelola melampirkan ktp, melampirkan kartu keluarga dan surat nikah melampirkan surat keterangan belum memiliki rumah tempat tinggal yang diketahui rt, dan lurah asal pemohon melampirkan surat pernyataan memiliki penghasilan pendapatan tetap yang diketahui lurah dan camat melampirkan surat kesanggupan memenuhi kewajiban pembayaran sewa iuran. melampirkan surat pernyataan bersedia mentaati dan memenuhi tata tertib ketentuan penghunian serta sanksi yang diberikan dan rekomendasi dari dinas sosial dan tenaga kerja kota blitar untuk hunian penyandang cacat melakukan verifikasi, seleksi dan survei lapangan bagi pemohon yanganulus seleksi, mengumumkan dan memanggil calon penghuni menerbitkan surat ijin penghunian setelah perjanjian penghunian disepakati bersama membacakan dan memberitahukan hak dan kewajiban penghunian kepada penghuni, sebelum penandatanganan perjanjian penghunian. menyerahkan surat izin penghunian h.alur penetapan calon penghuni sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tersebut dalam lampiran viii peraturan walikotagian ketiga perjanjian penghunian perjanjian penghunian sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakupunit pengelola membayar uang sewa dan iuranpenghuniansediakan. paragraf hak penghuni penghuni rusunawa berhak a.mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, gas, pembuangan air kotor dan atau air limbah, b.mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yangkewajiban, hak dan larangan penghuniadministrasi keuangan dan pemasaran bagian pertama sumber keuangan sumber keuangan untuk kegiatan pengelolaan rusunawa diperoleh dari tarif sewa rusunawa, biaya denda, hibah, dan atau usaha usaha lain yang subsidi dukungan anggaran dari pemerintah daerah. bagian kedua besaran tarif sewa dan jangka waktu sewa tarif sewa rusunawa ditetapkan untuk setiap bulan dengan besaran sebagai berikut kamar lantai sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah) per kamar kamar lantai sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah) per kamar kamar lantai sebesar rp. (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kamar kamar lantai sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) per kamar kamar lantai sebesar rp. (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kamar. dalam menetapkan besaran tarif sewa rusunawa, sebagaimana dimaksud pada pengelola wajib memperhatikan hal hal sebagai berikut:penghasilan calon penghuni, b.lam hal calon penghuni tidak memiliki kemampuan membayar sewa yang ditetapkan,jangka waktubayaran listrik dan air bersih minum yang ada fasilitas umum serta sarana utilitas lainnya dan cc.. pemanfaatan hasil sewa sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk untuk pengeluaran yang merupakan kewajiban penghuni yang berupa listrik dan air ruang hunian serta pembayaran uang kebersihan dan keamanan lingkungan. bagian keempat tata cara pemungutan sewa sewa rusunawa dipungut berdasarkan kwitansi atau karcis atau kupon.dinas melalui petugas pemungut. pemungutan sewa berdasarkan kwitansi atau karcis atau kupon sebagaimana dimaksud pada dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala dinas. dalam hal penghun. jangka waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga) bulan. petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam wajib menyetorkan kepada bendahara penerimaan pada dinas paling lambat jam. bendahara penerimaan pada dinas sebagaimana dimaksud pada wajib menyetorkan kepada kas daerah paling lambat jam. dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud pada dan jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. bagian kelima. bagian keenam pemasaran dalam rangka melakukan persiapan pemasaran rusunawa, dinas menyusun program pemasaran yang meliputi: penetapan kelompok sasaran, penyusunan program pemasaran yang efisien dan efektif, dan cc. penyusunan program sosialisasi dan promosi. dinas melakukan survai dan analisis pasar terhadap kebutuhan rusunawa pada kelompok sasaran yang ditetapkan untuk kebutuhan pemasaran. dinas menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran, untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah hunian rusunawa dan satuan ruang bukan hunian. bab kelembagaan bagian pertama utd rusunawa paragraf pembentukan utd rusunawa dan paguyuban untuk melaksanakan teknis operasional rusunawa bentuk utd rusunawa yang berada bawah dan bertanggungjawab pada dinas pekerjaan umum dan perumahan kota blitar. utd rusunawa sebagaiuntuk membantu tugas operasional pengelolaan, dibentuk paguyuban yang anggotanya terdiri dari penghuni rusunawa. ketua dan pengurus paguyuban sebagaimana dimaksud pada dipilih oleh anggota paguyuban yang difasilitasi oleh kepala utd rusunawa. ketua dan pengurus paguyuban sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas. paragraf struktur utd rusunawa struktur utd rusunawa terdiri dari kepala utd kasual tata usaha. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala utd rusunawa dibantu staf yang bertugas sebagai petugas administrasi dan petugas operasional. petugas administrasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan urusan umum kepegawaian, keuangan dan administrasi pemakaian rusunawa. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada petugas administrasi mempunyai fungsi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan pengelolaan administrasi pemakaian rumah susun pembinaan mengenai kesadaran hidup bersama tata pergaulan lingkungan rumah susun kepada para penghuni pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala utd. petugas operasional sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan perawatan rusunawa. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada petugas operasional mempunyai fungsi penyusunan program pemeliharaan perawatan dan perbaikan rumah susun pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan perawatan rumah susun agar dapat digunakan dengan baik dan layak pelaksanaan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan rumah susun pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kondisi fisik bangunan lingkungan rumah susun pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala utd. bagian kedua kewajiban, hak dan larangan unit pengelola paragraf kewajiban unit pengelola unit pengelola berkewajiban untuk membuat perjanjian penghunianpenghunian rusunawa, m.menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sarana dan utilitaskepala dinas. paragraf hak unit pengelola unit pengelola berhak untuunitpenghunian. teguran sebagaimana dimaksud pada huruf dan dilakukan oleh unit pengelola dengan cara persuasifpenghunian. denda, pembongkaran dan pemutusan perjanjian penghunian sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh unit pengelola. pelaksanaan jenis sanksi sebagaimana dimaksud bersifat alternatif sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni. paragraf larangan unit pengelola unit pengelola rusunawa dilarang membatalkan perjanjian penghunian. kewajiban, hak dan larangan unit pengelolavii pendampingan, monitoring dan evaluasi bagian pertama pendampingan pendampingan kepada penghuni dilakukan oleh utd rusunawa selaku unit pengelolad.. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada meliputi a.aspek administratif keuangan, pemanfaatan dan pengelolaan rusunawa, penghunian, sumber daya manusia serta pengembangan kesejahteraan penghuni, dan aspek teknis, termasuk bangunan dan lingkungan. pengguna barang. monitoring dan evaluasisunapelayanan publik merupakan salah satu indikator untuk mengukur pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga harusbahwa keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik perlu dikelola secara baik dan benar dengan mengedepankan prinsip akurasi, transparan, dan tanggung jawab sehinggaota blitar sebagai pemerintahan yang mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam bidang perizinan maka dipandang perlu menetapkan peraturan walikota tentang standar prosedur pelayanan dan penanganan pengaduanblitarota blitar. kantor pelayanan perizinan terpadu yang selanjutnya disingkat kept adalah kantor pelayanan dan perizinan terpadu yang berkedudukan kota blitar sebagai penyelenggara pelayanan publik daerah terkait dengan pelayanan dan perizinan. kepala kept adalah kepala kept kota blitanegara, penyelenggara ekonomi negara dan perusahaan penyelenggara pelayanan publik, serta lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah baik dalam bentuk lisan,tulisan maupun dokumen elektronik tentang segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan yang dikelolanya. pelayanan perizinan terpadu satu pinttahap terbitnya dokumen dilakukan oleh kept kota blitarwalikota blitar melalui proses pelaksanaan pada keptapi adalah aparat pengawasan internal pemerintah, sub bagian tata usaha adalah sub bagian tata usaha kept kota blitar yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kept dalam pelaksanaan urusan umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan pelaporan serta perlengkapan dan rumah tangga. seksi informasi dan pendaftaran adalah seksi informasi dan pendaftaran kept kota blitar yang berada dibawah dang bertanggung jawab langsung kepada kepala kept dalam pelaksanaan bidang informasi dan pendaftaran. seksi pemrosesan dan penerbitan perizinan adalah seksi pemrosesan dan penerbitan perizinpemrosesan dan penerbitan perizinan. seksi evaluasi dan penanganan pengaduan adalah seksi evaluasi dan penanganan pengaduevaluasi dan penanganan pengaduan masyarakat. costume service adalah unit pertama penerima pelayanan dan pengaduan publik atas pelaksanaan pelayanan publik terkait dengan pelayanan dan perizinan kept kota blitar. pemohon adalah seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan publik terkait dengan pelayanan dan perizinan, baik masyarakat sebagai warga negara, penduduk sebagai orang perseorangan, maupun badan hukum lembaga atau instansi yang melakukan pengaduan yang berdomisili kota blitar kepada kept kota blitar. keluhisu indikasi penyimpangan pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan bagi masyarakat. pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan perizinan yang disampaikan oleh masyarakat kepada kantor pelayanan dan perizinan terpadu kota blitar, berupa sumbangan pikiran, sasaran, gagasan atau keluhan pengaduan yang bersifat membangun.pengaduan berkadar pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan perizinan, proses perizinan dan paska perizinan yang mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan perizinan yanglayanan perizinanb asas, tujuan dan ruang lingkup prosedur pelayanan dan penanganan pengaduan bagian pertama asas asas prosedur pelayanan dan penanganan pengaduanefektifitas dan efisiensi: asas profesionalisme, asas kerahasiaan, asas objektivitas, asas kesamaan hak dan kewajiban. bagian kedua tujuan tujuan prosedur pelayanan dan penanganan pengaduan adalah:bagian ketiga ruang lingkup prosedur pelayanan dan penanganan pengaduan paragraf prosedur pelayanan pengaduan prosedur pelayanan dan penanganan pengaduan, meliputi: pengaduan langsung pengaduan tidak langsung. pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), meliputi: pengaduan melalui costume service, pengaduan melaui telepon. pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), meliputi: pengaduan tertulis melalui kotak saran dan pengaduan, pengaduan melalui media cetak atau elektronik. paragraf prosedur penanganan pengaduan prosedur penanganan pengaduan ditangani oleh seksi evaluasi dan penanganan pengaduan. prosedur penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada meliputi: mengklasifikasi pengaduan, mendelegasikan wewenang penanganan pengaduan. bab iii sumber pengaduan dan ketatausahaan pengaduan serta standar pelayanan publik bagian pertama sumber pengaduan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari:dua ketatausahaan pengaduan masyarakat ketatausahaan pengaduan masyarakat meliputi pencatatan data pengaduan. identitas pelapor. identitas terlahir. lokasi kejadiantatalaksana regulasi, lingkungan hidup, dan umum. langkah langkah penelaahan materi pengaduan masyarakat meliputigamanan selanjutnya. hasil penelaahan pengaduan masyarakat, dikelompokkan dalam (dua) kategori, yaitu: berkadar pengawasan atau memerlukan survey, tidak berkadar pengawasan atau tidak memerlukan survey. penyalurandiproses berdasarkan jenjang kewenangan serta tanggungjawab pemerintahan daerah. permasalahan berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara pemerintahinstansi atau unit kerja yang menangani pengaduan masyarakat wajib merahasiakan identitas pelapor, apabila dalam proses pembuktian kebenaran pengaduan diperlukan keterangan pelapor, maka dapat meminta identitas pelapor. jikmengembalikan seluruh berkas penyaluran kepada orang instansi yang mengirim. pengarsipan penataan dokumen pengarsipan dimaksudkan untuk menyimpan dengan aman, mempermudah dan mempercepat pencarian dokumen pengadupermintaan informasi pengaduan dari pihak lain (perorangan, lsm, media, dan lain lain) dapat diberikan data penanganan pengaduanbagian ketiga standar pelayanan pengaduan standar pelayanan pengaduan sekurang kurangnya harus memuat, penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan jaminan pelayanan. bab penanganan pengaduan dan alur mekanisme penanganan pengaduan bagian pertama penanganan pengaduan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan perizinan ditangani oleh kept kota blitar. penanganan pengaduan oleh kept sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: costume service: seksi evaluasi dan penanganan pengaduan, tim teknis perizinan, kepala kept, dan kepala daerah. penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada terbagi menjadi (tiga) jenis, yaitu: pengaduan ringan pengaduan ringan adalah pengaduan masyarakat yang disebabkan oleh ketidakjelasan waktu dan biaya. penyelesaian penanganan pengaduan cukup dilakukan oleh costume service dan seksi evaluasi dan penanganan pengaduan. pengaduan sedang pengaduan sedang. penyelesaian penanganan pengaduan dilakukan oleh seksi evaluasi dan penanganan pengaduan, tim teknis perizinan dan kepala kept. penanganan pengaduan berat pengaduan berat dengan kadar yang lebih tinggi dari pengaduan sedang. penyelesaian tindakan penanganan tidak hanya dilakukan oleh seksi evaluasi dan penanganan pengaduan dan tim teknis perizinan, tetapi juga memerlukan kewenangan walikota berupa pengambilan tindakan tertentu, yang hasilnya akan disampaikan oleh kepala kept kepada pemohon. bagian kedua alur mekanisme penanganan pengaduan alur mekanisme penanganan terdiri dari pengaduan ringan, pengaduan sedang, pengaduan berat. alur mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan walikota ini. alur mekanisme penanganan pengaduan ringan,an penyaluran dalam bentuk koordinasi internal kept dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan kelompok usaha. penanganan pengaduan ringan tidak berkadar pengawasan. setelah penanganan pengaduan selesai, seksi evaluasi dan penanganan pengaduan memberikan informasi hasil penanganan pengaduan dalam bentuk laporan kepada pemohon. alur mekanisme penanganan pengaduan sedang sebagaimana dimaksud pada huruf yaitusedangserta melaporkan hasil analisa survey kepada kepala kept. kepala kept bersama tim teknis perizinan dan seksi evaluasi dan penanganan pengaduan mengambil tindakan atas hasil analisa survey. tim teknis perizinan beserta seksi evaluasi dan penanganan pengaduan kemudian memberikan informasi hasil penanganan pengaduan dalam bentuk laporan kepada pemohon. seksi evaluasi dan penanganan pengaduan melakukan pengarsipan alur mekanisme penanganan pengaduan beratberathasil survey serta melaporkan hasil kepada walikota. walikota menerima laporan dan mengambil tindakan serta menyampaikan hasil penyelesaian tindakan kepada kepala kept. kepala kept kemudian memberikan informasi hasil penanganan pengaduan dalam bentuk laporan jawaban penanganan pengaduan kepada pemohon. seksi evaluasi dan penanganan pengaduan melakukan pengarsipan. bab pelaporan dan penyelesaian sengketa bagian pertama pelaporan laporan hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dibuatjawaban penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tersebut dalam lampiran iii peraturan walikota ini. bagian kedua penyelesaian sengketa dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh kept dan terjadi sengketa, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui peradilan. bab anggaran semulitar. bab vdipandang perlu menetapkan peraturan walikota tentang standar operasional prosedur sop) pelayanan perizinan pada, minuman beralkohol,, penetapan dan penerapan standar pelayan, peraturan guberota kabupaten jawa timur, peraturan daerah kota blitar nomor tahun tentang izin mendirikan bangunan imb)rencana tata ruang wilayah rtrw)doman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi kota blitar, peraturan walikota blitar nomor tahun tentang perizinan pemanfaatan ruang kota blitar, peraturan walikota blitar nomor tahun tentang jenis dan mekanisme perizinan kantor pelayanan terpadu kpt)nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi izin ho, peraturan walikota nomor tahun tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur sop) pelaksanaan tugas pokok fungsilitar, peraturan walikota nomor tahun tentang jumlah pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi daerahkota blitar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kota blita, adalah organisasi lembaga pada pemerintah kota blitarota blitar. kepala skpd adalah kepala skpd lingkungan pemerintah kota blitarantor pelayanan perizinan terpadu yang selanjutnya disingkat kept, adalah unit pelayanan perizinan terpadu berbentuk kantor pelayanan perizinan terpadu kota blitar. kepala kantor pelayanan perizinan terpadu adalah kepala kept kota blitar. tim teknis perizinan, dibentuk berdasarkan keputusan walikota, merupakan kelompok kerja yang terdiri dari unsur unsur satuan kerja perangkat daerah skpd) terkait, yang mempunyai kompetensi bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi kepada kepala kept kota blitar mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis. pemohon adalah orang pribadi atau badan lembaga yang mengajukan permohon,kegiatan menahanizin prinsip adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kepastian kesesuaian atas pemanfaatan ruang, khususnya rencana tata ruang wilayah kota blitar, dengan kegiatan usaha dan atau penanaman modal sebagai langkah awal bagi izin pemindahan hak dan menggunakan tanah tersebut guna keperluan investasinya. izin penetapan lokasi merupakan izin bagi setiap instansi pemerintah yang akan melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum kepentingan umum, dan tidak diperlukan persyaratan bagi pembangunan fasilitas keselamatan umum dan penanganan bencana yang bersifat mendesak. diperuntukkan bagi pendirian fasilitas umum pemerintah yang memakai lahan m2 ha. izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan yang dimohon sesuai dengan kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan melalui izin prinsip. dipersyaratkan bagi kegiatan usaha yang akan memanfaatkan lahan minimal m2 (sepuluh ribu meter segi) atau untuk usaha non pertanian dan (dua ratus lima puluh meter persegi) untuk usaha pertanian. izin penggunaan pemanfaatan tanah ppt) merupakan izin bagi setiap pengalihan fungsi lahan (pengeringan) dari sawah pertanian menjadi lahan siap bangun. izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi badan hukum organisasi untuk mendirikan bangunan yang dimaksudkan agar pembangunan yang ada dilaksanakan sesuai denga tata ruang yang berlaku dan sesuai syarat syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. izin gangguan atau finder ordonansi ho) adalah izin yang diberlakukan terhadap setiap usaha atau badan hukum yang mengadakan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu daerah. surat izin usaha perdagangan sup)iui) adalah izin usaha yang diberlakukan terhadap setiap kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi,anda daftar perusahaan adalah tanda daftar yang diberlakukan terhadap setiap bentuk usaha untukundang undangan lainnya.jinan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. penelitian,,epteptept sesuai peraturan perundang undangan. bab maksud, tujuan dan manfaat bagian kesatu maksud maksud sop pelayanan perizinan pada kept adalah sebagai pedoman bagi aparat pemerintah penyelenggara perizinan. bagian kedua tujuan tujuan sop pelayanan perizinan pada kept adalah: menyederhanakan dan memudahkan proses pelayanan perizinan, memberi acuan agar proses pelayanan perizinan menjadi jelas dan tertata, merapikan penyelenggaraan administrasi proses pelayanan perizinan, meminimalisir kesalahan, meningkatkan kerjasama antara pimpinan, staf, unsur pelaksana dilingkupi kept dan skpd kota blitar. bagian ketiga manfaat manfaat sop pelayanan perizinan pada kept adalah: memunculkan standarisasi dan menjadikan panduan dalam memberikan pelayanan perizinan, membuat sistem berjalan dengan baik dan menjadikan konsistensi dalam pelayanan perizinan, mengurangi tingkat kesalahan dalam memberikan pelayanan perizinan, meningkatkan kemandirian pegawai, memberikan perlindungan hukum bagi pegawai. memberikan pelayanan perizinan yang lebih nyata kepada masyarakat, meminimalisir keluhan yang akan memberikan rasa nyaman pegawai dalam bekerja. bab iii ruang lingkup, penyelenggara perizinan, jenis perizinan, bentuk perizinan dan non perizinan bagian kesatu ruang lingkup ruang lingkup sop pelayanan perizinan kept meliputi pemberian izin baru, perubahan perizinan, perpanjangan teregistrasi daftar ulang perizinan, penolakan perizinan, pembekuan perizinan, pembatalan perizinan, legalisasi perizinan, pencabutan iziteoleholeholehept menyelenggarakan pelayanan perizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari walikota sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada digolongkan menurut jenisnya, terdiri dari perizinan, non perizinan. jenis jenis perizinan yang dilayani oleh kept kota blitar sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi izin prinsip, izin penetapan lokasi, izin lokasi: izin pemanfaatan penggunaan tanah ppt), izin pemakaian kekayaan daerah ipad): izin pemakaian kekayaan daerah jalan pdj), izin pemakaian gedung tempat olah raga. izin mendirikan bangunan imb), izin gangguan ho), izin reklame: izin pemakaian tempat usaha pkl, izin trayek, izin pendidikan non formal pnf) lembaga pelatihan kerja lpk): il. izin usaha: perdagangan sup). industri iui). jasa konstruksi ijuk hotel dan penginapan. restoran dan rumah makan. toko obat hewan. depo obat hewan. poultry shop ps). rumah kos. parkir swasta. sarang burung walet sriti. izin tower bersama, izin sarana kesehatan izin apotek sia), izin optikal, izin laboratorium klinik umum pratama, izin mendirikan klinik pratama utama, izin operasional klinik pratama utama, izin klinik kecantikan estetika kke), izin pedagang eceran obat, izin pendirian rumah sakit rs), izin operasional rumah sakit, izin tempat berjualan minuman beralkohol, izin usaha perdagangan minuman beralkohol, dan izin prinsip penanaman modal. jenis jenis non perizinan yang dilayani oleh kept kota blitar sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pendaftaran penanaman modal ppm), tanda daftar perusahaan tdp), tanda daftar industri tdi), dan tanda daftar gudang tdg). jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada dan ditandatangani oleh kepala kept, kecuali izin prinsip, izin tempat berjualan minuman beralkohol, izin usaha perdagangan minuman beralkohol. jenis perizinan yang dikenakan pajak daerah retribusi daerah, adalah: izin reklame: izin pemakaian kekayaan daerah ipad): izin mendirikan bangunan imb), izin gangguan ho), izin trayek, izin perdagangan minuman beralkohol. bab prosedur perizinan bagian kesatu standar pelayanan ketentuan standar pelayanan, jangka waktu pelayanan, formulir permohonan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas perizinan. rincian ketentuan standar pelayanan perizinan pada kept sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan hurufprosedur pelayanan perizinan pada kept sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan walikota ini. formulir permohonan pelayanan perizinan pada kept sebagaimana tersebut dalam lampiran iii dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan walikota inijinan dari skpd terkait melalui tim teknis yang telah ditunjuk dan diberi kewenangan oleh kepala skpd untuk melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi atas perizinan dan non perizinan. rekomendasi saran teknis perijinan sebagaimana dimaksud pada berupa berita acara pembahasan tim teknis hasil survey, kajian teknis dari skpd terkait. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada kepala kept sebagai pemroses perizinan. untuk izin perpanjangan tejinan kept. sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya terdiri dari gedung pelayanan peralatan kantor alat tulis kantor sarana transportasi berupa mobil dan motor sistem informasi pelayanan media informasi pelayanan media pengaduan masyarakat. bagian keempat kompetensi petugas pelayanan perizinan petugas pelayanan perizinan terdiri dari petugas front office, terdiri dari petugas unit informasi dan pendaftaran. petugas back office, terdiri dari petugas unit pemrosesan dan penerbitan perizinan. petugas tata usaha, petugas evaluasi dan pengaduan. penunjukan petugas pelayanan perizinan pada kept sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikotawalikota. bagian kelima tugas dan fungsi paragraf petugas front office petugas front office sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas memberikan informasi, blank permohonan, menerima dan memeriksa kelengkapan berkas sertafront office mempunyai fungsi pemberian pusat informasi pelayanan perizinan, pemberian blank permohonan perizinan, penerimaan berkas permohonan perizinan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, penilaian berkas permohonan perizinan, pembubuhan para kelengkapan berkas permohonan, penyampaian tanda terima berkas permohonan pada pemohon, penyampaian berkas kepada petugas back office, mengkoordinasikan dengan tim teknis. paragraf petugas back office petugas back office sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menerima berkas permohonan, meneliti, register, mengetik surat naskah perizinan, menyampaikan dokumen permohonan perizinan, serta pengarsip berkas permohonan dan surat izin. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada petugas back office mempunyai fungsi penerimaan berkas permohonan perizinan dari petugas front office dan surat izin arsip dari petugas tata usaha, pemasukan data perizinan data base perizinan, penyampaian tanda terima berkas permohonan kepada petugas front office, memvalidasi berkas permohonan dan pengelolaan teknis masing masing perizinan, registrasi atau pemberian nomor surat perizinan, penyampaian berkas permohonan perizinan pada tim teknis, penghitungan besaran retribusi perizinan yang diajukan pemohon, pengetikan naskah surat perizinan, pembubuhan para naskah surat perizinan, j . penyampaian berkas permohonan dan naskah surat perizinan kepada kepala kept untuk ditanda tangani, pengarsipan berkas permohonan perizinan dan surat izin arsip. paragraf petugas tata usaha petugas tata usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menerima berkas dan surat perizinan dari kepala kept, memilah berkas, membubuhkan sampel, pencatatan berkas dan nomor izin dan menyampaikan berkas. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada petugas tata usaha mempunyai fungsi penerimaan berkas permohonan pelayanan dan surat izin yang sudah ditanda tangani, pembubuhan sampel pada surat perizinan yang asli, pemilahan berkas dan surat perizinan asli dan arsip, pencatatan berkas dan nomor izin pada buku register perizinan, penyampaian surat izin asli kepada petugas front office, penyampaian berkas permohonan perizinan dan surat izin arsip kepada petugas back office. paragraf petugas evaluasi dan pengaduan petugas evaluasi danlaksanaan penerimaan pengaduan, pelaksanaan penanganan pengaduan, penyusunan rekomendasi tindak lanjut pemeriksaan pengaduan. paragraf tim teknis tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan survey lapangan, pembuatan berita acara lapangan, pembahasan teknis, pembuatan rekomendasi hasil survey lapangan, pelaporan rekomendasi hasil survey lapangan kepada kepala skpd masing masing, penyampaian rekomendasi teknis kepada kepala kept, pemantauan, pengendalian dan pengawaslayanan kept dilaksanakan oleh walikota melalui inspektorat. monitoringelayanan pada kept dilaksanakan oleh walikota melalui inspektorat. evaluasipada kinerja pelayanan, operasional, rencana penyelenggaraan pelayanan, kepuasan pelayanan. bagian ketiga pelaporan pelaporan penyelenggaraan pelayanan kept dilakukan setiap (tiga) bulan sekali dalam satu tahun berjalan. laporan dibuat oleh kepala kept dan disampaikan kepada skpd terkait. laporan penyelenggaraan pelayanan kept sekurang kurangnya memuat: gambaran umum penyelenggaraan perizinan, rencana kerja,penangantunjuk pelaksanaan penangantunjuk pelaksanaan penangantunjuk pelaksanaan penangan. larangan operasional, dan penerapan pedoman pelaksanaan kegiatan usaha tertentu. larangan operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku bagi: bioskop, play station game store, tempat milyar, diskotik, bar, karaoke, panti pijat, dan tempat hiburan sejenis. penerapan pedoman pelaksanaan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas penerapan: pedoman teknis pelaksanaan usaha pedagang kaki lima, pedoman teknis pelaksanaan usaha pasar tradisional, cc. pedoman teknis pelaksanaan usaha toko modern dan pusat perbelanjaan, dan. pedoman teknis pelaksanaan usaha pedagang kaki limapedagang kaki lima harus memakai masker, menolak pengunjung pembeli pelanggan yang datang tidak memakai masker, menyedia: dan mengatur.. pedoman teknis pelaksanaan usaha pasar tradisionalpedagang harus memakai masker, menolak setiap pengunjung pembeli pelanggan yang datang tidak memakai masker, dan melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha. pedoman teknis pelaksanaan usaha toko modern dan pusat perbelanjaankaryawan memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau penyanitasi tangan (hand sanitizer) depan toko modern dan pusat perbelanjaan, menolak pengunjung yang tidak memakai masker, membuat tanda batas antri dengan jarak paling sedikit (satu) meter, memberi peringatan jika ada pengunjung yang melanggar jaga jarak paling sedikit (satu) meter, dan melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha. sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mematuhi.ariwisata, menyediakan layanan pesanan dibawa pulang atau layanan pesan antar, mewajibkan dan memastikan setiap orang area yang dikelolanya memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun,, menjamin kebersihan dan higienis peralatan masak dan peralatan makan minum sesuai standar kesehatan, memasang pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan covid tempat tempat strategis seperti pintu masuk, tempat cuci tangan dan tempat yang mudah diakses, dan melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha. setiap pengelola tempat umum wajib menjamin pelaksanaan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam sampai denganutupan sementara selama (tujuh) hari, dan penutupan tetap. bagian keenam pedoman teknis pelaksanaan kegiatan sosial budaya pedoman teknis pelaksanaan kegiatan sosial budaya meliputi: larangan kegiatan tertentu, penerapan pedoman teknis acara pernikahan kantor urusan agama, dan penerapan. cc. penerapan pedoman teknis acara pernikahan rumah ibadat. larangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku bagi kegiatan: politik termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis, olahraga yang berpotensi melanggar protokol kesehatan dan pertandingan olahraga dengan penonton, pertunjukan, termasuk konser musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis. setiap penyelenggara kegiatan wajib menjamin pelaksanaan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalamcc. pembubaran kegiatan. pedoman teknis pelaksanaan acara pernikahan kantor urusan agama sebagaimana dimaksud dalam huruf dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak (sepuluh) orang. pedoman teknis pelaksanaan acara pernikahan rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam huruf tempat ibadat dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak (dua puluh persen) dari kapasitas tempat. bagian. bagian ketujuh pedoman teknis pelaksanaan kegiatan angkutan umum yang diselenggarakan pemerintah daerah pedoman teknis pelaksanaan kegiatan angkutan umum yang diselenggarakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menyiapkan penyanitasi tangan (hand sanitizer) dalam kendaraan bermotor yang dapat diakses pengemudi dan penumpang, memastikan semua orang dalam kendaraan bermotor memakai masker, menjaga jarak antar penumpang (physical distancing) dengan jarak paling sedikit (satu) meter, dan memastikan angkutan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan disinfektan. setiap pengelola kegiatanbinteraksi dengan masyarakat selama (empatbelas) hari, menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lain,, melakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis:(tujuhodp rawatjalan, penduduk daerah yang datang dari luar daerah, cc. pendatang dari luar daerah yang akan menetap rumah penduduk daerah lebih dari (satu) hari, dan orang yang pernah berada dalam (satu) area dengan orang yang terinfeksi covid dan dengan pdpisolasi paksa oleh pemerintah daerah. pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyediaan tempat isolasi. tempat isolasi sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan sebagai tempat isolasi paksa dan tempat isolasi penduduk yang tidak memiliki tempat untuk melakukan isolasi mandiri. tempat isolasi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa tempat khusus yang ditunjuk pemerintah daerah:.upaya paksa untuk tetap berada lokasi atau tempat yang terkena isolasi wilayah. bab: pembinaan dan pengawasan, cc.pdp, odp dan petugas medis beserta keluarganya,. partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. bab vfx. hadi rudyatmosekretanaa nyeri jarak benny ana nyasekolah adalah satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka. rumah makan restoran kafe adalah suatu tempat atau bangunan yang saluran pernapasan ringan atau berat, sertaorang dalam pemantauan yang selanjutnya disingkat odp adalah orang yang dengan atau tanpa memiliki gejala panas badan atau gangguan saluran pernapasan ringan,bab upaya penanganan upaya penanganan covid daerah dilaksanakan melalui: pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, penerapan. penerapan protokol kesehatan daerah, cc. isolasi mandiri dan isolasi wilayah, dan pemberdayaan masyarakat daerah. upaya penanganan covid sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui sinergitas dengan gugus tugas penanganan covid daerah. bab iii pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh gugus tugas daerah. pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada meliputi dukungan: kebijakan, pendanaan, cc. sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana. pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta berdasar kewenangan sesuai deng: melaksanakan. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat pubs) melalui cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (hand sanitizer setelah melakukan kegiatan sehari hari, memakai masker luar rumah tinggal hunian, dan melaksanakan pembatasan sosial (social distancing) dan pembatasan fisik (physical distancing) dengan jarak paling sedikit (satu) meter. setiap orang luar rumah tempat tinggalnya wajibupaya paksa penerapan protokol kesehatan. setiap anak.nerapan protokol kesehatan dijamin pelaksanaannya dengan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan terdiri atas pedoman pelaksanaan: ibadat rumah ibadat, belajar mengajar sekolah, bekerja tempat kerja, usaha tempat umum, kegiatan sosial budaya, dan operasional angkutan umum yang diselenggarakan pemerintah daerah. bagian kedua pedoman teknis pelaksanaan ibadat rumah ibadat kegiatan ibadat dapat dilakukan berdasar pedoman teknis pelaksanaan ibadat rumah ibadat. pedoman teknis pelaksanaan ibadat rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pelaksanaan tata cara ibadat dengan memenuhi kewajiban masyarakat yang diatur oleh kementerian agama. bagian. bagian ketiga pedoman teknis pelaksanaan belajar mengajar sekolah pedoman teknis pelaksanaan belajar mengajar sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mematuhi jadwal belajar mengajar sekolah dan panduan teknis belajar mengajar sekolah, memastikan setiap orang memakai masker baik dalam maupun luar ruangan, mengukur suhu tubuh setiap orang dan siswa pintu masuk satuan pendidikan dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh infra merah, memastikan setiap oranglarang pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler yang pelaksanaan kegiatannya tidak mungkin ditkantin dan tempat yang mudah diakses, memastikan seluruh area pendidikan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan disinfektan, mematuhi jadwal kegiatan belajar mengajar yang ditentukan oleh dinas yang membidangi urusan pendidikan, dan il. menutup sekolah tempat pendidikan jika terdapat siswa, guru atau karyawan yang berdasar pemeriksaan medis terinfeksi kasus positif covid dan segera berkoordinasi dengan. dengan pemerintah daerah untuk dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku. pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada dan panduan operasional pelaksanaan belajar mengajar sekolah diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan. setiap kepala sekolah wajib menjamin pelaksanaan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada setiap kepala sekolahempat pedoman teknis pelaksanaan bekerja tempat kerja pedoman teknis pelaksanaan bekerja tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:, memastikan setiap orang tempat kerja memakai masker baik dalam maupun luar ruangan, memastikan setiap orang tempat kerjangukur suhu tubuh setiap orang pintu masuk tempat kerja dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh infra merah, mengatur kembali jam kerja layanan kecuali untuk fasilitas kesehatan, mengatur.merintahkan bekerja dari rumah bagi karyawan yang menjadi odp, m.menutup tempat kerja: dan memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar covid sesuai dengan peraturan perundang undangan. pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada dan panduan operasional pelaksanaan bekerja tempat kerja diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan. setiap pengelola tempat kerjatempat kerjlima pedoman teknis pelaksanaan usaha tempat umum pedoman teknis pelaksanaan usaha tempat umum sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: larangan. |
lan, urakarta, menimbangmerupakan upaya untuk mewujudkan penggunaan dana alokasi umum tambahan yang selaras dengan program pemerintah pusat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelayanan masyarakat kota surakarta yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,bertujuan untuk melaksanakan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan agar bermanfaat bagi masyarakat, bahwserta pemberdayaan masyarakat belum cukup jelas dan lengkap mengatur pelaksanaan secara teknis dan sesuai dengan kebutuhan. kebutuhan secara khusus kota surakarta, sehingga perlu pengaturasyarakat kelurahan melalui pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme swakelola dan atau penyedia. ketentuan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dapat melalui: swakelola tipe yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh lurah selaku kuasa pengguna anggaran, swakelola tipe iii yaitu swakelola yang direncanakan, dan diawasi oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan, swakelola tipe yaitu swakelola yang direncanakan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat, atau penyedia. tata cara dan mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii pelaporan pelaporan memuat laporan penggunaan anggsebagaimana dimaksud pada disampaikan lurah kepada camat dan bud. laporan sebagaimana dimaksud pada dibuat setiap triwulan sehingga terdiri atas: laporan kesatu, laporan kedua, laporan ketiga. laporan ketiga, dan laporan keempat. laporan kesatu sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan pada minggu pertama bulan april. laporan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan pada minggu pertama bulan juli. laporan ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan pada minggu pertama bulan oktober. laporan keempat sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan pada minggu pertama bulan januari tahun berikutnyaampaikan rekap laporan sebagaimana dimaksud dalam pada kepada walikota melalui kepala bagian pemerintahan sekretariat daerah kota surakarta paling lambat pada tanggal (sepuluh) sesuai jadwal laporan. walikota menyampaikan rekaphayati(s) pembangunan sarana dan prasarana kelurahan kegiatan. oo |kesan2. oo tut tolmaa bab pemberdayaan masyarakat kegiatan. oo ofe kegiatan2. oo pop lte pamtantoal gnu tanggal, mengetahui, lurah selaku kpa bendahara pengeluaran pembantu ttd. ttd. nama jelas nama jelas nip nip petunjuk pengisian spomegisdonganjumanmaiai soon diigemam sisinpesemaseska pam sisa pemanas kolom diisi dengannggaran pendapatan dan belanja daerah atau dau tambahan) walikota surakarta, ttd fx. hadi rudyatmodan dipimpin oleh lurah. dana alokasi umum tambahan yang selanjutnya disingkat dengan, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat kelurahan. babsyarakat kelurahan. pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf diperuntukkan untuk kelurahan daerah. pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf diperuntukan bagi kelurahan daerah yang memiliki paling banyak (enam) rw. bab iii penggunaan bagian kesatu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan terdiri atas pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana: lingkungan permukiman, transportasi, kesehatan: dankecuali jaringan perusahaan umum daerah air minum, pemeliharaan drainase lingkungan dengan tingkat kerusakan kurang dari (lima puluh persen) tidak merubah dimensi eksisting, dan material berupa cor beton bertulang setempat, cc. normalisasi saluran, sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah rumah tangga dari wilayah tempat pembuangan akhir tpa), pengelolaan sampah dengan prinsip (reuse, reduce, dan recycle) melalui bank sampah, pengadaan sumur resapan untuk mengatasi genangan air dan banjir, pengadaan septian komunal dengan kapasitas sesuai kondisi lapangan (di tanah negara) dan sambungan rumah instalasi pengelolaan air limbah komunal yang sudah ada, pengadaan alat pemadam api ringan, pompa kebakaran portable, pengadaan alat peringatan dini bencana, penerangan. penerangan lingkungan permukiman, pemeliharaan pos keamanan kelurahanberupa pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan lingkungan. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada merupakan pekerjaan non aspal yakni paving rabat beton dengan lebar mengikuti kondisi faktualdilaksanakan pada tanah negarmeliputi: mandi, cuci, kakus untuk umum komunal, dan pos pelayanan terpadu (posyandu), pos binaan terpadu (posyandu) dan pos lanjut usia (polandiyediaan perlengkapan taman cerdas, perpustakaan kampung pendidikan anak usia dini paud): wahana. wahana permainan anak pendidikan anak usia dini paud), dan pengadaan, kostum kegiatan budayandidikan dan kebudayaan, cc. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikroksanaan perilaku hidup bersih dan sehat, kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera uppks)), keluarga. cc. keluarga berencana, pelatihan kader kesehatan masyarakat tuberkulosis, kesehatan jiwa dan stunting), koordinasi forum kesehatan kelurahan fkk), dan pelaksanaan kelompok pendukung asi ibu kp ibu)ngembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyelenggaraan pelatihan usaha, dan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok usaha bersama kue). pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa pelatihan fasilitator lingkungan, kampung kreatif, pos pelayanan teknologialui penguatan dan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat lintas) kelurahan. cc. pembentukan pengembangan kelurahan tangguh bencana, dan edukasi manajemen proteksi kebakarrenbangkel tahun sebelumnyusyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan berpedoman pada rencana strategis renstra) masyarakatkan menjadi bagian dalam hasil musrenbangkel tahun berkenaan. bab vpasebagaimana dimaksud pada dan dijabat oleh pegawai negeri sipil. |
pa, walikota surakarta provinsi jawa tengah:a. bahwasurmbahan penghasilan berbasis kinerja bagi pegawai negyang tercantum dalam keputusan walikota tentang besaran tambahan penghasilan berbasis kinerja bagi pns lingkungan pemerintah kota surakarta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. bab vii penilaian kinerja dan disiplin bagian kesatu penilaian kinerja setiap pns wajib menyusun perencanaan kinerja berupa sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat skp dan harus dicapai setiap tahun dengan memperhatikan perilaku kerja, rencana kerja tahunan dalam skp dijabarkan dalam rencana kerja bulanan yang memuat rencana kegiatan dan target yang akan dicapai dalam satu bulan sebagai acuan pelaksanaan kinerja harian, penyusunan rencana kerja tahunan dan bulanan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui sistem teknologi informasi, skp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setiap tahun paling lambat pada minggu kedua bulan januari. pelaksanaan kinerja berdasarkan skp dilaporkan secara periodik dalam laporan harian, bulanan dan tahunan melalui sistem teknologi informasiterhadap: skp oleh pejabat penilai kinerja pnsdalam melakukan penilaian perilaku kerja. bagian kedua . bagian keduadisiplin pnspns sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai. bab vii penilaian pemberian tpp bagian kesatu pembayaran pembayaran tpp setiap bulan dinilai berdasarkan kinerja pegawai dan disiplin kerja. kinerja pegawai sebagai dasar pembayaran tpp sebagaimana dimaksud pada diperhitungkan berdasarkan produktivitas kerja. pembayaran tpp sebagaimana dimaksud pada dibayar berdasarkan pada: penilaian kinerja pegawai sebesar (tujuh puluh persen) dari besaran tpp yang diterima pns penilaian disiplin kerja sebesar (tiga puluh persen) dari besaran tpp yang diterima pns. penilaian kinerja pegawai dilakukan terhadap produktivitas kerja berdasarkan: pelaksanaan tugas, penilaian dari pejabat penilai kinerja pns terhadap hasil pelaksanaan tugas. setiap pns wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai rincian aktivitas harian. rincian . rincian aktivitas harian memiliki satuan nilai yang ditetapkan dengan keputusan walikota. nilai aktivitas harian diperhitungkan berdasarkan pelaksanaan tugas jabatan maupun tugas tambahan. setiap aktivitas kerja harus dilaporkan oleh pns melalui sistem teknologi informasi. laporan aktivitas harian pns dilakukan paling lambat pada tanggal (dua) bulan berikutnya. setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada laporan aktivitas tidak dapat dilakukan. setiap aktivitas harian yang dilaporkan harus dilakukan penilaian oleh pejabat penilai kinerja pns. penilaian aktivitas pns dilakukan paling lambat pada tanggal (lima) bulan berikutnya. setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada penilaian aktivitas tidak dapat dilakukan. dalam hal penilaian tidak dapat dilakukan atau sampai batas tanggal yang ditentukan belum dilakukan penilaian oleh pejabat penilai, penilaian dilakukan oleh atasan pejabat penilai. penilaian sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila pejabat penilai dalam kondisi berhalangan dikarenakan sakit, cuti dan alasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. dalam hal pejabat penilai kinerja pnspns, diberikan sanksi penundaan pembayaran tambahan penghasilan. pejabat penilai bertanggungjawab penuh terhadap penilaian aktivitas harian bawahan. besaran tambahan penghasilan kriteria produktivitas kerja dihitung dengan mempertimbangkan beban kerja normal. beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada adalah sebesar poin. besaran . besaran tambahan penghasilan kriteria capaian produktivitas kinerja pns dihitung sebagai berikut: nilai aktivitas sebesar s d poin memperoleh (dua puluh limalima puluhdelapan puluh persen) dari tambahan penghasilan unsur penilaian kinerja, nilai aktivitas sebesar lebih dari poin memperoleh (seratus persen) dari tambahan penghasilan unsur penilaian kinerja. dalam hal terdapat kebijakan pemerintah terkait cuti bersama pada hari kerja, maka kepada setiap pns diberikan nilai aktivitas sejumlah poin per hari. bagian ketiga penilaian disiplin kerja besaran tambahan penghasilan kriteria penilaian disiplin pns dihitung berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran diberikan sebesar (seratus persen) dari kriteria disiplin kerja. besaran tambahan penghasilan berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran dihitung dengan mempertimbangkan pengurangan besaran berdasarkan laporan ketidakhadiran yang mencakup: tidak masuk tanpa keterangan, tidak masuk dengan keterangan yang sah, terlambat masuk kerja, pulang kerja sebelum waktu. penghitungan tambahan penghasilan kriteria penilaian disiplin kehadiran pns, jumlah hari kerja dalam (satu) bulan ditetapkan sebagai bilangan pembagi besaran tambahan penghasilpns yang tidak masuk kerja tanpa keterangan diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar (seratus persen) untuk setiap (satu) hari kerja. . pns yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar (lima puluh persen) untuk setiap (satu) hari kerja. keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada meliputi cuti dan izin tidak masuk kerja yang dibuat dengan surat permohonan pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsung. pns yang terpenuhi seluruh daftar hadir namun tidak berada tempat tugas tanpa izinns yang bersangkutan. pns sebagaimana dimaksud pada dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar (seratus persen) untuk setiap (satu) hari kerja. pns sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan pengurangan tambahan penghasilns tidak mendapatkan pengurangan tambahan penghasilan kriteria penilaian disiplin kerja adalah pns yang. bab prosedur dan tata cara pembayaran tambahan penghasilan pns pembayaran tambahan penghasilan. pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. kepala ambahan penghasilan didasarkan pada rekapitulasi capaian kinerja pnskepala perangkat daerah bertanggung jawab secara penuh terhadap rekapitulasi capaian kinerja pns dan rekapitulasi daftar hadir elektronik fingerprint serta apabila ditemukan adanya indikasi manipulasi kecurangan dalam daftar rekapitulasi. pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah unit kerja secara langsung kepada pnsambahan penghasilan pnstata cara permintaan pembayaran uang tambahan penghasilan pns ditetapkan sebagai berikut:pns dari aplikasi kinerja yang telah disahkan oleh kepala perangkat daerah. daftar rekapitulasi kehadiran. badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku bud kuasa bud menerbitkan surat perintah pencairan dana sp2d). bendahara pengeluaran perangkat daerah melakukan pencairan uang tambahan penghasilan melalui bank yang ditunjuk pemerintah daerah dengan menyerahkan surat perintah pencairan dana sp2d). bank yang ditunjuk pemerintah daerah melakukan pencairan uang tambahan penghasilan kepada rekening pns. bab x. bab ketentuan penutup dalam hal terdapat nama jabatan baru dan atau jabatan yang belum tertulis dalam peraturan ini, maka besaran tambahan penghasilan diberikan kepada jabatan tersebut sesuai besaran tambahan penghasilan eselon dan golongan terendah dari jabatan tersebut. dengan berlakunya peraturan walikota ini, makasalinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum sekrup riat daerah kota surakarta, sekretanaa daerah benny rebana pada? lampiran peraturan walikota surakarta nomor tahun tentang tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berbasis kinerja lingkungan pemerintah kota surakarta pengurangan tambahan penghasilan kriteria penilaian disiplin kehadiran pengurangan tambahan penghasilan karena tidak masuk kerja tanpa tpp disiplin per bulan besaran tpp per bulan ee.dengan tpp disiplin per bulan besaran tpp per bulan yang sahpengurangan tambahan penghasilan karena terlambat masuk kerja (tl) tingkat terlambat masuk kerja prosentase ema maoumram pengurangan tambahan penghasilan karena pulang kerja sebelum waktu (psw) tingkat pulang pulang sebelum waktu prosentase sebelum waktu pengurangan psw menit s.d menit psw menit s.d menit psw menit s.d menit psw menit s.d menit psw lebih dari menit walikota surakarta, ttd fx. hadi rudyatmoterdiri dari pegawai negeri sipil pns) dan calon pegawai negeri sipil cons), jabatan pratama, fungsi dan tugas berkaitan dengan pelaksanauar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan,penilaian kinerja adalah sistem penilaian kinerja pada tingkat individu pegawai negeri sipil berdasarkan tugas pokok fungsi dan rencana kerja unit organisasi dengan memperhitungkan target, capaian hasil, dan penilaian perilaku pegawai negeri sipil melalui sistem teknologi informasi,, rincian aktivitas pegawai negeri sipil, penilaian aktivitas pegawai negeri sipil,, atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai kinerja pns atau pejabat lain yang ditentukan, sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat skp,, target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan,tpp ruang lingkup pemberian tpp, meliputi: prinsip pemberian tpp, kriteria pemberian tpp, penetapan besaran tpp: penilaian kinerja dan disiplin, penilaian pemberian tpp, dan prosedur dan tata cara pembayaran tppoptimalisasdiberikan berdasarkan kriteria: beban kerja prestasi kerja kondisi kerja kelangkaan profesi dan atau pertimbangan obyektif lainnya pemberian tpp berdasarkan beban kerja, sebagai berikut: tpp berdasarkan beban kerja diberikan kepada seluruh pns yang melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal. besaran tpp berdasarkan beban kerja sebesar (empat puluh persen) dari besaran basic tpppemberian tpp berdasarkan prestasi kerja, sebagai berikut: tpp berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada seluruh pns yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan atasnya, besaran tpp berdasarkan prestasi kerja sebesar (enam puluh persen) dari besaran basic tpp,(60y tpp) keterangan . keterangan: apa.ap pemberian tpp berdasarkan kondisi kerja, sebagai berikut: tpp berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pns yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab resiko tinggi seperti pekerjaan yang berkaitan dengan penyakit menular, pekerjaan yang berkaitan dengan bahan kimia bahaya radiasi bahan radioaktif, pekerjaan yang berkaitan dengan resiko keselamatan kerja, pekerjaan yang berkaitan dengan resiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, dan pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung jabatan fungsional tetapi tidak ada jabatan struktural bawahnya besaran tpp berdasarkan kondisi kerja adalah (sepuluh persen) dari besaran basic tppk tpp) keterangan: aan panganan tpp berdasarkan kelangkaan profesi, meliputi: tpp berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada sekretaris daerah selaku25y6 (tiga tpp) keterangan: aan pangan aan . tpp berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada: perangkat daerah yang melakukan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah: pemberian tpp sebagaimana dimaksud pada merupakan insentif pajak dan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang undangan, besaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota, perangkat daerah yang melaksanakan tugas bidang kesehatan rumah sakit daerah berupa jasa pelayanan, besaran jasa pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota dan keputusan pemimpin blue rumah sakit daerah: pns yang berada kelas sampai dengan kelas sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan pemberian kesejahteraan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah, dengan perincian sebagai berikut: pemberian tambahan tpp bagi pns kelas sebesar (seratus persen) dari basic tpp, pemberian tambahan tpp bagi pns kelas sebesar 75y6 (tujuh puluh lima persen) dari basic tpp, pemberian tambahan tpp bagi pns kelas sebesar (lima puluh persen) dari basic tpp, pemberian tambahan tpp bagi pns kelas sebesar (tiga puluh persen) dari basic tpp. pns yang mendapatkan tugas teknis tambahan diberikan tambahan tpp sesuai dengan keputusan walikota, yaitu: pengelola keuangan perangkat daerah dan ppid, pengelola pendapatan daerah perangkat daerah, pengurus barang perangkat daerah. pns yang menduduki jabatan sebagai jabatan fungsional pengelola barang jasa diberikan tpp sebesar (dua) kali tpp jabatan fungsional sesuai golongannya. . tpp diberikan kepada seluruh pns sesuai dengan kriteria perhitungan tpp dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dimana besaran tpp ditetapkan dengan keputusan walikota. tpp tidak diberikan kepada pns tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun, sedang menjalani tugas belajar, ditugaskan sebagai guru dan pengawas sekolah. tpp bagi cons diberikan sebesarons menjadi pns. tpp bagi pns pindahan dari daerah lain dapat diberikan apabila sudah dianggarkan dalam apbd. tpp bagi pns yang bekerja inspektorat diberikan lebih besar dibandingkan tpp pns pada kelas jabatan yang sama. tpp dapat diberikan kepada pns yang bekerja rsud kota surakarta dengan besaran sebagaimana ditetapkan dengan keputusan walikota. tpp bagi pns yang bekerja rsud bung karno kota surakarta dapat diberikan sebagai berikut: pemberian tpp bagi pns dengan jabatan struktural diberikan sebesar (lima puluh persen) dari tpp pada kelas jabatannya sesuai dengan keputusan walikota besaran tpp. pemberian tpp bagi pns dengan jabatan fungsional diberikan sebesar (lima puluh persen) dari tpp jabatan fungsional lain sesuai golongannya pemberian tpp bagi pns dengan jabatan pelaksana diberikan sebesar (tujuh puluh lima persen) dari tpp pada kelas jabatannya sesuai dengan keputusan walikota besaran tpp. tpp bagi. tpp bagi pns yang bekerja puskesmas, upt stp dan upt transportasi diberikan (seratus persen) dari tpp pada kelas jabatannya tanpa diberikan tambahan jasa pelayanan atau sumber pendapatan lainnya sebagai blue. pns yang mendapatkan tugas tambahan selaku plt. atau plh. diberikan tpp tambahatau plh. ketentuan mengenai. bab penetapan basictruksi, indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. besaran basic tpp diberikanindeks kapasitas fiskal daerah indeks kejahatan kontruksi indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. besaran. |
aragraf tahapan pelaksanaan ppdb pelaksanaan ppdbsebagaimana dimaksud pada selanjutnya diatur pada petunjuk teknis. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelompok dan kelas sd, dan kelas smp, dan atauparagraf seleksi ppdb seleksi calon peserta didik barujarak tempat tinggal terdekat sekolah, dan usia sebagaimana dimaksud dalam zonasi yang telah ditetapkan. seleksi bagi calon peserta didik baru kelas (satu) yang berusia kurang dari (tujuh) tahun mempertimbangafirmasi perpindahan tugas orang tua wali, dan atau prestasi. seleksi calon peserta didik baru kelas (tujuh) smp sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufseleksijarak tempat tinggal atau jarak tempat bekerja orang tua terdekat sekolahanak dari dalam daerah berdasarkan nilai akhir tertinggi. ketentuan nilai akhir sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut pada petunjuk teknis ppdbketentuan tentang: zonasi, afirmasi. afirmasi, jalur perpindahan orang tua wali, jalur prestasparagraf. sekolah wajib melaporkan secara tertulis kepada kepala dinas data sebagaimana dimaksud pada babrombongan belajar berjumlah paling banyak (dua puluh) peserta didik,.kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. dinas pendidikandalam pelaksanaan ppdb melalui laman denganlanjutat daerah kota surakarta, tan keretanya tai mesta blu takependidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formald madrasah hibrida'mp madrasah tsanawiyah. pendidikanafirmasi adalah jalur ppdb yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu keluarga miskin (makin) dan telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pemerintah daerah serta ditetapkan dengan keputusan waliko.usat layanan disabilitas dan pendidikan inklusierangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang kependudukan dan pencatatan sipil. ijazah atau surat tanda tamat belajarpendidik, kecuali bagi sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusif, jumlah dimaksud termasuk kuota bagi peserta didik berkebutuhan khusus. jalur afirmsepuluhhusus untuk siswa lulusan dari sekolah satu atap, wajib diterima pada jenjang pendidikan yang lebih tinggaragraf adalah peserta didik baru yang terdaftar dalam keputusan walikota. peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili dalamkeputusan tentang mutasi. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkumumpermohonan izin yang dimaksud pada ditujukan kepada walikota melalui dinas. dalam hal sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mendahului pendaftaran paling cepat (dua) bulan sebelum tahun ajaran baru dimulai.. |
walikota surakarta provinsi jawa tengahgovernment perlu adanya perlindungan data informasi dari resiko pencurian, modifikasi, pemalsuan dan penyangkalan yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah kota surakarta, dan anti penyangkalan data informasi, bahwa pemanfaatan sertifikat elektronik.. pengguna atau)..tengah,pe ana kag lampiransurat permohonakananananaanananan aan pangkat gol. ruang .ieoooceeennlnannanann jabatan akananananaanananan aan instansi nanananana nanas anna ana aan aan unit kerja ananananan nana ana naa nomor telp akananananaanananan aan e mail nanaaananannananaaee @surakarurakarta, . jok pemohon (nama lengkap) nip. surat rekomendasi pendaftaranananananana nan ana ananananaaaaaaaaaaaaaaan pangkat gol. ruang kaanananananana nan ana ananananaaaaaaaaaaaaaaan jabatan anaanananaananananaa naa aan instansi nnaanannanana nana nana aan unit kerja nagananananana nana nana aan aan nomor telp kaanananananana nan ana ananananaaaaaaaaaaaaaaan email nnanaanananannanananaae @surakartatanda tangan elektronik, perlindungan dokumen elektronik, perlindungan email dan perlindungan web. demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. surakarta, . jok kepala perangkat daerah (nama lengkap) nip. daftar nama untuk penerbitan sertifikat elektronik rekapitulasi daftar nama penerbitan sertifikat elektronik aan surakarta, . jok kepala perangkat daerah (nama lengkap) nip. walikota surakarta, ttd fx. hadi rudyatmo walikota adalah walikota surakarta daerah. aparatur sipil negara selanjutnya disingkat asn adalah pegawai negeri sipil pemerintah kota surakartyang dikeluarkan oleh badan siber dan sandi negara.tujuan. penggunaan cc. meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik: dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik bab iiiberwenang:cc. menindaklanjuti permintaan sertifikat elektronik kepadasalinan cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik. yang berlaku. dalam hal perangkat daerah belum mampu untuk menjadi otoritas pendaftaran, tugas dan fungsi otoritas pendaftaran tetap berada pada. elektronik yang telah diakui sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. penyelenggara sertifikasi yang dimaksud pada adalah pemerintah daerah wajib melaksanakan kebijakan sesuai penetapan dari: kepala daerah, asn yang bertugas lingkungan pemerintah daerah: danperlindungan web (web protection). tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penggunaan e mail, pembuatan .aplikasi ataukepala daerahresmi @surakar.kejelasan tugas dan fungsi serta tanggungjawabpara pihak para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi daerah adalah sebagai berikut pengguna anggaran pa) atau kuasa pengguna anggaran kpa), pejabat pembuat komitmen ppk): pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt), panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan php), penyedia jasa konstruksi, dan pihak pihak lain yang berkepentingan dengan pekerjaan konstruksi.yang bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan dalam penggunaan anggaran pembangunan dan belanja daerah apbd). pa kpa dalam pelaksanaan tugas pokok dan kewenangannya dapat membentuk dan menetapkan tim teknis,,pejabat pembuat komitmen ppk) sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pejabat pada skpd yang secara operasional mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab dalam mekanisme pelaksanaan pengadaan penyedia jasa konstruksi. ppk dalam pelaksanaan tugas pokok dan kewenangannya dibantu oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt). ppk ditetapkan dengan keputusan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) sebagaimana dimaksud dalam hurufalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tim teknis dengan ppt sebagai ketua tim teknis. ppt ditetapkan dengan keputusan pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. panitia pejabat penerima hasil pekerjaan php) sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah panitia pejabat yang ditunjuk oleh pa kpa yang berasal dari pegawai negeri baik instansi sendiri maupun instansi lainnya yang bertugas membantu ppk dalam menerima hasil pekerjaan yang diselenggarakan oleh penyedia jasa konstruksi. masa tugas php mengikuti ketentuan sebagai berikut untuk kegiatan yang bersumber dari apbd masa kerja php adalah selama (satu) tahun anggaran, untuk kegiatan yang bersumber dari apbn masa kerja php adalah sesuai dengan kebutuhan dan tidak terikat pada tahun anggaran, masa tugas php dapat ditentukan lain sesuai dengan petunjuk maupun pedoman dari pemberi anggaran. jumlah keanggotaan php adalah ganjil dan minimal berjumlah (tiga) orang. php ditetapkan dengan keputusan pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. php berhak meminta surat pernyataan dari konsultan pengawas mengenai kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak kerja. penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi jasa perencanaan konstruksi,atas usaha orang perseorangan,dapat memanfaatkan layanan jasa konsultan manajemen konstruksidaerahdengansebagaimana dimaksud padaerah kota blitaradalah menjadi tanggung jawab dari pengguna jasa dan penyedia jasa pekerjaan tersebutaerahaerah cara cara,mverifikasi hasil karya jasa perencanaan konstruksi,pengawasan tata lingkungtambahan penghasilana.bahwa untuk meningkatkan produktivitas, motivasi, disiplin dan peningkatan kinerja serta kesejahteraan pegawai, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil bahwa berdasarkan ketentuan dalamwalikota adalah walikota blilitar. calon pegawai negeri sipil selanjutnya disingkat cons adalah calon pegawai negeri lingkungan pemerintah kotablitarnegeri sipil yang diberikan kepada calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah kota blitar dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesejahterajam kerja pegawai adalah jam kerja sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan. keterangan yang sah adalah surat pemberitahuan keterangan yang dibuat secara tertulis oleh calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil dan telah mendapat persetujuan dari atasan langsung serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannyanilaian perilakuns. sasaran kerja pegawai negeri sipilb ketentuan jam kerja jam kerja pns adalah selama jam dalam (satu) minggu. jam kerja pns bagi skpd yang melaksanakan (lima) hari kerja adalah hari senin s.d pukul wib s.d. wib kamis hari jum'at pukul wib s.d wib istirahat pukul wib s.d wib skj pukul wib s.d. wib jam kerja pns bagi skpd yang melaksanakan (enam) hari kerja adalah hari senin s.d pukul wib s.d. wib kamis hari jum'at pukul wib s.d wib sabtu pukul wib s.d. wib jam kerja pegawai pada bulan puasa sesuai ketentuan yang berlaku. ketentuan jam kerja masuk sebagaimana dimaksud dan tidak berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan yang melibatkan semua skpd dan presensi dibatasi sampai dengan (tiga puluh) menit setelah acara selesai. ketentuan jam kerja masuk sebagaimana dan tidak berlaku bagi pegawai negeri sipil yang bekerja pada skpd yang menganut pembagian jam kerja dan piket malam. ketentuan pembagian jam kerja bagi skpd yang mengatur pembagian jam kerja dan piket malam ditetapkan dengan keputusan kepala skpd yang bersangkutan. bab iii pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil tambahan penghasilan pegawai negeri sipil diberikan kepada cons dan pns. tambahan penghasilan pns diberikan berdasarkan variabel jabatan kehadiran pns berdasarkan jam kerja dan penilaian prestasi kerja pns. variabel jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf diambil berdasar pada kelompok kelas tingkat jabatan. variabel kehadiran pns berdasarkan jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari ketepatan jam masuk kerja ketepatan jam pulang kerja kehadiran pegawai selama jam kerja. variabel penilaian prestasi kerja pns sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari penilaian sasaran kerja pegawai dan penilaian perilaku kerja pada tahun sebelumnya minimal bernilai tambahan penghasilan pegawai negeri sipil tidak diberikan kepada pns menjalani masa persiapan pensiun mpp pns berstatus tersangka terdakwa terpidana dan dipenjara pns berstatus tugas belajar dan mendapat tunjangan belajar pns yang menjalani cuti luar tanggungan negara pns yang diperbantukan dipekerjakan dan sudah mendapat tambahan penghasilan dari sumber lain pns yang berstatus pegawai titipan pns yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri sebagai pegawai negeri sipil pns yang tidak masuk dinas selama minimal (tiga) hari tanpa keterangan sah dan kumulatif dalam satu bulan pns yang dijatuhi hukuman disiplin pns yang nilai prestasi kerjanya pada tahun sebelumnya dibawah nilai bab nominal tambahan penghasilan pegawai negeri sipil besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil diberikan berdasarkan klasifikasi kelas jabatan dan tingkat jabatan. nominal tambahan penghasilan pegawai negeri sipil ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan walikota blitar. bagi pns dan cons yang menerima tunjangan penghasilan lainnya secara rutin setiap bulan luar gaji dan tunjangan jabatannya, diberikan tambahan penghasilan sebesar selisih kurang dengan tunjangan penghasilan lainnya. bagi pegawai negeri sipil yang menerima insentif pajak daerah dan atau retribusi daerah tetap diberikan tambahan penghasilan setiap bulannya. klasifikasi kelas jabatan dan tingkat jabatan adalah sebagaimana lampiran peraturan walikota ini. bagi cons dan pns yang mutasi masuk diberikan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil pada bulan berikutnya sejak adanya surat perintah melaksanakan tugas. nominal tambahan penghasilan pegawai negeri sipil yang diberikan kepada cons adalah sebesar (lima puluh persen) dari nominal pada jenjang terendah sampai dengan cons tersebut diangkat menjadi pns. nominal tambahan penghasilan pegawai negeri sipil yang diberikan kepada pns mutasi masuk adalah sebesar (lima puluh persen) dari nominal pada jenjang terendah sampai dengan (enam) bulan. bab pengurangan pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dikurangi sebesar (tiga persen) per harinya, bagi pns yang tidak masuk kerja karena sakit, izin dan cuti dan dibuktikan dengan keterangan yang sah. pns yang terlambat masuk kerja, maka pemberian tambahan penghasilan diatur dengan ketentuan sebagai berikut terlambat antara (satu) menit s.dterlambat terlambatdari (satu koma dua puluh lima persen) penarinya terlambat sampai dengan sembilan puluh satu) menit atau lebih maka persentase pengurangan tambahan penghasilan maksimal (satu koma lima persen) penarinya. kehadiran pegawai selama jam kerja menjadi tanggung jawab atasan langsungnya. pns yang pulang kerja sebelum waktunya, maka pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil diberikan dengan ketentuan sebagai berikut pulang sebelum waktunya antara (satu) menit s.d.pulang sebelum waktunya, pulang sebelum waktunya(satu koma dua puluh lima persen) penarinya pulang sebelum waktunya lebih dari sembilan puluh satu) menit maka persentase pengurangan tambahan maksimal (satu koma lima persen) penarinya, pns yang tidak melaksanakan presensi finger print maksimal setengah jam setelah ketentuan pulang jam kerja maka persentase pengurangan dipotong ,5y6 penarinya. pns yang mendapat tugas untuk menghadiri kegiatan undangan resmi luar kantor yang mengakibatkan pns tersebut tidak dapat melakukan presensi kepulangan pada finger print maka pns tersebut dianggap hadir dan tidak mengurangi tambahan penghasilan pegawai. tugas sebagaimana dimaksud pada harus dibuktikan dengan surat tugas. ketentuan sebagaimana diatur dalam dan tidak berlaku bagi cons dan pns mutasi masuk. bagi pns yang tidak masuk tanpa keterangan berlaku ketentuan sebagai berikut dipotong sebesar (lima puluh) dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima bagi pns yang tidak masuk tanpa keterangan (satu) hari dipotong sebesar (tujuh puluh lima) dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima bagi pns yang tidak masuk tanpa keterangan selama (dua) hari. tambahan penghasilan pegawai negeri sipil tidak diberikan kepada pns yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. ketentuan sebagaimana dimaksud pada berlaku pada bulan berikutnya sejak pns tersebut menerima surat keputusan hukuman disiplin. tambahan penghasilan pegawai negeri sipil tidak diberikan selama (tiga) bulan kepada. tambahan penghasilan pegawai negeri sipil tidak diberikan selama (enam) bulan kepadasetelah menjalani hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan selama (enam) bulan, maka pada bulan ketujuh pns tersebut berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan jabatan baru (staf). bab mekanisme pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil penghitungan besarnya tambahan penghasilan pegawai negeri sipil yang diterima dilakukan melalui presensi finger print. presensi fingerprint waktu masuk kerja diakui pada jam wib atas kecuali bagi pns yang menganut pembagian jam kerja shift dan piket malam. presensi fingerprint waktu pulang jam kerja dibatasi maksimal setengah jam setelah ketentuan pulang jam kerja kecuali bagi pns yang menganut pembagian jam kerja shift dan piket malam. presensi fingerprint yang diakui adalah fingerprint yang dilaksanakan dimana pns tersebut bertugas, kecuali bagi pns guru yang dipekerjakan dan pada saat pelaksanaan apel upacara yang melibatkan semua skpd. presensi manual dan penghitungan secara manual bisa diberlakukan jika fingerprint rusak atau mati. pengelola kepegawaian menyiapkan dan mencatat kehadiran dan kepulangan pns secara manual jika finger print rusak. sidik jari atau identitas lain pns tidak terekam dalam mesin finger print. bagi skpd yang menggunakan presensi manual maka tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dipotong (satu persen) per harinya dari tambahan penghasilan pns yang seharusnya diterima sesuai dengan jabatannya. pemeliharaan dan merasionalisasi finger print menjadi tanggung jawab kepala skpd. tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dihitung secara kumulatif dalam satu bulan dan dibayarkan maksimal pada tanggal bulan berikutnya. khusus untuk bulan desember, tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dibayarkan pada bulan januari tahun anggaran berikutnya. pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dianggarkan dalam dpa skpd masing masing. pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ls). spp ls tambahan penghasilan pegawai negeri sipil untuk penerbitan spm ls dilengkapi dengan daftar tanda terima tambahan penghasilan daftar hadir kerja berdasar finger print presensi manual, surat pernyataan tanggung jawab mutlak ssp format persyaratan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada tercantum sebagaimana dalam lampiran peraturan walikota ini. pembayaran tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan ph) setelah dikurangi pemotongan dengan ketentuan sebagai berikut pns golongan dan tidak dikenakan pajakpp berdasarkan jabatan lama dan dibayarkan melalui skpd lama.skpd baru. bab vii monitoring dan evaluasi inspektorat dan bkd melakukan monitoring, pengendalian dan pengawasan pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. hasil monitoring, pengendalian dan pengawasan tersebut dilaporkan kepada walikota melalui sekretaris daerah. bab viii sanksi bagisesuai ketentuan yang berlaku. sebelum pns dijatuhi sanksi hukuman disiplin, maka pns tersebut wajib diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. bkd dan inspektorat daerah berwenang melakukan pemeriksaan setelah menerima laporan secara tertulis dari kepala skpd. bab ketentuan peralihan dengan berlakunya ketentuan ini, maka pns yang mendapat sanksi hukuman disiplin tetap meneruskan sanksi hukumannya sampai selesai dan kepadanya berhak diberikan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berdasarkan ketentuan dalam dan bab ketentuan penutup tambahan penghasilan pegawai negeri sipil diberikan terhitung mulai bulan januari dengan berlakunya ketentuan ini maka honorarium lembur tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dengan nama apapun akan dibatasi dan diberikan secara selektif. dengan berlakunya peraturan walikota ini, maknak men walikota blitaguna menjamin kepastian hukum dan prinsip prinsip pengadaan pengadaan barang jasa pemerintah kota blitar maka dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kota blitarengan perkembangan, makbentuk oleh walikota atas usul kepala ulp,apengguna anggarjika ditunjuk dan ditetapkan olehjika ditunjuk dan ditetapkan oleh ukelompok kerja ulpkpa kepada kepala daerah untuk ditetapkansurat perjanjian yang selanjutnya disebut deulpa.ppk yang dijabat oleh pejabat eselon skpd dan atau b..setara dengan golongan iii.a. bagian keempat ulp pejabat pengadaan ulp ulp. anggota kelompok kerja ukepala ulp kelompok kerja ulpkelompok kerja ulp pejabat pengadaan tugas pokok dan kewenangan kepala ulp memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatanksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ulppokok dan kewenangan pokj kepala ulp pokja ubagian kelima panitia pejabat penerima hasil pekerjaan pa kpa menetapkan panitia penerima hasil pekerjaan (satu) orangunsur yang harus ada dalam panitia penerima hasil pekerjaan php) personil dari kantor pengelola arsip dan barang daerah dan bagian perlengkapan sekretariat daerah untuk php barang personil dari dinas pekerjaan umum daerah dan bagian pembangunan untuk php pekerjaan konstruksi personil dari dinas pekerjaan umum daerah dan bagian pembangunan untuk php jasa konsultansi perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi personil dari badan perencanaan pembangunan daerah dan dinas pekerjaan umum untuk php jasa konsultansi perencanaan yang berhubungan dengan penataan dan pemanfaatan ruang personil dari bagian pembangunan sekretariat daerah untuk php jasa lainnyangadaan jasa konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagai dimaksud pada huruf dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultansi bersangkutd.telah anggaran pendapatan dan belanja daerah dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dprd, mengumumkan rencana umum pengadaan barang jasa melalui website pemerintah daerah. bab vii pelaksana pengadaan barang jasa pemerintah pemerintah daerah biaya penggandaan dokumen pengadaan barang jasa dan biaya lainnya yang diperlukan pemerintah daerah skpd menyediakan biayabesaran honorarium bagi personil organisasi pengadaan ditetapkan dalam standar biaya dan kegiatan lingkungan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundangan yang berlakukelompok kerja ukelompok kerja ulp kota blitar. khusus untuk pengadaan barang jasa blue yang sumber anggarannya tidak berasal sebagaian seluruhnya dari apbn apbd diatur tersendiri dengan peraturan walikotabarang dengan pengadaan langsung dan yang menggunakan bukti pembelian dan kwitansi dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku pasardalam pengadaan barang jasa pemakaman dan jumlah penyedia barang jasa yang adab.ppk dapatkelompok kerja ulp pejabat pengadaan mengusulkan perubahan pemakaman, metode pelaksanaan dan atau kak kegiatan melalui ppk untuk ditetapkan pa kpa ppk mengajukan permohonan pengadaan barang jasa kepada kepala ulp pejabat pengadaan. permohonan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan hps, kak, gambar teknis, spesifikasi barang dan atau dokumen lain yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen pengadaan kepala ulp memerintahkan kelompok kerja ulp untuk memproses pelelangan. kelompok kerja ulp melaksanakan pelelangankelompok kerja ulp pejabat pengadaan menyusun dan menetapkan pemilihan penyedia barang jasadaerah melakukan audit terhadap pelaksana5y6dalam (enamempat) buah tanpa bermaterai, diberikan kepada pejabat pengadaan kelompok kerja ulp, dinas pengelola keuangan daerah inspektorat daerah bendahara pengeluaran:a.d.hasil penelitian dan evaluasi dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan rekomendasi dapat atau tidaknya diberi perpanjangan waktuwalikota dapat menyetujui tidak menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan, apabila: a.. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan diatur tersendiri dalam peraturan walikotadalamanitia peneliti pemeriksa pengadaan barang. kepala skpd menyerahkan barang jasa kepada walikota melalui pengelola barang daerah. walikota melalui pengelola barang daerah menetapkan skpd pengguna barang. apabila dibutuhkan walikota blitar dapat membentuk tim peneliti kualitas dan kuantitas barang jasa yang akan diterima dari kepala skpd dengan keputusan walikotawalikotaemerintah daerah dapatanitiag) walikota blitar peraturan walikota blitar nomor tahun tentang kode wilayah tata kearsipan pemerintah kota blitar walikota blitar, menimbang bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan satuan kerja perangkat daerah serta dalam rangka meningkatkan tertib administrasi khususnya bidang tata kearsipan lingkungan pemerintah kota blitar, maka dipandang perlu menetapkan kode wilayah tata kearsipan pemerintahode wilayah tata kearsipan pemerintah kota blitar. kode wilayah tata kearsipan pemerintah kota blitar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tlitar nomor tahun tentang kode wilayah tata kearsipra layang 4d peraturan bupati bekasi nomor tanur kedudukan,susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah..: menilai hasil kerja bawahan: dan ssbadan: pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sub bagian: sub bagian keuangan:dddan yang telah disahkan:badan9g. mengarahkan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah untukkebutuhan badbadmengkkegiatan: penghimpunan perencanaan dan kegiatan pada badan, pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan rencana program dan kegiatan pada badan, pembagian pelaksanaan tugas kegiatan perencanaan program kepada bawahan:badanbadan, memfasilitasi dan koordinasi perencanaan antar unit kerja badan, menghimpun bahan evaluasi program dan kegiatan unit kerja:: pembagian pelaksanaan tugas kegiatan ketatausahaan dan pelaporanoordinasikan dan melaksanakan ketatausahaan keuangan badan: menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah untuk barang yang bersifat teknis dan spesifik: pengadaan barang, penyerahan barang: berita acara penerimaan barang, serah terima barang:badan:badan, menganalisa dan menyusun usulan penghapusan barang milik daerah lingkup badan, 9badanbadan: menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah lingkup badan: menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah kbd) berdasarkan kata prioritas, melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan badan: menyusun administrasi pembelian perlengkapan dan peralatan kantor lingkup badan: menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang lingkup badanbadan: melaksanakan ketatausahaan surat menyurat badanbadan, gg. menyiapkan bahan kegiatan kehumasan, informasi dan dokumentasi lingkup badan: melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup badan meliputi: layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala: daftar urut kepangkatan:!xx. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugasaa. melaksanapegawaian dan pendidikan pelatihan daerah kabupaten bekasi. kepala badan adalah kepala badan kepegawaian dan pendidikan pelatihan daerah kabupaten bekasi. sekretariat adalah sekretariat pada badan kepegawaian dan pendidikan pelatihan daerah kabupaten bekasi. bidang adalah bidang pada badan kepegawaian dan pendidikan pelatihan daerah kabupaten bekasi. sub bagian adalah sub bagian pada sekretariat badan kepegawaian dan pendidikan pelatihan daerah kabupaten bekasi. sub bidang adalah sub bidang pada bidang lingkungan badan kepegawaian dan pendidikan pelatihandidikan pelatihan daerah kabupaten bekasi. unit pelaksana teknis badan yang selanjutnya. paragraf ketiga bidang data informasi, kenaikan pangkat dan pensiun bidang data informasi, kenaikan pangkat dan pensidata informasi, kenaikan pangkat dan pensiun. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang data informasi, kenaikan pangkat dan pensiun mempunyai fungsi: perencanaan kegiatan bidang data informasi, kenaikan pangkat dan pensiun: pelaksanaan kegiatan bidang data informasi, kenaikan pangkat dan pensiun, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang data informasi, kenaikan pangkat dan pensiudata informasi, kenaikan pangkat dan pensiun, membawahi: sub bidang data dan informasi, sub bidang administrasi kenaikan pangkat dan pensiun. bidang data informasi, kenaikan pangkat dan pensiuata informasi, kenaikan pangkat dan pensiun, mengarahkan dan mengendalikan pemutakhiran data pegawai negeri sipil daerah lingkungan pemerintah kabupaten: mengarahkan dan mengendali, mengarahkan dan mengendalikan usulan penetapan peninjauan masa kerja pegawai negeri sipil daerah golongan iv, iii, dan mengarahkan dan mengendalikan penetapan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah golongan iii, dan mengarahkan dan mengendalikan pengusulan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah, mengarahkan dan mengendalikyang telah memenuhi persyaratan, mengarahkan dan mengendalikan pengusulan berkas pensiun batas usia pensiun bup) dan meninggal bagi pegawai negeri sipil daerah:r.pembagian pelaksanaan tugaslaksanakan pemutakhiran data pegawai negeri sipil daerah lingkungan pemerintah kabupaten: melaksanakan penyusunan data informasi kepegawaian lingkungan pemerintah kabupaten, menyiapkan bah menyiapkan bahan rekonsiliasi data kepegawaian, dengan institusi penyelenggara manajemen kepegawaian tingkat provinsi dan pusat: menyiapkan bahan untuk penyusunan bersetting pegawai lingkungan pemerintah kabupaten bekasilaksanakan pelayanan data dan informasi kepegawaian lingkungan pemerintah kabupaten, melaksanakan dan mengembangkan sistem pengamanan data kepegawaian lingkungan pemerintah daerah kabupaten: menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pembuatan kartu pegawai negeri sipil karpet) kartu pegawai elektronik kpe), kartu isteri pegawai negeri sipil baris) dan kartu suami pegawai negeri sipil kartu), menyiapkan bahan pelaksana, melaksanakan pengelolaan dokumen tata naskah kepegawaian perorangan dan digitalisasi dokumen kepegawaian menyiapkan bahan pemberitahuan kenaikan gaji berkala melaksanakan pembuatan identitas tanda pengenal pegawai negeri sipil kabupaten bekasi melaksanakan teknis pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah lingkungan pemerintah kabupaten bekasi 'melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas dan aplikasi teknologi informasi bidang kepegawaian melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kepegawaian daerah lingkungan pemerintah kabupaten bekasi melaksanakan pengelolaan data informasi pada website kepegawaian, uuaa. memberi petunjuk kepada bawahdministrasi kenaikan pangkatkenaikan pangkat dan pensiun. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang administrasi kenaikan pangkat dan pensiun mempunyai fungsi: perencanaan administrasi kenaikan pangkat dan pensiun: pelaksanaan kegiatan administrasi kenaikan pangkat dan pensiun: cc. pembagian pelaksanaan tugas administrasi kenaikan pangkatkenaikan pangkat dan pensiunnyiapkan bahan usulan penetapan peninjauan masa kerja pegawai negeri sipil daerah golongan iv, ii, ilant" . . menyiapkan bahan perumusan penetapan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah golongan iii, dan! lingkungan pemerintah kabupaten bekasi yang telah memenuhi persyaratkn: menyiapkan bahan rumus, menyiapkan bahan rumusan penetapan pensiun atas permohonan sendiri aps) bagi pegawai negeri sipil golongan ruang iii d bawah, menyiapkan bahan rumuspresiden, oo, wwjwjwjw ywjwjwjw y@5v5xx. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf keempat bidang pembinaan disiplin bidang pembinaan disipldisiplin. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pembinaan disiplin mempunyai fungsi perencanaan operasional kegiatan pembinaan disiplin: pengelolaan kegiatan pembinaan disiplin, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan disiplidisiplin, membawahi: sub bidang disiplin pegawai, dan sub bidang konseling, assessment dan kesejahteraan pegawai. bidang pembinaan disiplmbinaan disiplin: mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen pns lingkungan kabupaten, mengarahkan dan mengendalikan penyusunan kebijakan teknis disiplin pegawai negeri sipil daerah lingkungan pemerintah kabupaten, mengarahkan dan mengendalikan fasilitasi pengelolaan pusat layanan psikologi dan konseling pns, mengarahkan dan mengendalikan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penilaian kompetensi pns, mengarahkan dan mengendalikan penyusunan kebijakan daerah dalam bidang peningkatan kesejahteraan pegawaiisiplisub bidang. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang disiplin pegawai mempunyai fungsi: perencanaan disiplin pegawai, pelaksanaan kegiatan disiplin pegawai, cc. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan disiplin pegawai, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. bab kewenangan badan menyelenggarakan pelaksanaan fungsi penunjang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan: kewenangan badan dalam menyelenggarakan fungsi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyelenggaraan formasi pegawai negeri sipil, meliputi: penyusunan formasi pns kabupaten: penetapan formasi pns kabupaten, dan pengusulan formasi pns kabupaten. pengadaan pegawai negeri sipil, meliputi: pelaksanaan pengadaan pns kabupaten, dan pengusulan penetapan nomor induk pegawai. pengangkatan calon pegawai negeri sipil, meliputi: penetapan kebijakan pengangkatan cons lingkungan kabupaten, pelaksanaan pengangkatan psp lingkungan kabupaten:menjadi pegawai negeri sipil, meliputi penetapan cons menjadi pns lingkungan kabupaten. penyelenggaraan kenaikan pangkat, meliputi: penetapan kenaikan pangkat pns kabupaten menjadi golongan ruang s d ill d: dan pengusulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian. sub bidang disiplin pegawa: cc., menyiapkan bahan proses administratif penanganan masalah pegawai negeri sipil daerah disipliner sesuai kewenangan, prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, menyiapkan bahan perumusan penetapan sanksi disipliner yang akan dijatuhkan oleh bupati dan sekda sesuai dengan kewenangan, prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan disiplin pegawai negeri sipil daerah lingkungan pemerintah kabupaten secara berkala, menyiapkan bahan pemberiansesuai dengan kewenangan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, meliputi:!jabatan sekda kabupaten, pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan sekda kabupaten, dan pengusulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan struktural pns kabupaten. 9g. perpindahan pegawai negeri sipil antar instansi, meliputi penetapan perpindahan pns kabupaten: pemberhentian sementara dari jabatan negeri, meliputi penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua pns kabupaten: pemberhentian sementara pegawai negeri sipil pns) akibat tindak pidana, meliputi pemberhentian sementara pns untuk golongan iii d bawah: pemberhentian pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil, meliputi: pemutakhiran data pegawai negeri sipil, meliputi pelaksanaan pemutakhiran data pns kabupaten, pengawasan dan pengendaliandan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil, meliputi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen pns lingkungan kabupaten. kewenangan badan dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penetapan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pns kabupaten: pengusulan penetapan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan kabupaten: dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihpegawaian dan diklatpelaksanaan fungsi kepegawaian danpegawaian dan diklat: pelaksanaan tugas operasional bidang kepegawaian dan diklat sebagaimana dimaksud dalam danpelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkungan badan: pelaksanaan koordinasi dan kerja sama bidang kepegawaian dan diklatperencanaan sub bagian keuangan: sub bagian umum dan kepegawaian. bidang data informasi, kenaikan pangkat dan pensiun, terdiri dari: sub bidang data dan informasi sub bidang administrasi kenaikan pangkat dan pensiun. bidang pembinaan disiplin, terdiri dari: sub bidang disiplin pegawai, sub bidang konseling, assessment dan kesejahteraan pegawai. bidang pengembangan aparatur sipil negara, terdiri dari: sub bidang penempatan pegawai, sub bidang pengembangan karier. bidang pendidikan dan pelatihan, terdiri dari: sub bidang diklat struktural sub bidang diklat teknis dan fungsional, unit pelaksana teknis badbadan:badanpegawaian dan diklatkepegawaian dan diklatpegawaian dan diklat, merumuskan dan mengendalikan kebijakan operasional: mengendalikan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan: mengendalikan dan mengesahkan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja badan untuk disampaikan kepada bupati melalui sekretaris daerah:ryan, makayang selanjutnya disebut utd adalah utd pusat kesehatan masyarakat pada dinas kesehatan kabupaten karawang. kepala utd adalah kepala utd pusat kesehatan masyarakat pada dinas kesehadesa ciranggon, desa pasirjengkol, desa sarjana, desa beagle, desa lemahmulyaj,::j . desa mulyajaya. puskesmas loji terdiri dari desa cintalaksana: desa gunungsari, desa wargasertaj, desa mekarbuana, desa cintawargi, desa cintalanggeng, desa kutalanggeng, desa kutamaneuh: desa cipurwasari. puskesmas purwosari terdiri dari desa sukamara: desa purwosari:: desa sekarat, desa tanjungsari, desa mekar rohani, desa ciptamargi. bagian kedua kedudukan utd adalah unsur pelaksana teknis dinas bidang pelayanan kesehatan dasar dan pembangunan kesehatan masyarakat wilayah kerjanyalayanan kesehatan dasar, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan pembangunan kesehatan masyarakat wilayah kerjanya, dan cc. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan pembangunan kesehatan masyarakat wilayah kerjanya. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada dibentuk puskesmas dengan tempat perawatan dtp) puskesmas pond pelayanan obstetri noeotal emergency dasar), puskesmas dengan tempat perawatan dan pond serta puskesmas pembantu. puskesmas dengan tempat perawatanoji, puskesmas medangasem, puskesmas pedas, puskesmas rengasdengklok, puskesmas tempuran, puskesmas tirtajaya, dan puskesmas sanskerta. puskesmas pond sebagaimana dimaksud pada terdiri dari puskesmas dirasa, puskesmas batubara, puskesmas sampel, puskesmas ibunya, puskesmas cimande: puskesmas cikampek, puskesmas cilamaya, puskesmas curug, puskesmas jatisari, puskesmas jaya kerta, puskesmas kertamukti, puskesmas lari, puskesmas kotabaru: puskesmas kutawaluya, puskesmas lemahabang, puskesmas loji, puskesmas paling, puskesmas pakisjaya, puskesmas pangkalan, puskesmas pasirrukem, puskesmas pedas, puskesmas rawamerta: puskesmas rengasdengklok, puskesmas telagasari, puskesmas tempuran, puskesmas tirtajaya, dan puskesmas tunggakjati. puskesmas dengan tempat perawatan dan pondemahduwur, puskesmas pasirukem, puskesmas rengasdengklok, puskesmas tempuran, dan puskesmas tirtajaya. puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada terdiri dari puskesmas pembantu mekarjaya pada puskesmas tunggakjati. puskesmas pembantu tamansari pada puskesmas pangkalan, puskesmas pembantu mendasari pada puskesmas pangkalan, puskesmas pembantu pilangsari pada puskesmas pangkalan. puskesmas pembantu pradana pada puskesmas wadas, puskesmas pembantu sukamakmur pada puskesmas wadas. puskesmas pembantu mayasari pada puskesmas sampel, puskesmas pembantu mulyasejati pada puskesmas sampel, puskesmas pembantu tegallega pada puskesmas sampel, puskesmas pembantu kutamekar pada puskesmas sampel puskesmas pembantu pancawati pada puskesmas lari, puskesmas pembantu pelindung pada puskesmas lari, puskesmas pembantu gintungkerta pada puskesmas anggita, puskesmas pembantu kalangsuria pada puskesmas karangsari, puskesmas pembantu sindangmulya pada puskesmas kutawaluya, puskesmas pembantu sindangsari pada puskesmas kutawaluya, puskesmas pembantu telukbango pada puskesmas batubara, puskesmas pembantu sebaran pada puskesmas batubara, puskesmas pembantu pisangsambo pada puskesmas tirtajaya, puskesmas pembantu srikaya pada puskesmas tirtajaya, puskesmas pembantu bolang pada puskesmas tirtajaya, puskesmas pembantu tambaksumur pada puskesmas tirtajaya, puskesmas pembantu karangnya pada puskesmas pedas: puskesmas pembantu kertamulya pada puskesmas pedas: puskesmas pembantu kendalinya pada puskesmas sungai buntu, puskesmas pembantu kedungjati pada puskesmas ibunya, puskesmas pembantu jayamulya pada puskesmas ibunya, puskesmas pembantu sedari pada puskesmas ibunya, puskesmas pembantu teluk buyung pada puskesmas pakisjaya, puskesmas pembantu situlah pada puskesmas jatisari, puskesmas pembantu kalibaru pada puskesmas paling, puskesmas pembantu cikalong pada puskesmas cilamaya, puskesmas pembantu surakarta pada puskesmas sukatani, puskesmas pembantu rawagempol kulon pada puskesmas sukatani: puskesmas pembantu rawagempol wetan pada puskesmas sukatani: puskesmas pembantu muara baru pada puskesmas sukatani, puskesmas pembantu karangsinom pada puskesmas tirtamulya, puskesmas pembantu pondoh pada puskesmas tirtamulya, puskesmas pembantu linggarjati pada puskesmas telagasari, puskesmas pembantu kalijaga pada puskesmas telagasari, puskesmas pembantu pasirkamuning pada puskesmas telagasari, puskesmas pembantu penyingkiran pada puskesmas rawamerta, puskesmas pembantu sukaraja pada puskesmas rawamerta, puskesmas pembantu purwamekar pada puskesmas barongsai, puskesmas pembantu waringinkarya pada puskesmas lemahabang, puskesmas pembantu pasirtanjung pada puskesmas lemahabang, puskesmas pembantu lemahmukti pada puskesmas lemahabang, puskesmas pembantu pulomulya pada puskesmas lemahabang, puskesmas pembantu jatinegara pada puskesmas tempuran, puskesmas pembantu ciparagejaya pada puskesmas tempuran, puskesmas pembantu lemah subur pada puskesmas lemah luhur, puskesmas pembantu ciranggon pada puskesmas majalaya, puskesmas pembantu beagle pada puskesmas majalaya, puskesmas pembantu kertasnya pada puskesmas jayakarta, puskesmas pembantu sumurgede pada puskesmas pasirukem, puskesmas pembantu kiara pada puskesmas bayur lor, puskesmas pembantu banyuasin pada puskesmas gempol, puskesmas pembantu tanjung pada puskesmas gempol, puskesmas pembantu wancimekar pada puskesmas kota baru, puskesmas pembantu pengulas baru pada puskesmas kota baru, puskesmas pembantu rawabagi puskesmas lawan, puskesmas pembantu karangsari pada puskesmas sanskerta:, puskesmas pembantu karangligar pada puskesmas sanskerta:, puskesmas pembantu gunungsari pada puskesmas loji, puskesmas pembantu mekarbuana pada puskesmas loji, puskesmas pembantu kutamaneuh pada puskesmas loji, puskesmas pembantu sukamara pada puskesmas purwosari, puskesmas pembantu darawolong pada puskesmas purwosari, dan puskesmas pembantu ciptamargi pada puskesmas kertamuktidankoordinator petugas operasional puskesmas pembantu pembina desa) dan bidan desa, kelompok jabatan fungsional. kepala utd sebagaimana dimaksud pada merupakan jabatan fungsional, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahanyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan pembangunan kesehatan masyarakat wilayah kerjanya, berdasarkan kebijakan teknis dinas, mengkoordinasikanpelaporan dan evaluasikesehatan dasar dan jaminan kesehatan, pembangunan kesehatan keluarga dan promosi kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kefarmasian dan pengawasan institusi kesehatan, merasionalisasi puskesmas pembantu pembina desa) dan bidan des:arawang. utd puskesmas sebagaimana dimaksud pada:an perencanaan kerja tahunan (dinas terkait:utd, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamananmelaksanakan sebagian tugas kepala utd dalam haliapan bahan petunjuk teknis dalam hal pelayanan dan jaminan kesehatan, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program utd dalam hal pelayanan dan jaminan kesehatan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam halyanan dan jaminanlayanan dan jaminan kesehatan, mengkoordinasikan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar masyarakat meliputi rawatmatra, jiwa, narkoba dan kesehatan kerja), dan pelayanan penunjang medis (laboratorium, usg, rontgen dan lain lain), mengkoordinasikan pengelolaanmelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan dan jaminanmelaksanakan sebagian tugas kepala utd dalam hal kesehatan keluarga dan promosi kesehatan masyarakatiapan bahan petunjuk teknis dalam hal kesehatan keluarga dan promosi kesehatan, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program utd dalam hal kesehatan keluarga dan promosi kesehatan, dan cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang dalam halkesehatan keluarga dan promosikesehatan keluarga dan promosi kesehatan, mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, kesehatan remaja dan, dan perilaku hidup bersih dan sehat, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kesehatan keluarga dan promosiutd dalam haliapan bahan petunjuk teknis dalam hal pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program utd dalam hal pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, dan cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang dalam halgendalian penyakit dan penyehatan lingkungngendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, mengkoordinasikan pengendalian penyakit dan kejadian luar biasa, dan kesehatan haji dan bencana. mengkoordinasikan pengelolaanmelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungmelaksanakan sebagian tugas kepala utd dalam haliapan bahan petunjuk teknis dalam hal farmasi dan pengawasan institusi, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program utd dalam hal farmasi dan pengawasan institusi, dan cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang dalam halfarmasi dan pengawasan institfarmasi dan pengawasan institusi, melaksanakanmelaksanakan pengawasan institusi kesehatan swasta, melaksanakan pengawasan makanan, minuman dan zat berbahaya masyarakat, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan farmasi dan pengawasan institusi, dankoordinator petugas operasional puskesmas pembantu pembina desa) dan bidan desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala utd dalam hal merasionalisasi puskesmas pembantu (pembina desa) dan bidan desa. dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada koordinator petugas operasional puskesmas pembantu pembina desa) dan bidan desa mempunyai fungsi penyiapan bahan petunjuk teknis dalam hal merasionalisasi puskesmas pembantu (pembina desa) dan bidan desa: penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program utd dalam hal merasionalisasi puskesmas pembantu (pembina desa) dan bidan desa, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal merasionalisasi puskesmas pembantu (pembina desa) dan bidan desauskesmas pembantu pembina desa) dan bidan desamerasionalisasi puskesmas pembantu (pembina desa) dan bidan desmerasionalisasi puskesmas pembantu (pembina desa) dan bidan desa, mengkoordinasikmelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan merasionalisasi puskesmas pembantu (pembina desa) dan bidan desadasar dan pembangunan kesehatan masyarakatpengisian jabatan kepala utd::lampiranbagan susunanawang kepala utd kelompok jabatan sub bagian iii dititik tata usaha nanah koordinator petugas maa tugas maa jga koordinator petugas koordinator petugas operasional kesehatan keluarga pengendalian penyakit operasional farmasi operasional pelayanan dan napa dan penyehatan dan pengawasan puskesmas pembantu jaminan kesehatan promos lingkungan institusi (pembina desa) dan bidan desa bupati karawang, ttd celtica nurrachadianaangga : desa mendasari: desa tatalaksana, desa cintaasih, desa kertasari, desa pilangsari. puskesmas telukjambe terdiri dari desa wadas: desa pradana: desa sukamakmur. puskesmas sampel terdiri dari desa anggita, desa gintungkerta. puskesmas curug terdiri dari desa curug: desa cimahi, desa karanganyar. puskesmas rengasdengklok: desa dewisari. puskesmas karangsari terdiri dari desa karangsari, desa kalangsurya, desa karyawati. puskesmas kutawaluya |
raihukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.iddan kuasa pengguna anggaran kpa) penyaluran dana alokasi khusus fisik. dana alokasi khusus fisik yang selanjutnya disingkat dak fisikdan mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah danbagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.idxpambakalambakalambakalambahukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.idambambiayaan pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada pembiayaannylalagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjar:: il.memfasilitasi bantuan bantuan desa, baik dari tingkat kabupaten, provinsi atau pemerintah pusatkayaan dan pendapatan desa, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi, pembinaan, pelaksanaan pemerintahan umum, kerjasama dan otonomi daerah, bina kewilayahan dan koordinasi pembinaan dan fasilitasibagian pemerintahan sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi: penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umumpenyelenggaraan pembinaan dan fasilitasicc. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugasserta persandian, dan penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan fungsinya. dalam menyelenggarakan tugas pokok bagian pemerintahan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas meliputi: menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bagian pemerintahan, menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelaksanaan pengawasan, tugas pembantuan dan kerja sama pemerintahan, menyelenggarakan penyusunan bahan inventarisasi urusan pemerintahan sebagai bahan penetapan kebijakan, pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan serta laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bahan laporan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, menyelenggarakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan penetapan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, menyelenggarakan penyusunan bahan penataan daerah yang meliputi inventarisasi data sebagai bahan penetapan kebijakan, pembentukan daerah, pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penataan daerah, monitoring, evaluasi, pengawasan, pengendalian serta pembangunan sistem penataan daerah, menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan pengembangan dan fasilitasi dewan pertimbangan otonomi daerah, menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi kegiatan pemilihan, pengesanyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga atau kerjasama antar daerah, menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penetapan wilayah perbatasan meliputinyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, il. menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan, menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan kecamatan, menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan kecamatan, oo. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dalam pengendalian programyusunan bahan evaluasi dan pelapormerintahan, dan menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian pemerintahan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sub bagian tata pemerintahan, sub bagian kerja sama dan otonomi daerah, dan cc. sub bagian bina kewilayahan. sub bagian tatapemerintahan daerah, penataan daerah, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan. dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian tata pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi: melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup sub bagian tata pemerintahan, melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan,iapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai bahan laporan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur, informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, melaksanakan monitoring, evaluasi dan koordinasi kebijakan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pemililaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan, melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi urusan pemerintahan dan tugas pembantuan, melaksanakan pengolahan dan analisis data lingkup bidang tugas sub bagian tata pemerintpemerintahan, dan il. melaksanakan tugas lain sesuai dengankerja sama pemerintahan, pengembangan otonomi daerah dan fasilitasi dewan pertimbangan otonomi daerah serta pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pengawasan, ketentraman dan ketertiban umumsub bagian kerjasama dan otonomirja sama dan otonomi daerah, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pembangunan yang dikerjasamakan antar daerah, melaksanakan pengolahan dan analisis data yang berhubungan dengan kegiatan kerja sama pemerintahan, melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerja sama pembangunan pemerintah daerah dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri, melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama pemerintahan, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan kerja sama pemerintahan dan fasilitasi asosiasi daerah badan kerja sama daerah, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengembangan kawasan perkotaan berdasarkan kewenangan kabupaten, melaksanakan pengolahan dan analisis data yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan otonomi daerah dan penataan daerah, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan bidang pengembangan otonomi daerah, melaksanakan penyiapan bahan kegiatan fasilitasi dewan pertimbangan otonomi daerah, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan unsur terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas bidang pengembangan otonomi daerah, il. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, melaksanakan penyiapan bahan konsultasi baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat yang berhubungan dengan pelaksanaan pengembangan otonomi daerah, melaksanakan penyiapan bahan dalam pelayanan administratif yang berhubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, oo. melaksanakan penyiapan bahan pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, melaksanakan penyiapan bahpenyiapan bahan monitoring dan evaluasi penataan daerah dalam wilayah kabupaten, melaksanakan pengolahan dan analisis data serta pengelolaan database yang berhubungan dengan kegiatan penataan daerah dan pengembangan otonomi daerah, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penataan daerah yang meliputi perubahan batas, nama dan atau perpindahan ibu kota daerah, pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, melaksanakan penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, melaksanakan penyiapan bahan tindak lanjut pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerahanalisis data kegiatan pembinagolahan dan analisis data lingkup tugas sub bagian kerja sama dan otonomirjasama dan otonomi daerah: dan aa. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. sub bagian bina kewilayataan daerah dan penetapan batas wilayah. dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian bina kewilayina kewilayahan, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penetapan perbatasan kecamatanaerah, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten, melaksanakan pengelolaan data dan penyusunan bahan laporan toponimi dan pemetaan, melaksanakan inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam: melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembakuan nama sukabumi, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan kecamatan, melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengembangan wilayah, keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan administrasi dan aparat kecamatan serta penilaian sinergitas kinerja kecamatan, melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberian tugas pembantuan urusan pemerintahan kepada kecamatan, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan, oo. melaksanakan pengolahan dan analisis data lingkup bidang tugas sub bagian bina kewilayahrtanahrtanahan, melaksanakan analisis data kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan bidang pertankewilayahan, melaksanakan tugas lain sesuai denganakuntabilitas dan kinerja organisasi, pelayanan publik dan pengembangan pelayanan publik serta koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan bidang kepegawaian dan diklat. dalam menyelenggarakan tugas pokok bagian organisasi sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan umumdan fasilitcc. penyelenggaraan pemantauan dan evalupelaksanaan tugas perangkat daerah bidang kepegawaian dan diklat, dan penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas pokok, bagian organisagian organisasi, menyelenggarakmenyelenggarakmenyelenggarakmenyelenggar, menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan pelayanan publik, menyelenggaraknyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penetapan dan penerapan status badan layanan umum daerah, menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi inovasi pelayanan publik, menyelenggarakan fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur, menyelenggarakan fasilitasi penyusunan standar pelayanan, m.menyelenggarakmenyelenggarakoo. menyelenggarakan penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara daerah, menyelenggarakmenyelenggarakan penyusunan bahan kajian dan evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah, menyelenggarakan penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja, menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang kepegawaian dan diklat, menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah bidang kepegawaian dan diklatorganisasi, dan menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian organisasi sebagaimana dimaksud padasub bagian kelembagaan dan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam hurufdalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian kelembagaan dan akuntabilitas kineratau perusahaan daerah dan pemerintahan desa atau kelurahan berdasarkan usulan dari unit kerja terkait sesuai dengan peraturan perundang undangan, il.dan koordinasi laporan kinerja pemerintahyiapan bahan penetapan status kelembagaan perangkat daerah atau unit kerja untuk penerapan badan layanan usaha daerah, melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan dan evaluasi penetapan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status blue kelembagaan perangkat daerah atau unit kdan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. sub bagian analisis formasi jab, evaluasi jabatan dan pedoman umum syarat jabatan. dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian analisis formasi ja berdasarkan evaluasi jabatan,terdiri atas: bagian pemerintahan desa, terdiri atas: sub bagian tata pemerintahan desa, sub bagian bina aparatur pemerintahan desa, dan cc. sub bagian kekayaan dan pendapatan desa. bagian pemerintahan, terdiri atas: sub bagian tata pemerintahan, sub bagian kerjasama dan otonomi daerah, dan cc. sub bagian bina wilayah. bagian organisasi,bagian hukum,terdiri atas: sub bagian kajian dan evaluasi produk hukum daerah, sub bagian perundang undangan, dan sub bagian bantuan hukum, informasi dan dokumentasi. cc. asisten perekonomian dan pembangunan, terdiri atas: bagian pengadaan barang jasa,) sub bagian pembinaan, advokasi pengadaan barang jasa. il.kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, melaksanakan penyiapan bahan kajian dan telaahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang kepegawaian dan diklat serta pengembangan sumber daya manusi, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. sub bagian penatalaksanaan dan pelayanandalam menyelenggarakan tugas, sub bagian penatalaksanaan dan pelayananyatau data dalam rangka penyusunan rencana penyempurnaan penatalaksanaan perangkatil., melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pedoman kerja dan tatalaksana perangkat daerah atau unit kerja yang berstatus badan layanan umum daerah: dan aa. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. paragraf bagian hukum bagian hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf angkadalam menyelenggarakan tugas pokok, bagian hukum sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi penyelenggaraan penyusunan peraturan perundang undangan, penyelenggaraan pengelolaan dokumen peraturan perundang undangan atau produk hukum, cc. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, dan penyelenggaraan pendampingan dan bantuan hukum permasalahan hukum tata negara dan hukum perdata bagi aparatur perangkat daerah dan aparatur pemerintah desa. dalam menyelenggarakan tugas pokok, bagian hukumhukum, menyelenggarakmenyelenggarakatau keputusan bupati dan instruksi bupati, menyelenggarakmenyelenggarakmenyelenggarakmenyelenggarakhukum, dan j . menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian hukum sebagaimana dimaksud pada terdiri atas sub bagian kajian dan evaluasi produk hukum daerah, sub bagian perundang undangan, dan cc. sub bagian bantuan hukum dan dokumentasi. sub bagian kajian dan evaluasi produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam hurufatau keputusan bupati, peraturan atau keputusan bersama. dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian kajian dan evaluasi produk hukum, peraturan bupati, keputusan bupati dan keputusan bersama dan instruksiewan perwakilan rakyat daerahatau kegiatan dan pelaporan bagian hukum, melaksanakan ataudan melaksanakan tugas laidalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian perundang und, peraturan bupati, danewan perwakilan rakyat daerahdan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. sub bagian bantuan hukum, informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam hurufdalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian bantuan hukum, informasiatauil. melaksanakan digitalisasi data produk produk hukum daerah serta publikasi melalui media internet,dan oo. melaksanakan tugas laiperumusan kebijakan daerah, penyelenggaraan tugas perangkat daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan, pengadaan barang atau jasa, ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta pelayanan administrasi program dan kegiatan sekretariat daerah bidang pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta pelayanan administrasipengadaan barang atau jasa, ekonomi dan pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta koordinasi, pembinaan dan fasilitasi tugas perangkat daerah bidang pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi, cc. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi bidang dan pelayanan administratif, sebagaimana dimaksud pada tugas asisten perekonomian dan pembangunan menyelenggaraksebagaimana dimaksud pada terdiri atas: bagian pengadaan barang jasa, bagian ekonomi dan pembangunan, dan bagian kesejahteraan rakyatpokok menyelenggarakan penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan mengoordinasikan, penyelenggaraan program kerja, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas bagian pengadaan barang atau jasa. dalamyelenggaraan perencanaan perumusan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan layanan pengadaan barang jasa, mengoordinasikan penyelenggaraan tugas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan layanan pengadaan barang jasa, cc. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan layanan pengadaan barang jasa, pembinaan dan atau fasilitasi dan atau pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik,nyelenggarakan tugas pokok, bagian pengadaan barang jaspengadaan barang jasa, menyelenggarakan pengolahan dan analisis data program pengadaan barang jasa, menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dalam pengadaan barang jasa, menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan barang jasa, menyelenggarakan pengelolaan dan pengolahan serta penyusunan laporan pelaksanaan pengadaan barang jasa, menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi administrasi pengadaan barang jasa, menyelenggarakan fungsi sebagai kepala bagian pengadaan barang jasa, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang jasa, menyelenggarakan fasilitasi pengembangan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa j ngadaan barang jasa, dan il. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada. sub bagian pembinaan, advokasi pengadaan barang jasa, sub bagian layanan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam hurufdaerah kabupaten tasikmalaya. dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian layanan pengadlayanan pengadaan, melaksanakan pengolahan dan analisis dataatau sektoral) membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintahpengelolaan pengadaan barang jasa,atauatau kuasa pengguna anggaran, oodan melaksanakan tugaskegiatan perumusan kebijaterkait dengan pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur pengadaan barang atau jasa, pelayanan informasi pengadaan barang jasa, dan pengelolaan data dan informasi kontrak hasil pengadaan barang jasa. dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronikatau barang jasa, melaksanakan pengumpulan dan pendokumentasian data terkait hasil pengadaan barang jasa, melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, pelayanan konsultasi pemanfaatan seluruh sistem informasi pengadaan barang jasa pemerintahlayanan pengadaan secara elektronik, melaksanakan penyusunan bahan pelaporan mengenai proses dan hasil layanan pengadaan secara elektronik, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, perumusan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan oo. melaksanakan tugas lain sesuai denganerumusan kebijakan, mengoordinasipembinaan bagimbinaan pengetahuan pengadaan barang jasa pemerintah dan pelayanan konsultasi substansi hukum serta layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi. dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasinaan dan advokasi pengadaan barang jasa, bagian ekonomi dan pembangunan, terdiri atas: sub bagian ekonomi, sub bagian pembangunan, dan cc. sub bagian evaluasi dan pelaporan. bagian kesejahteraan rakyat, terdiri atas: sub bagian kesejahteraan sosial, sub bagian pengembangan kemasyarakatan, dan sub bagian keagamaan. asisten administrasi, terdiri dari: bagian tata usaha pimpinan, terdiri atas: sub bagian keprotokolan, sub bagian tata usaha bupati, dan cc. sub bagian tata usaha wakil bupati. bagian umum, terdiri atas: sub bagian administrasi dan kepegawaian, sub bagian rumah tangga, dan sub bagian perlengkapan dan aset. bagian keuangan, terdiri atas: sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, dan sub bagian keuangan, staf ahli bupati: dan kelompok jabatan fungsional. bab iii rincian tugas dan fungsi bagian pertama sekretaris daerah sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam hal menyusutaf ahli bupati dan lembaga lain lingkungan pemerintahelenggaraan, lembaga lain, dan staf ahli lingkungan pemerintah daerah, cc. penyelenggaraan pembinaan teknis administratif kepada inspektorat daerah, melaksanakan pembinaan bagi pelaku pengadaan barang jasa pemerintah, melaksanakan pengelolaan kelembagaan unit kerja pengadaan barang jasa meliputi pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan kelembagaan, kinerja pengadaan barang jasa pemerintah, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem intensif: melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang jasa pemerintah, melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan, melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, pelayanan konsultasi teknis proses pengadaan barang jasa pemerintah satuan kerja perangkat daerah, melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, pelayananmelaksanakan penyusunan bahan pelaporan mengenai proses dan hasil pembinaan dan advokasi pengadaan barang atauadvokasi dan pembinaan pengadaan barangekonomian dan pembangunan serta pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan program kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang perekonomian meliputi sebagaimana dimaksud pada bagian ekonomi dan pembangunannyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, cc. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas perangkat daerah yang menyelenggarakumi, pengembangan investasi dan lembaga keuangan mikro, dan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan serta pelayanan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan. dalam menyelenggarakan tugas pokok, bagian ekonomi dan pemekonomi dan pembangunan, menyelenggarakan pengolahan dan analisis data program ekonomi dan pembangunandalam pengendalian programevaluasi dan pelaporananalisis standar belanja daerahasistensi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran perangkat daerah, menyelenggaraknyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan bidang fisik, perekonomian, sosial, budaya dan pemerintahan, ilekonomi dan pembangunan, dan menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian ekonomi dan pembangunan, sebagaimana dimaksud pada terdiri atas sub bagian ekonomi, sub bagian pembangunan, dan cc. sub bagian evaluasi dan pelaporan. sub bagian ekonomrekonomian dan pelaksanaan program kegiatan, sub bagiankegiatan lingkup sub bagian ekonomi, melaksanakan pengolahan dan analisis data perekonomian daerah, melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan pengendalian perekonomian, melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian perekonomian, melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan kerja sama dan fasilitasi perekonomian, melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan untuk pembinaan administrasi perekonomianyang dilaksanakan oleanalisis data kegiatan pembinangembanggolahan dan analisis data investasi daerah dan pengembangan jasa, il.oo.yusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan badan usaha milik daerah, melaksanakan pengolahan dan analisis data kegiatan usahakoordinasi dan fasilitasi kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian ekonomi, dan melaksanakan tugas laimbangunan serta penyusunan, pengembangan, pengendalian program dan pembinaan administrasi pembangunan daerah. dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian pembangj .yiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pembangunan bidang fisik, perekonomian, sosial, budaya dan pemerintahan, il. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pembangunan yang dilaksanakan ole.analisis data kegiatan pembinaanpenyiapan bahan kajian dan telaahan terhadap pengembangan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, sertaangunan, dan melaksanakan tugas lairekonomian dan pembangunan daerah. dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagianekonomi danpembangunan, melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap laporan hasil kegiatan penyelenggaraan kebijakan investasi daerah dan pengembangan jasa, melaksanakan analisis melaksanakan asistensi rencana kerja anggaran perangkat daerah, verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran dan penyusunan bahan persetujuan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaranekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan swadaya masyarakat, j .dan evaluasi terhadap laporan hasil kegiatan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan badan usaha milik daerah.dan pembangunan, oo.melaksanakan penyimpanan dan penyampaian hasil pelaporan dari perangkat daerah kepada bupati melalui sekretarisevaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas lairakyat d serta pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan program kegiatan bidang keagamaan. dalam menyelenggarakan tugas pokok, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan program kerja bidang kesejahteraan sosial, pengembangan kemasyarakatan dan keagamaan, cc. penyelenggaraan koordinasi tugas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial, pengembangan kemasyarakatan dan keagamaan, dan. dalam menyelenggarakan tugas pokok, bagian kesejahteraan rakykesejahteraan rakyat, menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesejahteraan sosial, menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kemasyarakatan, menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi pemberian bantuan yang diajukan oleh instansi terkait dalam pelayanan kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi pemberimenyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi penanggulangan bencana: menyelenggarakmenyelenggarakan penyusunnyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan: menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang meliputiyusunan bahan kajian dan telaahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanil. menyelenggarakan penyusunan dan analisis data kegiatan pembinakepala unit pelayanan cepat penanggulangan kemiskinan, menyelenggaroo. menyelenggarakan penyusunan bahan inovasi pelayanan penanggulangan kemiskinan: menyelenggarakan penyusunan bahan mengoordinasikan kegiatan peringatan hari besar nasional dan peringatan lainnya dalam upaya meningkatkan pelayanan kesejahteraan rakyat, menyelenggarakdan menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian kesejahteraan rakyat, sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sub bagian kesejahteraan sosial, sub bagian pengembangan kemasyarakatan, dan cc. sub bagian keagamaan.cialj .sekretaris unit pelayanan cepat penanggulangan kemiskinansub bagian pengembangan kemasyarakbudayaan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta. dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian pengembangan kemasyarakgembangan kemasyarakatan, melaksanakan pengolahan d serta pembinaan,, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi bidang kebudayaan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penyelenggaraan tugas lain dari bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretaris daerahsekretariat daerah, menyelenggarakan penyusunan perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menyelenggarakmenyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, menyelenggarakan pelayanan administratif bupati dan wakil bupati, menyelenggarakanmenyelenggarakan pemberdayaan sumber daya aparatur serta pengelolaan prasarana dan sarana perangkat daerah, menyelenggarakanmenyelenggarakan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengembangan hukum, organisasi dan tata laksana perangkat daerah, menyelenggarakan pembinaan kesadaran hukum dan peningkatan kinerja perangkat daerah, menyelenggarakmenyelenggarakan tugas selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyelenggarakanadan usaha milik daerah serta lembaga lainnya daerah, oo. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi vertikal lembaga lain yang ada daerah, dan menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: asisten pemerintahan, asisten perekonomian dan pembangunan, dan asisten administrasikajian dan telaahan terhadapkajian dan atau telaahan sebagai bahan usulan pertimbangan pimpinan dalam penetapan kebijakpenetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahfasilitasi dalam mendukung kegiatanj . melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besarmbangan kemasyarakatan, dan il. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. sub bagian keagamaan sebagaimana dimaksud dalam hurufdalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian keagamagamaanpengembangan sumber daya, sarana peribadatan, kerukunan intern dan antar umat beragama, penyelenggaraan musabagoh tilawah quran atau seleksi tilawatil quranaman pendidikan quran atau taman kanak kanak quran dan nahdlatul athfal, pembinaan kelembagaan kependidikan seperti pesantren, madrasah, taman pendidikan quran atau taman kanak kanak gurun dan nahdlatul athfal, melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pemberikeagamaan, dan il. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinyapenyelenggaraan mengoordinasikan perumusan kebijakangoordinasikan penyelenggaraan tugas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan, kearsipan dan perpustakaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan daerah dan program kerjadan pelayanan administratif, asisten administrasilingkup asisten administrasikeuangan dan aset daerah, kearsipan dan perpustakaan, menyelenggarakan koordinasi kegiatan keprotokolan, bupati, wakil bupati dan pemerintah daerah, menyelenggarakan koordinasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, menyelenggarakan koordinasi pengelolaan keuangan bupati dan wakil bupati dan sekretariat daerah, menyelenggarakan koordinasi pengelolaan barang daerahadministrasi, dan il. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. asisten administrasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: bagian tata usaha pimpinan, bagian umum, dan bagian keuangan. paragraf bagian tata usaha pimpinan bagian tata usaha pimpinan sebagaimana dimaksud dalam hurufdan keprotokolan bupati, wakil bupati dan pemerintah daerah. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bagian tata usaha pimpinan mempunyai fungsi penyelenggaraan penyusunan bahan pelayanan administrasi ketatausahaan bupati dan wakil bupaticc. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan bupati dan atau wakil bupati serta pemerintah daerah, penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait, dan penyelenggaraan penyusunan bahan pelayanan administrasi. dalam menyelenggarakan tugas pokok, bagian tata usaha pimpinan sebagaimana dimaksud pada mempunyai rincian tugas meliputi |
dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan menindaklanjutilaksanakan perencanaan percepatan berusaha berdasarkan sektor usaha dalam penanaman modal, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan perencanaan penanaman modal, menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kinerja perencanaan penanaman modal, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya. seksi pengembangan iklim penanaman modal dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala seksi pengembangan iklim penanaman modal. kepala seksi pengembangan iklim penanaman modal mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan iklim penanaman modal, melaksanakan penyusunan standar pelayanan dan atau standar operasional prosedur pengembangan iklim penanaman modal, melaksanakan kajian bahan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, melaksanakan analisis dan penyusunan deregulasi kebijakan penanaman modal daerah kabupaten berdasarkan sektor usaha, melaksanakan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal daerah kabupaten dengan memberdayakan badan usaha melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan dan menciptakan daya saing usaha yang adil serta pelayan bidang penanaman modal, melaksanakan penyuluhan dan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar, dan koperasi bidang penanaman modal, menyusun dan mengusulkan pemberian fasilitas insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, melaksanakan koordinasi teknis fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal, melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan tugas pada bidang pengembangan iklim penanaman modal, menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kinerja pengembangan iklim penanaman modalfasilitasi kemitraan penanaman modal bidang promosi dan fasilitasi kemitraan penanaman modal dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala bidang promosi dan fasilitasi kemitraan penanaman modal. kepala bidang promosi dan fasilitasi kemitraan penanaman modal mempunyai tugas pokok membantu kepala dinasfasilitasi kemitraan penanaman modal adalah sebagai berikut: merumuskan kebijakan teknis pengembangan dan potensi penanaman modal yang akan dipromosikan kepada penanam modal, merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan strategi promosi penanaman modal, merumuskan kebijakan teknis informasi dan mengendalikan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik dalam maupun luar negeri, merumuskan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan sistem informasi promosi dan kemitraan penanaman modal, merumuskan kebijakan teknisrumuskan kebijakan teknis pengiriman dan penerimaan misi promosi penanaman modal dari dan daerah lain serta luar negeri, merumuskan standar pelayanan, standar pelayanan dan atau standar operasional prosedur perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, menyelenggarakan pelaksanaan market survey dan market intelligent dalam dan luar negeri, menyelenggarakan kegiatan promosi penanaman modal dalam dan luar negeri, j . menyelengarakan bimbingan dan pembinaan informasi dan promosi penanaman modal, mengendalikan kegiatan penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi serta fasilitasi kemitraan penanaman modal, il. menyelenggarakan pemutakhiran data dan informasi promosi dan kemitraan penanaman modal daerah kabupaten, menyelenggarnyelenggarakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang promosi dan fasilitasi kemitraan penanaman modal, oo.romosi dan fasilitasi kemitraan penanaman modal, melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang promosi dfasilitasi kemitraan penanaman modal dibantu oleh: kepala seksi promosi penanaman modal, dan kepala seksi fasilitasi kemitraan penanaman modal. seksi promosi penanaman modal dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala seksi promosi penanaman modal. kepala seksi promosiromosi penanaman modal adalah sebagai berikut: menyusun rencana kebijakan teknis promosi penanaman modal, menyusun standar operasional prosedur promosi penanaman modal, melaksanakan pengumpulan data, pengembangan dan potensi penanaman modal yang siap dipromosikan kepada penanam modal, melaksanakan kajian bahan kebijakan promosi penanaman modal, melaksanakan penyusunan rencana kegiatan promosi penanaman modal dalam dan luar negeri, melaksanakan pengembangan strategi promosi, melaksanakan market survey dan market intelligent dalam dan luar negeri, melaksanakan penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi dalam dan luar negeri, melaksanakan publikasi dan distribusi bahan bahan promosi, j . melaksanakan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal daerah kabupaten, melaksanakan pengembangan media promosi penanaman modal melalui media teknologi informasi dan media lainnya, melaksanakanlaksanakan pengiriman dan penerimaan misi penanaman modal dari dan daerah lain serta luar negeri, melaksanakan bimbingan dan pembinaan informasi dan promosi penanaman modal, melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi penanaman modal, melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan tugas pada bidang promosi penanaman modal, g . menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kinerja kegiatan promosi penanaman modal, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya. seksi fasilitasi kemitraan penanaman modal dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala seksi fasilitasi kemitraan penanaman modal. kepala seksi fasilitasi kemitrfasilitasi kemitraan penanaman modal adalah sebagai berikut: menyusun kebijakan teknis kemitraan penanaman modal, melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur fasilitasi kemitraan penanaman modal, melaksanakan penyusunan materi pengembangan fasilitasi kemitraan penanaman modal, melaksanakan fasilitasi kemitraan penanaman modal dengan dunia usaha, lembaga non pemerintahkabupaten yang menjalankan kegiatan penanaman modal luar wilayah daerah kabupaten, melaksanlaksanakan koordinasi dan pelaksanaan teknis kemitraan penanaman modal, melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan tugas pada bidang fasilitasi kemitraan penanaman modal, menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kinerja kegiatlayanan perizinan dan mpp bidang pelayanan perizinan dan mpp dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala bidang pelayanan perizinan dan mpp. kepala bidanglayanan perizinan dan mpp adalah sebagai berikut: merumuskan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp, merumuskan kebijakan teknis koordinasi pemberian perizinan rekomendasi teknis dengan perangkat daerah kabupaten dan instansi teknis terkait lainnya, merumuskan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp: merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis ketatausahaan pelayanan perizinan dan penyelengaraan mpp, merumuskan standar pelayanan, standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp: melaksanakan penyelesaian permasalahan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp: merumusk, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp:elayanan perizinan dan mpp, j . melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidangrizinan dan mpp dibantu oleh: kepala seksi ketatausahaan pelayanan perizinan dan mpp: dan kepala seksi penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan mpp. kepala seksi ketatausahaan pelayanan perizinan dan mpp dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala kepala seksi ketatausahaan pelayanan perizinan dan mpp. kepala kepala seksi ketatausahaketatausahakepala seksi ketatausahaan pelayanan perizinan dan mpp adalah sebagai berikut: menyusun kebijakan teknis ketatausahaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp, melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur ketatausahaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp, melaksanakan kajian bahan kebijakan ketatausahaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp, melaksanakan kegiatan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp: melaksanakan pengelolaan arsip pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp, melaksanakan fasilitasi pembahasan proposal permohonan izin, peninjauan lokasi dan fasilitasi pelayanan lainnya dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp, melaksanakan monitoring dan evaluasi ketatausahaan pelaksanaan verifikasi berkas permohonan izin, dokumen izin, pelaksanaan rekonsiliasi data dan pemenuhan kewajiban permohonan izin dan atau pelayanan publik lainnyaketatausahaan pelayanan perizinan dan mpp, melaksanakan penyusun: dan j . melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya. seksi penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan mpp dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala seksi penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan mpp. kepala kepala seksi penanganan pengaduanganan pengaduanganan pengaduan pelayanan perizinan dan mpp adalah sebagai berikut: menyusun kebijakan teknis penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan mpp, melaksanakan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur penanganan pengaduan, melaksanakan kajian bahan kebijakan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp, menyusun perencanaan kegiatan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp, melaksanakan kegiatan pengelolaan pengaduan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp, melaksanakan penyelenggaraan pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp, melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi pelayanan penanganan pengaduan perizinan dan penyelenggaraan mpp, melaksanakan survei kepuasan masyarakat atasnanganan pengaduananganan pengaduan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp, menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kinerja penanganan pengaduanndalian, data dan informasi pelaksanaan penanaman modal, pelayanan perizinan dan mpp.ngendalian, data dan informasiadalah sebagai berikut: merumuskan kebijakan teknis pengendalian, data dan informasi pelaksanaan penanaman modal, pelayanan perizinan dan mpp, merumuskan kebijakan teknisrumuskan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pengendalian, data dan informasi: mengendalikan kegiatnyelenggarakan pembinaan delenggarakan monitoring dan evaluasi pengendalian data dan informasi perkembangan sertaolahan, penyajian dan pengelolaan data dan informasi jaringan infrastruktur pelaksanaan penanaman modal, danelolaan, penyajian data dan informasi kepada masyarakat melalui website dan media lainnya, merumuskan kebijakan teknismelaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerjbantu oleh: kepala seksi pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan perizinan dan mpp, dan kepala seksi data dan informasi penanaman modal, pelayanan perizinan dan mpp. seksi pengendalianpengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan perizinan dan mpp. kepala seksi pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan perizinan dan mppndalianlaksanaan penanaman modal, pelayanan perizinan dan mpp adalah sebagai berikut: menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal, menyusun standar operasional prosedur pengendaliankajian bahan kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp, melaksanakanlaksanakan pembinakembangan nomor induk berusaha, izin usahalaksanaan penanaman modalusun laporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang pengendalian pelaksanaanseksi data dan informasidata dan informasi penanaman modal, pelayanan perizinan dan mpp. kepala seksi data dan informasi penanaman modallolaan data dan informasipenanaman modal, pelayanan perizinan dan mpp adalah sebagai berikut: menyusun kebijakan teknis pelayanan data dan informasi penanaman modal, pelayanan perizinan dan mpp, menyusun standar operasional prosedur data dan informasi penanaman modal, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp, melaksanakan penyusunan kajian bahan kebijakan data dan informasi penanaman modal, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mppmal pelayanan publiklaksanakan pendataan manual, elektronik dan atau digital pelaksanaan penanaman modal, izin operasional dan atau izin komersial berdasarkan sektor, fasilitasi penanaman modal:, melaksanakan penyusunan, pengolahan dan penyajipengkajian perumusan kebijaksosialisasi sistem informasi melalui website dan media lainnya dalam pelaksanaan penanaman modal, fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp, melaksanakan koordinasi teknis pelayanan data dan informasi penanaman modal, pelayanan perizinan dan mpp: melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan tugas pada bidang data dan informasi penanaman modal, pelayanan perizinan dan mpp, menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang data dan informasidipimpin oleh seorang kepala dengan literaturdinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah sebagai berikut: menetapkan administrasi dan mengendalikan kegiatan berkaitan dengan penyusunan program dan rencana kerja, ketatausahaan, rumah tangga, keuangan, aset dan kepegawaian dinas menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dinas mengendalikan penyusunan standar pelayanan dan ataumerumuskan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp, mengendalikan kegiatrumuskan strategi pengembangan peluang dan potensi penanaman modal daerah kabupaten, mengendalikan kegiatan pembinaan penanaman modal melalui peningkatan kemitraan, daya saing yang adil dan penyebaran informasi penanaman modal, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan koordinasi perencanaan, pengembangan promosi, kerjasama dan atau kemitraan, iklim penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp, mengendalikan dan mengawasi, merumuskanngendalikan pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten dan pusat pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp, il. mengendalikan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan mpp, menetapkan kebijakan koordinasi dan fasilitasianaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dibantu oleh: sekretaris, kepala bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, kepala bidang promosi dan fasilitasi kemitraan penanaman modal, kepala bidang pelayanan perizinan dan mpp,kebijakan standar operasional prosedur kesekretariatan dinas dan koordinasi fasilitasi perumusan kebijakan standar pelayanan dancc. merumuskan kebijakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan dinas, merumuskan rencana kerja dan anggaran dinas, merumuskan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas, merumuskan kebijakan kebutuhan sarana kerja dinas, merumuskan kebijakan pengelolaan aset dinas, merumuskan kebijakan kegiatan hubungan masyarakat dan protokol dinas, merumuskan rencana umum pengadaan barang jasa pemerintah pada dinas, merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang jasa pemerintah pada dinas, merumuskan laporan kegiatan kinerja dinas, il. merumuskan koordinasi dan fasilitasirumuskan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan danngendalian dan data informasi pelaksanaan penanaman modal,penyusunan rencana dan program kerja dinas, melaksanakan penyusunan kebijakan standar operasional prosedur program dinas, melaksanakan kajian bahan kebijakan programlaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas, melaksanakan penyusunan laporan kegiatan kinerja dinas, melaksanakan penyusunan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah padlaksanakan penyusunalaksanakan penyusunan kebijakan standar operasional prosedur umum, aset dan kepegawaian kesekretariatan dinas: melaksanakan kajian bahan kebijakan pelayanan umum, aset dan kepegawaian kesekretariatan dinas, melaksanakan penyusunan kegiatan tata usaha dan kearsipan dinas, melaksanakan pengendalian kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas, melaksanakan penyusunan pengelolaan aset dan ketatausahaan aset dinas, melaksanakan penyusunalaksanakan penyusunpenyusunan kebijakan standar operasional prosedur keuangan dinas, melaksanakan kajian bahan kebijakan keuangan dinas, melaksanakan ketatausahaan keuangan dinas, melaksanakan penyusuniklim penanaman modal. kepala bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan bidangpenanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal, merumuskan standar pelayanan, standar operasional prosedur perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, merumuskan kebijakan teknis pelayanan penanaman modal daerah kabupaten dan pemberian fasilitas insentif bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal daerah kabupaten, mengendalikan kegiatan penyusunan peta potensi investasinyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar, dan koperasi, menyelenggarakan pelayanan pengembangan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar, dan koperasi, merumuskan kebijakan teknis percepatan berusaha berdasarkan sektor usaha dalam penanaman modal, j . menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan iklimiklim penanaman modal dibantu oleh: kepala seksi perencanaan penanaman modal, dan kepala seksi pengembangan iklim penanaman modal. seksi perencanaan penanaman modal dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala seksi perencanaan penanaman modal. kepala seksi perencananaman modal adalah sebagai berikut: menyusun rencana kebijakan teknis pengembangan penanaman modal daerah kabupaten berdasarkan sektor usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal daerah kabupaten, melaksanakan penyusunan kebijakan standar operasional prosedur perencanaan penanaman modal, melaksanakan kajian bahan kebijakan perencanaan penanaman modal, melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten bidang perencanaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal daerah kabupaten, melaksanakan penyusunan peta penanaman modal dan besar, melaksanakan pembinaan penanaman modal, melaksanakan fasilitasi penyelesaian dan konsultasi permasalahan penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal, |
peraturan bupati sumedang nomor tahun tentang pengembangan kawasan strategis cepat tumbukawasan strategis cepat tumbumelaluipenetapan kawasan strategis cepat tumbuh dimaksudkan untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan cepat tumbuh yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, dan mendorong pertumbuhan daerah perbatasan, bahwa menindaklanjutidiperlukan penetapan kawasan kawasan strategis cepat tumbuh kabupaten sumedang sesuai potensi wilayah yang telah tumbuh dan berpeluang untuk dapat didorong agar cepat tumbstrategis cepat tumbukawasan strategis cepat tumbuh:.rjasama pengembangan kawasan strategis cepat tumbului kepala satuan kerja perangkat daerahecamatan dan pedesajawa baratmerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. bab vii pembinaan dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap: peningkatan sumberdaya pengelolaanserta iklim usaha yang kondusif, dan cc. penyediaan infrastruktur kawasan. (l: penetapan panduan teknis pelaksanaan skala kabupatenpulau usaha skala kabupaten. bab viii pendanaan pendanaan pembinaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuabupaten sumedang. untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada kawasan strategis dapat tumbuh, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari:embangan kawasan strategis cepat tumbuwilayah tertinggal adalah wilayah yang masyarakat serta ruangnya relatif kurang berkembang dibandingkan wilayah lain dalam lingkup wilayah kabupaten sumeddaerahinduk. rencana tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan strategissihdaerwilayah tertinggal sekitarnya. bab prinsip dan tujuan pengembangan kawasan bagian kesatu prinsip pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh diselenggarakan berdasarkaninstansi sektoraltambagian kedua tujuan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuhwilayah yang relatif sudah berkembang dengan wilayhasil, sosial, budaya dan lingkungan,dan dprdwilayah tertinggal sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pembangunberjenjangpemerintahan kabupaten, hasil studyunsurumedang meliputi: kecamatan jatinangor: desa mekargalih, desa cipayung, desa cintamulya, desa digempur, desa sayang, desa spacing, desa hegarmanah, desa cikeusik, desa keruh, desa circles, desa jatimukti, dan desa jatirogo dengan potensi pariwisata, perdagangan, jasa, industri, pertanian, permukiman, ekonomi kreatif, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, kecamatan ditanggung: desa ditanggung, desa sindangpakuon, desa tegalmanggung, desa sundulan, desa sindanggalih, desa sawahdadap, desa cikahuripan, desa sukadana, desa mangunarga, desa hanjuang, dan desa pasirnanjung dengan potensi pariwisata, perdagangan, jasa, industri, pertanian, dan permukiman, kecamatan tanjungsari: desa gudang, desa tanjungsari, desa jatisari, desa margaluyu, desa kutamandiri, desa marganya, desa raharja, desa jambu, desa pasaran, desa gunungmanik, desa kadakajaya, dan desa disanjung dengan potensi pertanian, perkebunan, agrobisnis, permukiman, dan ekonomi kreatif: kecamatan pemulihan: desa cigendel, desa jeruk, desa pemulihan, desa haurngombong, desa lembu, desa cibarius, desa cinanggerang, desa mekarbakti, desa sukawati, desa ciptasari, dan desa cita dengan potensi pertanian, pariwisata, agro industri, permukiman, dan ekonomi kreatif: kecamatan sukamara: desa sukamara, desa genteng, desa banyuresmi, desa tangerang, desa mekarsari, desa sindangsari, dan desa sukarapih dengan potensi pertanian, pariwisata, dan permukiman, kecamatan sumedang utara: kelurahan kota sirnamulya, desa kebonjati, desa jatihurip, desa jatimulya, desa rancamulya, dengan potensi perdagangan, pariwisata, jasa, pertanian, permukiman, dan ekonomi kreatif, kecamatan sumedang selatan: kelurahan cipameungpeuk, kelurahan regal wetan, kelurahan kota kulon, kelurahan pesanggrahan baru, desa sukagalih, desa baginda, desa pancar, desa ditengah, desa wanasari, desa sukajaya, desa margamekar, desa diserang, desa margalaksana, dan desa mekar rahayu dengan potensi pariwisata, jasa, pertanian, agrobisnis, permukiman, dan ekonomi kreatif, kecamatan paser: desa padanan, desa paser kidul, desa paser kaler, desa pasireungit, desa jambe, desa lego kidul, desa lego kaler, desa bongkok, desa citepok, dan desa haurkuning dengan potensi pertanian, kerajinan, industri, permukiman, dan ekonomi kreatif, kecamatan tomo: desa tomo, desa tongas, desa darmawan, desa maranggi, desa jembarwangi, desa bagel, desa circles, desa karyamukti, dan desa cicarimanah dengan potensi pertanian, agrobisnis, dan permukiman, kecamatan ujungnya: desa ujungnya, desa pelajari, desa keboncau, desa sukamulya, desa dipegang, desa dibunuh, desa sakurjaya, desa kudangwangi, dan desa pelabuhan dengan potensi pertanian dan industri, kecamatan jatigede: desa cijeungjing, desa kadujaya, desa lebaksiuh, desa cintanya, desa cipinang, desa mekarasih, desa sukakersa, desa ciranggem, desa disapih, desa lemah, desa kedok, dan desa kayu dengan potensi pertanian, pariwisata, perikanan, agrobisnis, dan energi, il. kecamatan malaka: desa malaka, desa samudra, desa cibeureum kulon, desa taluk, desa nyalindung, desa tarunamanggala, desa circle, desa cibeureum wetan, desa mandalaherang, desa licin, desa citizen, desa serang, desa didasari, dan desa dipuja, dengan potensi energi, industri, pertanian, dan permukiman, kecamatan cisarua: desa kebonkalapa, desa bantarmara dan desa risalah, dengan potensi pertanian, kecamatan ganas: desa ganas dan desa sukaluyu, dengan potensi pertanian: oo. kecamatan baturaja: desa sukatani, desa ambil, dan desa cibeber, dengan potensi pertanian, kecamatan buahnya: desa cibitung, desa ditangkap, desa cikurubuk, desa bojongloa, dan desa jarak, dengan potensi energi dan pertanian: kecamatan ronggeng: desa jambu dan desa berimbang, dengan potensi energi dan pertanian, kecamatan tanjungkerta: desa mulyamekar, desa tanjungmulya, desa banyuasin, dan desa boros dengan potensi energi dan pertanian. penetapan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada menteri dalam negeri. bab pengembangan kawasan bagian kesatu umum jl)daerah. pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh daerah dilakukan sejalan dengan pengembangan kawasan strategis provinsi jawa barat. (l)jl) pengembangyang meliputi: rencana induk:: dan proyeksi arah, skenario, dan tahap:: dan sumberdaya prasarana dan sarana pendukung pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan,a:wilay(l) rencana tindak pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh disusun dengan mengacu pada: rencana induk:. bagian keempat pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh khusus bidang ekonomi dan budaya (l) pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh khusus bidang ekonomi dan budayaseperti: kawasan agropolitan, kawasan megapolitan, kawasan sentra produksi, kawasan usaha agribisnis terpadu, kawasan industri masyarakat perkebunan rimbun), kawasan usaha peternakan lunak), kawasan industri peternakan kanak), kawasan sentra tanaman pangan dan holtikulturapengembangan kawasan strategis cepat tumbuh khusus bidang budaya sebagaimana dimaksud pada seperti: kawasan kampung sunda kks), kawasan taman budaya ilmu pengetahuan dan teknologi ktb iptek), kawasan pusat pengembangan budaya sunda kpps), kawasan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya sunda pusaka), dan kawasan sejenis lainnya. bab kerjasama pengembangan kawasan (l) penyusunan rencana induk, rencana pengusahaan, rencana tindak dan pengelolaan kawasan strategis cepat tumbuh, dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintahanrencana kerja pembangunan daerah (rkd)rpm daerah dan mengacu pada rkd provinsi jawa barat danrenbang. rkd berkedudukan sebagai pedoman dalam:maksud penetapan rkd adalah untuk,dasarmemuat rencana kerja program dan kegiatan tahun babirapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah laierintah pusat adalah penyelenggara pemerintahan negara kesatuan republik indonesia yakni presiden dengan dibantu seorang wakil presiden dan oleh menteri menteri negara. pemerintah daerah lainnya adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi kabupaten kota daerahordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya kasubbag pemerintahan umum membuat surat undangan rapat kepada pimpinan skpd. kepala bagian tata pemerintahan memakai surat undangan. asisten pemerintahan memakai surat undangan. sekretaris daerah memakai surat undangan. bupati menandatangani surat undanganlaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. format standar operasional prosedur koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnyuasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. setiap pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan standar operasional rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnysalinan dag bel kanupati telah menetapkan peraturan bupati sumedang nomor tahun tentang tata cara pengadaan barang jasa desa, bahwa peraturan bupati sumedang nomor tahun tentang tata cara pengadaan barang jasa desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan,(melalui swakelola): spesifikasi kegiatan volume jumlah naa spesifikasi teknis aan waktupelaksanaan rencana penggunaan tenaga kerja rencana penggunaan kebutuhan bahan rencana kebutuhan peralatan rencana anggaran nan tim pengelola kegiatan mengetahui nama jabatan tanda kepala desa tangan naananananaananan ketua nnannananaan nnnnanananeaaama sekretaris . nanaananenkkeen anggota nngnaanaaan anaananataneeneee anggota nnngananaan anakan anggota nnananaaaaa. format rencana pelaksanaan (melalui penyedia): spesifikasi kegiatan volume jumlah naa spesifikasi teknis nan waktupelaksanaan rencana anggaran tim pengelola kegiatan kepala desa tangan anaananaaanaanaanan ketua nnannananaan nnnnanananeaaama sekretaris . nanaanaaankekeek anggota nngnaanaaan anaananataneeneeeee anggota nnagananaan anaakenankaknean anggota aananaaaaa.uut aan aura aaukepada. pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam surat perjanjian.oo, desa inn nnnanananaana ketua, sang2nnn2 .nama. format surat permintaan penawaran: kop toko perusahaan sumedang,. nomor katun apn kprsanaanatanaane nomor. tanggal .iiianenaanan (oa .) hari kalender setelah dikeluarkannya surat perjanjian:too(untuk pekerjaan konstruksi): rencana anggaran biaya (rab) harga uraian pekerjaan vol satuan kode satuan jumlah analisa rp) rp.) pekerjaan pendahuluan jumlah pekerjaan tanah jumlah ee jumlah jumlah semua (hindaau apn kautanggal peneeteneaeeenanannanaananaan tanggal nanananannanananan waktu pnanananaaanana ketua, format berita acara klarifikasi dan negosiasi: berita acara klarifikasi dan negosiasi nomor li. pekerjaan . lokasi nanaananaaaan tahun anaanannasu. alamat nnnanannanananananana npp ndanananananananaaaa harga penawaran: rp.i., (eejosessesesesssn deemesemseses negosiasi harga harga nama baran penawaran menurut dasi thd rp) rab hps porarearasn nanatanann poritiaintan daan tee tea epeeeeana beeeaa tea bee bea dst anraenttn donat mean jumlah enesitse panattresntt metana harga harga perkiraan sendiri hps) prp harga penawaran rpessessaan harga negosiasi rpesssensentennangananaan nnnnanannaannnanaan sekitar .i. nnagaananaanaaaan anggota mengetahui: kepala desa . bekuserta3mat persetujuan penawaran: tim pengelola kegiatan alamat jl. lo. bei. sumedang .ii. sumedang,. nomor pat kan apn kppu: kepada, lampiran yth. sdr. direktur toko . perihal persetujuan penawaran jl. ., desa . di berdasarkan berita acara klarifikasi dan negosiasi harga nomor . tanggal. bahwa telah disepakati harga untuk pekerjaan . dengan nilai rp. . (hee, pada hari nnnnananananaaaaan tanggal nananananenas ketua, nama. format kwitansi: dinas jawatan desa nenek enaannatnnnna untuk pemerintah tahun anggaran . kwitansi kode rekening 2nd pekerjaan pengadaan . terima dari ketua tpk desa uang sejumlah s5. donor tnnanananananaaana rupiah untuk pembayaran terbilang prp: sana setuju dibayar lunas dibayar dana makanan aan kanan ketua tpk, bendahara toko perusahaan. pengeluaran jabatan mengetahui mengesahkan: sekretaris desa . jj., berita acara evaluasi penawaran: berita acara evaluasi penawaran nomor mane pekerjaan nakaaananaanaan anna satker desa linn. tahun anggaran kananananananananilai hasil penawaran keterangan perusahaan evaluasi rp) sll re) fav) tct|e|le|x oet powemeees doo see tinjutanda tangan nnnnananananann ketua nnaananannananna nnnnanannaannnanaan sekretaris nnananananaananaa nana anggota nnnannannaana format surat perjanjian: pemerintah kabupaten sumedang kecamatan ea. gr ata alamat jl lon nol. nan sumedang. surat perjanjian nomor donaaannanaannan nanannnanaananana tendesa . kecamatan . dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama pemerintah desa saneaneeeaiiiluratoujanjian ini (untuk pekerjaan konstruksi).urat perjanjian ini atau adanya perintah penambahan pekerjaan sesuai dengan dari surat perjanjian (untuk pekerjaan konstruksi). keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dengan keadaan memaksa force majeure)y6. pihak kedua dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan uang muka setinggi tingginya (tiga puluh persen) dari nilai surat perjanjiansurat perjanjian(untuk pekerjaan(untuk pekerjaannilai surat perjanjian atau sebesar rp. .i.ii (efek(untuk pekerjaanjanjian.iiu. (eenenenaenanaalnnaaan(untuk pekerjaan4ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:yang tidak terpisahkan dari surat perintah kerja ini. surat perjanjianpenutup surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak sumedang pada hari dan tanggal tersebut diatas. surat perjanjian ini syah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku pada saat surat perjanjian ini ditandatangani. pihak kedua, pihak kesatu, direktur mengetahui kepala desa . format surat penyerahan pekerjaan: kop toko perusahaan sumedang,. nomor katun apn kprnom mot. tanggal iis, bahwa pekerjaan .iieee: berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan nomor linama perusahaan maanananananaanananaan alamat danaanananananananaaaan npp maanananananaanaaanaan harga penawaran p ennnnna feeti . cnanateneleaannanaananaan nnnnanannaannnanaan sekretaris d. snnsasananaan akaaaaaknn anggota bentatanaaaaaan mengetahui kepala desa . format berita acara pembayaran: berita acara pembayaran nomor lieeeeeeeeenomor . atas pekerjaan . telah membayar kepada pihak kedua sebesar rp. sni ennnanannananann (br rupiah). pihak kedua berdasarkan surat perjanjian nomor . je.keesaan (er rupiah). pembayaran tersebut telah disaksikan dan disetujui oleh kepala desa pensanaaalananlaameberita acara penerimaan hasil pekerjaan: berita acara penerimaan hasil pekerjaan nomor linenekeu.u. beres tanggal. penerimaan hasil pekerjaan disaksikan dan disetujui oleh kepala desa peaanaanananananlaporan hasil pengadaan: tim pengelola kegiatan alamat jl. lo. bei. sumedang .ii. sumedang,. nomor katun apn kpr: kepada: lampiran yth. kepala desa . perihal laporan hasil pengadaan di berdasarkan keputusan kepala desa . nomor kananananananana tahun.|kerelaan adapun dokumen pelaksanaan pengadaan kegiatan pentanaananananaaeen, sebagaimana terlampir. demikian atas perhatian saudara kami aturan terima kasih. tim pengelola kegiatan ketua, format berita serah terima hasil pekerjaan: berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor linanaananaaanan jabatan kepala desa . iiiannanaaaanaaan jabatan ketua tim pengelola kegiatan tpk) desa ., kecamatan . tahun anggaran . alamat anananananaannnsatu, pihak kedua,huruf dihapus dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tpk mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: a..rencana kebutuhan bahan material, tenaga, peralatan dan jadwal pelaksanaan. b.h.ihapusbiaya dan satuan harga desa tahun anggaran yang berlaku. ketentuan dan diubah serta ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa desa, bupati membentuk tim asistensi desa. tim asistensi desa terdiri dari bagian layanan pengadaan barang jasa pada sekretariat daerah kabupaten sumedang, skpd yang menangani pemerintahan desa, bagian hukum pada sekretariat daerah kabupaten sumedang, skpd terkait dengan jenis pekerjaan, dan unsur lain terkait pemerintah kabupaten sumedangpengadaan barang jasa desa, dan melakukan pendampingan, antara lain yaitu: melakukan pembinaan, koordinasi dan konsultasi tentang pengadaan barang jasa desa, mendampingi tpk dalam pengadaan barang jasa desa, dan memberikan bantuan konsultasi hukum dalam pengadaan barang jasa desa. tim asistensi desa sebagaimana dimaksud pada bersifat sementara dalam masa transisi selama pemberlakuan peraturan bupati ini. ketentuan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut::kecamatan aa. ata alamat jl. loco nol.ib li, ak. sumedang keputusan kepala desa .i.kecamatan nee nomor tahun . tentang pembentukan tim pengelola kegiatan tahun anggaran eat. dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala desa aonjaneeeme dame anggota oo ) (do joreesemn one anggota oo jhseee jodan j . menyampaikan hasil pengadaan barang jasa kepada kepala desa. |
ba. kaa ppielenggarakan pelaksanaan tugas, badan mempunyai kewenangan: penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan apbd. pengesahan dpa skpd, dpa skpd, dpp skpd, dpp skpd. pengendalian pelaksanaan apbd. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerahpengusahaan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan apbd. penyimpanan uang daerah. penetapan spd. pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola menatausahakan investasi.injaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah. pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah. pengelolaan utang dan piutang daerah. penagihan piutang daerah. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. penyajian informasi keuangan daerah. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. bagian kedua kedudukan badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. badan dipimpin oleh seorang kepala badan:badan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. bagian keempat fungsi dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud badan mempunyai fungsianggaran, membawakan:perbendaharaan dan akuntansi, membawakan: sub bidang belanja, sub bidang pengelolaan kas daerah. sub bidang akuntansi bidang pengusahaan barang milik daerah, membawakan: sub bidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah, sub bidang pemanfaatan barang milik daerah, sub bidang pengendalian barang milik daerah. upt kelompok jabatan fungsionalgelolaan keuangan dan barang milik daerah. untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kepala badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: merumuskan dan menetapkan program kerja badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyusun dan melaksanakan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, cc. menyusun kebijakan teknis pengelolaan barang daerah, menyusun kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah, menyelenggarakan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan perkantoran. mengarahkan pelaksanaan koordinasi terkait hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tak terduga dan pembinaan. menyelenggarakan ketatausahaan pengelolaan keuangan daerah, menyelenggarakan ketatausahaan pengelolaan barang daerah, menyelenggarakan penyusunan rancangan apbd dan rancangan perubahan apbd, menyelenggarnyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan apbd: menyusun rka, rap, dpa, dpp badan, menyusun senja resta, laki dan kpj badan, oo. menyusun iku badan. mengesahkan dpa skpd, dpa skpd, dpp skpd, dpp skpd, menyelenggarsselenggarnetapkan spd, menyelenggarakan penempatan uang daerah daninjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah, menyelenggarakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, aa. mengelola utang dan piutang daerah, bb. mengelola penagihan piutang daerah, cc. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah: dd. merumuskan penyusunan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, ee. menunjuk kuasa bud untuk melaksanakan tugas penyiapan anggaran kas, penyiapan spd, penerbitan sp2d dan penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati, ff, gg. meneliti dan menyusu, hh. menyusun bahan penetapan bupati tentang penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan melalui sekretaris daerah: ii. menyusuii. menyusun bahan persetujuan bupati tentang usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya, melalui sekretaris daerah, kk. menyusum. menyelenggarakan penyimpanan dokumen kepemilikan barang daerah untuk kendaraan, tanah dan bangunan: nn. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, membina dan mengevaluasi program dan kegiatan badan pengelolaan keuangan daerah, pp. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi. gg.rr. menyelenggarakan administrasi pendapatan, keuangan daerah lingkungan badan, ss. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada badan, tt. melakukan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaan badan, uu.nya, vv. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaan badan, ww. , xx. menyiapkan laporan keuangan badan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah, yy. bekasi setiap triwulan dan akhir tahun sebagai bahan penyampaian laporan bupati kepada menteri keuangan, zz. menyelenggarakan koordinasi dengan perangkat daerah lain, pemerintah daerah lain dan pemerintah pusat: aaa. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan badan, bbb.menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja badan: ccc. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan badan: ddd. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan dalam lingkup badan, eee. melakukan pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkup badan: fffggg. melaksanakan pengawasan internal lingkungan badan, hhh.memberikan saran dan pertimbangan bidang tugasnya kepada atasan, idan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, kevaluasi dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum, perencanaan operasional kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum: cc. pengendalian dan pembinaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umupenyelenggarperlengkapan. mengoordinasikan bahan penyusunan ipjp, rpm dan rkd badanindikator kinerja utama iku) badan mengoordinasikan bahan penyusunan kpjjj( " ". ll6 mm, anggaran dpa) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dpp) badil. mengperencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum, menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum, oo.petunjuk pelaksanaan koordinasi terkait hibah, bantuan social, bantuan keuangan, belanja tak terduga dan pembiayaan.perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum kepada atasan, menyusun laporan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, kepe kawasan dan umumpemberian informasi selaku pejabat pemberi informasi daerah ppid)perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi keuangan pada evaluasi dan pelaporan serta administrasi keuangan pada badan, pelaksanaan perencanaan evaluasi dan pelaporan serta administrasi keuangan pada badan, cc. pembagian pelaksanaan tugas perencanaan evaluasi dan pelaporan serta administrasirencanaan dan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyusun rencana operasional sub bagian perencanaan danghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan badan, menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan masing masing bidang: melakukan koordinasi dengan skpd lain terkait kegitan perencanaan, menghimpun bahan penyusunan rka, dpa, rap dan dpp dari masing masing bidang, menghimpun bahan penyusunan ipjp, rpm, dan rkd badan dari masing masing bidang, menghimpun bahan penyusunan renstra, senja badan dari masing masing bidang, mengumpulkan bahan penyusunan ppd tahunan dan lima tahunan badan, mengumpulkan bahan penyusunan kpj tahunan dan lima tahunan badan, mengumpulkan bahan penyusunan iku badan, menyusun bahan laporan laki dari bidang bidang, menyusun rencana kebutuhan barang umum,, oo. meneliti kelengkapan pembayaran yang merupakan kewajiban badan, melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil lingkup badkeuangan badan, melaksanakan koordinasi dengan skpd terkait tentang hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tak terduga dan pembiayaan, meneliti spp dan spm lingkungan badan, uu. menyampaikan laporan keuanglaksanakan pengawasan internal lingkungan sub bagian perencanaan dan keuanganlaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, cc. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan,, menyusun laporan mengenai rencana kebutuhan barang berdasarkan skala prioritas,barang badan, menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang badan:badan, ll.:anggaran bidang anggaran dipimpin oleh seorang kepala dan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penganggaraanggaran mempunyai fungsi perencanaan operasional kegiatan anggaran, penyelenggaraan kegiatan anggaran, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan anggaran perumusan kebijakan dan pedoman penganggaran, pelaksanaan kebijakan penganggaran, koordinasi bidang penganggaran, pemberian bimbingan teknis bidang penganggaran, pengendalian dibidang penganggaran, penyiapan data dan informasi penganggaran. pelaksanaan administrasi bidang penganggarananggaran, membawakananggaranerah kepada bupati, menyusun kebijakan penganggaran, menyusun kajian terkait kebijakan penganggaran, mengkoordinasikan rencana penerimaan dana transfer, menghimpun data data dalam rangka penyusunan apbd, menyusun proyeksi apbd, menyusun rencana anggaran ppid, ji. menyusun rencana kebutuhan gaji dan tunjangan, menyelenggarakan asistensi rka skpd dan rka ppid: menyelenggarakan asistensi rap skpd dan rap ppid, menyusun nota keuangan, rancangan apbd, dan rancangan penjabaran apbd menyusun nota keuangan, rancangan perubahan apbd, dan rancangan perubahan penjabaran apbd oo. menyusun jawaban pemerintah daerah atas pertanyaan dprd dalam pembahasan rapid mempersiapkan pengesahan dpa skpd dan dpa ppid mempersiapkan pengesahan dpp skpd dan dpp ppid menyusun konsep kebijakan pengeluaran belanja tidak terduga,yiapkan data dan informasi penganggaran kepada pimpinan dan stakeholder., melaksanakan tugas tugas yang dilimpahkan kepala badan pengelolaan keuangan daerahbadan pengelolaan keuangan daerah, mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup bidang anggaran, aa. menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain, cc. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan lingkup bidang tugasnya, dd. mengendalikan pelaksana teknis kegiatan lingkup bidang anggaran, bab ketentuan umum dalam peraturangelolaan keuangan daerah. kepala badan adalah kepala badan pengelolaan keuangan daerah. unit pelaksana teknis yang dikoordinasikan oleh camn ee. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup bidang anggaran, ff. melaksanakan pengawasan internal lingkungan bidang anggaran: ggji. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, kkm.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. sub bidang perencanaan pengencanaan anggaran. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang perencanaan penganggaran mempunyai fungsi perencanaan kegiatan sub bidang perencanaan anggaran, pelaksanaan sub bidang perencanaan anggaran, pembagian pelaksanaan tugas sub bidang perencanaan penganggaran, perumusan pedoman dalam rangka perencanaan penganggaran, koordinasi bidang perencanaan penggrencanaan penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan operasional sub bidang perencanaan penglolaan perencanaan anggaran, menyiapkan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran, mengkoordinasikan rencana penerimaan dana transfer, menyiapkan rencana anggaran ppid, menyusun proyeksi apbd, menyiapkan perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan, menyiapkan penyelenggaraan asistensi rka skpd dan rka ppid, menyiapkan penyelenggaraan asistensi rap skpd dan rap ppid: menyiapkan bahan pengesahan dpa skpd dan dpa ppid il. menyiapkan bahan pengesahan dpp skpd dan dpp ppid:idang perencanaan penganggaryusunperencanaan kegiatan sub bidang penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan sub bidang penyusunan anggaran, pembagian pelaksanaan tugas sub bidang penyusunan anggaran: perumusan pedoman dalam rangka penyusunan anggaran, koordinasi bidang penyusunanyusunan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas,yusunan anggaran, menyiapkan penyusunan kebijakan penyusunan anggaran. menghimpun data data dalam rangka penyusunan apbd menyiapkan konsep nota keuangan, rancangan apbd, dan rancangan penjabaran apbd menyiapkan konsep nota keuangan, rancangan perubahan apbd, dan rancangan perubahan penjabaran apbd menyiapkan penyusunan jawaban pemerintah daerah atas pertanyaan dprd dalam pembahasan rapid menghimpun bahan bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan sub bidang penyusunan anggaran, menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan, menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerjagendalian kebijakgendalian kebijakan anggaran. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang pengendalian kebijakan anggaran mempunyai fungsi perencanaan kegiatan sub bidang pengendalian kebijakan anggaran, pelaksanaan kegiatan sub bidang pengendalian kebijakan anggaran, cc. pembagian pelaksanaan tugas sub bidang pengendalian kebijakan anggaran, perumusan dan pengendalian kebijakan anggaran, pemberian bimbingan teknis bidang penganggaran, penyiapan data dan informasi kebijakndalian kebijakan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan operasional sub bidang pengendalian kebijakndalian kebijakan anggaran, menyiapkan penyusunan kebijakan pengendalian dan evaluasi anggaran, menyiapkan kajian terkait kebijakan penganggaran: menyiapkan konsep kebijakan pengeluaran belanja tidak terduga:yiapkan data dan informasi penganggaran kepada pimpinan dan stakeholderlaksanakan pengawasan internal lingkungan sub bidang pengendalian kebijak |
salinan anikanan dan ketahanan pikanan dan ketahanan pangan adalah dinas perikanan dan ketahanan pangan kabupaten batang hari. kepala dinas adalah kepala dinas perikanan dan ketahanan pangan kabupaten batang hari. unit pelaksana teknis daerah produksi perikanan budidaya air tawar selanjutnya disingkat utd pusat adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada dinas perikanan dan ketahanan pangan kabupaten batang hari. produksi. produksi perikanan budidaya air tawar adalah kegiatan pelayanan, pengkajian, pembenihan dan pembesaran ikan air tawusat pada dinas perikanan dan ketahanan pangan kabupaten batang hari. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi utd pusatpuspusat utd pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pada dinas perikanan dan ketahanan pangan bidang produksi perikanan budidaya air tawar. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada utd pusat menyelenggarakan fungsi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, pengembangan teknologi dan pengawasan mutu benih ikan, pelaksanaan produksi, bimbingan penangkaran, penyaluran benih dan pembesaran ikan, identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal, dan pelayanan informasi dan jasa bidang budidaya ikan air tawar kepada masyarakat. paragraf kepala utd pusat utd pusatpusat sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional bidang produksi perikanan budidaya air tawar. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala utd pusat menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja utd pusat, pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengelolaan, operasional perbenihan dan pembesaran semua jenis ikan air tawar, cc. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha budidaya ikan air tawar, pelaksanaan . pelaksanaan pembenihan dan pembesaran semua jenis ikan air tawar pelaksanaan pengembangan dan pelestarian budidaya ikan air tawar, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan utd pusatat. subbagian tata usahpusatusausatusapusatpusatpusatpuspusajika linentukmemutuskan:pustakaan dan kearsipan kabupaten karawang yang adalah perangkat daerah lingkungan pemerintahyang selanjutnya disebut jrajadwal retensi arsip jra digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip lingkungan pemerintah daerah. jra sebagaimana dimaksud pada memuat jenis arsip, retensi arsip, dan keterangan. jenis arsip sebagaimana dimaksud dalam hurufewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karawangra sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: jra kepegawaian pns dan pejabat negara, jra keuangan, jra substantif, dan jra fasilitasi non kepegawaian dan non keuangan. ketentuan mengenai jra sebagaimana dimaksud padperangkat daerahperangkat daerah membentuk panitia penilai arsip yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah,perangkat daerah sebagai pencipta arsip,dan bagian hukum pada sekretariat daerah yang disertai penandatanganan berita acara pemusnahanma bupati maluku tenggara provinsi maluku peraturan bupati maluku tenggara nomor tahununtuk meningkatkan pelayanan kesehatan paripurna yang diselenggarakan pada rsu karel sadsuitubun perlu ditingkatkan kinerja ppk blue yang telah dilaksanakan berdasarkanditindak lanjuti dengan disusunnya kebijakan akuntansi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue)ampiran peraturan bupati maluku tenggara nomor tahun tanggal desember kerangka konsep tual akuntansi blue rumah sakit umum daerah peranan dan tujuan pelaporan keuangan blue laporan keuangan blue lingkuelama (satu) periode pelaporan. laporan keuangan blue terutama digunakan untuk menilai posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu, menilai kemampuan blue dalam memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode, memberi informasi mengenai sumberdaya penggunaan dana selama suatu periode, mengevaluasi pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu serta menilai ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. blue lingkunganyajian dan pengungkapan persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar pada neraca blue berdasarkan harga perolehan terakhir jika persediaan diperoleh dengan pembelian, sebesar biaya standar yang dikeluarkan jika persediaan diproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain. persediaan yang ditujukan untuk hibah (dalam hal ini adalah belanja hibah barang pakai habis) pada akhir tahun diakui menambah persediaan dalam neraca dengan akun lawan adalah utang kepada pihak ketiga. penyajian utang kepada pihak ketiga ini dilandasi oleh konsep bahwa persediaan tersebut sudah ditujukan untuk diberikan kepada pihak ketiga dan bukan digunakan untuk operasional blue. disamping penyajian atas, hal hal laininvestasiblue atau yang digunakan masyarakat umum. termasuk dalam aset tidak lancar ini adalah aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset lancar. aset tidak lancar diklasifikasikan menjadi: investasi jangka panjang aset tetap aset lainnya investasi jangka panjang definisiadalah kegiatan blue menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. asetekonomi dapat diperoleh dalam rangka meningkatkan pendapatan blue. apabila berinvestasi dalam bentuk saham diharapkan akan diperoleh pendapatan dividen, sedangkan apabila dalam bentuk surat utang diharapkan terdapat pendapatan bunga. manfaat sosial yang dimaksudseperti tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat atau untuk menggerakkan ekonomiyang dilakukan oleh bluebluebluemasuk dalam kategori investasi jangka panjang yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari (dua belas) bulan. pengerti permanen yang dilakukan oleh blueblue permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki bluepengakuan terhadap transaksi investasi jangka panjang ditentukan oleh metode penilaian yang digunakan. jika penilaian investasi menggunakan metode biaya maka terdapat dua hal yang perlu diperhatikan pada saat mengakui hasil investasi: apabila hasil investasi yang dibagikan berupa cash dividend, maka besarnya kas yang diterima tidak berpengaruh terhadap besarnya jumlah investasi. penerimaan hasil investasi dicatat sebagai penambah kas dan pendapatan hasil investasi. dengan kata lain, bahwa penerimaan kas yang berasal dari pembayaran dividen diakui sebagai pendapatan dividen. apabila hasil investasi yang dibagikan berupa saham, maka besarnya bagian laba berupa dividen akan menambah besarnya jumlah investasi, dengan demikian secara otomatis jumlah yang diinvestasikan dalam investasi permanen juga akan bertambah. apabila penilaian investasi menggunakan metode ekuitas, maka yang perlu diperhatikan dalam pengakuannya adalah sebagai berikut: apabila hasil investasi berupa cash dividend, maka besarnya kas yang diterima akan mengurangi nilai investasi blue. proses pengakuan atas dividen kas ini adalah pada saat pembayaran dividen telah masuk kas bendahara penerimaan maka diakui sebagai pendapatan dividen. pada saat yang bersamaan, blue juga mengakui pengurangan nilai investasi. apabila hasil investasi yang dibagikan berupa dividen saham, maka blue tidak perlu menambahkan nilai investasinya, karena penambahan atas kepemilikan blue sudah dicatat atau bertambah pada saat diumumkannya laba oleh perusahaan. perubahan nilai investasi blue dengan metode ekuitas terjadi pada saat perusahaan mengumumkan adanya laba. informasi adanya dividen saham (stock dividend) tersebut cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. pada saat terdapat pengumuman laba, maka blue mengakui adanya penambahan investasi permanen sebesar proporsi kepemilikan blue bumi bumn tersebut. pengeluaran untuk memperoleh investasi non permanen maupun permanen diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. artinya bahwa investasi non permanen ataupun permanen diakui ketika telah ada bukti pengeluaran kas atas pengeluaran pembiayaan.penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan dan mengurangi nilai investasi blue. pelepasan investasi blue dapat dilakukan hanya terhadap sebagian investasi. pelepasan atas investasi non permanen maupun permanen diakui sebagai penerimaan pembiayaan. artinya bahwa pada saat blue menerima hasil penjualan atau pelepasan investasi non permanen ataupun permanen maka pada saat yang bersamaan investasi non permanen ataupun permanen berkurang sejumlah hasil dari penjualan atau pelepasan tersebutgukuran investasi jangka panjang ditentukan oleh metode penilaian yang digunakan. terdapat (tiga) metode penilaian yang dapat digunakan oleh blue, yaitu: metode biaya, metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehannilai investasi pada badan usaha badan hukum yang terkait. metode ekuitas, metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi laba badan usaha yang menerima investasi (invested), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki blue. dengan menggunakan metode ekuitas,lue setelah tanggal perolehan. bagian laba yang diterima blue akan mengurangi nilai investasi blue. sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi blue karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkbluemetode biaya dan metode ekuitas digunakan untuk pengukuran nilai investasi atas investasi permanen, sedangkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk pengukuran nilai investasi nonpermaneinvestasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal blue, dicatat sebesar biaya kebolehannya yangbiaya perolehan investasidivestasi (pelepasan) investasi jangka panjang berupa penerimaan kas dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima. dalam hal terdapat perbedaan antara nilai buku dengan hasil divestasi, maka selisih tersebut tidak diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian.nya. apabila divestasi (pelepasan) hanya dilakukan untuk sebagian investasi, maka nilai investasi yang dilepas dihitung dengan menggunakan nilai rata rata dari investasi tersebutblue. pencatatan investasi permanen pencatatan penambahan investasi sebagai ilustrasi, pada tanggal pebruari blue menanamkan modal dengan membeli (seratus lima puluh ribu) lembar saham kepada pt. bank jatim sebesar nilai nominalnya yaitu total (satu milyar lima ratus juta rupiah). jadi, nilai nominal (satu) lembar saham adalah rp. (sepuluh ribu rupiah). atas penanaman modal tersebut, bendahara pengeluaran telah mentransfer dana rekening bank jatim. berdasarkan transaksi tersebut fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan berikut ini: proporsi kepemilikan atau memiliki tingkat pengaruh yang kecil thd bank jati metode biaya) penyertaan modal blue bendahara kas pengeluaran mencatat penambahan investasi bank jatim) proporsi kepemilikan atau memiliki tingkat pengaruh yang besar thd bank jati metode ekuitas) penyertaan moda blue bendahara kas pengeluaran mencatat penambahan investasi bank jatim) pencatatan hasil investasi permanen sebagai ilustrasi, pada tanggal maret bank jatim mengumumkan laba perusahaan pada tahun sebesar rp. (dua ratus juta rupiah). pada tanggal agustus bank jatim membagikan dividen tunai sebesar rp. , (lima ratus rupiah) per lembar saham. maka jurnal standar yang dibuat pada tanggal maretmaret tidak ada jurnal maret proporsi 20xx kepemilikan atau memiliki tingkat pengaruh yang besar thd bank jatim metode ekuitas) penyertaan modal blue mencatat pengumuman laba bank jatim) jurnal standar yang dibuat pada tanggal agustusidak ada atau memiliki tingkat pengaruh yang besar thd bank jatim metode ekuitas) agustus 20x uraian kredit kas bendahara penerimaan penyertaan moda blue mencatat pengurangan investasi atas penerimaan dividen tunai dari bank jatim) pencatatan hasil investasi permanen non saham misalnya, pada tanggal november bank jatim memberikan dividen saham sebesar (dua puluh lima persen) dari laba yang diperoleh pada tahun maka jurnal standar untuk mengakui pembagian dividen saham tersebutmetode tgl biaya) penyertaan modal blue nop ekuitas mencatat bagian dividen tunai dari bank jatim) proporsi kepemilikan atau memiliki tingkat pengaruh yang besar thd bank nop jatim metode ekuitas) tidak ada jurnal karena bagian laba sudah diakui pada saat pengumuman laba tanggal maret pelepasan atau pemindahan investasi permanendalam hal terdapat perbedaan nilai buku dengan hasil divestasi, selisih tersebut tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian,. sebagai ilustrasi, pada tanggal maret blue melepaskan lembar saham yang dimilikinya pt. bank jatim. nilai tercatat kepemilikan saham blue adalah sebesar rp. (dengan asumsi menggunakan metode ekuitas). atas pelepasan saham tersebut, blue menerima hasil sebesarpelaporan keuangan blue lingkupenerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan lokasinya yang telah sesuai dengan anggaranmenyediakan informasi mengenai blueblue,blue menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, biaya, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas blue. pihak pengguna laporan keuangan blue memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai jasa yang diberikan oleh blue dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut cara manajemen blue melaksanakan tanggungjawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka. jenis laporan keuangan blue laporan keuangan yang disusun oleh blue terdiri dari: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, maka jurnal standar yang dibuat oleh blue adalah sebagai berikut kas bendahara penyertaan moda blue mencatat penurunan nilai investasi jangka panjang bank jatim akibat pelepasan) keterangan: penerimaan kas atas penjualan penyertaan modal dicatat sebesar nila uang yang diterima, sedangkan penghapusan investasi dicatat sebesar nilai buku dari investasi tersebut. sebagai ilustrasi: berdasarkan metode ekuitas (dari contoh contoh sebelumnya), nilai tercatat investasi blue adalah sebesar rp. (berasal dari investasi awal sebesar ditambah dengan bagian laba yang menjadi hak blu , , dan dikurangi dengan pembagian dividen tunai oleh bank jatim sebesar , ). jadi, nilai buku untuk lembar adalah sebesar rp. (berasal dari jumlah lembar saham yang dijual dikalikan dengan nilai nominal untuk satu lembar saham, yaitu , ). pengakuan dengan metode biaya sama dengan metode ekuitas, hanya saja nilai tercatat yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung nilai pelepasan investasi berbeda dari nilai tercatat menurut metode ekuitas. investasi non permanen pencatatan penambahan investasi non permanen sebagai ilustrasi, pada tanggal pebruari blue mengeluarkan dana sebesar kepada ukm,dalam rangka pengembangan ukm. dalam nota perjanjian disepakati bahwa dari laba usaha tahun) menjadi milik blue, dan modal usaha dikembalikan blue yang akan digunakan untuk pengembangan ukm yang lain. atas dasar karakteristik tersebut, maka dana tersebut dikategorisasikan sebagai investasi non permanen. jurnal standar yang dibuat atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut nica bergulir bendahara kas pencatatan hasil investasi non permanen hasil yang diterima oleh blue dari investasi non permanen diakui sebagai pendapatan investasi. sebagai contoh, pada pebruari berdasarkan hasil audit diperoleh bahwa laba ukm adalah rp. dari laba tersebut rp. telah diterima oleh blue. dan sesuai dengan perjanjian, ukm tersebut telah mengembalikan modal usaha sebesar rp. jurnal standar untuk mengakui penyetoran bagi hasil adalah sebagai berikut: hasil investasi mencatat penerimaan dari laba ukm) atas pengembalian modal dari ukm tidak dicatat sebagai pengurang investasi karena akan digulirkan kembali kepada ukm lain. pelepasan atau penjualan investasi permanen misalnya, pada tanggal maret blue berniat untuk menghentikan investasi dalam modal bergulir. maka jurnal standar yang dibuat pada tanggal maret adalah sebagai berikut ipa kas bendahara permanenanjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya baik yang bersifat permanen maupun yang non permanen. investasi jangka panjang mempunyai pasangan diinvestasikan dalam investasi jangka panjang. investasi jangka panjang yang disajikan pada pos investasi jangka panjang disajikan pula dengan jumlah yang sama pada akun diinvestasikan dalam investasi jangka panjang pada kelompok ekuitas dana investasi. hal hal aset tetap berikut ini dijelaskan kebijakan akuntansi aset tetap secara umum yang menjadi pedoman dalam pengakuan dan pengukuran guna memperoleh aset tetap, blue terlebih dahulu menganggarkan pengalamannya sebagai belanja modalketentuan umumdengan batasan pengertian tersebut maka bluetidak termasuk dalam pengertian aset tetap adalah aset tetap yang dibeli blue untuk diserahkan kepada masyarakat., misalnya menambahdan restorasi namun hanyaj hasan mengenai konstruksi dalam pengerjaan dijelaskan lebih rinci dalam sub bab konstruksi dalam pengerjaan. il. aset tetap diperoleh blue dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional blue. aset tetap bagi blue, disatu sisi merupakan sumberdaya ekonomi, disisi lain merupakan suatu komitmen, artinya kemudian hari blueperolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan. akumulasi penyusutan merupakan pos neraca yang mengurangi nilai dari aset tetapyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar. pengakuanjadi, realisasi belanja modal merupakan tolok ukur bagi blue untuk menambah mutasi aset tetapnya. dalam pengertian ini adalah realisasi belanja modal yang telah menyerap anggaran atau kurang dari o. artinya, bahwa realisasi belanja modal diakui sebagai penambah aset tetap manakala blue merealisasikan pembayaran belanja modal disetiap termin. jika pada akhir periode akuntansisetiap potongan dagang dan rabat yang diterima oleh blue diakui sebagai pengurang harga perolehan aset tetap. jadi pendapatan lain lain yang diterima atas potongan dagang dan rabat dari transaksi pengadaan aset diperlakukan sebagai pengurang aset tetap yang bersangkutanidak mudah rusak dalam beberapa kali penggunaan tidak mudah berubah bentuk dalam beberapa kali penggunaan nilainya memenuhi ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. aset tetap diakui setelah aset tersebut diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. donasi hibah baik dalam bentuk uang maupun barang dicatat sebagai pendapatan hibah dan harus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. perlakuan terhadap hibah yang diterima dalam bentuk barang ini adalah dengan menganggap seolah olah ada uang kas masuk sebagai pendapatan hibah, kemudian uang tersebut dibelanjakan aset tetap yang bersangkutan. jadi, terdapat tiga pengakuan atas aset donasi, yaitu pengakuan pendapatan, belanja modal, dan pengakuan aset tetap. bila blue melakukan pembelian barang modal yang ditujukan untuk dihibahkan kepada pihak ketiga (masyarakat ataupun kelompok masyarakat), maka pengeluaran kas atas belanja modal hibah ini tidak diakui menambah aset tetap blue. dengan kata lain bahwa realisasi pengeluaran kas atas belanja hibahtidak diakui menambah aset tetap blue. demikian juga dengan penyaluran atas pembelian belanja modal hibah ini tidak diakui mengurangi aset tetap blue. apabila blue memiliki aset bersejarah, maka barang bangunan peninggalan sejarah tersebut sulit ditaksir nilai wajahnya. oleh karena itu dalam sap diatur bahwa aset bersejarah tidak disajikan neraca tetapi cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. pengungkapan ini hanya mencantumkan kuantitas fisiknya saja tanpa nilai kebolehannya. salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar sesuai dengan batasan kapitalisasi nilai aset tetap. aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja barang dan jasa pada saat perolehan. pengeluaran setelah perolehyang merupakan belanja modal, harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut. syarat untuk bisa dikapitalisasi adalah bahwa pengeluaran tersebut harus memenuhi kedua kriteria sebagai berikut memperpanjang masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap,bila suatu pengeluaran memenuhi dua kriteria tersebut diatas maka diakui menambah nilai aset tetap dan harus dikapitalisasi sebesar harga perolehan atau biaya yang dikeluarkan. contoh (renovasi) yang nilainya lebih dari dari nilai wajar bangunan atau aset tetap yang direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi. aturan ini dikecualikan untuk aset tetap jalan dan tanah. belanja modal digunakan untuk menampung pengadaan aset tetap yang baru, bukan pengeluaran setelah pengadaan aset tetap (pemeliharaan). il. salah satu pengertian pengadaan aset tetap baru adalah pembelian pembangunan baru atau penggantian aset tetap lama, baik pembelian barang yang benar benar baru maupun barang bekas. perencanaan untuk renovasi dianggarkan belanja pemeliharaan. pengertian renovasi adalah mengubah bentuk plus rehabilitasi berat. rehabilitasi ringan masuk dalam kategori pemeliharaan. pengeluaran kas yang dikeluarkan setelah pengadaan aset tetap dimasukkan dalam kegiatan pemeliharaan. dalam kegiatan pemeliharaan dibedakan antara rehabilitasi ringan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi berat renovasi. rehabilitasi ringan atau pemeliharaan rutin tidak diakui menambah aset tetap yang bersangkutan. rehabilitasi berat renovasi diakui menambah aset tetap yang bersangkutan. penurunan nilai aset sebagai akibat dari adanya penyusutan tidak diakui sebagai beban penyusutan melainkan pengurang nilai tercatat aset tetap dan akun ekuitas apabila terdapat kebijakan evaluasi yang berlaku secara nasional, maka nilai aset tetap yang ada dalam neraca harus disesuaikan dengan cara menambah mengurangi nilai tercatat dari setiap aset tetap yang bersangkutan dan akun ekuitas dana investasi sesuai dengan selisih antara nilai hasil evaluasi dengan nilai tercatat. aset tetap yang sudah rusak berat atau tidak digunakan untuk keperluan operasional bluedan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tetap sehingga harus dihapuskan. jika aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. pengukuran aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola. aset tetap yang tidak diketahui harga kebolehannya disajikan dengan nilai wajar. nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis pasaran pada saat penilaian. aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga kebolehannya, blue dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. komponen biaya yang dapat dimasukkan diatribusikan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari: harga beli, bea imporsertatidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah: biaya administrasi dan biaya umum lainnyaartinya bahwa, semua biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan perolehan aset tetap ataupun tidak membawa aset tetap dalam kondisi siap untuk digunakan tidak dimasukkan dalam harga perolehan aset tetap. contoh dari biaya ini adalah biaya pengelolaan proyek (untuk pekerjaan pengadaan fisik) atau honor tim wanita, alat tulis kantor dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan proyek. dengan kata lain, biaya administrasi proyek tidak dianggarkan dalam belanja modal, melainkan dirinci sesuai dengan peruntukannya. biayamanajemen konstruksi ini dianggarkan belanja modal. kecuali pengadaan tanah, honor panitia pengadaan tanah dikapitalisasi menambah aset tetap tanah. biaya permulaan (start up) dan pra produksi serupada kalanya aset tetap diperoleh secara gabungan. yang dimaksud dengan gabungan sini dengan membandingkannya sesuai dengan nilai wajar masing masing aset tetap tersebut pasaran. blue dimungkinkan untuk menerima aset donasi. donasi merupakan sumbangan kepada blue tanpa persyaratan. aset laporan perubahan ekuitas, laporan operasional neraca: arus kas: catatan atastetap yang diperoleh dari donasi (sumbangan) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. apabila blue memiliki aset bersejarah dan masih dimanfaatkan untuk operasional blue, misalnya untuk ruang perkantoran, maka perlakuan aset bersejarah tersebut sama seperti aset tetap lainnya, yaitu dicantumkan neraca dengan nilai wajahnya. sebagaimana diungkapkan secara tersurat dalam standar akuntansi pemerintahan, pengukuran terhadap penurunan nilai aset tetap akibat dari penyusutan dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. mengingat propinsi maluku masih berada dalam proses melengkapi data aset tetap yang menjadi hak milik pemerintah propinsi maluku maka kebijakan mengenai penyusutan ini belum diterapkan oleh pemerintah propinsi maluku penilaian aset tetap penilaian awal aset tetap, dinilai sebesar harga kebolehannya. setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang nilai wajahnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal evaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal evaluasi. evaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. jika tidak ada pasar yang dapat dijadikan dasar penentuan nilai wajar karena sifat dari aset tetap yang khusus dan jarang diperjual belikan, kecuali sebagai bagian dari bisnis yang berkelanjutan, maka entitas mungkin perlu mengestimasi nilai wajar menggunakan pendekatan penghasilan atau biaya pengganti yang telah disebutkan. pencatatan perolehan aset tetap perolehan barang melalui pembelian sebagai contoh, blue membeli tanah dengan harga yang diatasnya terdapat bangunan tua senilai agar tanah tersebut siap untuk digunakan maka harus dikeluarkan lagi biaya pembongkaran bangunan sebesar pematangan tanah dan balik nama maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan sebagai berikut dam tanah pendapat apbd perolehan barang dari donasi sebagai contoh, blue menerima unit alat kedokteran umum dari bank dunia senilai pencatatan dengan menggunakan akun laporan keuangan blue adalah sebagai berikut bisa kta aset peralatan dan mesin pendapatan hibah mencatat penambahan aset peralatan kedokteran) pemanfaatan aset tetap pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik blue yang tidak dipergunakansesuai dengan tugas pokok dan fungsi bluebluendayagunaan barang milik blue oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan blue. bangun guna serahjurnal untuk mencatat penambahan nilai ekonomis aset karena adanya penyewaan atau penggunausahaan aktiva tetap dengan pihak ketiga (diakui pada akhir periode): are mencatat penambahan nilai aset tetap karena pemanfaatan oleh pihak ketiga) jurnal untuk mencatat penerimaan hasil penyewaan atau penggunausahaan: pendapatan sewa xxx pencatatan dengan menggunakan akun laporan keuangan blue) pengeluaran setelah perolehan aset tetap jurnal untuk mencatat aktivitas pemeliharaan barang yang tidak menambah nilai ekonomis aktiva: bendahara kas pengeluaran pendapat apbd xxx pencatatan dengan menggunakan akun laporan keuangan blue) jurnal untuk mencatat transaksi pemeliharaan yang menambah nilai ekonomis aktiva. sebagai contoh, misalnya blue bermaksud untuk menambah kapasitas gedung bangunan kantor yang semula hanya berupa gedung bertingkat (satu), akan ditingkatkan menjadi gedung bertingkat (tiga), untuk keperluan tersebut, blue mengeluarkan dana sebesar (tiga ratus juta rupiah) untuk memperkuat pondasi dan melakukan pengecoran. realisasi pengeluaran kas tersebut merupakan realisasi belanja modal. jurnal standar yang dibuat untuk realisasi belanja modal tersebut adalah sebagai berikut: bangunan gedung kantor kas bp pendapatan apbd pencatatan dengan menggunakan akun laporan keuangan blue) penghentian pemanfaatan aset tetap jurnal pada akhir periode untuk mencatat klasifikasi barang yang tidak produktif dan tidak layak pakai. sebagai ilustrasi, misalkan blue memutuskan untuk memasukkan (sepuluh) unit kendaraan senilai (tiga ratus juta rupiah) yang tidak layak pakaian dalam gudang. jurnal standar yang dibuat atas klasifikasi aset tetap tersebut adalah sebagai berikut: aset lainnya kendaraan tidak layak pakai kendaraan pencatatan dengan menggunakan akun laporan keuangan blue) tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi jurnal untuk mencatat transaksi apabila penggantian kerugian dilakukan secara tunai dan mencatat angsuran atas ganti rugi yang telah ditetapkan. kas bendahara penerimaan xxx tuntutan ganti kerugian daerah kerugian barang xxx pencatatan dengan menggunakan akun laporan keuangan blue) jurnal standar untuk mencatat berkurangnya aktiva tetap akibat adanya tp tgr sap la. aset tetap . mencatat penghapusan aset tetap akibat tp tgr) jurnal untuk mengakui timbulnya piutang kepada pihak ketiga jika pada akhir periode pelaporan tp tgr yang telah ditetapkan belum dilunasi. tagihan tuntutan ganti kerugian daerah xxx tuntutan ganti kerugian daerah kerugian barang xxx mencatat pengakuan piutang tp tgr) penghapusan aset tetapubahan status hukum melalui penjualan penjualanjurnal untuk mencatat penerimaan hasil penghapusan melalui penjualan: kas bendahara penerimaan xxx hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan lo) xxx pencatatan dengan menggunakan akun laporan keuangan blue) jurnal untuk mencatat penghapusan aset tetap melalui penjualan aset tetap. xxx mencatat penghapusan aset tetap akibat penjualan aset) penyajian dan pengungkapan selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal hal penting yang tercantum dalam neraca. tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan. dalam harus diselain itu, dalam juga harus di nilai aset tetap yang ada dalam neraca merupakan gabungan dari seluruh aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu pemerintah. apabila pembaca laporan keuangan ingin mengetahui rincian aset tetap tersebut, maka laporan keuangan perlu lampiran tentang daftar aset yang terdiri dari nomor kode aset tetap, nama aset tetap, kuantitas aset tetap, dan nilai aset tetap. tanah definisi tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanahanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun atas tanah tersebut. pengakuan tanah tanah diakui ketika sp2d atas belanja belanja modal tanah diterbitkan oleh kuasa bud atau saat spj fungsional disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan. atas realisasi belanja modal, pada saat yang bersamaan diakui aset tetap tanah bertambah. tanah diakui ketika hak kepemilikan (sertifikat) atas tanah tersebut telah dimiliki oleh blue. bila proses pengurusan hak kepemilikan membutuhkan waktu yang lama dan belum bisa diselesaikan hingga periode penyusunan laporan keuangan, maka bukti jual beli atau pengalihan hak atau berita acara serah terima hibah bisa digunakan sebagai dasar untuk mengakui aset lainnya. tanah yang tidak didukung dengan bukti bukti kepemilikan atau penguasaan yang kuat, tetapi karena berdasarkan peraturan dan historis kepemilikan tanah tersebut milik blue diakui sebagai aset tetap dan dijelaskan catatan atas laporan keuanga (biaya pembuatan sertifikat), pembayaran honor tim pengadaan tanah, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan pengurusan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah yang dibeli tersebut siap dipakai. contoh kasus ini adalah penimbunan tanah rawa menjadi tanah padat dan tidak didirikan bangunan diatas tanah tersebuteluaran setelah perolehan tanah dalam rangka menjaga agar tanah agar tetap dalam kondisi semula (seperti penimbunan atau pematangan) diakui sebagai pengeluaran pemeliharaan dan tidak dikapitalisir menjadi aset tetap tanah. tidak termasuk dalam pengertian ini adalah penimbunan diatas tanah yang hendak didirikan bangunan karena penimbunan tanah tersebut masuk dalam satu kesatuan dengan pendirian gedung bangunan. bila penimbunan tanah tersebut tidak menjadi satu kesatuan dengan pendirian gedung bangunan maka penimbunan tersebut masuk dalam kategori pemeliharaan atau dikapitalisasi (sesuai dengan kriteria aset tetap). penilaian tanah berapapun nilai tanah yang dibeli, diakui sebagai penambah asset tetap tanah dan masuk dalam kategori belanja modal tanah. aset tetap tanahtanah tanah disajikan pada lembar muka neraca. selain itu tanah juga harus diungkapkan dalamdicantumkan dalam neraca, penjelasan perbedaan antara belanja modal dengan aset tetap tanah, status dan kondisi tanahyang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesikondisi siap digunakanbila terdapat ketidaksesuaian antara barang yang dibeli dengan realisasi belanja modal, maka dilakukan klasifikasi komponen aset tetap sebagaimana barang yang tertuang dalam surat perintah kerja spk) yang berisi spesifikasi jenis barang yang dibeli. klasifikasi dilakukan dengan menerbitkan bukti memorial oleh ppid pada saat diketahui terdapat kesalahan. bukti memorial hanya mengoreksi aset tetap, bukan mengoreksi realisasi belanja modal. pengakuan peralatan dan mesin peralatan dan mesin diakui sebagai aset tetap milik blue ketika hak kepemilikan atas peralatan dan mesin tersebut telah berpindah blue yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang. peralatan dan mesin yang diperoleh dari donasi dicatat sebagai pendapatan hibah dan harus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. dasar pengakuan pendapatan hibah adalah berita acara serah terima barang atau naskah hibah yang diterima blue atas aset hibah donasi tersebut. untuk merealisasikan belanja modal, ppid menerbitkan bukti memorial. peralatan dan mesin yang diperoleh dari donasi hibah namun belum dilengkapi dengan surat serah terima barang atau naskah hibah, maka atas aset tetap tersebut tidak diakui sebagai aset tetap blue. peralatan dan mesin yang dibeli dalam rangka dihibahkan tidak diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin. jika pada akhir periode akuntansi terdapat peralatan dan mesin yang belum dihibahkan, diakui sebagai persediaan neraca. peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional blue ataupun masyarakat, direklasifikasi menjadi aset lainnya. peralatan dan mesin yang digunakan dalam rangka kerja sama operasi kso) tidak diakui sebagai aset tetap blue. peralatan dan mesin yang digunakan oleh blue tetapi dalam status sebagai pinjaman, tidak diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin. pengeluaran kas untuk pemeliharaan alat berat diakui menambah aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai aset tetap (termasuk didalamnya rehab berat) dan nilai nominalnya minimal rp. per satuan barang. pengeluaran kas untuk pemeliharaan alat angkuenggantian mesin alat angkutan tidak diakui menambah aset tetap alat angkutan. pengeluaran kas untuk pemeliharaan alat bengkel dan alat ukuper satuan barang. pengeluaran kas untuk pemeliharaan alat kantor dan rumah tanggalebih dari per satuan barang dan umur ekonominya lebih dari bulan, karena tidak menambah manfaat ekonomis komputerralatan dan perlengkapan rumah tangga (seperti worden, merelai, karpet, lampu hias) yang memenuhi kriteria aset tetap, dianggarkan sebagai belanja modal dan menambah aset tetap alat kantor dan rumah tangga. oo. peralatan kantor dan rumah tangga. sebagai contoh pembelian flash disk, piring, sendok dan kursi plastik. peralatan dan perlengkapan rumah tangga blue yang memiliki fungsi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit memiliki pengecualian dalam hal ketersediaan aset tetap tersebut. bila aset tetap tersebut diadakan untuk tujuan jangka pendek (seperti kasur pasien yang dibeli dan kemudian dimusnahkan) maka tidak diakui sebagai aset tetap alat kantor dan rumah tangga. pengeluaran kas untuk pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemanca, per satuan barang. pengeluaran kas untuk pemeliharaan alat kedokteran dan kesehaalat kedokteran harus dirinci berdasarkan rincian obyek alat kedokteran. alat kedokteran yang tidak memiliki umur ekonomis lebih dari bulan tidak boleh diakui sebagai aset tetap alat kedokteran kedokteran yang menambah aset tetap dan yang menjadi barang pakai habis. pengeluaran kas untuk pemeliharaan alat laboratoriumeluaran kas untuk pembelian alat persenjataan keamanhapusan atau pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin diakui ketika terdapat skt dan telah diterbitkan bukti memorial oleh ppidgantian suku cadang yang sifatnya rutin dan tidak menambah umu aset tetap peralatan dan mesin diakui sebagai belanja pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap peralatan dan mesidigunakan. biaya perolehan tersebut meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya asuransiseluruh komponen biaya ini dianggarkan belanja modal dalam rangka perencanaan pembelian aset tetap peralatan dan mesin. peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa belanja dicatat sebesar nilai kontrak ditambah dengan biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, dan jasa konsultan. pembuatdiilaian mesin dan peralatan dalam penilaian mesin dan peralatan perlu dipertimbangkan pendekatan untuk mengestimasi nilai pasar dan menentukan pendekatan yang paling tepat digunakan. pendekatan data pasar menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan transaksi mesin dan peralatan yang sebanding, dari harga yang ditetapkan sebelumnya penawaran atau harga jual sebenarnya transaksi. pendekatan biaya dengan mengestimasi biaya perolehan mesin dan peralatan lain yang merupakan replika atau substitusinya dari mesin dan peralatan yang dinilai dan mempunyai kegunaan dan kualitas yang sebanding. untuk mesin dan peralatan yang sudah digunakan, pendekatan biaya memperhitungkan estimasi depresiasi hasil analisis sesuai dengan kelaziman yang ada pasar atau dalam praktek penilaian. penyajian dan pengungkapan peralatan dan mesin peralatan dan mesin disajikan didalam neraca sesuaikyang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunaermasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu rambu. tidak termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini adalah pagar dan taman yang ada diluar gedung. pengakuan gedung dan bangunan gedung dan bangunan diakui ketika sp2d atas belanja modal gedung dan bangunangedung dan bangunandigunakan.tidak termasuk dalam biaya perolehan gedung ingedung dan bangunan. tidak termasuk dalam biaya perolehan gedungbiaya yang dikeluarkan untuk melakukan tender lelang dalam rangka pembangunan gedung dan bangunan tidak termasuk dalam biaya perolehan gedung. pembangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa belanja dinilai sebagai aset tetap gedung dan bangunan sebesarpembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai bangunan dan gedungkegiatan pemeliharaan bangunan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap jika memenuhi ketentuan kapitalisasi (sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan umum aset tetap) dan memenuhi kriteria: pemeliharaan dilakukan pada bidang bangunan tercatat, meliputi lebih dari area bidang bangunan tersebut. nilai pemeliharaan lebih dari area nilai bangunan tercatat. nilai satuan minimum kapitalisasi gedung dan bangunan adalah lebih dari atau sama dengan rp. (sepuluh juta rupiah). penilaian gedung dan bangunan aset tetap gedung dan bangunangedung dan bangunan disajikan neraca dalam kelompok aset tetap sebesar nilai dasar penilaian yang digunakan dsn kebijakan akuntansinya. jalan, jaringan dan instalasi definisi jalan, jaringan dan instalasi yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, jaringan dan instalasicontoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. pengakuan jalan, jaringan dan instalasi gedung dan bangunan diakui ketika sp2d atas belanja modal jalan, jaringan dan instalasiebalan jalan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas jalan dan menutup lubang lubang tidak diakui sebagai penambah aset tetap jalan, melainkan diakui sebagai pemeliharaan jalan sepanjang penebalan tersebut tidak menambah umur jalan. dan bukan belanja pemeliharaan. pengukuran jalan, jaringandidigunakan. tidak termasuk dalam biaya perolehan jalan, jaringan dan instalasjalan, jaringan dan instalasi. tidak termasuk dalam biaya perolehan jalan, jaringan dan instalasipemeliharaan jalan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap bila memenuhi kriteria kapitalisasi (sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum aset tetap) dan memenuhi kriteria, hasil pemeliharaan harus berumur lebih dari bulan pemeliharaan dilakukan pada bidang jalan tercatat, meliputi lebih dari area bidangjalan tercatat kegiatan pemeliharaan berupa pelapisan aspal jalan dengan ketebalan secara merata penambahan pelebaran area bidang jalan. nilai satuan minimum kapitalisasi jalan, jaringan dan instalasi adalah lebih dari atau sama dengan rp. , (sepuluh juta rupiah). penilaian jalan, jaringan, dan instalpenyajian dan pengungkapan jalan, jaringan, dan instalasi aset tetap jalan, jaringan, dan instalasi disajikan neraca dalamtetapi memenuhi definisi aset tetap. aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan buku dan barang bercorak seni budaya olah raga, dan aset tetap hewan ternak. aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh blue yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang bangunan bersejarah. pengakuan aset tetap lainnyabulan dan masih terus dimanfaatkan. hasil penelitian atau kajianrcetakan atau penggunaannya. tidak termasuk dalam buku perpustakaan ini adalah media cetak yang memiliki durasi harian (seperti koran dan majalah mingguan). pagar dan taman yang berada diluar gedung dan bangunan diakui sebagai aset tetap lainnyayang material. pembelian ikan atau bibit hewan ternak tidak diakui sebagai aset tetap lainnya permanen. pemberian 'pinjaman'. j nilai material dan memiliki daya tahan lebih daripnilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian sebesar lebih dari atau sama dengan (seratus ribu rupiah) per satuan barang. penilai. penyajian dan pengungkapan aset tetap lainnya aset tetap lainnya disajikan neraca padaapa saja yang ada didalam aset tetap lainnya. konstruksi dalam pengerjaan definisi aset tetap blue yang berupa gedung, bangunan, dan infrastruktur pada umumnya diperoleh dengan cara pembangunan. pembangunan ini dapat dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor) atau secara swakelola. pembangunan aset tetap ini pada umumnya dilakukan selama jangka waktu tertentu. suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap, baik untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan atau masyarakatkonstruksi dalam pengerjaan adalah aset aset yang sedang dalam proses pembangunanpihak ketiga yang melaksanakan pembangunan aset biasa disebut dengansajaoleh karena itu pembayaran untuk kontrak konstruksi biasanyaporsi pekerjaan yang telah diselesaikan ini akan diserahkan kepada pemberi kerja blue) dan disiapkan dokumen berita acara serah terima pekerjaan. berdasarkan berita acara tersebut akan dilakukan pembayaran. demikian mekanisme yang akan terjadi pada termin termin berikutnya sampai konstruksi inikdan bahan bahan dari dan lokasi pelaksanaan konstruksi biaya penyewaan sarana dan peralatanhal pelaksanaan pembangunan suatu aset yang besar atau sulit seringkali pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh beberapa kontraktor. dalam hal ini pada umumnya ada yang bertindak sebagai kontraktor utama dan ada yang menjadi subkontraktor. oleh karena itu yang dimaksud dengan pembayaran kepada kontraktor sebagaimana diuraikan terdahulu adalah mencakup keduailaian konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan yang meliputi biaya konstruksi dan biaya biaya lain yang dapat diatribusikan langsung dalam konstruksi sehubungan dengan pengerjaan pembangunan aset dimaksudselanjutnya konstruksi dalam pengerjaan ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jumlah biaya yang telah dikeluarkan uang muka kerja yang diberikan retensilainnya definisi aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. termasuk dalam aset lainnya antara lain:, tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi yang jatuh tempo lebih dari (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) aset lain lain aset tidak berwujud (intangible asetlisensi dan franchise. hak cipta (copyright), paten, goodwill dan hak lainnya hasil kajian penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. lisensi adalah ijauntutan ganti rugi menggambarkan tagihan kepada pegawai pemerintah yang terbukti menyalahgunakan uang daerah atau menghilangkan aset pemerintah. kemitraan dengan pihak ketiga menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu aset yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. kemitraan dengan pihak ketiga dinilai sebesar nilai kontrak kerjasama antara pemerintah dengan pihak ketiga. bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa penyaluran kredit, pemberian modal usaha, pemberian modal kerja, bangun, kelola, serah bks), bangun, serah, kelola bsk), dan bentuk kemitraan lainnya. bangun, kelola,. kalaupun disertai pembayaran oleh pemerint. pos aset lain lain menampung aset tetap milik pemerintah provinsi maluku yang sudah tidak digunakan untuk operasional pemerintah provinsi maluku dan tidak digunakan oleh masyarakat. pengakuan pengakuan aset lainnya neraca dipengaruhi oleh karakteristik aset yang bersangkutan. bila aset lainnya berupa pengadaan aset, seperti misalnya aset tidak berwujud, maka aset tersebut diakui ketika pemerintah daerah mengeluarkan kas dari kas umum daerahhasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maluku tidak diakui sebagai aset lainnya mengingat masa manfaat dari hasil penelitian tersebut tidak lebih dari bulan dan manfaat ekonomi yang dirasakan hanya pada tahun berkenaan atau kurang dari bulan. pertimbangannya adalah hasil penelitian dan kajian tersebut memiliki outcome bila hasilnya bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan pemerintah provinsi maluku setelah kebijakan diambil dan ditetapkan, hasil kajian tersebut tidak memiliki manfaat ekonomi lagi. pembuatan detailed engineering design ded) dalam rangka konstruksi, bila pada akhir periode belum dilakukan pembangunan secara fisik maka biaya pembuatan ded tersebut diakui sebagai aset lainnya. termasuk dalam aset lainnya adalah pembuatan masterplan tata ruang wilayah yang masa manfaat ekonominya lebih dari bulan. aset lainnya yang telah habis masa manfaat ekonominya harus dihapuskan dari aset lainnya. tuntutan perbendaharaan tp) dan tuntutan ganti rugi (tgr) diakui pada saat diterbitkannya surat keterangan tanggung jawab mutlak oleh pihak yang berwenang. pada akhir periode akuntansi, tp tgr yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun yang akan datang direklasifikasi menjadi bagian lancar tagihan tp tgr. pada awal tahun dilakukan jurnal balik atas klasifikasi yang dilakukan pada akhir tahun sebelumnya. aset kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut telah selesai. aset yang berada dalam kategori bks disajikan terpisah dari aset tetap. pengukuran aset tidak berwujud dinilai sebesar harga perolehan aset yang dicatat pada saat sp2d maupun pengesahan spj atas belanja modal nonfisik diterbitkan dan dikurangi dengan biaya biaya yang tidak dapat dikapitalisir. tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak penjualan aset yang bersangkutan. tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam surat ketetapan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan oleh pejabat yang berwenang. pengurangan atas nilai tuntutan perbendaharaan ganti rugi dinilai sebesar setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan kas daerah. kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentukpenyajian aset lainnya dalam neraca perlu disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai kategorisasi aset lainnya yang dimiliki oleh blue beserta keterangan mengenai kondisi aset tersebut. penyusutan metode penyusutan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah kabupaten maluku tenggara. bupati maluku tenggara, cap ttd muhamad taher hanuman.c. ekuitaslanja, transferlanjampiran peraturan bupati maluku tenggara nomor tahun tanggal desembermuncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah lain, atau lembaga internasional. kewajiban blue juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada blue, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, alokasi relokasi pendapatan entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lain. kewajiban blue dapat juga timbul dari pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar blue pada akhir tahun anggaran. klasifikasi kewajibanmerupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari (dua belas) bulan. jika pada akhir periode akuntansi, blue mempunyai utang jangka panjang, maka blue harus melakukan klasifikasi kewajiban tersebut kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan sebagai berikut:diharapkan akan dibayar dua belas bulan sesudah tanggal pelaporan. pada umumnya akun ini berkaitan dengan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang. sebagai contoh, blue meminjam uang kepada bank jatim sebesar rp. pada tanggal oktoberjangka panjang yang akan dibayarkan pada tahun yaitu rp. utang kepada pihak ketiga (account playable)saat neraca awal. seperti utang yang muncul atas tagihan obat obatan yang belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan. utang bunga accused interest) utang bunga timbul karena blue mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang, misalnya bunga utang dari perbankan, utang obligasi. utang perhitungan pihak ketiga pfk) utang pfk merupakan utang yang timbul akibat blue belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan potongan pfk dari transaksi belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran. pendapatan diterima dimuka pendapatan diterima dimuka merupakan bentuk penerimaan dalam bentuk uang tunai yang diterima dari pihak ketiga namun belum mendapat kontraprestasi dari blue dan belum menjadi hak blue untuk mengakui sebagai pendapatan. sebagai contoh dari pendapatan diterima dimuka ini adalah penerimaan uang muka pasien umum, penerimaan uang muka atas pasien jamkesmasutang jangka pendek atasgaji kepada pegawai, dan lain lain. terkait dengan kewajiban jangka panjang, dalam hal terjadi kesulitan likuiditas blue dapat melakukan restrukturisasi atau pendanaan kembali terhadap utang utangnya yang akan jatuh tempo. apabila hal ini terjadi, entitas pelaporan dapat memasukkan kewajiban jatuh temponya dalam waktu bulan setelah tanggal pelaporan dalam klasifikasi kewajiban jangka panjangkewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek menjadi kewajiban jangka panjang seperti yang disebutkan atasoleh entitas pelaporanotoritas entitas, maka kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek,sebelum jatuh tempo pengertian dari penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo adalah adanya transaksi pelunasan kewajiban sebelum jatuh tempo. terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan adanya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. faktor pertama adalah adanya tunggakjatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal yang mengharuskan debitur untuk melakukan pembayaran kewajibfaktor kedua adalah restrukturisasi utang. restrukturisasi utang dilakukan ketika kewajiban pemerintah belum jatuh tempo. restrukturisasi utang bisa dilakukan melalui modifikasi persyaratan utang atau penjadwalan kembali utang pemerintah. faktor ketiga adalah penghapusan utang.pengakuan pengakuan kewajiban jangka pendek utang pfk diakui pada saat pengesahan spj atas belanja blue. utang bunga diakui pada akhir periode akuntansi setelah melakukan inventarisasi atas utang bunga yang dilakukan bersamaan dengan inventarisasi utang. utang kepada pihak ketiga dilakukan secara fob destination point, artinya utang diakui ketika barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar oleh blue. dalam kasus pembelian jasa, utang kepada pihak ketiga diakui ketika jasa bagian jasa diserahkan sesuai dengan kontrak perjanjian pada tanggal pelaporan, namun belum dibayar oleh bluebagian lancar utang jangka panjang merupakan akun yang digunakan untuk terklasifikasi utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu tidak lebih dari (dua belas) bulan. sebagai contoh, blue meminjam uang kepada bank jatim sebesar miliar pada tanggal oktober untuk melaksanakan pembangunan gedung rumah sakit berlantaikepada bank jatim sebesar yang akan dibayarkan pada tahun yaitu juta. bagian lancar pinjaman jangka panjang ini diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil perhitungan atas utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu bulan yang akan datang. pendapatan diterima dimuka diakui pada saat diterima pembayaran oleh pasien atau perusahaan asuransi kesehatan atau pihak penjamin pelayanan kesehatan atau pihak ketiga. kewajiban jangka pendek lainnya seperti utang belanja, utang air, utang listrik, dan lain lain diakui pada akhir periode akuntansi ketika hendak disusun neraca blue. pengakuan kewajiban jangka panjangapabila terdapat tunggakan,bluedenda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman diperlakukan terpisah dari kewajiban. pembayaran denda diakui sebagai belanja pada tahun berjalan dan tidak mempengaruhi besarnya mutasi kewajiban. ketika terdapat biaya biaya yang berhubungan dengan utang blue, maka apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan proyekpenganggaran penganggaran kewajiban dalam dokumen pelaksanaan anggaran dpa) blue dibedakan berdasarkan jenis kewajibannya. kewajiban jangka pendek dianggarkan dalam kelompok belanja, sedangkan kewajiban jangka panjang dianggarkan dalam pembiayaan. kewajiban yang dianggarkan dalam dpa blue adalah kewajiban yang secara fisik barang jasa atau uang (bila kewajiban berbentuk uang) telah diterima. khusus kewajiban yang timbul dari pfk seperti utang pemungutan pajak, utang pemotongan pajak tidak perlu dianggarkan tersendiri dalam dpa blue mengingat utang kewajiban tersebut telah menjadi bagian dari penganggaran belanja yang bersangkut,apabila pihak ketiga kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan kontrak perjanjian dengan blue, kemungkinan terdapat realisasi pekerjaan yang telah diserahterimakan tetapi belum dibayar penuh oleh blue sampai tanggal neraca. nilai yang dicantumkan dalam neraca sebagai utang kepada pihak ketiga adalah sebesar jumlah yang belum dibayar untuk barang tersebut pada tanggal neraca. jumlah kewajiban yang disebabkan oleh transaksi antar unit harus dipisahkan dengan kewajiban kepada pihak lain. utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh blue pada tanggal penyusunan neraca. bunga dineraca untuk utang pfk adalah. pengukuran atas masing masing item dalam kewajiban lancar lainnyacatatan pencatatan kewajiban termasuk dalam kategori jurnal penyesuaian yang dilakukan dengan memasukkan dalam format jurnal umum. berikut ini disajikan contoh pencatatan kewajiban dalam jurnal: pencatatan timbulnya kewajiban diketahui pada tanggal desember berdasarkan pengesahan spj blue diketahui bahwa bendahara pengeluaran belum menyetorkan pemotongan sebesar dan sebesar jurnal yang dibuat oleh ppk blue adalah sebagai berikut: kas bendahara oom pos des oma pama mencatat utang dan pada tanggal agustus x1, departemen keuangan telah mengisi (dropping) dana untuk jamkesmas blue melalui rekening bri sebesar rp. , . pada tanggal september x1, bendahara pengeluaran mengajukan tagihan atas pelayanan kesehatan terhadap pasien jamkesmas. total klaim yang diajukan adalah rp. untuk instalasi rawat inap. petugas verifikasi internal blue selanjutnya memverifikasi tagihan tersebut dan memasukkan dalam aplikasi dengan menggunakan tarif jamkesmas. berdasarkan hasil verifikasi atas klaim tersebut, jumlah yang disetujui untuk dibayar secara total adalah , . pada tanggal september dana sebesar telah masuk rekening bendahara penerimaan bank jatim. jurnal yang dibuat untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut: kas bendahara penerimaan pendapatan diterima agustus dimuka mencatat penerimaan uang muka jamkesmas) piutang jamkesmas sept pendapatan instalasi rawat inap mencatat pengajuan klaim atas pelayanan pasien jamkesmas) pendapatan diterima dimuka sept| pendapatan lain lain 20x1 piutang jamkesmas mencatat pencairan tagihan jamkesmas) pada tanggal desember blue belum membayarkan gaji bulan desember untuk tenaga honorer sebesar jurnal yang dibuat untuk transaksi tersebut adalah: das den mass mess biaya pegawai utang belanja des pegawai mencatat utang gaji honorer bulan desember x1) pencatatan pengurangan kewajiban pengurangan kewajiban timbul pada saat terjadi pelunasan atas utang oleh blue. pada awal tahun tidak dilakukan jurnal balik atas pencatatan utang yang dilakukan pada akhir tahun sebelumnya. kecuali untuk bagian lancar utang jangka panjang pada awal tahun dilakukan jurnal balik untuk mengembalikan pada porsi kewajiban jangka panjang. jurnal yang dibuat untuk membalik bagian lancar utang jangka panjang adalah sebagai berikut: bagian lancar utang jangka panjang xxx utang pada lembaga jan keuangan xxx mencatat jurnal balik atas pengakuan bagian lancar utang jangka panjang) berikut ini disajikan contoh pengurangan kewajiban karena pelunasan: utang belanja pegawai ago rendah kas pengeluaran xxx mencatat pelunasan utang gaji honorer bulan desember x1)ter (in man man man ena tea biaya barang dan jasa utang pemotongan xxx utang pemotongan xxx bendahara kas pengeluaran xxx mencatat pelunasan utang dan penyajian neraca blue berikut ini cara penyajian kewajiban neraca blue pemerintah provinsi maluku neraca, desember 20xx kewajiban jangka aset lancar pendek kas pemotong bendahara tang penerimaan xxxx xxxx pemotong utang ph22 xxx dana dan dna dang pendapatan aset tidak lancar diterima dimuka xxxx tang belanja pegawai xxxx kewajiban jangka panjang utang pada lembaga keuangan xxxx penyajian dan pengungkapan utang blueatau jenis kewajiban. jumlah saldo kewajiban berupa utang blue berdasarkan jenis sekuritas utang blue: pengurangan pinjaman modifikasi persyaratan utang pengurangan tingkat bunga pinjaman pengunduran jatuh tempo pinjaman pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umurgunakan. bupati maluku tenggara, cap ttd muhamad taher hanuman lampiran vii peraturan bupati maluku tenggara nomor tahun tanggal desember ekuitas definisi ekuitasmerupakan pos pada neraca blue yang menampungselisih antara aset dan kewajibanblud. klasifikasi ekuitas tidak diklasifikasikan karena ekuitas hanya muncul sebagai satu akun yaitu ekuitas. pengakuan ekuitas diakui pada akhir periode penyusunan laporan keuangan. pencatatan ekuitas jurnal untuk ekuitas adalah: saat terjadi surplus saat terjadi defisit pengukuyajian dan pengungkapan ekuitas disajikan didalam neraca pada sisa asia. terdapat hal hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yaitu: ekuitas pada tahun sebelumnya, peningkatan ekuitas yang terjadi pada tahun yang dilaporkan, hal hal lain yang dianggap penting. bupati maluku tenggara, cap ttd muhamad taher hanuman lampiran viii peraturan bupati maluku tenggara nomor tahun tanggal desember koreksi kesalahan laporan keuangan disusun dan disaji. untuk menjaga integritas data dan agar informasi laporan keuangan tidak menyesatkan maka laporan keuangan harus bebas dari kesalahan. kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan bisa terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya dan mungkin baru ditemukan pada periode berjalan atau pada periode setelah laporan keuangan disahkan dan telah diterbitkan peraturan daerah. kesalahan kesalahan tersebut kemungkinan disebabkan antara lain keterlambatan penyampaian bukti transaksi keuangan oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan pencatatan, kesalahan dalam interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian dan kemungkinan kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi. dalam situasi tertentu suatu kesalahan mungki. koreksi kesalahanperiode berjalan adalah periode sebelum laporan keuangan ditetapkan oleh peraturan daerah. periode sebelumnya adalah periode akuntansi dimana laporan keuangan telah diterbitkan dan ditetapkan oleh peraturan daerah. dalam kondisi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satitinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dapat dikelompokkan menjadi kesalahan yang tidak berulangrestitusi pendapatan jasa layanan. restitusi pendapatan jasa layanan baik yang terjadi pada tahun berkenaan maupun tahun berikutnya diakui sebagai pengurang pendapatan jasa layanan. misal tanggal desember berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan rekapitulasi pendapatan jasa layanan, fungsi akuntansi telah melakukan pencatatan atas pendapatan jasa layanan dan pendapatan instalasi rawat jalan sebesar rp. pada tanggal januari ada permintaan restitusi dari pasien karena kesalahan pencatatan dalam faktur. dari hasil verifikasi telah disetujui restitusi sebesar rp. berdasarkan bukti pengeluaran kas fungsi akuntansi akan melakukan koreksi pendapatan instalasi rawat mia kas jan penerima jago mencatat koreksi pendapatan instalasi rawat jalan) pada akun laporan keuangan blue, restitusi pendapatan selain diakui sebagai pengurang pendapatan juga diakui mengurangi kas bendahara penerimaan. koreksi penerimaan jasa pelayanan yang bersumber dari jamkesmas jamkesmasda akses akibat dari perbedaan tarif pada laporan keuangan blu diakui sebagai biaya kerugian (jika terjadi selisih kurang) atau sebagai pendapatan lain lain (jika terjadi selisih lebih). ilustrasi berikut sebagai contoh: tanggal desember berdasarkan dokumen klaim dan dokumen penerimaan kas, fungsi akuntansi rumah sakit telah mengakui pendapatan jasa layanan (sumber dana jamkesmas) laporan realisasi anggaran sebesar rp. pada tanggal januari berdasarkan hasil verifikasi dari pusat telah ditetapkan jumlah klaim yang disetujui adalah sebesar rp. fungsi akuntansi akan melakukan pengurangan pendapatan jasa layanan sebesar rp. dengan jurnal sebagai berikut atas hasil verifikasi dari pusat tidak berpengaruh pada akun pendapatan pada laporan keuangan blue, tetapi akan mempengaruhi akun kerugian piutang atau pendapatan lain lain. pencatatan dengan menggunakan akun laporan keuangan blue: biaya kerugian piutang bendahara kas jan penerima mencatat hasil verifikasi jamkesmas pusat)berikut sebagai ilustrasi pada tanggal maret fungsi akuntansi rumah sakit telah melakukan penjualan atas atas pengesahan spj atk senilai setelah dilakukan pemeriksaan ulang pada tanggal agustus ternyata terdapat kesalahan bahwa pengeluaran tersebut bukan untuk pembelian atk melainkan untuk belanja cetak. atas kesalahan tersebut, tanggal agustus ppid menerbitkan bukti memorial sebagai dasar untuk melakukan koreksi. jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi rumah sakit sebagai berikut biaya atk bendahara kas feb pengeluaran mencatat pengesahan spj atk bulan februari) jurnal koreksi yang dilakukan adalah biaya cetak aug biaya atk mencatat koreksi atas kesalahan pengesahan spj bulan februari)pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan. yang dimaksud dengan mempengaruhi posisi kas ini adalah suatu kesalahan yang terjadi karena salah membuka, sehingga posisi kas yang salah ini adalah posisi kas menurut pembukuan, bukan posisi kas yang riil. sebagai contoh, apabila pada tanggal januari ditemukan adanya kesalahan membuka sp2d yang diterbitkan pada tanggal desember belanja yang dibebankan pada sp2d seharusnya sebesar dicatat oleh fungsi akuntansi sebesar atas kesalahan tersebut maka dilakukan koreksi pada tanggal januari jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi adalah sebagai berikut: biaya jasa kerja des pendapatan apbd mencatat sp2d atas belanja jasa kerja) jurnal koreksi yang dilakukan adalah biaya jasa kerja jan pendapatan apbd mencatat koreksi atas kesalahan pencatatan sp2d lssebagai contoh: pada tanggal maret telah terbit sp2d untuk belanja modal alat kesehatan senilai rp. pada april berdasarkan hasil temuan badan pemeriksa keuangan nilai wajar dari belanja modal alat kesehatan tersebut seharusnya adalah rp. , sehingga terdapat setoran pengembalian belanja. jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi adalah sebagai berikut alat kesehatan pendapatan mar apbd mencatat sp2d atas belanja modal alat kesehatan) jurnal koreksi yang dilakukan adalah alat kesehatan pendapatan lain lain mencatat koreksi atas pengembalian belanjaain lain. sebagai contoh, pada tanggal pebruari diterima setoran kelebihan belanja gaji pada tahun sebelumnya sebesar , . atas setoran tersebut maka diakui sebagai pendapatan lain lain. jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi adalah sebagai berikut bana besi biaya pegawai dec pendapatan apbd mencatat sp2d atas belanja pegawai jurnal koreksi yang dilakukan adalah pendapatan lain feb lain mencatat koreksi atas pengembalian belanjsebagai ilustrasi: pada tanggal november rumah sakit telah melakukan pembelian seperangkat merelai senilai atas pembelian tersebut telah diterbitkan sp2d ls. pada tanggal pebruari dilakukan inventarisasi atas hasil pengadaan tahun dan diketahui bahwa pembelian yang dilakukan oleh rumah sakit tidak hanya berisi merelai, melainkan juga kamera digital senilai atas hasil temuan tersebut dibuatkan peranan ama haa teman dea paras pasagaaa pag pesadasatanyaaaa perapemamasan la3 perapasangangaa man lain lain bukti memorial untuk melakukan koreksi. jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi rumah sakit adalah sebagai berikut alat kantor dan ruma tangga pendapatan dari nov apbd mencatat sp2d atas belanja merelai) jurnal koreksi yang dilakukan adalah untuk mengkoreksi akun laporan keuangan blue (akun neraca) sebagai berikut alat studio dan komunikasi peralatan kantor dan feb rumah tangga mencatat sp2d atas belanja merelai)demikian kebijakan akuntansi badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah kabupaten maluku tenggara disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta efisiensi, efektifitas serta tertib administrasi. bupati maluku tenggara, cap ttd muhamad taher hanuman pemain operasional bea man pama ane lain tek sah hop stillnaa surplus defisitapaan biaya operasional, peraturan menteri keuangan nomor tahun tentang kewenangan pengadaan barang jasa pada blulu, peraturan menteri keuangan nomor tahun tentang tata cara pengajuan, penetapan dan perubahan rencananya bisnis dan anggaran serta dokumen pelaksana anggaran blu, peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang rencana bisnis dan anggaran serta pelaksana anggaran blubea man man mess tee nan man ann mana nan man man man bea ann bea man men aa ann dan ann man nan mana ann man men lain lain pom ) operasional pama janet leo lain sah esa pama toopada secara garis besar format neraca adalah sebagai berikut blue pemerintah kabupatenmaluku tenggara neraca per desember tahun dan tahun urusan pemerintahan organisasi pee investasi permanen dea men men man dea men man men tagihan tuntutan ganti kerugian men pee jumlah aktiva misa man bea man bea utang jangka pendek lainnya emsmmasaaasas | pee bee jumlah kewajiban dan ekuitas tan ms. ntosnnninankanssin menpendanaan, dan non anggaringginformasikan mutasi ekuitas pada periode bersangkutan. struktur laporan perubahan ekuitas adalah sebagai berikut surplus defisit tahun xxxx koreksi yang mempengaruhi xxxx ekuitasdan atauarus kas blue pemerintah kabupatenmaluku tenggara per desember dan 20xo metode langsung uraian tahun tahun arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan nomor peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang badan layanan umrumah sakit umum karel sadsuitubun kabupaten maluku tenggarapada rumah sakit umum nan nan man man men man men belanja modal tidak berwujud total arus kas keluar dari aktivitas investasi arus kas bersih dari aktivitas investasi arus kas dari aktivitas pembiayaan arus kas masukpenyertaan modal investasi) daerah penerimaan pembiayaan daerah lain yang sah total arus kas masukpemberian pinjaman daerah pengeluaran pembiayaan daerah lain yang diperlukan total arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan arus kas dari aktivitas non anggaran arus kas masuk kiriman masuk penerimaan perhitungan fihak ketiga pfk) total arus kas masuk dari aktivitas non arus kas keluar kiriman uang keluar pengeluaran perhitungan fihak ketiga pfk) total arus kas masuk dari aktivitas nonoperasionalblue dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkbabi pendahuluan bab kebijakan akuntansi bab iii penjelasan atas pos pos laporan operasional bab penjelasan atas pos pos neraca bab penjelasan atas pos pos laporan arus kas bab informasi tambahan dan pengungkapan lainnyapendapatan definisiblue pendapatan blue diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. klasifikasi pendapatan blue yang bergerak dibidang kesehatanadalah:, pendapatan jasa layanan khusus blue layanan kesehatan meliputi: layanan rawat jalan layanan rawat inap layanan gawat darurat. layanan penunjang, misal: instalasi farmasi, instalasi gizi, laboratorium instalasi rehabilitasi medik, dan lain lain layanan pendidikan, penelitian dan pelatihan (khusus untuk rumah sakit pendidikan) pendapatan kapital. pendapatan jasa layanan khusus blue layanan pendidikan terdiri dari jasa layanan pendidikan dan pelatihan blue hasil kerjasama dengan pihak lain lain lain pendapatan yang sah. hibah merupakan pendapatan dalam bentuk uang barang yang diterima dari masyarakat, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi blue untuk menyerahkan barang jasa. pendapatan hibah diklasifikasikan menjadi: hibah terikatadalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan pihak lai. pendapatan hibah diakui berdasarkan dokumen penerimaan kas seperti akuntansi atau nota kredit dari sejumlah uang hibah yang diterima jika hibah berupa uang. berita acara serah terima barang sebesar nilai barang pada saat transaksi jika hibah yang diterima berupa barang. jika hibah yang diterima berupa barang pakai habis.nggaran pendapatan dan belanja daerahdiakui pada saat surat perintah pencairan dana sp2d) diterima. pendapatan dari anggaran pendapatan dan belanja negaradiakui pada saat kas diterima, berdasarkan dokumen penerimaan kas seperti surat perintah pencairan dana sp2d) atau rekening koranhasil pemanfaatan kekayaan, diakui pada saat kas diterima berdasarkan dokumen penerimaan kas. jasa giro, diakui pada saat kas diterima berdasarkan dokumen penerimaan kas seperti rekening koran. pendapatan bunga, diakui pada saat diterima berdasarkan dokumen penerimaan kas. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, diakui pada saat realisasi.jelasan lebih lanjut terkait dengan hasil investasi akan dibahas sub bab investasi. diakui sebagai pendapatan diterima dimuka. contoh dari transaksi ini adalah pembayaran uang muka oleh pasien atau penerima jasa sebelum mendapatkan tindakan pelayanan. sisa dana pendapatan diterima dimuka yang sampai dengan masa satu tahun bulan) tidak diambil oleh penerima jasa dapat direklasifikasi menjadi pendapatan lain lain, dan bisa langsung digunakan oleh blue sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pendapatan diterima dimuka termasuk dalam jenis utang kewajiban jangka pendek. pencatatan pendapatan pendapatan usaha dari jasa layanan pencatatan pendapatan dan piutang jasa layanan. contoh untuk blue bidang pelayanan kesehatan: pada tanggal juli diterima oleh fungsi akuntansi laporan realisasi pendapatan, rekapitulasi pendapatan jasa layanan, dan rekapitulasi piutang blue. dari laporan rekapitulasi pendapatan blue tampak bahwa jumlah pendapatan berdasarkan jasa layanan yang sudah diberikan oleh blue adalah rp. (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian rp. , (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah terbayar lunas dan yang belum terbayar adalah rp. (empat juta lima puluh ribu rupiah) rekapitulasi pendapatan jasa layanan periode: juli instalasi rawat darurat instalasi rawat jalan instalasi rawat inap instalasi penunjang kota ket: rekapitulasi pendapatan jasa layanan merupakan laporan yang menunjukkan jumlah realisasi pendapatan jasa layanan yang menjadi hak blue berdasarkan jasa layanan yang telah diberikan, baik yang sudah terbayar maupun yang belum terbayar. rekapitulasi pendapatan jasa layanan mencatat semua jasa pelayanan yang telah diberikan blue berdasarkan faktur tagihan, baik kepada pasien umum maupun kepada pasien yang pembayarannya dilakukan oleh pihak ketiga jamkesmas, penjamin, akses pns dan akses swasta)daerah karel sadsuitubun keputusan bupati maluku tenggara nomor tahun tentang pemberian izin operasional tetap rumah sakit umum daerah karel sadsuitubun anggur, memutuskan menetapkan peraturan bupatibadan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat blue adalah sistim yang diterapkan oleh unit pelayanrel sadsuitubun anggur kabupaten maluku tenggara yang selanjutnya disebut rsud karel sadsuitubun anggur kabupaten maluku tenggara adalah rumah sakit umum karel sadsuitubun anggur kabupaten maluku tenggara. akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikaspernyataan standar akuntansi keuangan, yang selanjutnya disingkat petnisitas usaha. ket rekapitulasi piutang merupakan laporan yang menunjukkan jumlah dan mutasi piutang pada tanggal tertentu. laporan realisasi pendapatan periode juli asa yana ulu,uu duu,uu bendahara penerimaan bendahara penerimaan pembantu nip. ket: laporan realisasi pendapatan adalah laporan yang dibuat untuk mengidentifikasi seluruh pendapatan yang sudahterbayar. berdasarkan rekapitulasi pendapatan jasa layanan baik untuk pendapatan yang sudah terbayar rp. maupun pendapatan yang belum terbayar rp. pencatatan dengan menggunakan akun laporan keuangan blue dalam jurnal adalah sebagai berikut kas bendahara jul penerimaan piutang penjamin piutang penjamin piutang penjamin piutang penjamin pendapat instalasi rawat darurat pendapat instalasi rawat jalan pendapat instalasi rawat inap pendapat instalasi penunjang piutang umum pelunasan piutang rp. dalam laporan keuangan blue diakui sebagai pengurang piutang (dicatat sisi kredit) dan penambah kas bendahara penerimaan dan tidak diakui sebagai penambah pendapatan (karena sudah diakui sebagai pendapatan saat timbulnya hak untuk menagih). pencatatan pendapatan diterima dimuka. pendapatan diterima dimuka merupakan. pendapatan diterima dimuka termasuk dalam jenis utang kewajiban jangka pendek. pendapatan diterima dimuka diakui dan dicatat saat kas diterima berdasarkan sts dan atau bukti penerimaan kas. sebagai contoh: pada tanggal juli fungsi kasir blue menerima pembayaran atas voucher uang muka senilai dari pasien rawat inap. penerimaan uang muka tersebut diterima oleh kasir dan disetorkan kepada bendahara penerimaan dengan menggunakan tanda bukti penerimaan tbp). bendahara penerimaan menyetorkan uang tersebut rekening kas blue dengan menggunakan surat tanda setoran sts) dan fungsi akuntansi blue melakukan pencatatan dengan akun laporan keuangan blue sebagai berikut sma sama anal jul penerimaan san yama dimuka pencatatan pendapatan jasa layanan atas pendapatan diterima dimuka. realisasi pendapatan atas pendapatan diterima dimuka diakui ketika blue telah melakukan jasa pelayanan. atas jasa pelayanan tersebut diakui akun laporan keuangan blue berdasarkan rekapitulasi pendapatan jasa layanan. sebagai contoh, tanggal juli xx, atas pendapatan diterima dimuka sudah dapat diidentifikasikan dalam jenis pendapatan berdasarkan jasa yang diberikan oleh blue, yaitu pelayanan oleh instalasi rawat inap sebesar , (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pelayanan oleh instalasi penunjang sebesar , (dua ratus ribu rupiah). pencatatan dalam akun laporan keuangan blue adalah berdasarkan rekapitulasi pendapatan jasa layanan sebagai berikut ppp pendapatan diterima jul dimuka pendapatan ins rawat inap pendapatan ins penunjang pencatatan pengembalian pendapatan diterima dimuka. pengembalian pendapatan diterima dimuka terjadi jika jumlah pendapatan diterima dimuka lebih besar dari jumlah faktur tagihan. atas pengembalian pendapatan diterima dimuka kepada wajib bayar, kasir membuat bukti pengeluaran yang otorisasi oleh pejabat yang berwenang. berdasarkan bukti pengeluaranjul pendapatan diterima dimuka bendahara kas penerimaan penghapusan pendapatan diterima dimuka jika pendapatan diterima dimuka sudah tidak memungkinkan untuk direalisasikan karena berbagai macam hal, maka dalam jangka waktu satu tahun bulan) pendapatan diterima dimuka dihapus dan diakui sebagai pendapatan lain lain. sebagai contoh, pasien rawat inap sebagaimana contoh diatas pulang dengan tidak mengambil sisa vouchernya. pencatatan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi atas penghapusan pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut men lan powmmtermtman par pendapatan lain khusus untuk blue pelayanan bidang kesehatan pencatatan jasa layanan yang bersumber dari pihak ketiga pihak penjamin) saat blue memberikan jasanya kepada pasien dengan penjamin saat blue memberikan jasanya kepada pasien dengan penjamin akan dicatat dalam rekapitulasi pendapatan blue berdasarkan faktur tagihan. pencatatan pendapatan dalam jurnal sama seperti telah dijelaskan dalam ilustrasi sebelumnya. saat blue melakukan klaim berdasarkan verifikasi tim independen saat blue melakukan klaim, fungsi akuntansi tidak melakukan pencatatan, akun laporan keuangan blue. misalnya, berdasarkan jasa pelayanan yang telah diberikan blue kepada pasien dengan penjamin sebesar (sesuai tarif blue) tanggal juli blue melakukan klaim. dari hasil verifikasi tim independen jumlah klaim yang disetujui sebesar rp. (tarif penjamin), maka blue akan mencatat selisih tersebut sebagai selisih lebih kurang klaim. saat dana pihak penjamin cair saat dana pihak penjamin cair (diterima dalam rekening blue), bendahara penerimaan akan mengakui sebagai pendapatan jasa layanan pada laporan realisasi pendapatan sebesar kas yang diterima. berdasarkan laporan realisasi pendapatan, rekapitulasi piutang dan nota kredit fungsi akuntansi melakukan pencatatan kedalam jurnal dengan menggunakan akun laporan keuangan blue. laporan realisasi pendapatan periode: juli dan dengan dengan akan man ber pend. jasa layanan bendahara penerimaan bendahara penerimaan pembantu nip.fungsi akuntansi berdasarkan laporan realisasi pendapatan, rekapitulasi piutang dan nota kredit melakukan pencatatan akun laporan keuangan blue selisih lebih kurang piutang pencatatan dengan menggunakan akun laporan keuangan blue sudah tidak mencatat pendapatan lagi, karena pendapatan sudah diakui dan dicatat saat hak untuk menagih timbul berdasarkan rekapitulasi pendapatan jasa layanan. pencairan akan diakui sebagai pengurang piutang penjamin. dengan adanya pencairan dana penjamin sebesar rp. (tujuh ratus ribu rupiah) piutang penjamin sebesar rp. (delapan ratus ribu rupiah) telah dianggap tertatih semua dan selisihnya sebesar rp. (seratus ribu rupiah) akan dibebankan sebagai selisih lebih kurang kerugian klaim. jika pencairan dana penjamin lebih besar dari piutang penjamin, maka selisihnya juga diakui dan dicatat sebagai selisih lebih kurang kerugian klaim. pencatatan pendapatan diterima dimuka dari pihak penjamin pelayanan kesehatan. beberapa penjamin pembiayaan pelayanan kesehatan memberikan uang muka terlebih dahulu kepada rumah sakit. praktik ini lazim digunakan untuk mekanisme penjamin dari jamkesmas yang memberikan dropping dana terlebih dahulu kepada masing masing rumah sakit. pada saat dana jamkesmas diterima oleh blue, maka berdasarkan rekening koran, fungsi akuntansi akan mencatatnya dengan menggunakan akun laporan keuangan blue. sebagai contoh, pada tanggal januari diterima dana jamkesmas oleh blue sebesar rp. (seratus juta rupiah) makakas jan penerimaan pendapat diterima dimuka saat dana jamkesmas cair fungsi akuntansi tidak mencatat sebagai penambah kas bendahara penerimaan tapi sebagai pengurang pendapatan diterima dimuka. pencatatanagt dimuka selisih lebih kurang kerugian klaim piutang jamkesmas pendapatan hibah. pencatatan hibah berupa konal blue mengenai sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh bluarekeningtanggal agustus blue menerima hibah dari yayasan paru indonesia berupa uang tunai senilai rp. (lima juta rupiah). berdasarkan bukti penerimaan kas (akuntansi) maka fungsi akuntansi blue akan melakukan pencatatan sebagai berikut agt kas bendahara penerimaan pendapatan hibah pencatatan hibah berupa barang pakai habis tanggal agustus blue menerima hibah dari yayasan paru indonesia berupa alat kesehatan habis pakai. harga pasar dari alat kesehatan habis pakai tersebut adalah rp. (tiga juta rupiah). berdasarkan berita acara serah terima barang maka fungsi akuntansi blue akan melakukan pencatatan. pencatatan hibah tersebut untuk hibah dalam bentuk barang pakai habis tergantung dari metode pencatatan persediaan yang digunakan oleh blue. jika blue menggunakan metode fisikbiaya bahan. jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut agt biaya bahan pendapatan hibah sebaliknya, jika blue menggunakan metode perpetualpersediaan bahan pakai habis. jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut persediaan bahan pakai les yin pendapatan hibah pencatatan hibah berupa barang modal jika pada tanggal agustus xxblud menerima hibah dari yayasan paru indonesia berupa alat kedokteran. harga pasar dari alat kedokteran tersebut adalah rp. (tujuh juta rupiah). berdasarkan berita acara serah terima barang maka fungsi akuntansi blue melakukan pencatatan sebagai berikut meo| hibah pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain. pencatatan pendapatan dan piutang hasil kerjasama blue mengadakan kerjasama dalam bentuk sewa tempat untuk usaha fotokopi. dalam nota perjanjian disebutkan bahwa pembayaran sewa dilakukan setiap akhir bulan sebesar rp. (satu juta rupiah). pada agustus belum ada pembayaran untuk sewa tempat, atas tunggakan tersebut telah dicatat dalam rekapitulasi piutang. berdasarkan rekapitulasi piutang fungsi akuntansi hanya melakukan pencatatan dengan menggunakan akun laporan keuangan blue. jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut piutang hasi agt kerjasama pendapat hasil kerjasama pencatatan pelunasan piutang hasil kerjasama tanggal september terdapat pembayaran ataspiutang hasil kerjasama. atas pembayaran tersebut telah dicatat rekapitulasi piutang sebagai mutasi kurang. rekapitulasi piutang periode: juli piutang hasi kerjasama berdasarkan rekapitulasi piutang, fungsi akuntansi melakukan pencatatan sebagai berikut kas bendahara sep penerimaan piutang hasil kerjasama pendapatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pendapatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerahdiakui dan dicatat berdasarkan surat perintah pencairan dana sp2d) dan pengesahan surat pertanggungjawaban ganti uang spj gu) yang bersumber dari dana kas umum daerah. berikut adalah beberapa cara pencatatan surat perintah pencairan dana sp2d) dan pengesahan surat pertanggungjawaban diterima oleh fungsi akuntansi surat perintah pencairan dana langsung( sp2d ls)tanggal september dengan rincian sebagai berikut anja moda gedung tempat kerja pendapatan denda keterlambatangedung sep ekuitas utang pendapatan denda keterlambatan pendapatan apbd atas pendapatan denda keterlambatan khasnya tidak diterima oleh blue, tetapi langsung masuk kas umum daerah. pendapatan denda keterlambatan diperlakukan seakan akan ada kas yang masuk dari pendapatan kemudian disetor kas umum daerah, sehingga atas penyetoran tersebut akan mengurangi ekuitas. diterima oleh fungsi akuntansi surat perintah pencairan dana sp2d) gaji tanggal oktober dengan rincian sebagai berikut gaji pokok tunjangan jabatan pembulatan gaji pembulatan gajibiaya pegawai utang pendapatan apbd dalam contoh diatas, tampak jumlah pendapatan anggaran pendapatan dan belanja daerah diakui sebesar rp. (setelah dikurangi dengan potongan pembulatan gaji), karena rekening potongan sama dengan rekening belanja, sehingga potongan pembulatan gaji akan mengurangi realisasi belanja pembulatan gaji, berbeda dengan contoh sebelumnya dimana rekening potongan berbeda dengan rekening belajarnya, sehingga pendapatan anggaran pendapatan dan belanja daerahdiakui bruto sebelum dikurangi dengan potongan. diterima oleh fungsi akuntansi surat perintah pencairan dana ganti uang sp2d gu) tanggal oktober dengan rincian sebagai berikut kas bendahara pengeluarkas bendahara pengeluaran pendapatan apbd surat perintah pencairan dana ganti uang sp2d gu) tidak diakui sebagai pendapatan anggaran pendapatan dan belanja daerahtetapi sebagai penambah ekuitas. pengakuan pendapatan anggaran pendapatan dan belanja daerahadalah saat surat pertanggungjawaban up gu tu disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. pengesahan surat pertanggungjawabanyang diterima oleh fungsi akuntansi blue dicatat akun laporan keuangan blue. pencatatan dalam jurnal dengan menggunakan akun laporan keuangan blue adalah sebagai berikut honorarium narasumber xxxx rendah kas pengeluaran xxxx saat pengembalian pada akhir tahun anggaran nilai yang dicatat adalah sebesar jumlah uang yang dikembalikan. pencatatan dalam jurnal dengan menggunakan akun laporan keuangan blue adalah sebagai berikut rendah kas pengeluaran xxxx pendapatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara pendapatan dari anggaran pendapatan dan belanja negaradiakui dan dicatat berdasarkan surat perintah pencairan dana sp2d) atau nota kredit. ketika surat perintah pencairan dana sp2d) atau nota kredit diterima oleh bendahara penerimaan blue pada saat itu diakui penambahan pendapatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara laporan keuangan blueilustrasi sebagai berikut contoh pada tanggal oktober xxblud melakukan penjualan atas sisa bangunan yang dirobohkan. atas penjualan tersebut telah diterima kas sejumlah rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah). berdasarkan dokumen penerimaan kas tersebut, fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan sebagai berikut pendapatan bunga, diakui pada saat diterima berdasarkan dokumen penerimaan kas. contoh berikut sebagai ilustrasi berdasarkan rekening koran tertanggal oktober terdapat transaksi pendapatan bunga atas deposito (kurang dari bulan) sebesar rp. (satu juta rupiah). berdasarkan rekening koran tersebut fungsi akuntansi melakukan pencatatan okt kas bendahara penerimaan bung pend deposito pendapatan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, timbul akibat adanya perubahan kurs mata uang asing. pendapatan ini diakui jika sudah ada realisasi, artinya mata uang asing tersebut telah ditukarkan dalam mata uang rupiah. contoh berikut sebagai ilustrasi blue pada bulan januari 20xx menerima hibah berupa mata uang asing sebesar usa. pada saat itu kurs tengah bank indonesia sehingga atas pendapatan hibah tersebut diakui menambah kas sebesar rp. , . pada tanggal november mata uang asing tersebut ditukarkan dalam mata uang rupiah, dimana pada saat ini kurs tengah bank indonesia adalah rp. , . atas transaksi tanggal november xx, fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan. kas bendahara penerimaan pendapatan keuntungan selisih nilai tukar rupiah oleh blue maupun olehlaporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, pensaat tangal pelaporanwaktu yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum catat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan. bab maksud dan tujuan maksud disusunnya kebijakan akuntansi blue adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan blue. tujuan disusunnya kebijakan akuntansi bluekurangkan dari harga pembelian dan diakui sebagai pendapatan. contoh berikut sebagai ilustrasi pada tanggal november xxblud melakukan pembelian rim kertas rp. (lima juta rupiah). atas pembelian tersebut terdapat potongan harga (sepuluh persen). jumlah yang dibayarkan adalah rp. (empat juta lima ratus ribu rupiah). potongan harga sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah) akan diakui sebagai pendapatan potongan. berdasarkan akuntansi pembelian maka fungsi akuntansi mencatat: mep biaya alat tulis rendah kas bai pembelianperoleh dalamyajian dan pengungkapan pendapatan disajikan dalam kelompok pendapatan pada laporan operasional, dan diungkapkan secara rincikebijakan akuntansi biaya definisi biaya laporan operasional atau biasa disebut deng biaya operasional, mencakup seluruh biaya yang menjadi beban blue dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi. biaya operasional terdiri dari: biaya jasa pelayanan biaya pemeliharaan biaya barang dansa biaya pemeliharaan biaya barang dansa biaya promosi, biaya umum dan administrasi lain lain. biaya non operasionalterdiri dari:pengakuan biaya pengakuan biaya atas pengeluaran dari rekening kas umum daerah yaitu berdasarkan surat perintah pencairan dana langsung sp2d ls). pengakuan biaya atas pengeluaran dari rekening kas bendahara pengeluaran blue yaitu berdasarkan pengesahan surat pertanggungjawaban. kewajiban blue yang belum terbayar diakui sebagai biaya pada akhir periode. pencatatan biaya pencatatan belanja atas pengeluaran dari rekening kas umum daerah pada laporan keuangan blue atas belanja dari rekening kas umum daerah dicatat sebagai biaya atau penambah aset berdasarkan surat perintah pencairan dana langsung sp2d ls), contoh berikut sebagai ilustrasi saat belanja modal tanggal maret20 bagian penerimaan barang blue telah menerima unit ppk skpd akan membuat spm nomor tanggal maret bukan telah menerbitkan surat perintah pencairan dana langsung sp2d ls) sebagai berikut lembaran ramah belanja modal peralatan kantordan penambahan aset langsung berdasarkan surat perintah pencairan dana langsung sp2d ls) sebagai berikut mar peralatan kantor dan utang ppn pendapatan apbd pencatatan dalam akun laporan keuangan blue tidak diakui sebagai biaya tapi diakui sebagai penambah aset. saat belanja barang dan jasa tanggal maret bagian penerimaan barang blue telah menerima alat kesehatan pakai habis senilai rp. (dua puluh juta rupiah)., ppk skpd akan membuat spm nomor bukan telah menerbitkan surat perintah pencairan dana langsung sp2d ls) sebagai berikut: belanja alat kesehatan pakai habisatau penambahan aset berdasarkan surat perintah pencairan dana langsung sp2d ls). pencatatan dengan menggunakan akun laporan keuangan blue adalah sebagai berikut mar biaya alat kesehatan pakai habis utang ppn pendapatan apbd belanja alat kesehatan habis pakai dalam laporan keuangan blue dicatat dan diakui menambah biaya jika metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah metode fisik, tetapi jika metode pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual maka belanja alat kesehatan pakai habis akan diakui menambah persediaan. contoh pencatatan jurnal jika metode perpetual yang digunakan dalam mencatat persediaan adalah sebagai berikut persediaan alat kesehatan mar pakai habis utang ppn pendapatan apbd pencatatan belanja atas pengeluaran dari rekening kas bendahara pengeluaran (dana up gu tu fungsional). pencatatan belanja biaya atas pengeluaran dari rekening kas bendahara pengeluaran (dana up gu tu fungsional) denganku laporan keuangan blu adalah berdasarkan pengesahan surat bertanggungjawab spj) yang sudah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. misal pada tanggal januari20 diterima oleh fungsi akuntansi pengesahan spj untuk periode bulan desember dari dinas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut pengesahan spj sumberdaya subsidi tanggal desember belanja alkespakai habis belanja dokumentasi total atas pengesahan spj tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dengan menggunakan akun laporan keuangan blu sebagai berikut pencatatan menggunakan metode fisik dec xxi| biaya atk biaya alves pakai habis biaya listrik bendahara kas pengeluaran pencatatan menggunakan metode perpetual dec xx| biaya atk persediaan alves pakai habis biaya dokumentasi biaya telepon bendahara kas pengeluaran belanja air, listrik dan telepon yang tampak dalam pengesahan surat bertanggungjawab spj) atas adalah atas pemakaian air, listrik dan telepon bulan november yang dibayar pada bulan desember. kewajiban blue atas pemakaian air, listrik, dan telepon bulan desember diakui sebagai biaya pada akhir periode. jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi untuk mengakui kewajiban blue yang belum terbayar adalah sebagai berikut tangga debut dec biaya air biaya listrik biaya telepon utang belanja air utang belanja listrik utang belanja telepon pencatatan pelunasan belanja belanja air, listrik dan telepon bulan desember dibayar pada bulan januari 20xx. misal tanggal pebruari diterima oleh fungsi akuntansi pengesahan surat pertanggungjawaban bulan januari sebagaiberikut pengesahan spj sumber dana subsidi tanggal januari20 belanja dokumentasi total berdasarkan pengesahan surat pertanggungjawaban spj)pencatatan dengan menggunakan akun laporan keuangan blue biaya dec dokumentasi biaya listrik biaya telepon bendahara kas pengeluaran belanja air, listrik. telepon dalam pencatatan dengan menggunakan akun laporan keuangan blue tidak diakui sebagai biaya (biaya sudah diakui pada akhir periode) tetapi diakui sebagai pengurang utang air, listrik dan telepon. pengukuran biaya diukuryajian dan pengungkapan biaya disajikan dalam kelompok biaya pada laporan operasional blue. biaya disajikan dengan dua klasifikasi utama yaitu biaya operasional dan biaya non operasional. rincian biayablue menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan sakperangkat daerah atau kepala unit kerja pada perangkat daerahlaporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporanlampiran peraturan bupati maluku tenggara nomor tahun tanggal desember kebijakan akuntansi piutang piutang lain lain persediaan berikut ini diuraikan kebijakan akuntansi untuk masing masing jenis aset lancaralat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. pengertianpenyusunanm pengertianmaksimal3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal kebolehannya. pengertian setara kas ini juga meliputi deposito bulanan atau3 (tiga) bulanan yang dapat diperpanjang lagi. kas terdiri atas: kas bendahara penerimaan kas bendahara pengeluaran kas bank. kas bendahara penerimaan adalah jumlah uang berada brankas atau rekening bank bendahara penerimaan yang merupakan sisa dana fungsional. kas bendahara pengeluaran adalah jumlah uang yang berada brankas atau rekening bank bendahara pengeluaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang telah dianggarkan dalam apbd yang bersumber dari surat perintah pencairan dana sp2d) up gu tu ls. sisa dana fungsional bendahara pengeluaran pada akhir tahun disetorkan bendahara penerimaan. kas bank merupakan jumlah uang yang berada rekening bank bendahara, baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran. penggunaan akun kas bank ini ditujukan untuk membuat laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. dalam penyajian neraca, akun kas bank ini tidak dimunculkan karena telah digabung dengan akun kas bendahara penerimaan dan kas bendahara pengeluaran. dengan kata lain, penggunaan akun ini bukan untuk penjualan, melainkan untuk pencatatan dalam buku kas umum bku) bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan. setara kas terdiri atas: simpanan bank dalam bentuk deposito kurang dari (tiga) bulan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari (tiga) bulan. pengakuan kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. sebagai ilustrasi, berikut ini diberikan contoh: blue menerima sp2d sebesar (dua ratus juta rupiah) pada tanggal oktober xx. berdasarkan sp2d tersebut fungsi akuntansi akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut misa dis mars okt kas bendahara pengeluaran ekuitas kas bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran merupakan sisa dana uang persediaan up gu tu) yang sampai dengan akhir tahun masih berada bendahara pengeluaran. jika pada akhir periode akuntansi terdapat sisa kas bendahara pengeluaran yang bersumber dari surat perintah pencairan dana langsung sp2d ls), atas sisa kas tersebut tidak diakui sebagai pendapatan melainkan sebagai utang belanja (transaksi non anggaran). pada saat pembayaran atas utang belanja tersebut dilakukan jurnal balik tanpa melibatkan penganggaran belanja. berikut ini disajikan ilustrasi: pada tanggal desember didapat sejumlah uang (empat juta lima ratus ribu rupiah) rekening bank bendahara pengeluaran yang bersumber dari surat perintah pencairan dana langsung sp2d ls) untuk pembayaran uang lembur pegawai bulan desember. uang lembur tersebut baru dibayarkan pada tanggal januari xx. jurnal yang dibuat oleh atas transaksi tersebut adalah: okt kas bendahara pengeluaran utang belanja pegawai pembayaran uang lembur kepada pegawai pada tanggal januari akan dicatat sebagai berikut okt utang belanja pegawai bendahara kas pengeluaran utang belanja pegawai merupakan utang jangka pendek yang harus dilunasi sebelum (dua belas) bulan. atas munculnya utang belanja pegawai pada akhir periode akuntansi, blue tidak perlu menganggarkan melalui rekening pembiayaan mengingat sifat utang tersebut adalah utang jangka pendek dan telah dianggarkan pada tahun sebelumnya pos belanja. kas bendahara penerimaan menampung pendapatan fungsional yang diterima oleh blue. jadi, mutasi tambah kas yang ada rekening bank bendahara penerimaan merepresentasikan penerimaan pendapatan fungsional. saldo rekening kas dan bank bendahara penerimaan pada akhir tahun anggaran merepresentasikan sisa lebih pembiayaan anggaran siapa) pada tahun yang bersangkutan. deposito berjangka kurang dari (tiga) bulan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan nilai nominal yang tercatat dalam deposito tersebut. pengeluaran kas yang digunakan untuk mendepositokan kas blu dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan yang diterbitkan oleh bendahara penerimaan dengan persetujuan pimpinan blue. pengeluaran kas untuk investasi jangka pendek yang kurang dari (tiga) bulan ini tidak perlu dianggarkan apbd karena pengeluaran kas ini merupakan bentuk dari manajemen kas. hasil investasi jangka pendek tidak diakui sebagai pendapatan melainkan diakui menambah kas dan setara kas. pengukuran kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiah tersebut. apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka kas tersebut dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah pada tanggal laporan. pengukuran kas bendahara pengeluaran penerimaan adalah sebesar nilai tunai dari saldo kas yang menurut catatan dan fisik berada bendahara pengeluaran penerimaan. deposito berjangka kurang dari (tiga) bulan dicatat sebesar nilai nominal dari deposito yang bersangkutan. penyajian dan pengungkapan kas disajikan dalam kelompok aset lancar pada neraca blue berdasarkan nilai nominalnya. kas bendahara penerimaan disajikan berdasarkan saldo kas yang masih tersimpan bendahara penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan fungsional setelah dikurangi dengan jumlah distribusi dana fungsional bendahara pengeluaran dan ditambah dengan setoran sisa dana fungsional bendahara pengeluaran. kas bendahara pengeluaran disajikan berdasarkan saldo kas yang masih tersimpan bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa dana uang persediaan up tu tu), sisa surat perintah pencairan dana langsung sp2d ls) yang belum dibayarkan kepada yang berhak, dan sisa dana fungsional yang belum disetor bendahara penerimaanguna membedakan dengan deposito berjangka yang masuk dalam kategori kas dan setara kas, maka pengertian investasi jangka pendek disini meliputi investasi yang memiliki jangka waktu mulai dari (tiga) bulan sampai dengan (dua belas) bulan. suatu investasi dikategorikan investasi jangka pendek bila memenuhi kriteriapembelian sertifikat bank indonesia sbi) pembelian surat perbendaharaan negara spn)akuan secara umumberikut ini disajikan contoh pengakuan akuntansi investasi jangka pendek mulai dari perolehan hingga penjualan: pencatatan penambahan investasi jangka pendek sebagai ilustrasi, rsu karel sadsuitubun memutuskan untuk meletakkan sebagian dananya dalam deposito bank ixi untuk jangka waktu (empat) bulan sebesar rp. (lima ratus juta rupiah). maka jurnal standar yang dibuat ketika melakukan transfer dana dari rekening bank bendahara penerimaan bank ixi adalah sebagai berikut: deposito bendahara kas penerima mencatat penempatan deposito bank xi) pencatatan penerimaan hasil investasi atas penempatan dana deposito bank ixi, menerima pendapatan bunga sebesar (sepuluh persen) dari nilai nominal. maka jurnal standar yang dibuat ketika menerima transfer pendapatan bunga dari bank ixi adalah sebagai berikut: kas bendahara penerimaan bung pendapatan deposito mencatat penerimaan bunga deposito dari bank xi) pencatatan penerimaan hasil divestasi pada akhir bulan keempat, dana deposito bank ixi dialihkan kembali rekening kas bendahara penerimaan bank jatim. maka jurnal standar yang dibuat untuk mengakui penerimaan kas atas dana deposito tersebut adalah sebagai berikut: kas bendahara penerimaan investasi jangka pendek mencatat penerimaan dana deposito dari bank xi)wah hukum yang terkait. pelepasan dan pemindahan investasi pelepasan investasi oleh blue dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah provinsi maluku dan lain sebagainyaendek disajikan pada pos aset lancar neraca. investasi jangka pendek yang berasal dari manajemen kas mempunyai pasangan akun ekuitas. investasi jangka pendek yang disajikan pada aset lancar disajikan pula dengan jumlah yang sama pada pos ekuitas. hal hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan blueketentuan umum piutang definisi jangka waktu pelunasan. berdasarkan jangka waktu penugasannya piutang blue diklasifikasikan menjadi: piutang lancar piutang lancar merupakan piutang yang diidentifikasikan dapat tertatih dalam jangka waktu (satu) tahun. piutang tidak lancar piutang tidak lancar merupakan piutang yang diidentifikasikan dapat tertatih dalam jangka waktu lebih dari (satu) tahun. menurut jenisnya piutang blue dapat dikelompokkan menjadi: piutang jasa layanan piutang jasa layanan merupakan piutang yang timbul dari penyerahan barang dan atau jasa dalam rangka kegiatan operasional blue. piutang jasa layanan termasuk dalam kategori piutang usaha. piutang jasa layanan khusus untuk blue bidang pelayanan kesehatan dapat terdiri dari piutang umumiutang bpjs khusus blue kesehatan) piutang bpjs. piutang jamkesda khusus blue kesehatan) piutangdaerah apbd). piutang institusi penjamin khusus blue kesehatan) piutang dengan institusi penjamin merupakan piutang yang dialihkan kepada pihak institusi penjamin kesehatan yang telah melakukan ikatan kerjasama iks) dengan blue dan digunakan oleh pegawai institusi penjamin. (sebagai contoh karyawan telkom, pln, perusahaan rokok atau perusahaan lainnya). piutang lain lain piutang lain lain adalah piutang yang timbul dari penyerahan barang dan atau jasa dan atau uang diluar kegiatan operasional blue. contoh dari piutang lain lain adalah piutang pegawai, piutang sewa, bagian lancar piutang tp tgr, dan lain lain. pengakuan piutangdari penyerahan tersebut. piutang diakui saat timbul potensi penerimaan kas yang menjadi hak blue. piutang berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan. pengukuran piutang diukur sebesar nilai nominal berdasarkan faktur yang telah diterbitkan oleh blue dan disajikan sebesar nilai bersihktiva lancar dalam neraca. sedangkan setiap bulannya blue wajib mengajukan sp3b yang disahkan oleh dinas kesehatan kepada ppid untuk diterbitkan sp2b oleh ppidsaldo anggaran lebih, laporan ekuitasbab kebijakan akuntansi pelaporan keuangan yang terdiri dari: kerangka konseptual pendapatan biaya aset lancar aset tidak lancar kewajiban ekuitas koreksi.. kebijakan akuntansi blueak atas pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam standar akuntansi keuangan, dan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam sak. piutang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar. jatuh tempo piutang terhitung sejak diterbitkannya faktur sampai dengan periode yang mewajibkan pasien membayar utangnya. dalam kasus piutang jasa layanan, jatuh tempo pelunasan piutang adalah sesaat setelah diterbitkannya faktur sebagai tanda bahwa jasa pelayanan telah diberikan sehingga pasien memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran. piutang jasa layanan disajikan dalam aktiva lancar karena target jatuh tempo pelunasan piutang tersebut tidak lebih dari (dua belas) bulan. piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertatih. piutang disajikan berdasarkan klasifikasi debitur yang masih memiliki saldo utang terhadap blue. hal hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan minimal meliputi: rincian jenis dan jumlah piutang jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk disertai daftar umur piutang kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang, disesuaikan dengan kebijakan akuntansi kabupaten maluku tenggara piutang yang dihapus bujukan dan upaya penagihan yang telah dilakukan piutang umum definisi piutang umumengakuan piutang umumpiutang umumumum berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan. metode penghapusan piutang umum menggunakan metode cadangan penyisihan. besarnya prosentase penyisihan ditetapkan dalam kebijakan akuntansi internal blue. pengukuran piutang umumumumbila terdapat pelayanan kesehatan gratis yang diberikan kepada pasien umum, maka atas jasa layanan yang diberikan tetap diakui sebagai pendapatan dan timbul piutang umum. selanjutnya piutang umum dihapuskan berdasarkan keputusan direktur blue atau bupati maluku tenggara piutang umum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net reliable value) dengan mengurangkan piutang bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertatih. penghapusan piutang umum penghapusan dilakukan saat upaya penyelesaian piutang tidak dimungkinkan lagi. penghapusan piutang umum, karena biaya kerugian piutang sudah diakui saat membentuk cadangan kerugian piutang (berdasarkan analisa umur piutang). apabila piutang umum yang dihapuskan lebih besar dari cadangan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya kerugian piutang periode berkenaan. apabila terjadi pembayaran setelah piutang umum dihapuskan, maka piutang umumdilakukan pada saat hak untuk menagih timbul berdasarkan faktur tagihan. berikut ini diberikan ilustrasi: blue memiliki kebijakan sebagai berikut pasien rawat inap melakukan pembayaran saat pulang. faktur tagihan atas pasien rawat inap dibuat setiap (lima) hari sejak pasien dirawat inap kecuali untuk pasien yang dirawat kurang dari (lima) hari faktur dibuat saat pasien pulang. pada tanggal maret telah dicetak faktur tagihan atas pasien atom suharto yang masih menjalani rawat inap. rawat inap pemakaian kamar kelas jasa dokter laboratorium pemeriksaan darah lengkap farmasi pemakaian alves pemakaian obat total biaya perawatan tanggungan penjamin nan karenaumum dan pendapatan jasa layanan dengan membuat jurnal sebagai berikut: mar piutang umum pendapat install rawat inap pendapat install penunjang pencatatan pengurangan piutang karena pembayaran misalnya pada tanggal maret terdapat pembayaran dari pasien atom sebesar rp. (dua juta rupiah)mar penerimaan piutang umum pencatatan pembentukan cadangan kerugian piutang saat cadangan kerugian piutang dibentuk berdasarkan daftar umur piutang (ilustrasi pembentukan cadangan kerugian piutang) sebesar rp. , (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal biaya kerugian dec piutang cadangan kerugian piutang pencatatan pengurangan piutang karena penghapusan misalnya pada tanggal november telah diusulkan penghapusan piutang untuk pasien atom suharto karena keberadaannya tidak diketahui, sehingga upaya penyelesaian tidak dimungkinkan lagi. atas usulan penghapusan tersebut telah terbit surat keputusan gubernur tertanggal november maka fungsi akuntansi melakukan penjualan sebagai berikut cadangan nov kerugian piutang penghapusan karena sudah diakui saat membentuk cadangan kerugian piutang. apabila piutang umum yang dihapuskan lebih besar dari cadangan kerugian piutang yang dibentuk (misal cadangan yang dibentuk adalah rp. maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut: kerugian nov cadangan piutang kerugian biaya piutang pencatatan pembayaran setelah piutang dihapuskan. misalnya pada tanggal desember terdapat pembayaran dari piutang yang telah dihapuskan (contoh sebelumnya) maka piutang umum dimunculkan kembali dengan mendebat piutang umum dan mengedit cadangan kerugian piutang, sedangkan saat pelunasan piutang dilakukan dengan mendebat akun kas bendahara penerimaan dan mengedit akun piutang. jurnal yang dibuat ketika pasien umum menyatakan kesungguhannya untuk melunasi utangnya adalah sebagai berikut: piutang dec umum kerugian cadangan piutang jurnal saat memunculkan kembali akun piutang yang telah dihapus ketika pasien umum melunasi utangnya kepada blue maka dibuat jurnal sebagai berikut: bendahara dec kas penerima jurnal saat pelunasan piutang pencatatan penyesuaian cadangan kerugian piutang. penyesuaian yang dibuat jika saldo rekening cadangan kerugian piutang lebih kecildua juta rupiah). jurnal penyesuaian yang dibuat adalah: kerugian dec biaya piutang cadangan kerugian piutang penyesuaian yang dibuat jika saldo rekening cadangan kerugian piutang lebih besarsatu juta lima ratus ribu rupiah). jurnal penyesuaian yang dibuat adalah piutang kerugian piutang piutang bpjs jamkesda khusus blue kesehatan) definisi piutang bpjs jamkesdabpjs untuk piutang bpjs dan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) untuk piutang jamkesda. pengakuan piutang bpjs jamkesda diakui saat blue telah menerbitkan rekapitulasi faktur tagihan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien bpjs jamkesda. piutang bpjs jamkesda diakui sebesar nilai faktur tagihan sesuai dengan tarif blue yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan atau peraturan gubernur. piutang bpjs jamkesda berkurang pada saat pembayaran atau ketika dilakukan penghapusan. terkait dengan data piutang per pasien perlu dibuat daftar piutang secara ekstra comptabel yang mencatat jumlah piutang, jumlah klaim dan jumlah klaim yang telah dicairkan. administrasi piutang secara ekstra comptabel dicontohkan sebagai berikut: nama pasien man pelunasan pihak penjamin bnn ket: didasarkan pada tarif blue metode penghapusan piutang yang digunakan adalah metode langsung dengan membebankan rekening biaya kerugian piutang. pengukuran piutang bpjs jamkesda bukan tarif penjamin kesehatan. perbedaan atau selisih tarif antara tarif blue dengan tarif penjamin kesehatan dicatat sebagai pendapatan lain lain atau biaya kerugian piutang. piutang bpjs jamkesdaenghapusan piutang bpjs jamkesda piutang bpjs jamkesda otomatis dihapus (dianggap telah tertatih) saat klaim telah dibayar oleh pihak penjamin kesehatan. jika terdapat selisih kurang karena perbedaan cara penghitungan (perbedaan tarif) maka selisihnya dibebankan sebagai biaya kerugian piutang. jika terdapat selisih lebih maka diakui sebagai pendapatan lain lain. bila terdapat pasien bpjs jamkesda yang tidak disetujui oleh penjamin kesehatan bpjs jamkesda baik sebagian atau seluruh jasa layanan yang telah diberikan maka piutang terhadap pasien tersebut dihapuskan bersamaan dengan pembayaran piutang bpjs jamkesda. piutang bpjs jamkesda dihapuskan ketika ada pelunasan atau terdapat kebijakan dari pemerintah untuk menghapus program dan tagihan bpjs jamkesda. penghapusan piutang bpjs jamkesda dilakukan dengan mendebat akun biaya kerugian piutang dan mengedit akun piutang bpjs jamkesda. apabila terjadi pembayaran setelah piutang bpjs jamkesda dihapuskan, maka piutang bpjs jamkesdasaat hak untuk menagih timbul berdasarkan rekapitulasi faktur tagihan atas pasien bpjs jamkesda. misalnya pada tanggal maret telah diterbitkan rekapitulasi faktur tagihan atas pasien bpjs bulan februari sebagai berikut: rekapitulasi faktur tersebut dibuat berdasarkan tarif blue. karena rekapitulasibpjs dan pendapatan jasa layanan dengan membuat jurnal sebagai berikut: mar piutang bpjs instalasi pendapatan rawat jalan instalasi pendapatan rawat inap instalasi pendapatan rawat darurat instalasi pendapatan farmasi mencatat pendapatan bpjs) pencatatan pengurangan piutang karena pembayaran pembayaran dengan nilai sama dengan piutang melanjutkan contoh diatas, misalnya pada tanggal maret berdasarkan hasil verifikasi internal dari tim bpjs, total klaim yang disetujui atas pasien jameksmas adalah sebesar kebijakan akuntansi blue pada rsud karel sadsuitubun anggur kabupaten maluku teng. cap ttd bernard rektor berita daerah kabupaten maluku tenggara provinsi maluku tahun nomor (seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus ribu rupiah). jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi adalah sebagai berikut pendapatan diterima mar dimuka piutang bpjs mencatat pelunasan piutang bpjs) pembayaran dengan nilai lebih kecil dari piutang melanjutkan contoh diatas, misalnya pada tanggal maret telah dibayar klaim atas pasien bpjs sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: total keterangan :mar dimuka biaya kerugian piutang piutang bpjs mencatat pelunasan piutang bpjs) atas pembayaran tersebut piutang bpjs telah dianggap lunas, selisih kurang diakui sebagai biaya kerugian piutang. pencatatan dengan menggunakan akun realisasi anggaran adalah sebagai berikut mar siapa pendapatan jasa layanan mencatat penerimaan pendapatan lra) pembayaran dengan nilai lebih besar dari piutang misalnya tanggal maret telah dibayar klaim atas pasien bpjs sebesar rp. (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: total keterangan adalah sebagai berikut pendapatan diterima dimuka pendapatan lain lain mencatat pelunasan piutang bpjs) selisih lebih atas pembayaran tersebut diakui sebagai pendapatan lain lain. pencatatan pengurangan piutang karena penghapusan jika pemerintah memutuskan untuk menghentikan program bpjs, dan pemerintah hanya akan mengganti piutang bpjs yang telah dikaitkan, sehingga piutang yang belum dikaitkan otomatis akan dihapuskan. misalnya tanggal november xxblud mempunyai piutang bpjs yang belum dikaitkan sebesar rp. , (lima ratus ribu rupiah). penghapusan piutang bpjs akan dicatat oleh fungsi akuntansi dalam jurnal sebagai berikut: biaya kerugian nov piutang penghapusan piutang bpjs dibebankan sebagai biaya kerugian piutang. pencatatan pembayaran setelah penghapusan piutang. bila piutang bpjs jamkesda telah dihapuskan berdasarkan keputusan menteri kesehatan atau gubernur maluku namun dikemudian hari disepakati untuk melunasi piutang yang sudah dihapuskan maka pengakuan akuntansinya dipengaruhi oleh periode pelunasan piutang tersebut. pembayaran terjadi pada periode yang sama saat piutang dihapuskan. misalnya pada bulan oktober blue telah menghapuskan piutang bpjs sebesar (lima ratus ribu rupiah). namun, kemudian tanggal desember pemerintah memutuskan untuk membayar piutang bpjs yang belum dikaitkan. tanggal desember telah diterima pembayaran klaim bpjs yang sebelumnya telah dihapus. jurnal yang dibuat untuk mencatat pembayaran piutang yang telah dihapus adalah sebagai berikut des piutang bpjs ). kerugian biaya pita mencatat pengakuan piutang bpjs yang telah dihapuskan) kas bendahara des penerimaan piutang bpjs mencatat pengakuan piutang bpjs yang telah dihapuskan) pembayaran terjadi pada periode berikutnya melanjutkan contoh soal diatas, diketahui awal tahun pemerintah memutuskan untuk membayar piutang bpjs yang belum dikaitkan. tanggal pebruari telah diterima pembayaran klaim bpjs yang sebelumnya telah dihapus pada tahun 20xx. jurnal yang dibuat untuk mencatat pembayaran piutang yang telah dihapus adalah sebagai berikut piutang feb bpjs pendapatan lain lain mencatat timbulnya piutang bpjs yang pada tahun sebelumnya telah dihapus mencatat pelunasan piutang bpjs) piutang dari institusi penjamin khusus blue kesehatan) definisi piutang dari institusi penjaminini merupakan piutang yang dialihkan kepada institusi tempat pasien bekerja yang memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh blue. dasar pengenaan tagihan jasa layanan adalah berdasarkan tarif blue. pengakuan piutang dari institusi penjamindalam hal penagihan dilakukan secara berkala periodik, maka piutang dari institusi penjamin diakui pada saat rekapitulasi faktur tagihan atas pasien yang dijamin oleh perusahaannya diterbitkan. piutang dari institusi penjamindari institusi penjamin berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan. metode penghapusan piutang dari institusi penjamin menggunakan metode langsung. penghapusan piutang dari institusi penjamin penghapusan dilakukan saat upaya penyelesaian piutang tidak dimungkinkan lagi. piutang dari institusi penjamin dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah upaya upaya penyelesaian piutang telah dilakukan dan penanggung utang tetap tidak melunasi utang sebagaimana mestinya, misalnya karena pihak perusahaan penjamin mengalami kebangkrutan. jadi, piutang dari institusi penjamin dapat diusulkan untuk dihapuskan bila blue: telah menerbitkan surat penagihan telah melakukan penagihan namun tidak diikuti dengan pelunasan utang oleh penanggung. penghapusan piutang dari institusi penjamin dilakukan dengan mendebat akun biaya kerugian piutang dan mengedit akun piutang dari institusi penjamin. apabila terjadi pembayaran setelah piutang dari institusi penjamin dihapuskan, maka piutang dari institusi penjamin dimunculkan kembali dan penyerangannya dilakukan sebagaimana pelunasan piutang. penghapusan piutang dari institusi penjamin juga terjadi ketika pasien yang bersangkutan dinyatakan bukan sebagai karyawan dari perusahaan penjamin, sehingga dilakukan pengalihan piutang dari piutang dari institusi penjamin menjadi piutang umum. tata cara pencatatan piutang dari institusi penjamin dan penghapusannya sama seperti pencatatan pada piutang bpjs jamkesda. pengukuran piutang dari institusi penjamindari institusi penjaminiutang dari institusi penjamin disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net reliable value) yaitu sebesar nominal faktur tagihan atau rekapitulasi faktur tagihan yang telah diterbitkan. persediaan definisi persediaan merupakan aset berwujud berupa barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional blueblueblueblue. dalam hal blueprotes. barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya protes setengah jadi. dalam hal blu menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategisasil pengadaan atas belanja barang hibah yang belum didistribusikan diserahkan kepada masyarakat pada akhir periode akuntansi merupakan persediaan, bukan aset tetap blueantara lain terdiri dari: persediaan bahan, persediaan barang. penganggaran barang yang masuk dalam kategori persediaan dianggarkan dalam belanja barang dan jasa, bukan belanja modal. pengakuan persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah, jika metode pencatatan persediaan menggunakan metode perpetualdea mbc dia mar persediaan bahan obat ana man jawa bendahara kas dalam metode perpetual, pencatatan persediaan dilakukan setiap ada mutasi masuk dan atau keluar. jika pada tanggal agustus xx, persediaan obat obatan tersebut telah terjual rp.biaya bahan obat baha persediaan obat untuk mencatat pemakaian bahan obat obatan kas bendahara agt penerimaan pendapatan instalasi penunjang untuk mencatat perolehan pendapatan persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock name) sesuai dengan harga terakhir pembelian jika metode pencatatan persediaan menggunakan metode fisikagt biaya bahan obat obatan bendahara kas pengeluaran pada saat pembelian persediaan tidak diakui menambah persediaan tetapi dibebankan sebagai biaya. pada metode fisik atas pemakaian persediaan fungsi akuntansi tidak melakukan pencatatan. jika pada tanggal agustus xx, persediaan obat obatan tersebut telah terjualkas bendahara penerimaan pendapatan instalasi penunjang untuk mencatat pemakaian bahan obat obatan fungsi akuntansi tidak melakukan pencatatan saat pemakaian persediaan. pada desember dari hasil perhitungan fisik didapat saldo obat obatan sebesar rp. , (seratus ribu rupiah). berdasarkan hasil penghitungan fisik fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan sebagai berikut persediaan bahan obat des obatan biaya obat bahan obatan untuk mencatat persediaan pada akhir periode pengukuran biaya perolehan atas persediaan sebagaimana dimaksud atassedangkan potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. dalam rangka penyajian nilai wajar |
bupati tojo una una peraturan daerah kabupaten tojo una una nomor tahun tentang pembentukan desa kalem kecamatan tojokalem dan upt. kalem ii: bahwa upt. kalem dan upt. kalem kecamatan tojoalem kecamatan tojokalem kecamatan tojodesa kalem kecamatan tojo yang meliputi dusun mawar, dusun melati, dusun anggrek, dusun mondo jaya dan dusun bukit makmur. pusat pemerintahan desa kalem berkedudukan dusun mawar jumlah kepala keluarga pada saat pembentukan desa kalem berjumlah jumlah penduduk pada saat pembentukan desa kalem berjumlah jiwa bab iii batas wilayah luas wilayah desa kalem km? dengan batas batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan hutan negara. sebelah timur berbatasan dengan hutan negara. sebelah selatan berbatasan dengan hutan negara. sebelah barat berbatasan dengan desa bagi. luas dan batas desa kalem sebagaimana dimaksud pada ditegaskan dalam peta batas desa wilayah desa kalem sebagaimana dimaksud pada semula merupakan bagian dari wilayah upt unit pemukiman transmigrasi) kalem dan upt. kalem ii. dengan terbentuknya desa kalem, maka asset aset pemerintahan yang bersumber dari upt menjadi milik desa kalem. peta wilayah desa kalemusaha pariwisata dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tojo una una, menimbang: bahwa keadaan alam dan kondisi budaya masyarakat diwilayah kabupaten tojo una una sangat potensial dalam pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata: bahwa melalui pembinaan dan pengendalian usaha pariwisata dapat meminimalisir dampak negatif dari usaha usaha pariwisata: bahwa melalui norma norma peraturan perundang undangan akan memberikan dasar yang jelas mengenai kewenangan pemerintah daerah kabupaten tojo una una dalam memungut izin usaha pariwisata melalui kaidah kaidah hukum yang partisipaojo una una tentang usaha pariwisakebudayaan dan pariwisata adalah dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten tojo una unolompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. penyelenggara usaha pariwisata adalah pemegang izin usaha pariwisata. izin usaha pariwisata adalah izin untuk menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat syarat perizinan yang ditetapkanahan cetak dan atau elektronikperencanaan perjalanan dan atau jasa pelayanan dan penyelengaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjaluntuk transportasi reguler umumbab penggolongan dan jenis pariwisata usaha pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara republik indonesia dapat berbentuk badan usaha perseroan terbatas pt), perseroan komanditer cv) firma fa), koperasi atau usaha perseorangan serta maksud dan tujuannya bergerak dibidang usaha pariwisata sesuai dengan bidang usaha yang dikelola. usaha pariwisata yang modalnya baik patungan antara warga negara republik indonesia dengan warga negara asing maupun penanaman modal asing, bentuk usahanya harus perseroan terbatas pt). bab iii jenis usaha pariwisata usaha pariwisata meliputidiaan alat selamrensi, dan pameran: jasa informasi pariwisata: jasa konsultan pariwisata: jasa pramuwisata: wisata tirta: wisata alam arum jeram: oo. spa: dan taman laut: usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan bupati. bab bentuk usaha dan permodalan penyelenggara usaha pariwisata berkewajiban untuk melaksanakan syarat syarat usaha pariwisata sebagaimana tercantum dalam izin usaha pariwisata. menjamin terpenuhinya kewajiban petugas atas. cc. meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha. melaksanakan usaha pelestarian dan pemeliharaan lingkungan,baik alam maupun budaya.. serata keamanan dan ketertiban umum.menjamin pemenuhan ketentuan kerja, keselamatan kerja dan jaminan kesejahteraan dan jaminan kesejahteraan bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu. penyelenggaraan usaha pariwisata tertentu dilarang menerima pengunjung dibawah umur. penyelenggaraan usaha pariwisata yang berada wilayah pesisir pantai tidak berwenang melarang pengunjung wisata lepas yang ingin menikmati keindahan alam yang berada disekitar kawasan obyek wisata,terkecuali secara nyata beritikad buruk menganggu ketertiban dan keamanan disekitarnya. usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ini ditetapkan oleh bupati. tata cara dan persyaratan tehnis penyelenggaraan usaha pariwisata pada diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab perizinan setiap pembangunan tempat usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini terlebih dahulu harus memiliki izin sementara usaha pariwisata (sup)dari kepala dinas pariwisata atas nama kepala daerah. izin sementara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ini diberikan jangka waktu paling lama enam bulan. tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin sementara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. izin usaha pariwisata setiap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini terlebih dahulu harus memiliki izin tetap usaha pariwisata itu) dari bupati. jangka waktu penertiban izin tetap usaha pariwisata itu) selambat lambatnya (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi syarat. izin tetap usaha pariwisata itu)tiap tahun. izin tetap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ini tidak dapat dipindah tanganan kecuali dengan persetujuan tertulis dari bupati. tata cara dan persyaratan memperoleh izin tetap usaha pariwisata itu) sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini ditetapkan oleh bupati. bab pencabutan dan pembatalan izin izin usaha pariwisata dapat dicabut apabilaberlaku. izin usaha pariwisata dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar. dipindahtangankan oleh pemegang izin usaha tampa persetujuan tertulis dari bupati. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha pariwisata. kegiatan usaha yang dilaksanakan bertentangan dengan maksud izin usahanya. hak penguasaan tanah dan tempat usaha hilang hangus. pencabutan izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud padaengan kedua selama (tiga puluh) hari kerja. jangka waktu antara peringatan kedua dan ketiga selama (tiga puluh) hari kerja. terhitung (tiga puluh) hari kerja sejak disampaikanpembatalan izin sebagaimana dimaksud pada dan ini dilaksanakan oleh bupati. bab vii pembinaan,terkait. bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporanpetugas sewaktu waktu dapat melaksanakan tugas ditempat usaha dan secara berkali kalibab viiiini adalah pelanggaran. bab ketentuan penyediaan penyediaidiaan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polri memberitahukan hal tersebut kepada penuh umum, tersangka atau keluargharus memenuhi persyaratanpariwisataan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam menyelengarakan kegiatan usahanya, pimpinan usahanya harus melaksanakan upaya peningkatan mutu karyawanrbitkan dinyatakan masih berlaku dan wajib didaftar2011nomor |
bupati tojo una una peraturan daerah kabupaten tojo una una nomor tahun tentang pembentukan desa loe kecamatan wales kepulauanloe: bahwa dusun loe desa tolong kecamatan wales kepulauanloe kecamatan wales kepulauanloe kecamatan walesloe kecamatan wales kepulauan yang meliputi dusun pakareme dan dusun pesona. pusat pemerintahan desa loe berkedudukan dusun pakareme. jumlah kepala keluarga pada saat pembentukan desa loe berjumlah kk. jumlah penduduk pada saat pembentukan desa loe berjumlah jiwa. bab batas wilayah luas wilayah desa loe km? dengan batas batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan desa tolong sebelah timur berbatasan dengan desa salinggoha. sebelah selatan berbatasan dengan desa kolam. sebelah barat berbatasan dengan desa tudung. luas dan batas desa loe sebagaimana dimaksud pada ditegaskan dalam peta batas desa wilayah desa loe sebagaimana dimaksud pada semula merupakan bagian dari wilayah desa tolong dengan dibentuknya desa loe, maka wilayah desa tolong terdiri dari dusun kampung baru, dan dusun kampung togean. dengan terbentuknya desa loe, maka asset aset pemerintahan yang bersumber dari desa induk menjadi milik desa loe. peta wilayah desa loerminal dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tojo una una, menimbang:: bahwa untuk menghadapi perkembangan masyarakat dan alat transportasi yang juga berkembang kearah yang modern wilayah kabupaten tojo una una, maka perlu diantisipasi secara hukum terlebih dahulu agar hukum tidak tertatih tatih menghadapi perkembangan masyarakat: bahwa kebijakan retribusi terminal dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta peranabupaten tojo una una yang menangani urusan dibidang retribusibupat. (l) oby: dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerahakaian jasa terminal: prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarifelayanan terminal meliputi penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah, ditetapkan retribusi sebagai berikut tempat parkir dalam halaman terminal mobil penumpang bukan umum seperti jeep, sedan dan jenisnya rp. sekali masuk sepeda motor rp. . sekali masuk tempat parkir dalam kawasan terminal bus dan non bus dalam kota rp. sekali masuk bus dan non bus pedesaan rp. sekali masuk bus antar kota dalam propinsi rp. sekali masuk bus sedang sit s d tempat duduk rp. sekali masuk bus tempat duduk sit keatas rp. sekali masuk bus antar kota antar propinsi rp. sekali masuk bus sedang sit s d sit tempat duduk rp. sekali masuk bus tempat duduk sit keatas rp. sekali masuk mobil penumpang umum antar kota dalam propinsi rp. sekali masuk mobil penumpang antar kota antar propinsi rp. sekali masuk parkir bermalam bus umum rp. sekali parkir parkir bermalam non bus rp. sekali parkir tempat kegiatan usaha dalam terminal bangunan kios kantin wartel rp. perbulan petak bangunan loket bus agen perusahaan angkutan rp. perbulan petak fasilitas lainnya dalam terminal tempat istirahat awak kendaraan angkutan untuk waktu paling lama enam jam rp. orang water closet wc) rp. sekali masuk kamar mandi rp. sekali masukt 1x24 dibidang retribusi daerah. mpat khusus parkir dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tojo una una, menimbang bahwa untuk menghadapi perkembangan keadaan dan masyarakat serta alat transportasi yang begitu cepat pertumbuhannya yang ada wilayah kabupaten tojo una una, maka perlu diantisipasi dengan cara membentuk dasar hukum terlebih dahulu untuk pengaturannytahan dan pembangunan daerah dalam rangka memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi, dan bertanggungjawab kabupaten tojo una una bahwa kebijakan retribusi tempat khusus parkir dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, pemerataan yang berkeadilan serta peran masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam pada huruf huruf danawasan adalah tempat atau lokasi yang sediakan dan atau tunjuk oleh pemerintah sebagailayanan penyediaan tempat khusus parkir dipungut retribusi der tempat khusus parkir yang disediakan dan dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. (l)pemakaian jasa tempat khusus parkir. bab iii cara mengukur tingkat penggunaan jasa (d) tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada facd(rumah sakit, puskesmas dll) dan sejenisnya sepeda, bendi delman dan sejenisnya rp. , kendaraan sepeda motor mobil roda dan sejenisnya rp. , kendaraan mobil jeep, kijang, adanya dan sejenis rp. , kendaraan mobil roda kecil (jenis truk dan box) rp. , kendaraan mobil roda besar dan roda rp. , kendaraan jenis fusi dan sejenisnya) parkir khusus bermalam sepeda motor rp. , kendaraan roda rp. , kendaraan bab pemungutan retribusi bagian pertama tata cara pemungutan pemungutan retribusi laksanakan oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika dan atau pihak lain yang akan atau oleh 2x24 jam dengan menggunakan formulir sts surat tanda setor)jo una una, menimbang: bahwa untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap kelancaran dan keamanan lalulintas angkutan jalan, maka perlu dilakukan pengujian kendaraan bermotor agar jalan pengoperasiannya memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan: bahwa melalui retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat meningkatkan penerimaan daerah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pelayanan kepada masyarakat yang selama ini telah berjalan dengan baik: cc. bahwa penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial sehingga perlu pengaturannya dalam spala dinas adalah kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupatens adalah surat tanda san penerimaan daerahadministrasi, operasional (pembinaan dan pengawasan). bab: struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor, sebagai berikut perlengkapan pengujian administrasi buku uji kendaraan rp. tanda uji dan segel cc. penggantian buku uji (rusak hilang) rp. penggantian tanda uji (rusak hilang) rp. pembuatan pemasangan tanda plat samping rp. ganti masa berlaku rp. perubahan status fungsi kendaraan rp. modifikasi chasis, mesin karoseri rp. i kali uji mobil penumpang roda tiga rp. mobil penumpang umum rp. cctiga rp. mobil penumpang umum rp. cc:setiap penerimaan formulir pengujian, plat ujiandijalan harus memenuhi syarat teknis untuk layak jalan sesuai dengan peraturan perundang undangan: untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi syarat syarat teknis untuk layaadalah kendaraan bermotor yang termasuk kategori mobil bus: mobil barang: mobil penumpang: sepeda motor: kereta gandeng: kereta tempelan: kendaraan khusus: dan kendaraan umum.: terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian telah memenuhi persyaratan teknis layak jalan, diberikan buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor:yak jalan dapat diuji ulang setelah dipenuhi persyaratan tehnis layak jalan yang telah ditentukan. bab vii jangka waktu pengujian jangka waktu pengujian (enam) bulan. bab viii instansi pemungut pelaksanaan pemungutan biaya pengujian, sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh bendahara khusus penerima pada dinas perhubungan kabupaten tojo una una: dinas perhubungan member laporan pertanggungjawaban tentang realisasi pungutan kepada bupati cg. dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten tojo una una secara teratur dan terus menerus setiap bulan atau sewaktu waktu apabila diminta.dipungut wilayah kabupaten tojo una una. bagian kedua(dojo una una, menimbang :a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asilberkeadilan, dan akuntabilitadan tata cara perpajakerah adalah bupati tojo una untojo una una dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri sekretaris daerah kabupaten tojo una unatojo una untojo una udannama pajak adalah pajak tojo una una,perkalian dengterulangnya pajak masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) bulan atau ditetapkan dengan keputusan bupati tojo una undan lelang adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta:membayar pajak, wajib pajak menggunakan formulir ssd. ssddilaporkan kantor daerah atau kepada pejabat yang berwenang selambat lambatnya pada berakhirnya masa pajak. jika terjadi kesalahan penulisan pada ssd, maka dapat dibetulkan dengan cara pemindahbukuan pbk), melalui permohonan wajib pajak. tojo una una. bab viiberkurang atau nihilmenandatangani surat keputustojo una una. bab viii keberatan dan banding wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati tojo una unatojo una untojo una untojo una unaojo una unatojo una uny60 (dua keseratustojo una un tojo una untojo una unatojo una un tojo una unatojo una un tojo una unatojo una untojo una un tojo una unaojo una unatojo una untojo una untojo una untojo una untojo una untojo una unbea perolehan hak atas tanah dan bangunini. bab xixtojo una una dan ditetapkan paling lambat (tiga) bulan sebelum diberlakukan. bupati tojo una unatojo una untojo una una tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunojo una una " sejahtera, demokratis, .obupati tojo una una peraturan daerah kabupaten tojo una una nomor tahun tentang penanaman modal daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tojo una una, menimbang bahwa penanaman modal daerah merupakan upaya daerah untuk mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya dalam rangka pembangunan perekonomian daerah untuk menciptakan dan perluasan lapangan kerja sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat: bahwa penanaman modal daerah dilakukan secara terencana dan sistematibahwa untuk menjamin kelangsungan penanaman modal daerah dan dapat mendorong penanam modal untuk menanamkan modalnya daerah perlu diciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif melalui pembentukan peraturan daerah tentang penanaman modalizinan terpadutojo una unojo una untojo una ukabupaten tojo una uasing, badan perseorangan warga negara republikdan atau, baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas surat persetujuan modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan masyarakat lokal adalah masyarakat adat yang masih memegang teguh dan menjunjung tinggi adat istiadatnya yang diakui dan dihormati dalam wilayah kabupaten tojo una una. bab asas dan tujuan penanaman modal daerah diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum keterbukaan akuntabilitas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah atau asal negara penanam modal kebersamaan efisiensi: berkeadilan berkelanjutan berwawasan lingkungan kemandirian dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, penanaman modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah menciptakan lapangan kerja cc. meningkatkan pembanguan ekonomi meningkatkan daya saing usaha daerah meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan mengelola ekonomi personal menjadi kekuatan ekonomi riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal mempercepat peningkatan penanaman modal daerah cc. memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan masyarakat lokal berdasarkan adat istiadatnya. kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah senantiasa memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan daerah cc. mempromosikan potensi potensi sumber daya daerah dalam bidang penanaman modal sehingga dapat menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. kebijakan dasar penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada dan disusun dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis penanaman modal daerah. rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis penanaman modal daerah sebagaimana diatur pada selanjutnya diatur dalam peraturan bupati. pemerintah daerah merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan. dan kebijakan penanaman modal dalam wilayah kabupaten tojo una una. kebijakan pemerintah daerah bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada meliputi penyiappenanaman modal daerah dan potensi sumber daya daerah yang terdiri atas sumber daya alam kelembagaan sumber daya manusia pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar pengusulan pemberian fasilitas penanaman modal luar fasilitas fiscal dan non fiscal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten bab bidang usaha semua bidang usaha pada dasarnya terbuka untuk penanaman modal kabupaten tojo una una, kecuali bidang usaha yang tertutup yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam rangka penanaman modal, pemerintah daerah kabupaten tojo una una dapat menetapkan bidang usaha yang tertutup dengan mempertimbangkan aspek potensi sumber daya daerah, pelestarian lingkungan hidup, tata ruang kabupaten, kepentingan masyarakat lokal dan atau kondisi dan ciri khas daerah bidang usaha yang terbuka dan tertutup kabupaten tojo una una sebagaimana dimaksud pada dan selanjutnya diatur dengan peraturan bupati. bab kewenangan, koordinasi dan penyelenggaraan urusan penanaman modal bagian pertama kewenangan rekomendasi dan pencabutan pemerintah daerah berwenang memberikan rekomendasi terhadap permohonan proses perizinan penanaman modal. pemerintah daerah berwenang membuat terhadap pencabutan perusahaan penanaman modal yang tidak melaksanakan kewajibannya. pemerintah daerah merupakan sistem pelayanan terpadu satu pintu ptsp) dalam rangka pelayanan perizinan penanaman modal bagian kedua koordinasi kebijakan penanaman modal pemerintah daerah wajib untuk melakukan koordinasi tentang kebijakan penanaman modal dengan pemerintah dan atau pemerintah propinsi. koordinasi sebagaimana dimaksud pada meliputi rencana umum penanaman modal daerah rencana strategis penanaman modal daerah sosialisasi kebijakan dan perencanaan, pengembangan dan kerjasama dalam dan atau luar negeri promosi penanaman modal daerah materi promosi penanaman modal daerah lokasi pelaksanaan penanaman modal perizinan penanaman modal daerah lintas kabupaten kota pertanahan ketenagakerjaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan perusahaan penanaman modal koordinasi system pelayanan satu pintu koordinasi penyusunan potensi dan peluang investasi. bagian ketiga penyelenggaraan urusan penanaman modal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan criteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. bab persyaratan dan perizinan penanaman modal setiap orang pribadi dan atau badan usaha yang akan melakuksebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis atas kertas bermeterai cukup kepada bupati melalui pejabat yang berwenang atau kepala satuan kerja perangkat daerah bidang penanaman modal. permohonan sebagaimana dimaksud pada dilampirkan profil perusahaan yang memuat akta pendirian perusahaan, pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia, serta nomor pokok wajib pajak npp) rekomendasi tata ruang wilayah kabupaten tojo una una rekomendasi dan jaminan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup surat keterangan atau bukti kepemilikan tanah atau lahan permohonan yang memenuhi persyaratan akan dibahas oleh tim koordinasi penanaman modal daerah untuk mendapatkan persetujuan persetujuan penanaman modal ditetapkan oleh bupati persetujuan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada mencantumkan lokasi pelaksanaan penanaman modal. persetujuan sebagaimana dimaksud pada merupakan izin prinsip dan landasan awal bagi perusahaan untuk mengurus izin dari satuan kerja perangkat daerah dalam bidang penanaman modal pelayanan perizinan penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah daerah mencakup persetujuan seluruh penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten persetujuan seluruh proyek dan persetujuan mdn pma atas semua bidang usaha yang telah diperuntukkan bagi penanaman modal persetujuan prinsip penanaman modal seluruh proyek baru dan persetujuan mdn pma atas semua usaha yang telah diperuntukkan bagi penanaman modal persetujuan perubahan penanaman modal. pemberian perizinan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam setelah calon penanam modal memiliki surat izin tempat usaha situ) izin gangguan ho) sertifikat atau hak atas tanah izin mendirikan bangunan imb): dokumen amdal dan ukl upl surat izin usaha perdagangan sup) tanda daftar perusahaan tdp) izin lain yang berkaitan dengan bidang usaha yang dimohonkan. izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati yang bersifat penetapan dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan dari pemohon yang telah memenuhi syarat. bab vii pelayanan terpadu satu pintu pelayanan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam dan diselenggarakan dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu. penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada selanjutnya diatur dengan peraturan bupati. penyelenggaraan pemberian persetujuan rekomendasi dan izin izin pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dibentuk oleh pemerintah daerah. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh lembaga tersendiri yang setingkat satuan kerja perangkat daerah. bab viii hak dan kewajiban penanam modal penanam modal berhak mendapatkan informasi sumber daya daerah dalam bentuk peta peluang penanaman modal dan petunjuk (direktori) yang seluas luasnya. memperolehpenanaman modal cc. memperoleh kemudahan dalam pengembangan usaha. penanam modal berkewajiban mentaati segala kewajiban pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku bidang penanaman modal cc. menghormati segala ketentuan agama dan adat istiadat masyarakat setempat menyisihkan sebagian keuntungan bersih setiap tahun untuk kepentingan masyarakat sekitar proyek penanaman modal menjaga kelestarian lingkungan hidup memiliki persetujuan penanaman modal yang merupakan izin prinsip dari bupati sebagai landasan awal untuk pengurusan izin izin dari instansi teknis selanjutnya memiliki kantor pusat atau cabang atau perwakilan atau menunjuk perusahaan daerah. pemerintah daerah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal, kecuali bagi penanam modalinsentif penanaman modal pemerintah daerah dapat memberikan insentif penanaman modal kepada penanam modal. insentif sebagaimana dimaksud pada dapat berupa insentif bidang pajak dan retribusi daerah, serta insentif non pajak daerah dan retribusi daerah. insentif bidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada dapat berupa pengurangan pajak dan retribusi daerah: penanggulangan kewajiban pajak daerah atau retribusi daerah: cc. pembebasan kewajiban pajak daerah atau retribusi daerah: insentif non pajak daerah atau retribusi daerah penyediaan sarana kawasan industry kawasan ekonomi khusus dan terpadu preferensial tarif skema skema bantuan dana modal ventura skema pembayaran bagi pengusaha lokal ( oka enterprise finance scheme les) skema bantuan pengembangan produk skema penelitian dan pengembangan skema bantuan pengembangan investasi dan pemasaran bantuan pengembangan sumber daya manusia untuk kepentingan penelitian dan pengembangan (research and development) dana aplikasi paten persetujuan persetujuan bidang jaminan penanaman modal: insentif sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu setelah menyampaikan presentasi dalam rapat yang dihadiri oleh satuan kerja perangkat daerah terkait. syarat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. bab penyelesaian sengketa penanaman modal satuan kerja perangkat daerah bidang penanaman modal berwenang memantau dan menangani permasalahan permasalahan yang mengarah pada sengketa dalam penanaman modal melalui tim yang dibentuk secara terkoordinasi yang disebut dengan satuan tugas penanaman modal task force) yang personilnya dapat dilengkapi dari satuan kerja perangkat daerah terkait. sengketa yang terjadi dalam penanaman modal disebut sengketa penanaman modal. sengketa sebagaimana dimaksud pada adalah sengketa antara pemerintah daerah dengan penanam modal. penyelesaian sengketa penanaman modal sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui jalur non litigasi. penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sebagaimana yang dimaksud pada dilakukan melalui musyawarah dan mufakat ataupun melalui arbitrasi. penyelesaian sengketa melalui arbitrasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui badan arbitrasi nasional. apabila sengketa sebagaimana dimaksud pada dan tidak dapat ditempuh penyelesaiannya atau tidak dapat memenuhi rasa keadilan para pihak, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan. bab peran serta masyarakat lokal penanaman modal daerah harus mengakui dan menghormati adat istiadat masyarakat lokal wilayah kabupaten tojo una una. setiap kegiatan usaha penanaman modal harus memperhatikan keberadaan dan hak hak masyarakat lokal yang ada dalam dan atau sekitar areal penanaman modal. dalam hal suatu usaha penanaman modal terletak diatas areal hak adat dan atau hak perorangan, hak hak dimaksud dapat dibebaskan dan atau dikonversi kedalam saham saham perusahaan. setiap kegiatan usaha penanaman modal wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam usaha penanaman modal. bab xii sanksi sanksi setiap orang atau badan yang melakukan penanaman modal yang melanggar ketentuan dan peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pembatasan kegiatan usaha cc. pembekuan kegiatan usaha penarikan fasilitas atau insentif penanaman modal pencabutan izin usaha: setiap orang atau badan yang melakukan penanaman modal yang melanggar huruf dan huruf peraturan daerah ini dapat diancam pidana berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xiii ketentuan peralihan penyelenggaraperjanjian. bab xivengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tojo una una, menimbangserta lahan masyarakumber pendapatan masyarakat sekitar hutan, cc. bahwa dalam rangka mendorong bergeraknya sektor kehutanan dengan dukungan ekonomi rakyat maka regulasi bidang kehutanan yang diterbitkan oleh daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi dibidang kehutanan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat agarmendapat pengakuehutanan kabupaten tojo una una selanjutnya tunjuk dan ditetapkan oleh bupati walikota3. izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat iphhbkipemanfaatan hutan hak hutan rakyat adalah kegiatan untuk memanfaatkan hutan hak hutan rakyat dan memungut hasil hutan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga kelestariannya. kayu rakyat adalah kayu yang dihasilkan dari budidaya tanaman kayu kayuan maupun yang tumbuh secara alami pada lahan milik masyarakat dan atau kelompok masyarakat. dana reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang iuphhdanibabkelompok masyarakat, bangunan pemerintah, fasilitas umum dan kebutuhan lokal dengan jangka waktu selama lamanya (satu) tahun dan tidak untuk diperdagangkan keluar kabupatenuntuk kayu lokal sesuai ketentuan yang berlaku. pemegang pihacamat dan kepala desa lurahldan pungutan sah lainnya.uan yang berlaku. pemegang iphhbk wajib membayar retribusi izin pemungutan hasil hutan kayu retribusi biaya cetak peta. cc. provisi sumber daya hutan pdh) dan pungutan sah lainnyaiup kkepala daerahlurahcc, badan usaha milik swasta tata cara permohonan dan pemberian iilurahjl. harusnya iup jl atas dasar ketentuan tidak membebaskan kewajiban pemegang ijl sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab viii. kegiatan tata hutan hak hutan rakyat dan penyusunayah dilaksanakancc. pemetaan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada berupa inventarisasi penataan huan hak hutan rakyat yang disusun dalam bentuk buku dan peta penataan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas kabupaten. dinas kabupate unsur sebagai berikut tujuan yang ingin dicapai, rencana: target yang akan capai, basis data dan informasi: kegiatan yang akan dilaksanakan: dan partisipasi para pihak. bagian kedua pemanfaatan hutan hak hutan rakyat dan lahan masyarakat pemanfaatan kayu pada hutan hak hutan rakyat dan pemanfaatan kayu pada lahan masyarakkayu pada hutan hak hutan rakyat dan pemanfaatan kayu pada lahan masyarakat sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui kegiatan pemungutan kayu rakyat pada hutan hak hutan rakyat diperlukan perizinan yang diterbitkan oleh bupati. pemungutan kayu rakyat pada lahan masyarakat yang dimiliki digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun, termasuk eks kebun rakyat pulau una una tidak diperlukan perizinan dan reputasinya cukup berpedoman pada peraturan menteri kehutanan nomor menhub ll peraturan menteri kehutanan nomor menhub ll peraturan menteri kehutanan nomor menhub l1 cc. tata cara permohonan dan pemberian izin pemanfaatan kayu rakyat ipar) pada hutan hak hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf ini diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian ketiga hak dan kewajiban (l) pemilik lahan yang memiliki alas hak berupa atau surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah berupa surat keterangan penguasaan tanah skt) atau bukti kepemilikan lainnya berhak untuk melaksanakan kegiatan pemungutan pemanenan terhadap tegakan kayu miliknya baik yang tumbuh secara alami maupun dengan budidaya. alas hak sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar pengajuan kepala desa kepada dinas kehutanan sebagai pemberitahuan untuk melaksanakan kegiatan penebangan, pengangkutan dan pemasaran, untuk pelayanan blank dokumen angkut, sebagai dasar pengenaan pungutan negara dan daerah maupun pungutan sah lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. pemberitahuan kepala desa lurah kepada kepala dinas sebagaimana dimaksud pada dihampiri alas hak dan data tegakan meliputi jenis dan jumlah pohon. hasil produksi kayu rakyatsesuai ketentuan yang berlaku. bab pembinaan bupati bersama perangkat daerah otonom, camat dan kepala desa lurah sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan terhadap pelaksana dan pemilik kayu rakyat wajib membantu penyediakhususnyakawasan iup k) dan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan iup jl) dapat dikenakan sanksi pencabutan izinketentuan peralihan penyelenggaraan perizinan pemanfaatan hutan, pemungutan hasilpemanfaatan hutan, pemungutan hasil hutan dan pengelolaan hutan hak hutan rakyatpemerintah daerah kabupaten sorong pp, peraturan daerah kabupaten sororongkabupaten sorong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten sorong. kepala daerah adalah bupati sorong. bupati adalah bupati. peraturan kepala daerahkabupaten sorong. pejabat adalah pegawai negeri sipil kabupaten sorongrikmati pelayanpasa! struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: jenis kendaraan tarif rp sekali parkir kendaraan roda kendaraan rodapelayanan parkirth:pelayanan parkir tepi jalcap ttd drs. sudirman,m. nip. lembaran daerah kabupaten sorong tahun nomor aan, s#ikeniygiyeksah sesuai dengan aslinya segala bagian hukum umum, kesamaan (and ishak rambutnya, sos. nspnyesuaian petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus,4. (enam ratus delapan puluh empat miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua4. (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: belanja barang pakai habis sebesar rp124. (seratus dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tigasembilan puluh tiga juta tujuh ratus sepuluhseratus dua belas juta delapan ratus delapan puluhempat juta empatdelapan belas juta tujuhsembilan juta empat puluh enamempatiar enam ratus empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas1. (satu miliar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat jutadalam rangka menyelaraskan dengan visi dan misi pemerintah kabupaten bantul sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah, maka pedoman pemberian bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana diaturmk kepada bupati cg. kepala bakpao. dokumen pencairan dana bkcan proposal dalam bentuk pdf, surat keputusan bupati tentang daftar kalurahan, lokasi, alokasi dan besaran bkk, bukti kas pengeluaran model bend .a, kwitansi, fotokopi rekening kas kalurahan, dan |
bupati bantul daerah istimewa yogyakartabupati bantul, menimbang: aa., diperlukan peta jalan roadroadjalan roadtim pengendalian inflasi nasional,im pengendalian inflasi daerah, memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi daerah tahun key strategis program sub program keterangan doo ayam buras ayam buras ayam buras meningkatdari meningkatdari meningkatdari ekor ekor ekor menjadi menjadi menjadi ekor ekor ekor anambas petelur anambas petelur anambas petelur meningkatdari meningkatdari meningkatdari ekor menjadi ekor menjadi ekor menjadi ekor ekor ekor ayam ras pedaging anambas pedaging ayam ras pedaging meningkatdari meningkat dari meningkatdari ekor menjadi ekor menjadi ekor ekor ekor menjadi ekor padi meningkat dari padi meningkat dari padi meningkat dari dilaksanakan peningkatan produksi ton menjadi ton menjadi ton menjadi oleh dinas tanaman pangan ton ton ton ketahanan jagung jagung jagung pangan dan meningkat dari meningkat dari meningkat dari pertanian kab. ton menjadi ton ton bantul ton menjadi ton menjadi agung panen ton muda) key strategis program sub program keterangan swara ms peningkatan sayuran buah sayuran buah sayuran buah dilaksanakan oleh produksi semusim meningkat semusim meningkat semusim dinas ketahanan hortikultura dari dari meningkat dari pangan dan pertanian ton menjadi ton ton menjadi kab. bantul ton menjadi ton ton buah dan sayuran buah dan sayuran buah dan sayuran tahunan meningkat tahunan meningkat tahunan meningkat dari dari dari ton menjadi ton menjadi ton ton ton menjadi ton cadangan pangan ton untuk setiap tahun ton untuk setiap tahun ton untuk setiap tahun| pemerintah daerah yang dengan penganggaran dari dengan penganggaran dari dengan penganggaran dari dilaksanakan oleh dipergunakan untuk apbd kab. bantul apbd kab. bantul apbd kab. bantul dinas ketahanan menanggulangi pangan dan pertanian kekurangan pangan, kab. bantul gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan atau keadaan darurat key strategis program sub program keterangan bertambah kelompok terdiri| bertambah kelompok dilaksanakan penambahan lumbung bertambah kelompok dari dari kelompok dari apbd terdiri dari kelompok dari oleh dinas pangan masyarakat apbd diy diy dan kelompok dari apbd diy dan kelompok ketahanan (lpm) apbd kabupaten bantul dari apbd kabupaten pangan dan bantul pertanian kab. bantul sosialisasi dan terdaftar minimal terdaftar minimal terdaftar minimal dilaksanakan oleh monitoring penerapan distributor bahan pokok distributor bahan pokok distributor bahan pokok dinas koperasi, tanda daftar pelaku dan penting baru per tahun dan penting baru per tahun dan penting baru per tahun usaha kecil dan usaha distribusi seluruh kab. bantul seluruh kab. bantul seluruh kab. bantul menengah, perindustrian dan perdagangan kab. bantul memperkuat optimalisasi sosialisasi dan optimalisasi optimalisasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan pembenahan sistem pengelolaan srg pengelolaan srg dinas koperasi, gudang sistem resi operasional serta usaha kecil dan gudang srg) penguatan kelembagaan menengah, srg perindustrian dan perdagangan kab. bantul penguatan kelembagaan penambahan minimal penambahan minimal unit penambahan minimal unit dilaksanakan dinas distribusi pangan unit dpm dpm dpm ketahanan pangan masyarakat dpm) dan pertanian kab. bantul same mean mam temen ema leo ooh ooh hei pemberian bantuan melalui apbn melalui apbn melalui apbn dilaksanakan oleh modal dan operasional untuk untuk untuk dinas ketahanan kepada gapoktan gapoktan gapoktan ppm gapoktan ppm pangan dan pertanian pengembangan usaha ppm komoditi komoditi beras komoditi beras kab. bantul pangan masyarakat beras dan dan tti dan tti (ppm) untuk tti melalui apbd melalui apbd stabilisasi harga melalui apbd untuk ppm untuk ppm tingkat konsumen dan untuk ppm komoditi bawang komoditi bawang untuk memotong rantai komoditi dan cabai, serta dan cabai, serta distribusi bawang dan tti tti beras cabai, serta tti penguatan kelembagaan implementasi kerjasama implementasi kerjasama implementasi kerjasama dilaksanakan oleh: pedagang melalui dengan digital platform dengan digital platform dengan digital platform dinas koperasi, kerjasama dengan bantul online shop) bantul online shop) bantul online shop) usaha kecil dan digital platform dalam menengah, metode distribusi perindustrian pangan dan perdagangan kab bantul, bank indonesia dinas komunikasi dan informatika kab. bantul, dinas ketahanan pangan dan pertanian kab. bantul key strategis program sub program keterangan penguatan kelembagaan petani dilaksanakan oleh maupun peternak pembinaan minimal pembinaan minimal pembinaan minimal dinas ketahanan melalui klaster pangan tahun klaster pangan tahun klaster pangan tahun pangan dan metode klaster pertanian kab. bantul peningkatan dan unit unit unit dpu pkp kab. rehabilitasi bantul jaringan irigasi primer dan sekunder penguatan pemantapan kelembagaan digitalisasi manajemen rintisan koperasi modern dinas koperasi, kelembagaan koperasi koperasi usaha kecil dan koperasi melalui menengah, pendampingan dan perindustrian dan pemberdayaan perdagangan kab. bantul kelancaran meningkatkan perluasan rumah penambahan jumlah rpk penambahan jumlah rpk penambahan jumlah rpk dilaksanakan oleh distribusi infrastruktur pangan kita rpk) minimal unit tahun minimal unit tahun minimal unit tahun perum bulog kanwil perdagangan sebagai agen yogyakarta distribusi bahan pangan pokok murah tingkat rumah tangga. meningkatkan pelayanan dilaksanakan pada hari dilaksanakan pada hari dilaksanakan pada hari dilaksanakan oleh penjualan langsung besar keagamaan, atau besar keagamaan, atau besar keagamaan, atau dinas koperasi, komoditi pangan melalui sesuai permintaan instansi sesuai permintaan instansi sesuai permintaan instansi usaha kecil dan bazaar murah kebutuhan dan konsumen, serta dan konsumen, serta dan konsumen, serta menengah, pokok paket hari besar perluasan jaringan penjualan perluasan jaringan penjualan perluasan jaringan perindustrian dan keagamaan, paket langsung secara mandiri langsung secara mandiri penjualan langsung secara perdagangan kab. corporate social mandiri bantul responsibility csr), bagian pada paket sembako setda kab bantul karyawan) bekerjasama dinas sosial kab dengan bumn dan bantul instansi lain, penjualan pasar murah bazaar, pameran) mendorong pengembangan model pengembangan business implementasi business implementasi business dilaksanakan oleh: kerjasama antar bisnis kerjasama model antara daerah model antara daerah surplus model antara daerah dinas ketahanan daerah perdagangan antar daerah surplus dan daerah dan daerah distribusi surplus dan daerah pangan dan dan fasilitasi kerjasama distribusi komoditas cabai komoditas cabai merah, distribusi komoditas pertanian kab. antar daerah untuk merah, beras, dan beras, dan perikanan cabai merah, beras, dan bantul, komoditas bahan pangan perikanan perikanan dinas koperasi, pokok usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan kab. bantul: dinas perikanan dan kelautan kab. bantul peningkatan perencanaan rest perencanaan rest pengadaan lahan rest pembangunan rest dilaksanakan pelayanan areal tempat bongkar areal tempat bongkar areal tempat bongkar areal tempat bongkar oleh dinas angkutan barang muat angkutan barang muat angkutan barang muat angkutan barang muat angkutan barang perhubungan kab. bantul jaringan jalan kabupaten ruas ruas dpu pkp kab. dalam kondisi mantap bantul key strategis program sub program target keterangan a.a os35 komunikasi memperbaiki pemantauan, pengadaan, tersedia harga tingkat tersedia harga tingkat tersedia harga tingkat dilaksanakan oleh: efektif kualitas data penyaluran stok dan konsumen, produsen, grosir, konsumen, produsen, grosir, konsumen, produsen, dinas kominfo harga bahan pokok dan eceran pasar utama dan eceran pasar utama grosir, dan eceran kabupaten bantul strategis, pengiriman pantauan bps dan pemkab pantauan bps dan pemkab pasar utama pantauan bps bantul data harga bahan pokok bantul bantul, pijakan, bantul bantul, pijakan, bps dan pemkab bantul dinas website sistem nitens, imogiri dan tikungan) nitens, imogiri dan tikungan) bantul, pijakan, nitens, ketahanan pemantauan pasar imogiri dan tikungan) pangan dan kebutuhan pokok pertanian kab. kementerian sistem bantul, informasi cadangan dinas pangan, sistem panel koperasi, harga, aplikasi usaha kecil pertanian.go.id) dan menengah, perindustrian dan perdagangan kab. bantul penguatan kualitas sinergi pencatatan harga sinergi pencatatan harga sinergi pencatatan harga dilaksanakan oleh statistik harga bahan antara dinas koperasi, antara dinas koperasi, antara dinas koperasi, dinas ketahanan makanan usaha mikro, perindustrian usaha kecil dan menengah, usaha kecil dan pangan dan dan perdagangan kab. perindustrian dan menengah, perindustrian pertanian bantul, dinas ketahanan perdagangan kab. dan perdagangan kab. kab. bantul: pangan dan pertanian kab. bantul, dinas ketahanan bantul, dinas ketahanan dinas koperasi, bantul, polres kab. bantul, pangan dan pertanian kab. pangan dan pertanian usaha kecil dan bank indonesia diy dan bps| bantul, polres kab. bantul, kab. bantul, polres kab. menengah, kab. bantul bank indonesia diy dan bps| bantul, bank indonesia perindustrian dan kab. bantul diy dan bps kab. perdagangan kab. bantul bantul polres bantul: bank indonesia dan bagian pada setda kab. bantul ket strategi sk) program pub program keterangan la penguatan informasi dinas kominfo perkembangan harga ketersediaan data dari ketersediaan data dari ketersediaan data dari kabupaten bantul bahan pokok yang produksi pertanian, produksi pertanian, produksi pertanian, dinas koperasi, terintegrasi dari perikanan dan kelautan. perikanan dan kelautan. perikanan dan kelautan. usaha kecil dan konsumen, produsen menengah, dan pedagang besar, perindustrian dan termasuk data perdagangan kab. stok. bantul dinas ketahanan pangan dan pertanian kabupaten bantul integrasi data dilaksanakan oleh pemantauan harga bahan data pasar tradisional data pasar tradisional data pasar tradisional bagian pada pangan pokok melalui masing masing pasar masing masing pasar masing masing pasar setda kab. bantul pips pusat informasi kabupaten kabupaten kabupaten dan bank harga pangan strategis) indonesia diy memperkuat rapat koordinasi rapat koordinasi bkn rapat koordinasi rapat koordinasi bkn dilaksanakan oleh: koordinasi pusat nasional hari besar pusat dengan stakeholder bkn pusat dengan pusat dengan stakeholder pid kab. bantul dan daerah keagamaan terkait, pelaku usaha stakeholder terkait terkait, pelaku usaha nasional bkn) bapak pelaku usaha bapak bapak rapat koordinasi rapat koordinasi bkn rapat koordinasi bkn rapat koordinasi bkn pid kabupaten bantul daerah hari besar daerah dengan daerah dengan daerah dengan keagamaan nasional stakeholder terkait, pelaku stakeholder terkait, stakeholder terkait, pelaku bkn) usaha bapak, instansi pelaku usaha bapak, instansi terkait dan toko swalayan usaha bapak, instansi terkait dan toko swalayan terkait dan toko swalayan pelaksanaan rapat dilaksanakan oleh koordinasi pusat dan rakorpusda 4x tahun dan rakorpusda 4x tahun dan rakorpusda 4x tahun dan bagian perekonomian daerah rakorpusda) akord 2x tahun akord 2x tahun akord 2x tahun dan sda setda kab. pid dan rapat bantul dan bank koordinasi daerah indonesia perwakilan akord) pid diy key strategis program sub program timeline target keterangan doo &.& $ penguatan kelembagaan dilaksanakan antar instansi anggota peningkatan pemahaman peningkatan pemahaman peningkatan pemahaman oleh bank pid kab. bantul peserta capacity building peserta capacity building peserta capacity building indonesia melalui program melalui pre post test melalui pre post test melalui pre post test perwakilan diy capacity building penyebaran informasi melalui media cetak, media melalui media cetak, media melalui media cetak, media dilaksanakan oleh: perkembangan harga dan elektronik, dan aplikasi elektronik, dan aplikasi elektronik, dan aplikasi dinas koperasi, himbauan belanja bijak usaha kecil dan menengah, melalui media cetak dan perindustrian dan elektronik perdagangan kab. bantul: diskominfo kab. bantul penegakan hukum sesuai kasus sesuai kasus sesuai kasus dilaksanakan oleh polres kab. bantul, sat pol dan bag. hukum pelaksanaan atraksi event event event dinas pariwisata wisata event kabupaten bantul kepariwisataan peta jalan roadinflasi daerah adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. yang menjadi kewenangan daerah. peta jalan roadmap) pengendalian inflasi daerah tahun dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian inflasi daerah kabupaten bantul selama (tiga) tahun. bab peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi daerah peta jalan roadmap) pengendalian inflasi daerahatas pelaksanaan peta jalan roadprogram kerja keterangan keterjangkauan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan oleh harga sepanjang tahun sepanjang tahun sepanjang tahun bulog kanwil sesuai kebijakan sesuai kebijakan sesuai kebijakan yogyakarta serta dinas kementerian kementerian kementerian koperasi, usaha kecil perdagangan perdagangan perdagangan dan menengah, sasaran komoditi: beras sasaran komoditi: sasaran komoditi: perindustrian dan sebagai program beras sebagai program beras sebagaiprogram perdagangan kab. cadangan beras cadangan beras cadangan beras bantul pemerintah cbp) dan pemerintah cbp) dan pemerintah cbp) dan komoditi pangan lainnya komoditi pangan komoditi pangan lainnya lainnya key strategis program sub program ranga keterangan .et dan pengolahan komoditas prasarana pasca panen dan prasarana pasca panen dan prasarana pasca panen dan dinas ketahanan cabai dan bawang merah pengolahan cabai dan pengolahan cabai dan pengolahan cabai dan pangan dan pertanian bawang merah ditingkat bawang merah ditingkat bawang merah ditingkat kab bantul kelompok tani kwt kelompok tani kwt kelompok tani kwt program pasar murah pendampingan penyediaan pendampingan penyediaan pendampingan dilaksanakan oleh melalui pendistribusian dan pendistribusian dan pendistribusian penyediaan dan dinas perindustrian dan barang kebutuhan pokok komoditas beras dan komoditas beras dan pendistribusian perdagangan diy, saat komoditas lainnya komoditas lainnya komoditas beras dan dinas koperasi, hari besar keagamaan diutamakan pada kapanewon diutamakan pada kapanewon edits lain usaha kecil dan gamma utamakan pada kapanewon kantong kemiskinan. komoditas lainnya saha kecil dan nasional bkn) kantong kemiskinan. diutamakan pada menengah, maupun just time kapanewon kantong perindustrian dan pengendalian harga kemiskinan. perdagangan kab. bantul optimalisasi toko tani pelaksanaan bazaar pelaksanaan bazaar pelaksanaan bazaar dilaksanakan oleh indonesia dan asosiasi dilakukan secara harian dilakukan secara harian dilakukan secara dinas ketahanan pasar tani selasa rabu) selasa rabu) harian selasa rabu) pangan dan aspartat) sebagai komoditas beras,telur komoditas beras,telur komoditas beras, pertanian kab. stabilisator harga ayam, gula pasir, ayam, gula pasir, telur ayam, gula bantul tingkat masyarakat minyak goreng, minyak goreng, pasir, minyak daging sapi, daging daging sapi, daging goreng, daging sapi, ayam, sayuran ayam, sayuran daging ayam, sayuran penjualan harga bahan penjualan harga bahan penjualan harga pangan pokok dengan pangan pokok dengan bahan pangan pokok harga dibawah harga harga dibawah harga dengan gan harga pasar pasar dibawah harga pasar key strategis program pub program keterangan aw. penambahan jumlah minimal tmt tti minimal tmt tti minimal tmt tti dilaksanakan oleh toko mitra tani dinas ketahanan tmt) toko tani pangan dan pertanian indonesia tti) kab. bantul pemantauan harga bahan pemantauan harga pemantauan harga pemantauan harga dilaksanakan oleh: pangan pokok pasar secara berkala setiap secara berkala secara berkala dinas koperasi, rakyat dan toko modern hari untuk jenis setiap hari untuk setiap hari untuk usaha kecil dan seluruh kab. bantul komoditas, di: jenis komoditas, di: jenis komoditas, di: menengah, pasar bantul, pasar bantul, pasar bantul, perindustrian pasar nitens, pasar nitens, pasar nitens, dan pasar tikungan, pasar tikungan, pasar tikungan, perdagangan pasar imogiri, pasar imogiri, pasar imogiri, kab. bantul, pasar pijakan. pasar pijakan. pasar pijakan. satgas pangan pemantauan pemantauan pemantauan polres bantul: distributor distributor distributor dinas pemantauan pemantauan pemantauan toko ketahanan toko swalayan toko swalayan swalayan kab. bantul pangan dan kab. bantul kab. bantul pertanian kab bantul: ket strategi program pub program keterangan posko hari besar pos pemantauan harga pos pemantauan harga pos pemantauan harga dinas nasional kebutuhan pokok pasar kebutuhan pokok pasar kebutuhan pokok pasar koperasi, keagamaan nasional bkn) bantul bantul bantul usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan kab. bantul maklumat pengendalian harga bahan pokok tetap harga bahan pokok tetap harga bahan pokok tetap dilaksanakan oleh harga yang diinisiasi oleh stabil menjelang hari libur stabil menjelang hari libur stabil menjelang hari libur satgas pangan satgas pangan polres nasional dan hari besar nasional dan hari besar nasional dan hari besar polres kab. bantul kab. bantul kepada keagamaan nasional keagamaan nasional keagamaan nasional seluruh pedagang bkn) (bkn) (bkn) komoditas pangan kab. bantul mengelola sosialisasi gerakan konsumsi ikan konsumsi ikan konsumsi ikan dilaksanakan permintaan makan ikan seluruh kg kapita th kg kapita th kg kapita th oleh dinas kab. bantul dalam kelautan dan rangka switching dan perikanan kab. pengurangan konsumsi bantul daging ayam ras dan sapi gerakan pola pangan kali kegiatan kali kegiatan kali kegiatan dilaksanakan oleh beragam bergizi pangan dan seimbang dan aman pertanian kab. b2sa) bantul key strategis program sub program keterangan how ketersediaan stok menjaga ketersediaan ton ton ton dilaksanakan oleh ketersediaan bahan pangan beras medium dalam perum bulog pasokan pokok jumlah yang cukup kanwil yogyakartamenjaga ketersediaan bahan pangan pokok beras premium, minyak beras premium, minyak beras premium, minyak untuk memenuhi goreng, gula pasir, tepung goreng, gula pasir, tepung goreng, gula pasir, kebutuhan operasi pasar, terigu, daging, dan telur terigu, daging, dan telur tepung terigu, daging, pasar murah, dan ayam broiler ayam broiler dan telur ayam broiler pelayanan bantuan pangan non tunai bpt) key strategis program pub program keterangan ko. lho pakta integritas melaksanakan menjaga ketersediaan stok menjaga ketersediaan stok menjaga ketersediaan pelaku usaha penyuluhan, dan stabilisasi harga bahan dan stabilisasi harga bahan stok dan stabilisasi harga dilaksanakan oleh penandatanganan pakta pokok pokok bahan pokok dinas koperasi, integritas dan usaha kecil dan pengawasan terhadap menengah, para pedagang, pelaku perindustrian dan usaha serta perdagangan kab. distributor bantul bersama satgas pangan polres kab. bantul memperkuat pengembangan peningkatan peningkatan peningkatan dilaksanakan oleh produksi, komoditas produktivitas sebesar produktivitas sebesar produktivitas sebesar dinas ketahanan cadangan pangan padi per tahun per tahun per tahun pangan dan pertanian pemerintah, dan beras kab. bantul pengelolaan kedelai ekspor impor jagung pangan bawang merah cabai pengembangan peningkatan peningkatan peningkatan dilaksanakan agribisnis produktivitas sebesar produktivitas sebesar produktivitas sebesar oleh dinas bawang merah: per tahun per tahun per tahun ketahanan penanaman pangan dan hektar pertanian kab. bantul unit pengolahan hasil peningkatan sapi potong sapi potong meningkat sapi potong dilaksanakan oleh populasi peternakan meningkat dari dari ekor meningkat dari dinas ketahanan ekor menjadi menjadi ekor ekor menjadi pangan dan ekor kambing meningkat dari ekor pertanian kab. bantul kambing meningkat dari ekor menjadi kambing meningkat ekor menjadi ekor dari ekor menjadi ekor ekor |
g bupati bantul daerah istimewa yogyakartstruktur organisasimbaharuan formasi pegawai dhasil analisis jabatan dapatpedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya. bab formasi dan hasil analisis jabatan formasi jabatan berupa data tentang nama jabatan dan jumlah pegawai yang dibutuhk hasil analisis jabatan berupa informasi jabatan yang terdiri dari nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ikhtisar jabatan,kelas jabat. formasi dan hasil analisis jabatan sebagaimana tersebut dalam dan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari peraturan bupati ini. uud emisi rai pertama ama uu uud 55m tamat t ari pertama aa uud smrreseiiime uut ieeateamasatasatagoa t sari pertama uud emas t pertama uu uud 55mm t sri pertama u uv m u u u u u dmi pertama aa uu m srrereaiaime uje seen uut u u d t t asa amit enda ane penslota perusakan rank etats teknis jabatan fungsional tere ama pendidikan agama aer taat ic mam maa etc rata rr oam bahasa indonesia aer ma taat ic mam bahasa aga ara pertama ema ama taat ic mam am. maa maa otr taat ic mam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan gara pertama etc pertama ema prakarsa retampiaa sara pertama aer oem bimbingan kessalng saru pertama maen ame sertamat. cum uma samasaindonea pertama asas uut atm petama aa area uut area pendiam sasmasat mmrgga dan kesan pertama uut matt patas pertama upaya peta uut oma semasa retak aai ema simbimanesa sari pertama u u pertama mma samara upertama mma asas ma u u u retak emereka o ou j oeralasekah uu oma) retak oma uu oem bahasa indera rapet oma oom semasa uu amat rapet oma uu mara oma oem pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan gara pertama u u uma above patas pertama upaya peta uut oma semasa retak aai umi pertama uut uma lemari pertama a aaa uu eeataseo u u atas ntr u pertama mma masam t sar pertama ma u u eat rapet mma maemisi ore bimbingan kesan pertama aaa uut omega uje serah uut asasi pertama aa ata uu u u area mma ma uban sak pertama aa, mma tamat ma u aaa u u u serena seepatasemoah amami adam rank oma sara gam arang omset pemasaran emas teknis jabatan tungsloral tertera oam pendidikan agama pertama bnn oam bahasa indra pertama emas amat oem pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan oma oem into ama uu oem patra revamp retak oma oom u u u uu oom semoga desa retak oma oam tekaotogiafemsi uut ara pertama uu desa oealasekah e uo dana mara u u uv emang rape uu uud 55mm t sri pertama uud amat ari pertama u u am emisi ari pertama aa m eammamaoataai t sari pertama aa u uv aa smrreseaieek ieeaaseeahuud mam eammatemak u d mara u u u uut area pendiam sasmasat mmrgga dan kesanuu elata setan mak u tpertama mma asas ma u u u eat rapet mma m ma u u u area u pendidikan jasmani olahraga dan keset dana mara u u uv uud amat amas ari pemamah uu uud 55mm pratama team sari pertama 55m uud mms u pertama uu uud 55mm simoinantesak t sari pertama aa uud memo ari pertama a uu uud aa street uut uu seena uu uud 555m u u u u d pera m mam eamasaasatatoa t sd aa u uv aaa endapan tempat oma dan kesan sri pertama aa m mam eamatiator pama t sari perma aa u uvu aaa emaratama ema pertama aa uud mam eamsaiaa uudsetia j2) rupawan, s.ip., hum mep mak u u u u uut uma lemari pertama aa aaa serena uta setuut uma saasaindonea pertama asas uut atm retak mma ma area ma u u uu area mma penilaian jamaat onmraga dan kesan ari pertama u u pertama mma paman peta sar pertama u u emisi pertama a mma ema simbimanesa ma u u u u u omega arah urea uu enda an esai sama ampas ran (oot emas teknis jabatan fungsional tertera ama pendidikan agama) oem bahasa indera oem bahasa ara pertama amat maa o oam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan gara pertama uu u u u u rapet oma oem prakarsa revamp uu emas rapet oma ummi desa uut uu oem teko eta ou u oeeralasekah u u u u aa ape usari pertama m eamsimtimanesk t sari perma aa u uv aam memo t ami pertama aa uu m sarreseaizranak uu sereh uu u a u u d dana mmm ari pertama uu uud 55mm simon tes t sari pertama uud memo ami pertama uud alam strregeaspanak u u u t ieepaa seeu u d u uv a u u d rentan sasmasat omar dan kesah pertama matt patas pertama upaya peta uut oma semasa retak aai umi pertama uut uma lemari pertama a segenap uta sem arie u u atas ntr pertama mma asas ma u u u eat rapet mma m ma u u u uu area mma penilaian jamaat onmraga dan kesan ari pertama u u pertama mma pata peta maa u u u dana ari pertama a u uud mam 55mm simoinantesak t sari pertama aa uud memo ari pertama a uu uud aam street uut uu seen tuud amatmbinaaesak sari pertama aa m eamtamaoataai t sari pertama u u a u u d kepalera taat ic mam ate ara pertama rata ama era tt taat ic mam aa. maa etc oam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ora pertama ema ato bahasa jaa ara pertama prakarsa betapa pertama ema siaga ama drama bimbingan kessamg apem muram oral sebuah tere amit ane ane perusakan ane teams teknis jabatan fungsional tere oam pendidikan agama ara pertama maa dana u u u d apem u u uv uud amanat rape uud 55mm t sari perma u uv uud emak pertama uusi sari pemamah aa u uv am ema sisinya kes t ari pertama aa uu m eamtamaoataai t sri pertama aa u uv alam smmreseaare ea serah tpenaianan ama sari pemamah aa u uv ma uu ape m mam eamasamasatmtoa t sari pemamah aa u uv aa masam t ari pertama m u u u d matematik t petama uut area penitipan sasmasat mmrgga dan kesan uut matt mamasa pertama pratama petapa uut semasa petama umami uut uma lemari arema mmrereaaree u t seeataserahrapet aa, mma asam t u u eat rapet mma m ma u u u area mm u uo utama pendidikan jasmani olahraga dan keset pertama mak u matt uut pertama uut using desa pertama a kamala aaa uut ega iruadoguu rapet aa, mma ema satasaindr sar petama u u asas pertama mma matte u t sar petama u u u uu area mma mas eta ma penitipan yasmasat omega gan kesah mma matt t sari pertama u u pertama mm daftar lampiranbantul lampiran formasi jabatan lingkungan pemerintah kabupaten bantul lampiran hasil analisis jabatan sekretariat daerah dan staf ahli bupati hasil analisis jabatan sekretariat dprd kabupaten bantul hasil analisis jabatan inspektorat kabupaten bantul hasil analisis jabatan dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga kabupaten bantul hasil analisis jabatan dinas kesehatan kabupaten bantul hasil analisis jabatan dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman kabupaten bantul hasil analisis jabatan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bantul hasil analisis jabatan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bantul hasil analisis jabatan dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan kabupaten bantul hasil analisis jabatan dinas sosial kabupaten bantul hasil analisis jabatan dinas pertanahan dan tata ruang (kundra niti mandala sarta tata sasana) kabupaten bantul hasil analisis jabatan dinas kebudayaan (kundra kebudayaan) kabupaten bantul maa dana eamsaiaa t sari pertama u u uv uud ama simtinanesk rai pertama uu uud 555m tamaoataemai t sri pertama a u uv aaa uud srresenarangk uut ieeatasertcamasatasatagoea t sari pertama uud emas t pertama uu uud aam mamak sari pertama aa m m u u uri pertama m u u u d smp negeri8nden kepala sekolah mma mam uu engagminuas umah ane ensaamaimtas sama dan pasaran masa perpustakaan ane oo tegas teknis jabatan fungsional tertera suru pendidikan agama oo ara pertama ane mam gurapprn ngga j jm5 i gura muda oo . suru maya oo mb ' " 's t gura pertama orang inn jawa mass aam wa ora bahasa ingens mam aff iif afi ara pertama ane dn. pertama orang orang gura muda oo . suru maya oo mb www j''''' m mm gura pertama orang inn jawa mass aam mes guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ' '')') | guru pertama 0rang jjjawaclmxwm wk s . guru maya mm rsssf guru mulo bahasa jawa ntt www mv i.i mtmsfr aan gura muda . sua magyar oo ' ' vw gura utama suru prakarsa ketrampilan . . a jjjawaclmxwm wk s . guru maya www #i#imm guru seni budaya ntt mtffann gura muda . sua magyar oo ' ' vw gura utama suru bimbingan konseling ara pertama ane mam aura re, mma mam ts. a ahm xwwsas,)j. kepala sekolah masa latinisasi aga ane ensata perpustakaan rank tegas teknis jabatan fungsional kereta guru pendidikan agama uud uu apeaam ari pertama aa m eamsimtimanesk t sari perma aa u uv aam memo t ami pertama aa uu m smrrereaiseaa seenari pertama aa m mam mra u d aa u uv ama ema samasamtoa sari pertama aa m mam eamsamasaags t sar pertama u uv uud pertamams ara pertama uud 55mm simon tes t sari pertama u uv uud memo ari pertama uu uud aa smmemeaasea iaama t sri perma aa u uv ama mara uu m as u u u u u u u d amar ma u uv penilaian yasmasat oman gan kesahsmmrereais ulasarie ma u u u atas ntr u pertama mma masam t sar pertama ma u u eat rapet mma ma eta u u u uu area mma penilaian jamaat onmraga dan kesan ari pertama ma u u u pertama mma uma prakarsa retampiah petama ma maa daan 55m uud arema uud 55mm simon tes t sari pertama u uv uud memo ari pertama uu uud aam srrereaias uut uu sereh umam amasinya kes t ari pertama aa uu m mam eam tamat t ari pertama u uv sematpertama taat ic mam atm ara pertama etc rata sara pertama taat ic mam am. maa oam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ora pertama ema ato bahasa jaa ara pertama apem t t ema siaga ama drama bimbingan kessamg pertama pertama oral sekian amit ane one perusakan ane etats teknis jabatan fungsional tere urai pendidikan agama ara pertama rapet uma satasaindrk uut masing pertama ata uut area uma pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pertama matt uut pertama emisi u t u u ema imbas pertama a mma tamat sar pertamau j acara pendidikan agama sar pertama u u uu rapet mma ema sahasaindrs sar pertama u u u pertama maa daan u uud mam amat t sari pertama u uv uud mara uu uud u u u u u u u u u d area penganan tempat comma dan kesan urai pertama uu uud 55mm sama t sri perma aa uud eamaratama team rapor a uu uud 55m t sari pertama aa uud mainan t ari pertama uud 555m mamaoataemai t sari pertama mam smrresenataaah u j opera sereha sari pertama aa m eamasamaatas t sari pemamah aa u uv alam mamak ari pertama a uu m m u u u u u d aa u uv uud mara jumlah formasi mam (oouuuuuu baru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan mam suru pertama orang ora prakarsa ketrampilan pertama mam ama semi budaya suru pertama orang o u oara bimbingan bersaing mam teologi informasi suru pertama orang saman pengetikan sanggar kegatansejar . sub bag tata usaha bendahara orang mami ane oensaamimiotrasi sarana dan prasarana rank ns. o jabatan fungsional tere pamong belajar pertama rae belajar rank mona bear aya rank dimas kesehatan sekretariat dinas kesehatan kabupaten bantul rematik remang ane nyah kesehatan masyarakat pertama rank amat kesehatan mayarakat ani muda orang nyata kesehatan masyarakat aht maa rang sdm aparatur anti pertama orang sdm aparatur ati muda orang asam sdm aparatur aki gaya arang pranata komputer terampil ran anata komputer mah rank anta komputer penyiaran asam ane aapamspeyaa rank ooouuu berencana ati muda subkoordinator kelompok substansi program dan pelaporan orang ana perencanaan, evaluasi dan pelaporan rang veneta data pelaksanaan program dan angan rang ensaamimtrasi umum rank bagian umum dan kepegawaian kepala subbagian umum dan kepegawaian rang ana sumber daya manusia aparat orange emeadministrasi umam oran ensaamimiotrasi kepegawaian rank ama ran oou sebagian kenangan dam kepala subbagian keuangan dansa ana laporan keuangan rank penata laporan keuangan rank orator rea ran ensaamaimiotrasi keuangan rank engedministrasi sarana dan prasarana orang ang kesehatan masyarakat o kepelabidang kesehatan mayarakat rang toni ati pertama rank atasan ane sia ran bnn hasil analisis jabatan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bantul hasil analisis jabatan dinas ketahanan pangan dan pertanian kabupaten bantul hasil analisis jabatan dinas lingkungan hidup kabupaten bantul hasil analisis jabhasil analisis jabatan dinas perhubungan kabupaten bantul hasil analisis jabatan dinas komunikasi dan informasi kabupaten bantul hasil analisis jabatan dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten bantul hasil analisis jabatan dinas pariwisata kabupaten bantul hasil analisis jabatan satuan polisi pamong praja kabupaten bantul hasil analisis jabatan dinas pemberdayaan masyarakat dan kalurahan kabupaten bantul hasil analisis jabatan dinas kelautan dan perikanan kabupaten bantul hasil analisis jabatan badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bantul hasil analisis jabatan badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah kabupaten bantul hasil analisis jabatan badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia kabupaten bantul aa. hasil analisis jabatan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bantul jumlah formasi eny kesehatan masyarakat pertama rank penyalur kesehatan masyarakat muda rang ena kesehatan masyarakat ahli maaya range administrator kesehatan pertama rang kammistrator kesehatan muda rank administrator kesehatan maa rank asasi kesehatan keluarga dan giri kepala seksi kesehatan karya dan rae keset ran keset buana rank pemeran program kesehatan kemana oran progam rank ooo aksi pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan rang rasemat ran urusan kesehatan mayarakat rank asam uma rank (ang penanggulangan penyakit kepala bidang penanggulangan penyakit rae administrator kesehatan ahi pertama range kammistrator kesehatan ati muda rank inisiator kesehatan ahli maya rank anata compete terampil rank anta komputer ane ata komputer pematang sektarian ant petama rank ita ran santapan aria sitaan terapi ane sanitaanah ane ian ran amor kesehatan anti pertama rank isemiotos kesehatan ahli uda rank iaemiolog kesehatan anti maa oran ost surveilans, imunisasi dan penyehatan lingkungan kepala seksi surveilans, imunisasi dan penyehatan lingkungan rang maan kesehatan dam pencegahan penyakit orang pengawas monitoring dan valuasi imunisasi puskesmas rang kesehatan kerja rank pemeran pengamatan penyakit dan mun rang area rank amin uma ane samirengendatian penyakit o u u ti semata seksi pengendara perak rang penyakit memuat ane ane esa kesehatan gan pencegahan peak rank eno pemberantasan penyakit menular tanggung rang east ran ensaammbuast uma ane (ang pelayanan kesehatan pama bidang pelayanan kesehatan rae oou uaaministator kesehatan ahli pertama orang kamamistrator kesehatan anti muda crane administrator kesehatan aha orang joo sai pelayanan dan pengembangan mutu kesehatan dasar dan tradisional kepala seksi pelayanan dan pengembangan mutu kesehatan dasar dan tradisonal rang ana kesehatan rank emas pelayanan keenan oran area rank (joo sai pelayanan dan pengembangan mutu kesehatan rujukan, bencana, dan pembiayaan kesehatan kepala seksi pelayanan dan pengembangan mutu kesehatan rujukan, bencana, dan pembiayaan orang kesehatan rank ento peranan rang esa pelayanan keset rank area rank (sang sumber daya kesehatan kepala bidang sumber daya kesehatan rae asisten apoteker terampil rank asin apoteker rang stem apoteker peta range bertomeas tram rank bao rank asi bertomeas penyama rank pertama ane arora aan apoteker ran area ane ata aparatur rank ana aparatur peta asas sdm aparatur ahli pertama rank ana sdm aparatur anti muda ran asas aparatur aki maya crane jumlah formasi sasa farmasi, makanan minuman dan alat kesehatan kepala seksi farmasi, makanan minuman dan alt kesehatan rang ani obat gan makanan oran asas kesehatan rank pemesan obat dan alat kesehatan ran area rank eksis gudang rama ane mamak rank sasi sumber daya manusia, sarana prasarana kesehatan, pedoman, dan kerjasama kepala seksi sumber daya manusia, sarana prasarana kesehatan, perizinan, gan kerjasama orang pengembangan sdm aparat, rang dokumen peranan rank ana pengembangan sarana dan prasarana rang asas regasama lintas sektor rank esa dokameneramah rank pemesanan progam kelembagaan dan kesan rang area rank pemesan penataan sarana dan prasarana rang ensaamimbtrasi umam ane ns. (eni pelaksana teknis daerah puskesmas oot puskesmas bantul pata puskesmas ane bagian tata usa ouo kerala sub bagian tata usaha ane sato desa rank raman tag rank maan umum ane asas kama rank jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional tertentu dokter tingkat ahi deer ahi petama ran dar giant pertama ane era ane aer utama rank apoteker tingkat ahli uu potter ahli pertama ane erat rank apoteker aster apoteker tingkat terampil asisten apoteker terampil ane asin apoteker arang asisten apoteker peta oran osama tingkat terampil perawat terampil ane watak rank mater rank amat agar atau ane saat gis tingkat team perawat gimerampl ae, amati rank mat asi peta ane omar tingkat perawat pertama rang rat ani rank tingkat templ bidan terampil orang ane 7tta inn ane (ououuuuuu serang oou pranata laboratorium kesehatan penyewa orang aemiolog tingkat terampil epidemiologi kesehatan team rang isemiotos kesehatan air rank epidemiologi kesehatan perang sitaan tingkat terap snttanan team saitama rank santan ran sanitation tingkat ai sanitation pertama ran amami ane jumlah formasi mama ema kesehatan masyarakat tingkat penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama rang eny kesehatan masyarakat ati muda crane pemalu kesehatan masyarakat madya orang o atrisionis tingkat ahli tin ahli pertama ane aan o atrisionis tingkat terampil tiro isotop kimia tingkat ai toga ahli pertama ane rae mai uga rank rank puskesmas bantul1 kepala puskesmas ane bagian tata usa ouo kerala sub bagian tata usaha ane sato remang rank raman tag rank mami umum ane ouo jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional tertera dokter tingkat aki dear ama rank ran aer tamtama ane aktor gigi tingkat dee ahli pertama ane raya ane oke tangkai petak ahli pertama ane eta ran pora operator anthem apoteker tingkat terampil asisten apoteker terampil rangane ngk perawat ahli pertama ane ata ane mat gigi tingkat terampil perawat gigi terapi ane aratigireyaa rank mat gigi tingkat perawat anti pertama rang eat ani aga ane tingkat terampil bagan tampa rank smpp ('p'pc6pm'(( (((. ane rank basa anti pertamorang pranata laboratorium kesehatan penyelam orange osemiolog tingkat terampil ideolog kesehatan terampil rank piamiolog kesehatan air rank nisemiotos kesehatan penyama rank jumlah formasi aan nga team sanitation terap ane sanitasi mah rank saman ane sitaan tingkat santapan pertama rae saman aga ane oey kesehatan masyarakat tingkat kemhan pemalu kesehatan masyarakat ahli pertama evi kesehatan masyarakat muda crane maan kesehatan mayarakat ati maya rang sinis tingkat atas pertama ane isa rank saga rannawa puskesmas bambangipure kepala puskesmas sebagian tata usaha pala sub bagian tata usaha ane bendahara orang asa rank asap rank sea ama ensaamimtrasi umum rank pemaaminisiresi sarana dan prasarana oran ouo jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional tertentu arsiparis tingkat keterampilan ipar tram ane pasak aan meat seat ak erat rank gis nga der giant pertama ane aer gama rank oke ngkataah petane oat rank ate ran ngk perawat ahli petama ran ata aagama orang tingkat terampil bisa tampa ane bidan mahir oo orang ane rank bisa pertama ae ata ane hacrane raat laboratorium kesehatan penyerang jumlah formasi semir tingkat templ oisemiolog kesehatan terampil piamiolog kesehatan air rank isemiolny kesehatan masyarakat tingkat ani pemalu kesehatan masyarakat ahli pertama rantank terapis tingkat team fisioterapis terma ane otr ane tape rank opa tingkat terampil adiograer terampil ane sae was asosraerreyaa rank enam medis tingkat terampil perekam medis terap1 ane east pee rank puskesmas banguntapan kepala puskesmas sebagian tata usaha pala sub bagian tata usaha ane bendahara oo orang rs. ons rank sea ama samar uma ran pemaaminisiresi repesaah range asas keamanan ran jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional tertentu dokter tingkat ahi ara ane erat rank aer uu der dati petama rang rana ran aer ran ransum ane teken tingkat apoteker ahi pertama rank apotekeranttama uu aster apoteker tingkat terampil asisten apoteker terap1 rang asisten apoteker tah rank asisten apoteker peta oran osama tingkat terampil perawat terapi rawat rank amat agama permata pertama ane matang ran awal gis tingkat team perawat teratur wati rank mat sie ane omar bengkel perawat pertama rang mat aga ane aan tingkat templ badan terap ana rank www xx ffffaaarang jumlah formasi ridemiolog tingkat terampil epidemiologi kesehatan team isemiotos kesehatan air rankanitasum uta semen banguntapan ala puskesmas aa bagian tatatsaha sab bagan taat ae aa ras sato remang rank sat raman tag rank semasa perawatan ane semua ambalan rank jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional tertentu dokter tingkat ahiem apoteker tingkat terampil asisten apoteker terap1 ane sistem apoteker tah rank stem apoteker peta ane osama tingkat terampil perawat terapi rawat rank mater ane amat agar permata pertama ane matang ran saat gis tingkat team perawat terampil ane rawat ane mat sie ane omar bengkel perawat pertama rang mat aga ane aan tingkat terampil bidan terampil orang ana anejumlah formasi ridemiolog tingkat terampil epidemiologi kesehatan terampil ane isemiotos kesehatan air craneoouane tapa ankemas banguntapan ala puskesmas bagian tatatsaha sab bagan taat ae aa ras sato remang rank eneaaministrasi kesan rank esa raman tangga rank jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional terendah arsiparis tingkat terampil ira team asas aan apakan der anti pertama ane erat rank aer uu doae, rawat rank mater ane amat aga permata pertama ane matang ane saat gis tingkat team perawat terampil ane wati ane mat asi peta ane omar tingkat perawat pertama rang mat aga ane aan tingkat terampil bidan terampil orang ana rank www aga ti ahli pertama ane aan jumlah formasirana laboratorium kesehatan penyelam cranepem rank anita tingkat ai sania anti pertama ane samtamanarituga rank siraman aniaya ane ouo emyniluh kesehatan masyarakat tingkat terampil penyuluh kesehatan masyarakat terampil rang ena kesehatan masyarakat mahir rank amy kesehatan masyarakat pembela rang oatrisionis tingkat terampil tin example aneemas bim u pata puskesmas ane bagian tata usa sab bagan taat ae sato remang rank seo raman tag rank jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional tertentu asia tingkat terampil terampil aras ane nga date petama rang ara ane rana rang aer uu der dati petama rang aer gaming ane ama rank aer gani rank teken tingkat apoteker ahi pertama rank eta oranrawat terampil ane watak rank amat ran amat agama erawatanti petama rae matamu ane oat ane awalbadan terap bidan mahir orang tingkat jumlah formasi maapem ane anita tingkat ai sania anti pertama ane samtamanarituga rank siaran aniaya ane ouobagian tatatsaha sab bagan taat ae sato remang rank nesta rumah tang ran ensaamimiotrasi umuer uu dor asahi pertama rang ak ama rank camat ane teken tingkat apoteker ahi pertama rank eta oran apoteker asterrawat terampil ane watak rank amat ran amat agama erawatanti petama ane atau rank saat gisa.m erimata kesehatan masyarakat penyelam range ouo emyialuh kesehatan masyarakat tingkat ahli pemilu kesehatan masyarakat ahli pertama anakan kesehatan masyarakat ani muda range kesehatan masyarakat mada terang oo oatrisionis tingkat terampil ion team anebagian tatatsaha sab bagan taat ae sato remang rank oensaaministrasi kepegasaah orang ouu uemeadministrasi keuangan orang eaamiiirasi sarana gan prasarana rank ema ran (oouop jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional tertentu ouu dokter tingkat ani dar ahli petama ane ran era der giant pertama ane raya ane oke ngkataah petak ahli pertama ane eter ane apoteker ran errank ngk perawat ahli pertama ane ata ane amat gigi tingkat terampil perawat gigi terapi ane mat gita ane arwatigireyaa ane mat gigi tingkat perawat ahli pertama rae eat ani aga rank tingkat terampil bahan team ane bb. hasil analisis jabatan badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten bantul cc. hasil analisis jabatan rumah sakit umum daerah panembahan senopati kabupaten bantul dd. hasil analisis jabatan kapanewon bupati bantul, abdul halim muslim jumlah formasi ane rank bisa aher ak itaan tingkat terampil sanitation terampil ane sanitasi rank saitama peak ane enysaw puskesmas imogiri pala paste sebagian tata usaha bendahara oo orang rs. ons rank raman ane nasa kebidanan ane asem ambar jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional terendah out arsiparis tingkat terampil span terapi ne, apa rank asas pyaar dar ahli petama ane erat rank gis nga der giant pertama ane gama rank oke tangkai apoteker ahli peta ramah ane ate ran rawat ahli pertama rae ata oeat ani aga rank tingkat terampil sian team jumlah formasi bidan penyelia orang bisa anti pertama ane ama ane hamata taboratodum kesehatan tingkat terampil pranata laboratorium kesehatan terampil rana laboratorium kesehatan mahir oran pranata laboratorium kesehatan penyelam arang osemiompil ane sanitaanah range sitaan peak rank ema kesehatan masyarakat tingkat ani pembalap kesehatan masyarakat ahli pertama rantato team ane ane an terapis tingkat team fisioterapis terima aneaskemmas des pala pass sebagian tata usaha bendahara orang esa rank senator ruang rank pensaministrasi kesan rank emisi umum ane esa kebijakan rank jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional tertentu out arsiparis tingkat terampil span terapi ne, apa rank asas pyaar dar ahli petama ane erat rank der giant pertama ane aer gama rank oke ngkataah petstem apoteker tah rank asin apoteker ane amat tingkat terampil perawat terapi ane oat ane mater rank rawat ahli pertama ran ata orang mat gigi tingkat terampil perawat gigi terapi ane sat gila ranane sitaan tingkat sanitation ahi petama ra santan aria ane taman ran sinis tingkat team sion ram onta ane ons rank tato pertama ane ons anesaw askemmas desi sebagian tata usaha ala sub bagian tata ane www m" sato remang rank onset ebi ran eksis sarana dan pasaran rank ensaamimtrasi umara an dor asahi pertama rang aer gaming rank ata rank camat ane teken ingkar otr pertama rak eta ran apoteker asemmawateamp watak rank amat ran mat agama erawatanti petama ane atau rank saat gis tingkat team perawat gia terapi ae atik ane gemar peta range omar bengkel perawat pertama rang jawatan rank mat ian tingkat terampil jumlah formasi bidan mahir orang aga tiu emyniluh kesehatan masyarakat tingkattin example ane ios rank o atrisionis tingkat aa tin ahli pertama ane ons agarek ane iko klinis tingkat ai tato kiai pertama ane res maa rank jjjjjjjja aww bmm. reskemasasia kepala puskesmas ane asian atasi kerta sub bagan tata usaha ane senator kemah ran ons data rank nesta rumah tang ran ensaamimiotrasi umum rank asem ambang (os jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional terlena dokter tingkat ani dar ahli petama ane ran erat rank gis nga der giant pertama ane raya ane oke ngkataah petak ahli pertama ane eter ane pora eter tama ran atm apoteker tingkat terampil asisten apoteker terampil rang asem apoteker rang asisten apoteker penyama rank amat tingkat terampil perawat tami ra mata rank amat rank ngk perawat ahli pertama ane oma ane ata rank mat gigi tingkat terampil perawat terapi aataireaa rank jumlah formasi perawat anti pertama sat gaia ranktan team sanitaanah sitaan emeny kesehatan masyarakat penyewa sinis tingkat terampil antagonis team ane onta ane ios uuri terampil ta ram mesh ane east puskesmas kasihan ala postkan bagian tata usa ouo kerala sub bagian tata usaha ane www m" . . ato ane esa raman tag rank kana perawat gigi rank nami uma rang enegministrasi kepeawaah orang jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional terhenti dokter tingkat aki der ahli pertama rank ara ane erat rank aer rank doa asahi pertama rang aer gaming rank operator akanre, watak ane amat ran mat agama erawatanti petama rae matang ane awal gis tingkat team perawat teratur wati rank oma sie ane rawat gigi tingkat perawat gigi ahli pertama rang mata aga ane jumlah formasi tingkat terampil team ae bidan mahir orang aan aga ti bisa them ane orabi edemiolog kesehatan pertama isemmiotos kesehatan muda rank biaemiolog kesehatan maya crane o o sanitation tingkat terampil santan terampil sitaan ran aan pem rank ououuu emyniluh kesehatan masyarakat tingkat terampil pemilu kesehatan masyarakat terampil maan kesehatan mayarakat mahir rang ena kesehatan masyarakat penyelam range oatrisionis tingkat terampil ion team ane amesum uta kepala puskesmas ane bagian tata usa ouo kerala sub bagian tata usaha ane senator kemah ran ran nesta rumah tang ran esa kebijakan rank minta uma ane oouuuo jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional tertentu dokter tingkat aki dar ahli pertama rank ara ane erat rank arae asisten apoteker tah rank stem apoteker peta ane osama tingkat terampil perawat terapi re, ata rank mater ane amat agama perawatan petama ane atau rank oat ane saat gis tingkat team perawat teratur wati rank mat asi peta ane omar tingkat perawat pertama rae wat ani rank tingkat terampil team ae bidan mahir orang jumlah formasi aga uuoranatataboratorum kesehatan feeling o ridemiolog tingkat terampil ridemiolog kesehatan terampil rae semi kesehatan mah rank biaemiolog kesehatan penyewa range o o sanitation tingkat terampil sanitasi terampil saitama rank santan pem ane anita tingkat ai sania anti pertama ane amarah aritmia rank santapan atabagian tatatsaha sab bagan taat ae oensaaministrasi kepegawaian orang ouu uemeadministrasi keuangan orang eaiiirasi sarana gan pasar rank jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional tertentu oak tingkah der ahli pertama ane ran aer ane era der giiahti pertama ane ama rank aer camat rank aer antar ane oke tangkai petak ahli pertama ane eter ran apoteker ran era ran anthem apoteker tingkat terampil asisten apoteker terampil range asisten apotekertah oran asisten apoteker penyama rank amat tingkat terampil perawat team ra amat rank ngk perawat ahli pertama ane ata ane mat gigi tingkat terampil perawat gigi terapi ane mat gaia ane aratigireyaa rank mat gigi tingkat perawat ahli pertama rae eat ani aga ane tingkat terampil bidan terampil orang bidan penyelia orang jumlah formasi aga basa anti pertama ane rank amatrang pranata laboratorium kesehatan penyelam rank osemiperan eny kesehatan masyarakat tingkat ani hanyalah kesehatan masyarakat ahli pertama rang pembalap kesehatan masyarakat muda crane ena kesehatan masyarakat ahli maya range sinis tingkat terampil sastra ram ta onta ane ons rank terapis tingkat team terapis team akaskemmas pendaki ala paska sebagian tata usaha bendahara oo orang setor ane ons rank raman ane kebidanan rank jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional tertentu asia tingkat terampil arsiparis terima ane asas aan aras ane meat der ahli pertama rank erat rank aer uu der dati petama rang aer gaming ane ariana apoteker ahi pertama rank takaran anemawateamp watak rank amat ran mat agama perawatan petama ane matang ane awal gis tingkat team perawat teratur matah ane omar bengkel rawat pertama ane rat ani rank tingkat templ bidan terampil orangeast rank merek ane kepala puskesmas ane bagian tata usa ouo kerala sub bagian tata usaha ane sato remang rank saat raman tag rank ama bidan ane ensaamimbuas uma rank jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional tertentu dokter tingkat aki dera petama ane aer ane rana rang ara aan doa asahi pertama rang ane ama rank camat ane teken ingkar otr pertama rak eta ran apoteker atom apoteker tingkat terampil asisten apoteker terampil ane asin apoteker ran stem apoteker peta ane osama tingkat terampil pesawat team watak rank amat ran amat agar emwatanti petama oat ane awal gis tingkat team perawat teratur wati rank omar tingkat perawat gigi ahli pertama rae wati ani rank aan tingkat templ waw ana rank www xx ffffaa inn o pranata laboratorium kesehatan tingkat terampil jumlah formasi ata tabortomam kesehatan team ane ornata laboratorium kesehatan mahir rang pranata laboratorium kesehatan penyelam rang ridemiolog tingkat terampil ridemiolog kesehatan terampil semi kesehatan mah rank bias kesehatan pemuda range o o sanitation atrisionis tingkat terampil tin example ane rank o atrisionis tingkat aa tin ahli pertama anepekemah pandang u kepala puskesmas ane bagian tata usa ouo kerala sub bagian tata usaha ane sato remang rank rasa pak ane nesta rumah tang ran esa kebijakan rank omar uma ane ensaamimiotrasi kepegasaah rank atas keamanan ane jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional tertera dokter tingkat aki der anti pertama rank ara ane erat rank aer uu dor asahi pertama rang rana arang ransum ane teken ingkar apoteker ahi pertama ane retak gaya rank potret tama ane asemata ran amat ran mat agama permata pertama ane oat ane oat ane awal gis tingkat team perawat gia teratur ran matah rank omar sie ane omar bengkel perawat pertama rang mat aga ane tingkat terampil team bidan mahir orang lampiranformasi jabatan lingkungan pemerintah kabupaten bantul jumlah formasi (oa etretartat daerah a.a jiu dah (asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat asisten pemerintahan dan kesgahteraam raga rang (aman tatapemerintaan kepala bagian tata pemerintahan rank ana kebijakan anti pertama orang asas kebijakan ati rang asas kebijakan anita orange apa templ ran aras aan apaan analis kebijakan ahli muda subkoordinator kelompok subtansi administrasi pemerintahan dan ana banana pememema ana kerjasama lintas setoran rancangan nash sejarah orang engaaminisurasi umam rank men pemememaa bae ak eselon batas wayan, rupa bum dana orang oenagminstrasi imun orang analis kebijakan ahli muda subkoordinator kelompok subtansi otonomi daerah orang asas pemerintahan daerah orang ana perencanaan evaluasi pelaporan orang m :#rica mengelola penyelenggaraan otonom dasa orang pengadministrasi keuangan inang ram baki tar akan kesejahteraan rakyat o kepala bagian kesejahteraan rakyat rang ana kebijakan ahli pertama rank asas kebijakan ani muda oran kebijakan ani gaya orang asam ak apaan ran apaan mata komputer ane ata kompaterttah rang mana komputer peta ane oma kebijakan arti muda subkoordinator kelompok subtansi bina mental spiritual orang mati bima kehidupan agama orang perencanaan evaluasi gam weapon orang haa samator rea rang amis sarana gan prasarana rank analis kebijakan ahli muda subkoord kantor kelompok subtansi kesejahteraan sosial orang asas kesejahteraan raya, rang nas kesehatan ane oem keseanteaan ane ona kebijakan muda subkoordinator kelompok subtansi kesejahteraan masyarakat orang analis pemberdayaan masyarakat arang asas kesgahteaan raya orang . pengadministrasi umum uv: keaabaganukaa perancangan peraturan perundang undangan att petama orang perancangan peraturan perancang undangan muda rang perancangan peraturan perundang undangan ati maya orang mas kam atti pertama ane kam anita ane ata ane ema makam akt pertama rang ema baku batuk ran ane apaan ran perancang peraturan perundang undangan ahli muda subkoordinator kelompok subtansi petama amma orang apatis hukum aki muda subkoordinator kelompok subtansi bantuan hukum dan hak asasi orang temurun bahan bantuan hukum orang ost bantuan uan orang osama uma orang jumlah formasi tingkatu oatrisionis tingkat terampil aini team ios rankala puskesmas bagian tata usa sab bagan taat ae sato remang rank sat raman tag rank rata kebidanan tuas keamanan rank oouop jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional terlena out arsiparis tingkat terampil paris terampil ane asah ane asas peta ran serangan era der giant pertama ane raya ane oke tangkai petak ahli pertama ane eta ran pora eter tamamat rank ngk perawat ahli pertama ane matan ran amat gigi tingkat terampil perawat gigi terapi ane mat gaia rank aratigireyaa rankwap basa anti pertama ane aitation terapi rank sanitaanah rank sitaan pepuskesmas tikungan pala puskesmas sebagian tata usaha bendahara oo orang rs. ons rank raman ane nasa rekanan ane osama ran oouop jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional tertentu oou dokter tingkat ani dar ahli pertama ane serangan ora rank erat rank der giant pertama ane aer gama rank oke tangkai petak ahli pertama rae eter rangmatah ane ate ran ngk perawat ahli pertama rae matan arang amat gigi tingkat terampil perawat terap ane sat gila rang mat gigi tingkat perawat pertama rank eat ani aga rank tingkat terampil rank bisa tampa rank soompi'po( (c s s sss ane rankorange pranata laboratorium kesehatan penyelam arang sosiolog tingkat terampil oisemiolog kesehatan terampil rae iaemiolog kesehatan aah ane nisemioos kesehatan peek tarian tingkat aki santapan pertama ian ran emaena kesehatan masyarakat ati maaya sinis tingkat terampil star team ane onta ane ios terapis tingkat team fisioterapis terma ane otr anepee rank sswwawa puskesmas sarden pala pase sebagian tata usaha pala sub bagian tata usaha ane bendahara orang sat kebal ran enam rank samar keuangan rank oouop jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional tertera dokter tingkat aki dar ahli pertama ane serangan erat rank der giant pertama ane gama rank otak angkatan peter ahli pertama raeemak ane ate rank rawat ahli pertama ran ata orang amat gigi tingkat terampil perawat terap rang ipa ran mat gigi tingkat perawat pertama rank eat ani aga rank tingkat terampil bisa team ane oopppp 'p6'"pp ip'. ."mama ane rank bisa pertama ae amami rank primata laboratorium kesehatan tingkat terampil pranata laboratorium kesehatan terampil rang jumlah formasi mata eboratrum kesan ane pranata laboratorium kesehatan penyelam rank semiotik tingkat terampil oisemiolog kesehatan terampil rak piamiolog kesehatan air ane isemioos kesehatan penjara sektarian tingkat terampil sanitation terampil ane sanitaanah ane sitaan peak raestar team ane an tato pertama ane aoi rank isa ran fisioterapis pertama ane apa aan asa ranoem mess pee rank sirosis pertama ane esa rank psikolog klinis madya oo orang puskesmas second pala paska sebagian tata usaha bendahara oo orang rs. ons rank raman tag ane ena keperawatan orang o ansaaminisirasi uma rang jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional terendah dokter tingkat ani der ahli petama ane arang rank arang ane era der giant pertama ane gama rank otak tangkai apotekem apoteker tah rank asisten apoteker penyama rank amat tingkat terampil crane perawat terapi rank oat ane ate ran ngk perawat ahli petama ran ata ane mat gigi tingkat terampil perawat terap ane oma gie rang mat gigi tingkat perawat pertama rank eat ani aga rank tingkat terampil bisa team ane raja$ j. .)"bcraneemiolog kesehatan aah ane isemiotank tato pertama ane aoi rank saga ran terapis tingkat terampil fisioterapis terima ane otr ane tape rank opa tingkat terampil dog terampil ae asosraerreyaa rank rekam medis tingkat terampil merekam medis terapi rank east peta arang gita sio kimi pertama ane ata psikolog klinis madya oo orang inn ssasasasajhaw puskesmas sewonll kepala puskesmas bagian tata usa ouo kerala sub bagian tata usaha anetentu dokter tingkat ani der ahli petama ane serangan era uu der giant pertama ane raga arang otak tangkai apotekat ane ate ran ngk perawat ahli pertama ane ata orang amat gigi tingkat terampil perawat gigi terapi ane oma gila an amat gigi tingkat kawat ahli pertama rank jumlah formasi teapi ane santan ane sitaan peak rankpeta ran saaaawha puskesmas sedayu ala paskhas sebagian tata usaha www m" ara ae emas raman ang oran esa kebijakan rank minta uma ane ououuuou apaan pelaksana teknis jabatan fungsional tertentu dokter tingkat aki der ahli pertama rankma tingkat terampil perawat terapi wat rank mater ane amat angkat pemwatahti pertama ane oat ane oat ane umat giat tingkat team perawat gia teratur wati rank mat asi peta ane omar tingkat perawat pertama rang mat aga ane tingkat terampil team bidan mahir orang jumlah formasi img ti aan ahli pertama aga rank orridemiolog tingkat abi ridemiolog kesehatan pertama ane isemmiotos kesehatan muda rank iaemiolog kesehatan gaya rank o o sanitation tingkat ai samitarian anti pertama ane amarah aritmia rank santapan aniaya ran ououuuuaini team ios rank ouskesmas sedayu kepala puskesmas ane bagian tata usa sab bagan ae perencanaan braunsi gam pelaporan crane bendahara oo orang setor ane ons rank esa kebidanan ensaamimburasi uma rank oouop jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional tertentu youtu arsiparis tingkat terampil span terapi asah ae asas peta ran dar ahli petama ane erat rank der giiahii pertama rank raya ane otak tangkai petak ahli pertama ane apoteker ane eter tama ran anthem apoteker tingkat terampil asisten apoteker terampil range asem apoteker orang asisten apoteker penyama rank amat tingkat terampil perawat team ane ata rank oat ane ngk perawat ahli pertama ane matan ane mat gigi tingkat terampil perawat gigi terapi ane mat gita rank aratigireyaa rank mat gigi tingkat perawat pertama rae eat ani aga rank tingkat terampil bidan terampil orang jumlah formasi wap bisa aherk upacara laboratorium kesehatan tingkat ahh pranata laboratorium kesehatan pertama pranata laboratorium kesehatan muda crane ata laboratorium kesehatan maa rang osemektarian tingkat terampil sanitation terampil ane sanitasi ane saitama pemakan oey kesehatan masyarakat tingkat terampil penyuluhstar team ane aeast satwa puskesmas sandakan ala pasaman sebagian tata usahaendah arsiparis tingkat terampil span terapi apa rank asas pyaar dar ahli petama ane era der giant pertama ane gama rank otak angkatan peter ahli pertama rae abetakerantttama ane antheomah ane ate ran ngk rawat ahli petama rang ata arang amat gigi tingkat terampil perawat terap ane aware rank amat gigi tingkat perawat ahli pertama rank jumlah formasi ata ani aga rank tingkat terampil rank bidan terampil orang ana ane bidan penyelia o0ang basa aoran pranata laboratorium kesehatan penyelamarak sitaan tingkat aki sanitation ahi petama ae santan aria rank ian ran ema kesehatan masyarakat tingkat ani oou hanyalah kesehatan masyarakat ahli pertama rang ramalan kesehatan masyarakat muda terang ena kesehatan masyarakat ahli maya range sinis tingkat terampil sastra ram ta onta ane ios rank terapis tingkat team terapi team ak soterapsa ane tape rank opa tingkat terampil adiograer team ane asosraerreyaa rank rekam medis tingkat terampil perekam medis terap1 ane ram mesh ane oem meas pee rank males sirosis pertama ane psikolog klinis madya oo orang ssasssaaww jaminan kesehatan daerah pala utd jaminan kesehatan darah rak bagian tata usaha pada utd jaminan kesehatan der kepala sub bagian tata usaha rang engministrasi ran asap rank ali perencanaan brata danfeapah orang ngapain ama amati pembayaran jaminan kesehatan orang mam utd laboratorium kesehatan daerah kepala utd laboratorium kesehatan daerah orang bagian tata usaha kerta sub bagan tata usaha ane senator kemah ran ons data rank nesta rumah tang ran jabatan pelaksana teknis jabatan fungsional temen asia tingkat terampil ipa terampil aapamspeyage hamata laboratorium kesehatan tingkat ahh pranata laboratorium kesehatan pertama) rang ana laboratorium kesehatan muda oran ornata laboratorium kesehatan maya orang tarian tingkat terampil sanitation terapi ane santan aah aan sitaan pee ane eng der ahli pertama ane erat rank ter spesialis patologi klinik date pertama jumlah formasi erat ane administrator kesehatan tingkat administrator kesehatan pertama rang kamanistrator kesehatan muda crane administrator kesehatan maya orang ninnin nggak'''''' 'h mm, dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman kepala dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman rang sekretariat ian ane oasis ran mata komputer ane amat komputer tah oran orasi komputer pee ran enam pertama rae rencana aiu ran nama rank ououuuuuu berencana ahli muda subkoordinator kelompok substansi program dan pelaporan orang analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan oem data pelaksanaan program dan anggaran rank ensagmmbuasi umum rank sebagian keuangan dan aset subbagian kerangan dana matra ane enselota sarana dan prasarana kano orang oengagmmmistrasi keuangan range eneagministrasi sarana prasarana orang ensagmmstasi umum ane ouo sebagai umum dan kepegawaian subbagian umum dan kepegsaah tata laksana ane sumber daya manusia aparat arang oesman umum ane usa rem rank oma kebesaran amami rank angina tara uu eat maa jalan dan jembatan ari petama orang oak jalan dan jembatan ahli muda orang jaan dan jembatan ani maya orang mea marga) orang aan mba sabat peningkatan jalan dan jembatan) orang aan jumlah formasi oey ukm ari muda sutkoordinator kelompok subtansi dokumentasi dan informasi orang nais sistem informasi dan diseminasi hukum orang ona perencanaan evaluasi dan pelaporan orang bedah oo ci engadministrasi sarana gan prasarana orang nnnnnnn nggak''''##"e asisten perekonomiandan pembangunan asisten perekonomian dam pembangunan rang (asian perekonomian pembangunan dan sumber daya alam ou kepala bagian perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam mah ane apaan ane ona kebijakan muda subkoordinator kelompok subtansi perekonomian) orang ana perekonomian rank nat investasi dan permodalan usaha orang onta pengembangan investasi orang ( ensata pembinaan dan pengembangan perekonomian rang asma rank ouu analis kebijakan muda subkoordinator kelompok subtansi administrasi pembangunan) orang ana program pembangunan orang ana pelaksanaan proyek pemerintah orang engan ana kebijakan muda subkoordinator kelompok subtansi sumber daya alam orang ena data sumber daya alam rang anal perencanaan, evaluasi dan pelaporan orang ngapain agitator kemang orang engaaminisurasi uma rank egg t''''' 5aaa ninnin nggggg''''''#h mma (asam pengadaan barang bandara kerta bagian pengadaan baranggandasaa apaan aan nata komputer terap orang anata komputer math oran ana komputer penyelam rang ena pengadaan barang jasa aht pertama orang nesta pengadaan barang jasa ati uda rang enesiota pengadaan barang jasa ahli madya orang analis kebijakan aki muda subkoord kantor kelompok subtansi pengelolaan pengadaan barang orang o menelaah kebijakan pengadaan barang dan jasa orang ) nasuta layanan pengadaan ran pranata barang dan jasa orang sea emak pelan penemuan layanan enam orang secara elektronik) mas sistem informasi orang eng layanan pengadaan secara berak orang ols pang aah ktunpok pentana pembiasan dan bisakah rara pengadaan barang dan jasa) penataan kebijakan pengadaan barangdangasa najis perencanaan, evaluasi dan pelaporan orang meta eadmiastasi umum orang uensagministrasi sarana pasaran ''''''"'', , , , asisten administrasi umum asisten administrasi umum rank (aman umum dan protokol kepala bagian umum dan protokol rang aspar tampil ran parah ane ipar ati pertama orang apaan rank sipit gaya rank mana komputer team ane nata komputer mah orang menata komputer peta ane pranata hubungan masyarakat terampil orang pranata hubungan masyarakat ahh rang pranata hubungan masyarakat penyelam orang rana hubungan masyarakat att pertama rang pranata hubungan masyarakat muda orang pranata bunga masyarakat att maa rang subbagian tata usaha pimpinan dan staf ahli ' )') lho u u jo kepala subbagian tata usaha pimpinan dan staf ahh orang analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan orang analis tata laksana rae bendahara rifikator keuangan corak pengelola kepegawaian orak ensadministrasi umum orak ensadministrasi keuangan orang jumlah formasi emas jalan gandembaah engadmimistrasi umum orang aaa dan jembatan) orang ats jalan jembatan ank eneetota pemeliharaan jaan orang mara jah rank admin orang emang ciptakarya jo kepala bidang cipta karya bangunan gan peramalan parama kak tata bangunan dan perumahan ahli orang anik tata bangunan dan perumahan madya orang kak penyehatan lingkungan aki pertama orang anik penyehatan lingkungan muda orang kak penyehatan lingkungan ahli madya orang pep pama perencanaan cipta karya) orang nat bangunan gedung dan pemukiman rang bangunan dan gedung) orang nas bangunan gedung dan pemukiman rang ona bangunan dan perumahan orang pengawas bangunan dan gedung orang enslola imb gedang atau bangunan rang eneadmmmistrasi umum orang penyehatan lingkungan permukiman) orang item tata ou mata penyehatan lingkungan permukiman orang eneslota geologi, tata lingkungan dan bawah tanah orang ensadministrasi umam rank meng sumba jumlah formasi pol teknik pengairan ahli pertama best aan penguatan ahli gaya orang teknik pengairan ahli muda subkoord kantor kelompok subtansi perencanaan sumber daya orang mati sumber baya orang enagmmmistasi umum orang oei pengairan ahli muda subkoordinator kelompok subtansi pengembangan sumber daya orang nat sumber daya rang asi pengaman sumber daya orang engadministrasi sarana gan prasarana orang sea snn kelompok daan opera danfemalhaman orang sumber daya air) nas sumber dayah rank merias rang petugas operasi dan pemeliharaan sumber dyah orang asi pengelolaan sumber daya orang bidang perumahan dan permukiman bidang perumahan dan pemuka rang akik tata bangunan dan perumahan ahli petama orang tata bangunan dan perumahan muda arang akik tata bangunan dan perumahan madya orang aaa perencanaan perumahan dan permukiman) orang perumahan engagminstrasi uma orang aaa ama perumahan dan permukiman) orang apem enagmaimistasi umum orang see pam pengembangan kawasan permukiman) orang permukaan wayan penamaan pengelola perumahan dan permukiman orang siang bima konstruksi kejam bidang sma konstruksi rae pembina jasa konstruksi ahli pertama aman pembina jasa konstruksi anti gaya orang ouuuuu membina jasa konstruksi ahli muda subkoordinator kelompok subtansi pengaturan jasa orang endah mutu konstruksi rang nota jasa konstruksi orang ona standar mutu bahan dan serta orang isis u u rank men konstruksi) engaministrasi umam rank ouuuuu membina jasa konstruksi ahli muda subkoordinator kelompok subtansi pengawasan jasa orang endah mutu konstruksi rang '''''''''', , , ,,, (os emtraaksana teras daerah over rusunawa, sanitasi dan permakaman kepala utd rusunawa, sanitasi dan permakaman rang ouo sebuah tata usaha pada utd rusunawa, sanitasi dan permakaman kepala subbagian tata usaha rae mengelola layanan operasional orang oou u emas teka ona sarana dan prasarana pemakaman umum rang engsel perumahan dan permukiman orang pama taman uas east umum orang oo engadministrasi sarana gan prasarana orang teroengamatan pengairan winong kepala utd pengamatan pengaman ane oouop sebuah tata usaha pada utd pengamatan pengairan winong kepala subbagian tata usaha rae neelofa data orang ensagmimisrasi umam rank ara operasi dan pemeliharaan sumber dayah ane masa pita orang tuas operasi dan pemeliharaan sumber daya rang bai rang oot pengamatan pengarang otaknya kepala utd pengamatan pengarah rang oouop sabar tata usaha pada utd pengamatan pengaturan opak hua kepala subbagian tata usaha rang engetota data orang enadmmistasi umum orang emas emas jumlah formasi penjaga pitu oo petugas operasi gan pemekaran sumber rang pengawas bangunan dan gedang orang nnn nggggg''''''# ealalclwmxmxmwm )m dinas kependudukan dan pencatatan sipil ''' kepala dinas kependudukan gan pencatatan rang nana gnnnnnnnn ng'''''''''#'' opo arsiparis terampil oo ). .g|. apaan agar penyama urang rena ani pertama oran rama aida crane rencana oran (ouu rencana ahli muda bpengelola data pelaksanaan program dan anggaran orang oouop subbagian keuangan dan aset kepala subbagian keuangan dan rang ena crane aviator kemang rang oenaaministrasi kesan orang peneadministrasi sarana dan prasarana orang sbnagiam umum dan kepegawaian ou u kepala subbagian umum gan kepegawaian rang ana tatalaksana oran nas sumber daya manusia aparatur orang sarana gan prasarana oran dnnnnnnn nggggg''''''',', ang rencana pendaftaran penduduk kepada bidang pelayanan pendaftaran penduduk rang ana kebijakan ahli pertama orang nas kebijakan ati muda rang asam kebijakan ahtitagya orange nata komputer terampil orang ramai komputer tah oran ana komputer penyelam orang operator sistem informasi adminstrasi kependudukan tram orang operator sistem informasi administrasi kependudukan mahir orang operator sistem informasi administrasi kependudukan penyewa rang analis kebijakan ahli muda subkoordinator kelompok subtansi identitas penduduk) orang ana kependudukan dan pencatatan sp1 orang penyusun pencatatan dan pelaporan data kependudukan orang team uma stem comma amma kependudukan engadaimistrasi kependudukan rang analis kebijakan ahli muda subkoord kantor kelompok subtansi pindah datang dan pendataan orang najis kependudukan dan pencatatan sip orang penata sistem informasi administrasi kependudukan rang eneslota layanan operasional orang engadministrasi kependudukan orang siang pelayanan pencatatan eaa utang pelayan perartnsp ae arsiparis terampil rank apaan ipar penyama arang rekan ant pertama ane nat kebijakan muda orang nat ejaan aniaya orang analis kebijakan ahli muda subkoordinator kelompok subtansi kelahiran dan kematian) orang mati kependudukan dan pencatatan sipil orang nella sistem informasi administrasi kependudukan orang ensstatayanan operasional ane engadmimistasi kependudukan orang lea pok pena peran pergelangan orang perubahan status anak) analis kependudukan dan pencatatan sip rang emasotatayanan operasional ane sipranata komputer abi pertama orang nata komputer aki muda orang pranata komputer anti mada orang anata komputer terampil rank menata komputer ane nata komputer penyama rang men administrasi kependudukan) penestota sistem informasi kependudukan orang see snn oma metana pengarahan dan menyala parang data kependudukan) anal data dansa angola sistem informasi administrasi kependudukan orang oto siang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan kepala bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan rang asas kebaikan ahli pertama rang jumlah formasi asas kebijakan anti saya rank pranata komputer terampil rang pranata komputer mah rank rana komputer punya range ornata komputer pertama rank pranata komputer antik tank anta komputer ani maya rank men bee dokumen kependudukan) analis data dan informasi ane ena stem moms artistas kepri rang oasis kebijakan ahli muda subkoordinator kelompok subtansi kerjasama dantnovasi orang nasa rank regasama ines rank pemaminisiras kependudukan nnn'''''''''' ttm dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kepala dinas penanaman modal dan pelayaran terpadu satu ptu rang pranata komputer ati pertama rank rana komputer muda subkoordinator kelompok subtansi sistem informasikan pengolahan orang rana komputer anti aga rang read ahli pertama rank nat kebijakan ahli muda subkooramator kelompok subtansi pengembangan kim penanaman orang ona kebijakan aht muda subkoordinator kelompok subtansi pemantauan dan pembinaan orang ona kebijakan ahli muda subkoordinator kelompok subtansi pengawasan orang analis kebijakan ahli madya koordinator subs rang analis kebijakan ahli madya koordinator sub) orang pranata hubungan masyarakat ahli pertama orang pranata hubungan masyarakat ari muda subkoordnator kelompok subtags promosi penanaman orang pranata hubungan masyarakat ahli muda subkoordinator kelompok subtansi pengaduan dan aan pranata tebang mega ata rak enam mata produk hit pertama rank pertama produk ari muda ssk ketapel peramu pera rang penjamin mutu produk ahli muda subkoordinator kelompok subtansi pelayanan non perikanan orang pemain mata produk aniaya crane rta tit ama ane apamsreyaa arang erna aing rank nas keuangan pusat gan dawan att pemamah ran ana keuangan pusaran daerah ahli muda orang ona keuangan pusat gan daerah aki orang pranata komputer terampil rank ata ompateaah ane anata komputer punya orang amat mater pertama oran pranata komputer ani uga orange ata kombat aniaya rank ana penanaman modal rank peraturan vest ane usaha dan kemasan rank pem data peraturan ines rae oensslola pengembangan investasi orang penanaman medal ane ora pengembangan potensi darah orang kemasan promosi dan kerjasama rank eat data layanan publik dan hubungan investor rang dokumen perah rank mama rank semesta sim pemakaman mona dan peramantepaa rang area rank eno penanaman modal dan permmanterrada orang one dokumen persian ane ensaamimiotrasi umum rank rai pembinaan kembar rank meria penanaman modal arang oesman penanaman noda rang pengawas penanaman mega rank site tom ane pengawas gan pengendali tata mama orange fenestrata sim penanaman modal dan peremantepada rang ensaamimurasi umam rank penataan maya ane rencana ahli muda subkoordinator kelompok subtansi program dan pelaporan) orang ona perencanaan, evaluasi dan pelaporan orang ensata data pelaksanaan program dan anggaran orang ona keuangan pusat dan daerah muda subkoord kantor kelompok subtansi keuangan orang penganan ane sato rea ane ena sarana dan prasarana kantor rank penaminisirasi keuangan rang siagian umum dan kepegawaian kepala subbagian umum dan kepegawaian ran jumlah formasi asa asa pengelola kepegawaian bion asi sarana dan prasarana orang '''''' ':'' , ini dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan kepala dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan orang rencana ahli muda orang erna anita paris terampil oran apa paris penyama orang maa empat pranata komputer mahir orang mata komputer pee uo o berencana anti muda bubkoordinator kelompok subtansi program dan pelaporan) orang (nas perencanaan, evaluasi dan pelaporan orang mengelola data pelaksanaan program dan anggaran orang subbagian keuangan dan ast kepala subbagian keuangan dan aset rang las mediator keuangan orang ena sarana dan prasarana kantor orang engadministrasi keuangan orang engagministrasi sarana gan prasarana orang ( o o5 sebagai umum dan kepegawaian ooo kepala sub bagian umum gan kenegaraan rank ati tata laksana orang engagmintasi uma orang engadministrasi keperawatan orang ama ak dang koperasi uu parang opera pengawas koperasi ahli pertama orang pengawas koperasi aki muda orang pengawas koperasi ahli madya orang men jan nken pengoperasian) penyalur koperasi rank onsu pengawas koperasi ahli muda subkoordinator kelompok subtansi pengawasan koperasi) | oma koperasi engagministrasi umum orang enam krama nan kelima bahasa pembentamaangan perlindungan koperasi) koperasi yu u (os sigangtsahamike kepada usahaenyitun perindustrian dan perdagangan ahli madya orang ooo kemana, pemberdayaan pengamatan raba ton ama dora kemitraan, pemberdayaan dan pengawasan usaha mikro) unas bimbingan usaha) pengelola pengembangan dan pembinaan usaha orang pengadministrasi umum orang man pengembangan usaha mikro) unas bimbingan usaha pengadaan umum rang siang perindustrian p erat bidang ndash umenyita perindustrian dan perdagangan ahli madya orang tengah perindustrian dan perdagangan terampil orang oenyitun perindustrian dan perdagangan mahir orang penyu perindustrian dan perdagangan penyewa orang emoimandasti pertama orang membina dust uda rank emoimandasti madya orang prasarana dan sumberdaya industri) east uma rang memgamasan sen maa alpen batam rang pengawasan, pengendalian dan informasi industri) alis industri engagminstrasi umam orang pembentngaan keamanan names lantamal roman pemberdayaan dan kerjasama industri) industri engadministrasi umam rank sidang sarana perdagangan kepala bidang sarana perdagangan ane menyita perindustrian dan perdagangan ahli pertama orang penyiar perindustrian dan perdagangan muda orang menyusun perindustrian dan perdagangan ahli madya orang menjamin mutu produk ahli pertama orang penjamin mutu produk ahli muda orang menjamin mutu produk ahli maya orang jumlah formasi prasarana distribusi perdagangan) (analis pengembangan sarana dan prasarana orang engadinistrasi umum orang ejaan saran die peragaan nata known paman orang pengelolaan sarana distribusi perdagangan) uni pengembangan sarana dan prasarana rang analis pajak dan retribusi daerah orang mengelola pasar orang mengelola penataan sarana dan prasarana orang engadministrasi umum orang tagih retribusi orang sangat retribusi orang rama kebersihan orang perak pentana pengendapan barang arang pokok dan penting) o o penyusun perkembangan harga dan pengkajian pasar orang engadministasi umum rank sidang pengembangan perdagangan kepala bidang pengembangan perdagangan orang menyusun perindustrian dan perdagangan ahli pertama orang entitas perindustrian dan perdagangan ahli muda orang u uo menyuruh perindustrian dan perdagangan ahli madya orang pranata komputer terampil orang pranata komputer mahir orang nata komputer penyama rang pengawas perdagangan ahli pertama orang pengawas perdagangan ahli muda rang pengawas perdagangan ahli madya rang men promosi dan kemitraan) penyusun promosi dan kerjasama ' ) engadministrasi umum orang pembinaan dan pengawasan berusaha) analis perdagangan analis kelembagaan usaha orang engadmainistrasi umum rank (oo oatteeaksana teknis daerah remmereoi kepala utd metrologi rang o o subbagian tata usaha pada utd metrologi kepala sub bagan tata sha orang engadinistrasi umum rank pengadministrasi keuangan orang asa teka u o genera tingkat terapi mera terampil rak eneraaih uvu u orang genera penyama orang mera tingkat genera pertama orang neraka orang mera madya ane pengawas kemetrologian pertama tingkat ani ( uo o pengawas kemewologan pertama orang uo pengawas kemetrologian muda orang pengawas kemewologan madya orang pengamat tera tingkat terampil pengamat tera terampil pengamat tera mahir orang pengamat tera penata orang dinas sosial ' ' wvw kerala dinas sosial sasis vas arsiparis mahir lo sag arsiparis penyair rang pranata komputer terampil orang pranata komputer mahir orang pranata komputer penyelam orang o subbagian program dan keuangan kepala subbagian program dan keuangan orang unas perencanaan, evaluasi dan pelaporan orang ) bendahara oo) masing uo o mengelola data pelaksanaan program dan anggaran orang ) saitikator keuangan orang pengadministrasi keuangan orang ( subbagian umum dan kepegawaian u u kerala subbagian umum dan kepegawaian orang tatalaksana orang pengelola kepegawaian orang p engadministrasi sarana dan prasarana orang engadministrasi umum orang www , s ms. sidang rehabilitasi sosial kepala bidang rehabilitasi sosial oag enyituh sosial ahli pertama orang enyakah sosial ahi muda orang jumlah formasi (oo rasi rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas dantanjut usa ooo kepala seksi rehabilitasi sosial anak penyandang disabilitas dantanjut usa rang masalah sesal rank maan penanganan masakan oran ngaaministrasi umam rank rehabilitasi sosial pks lainnya kepala seksi rehabilitasi sesat pks tanya rae masa sos ane maa penanganan mean ses ane inang pemberdayaan sosial kepala bidang pemberdayaan esa ane o7aksi pemberdayaan sosial perorangan keluarga dan kelembagaan masyarakat kepala seksi pemberdayaan sosial perorangan keluarga dan kelembagaan masyarakat rang unas program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial orang oouop asi kepahlawanan dan restorasi sosial o kepala seksi kepahlawanan dan restorasi sosial rang masalah sesal engan umum rank inang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin kepala bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fak kisah rang sosial pertama rank sesaat aga rank sesat rank kerala seksi perlindungan dan jaminan sosial kepala seksi perlindungan dan jaman sora rae masa sesal ane enak rank esai umah rank kerala seksi penanganan fakir miskin penanganan far rae masalah sesal sala bantuan sebagai bah ran nasa rank asam uma ane ss. dinas pertanahan dan tata ruang kundra niti mandala sarta tata sasana) ''' ) | kepala dinas pertanahan dan tata ruang kundra niti mandala sara tata sasana rang ama ane pasak an mata komputer team rank ata komputer rank raat komputer pem rank bagian program dan pelaporan kepala subbagian progam dan pelan rae ona perencanaan, evaluasi dan pelaporan orang enaslola data pelaksanaan program dan anggaran orang oouop5 sebagian keuangan dan aset kepala subbagian keuangan dan rang www m" . . ane ensaaminiotrasi sarana dan prasarana orange sebagian umum dan kepegawaian kepala subbagian umum dan kepekaan rang tata aksara ane ensata sarana gan prasarana kantor orange emaminstrasi umum ane uensaamimiotrasi kepegasaah rank amgrertamahah eeabitamg ceramah inventarisasi dan identifikasi pertanahan kepala seksi mventarisasidan identifikasi petanahan rang ona sue pengukuran, dan pemetaan orang semesta informasi pertanahan orang o ensaaministrasi uma orang oei pemanfaatan pertanian kepala seksi pemanfaatan pertanahan rang pertanahan ane ensata pengangkatan pertanahan orange adminstrasi umum ane ooo sasi penanganan permasalahan pertanahan ouo kepala seksi penanganan permasalahan pertanahan rang ats kam pertanahan orange enastota data fasilitasi penyelesaian permasalahan peranan orange angtataruang keep bitangtaa rang nata ruang anti pertama orange gemar ruang arida arang ata ruang aniaya rank sesi pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan kepala seksi pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan rang penyusun rencana tata ruang orang ata ruang ran nota tata ruang gan tera guna bagan orang ensaamimitrasi umum rank samaremantaatan rang ti kepala seksi pemanfaatan ruang rank jumlah formasi pemanasan tata ruang ane mami mah ane east sinkronisasi pemanfaatan dam penataan ruang kepsek snwronisas pemanasan dan kerajaan uga esa rank amin uma ane inang pengendalian pengawasan dan pembinaan kepala bidang pengendalian pengawasan dam pembinaan ost pengendalian dan pengawasan pertanahan ooo kepala seksi pengendalian dan pengawasan pertanahan rang pengawas pemanfaatan pertanahan range emisi umum ane asi pengendalian dan pengawasan tata ruang kepala seksi pengendalian dan pengawasan tata ruang rae pengawas tata ruang rank emaaministrasi umum ane joo aksi pembinaan dan pelaporan pertanahan dan tata ruang data gan nomes rank dinas kebudayaan kundra kebudayaan) kepala dinas kebudayaan unda kebudayaan ane ama nata kemaren pranata komputer rank mata kombat aras tamu bagian program dan pelaporan kepala subbagian programa delapan rae perencanaan, evaluasi gan pelaporan rang ento data pelaksanaan program dan anggaran range oou sebagian keuangan dan aset kepala subbagian keuangan ganas ane ato remang rank erasia sarana dan pesanan rank oensaamimiotrasi keuangan rank ooo sebagian umum dan kepegawaian uo kepala subbagian umum dan kenegaraan rang tatalaksana rank ensaamimurasi umam ane rama reses ran ang warisan budaya rata bidang warisan budaya ane warisan budaya benda kepala seksi warisan budaya benda rang ana warisan budaya rank nas cagar budaya dan koes orang ensata data warisan budaya range oei warisan budaya tak bena kemala seksi warisan budaya tak benda rae nat warisan budaya rank nesta data warisan uga orang ong sarah, permusuhan, bahasa dan sastra kei bang sarah pemuseuman, bem asi sejarah dam permuseaman ouo kemas seksi sejarah permuseamah rang ash rang sea data sah rank sesi bahasa dan sastra koala seksi bahasakan sastra rang bahasa gan sasa rank (ang adat tradisi, lembaga budaya dan sei kepala bidang adat tradisi, lembaga budayawan rang mon daa among budaya ahli madya rank adat dam tradisi kera seks adatdantraas ane ana pemberdayaan tembaga kepercayaan tuhan yang mena samantha orang amat opacaraadat rank emas data upacara rang ensaamimiotrasi umam rank sasitemaga budaya kerta seksitembaga budaya rank buaya ane enam uma rank bersisi jumlah formasi nat resistan dan budaya daerah rang pengelola adat dan kesenian orang dinas tenaga kerjakan transmigrasi opo kepala dinas tenaga kejadian transmigrasi orang aer uu aris team ane nan arsiparis penyama orang pranata komputer terampil orang pranata komputer mahir orang nata komputer penyama rang ooo sebagian umum dan kepegawaian kepala subbagian umum dan kepegawaian orang ati tata laksana orang pengelola kepegawaian orang pengelola sarana dan prasarana kantor orang sebagian program dan keuangan kepala subbagian program dan keuangan rang ana perencanaan, evaluasi dan pelaporan rang |. bendahara fo aviator keuangan orang mengelola data pelaksanaan program dan anggaran orang engadministrasi keuangan orang ''''''''''#'## waw"'?',ma sang hubungan industri kepala bidangubungan industrial rang mediator hubungan industrial ahli pertama orang editor hubungan industrial muda rang editor hubungan industrial madya orang pete jaman doa pem param kenalan narang pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja) analis tenaga kerja rang engadministrasi umum urang mengajar pemain mangan enam pencehandan arang penyelesaian perselisihan hubungan industrial) analis tenaga kerja nyata tenaga kej orang pengelola bahan hubungan industri dan jaminan sosial rang inang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja ( peta bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kama orang berakar hit pertama orang saka muda rank star ati aga orang struktur ahli muda subkoordinator kelompok subtansi pelatihan kerja) orang analis kelembagaan kursus dan pelatihan orang oenesiola kelembagaan kursus dan pelatihan orang engadministasi umum orang struktur ahli muda subkoordinator kelompok subtansi produktivitas tenaga kerja) orang analis bahan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja orang ) alis tenaga kerja orang engagministrasi umam orang siang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja gan transmigrasi kepala bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerjakan transmigrasi orang pengantar kerja ahli pertama orang pengantar kerja ahli muda orang p pengantar era ahli madya urang pengantar kerja terampil mama kera math rank pengantar kerja penyelam rank aan bee penggerak swadaya masyarakat aki muda eneecrak swadaya masyarakat ahli madya orang ouu pengantar kerja ahli muda subkoordinator kelompok subtansi penempatan tenaga kerja) orang alis bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja ) po orang malah tenaga kerja orang p eneeiota bahan penempatan tenaga kera dan perluasan kesempatan kera orang pengadministrasi umum orang pengantar kerja ahli muda subkoordinator kelompok subtansi perluasan kesempatan kerja) orang ( analis bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja ) |o orang engadministrasi umum urang ( uo pengantar kerja ahli muda subkoordinator kelompok subtansi transmigrasi) | orang analis kawasan transmigrasi orang nyala transmigrasi orang engadministrasi umum orang ''''''''', oateaksana teknis daerah (oa verb baitatihan kerja kepala balatatihan kerja uag o 7o7o bag tata usaha pada utd balai latihan kerja kepala sub bagian tata usaha) engadminstrasi umum orang tugas keamanan orang engadminstrasi keuangan orang engadministrasi sarana dan prasarana orang ama bai rank ooo selatan fungsional tertera struktur tingkat terampil jumlah formasi siak rang sake struk tingkat strata ani pertama saka aga (xi dinas ketahanan pangan dan pertanian kepala dinas ketahanan pangan dan peranan rang nana gnnnnnnnn ng'''''''''#'' agar tampan apa sip penyama range maa empat nata komputer mah rang oma kompaterpeyaa ane bagian program dan keuangan opal subbagian program dan keuangan rank unas perencanaan, evaluasi dan pelaporan orang aviator keuangan orang enesiota data pelaksanaan program dan anggaran orang engadmmmistrasi keuangan orang engan umum ane oouop o sebagian umum dan kepegawaian kepala subbagian umum gan kepegawaian rang nas tatalaksana orang oma sumber daya mama aparat rank nas pengembangan sarana dan prasarana orang engadministrasi umum orang semua urang ama ane oo. ang ketahanan angan kepada bidang ketahanan pangan rang unas ketahanan pangan pertama orang asas ketahanan pangan muda orang nas ketahanan pangan madya orang men men distribusi pangan) alis pangan rank ena ketersediaan dan kerawanan pangan orang eneadministrasi umum rang konsumsi dan keamanan pangan) nas pola konsumsi pangan masyarakat orang analis ketahanan pangan ahli muda subkoordinator kelompok subtansi penanganan orang nas pangan rang ena ketahanan pangan orang eneadministrasi umum rang siang sarana prasarana pertanian kepala bidang sarana prasarana pertanian rang prasarana dan sarana pertautan ali pertama orang (pai prasarana dan sarana pertanian ahli muda orang rai prasarana dan sarana pertautan afi madya orang ena mat jam mesin pertanian pertama rang nonsawah jordan mesin pertanian aki muda orang (pengawas mat dan mesin pertanian ahli madya orang penyuluh pertanian ahli muda subkoordinator kelompok subtansi lahan, irigasi dan nh: taman nas pembiayaan pertanian orang emeriksaigasi orang emeagministrasi umam rang men pestisida dan asinan) inai alat dan mesin pertanian rang pengawas pupuk dan pestisida orang pengawas alat dan mesin pertanian orang engaimistasi umum rank siang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian kepala bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian rang met i pengendali organisme pengganggu tumbuhan mahir ' '' orang pengendali organisme pengganggu tumbuhan penyelia '' ' ' ' ' | orang eneendat organisme pengganggu tumbuhan muda rang tersendat organisme pengganggu tumbuhan ahli madya rang pengawas mutu hasimadya orang pengawas mutu hasi pertanian terampil orang pengawas mata hasi pertanian mahir orang pengawas mutu hasi pertama penyewa orang omah pertanian aki pertama orang ( penamaan capitata rang jumlah formasi pengadministrasi kepegawaian orang pengadministrasi sarankan prasarana orang prabu bakti orang sata usaha bupati mem5t asian vivo vovovov oran pengadministrasi umum ko 00an pengemudi ye orang ''''''' "'m sekretaris orang sasaran vvv vo v oran pengadministrasi umum ko 00an pengemudi ye orang sata usaha sekda sekretaris orang asian vvv v v oran pengadministrasi umum orang pengemudi orang sata usaha asisten sekretaris orang ajudan orang pengadministrasi umum orang pengemudi orang ''''' "a sekretaris orang ajudan orang pengadministrasi umum orang pengemudi orang data usaha asisten! sekretaris orang ajudan orang pengadministrasi umum orang mengemuka vip vvv orang data usaha staf ahli bupati pengadministrasi umum orang ''''''''''#### subbagian protokol kepala subbagian protokol rang protokol orang nata acara orang prota rank pengadminstrasi umam orang o subbagian rumah tangga dan perlengkapan p kepala subbagian rumah tangga dan perlengkapan ag nas pengembangan sarana dan prasarana orang pengadministrasi umum urang anis sarana dam prasarana urang nata jamuan orang bak urang kebersihan orang akan organisasi uu kepala bagian organisasi orang alis kebijakan ahli pertama orang alis kebijakan ahli muda orang kebijakan ahli madya orang pranata komputer terampil orang pranata komputer mahir orang pranata komputer penyelam orang p arsiparis terampil orang ipar mahir rang gitaris penyama orang analis kebijakan ahli muda subkoordinator kelompok subtansi penatalaksanaan dan pelayanan orang analis tata laksana orang nas pelayanan publik orang alis perencanaan evaluasi dan pelaporan orang bendahara ane u o engadministrasi keuangan orang pengadmatnistrasi umum orang alis kebijakan ahli muda subkoordinator kelompok subtansi kinerja dan reformasi orang (nas cinema orang ensetota data vuv orang ( o o subbagian kelembagaan dan analisa jabatan kepala subbagian kelembagaan dan analisa jabatan orang unas kelembagaan orang aaisgabatn orang u engadministrasi umum orang saat ej@) jh:. .mm bean perma kek angin bagian perencanaan dan keuangan nan kepala bagian perencanaan dan keuangan rang arsiparis terampil orang p arsiparis ank vuv u orang arsiparis penyair orang p pranata komputer terampil orang pranata komputer mahir orang pranata komputer penyelam orang perencana ahli pertama orang rencana ahli muda orang perencana ahli maya orang berencana ahli muda bubkoordinator kelompok subtansi perencanaan) orang opal perencanaan orang program pembangunan orang mengelola bahan perencanaan orang engadministrasi perencanaan dan program rang jumlah formasi eva pertanian anti madya rang pengawas benih tanaman ahli pertama orang pengawas benih tanaman ahli muda orang pengawas benih tanaman ahli madya orang penyalur pertanian ahli muda subkoordinator kelompok subtansi penyuluhan) orang analis program penyuluhan oran pengawas benih tanaman muda subkoordinator kelompok subtansi produksi pertanian orang nas benih urang ana peningkatan usaha pertanian dan agrobisnis rang engclota instalasi kebun atau lahan praktek dan screen house orang memelihara kebun orang pengadministrasi umum orang men usaha pertanian) analis pengolah hasi pertanian orang gratis pemasaran hasil pertanian orang pengadministrasi umum orang siang peternakan dan kesehatan hewan kepala bidang peternakan dan keschatanlewan orang pengawas bibit ternak terampil orang pengawas bibit ternak mahir orang pengawas bibit ternak penyewa orang uo pengawas bibit ternak ahli pertama orang pengawas bibit ternak ahli muda orang pengawas bibit ternak ahli madya orang maa pelanteamal orang mawas mata pakan mahir orang pengawas mutu pakan pendeta orang pengawas mutu pakan ahli pertama orang pengawas mutu pakan ahh muda orang pengawas mata pakan ahli madya orang ( uo pengawas mutu hasilahli madya orang oei veteriner ahli pertama orang cerdik veteriner ahli muda orang oeieeterimer ahli madya orang o pengawas bibit ternak ahli muda subkoordinator kelompok subtansi pembibitan dan produksi) orang nas pakan teman orang pengadministrasi umum orang oei veteriner anti muda subkoordinator kelompok subtansi kesehatan hewan) orang pengawas penyakit dan pengendali penyakit hewan orang p pengawas sanitasi usaha peternakan, dan kesehatan masyarakat veteriner orang o o oengdola kesehatan ternak besar, kecil dan unggas orang engadministrasi umum orang dan pengolahan dan pemasaran) pengawas sanitasi usaha peternakan, dan kesehatan masyarakat veteriner orang alis pemasaran hasi pertanian orang ( o o mengelola kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner orang p eneadministrasi umum orang ''''''''s oateaksana teknis daerah uerbbahi pelaksana penyuluhan p kepala utd balai pelaksana penyulihan ( sub bagian tata usaha pada utd balai pelaksana penyuluhan ( kepala subbagian tata usaha u o pengelola program penyuluhan orang engadministrasi umum urang penjajah pertama tingkat ati penyuluh pertanian ahli pertama orang o penyulih pertanian ahli muda orang penyuluh pertanian ahli madya orang penjajah pertanian tingkat terampil penyuluh pertanian pemula enyituh pertanian terampil urang penyuluh pertanian mahir orang emyatuh pertanian penyama urang des. kepala utd rumah potongflewan ( subbagian tata usaha pada utd rumah potong hewan kepala subbagian tata usaha p engadministrasi umum y orang engadministrasi keuangan orang u petugas teknis 73r:oo pengelola rumah potongflewan (oo terpusat kesehatan hewan kepala utd pusat kesehatan hewan o77o7o sebagian tata usaha pada utd pusat kesehatan hewan kepala subbagian tata usaha alis perencanaan evaluasi pelaporan orang engadministrasi umum orang petugas teknis yap: o medikvetermer tingkat ahi edit veteriner ahli pertama ayu orang medik veteriner ahli muda orang oei veteriner ati maya orang oparamesik veteriner tingkat terampil uo o paramedis veteriner terampil orang jumlah formasi area eter aramesik veteriner penyama orang membantai benih pertama kepala bala beri peranan rang sebagian tata usaha pada utd balai benih pertahan kepala subbagian tata usaha rang engagminstrasi umum orang ama bai ane emas emas uu bei ensetota teknologi berbenah orang ueneelota data penilaian varietas orang ououuuuu pengawas benih tanaman tingkat terampil pengawas benih tanaman terampil rang pengawas benih tanaman mah orang pengawas benih tanaman penyewa orang ououuuuuu pengawas benih tanaman tingkat pengawas benih tanaman ahli pertama rang pengawas benih tanaman ahli muda orang pengawas benih tanaman ahli madya orang ss. fxu dinas lingkungan hidup p kerabmastmgangan hidup nana gnnnnnnnn ng'''''''''#'' agar team ane spasi ran sip penyama urang nata komputer team orang nata komputer mah rang anata komputer penyelam orang bagian umum dan kepegawaian kepala subbagian umum gan kepegawaian rang nas tatalaksana orang sate sumber daya manusia aparatur orang eneadministrasi umum rang amin sarana gama rank gemuk sebagian program dan keuangan kepala sub bagian program, kewangandan rang (nat perencanaan, evaluasi dan pelaporan orang endah ane stater pemanah orang pengelola data pelaksanaan program dan anggaran orang engadministrasi keuangan orang mnnnnnnnn nggggggggg''''''' '', (emang perencanaan gan penataan lingkungan hidup kepala bidang perencanaan dan penataan lingkungan hidup emeendat dampak lingkungan ahli pertama rang teneendai dampak lingkungan ahli muda arang pengendali dampak lingkungan ahli madya orang bet i penyuluh lingkungan hidup ahli muda ' ' io 0m i . penyuluh lingkungan hidup ahli madya ' ')' orang i pengawas lingkungan hidup ahli pertama pengawas lingkungan hidup ahli muda '' orang i pengawas lingkungan hidup ahli madya ' ' 00m dan kajian dampak lingkungan) nas lingkungan hidup rang ema lingkungan tidak orang pengelola dokumen mengenai analisis dampak lingkungan apa paman kemgketaanga pelayanan pengaksandan| orang penyelesaian sengketa lingkungan) alis lingkungan hidup p matah lingkungan tidak orang pengawas lingkungan ahli muda subkoord kantor kelompok subtansi penegakan hukum orang nais lingkungan hidup orang ema lingkungan tidak orang inang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup ( kepala bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup orang pengawas lingkungan hidup ahli pertama orang pengawas lingkungan hidup aki muda arang pengawas lingkungan hidup madya orang pengendali dampak lingkungan ahli pertama orang mengendap dampak lingkungan ahli muda orang pengendali dampak lingkungan ahli madya orang uas emiten tingkatan endap muda eny lingkungan tidak aht madya orang saga pengaman apa panama penerangan orang sampah dan pengelolaan limbah b3) mais lingkungan hidup rang ema tantangan tidak orang eneslota penataan sampah orang men kapasitas lingkungan hidup) mas lingkungan hidup) rang oem lingkungan ida rank jumlah formasi (ooouuuuuu ngengat dampak lingkungan anti muda subkoordinator kelompok subtansi penanganan orang asas lingkungan hidup orang inang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup kepala bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan fitur rang mengingat dampak lingkungan aht pertama orang tersendat dampak lingkungan ahli nuda orang mengingat dampak lingkungan madya arang pengawas lingkungan hidup ahli pertama orang pengawas lingkungan hidup ati muda arang pengawas lingkungan hidup ani mag orang orang ena tanggungan gap aht maya range menandatangani ana temaenaaan darma pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup) oasis lingkungan hidup rae ema tangkap ran neon daya alam dan keanekaragaman hi) ana konservasi air dan lingkungan hidup rang oem lingkungan hidup orang tea ana gan son ato kelompok bahasa penataan orang ruang terbuka hijau) asas lingkungan ida rana ensata sarana pembibitan dan pengayauan orang oensagmmbuasi umum rank ss. (ente pelaksana teknis darah wemotaboratodum lingkungan laboratorium undangan rana bagian tata usaha pada utd laboratorium lingkungan kepala sub bagan tata usaha ana perencanaan, evaluasi dam pelaporan orang ena ran oou jabatan teki fungsional tertera emeititaboraton ra esa aboratoram rank ane sampel pengarah rang oouop2 ontepelaksana teknis daerah kebersihan, persamaan dan pertamanan kepala utd kebersihan, persamaan dan pertamanan rang ouoouo oab bag tata usaha pada utd kebersihan, persamaan dan pertamanan kepala sub bagan tata usaha analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan ama emengmintrasi mah ensagminstrasi kepegawaian ensadministrasi keuangan orang eneagminstrasi sarana prasarana orang emas emas uu eneoapemaman sampah asi pemanen pranata taman pe ama ran ama kes rank mata ran keluarga berencana apa ane masih aras uu maa komputer tam u a menata komputer ane mata komputer jumlah formasi sab bagan pegangan kemana ane amati perencanaan evaluasi dan pelaporan rang ngapain seat ena ran ena data pelaksanaan program dan anggaran orang (oo uengagministrasi keuangan orang bagan umum eps nas tatanan agamis uma rang administrasi sarana dan prasarana rank www sita ang pemberdayaan dan perlindungan perempuan kepala bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan orang ema sosial ati pertama rang aaa selatan ada ane sosatamtmtagya rang analis kebijakan ahli muda subkoordinator kelompok subtansi pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender pemberian perempuan dana oem pemberdayaan perempuan arak orang esa daa rang ouu analis kebijakan ari muda subkoord kantor kelompok subtansi perlindungan perempuan) orang analis pemberdayaan perempuan dan anak pembaruan perempuan anak ank uang perlindungan dan pemenuhan hak anak kepala bidang perlindungan dan pemenuhan anak rang sosial ant pertama range ema sesaat uga orang oem lestari maya rang analis kebijakan aki muda subkoordinator kelompok subtansi perlindungan khusus anak) orang jumlah formasi analis pemberdayaan perempuan dan anak nan pemeran perempuan rana ami ran analis kebijakan ari muda subkoordinator kelompok subtansi pemenuhan hak arak) orang (ana pemberdayaan perempuan banana orang oem pemberdayaan perempuan dan arak orang bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana nona oem bang pengaman penata era bra penata kependudukan dan keluarga berencana ahli pertama orang penata kependudukan dan keluarga berencana ahli muda orang gemar kependudukan dan keluarga berencana madya orang men pelayanan keluarga berencana) analis sarana program keluarga berencana rae sais alat reproduksi orang aras karsa berencana rank penyusun bahan pembinaan penyuluh keluarga berencana hoon esa pelayanan dan pembinaan kelembagaan kenanga been rang oensagminstasi mun orang relokasi informasi eta dan pemberdayaan isu anyaman orang komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan institusi masyarakat) penyusun bahan pembinaan penyuluh keluarga berencana rang eng alokasi konseling dan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi orang ensaaminurasi umum rank pengendapan pend dan kesejahteraan kera orang pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga) evan analisis dampak kependudukan nas kesejahteraan kemang nasuta bina kesejahteraan ketiga ran enagamstasi uma rang utd perlindungan perempuan dan anak www opa sub bagan atau eng layanan operasional range tes yo eea pmemaandan kosa sa ran esa tan saman ane ''''''''''''ss ema aka anta rang ''''''''''',,s. saat peta ooo ane ati ane dinas perhubungan www sea dmaspemma www aas ran arsiparis mahir lo sag apaan mata komputer ane ata kompaterttahh rang nata komputer peta uu saingan umum dan kepegawaian koala subbagian umum dan kepegsaah ats tatalaksana rang ensaamimistrasi kepegsaah range eneagministrasi sarana gan prasarana orang mamak rank jumlah formasi nama unit kerja nama jabatan kebutuhan pegawai pol subbagian program dan keuangan nan pol kepala subbagian program dan keuangan pol analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan ena an veriikator kenangan pengelola data pelaksanaan program dan anggaran pengadministrasi kenangan t2 sang tata lintas kepala bidang tahu lintas seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengelolaan parkir nan kepala seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengelolaan parkir orang analis teknik survei manajemen dan rekayasa lalu lintas orang pol pengelola rekayasa lalu lintas pengelola perparkiran pengadministrasi lla seksi pengendalian dan operasi lalu lintas pol kepala seksi pengendalian dan operasi lalu lintas analis lagu lintas pengelola pengawasan play teknisi survey lalu lintas jalan pengadministrasi lla bidang angkutan jalan dan prasarana transportasi nan kepala bidang angkutan jalan dan prasarana transportasi orang seks angkutan yasan kepala seksi angkutan jalan analis angkutan darat pol seksi terminal dan prasarana transportasi nan kepala seksi terminal dan prasarana transportasi orang anas angkutan darat pengelola terminal pengadminisirasi umur juru pungut retribusi pol bidang keselamatan lalu lintas nan pol kepala bidang keselamatan lalu lintas penguji kendaraan bermotor terampil orang pol penguji kendaraan bermotor mahir pol penguji kendaraan bermotor penyelia pol seksi keselamatan lalu lintas kepala seksi keselamatan lalu lintas orang pol analis kebutuhan perlengkapan jalan po00| analis keselamatan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan jumlah formasi udara penerangan jaan arang ooo pengujian kendaraan bermotor kepala seksi pengujian kendaraan bermotor tan penahan kendaraan ema ane esa ran penanaman oeneagministrasi pengujian kendaraan bermotor (xv dinas komunikasi dan informasi ' ' kepala dinas komontkasidantnomatka rae nana gnnnnnnnn ng'''''''''#'' ana ara rank asia ran anta komputer antena ane oam komputer anti uga orang pranata komputer aniaya rank bagian umum dan kepegawaian kepala sub bagian umum dan keperawatan rae ona tatalaksana oran sala were ouu uensslota sarana dan prasarana kantor orang ensaaminisasi umah rank colour sab bagian program dan keuangan kepala sub bagian program, keuangan dan rae ana perencanaan evaluasi dan pelaporan rang aa tar oman rang ensaministrasi kesan rank inamat bunga marak antre rak rama hubungan masyarakat ahli muda oran pranata hubungan masyarakat ahli madya range ouu pranata hubungan masyarakat terampil orang pranata hubungan mayarakat man oran mana hubungan mayarakat punya crane weekend informasi publik dan pelayanan pengaduan) informasi maa ran distribusi informasi publik) menyusun bahan informasi dam pub rang neon batan informasi pub orang enaaaminstrasi data penyajian dan pantas orang dan kemitraan) oam penyuapan gan nyaman ines oran mentah infomasi orang os elang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dam persandian kepala bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian rang pranata komputer ahli pertama ana says ama empat mana komputer aria orang tanaman att pertama ane aman ane intommata pertama rang oanesala informatika ant aga crane unesa tomat gaya rang informasi pemerintah) ana pengembangan intestrakur ane uenselota sistem gan jaringan orang men informasi non pemerintah) ana pengembangan intasrukah rae ensetota sistem gan jaringan orang semesta teknologi informasi orang oansammtasi umum ane ooouuuu sandman ahli muda subkoordinator kelompok subtansi keamanan informasi dan persandian orang intra aer rank mengelola keamanan stem tomat orang anta alat pesanan ane obati seni dan teeomuas orang jumlah formasi bidang tata kelola government, aplikasi informatika dan statistik kepala bidang tata kelola government, aplikasi informatika dan status rang ornata komputer ahli pertama orang nata komputer ahli mada rank ata komputer aria ran pata kompaterteamp ra anata komputer rank nata komputer pem rank sisa pertama ane (oouuuuuuu hamata komputer ari muda subkoordimator kelompok subtansi tata kelola government orang asa sistem informasi arang standar teknooginomas ane esa rank oouuuuuuuu hamata komputer ari muda subkoordimator kelompok subtansi pengembangan aplikasi orang asa sistem informasi arang penerapan aplikasi dan kota rank aki muda subkoordinator kelompok subtansi pengelolaan data dan statis orang statistik rank data ane sala geo xvi dinas perpustakaan dan kearsipan kepala dinas perpustakaan dan kearah rae ama www asam ane ama ane aspek rank nata komputer team rank pata komputer tank mata komputer peta ane bagian umum dan kepegawaian kepala subbagian umum gan kepegawaian ae ata asa rank pengelola kepegawaian orang pmaaminisirasi umah ane joo subbagian program dan keuangan kepala subbagian program dan kerangan rae sai perencanaan evaluasi dam pelaporan rang ena rank sato remang rank penaslaa data pelaksanaan program dan anggaran rank gemar sarana dan prasarana kantor orang pemaaaminisirasi sarana dan prasarana rang ang perpustakaan pama bidang perpustakaan rak asam ant pertama orang sama ane pustakawan team ane asian rang tata pee ane pustakawan ati muda subkoordinator kelompok subtansi pembinaan perpustakaan orang pengawas perpustakaan orang pustakawan ahli muda subkoordinator kelompok subtansi akuisisi dan pengolahan orang pengawas perpustakaan orang pustakawan ahli muda subkoord kantor kelompok subtansi pelayanan, promosi dan publikasi orang mati pelayanan arang angreaspan uu kerabitmg respon ne, apa ati pertama orang aparat rang anaisaam rank apa rank (ououuuuuu arsiparis aki muda sutkoordinator kelompok subtansi pengelolaan dan pelayanan kearsipan) orang menyatu kearsipan arang ensaammurasi umum ane arsiparis muda subkoordinator kelompok subtansi pembinaan dan pengawasan kearsipan) orang ema kearsipan rank ogan ran . pan www kh, h,s"m hfj mes jjjjjsss apa rank empat lanata komputer tah oran anata komputer peel sebagian umum dan kepegawaian kepala subbagian umum dan kepegawaian rae ata laksana rank engan uma rank neaminisirasi kepegawaian rank jumlah formasi o engadministrasi sarana gan prasarana orang oo o5 subbagian program dan keuangan kepala subbagian program dan kenangan rang opal perencanaan, evaluasi dan pelaporan orang engan year keuangan orang o o enesiota data pelaksanaan program dan anggaran orang engadministrasi keuangan orang siang pengembangan destinasi pariwisata ( kepala bidang pengembangan destinasi pariwisata orang nama kepariwisataan dan ekonomi kreatif aht pertama orang ( ama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli muda rang nama kepariwisataan dan ekonomi kreasi ahli madya orang ooo petencamtan pengembangan tamatan parama anna doang perencanaan dan pengembangan kawasan pariwisata) ojek wisata pengelola data orang pengelolaan destinasi pariwisata) objek wisata pengelola data orang eneotaonjek wisata orang engadminswasi umum orang pembinaan usaha dan investasi pariwisata analis pariwisata emas sarana wisata orang ara sangat rebus orang ama rebusan lane sidang pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata kepala bidang pengembangan ekonomi kreatifdan sumber daya pariwisata orang pratama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli pertama orang ama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahi muda orang ( nama kepariwisataan dan ekonomi area ahli madya rang pengembangan ekonomi kreatif) analis ekonomi kecil orak nyata wisata orang mengelola pengembangan dan pembinaan usaha orang pengembangan kemasan same daya eta mana orang pengembangan kelembagaan dan sumber daya pariwisata) alis pariwisata rae mengelola usaha kepariwisataan orang (oa sidang pemasaran pariwisata kepala bidang pemasaran pariwisata rang ama kepariwisataan dan ekonomi kreatif att petama orang utama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahh muda orang ) ama kepariwisataan dan ekonomi great ahli madya orang ooo nyaman lari dan kerjasama keppres bean orang pelayanan informasi dan kerjasama kepariwisataan) alis pemasaran dan kerjasama) o o mengelola usaha pemasaran dan promosi wisata orang engadministrasi umum orang noken promosi kepariwisataan) fasilitator promosi pengelola promosi dan informasi wisata orang ) satuan polisi pamong praja kabupaten bantul ' ' kepala satuan polisi pamong para orang sekretariat vvv sasis vas o arsiparis mahir'o' ' uui i rang paris penyair arang pranata komputer terampil orang pranata komputer mahir orang pranata komputer penyelam agv subbagian umum dan kepegawaian kepala sub bagian umum dan keperawatan orang analis sumber daya manusia aparatur orang o ou mengelola sarana dan prasarana kantor orang engadministrasi umum orang engadministrasi sarana dan prasarana orang ) www sha ( o o5 subbagian program dan keuangan kepala sub bagian program dan keuangan (nas perencanaan evaluasi dan pelaporan orang dahan senator keuangan orang eng data pelaksanaan program dan anggaran orang jumlah formasi nama unit kerja nama jabatan kebutuhan pegawai pengadministrasi kenanganpolisi pamong praja art pertama polisi pamong praja ahli muda posisi pamong praja arti madya seksi pengkajian, pengawasan dan pengendalian nan pol kepala seksi pengkajian, pengawasan dan pengendalian analis hukum orang seksi penindakan kepala seksi penindakan orang punya petugas penindakan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat nan pol kepala ketertiban umum dan ketentraman masyarakat polisi pamong praja terapi posisi pamong praja mahir polisi pamong praja penyelia orang seksi pengamanan dan operasi kepala seksi pengamanan dan operasi orang aaseamaa pol pengelola keamanan dan ketertiban komandan petugas keamanan pengadministrasi umum pol seksi ketertiban umum dan peningkatan kapasitas nan pol kepala seksi ketertiban umum dan peningkatan kapasitas keamanan ran pengadministrasi utuh bidang perlindungan masyarakat pol kepala bidang perlindungan masyarakat pol seksi pembinaan potensi masyarakat nan pol kepala seksi pembinaan potensi masyarakat penyuluh keamanan masyarakat raman rank pol seksi pemberdayaan perlindungan masyarakat nan pol kepala seksi pemberdayaan perlindungan masyarakat keamanan ran pengadministrasi umum jumlah formasi ouuuuuuuu rencana aki muda subkoordinator kelompok subtansi evaluasi dan pelaporan orang analis monitoring evaluasi dan pelaporan orang asas perencanaan, evaluasi dan pelaporan rang ito rea ane eneadministrasi uma rang ensaaminiotrasi sarana dan prasarana orang sebagian keuangan ema subbagian kerang ran endah range ( ensata data pelaksanaan program dan anggaran rang esai keuangan rank ninnin nggak''''''',', , star bapa bidang hukum dan pemeitahh rang bupati bidang ekonomi, keuangan dan pembungaan orang ost bupati bidang sumber daya manusia dan kemasyarakatan orang bo jenny "ss (op sekretariat dprd dprd bagan umum ank oo asas team ane pas mah ane pameran (uu bagian tata usaha dan kepegawaian (oo kepada subbagian tata usaha dan kepegawaian rang nas tata laksana orang ran enam oran eneadministrasi kepegawaian orang sebagian humas, protokol dan publikasi kepala subbagian humas, protokol gan publikasi rang ane abis ane catatan ran bagian rumah tangga dan aset kepala subbagian rumah tanggapan rang analis pengembangan sarana dan prasarana orang ensaamimistrasi umam rank engadministrasi sarana gan prasarana orang asem rank ''''''"'',' , ' , , asam pegangan tengah kera bagian program dan keuangan arena ant petama ane emang ane rencana ahli muda subkoordinator kelompok substansi program dan pelaporan orang amati perencanaan, evaluasi dan pelaporan rang gggggg sebagian kemana uut subbagian kanan semata ane eneadministrasi keuangan orang uas persidangan dan perundang undangan kepala bagian persidangan dan perundang undangan rang perancangan peraturan perundang undangan ahli pertama orang rancangan peraturan perundang undangan ahli juga orang rancangan peraturan perundang undangan ahli madya orang aaa kajian perundang undangan) ana produk hukum semgamimistasi umum rank men see persidangan dan risalah) analis materi sidang) aman sah rank bela persidangan rank ensadministrasi umah orang (akan tasitasidan pengawasan uu t kepala bagian fasilitasi dam pengawasan orang salah lestat ahli pertama orang sersan erisattantntuda orang ensalahterislat ahi madya orang pranata hubungan masyarakat ahli petama orang pranata hubungan masyarakat ahli muda rang raat hubungan masyarakat madya orang trm pengawasan) penyusun bahan anggota desah rae eneagministrasi umum orang amami rank jumlah formasi nn. xix dinas pemberdayaan masyarakat dan kalurahan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan arahan rang $ ama ane ara rank t mata komputer mah rank mata empat bagian program dan keuangan mala sub bagian progam sai perencanaan evaluasi dam pelaporan rang ar. sato remang rank peralatan data pelaksanaan program dan anggaran rank o ensaamimiotrasi keuangan rank oouop sebagai umum dan kepegawaian kepala sub bagian umum dan kepegawaian rae pesanan ketegasan rank eaaminisirasi sarana gan pasar rank aang pemerintahan kalurahan pala bidang pemerintahan katana ae rela pertama rank asean aiu rank kebijakan aha rank mata empat team ane anta komputer ane mata komputer peta ane analis kebijakan ahli muda subkoordinator kelompok subtansi aparatur dan kelembagaan pel orang ana desa dan kelurahan arang penata monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemeritahan dea rang oensaamimburasi umam rank analis kebijakan ahli muda subkoordinator kelompok subtansi pembinaan administrasi peter orang ana desa dan kelurahan arang nama umam rank analis kebijakan ahli muda subkoordinator kelompok subtansi pengelolaan keuangan kalurahan| orang anis desa dan kelurahan rang esa keuangan dan pendapatan desa rang ensaaministrasi umam rank bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan efek swadaya masyarakat ahli pertama ane penggerak swadaya masyarakat ahli muda penggerak swadaya masyarakat ahli madya penggerak swadaya masyarakat ahli muda( subkoordinator kelompok subtansi perencanaan perl orang oni prasarana perkotaan dan pedesaan orang penata keuangan dan pendapatan desa rang oensaaministrasi uma orang oop penggerak swadaya masyarakat ahli muda subkoord kantor kelompok subtansi pemberdayaan tel orang (ma era tara setangan pesan orang ououuuuuuu penggerak swadaya masyarakat ari muda subkoord kantor kelompok subtansi pengembangan orang ona pengembangan ekonomi pedesaan orang ema usaha mandiri dan teknologi tepat una orang ena data pemberdayaan ekonomi keluarga orang ensaamimurasi umam rank nnnnnnn ng'''' . dinas kelantan dan perikanan u kepala dinas keamtandanferkamah ane $ aan rank asas aan apakan oou sebagaiorator ema ran ento data pelaksanaan program dan anggaran orang pemsaaminstrasi keuangan ane sebagai umum dan kepegawaian ouo kepala sub bagan umam dan keperawanan tatalaksana rak ensaamimiotrasi sarana dan prasarana orange eneadministrasi kepegawaian orang ang perikanan tangkap dan budidaya kepala bidang perikanan tangkap dan budaya ran asas akuakultur att pertama orange akurat ani maya rank legenda hama dan penyakit ikan aht pertama orang oenendat hama gan menyakitkan anti muda orang jumlah formasi antena tema gam pernyataan maya rang uo oengdola produksi perikanan tangkap ahli pertama orang oou angota produksi perikanan tangkap ani muda orang uo mengelola produksi perikanan tangkap ahli madya orang memang aan pem aga megan pena kelompok demand berteman narang tangkap dan pemberdayaan nelayan) unas kelautan dan perikanan orang engetota pengembangan dan pembinaan usaha orang analis akuakultur ahli muda subkoordinator kelompok subtansi perikanan budidaya) | orang perikanan budidaya range u o mengelola pengembangan budidaya dan pemasaran perikanan orang o engagmmuasi umum ane siang pengolahan, pemasaran dan pengawasan perikanan kepala bidang pengolahan, pemasaran dan pengawasan perikanan rang pengawas perikanan ahli pertama orang pengawas perikanan aki muda orang pengawas perikanan ahli madya rang membina mutu hasil perikanan dan kesan pertama orang u membina mata hasi perikanan dan kelautan muda rang mina mata has peran dan kelautan aya orang ooo pemakan dan pemasaran hasi kedaton dan pma por ann orang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan) ona kelautan dan perikanan rae mengelola pengembangan dan pembinaan usaha orang usaha perikanan) analis perikanan budidaya urang eng pengembangan budidaya dan pemasaran perikanan rang nn se sm atramksama terms parah ( verosami budiaayalkan kera used bal budidaya rang oouop oab bagian tata usaha pada utd balai bidikan opal sub bagian tata usaha engadministrasi umum orang rang tenaga teknis oo mengelola teknologi perbenihan orang oak penelitan gan perekayasaan team orang anis pendirian dan perekayasaan mahir orang asi penelitan dan perekayasaan punya orang inn "ss bosadampaaa badan perencanaan pembangunan daerah kepala badan perencanaan pembangunan darah ran ame uu rencana pertama rang rencana ahli muda rank rencana anti tag rank paris terampil orange paristaah aan asians penyelam raat komputer tampang pranata komputer mahir rang pranata komputer penyelam rang o o rencana muda subkoord kantor kelompok subtansi program dan pelaporan | orang ona perencanaan, evaluasi dan pelaporan rang mengelola data pelaksanaan program dan anggaran orang oo o sebagai keuangan dan ast i o kepala subbagian keuangan dan ast bendahara fo ) ' sae initiator keuangan rang engadministrasi keuangan orang o oengadministrasi sarana dan prasarana orang ouoouo sebagai umum dan kepegawaian o kepala subbagian umum gan kepegawaian nas tata saksama rang engagmintrasi umam rank engadministrasi keperawanan bidang perencanaan kepala bidang perendaman perencana ahli pertama orang rencana anti muda rank perencana ahli madya orang berencana anti muda @ubkoord kantor kelompok subtansi data dantnformasij orang nat dataran informasi orang berencana muda subkoord kantor kelompok subtansi perencanaan pendanaan aged) orang u gratis perencanaan anggaran orang ona perencanaan states orang (nas pengembangan wilayah orang semen pesanan dendam orang keistimewaan dan non apbd) analis perencanaan strategis rang ona perencanaan anggaran rang pengagministrasi umum orang emang pemerintahan dan pembangunan manusia kepala bidang pemerintahan dan pembangunan manusia rang berencana anti pertama rank jumlah formasi maa erna rang rencana aki muda subkoordinator kelompok substansi bidang pemerintahan) orang asas pemerintahan daerah orang perencana ahli muda subkoordinator kelompok substansi bidang kesejahteraan rakyat orang sai pemberdayaan masyarakat orang kesejahteraan raya rank ena rang perencana ahli muda subkoordinator kelompok substansi bidang pembangunan manasi) orang oma penantang asah rr. asa pemberdayaan maya orang (ang perekonomian dan sumber daya alam oot kepala bidang perekonomian dan sumber daya rang perencana ahli pertama rank ore rang sama ae rencana aki muda subkoordinator kelompok subtansi perekonomian orang inda rae asas peran rang oou berencana aki muda subkoordinator kelompok subtansi sumberdaya alam orang jenasah data sumber daya alam orang ama stm oran (ang intastrikturdan kewilayahan kepala bidang intastruktr dan kerajaan rana perencana ahli pertama rank ore rang ama ae ououuuuuuuuu rencana aki muda subkoordinator kelompok subtansi infrestrakay ona pengembangan infrastruktur rang oasis tata ruang orang oou berencana aki muda subkoordinator kelompok subtansi pengembangan wilayah analis pengembangan infrastruktur dang analis tata ruang ane (uang penelitan, pengembangan dan pengendalian kepala bidang venetian, pengembangan ganengendalan rang berencana hit pertama orang ema anita ane emo ran ant pertama ane maa ane ama rank (oi rencana ahli muda subkoordinator kelompok subtansi penelitan pengembangan dan inovasi orang pai pendirian dan pengembangan orang antar ou rencana ahli muda subkoordinator kelompok subtansi pengendalian dan evaluasi pendanaan) orang ona perencanaan, evaluasi dan pelaporan orang ena bata rang lem dan rap nan pengenalan dan prasad pendanaan) orang keistimewaan dan non apbd) sai perencanaan, evaluasi dam pelapor rang ''''''''"'' ' ,, badan pengelolaan keuangan, pendapatandan aset darah kepala badan pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah rang ''' s asam rank olah asas aan ata komputer team rang lanata komputer tah oran mata komputer pee rang ooouuu berencana ati muda subkoordinator kelompok substansi program dan pelaporan orang ona perencanaan, evaluasi dan pelaporan orang oou peserta data pelaksanaan program dan angan orang color sebagian keuangan dan ast kepala subbagian keuangan dansa serat rea ran enaagminstrasi kerangan orang ensaamimiotrasi sarana dan prasarana rank sembahan umum dan kepegawaian uo kepala subbagian umum dan kepegavaah rang asma rang ngga tot m mama saat uma rang makara sarana gan prasarana rank prabu bakti oo iiiiiiaol innnnnnn''''''f' mbm yang penganan dan penetapan ketela bidang pelayamandan penetapan rang mata komputer tampang mana komputer tah rang mata komputer pee rang bidang pelayanan dan informasi pajak daerah kepala sub bidang pelayanan dan informasi pajak darah rang pajak daerah ane pendapatan darah rank ana dataran otomasi rank eselon data dam potensipgak orang jumlah formasi ema pendataan pendataan pajak remis ane oensaamimiotrasi keuangan rank amoitang pendataan dan penetapan pajak daerah kepala sub bidang pendataan dan penetapan pajak darah rang pajak daerah ane pendapatan darah rank dataran oma ane esa data petensipak rank emaaaministresi keuangan rank inang penagihan, pengembangan dan pemeriksaan kepala bidang penagihan, pengembangan gan pemeran rang primmat komputer pea rank keuangan pusat dan desah aki pertama orang rai keuangan pusaran daerah ani muda rang anal keuangan pusat dan daerah ahi maya orang ooo7 ojmbidang penagihan dan pengembangan pendapatan daerah ooo kepala sub bidang penagihan dan pengembangan pendapatan darah rang penagihan agak ane ena data keuangan darah rank ensaamimtrasi umam rank pemaminisiresi keuangan ensaamimurasipajak rank ooo7o sebidang pengawasan, pemeriksaan dan keberatan pendapatan daerah kepala sub bidang pengawasan, pemeriksaan dan keberatan pendapatan daerah rang pemetaan pajak rank enam data pemeriksaan pak rank emaaaministresi keuangan ane gang anggaran uu bang angan sebidang perencanaan anggaran kepala sub bidang perencanaan anggaran ana perencanaan anggaran rank pemain data keuangan darah ran oensaamimiotrasi anggaran rank maminisiresi umum ane sebidang pengendalian anggaran kepala sub bidang pengendapan ang ona laporan realisasi anggaran) range penaslata data keuangan darah rank ensaamimiotrasi anggaran rank bidang perbendaharaan rata bidang perbengahaaah ane asam ane seminaris mahir oo orang bidang pengelolaan kas daerah kepala sub bidang pengeboman kas daerah rae perbendaharaan ane ento data keuangan darah orang senator keuangan ane ensaamimiotrasi uma rank emegministrasi keuangan kemala sub bidang belanda daerah ane ona perbendaharaan rang pendeta data keuangan darah oran oensstola tuntutan perbendaharaan dan temuan gara orang senator keuangan ran engaaminiotrasi kesan rank aang akuntansi kera bang akan ane ata komputer ani pertama rank pranata komputer ani muda orange nata komputer ani maya rank semidang pembukuan kepala sub bidang pembukaan ane pelaporan dan transaksi kenangan rank sistem akuntansitnstansi rank ensslola data keuangan darah orang engegministrasi keuangan orang saotiaang pengolahan data dantaporan kepala sub bidang pengolahan detadantaporan rae pelaporan dan transaksi keuangan rank sistem akuntansitnstansi rank ensslola data keuangan darah orang emengministrasi keuangan orang ama mata komputer team orange lanata komputer tah oran pranata komputer penyelam arang umat sasana barang team ane penata heksana barang mah penata laksana barang penyewa bidang perencanaan dan optimalisasi barang daerah jumlah formasi biang pernyataan gan optimasi barang bacan rang aset daerah rank membara sarana gan prasarana rank pemaaministrasi sarana dan prasarana rang sebidang ketatausahaan, penghapusan dan pengendalian barang milik daerah ooo kepala sub bidang ketatausahaan, penghapusan dan pengendalian barang daerah rang ats aset daerah rank oenseloa pemanasan barang itik darah rank pemaaministrasi sarana dan prasarana rang (ttnanus rang . ame ane arsiparis mahir oo orang bagian program dan keuangan kera sub bagan program dan keuangan rae ana perencanaan ratus dam pelaporan rang ento data pelaksanaan program dan anggaran rank setor keuangan ane ensaamimiotrasi kesan rank sagan umum dan kepegawaian kepala sub bagian umum dan kepegawaian rank ena sarana gan prasarana kato rank pemain umum ane oensaamimiotrasi kepegasaah rank rama kebersihan inang pengadaan dan mutasi asn kepala bidang pengadaan gan asn rae sdm aparatur ahli pertama ran sdm aparatur anti muda rank aparat anima ran raat sdm aparatur terampil oran ornata sdm aparatur mah rank raat aparatur pee ane ornnta komputer peta rank analis du1 aparatur muda sulkoordinator kelompok subtansi pengadaan, pemberhentian dani orang oam perencanaan sumber daya manusia aparatur orang mai data dan informasi ran ooo sistem informasi managemen kepegasaah orang oeneslota formasi dan pengadaan pegawai orang uensaaministrasi kepegawaian orang analis dut aparatur muda koordinator kelompok subtansi mutasi dan kepangkatan orang ana pengembangan karir arang penata sistem informasi manajemen kepekaan rang oensaaministrasi kepegawaian orang bidang pengembangan kompetensi dan dirikan rang kepala bidang pengembangan kompetensi drawn orang sdm aparatur pertama orang aparatur orang sdm aparatur aya crane anata sdm aparatur team orange mana aparatur mah orang pranata sdm aparatur penyerang sensor aparatur pertama rang sensor sdm aparatur muda range sensor aparatur maa orang armata komputer terap orange lanata komputer tah oran anata komputer penyelam arang analis du1 aparatur muda subkoordinator kelompok subtansi pengembangan kompetensi orang (ana pengembangan sumber daya manusia aparatur orang ona pengembangan kah orang ensata keperawanan analis sdi aparatur muda sutkoordinator kelompok subtansi dika rang aman dit rank moo pemaengeamaa dita range o ensaaminisirasi pelatihan orang (ang penilaian, pembinaan dan kesejahteraan asn kereta bidang seniman pembinaan dan kediaman ang atap ane anata sdm aparatur team orange ana aparatur mah oran pranata sdm aparatur penyelam arang pranata komputer pertama orang pranata komputer rank pranata komputer maya rank anata komputer tamparan amat komputer ane jumlah formasi mam tomat analis sdm aparatur muda subkoordinator kelompok subtansi penilaian dan pembinaan) orang ana pelanggaran disiplin orang mengelola penilaian hingga pesat orang ensaaminiotrasi kepegawaian orang analis sdm aparatur muda subkoordinator kelompok subtansi penghargaan dan kesejahteraan orang ona kesejahteraan sumber daya manusia aparatur orang www ahh ensaamimbourasi kepegawaian orange .& badan penanggulangan bencana daerah kepala pelaksana badan penanggulangan bencana darah rae '''''' maan rank asia amp komputer team an anta komputer oma komputer pee berencana ani pertama ane arema aiu rang remang rank rencana anti muda sneelofa data pelaksanaan program dan anggaran rang ensaamimisurasi umam rank bagian keuangan dan aset kepala subbagian keuangan dan rang bendahara orang sato resah rank oasis kanan orang engaaministrasi sarana gan prasarana rang uooouo sebagai umum dan kepegawaian kepala sub bagian umum dan kepegawaian rang tatakan orang aparat rank maa ran inang pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan pasca bencana kepala bidang pencegahan kesiapsiagaan dan penanganan pasca bencana rang penata penanggulangan bencana ahli pertama orang mata penanggulangan bencana muda orang nata penanggulangan bencana ahli maya orang nata penanggulangan bencana ahli muda subkoordinator kelompok subtansi pencegahan orang nan migas bencana orang eny bencana rank oouuuuuuu penata penanggulangan bencana aki muda subkoordinator kelompok subtansi kesiapsiagaan) orang mas bencana pengolah dahan rencana penanggulangan bencana orang naam ami mada gebkoonaator kelompok jamtanai penanganan orang pasca bencana) mai beranak entah bahan rencana penanggulangan benama orang yang kedaruratan logistik dan peralatan kepala bidang kedaruratan, logistik dan peralatan penata penangentangan bencana ahli petama orang penata penangentangan bencana ahli nadya orang penata penangentangan bencana gaya orang penata penanggulangan bencana ahli muda subkoordinator kelompok subtansi kedaruratan orang bencana ane penata data dampak sena ane agamis rang (ououuuuu penata penangentangan bencana ahli muda subkoordinator kelompok subtansi logistikdan orang penyusun rencana kebumumantogstik arang ensure inang pemadam kebakaran dan penyelamatan kepada bidang bidang pemadam kebakaran dan penyamaan rang ona kebakaran ahli pertama rang analis kebakaran ahli muda orang nas kebakaran ahli madya orang pemadam kebakaran pemula orang ouuuuuu pemadam kebakaran terampil rang pemadam kebakaran mahir orang oouuuuu pemadam kebakaran penyedia orang ona kebakaran ahli muda subkoord kantor kelompok subtansi pencegahan kebakaran orang nat bencana ane asas kemah rang pranata pemadam kebakaran sama aoi oma ona kebakaran ahli muda subkoord kantor kelompok subtansi pemadamandan orang asas kebakaran rang 5m oma kebakaran ahli muda subkoordinator kelompok subtansi sarana dan prasarana) orang sai pengembangan sarana dan prasarana orang hot jumlah formasi badan kesatuan bangsa dan politik kepada badan kesamaan bangsa pori rang ama aan ae apaan aan ata komputer team oran mata komputer ane amat komputer peek arak oou subbagian program dan keuangan urat subbagian program dan kerangan rank analis perencanaan evaluasi dan pelaporan rang bendahara oo orang ato ae ensetota data pelaksanaan program dan anggaran orang uengaaministrasi keuangan orang oouop sebagai umum dan kepegawaian kepala subbagian umum dan kepegawaian rang ona tatalaksana oran ata kepegawaian oensagainstasi uma orang ensaaminiotrasi sarana dan prasarana orang .j aang kesatuan dan bana kera bidang kesatuan dan bangsa rana kebijakan anti pertama rank mai kebijakan ati muda orang asam kenakan anita orange aan ketahanan income sos bday maag anos wawasan kehangatan orang dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama) aras wawasan kebangsaan oesman uma orang magma kelompok paha kewarasan dit dan orang penanganan konflik) analis forum kewaspadaan dini masyarakat rank endang potterrang sai kebijakan ahli pertama rank mai kebijakan ati muda orang asam kenakan anti tayang ona kebijakan ahli muda subkoordinator kelompok substansi polk dalam negeri orang asam poni dalam negeri rang o engagministrasi umum rank ona kebijakan ahli muda subkoordinator kelompok substansi organisasi kemasyarakatan orang ona organisasi kemasyarakatan orang oensaaministrasi umum oran inn @##### # jjj aakfwh@ org tbe rsa khusus (umah sakit umum daerah panembahan senopati direktur rumah salat umum daerah penambahan senopati rang wakil direktur pelayanan dan penunjang was direktur pelayanan dan pemenang rang angrenyaman medik kemmbidng pecahan tek aer anti pertama ran era ran erat rang rang aer ana ane erat rang aer perak rns att pertama ane eren anta rang aer perak ram ahtitaya ane pengamat utama rang pranata laboratorium kesehatan ant pertama ran oma teboratorum kesehatan anti muda oran pranata laboratorium kesehatan aki maya rang oma teboratoram kesehatan terap1 orange pranata laboratorium kesehatan mah rang oma teboratorum kesehatan penyewa orang terapis anti pertama ane oat steps ata ane oesman steps rank ioiarapspemaa uae logat tamparan sos rang amors mes paya ane aograter ati pertama ane garam aya lapis wicara terima orang wajah rang tema peta rank penata anestesi abi pertama orang nata anestesi uga rank penata anestesi anti mag orang ost penata anestesi team orang jumlah formasi tema anestesi aston penata anestesi penyelam rank osis kis pertama oran says uga orang kis aga ran administrator kesehatan aht petama rank administrator kesehatan aki uda orang administrator kesehatan maya orang kama gan pemandangan kelompok dahlan pelayanan etik orang khusus dan penunjang) oasis pengembangan sistem operasi teaser ensata pelayanan kesehatan orang oensagminstasi uma oran madara nat kelompok jabatan rawat dalam bawal orang inap dan gawat darurat) asas pelayanan esa pelayanan kesetaraan inang penunjang medik kera bidang perang cak ane eter ati pertama orang retakan tua rank asetat rang aretakeramt utama rank asem apoteker team oran ass apoteker orang asisten apoteker oran ionik pertama range asia ana ane asia oran sion tam ane oasoasreyaa ran mess team rang oem east orang eam meas pena rank beton orang isi beekmomeakamtituga orange asi beektomeakaht aya ran bektomess tram rank asi bektomeas ran isi beektomeas penyama rank orasi terapi tamil oran past terpisah rank orasi temp peak ran iaemiotog kesehatan anti pertama rang epidemiologi kesehatan ahituda rank nisemitos kesehatan anti gaya crane santtarian aht pertama ane mama anta rang samaran ata ane samara team rang samaran aah rank aman perang administrator kesehatan aht pertama ane aminstator kesehatan aki uda rang administrator kesehatan anta range ouuuuu ukaministrator kesehatan ahli muda subkoord kantor kelompok subtansi penunjang klinik) orang ona obat dan makanan arang una pelayanan penunjang diagnostik danlogsik orang mama ama rang (oi administrator kesehatan muda subkoordmator kelompok subtansi penunjang non kimia orang (nas pengembangan sarana dan prasarana orang ueneelota pelayanan penunjang diagnostik dantogstik rang besaran jenazah rang pengemudi oo iwan ama rang prabu taman ham ( ang keperawatan dan pejamimanuta kerana bidang keperawatan dan pemantau rang anti pertama ane aman ane maa ran bidan terampil oo yan ran bidan penyedia oo orang attempt rang perawat mahir oo aini lon mate orang erat parama ane masa rank meat rank eat ami pertama rang atasan maa rang eat giaiteami ane oat agak ane emataireyaa rank (oi administrator kesehatan arti muda subkoordmator kelompok subtansi keperawatandan orang asas pelayanan rank jumlah formasi esai uma orang administrator kesehatan ahli muda subkoord kantor kelompok subtansi penjaminan mutu) orang pengawas dan pengendali mutu internal orang eaaministresi umum rank wakil direktur umum dan sumber daya ' ' wakil direktur umumkan kerang rae akan hukum, pemasaran dan pendidikan kepala bagian pengembangan rae mam mean juga oeokrinator kelompok sanitasi bagan pendataan orang dan penelitian maa dik ane maa pemasaran administrator kesehatan ari muda subkoordmator kelompok substansi hukum dan orang aras hukum rank asa pemasaran dan kemasan orang asam kemana ema bagan kegg agam perbendaharaan dan asi kepala sub bagan perbendaharaan rana mater orang perasaan sarana dan parama kano rank uengagministrasi keuangan orang sagan verifikasi dan akuntansi oral sub bagan verses dan akuntansi ane sistem akuntansi instan rank eater keuangan ran nasa data keuangan darah rank akan umum dan progam bagan umam ane aspar tempi ran asia ran pata kembara rank amat komputer aht uga rang amat komputer aniaya ane anata komputer team oran amat komputer rank umat komputer penyama ane oou berencana aki muda subkoerdinator kelompok substansi progam rang ona perencanaan, evaluasi dan pelaporan orang pemeran deta pelaksanaan program dan anggaran rang bagian umum dan kepegawaian kepala subbagian umum dan kepekaan rae ats tatalaksana ran asas sumba daya mama agar orang emeadaministrasi umam ran oou uengagministrasi kepesasaah ane nnnnnnnn ngg''' "s5. kapanewon kapanewon banguntapan sekretariat jha bagan umum dan kepegawaian oou kepala sub bagian umum gan kenegaraan rang ats tata asa ran gemar keperawatan ane emeagministrasi uma ran administrasi sarana gan prasarana rank oouop set sagan progam dan keuangan ou kepala sub bagian program dan keuangan rank ona perencanaan, evaluasi dan pelaporan orang serat ema ran mara pemerintahan dah rae pendosa administrasi pemeran oran emagamstasi uma rang aman keamanan opal jawatan keamanan keamanan ane agamis uma rang matan pelayanan umum uu ti opal jawatan pelayanan uma rak payah ran enselolalayanan operasi orang oman remakmuah uu jawatan kemah progam pembangunan orang peserta perekonomian, pembangunan dan tegangan orang jawatansosial kepala jawatan sosial yang analis kemasyarakatan 0yang pengelola pemberdayaan masyarakat oo) orang catatan fungsional tertentu arsiparis tingkat terampil arsiparis tempi jumlah formasi www mei hiasan io arsiparis penyelia oo men n'''''''''''" , man gnnnnnnnn''''''''#'#'' bagian umum dan kepegawaian kepala sub bagian umum dan kepegsaah raa ats matatatsaa rank ensaamimtrasi umum rank nani samad orang mamak rank seakan program dan keuangan kepala sub bagian program dan keuangan rae perencanaan evaluasi gam pelaporan rang s4g''''' 5aa aman praja pemerintahan darah rank oo emaaaminisirasi ran tamatan keamanan keamanan rank emas rank oman pelayanan umum jawatan peran rak pelayan rank oem kanan opsbas terampil ms, io arsiparis penyedia oo ' ' y ' ' ''' kapanewon kasihan et. sekretariat oo akan umum dan kepegawaian oot kepada sub bagian umum dan kepekaan rang atasan ane oensaaministrasi kepegawaian orang peaaminisires sarana dan rank maa rank sebagian program dan karangan kepala sub bagian programa keuangan rang ona perencanaan, evaluasi dam pelaporan rang ngapain sato rea ane engaaminiotrasi kesan rank pemeran rae ensaamimtrasi umam rank aman keamanan maa jawatan kemah ran esa keamanan gan ketiakmaan sel kemasyarakatan rank magma ane oman fungsional tertua arsiparis tingkat terampil arsiparis terima ane pasa ane asas uu kapanewon sedayu war ss5a ama sab bagian umum dan kepegawaian jumlah formasi dprd dan kerjasama orang keamanan bersama lintas sektoral rank emas salah rank ata inspektorat daerah saspektar oo orang nnn'''''' sekretaris orang nnnnnnn nggak'''''''#ehi ouu bagian umum dan kepegawaian kepala subbagian umum dan kepegawaian rae tatalaksana rang ons sarana gan prasarana kao range peneaaministrasi kepegawaian rank omset subbagian program dan keuangan kepala subbagian program dan kerangan rae ona perencanaan evaluasi dan pelaporan orang oman ran pemain sarana dan prasarana kata oran engagmmistrasi keuangan rank pemaaministrasi sarana dan prasarana orang asian evaluasi, data dan laporan kepala subbagian rahasia, datadantapran rae osis monitoring evaluasi dan pelaporan orang asagmamsuasi uma rank mepet pembantu bidang pemerintahan dan aparatur inspektur pembantu bidang pemerintahan dan aparatur rang rai laporan hasi pengawasan ran mepektar pembantu bidang keuangan dan aset o inspektur pembantu bidang keuangandan rang ona laporan hasil pengawasan orang apakan pembantu sidang perekonomian inspektur pembantu bidang perekonemah rang amati laporan hasi pengawasan orange mepet pembantu bidang kesejahteraan sosial dan budaya inspektur pembantu bidang kesejahteraan sosiardan budaya rang analis laporan hasil pengawasan orang mepektar pembantu bidang investigasi asetat pembantu bidang mesias ane ats laporan ast pengawasan orang ( catatan fungsional tertera arsiparis tingkat terampil span terapi ae, "masih ran spam aan ououuuuuuu penata komputer tingkat terampil pranata komputer terap ane ata kompaterttahh rang mana komputer penyama rang gemar uu editor anti pertama ane mara rang amors urang angkat team auditor terapi ne, ata arora ane ouuuuuuu author keperawatan tingkat auditor keperawatan ahli pertama rang tor keperawatan uda orang ato keperawatan maya orang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tingkat joo pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ahli pertama rang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah muda rang ensowas penyelenggaraan urusan pemeritahan daerah ani madya orang .j kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga rang ''' s "masih ane asas ran ema rang ema rang satwa team ane stan rang tata pee ane mata komputer them orang pranata komputer ani uga rank anata komputer aya rang jumlah formasi ats matatatsaa rank penamaan oensaaminiotrasi kepegawaian rank ersninistrasi sarana dan pesan rank joo sab bagan program dan keuangan kepala sub bagian program dan kragan ran ana perencanaan ratus dam pelaporan rang enam kerana rank matan pemeran bea ran engan umam rank matan keamanan kepala jawatan keamanan ane ensaamimbuasi uma rank matanelayanan umum kel jawatan pelayan ane salaman operasi rank o enaminisirasi umamipar tram ane . kapanewon sarden tirto ama t bagian umum dan kepegawaian kepala sub bagian umum kepeasaah ats matatatsaa rank mini kera ae enaainiirasi sarana gan pasaran sebagian program dan keuangan kebal sub bagian program dan keuangan ana perencanaan evaluasi dam pelaporan orang bendahara fo) sae enam kesan ane pemeran rae ento administrasi pemeritahan orang amalan keamanan pat jawatan kemah ane amanah rae ensaamimbuasi uma aneengaamimistrasi umam rank mem kepala jawatan sosial vo xeh tot www sms gila engaamimurasi umam rank batam fungsional tertera oo arsiparis tingkat terampil asah ane cw ''''''''"'',', , ' , ini kapanewon eselon sekretariat oo akan umum dan kepegawaian (ou kepala sub bagian umum dan kepegawaian rang mas atasan ane engan uma rank oemsagaimistasi kepekaan range eaamiiirasi sarana gan pasaran ama ane oouop sebagian program dan pesanan kepala sub bagian program dan karangan rang ana perencanaan, evaluasi dam pelaporan range jumlah formasi sato remang rank amami pemerintahan dara ran emisi umam ane matan keamanan kepala jawatan keamanan ane slot keamanan gan ketiak pemain umum ane oman pelayanan umum pala jawatan pelayanan umum ane pelayan rank pematayanan orasi rank ensaamimtrasi umum rank atm kemakmuran kerala jawatan kemakmuran progam pembangunan rank administrasi umum ane gawatansosi remagaraktah ane sala kemayarkaa rank (aman fungsional tertentu oo arsiparis tingkat terampil ira tampak pai rank arsiparis penyedia oo ini kapanewon sandakan sekretariat akan umum dan kepegawaian uo kepala sub bagian umum kepegawaian rae emas uma ane peneaaministrasi kerap rankevaluasi dam pelaporan range sato remang rank aman pemerintahan dara rank saat administrasi pemerah ane ensaamimtrasi umam rank aman keamanan pat jawatan kemah ane keamanan ane matan pelayaran umam uu kesal jawatan pelan pelayanan rank tamtama ane amat kemakmuran jawatan kemah program pembangunan orange amis umam ane jawatansosial o kena jmamnsoa kemasyarakatan rank amir ane oman fungsional tertua u arsiparis tingkat terampil arsiparis terima ane asas aan asas uu nam am. (vi kapanewon pleret nn. bagan umum dan kepegawaian kepala sub bagian umum dan keperawatan nat matatatsaa rank ama oensaaministrasi kepegasaah orang enedministrasi sarana dan pasaran sebagian program dan keuangan kepala sub bagian program dan serangan rang ana perencanaan evaluasi dam pelaporan orang ena data pelaksanaan program dan anggaran orang ensnaministrasi keuangan ane tamatan praja jo pemerintahan darah rank jumlah formasi tamatan keamanan pala jawatan keamanan ane keamanan rank amis rank oman pelayanan umum pala jawatan pelayanan umum ane pelayan rank nasa layanan oekaa ran ema pemberdayaan yaya rank jabatan fungsional tertentu arsiparis tingkat terampil bas terampil toe www kapanewon pandak kol bagian umum dan kepegawaian kepala sub bagian umum dan keperawatan rae ats matatatsaa rank pensaministrasi kepegsaah range enaamiisirasi sarana gan pasaran (daan ena administrasi pemerah rank ensaaminisirasi uma rank tamatan keamanan kepala jawatan keamanan keamanan rank amin ane matan pelayanan umum uu ti kerala jawatan pelayanan rae payah ran esa layanan oper rank aman kemakmuran mata jawatan kemakmuran rang program pembangunan orange nani umam orang matan sek kemasyarakatan oran o ensaamanisirasi uma orang jabatan fungsional tertera oo arsiparis tingkat terampil span terapi ne, apa rank . kapanewonpajanganoesman oran maa rankema ran mama pemerintahan darah rank emeagministrasi ran mata keamanan jawatan kemah keamanan rank eng ran matan pelayanan umum kera jawatan pelayanan umum ane pelayanan rank jumlah formasi ensaamimurasi umum rank atm kemakmuran kereta jawatan kemakmuran ane program pembangunan rank pengelola perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup orang gawatansosi kemarahan ensaamimitrasi uma rank aman fungsional tertera oo arsiparis tingkat terampil ipar terap ama ane ask www iki kapanewon bantul panewu hong sekretariat panewu anom orang bagan umum dan kepegawaian kepala sub bagian umum dan kepegawaian rae atas rank saman kepegsaah range pemaaminisiresi sarana dan prasarana orang joo sab bagan program dan keurank pesat administrasi pemerah oran ensaaminisirasi uma rank tamatan keamanan pala jawatan keamanan keamanan rank amin rank oman pelayanan umum pala jawatan pelayanan umum ane pelayan rank emaatayanan orasi rank amalan kemakmuran pala jawatan kemakmuran progam pembangunan rank kepala jawatan sosial orang kemasyarakatan rank jabatan fungsional tertera oo arsiparis tingkat terampil asians team ane aras ane . . men am m. ht"' mm.nani oran oou ueneedministrasi kepeawaah orang ensaaminiotrasi sarana dan prasarana orange oouop setrea ran anamnesis orang pemeritahan dasa orang oensaaministrasi uma orang mata keamanan kereta jawatan keamanan ane keamanan ran nami ran matan pelayanan umum uu ti kerala jawatan pelayanan rae payah ran esa layanan operasi rank amat kemakmuran ata jawatan kemakmuran program pembangunan orang empagministrasi oran jawatan sosial aman kemasyarakatan rank jumlah formasi arsiparis tingkat terampil sira terampil arsiparis mahir oo 00ang arsiparis penyedia oo www panewu hong sekretariat panewu anom orang akan umum dan kepegawaian rerata sub bagian umum dan kepegawaian rae oensaamimbtrasi kepegasaah rank ensadminisirasi sarana dan prasarana ran mamak rank sagan program dan keuangan kepala sub bagian program dan keuangan rae perencanaan evaluasi dan pelaporan range bendahara oo orang setor kana ane aman praja pemerintahan darah rank admin umam ane tamatan keamanan kepala jawatan keamanan keamanan rank admin oman pelayanan umum jawatan pelayanan umum ane pelayan rank emaatayanan orasi rank amalan kemakmuran jawatan kemakmuran ane program pembangunan rank admin ane amalan sosial kemasyarakatan rank jabatan fungsional tertera oo arsiparis tingkat terampil ipar terap ama ane ask www www jjjjjjwww meo et: :n sae panewuanom orang sab bagan umum dan kepegawaian uo kepala sub bagian umum dan kepegawaian rae ats matatatsaa rank eaaiiirasi sarana gan prasarana rank oouop set sagan progkerta jawatan kemana ane keamanan rank matan pelayaran umum ti jawatan peranan umum rang payah ran esa layanan operasi rank amat kemakmuran jawatan kemah program pembangunan orange empagministrasi oranmb kapanewon ppundong www mma ama sab bagian umum dan kepegawaian jumlah formasi bagan umum dan keresahan ats matatatsaa rank peneaministrasi kepegawaian rank eaamiiirasi sarana gan pasaran ama ane ar. sato remang rank maa pemerintahan dara engan umam rank matan keamanan jawatan kemah ak rs. ensaamimbuasi uma rank matan pelayanan umum kel jawatan pelayan ane pelayanan rr. esa layanan oper rank ensaaministrasi umaaa rank amin umum ane jabatan fungsional tertera arsiparis tingkat terampil bas terampil rae jumlah formasi jjj .")3bjb bessa kvi kapanewon imogiri ama bagian umum dan kepegawaian kepala sub bagian umum dan kepegawaian rae ats matatatsaa rank pemain uma ane oensaaminiotrasi kepegasaah rank pemeran dan prasarana kato oranratus dam pelaporan rang enam kerana rank pemerintahan darah ane engan umam rank kepala jawatan keamanan ane ramah ane ensaamimbuasi uma rank aman pelayanan umum kel jawatan pelayan ane salaman operasi rank atm kemakmuran kerala jawatan kemakmuran progam pembangunan rank ensaamimistrasi umam rank remagaraktah ane ensaamimitrasi uma rank aman fungsional tertera oo arsiparis tingkat terampil ira tampak ama ane arsiparis penyedia oo evi kapanewonpiyungan panewu hong panewuanom orang sab bagan umum dan kepegawaian uo kepala sub bagian umum dan kepegawaian rae nat matatatsaa rank oensaaministrasi kepegasaah orang ensaamimiotrasi sarana dan prasarana rank maa rank sebagianpat jawatan kemah ane keamanan ane ensaamimbuasi uma ane matan pelayanan umum uu ti jawatan peranan umum rang payah ran esa layanan oper rank aman kemakmuran kepala jawatan kemakmuran ane program pembangunan orangbupati bantul, ttd abdul halim muslimjumlah formasi pranata sdm aparatur mah rank raat aparatur pee ran rencana aki muda subkoord kantor kelompok substansi program dan pelaporan orang ona perencanaan, evaluasi dan pelaporan orang oem data pelaksanaan program dan anggaran range pemanis umum ane bagian keuangan dan aset kepala subbagian keuangan dan ash ane |. bendahara fo setor kana ane ensaamimiotrasi kesan rank pemaaminisirasi sarana dan prasarana rang ensaamimtrasi umam rank sebagian umum dan kepegawaian kepala subbagian umum dan kepegawaian rae asam sumber daya manusia aparat rank pemain umum ane pesaaministrasi kepegasaah ran sem ane oma kesan (ang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal kepala bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal rang pengawas sekolah ani muat arang pengawas sekolah ahli maya rank emas sekolah ani utama rank ima pertama rank mama rank asi kurikulum, penilaian dan pendidikan karakter pendidikan anak usia dini dam pendidikan non formal kepala seksi kurikulum, penilaian dan pendidikan karakter pendidikan anak usia dini dan gan emban rai pengembangan serta biak ran asa kuat rank amin uma ane ooo sak kepala seksi kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik pendidikan anak usia dini dan nas pengembangan sarana dan sama pembelaan rae atu penahan peserta baik rank pemesan data sarana gan prasarana perak orang ensaamimtrasi umam rank bidang sekolah dasar erat biang sekian dasar ane pengawas sekolah anti juga arang enews sekop ani maya orang pengawas sekolah anti utama range oei kurikulum, penilaian dan pendidikan karakter sekolah dasar kepala seksi kurikulum, penilaian dan pendidikan karakter sekolah dasar rang kurikulum dan pembelajaran rang ana pengembangan peserta biak rang engan umam rank oei kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik sekolah dasar kepala seksi kelembagaan, sarana prasarana gan peserta didik sekolah dasar rang amatigministrasi ran ang sekolah menengah pertama kepelabidang sekolah menengah pertama rang pengawas sekolah anti muda smp sarang enews sekop ani maya smp orang pengawas sekolah ahli utama smp rang kurikulum, penilaian dan pendidikan karakter sekolah menengah pertama kepala seksi kurikulum, penilaian dan pendidikan karakter sekolah menengah pertama orang ona kurikulum dan pembelajaran orang ana pengembangan peserta biak rang ensaamimistrasi umum ane oei kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik sekolah menengah pertama kepala seksi kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik sekolah menengah pertama orang anaegministrasi ran yang pendidik dan tenaga kependidikan keelabidang pendidik dan tenaga kenaikan rang ata sdm aparatur terampil rank mana aparatur mah orang data sdm aparatur penyerang sdm aparatur ati pertama orang asa sdm aparatur aki uda rank ana sdm aparatur maya crane pranata komputer terapi rank jumlah formasi maa ema ornata komputer eye ran sasa pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan normal kepala seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non orang pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan orang peserta perencanaan kebutuhan dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan orang pemanis umum ane rang nas pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan orang penesiota perencanaan kebutuhan dan peningkatan kualifikasi pendek dan tenaga keperawatan orang ensaamimtrasi umum rank bidang kepemudaandan olahraga kepala bidang kepemudaan dan otanmaga rank kebijakan atti pertama rank kebijakan anti tuak rank biakan anita rank asas kebijakan ahli muda subkoordinator kelompok substansi kepemudaan orang pemalu kepemudaan rank kepemudaan rank amin uma ane asas kebijakan ahli muda subkoordinator kelompok subtansi olahraga rang anis keolahragaan rank asas pengembangan sarana gan prasarana rank pena program dan kegiatan rank eno sarana olahraga rank amin umum ane saman pendidikan taman kanakkamak oou o taman kanak kanak pembina bantul ouu kepala taman kanak kanak pembina bantal mam uu ts. suru pertama orang gura muda oo orang suru madya ong man kanak kanak negeri sandakan ouu uo kepada taman kanak kanak negeri sandakan suru madya orang guru pertama orang gura muda oo orang arak mw. man kanak kanak negeri pandak ououuuuuo kepala taman kanak kanak negeri pandak ada www oma rank gura maya oo 0rang tam ane jjjjjjjj amw mee asia man lemak kanak negeiirajangan oou kepala taman kanak kanak negeri pajangan aa jjj aga@j hell mam j."th ite suru madya orang mw. man kanak kanak negeri kretek ououuuuuo kepala taman kanak kanak need kretek ada sss jae@ hill rank ssj jga mm' itis tama aan iwa is" oman lemak kanak negeri kretek ouo kepala taman kanak kanak negeri kretek aa jjj aga@j hell mam uu jjjjsswwb a pertama . mam ww man kanak kanak negeri bambalpss kepala taman kanak kanak need bambalipara maa mam ata ee (ts pendidikan sekolah dasa seger panggang bembangipas kepala sekolah ata uas tam asa diminta penggainistasi uma ama c h oam pendidikan jasmani dan kesehatan pendidikan aam ara pertama maa eei panggang bambangiprs mala sekolah mag mam asa aim pengsministasi uma ama maa ane ama pendidikan jasmani dan kesan ora pertama t t oma pendirian aam pertama esa grogol bambang ouo pata sekolah asa amat mars ama pendidikan jasmani dan kesan pertama oma pendirian aam ara pertama tuas bambang oo pata sekolah asa amat amar iri #., ir mam pendidikan jasmani dan kesehatan gara pertama t oma pendapatan aam taat ic mam sabit bambang kepala sekolah ara asa amat mars ama wwt maa mam pendidikan jasmani dan kesehatan gara pertama t oma pendapatan aam taat ic mam see ndalem, bambangihs kepala sekolah ara asa amat mars ama wwt maa mam oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t reg kaligondang bambangipresa plebeian bambangipre kepala sekolah pengamat maks mma aae maa ane emarendiaikan sasmanidan kesan gara pertama pertama seri kembangan bambangips okta sekolah t o pengamatan omar oam pendidikan jasmani dan kesehatan oam pengisian pertama seger teman bambang kepala sebuah t o pengamatan omar oam pendidikan jasmani dan kesehatan oma oem pendiam uut u u u u u oot seger tahanan sengau pata sebuah o uu maa amis umr uu uu oam pendidikan jasmantdankeseatan rapet oma oem pendiam uu u u u u eren grobogan santa pata sekolah o uu maa amis mrk ran au oem pendidikan jasmani dan kesehatan mma mata pengisian agama rapet, data oren wirokertem bangtan ara amir rank amat uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ak u ama pendiam agama rapet atrata negeri sampingan bangtan uo kepada seen ara emas ane aan, amat oem pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ama maen pertama mama seger loambidam bangantaph uo pate stesen jambidam, bangantaph uo pata serah rak a oma admin penagmairistrasi uma ani mars pera a an rama rank oa uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama oat oom pengiaikam agama sega silakani legea salaamega petorome, bangantpa oo kepada sekolah asa amat mars maa ane ama pendidikan jasmani dan kesan ora pertama t t oma pendirian aam pertama reg sekarat bang oo kepada sekolah asa amat mars maa ane ama pendidikan jasmani dan kesan ora pertama t t oem pendirian aam ara pertama tu ma ara emas ane aan amat oem pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ama pendiam agama rapet atrata negeri work bangtan kepada seen ara amir rank aan amat uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ak u ama pendiam agama rapet atrata seger banguntapan uo pata serah oma admin penagmairistrasi uma ani emas uu pera ran rama rank tam uu uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ara open pertama u mama a stesen singosari, banguntapan uo kepadata seger plakaram banguntapan kepada sekolah asa amin pengagministasi omar oam pendidikan jasmani dan kesehatan oam pengisian pertama screen jaranan bangantph kepala sekolah t o pengamatan omar oam pendidikan jasmani dan kesehatan oam pengisian pertama oot green pembuangan sangat kepala setelah t o oma uu maa amis mrk uu oam pendidikan jasmantdankeseatan rapet oma oem pendiam uu green jarugentong bangntpah o u uo kepada sebuah o uu maa amis mrk ran uu oam pendidikan jasmantdankeseatan rapet oma oem pendiam uu u u u u geser nesta bang o u uo kepada sebuah o uu asas amar cri maa ane mam pendidikan jasmani dan kesehatan gara pertama t oma pendapatan aam taat ic mam sage sokowaten bara, banguntapan kepala sekolah ara asa amat mars eta cf) mam pendidikan jasmani dan kesehatan gara pertama etc oem pendirian agama aer taat ic mam see matan banana kepala sekolah ma asa amat mara maa ega ane oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t esaiga bantu warm sma kepala sekolah maa asa aini pengagministasi umam am(bantul tahun nomor atas maa ane oam pendidikan jasmani dan kesehatan taat ic mam pendidikan aam ara pertama t esa sms kepala sekolah mag mam asa aim pengsministasi uma ama maa oam pendidikan jasmani dan kesehatan sara pertama taat ic mam pendidikan aam ara pertama sei tema salam pertama esai kepala sekolah asa amat mars ane siar ama pendidikan jasmani dan kesan ora pertama ema pendirian agama ara pertama pata sekolah asa amat mars maa anerae. mam pendidikan jasmani dan kesehatan gara pertama t oma pendapatan aam taat ic mam sesi sebdodad keyongam bal kepala sekolah ara asa amat mars mam pendidikan jasmani dan kesehatan saru pertama pedia aer t t ega esabaogaa bam kepala sekolah pengamat maks maa oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t esa irabapang kepala sekolah pengamat maks masa oam pendidikan jasmani dan kesehatan saru pertama ane mm oat pengiaikam agama pertama ak u ama ata osen bapang samba kepada sekolah rak rata mms area ama uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama , ata pemgiaiam agama ama kepada sekolah) aa, rata mms area uu ama uma pendidikan jasmani dan kesehatan pendititam agama aram desa anangtaan saleven teraowesa uo kepada sekolah rama ta naga laminasi amar u ara uma peniti jasmani dan kemerah pertama uu ama ara pertamamesum pama, din kepala sekolah pengamat maks masa oam pendidikan jasmani dan kesehatan 00m ama pendidikan aam ara pertama mma ata screen dimgodge uosama uo kepada sebueren kamponguorata rasa at asa amamibanjaran dipengamat maks masa oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t kepala sekolah) pengamat maks masa oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t derogat digo kepala sekolah "artaa w ega semutembineesai ierongdineda seroam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t negeri sendangsar, dino kepala sekolah pengamat maks masa oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t sea palem,w esa sempambima esa sarah digosipedia aer t t kepala sekolah pengamat maks masa oam pendidikan jasmani dan kesehatan saru pertama pedia aer t t ai reg raidadap ime kepala sekolah pengamat maks masa oam pendidikan jasmani dan kesehatan saru pertama tulingkungan hiduplautan dan perikanan berita daerah kabupaten bantul tahun nomor ama pendidikan agama ara pertama aa esa sihagoimaiaa negeri gedung kepala sekolah mag mam asa aim pengsministasi uma ama etc oam pendidikan jasmani dan kesehatan ama pertama taat ic mam pendidikan aam muram esai pandangema pendirian agama ara pertama mm rata uorata seger pucangimeat pata sekolah ara amir uu amat oem pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ama pendiam agama rapet oeseaimoa pasa sekoat uouu agen kebonagung imesei girwangimes kepala sekolah mag asa amat mars ma ama pendidikan jasmani dan kesan ora pertama t t oma pendirian aam pertama sea sangsi bango ime kepala sekolah at asa amat amar .w.i taat ic mam pendidikan jasmani dan kesehatan ara pertama ke oam pendapatan aam ama ema taat ic mamam pendapatan aam ama ema taat ic mam sei sempokimea kepala sekolah asa amis pengamat maks mara oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t kepala sekolah asa amat pengamat maks vw . masa oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t kepala sekolah mata asa administrasi agama ama oam pendidikan jasmani dan kesehatan ama pertama taat ic mam pendidikan aam ara pertama t negeri gandengatagama ama drama kepada sekian asa amat mars iri uu ama pendidikan jasmani dan kesan ora pertama t t oma pendirian aam pertama sea param ame kepada sekolah asa amat amar ama mam pendidikan jasmani dan kesehatan saru pertama oma pendapatan aam taat ic mam reg 2talam desoam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t negeri sawahan des kepala sekolah pengamat maks ema et oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t aneseaaes pengamat maks maret oem pendapatan jasmani dan kesehatan saru pertama mam pendidikan aam ara pertama ooo morsei sumbemgangresep sumbang kepala sekolah mag mam asa aim pengaministasi uma ame rae ke oam pendidikan jasmani dan kesehatan ama pertama ema pendirian agama ama pertama kera sebuah pengamat maks maa oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t negeri2barongan kepala sekolah pengamat maks maa oam pendidikan jasmani dan kesehatan saru pertama tu ama pendidikan agama ama pertama seger rembangsongeaeer mendasarpertama esei remang kepala sekolah asa amat mars iri ama pendidikan jasmani dan kesan aerema pendirian agama ara pertama ane seger pasokan kajianam pendirian aam taat ic mam seger semosewa, kajianega irakata h seger kasihan kajian kepala sekolah magrerata sekolahndidikan,antul tahun nomor at asa amat amar saat wo taat ic mam pendidikan jasmani dan kesehatan gara pertama t oma pendapatan aam taat ic mam sos bannerseger asongan kai kepala sekolah ara asa adusta pengamat maks maa oam pendidikan jasmani dan kesehatan saru pertama pendiam pertama seger kalangan kasih kepala sekolah pengamat maks ema et oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t kepala sekolah tam asa amimistasi agama ama e oam pendidikan jasmani dan kesehatan taat ic mam pendidikan aam ara pertama t seger winong asian kepala sekolah mag mam asa aim pengsministasi uma ama etc oam pendidikan jasmani dan kesehatan sara pertama taat ic mam pendidikan aam ara pertama t aa seger igukeman kasisage dowotito kajian kasihsambungan ksh kepada sekolah asa amat amar tger sambikerep kasih kepala sekolah ara asa amat mars ama ff? taat ic mam oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t esai togo, kajian kepala sekolah pengamat maks masa oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t ega bis, kajian kepala sekolah pengamat maks maa oem pendapatan jasmani dan kesehatan saru pertama mam pendidikan aam ara pertama aa segan bayaran kasiher krajan kasihan kasihan kepala sekolah mag mam asa aim pengsministasi uma ama etc oam pendidikan jasmani dan kesehatantiro ama pendidikan jasmani dan kesehatan gara pertama i ema pendirian agama ara pertama taat icsaat wo taat ic mam pendidikan jasmani dan kesehatan gara pertama t pendirian agama aer t t kepala sekolah pengamat maks maa t t oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t kepala sekolah pengamat maks ema et oam pendidikan jasmani dan kesehatan mam ama pendidikan agamegeiramangttem pendirian aam ara pertama tu maa negeri karen tak kepada sebuah) ara emas amat uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ak u ama pendiam agama rapet alata esai solo,tk kepada sebuah ara amir amat uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ak u ama pendiam agama rapet alata seger titonagoetak kepadata (ga stesen titomuyokeekmata s stesen mitos ketek) w segmen iiroyadam paji orasi bapa kepala sekolahesai patega games kepada sekolah atseger kadir pangaage rembang latihan pan kepala sekolah ara asa amat mars masa oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t seger rebetpajangan kepala sekolah pengamat maks maa oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t ai seger mangirten pajanganaa regen sendangsai pajangan, panganesai tempat pajanganrah tiro asa amat mars ama voicsatu pintu. serta tata kerjantul tahun nomorpendidikan jasmani dan kesehatan saru pertama pendiam pertama segmen bantuan, pandereg bego, panda kepala sekolah pengamat maks masa oam pendidikan jasmani dan kesehatan saru pertama ane mam ama pendidikan agama pertama t aa ) seger mengerem pandaki itemoma pendirian aam pertama sega dalamanmen glagah pada kepada sekolah asa amat mars iri uu ama pendidikan jasmani dan kesan ora pertama et eren aam ara pertama tu seger gemulai pandaseger umara, panpengamat maks maa oam pendidikan jasmani dan kesehatan saru pertama 00m ama pendidikan aam ara pertama i seger rekan, pandakcreen igentakmang,men payung agakega salam pader kunjungan panda rasa at asa amamibayam pangkepekaan paman kepala sekolah pengamat maks ema oam pendidikan jasmani dan kesehatan saru pertama pendiam pertama desa kepekaan paman kepala sekolah) pengamat maks masa oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t esai kepala sekolah mata asa admimistai pengagministasi umam ama s.t oam pendidikan jasmani dan kesehatan taat ic mam pendidikan aam pertama etcrga bintara pamanrembang pyarpoin panai kepala sekolah) ara asa amat mars oam pendidikan jasmani dan kesehatan saru pertama pendiam pertama tegui karangeayam tikungan pang kepala sekolah maa pengamat maks masa oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t seger nombor panganri seger sanansam pfabregas piyamasega pandangan pangpedia aer t t segan klenggotam, pinangan kepala sekolah pengamat maks masa oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t negeri adam pet kepala sekolah pengamat maks maret oam pendidikan jasmani dan kesehatan ama pendidikan agama ara pertamapertama kepalan redangpang kepada sekolah asa amat mars ama pendidikan jasmani dan kesan ora pertama t t ema pendirian agama ara pertama anbantul tahun nomor mm rata seger wonokae,eee kepada sekolah ara amir uu amat uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ak u ama pendiam agama rapet rata seger kanggo kepada sekolah ara amir amat uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ak u ama pendiam agama rapet oat seperi dromo,rrteger pangkatu ama kepala sekolah o pengamatan omar oam pendidikan jasmani dan kesehatan oam pengisian pertama forever karangnya pleret kepala setelah t o pengamatan omar oam pendidikan jasmani dan kesehatan oam pengisian pertama kepala sekolah uu maa amis umr uu uu u u u u oem pendidikan jasmani dan kesehatan rapet oma oem pendiam uut u u u u u forever bean pleret ou uuo pata sebuah o o uu maa amis mrk uu u u u u oam pendidikan jasmantdankeseatan rapet oma oem pendiam uut seger bawaan, pek kepala sebuah at asa amat amarma pendapatan aam taat ic mam morsei zaman pande kepala sekolah ara asa adusta pengamat maks masa oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t gei index kepala sekolah pengamat maks masa oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t oo gegen ragam,pandang kepala sekolah tam asa amimistasi amis oam pendidikan jasmani dan kesehatan oam pengisian pertama esa syam panda kepala sekolah o pengamatan omar oam pendidikan jasmani dan kesehatan oam pengisian pertama oeseribaan anang kepala sekolah o pengamatan omar uu u u u u oem pendidikan jasmani dan kesehatan rapet oma oem pendiam uut u u u u u geser panggang undang pande pata sebuah o uu maa amis mrk uu u u u u oem pendidikan jasmani dan kesehatan rapet oma oem pendiam uut seger sea pande epatasektah t o uu maa amis oem mm oat uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ak u ama pendiam agama rapet alata seger tulang pandeseger besar pado kepada sekolah ara emas oat u u u uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ara open pertama u mama seperi sorebayan, sandoma konser dayu, sage pata sekte oma admin penagmairistrasi uma ani emas pera a uu ama emarendiaikan sasmanidan kesan oam pengisian pertama stesen repot sek kepala sekolah o pengamatan omar oam pendidikan jasmani dan kesehatan oam pengisian pertama o reses kepala serah o pengamatan omar oam pendidikan jasmani dan kesehatan oma oem pendiam uut epatasektah o uu maa amis umr uu u u u u oem pendidikan jasmani dan kesehatan rapet oma oem pendiam uut ping pata sebuah o uu maa amis mrk uu oam pendidikan jasmani dan kesehatan mma mata pengisian agama ore re, alata negeri iadinghamosamea kepada serah ara emas amat uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ak u ama pendiam agama rapet alata soregenia gadinghamo,same kepada serah ara oem amat uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ak u ama omega pertama u mama ata soreseni wutunageg sand pasa serah oma admin penagmairistrasi uma ani emas pera uu mama tam uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ara pertama mama ata ( negeri sebentar sarden, aneh uooat oom pengiaikam agama seger tegalsari raden kepala sekolah o pengamatan omar oam pendidikan jasmani dan kesehatan oam pengisian pertama seger lamaran, sand kepala sekolah o pengamatan omar oam pendidikan jasmani dan kesehatan oam pengisian pertama seger bengawan, sae pata sebuah o uu maa amis umr uu u u u u oem pendidikan jasmani dan kesehatan rapet oma oem pendiam uut u u u u u epatasektah o uu maa amis umr uu uu u u u u oem pendidikan jasmani dan kesehatan rapet oma oem pendiam uut o mkepada sekolah ara rank amir amat uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ak u ama pendiam agama rapet alata oegeriiseayakonser sungapam,sayatesen dingetam, sea ooi negeri2resemsedyrrma ama pendidikan jasmani dan kesan ora pertama t t oma pendirian aam pertama eta serah atdaya manusikepala sekolah ara asa amat mars masa oam pendidikan jasmani dan kesehatan pedia aer t t ega gunung ayo, beagen jetis sedayu, bedanegeri ratibere selarange seraya kepala sekolah mag mam asa aim pengsministasi uma ama etc ama pendidikan jasmani dan kesan ora pertama t t oma pendirian aam pertama desa panggang salvoice uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ama pendiam agama rapet dataalata u kepada sekolah ara amir amat uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ara open pertama u mama oat seperi panggangata konser istunyamam, sea pata sebuah oma admin penagmairistrasi uma ani emas pera uu mama uma pendidikan jasmani dan kesehatan rapet , mm oat pengiaitam agama pertama ama ata seperi selom sma kepada sebuah aa, rata mms area ama uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama , ata pemgiaiam agama ama screen stunyamam sea kepada sekolah aa, rata mms area uu ama uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama se, pendiam agama petama aramkepada seen) rama ta naga laminasi amar ara uma peniti jasmani dan kemerah pertama uu ama emrengamam seger bakalan rerata sebuah tt maa amin o mrk o uu oma oam pendidikan jasmantdan kesan oem pengisian pata serah tt maa amin o mrk oma oem pendidikan jasmantdan kesan oem pengisian seger banguntago, swa reratsesar cerita epatasekeah mam au admin pemagministasi ae marks u maa oma ummu pendidikan jasmani dan kesehatan uu oam pendidikan agama mma ata konser gondok,garam kepada sekolah aa, rata mms area uu ama uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama , ata pemgiaiam agama ama seger daratan kepada sekolah rama ta naga laminasi amar u ara uma peniti jasmani dan kemerah pertama uu mama pendiam agama petama alam kepada sekolah rama ta naga laminasi amar ara peniti jasmani dan kesan pertama uu mama pendititam agama rata negeri karanggondang rama ata uu naga adminstrasi amir amat uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ak u ama pendiam agama rapet rata negeri keluhan sea kepada sekolah ara emas uu amat oem pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ama pendiam agama rapet rata kepadoegeripaca, swa parsegini sawit swa kepada sebuah riak ma, aga amin pengaaministrasi ana empirikepada sekolah) aa, rata mms area uu ama uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama , ata pemgiaiam agama ama morsei wap uu kepada sepatah aa, rata pengaman amar ara uma peniti jasmani dan kemerah pertama u mama pendiam agama petama aram kepada sekolah rama ta naga laminasi amar ara uma peniti jasmani dan kemerah pertama mama pendiam agama petama alam see korban samgat kepada sekolah rama au naga aaminstas oem pendidikan jasmantdan kesan oem pengisian segan gumungsarem, sanga o u uo pata sebuah tt maa amin o mrk oma oam pendidikan jasmantdan kesan oem pengisian seger ioodegam, sada pata sebuah tt maa amin o mrk oma ummu pendidikan jasmani dan kesehatan uu oem pendiam pertama ore oreseriirandan uut kepaloreseniaandah epataseklah mam au admin pemagministasi a mr mma ata uma pendidikan jasmani dan kesehatan pertama ata oem penaiaiam agama pertama ak u ama seger kanan sanga kepada sekolmengirim sanga uo kepada sekolah aa, rata mms area ama uma pendidikan jasmani dan kesan pertama u mama pendiam agama petama alam screen talking, saudara kepada sekolah)seger proketen, sada kepada sekolah rama ta naga laminasi amar oat oem pendidikan jasmani dan kesehatan u u aaaa "setan pendidikan sekolah menengah pertama smpregen lbambangipro uta sekolt uma saasaindonea pertama asas uut atm retakpertama mma ema simbimanesa ma u u u mma mama maa u agama anatara rank pengelola perpustakaan rank etats teknis jabatan fungsional tere amu pendidikan agama taat ic mam ama rata rr oem bahasatndonesa pera taat ic mam bahasa aga pertama etc ema taat ic mam am. etc sara pertama wd taat ic mam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan gara pertama ama ato bahasa jaa rape t t oem prakarsa retampiaa sara pertama rape oem bimbingan kessalng saru pertama maen pesanan er00m maa dana camasatasatagoe ari pertama u u uarie uud amino sari perma aa u uv aam memo t ami pertama aa uu m mam srsesenapamaaaaaa u uv alam mamak ari pertama m u u u do ou j oeeralasekahma uu oem bahasa indera rapet oma oom semasa uu emak rapet oma uu mara oma oam pendidikan tasmasnt, olahraga dan kesehatan gara pertama o maa dana eamatiato sama t sar pertama u u uv uud eamaratama team rapor a uu uud 55m t arie uud ama simtinanesk rai pertama uu uud 555m tamaoataemai t sri pertama a u uv 55m uud screen arang ieeaara pendanaan gama sari pertama aa uud ape uu uud aam ema samasamtora ari pertama aa m emas t sari pertama am u uv alam mamak ari pertama aa m m u u u u d aa u uv ma uu mara m eam ngamen tempat onta dan kesan sari perma am u uv aaa mama t ari pertama a m maa eamratama kami aa u uvu alam ari pertama a m u u u d bimbingan kesan pertama mak u kamala uut ega sangar eta sereh uk uut masing pertama ata uut area mmaa imbas pertama a mma tamat sar pertama aaa u u uu elata serah t mama ema administrasi pemgaaministrai umam endah rank pemain sarana dan rank ensata perpustakaan rank petugas teknis jabatan fungsional tertentu: guru pendidikan agama ngga tan gura muda oo . suru maya oo mb www nag j'''''# ama guru bahasa indonesia pertama mam bahasa ing ara pertama rank ara matematika ama pertama gura muda oo . suru maya oo mb www nag jj ''''# efi xmx dn. a pertama orang orang gura muda oo . suru maya oo mb tas guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan gura pertama orang inn jawa mass aam www ms suru mulo bahasa jawa . jjjawaclmxwm wk s . guru maya mmssssms guru prakarsa ketrampilan ntt www mrfftaaa gura muda . sua magyar oo ' ' vw gura utama suru seni budaya 'o) ) 'v guru pertama orang jjjawaclmxwm wk s . guru maya " mh s s8s guru bimbingan konseling ntt www #than gura muda . sua magyar oo ' ' vw gura utama suru teknologi informasi ara pertama rae reset kepala sekolah mak mam asa amami engaaminisuast umam ane ensaamintas sama dan prasarana rank nesta perpustakaan orang ououuu petugas teknis jabatan fungsional tertera ara pendidikan agama ara pertama gurappkn ooh yaaa mma ss. u u u pertama uut asasi pertama aa ata uut area area uma pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pertama matt uut uma pata revamp pertama uut emban sak pertama aa, mma tamat ma uour pendidikan agama sari pertama ma u u u uu rapet aa, mma ema satasaindr sar petama u u asas pertama mma maxtemp u t pertama ma maa oem pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan oem prakarsa revamp sia pertama oem saingan desa oma pertama ooo eealasekaahmaa oma oem bahasa indera uu emas rapet oma emak uu mara oma uu oam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan pertama u u u pertama uut uma pata revamp pertama uut bimbingan desa pertama aaa uut mera aiepeta ema satasaindr sar petama u u asas pertama mma matte uu u u area mma uu penitipan gasmasat mmrgga gan kemerah pertama mma item t sari pertama uu u u pata peta mma emasnya t area ma dalam rangka memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten bantul sesuai ketentuan peraturan perundang undangankepada partai politik per kegiatan tahun anggaran okjenis volume rencana keterangan pengeluaran kegiatan kegiatan penggunaan lea pama ama pendidikan ame sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundangundan gan yang mengatur mengenai pendidikan operasional "samarkepadadana bantuan keuangan kepada partai politik, danatas kelengkapan administrasi dana bantuan keuangan kepadatau sebutan lainnyapartai politik pada dpc atau sebutan lainnya partai. pada hari ini. tanggal. bulan. tahun.,pengajuan permohonan bantuan keuanganpartai politik yang diajukan oleh dpc atau sebutan lain partai. berdasarkan hasil verifikasi tersebut, tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik menyatakan bahwa dpc atau sebutan lain partai . telah memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan keuangan partai politik dari pemerintah kabupaten bantul. besaran bantuan keuangan partai politik dari pemerintah kabupaten bantul tersebut berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu dprd tahun . sebanyak . suara sah rp3. rp. demikian berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik untuk dpc atau sebutan lain: snnanaatanananannan ketua (enamel) di. nnannananannanananaaaan sekretaris (.diisi.) nananananananenekee anggota (enamel) enananananeanenaneeena, anggota (enamel) nnananananatateke anggota (enamel) ananananataknn anggota (enamel) ananananananall anggota (enamel) santateraneneatekken, anggota (enamel) ntananananananekeeee anggota (enamel) lo. sannananatateteke anggota (enamel)nomor: a.n nnennnnyang selanjutnya disebut pihak kesatu, ketua dan bendahara dpc atau sebutan lainnya partai . kabupaten bantul yangkepada partai politik tahun . kepada dpc atau sebutan lainnya partai . kabupaten bantul sejumlah rpc atau sebutan lainnya partai. kabupaten bantul. berita acara serah terima ini dinyatakan sah setelah salinanc atau sebutan lainnya partai politik yang bersangkutan. pihak kedua pihak kesatu dpd dpc partai . kepala badan kesatuan bangsa ketua dan politikkepada partai politik per kegiatan tahun anggaran ca. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik per kegiatan sebesar rp., yang telah diperiksa olehman operasional dsmmeman |o| keperluan alat tulis rapat internal amami perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai kopih.camat pesmamameseaat| pesamemaa e.media cetak dan mam pemeliharaan data dan penyimpanan data memakan penyimpanan data pemeliharaan imam penyimpanan data elektronik: dan penyimpanan data manual. mengetahui ketua bendahara bupati bantul, ttd abdul halim muslimpusatbantuntul. kepala bakpao adalah kepala badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerahomisi pemilihan umum yang selanjutnya disingkat kpu adalah komisi pemilihan umum kabupaten bantul. bab kabupaten bantulbantul. jumlah perolehan suara sah hasil pemilu dprd kabupaten bantul sebagaimana dimaksud pada berdasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu dprd kabupaten bantulkabupaten bantul sebesar rp3. (tiga ribu empat ratus rupiah) per suara sah. bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada setiap tahun dialokasikan dalam apbd. besaran penerimaan bantuan keuangan kepada partai politik daerah yang mendapatkan kursi dprd kabupaten bantul setiap tahun anggaran ditetapkan dengan keputusan bupati. bab iii prosedur permohonan bantuan dpc atau sebutan lainnya mengajukan surat permohonan bantuan keuangan kepadakpao. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada menggunakan kop surat dan cap dpc atau sebutan lainnyaantul yang dilegalisir oleh sekretaris kpu, nomor rekening kas dpc atau sebutan lainnyadpckepada yang bersangkutan. format rencana penggunaan danketua dpc atau sebutan lainnyerifikasi kelengkapan administrasi berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam badan kesbangpol melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada partai politik.atas unsur sebagai berikut: badan kesbangpol, bakpao: inspektorat daerah, kpu: dan bagian hukum sekretariatbantuan keuangan partai politikpala badan kesbangpol mengajukan pencairan bantuan keuangan kepada partai politik kepada bupati dengan tembusan kepala bakpao, dihampiri berita acara verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam kepala bakpao selaku bendahara umum daerah mencairkan bantuan keuangan kepada partai politik rekening kas dpc atau sebutan lainnya. ketua dpc atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan kepada partai politik kepada bupati melalui kepala bakpakepada partai politikkepada partai politik, dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan kepadakepada partai politik yang bersumber dari danasetelah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud dalam kepada bupati cg. badan kesbangpol. pada tanggal maret bupati bantul, ttd abdul halim muslim diundangkan bantul.toa suparman, s.ip., hum ne3c.puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) sampai dengan triwulan (lima puluh dua koma nol enam persen) sampai dengan triwulan iii (tujuh enam koma delapan puluh lima persen) sampai dengan triwulan (seratus persen) pajak restoran: sampai dengan triwulan (lima belas koma tiga persen) sampai dengan triwulan (tiga puluh tiga koma enam puluh enam persen) sampai dengan triwulan iii (lima puluh lima koma nol tujuh persen) sampai dengan triwulan (seratus persen) pajak hiburan: sampai dengan triwulan (lima koma empat belas persen) sampai dengan triwulan (delapan koma lima puluh tujuh persen) sampai dengan triwulan iii (tiga belas koma empat belas persen) sampai dengan triwulan (seratus persen) pajak reklame: sampai dengan triwulan (dua puluh koma nol satu persen) sampai dengan triwulan (empat puluh koma nol dua persen) sampai dengan triwulan iii (enam puluh koma nol tiga persen) sampai dengan triwulan (seratus persen) pajak penerangan jalan: sampai dengan triwulan ,63y6 (dua puluh empat koma enam puluh tiga persen) sampai dengan triwulan (empat puluh sembilan koma enam puluh delapan persen) sampai dengan triwulan iii (tujuh puluh empat koma tujuh puluh tiga persen) sampai dengan triwulan (seratus persen) pajak parkir: sampai dengan triwulan (lima belas koma lima puluh tujuh persen) sampai dengan triwulan (tiga puluh satu koma empat belas persen) sampai dengan triwulan iii (empat puluh enam koma tujuh puluh satu persen) sampai dengan triwulan (seratus persen) pajak air tanah: sampai dengan triwulan (delapan belas koma lima puluh empat persen) sampai dengan triwulan (empat puluh satu koma nol dua persen) sampai dengan triwulan iii (enam puluh tiga koma(nol persen) sampai dengan triwulan (nol persen) sampai dengan triwulaniii (nol(sepuluh koma tiga puluh tujuh persen) sampai dengan triwulan (dua puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) sampai dengan triwulan iii (empat puluh sembilan koma dua puluh limanol lima persen) sampai dengan triwulan (empat puluh empat koma empat puluh lima persen) sampai dengan triwulan iii (delapan puluh sembilan koma delapan puluh satusembilan belas koma lima puluh sembilan persen) sampai dengan triwulan (empat puluh koma sembilan puluh dua persen) sampai dengan triwulan iii (enam puluh tujuh koma lima puluh delapanlima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah, wakil bupati sebesar (tiga koma tujuh puluh enamsembilansembilanmberian insentif pemungutan pajak daerah pada perangkat daerah penerima insentif pemungutan pajak |
geseran dana belanja tidak terdugaturudua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: belanja barang pakai habis sebesar rp125. (seratus dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah):lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh limaempat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh limadua puluh enam juta enamempat puluh enam juta tigaenam puluh enam juta lima ratus tujuh6. (dua ratus enam belas miliar delapan0. (empat puluh miliar sembilanempat juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:4. (empat miliar dua ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu1. (tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuhdelapan ratus sembilan juta empat puluh satuelapan miliar lima juta tiga puluh tigatujuh puluh dua juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga3. (lima puluh tiga miliar lima puluh delapan juta seratus dua puluh delapanenam ratus enam puluh dua juta delapan ratus empatempat ratus empat belas juta tujuh puluh satu ribu lima puluh empatiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilanlima ratus enam puluh lima juta sembilan4. (enam ratus empat miliar lima ratus delapan belas juta limmbilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima ribu tiga puluh delapan rupiah), belanja tunjangan keluarga asn sebesar rp41. (empat puluh satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), belanja tunjangan jabatan asn sebesar rp7. (tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), belanja tunjangan fungsional asn sebesar rp38. (tiga puluh delapan miliar lima puluh tujuhenam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluhtiga puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluhdelapan juta tujuhiuran jaminan kesehatan asn sebesar rp34. (tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), belanja iuran jaminan kecelakaan kerja asn sebesar rp1. (satu miliar lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), belanja iuran jaminan kematian asn sebesar rp3. (tiga miliar seratus tujuh puluh juta tujuh99. (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta89. (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dudua puluh tujuh juta tujuh ratus duaseratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh dua |
. bupati bantul daerah istimewa yogyakartadalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta inovasi kalurahan, perlu diberikan penghargaan dana insentif kalurahan bagi kalurahan yang berhasil memenuhi kriteria keberhasilan sesuaio phat sawah ami metan massa (ana sumowugaplikasi dprk dengan dana desa siskeudes tentang rasio murni tahun dana desa dengan dana desa murni tahun pelaporan laporan dilaporkan bulan januari upload dokumen lpp kal akhir dprk penyelenggaraan s.d. bulan maret tahun tahun anggaran tahun pemerintahan kalurahan berikutnya anggaran (permendagri maret tahun berikutnya tahun tahun informasi laporan upload foto publikasi dcmedia dprk penyelenggaraan tahun pemerintahan kalurahan murah kepada masyarakat) apb des tahun iki publikasi laporan kinerja dilaporkan pada bulan upload dokumen laporan dprk bamuskal januari s.d. bulan april kinerja bamuskal tahun permendagri tahun tahun berikutnyabkk, p2mk, bulan desember tahun bantuan keuangan bkk, tmd, bpm, pasar p2mk, tmd, bpm, pasar desa) tahun laporan diterima tanggal desa) tahun bulan januari tahupapb kal (permendagri berikutnya (permendagri tahun tahun tahun ditetapkan setelah bulaupload dokumen rpm kal dprk tidak ada bea pelayanan dasar penganggaran rasio realisasi upload screenshot total dprk pendidikan dalam anggaran sub bidang anggaran sub bidang apb kal pendidikan dengan total pendidikan apb kal tahun realisasi apb ketahun s.d sdt upload sereenshooi total saga tidak menganggarkannganggaran rasiotahun realisasi apbd tahun mapan pnenshoot total han tidak menganggarkan penganggaran rasiod a kal) pendapatan dari bumi aal tahun bum des dan lembaga usaha kalurahan lainnya terhadap realisasi pendapatan kurang dari asli kalurahan des) masala laporan bulanan badan ada upload dokumen laporan dprk usaha milik kalurahan bulanan badan usaha milik bumi tahun kalurahan bum kal) tahun bara laporan triwulan badan ada upload dokumen laporan dprk usaha milik kalurahan triwulan badan usaha milik bumi tahun kalurahan bum kal) tahun daralaporan semester ada upload dokumen laporan dprk badan usaha milik semester badan usaha milik kalurahan bum kal) kalurahan bum kal) tahunmilik bumi tahun tidak ada kalurahan bum kal) tahun penanggulangan adanya kegiatan rumah jumlah penerima rth upload dokumen lurah dprk kemiskinan tidak layak huni desa tentang penerima rth (rth) bagi keluarga jumlah penerima rth tahun miskin yang kal tahun pengelolaan pengelolaan sampah jumlah alokasi apb kal juta upload screenshot aplikasi dlh sampah kalurahan tahun yang siskeudes tentang alokasi digunakan untuk juta s d juta apb kal tahun yang pengelolaan sampah digunakan untuk pengelolaan juta s d juta sampah juta tidak menganggarkmemiliki perhal memiliki perhal dan upload dokumen perhal dlh pengelolaan sampah bukal divisi unit tentang pengelolaan sampah dan bukal yang pengelolaan sampah aktif dan atau perhal tentang memiliki divisi unit usaha memiliki perhal dan bukal yang bergerak dalam bukal namun bidang pengelolaan divisi unit tidak aktif upload foto dokumentasi sampah hanya memiliki bukal kegiatan unit hanya memiliki perhal tidak memiliki perhal dan bukal setiap padukuhan setiap padukuhan upload lurah desa tentang dlh memiliki lembaga memiliki psm dan kader psm dan lurah desa pengelola sampah pengelola sampah tentang kader pengelola mandiri psm) persentase padukuhan sampah teregistrasi dan aktif memiliki psm dan kader upload screenshot nomor serta kader pengelola pengelola sampah registrasi aplikasi sampah yang memiliki persentase padukuhan simbersama lurah desa memiliki psm dan kader pengelola sampah 60x persentase padukuhan memiliki psm dan kader pengelola sampah tidak memiliki psm dan atau kader pengelola sampahrsentase yang upload dokumen rekapitulasi dlh memanfaatkan fasilitas nasabah bank sampah shodagoh sampah, layanan swasta atau bukal) dari total dalam satu kalurahan persentase jumlah yang berlangganan pelayanan sampah jumlah total kk) tim penanganan ada tim penanganan upload lurah desa tentang dlh sampah liar sampah desa yang tim penanganan sampah memiliki lurah desa desa dan ada laporan kegiatan bulanan penanganan upload laporan kegiatan tim sampah liar kali dalater ada teknologi tepat guna teknologi tepat guna ada surat keterangan penggunaan dprk teknologi tepat guna dari lurah desa dpdakada bupati bantul, ttd abdul halim muslidana insentif kalurahan. bab ketentuan umum dan inovasi, selanjutnya disebut apb kal,kalurahan adalah proses pengembangan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman desa dalam melaksanakan pemda agunan desapenila diberikan kepada kalurahan dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi pemerintahan kalurahankalurahankalurahan, dan memberikan motivasi bagi pemerintah kalurahan dalam mengoptimalkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. kal diberikan kepada kalurahan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, dan mendorong terwujudnya pemerintahan kalurahan yang inovatif. bab kriteria penerima kalpada tahun berjalan (n). bab iii penilaian kinerja bagian kesatu kriteria penilaiandan inovasikinerja sebagaimana dimaksud dalam sebagai dasar pemeringkatan. pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar pemberian kal oleh pemerintah daerah. bagian kedua tahapan penilaian panewu membentuk tim penilai untuk melaksanakan penilaianalurahan calon penerima kalmei, tim penilamei, hasil verifikasi tim penilai evaluasi oleh tim evaluasi:bab pengalokasian kal dan pengentasan kemiskinanbab ketentuan penutup kepala dprk dapat menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pemberian kal. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku,tera bagan hukum sena) sean lampiran peraturan bupati bantutata kelola penyusunan apb kal rencana kerja kegiatan ada upload dokumen rencana dprk pemerintahan dan kalurahan rkk) tahun kerja kegiatan kalurahan keuangan rkk) tahun tidak ada rencana anggaran kas ada upload dokumen rencana dprk tahun anggaran kas tahun tidak ada rencana anggaran ada upload dokumen rencana dprk biaya tahun anggaran biaya tahun tidak ada rencana kegiatan dan upload dokumen rencana dprk anggaran desa tahun kegiatan dan anggaran desa tidak ada tahun penganggaran dalam sinkronisasi kegiatan lebih dari kegiatan upload dokumen surat bukti bappeda apb kal yang ditetapkan kegiatan yang telah kabupaten dalam kegiatan disinkronisasikan tahun apb kal tahun kegiatan kegiatan tidak ada ks) bobot bobot paketatausahaan penutupan kas bulanan ditutup setiap tanggal upload dokumen pemeriksaan dprk keuangan kalurahan tahun bulan berikutnya,penyetoran dprk yang sama saat bupati bantul, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan fasilitas perekonomian masyarakat kalurahan, perlu difasilitasi pembangunan prasarana dan sarana perdagangan berupa pasar dan kios kalurahan, bahwa dalam rangka melakukan rehabilitasi pasar kalurahan dan kios kalurahan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan rehabilitasipasar desa lembaran daerah kabupaten bantul tahun nomor tambahan lembaran daerah kabupaten bantul nomor lampiran. contoh format dokumen lpj bantuan keuangan kepada kalurahan rehabilitasi pasar kalurahan kop surat pemerintah kalurahan nomor en. bantul, lamp. hal lpj bantuan keuangan kepada kalurahan untuk rehabilitasi pasar kalurahan kepada yth. bupati bantul cg. kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan kalurahan kabupaten bantul bantul dengan hormat, berkenan dengan pemberian bantuan keuangan kepada kalurahan rehabilitasi pasar kalurahan dari pemerintah kabupaten bantul kepada kalurahan baanankanaanannanaanannannn kapanewon. been, maka bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban lpj sebagai berikut jenis bantuan keuangan khusus program kegiatan program pengelolaan keuangan daerah nama kegiatan rehabilitasi pasar kalurahan. lokasi sasaran kegiatan pedukuhan. j.ibr kalurahan. kapanewon. volume ukuran kaanananan anna anan aan aan nilai bantuan rpesesesesesanananaanataananaaa nilai swadaya rpesesesesesanananaanataananaaa jumlah keseluruhan rpesesesesesenanananana nana ketua kelompok aananananananananananana aan ana papan anakpengelola pasar kalura., sebagai laporan dst. bupati bantul, ttd abdul halim muslim. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan adalah bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten bantul kepada pemerintah kalurahan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pasar dan kios kalurahan. pasar kalurahan adalah pasar rakyat yang berkedudukan kalurahan, dimiliki, dikelola, dan dikembangkan oleh pemerintah kalurahan dan masyarakat kalurahan. katujui bersama oleh pemerintah kalurahan dan badan permusyawaratan kalurahan bamuskal) yang ditetapkan dengan peraturan kalurahan. rekening kas kalurahan adalah rekening milik dan atas nama pemerintah kalurahan pada bank bank pembangunan daerah diy cabang bantul dalam rangka pengelolaan keuangan kalurahanpemerintah kalurahan adalah lurah dan pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan. maksud diselenggarakannya bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan adalah mewujudkan fasilitas bagi perkembangan perekonomian masyarakat kalurahan yang tertata, maju, dan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat kalurahan. tujuan diselenggarakannya bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan adalah: meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian, peternakan, perikanan dan industri kecil dan lainnya yang dihasilkan oleh masyarakat kalurahan, memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan, memberikan sarana interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat, mendorong terciptanya lapangan kerja masyarakatdan produktivitas masyarakat, mendorong peningkatan pendapatan pemerintah kalurahan, memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi kalurahan, dan meningkatkan peran masyarakat kalurahan sebagai pelaku ekonomi pasar kalurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan. ruang lingkup bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan adalah pembangunan fisik kios, los, dan toko yang dikelola oleh kalurahan, baik pasar kalurahan yang sudah ada, maupun pembangunan dan rehabilitasi pasar kalurahan lokasi yang baru. pasar sasaran kegiatan bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan sebagaimana dimaksud dalam adalah: merehabilitasi fisik kios, los dan toko lingkungan pasar kalurahan, pembangunan fisik prasarana dan sarana pendukung pasar kalurahan dan kios kalurahan, seperti kantor pasar kios, gudang, mck, tempat parkir, mushola, drainase, tempat pengelolaan sampah dan rehabilitasi pembangunan fisik prasarana dan sarana pendukung pasar desa dan kios desa, seperti kantor pasar kios, gudang, mck, tempat parkir, mushola, drainase, dan tempat pengelolaan sampah. bab pelaksana kegiatan bagian kesatu umum bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan diselenggarakan melalui kegiatan swakelola kalurahan. pemerintah daerah mengalokasikan dana bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan dalam apbd. penerimaan bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan dalam apb kal dicantumkan pada nomenklatur pendapatan dana transfer rekening bantuan keuangan kabupaten. pembelanjaan dana bantuan rehabilitasi pembangunan pasar kalurahdalam pengelolaan keuangan kalurahan. bagian kedua pelaksana kegiatan tingkat kabupaten organisasi perangkat daerah pelaksana kegiatan bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan adalah dprkrehabilitasi pasar kalurahan. tim fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: unsur dprk, unsur organisasi perangkat daerah terkait, dan unsur kapanewon. tugas tim fasilitasi kegiatan adalah: menyusun regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan, menerima, menghimpun, dan melakukan verifikasi terhadap proposal kegiatan yang diajukan oleh pemerintah kalurahan, melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah kalurahan, memberi saran, arahan, dan rekomendasi kepada pemerintah kalurahantiga pelaksana kegiatan tingkat kalurahan pelaksana dan penanggung jawab kegiatan bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan adalah pemerintah kalurahan. kegiatan bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan diselenggarakan melalui mekanisme swakelola kalurahan dan dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan tingkat kalurahan. pemerintah kalurahan dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana apb kal untuk membiayai operasional rehabilitasi pasar kalurahan dan kios kalurahan paling banyak (tiga persen) dari jumlah bantuan keuangan yang diterimanya. pembiayaan operasional sebagaimana yang dimaksud pada adalah untuk atk, rapat koordinasi, dan bbm. pemerintah kalurahan dapat mengalokasikan dana pendamping yang bersumber dari dana apb kal untuk mencukupi kebutuhan biaya pembangunan fisik pasar kalurahan dan kios kalurahan serta prasarana dan sarana pendukungnya. bab iii mekanisme bantuan bagian kesatu usulan bantuan dan penetapan alokasi bantuan usulan dana kegiatan bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan diajukan oleh pemerintah kalurahan, ditujukan kepada bupati bantul cg. kepala dprk. dokumen usulan terdiri atas: surat permohonan dari pemerintah kalurahan, proposal rencana kegiatan yang diusulkan, dan surat keputusan lurah tentang pengelola pasar kalurahan untuk pembangunan rehabilitasi pasar kalurahan lokasi baru. bagian kedua pencairan bantuan pencairan bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan diajukan oleh kepala dprk kepada bupati bantul cg. kepala bakpao selaku pejabat pengelola keuangan daerah ppid). dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: surat permohonan kepala dprk, daftar alokasi dan lokasi bantuan keuangan untuk setiap kalurahan, lembar penelitian berkas pencairan (checklist), bukti kas pengeluaran model bend .a, kwitansi: fotokopi rekening kas kalurahan, fotokopi ktp lurah dan bendahara kalurahan, dan fotokopi npp kalurahan. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada bakpao selaku ppid melakukan pencairan kegiatan bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan dengan cara transfer rekening kas kalurahan yang ada bank pembangunan daerah diy cabang bantul. bagian ketiga pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi pembelanjaan dan kegiatan bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan harus direalisasikan oleh pemerintah kalurahan paling lambat (satu) bulan setelah diterimanya dana transfer dalam rekening kas kalurahan. dprk melalui tim fasilitasi kegiatan tfk) bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kalurahan. bagian keempat laporan pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban lpj) kegiatan bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb kal. pemerintah kalurahan wajib mengirim tembusan atau fotokopi laporan pertanggungjawaban lpj) kegiatan bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan kepada bupati bantul cg. kepala bakpao selaku ppid dan kepala dprk. dokumen laporan pertanggungjawaban lpj) bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahanlaksana kegiatan kalurahan tpk kalurahan), dan berita acara serah terima barang dan atau jasa dari tpk kalurahan kepada pengelola pasar kalurahan. contoh format dokumen laporan pertanggungjawaban lpj) bantuan keuangan rehabilitasi pasarlarangan dana kegiatan bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan dilarang dibelanjakan untuk: membeli merelai, inventaris,i banding, dan sejenisnya. pemerintah kalurahan dilarang mengubah lokasi dan alokasi kegiatan bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan. pemerintah kalurahan dilarang menginvestasikan dana bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga, dan pendapatan lainnya. bab ketentuan peralihan kalurahan yang sudah menetapkmasukkan dalam apb kal tahun anggaran berjalan, kalurahan yang sudah menetapkan perubahncantumkan bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan tahun anggaran berjalan dalam perhitungan apb kal tahun berjalan. kalurahan yang tidak dapat menyelesaikan belanja dan kegiatan dana bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan pada tahun anggaran berjalan, dapat melaksanakan dan menyelesaikan pada tahun anggaran berikutnya. apabila sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya kalurahan tetap tidak dapat menyelesaikan belanja dan kegiatan dana bantuan keuangan rehabilitasi pasar kalurahan ,maka kalurahan wajib menyetorkan kembali sisa dana dimaksud kas daerah pemerintah kabupaten bantupati bantul, menimbang bahwa dalam rangkaagar pelaksanaan pemilihan lurah serentak pada tahun berjalan sebagaimana mestinya, perlu diberikan bantuan keuangan khusus kepada (dua puluh satu) kalurahan yang akan menyelenggarakan pemilihan lurahtul, ttd abdul halim muslab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan bantuan keuangan khusus adalah bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bantul kepada kalurahan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten bantul dalam rangka percepatan pembangunan kalurahanpanewu adalah pimpinan kapanewon sebagai unsur perangkat daerahpemberian bantuan keuangan khusus bantuan keuangan khusus diberikan kepada (dua puluh satu) kalurahan untuk pelaksanaan pemilihan lurah secara serentak tahun kalurahan yang mendapatkan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada adalah kalurahan sidomulyo, kalurahan mulyadi, kalurahan sumbermulyo, kalurahan banguntapan, kalurahan jagalah, kalurahan ponorogo, kalurahan palbapang, kalurahan trirenggo, kalurahan jatimulyo, kalurahan kebonagung, kalurahan trimulyo, il. kalurahan tirtomulyo, kalurahan tirtosari, kalurahan gilangharjo, kalurahan wijirejo, kalurahan sukoharjo, kalurahan gadingsari, kalurahan murtigading, kalurahan argosari, kalurahan argomulyo, kalurahan bangunharjo. besaran bantuan keuangan khusus kepada (dua puluh satu)gunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada untuk operasional badan permusyawaratan kalurahan sebagai penanggung jawab pemilihan lurah, operasional panitia pemilihan tingkat kalurahan, cc. pengadaan logistik pemilihan lurah, operasional kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps), operasional kesekretariatan panitia pemilihan tingkat kalurahan, operasional pengamanan, pengadaan alat protokol kesehatan, dan biaya seleksi tambahan apabila calon lebih dari (lima). pengadaan alat protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain pengadaan masker, pengadaan penutup wajah (faceshield): cc. pengadaan handsanitizer, pengadaan sarung tangan (handscoon) pengadaan peralatan cuci tangan sabun dan air mengalir, dan pengadaan alat ukur suhu tubuh (thermo gun). penggunaan bantuan keuangan khusus untuk pengadaan alat protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf dan dilaksanakan apabila tahapan penyelenggaraan pemilihan lurah masih dalam masa tanggap darurat pandemic covid anggaran untuk honor penanggungjawab panitia pemilihan lurah dan sekretariat panitia dianggarkan paling lama (enam) bulan dengan memperhatikan pada waktu tahapan pemilihan lurah. jumlah anggota sekretariat panitia pemilihan lurah paling banyak (tiga) orang. anggota sekretariat panitia sebagaimana dimaksud pada berasal dari pamong kalurahan, staf pamong kalurahan dan staf honorer kalurahan yang tidak menjabat sebagai panitia pemilihan lurah. bantuan keuangan khusus pemilihan lurah tidak dapat dianggarkan untuk pembelian belanja modal. bab iii mekanisme pencairan bantuan keuangan khusus mekanisme pencairan bantuan keuangan khusus diatur sebagi berikut lurah mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan khusus kepada bupati melalui panewu sejumlah (dua) rangkap, dengan dihampiri:panewu meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf kepada bupati melalui kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, dengan dihampiridan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah selaku pejabat ketatausahaan keuangan daerah ppid) dengan dihampiri check list permohonan pencairan, daftar permohonan pengajuan pencairan, surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus dari kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan kalurahan,eterai cukup, akuntansi berme dari lurah. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada kepala badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah kabupaten bantul selaku pejabat ketatausahaan keuangan daerah ppid) melakukan transfer bantuan keuangan khusus rekening kas kalurahan. bab pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan khusus melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja kalurahan (dua puluh satu) kalurahan yang melaksanakan pemilihan lurah pada tahun pemerintah kalurahan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada bupati. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sebagai berikut dilaporkan secara khusus, yaitu realisasi pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan khusus dilaporkan tersendiri sesuai dengan pembelajarannya, dan dilaporkan secara umum, yaitu realisasi pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan khusus dilaporkan secara terintegrasi dalam pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun anggaran untuk (dua puluh satu) kalurahan yang melaksanakan pemilihan lurah. pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaporkan (tiga puluh) hari setelah hari pemilihan lurah. apabila terdapat sisa lebih dari penghitungan anggaran bantuan keuangan khusus pemilihan lurah, maka bantuan keuangan khusus pemilihan lurah dapat dianggarkan kembali untuk membiayai kegiatan yang lain pada tahun anggaran berikutnya. dalam pembelanjaan pelaksanaan pemilihan lurah sebagaimana dimaksud pada menggunakan standar harga barang danhar pada tanggal maret kap bupati bantul, any haa super ttd esaesaran(rp) banguntapan setoran baru aren sta soma aatimuyo to0standar harga barang atau jasa kegiatan pemilihan lurah uraian standar harga (rp) (batas maksimal) belanja honor penanggung jawab pemilihan ketua bulan orang wakil ketua bulan orang sekretaris bulan orang kepala bidang bulan orang anggota bulan orang belanja honor panitia pemilihan tingkat desa ketua bulan orang sekretaris bulan orang anggota bulan orang belanja honor sekretariat panitia honor pengamanan honor pengamanan pemilihan kegiatan orang honor pengamanan kampanye kegiatan orang honor pengamanan malam pemilihan kegiatan orang belanja panitia pemilihan tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara honor panitia pemilihan tingkat pedukuhan ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara kegiatan orang sekretaris kelompok penyelenggara pemungutan suara kegiatan orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara kegiatan orang anggota lintas kegiatan orang honor petugas pemutakhiran data pemilih panitia pendaftaran pemilih tiap tps kegiatan orang |
kinerja pegawai negeri sipil jabatan fungsional guru yang diberi tugas sebagai kepala taman kanak kanak negeri dan kepala sekolah dasar negeri, pengawas sekolah yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator wilayah pendidikan, dan guru pegawai negeri sipil yang belum mendapatkan tunjangan profesi maupun tambahan penghasilan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, perlu diberikan tambahan penghasilan atas beban kerja yang menjadidikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf terhadap kepala taman kanak kanak negeri, kepala sekolah dasar negeri, pengawas sekolah yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator wilayah pendidikan, guru pns yang tidak mendapatkan tunjangan profesi maupun tambahan penghasilan dari apbn. diantara dan disisipkan (satu) baru yakni sehingga berbunyi sebagai berikut pelaksanaan pemberian tpp pns kepada pns sebagaimana dimaksud dalam tidak melalui sapa asn dengan laman sebagaimana dimaksud dalam besaran tpp pns untuk pns sebagaimana dimaksud dalam tersebut dalam lampiran viii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. pemberian tpp pns sebagaimana dimaksud pada dibayarkan terhitung mulai bulan januari lampiran viitambah ketentuan lampiran viii, kepala sekolah dasar, koordinator wilayah ragabunya ditetapkan bantul bisa pada tanggal maret bupati bantul, serta nanperiode bulan nama instansi variabel penghitungan capaian kinerja nama pegawai jabatan tpp tpp tambahan ppt jumlah persentase potongan potongan bpjs tambahan nip golongan kelas disiplin produktivitas plt plh bersertifikat ppp pph21 pph21 iwp pemberi penghasilan tanda jabatan) kerja tangan kerja kerja pbj bpjs diterimkepala taman kanak kanak negeri, kepala sekolah dasar negeri, pengawas sekolah yang diberi tugas sebagai koordinator wilayah pendidikan, dan guru pns yang tidak menerima tunjangan profesi maupun tambahan penghasilan dari apbn. jabatan pns besaran tpp pns bulan rp. kepala taman kanak kanak negeri kepala sekolah dasar negeri pengawas sekolah yang diberi tugas sebagai koordinator wilayah pendidikan guru pns yang tidak mendapatkan tunjangan profesi maupun tambahan penghasilan dari apbenuhi cakupan bidang tugas keahlian tenaga ahli bupati dalam membantudoman pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli bupatbidang sumber daya manusia, bidang kebijakan publik, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang ketenteraman dan ketertiban, dan bidang bidang ketahanan pangan dan pertanian. ketentuan diubah, atau wakilsumber daya manusia,:infrastruktur dan kewilayahaninfrastruktur dan kewilayahan, memberikan konsultasi bidang infrastruktur dan kewilayahahanan pangan dan pertaniahanan pangan dan pertanian, memberikan konsultasi bidang ketahanan pangan dan pertanian, dan melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh bupati atau wakil bupati. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut masa jabatan tenaga ahli bupati paling lama (satu) tahun anggaran dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan keahlian dan atau kemampuan keuangan daerah. tenaga ahli bupati dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya berdasarkan kebutuhan keahlian yang diperlukan oleh bupati. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tenaga ahli berhenti apabila meninggal dunia. mengundurkan diri, masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali, tenaga ahli diberhentikan apabila mengundurkan diri, keahliannya tidak diperlukan lagi oleh bupati,dan atau tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pembiayaan tenaga ahli bupati dianggarkan melalui program dan kegiatan pada badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bantul atau pada skpd lainnya setiap tahun anggaran. skpd lainnya sebagaimana dimaksud pada disesuaikan antara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dengan bidang keahlian calon tenaga ahli bupati. ketentuan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikutistem akuntansi dan pelaporan transfer daerah menetapkan peraturan menteri keuangan tentang sistem akuntansi dan pelaporan transfer daerah. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri keuangan ini yang dimaksud denganperimbangan. dana otonomi khusus dan penyesuaian adalah dana yang diberikan berdasarkan undang undang otonomi khusus dalam rangka percepatan text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan pelaksanaan pembangunan dan dana yang diberikan kepada daerah tertentu sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskaliutang transfer daerah adalah piutang yang terjadi karena adanya kelebihan transfer dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian daerah dan diperhitungkan sebagai pengurang transfer tahun anggaran berikutistem akuntansi dan pelaporan transfer daerah, yang selanjutnya disebutransfer daerah dari pemerintah pusat. surat penetapan alokasi transfer, yang selanjutnya disingkat spat, adalah dokumen yang memuat rincian alokasi penyaluran masing masing jenis transfer daerah per periode penyaluran serta dibuat per dipa. utang transfer daerah adalah kewajiban yang timbul karena ada bagian dari dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian yang belum dibayar ditransfer pemerintah pusat sampai dengan tahun anggaran berakhirunit akuntansi bendahara umum negara, yang selanjutnya singkat sabun, adalah unit akuntansi pada departeme,bab sistem akuntansi dan pelaporan transfer daerah peraturan menteri keuangan sa td merupakan sub sistem dari sistem akuntansi bendahara umum negara sa bun). sa td menghasilkan laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. sa td dilaksanakan oleh direktorat jenderal perimbangan keuangan. dalam rangka pelaksanaan sa to sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal perimbangan keuangan membentuk unit akuntansi yang terdiri dariuap bun sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri keuangan. hubungan antara uap bun dan tanpa bun diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur jenderal perimbangan keuangan. dalam rangka pelaksanaan sa td, direktur jenderal perimbangan keuangan bertindak sebagai pengguna anggaran bendahara umum negara pa bun). direktorat dana perimbangantransfer daerah. dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada dirinci lebih lanjut dalam modul sistem akuntansi dan pelaporan transfer daerah. tanpa bun melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan direktorat pengelolaan kas negara dan ppn setiap triwulan. hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. tanpa bun menyampaikan laporan realisasi belanja kepada uap bun setiap triwulan. tanpa bun menyampaikan neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan kepada uap bun setiap semester dan tahunan. laporan keuangan tahunan tanpa bun disertai dengan pernyataan tanggung jawab statement responsibility). direktorat jenderal perimbangan keuangan bertindak sebagai uap bun. uap bun melakukan proses penggabungan laporan keuangan tanpa text pmk. per. htm peraturan menteri keuanganwajib melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan uap bun dengan ditjen perbendaharaan c.g. direktorat akuntansi dan pelaporan keuangan setiap semester. hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. uap bun menyampaikan laporan keuangan tingkat uap bun kepada sabu(l) transfer daerah untuk dana bagi hasil dibayarkan berdasarkan data realisasi pendapatan pajak, cukai dan pnb sumber daya alam. data realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk pendapatan perpajakan yang ditanggung pemerintah. bab iii akuntansi transfer daerah bagian kesatu klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transfer daerah transfer daerah terdiri dari transfer dana perimbangan serta transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian. (l) transfer dana perimbangan terdiri dari transfer dana bagi has (dbh), transfer dana alokasi umum dau), dan transfer dana alokasi khusus dak). transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian terdiri dari transfer dana otonomi khusus: dan transfer dana penyesuaian penyeimbang. transfer dana bagi hasil terdiri dari transfer dana bagi hasil pajak dbh pajak), text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan transfer dana bagi has sumber daya alam dbh sda), dan transfer dana bagi has cukai has tembakau dbh cukai has tembakau). transfer dana alokasi umum dau) terdiri dari dau untuk propinsi, dan dau untuk kabupaten kota. transfer dana alokasi khusus dak) terdiri dari dak untuk propinsi, dan dak untuk kabupaten kota. (l) transfer dana bagi has pajak dbh pajak) terdiri dari transfer dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan dbh pbb), transfer dana bagi hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dbh bpt), dan transfer dana bagi hasil wajib pajak orang pribadi dalam negeri dbh popn) dan dbh transfer dana bagi hasil sumber daya alam dbh sda) terdiri dari transfer dbh sda kehutanan: transfer dbh sda pertambangan umum:transfer daerah diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara. transfer daerah dicatat sebesar nilai nominal pada saat transfer dilakukan. transfer daerah disajikan dalam laporan keuangan serta diungkapkan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan. bagian kedua klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyelesaian, penyajian, dan pengungkapan utang transfer daerah utang transfer daerah terdiri dari transfer dana perimbangan yang masih harus dibayar, dan text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian yang masih harus dibayar. utang transfer daerah sebagaimana dimaksud pada diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek. utang transfer daerah diakui pada saat kewajiban timbul. transfer daerah yang belum dilakukan pembayaran dan pembagian harus dicatat sebagai utang transfer daerah sebesar kewajiban yang belum dibayar. utang transfer daerah yang belum dilakukan pembayaran dapat dianggarkan dalam anggaran tahun berikutnya dalam kelompok transfer. utang transfer daerah harus disajikan dalam neraca sesuai dengan nilai tercatat nilai estimasi. nilai tercatat nilai estimasi merupakan nilai nominal kewajiban yang belum dilakukan pembayaran. utang transfer daerah disajikan dan diungkapkan dalam bentuk daftar utang berdasarkan daerah penerima. bagian ketiga klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyelesaian, penyajian, dan pengungkapan piutang transfer daerah piutang transfer daerah terdiri dari piutang transfer dana perimbangan, dan piutang transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian. piutang transfer daerah sebagaimana dimaksud pada diklasifikasikan dalam aset lancar. piutang transfer daerah timbul apabila realisasi transfer daerah lebih besar dari hak yang seharusnya diterima pemerintah daerah. piutang transfer daerah diakui pada saat terjadi kelebihan bayar. penyelesaian piutang transfer daerah dilakukan dengan melakukan pemotongan bagian transfer tahun berikutnya, atau text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan menyetorkan kembali rekening kas negara. piutang transfer daerah harus disajikan dalam neraca sesuai dengan nilai kelebihan bayar. piutang transfer daerah disajikan dan diungkapkan dalam bentuk daftar piutang berdasarkan daerah penerima kelebihan bayar. bab pernyataan tanggung jawab dan revi bagian kesatu pernyataan tanggung jawab (l) direktur jenderal perimbangan keuangan selaku uap ibuat denganrevisi (l) dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, setiap uap bun sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan uap bun semester dan tahunan berupa lra, neraca,revisi. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada wajib revi oleh aparat pengawasan interntext pmk. per. htm peraturan menteri keuanganab ketentuan penutup sa td dilaksanakan sesuai dengan modul sistem akuntansi dan pelaporan transfer daerah yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri keuangan ini. sa td sebagaimana dimaksud pada codsubsidi pupuk: bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran subsidi pupuk diperlukan tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaranxt pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuangakeputusan menteri keuangan nomor kmenteri negara badan usaha milik negara nomor kep mbu tentang komponen harga pokok penjualan pupuk bersubsidxt pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuangan nomsr. memutuskan: menetapkan peraturan menteri keuangan. harga eceran tertinggi, yang selanjutnya disingkat het, adalah harga tertinggi pupuktext pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuangan nomorb subsidi pupuk (l)komponen biaya dalam hpp ditetapkan oleh menteri pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. komponen biaya dalam hpp sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya hpp. besaran hpp yang digunakan dalam pembayaran subsidi pupuk adalah besaran hpp yang paling akhir diterbitkan. bab tata cara penyediaan dan pembayaran subsidi pupuk (l) dana untuk keperluan subsidi pupuksubsidi pupuktext pmk.o2 per. htm a11 peraturan menteri keuangan nomor(z)rodusen pupuk mengajukan tagihan pembayaran subsidi pupukpupukpenyaluran pupuk pada lini yang berupa rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi pada distributor yang dihampiri dengan laporan bulanan distributor yang menunjukkan penyaluran pupuk pengecer sebagaimana ditetapkan oleh menteri perdagangan, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain sample alur penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan lini untuk text pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuangan nomor beberapa kabupaten yang dilengkapi dengan surat kesepakatan jual beli pupuk dan atau delivery order pupuk dan laporan bulanan pengecer sebagaimana ditetapkan oleh menteri perdagangan. dokumen sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa produsen pupuk bertanggung jawab secara formal dan material. (l) dalam hal produsen pupuk memenuhi kekurangan pasokan dan atau mengganti pupuk bersubsidi wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran produsen pupuk lainnya, tagihan pembayaran subsidi pupuk selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam juga dilengkapi dengan surat penugasan dari direktur jenderal perdagangan dalam negeri kementerian perdagangan. tagihan pembayaran subsidi pupuk sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: dalam hal produsen pupuk hanya memenuhi kekurangan pasokan dan atau mengganti pupuk bersubsidi tanpalainnya dengan menggunakan hpp pemasok, dalam hal produsen pupuk memenuhi kekurangan pasokan dan atau mengganti pupuk bersubsidi sekaligusyang memenuhi kekurangan pasokan dan menyalurkan pupuk bersubsidi dengan menggunakan hpp pemasok, jumlah subsidi pupuk yang dapat dibayarkan atas tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilaksanakan dengan memperhatikan anggaran yang tersedia untuk produsen pupuk yang memiliki wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk. berdasarkan tagihan produsen pupuk sebagaimana dimaksud dalam danpupukpupuk. text pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuangan nomor hasil verifikasi subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam ditandatangani oleh tim verifikasi selaku verifikator dan produsen pupukpupuk yang ditandatangani oleh kpa atau ppk dan produsen pupuk selaku pihak yang diverifikasi. berita acara verifikasi subsidi pupuk sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu persyaratan pencairan dana subsidi pupukcc.nomor (l) subsidi puputanaman pangtanaman pang(l) subsidi pupuktext pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuangan nomor undangan. (l) apabila terdapat selisih kurang pembayaran subsidi pupuk antara yang telah dibayar kepada produsen pupuk dengan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam jumlah selisih kurangapabila berdasarkan laporan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan bahwa jumlah dana subsidi pupukralihan untuk tahun anggaran hpp sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri badan usaha milik negara. bab viitext pmk.o2ooo text pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuangan nomor |
han kementerian keuangan. barang milik negara. tni. pemanfaatataan pemanfaatan barang milik negara lingkungan tentara nasional indonesia, perlu melakukan penyempurnaagustussi lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. pteri keuangan republik indonesia daftar barang dan bahan guna pembuatan karpet dan atau permadani untuk tahun anggaran termasuk uraian spesifikasi dalam pos tarif pigment colour bentuk selain bubuk masterbatch bahan pengolahan untuk industri tekstil dalam bentuk cairan akselerator untuk karet bentuk cairan polipropilena bentuk butiran latex dari stirena butadiena berbentuk gel foam karet campuran bentuk larutan dispersi wn rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel kain tenunan dari serat juta atau serat tekstil kulit pohon lainnya tidak dikelantang dan polos, berbentuk lembaranbenang tekstur dari polipropilena continuous filament bcf) heat set yan polypropylene cable rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel heat set yan nylon monofilament benang tekstur dari nilon yan primary carpet baking kain tenunan diperoleh dari strip atau sejenisnya synthetic filament beratnya lebih dari g m? tetapi nonwoven tidak lebih dari g m? menteri keuangan republik indonesia d termasuk uraian spesifikasi dalam pos tarif secondary carpet jaring rajutan dari bahan textile buatan baking selain jaring ikan dan keranjang jaringan kepala tok entertain garwa, tj nip ana |
gsebagaimana dimaksud dalam huruf dan dalam rangka mendukung pelaksanaan monitoring dan evalulakukan pengaturan kembali tata cara pemantauan, www .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.go.id: laporan pelaksanaan, dan permasalahan yang dihadapi serta tindak lanjut yang diperlukan. bentuk laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam mengacu pada formatlaksanaan sebagaimana dimaksud pada disusun untuk periode triwulanan, disampaikan kepada menteri wu.p. direktur jenderal paling lambat tanggal pada bulan berikutnya atau pada hari kerja berikutnya, apabila tanggal merupakan hari libur atau hari yang diliburkan. www .jdih.kemenkeu.go.iddua belas) bulan setelah tahun anggaran pelaksanaan keseluruhan proyek berakhir. untuk proyek yang belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya kontrak pada tahun anggaran berjalan dan diberikan perpanjangan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, harus menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi tambahmbahan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa perpanjangan kontrak atau pada hari kerja berikutnya apabila batas waktu penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan. www .jdih.kemenkeu.go.id bagian kedua pemantauan dan evaluasi oleh kementerian keuangan dpr melakukan pemantauan terhadap realisasi penyerapan dana proyek dengan: berdasarkan pada laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh pemrakarsa proyek sebagaimana dimaksud dalam dan dan berpedoman pada rpd. pemantauan realisasi penyerapan dana proyek sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: membandingkan antara rpd dengan realisasi penyerapan dana proyek, melibatkan unit unit terkait lingkungan kementerian keuangan dan kementerian ppn bappenas, apabila diperlukan. dpr melakukan evaluasi terhadap realisasi penyerapan dana proyek, berdasarkan kriteria sebagai berikut: baikwww .jdih.kemenkeu.go.id penyerapan dana proyek sangat lambat dari jadwal yang direncanakan. evaluasi terhadap realisasi penyerapan dana proyek dilakukan setiap triwulan atau dalam hal diperlukan. metode penghitungan terhadap kesenjangan (gap) penyerapan dana proyek mengacu pada penghitumenyusun hasil evaluasi realisasi penyerapan dana proyek sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka penyusunan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dapat menggunakan dokumen yang bersumber, antara lain dari: data realisasi dari direktorat pengelolaan kas negara, direktorat jenderal perbendaharaan, laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari pemrakarsa proyek, dan atau hasil rapat antara dpr dengan pemrakarsa proyek dan pihak terkait lainnya. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan terhadap hasil www .jdih.kemenkeu.go.id pemantauan dengan kriteria penilaian kurang dan rendah . bab iii rekomendasi dpr menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat, dan disampaikan kepada pemrakarsa proyek oleh direktur jenderal atas nama menteri. bab penghentian pembiayaan menteri dapat menghentikan pembiayaan terhadap sebagian atau seluruh dana proyek. penghentian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan untuk proyek yang: memiliki permasalahan hukum, dan atau berada dalam kondisi kahar (force majeure). penghentian pembiayaan proyek sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi antara dpr dengan kementerian ppn bappenas dan pemrakarsa proyek. penghentian pembiayaan proyek ditetapkan dengan surat menteri, danwww .jdih.kemenkeu.go.id jar perencanaan pembangunan nasional, dan direktur jenderal. (l) direktur jenderal menyampaikan penetapan penghentian pembiayaan, proyek sebagaimana dimaksud dalamkantor pelayanan perbendaharaan negara untuk menghentikan penerbitan surat perintah pencairan dana proyek sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. berdasarkan surat menteri sebagaimana dimaksud dalam pemrakarsa proyek dapat mengajukan revisi dokume? ux kementerian arif binary yuwono nip: www .jdih.kemenkeu.go.id lampiran peraturan menteri keuangan nomor |zoformat laporan pelaksanaperiode ser.ooo.ihiannoenonsasense sensei jumlah tahun pembiayaan tahun tunggal tahun jamak tahun ke . dari . tahun unit organisasi eta nomor tanggal dipa #iorsstesssnsssssi program pencnssansasi sense nilai dipa awal antaranya p1) propinsi kasasi) nilai dipa revisi srnssospassossosesn( kabupaten kota (anon mesosssoeet nomor register hamanaellg kode nama satker ereoorsesesonesnsesetti penyerapan keuangan kegiatan uraian pekerjaan pos dan tangan pen akhir pagu nilai kontrak sisa pagu sisa kontrak tt, pai asi jumlah (ea) loonakontrak kontrak s.d. tahun koba samaran t i e sep iii. kendala permasalahan status tindak lanjut ca ata nga s e a e hko toto na ai. mh diisi salah satu kelana naungan ibanantadadonya. kepala satuan kerja angin ena www .jdih.semen jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisiuraian isi diisi nama unit eselon i ii pemrakarsa proyek diisi nama program sesuai dipa diisi kode dan nama satuan kerja pemrakarsa proyek diisi salah satu tahun tunggal tahun jamak) diisi posisi tahun pelaksanaan diisi jumlah tahun pelaksanaan diisi nomor tanggal dipa tahun berjalan diisi nilai dipa tahun berjalan yang sumber dananya berasal dari sbs diisi nilai dipa tahun berjalan setelah revisi yang sumber dananya berasal dari sbs diisi nomor register sbsdari kegiatan yang sumber dananya berasal dari sbs diisi nomor dan tanggal penandatanganan kontrak yang sumber dananya berasal dari sbs diisi nilai pagu dipa berjalan untuk masing masing pekerjaan yang sumber dananyaiii) nilai yang dicatat adalah nilai bruto spm sesuai tanggal penerbitan sp2d oleh ppn diisi jumlah realisasi sp2d (penjumlahan kolom s.d kolom diisi persentase (perbandingan) antara jumlah realisasi sp2d (kolom dengan kal pagu dipa (www .jdih.kemenkeu.go.idsp2d (kolomananya berasal dari sbscapaian proyeiiinomor urut kegiatan dari sbs yang terdapat kendala permasalahan ang terdapat kendala permasalahan diisi target tanggal waktu penyelesaian kendala permasalahan ' ' | www .jdih.kemenkeu.go.id format laporan perpanjangan kontrak: perpanjangan kontrak tahun s.ioioosnastonsssesonessosela jumlah tahun pembiayaan tahun tunggal tahun jamak tahun ke . dari . tahun unit organisasi esoresec00nsson realisasi dipa tahun . #sonosoessassesossese(i program #ovewnsatwwsanne nomor tanggal dipa errondoesase2rei tsi propinsi nilai dipa enenenessnoosoesei! kabupaten kota hana) nomor register segoe20nte0sasis2(1si kode nama satker konennsowes penyerapan keuangan nomor dan tanggal tanggal akhir realisasi kontrak s.d kegiatan uraian pekerjaan nilai kontrak. periode sisa pagu sisa kontrak kontrak kontrak talun sebelumnya triwulan triwulan triwulan perpanjangan jumlah progres kontrak laal toon go t9 gosei121to0o diserap woowoow w w titi iii bsnsass30s40) entatyagp1o0) wassalam o o omargsasans.d. periode keterangan kontrak kontrak s.d. tahun sebelumnya s.p. triwulan s.d. triwulan s.d. triwulan iii s.d triwulan perpanjangan kontrak w w j j ju3 w keentenneany penamaan158) kepala satuan kerja roa kapan maan kwh aneka bkn www .jdih.kemenkeu jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian perpanjangan kontrak tahun diisi tahun pembiayaan yang pekerjaannya diperpanjang tahun berikutnya diisi kabupaten kota lokasi proyek yang dilaksanakan diisi kode dan nama satuan kerjapemrakarsaproyek diisi tahun pembiayaan yang pekerjaannya diperpanjang tahun berikutnya diisi realisasi dipa tahun pembiayaan yang pekerjaannya diperpanjang tahun dea sumber berasal dari sbs diisi nomor tanggal dipa tahun berjalan (tahun perpanjangan) yang sumber dananya berasal dari sbs diisi nilai dipa tahun berjalan (tahun perpanjangan) yang sumber dananya berasal dari sbs dari sbs dari sbs diisi nilai pagu dipa tahun pembiayaan yang pekerjaannya diperpanjang tahun berikutnya untuk masing masing pekerjaan yang sumber dananya berasal dari sbsiiiperiode perpanjangan kontrak tahun berjalan tahun perpanjangan nilai yang dicatat adalah nilai bruto spm sesuai tanggal penerbitan sp2d oleh kpp diisi jumlah realisasi sp2d (penjumlahan kolom s.d kolom izin kemenkeu.co.id diisi persentase (perbandingan) antara jumlah realisasi sp2d (kolom dengan pagu dipa (kolom diisi selisih antara pagu dipa (kolom dengan jumlah realisasi sp2d diisi jumlah total nilai keseluruhan kontrak diisi jumlah total realisasi sp2d selama triwulan iii diisi jumlah total realisasi sp2d selama triwulan diisi jumlah total realisasi sp2d selama periode perpanjangan kontrak ditahun berjalan (tahun perpanjangandiisi selisih antara total pagu dipa (kolom dengan jumlah total realisasi sp2d (kolom diisi selisih antara nilai total keseluruhan kontrak (kolom dengan totaluntuk proyek fisik atau proyek non fisik yang sumber dananya berasal dari sbs dari sbsperiode perpanjangan kontrak yang sumber dananya berasal dari sbs diisi tempat dan tanggal penandatanganan h60id isi nip kepalasatker www jdih.kemenkeu.co.ig metode penghitungan kesenjangan gap) penyerapan danapenyerapan dana nilai gap selisih nilai kinerja penyerapan anggaran dana nilai targetpenyerapan dana setiap triwulan sebesar 15y6 (triwulan i), 40y6 (triwulan ii), (triwulan iii), 100y6 (triwulan iv). berapakah nilai gap proyek tersebut apabila pada triwulan iii realisasi penyerapan dana sebesar10y6www jdih.kemenkeu.go.id target triwulan nilai kinerja selisih nilai nilai gap kegiatan triwulan iii kinerja kategori kriteria nilai gap yo) gap rend. bagian t.u. kementerian kas arif'badan layanan umum bandar udara sentani jayapuramerupakan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh badan layanan umum unit penyelenggara bandar udara sentani jayapur:passentani jayapuralayanan sebagaimana dimaksud dalam dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: kegiatan kenegaraan:tentuan mengenai kriteria dan tata cara..rja sama antar .nna arif bintaro yuwono nip 100pk . laksentani jayapura|| tiap rp. atau bagiannya bobot pesawat atas| tiap luar negeri internasional) bobot pesawat s.d| tiap rp. atau bagiannya jenis tarif layanan satuan bobot pesawat atas| tiap .000kg rp. s.d |atau bagiannya rp. tiap atau bagiannya bobot pesawat atas| tiap ton rp. luar negeri internasional) perjam per ton rp. jasbobot pesawat atas per jam rp. jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan checksawat udara pkp2u) domestik per rp. jenis tarif layanan satuan|. jasa penggunaan bandar per sekali tarif jasa udara alternatif standby| lintas sesuai (pendaratan pesawat alternate aerodrome) luar| dengan jenis |yaa umum arif bintang yuwono . nip 1971091219970319kfrautit:dipandang perlu menetapkan tatsmenteri.rian pelaksanaan anggarant. pos indonesia persero) sebagai pelaksana public service obligation pso).atau apbn perubahan departemen komunikasi dan informatika. berdasarkan pemberitahu, dengan melampirkan peraturan menteri keuang sekaligus menunjuk direktur jenderal pos dan telekomunikasi departemen komunikasi dan informatika sebagai kuasa pengguna anggaran. berdasarkan sp capsdepartemen komunikasi dan informasi membuat perjanjian kerja dengan pt.departemen komunikasi dan informatika dan direktur utama pt. pos indonesia persero). perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada memuat sekurang kurangnyarangka pencairan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum pos,rbuat komitmen, dan peraturan menteri keuangan pejabat pemberi kewenangan untuk menandatangani surat perintah membayar spm)sebagaimana dimaksud dalam diajukan oleh direktur jenderal pos dan telekomunikasibidang posos dan telekomunikasi departemen komunikasi dan informatikapelayanan kewajiban umum pos yang disusun dan ditetapkan oleh direktur jenderal pos dan telekomunikasi departemen komunikasi dan informatika. sop sebagaimana dimaksud pada memuat sekurang kurangnya: ketentuan umum: alokasi dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum pos: obyek yang akan diverifikasi, danditandatangani oleh tim verifikasi selaku verifikator dan pt. pos indonesia persero) selaku pihak yang dit.t.berdasarkan tagihan dari pt. pos indonesia persero) dan memperhatikan dipa sebagaimana dimaksud dalam pejabat yang ditunjuk peraturan menteri keuangans.pt departemen komunikasi dan informasi selaku kuasa pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai peraturan perundang undangan. ptjawab sepenuhnya atas penyaluran dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum pos dari kas negara kepada pt.t. posperaturan menteri keuanganpembayaran penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum pos triwulan tahun anggaran yang belum dibayar, dialokasikan melalui apbn tahun anggaran berdasarkan berita acara verifikasi triwulan tahun anggaran pt. pos indonesia persero) mengajukan tagihan kepada direktorat jenderal pos dan telekomunikasi departemen komunikasi dan informasi untuk pembayaran kekurangan penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum pos triwulan tahun anggaran berdasarkan tagihan sebagaimana pada pejabat sebagaimana dimaksud padaberita acara verifikasi triwulan tahun anggaran akuntansi pembayaranpos masih dianggarkan disediakan dalam apbn atau apbn perubahan. peraturan menteri keuangan, dicabut ddengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan, menimbang bahwa setelah berakhirnyaasih terdapat proyek pemerintah yang dibiayai dari hibah luar negeripelaksanaanya masih belum selesai sampai dengan tanggal maret bahwa agar proyek pemerintah sebagaimana tersebut pada huruf dapat selesai dengan baik dan memberikan kontribusi dalam percep, perlu diberikan kemudahan dan perlakuantext pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomor.text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomor dalam peraturan menteri keuangan adalah pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan bkp dan atau jkp. brr adalaroyek pemerintah adalah proye sebagai pelaksana proyek pemerintah yang telah mendapat surat rekomendasi sebagai kontraktor utama sebelum tanggal april dari brr untuk melaksanakan proyek pemerintah. subkontraktor adalah kontraktor, konsultan, dan pemasok (supplier) termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih yang ditunjuk oleh pihak pemberi hibah luar negeri atau oleh kontraktor utama yang mengikat kontrak langsung dengan kontraktor utama untuk melaksanakan proyek pemerintah. (l)dan subkontraktortext pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomor atas perolehan bkp dan atau jkp oleh subkontraktor sehubungan dengan pelaksanaan proyek pemerintah terutang ppn. ppn terutang sebagaimana dimaksud pada tetap dipungut oleh pkp. atas perolehan bkp dan atau jkp oleh subkontraktor sebagaimana dimaksud pada ppn yang dibayar oleh subkontraktoketentuan yang berlaku. pihak yang bersungut sebagaimana dimaksud pada adalah pihak yang: membeli bkp, menerima jkp, cc. memanfaatkan bkp tidak berwujud atau jkp dari luar daerah pabean, dan atau mengimpor bkp, sehubungan dengan pelaksanaan proyek pemerintah. tata cara pemberian dan ketatausahaan fasilitas ppn tidak dipungutalokasi kurang bayar. dana bagi hasil. minyak buminambahjpadadeng5)ambahan alokasi kurang bayar dbh sda pertambangan minyak bumi dan gas bumi tahun anggaran adalah sebesar rp4. (empat dengan rincian sebagai berikut: alokasi dbh sda minyak bumi sebesar rp2. (dua triliun tiga ratus enam miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). alokasi dbh sda gas bumi sebesar rp1. (satu triliun delapan ratus dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu tiga puluh satu,men era man ameerorara as manage ema mess mma demons mosaics tanaman hsasmasraras comma antisscoo ismoroso wognssr emo mama dnsasmro ana |kan acantawaa monas aranio irigasi |kanacnuma amotamam sigmoomaa fkanbraen amors alonso iss sonam mma kerasan osms oom laban sms oma kantankao sms sma |kentamontau mms sma sofkantaga agnes ons |komawatngnaa cemas ormas jalkaonis osms oma |kasmaran mas sma |kertmmuisdam mms ormas jan |kertamuitagn simas sma |kentmmutta optis osis |kota samar osms oom |kontinu sambo s2smo |koamoam ormas ormas koo pontang sama sms simas jan |komstaga emas sma |koatomugtaa osms osis |koteka tinggi seems oma koo atau sdonpum emas oom |kotaoaktnsa mms emas |kan niassaam sms ormas |kentumtnoanduan 6emas oma jkorsedmobadoa somos esa kansmoar amos osn golkambaueaa ormas osis tees ema pemain keamanan a0omong (ai |kenbergais amemomne 201kanojo |kenindoonisiie masam sense deanindoonituu aesamon asa damage dawai mon |kenkumansrara masam mens |kanpasaan ama manni |kantocamie tampois tamsonao |kenkosntutu osmosis sos dofkansac damar asrama kedua masakan amsensenan |keapaamsu adams amsagoone demons mmsamom sama hanan nantinya msiamors 20sawo sasa eta emas from infomasi tasenaoan sion |kan sarana sensasi 2zaman seosoee kantamungjaungtimur inomatpam horison iseng1as bekantan semak1ma semasa osis l dewan) momasnom somomossi ooiorsa |kan ogm komsingulu esncasea ramosa inareoa |kaatagaralan samomoos pasar mainsnak |kaatutuktinggai samomeos amors manna ema from asmara spinal jajeataga mam ang mas maan |rearangapnng ame anon temen emas ena |rampung oo ggemann| aan pama gamma (nona katmuasaan terbesar 2sesan katmuatomi 2ambar keesaan gikatmusuas 2ser aneeaar sikat sesama sikat amar asean tikamstaag tartar asean ikatan rar sesar jkontosrtnsaa ramsar asean akan asas mama meme aman amat comma asma ana aaa aan tama aja sasa aaa sasa man man jas aan man dafkakaman sales sae anjkakama sasa |kamasesa mass emas ipikammaaa sam asa keasubang | tiga oo tiga kebsukabum o |j kam |kabsumeang kam kab tasikmalaya o ) | gs11 koa bandung kam sapi kombi oo kam sapi kota bogor ' |j kam salin kotatiebn kam koabeok kam kota sukabumi' | jam koacimhi o | kam bagian kota tasikmalaya |j kam salin (kasar oo kam sam kahi bandung beat | gain (g1 koh maan reuni mag dansa keb banjamagra o ) | a86 aman kea bagus sea a06 |kea barang sea sage |kea boa jtasasg keb boyolali o ) | ) logo sage kebbrbs aea90 aman keb cilacap a86 swa kea demak o | ago s506 kea grobogan se0ap | . sayap jin keb karanganyar otago | . sage kab dokumen aea90 swa kab kandas aea90 swa kea klan ago a50 kea kudus | ago sg506 |i6 kea madang a8ag6 ss556 jne asem asem jan |kontasongan asem6 asem |kaopubaingga as606 memo |kopumoso aset6 memo |kankemtng asem6 asem |kansamaang ase6 asem jahanam asem6 asem dolkantaa memo memo jan |kantamngang aset6 asem dakaomonogn asem6 memo |kaowonooo mem6 asem kaatagang amg6 asem kom pangan asem6 memo jakaasemaang asem6 asem kaasraara aset6 memo jskaatea asem6 asem pos emssose oposisi |kobaran amors amors |kanbanyuwangi sengon sengon dafkanbita sengon sentana a|kobomeoo sawangan sawangan |kanbondoneo sengon sengon |kanjame ono tontonan |kanjomtag ongoaao songo0 dofkantoan sengon sengon |kantamengan sengon sengon dan kantumaang sengon sentoagao great memes esa das |kantata thomas sengon garam amg thomas songo jas |kanmomteso thomas s0nos kanngmmuk thomas sono jan kanngasi thomas s0nova jas |ken peta thomas sengon |kan pandaan thomas season kam pamen thomas songo |kanponaogo thomas songo jaka pnoingp moms sono kansimeng thomas sono kansaamp woman sengon |kansutao thomas sengon dolkarsmaw 20lensa 20an katak moms sengon gakantutan 0metres 2emasmoee |kantuungagng thomas sono dokaatitr thomas sengon jankaaresm thomas sengon dakaamadun thomas sengon kamang thomas songo kaamootato thomas s0apos ds|kearaumuan thomas sopo kaapresotinggo thomas season jan kaasursaya thomas sengon dekaatau thomas sengon barjowanaoa ema demam sambo sonemorma pertama atas own |kenbotokusa ormas own dkontutsnga siaan obamas own estuusngatoga sama emas |kentuusngataa obamas own cekankaabau atas aman jkantasong sama saran |kantomntat utama uan bekantan dalam own koatanetau ormas oma |kontneman dramas own kelamin asma masa |kantamnpumtu utama uas pemanas monumen sc00s01201 |coomani mama misioner ss2nen cakap adams misemnee salesman |koabaikopan mamamoo miente salesman tema sarang asam jknsrog tassa taman |kamanawai anosmia aan jahearara amssmoa aan liburan moral kab. sorong selatan nan kab. raja ampat kab. teluk bintuni kab. teluk wondama nan kab kaimana wo9roi aas09626 total nasional menteri keuangan, agus d.w. martowardojo |
kementerian keuangan. dana cadangan beras pemerintah. penghitungan. pembayaranpada anggaran pendapatan dan belanja negara apbn)dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenakep menko kesra vin tentang pedoman umum koordinasi pengelolaan cadangan beras pemerintahbab ketentuan umumdari apbn sebagai cadangan beras nasional dan dikelola oleh perusahaan umum perum) bulog, dengan arah penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat,m) bulog. kuantum cadangan beras pemerintah adalah jumlah cadangan beras pemerintah yang dinyatakan dalam satuan ton dan atau kilogram (kg)pa pejabat pembuat komitmen sebagai dasar penerbitan spm. dalam rangka pengadaan cadangan beras pemerintah, direktur utama perum bulog ditetapkan sebagai kpa. bab pengadaan cadangan beras pemerintah pemerintah melakukan pengadaan cadangan beras pemerintahkuantum cadangan beras pemerintah dihitung dengan membagi pagu cadangan beras pemerintah dengan hpb sebagaimana ditetapkan dalam undang undang apbn pada tahun anggaran berkenaan. bab iii tata cara penyediaan dan pembayaran dana cadangan beras pemerintah dana untuk keperluan pengadaan cadangan beras pemerintcadangan beras pemerintah kepada direktur utama perum bulog selaku kpa. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar bagi direktur utama perum(s5)m bulog selaku kpa. berdasarkan rka bun sebagaimana dimaksud pada direktur utama perumcadangan beras pemerintah. dalam rangka pengelolaan dana cadangan beras pemerintah, direktur utama perumata cara pengajuan spp dan penerbitan spm dalam rangka pembayaran dana cadangan beras pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. direktur utama perum bulog selaku kpa mengajukan spm ppn mitra kerja untuk pembayaran dana cadangan beras pemerintah dengan dihampiri dokumen sebagai berikut: surat pernyataan tanggung jawab belanja spt), dan surat pernyataan ketersediaan stok beras untuk pengadaan cadangan beras pemerintah yang ditandatangani oleh direktur utama perum bulogrtanggungjawaban, pelaporan, dan audit cadangan beras pemerintah direktur utama perum bulog selaku kpa bertanggung jawab secara formal dan material atas pengadaan dan pengelolaan cadangan beras pemerintah serta penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. direktur utama perum bulog selaku kpa wajib menyampaikan laporan ketersediaan stok dan penggunaan cadangan beras pemerintah, kepada menteri keuangan cg. direktur jenderal anggaran setiap triwulan, paling lambat pada tanggal bulan berikutnya. direktur utama perumpengadaan dan pengelolaan cadangan beras pemerintahpenutup hasil penjualan berasdan harus langsung disetorkan rekening kas negara. dalam rangka pelaksanaan pengadaan cadangan beras pemerintah, kementerian keuangan dan perumgadaan cadangan beras pemerintcontoh surat pernyataan ketersediaan stok beras yang bertanda tangan bawah ini nama kaanaananana nana aan jabatan direktur utama perum bulog alamat nan upn nun nun nun nun pen nan bertindak untuk dan atas nama perum bulog, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa stok beras cadangan beras pemerintah lebih kurang sebanyak . telah tersedia gudang perum bulog yang tersebar gudang divisi regional seluruh indonesia yang merupakan bagian dari . beras yang dikuasai perum bulogras pemerintah tahun anggaran . jakarta, wo. perum bulog direktur utama, materai rp6. menteri keuangan, agus d.w. martowardojo |
han kementerian keuangan. ketenagalistrikan. perusahaan pembiayaan. kewajiban. peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. tentang ketentuan mengenai batasan kewajiban bagi perusahaan pembiayaan bidangenuhan batasan kewajibanserta menindaklanjuti kebijakan tim restrukturisasi dan rehabilitasi perusahaan listrik negara yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor tahun terkait dengan persetujuan skema financial lease untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap tanjung jati telah ditetapkan: bahwa sehubungan dengan huruf tersebut atas dan untuk mendukung kelanjutan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap tanjung jati dalam rangka pemenuhan kebutuhan ketenagalistrikan nasional melalui skema financial lease sebagaimana dinyatakan dalam surat menteri koordinator bidang perekonomian nomor: m.ekon perlu dilakukan penyesuaian batasan kewajiban bagi perusahaan pembiayaan bidang ketenagalistrikan dengan mengubah ketentuan, mengingat peraturan presiden nomor tahun tentang lembaga pembiayaan:. perusahaan pembiayaan yang didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan sewa guna usaha (financial lease) bidang ketenagalistrikan dapat melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang perusahaan pembiayaandalam tidak wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan: kewajiban memiliki piutang pembiayaan paling sedikit (empat puluh keseratus) dari total aktiva sebagaimana diatur dalamsetoran modal pemegang saham tidak berasal dari pinjaman sebagaimana diatur dalam huruf dan jumlah pinjaman terhadap modal sendiri, persyaratan pinjaman subordinasi dan perhitungan gearing ratioada saat peraturan menteri ini mulai berlaku,an kai bip tangani pes kesia lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor kmh 3. a.l lemari pendingin kombinasi lemari pendingin pembeku, dari lemari pendingin,: tipe kompresi lain lain pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik, dengan gasdengan nilai impor atau harga jual atas rp5. (lima juta rupiah) per unit mesin otomatis penuh mempunyai kapasitas linen kering lebih dari mesin lainnya, dilengkapi pengering centrifugal mempunyai kapasitas linen kering lebih. dari lain lain mempunyai kapasitas linen kering lebih dari penyimpanan, listrik aka mah yaa hit eun kata kamulah beat aoa pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanamonitor video berwarna atas inch sampai denganmonitor tabung sinar katoda, untuk keperluan komputer untuk keperluan selain komputer monitor selain tabung sinar katoda monitor tipe fpd untuk data video dan komputer, untuk overhead projector (ita1 untuk komputer monitor untuk data video dan komputer, untuk overhead projector ita1 untuk komputer lain lain aparatus penerima untuk televisi berukuran atastelevisi warna, menggunakan baterai warna lainnya joran penggulung tali pancing kelompok mesin pengatur suhu udara8. (delapan juta rupiah) per unit ash tangan esa kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radiolima juta rupiah) per unit tipe pita magnetik selain yang digunakan khusus dalam sinematografi, televisi, penyiaran lain lain laserdisc player lain lain aparatus penerima untuk penyiaran, dikombinasi maupun tidak dalam rumah yang sama, dengan a5. (lima juta rupiah) per unit penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar aparatus dikombinasikan dengan aparatus perekam atau bereproduksi suara portabel selain portabel lain lain portabel selain portabelaratus yang dapat juga menerima radio telefon dikombinasikan dengan aparatus perekam atau bereproduksi suara. tidak dikombinasikan dengan aparatur perekam atau bereproduksi suara penerima siaran radio lainnya dikombinasikan dengan aparatus perekam atau bereproduksi suara. portabel selain portabel. portabel selain portabel lain lain portabel selain portabel pak menteri keuangan republik indonesia h kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya. kamera digital dan kamera perekam video, selain yang dipergunakan untuk usaha penyiaran radio atau televisi dengan nilai impor atau harga jual atas rp10. (sepuluh juta rupiah) per unit. kamera digital kamera perekam video kamera gambar tidak bergerak digital kamera digitalpabean ditambah bea masuk atas rp10. (sepuluh juta rupiah) per unit kamera instan kamera lainnya slr, untuk gulungan film dengan lebarlain lain potter atau imageserver lain lain untuk merekam dokumen dalam microfilm, microfiche atau microformat lainnya lain laiuya ann kepal kementerian harian nip dara bal jangan publik bop sia lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk tentangtercantumperalatan lainnya dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar ex. lainnya ex lemari pendingin:atau lebih ruu bera yaman bagi test apartemen, kondominium, townhouse dari jenis strata title dan sejenisnya dengan luas bangunan atau lebih aparatus penerima untuk televisi berukuran atas inch dengan nilai impor atau harga jual atas rp15. (lima belas juta rupiah) per unit set top box yang mempunyai fungsi komunikasi itai pca untuk digunakan dengan mesin adp (itai lain lain monitor video berwarna atas inch dengan nilai impor atau harga jual atas rp15. (lima belas juta rupiah) preunit monitor tipe fpd untuk data video dan komputer, untuk overhead projector (itaii lain lain10. (sepuluh juta rupiah) per unit mesin pencuci piring dari tipe rumah tangga dengan nilai impor atau harga jual atas rp5. c00. (lima juta rupiah) per unit: dioperasikan secara elektrik ex8422. tidak dioperasikan secara elektrik |. menteri keuangan republik indonesia. instrumen keyboard,puluh ribu rupiah) atau lebih per ml. menteri keuangan republik indonesia, ttd muhamad khatib basri salinan sesuai dengan aslinya kepala biro umum kepala bagian kementerian paro nip noseniosao219a karo menteri keuangan republik indonesia lampiran iiilainnya untuk pesisir atau olahraga: sampan dan kanolainnya yang tidak bermotor. kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang tercantum dalam lampiran perlengkapan golf bola golf perlengkapelancar layar lain lain menteri keuangan republik indonesia, ttd. salinan sesuai dengan aslinya kepala birgwmuma par hamad khatib basri kepal bagian t u, kementerian yah nae) giant nip moh basa aan tangan ratan rang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan. dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi atau dari kulit paten tas sekolahraga batu wat jangan palu oli sia tas boling lain lain pakaian sarung tangan, kitten, dan mitt dirancang khusus untuk digunakan dalam olahraga sarung tangan, kitten dan mitt lainnya sarung tangan pelindung kerja lain lain ikat pinggang dan tali sandang aksesori pakaian: aksesori pakaian pakaian lain lain tas olah raga lain lain kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau wool karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah kelam , schumacks , karaman dan kabut tenunan tangan semacam itu. lainnya dengan konstruksi bulu dari wool dari sutera lainnya, bukan dengan konstruksi bulu dari wool dari sutera karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi. satu lal jan tai ala anak bap bee mangan bee dosagelas minum tidak diasah, dipoles, dibubarkan atau dikerjakan secara lain lain lain barang kaca dan jenis yang digunakan untuk meja (selain gelas minuman) atau untuk keperluan dapurjdengan nilai impor atau harga jual rp40. (empat puluh juta rupiah) per unit. arloji tangana lain lain arloji tangan lainnya dilengkapi dengan fasilitas penghitung detik maupun tidak dengan putaran otomatis lain lain arloji lainnya dioperasikan secara elektrik lain lain pena ica peg gagah gia untuk kendaraan darat untuk kendaraan udara untuk kendaraan air lain lain jam lainnya jam beker:istem jam listrik terpusat lain lain jain lain kronometer kapal dan kronometer semacam itu . jam umum untuk bangunan, jam untuk sistem jam listrik terpusat j. kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampah dan kano, selain yang tercantum dalam lampiran iii, kecuali untuk keperluan . mpa angan pep sia g negara atau angkutan umum. perahu motor untuk pesisir atau olah raga perahu motor, selain perahu motor tempel.penggerak.. peluru pengikut atau perkakas semacam itu atau captive bolt humane killer dan bagiannya. alas kaki olah raga bot ski, alas ghana tangan msn lan tani bela menutupi mata kaki j bot ski, alas kaki untuk lintas alam dan bot papan luncur salju lain lain. alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit samak menutupi mata kaki bot untuk pengendara lain lain lain lain sepatu boling lain lain alas kaki lainnya: menutupi mata kaki bot untuk pengendara t sepatu lari dan sepatu golf lain lain nat pkl tangah pun rudi 7jtidak, dengan nilai impor atau harga jual rp5. (lim itulain lain perabotan lainnya dengan nilai impor atau harga jual rp10. (sepuluh kayu lainnya perangkat ruang makan dan ruang keluarga, dirakit lain lainana jha: bell barisan dna ilir bulan iai & bambu atau bahan semacam itutu bangunan yang dikerjakan dari seg alas kasur dengan nilai impor atau harga jual rp2. (dua juta rupiah) atau lebih per per unit. kasur dengan nilai impor atau harga jual rp5. (limipe hyperthermia hypothermia lain lain kantong tidur dengan nilai impor atau harga jual rp. (lima juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan lain lain, dengan nilai impor atau harga jual rp1. (satu juta ataunata papan mei tangani pura baralampu minyak10. (sepuluh juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan5. (lima2. (dua juta rupiah) atau lebih per meter persegi atau rp. (lima juta rupiah) atau lebih per meter kub.bakau pin pi: nan menteri keuangan republik indonesien, kepala kain tuk tarian bs) snowman swt. nip nee takut bnn ppa pakta med lai gannomor kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus.aramaic dan kabut tenunan tangan yang semacam itu selain alas sembahyang. kelam', schumacks , aramaic dan kabut tenunan tangan semacam itu lainnya, dengan kons dengan berat tanpa muatan tidak melebihi kg: pesawat udara tain lain dengan berat tanpa muatan melebihi tetapi tidak paha menteri keuangan republik indonesia melebihi pesawat udara lain lain dengan berat tanpa muatan melebihi kg: pesawat udara lain lain kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang disebut dalam lampiran dan lampiran iii tongkat golf tongkat golf, lengkap tongkat golf, tidak lengkap ex: atm, kepala gun artian nip aap menteri keuangan republik indone75y9 (tujuh puluh lima persen) uraian barang nomortercantum dalam| lampiran dan lampiran iv, untuk pesisir atau olahragpan kepala belian t.u kementerian mroumun omah nip lek peta ram |
menteri keuangan republik indonesia nomor pmk.o011 lia barang dan bahan guna guna pembuatan resin berupa asked resin, saturated polyester phthalate, solution, acrylic synthetic latex, menteri keuangan latex synthetic resin dispersion. plasticizer, republik indonesia hyde dan formaldehida resin untuk tabiin anggaran daftar barang dan bahan gunantuk tahun anggaran termasuk uraian barang spesifikasi dalam pos tarif phenol cairan kristal male anhidrida butiran bubuk tetra hydro phthalic butiran bubuk anhidrida tha) phthalic anhidrida butiran bubuk lakes melamin ethylene vinyl acetate cairan pasta polymer polyvinyl alcohol butiran bubuwa. spn kepala bagian t.u. kementerian angan sagumum serta tirto n. nip ipa |
rbahwa ketentuan peraturan menteri keuangan nomor pmk. beserta perubahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini, khususnya yang terkait denganaww.jdih.kemenkeu.go idkpenerusan pinjaman yang selanjutnya disingkat pa pperusan pinjaman yang selanjutnya disingkat dipa pp adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kpa ppbantu pengguna anggaran penerusan pinjaman yang selanjutnya disingkat ppa erusan pinjaman yang selanjutnya disebut pemimpin ppa . kuasa pengguna anggaran penerusan pinjaman yang selanjutnya disingkat kpa pp adalah pejabat yang memperoleh penugasan dari menteri selaku pa pperusan pinjaman yang selanjutnya disingkat ppk pp adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pa pp kpa pp untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyaluran dana ppen. www jdih.kemenkeu.goa pejabat penandatangan surat perintah membayar penerusan pinjaman yang selanjutnya disingkat ppm adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pa pp kpa erusan pinjaman yang selanjutnya disingkat rka pp adalah dokumen perencanaan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana berupa pembiayaan penerusan pinjaman tahunan yang disusun oleh kpa pp. rencana dana pengeluaran penerusan pinjaman yang selanjutnya disingkat rdp pp adalah dokumen perencanaan anggaran bagian anggaran yang merupakan himpunan rka ppk pp kpa pp atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari dipa pp atau dokumen lain yang dipersamakan. ww.jdih.kemenkeu.go.ifyang ditunjuk atas permintaan pa pp kpa ppebut sepanjang memenuhi persyaratan l c. rekening khusus yang selanjutnya disebut census adalah rekening pemerintah yang dibuka menteritatement performance payment certificate adalah dokumen yang paling sedikit memuat pernyataan pengguna dana bahwa rekanan berhak dan layak atas pembayaran sejumlah tertentu atas pembayaran tagihan sejumlah berita acara pembayaran. tabab ruang lingkup ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi tata cara penarikan ppen yang dananya bersumber dari pln kepada bumn dan atau pemda. bab iii pengguna anggaran pembantu pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen menteri selaku pa pp mempunyai kewenangan atas pelaksanaan anggaran ppen. menteri selaku pa pp menunjuk direktur jenderal perbendaharaan sebagai pemimpin ppa pp. direktur jenderal perbendaharaan selaku pemimpin ppa menjalankan tugas dan kewenangan atas pa pp sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut:,: dalam rangka penyusunan rka pp, meneliti rka pp dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh kpa pp, menyusun rdp pp berdasarkan pagu anggaran ppen yang ditetapkan oleh menteri dan atau menyesuaikan rdp pp berdasarkan alokasi anggaran ppen: menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan bagian anggaran ppe kepada pa pp. menteri selaku pa pp menetapkan kpa pp. kpa pp mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: menetapkan ppk pp dan ppm pp, mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana ppen kepada pemimpin ppa pp dengan dilengkapi dokumen pendukung, menyusun rka pp beserta dokumen pendukung yang berasal dari pengguna dana, menyampaikan rka pp beserta dokumen pendukung kepada api k l untuk direvisi, menyampaikan rka pp yang telah direvisi oleh api k l dan ditandatangani oleh kpa pp kepada pemimpin ppa pp, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja penyaluran dana ppen kepada pemimpin ppa pp,, jj.mengawasi ketatausahaan dokumen penarikan dana ppen. ppk pp memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: menyusun rencana pencairan dana, melakukan proses bisnis melalui aplikasi sesuaiantara lain: menambah atau mengubah data supplier dan data kontrak: pemeliharaan data supplier dan data kontrak, dan pengawasan pagu dipa :pen sebagai tindak lanjut atas perjanjian ppen yang dilakukan oleh pemerintah dan penerima ppen. man kontan kan ppm pp memiliki tugas dan wewenang sebagai berikuterusan pinjaman luar negeri pengguna dana ppen terdiri dari: gubernur bupati waliformal dan materiil kpa pp bertanggung jawab secara formal atas penyaluran dana ppen. pengguna dana ppen bertanggung jawab secara materiil atas penetapan, perhitungan biaya, dan penggunaan dana ppen. ppk pp bertanggung jawab atas tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ppm pp bertanggung jawab atas tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam bab pengalokasian dana pengguna dana ppen mengajukan usulan alokasi dana ppen untuk kegiatan baru tahun yang direncanakan kepada kpa ppen dapat mengajukan usulan alokasi dana ppen dengan ketentuan kegiatan dimaksud merupakyang, dalam hal pembiayaan ppen seluruhnya merupakan pembiayaan kredit ekspdana mengajukan usulan alokasi dana ppen untuk kegiatan lanjutan tahun yang direncanakan kepada kpa ppen sebagaimana dimaksud dalam dan kkpa pp menyampaikan usulan indikasi kebutuhan dana ppen kepada pemimpin ppa pp. berdasarkan usulan indikasi kebutuhan dana ppen sebagaimana dimaksud pada pppa pp menyampaikan usulan indikasi kebutuhan dana ppen kepada direktorat jenderal anggaran. penyampaian usulan indikasi kebutuhan dana ppen sebagaimana dimaksud pada termasuk dana untuk target penerimaan ppen. dalam hal hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dengan dewan perwakilan rakyat yang mengakibatkan perubahan indikasi kebutuhan dana ppen, pengguna dana menyampaikan dokumen penyesuaian alokasi dana kepada kpa pp. dokumen penyesuaian alokasi dana ppen sebagaimana dimaksud pada meliputi: usulan alokasi, dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dan rencana penarikan bulanan ppetarget penerimaan ppen sebagaimana dimaksud dalam kpa pp menyusun rencana penerimaan bulanan. dokumen sebagaimana dimaksud pada dan digunakan sebagai bahan penyesuaian rdp pp. www jdih.kemenkeu.go.d tata cara penganggaran ppen dilaksanakan sesuaipenarikan dana ppen dilaksanakan sesuai, pengguna dana ppen mengajukan usulan revisi dipa pp sesuai ketentuan peraturan perundang undangan mengenai tata cara revisi anggaran. dalam hal terdapat kegiatan dengan sumber dana ppen belum terealisasi sebagaimana dimaksud pada hingga tahun anggaran berjalan, kpa pp dapat mengalokasikan dana tersebut pada dipa pp tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penganggaran. dalam hal terdapat kegiatan yang sudah closing date per tanggal desember dengan value date notice disbursements melewati tanggal closing date tersebut, penyelesaian kegiatan dimaksud dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penarikan pinjaman luar negeri. www jdih.kemenkeu.gol nia pengguna dana mengajukan permohonan penarikan dana ppen kepada kpa pp. penarikan ppen dilakukan melalui: pl, pp, l c, dan atau censusantara lain: untuk penarikan tahap pertama, melampirkan dokumen: data supplier kontrakttatement performance payment certificatehanya melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf angka angka angka angka angka dan angka dalam hal penarikan tahap selanjutnya sebagaimana dimaksud pada huruf mengalami addendum kontrak, pengguna dana melampirkan ringkasan kontrak yang telah diperbaharui. (l) dalam hal penarikan ppen dilakukan dengan cara l c sebagaimana dimaksud dalam huruf pengguna dana melampirkan dokumen:, daftar rencana penarikan l c per tahun anggaran, nol sepanjang dipersyaratkan oleh pemberi pln,dalam membiayai kegiatan yang bersangkutan, maka tidak perlu melampirkan nol. dalam hal penarikan ppen dilakukan melalui census sebagaimana dimaksud dalam huruf pengguna dana melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan permohonan penarikan dana ppen sebagaimana dimaksud dalam kpa pp melakukan verifikasi terhadap: kelengkapan dan kesesuaian dokumen, ketersediaan dana dalam dipa pp: dan cc. jangka waktu penarikan. ww.jdih kemenkeu. gold dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf tidak memenuhi persyaratan, kpa menyampaikan dokumen kepada ppn. dokumen sebagaimana dimaksud pada meliputi:angka dan angka dalam hal penarikan dana ppen dilakukan dengan cara dan untuk tahap pertama,dan angka dalam hal penarikan dana ppen dilakukan dengan cara dan untuk tahap selanjutnya, cc. surat permintaan penerbitan surat kuasa pembebanan yang dihampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam dalam hal penarikan dana ppen dilakukan dengan cara l c, atau spm census yang dihampiri dengan faktur pajak dan surat setoran pajak dalam hal penarikan dana ppen dilakukan dengan cara census dan transaksi dimaksud terkena pajak. tata cara pencairan dana pada ppn mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penarikan pinjaman luar negeri. bab viii pelaporan kpa pp menyusun dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan. laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada terdiri dari. laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada disampaikan t.u. kementerian s5, bintik yuwono4 nje197.e. closing date kegiatan nama tanggal mulai tanggal selesai total biaya pendamping (x96) ii. pinjaman ppen) (y96) penarikan tahun anggaran penarikan tahun anggaran penarikan tahun anggaran iii penarikan tahun anggaran pengguna dana www .jdih.kemenkeu. skabus www .jdih.kemenkeu. ada6) porsi pinjaman (yo) realisasi penarikan s.d. tahun lalu porsi pendamping yo) (x porsi pinjaman y0) (x sisa kebutuhan dana porsi pendamping y6) p porsi pinjaman s0) p rencana penarikan tahun ini porsi pendamping yo) porsi pinjaman yo) penarikan s.d. rencana tahun ini porsi pendamping y6) (k porsi pinjaman (y96) ( pengguna dana adha petunjuk pengisian rencana pembiayaan tahunan: tahun rencana nama , jabatan, dan tanda tangan pengguna dana dia c.anan anan anna nomor pln kananaanananan naa aan nomor ppen panen eananambak proyek beneran tujuan proyek pena anna jenis keluaran output) banana volume keluaran output) manna satuan ukur keluaran output) maaaaanaaaaa anna hasil outcome) bam mecontoh ringkasan kontrak kegiatan ppen yang berasal dari kredit ekspor ringkasan kontrak proyek paket pekerjaan sumber pembiayaan pemberi pln) nomor dan tanggal dipa pp keveverennnenen san nenennamenen pemeran) kode kegiatan output sumber dana ankannnnnnnnnnsemekananamaa$ nomor pln dan nomor register dadakan nekeananannannannna kategori nakknnanknnnanknannanaann nomor dan tanggal kontrak sennenenvenennenen tenan antenna anna) nomor dan tanggal addendum daan nama kontraktor perusahaan annannnaanaannana anna alamat kontraktor lnkananannnnnnnannnannan aan persentase pln panama elaaaanaananna19) ola kontrak nkannanannannannaannnanna porsi pembayaran pln rnnnaannnnannnannannnannna porsi pembayaran dana pendamping nknnnanannnennnaannaanna uraian dan volume pekerjaan nknnnanknnnlknnnannanaanaa cara penarikan pln nknnannnnnnnkannnnnannnann cara pembayaran nnnnnannnnannnnaannannnnan kana belas samaran nnnnnnnnanknnnnnnannnnan men ema nan also: era naga peta nnnnannnnnnnnnnnannaaanan:(0t) team kan pemelihara akannnanannannnnnnannnanman ketentuan sanksi nakannnakannnnkannnnanaaa tempat, tanggal . pengguna dana (been) catatan: apabila terjadi addendum, data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya. petunjuk pengisian ringkasan kontrak: diisi nomor dan tanggal dipa pp (dalam hal dipa pp telah disahkan) diisi kode kegiatan, kode output dan sumber dana sesuai dipa pp diisi nomor pln dan nomor register pln yang terbebani kontrak diisi nomorporsi ping diisi uraian pekerjaan dan volume pekerjaan sesuai kontrak dipilih salah satu: pl, pp, l c, atau censuspen pekerja diisi tanggal penyelesaian pekerjaan diisi jumlah hari pemeliharaan pekerjaan [email protected] (nama pejabat) jabatan makanan nama jabatan) selaku pengguna dana kuasa pengguna dana penanggung jawab ppen pada bumn pemda sas: kota: sumber pencarian keuangan nama latar eorecpstet kesatuan alokasi dena sumber sla pekerjaan fisik sd. . maa. tahun s,'ber dana |. sum dana total dia note ker clean? sia ket, dokumen drone: iii lil demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. tempat, tanggal . pengguna dana meterai (nama pejabat) co.ikk contohsal keuangan s.d. dalam penyerapan penyelesaian perjanjian ppen pekerjaan dana permasalahan nan eren jeng teen aaa proyek. yoo ja, pakatan. ooh pen soowww .jdih.kemenkeu.go.id contoh rencana penarikan bulanan ppen rencana penarikan bulanan penerusan pinjaman luar negeri tahun anggaran 20xx pengguna dana: no| nama proyek alokasi bulan (essa pen nasa pee po uud (go eoo saat too opa tere cara penarikan ta. kie memakan koi had kabin hai masi kadi apa lou a poo leo 2err ooo uuuuuuu lo. lo. peta wvwbwvwvw tl tbt ooh catatan: rencana penarikan dana bulanan diisi sesuai kebutuhan riil bulan berkenaan. pengguna dana kemenkeu.co.if contoh data supplier kontraktor kop surat data supplier kontraktor nama supplier kontraktor alamat npp nama rekening nomor rekening bank nama cabang alamat bank swift code iban (jika ada) meakapananaanaaanana pengguna dana petunjuk pengisian data supplier kontraktor: diisi nama supplier diisi alamat supplier diisi nomor pokok wajib pajak supplier diisi nama rekening supplier diisi nomor rekening supplier diisi nama bank nama cabang bank tempat supplier membuka rekening diisi alamat bank tempat supplierdiisi tanda tangan dan nama jelas pengguna dn ep, kepala barung y.u. kementerian pn mou angan yuwono nip www .jdih.kemenkeu. bo ig |
menteri keuangan alelah diatur ketentudana alokasi khusus fisik, bahwa untuk meningkatkan tata kelola penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran dana alokasi khusus fisik agar sejalan dengzas peraturan menteri keuangan nomor pmk. 2c17:n.kemenkeummjaihikemonke goldsinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam dan berita acara pembahasannyusun perhitungan alokasi dak fisik per jenis bidang subbidang per daerah yang dituangkan dalam berita acara. dalam hal terjadisebagai akibat pembahasan dalam rapat kerja antara omvjih komentar kementerian lembaga teknis terkait dengan masing masing komisi dewan perwakilan rakyat, kementerian lembaga teknis terkait menyampaikan secara tertulis perubahan atas perhitungan alokasi dimaksud kepada kementerian keuangan c.g. direktorat jenderal perimbangan keuanganrberdasarkan hasillakukan perhitungan ulang alokasi dak fisik per jenis bidang subbidang per daerah yang dituangkan dalam berita acara. hasil perhitungan alokasi dak fisik per jenis bidang subbidang per daerah sebagaimana dimaksud pada atau hasil perhitungan ulang alokasi dak fisik per jenis bidang subbidang per daerah sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar pembahasan nota keuangan dan rancangan undang undang mengenai apbn antara kementerian keuangan dengan dewan perwakilan rakyat. dalam hal terdapat usulan perubahan atas perhitungan alokasi dak fisik per jenis bidang subbidang per daerah dalam wmjdin.kemenkes.go.id pembahasan sebagaimana dimaksud pada oleh badan anggaran dewan perwakilan rakyat, usulan perubahan dimaksud dibahas bersamnegara lembaga teknis terkait dengan badan anggaran dewan perwakilan rakyatnhasil pembahasan alokasi dak fisik per jenis bidang subbidang per daerahkoordinator panitia kerja pimpinan badan anggaran dewan perwakilan rakyat, yang paling sedikit memuat: untuk disampaikan dalam pembahasan tingkat dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada dalam hal diperlukan penjabaran dari dokumen hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada dapat dibuat berita acara antara kementerian jdih kemenkeu.go.idknis terkait berkaitan dengan hasil pembahasan rapat pemerintah dan badan anggaran dewan perwakilan rakyat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil pembahasan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: berdasarkan pagu dak fisik dalam undang undang mengenai apbn dan hasil proses pembahasan alokasi dak fisik per jenis bidang subbidang per daerah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan alokasi dak fisik per jenis bidang subbidang per daerah. alokasi dak fisik per jenis bidang subbidang perpenyaluran dak fisik per jenis per bidater:ma dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut: tahap berupa: peraturan daerah mengenai apbd tahun anggaran berjalan, www jain.kemenhub. go. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output: rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian negara lembaga teknis terkait, dantahap berupa laporan realisasi penyerahan dana yang menunjukkan paling sedikit 5y6 (tujuh puluh lima persen) cari dana yang telah diterima rsud dan capaian output: kegiatan dak fisik per jenis per bidang sampai dengan tahapr. pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan tahap iii berupa: laporan realisasi penyerapan cana yang menunjukkan paling sedikit (sembilan puluh persen) dari cana yang telah diterima rsud dan capaian output kegiatan dak fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap rang menunjukkan paling sedikit 70y6 (tujuh puluh persen) yang telah direvisi oleh inspektorat daerah provinsi kabupaten kota atau wmwjdih kemenhub.go.ican laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian output 1004p (seratus persen) kegiatan dak fisik berjenis per bidanglaporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan dak fisik per jenis per bidang janisampaikan oleh kepala daerah kepada kepala ppn selaku kpa penyaluran dak fisik dan dana desa melalui aplikasi. penyampaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan dak fisik per jenis per bidang setiap tahap disertai dengan rekapitulasi sp2d atas penggunaan dak fisik per jenis per bidang, daftar kontrak kegiatan, bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, dan atau dokumen pelaksanaan kegiatan swakelola, daralam bentuk dokumen elektronik (softcopy). laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan dak fisik per jenis per bidang dan rekapitulasi sp2d atas penggunaan dak fisik per jenis per bidang dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada merupakan dokumen yang sah dan dapat digunakan untuk keperluan pemeriksaan (audit). dokumen persyaratan penyaluran dak fisik per bidang sebagaimana dimaksud pada (l) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut: tahap paling lambat tanggal juli,penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dak fisik sebagaimana dimaksud pada paling lambat pada hari kerja berikutnya. penyaluran dak fisik per jenis per bidang dilakukan paling lama (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada diterima oleh kepala ppn selaku kpa penyaluran dak fisik dan dana desa dengan lengkap dan benar. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, penyaluran alokasi dak fisik untuk tahun anggaran:gan depo kepala bagian kementerian xi. iro umum bi) ng: arif bintang yuo nip |
sang departemen keuangan. penjualan. sun. denominasi yejepang, perlucommissioned company for bondholders (trustee bahwabelum memuat ketentuan mengenai penunjukan institusi lembaga keuanganmenambah (dua) barumenyisipkan kedua tersebut diantara ketentuan dan ketentuan yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: jl) dalam rangka penjualan surat utang negara pasar perdana jepang commissioned company for bondholderslaksanaan penunjukan institusicommissioned company for bondholders (trustee), yang telah dilakukan sebelum berlakunyalokasi dana alokasi umum tahun dan dana alokasi khusus tahun anggaran untuk kabupaten indramayuxt pmk.o7 per. htm peraturan menteri keuanga. koreksi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk kabupaten indramayu adalah bagian dari dana alokasi umum tahun anggaran dan dana alokasi khusus tahun anggaran alokasi koreksi dana alokasi umum kabupaten indramayu ditetapkan sebesar rp121. (seratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). alokasi koreksi dana alokasi khusus kabupaten indramayu ditetapkan sebesar rp5. (lima miliar dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan menteri keuangan ini. alokasi koreksi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk kabupaten indramayu dialokasikan untuk menambah pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. penggunaan dana atas alokasi koreksi dana alokasi khusus untuk kabupaten indramayu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai pedoman umum dan petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus tahun anggaranbersumber dari alokasi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun anggaran koreksi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam dana perimbangan dari transfer daerah.kabupaten indramayu tahun anggarnomorkoreksi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus kabupaten indramayudana alokasi umum kabupaten indramayu sebagaimana dimaksud dalam dilakukan setiap bulannya sebesar dari pagu yang ditetapkan. penyaluran koreksi dana alokasi umum kabupaten indramayu sebagaimana dimaksud dalam bulan januari sampai dengan mei tahun akan dilaksanakan secara apel pada bulan juni tahun (l) penyaluran koreksi dana alokasi khusus kabupaten indramayu sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut: tahap sebesar (tujuh puluh lima persen), dan tahap sebesar (dua puluh lima persen),laporan penyerapan penggunaan koreksi dana alokasi khusus kabupaten indramayu tahun tahap dan sebagaimana dimaksud pada text pmk.o7 per. htm peraturan menteri keuangan nomor diterima paling lambat pada tanggal desemberg.mandalikguna mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus mandalika yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang kawasan ekonomi khusus mandalikamandalikamandalika. kewenangan penerbitan izin usahapenerbitan izin yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam yaitu: penanaman modal yang didalamnya terdapat modal asing, danpenerbitan izin yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan: bidang energi dan sumber daya mineral tidak mencakup izin usaha: hulu minyak dan gas bumi, dan sumber daya mineral. bidang perdagangan tidak mencakup penerbitan angka pengenal impor api), izin usaha bidang usaha penjualan langsung, dan jasa perantara perdagangan propertimandalikamengenai: sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik, pedoman dan tata cara izin prinsip penanaman modal, pedoman dan tata cara perizinan dan nonperizinan penanaman modal dan perubahannya, dan pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal.melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam danyang diterbitkan oleh pelayanan terpadu satu pintu kek mandalikmandalika setiap (enam) bulan, dengan ketentuan padamandalika, paling lama (enam) bulan sejak peraturan kepala badan ini diundang(oz priests puspasari. dalam peraturan kepala badan ini yang dimaksud dengan: badan koordinasi penanaman modal, yang selanjutnya disebumandalika, yang selanjutnya disebut kek mandalika, adalah kawasan seluas (seribu tiga puluh lima koma enam puluh tujuh hektar aremandalikaadministrator kawasan ekonomi khusus mandalikamandalika, yang melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu kek mandalikmbatalmperkuat penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada pelayanan terpadu satu pintu pusat badan koordinasi penanaman modal serta melaksanakan tugas pembinaan teknis atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah guna meningkatkan realisasi investasi dkt. perlu melakukan penyempurna227terdiri atas, danmatera, jawa, kalimantan dan bali.pemantauterdiri ataspengawasdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat kerjasama pengawassubdirektorat kerjasama pengawasan perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah terdiri atas:.penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis danlima pada bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kelima direktorat kerjasama penanaman modal luar negerimempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan perundingan kerjasama luar negeri regional, bilateral, dan multilateral bidang penanaman modal serta memberikan fasilitasi kepadananaman modal luar negeri menyelenggarakan fungsi: penyiap, penyiap, dan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasiterdiri atas: subdirektorat kerjasama bilateral dan multilateral, subdirektorat kerjasama regional, dan cc. subdirektorat kerjasama dunia usaha internasionbilateral dan multilatermeliputi wilayah amerika, eropa dan afrikaterdiri atas: seksi kerjasama bilateral wilayah amerika, eropa dan afrika: dan seksi kerjasama bilateral wilayah asia pasifik dan multilateral. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: seksi kerjasama bilateral wilayah amerika, eropa dan afrikaeropa dan afrika bidang penanaman modal. seksi kerjasama bilateral wilayah asia pasifikregionregion dan kerjasama asean dengan negara mitra aseanketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: subdirektorat regional terdiri atas: seksi kerjasama regional asean dan asean negara mitra, dan seksi kerjasama subregion asean dan intra kawasan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: seksi kerjasama regional asean dan asean negara mitraean dan kerjasama asean dengan negara mitra asean bidang penanaman modal. seksi kerjasama subregion asean dan intra kawasandunia usaha internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan data serta informasi untuk penanam modal indonesia yang akan melakukan penanaman module luar negeri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat kerjasama dunia usaha internasional menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan melaksana, dkerjasama penanaman modal terdiri atas: direktorat kerjasama standardisasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah, direktorat kerjasama pembinaan teknis perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah, dan direktorat kerjasama penanaman modal luar negeri. subdirektorat kerjasama dunia usaha internasional terdiri atas: seksi fasilitasi kerjasama dunia usaha internasional: dan seksi fasilitasi penanam modal indonesia luar wilayah indonesia. seksi fasilitasi kerjasama dunia usaha internasional mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan melaku. seksi fasilitasi penanam modal indonesia luar wilayah indonesia mempunyai tugas melakukaplikasi, direktorat pelayanan perizinan, direktorat pelayanan fasilitas, dan direktorat pelayanan prioritas. ketentuan bab ditambahkan (satu) bagian yaitu bagian keenam, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian keenam direktorat pelayanan prioritas antara dan disisipkan (sebelas) yakni sampai dengan sehingga berbunyi sebagai berikut: direktorat pelayanan prioritas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan layanan perizinan prioritas penanaman modal serta melakukan koordinasi dan pemantauan atas pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pusat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat pelayanan prioritas menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan layanan perizinan prioritas penanaman modal, mencakup penilaian permohonan yang diterima sampai dengan penyiapan produk perizinan penanaman modal, dan pelaksanaan layanan konsultasi baik secara tatap muka maupun melalui media dan melakukan koordinasi serta pemantauan atas pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pusat. direktorat pelayanan prioritas terdiri atas: subdirektorat pelayanan perizinan prioritas, dan subdirektorat pelayanan konsultasi dan pemantauan pelayanan terpadu satu pintu pusat. subdirektorat pelayanan perizinan prioritas mempunyai tugas melaksanakan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pelayanan perizinan prioritas menyelenggarakan fungsi:primsekundtersier. subdirektorat pelayanan perizinan prioritas terdiri atas: seksi pelayanan perizinan prioritas sektor primer, seksi pelayanan perizinan prioritas sektor sekunder, dan seksi pelayanan perizinan prioritas sektor tersier. seksi pelayanan perizinan prioritas sektor primer mempunyai tugas melakukan layanan perizinan dan nonperizinan prioritas sektor primprimsekunder mempunyai tugas melakukan layanan perizinan dan nonperizinan prioritas sektor sekundsekundtersier mempunyai tugas melakukan layanan perizinan dan nonperizinan prioritas sektor tersitersier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. subdirektorat pelayanan konsultasi dan pemantauan pelayanan terpadu satu pintu pusat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan melaksanakan layanan konsultasi baik secara tatap muka maupun melalui media, serta melakukan penyiapan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan pelayanan terpadu satu pintu pusat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pelayanan konsultasi dan pemantauan pelayanan terpadu satu pintu pusat menyelenggarakan fungsi: pelayanan konsultasi langsung, pelayanan konsultasi tidak langsungmelalui media telepon dan surat elektronik serta melakukan penyelenggaraan layanan investor relation unit iru), dan melakukan penyiapan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pusat. subdirektorat pelayanan konsultasi dan pemantauan pelayanan terpadu satu pintu pusat terdiri atas: seksi layanan konsultasi langsung, seksi layanan konsultasi media, dan seksi pemantauan pelayanan terpadu satu pintu pusat. seksi layanan konsultasi langsung mempunyai tugas melakukan layanan konsultasi tatap muka. seksi layanan konsultasi media mempunyai tugas melakukan layanan konsultasi melalui surat, telepon, dan surat elektronik serta melakukan penyelenggaraan layanan investor relation unit iru) dan pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan oleh pejabat penghubung dari kementerian lembaga pelayanan terpadu satu pintu pusat. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pusdatin terdiri atas: bidang pengelolaan sistem informasi, bidang pengolahan data dan pelaporan, bidang infrastruktur dan jaringan, dan subbagian tata usaha. antara bagian keempat dan bagian keenampada bab xiv disisipkan (satu) bagian, yakni bagian kelima yang berbunyi sebagai berikut: bagian kelima bidang infrastruktur dan jaringan antara dan disisipkan (empat) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: bidang infrastruktur dan jaringan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan,dalam melaksanakan tugas, bidang infrastruktur dan jaringan menyelenggarakan fungsi: pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi, dbidang infrastruktur dan jaringan terdiri atas: subbidang pembangunan infrastruktur dan jaringan, subbidang pengelolaan infrastruktur dan jaringan, dan subbidang dukungan teknis dan keamanan infrastruktur dan jaringan. subbidang pembangunan infrastruktur dan jaringan mempunyai tugas melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi. subbidang pengelolaan infrastruktur dan jaringan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi. subbidang dukungan teknis dan keamanan infrastruktur dan jaringan mempunyai tugas melakukantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan standardisasi dan pembinaan teknis pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah, kepala badan koordinasi penanaman modal bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri dan kementerian lembaga teknis terkaieru priests puspasari judul bagian ketiga pada bab diubah sehingga sehingga berbunyi: bagian ketiga direktorat kerjasama standardisasiteknis dan penyiapan standardisasi perizinan dan nonperizinan terkaitstandardisasi, dan penyiapan penyusunan kebijakan teknis standardisasi norma, standar, prosedur,dan kriteriaterdiri atas: danterdiri atas:tata kelolamatera, jawa, kalimantan dan bali. seksi kerjasama standardisasi tata kelolaterdiri atasmatera, jawa, kalimantan, dan bali.kerjasama pembinaan teknisdan pembinaan teknismbinaan teknisdan pelaksanaan bimbingan teknis terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah, penyiapan penyusunan kebijakan: dan penyiapan penyusunan kebijakan dan pengawasterdiri atas: subdirektorat kerjasama bimbingan teknis perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah, subdirektorat kerjasama pemantauan perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah,dan cc. subdirektorat kerjasama pengawasanbimbingan teknis |
salinan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesiaselarasan perencanaan, pengembangan, dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi perlu adanya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi secara terpaduteknologi informasi dan komunikasi, yang selanjutnya disingkat tik adalah teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronika yang digunakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian data, informasi dan konten. e administrasi adalah proses layanan administrasi dengan berbasis media elektronik khususnya komputer. e pembelajaran adalah proses layanan pembelajaran dengan berbasis elektronik dalam bentuk audio, video dan multimedia yang didistribusikan melalui radio, televisi, komputer, intranet, dan internet. jejaring e pendidikan adalah jaringan tertutup (intranet) dan jaringan terbuka (internet) yang menghubungkan antar simpul pendidikan dan kebudayaan. data adalah kumpulan fakta yang berhubungan dengan pendidikan dan dimanfaatkan untuk keperluan e pendidikan maupun e administrasi informasi adalah data pendidikan dan kebudayaan yang sudah diolah untuk tujuan tertentu. konten adalah informasi yang telah ditingkatkan dengan melakukan formatting, penyaringan (filtering) atau mengkombinasikan dari berbagai macam media dalam bentuk audio, video dan multimedia. aplikasi adalah perangkat lunak komputer untuk keperluan e administrasi atau e pendidikan local area network, yang selanjutnya disingkat lan, adalah jaringan komputer dalam jangkauan yang pendek secara geografis. project management office pmo) kementerian berikut struktur organisasi project management office pmo) kementerian sekretaris jenderal penanggung jawab pmo kemdikbud proyek administrasi proyek pembelajaran gambar struktur organisasi project management office pmo) kementerian penjelasan struktur pmo kementerian project management office pmo) kementerian merupakan organisasi pengelola proyek proyek tik kementerian pmokoordinator pmo. pmo kementerian terbagi menjadi bidang utama yaitu proyek proyek tik yang berkaitan dengan administrasi dan proyek proyek tik yang berkaitan dengan pembelajaran. pmo membawahi beberapa project manager pm) yang berfungsi memantau realisasi suatu proyek, baik proyek yang berkaitan dengan administrasi maupun pembelajaran. penetapan struktur pmo kementerian pendidikan dan kebudayaan ditetapkan melalui keputusan menteri. penanggung jawab proyek tik kementerian ditentukan secara berjenjang yaitu sebagai berikut: sekretaris jenderal sebagai penanggung jawab tik (cio) kementerian. kepala pusat teknologi informasi dan komunikasi pendidikan pustekkom) sebagai pmo kementerian. tugas dan tanggung jawab pmo kementerian tugas dan tanggung jawab project officer management adalah sebagai berikut tugas dan tanggung jawab sekretaris jenderal selaku penanggung jawab pmo kementerian: bertanggung jawab terhadap penetapan kebijakan manajemen proyek tik kementerian. bertanggung jawab terhadap penetapan standarisasi proses dalam manajemen proyek tik lingkungan kementerian. tugas dan tanggung jawab kepala pustekkom selaku koordinator pmo kementerian: bertanggung jawab terhadap kesuksesan realisasi seluruh proyek tik kementerian. bertugas menyusun kebijakan terkait manajemen proyek tik kementerian. bertugas menyusun standarisasi proses dalam manajemen proyek tik lingkungan kementerian. pm mengevaluasi sla dan ola layanan data pendidikan dan kebudayaan pm mengevaluasi sla dan ola layanan datahasil monitoring sla dan ola setiap layanan data pendidikan dan kebudayaan output evaluasidata, informasi ddata)data pendidikan dan kebudayaan pemeliharaan dan pemusnahan untuk informasi proses pada tahap pemeliharaan dan pemusnahan untuk informasi terdiri dari mengevaluasi dampak terhadap permintaan perubahan layanan informasi pendidikan dan kebudayaan kode pm pengevaluasian dampak terhadap permintaanikonsultasikan dengan pustekkomy, dan diketahui pdip. melakukan implementasi perubahan rilis baru terhadap layanan informasi pendidikan dan kebudayaan kode pm pengimplementasian perubahan rilis baru terhadap layanan informasivaluasi sla dan ola layanan informasi pendidikan dan kebudayaan kode pm pengevaluasian sla dan oladip. siklus hidup untuk informormasi. proses mengevaluasi dampak pm mk pm terhadap permintaan perubahan layanan informinformasi pendidikan dan kebudayaan mengelola perubahan yang pm pm ak. terjadi terhadap layanan informasi pendidikan dan kebudayaan melalui manajemen konfigurasi mengevaluasi sla dan ola pm ro mk layanan informasi mk pendidikan dan kebudayaan mk mk tabel matrik proses pemeliharaan dan pemusnahan informasi berikut penjelasan siklus hidup tik untuk informasipermintaan perubahan layanan informasi pendidikan dan kebudayaan output hasil evaluasi dampak dari perubahan layanan informasiinformasiormasi pendidikan dan kebudayaan. input sop manajemen perubahan terkait layanan informasi pendidikan dan kebudayaan hasil evaluasi dampak dari perubahan layanan informasi pendidikan dan kebudayaan output konfigurasi layanan informasiinformormasi pendidikan dan kebudayaan pada rilis baruinput konfigurasi layanan informasi pendidikan dan kebudayaan yang telah dimodifikasi output manajemen konfigurasi layanan informasiinformpm indikator layanan informasi pendidikan dan kinerja kebudayaanvaluasi sla dan ola layanan informasi pendidikan dan kebudayaan pm mengevaluasi sla dan ola layanan informhasil monitoring sla dan ola setiap layanan informasi pendidikan dan kebudayaan output evaluasi pemanfaatan aset layanan informasi pendidikan dan kebudayaan terhadap sla pm mengevaluasi sla dan ola layanan informasi pendidikan dan kebudayaan dan ola yang telah ditetapkan (analisis kesenjangan) permintaan perubahaormormasi pendidikan dan kebudayaan pemeliharaan dan pemusnahan untuk konten proses pada tahap pemeliharaan dan pemusnahan untuk konten terdiri dari mengevaluasi dampak terhadap permintaan perubahan layanan konten pendidikan dan kebudayaan kode pm pengevaluasian dampak terhadap permintaanustekkom, dan diketahui pdip dan pih. melakukan implementasi perubahan rilis baru terhadap layanan konten pendidikan dan kebudayaan kode pm pengimplementasian perubahan rilis baru terhadap layanan konten, dan diketahui oleh setjen, pdip dan pih.: dan diketahui oleh setjen, pdip dan pih. mengevaluasi sla dan ola layanan konten pendidikan dan kebudayaan kode pm pengevaluasian sla dan ola, pdip dan pustekkom. siklus hidup untuk kontenkonten. proses mengevaluasi dampak pm mk pm terhadap permintaan perubahan layanan konten pendidikan dan kebudayaan melakukan implementasi pm pm pm perubahan rilis baru terhadap layanan konten pendidikan dan kebudayaan mengelola perubahan yang pm pm ak. terjadi terhadap layanan konten pendidikan dan kebudayaan melalui manajemen konfigurasi mengevaluasi sla dan ola pm ro mk layanan konten pendidikan mk dan kebudayaan mk mk tabel matrik proses pemeliharaan dan pemusnahan konten berikut penjelasan siklus hidup tik untuk kontenpermintaan perubahan layanan konten pendidikan dan kebudayaan output hasil evaluasi dampak dari perubahan layanan kontenkontenkonten pendidikan dan kebudayaan. input sop manajemen perubahan terkait layanan konten pendidikan dan kebudayaan hasil evaluasi dampak dari perubahan layanan konten pendidikan dan kebudayaan output konfigurasi layanan kontenkontenkonten pendidikan dan kebudayaan pada rilis baru input konfigurasi layanan konten pendidikan dan kebudayaan yang telah dimodifikasi output manajemen konfigurasi layanan kontenkontenindikator layanan kontenvaluasi sla dan ola layanan konten pendidikan dan kebudayaan pm mengevaluasi sla dan ola layanan kontenhasil monitoring sla dan ola setiap layanan konten pendidikan dan kebudayaan output evaluasibertugas mengkoordinasikan seluruh manajer proyek pm) yang mengawal seluruh proyek tik kementerian, baik proyek administrasi maupun pembelajaran. tugas dan tanggung jawab manajer proyek mp): bertanggung jawab terhadap kesuksesan realisasi satu atau lebih proyek tik kementerian berdasarkan penugasan yang telah ditetapkan (proyek administrasi atau proyek pembelajaran). bertugas untuk memimpin kegiatan perencanaan dan implementasi suatu proyek tik. bertugas untuk memantau kemajuan proyek tik berdasarkan rencana yang telah dibuat dan mengevaluasi hasil dari realisasi proyek tik. bertugas sebagai penjamin mutu proyek tik. iv. proses tata kelola tik kementerian ketentuan umum penyelenggaraan aktivasi tik setiap proses penyelenggaraan aktivasi tik setiap satker harus berkoordinasi dengan penanggung jawab pengelolaan tik (cio) kementerian. berikut beberapa ketentuan umum yang diacu berdasarkan iso iec mengenai standar manajemen layanan tik: hak dan lisensi semua lisensi tik adalah atas nama dan kepemilikan kementerian. semua layanan yang dikembangkan oleh pengelola layanan tik, hak atas kekayaan intelektual menjadi milik dan didaftarkan atas nama kementerian. manajemen permasalahan pengelola layanan tik kementerian wajib menganalisa membuat, terdokumentasi dan menerapkan alur penanganan permasalah. jika layanan tik saling terkait dengan unit utama lainnya, maka diselesaikan secara internal dengan berkoordinasi penanggung jawab pengelolaan tik kementerian. manajemen insiden pengelola layanan tik kementerian wajib menganalisa, membuat, mendokumentasikan dan menerapkan alur penanganan insiden. jika layanan tik saling terkait dengan unit utama lainnya, maka diselesaikan secara internal. manajemen perubahan perubahan manajemen layanan meliputi penambahan, modifikasi, aturan kewenangan yang terkait dengan strategi, taktikal dan operasional. pengelola layanan tik kementrian wajib membuat dan memiliki data perubahan yang terevaluasi, teratasi, terprioritas, terencana, teruji, terimplementasi, terdokumentasi dalam aturan yang telah disepakati bersama. aturan dalam manajemen perubahan ditentukan oleh pengelola tik kementerian dan komite tik kementerian. manajemen konfigurasi pengelola layanan tik kementerian mengolah, membuat, terdokumentasi data serta perubahan konfigurasi yang terkait dengan layanan manajemen rilis setiap satker melakukan kajian meliputi biaya, teknis waktu, sasaran dan sop dari layanan tik yang akan implementasikan. melakukan uji test layanan tik. melakukan rilis terbaru dari hasil uji test produksi dan mengesahkan sehingga menjadi layanan kementrian. setiap satker melakukan kajian meliputi biaya, teknis waktu, sasaran dan sop dari produk tik yang akan perbaharui. pm mengevaluasi sla dan ola layanan konten pendidikan dan kebudayaankonten pendidikan dan kebudayaan pengawasan dan penilaian pengawasan dan penilaian untuk datainformasikontenaplikasi kebijakan umum perencanaan dan pengorganisasian perencanaan kerangka umum kebutuhan tik kementerian meliputi perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. perencanaan aplikasi direncanakan oleh masing masing satker terkait sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi standar pengembangan aplikasi yang interoperable sehingga dapat dilakukan pertukaran data. perencanaan aplikasi diputuskan oleh penanggung jawab tik kementerian. pengadaan dan pengembangan pengadaan, pengembangan aplikasi baru diputuskan oleh penanggung jawab tik (cio) kementerian. pendanaan untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemutakhiran aplikasi, menjadi tanggung jawab satker terkait. pengelolaan dan pengembangan domain, subdomain, surat elektronik dan aplikasi perbuatan menjadi tanggung jawab penanggung jawab teknis pendidikan. pemanfaatan dan pengelolaan aplikasi dimanfaatkan untuk keperluan kementerian sebagai media administrasi dan pembelajaran. layanan aplikasi harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab tik kementerian. semua aplikasi menggunakan laman (domain) dan alamat resmi kementerian. semua aplikasi menggunakan infrastruktur yang dikelola penanggung jawab teknis pendidikan. pengelolaan aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja kementerian menjadi tanggung jawab satker terkait berkoordinasi dengan unit penanggung jawab teknis pendidikan. hak akses atas aplikasi diberikan kepada user atas dasar kewenangan yang ditentukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi kementerian, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik baiknya. hak akses diberikan kepada mereka yang: memahami makna, tujuan, dan interpretasi aplikasi yang ada, dapat memastikan keakuratan aplikasi tersebut serta dapat mempresentasikan informasi yang didapat dari aplikasi tersebut, dapat bertanggung jawab atas penggunaan aplikasi tersebut. akses terhadap aplikasi dilakukan melalui fasilitas identifikasi yang diterapkan untuk seluruh kementerian. pemeliharaan dan pemusnahan aplikasi yang sudah tidak sesuai dengan pemanfaatan administrasi dan pembelajaran unit utama satker kementerian dipertimbangkan untuk diganti diupgrade atau dihapus. penggantian dan peng upgrade an aplikasi menjadi tanggung jawab satker terkait berkoordinasi dengan penanggung jawab teknis pendidikan. penghapusan aplikasi dilakukan dengan mempertimbangkan sistem aplikasi lain yang terkait dengan sistem aplikasi tersebut sehubungan dengan data, informasi serta akses infrastruktur yang digunakan secara bersama. aturan penggantian, penghapusan, peng upgrade an sistem aplikasi disesuaikan dengan aturan yang ditetapkan komite tik kementeraplikasi terdiri dari merencanakan kebutuhan layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi kode ro perencanaan kebutuhjagadikonsultasikan dengsiklus hidup untuk aplikasiaplikasi. proses merencanakan kebutuhan ro ro ro layanan aplikaplikaplikasi ro pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi merancang sistem manajemen ro ro ak keamanan terkait pengembanganapasitaserlanjutan pemulihan ro layanan aplikuntuk aplikasi berikut penjelasan siklus hidup tik untuk aplikasi pada tahap perencanaan dan pengorganisasian ro merencanakan kebutuhaplikaplikaplikasi dari internal kementerian satker) masukan terkait kebutuhan aplikasi dari eksternal kementerian (masyarakat, lsm, dsb.) output rencana kebutuhan aplikasi pendidikan dan kebudayaan strategi dan roadmap implementasi kebutuhan aplikasi pendidikan dan kebudayaan persyaratan teknis (technical requirements) dari layanan aplikasi yang dibutuhkan prosedur proses perencanaan kebutuhanindikator banyaknya aplikasiaplikaplikaplikaplikasiaplikasi pendidikan dan kebudayaan prosedur proses perencanaan anggaran dan biayasuccessor indikator jumlah anggaran dan biaya untuk implementasi kinerja kebutuhan aplikaplikaplikasi pendidikan dan kebudayaan. input survey kepuasan pengguna layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan keluhan pengguna layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan output masukan dari pengguna terkait layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan prosedur satker menghimpun seluruh masukan terkait layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan. setelah itu pustekkom menghimpun seluruh masukan terhadap layanan aplikasi dan melaporkannya kepada cio kementerian serta diinformasikan kepada seluruh komite tik dan unit utama predecessor indikator jumlah keluhan pengguna layanan aplikasi kinerja pendidikan dan kebudayaan jumlah survey kepuasan pengguna layanan aplikaplikinput kebutuhan layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan outprosedur satker menetapkan sla dan ola layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan. selanjutnya pustekkom menghimpun seluruh sla dan ola terkait layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan dro indikator banyaknya layanan aplikaplikasi pendidikan dan kebudayaan untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, infomasi dan konten. input daftar layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaanaplikasi pendidikan dan kebudayaan prosedur pustekkom menetapkan standar kemanan layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan dengan berkonsultasi dengan satker selaku pemilik layanan aplikasiunit utamaaplikasi pendidikan dan kebudayaan oleh para penggunaprosedur satker merencanakan dan menetapkan ketersediaan layanan aplikelanjutnya pustekkom menghimpun dan mengelola seluruh kebutuhan ketersediaan layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan. seluruh rencana ketersediaan beserta sop manajemen kapasitas setiap satker mempunyai katalog layanan tik. setiap layanan tik mempunyai paramater penentuan standart sla. setiap satker menerapkan sistem monitoring sumber daya komputasi dan infrastruktur lainnya. setiap satker merumuskan perencanaan kapasitas tiap layanan tik yang akan dikembangkan. manajemen layanan kontinuitas teknologi informasi setiap satker menerapkan standart sistem keamanan infrastruktur tik. setiap satker menerapkan standart sistem keamanan informasi. setiap satker membentuk tim penanggulangan keamanan tik. manajemen ketersediaan tersedianya informasi sumber daya tik kementerian. semua pengembangan layanan tik satker merujuk pada standart ketersediaan tik kementerian. servis level manajemen setiap layanan tik yang sudah dikembangkan melakukan pemantauan dan pengendalian keamanan untuk meningkatkan sla bagi penguna layanan. manajemen keuangan untuk layanan tik setiap layanan tik yang dikembangkan dirancang dengan sistem penganggaran mulai dari tahap pengembangan hingga perawatan dan tertuang dalam dokumentasi pengembangan sistem. rencana belanja tik setiap satker dibahas dan ditentukan dalam komite tik kementerian. ketentuan pengguna layanan tik untuk melayani pengguna seluruh satker kementerian baik pusat dan daerah, dinas pendidikan tingkat propinsi, kabupaten dan kota, perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat luas. layanan tik terbagi menjadi beberapa aspek data, informasi dan konten aplikasi. jejaring inti (core network) adalah layanan jejaring yang terletak pusat data kementerian. jejaring distribusi (distribution network) adalah layanan jejaring yang digelar pada pengguna yang langsung terhubung dengan jejaring inti. sumber daya komputasi (perangkat keras dan lunak) pada pusat data adalah layanan komputasi untuk memproses dan menjalankan sistem dan aplikasi yang dikembangkan. sumber daya manusia tik adalah layanan diperuntukkan dalam mendukung jalannya layanan tik secara keseluruhan baik bersifat keahlian teknis dan konsultasi. pengguna layanan tik terbagi menjadi beberapa bagian yang disebut: pengguna internal: satker kementerian. pengguna eksternal: instansi diluar satker kementerian dan masyarakat luas. penggunaan seluruh layanan tik kementerian ada yang bersifat terbatas dan umum. layanan bersifat umum dapat diperoleh langsung tanpa melalui proses perijinan oleh pengelola layanan tik. layanan bersifat khusus dapat diperoleh melalui proses perijinan oleh pengelola layanan tik. bisnis perspektif strategi pengembangan layanan aplikasi tik tiap satker berpedoman pada e pembelajaran dan e administrasi. setiap pengembangan tik harus sejalan dengan renstra kementerian.aplikapasitas layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan sistem manajemen kapasitas prosedur satker merencanakan dan memprediksi kapasitas layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan. selanjutnya pustekkom menghimpun dan menetapkan ketersediaan seluruh layanan apliksetiap aplikaplikasi pendidikan dan kebudayaan jika terjadi gangguan pada suaturencana pemulihan layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan sop pemulihan layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan prosedur satker merencanakan dan menetapkan sop pemulihan layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan. selanjutnya pustekkom menghimpun dan menetapkan sop seluruh layanan aplikngadaan dan pengembangan untuk aplikasi terdiri dari menjamin.kode ak pengidentifikasian ini dibuat dikembangkan oleh pmo dan masing masing satker eselon ii): dikonsultasikan dengan biro umum, dan diketahui oleh pustekkom, pih, setjen, dan unit utama eselon masing masing. mencatat konfigurasi seluruh layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi kode ak pencatatan konfigurasi seluruh layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi menjadi tanggung jawab pustekkom, dibuat dicatat oleh masing masing satker eselon ii): dan diketahui oleh pmo, pih, setjen, dan unit utama eselon masing masing. siklus hidup untuk aplikaplikasi. proses melakukan perencanaan ak ro ak terkait roaplikasi pendidikan dan ak kebudayaan baru atau modifikasi mencatat konfigurasi ak ak mk seluruh layanan aplikasi pm pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi tabel matrik proses pengadaan dan pengembangan aplikasi berikut penjelasan siklus hidup tik untuk aplikasiaplikasi pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi standar keamanaplikasi pendidikan dan kebudayaan prosedur satker bertanggung jawab terhadap keamstandar keamanan tabel ak .o1aplikasi pendidikan dan kebudayaan prosedur satker bertanggung jawab terhadap ketersediaanapasitasaplikasi pendidikan dan kebudayaan prosedur satker bertanggung jawab terhadap pemanfaatan kapasitasrencana pemulihan layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan sop pemulihaplikasi pendidikan dan kebudayaan prosedur satker bertanggung jawab kegiatan pemulihan backupaplikasi pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi kak layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi outputmodifikasi prosedur satker bertanggung jawab dalam mengumumkan perihal pengadaan layanan aplik dan unit utama. ak ak ak ak indikator banyaknya calon pemasok penyedia layanan kinerja aplikasiak mencatat konfigurasi seluruhaplikasi pendidikan dan kebudayaan yang baru atau modifikasi. input daftaroutput manajemen konfigurasi layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan prosedur satker bertanggung jawab untuk mencatat konfigurasi dari seluruh dari layanan aplik dan unit utama. indikator layanan aplikasiaplikasi pendidikan dan kebudayaanaplikasi terdiri dari:kode mk setiap layanan tik harus menerapkan standar kebijakan layanan minimal yang dituangkan dalam dokumen pengembangan. setiap layanan tik harus diawali dengan rancangan pengembangan yang jelas dan dituangkan dalam dokumen pengembangan. setiap layanan tik mempunyai sasaran yang jelas dan dituangkan dalam dokumen pengembangan. setiap satker harus melengkapi dokumen pengembangan tik yang standart. setiap satker pengembang layanan tik harus dilengkapi indikator keberhasilan layanannya. perencanaan implementasi pengelolaan layanan setiap satker dalam mengembangkan tik harus melalui suatu kajian analisis kebutuhan dan dituangkan dalam dokumentasi pengembangan layanan tik. setiap pengembangan layanan tik harus memenuhi standart tik kementerian dan standart umum mulai dari awal desain teknis hingga pengembangannya. bantuan layanan setiap satker yang mempunyai layanan tik membentuk tim bantuan layanan. setiap satker mendokumentasikan layanan tik. setiap satker membuat alur proses bantuan layanan tik yang telah dikembangkan. setiap maker membentuk sistem informasi bantuan layanan tik. perumusan proses tata kelola tik pemetaan terhadap proses tata kelola tik bertujuperumusan proses tata kelola tik kementerian dipetakan berdasarkan proses proses tik: kebijakan umum, perencanaan dan pengorganisasian, pengadaan dan pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan, pemeliharaan dan pemusnahan, dan pengawasan dan penilaian, terhadap dimensi: data, informasi dan konten, aplikasi, infrastruktur tik, dan sumber daya manusia. namun sebelum proses proses tersebut dijabarkan secara lebih rinci, berikut diuraikan beberapa ketentuan umum penyelenggaraan aktivasi tik. l w gambar proses tata kelola tik kementerian berikut alur penjabaran perumusan proses tata kelola tik proses tata kelola tik dibagi berdasarkan empat dimensi yang berbeda: data, informasi dan konten, aplikasi, infrastruktur tik, dan sumber daya manusia. pencatatan seluruh insiden terkaitdan mengelola aset layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan kode mk pencatatan dan pengelolaan aset layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan menjadi tanggung jawab setjen, dibuat dicatatkodeendidikan dan kebudayaan menjadi tanggung jawab setjen, dilaksanakan dimonitorsiklus hidup untuk aplikaplikasi. proses mengembangkan mekanisme mk mkgembangkan mekanisme mk mk untuk melayani permintaan terhadap perubahan layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan mencatat permintaan mk mk pm perubahan layanan aplikasi mk pendidikan dan kebudayaan mk melalui mekanisme manajemen perubahan mencatat seluruh insiden mk mk mk terkait layanan aplikasi mk pendidikan dan kebudayaan mk melalui mekanisme manajemen insiden permasalahan terkait layanan mk aplikasi pendidikan dan mk kebudayaan melalui mekanisme manajemen permasalahan mencatat dan mengelola aset mk ak mk layanan aplikasi pendidikan mk dan kebudayaan mk mk mk monitoring service level mk ro mk agreement (sla) dan operating mk level agreement (ola) mk terhadap setiap layanan aplikasi tabel matrik proses pemanfaatan dan pengelolaan aplikasi berikut penjelasan siklus hidup tik untuk aplikaplikasi pendidikan dan kebudayaan sop manajemen permasalahan terkaitinsiden terkait layanan kinerja aplikasi pendidikan dan kebudayaan adanya sop manajemen permasalahan terkait layanan aplikaplikasi pendidikan dan kebudayaan output sop manajemen perubahanperubahan layanan kinerja aplikoutput database permintaan perubahan terkait layanan aplikaplikasi pendidikan dan kebudayaan. input sop manajemen insiden terkait layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan output database insiden terkait layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaaaplikasi pendidikan dan kebudayaan input sop manajemen permasalahan terkait layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan output permintaan perubahan layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan database permasalahan terkait layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan prosedur insiden yang telah terekam dalam database insiden layanan aplikasiaplikaplikasi pendidikan dan kebudayaan yang dimiliki oleh kementerian input manajemen konfigurasi layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan output database aset layanan aplikaplikaplikasi pendidikan dan kebudayaan informasi yang ada pada database aset layanan dapat diakses oleh satker selaku penanggung jawab layanan aplikasipih. ak mk mk mk mk mk indikator aset layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan kinerja yang tercatat database tabel mk mencatat dan mengelola aset layanan aplaplikasi pendidikan dan kebudayaan terhadap sla dan cola yang telah ditetapkan (analisis kesenjangan) temuan insideaplikroses pemeliharaan dan pemusnahan proses pada tahap pemeliharaan dan pemusnahan untuk aplikasi terdiri dari mengevaluasi dampak terhadap permintaan perubahan layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan kode pm evaluasi dampak terhadap permintaan perubahan layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan menjadi tanggung jawab setjen, dibuat dievaluasi oleh masing masing satker eselon ii): dikonsultasikan dengan pustekkomy, dan diketahui oleh pih, pdip dan unit utama eselon masing masing. melakukan implementasi perubahan rilis baru terhadap layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan kode pm pengimplementasian perubahan rilis baru terhadap layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan menjadi tanggung jawab pustekkom, dibuat diimplementasikankelolavaluasi sla dan ola layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan kode pm evaluasi sla dan ola layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan menjadi tanggung jawab setjen, dibuat dievaluasi oleh pustekkom, dikonsultasikan dengan masing masing satker eselon ii): dan diketahui oleh pih, pdip, itjen dan unit utama eselon masing masing. siklus hidup untuk aplikaplikasi. proses mengevaluasi dampak pm mk pm terhadap permintaan perubahan layanan aplikaplikasi pendidikan dan kebudayaan mengelola perubahan yang pm pm ak. terjadi terhadap layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan melalui manajemen konfigurasi mengevaluasi sla dan ola| pm ro mk layanan aplikasi pendidikan mk dan kebudayaan mk mk tabel matrik proses pemeliharaan dan pemusnahan aplikasi berikut penjelasan siklus hidup tik untuk aplikasipermintaan perubahan layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan output hasil evaluasi dampak dari perubahan layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan prosedur satker (selaku penanggung jawab aplikasi) mengevaluasi dampak yang akan terjadi apabila permintaan perubahan terhadap suatu layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan disetujui. untuk memutuskan hal tersebut, satkerdievaluasi kinerja tabel pm .0o1 mengevaluasi dampak terhadap permintaan perubahan layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaanaplikasi nan pendidikan dan kebudayaan. input sop manajemen perubahan terkait layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan hasil evaluasi dampak dari perubahan layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan output konfigurasi layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan yang telah dimodifikasi prosedur satker (selaku penanggung jawab aplikasi) melakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi mengenai dampak perubahan terhadap layanan aplik dan unit utamaaplikasi pendidikan dan kebudayaan pada rilis baru input konfigurasi layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan yang telah dimodifikasi output manajemen konfigurasi layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan (yang telah diupdate) pada setiap dimensi akan dijabarkan mengenai ketentuan umum dalam melakukan proses proses: perencanaan dan pengorganisasian, pengadaan dan pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan, dan pemeliharaan dan pemusnahan. selanjutnya dilakukan pemetaan berbagai aktivitas yang ada pada keempat proses tersebut terhadap struktur tata kelola tik dengan menggunakan matriks race beserta penjelasan dari setiap aktivitas yang ada (deskripsi, proses, input, output, dan ukuran kinerja). rumusan proses tata kelola tik diakhiri dengan penjabaran mekanisme pengawasan dan penilaian dari keempat proses yang ada. proses tata kelola tik kementerian untuk data, informasi dan konten kebijakan umum kebijakan umum untuk data perencanaan dan pengorganisasian satker melakukan perencanaan pengumpulan data pendidikan dan kebudayaan berkoordinasi dengan pdip. satker yang melakukan pengumpulan data pendidikan dan kebudayaan menggunakan standar pengelompokan data pdip. pengadaan dan pengembangan satker wajib melakukan pengumpulan dan verifikasi data data pendidikan dan kebudayaan tingkat kementerian disimpan dalam database yang dikelola oleh pdip. setiap satker menyimpan data pendidikan dan kebudayaan dalam database pendidikan dan kebudayaan yang dapat diintegrasikan dengan data pdip. pemanfaatan dan pengelolaan pemanfaatan dan pengelolaan data pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan dalam rangka efisiensi pemanfaatan data pendidikan dan kebudayaan dengan azas: berbagi sumber, integrasi proses dan pemanfaatan tik. pdip merancang dan menyediakan pustaka data agar data pendidikan dan kebudayaan dapat diakses aplikasi lain yang membutuhkan data pendidikan dan kebudayaan. satker lain yang ingin mengakses data pendidikan dan kebudayaan untuk suatu keperluan dinas harus mendapat ijin dari satker pemilik data pendidikan dan kebudayaan. akses terhadap data pendidikan dan kebudayaan menggunakan database yang disediakan atau dikoordinasikan oleh pdip. pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan tidak dapat melakukan akses langsung terhadap data pendidikan dan kebudayaan. pdip bertugas mengolah data pendidikan dan kebudayaan menjadi informasi (statistik pendidikan dan geospatial) dan kebudayaan. pengelolaan pangkalan data untuk konten data pendidikan dan kebudayaan menjadi tanggung jawab pdip. pdip melakukan pengujian dan perbaikan secara berkala untuk meningkatkan keandalan aplikasi pangkalan data untuk konten data pendidikan dan kebudayaan, berkoordinasi dengan penanggung jawab teknis pendidikan. pengelolaan pangkalan data untuk konten administrasi menjadi tanggungjawab satker terkait, sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing satker. pemeliharaan dan pemusnahan satker pengelola data pendidikan dan kebudayaan adalah unit yang berhak melakukan penghapusan dan pembaharuan data. prosedur satker (selaku penanggung jawab aplikasi) mencatat perubahan yang terjadi pada konfigurasi dari suatu layanan aplik dan unit utama. indikator layanan aplikasipm mengevaluasi sla dan ola layanan aplikhasil monitoring sla dan ola setiap layanan aplikasi pendidikan dan kebudayaan output evaluasi pemanfaatan aset layanan aplikasiaplikaplikasiaplikasi pendidikan dan kebudayaan pengawasan dan penilaian aplikasi perencanaan dan pengorganisasian monitoring dalam kegiatan perencanaplikasiaplikasi dilakukan oleh satker selaku penyedia aplikaplikasiinfrastruktur tik kebijakan umum perencanaan dan pengorganisasian perencanaan infrastruktur tik dibuat dan diperbarui secara rutin sesuai dengan rencana strategis pengembangan tik kementerian. apabila terjadi perubahan terhadap rencana infrastruktur teknologi, perubahan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi biaya dan resiko yang terkait. perencanaan infrastruktur tik dilaksanakan oleh penanggung jawab teknis pendidikan. standar dan prosedur keamanan infrastruktur tik ditetapkan oleh unit pengelola tik kementerian berdasarkan kriteria informasi yang benar dan berkualitas. pengadaan dan pengembangan kebutuhan infrastruktur tik diajukan oleh satuan kerja kementerian yang membutuhkan komite tik kementerian dan pengalamannya dilakukan secara terkoordinasi dengan unit pengelola infrastruktur tik kementerian. pengadaan infrastruktur tik dilaksanakan oleh unit pengelola infrastruktur tik kementerian didasarkan atas analisis kelayakan pemanfaatan infrastruktur tik oleh satuan kerja kementerian tersebut. pengadaan infrastruktur tik yang dimaksud oleh hanya mencakup pengadaan perangkat lunak sistem (sistem operasi) dan perangkat keras data center serta perangkat jaringan dan komunikasi data pada level distribusi unit satuan kerja kementerian pengadaan infrastruktur tik selain yang dimaksud oleh dilaksanakan oleh satuan kerja kementerian yang membutuhkan pendanaan dan pengadaan infrastruktur tik bersumber dari dan sesuai dengan anggaran apbn yang ada kementrian pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur tik yang digunakan oleh satuan kerja kementerian pengelolaannya dilaksanakan oleh unit bersangkutan dengan berkoordinasi dengan penanggung jawab teknis pendidikan. layanan atas permasalahan dan insiden terhadap infrastruktur tik yang menimpa unit satuan kerja kementerian dilakukan oleh unit pengelola teknologi informasi kementerian permasalahan dan insiden yang dimaksud pada hanya mencakup infrastruktur tik pusat data dan infrastruktur tik pada level distribusi unit satuan kerja kementerian penanggung jawab teknis pendidikan bertanggung jawab kepada seluruh infrastruktur teknologi informasi yang digunakan secara bersama dan bersifat umum. layanan infrastruktur teknologi informasi mengacu kepada layanan laa infrastructure service), saa software service), dan paa platform service) layanan yang dilakukan oleh unit pengelola tik kementerian didasarkan atas service level yang dibuat pengelola tik harus menjamin keamanan pemanfaatan infrastruktur tik dari segala kemungkinan resiko yang merugikan pengguna maupun negara. pemanfaatan infrastruktur tik harus menjamin keselamatan pengguna yang menggunakan infrastruktur tersebut. pemeliharaan dan pemusnahan infrastruktur tik yang sudah tidak layak untuk digunakan harus dihentikan dan dihapuskan pemanfaatannya. penilaian atas kelayakan dan penghapusan infrastruktur tik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. penghapusan infrastruktur tik dilaksanakan oleh unit pengelola penghapusan bmn barang milik negara) proses perencanaan dan pengorganisasian proses pada tahap perencanaan dan pengorganisasian untuk infrastruktur tik terdiri dari merencanakan kebutuhan layanan infrastruktur tik baru atau modifikasi kode ro perencanaan kebutuhdan masing masing saluran kerja eselon ii) merencanakan anggaran dan biaya pengembangan layanan infrastruktur tik baru atau modifikasi kode ro perencanaan anggaran dan biaya pengembangi)dan masing masing saluran kerja eselon ii)kode ro pemeliharaan hubungan dengan manajemen tentang layanan infrastruktur tik untuk layanan berjalan maupun yang sedang direncanakankode ro perancangan service level managementkode ro perancangan sistem manajemen keamanankode ro perencanaan kebutuhan ketersediaan untuhukkode ro perencanaan kebutuhan kapasitaskode ro perencanaan mekanisme keberlanjutan pemulihan atas masalah gangguan padaumsiklus hidup untuk infrastruktur tikrastruktur tik. proses merencanakan kebutuhan ro ro ro layanan infrastruktur tik baru atau modifikasi merencanakan anggaran dan ro ro biaya pengembangan layanan infrastruktur tik baru atau modifikasi menjaga hubungan dengan ro rorastruktur tik baru atau modifikasi merancang sistem manajemen ro ro ak keamanan terkait pengembanganapasitas layanan infrastruktur tik baru atau modifikasi melakukan perencanaan terkait roinfrastruktur tik berikut penjelasan siklus hidup tik untuk infrastruktur tik pada tahap perencanaan dan pengorganisasian ro merencanakan kebutuhan layanan infrastruktur tik baru atau modifikasi deskripsi pada proses ini dilakukan perencanaan terkait infrastruktur tik yang dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan. untuk itu, segala masukan terkait kebutuhan infrastruktur tikinfrastruktur tik dari internal kementerian satker) masukan terkait kebutuhan infrastruktur tik dari eksternal kementerian (masyarakat, lsm, dsb.) output rencana kebutuhan infrastruktur tik kementerian strategi dan roadmap implementasi kebutuhan infrastruktur tik kementerian persyaratan teknis (technical requirements) dari layanan infrastruktur tik yang dibutuhkan prosedur proses perencanaan kebutuhanselaku penyedia infrastruktur tik kementerianindikator banyaknya infrastruktur tik yang dibutuhkan kinerja kementerian tabel ro merencanakan kebutuhan layanan infrastruktur tik baru atau modifikasi ro merencanakan anggaran dan biaya pengembangan layanan infrastruktur tikrastruktur tikrastruktur tik kementerian output revisi rencana, strategi dan roadmap implementasi kebutuhan infrastrukturinfrastruktur tik prosedur proses perencanaan anggaran dan biayapenyedia infrastruktur tiksuccessorlayanan infrastruktur tik baru atau modifikasirastruktur tik. untuk itu dibutuhkan informasi terkait kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur tik. input survey kepuasan pengguna layanan infrastruktur tik keluhan pengguna layanan infrastruktur tik output masukan dari pengguna terkait layanan infrastruktur tik prosedur pustekkom selaku penanggung jawab teknis pendidikan menghimpun seluruh masukan terkait layanan infrastruktur tik. setelah itu pustekkom melaporkannya kepada cio kementerian serta menginformasikan kepada seluruh komite tik, unit utama dan satker predecessor indikator jumlah keluhan pengguna layanan infrastruktur kinerja tik jumlah survey kepuasan pengguna layanan infrastruktur tikrastruktur tikkebutuhan layanan infrastruktur tik outprosedur pustekkom selaku penanggung jawab teknis pendidikan menetapkan sla dan ola layanan infrastruktur tik. selanjutnya pustekkom menghimpun seluruh sla dan ola terkait layanan infrastruktur tik dro ro indikator banyaknya layanan infrastruktur tik yang kinerjadeskripsi setiap infrastruktur tikrastruktur tik untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, infomasi dan konten. daftar layanan infrastruktur tikinfrastruktur tik prosedur pustekkom selaku penanggung jawab teknis pendidikan menetapkan standar kemanan layanan infrastruktur tikdeskripsi setiap infrastruktur tikrastruktur tik oleh para pengguna. input daftar layanan infrastruktur tik sla dan ola layanan infrastruktur tik output kebutuhan ketersediaan layanan infrastruktur tik sop pemeliharaketersediaan layanan infrastruktur tik serta merancang sop terkait pemeliharaan layanan tersebut bila terjadi gangguan. selanjutnyapenghapusan dan pembaharuan data dilakukan satker pengelola data pendidikan dan kebudayaan berkoordinasi dengan pdip. pdip memelihara dan merawat database pendidikan dan kebudayaan berkoordinasi dengan penanggung jawab teknis pendidikan. setiap satker memiliki akses database pendidikan dan kebudayaan untuk menyimpan, mengubah, mem backup atau menghapus dan berkoordinasi dengan pdip. kebijakan umum untuk informasi perencanaan dan pengorganisasian pih bertugas melakukan perencanaan informasi pendidikan dan kebudayaan berkoordinasi dengan pdip dan pustekkom. pih harus memastikan bahwa penyebarluasan informasi pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ite, tahun tentang kip, permendikbud tahun pengadaan dan pengembangan pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan berhak mendapatkan informasi pendidikan dan kebudayaan, dan pih berkewajiban menyampaikan informasi pendidikan dan kebudayaan pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan. pih dapat mengolah informasi yang bersumber dari unit utama menjadi informasi kementerian. pih bertugas mengolah dan menyampaikan informasi pendidikan dan kebudayaan yang sejalan dengan kebijakan kementerian. pih wajib melakukan pengumpulan dan verifikasi informasi pendidikan dan kebudayaan yang akan disebarluaskan kepada pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan. pemanfaatan dan pengelolaan pemanfaatan dan pengelolaan informasi pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan dalam rangka layanan informasi kepada pemangku kepentingan yang sesuai dengan ite. untuk itu layanan informasi pendidikan dilakukan oleh pih yang didukung oleh pengelola infrastruktur pustekkom) dan data pdip). pih bertugas mengelola suatu database informasi pendidikan dan kebudayaan berkoordinasi dengan pdip dan pustekkom. pih bertugas mengelola portal kementerian.go.id sebagai layanan informasi kepada masyarakat pih menyampaikan dan melayani permintaan informasi pendidikan dan kebudayaan yang diminta pemangku kepentingan sesuai dengan informasi pendidikan yang diolah oleh pdip atau dari sumber lainnya. penyebarluasan informasi diutamakan melalui portal dan media tik yang telah diintegrasikan oleh kementerian portal kementerian rumah belajar edukasi radio suara edukasi). pemeliharaan dan pemusnahan pih selaku pengelola informasi pendidikan dan kebudayaan adalah unit yang berhak melakukan penghapusan dan pembaharuan informasi berkoordinasi dengan unit utama selaku penyedia informasi. penanggung jawab teknis pendidikan memelihara dan merawat media penyebarluasan informasipih.deskripsi setiap infrastruktur tikrastruktur tikrastruktur tik sla dan ola layanan infrastruktur tik output kebutuhan kapasitas layanan infrastruktur tik sistem manajemen kapasitas prosedur pustekkom selaku penanggung jawab teknis pendidikan merencanakan dan memprediksi kapasitas layanan infrastruktur tik. selanjutnyasetiap infrastruktur tikrastruktur tik jika terjadi gangguan pada suatu layanan. input daftar layanan infrastruktur tik sla dan ola layanan infrastruktur tik output rencana pemulihan layanan infrastruktur tik sop pemulihsop pemulihan layanan infrastruktur tik. selanjutnyarencanaan dan pengembangan untuk infrastruktur tik terdiri dari menjamin pengembangan layanan infrastruktur tiksesuai standar sistem manajemen keamanmemenuhi kebutuhan akan ketersediakode: ak pengembangan layanan infrastruktur tik baru atau modifikasi layanan yang lama dengan mengakomodir rencana kapasitasinfrastruktur tik baru atau modifikasi layanan yang lama dengan memiliki mekanisme pemulihan backup atas ganggugidentifikasi memilih dan mengelola pemasok penyedia layanan infrastruktur tik baru atau modifikasi kode ak identifikasi, pemilihan dan pengelolaan pemasopmo, dikonsultasikan pada biro umukonfigurasi seluruh layanan infrastruktur tik baru atau modifikasi kode: ak pencatatan konfigurasi seluruhpmo dan pusat informasi dan humas. siklus hidup untuk infrastruktur tikrastruktur tik. proses melakukan perencanaan terkait akmenjamin pengembangan ak ro ak layanan infrastruktur tik baru ro atau modifikasi memenuhi kebutuhan akan ketersediaan menjamin pengembangan ak ro ak layanan infrastruktur tik baru rorastruktur tik baru ro atau modifikasi memiliki mekanisme pemulihan backup bilamana terjadi permasalahan mengidentifikasi, memilih dan ak ak ak mengelola pemasok penyedia ak layanan infrastruktur tik baru ak atau modifikasi ak mencatat konfigurasi seluruh ak ak mk layanan infrastruktur tik baru pm atau modifikasi tabel matrik proses pengadaan dan pengembangan infrastruktur tik berikut penjelasan siklus hidup tik untuk infrastruktur tikrastruktur tik baru atau modifikasi standar keamanamkementerian gunastandar keamanan tabeletersediaan layanan infrastruktur tik sop pemeliharatersediaancio gunaro roapasitaspemanfaatan kapasitaskinerja banyaknya persyaratan teknis yang memenuhi kebutuhan kapasitas tabelrastruktur tik baru atau modifikasi rencana pemulihan layanan infrastruktur tik sop pemulihan infrastruktur tikkegiatan pemulihan backuprastruktur tikrastruktur tik baru atau modifikasi kak layanan infrastruktur tik baru atau modifikasi outputprosedur pustekkom selaku penanggung jawab teknis pendidikan bertanggung jawab dalam mengumumkan perihal pengadaan layanan infrastruktur tiklaporkan kepada cio dan diinformasikan kepada unit utama dan satker. ak ak ak ak indikator banyaknya calon pemasok penyedia layanan kinerja infrastruktur tik tabelak mencatat konfigurasi seluruh layanan infrastruktur tikrastruktur tik yang baru atau modifikasi. input daftaroutput manajemen konfigurasiuntuk mencatat konfigurasi dari seluruh dari layanan infrastruktur tik kementerian. setelah itu seluruh konfigurasi dilaporkan kepada cio dan menginformasikannya aaamnantan indikator layanan infrastruktur tik yang tercatat kinerja database konfigurasi layanan tabel ak mencatat konfigurasi seluruh layanan infrastruktur tikinfrastruktur tik terdiri dari mengembangkan mekanisme untuk mengkomunikasikan insiden dari pengguna infrastruktur tik kepada service desk terkait kode mk pengembangan mekanisme komunikasi insiden dari pengguna infrastruktur tik kepada service desk terkaitgembangkan mekanisme untuk melayani permintaan terhadap perubahan layanan infrastruktur tik pendidikan dan kebudayaan kode mk pengembangan mekanisme pelayanan permintaan terhadap perubahan layanan ataspermintaan perubahan layanan infrastruktur tik melalui mekanisme manajemen perubahan kode mk pencatatan permintaan perubahan layanan atas infrastruktur tik dengan mekanisme manajemen perubinsiden terkait layanan infrastruktur tik melalui mekanisme manajemen insiden kode mk pencatatan seluruh insiden terkait layanan infrastruktur tik dengan penerapan mekanisme manajemen insiderastruktur tik dengan penerapan mekanisme manajemen permasaldan mengelola aset layanan infrastruktur tik kode mk pencatatan dan pengelolaan asetkode mk monitoring service level agreement sla) dan operating level agreement ola) dari setisiklus hidup untuk infrastruktur tikrastruktur tik. proses mengembangkan mk mkrastruktur tik mencatat permintaan mk mk pm perubahan layanan mk infrastruktur tik melalui mk mekanisme manajemen perubahan mencatat seluruh insiden mk mk mk terkait layanan mk infrastruktur tik melalui mk mekanisme manajemen insiden mencatat seluruh mk mk mk permasalahan terkait mk layanan infrastruktur tik mk melalui mekanisme manajemen permasalahan mencatat dan mengelola mk ak mk aset layanan infrastruktur mk mk tik mk mk kebijakan umum untuk konten perencanaan dan pengorganisasian setiap unit utama bertugas melakukan perencanaan konten pendidikan dan kebudayaan berkoordinasi dengan penanggung jawab teknis pendidikan. penanggung jawab teknis pendidikan menetapkan standar dalam pengembangan konten pendidikan dan kebudayaan yang akan disebarluaskan melalui portal dan media tik kementerian. pengadaan dan pengembangan pemangku kepentingan pendidikan berhak mendapatkan konten pendidikan dan kebudayaan, dan setiap unit utama berkewajiban menyampaikan konten pendidikan dan kebudayaan pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan. setiap unit utama bertugas mengolah dan menyampaikan konten pendidikan dan kebudayaan yang sejalan dengan kebijakan kementerian. penanggung jawab teknis pendidik kan berhak menyeleksi konten konten e pendidikan yang akan disebarluaskan melalui portal dan media tik kementerian pemanfaatan dan pengelolaan pemanfaatan dan pengelolaan konten pendidikan dan kebudayaan baik berupa (e administrasi) dan (e pembelajaran) dilaksanakan dalam rangka pemberian layanan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, satuan pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan lainnya. setiap unit utama bertugas mengelola suatu database konten pendidikan dan kebudayaan berkoordinasi dengan penanggung jawab teknis pendidikan. setiap pengembangan konten yang akan disebarluaskan melalui portal dan media tik kementerian yang dilakukan oleh unit utama harus disetujui oleh penanggung jawab teknis pendidikan. penyampaian konten harus melalui portal dan media tik yang telah diintegrasikan oleh kementerian (portal e administrasi dan pembelajaran). pemeliharaan dan pemusnahan unit utama selaku pengelola konten pendidikan dan kebudayaan memiliki akses untuk menyimpan, mengubah atau menghapus konten pendidikan dan kebudayaan. penghapusan dan pembaharuan konten pendidikan dan kebudayaan dilakukan unit utama berkoordinasi dengan penanggung jawab teknis pendidikan. penanggung jawab teknis pendidikan memelihara dan merawat media penyebarluasan kontenunit utama. proses perencanaan dan pengorganisasian perencanaan dan pengorganisasian untuk data proses pada tahap perencanaan dan pengorganisasian untuk data terdiri dari merencanakan kebutuhan layanan data pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi kode ro .0o1) perencanaan kebutukerja sama luar deskripsi proses kode predecessor successor prosesrastruktur tik tabel matrik proses pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur tik berikut penjelasan siklus hidup tik untuk infrastruktur tik pada tahap pemanfaatan dan pengelolaan:rastruktur tik sop manajemen permasalahan terkaitinsiden terkait layanan kinerja infrastruktur tik adanya sop manajemen permasalahan terkait layanan infrastruktur tik tabelrastruktur tikrastruktur tik output sop manajemen perubaperubahan layanan kinerja infrastruktur tik tabel mk mengembangkan mekanisme untuk melayani permintaan terhadap perubahan layanan infrastruktur tik mk mencatat permintaan perubahan layanan infrastruktur tikrastruktur tik input sop manajemen perubahan terkait layanan infrastruktur tik output database permintaan perubahan terkait layanan infrastruktur tikindaklanjuti oleh pustekkom selaku penanggung jawab layanan infrastruktur tikrastruktur tik melalui mekanisme manajemen perubahan mk mencatat seluruh insiden terkait layanan infrastruktur tikrastruktur tik. input sop manajemen insiden terkait layanan infrastruktur tik output database insiden terkait layanan infrastruktur tikmkrastruktur tik melalui mekanisme manajemen insidenrastruktur tik input sop manajemen permasalahan terkait layanan infrastruktur tik output permintaan perubahan layanan infrastruktur tik database permasalahan terkait layanan infrastruktur tik prosedur insiden yang telah terekam dalam database insiden layanan infrastruktur tikkinerja banyaknya permasalahan yang tercatatmk mencatat dan mengelola aset layanan infrastruktur tik deskripsi proses ini bertujuan untuk mencatat dan mengelola seluruh layanan infrastruktur tik yang dimiliki oleh kementerian manajemen konfigurasi layanan infrastruktur tik output database aset layanan infrastruktur tik prosedur pustekkom selaku koordinator service desk mencatat dan mengelola seluruh aset layanan infrastruktur tik yang ada kementerian, termasuk dalamnya adalah konfigurasi terakhir dari layanan layanan infrastruktur tiksatker. ak mk mk mk mk mk indikator aset layanan infrastruktur tik yang tercatat kinerja database tabel mk mencatat dan mengelola aset layanan infrastruktur trastruktur tikrastruktur tikproses pemeliharaan dan pemusnahan proses pada tahap pemeliharaan dan pemusnahan untuk infrastruktur tik terdiri dari mengevaluasi dampak terhadap permintaan perubahan layanan infrastruktur tik kode pm evaluasi dampak permintaan perubahan layanan infrastluran kerja eselon ii), pdip dan pusat informasi dan humas melakukan implementasi perubahan rilis baru terhadap layanan infrastruktur tik kode pm implementasi perubahan rilis baru terhadpdip dan pusat informasi dan humas mengelola perubahan yang terjadi terhadap layanan infrastruktur tik melalui manajemen konfigurasi kode pm pengelolaan perubahan yang terjadi terhadap layanan infrastruktur tik dengan manajemen konfigurasimasing masing satuan kerja eselon ii) pdip dan pusat informasi dan humas mengevaluasi sla dan ola layanan infrastruktur tik kode pm evaluasi sla dan ola dariinspektorat jenderal, pdip dan pusat informasi dan humas siklus hidup untuk infrastruktur tikrastruktur tik. proses mengevaluasi dampak pm mk pm terhadap permintaan perubahan layanan infrastruktur tik perubahan rilis baru terhadap layanan infrastruktur tik mengelola perubahan yang pm pm ak. terjadi terhadap layanan infrastruktur tik melalui manajemen konfigurasi mengevaluasi sla dan ola pm ro mk layanan infrastruktur tik mk mk mk tabel matrik proses pemeliharaan dan pemusnahan infrastruktur tik berikut penjelasan siklus hidup tik untuk infrastruktur tikrastruktur tik input sop manajemen perubahan terkait layanan infrastruktur tik permintaan perubahan layanan infrastruktur tik output hasil evaluasi dampak dari perubahan layanan infrastruktur tik prosedur pustekkom (selaku penanggung jawab infrastruktur tik) mengevaluasi dampak yang akan terjadi apabila permintaan perubahan terhadap suatu layanan infrastruktur tik disetujui. untuk memutuskan hal tersebut, pustekkom berkonsultasi dengan cio kementeriputuskanoleh oleh cio kementeri dan satkerdievaluasi kinerja tabel pm mengevaluasi dampak terhadap permintaan perubahan layanan infrastruktur tik pm melakukan implementasi perubahan rilis baru terhadaprastruktur tik. input sop manajemen perubahan terkait layanan infrastruktur tik hasil evaluasi dampak dari perubahan layanan infrastruktur tik output konfigurasi layanan infrastruktur tik yang telah dimodifikasi prosedur pustekkom (selaku penanggung jawab infrastruktur tik) melakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi mengenai dampak perubahan terhadap layanan infrastruktur tik disetujui. hasil perubahan rilis baru harus dilaporkan kepada cio kementeriunit utama dan satkerrastruktur tikrastruktur tik pada rilis baru input konfigurasi layanan infrastruktur tik yang telah dimodifikasi output manajemen konfigurasi layanan infrastruktur tik (yang telah diupdate) prosedur pustekkom (selaku penanggung jawab infrastruktur tik) mencatat perubahan yang terjadi pada konfigurasi dari suatu layanan infrastruktur tik. perubahan konfigurasi harus dilaporkan kepada cio kementerian. perubahan yang terjadi dalam konfigurasi juga diinformasikan kepada unit utama dan satker. indikator layanan infrastruktur tik rilis baru yang kinerjapm mengevaluasi sla dan ola layanan infrastruktur tik deskripsi proses ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadaphasil monitoring sla dan ola setiap layanan infrastruktur tik output evaluasirastruktur tikindaklanjuti hal tersebut. jika setelah evalurastrukturmantau antara rencana dan realisasi layanan infrastruktur tik pemanfaatan dan pengelolaan monitoring dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan layanan infrastruktur tik dilakukan oleh pustekkom selaku penyedia infrastruktur tikinfrastruktur tik dilakukan oleh pustekkom selaku penyedia infrastruktur tik. pada tahap ini seluruh kegiatan monitoring menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi layanan infrastruktur tiksumber daya manusia kebijakan umum perencanaan dan pengorganisasian setiap unit utama dapat merencanakan kebutuhan sdm tik sesuai dengan kebutuhan masing masing dengan memperhatikan standlaksanakan oleh pdip, dan masing masing satker eselon ii): dikonsultasikan dengan pustekkom dan pih:pdip, dan masing masing satker eselon ii), dikonsultasikan dengan pih:pdip, dikonsultasikan dengan masing masing satker eselon ii): dan diketahui oleh komite tik, pih,pih dan biro hukum dan organisasikompetensi sdm yang ditetapkan oleh penanggung jawab tik (cio) kementerian. penentuan jumlah pegawai, kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan setiap unit utama ditetapkan oleh penanggung jawab tik kementerian dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku. pemenuhan sdm tik kementerian diutamakan melalui pemberdayaan pegawai tetap dari unit kerja lingkungan kementerian, namun apabila pengelolaan tik membutuhkan kecakapan khusus yang tidak dapt dipenuhi oleh pegawai tetap, dimungkinkan untuk menggunakan sdm pihak ketiga. perekrutan dan pengembangan rekrutmen sdm tik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pelatihan sdm tik dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pengelola tik lingkungan kementerian dan pengurangan resiko ketergantungan pada sumber daya kunci. setiap unit utama dapat melakukan pelatihan pegawai lingkungan masing masing dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai bidang tik dengan menggunakan modul modul yang sudah distandarisasi oleh penanggung jawab tik kementerian, dan instruktur yang memiliki keahlian sertifikasi sesuai dengan bidang yang dilatihkan. unit utama kementerian dapat melakukan pelatihan (fasilitasi tik) untuk pendidik tenaga kependidikan sekolah, kantor dinas, upt dll. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dibahas dalam komite tik kementerian. laporan dan dokumentasi pelatihan tik disampaikan kepada komite tik kementerian. pemberdayaan dan pengelolaan tugas umum sdm tik setiap satuan kerja (unit utama) memiliki tugas sebagai berikut: mengantisipasi perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup infrastruktur jaringan internet dan intranet seperti jaringan local area network, metropolitan area network, wide area network, virtual privat network berbasis internet protocol vpn ip), telepon berbasis serta keamanan jaringan dan lain lain. menjamin penggunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien. melindungi dan menjaga aset kementerian dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi seperti informasi, data, aplikasi, perangkat lunak, perangkat keras, dan prosedur prosedur yang dikembangkan. melaksanakan implementasi teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang telah ditetapkan. mengelola sistem dan menjaga keamanan teknologi informasi dan komunikasi yang berada pada unit kerja dan satuan kerja masing masing. memantau pemanfaatan penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi lingkungan kementerian. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur jaringan. melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan masing masing. tugas khusus pengelola wet portal menganalisa, mengimplementasikan, mengendalikan ruang dan software web dan portal pada pangkalan data. ii. menganalisa, mengimplementasikan, mengendalikan sistem aplikasi network monitoring sistem. iii. menganalisa, mengimplementasikan, mengendalikan perangkat server. iv. mengimplementasikan sistem aplikasi dns. pengelola email melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis pengembangan email lingkungan kementerian. ii. melakukan analisis kebutuhan software dan hardware email kementerian. iii. melakukan perancangan aplikasi email kementerian. iv. melakukan pengembangan dan pengelolaan email kementerian. melakukan pemutakhiran standar operating prosedur sop) email kementerian sesuai dengan kebutuhan dan teknologi terkini. pengendali jaringan menyusun topologi untuk. menganalisis status, koneksi, bandwidth perangkat jaringan dan perangkat pendukungi. mengelola publik, bandwidth untuk diimplementasikaniv. mengkonfigurasi perangkat keras baru dan lama dan perangkat lunak baru dan lama. serta pembaruan sistem operasi, patch, dan perubahan konfigurasimenerapkan sistem keamanan jaringan pada perangkat yang meliputi, router, switch, modem, server, alat keamanan jaringan. vi. membuat dan mengoperasikan sistem identifikasi jaringan (radius). vii. mengaudit dan mengevaluasi perangkat jaringan dan pusat kendaliviii. melakukan backup konfigurasi data dan mendokumentasikan konfigurasi sistem padax. menyusun penjadwalan perawatan jaringan, perangkat pendukung jaringan dan ruang pangkalan pusat datamengelola alat pendukung perangkat jaringan dalam menjamin seluruh layanan. alat tersebut meliputi, kabel jaringan, kabel power, sekrup dan baut, server, rak server, perangkat nirkabel, konektor rj45, sistem pusat angkatan data (kendali akses, cctv, sistem kebakaran, catu daya, sistem pendingin). xi. menganalisis teknologi baru. xii. menyusun petunjuk penggunaan jaringan dari hardware (server, switching, routing, pengkaderan), aplikasi (opensource atau properti), operating sistem (opensource atau properti), dan security (data dan jaringan). pengelola keamanan jaringan melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis keamanan jejaring. ii. melakukan pengkajian dan perancangan keamanan jejaring kementerian. iii. melakukan pengkajian keamanan jejaring tik pendidikan nasional. iv. melakukan perancangan software keamanan jejaring (network security) untuk kementerian. melakukan perancangan software keamanan jejaring (network security) untuk jejaring pendidikan nasional. vi. melakukan pemutakhiran standar operating prosedur sop) keamanan jejaring sesuai dengan kebutuhan dan teknologi terkini. vii. melakukan pemutakhiran sistem keamanan jaringan. viii. monitoring implementasi keamanan jaringan. pengelola layanan gangguan menerima (inbound call), menghubungi (outbound call) dan mencatat laporan atau keluhan pengguna atas layanan tik dan program unggulan kementerian lainnya melalui saluran telepon, fax, sms, mail, twitter, facebook, milis, dan atau black berry messenger bbm) melalui aplikasi helpdesk. ii. menindaklanjuti dan atau mengekskavasi laporan atau keluhan pengguna layanan jardiknas dan program unggulan kementerian lainnya sampai resolusi sesuai prosedur operasi standar. iii. memberikan laporan secara berkala atau insidental kepada koordinator helpdesk tik. iv. bertanggung jawab kepada penanggung jawab pengelola tik. pengelola data base melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis pengelolaan data base. ii. melakukan pengkajian dan perancangan keamanan jejaring data kementerian. iii. melakukan perancangan software pengelolaan data base untuk kementerian. iv. melakukan pemutakhiran standar operating prosedur sop) data base sesuai dengan kebutuhan dan teknologi terkini. monitoring implementasi data base. pembinaan dan pemberhentian proses rekrutmen, kenaikan pangkat, dan pemberhentian sdm tik merupakan wewenang biro kepegawaian berkoordinasi dengan penanggung jawab teknis pendidikan. data kepegawaian merupakan milik biro kepegawaian dan tidak dapat diakses oleh siapapun tanpa seizin kepala biro kepegawasumber daya manusia terdiri dari merencanakan kebutuhan sdm tik baru kode ro perencanaan kebutuhan sdm tik baruencanakan anggaran dan biaya pengembangan kapasitas dan kompetensi sdm tik kode ro perencanaan anggaran dan biaya pengembangan kapasitas dan kompetensi sdm tikancang key performance indicators kpi) sdm tik kode ro perancangan key performance indicators kpi) sdm tik menjadi tanggung jawab setjen, dibuat direncanakan oleh biro hukum organisasi,pusbangtendik. merencanakan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi sdm tik kode ro perencanaan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi sdm tik menjadi tanggung jawab setjen, dibuat direncanakan oleh pusbangtendik:hukum organisasi. merancang organisasi tik kementerian( kode ro perancangan organisasi tik kementerian menjadi tanggung jawab setjen: dibuat direncanakan oleh biro hukum organisasikomite tik, biro kepegawaian dan pusbangtendik. siklus hidup untuk sumber daya manusisumber daya manusia. deskripsi proses kode predecessor successor proses merencanakan kebutuhan ro ro ro sdm tik baru merencanakan anggaran dan ro ro biaya pengembangan kapasitas dan kompetensi sdm tik merancang key performance ro ro indicators (kpi) sdm tik merencanakan pendidikan dan ro ro pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi sdm tik deskripsi proses kode predecessor successor proses merancang organisasi tik ro kementerian tabel matrik proses perencanaan dan pengorganisasian sumber daya manusia berikut penjelasan siklus hidup tik untuk sumber daya manusia pada tahap perencanaan dan pengorganisasian ro merencanakan kebutuhan sdm tik baru ro merencanakan kebutuhan sdm tik baru deskripsi proses ini bertujuan untuk melakukan perencanaan kebutuhan sdm tik kementerian. tupoksi organisasi tik kementerian output rencana kebutuhan sdm tik kementerian strategi dan roadmap implementasi kebutuhan sdm tik kementerian kompetensi dasar sdm tik yang dibutuhkan prosedur proses perencanaan kebutuhbangtendik. ro indikator banyaknya sdm tik yang dibutuhkan kementerian kinerja tabel ro merencanakan kebutuhan sdm tik baru ro merencanakan anggaran dan biaya pengembangan kapasitas dan kompetensi sdm tik ro merencanakan anggaran dan biaya pengembangan kapasitas dan kompetensi sdm tik deskripsi proses ini bertujuan untuk melakukan perencanaan anggaran dan biaya pengembangan kapasitas dan kompetensi sdm tik kementerian. input dipa kementerian rencana, strategi dan roadmap implementasi kebutuhan sdm tik kementerian output revisi rencana, strategi dan roadmap implementasi kebutuhan sdmsdm tik prosedur proses perencanaan anggaran dan biaya pengembang.sbangtendik.kapasitas dan kompetensi sdm tik ro merancang key performance indicators kpi) sdm tik ro merancang key performance indicators kpi) sdm tik deskripsi proses ini bertujuan untuk melakukan penyusunan kpi dari sdm tik kementerian sebagai acuan dalam pengukuran kinerja sdm tik struktur organisasi tik output kpi sdm tik prosedur perancangan kpi sdm tik dilakukan oleh biro hukum dan organisasi. usulan kpi tersebut kemudian dikonsultasikan dengan unit utama dan satker terkait dan juga dikonsultasikan dengan pustekkom selaku penanggung jawab teknis pendidikan agar sesuai dengan standar kompetensi tik yang dibutuhkan. hasil rancangan kpi sdm tik kemudian dilaporkan kepada cio kementerian untuk ditetapkan dan hasil tersebut juga ro merancang key performance indicators kpi) sdm tik diinformasikan kepada komite tik dan pusbangtendik indikator sdm tik yang memiliki kpi kinerja sdm tik yang belum memiliki kpi tabel ro merancang ro merencanakan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi sdm tik deskripsi proses ini bertujuan untuk melakukan perencanaan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi sdm tik kementerian. struktur organisasi tik output rencana pengembangan kapasitas dan kompetensi sdm tik kementerian kurikulum dan materi pendidikan dan pelatihan sdm tik kementerian prosedur pubangtendik selaku penanggung jawab bidang pendidikan dan pelatihan kepegawaian melakukan perencanaan pendidikan dan pelatihan khusus untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi sdm bidang tik. untuk melakukannya, pusbangtendik berkonsultasi dengan pustekkom selaku penanggung jawab teknis pendidikan agar materi yang dikembangkan sesuai dengan standar kompetensi sdm tik yang dibutuhkan. selain itu pusbangtendik juga berkonsultasi dengan unit utama dan satker terkait teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sdm tik. rencana yang diusulkan dilaporkan kepada cio kementerian untuk ditetapkan dan diinformasikan kepada komite tik, biro kepegawaian dan biro hukum dan organisasi ro see indikator banyaknya kegiatan pendidikan dan pelatihan kinerja sdm tik yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan tabel ro merencanakan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi sdm tik proses pengadaan pengembangan proses pada tahap pengadaan dan pengembangan untuk sumber daya manusia terdiri dari menjamin rekrutmen sdm tik sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan kode ak penjaminan rekrutmen sdm tik sesuai dengan kebutuhan yang telahbiro kepegawaian, dikonsultasikan dengan pustekkom, dan diketahui oleh biro hukum organisasi dan pusbangtendik. menjamin pengembangan kapasitas dan pendidikan sdm tik sesuai dengan direncanakan kode ak penjaminan pengembangan kapasitas dan pendidikan sdm tik sesuai denganmasing masing satker eselon ii) dan pusbangtendik, dikonsultasikan dengan pustekkomsumber daya manusia. proses menjamin rekrutmen sdm tik ak ro mk sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan menjamin pengembangan ak ro mk kapasitas dan pendidikan sdm tik sesuai dengan direncanakan tabel matrik proses pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia berikut penjelasan siklus hidup tik untuk sumber daya manusia pada tahap pengadaan dan pengembangan ak menjamin rekrutmen sdm tik sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan ak menjamin rekrutmen sdm tik sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan deskripsi sdm tik yang direkrut oleh biro kepegawaseleksi hingga rekrutmen agar mempertimbangkan kompetensi dasar dari calon sdm tik ak menjamin rekrutmen sdm tik sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan prosedur unit utama dan satker mengusulkan perekrutan sdm tik kepada biro kepegawaian. kemudian biro kepegawaianrekrutan. indikator jumlah sdm tik yang direkrut kinerja sdm tik yang memenuhi kompetensi dasar yang dibutuhkan tabel ak .o1 menjamin rekrutmen sdm tik sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan ak menjamin pengembangan kapasitas dan pendidikan sdm tik sesuai dengan direncanakan ak menjamin pengembangan kapasitas dan pendidikan sdm tik sesuai dengan direncanakan deskripsi sdm tik yang dikelola oleh kementerpendidikan dan pelatihan bidang tik agar dapat meningkatkan kompetensi sdm tik kementerian sdm tik kementerian output sdm tik yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan tik prosedur unit utama dan satker mengusulkan pendidikan dan pelatihan sdm tik kepada pusbangtendik. kemudian pusbangtendikndidikan dan pelatihan. ro indikator jumlah sdm tik yang telah mengalami kinerja pendidikan dan pelatihan sdm tik yang memenuhi kompetensi dasar yang dibutuhkan tabel ak menjamin pengembangan kapasitas dan pendidikan sdm tik sesuai dengan direncanakan proses pemberdayaan dan pengelolaan proses pada tahap pemberdayaan dan pengelolaan untuk sumber daya manusia terdiri dari mendaftar dan mengelola sdm tik kementerian kode mk pendaftaran dan pengelolaan sdm tik kementerimonitoring kpi seluruh sdm tik pengelola layanan tik kementerian kode mk monitoring kpi seluruh sdm tik pengelolakode mk pembentukan fungsi service desk sebagai pengelola insiden dan permasalahan terkaitsiklus hidup untuk sumber daya manusia pada tahap pemberdayaerdayaan dan pengelolaan sumber daya manusia. proses mendaftar dan mengelola sdm mk ak .o1, tik kementerian ak monitoring kpi seluruh sdm tik mk ro pm pengelola layanan tik kementerian membentuk fungsi service desk mk ro sebagai pengelola insiden dan permasalahan terkait layanan tik kementerian tabel matrik proses pemberdayaan dan pengelolaerdayaan dan pengelolaan: mk .o1 mendaftar dan mengelola sdm tik kementerian mk mendaftar dan mengelola sdm tik kementerian deskripsi proses ini dilakukan untuk pendaftaran dan pengelolaan sdm tik kementerian input sdm tik yang baru direkrut sdm tik yang telah menjalani pendidikan dan dengan pihpih dantik untuk datdata. proses merencanakan kebutuhan ro ro ro layanan data pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi merencanakan anggaran ro ro dan biaya pengembangan layanan data pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi menjaga hubungan ro roro pengembangan layanan datadata pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi output database sdm tik yang mencakup kualifikasi, kompetensi dan kinerja sdm tik prosedur pustekkom selaku penanggung jawab teknis pendidikan berkonsultasi dengan unit utama dan satker untuk mendaftar sdm tik yang tersebar kementerian. pustekkom kemudian mengelola sdm tik melalui database sdm tik kementerian yang mencakup data terkait kualifikasi, kompetensi dan kinerja sdm tik. ak ak indikator sdm tik yang tercatat dalam database sdm kinerja tik kementerian tabel mk mendaftar dan mengelola sdm tik kementerian mk monitoring kpi seluruh sdm tik pengelola layanan tik kementerian mk monitoring kpi seluruh sdm tik pengelola layanan tik kementeriankpi sdm tik output laporan hasil monitoring kpi sdm tik kementerian prosedur pustekkom selaku penanggung jawab teknis pendidikan melakukan monitoring terhadap aktivitas dan kinerja sdm tik kementerian. hasil dari pemantauan sdm akan dilaporkan kepada cio kementerian dan diinformasikan kepada unit utama dan satker tempat asal sdm tik ro indikator sdm tik yang dimonitor berdasarkan kpi kinerja tabel mk monitoring kpi seluruh sdm tik pengeloladeskripsi proses ini bertujuan untustruktur organisasi tik output fungsi service desk kementerian prosedur pustekkom selaku penanggung jawab teknis pendidikan memiliki tanggung jawab sebagai koordinator service desk kementerian mengusulkan pembentukan fungsi service desk. usulan tersebutterbentuknya service desk kementerian kinerja tabelproses pembinaan dan pemberhentian proses pada tahap pembinaan dan pemberhentian untuk sumber daya manusia terdiri dari mengevaluasi kpi sdm tik pengelola layanan tik kode pm pengevaluasian kpi sdm tik pengelola layanan tik menjadi tanggung jawab setjen, dibuat direncanakan oleh pustekkom, didiskumbinaan dan pemberhentinaan dan pemberhentian sumber daya manusia. deskripsi proses kode predecessor successor proses mengevaluasi kpi sdm tik pm mk ro pengelola layanan tik tabel matrik proses pembinaan dan pemberhentiinaan dan pemberhentian pm .o1 mengevaluasi kpi sdm tik pengelola layanan tik pm mengevaluasi kpi sdm tik pengelola layanan tikprosedur pustekkom selaku penanggung jawab teknis pendidikan melakukan evaluasi terhadap aktivitas dan kinerja sdm tik kementerian. hasil dari evaluasi sdm tik akan dilaporkan kepada cio kementerian dan dikonsultasikan kepada unit utama dan satker tempat asal sdm tik untuk memberikan tindak lanjut berdasarkan evaluasi kinerja sdm tik indikator sdm tik yang dievaluasi berdasarkan kpi kinerja tabel pm mengevaluasi kpi sdm tik pengelola layananrekrutan dan pengembangan monitoring dalam kegiatan pengadaan dan pengembangantara rencana dan realisasi sdm tik. pemberdayaan dan pengelolaan monitoring dalam kegiatan pemberdayaan dan pengelolkinerja layanan berdasarkan kpi sdm tik yang telah ditetapkan pembinaan dan pemberhentian monitoring dalam kegiatan pemeliharaan dan pemusnahan sdm tik dilakukan oleh biro kepegawaian selaku pengelola sdm tik. pada tahap ini seluruh kegiatan monitoring menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi sdm tik sehingga dapat diputuskan apakah layanan tidak perlu diubah, harus dimodifikasi, atau harus diberhentikan. studi kasus penerapan tata kelola tik kementerian studi kasus: pembuatan website kebudayaan ditjen kebudayaan ingin membuat website untuk menghimpun kebudayaan nasional. hal hal yang harus diperhatikan jika ingin membuat website kebudayaan: data pokok kebudayaan aplikasi website kebudayaan infrastruktur tik sdm tik pengelola website kebudayaan data informasi dan konten berikut adalah siklus hidup tik dalam pengembangan data pokokdata kebudayaan telah ditetapkan. mekanisme untuk permintaan perubahan modifikasi layanan data kebudayaan telah ditetapkan. siklus hidup tata kelola untuk data perencanaan dan pengorganisasian pengadaan dan pengembangan ro ro ak aan aan rancang sistem enam pengembangan layanan data baru manajemen keamanan layanan data kebudayaan terkait pengembangan baru sesuai dengan layanan data kebudayaan standar sistem ro baru manajemenkeamanan eee moore akar total bsn uan, menjamin pengembangan mengidentifikasi memilih layanan data pari terkait kebutuhan akan layanan data kebudayaan dan mengelola ketersediaan layanan data barumemenuhi pemasok penyedia ro kebudayaan baru kebutuhan ketersediaan layanan datakebudayaan merancang service level ro akkebutuhan akan layanan data kebudayaan ak data kebudayaan baru kapasitas layanan data barusesuai dengan mencatat konfigurasi kebudayaan baru kebutuhan kapasitas layanan data kebudayaan ro ak ara melakukan perencanaan menjamin pengembangan terkait keberlanjutan layanan data kebudayaan pemulihan layanan data baru memiliki mekanisme sunatan kebudayaan baru pemulihan backup pemanfaatan dan pengelolaan pemeliharaan dan pemusnahan mk pm monitoring sla dan ola mengevaluasi sla dan ola setiap layanan data setiap layanan data kebudayaan kebudayaan ako mk pm mencatat dan mengelola mencatat permintaan mengevaluasi dampak asetlayanan data perubahan layanan data terhadap permintaan kebudayaan baru kebudayaan (mekanisme perubahan layanan data manajemen perubahan) kebudayaan mk mencatat seluruh insiden pm terkaitlayanan data implementasi perubahan kebudayaan (mekanisme rilis baru terhadap layanan manajemen insiden) datadata kebudayaan layanan data kebudayaan ak (mekanisme manajemen (mekanisme manajemen permasalahan) konfigurasi) siklus hidup tata kelola untuk informasi perencanaan dan pengorganisasian pengadaan dan pengembangan ro e ak r0 merancang sistem aan merencanakan kebutuhan aan menjamin pengembangan layanan informasi baru terkait pengembangan layanan informasi ta. pengembang kebudayaan baru sesuai layanan serasi dengan standarsistem ro balapan tan manajemen keamanan merencanakan anggaran ro dan biaya pengembangan melakukan perencanaan ana ak aeeebraham aan |. menjamin pengembangan mengidentifikasi memilih layanan informasi baru layanan informasi ketersediaan layanan kebudayaan baru dan mengelola informasi kebudayaan lag pemasok penyedia ro baru memenuhi kebutuhan layanan datakebudayaan merancang service level ketersediaan tetap ro management (slm) terkait ak pengembangan layanan glakukanpereneanaan menanam terkait kebutuhan akan mekepamin pengembangan ak baru kapasitas layanan layanan informasi mencatat konfigurasi informasi kebudayaan kebudayaan baru sesuai layanan informasi baru dengan kebutuhan kebudayaan baru kapasitas ro aw melakukan perencanaan ama terkait keberlanjutan menjamin pengembangan mk pemulihan layanan layanan informasi kebudayaan baru memiliki informasi kebudayaan mekanisme pemulihan backup pemanfaatan dan pengelolaan pemeliharaan dan pemusnahan mik pm bsn monitoring sla dan ola mengevaluasi sla dan ola setiap layanan informasi setiap layanan informasi kebudayaan kebudayaan mk mik pm mencatat dan mengelola mencatat permintaan mengevaluasi dampak aset layanan informasi perubahan layanan terhadap permintaan kebudayaan baru informasi kebudayaan perubahan layanan (mekanisme manajemen informasi kebudayaan perubahan). mk pm mencatat seluruh insiden implementasi perubahan terkait layanan informasi rilis baru terhadap layanan kebudayaan (mekanisme informasi kebudayaan manajemen insiden) vrcdaos opm oo mencatat seluruh mengelola perubahan permasalahan terkait yang terjadi hadap layanan informasi layanan informasi ak kebudayaan (mekanisme kebudayaan (mekanisme manajemen manajemen konfigurasi) permasalahan) siklus hidup tata kelola untuk konten perencanaan dan pengorganisasian pengadaan dan pengembangan ak ro merancang sistem merencanakan kebutuhan kanan keamanan menjamin pengembangan layanan konten baru terkait layanan konten kait pengembangan kebudayaan baru sesuai aan dengan standar sistem ro senam manajemen keamanan merencanakan anggaran ro dan biaya pengembangan melekuk men ak naa melakukan perencanaan menjamin pengembangan incident lokasi memilih terkait kebutuhan akan layanan konten dan mengelola ketersediaan layanan kebudayaan baru pemasok penyedia ro konten kebudayaan baru memenuhi kebutuhan layanan datakebudayaan merancang service leve baru management slm) terkait saku menjamin pengembangan pengembangan layanan terkait kebutuhan akan pagi ak konten kebudayaan baru yai mencatat konfigurasi kapasitas layanan konten kebudayaan baru sesuai kebudayaan baru layanan konten dengan kebutuhan kebudayaan baru kapasitas ro ak melakukan perencanaan menjamin pengembangan pm terkait keberlanjutan layanan konten pemulihan layanan konten kebudayaan baru memiliki kebudayaan baru mekanisme pemulihan backup mk pm monitoring sla dan ola mengevaluasi sla dan ola setiap layanan konten setiap layanan konten kebudayaan kebudayaan mk mk pm enc mengelola mag matan naa mencatat permintaan pada dampak kebudayaan baru perubahan layanan konten bahan part kebudayaan (mekanisme manajemen perubahan) kebudayaan mk pm mencatat seluruh insiden implementasi perubahan terkait layanan konten "rilis baru terhadap layanan kebudayaan (mekanisme konten kebudayaan manajemen insiden) mk4305 ' pm mencatat seluruh mengelola perubahan permasalahan terkait yang terjadi terhadap layanan konten layanan konten aak kebudayaan (mekanisme kebudayaan (mekanisme manajemen manajemen konfigurasi) permasalahan aplikasi berikut adalah siklus hidup tik dalam pengembangan aplikasi websitewebsite kebudayaan telah ditetapkan. mekanisme untuk permintaan perubahan modifikasi layanan website kebudayaan telah ditetapkan. berikut adalah siklus hidup tik dalam pengembangan aplikasi website kebudayaan: perencanaan dan pengorganisasian pengadaan dan pengembangan ro ro ak aan merancang sistem menjamin pengembangan layanan aplikasi baru manajemen keamanan layanan aplikasi terkait pengembangan kebudayaan baru sesuai layanan aplikasi dengan standar sistem ro kebudayaan baru manajemen keamanan merencanakan anggaran ro ak dan biaya pengembangan melakukan perencanaan menjamin pengembangan ak terkait kebutuhan akan layanan aplikasi baru mengidentifikasi memilih ketersediaan layanan memenuhi kebutuhan dan mengelola pemasok ro aplikasi kebudayaan baru ketersediaan penyedia layanan aplikasi merancang service level ro ak kebudayaan kebutuhan akan layanan aplikasi baru ak aplikasi kebudayaan baru kapasitas layanan aplikasi sesuai dengan kebutuhan mencatat konfigurasi kebudayaan baru kapasitas layanan aplikasi ro ak kebudayaan baru melakukan perencanaan menjamin pengembangan terkait keberlanjutan layanan aplikasi baru pemulihan layanan aplikasi memiliki mekanisme pm mk kebudayaan baru pemulihan backup pemanfaatan dan pengelolaan pemeliharaan dan pemusnahan mk pm ak monitoring sla dan ola mengevaluasi sla dan ola setiap layanan aplikasi setiap layanan aplikasi kebudayaan kebudayaan mk mk pm mencatat dan mengelola mencatat permintaan mengevaluasi dampak aset layanan aplikasi perubahan layanan terhadap permintaan kebudayaan baru aplikasi kebudayaan perubahan layanan (manajemen perubahan) aplikasi kebudayaan mk mencatat seluruh insiden pm terkait layanan aplikasi implementasi perubahan kebudayaan (mekanisme rilis baru terhadap layanan manajemen insiden) aplikasiaplikasi layanan aplikasi kebudayaan (manajemen kebudayaan (manajemen permasalahan) konfigurasi) infrastruktur tikinfrastruktur tik: ro ro ak merencanakan kebutuhan merancang sistem menjamin pengembangan layanan infrastruktur tik manajemen keamanan layanan infrastruktur tik baru terkait pengembangan kebudayaan baru sesuai layanan infrastruktur tik dengan standar sistem ro kebudayaan baru manajemen keamanan rencanakan anggaran ro ak ak dan biaya pengembangan menjamin pengembangan mengidentifikasi memilih layanan infrastruktur tik serai kebutuhan akan layanan infrastruktur tik dan mengelola pemasok aru ketersediaan layanan baru memenuhi penyedia layanan infrastruktur tik kebutuhan ketersediaan infrastruktur tik level diss management (slm) terkait melakukan perencanaan menjamin pengembangan pengembangan layanan buah layanan infrastruktur tik ak infrastruktur tik panas baru sesuai dengan mencatat konfigurasi kebudayaan baru infrastruktur tik kebutuhan kapasitas erna infrastruktur tik kebudayaan baru ak usayaanpa ro menjamin pengembangan melekuk layanan infrastruktur tik terkait keberlanjutan baru memiliki mekanisme pm os.o4 mk.os.oc pemulihan layanan pemulihan backup infrastruktur tik kebudayaan baru mk pm ak monitoring mengevaluasi setiap layanan setiap layanan infrastruktur tik infrastruktur tik kebudayaan kebudayaan mk mencatat dan mengelola mk o5 ngo5 o1: aset layanan infrastruktur mencataipermintaan teen perubahan layanan terhadap permintaan infrastruktur tik perubahan layanan kebudayaan (manajemen infrastruktur tik perubahan) kebudayaan pak pm mencatat seluruh insiden tas perubahan terkait layanan uu, infrastruktur tik rilis baru terhadap layanan pen asa daan ana infrastruktur tik manajemen insiden) kebudayaan pm smk mengelola perubahan permasalahan terkait terjadi terhadap layanan infrastruktur tik layanan infrastruktur tik kebudayaan (manajemen ak bantan (manajemen konfigurasi) permasalahan sumber daya manusiasdm tik: pengorganisasian pengembangan pengelolaan pemberhentian ro ak mk pm merencanakan kebutuhan menjaminrektrutmen mendaftarkan mengelola evaluasi kpi seluruh sdm sdm tik baru sdm tik sesuai dengan sdm tik kementerian tik pengelola layanan tik kebutuhan yang telah kementerian direncanakan ro mk merencanakan anggaran ak monitoring kpi seluruh dan biaya pengembangan menjamin pengembangan sdm tik pengelola layanan sdm tik baru kapasitas dan pendidikan tik kementerian sdm tik sesuai dengan ro direncanakan mermengvi. penutup berikut adalah beberapa rekomendasi untuk menjamin kesuksesan implementasi tata kelola tik kementerian: tata kelola tik harus menjadi kebijakan formal kementerian, sehingga ada mekanisme reward and punishment bagi yang melaksanakan dan yang melanggar ketentuan yang ada dalam tata kelola tik tersebut. menambahkan peran cio sebagai pihak yang berperan untuk memastikan seluruh proses proses tata kelola tik berjalan dengan baik. cio tersebut bertanggung jawab untuk mengoverview implementasi tata kelola tik kementerian. menambahkan peran pmo sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan proyek pengembangan layanan tik kementerian. menambahkan fungsi service desk sebagai pengelola layanan tik kementerian. hendaknya rencana induk tik (titik) harus dimutakhirkan agar selaras dengan rumusan tata kelola tik.melakukan perencanaan ro ro ak terkait kebutuhan akan kapasitasdata berikut penjelasan siklus hidup tik untuk data pada tahap perencanaan dan pengorganisasian ro merencanakan kebutuhan layanan data pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi. ro merencanakan kebutuhdatadatadata dari internal kementerian satker, unit utama, dsb.) masukan terkait kebutuhan data dari eksternal kementerian (masyarakat, lsm, dsb.) output rencana kebutuhan data pendidikan dan kebudayaan strategi dan roadmap implementasi kebutuhan data pendidikan dan kebudayaan persyaratan teknis (technical requirements) dari layanan data yang dibutuhkan prosedur proses perencanaan kebutuhan dan penanggung jawab teknis pendidikan pdip). pertemuan tersebut dipimpin oleh sekjen selaku cio infrastruktur tik kementerian adalah pusat data, jejaring terbuka dan jejaring tertutup beserta seluruh perangkat pendukungnya. sumber daya manusia, yang selanjutnya disingkat sdm, adalah sumber daya tik yang mendukung terselenggaranya e administrasi dan pembelajaran. siklus hidup tik adalah siklus dari data, konten, informasi, aplikasi, infrastruktur, dan sdm sejak perencanaan hingga penghapusan. layanan tik kementerian adalah layanan pendidikan dan kebudayaan dalam bentuk data, informasi, konten, aplikasi, infrastruktur, dan sdm. kementerian adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan. satuan kerja, yang selanjutnya disingkat satker, adalah unit organisasi lingkungan kementerian yang melaksanakan (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program yang dipimpin oleh pejabat eselon lingkungan kementerian dan diberikan kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran. kebijakan umum adalah suatu prinsip dasar yang ditetapkan secara formal yang menjadi acuan dalam siklus hidup tik kementerian. komite tik adalah perwakilan unit unit satker kementerian dan penanggung jawab teknis e pendidikan. ruang lingkup tik meliputi e administrasi e pembelajaran jejaring e pendidikan tik kementerian dikelola oleh komite tik kementerian. komite tik sebagaimana dimaksud pada melakukan rapat paling sedikit tiga kali dalam setahun. setiap aplikasi sebagai hasil dari aktivasi tik harus menggunakan domain dan alamat (internet protocol) kementerian. surat elektronik atau surel resmi kementerian menggunakan alamat @domain kementerian ketentuan mengenai tata kelola tik kementerdicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ro merencanakan kebutuhan layanan data pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasiindikator banyaknya data pendidikan dan kebudayaan kinerja yang dibutuhkan kementerian tabel prosedur ro merencanakan kebutuhdatadatadatadata pendidikan dan kebudayaan prosedur proses perencanaan anggaran dan biayasee indikator jumlah anggaran dan biaya untuk kinerja implementasi kebutuhan data pendidikan dan kebudayaan kementerian tabel prosedurdatadata, informasi dan konten pendidikan dan kebudayaan. input survey kepuasan pengguna layanan data pendidikan dan kebudayaan keluhan pengguna layanan data pendidikan dan kebudayaan output masukan dari pengguna terkait layanan datadata pendidikan dan kebudayaan. satker menghimpun masukan terkait layanan data. setelah itu pdip menghimpun seluruh masukan layanan data. seluruh masukan kemudian dikonsultasikan kepada pih (terkait layanan informasi dan konten)an dilaporkan kepada cio kementerian serta diinformasikan kepada seluruh komite tik. predecessor| indikator jumlah keluhan pengguna layanan data kinerja pendidikan dan kebudayaan jumlah survey kepuasan pengguna layanan data pendidikan dan kebudayaan kuesioner mengenai kepuasan pengguna layanan yang dikembalikan tabel prosedurdata, informasi ddata yang ada. input kebutuhan layanan data pendidikan dan kebudayaan outprosedur satker dan unit utama menetapkan sla dan ola layanan data pendidikan dan kebudayaan. satker menetapkan sla dan ola terkait layanan data. selanjutnya pdip menghimpun seluruh sla dan ola terkait layanan data pendidikan dan kebudayaan. seluruh sla dan ola kemudiro indikator banyaknya layanan data pendidikan dan kinerja kebudayaan yang memiliki sla banyaknya sla yang didukung oleh ola tabel prosedurdeskripsi setiap data, informasi dandata pendidikan dan kebudayaan untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. input daftar layanan data pendidikan dan kebudayaan output repositori sistem manajemen keamanan data (biasanya tersimpan lokasi terpisah) menetapkan standar keamanan data pendidikan dan kebudayaan prosedur pustekkom menetapkan standar kemanan layanan data pendidikan dan kebudayaan dengan berkonsultasi dengan satker selaku pemilik layanan dataroprosedurdata pendidikan dan kebudayaan oleh para penggunadataatker menetapkan ketersediaan terkait layanan data. selanjutnya pdip menghimpun dan mengelola seluruh kebutuhan ketersediaan layanan datailaporkan kepada cio kementerian dan diinformasikan kepada seluruh komite tikapasitas layanan datadata pendidikan dan kebudayaan. satker menetapkan ketersediaan terkait layanan data. selanjutnya pdip menghimpun dan menetapkan kebutuhan kapasitas seluruh layanan data pendidikan dan kebudayaan. seluruh kebutuhan kapasitas layanakdeskripsi setiap datadata pendidikan dan kebudayaan jika terjadi gangguan pada suaturencana pemulihan layanan data pendidikan dan kebudayaan sop pemulihdata pendidikan dan kebudayaan. satker merencanakan dan menetapkan sop pemulihan terkait layanan data. selanjutnya pdip menghimpun dan menetapkan sop seluruh layanan datainfromasi proses pada tahap perencanaan dan pengorganisasian untuk informasi terdiri dari merencanakan kebutuhan layanan informasikode,untuk informasiormasi. proses merencanakan kebutuhan ro ro ro layanan informinformormasiinformasi berikut penjelasan siklus hidup tik untuk informasi pada tahap perencanaan dan pengorganisasiankebutuhinforminforminformasi dari internal kementerian satker, unit utama, dsb.) masukan terkait kebutuhan informasi dari eksternal kementerian (masyarakat, lsm, dsb.) output rencana kebutuhan informasi pendidikan dan kebudayaan strategi dan roadmap implementasi kebutuhan informasi pendidikan dan kebudayaan persyaratan teknis (technical requirements) dari layanan informasi yang dibutuhro merencanakan kebutuhan layanan informasi pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi prosedur proses perencanaan kebutuhanunit utama selaku penyedia informasiinform. indikator banyaknya informasi pendidikan dan kinerja kebudayaan yang dibutuhkan kementerian tabelormorminformasi pendidikan dan kebudayaan yang telah disesuaikan dengan kemampuan anggaran kementerianencana anggaran dan biaya implementasi kebutuhan informasi pendidikan dan kebudayaan prosedur proses perencanaan anggaran dan biayaselaku penyedia informasisee indikator jumlah anggaran dan biaya untuk kinerja implementasi kebutuhan informorminformasi pendidikan dan kebudayaan.input survey kepuasan pengguna layanan informasi pendidikan dan kebudayaan keluhan pengguna layanan informasi pendidikan dan kebudayaan output masukan dari pengguna terkait layanan informasiinformasi pendidikan dan kebudayaan. unit utama masukan terkait layanan informasi. setelah itu pih menghimpun seluruh masukan layanan informasi. seluruh masukan kemudian dilaporkan kepada cio kementerian serta diinformasikan kepada seluruh komite tik. predecessor indikator jumlah keluhan pengguna layanan kinerja informasi pendidikan dan kebudayaan jumlah survey kepuasan pengguna layanan informorminformasi yang ada. input kebutuhan layanan informasi pendidikan dan kebudayaoutprosedur satker dan unit utama menetapkan sla dan ola layanan informasi pendidikan dan kebudayaan. unit utama menetapkan sla dan ola terkait layanan informasi. selanjutnya pih menghimpun seluruh sla dan ola terkait layanan informasi pendidikan dan kebudayaan. seluruh sla dan ola kemudiinformormasi pendidikan dan kebudayaan untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. input daftar layanan informasi pendidikan dan kebudayaan output repositori sistem manajemen keamanan informasi (biasanya tersimpan lokasi terpisah) menetapkan standar keamanan informprosedur pustekkom menetapkan standar kemanan layanan informasi pendidikan dan kebudayaan dengan berkonsultasi dengan satker selaku pemilik layanan data dan unit utama selaku pemilik layanan informasi doleh para penggunaoutputinformgelola seluruh kebutuhan ketersediaan layanan informasidip (terkait layanan dataormoutput kebutuhan kapasitas layanan informasiinformasi pendidikan dan kebudayaetapkan kebutuhan kapasitas seluruh layanan informdeskripsi setiap informormasi pendidikan dan kebudayaan jika terjadi gangguan pada suatuoutput rencana pemulihan layanan informasi pendidikan dan kebudayaan sop pemulihan layanan informanna prosedur satker dan unit utama merencanakan dan menetapkan sop pemulihan layanan informasi pendidikan dan kebudayaan. unit utama merencanakan dan menetapkan sop pemulihan terkait layanan informasi. selanjutnya pih menghimpun dan menetapkan sop seluruh layanan informkonten proses pada tahap perencanaan dan pengorganisasian untuk konten terdiri dari merencanakan kebutuhan layanan kontenkode ro perencanaan mengenai kebutuhan kapasitas layanan konten pendidikan dan kebudayaan yang baru atau modifikasi layanan yang lama, dikonsultasikan dengan masing masing satker eselon ii), pih, dan pdip, dan diketahui oleh komite tik.kode ro perencanaan mengenai keberlanjutan dan pemulihan layanan konten pendidikan dan kebudayaan yang baru atau modifikasi layanan lama yang mengalami gangguan: dikonsultasikan dengan masing masing satker eselon ii), biro hukum dan organisasi, pih, dan pdip, dan diketahui oleh komite tik. siklus hidup untuk kontenkonten. proses merencanakan kebutuhan ro ro ro layanan kontenkontenkontenkonten pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi tabel matrik proses pada tahap perencanaan dan pengorganisasian konten berikut penjelasan siklus hidup tik untuk konten pada tahap perencanaan dan pengorganisasian ro merencanakan kebutuhan layanan konten pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi salinan lampiranpendahuluan latar belakangugas dan fungsi kementerian memerlukan sistem pengelolaan yang menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai visi, misi dan tujuan kementerian. pemanfaatan tik oleh kementerian menjadi sebuah kebutuhan untuk mendukung tercapainya penyediaan informasi dan pelaporan bagi penentu kebijakan pendidikan dan kebudayaan, pemangku kepentingan serta penyelenggara pembelajaran. dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan tik, maka perlu adanya keselarasan perencanaan, pengembangan, dan implementasi tik, sehingga menuntut adanya pengelolaan tik secara terpadu. dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan kementerian diperlukan rencana tik yang lebih harmonis, pengelolaan yang lebih baik, peningkatan efisiensi dan efektivitas investasi belanja tik dan pendekatan yang meningkatkan pencapaian nilai (value) dari implementasi tik. oleh karena itu, diperlukan tata kelola tik untuk mendukung good governance lingkungan kementerian. berdasarkan pertimbangan tersebut telah ditetapkansejalan dengan adanya perubahan struktur organisasi kementerian pendidikan nasional menjadi kementerian pendidikan dan kebudayaan, dan beberapa kebijakan baru lingkungan kementerian antara lain kebijakan integrasi proses dan berbagi sumber daya dan standarisasi dan legalitas transaksi tik yang belum terakomodasikan dalammaka perlu ditetapkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan yang baru sebagai penggantitujuan, ruang lingkup motivasi tujuan tujuan penyusunan petunjuk teknis tata kelola tik ini adalah untuk memberikan batasan dan petunjuk atau panduan bagi unit kerja lingkungan kementerian dan pemerintah daerah dalam pengelolaan tik untuk pendidikan. ruang lingkup ruang lingkup petunjuk teknis tata kelola tik ini akan digunakan sebagai prinsip dan panduan bagi setiap unit kerja lingkungan kementerian dalam perencanaan, pengelolaan, standarisasi, monitoring dan evaluasi sumber daya tik yang meliputi infrastruktur, data, informasi dan konten unit kerja masing masing, sehingga dapat memenuhi asas efektivitas, efisiensi, dan akuntabel. motivasi adanya perubahan struktur organisasi lingkungan kementerian dan bertambahnya kebutuhan berkenaan dengan pemanfaatan tik, maka tata kelola tik kementerian yang sebelumnya perlu dimutakhirkan (lihat bab ro merencanakan kebutuhkontenkontenkonten dari internal kementerian satker, unit utama, dsb.) masukan terkait kebutuhan konten dari eksternal kementerian (masyarakat, lsm, dsb.) output rencana kebutuhan konten pendidikan dan kebudayaan strategi dan roadmap implementasi kebutuhan konten pendidikan dan kebudayaan persyaratan teknis (technical requirements) dari layanan konten yang dibutuhkan prosedur proses perencanaan kebutuhanindikator banyaknya kontenkontenkontenkontenkonten pendidikan dan kebudayaan prosedur proses perencanaan anggaran dan biaya, informasi dsuccessorindikator jumlah anggaran dan biaya untuk kinerja implementasi kebutuhan kontenkontenkonten pendidikan dan kebudayaan. input survey kepuasan pengguna layanan konten pendidikan dan kebudayaan keluhan pengguna layanan konten pendidikan dan kebudayaan output masukan dari pengguna terkait layanan kontenkonten pendidikan dan kebudayaan. satker menghimpun masukan terkait layanan data dan unit utama masukan terkait layanan informasi dan konten. setelah itu pustekkom menghimpun seluruh masukan layanan. seluruh masukanindikator jumlah keluhan pengguna layanan konten kinerja pendidikan dan kebudayaan jumlah survey kepuasan pengguna layanan kontenkonten yang ada. input kebutuhan layanan konten pendidikan dan kebudayaan outprosedur satker dan unit utama menetapkan sla dan ola layanan konten pendidikan dan kebudayaan. unit utama menetapkan sla dan ola terkait layanan konten. selanjutnya pustekkom menghimpun seluruh sla dan ola terkait layanan konten pendidikan dan kebudayaan. seluruh sla dan olakontenkonten pendidikan dan kebudayaan untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan konten. input daftar layanan konten pendidikan dan kebudayaan output repositori sistem manajemen keamanan konten (biasanya tersimpan lokasi terpisah) menetapkan standar keamanan konten pendidikan dan kebudayaan prosedur pustekkom menetapkan standar kemanan layanan konten pendidikan dan kebudayaan dengan berkonsultasi dengan unit utama selaku pemilik layankonten pendidikan dan kebudayaan oleh para penggunakontengelola seluruh kebutuhan ketersediaan layanan konten, informasi dan kontenapasitas layanan kontenkonten pendidikan dan kebudayaetapkan kebutuhan kapasitas seluruh layanan konteneskripsi setiap konten pendidikan dan kebudayaan sewaktu waktu dapat mengalami ganggukonten pendidikan dan kebudayaan jika terjadi gangguan pada suaturencana pemulihan layanan konten pendidikan dan kebudayaan sop pemulihkonten pendidikan dan kebudayaan. unit utama merencanakan dan menetapkan sop pemulihan terkait layanan konten. selanjutnya pustekkom menghimpun dan menetapkan sop seluruh layanan kontenengadaan dan pengembangan untuk data proses pada tahap pengadaan dan pengembangan untuk data terdiri daristandar sistem manajemen keamanstandar keamanetersediaanetersediaan dari layanan, pustekkom memberi konsultasi kesesuaian dari kebutuhan dengan ketersediaapasitasapasitas dari layanan, pustekkom memberi konsultasi kesesuaian dari kebutuhan dengan kapasitasiliki mekanisme pemulihan dari ganggurencana mekanisme pemulihan gangguan yang telah ditetapkan, hasil update persyaratan teknis diinformasikan kepada pdip dan pih.proses identifikasi, pemilihan dan pengelolaan dari penyedia layanan yang ditentukan merupakan tanggungjawab dari setjen sebagai oj, satker dan unit utama beserta pmo membuat pengumuman, sedangkan identifikasi, pemilihan dan pengelolaan dilaksanakan oleh pmo, dikonsultasikan dengan panitia pengadaan barang jasa biro umum diinformasikan cio, pdip dan pih. mencatat konfigurasi seluruh layanan data pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi kode: akdatdata. proses menjamin pengembangan ak ro ak layanan data pendidikan dan rodata pendidikan dan rodata pendidikan dan ak kebudayaan baru atau modifikasi mencatat konfigurasi seluruh ak ak mk layanan data pendidikan dan pm kebudayaan baru atau modifikasi tabel matrik proses pada tahap pengadaan dan pengembangan data berikut penjelasan siklus hidup tik untuk data pada tahap pengadaan dan pengembanguntuk itu, perlu ditinjau kembali tata kelola tik kementerian yang telah dirumuskan sebelumnya (lihat bab sehingga dapat dipetakan dalam kerangka kerja tata kelola tik baru. hasil akhir dari kajian ini adalah rumusan tata kelola tik kementerian (lihat bab beserta rekomendasi pelaksanaannya (lihat bab acuan berikut adalah acuan yang dijadikan bahan dalam perumusan tata kelola tik kementerian iso iec iso iec merupakan standar internasional yang secara spesifik mengatur standar manajemen layanan tik. dalam dokumen tersebut, diatur standar mengenai: management system, planning implementation, planning new services, service delivery processes, release processes, resolution processes, relationship processes, dan control processes. obit obit merupakan best practice dalam tata kelola dan manajemen tik. dalam process reference model pada dokumen obit framework, didefinisikan berbagai proses terkait tata kelola tik dan manajemen tik. til til merupakan best practice manajemen layanan tik. dalam til service lifecycle telah didefinisikan siklus: service strategy, service design, service transition, service operation, dan continua service improvement. panduan umum tata kelola tik nasional panduan tata kelola tik nasional yang diterbitkan oleh dewan tik nasional memberikan panduan bagi setiap institusi pemerintahan dalam penggunaan tik institusinya, sehingga memenuhi asas: efektivitas, efisiensi, dan akseptabilitas. panduan tata kelola tik nasional diperuntukkan bagi seluruh institusi dan semua level institusi pemerintahan. panduan ini menjadi sumber acuan yang utama dalam pemutakhiran tata kelola tik kementerian yang terdiri dari dua bagian utama: struktur tata kelola tik dan proses tata kelola tik (lihat bab untuk itu, perlu ditinjau kembali tata kelola tik kementerian yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan diuraikan pada bab selanjutnya. kangen stem mea apa ser bae kanan good0000 mama term c0000900 tem lain aa kek score gambar acuan tata kelola tik kementerian ii. kerangka kerja tata kelola tik kementerian pergeseran paradigma tata kelola tik selama ini tata kelola tik kementerian menggunakan pendekatan berbasis struktur organisasi (structure oriented), selanjutnya menggunakan (dua) pendekatan yang berbasis struktur organisasi (structure oriented) dan berbasis proses (process oriented). seperti yang telah disinggung dalam latar belakang, motivasi pemutakhiran ini dilakukan karena adanya perubahan dalam struktur organisasi kementerian. tata kelola tik kementerian yang dipergunakan saat ini masih berbasis struktur organisasi, sehingga bilamana terjadi perubahan struktur masa depan, maka tata kelola tik harus diubah. untuk menghindarinya, maka tata kelola tik kementerian perlu dimutakhirkan, yakni menggunakan pendekatan berbasisdatadata pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi standar keamanamo1.o1datatersediaandata,apasitaspemanfaatan kapasitasdatarencana pemulihan layanan data pendidikan dan kebudayaan sop pemulihkegiatan pemulihan backupdatadata pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi kak layanan data pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi outputprosedur satker (selaku penanggung jawab dalam pengembangan data) bertanggung jawab dalam mengumumkan perihal pengadaan layanan dataindikator banyaknya calon pemasok penyedia layanan kinerja datadata pendidikan dan kebudayaan yang baru atau modifikasi. ak mencatat konfigurasi seluruh layanan data pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi input daftaroutput manajemen konfigurasidatadata pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi pengadaan dan pengembangan untuk infromasi proses pada tahap pengadaan dan pengembangan untuk informasi terdiri daridan satuan kerjainfromormasi. prosesinformasi pendidikan dan ak kebudayaan baru atau modifikasi mencatat konfigurasi seluruh ak ak mk layanan informasi pm pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi tabel matrik proses pada tahap pengadaan dan pengembangan informasi berikut penjelasan siklus hidup tik untuk infromasi pada tahap pengadaan dan pengembangormasi pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi standar keamanproses, sehingga jika terjadi perubahan struktur organisasi, tata kelola tik tidak banyak mengalami perubahan. kerangka kerja tata kelola tik kementerian kerangka kerja framework) tata kelola tik kementerian yang menjadi panduan dalam pemutakhiran tata kelola tik kementerian: data, informasi dan konten aplikasi infrastruktur tik sumber daya manusia proses tata kelola tik gambar kerangka kerja tata kelola tik kementerian berikut sudut pandang yang lebih rinci dari kerangka kerja tata kelola tik kementerian: perencanaan dan pengadaan dan pemanfaatan dan pemeliharaan dan pengorganisasian pengembangan pengelolaan pemusnahan unit organisasi (struktur tata kelola tik) gambar rincian kerangka kerja tata kelola tik kementerian pengawasan dan penilaian struktur tata kelola tik gambar dua bagian utama kerangka kerja tata kelola tik kementeriapasitasrencana pemulihan layanan informasi pendidikan dan kebudayaan sop pemulihormasiormasi pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi kak layanan informasi pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi outputindikator banyaknya calon pemasok penyedia layanan kinerja informasi pendidikan dan kebudayaan tabelormasi pendidikan dan kebudayaan yang baru atau modifikasi. input daftaroutput manajemen konfigurasiak pm indikator layanan informasi pendidikan dan kinerja kebudayaan yang tercatat database konfigurasi layanan tabel ak mencatat konfigurasi seluruh layanan informasi pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi pengadaan dan pengembangan untuk konten proses pada tahap pengadaan dan pengembangan untuk konten terdiri dari: akkontenkonten. proses menjamin pengembangan ak ro ak layanan konten pendidikan roiliki proseskonten pendidikan dan ak kebudayaan baru atau modifikasi mencatat konfigurasi seluruh ak ak mk layanan konten pendidikan pm dan kebudayaan baru atau modifikasi tabel matrik proses pada tahap pengadaan dan pengembangan konten berikut penjelasan siklus hidup tik untuk konten pada tahap pengadaan dan pengembangkontenkonten pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi standar keamanan layanastandar keamanan tabelinformasi dapasitaskonten pendidikan dan kebudayrencana pemulihan layanan konten pada dasarnya kerangka kerja tata kelola tik kementerian terdiri dari dua bagian utama, yaitu proses tata kelola tik proses tata kelola tik menggambarkan proses proses terkait tik yang ada kementerian yang ditujukterdapat proses utama proses yang ada dalam kerangka tata kelola tik kementerian: kebijakan umum, siklus hidup tik: dan pengawasan dan penilaian. kebijakan umum kebijakan umum pengawasan dan penilaian pengawasan dan penilaian nn www dimensi dalam proses tata kelola tik daya mani gambar proses utama kerangka tata kelola tik struktur tata kelola tik struktur tata kelola tik menggambarkan iii. struktur tata kelola tik kementerian struktur tata kelola tik struktur tata kelola tik berguna untuk mengetahuiberikut ini adalah struktur yang terlibat dalam proses proses tik kementerian: menteri pendidikan dan kebudayaan menteri pendidikan dan kebudayaan merupakan jajaran top eksekutif yang berperan dalam menetapkan kebijakan dan arah kementerian. komite tik komite tik merupakan komite yang terdiri dari perwakilan unit unit satuan kerja kementerian yang bertanggung jawab dalam: menjamin tata kelola tik menjadi bagian dari tata kelola institusi kementerian, menetapkan arahan strategis pengembangan tik, dan review investasi yang bernilai besar, menetapkan prioritas inisiatif tik yang selaras dengan strategi dan prioritas kementerian, melacak status suatu proyek dan menyelesaikan konflik sumber daya, dan memonitor tingkat layanan dan peningkatan layanan. chief information officer cio) cio bertanggung jawab dalam: memberikan saran dan bantuan dalam akuisisi dan pengelolaan tik: mengembangkan dan mengelola arsitektur tik yang terintegrasi, dan berperan dalam proses perencanaan strategis. unit utama eselon kepala unit utama mengacu pada seluruh jajaran setingkat eselon yang ada kementerian. satuan kerja eselon ii) kepala satuan kerja satker) mengacu pada seluruh jajaran setingkat eselon yang ada kementerian.pendidikan dan kebudayaan sop pemulihkontenkonten pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi kak layanan konten pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi output layanan konten pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi laporan pengembangan layananak indikator banyaknya calon pemasok penyedia layanan kinerja kontenkonten pendidikan dan kebudayaan yang baru atau modifikasi. input daftar layanan konten pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi laporan pengembangan layanan konten pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi output manajemen konfigurasiak mencatat konfigurasi seluruh layanan konten pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasikontenkonten pendidikan dan kebudayaan baru atau modifikasi proses pemanfaatan dan pengelolaan pemanfaatan dan pengelolaan untuk data proses pada tahap pemanfaatan dan pengelolaan untuk data terdiri dari:kode mk pengembangan mekanisme layanan permintaan terhadapdata pendidikan dan kebudayaan kode mk pencatatan seluruh asekode mk monitoring sla dan ola terhadap setiapsiklus hidup untuk datadata. proses mengembangkan mk mkdata pendidikan dan kebudayaan mencatat permintaan mk mk pm perubahan layanan datadata mk pendidikan dan mk kebudayaan melalui mekanisme manajemen insiden permasalahan terkait mk layanan datadatadata tabel matrik proses pemanfaatan dan pengelolaan data berikut penjelasan siklus hidup tik untuk datadata pendidikan dan kebudayaan sop manajemen permasalahan terkait(selaku penanggung jawab datasardata pendidikan dan kebudayaan adanya sop manajemen permasalahan terkait layanan datadata pendidikan dan kebudayaan output sop manajemen perubahandatoutput database permintaan perubahan terkait layanan datadata pendidikan dan kebudayaan. input sop manajemen insiden terkait layanan data pendidikan dan kebudayaan output database insiden terkait layanan data pendidikan dan kebudayadata pendidikan dan kebudayaan input sop manajemen permasalahan terkait layanan data pendidikan dan kebudayaan output permintaan perubahan layanan data pendidikan dan kebudayaan database permasalahan terkait layanan data pendidikan dan kebudayaan prosedur insiden yang telah terekam dalam database insiden layanan datadata pendidikan dan kebudayaan mk mencatat dan mengelola aset layanan datadata pendidikan dan kebudayaan yang dimiliki oleh kementerian input manajemen konfigurasi layanan data pendidikan dan kebudayaan output database aset layanan datadataoleh satker (selaku penanggung jawab dataak mk mk mk mk mk indikator aset layanan datadatadata(selaku penanggung jawab dataproject management officer pmo) pmo merupakan unit fungsional yang terdiri dari kumpulan project manager (pm) yang bertanggung jawab dalam: mengelola portofolio proyek, memonitor status proyek, menyediakan panduan bagi para pm, dan mengadakan review pasca implementasi proyek. komite tik dan cio kementerian berikut adalah struktur organisasi dan penanggung jawab tik kementerian: komite tik kemdikbud pengarah sekretaris jenderal penanggung jawab cio) ketua komite tik kemdikbud anggota komite tik kemdikbud seiten karo umum karo pkl karotukor ser dition dokumen dition dikti aro keuangan gambar struktur komite tik kementerian penjelasan struktur komite tik kementerian adalah sebagai berikut komite tik kementerian merupakan organisasi pengelola tik kementerian. komite tik kementerian diarahkan oleh menteri,penanggung jawab teknis pendidikan. komite tik kementerian terdiri atas: kepala pusat data dan statistik pendidikan dan kebudayaan, kepala pusat informasi dan hubungan masyarakat, kepala biro perencanaan dan kerjasama luar negeri, kepala biro keuangan, kepala biro kepegawaian, kepala biro hukum organisasi, kepala biro umum, sekretaris inspektorat jenderal: sekretaris direktorat jenderal pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal, sekretaris direktorat jenderal pendidikan dasar, sekretaris direktorat jenderal pendidikan menengah, sekretaris direktorat jenderal pendidikan tinggi, sekretaris direktorat jenderal kebudayaan, sekretaris badan penelitian dan pengembangan, sekretaris badan pengembangan dan pembinaan bahasa, dan sekretaris badan pengembangan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan. penetapan komite tik kementerian pendidikan dan kebudayaan ditetapkan melalui keputusan menteri. penanggung jawab tik kementerian ditentukan secara berjenjang yaitu sebagai berikut: menteri sebagai pengarah tik kementerian. sekretaris jenderal sebagai penanggung jawab tik kementerian. kepala pusat teknologi informasi dan komunikasi pendidikan pustekkom) sebagai penanggung jawab teknis pendidikan kementerian sekaligus sebagai ketua komite tik kementerian.pemanfaatan dan pengelolaan untuk informasi proses pada tahap pemanfaatan dan pengelolaan untuk informasi terdiri dariinformasi pendidikan dan kebudayaan kode mk pencatatankode mk pencatatan dan pengelolaan asedip. siklus hidup untuk informormasi. proses mengembangkan mk mkcatat permintaan mk mk pm perubahan layanan mk informasiinformasi mk pendidikan dan mk kebudayaan melalui mekanisme manajemen insiden mencatat seluruh mk mk mk permasalahan terkait mk layanan informasi mk pendidikan dan kebudayaan melalui leatasatanan ame permasalahan mencatat dan mengelola mk ak mk aset layanan informasiormasi tabel matrik proses pemanfaatan dan pengelolaan informasi berikut penjelasan siklus hidup tik untuk informormasi pendidikan dan kebudayaan sop manajemen permasalahan terkaiteinformasi pendidikan dan kebudayaan adanya sop manajemen permasalahan terkait layanan informormasi pendidikan dan kebudayaan output sop manajemen perubahaninformoutput database permintaan perubahan terkait layanan informormasi pendidikan dan kebudayaan. input sop manajemen insiden terkait layanan informasi pendidikan dan kebudayaan output database insiden terkait layanan informasi pendidikan dan kebudayaormasi pendidikan dan kebudayaan input sop manajemen permasalahan terkait layanan informasi pendidikan dan kebudayaan output permintaan perubahan layanan informasi pendidikan dan kebudayaan database permasalahan terkait layanan informasi pendidikan dan kebudayaan prosedur insiden yang telah terekam dalam database insiden layanan informasiinformasi pendidikan dan kebudayaan mk mencatat dan mengelola aset layanan informinformasi pendidikan dan kebudayaan yang dimiliki oleh kementerian input manajemen konfigurasi layanan informasi pendidikan dan kebudayaan output database aset layanan informinforminformasi pendidikan dan kebudayaan indikator aset layanan informasiinforminformasiormpemanfaatan dan pengelolaan untuk konten proses pada tahap pemanfaatan dan pengelolaan untuk konten terdiri daridan mengelola aset layanan konten pendidikan dan kebudayaan kode: mk pencatatan dan pengelolaan asetode mk monitoring sla dan ola terhadap setiapsiklus hidup untuk kontenkonten. proses mengembangkan mk mkcatat permintaan mk mk pm perubahan layanan kontenkonten mk pendidikan dan mk kebudayaan melalui mekanisme manajemen insiden tugas dan tanggung jawab komite tik kementerian tugas dan tanggung jawab komite tik kementerian adalah sebagai berikut: tugas dan tanggung jawab mendikbud selaku pengarah komite tik: bertanggung jawab terhadap penetapan arah strategis pengembangan tik kementerian. bertanggung jawab terhadap keberlangsungan tata kelola tik kementerian secara keseluruhan. tugas dan tanggung jawab sekretaris jenderal selaku penanggung jawab komite tik cio kementerian: bertanggung jawab terhadap penetapan kebijakan pengelolaan tik kementerian. bertanggung jawab terhadap penetapa. tugas dan tanggung jawab ketua kepala pustekkom selaku ketua komite tik penanggung jawab teknis pendidikan: bertanggung jawab terhadap teknis operasional pengelolaan tik untuk pendidikan lingkungan kementerian baik untuk layanan administrasi maupun e pembelajaran. bertugas mengkoordinasikan komite e administrasi dalamgkoordinasikan komite e pembelajaraengan melibatkan komite e administrasi dan komite e pembelajaran. berhak atas pelepasan aplikasi, data, informasi dan konten yang tidak sesuai dengan standarisasi dari domain kementerian. berhak atas pembentukan tim teknis pengelolaan tik lingkungan kementerian. berhak atas pembentukan tim audit tik baik internal maupun eksternal yang bertugas melakukan monitoring, evaluasi dan audit tik lingkungan kementerian. komite pendidikan (e administrasi dan e pembelajaran) bertanggung jawab terhadap perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan e administrasiadministrasi. bertanggung jawab terhadap perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan e pembelajaranpembelajaran. permasalahan terkait mk layanan kontenkontenkonten tabel matrik proses pemanfaatan dan pengelolaan konten berikut penjelasan siklus hidup tik untuk kontenkonten pendidikan dan kebudayaan sop manajemen permasalahan terkaitkonten pendidikan dan kebudayaan adanya sop manajemen permasalahan terkait layanan kontenkonten pendidikan dan kebudayaan output sop manajemen perubahanpredecessor indikator adanya sop manajemen perubahan layanan kinerjoutput database permintaan perubahan terkait layanan kontenkonten pendidikan dan kebudayaan. input sop manajemen insiden terkait layanan konten pendidikan dan kebudayaan output database insiden terkait layanan konten pendidikan dan kebudayakonten pendidikan dan kebudayaan input sop manajemen permasalahan terkait layanan konten pendidikan dan kebudayaan output permintaan perubahan layanan konten pendidikan dan kebudayaan database permasalahan terkait layanan konten pendidikan dan kebudayaan prosedur insiden yang telah terekam dalam database insiden layanan kontenkonten pendidikan dan kebudayaan mk mencatat dan mengelola aset layanan kontenkonten pendidikan dan kebudayaan yang dimiliki oleh kementerian input manajemen konfigurasi layanan konten pendidikan dan kebudayaan output database aset layanan kontenkontenkonten pendidikan dan kebudayaan indikator aset layanan kontenkontenkontenproses pemeliharaan dan pemusnahan pemeliharaan dan pemusnahan untuk data proses pada tahap pemeliharaan dan pemusnahan untuk data terdiri dari mengevaluasi dampak terhadap permintaan perubahan layanan data pendidikan dan kebudayaan kode pm pengevaluasian dampak terhadap, dikonsultasikan dengan pustekkom, dan diketahui oleh pih. melakukan implementasi perubahan rilis baru terhadap layanan data pendidikan dan kebudayaan kode pm pengimplementasian perubahan rilis baru terhadap layanan datamasing masing satker eselon ii) dan pdip, dan diketahui oleh setjen dan pih.: dan diketahui oleh setjen dan pih. mengevaluasi sla dan ola layanan data pendidikan dan kebudayaan kode pm pengevaluasian sla dan ol danih. siklus hidup untuk datadata. proses mengevaluasi dampak pm mk pm terhadap permintaan perubahan layanan data pendidikan dan kebudayaan melakukan implementasi pm pm pm perubahan rilis baru terhadap layanan data pendidikan dan kebudayaan mengelola perubahan yang pm pm ak. terjadi terhadap layanan data pendidikan dan kebudayaan melalui manajemen konfigurasi mengevaluasi sla dan ola pm ro mk layanan data pendidikan dan mk kebudayaan mk mk tabel matrik proses pemeliharaan dan pemusnahan data berikut penjelasan siklus hidup tik untuk datadata pendidikan dan kebudayaan pm mengevaluasi dampak terhadap permintaan perubahanpermintaan perubahan layanan data pendidikan dan kebudayaan output hasil evaluasi dampak dari perubahan layanan data pendidikan dan kebudayaan prosedur satker (selaku penanggung jawab data) mengevaluasi dampak yang akan terjadi apabila permintaan perubahan terhadap suatu layanan datapm mengevaluasi dampak terhadap permintaan perubahan layanan data pendidikan dan kebudayaan kementerian untuk ditetapkan (apakah disetujui tidak disetujui),kinerja dievaluasi tabel pm o1. mengevaluasi dampak terhadap permintaan perubahandata pendidikan dan kebudayaan. input sop manajemen perubahan terkait layanan data pendidikan dan kebudayaan hasil evaluasi dampak dari perubahan layanan data pendidikan dan kebudayaan output konfigurasi layanan data pendidikan dan kebudayaan yang telah dimodifikasi prosedur satker (selaku penanggung jawab data) melakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi mengenai dampak perubahan terhadap layanan datapm melakukan implementasi perubahan rilis baru terhadap layanan data pendidikan dan kebudayaandata pendidikan dan kebudayaan pada rilis baru input konfigurasi layanan data pendidikan dan kebudayaan yang telah dimodifikasi output manajemen konfigurasi layanan data pendidikan dan kebudayaan (yang telah diupdate) prosedur satker (selaku penanggung jawab data) mencatat perubahan yang terjadi pada konfigurasi dari suatu layanan dataak. indikator layanan data pendidikan dan kebudayaan rilis kinerja |
salinan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesiaterbittelah terjadi perubahan struktur organisasi kementerian pendidikan dan kebudayaan, bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi makalolaan arsip dan dokumentasi sebagai lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. jadwal retensi arsip substantif dan fasilitasi yang selanjutnya disebut jadwal retensi arsip digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusutan arsip substantif dan arsip fasilitasi lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaanimpan jenis arsip series arsip keterangan aktif inaktif koneksi tahun sampai tahun permanen diperbaharui penerapan jardiknas tahun sampai tahun permanen diperbaharui pembelajaran elektronik berbasis radio, audio, televisi dan film fasilitasi produksi dan penyiaran pemanfaatan tik bahan belajar berbasis tik untuk pembelajaran (konten dan aplikasi) pengembangan dan penyelenggaraan siaran radio pendidikan fasilitasi dan pengembangan sumber belajar berbasis tik satuan pendidikan yang menerapkan model pembelajaran inovatif bimbingan teknis pelaksanaan implementasi pembelajaran terintegrasi tik daerah tahun tahun musnah terluar, tertinggal, terpencil fasilitasi dan pengembangan psb daerah terluar, tertinggal, terpencil tahun sampai tahun musnah program nya berakhir fasilitasi tik penerapan model pembelajaran inovatif berbasis multimedia dan web tahun sampai tahun musnah daerah program nya berakhir satuan pendidikan yang memanfaatkan rumah belajar pembelajaran) pengembangan kualitas akses aplikasi rumah belajar lembaga yang menerapkan pembelajaran jarak jauh berbasis tik indonesia idn) jangka waktu simpan jenis arsip series arsip keterangan aktif inaktif (oo semimarakekanafokeronfemkos book penelitian pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan lembaga pendidikan formal tahun setelah tahun permanen diperbaharui lembaga pendidikan informal tahun setelah tahun permanen diperbaharui lembaga pendidikan non formal tahun setelah tahun permanen diperbaharui new kawasan laporan hasil pemeriksaan tata kelola administrasi laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan tahun setelah tahun permanen ditindaklanjuti laporan pemeriksaan pembinaan satker upt tahun setelah tahun permanen ditindaklanjuti koordinasi pemantauan pelaksanaan rancangan pencegahan dan pemberantasan tahun tahun korupsi laporan tindak lanjut pemeriksaan dan kerugian negara penyelesaian tindak lanjut laporan hasil temuan tahun setelah tahun permanen ditindaklanjuti penyelesaian tindak lanjut kerugian negara tahun setelah tahun permanen ditindaklanjuti jangka waktu simpan jenis arsip series arsip keterangan aktif inaktif laporan hasil pemeriksaan bpk tahun setelah tahun permanen ditindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan bpk tahun setelah tahun permanen ditindaklanjuti berkas tentang pengaduan, keluhan, ketidakpuasan masyarakat terhadap kemdikbud tahun setelah tahun permanen ditindaklanjuti pidana tahun setelah tahun musnah dipenuhi kewajibannya perdata tahun setelah tahun musnah dipenuhi kewajibannya berkas tentang penyelesaian kasus sengketa tata usaha negara tahun setelah tahun musnah dipenuhi kewajibannya laporan harta kekayaan aparatur sipil negara lokasi) peserta dii lho usul kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan hal lain terkait sarana dan prasarana pendidikan jenis arsip series arsip jangka waktu simpan keterangan aktif inaktif oiventemtangangembetiaran |atapun jabatan (pemanen emaomessemamnsanan fattah amas pmpenoioranmasyaakat pengintai kesetaraan tai desa joe penata karya tan taman mean pendiam eretanjtan papan tahan mean joe pemain masyrakat tanya apa terarah (oo memundampetattan tan tan oesman sesantuanpenopran dot (oa semsmwa sinaga temen era ema kartu indonesia pintar masa berlaku seoketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah ditetapkan dengan berakhir. pada saat peraturan menteri ini berlaku,jadwal retensi arsip kementerian pendidikan dan kebudayaan masalah fasilitasi jangka waktu simpan jenis arsip series arsip keterangan aktif inaktif rumusan bahan kebijakan kemendikbud tahun setelah tahun permanen diperbaharui renstra kemendikbud tahun setelah tahun permanen diperbaharui naskah kebijakan (bahan maker, rdp, dan sikap) tahun setelah tahun musnah diperbaharui koordinasi kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan antar k l penelaahan dan penyelarasan rencana kerja anggaran rka) penyusunan rencana program dan anggaran serta sasaran dan asistensi pembukuan diverifikasi anggaran tahun setelah tahun musnah anggaran berakhir rekan keuangan kebijakan pengelolaan keuangan jangka waktu simpan jenis arsip series arsip keterangan aktif inaktif data danesco tahun setelah tahun musnah pelaksanaan pelatihan selesai pendampingan pelatihan perencanaan pendidikan dengan kbri luar negeri tahun setelah tahun musnah pelaksanaan pelatihan selesai kerja sama luar negeri bidang pendidikan dan kebudayaan pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional tahun setelah tahun musnah pelaksanaan kerja sama berakhir fasilitasi layanan kunjungan delegasi asing indonesia layanan hubungan luar negeri bidang pendidikan dan kebudayaan layanan kerjasama bilateral, multilateral dan regional layanan pendidikan dan latihan masyarakat luar negeri dokumen kerjasama bidang pendidikan dan kebudayaan fasilitasi layanan kepala sekolah dan guru indonesia seleksi dan penetapan kepala sekolah dan guru indonesia percepatan, evaluasi, dan pelaporan implementasi esd indonesia tertawaan o ou uut jangka waktu simpan jenis arsip series arsip keterangan aktif inaktif mutasi jabatan pimpinan tinggi dan administrasi tahun tahun batas musnah anak terakhir menerima penghasilan mutasi tenaga fungsional tahun tahun batas musnah anak terakhir menerima penghasilan pemberhentian tahun tahunbatas musnah anak terakhir menerima penghasilan lem ia cuti luar tanggungan negara tahun setelah masa musnah cuti berakhir www (oa resasmteran asuransi kesehatan tahun tahun batas permanen anak terakhir menerima penghasilan tabungan asuransi pensiun tahun tahun batas anak terakhir menerima penghasilan kartu istri tahun tahun batas musnah anak terakhir menerima penghasilan kartu suami tahun tahunbatas |musnah anak terakhir menerima penghasilan tabungan perumahan tahun tahun batas musnah anak terakhir menerima penghasilan kartu pegawai elektronik tahun tahunbatas |musnah anak terakhir menerima penghasilan kartu pegawai tahun tahunbatas musnah anak terakhir menerima penghasilan tata naskah tahun tahunbatas |musnah anak terakhir menerima penghasilan pengangkatan dalam jabatan pengangkatan dalam jabatan struktural fungsional berbantuan jangka waktu simpan jenis arsip series arsip keterangan aktif inaktif penetapan angka kredit standar operasional perencanaan kebutuhan pegawai peraturan perundang undangan bidang pendidikan dan kebudayaan tahun setelah tahun permanen diperbaharui peraturan menteri tahun setelah tahun permanen diperbaharui keputusan presiden bidang pendidikan dan kebudayaan keputusan menteri tahun setelah tahun permanen diperbaharui keputusan dirjen sekjen irjen kepala badan atau pejabat berwenang tahun setelah tahun permanen diperbaharui instruksi menteri tahun setelah tahun permanen diperbaharui standar pedoman tahun setelah tahun permanen diperbaharui prosedur kerja jumlah jenis tahun setelah tahun permanen diperbaharui surat edaran tahun setelah tahun permanen diperbaharui mou, kontrak dan kerja sama tahun setelah tahun permanen kontrak berjanji berakhir dokumentasi hukum produk hukum eastern) tahun setelah tahun musnah tidak berlaku sosialisasi penyuluhan pembinaan hukum tahun setelah pelaksanaan perijinan tahun setelah tahun musnah izin diperbaharui sertifikasi dan akreditasi tahun setelah tahun permanen tidak berlaku jangka waktu simpan jenis arsip series arsip keterangan aktif inaktif jangka waktu simpan jenis arsip series arsip keterangan aktif inaktif keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan kantor keindahan kesadaran budaya bersih ramah lingkungan jaminan mutu penyelenggaraan urusan keamanan dan ketertiban koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban peran serta dan kesadaran penggunaan energi lingkungan rekam medis tahun setelah tahun musnah pegawai pensiun laporan analisis dan sinkronisasi kebijakan kemendikbud pengelolaan strategi masukan dan tindak lanjut penyelesaian isu dan masalah strategis kriteria dan pengumpulan data capaian kinerja program nasional pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional laporan capaian kinerja program nasional dan program unggulan kemendikbukearsip kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, perlu penyelenggaraan kearsipan secara komprehensif dan terpadu akuntabel, efektif, dan efisien, bahwa untuk penyelenggaraan kearsipan secara komprehensif dan terpadu akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan amplifikasi pengaturan mengenai kearsipannaskah dina. jdih.kemdikbud.go.id melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan pengguna dalam pelayanan arsip. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pengamanan dan pemberian akses terhadap arsip dinamis kementerian sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip sebagaimana dimaksud pada terdiri atas fungsi: fasilitasi: dan substantif. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsipketentuan mengenai sistem klasifikasi keamanan dan aksenaskah yang terkait dengan penerapan aksi pencegahan, pemberantasan anti korupsi ws. aan laporan hasil ekspor hasil pengawasan naskah yang terkait dengan laporan hasil ekspor hasil pengawasan laporan hasil penyusunan bahan penilaian dan pertimbangan jabatan pimpinan tinggi dan ws. jabatan administrasi naskah yang terkaitlaporan hasil penyusunan bahan koordinasi pengawasan teknis pelaksanaan urusan pendidikan, ang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi naskah yang terkait dengan laporan hasil penyusunan bahan koordinasi pengawasan teknis pelaksanaan urusan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi ws.o2 laporan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan dan kerugian negara ws. aan dokumen penyelesaian tindak lanjut kerugian negara: tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti ws. rugi jdih.kemdikbud.go.id naskah yang berkaitan dengan dokumen penyelesaian tindak lanjut kerugian negara: tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi ws. jp| pengawasan eksternal ws.o3. tik laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan bpk) opo naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan bpk) tank laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan pembangunan bpk) naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan pembangunan bpk) wsjdih.kemdikbud.go.idpengaduan, keluhan ketidakpuasan masyarakat terhadap kementerian ws. jdih.kemdikbud.go.id naskah yang berkaitan dengan pengaduan, keluhan ketidakpuasan masyarakat terhadap kementerian pidana ws. perdata ws. penyelesaian kasus sengketa tata usaha negara ws. ann naskah yang berkaitan dengan penyelesaian kasus sengketa tata usaha negara ws. laporan harta kekayaan aparatur sipil negara lokasi) naskah yang berkaitan dengan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara lokasi) jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi arsip substantif klasifikasi jenis series arsip guru dan tenaga kependidikan gt. pendidikan profesi dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan penyiapan perumusan kebijakan pendidikan profesi dan pembinaan guru ppp), peningkatan gt. pen kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan kebijakan pendidikan profesi dan pembinaan guru ppp), peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan pelaksanaan kebijakan pendidikan profesi guru ppp), peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru gt.naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan profesi guru ppp), peningkatan kompetensi dan kualifikasi gurufasilitasi pendidikan profesi guru, peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga gt. kependidikan jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip naskah yang berkaitan dengan fasilitasi pendidikan profesi guru, peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan gt. fasilitasi lembaga pendidikan profesi guru pool naskah yang berkaitan dengan fasilitasi lembaga pendidikan profesi guru gt. penyusunan bahan penetapan kuota sertifikasi guru pool naskah yang berkaitan dengan penyusunan bahan penetapan kuota sertifikasi guru gt. pemetametaan kompetensi dan kualifikasi guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan gt. penyusunan kurikulum dan model pembelajaran bidang peningkatan kompetensi jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip naskah yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum dan model pembelajaran bidang peningkatan kompetensi gt.ct. koordinasi pelaksanaan pendidikan profesi guru, peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dan kanan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan pendidikan profesi guru, peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikct.gt. pendidik lainnya dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengt. guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan denggt. tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengjdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip gt.o1 guru dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan khusus gt. pembinaan dan pengembangan karier guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan karier guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan gt. pemetaan kebutuhan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pool naskah yang berkaitan dengan pemetaan kebutuhan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan gt. analisis kebutuhan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan ini naskah yang berkaitan dengan analisis kebutuhan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan gt. penyusunan rencana kebutuhannyusunan rencana kebutuhan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan gt.o1. penyiapan rencana kebutuhan guru pendidikan anak usia dini dan kepala sekolah pada sekolah nan indonesia luar negeri naskah yang berkaitan dengan penyiapan rencana kebutuhan guru pendidikan anak usia dini dan kepala sekolah pada sekolah indonesia luar negeri gt. pengendalian formasi dan pemindahan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan pengendalian formasi dan pemindahan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidigt. daerah provinsi serta pengembangan karier guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan denggt. uji kompetensi jenjang karier guru jdih.kemdikbud.go.id penggunaan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak. penggunaan arsip diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat. penggunaan arsipmerupakan tanggung jawab: pimpinan yang mempunyai fungsi unit pengolah, dan pimpinan yang mempunyai fungsi unit kearsipan. pimpinan yang mempunyai fungsi unit pengolahvital dan arsip aktif. pimpinan yang mempunyai fungsi unit pengolah sebagaimana dimaksud padayang mempunyai fungsi unit kearsipaninaktif. pimpinan yang mempunyai fungsi unit kearsipan sebagaimana dimaksujdih.kemdikbud.go.id (|| peowetewamsewnmtaemitomemnam jana semen peoowetotamsowetattomengmtatamvunva tentu jana lememesmammmmmannan . negeri jaa lemesaemamanman peowetamuowetanantsposmtumanwteatn jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip naskah yang berkaitan dengan pemindahan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi, dan gt.yiapan bahan pembinaan jabatan fungsional guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan gt. pengembangan sistem karier guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan pengembangan sistem kariergol15 penilaian angka kredit untuk penetapan pertama kali dalam jabatan fungsional guru bukan pegawai nan negeri sipil naskah yang berkaitan dengangt. |naskah yang berkaitan denganpenetapan jabatan dan pangkat guru madya golongan ruang iv b atas dan guru pertama gt. |naskah yang berkaitan dengjdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip gt.o118naskah yang berkaitan dengangt. penyetaraan jabatan dan pangkat guru bukan pegawai negeri sipil tan dan naskah yang berkaitan dengan penyetaraan jabatan dan pangkat guru bukan pegawai negeri sipilgt. lg: kependidikan pendidikan anak usia dini naskah yang berkaitan denggt. tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini naskah yang berkaitan deng jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip pemberian kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga gt. kependidikan naskah yang berkaitan dengmantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi, asesmen, gt.naskah yang berkaitan denglaporan pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi, asesmen, pengembangan karier, gt.jdih.kemdikbud.go.id mmammmmamentan jaa desa taman tea demam tanam ten pesam jdih.kemdikbud.go.id powermtetamenentermtamamtmmam tama beat pesomttamtnentamasnrtsomnemntantam tea lemas efamntemmamsmmaan jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip gt.kanan dan calon pengawas, pengawas sekolah naskah yang berkaitan dengandan calon pengawas, pengawas sekolah gt. fasilitasi pemberdayaan tan dan naskah yang berkaitan dengan fasilitasi pemberdayaan gt. kerja sama bidang penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan naskah yang berkaitan dengan kerja sama bidang penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan naskah yang berkaitan dengan data dan informasi jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip gt. pemantauan dan evaluasi penyiapan, pengembangan dan pemberdayaan tan dan naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi penyiapan, pengembangan dan pemberdayaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dm. pendidikan anak usia dini paud), sekolah dasar sd), sekolah menengah pertama smp), sekolah menengah atas sma) dan pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus pmp) dm. penyusunan program kerja naskah yang berkaitan dengan penyusunan program kerja dm.dm.naa fasilitasi sarana prasarana sd, smp, sma, pmp tan dan naskah yang berkaitan dengan fasilitasi sarana prasarana sd, smp, sma, pmp fasilitasi pemberdayaan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan bidang peserta didik, sarana dm.penilaian dokumen hasil belajar paud, sd. smp, sma, slb dan pendidikan kesetaraan yang dm. menggunakan sistem pendidikan asing naskah yang berkaitan dengan penilaian dokumen hasil belajar paud, sd. smp, sma, slb dan pendidikan kesetaraan yang menggunakan sistem pendidikan asing jdih.kemdikbud.go.id pemeliharaan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan untuk menjaga autentisitasterhadap: arsip vital, arsip aktif, dan cc. arsip inaktif, baik yang termasuk dalam kategori arsip terjaga maupun arsip umum. selain pemeliharaan arsip terjaga sebagaimana dimaksud pada juga dilakukan pengelolaan terhadap arsip terjaga. pengelolaan arsip terjaga sebagaimana dimaksud pada merupakameliharaan arsipdan pemeliharaan arsip aktif sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf menjadi tanggung jawab pimpinan yang mempunyai fungsi unit pengolah. pemeliharaan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi tanggung jawab pimpinan yang mempunyai fungsi unit kearsipan. ketentuan mengenai pemeliharaan arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif, serta pengelolaan arsip terjagkemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip dm. penyusunan bahan penilaian sertifikat lembaga nonformal dari luar negeri naskah yang berkaitan dengan penyusunan bahan penilaian sertifikat lembaga nonformal dari luar negeri dm. bimbingan teknis dan supervisi bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, penilaian dan naa0o.o8 penyiapan per timbangan pemberian izin penyelenggaraan paud, sd, smp, sma, slb dan pendidikan kanan kesetaraan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing naskah yang berkaitan dengan penyiapan per timbangan pemberian izin penyelenggaraan paud, sd, smp, sma, slb dan pendidikan kesetaraan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asingdm. pendidikan kesetaraan naskah yang berkaitan denganpencetakan dan pendistribusian blank ijazah sekolah pada paud, sd, smp, sma, slb dan pendidikan dm. kesetaraan naskah yang berkaitan dengan pencetakan dan pendistribusian blank ijazah sekolah pada paud, sd, smp, sma, slb dan pendidikan kesetaraan dm.0o. pemantauan dan evaluasi dibidang peserta didik, sarana prasaranamantauan dan evaluasi div. sekolah menengah kejuruan smk) dv. penyiapan perumusan standar bidang peserta didik, pembelajaran, sarana dan prasarana, tata kelola serta penilaian naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan standar bidang peserta didik, sarana dan prasarana, tata kelola serta penilaian jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip dv. fasilitasi penjaminan mutu bidang penilaian, tata kelola, peserta didik dan sarana prasarana naskah yang berkaitan dengan fasilitasi penjaminan mutu bidang penilaian, tata kelola, peserta didik dan sarana prasarana dv. fasilitasi sekolah yang mendapatkan pembinaan minat dan bakat peserta didik naskah yang berkaitan dengan fasilitasi sekolah yang mendapatkan pembinaan minat dan bakat peserta didik dv. pembinaan minat dan bakat peserta didik sekolah menengah kejuruan, pendidikan layanan khusus naskah yang berkaitan dengan pembinaan minat dan bakat peserta didik sekolah menengah kejuruan, pendidikan layanan khususfasilitasi penyelenggaraan teaching factory dan pembangunan technopark naskah yang berkaitan dengan fasilitasi penyelenggaraan teaching factory dan pembangunan technopark dv. bimbingan teknis dan supervisi bidang penilaian, tata kelola, peserta didik, dan sarana prasarana naskah yang berkaitan dengan bimbingan teknis dan supervisi bidang penilaian, tata kelola, peserta didik, dan sarana prasarana pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan yang diselenggarakan dv.jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsipdv. belajar naskah yang berkaitan dengakademik pendidikan tinggi vokasi perumusan standar pembelajaran, peserta didik kemahasiswaan, kelembagaan, sarana prasarana, dv. lg: dosen, dan tenaga kependidikan jdih.kemdikbud.go.id tee prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan ter tee tee jdih.kemdikbud.go.id fesermetetamtoonvomntorsmosamcatntetamtean tea ian fesermttamanenmamsetsmtamteswman jas dammamamnamamas fesermtetanscensttmtimetmetammsommnangamta tan abmmamm pesermtetamtowatstracamenmwmmtan yes ebmamnsanama jdih.kemdikbud.go.id rea pe pendidikan tinggi vokasi gem pe te ew tete jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip pool naskah yang berkaitan dengan penyiapan rekomendasi pendirian, perubahan, dan penutupan dv. penyiapan rekomendasi calon penerima bantuan untuk penguatan kelembagaan dan tata kelolanyiapan bahan pemberian izin pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi vokasi dan netapan pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi vokasi dan profesi yang dv. |,. diselenggarakan oleh pemerintah naskah yang berkaitan dengdv. fasilitasi unit layanan disabilitas jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip pool naskah yang berkaitan dengan fasilitasi unit layanan disabilitas pemantauan dan evaluasi peserta didik, kelembagaan, sarana prasarana, dosen, dan tenaga dv. kependidikan naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi peserta didik, kelembagaan, sarana prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan dv. laporan peserta didik, kelembagaan, sarana prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan laporan peserta didik, kelembagaan, sarana prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan dv. kursus dan pelatihan dv. pelaksanaan pembinaan lembaga kursus dan pelatihan: peserta didik, sarana dan prasarana, dan tata dikelola serta penilaian naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan lembaga kursus dan pelatihan: peserta didik, sarana dan prasarana, dan tata kelola serta penilaian jdih.kemdikbud.go.id penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakansebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan jadwal retensi arsip. ketentuan mengenaiindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara: pemindahan arsip inaktif dari unit kerja yang melaksanakan fungsi unit pengolah dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi unit kearsipan kepada unit kerja yang mempunyai fungsi unit kearsipkepada unit yang melaksanakan fungsi unit kearsipan ii, cc. pemindahan arsip inaktif dilakukan dari unit yang melaksanakan fungsi unit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf kementerian kepada unit yang mempunyai fungsi unit kearsipan diii kepada unit yang melaksanakan fungsi unit kearsipan iii. jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip dv.tan dan naskah yang berkaitan dengan fasilitasi sarana prasaranadv. fasilitasi pembinaan pendidikan keterampilan kerja bagi pendidik lainnya naskah yang berkaitan dengan fasilitasi pembinaan pendidikan keterampilan kerja bagi pendidik lainnyaenyiapan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan yang dv.jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsipkemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri budi) dv. pemetaan kebutuhan program dan atau keahlian pool naskah yang berkaitan dengan pemetaan kebutuhan program dan atau keahlian dv. penyelarasan pendidikan vokasi dengan budi bagi smk, vokasi dan lembaga kursus dan pelatihan naskah yang berkaitan dengan penyelarasan pendidikan vokasi dengan budi bagi smk, vokasi dan lembaga kursus dan pelatihdv. vokasi dan profesi, pendidikan keterampilan dan pelatihan jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip naskah yang berkaitan dengdv. pendidikan tinggi vokasi dan profesi, pendidikan keterampilan dan pelatihan naskah yang berkaitan dengdv. pengembangan sistem informasi pool naskah yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi dv. bimbingan teknis dan supervisi bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan industri naskah yang berkaitan dengan bimbingan teknis dan supervisi bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan industri dv.naa dosen vokasi dan instruktur kursus dan pelatihandosen vokasi dan instruktur kursus dan pelatihan laporan bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan industri guru kejuruan, dosen vokasi dv. dan instruktur kursus dan pelatihan naskah yang berkaitan dengan laporan bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan industri guru kejuruan, dosen vokasi dan instruktur kursus dan pelatihan dv. kelembagaan dan sumber daya dv. penjaminan mutu dibidang kelembagaan perguruan tinggi vokasi dan profesi naskah yang berkaitan dengan penjaminan mutu dibidang kelembagaan perguruan tinggi vokasi dan profesi dv. penilaian dan pengkajian usul kelembagaan perguruan tinggi vokasivokasi dan profesi jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip penyiapan rekomendasi pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi negeri vokasi dan dv. profesi dvpenyiapan bahan pemberian izin pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi vokasi dan dv.yiapan bahan penetapan pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi vokasi dan profesi dv.jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip dv. fasilitasi pengembangan dan penataan kelembagaan perguruan tinggi vokasi dan profesi naskah yang berkaiatan dengan fasilitasi pengembangan dan penataan kelembagaan perguruan tinggi vokasiv.laporan bidang pengembangan dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi vokasi dan profesi, dv.vokasi dan profejdih.kemdikbud.go.id eee tee ten ama tae mamak tea jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip pool naskah yang berkaitan dengan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dv. pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi, bidang perikanan, bidang kelautan, dan bidang dv. rana teknologi informasi dan komunikasi naskah yang berkaitan dengan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi, bidang perikanan, bidang kelautan, dan bidang teknologi informasi dan komunikasi dv. pelaksanaan penjaminan mutu, peserta didik, sarana dan prasarana, dan tata kelola naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu, peserta didik, sarana dan prasarana, dan tata kelola penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, bidang dv. nanpenyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, bidang perikanan, bidang kelautan dan bidang teknologi informasi dan komunikasi jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip dv. fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan dv. pengelolaan data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan tan dan naskah yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan dv. kerjasama bidangkerjasama bidang perikanan, bidang kelautan dan bidang teknologi informasi dan komunikasi evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang perikanan, bidang kelautan, dv. bidang teknologi informasi dan komunikasi naskah yang berkaitan dengan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang perikanan, bidang kelautan, bidang teknologi informasi dan komunikasi jdih.kemdikbud.go.id dalam hal unit yang melaksanakan fungsi unit kearsipan dan fungsi unit kearsipan iii sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf belum memiliki sarana dan prasarana kearsipan maka dapat berkoordinasi dengan unit yang melaksanakan fungsi unit kearsipan khusus unit yang melaksanakan fungsi unit kearsipan iii memindahkan arsip inaktif yang berseberangan permanen pada jadwal retensi arsip unit yang melaksanakan fungsi unit kearsipan melalui unit yang melaksanakan fungsi unit kearsipan iipemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap: arsip yang telah habis potensinya dan berseberangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip, dan arsip yang tidak memiliki nilai guna. pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan terdiri atas: organisasi kearsipan, jdih.kemdikbud.go.id fewermtetamtowntvemmentementsnsoam ten pama fesermsutmuwertarabmmsosarowtare latto mas ooo fesemtetmntoontoemimenmatawmwatimssa jdih.kemdikbud.go.id jam pepe fewermtetamtowarsemtmenmatawmentitatmmn demam fesermtesamanenteramntaneretenemangastwan demam fesermtetamanentemamntte otonom mentarntan tea pesemtamenenraconeatan omar jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip dt. penyetaraan ijazah luar negeri tan dan naskah yang berkaitan dengan penyetaraan ijazah luar negeri dt. penomoran ijazah nasional dan sistem informasi verifikasi ijazah secara elektronik pin sipil) naskah yang berkaitan dengan penomoran ijazah nasional dan sistem informasi verifikasi ijazah secara elektronik pin sipil) bimbingan teknis bidang pembelajaran meliputi: pendidikan akademik, pembelajaran khusus, dt. nan pengakuan kualifikasi naskah yang berkaitan dengan bimbingan teknis bidang pembelajaran meliputi: pendidikan akademik, pembelajaran khusus, pengakuan kualifikasi monitoring dan evaluasi bidang pembelajaran meliputi pendidikan akademik, pembelajaran khusus dan dt. pengakuan kualifikasi naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi bidang pembelajaran meliputi pendidikan akademik, pembelajaran khusus dan pengakuan kualifikasi jdih.kemdikbud.go.id pap tas depennsmas fesermtetamtnentnsesentsamtntatat tan mmm pewemtetansowovarmvemetemasmwan tes debamamma tee jdih.kemdikbud.go.id pewemtanmmntovateterentatowmatan team be. penelusuran lulusan) pra eee w jdih.kemdikbud.go.id tam pppememss pewemtetamtnenmensammantasn tan fewermetetansownvarsatotmemm demam fosermtetamenenmamentamumeroomma pesamaameman pesemttamtnensememtntomatmmea jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip dt. kelembagaan dt. penjaminan mutu dibidang kelembagaan perguruan tinggi akademik dan profesi naskah yang berkaitan dengan penjaminan mutu dibidang kelembagaan perguruan tinggi akademik dan profesi dt. koordinasi pengelolaan rumah sakit perguruan tinggi pool naskah yang berkaitan dengan koordinasi pengelolaan rumah sakit perguruan tinggi dt. penilaian dan pengkajian usul kelembagaan perguruan tinggi akademikakademik dan profesi jasa penyiapan rekomendasi pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi negeri akademik dan dt. profesi jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsipakademik dan profesi dtdt.dt.dt. fasilitasi pengembangan dan penataan kelembagaan perguruan tinggi akademik dan profesi jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip naskah yang berkaiatan dengan fasilitasi pengembangan dan penataan kelembagaan perguruan tinggi akademikt.laporan bidang pengembangan dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi akademik, penilaian dt. (dt. sumber daya naskah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana jdih.kemdikbud.go.id jam pesta demam tea ema jebmmammmasmma ema jdih.kemdikbud.go.id sumber daya manusia kearsipan, cc. sarana dan prasarana kearsipan, dan pendanaan. organisasi kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas fungsi unit:jenderal kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan,unit utama: kearsipan iii melekat pada tugas dan fungsi pada unit yang menangani perbuatan dan kearsipan yang berada pada unit kerja yang lokasinya tidak satu atap dengan unit utama kementerian, kearsipan pada perguruan tinggi negeri melekat pada tugas dan fungsi unit yang menangani urusan perbuatan dan kearsipan perguruan tinggi negeri, dan pengolah melekat pada tugas dan fungsi unitpembinaan kearsipan dan koordinasi pengelolaan kearsipan, menerima, mengolah, menata dan menyimpan, menyusutkan, pemeliharaan dan menyajikan informasi arsip inaktif, cc. mengoordinasikan penyimpanan dan penyusutan arsip inaktif: jdih.kemdikbud.go.id pesermttamenencantamntmtorsanatama jaw dbemmmmmma mama fewermtenamanentammasarstomowwomamtsmtan ppp pewomteamamensata jdih.kemdikbud.go.id esok| pafmawemn pewermtnamanensaawanan ten mmm fowemtetamtowarvewtmtasatnan p fowermtetamenenowamsesamtemrmman pesermetnamtnentomutassvoswtetemtan jdih.kemdikbud.go.id tam paman tenda jdih.kemdikbud.go.id jas jfifemmmams pewermtetamtnentsmnttoemsamaaan sat pmammanamatmt fwermeetamumenyantomtentenat pesermtnamamentosmmmmsampam tem esemtmmarmesmtamtaan jdih.kemdikbud.go.id sms aan emas esememnanmsasarmsasagara jemaat ieemnammvsrsasamran ema pesemernsammtermmmantemaran jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip kb. kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan masyarakat adat layanan pendaftaran penerbitan tanda inventarisasi lembaga organisasi kepercayaan terhadap tuhan kb. yang maha esa naskah yang berkaitan dengan layanan pendaftaran penerbitan tanda inventarisasi lembaga organisasi kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa kb. penyiapan rekomendasi surat keterangan izin tinggal sementara warga negara asing yang belajar naa kb. layanan pendaftaran dan penerbitan surat keterangan terdaftar pemuka penuh kepercayaan nan terhadap tuhan yang maha esa dan masyarakat adat naskah yang berkaitan deng dan masyarakat adat kb. pembinaan penuh kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, lembaga kepercayaan dan lembaga nan adat jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip naskah yang berkaitan dengan pembinaan penuh kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, lembaga kepercayaan dan lembaga adat pemantauan dan validasi organisasi dan ajaran kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan kb. masyarakat adat naskah yang berkaitan deng kb. koordinasi penyiapan advokasi pelindungan penuh kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan nan masyarakat adat naskah yang berkaitan deng kb. pemetaan tenaga kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan masyarakat adat naskah yang berkaitan dengan pemetaan tenaga kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan masyarakat adat kb.jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip naskah yang berkaitankb. pembinaan dan pengembangan penyuluh kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, naskah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan penyuluh kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, kb. koordinasi pendidikan kekasaran dan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat adat naskah yang berkaitan dengan koordinasi pendidikan kekasaran dan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat adat kb. pemberian penghargaberian penghargaan bidang kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan masyarakat adat pelindungan dan pengembangan nilai nilai budaya spiritual kepercayaan terhadap tuhan yang maha kb. esa dan kearifan lokal masyarakat adat jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip naskah yang berkaitan deng bimbingan teknis dan supervisi bidang kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan masyarakat kb. adat sosialisasi perundangan dan workshop naskah yang berkaitan deng sosialisasi perundangan dan workshop) pendataan dan dokumentasi bidang pembinaan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan kb. masyarakat adat naskah yang berkaitan deng kb. penyiapan bahan publikbahan publikasi bidang kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan masyarakat adat pemberdayaan penuh kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan masyarakat adat kb. pemberdayaan kewirausahaan perempuan penuh, anggora kasih, dan peringatan satu suro ruwatan serta)) jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip naskah yang berkaitan dengan pemberdayaan penuh kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan masyarakat adat pemberdayaan kewirausahaan perempuan penuh, anggora kasih, dan peringatan satu suro ruwatan serta) kb. pemantauan dan evaluantauan dan evaluasi bidang kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan masyarakat adat kb. laporlaporan bidang kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan masyarakat adat kb. perfilman, musik, dan media kb. pembinaan perfilman nasional, musik dan media naskah yang berkaitan dengan pembinaan perfilman nasional, musik dan media jdih.kemdikbud.go.id melakukan alih media arsip dinamis untuk menjamin ketersediaan akses terhadap arsip dinamis, melakukan penataan sistem kearsipan, melakukan perawatan khazanah dan pelacakan arsip serta pengembangan teknologi kearsipan, melakukan penyelamatan dan pengamanan arsip vital dan arsip terjaga, mengoordinasikan pengumpulan arsip yang berseberangan permanen, melakukan penyelamatan dan pelestarian arsip bagi organisasi yang melebur dan atau dibubarkan, dan memberikan layanan penggunaan dan peminjaman arsip inaktifkoordinasi pengelolaan kearsipan lingkungan unit utama,cc. menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganmengumpulkan arsip inaktif yang berseberangan permanen dan memindahkan unit yang mempunyai fungsi unit kearsipansesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, jdih.kemdikbud.go.id poor perporemmawm pesontetmtranteramromnn tete peeontnmtommtacemsmwratemaantnc cam ter aan usaha perfilman jdih.kemdikbud.go.id sos pemumusananrosnsmtummmmmtomar pementasan media tee fesermtetamenentamtsisoneyumentnmusanman dam peomtesamtommrootasrataneretmn met man oom papan pesemtamtnentammanwaman jdih.kemdikbud.go.id pp mana fesermtenamenensengangampewemmwan jae elesomaimommmmemunma paman fowemtetamtrenvamman soa fmmmmancestmtonsaamn pesemttamtnentmmenanctmrstmmtansnan jdih.kemdikbud.go.id tem tee ten filem teen jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip pool naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan penerbitan register cagar budaya kb. bimbingan teknis dan supervisi pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan naskah yang berkaitan dengan bimbingan teknis dan supervisi pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan kb. revitalisasi, repatriasi dan restorasi objek pemajuan kebudayaan pool naskah yang berkaitan dengan revitalisasi, repatriasi dan restorasi objek pemajuan kebudayaan kb. pengelolaan data dan dokumen, pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan naskah yang berkaitan dengan pengelolaan data dan dokumen, pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan kb. penyiapan bahan publikasi pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan jdih.kemdikbud.go.id pe pemajuan kebudayaan tee tete tee te jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip kb. perizinan pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan tan dan naskah yang berkaitan dengan perizinan pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan kb. pengelolaan hak kekayaan intelektual komunal cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan naskah yang berkaitan dengan pengelolaan hak kekayaan intelektual komunal cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan kb. pengkajian, revitalisasi, dan adaptasi cagar budaya naskah yang berkaitan dengan pengkajian, revitalisasi, dan adaptasi cagar budaya kb. diplomasi budaya berbasis cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan naskah yang berkaitan dengan diplomasi budaya berbasis cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip bimbingan teknis dan supervibimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan pengelolaan data dan dokumengelolaan data dan dokumen pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan penyiapan bahan publikayiapan bahan publikasi pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kb. kebudayaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan jdih.kemdikbud.go.id pe pemajuan kebudayaan dea tee tan pee tee. jdih.kemdikbud.go.id peoretamtoentootamtntsmentewtntetamtmtern) jaw pbemmemamtamam peorettmtoentootamutatattotaan tem base (|| peortotamtmmnromumwmastsaemaran yaa beememmeenetmesas seneng kebudayaan tas item jdih.kemdikbud.go.id melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang mempunyai fungsi unit kearsipan terkait dengan pelaporan dan penyerahan salinan autentik naskah asli arsip terjaga, dan memberikan layanan penggunaan dan peminjaman arsip inaktif. fungsi unit kearsipan iii sesuai lingkup wilayah kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam hurufmpunyaiii, melakukan pemindahan arsip inaktif yang berseberangan permanen sesuai jadwal retensi arsip unit yang mempunyai fungsi unit kearsipan melalui unit yang mempunyai fungsi unit kearsipan ii,dan fungsi unit kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan memberikan layanan penggunaan dan peminjaman arsip inaktif. fungsi unit kearsipan pada perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh unit yang melaksanakan fungsi kearsipan perguruan tinggi negeri, jdih.kemdikbud.go.id pewemttamtnenmamemsmamaman jan pamsmama fewermtetasoentoammesanunansamn tam commas fowemtenamamentensmtammtan yaa emas pesemtetamenentammmimantevamitmmtam opaca ponommmamesa jdih.kemdikbud.go.id powermtesamamensemmmmwesas jas elommmmsmmammaa fesermtetamtoontermananeratmmumwtntattsnaman peomamawatawmmn jaa pesanan fowermtetamtnentaramnengarsmemarmuata jam peemamamas pesermtamenentaramewaasemnwantma jdih.kemdikbud.go.id tpp peoetantammrartamorttt ten kompetensi tuk) jdih.kemdikbud.go.id jam ppm tan tam $''$'ppp tem lte tama tem ptaemmamam jdih.kemdikbud.go.id fsermtetamenentowmmamamttamam paman powermtetamerenawowasaaneran jam pobemammamemaa fewermtetansoenvevamsmamanyarmntasa asa yeon fewermtnamanentartmmasmemamam ten jdih.kemdikbud.go.id pwemttamtnenssememusasamn emas fesermtesamanensammmammmn awan papan fwermtenamamentatatnarmtumaa pas fonts fesermetamavantemntissamattesmn tes pelemmmmmmas jdih.kemdikbud.go.id peometam amen temmmoptanta antara jas pele fesermtetamtnentomwomantowtmn jas plasma pesemtamtnentmmntmnvammasncamttan pafrmsaa tee pewemtaamarensammas jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip pengamanan, pemeliharaan, dan pemugar pengembangan dan pemanfaatan candi borobudur, candi mendut, candi tawon, dan kawasan cagar kb. budaya borobudur naskah yang berkaitan deng dokumentasi dan publikasi candi borobudur, candi mendut, candi tawon, dan kawasan cagar budaya kb. borobudur naskah yang berkaitan dengan dokumentasi dan publikasi candi borobudur, candi mendut, candi tawon, dan kawasan cagar budaya borobudur kemitraan bidang konservasi, pelestarian dengan unit kerja instansi, lembaga, dan masyarakat kb.naskah yang berkaitan dengan kemitraan bidang konservasi, pelestarian dengan unit kerja instansi, lembaga, dan masyarakatjdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip kb. pengembangan metode dan teknis konservasi cagar budaya tan dan naskah yang berkaitan dengan pengembangan metode dan teknis konservasi cagar budaya kb. pemberian layanan teknis kajian konservasi cagar budaya tan dan naskah yang berkaitan dengan pemberian layanan teknis kajian konservasi cagar budaya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelestarimantauan dan evaluasi pelaksanaan pelestarian candi borobudur, candi mendut, candi tawon, dan kawasan cagar budaya borobudur kb. pelestarian cagar budaya kb. kajian pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budayaajian pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya kb. penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya naskah yang berkaitan dengan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya kb. zonasi dan melintasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya pool naskah yang berkaitan dengan zonasi dan melintasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya kb. pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya dan yang diduga cagar budaya naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya dan yang diduga cagar budaya kb. adaptasi dan revitalisasi pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya jdih.kemdikbud.go.id unit yang melaksanakan fungsi unit kearsipan perguruan tinggi negeri, mengumpulkan arsip yang berseberangan permanen dan menyerahkan kepada unit yang melaksanakan fungsi lembaga kearsipan perguruan tinggi, dan memberikan layanan penggunaan dan peminjaman arsip inaktif. fungsi unit pengolah sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: melaksanakan pemberkatan arsip aktif, arsip vital, dan arsip terjaga, membuat daftar arsip aktif, arsip vital, dan arsip terjaga, melaksanakan penyimpanan arsip aktif, arsip vital, dan arsip terjaga, melaksanakan pemindahan arsip inaktif, dan memberikan layanan penggunaan dan peminjaman arsip aktif, arsip vital, dan arsip terjaga. sumber daya manusia kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pimpinan unit yang melaksanakan fungsi unit kearsipan, pimpinan unit yang melaksanakan fungsi unit pengolah, jabatan fungsional arsiparis: dan jabatan pelaksana. jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip naskah yang berkaitan dengan adaptasi dan revitalisasi pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya kb. pelayanan perijinan dan pengendalian pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya naskah yang berkaitan dengan pelayanan perijinan dan pengendalian pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya kb. dokumentasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya pool naskah yang berkaitan dengan dokumentasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya kb. publikasi dan hubungan masyarakat balai ini naskah yang berkaitan dengan publikasi dan hubungan masyarakat balai kemitraan dengan unit kerja instansi, lembaga, dan masyarakat dalam dan luar negeri cagar budaya kb.emitraan dengan unit kerja instansi, lembaga, dan masyarakat dalam dan luar negeri cagar budaya dan yang diduga cagar budaya kb. penyajian koleksi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya pool naskah yang berkaitan dengan penyajian koleksi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya kb. layanan teknis pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya pool naskah yang berkaitan dengan layanan teknis pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya kb. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya kb. pelestarian manusia purba sangiran jdih.kemdikbud.go.id fammumanmam powemtetamtnenvaramamaneaemmn pafmsmmmamtm poweremunamrensamtaaman paman powermeetamsmmnvewamammaeman ten emas pesermtenamamentcesammammman jdih.kemdikbud.go.id pp ter e tee. pemanfaatan tere jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip kb. penyajian koleksi tan dan naskah yang berkaitan dengan penyajian koleksi kemitraan bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs manusia purba dengan unit kb. nana kerja instansi, lembaga, masyarakat dalam dan luar negeri naskah yang berkaitan dengan kemitraan bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs manusia purba dengan unit kerja instansi, lembaga, masyarakat dalam dan luar negeri kb. pemberian layanan teknis pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan naskah yang berkaitan dengan pemberian layanan teknis pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kb. evaluasi pelaksanaan pelestarian naskah yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan pelestarian jdih.kemdikbud.go.id ama tempe jam pbemammms tama jas amen damon jdih.kemdikbud.go.id (|| fonoestonamamantemantenatamn jen (|| penonton materai tee (|| fonoentomanamaaternseastmn ter (|| penoensomanmantmatarantan . luar negeri jdih.kemdikbud.go.id selatan lembaga, dan masyarakat dalam dan luar negeri pado popamnamemtarstom pewemtmanventatntnyomateraam (|| pewemtmmntventotsamnnateanatan tee jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip kb. pelestarian nilai budaya kb. pengkajikajian aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan kb.lindungan aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan kb. pengembaembangan aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan kb. pemanfaatan aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan kb. advokasi danadvokasi dan pelindungan aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahb. kesenian, perfilman dan kesejarahan naskah yang berkaitan dengesenian, perfilman dan kesejarahan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek kb. tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan naskah yang berkaitan dengan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan kb. layanan teknis pelestarian aspek tradisi kepercayaan kesenian perfilman kesejarahan jdih.kemdikbud.go.id pengelolaan arsip dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf sarana dan prasarana kearsipan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rangka penyelenggaraan kearsipan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negararsip yang telah ada sebelum peraturan menteri ini diundangkan, tetap diakui dan sah berlaku sesuai dengan ketentuan perundang undklasifikasi jenis series arsip naskah yang berkaitan dengan layanan teknis pelestarian aspek tradisi kepercayaan kesenian perfilman kesejarahan kb. pemantauan dan evaluasi aspek tradisi, kepercayaan kesenian, perfilman dan kesejarahan naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi aspek tradisi, kepercayaan kesenian, perfilman dan kesejarahan data statistik pendidikan dan kebudayaan ds. data pendidikan ds.kands.kanankanan pendidikdata kebudayaan ds. penyusunan instrumen dan struktur basis data kebudayaan ini naskah yang berkaitan dengan penyusunan instrumen dan struktur basis data kebudayaan jdih.kemdikbud.go.id pewemtetamtnentowmmmunsam opo paman powemtamtnemvasmamaa ten ama fowermtetamtowarmastenesetramemran ten beam ooo pesermtoamaren otmsotoyemnsmutssnamn jdih.kemdikbud.go.id jan mma ten asma debsmmmtmmmmamn jdih.kemdikbud.go.id pemanenan kesastraan tete peoetansemtrovtntnrertamtatatcwntetowwan e peoetansemsatmtnsussvssmemamtewan peemtanntemtun astronom angan tee jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip pool naskah yang berkaitan dengan analisis data dan penyusunan statistik kebahasaan dan kesastraan ds. pengembangan indikator dan metode statistik kebahasaan dan kesastraan naskah yang berkaitan dengan pengembangan indikator dan metode statistik kebahasaan dan kesastraan ds. pelayanan data dan statistik kebahasaan dan kesastraan pool naskah yang berkaitan dengan pelayanan data dan statistik kebahasaan dan kesastraan ds. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan statistik kebahasaan dan kesastraan naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan statistik kebahasaan dan kesastraan jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip sf. proses penyensoran filmsf. iklan, festival naskah yang berkaitan denganiklan, festival sf. pembayaran sensor pool naskah yang berkaitan dengan pembayaran sensorsf. film yang diedarkan dan atau dipertunjukkan sf. tanda lulus sensor naskah yang berkaitan dengan tanda lulus sensor jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip tan dan naskah yang berkaitan dengan perbedaan sensor sf. penolakan sensor tan dan naskah yang berkaitan dengan penolakan sensor sf. penyuntingan hasil sensor dari anggota lembaga sensor film naskah yang berkaitan dengan penyuntingan hasil sensor dari anggota lembaga sensor film sf.kan yang berkaitan dengan film naskah yang berkaitan denganyang berkaitan dengan film jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip sf.kan dengan film naskah yang berkaitan dengandengan film sf. pembuatan surat revisi film, iklan film, film iklan nasional tan dan naskah yang berkaitan dengan pembuatan surat revisi film iklan film film iklan nasional penyusunan laporan data penyensoran film, iklan film, film iklan, baliho, poster film serta yang sf. berkaitan dengan film yang diedarkan dan atau dipertunjukkan naskah yang berkaitan dengan penyusunan lapor pemantauan hasil penyensoran film, iklan film, film iklan, baliho, poster film serta yang berkaitan sf. cc. dengan film yang diedarkan dan atau dipertunjukkan sf. penyusunan bahan pemantauan hasil penyensoran jdih.kemdikbud.go.idpendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prajdih.kemdikbud.go.idlasifikasi arsipfesermtesamanenteramnvanwomntetsayaman pesermtamanentmmnpitommttayewan jas demam fewermtnamenentemntstromanyasametetnermn pesermtetamenensometisocepmmamtatema jdih.kemdikbud.go.id pesertetamtoontemnwsesoreantosrnwn tee fesertetamtoontommvaewmtean ope pemasaran pesermutamavensenwantamwamemam jan pemmmmam pesermsotmusomtemcanvartetentatma jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip sf. pengelolaan perangkat penyensoran tan dan naskah yang berkaitan dengan pengelolaan perangkat penyensoran sf. perawatan berkala tan dan naskah yang berkaitan dengan perawatan berkala viii pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra indonesia bs. pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra bs.naskah yang berkaitan denganjdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dan pengembangan strategis dan bs. diplomasi kebahasaan naskah yang berkaitan dengkoordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dan bs. pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan naskah yang berkaitan denganbs. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra naskah yang berkaitan dengan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra bs. dan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan naskah yang berkaitan denganjdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip bs. pembinaan bahasa dan sastra bs. penyusunan kebijakan teknis pembinaan bahasa dan sastra indonesia pool naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis pembinaan bahasa dan sastra indonesia bs. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan bahasa dan sastra indonesia naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan bahasa dan sastra indonesia bs. koordinasi dan fasilitasi bidang pembinaan bahasa dan sastra indonesia naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan fasilitasi bidang pembinaan bahasa dan sastra indonesia bs. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan bahasa dan sastra indonesia jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip naskah yang berkaitan dengan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan bahasa dan sastra indonesia bs. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan bahasa dan sastra indonesia naskah yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan bahasa dan sastra indonesia bs. penguatan dan pemberdayaan bahasa bs. penyusunan kebijakan teknis bidang penguatan dan pemberdayaan bahasa naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis bidang penguatan dan pemberdayaan bahasa bs. pelaksanaan penguatan dan pemberdayaan bahasa naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penguatan dan pemberdayaan bahasa jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip bs. pelaksanaan peningkatan fungsi bahasa indonesia menjadi bahasa internasional naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan peningkatan fungsi bahasa indonesia menjadi bahasa internasional bs. pelaksanaan penyebaran bahasa negara tan dan naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyebaran bahasa negara bs. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penguatan dan pemberdayaan bahasa naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penguatan dan pemberdayaan bahasa bs. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penguatan dan pemberdayaan bahasa naskah yang berkaitan dengan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penguatan dan pemberdayaan bahasa jdih.kemdikbud.go.id pemberdayaan bahasa (www ema etiket tetes jdih.kemdikbud.go.id eee jan mma tee tam pibemmamas tmn tee jdih.kemdikbud.go.id pesemtnamtnenttaomnsarmmmunrmmms tan aan fwemtenamenenamarsnsawsarasatan fesemtetamtoemtemamanenwatmememsarn opor paman pewemtetamtownvemmatataee ten imam tee jdih.kemdikbud.go.id emas tan femme ten enam tee jdih.kemdikbud.go.id pewermtenamanensowmisawmaram tan obb fewermetetansswntomnsementonmmrmsa tem psm pewermtetamerentsemmansmamam tes imam pesermtenamenensrasastarawatatsmmrmttn ops pameran jdih.kemdikbud.go.id powermtetamtoontecmtataratas mama fesermtetamtoomtomarenmmmtetmmmmutat jefomsmmmmnmmamamasama tas eren fowermtetamtnentsmvangcngnseoaomtenemtetawan jan mebmmamate pesermsusamunemtarsranommitctammtemn jdih.kemdikbud.go.id tan pppemmas fowermtenamenentomemsowmaram tan esa pewermetetamtoontomwntawammsam tas bebas fewermtetamtnentsemmansmtaram tas (aemamnmammes pesermtnamenensratatataratatat2maraton jdih.kemdikbud.go.id tas mama '"'"''''''##### tee w jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip sp. penyelenggaraan ujian nasional tan dan naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ujian nasional sp. pemantauan evaluasi, dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan ujian nasional naskah yang berkaitan dengan pemantauan evaluasi, dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan ujian nasional sp. rekomendasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan naskah yang berkaitan dengan rekomendasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sp. rumusan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah naskah yang berkaitan dengan rumusan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip pn.naskah yang berkaitan denganpn.o1234z678xiii penguatan karakter penyiapan kebijakan teknis bidang penguatan karakterklasifikasi arsip klasifikasi arsip fasilitasi aer perencanaan dan program pr. pokok pokok kebijakan strategis pr. aan rencana pembangunan jangka panjang ipjp) naskah yang berkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang ipjp) pr. pola rencana pembangunan jangka menengah rpm) naskah yang berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah rpm) pr. aan rencana strategis renstra) jdih.kemdikbud.go.id (|| esemtmnsnmtenemtamnwmtameneant mmm tan emas femamnammsemamntamaa jan premam pesettamwengmamcamtnmamn jdih.kemdikbud.go.id pama pendidikan tek jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip naskah yang berkaitan dengan sosialisasi, usulan dan penyaluran bantuan pip pip berupa: hasil pemadaman data pusdatin kemendikbud dengan pusdatin kemensos (disetujui dan tidak disetujui) usulan calon penerima bantuan dari pemangku kepentingan (disetujui dan tidak disetujui) penetapan pemberian bagi peserta didik yang disetujui proses penyaluran bantuan (spp, spm, sp2d, pn) proses pencairan penarikan dana (unggah buku tabungan penerima bantuan) laporan penyaluran bantuan dari bank penyalur lp. program kartu indonesia pintar kuliah kpk) ini naskah yang berkaitan dengan sosialisasi, usulan dan penyaluran bantuan kpk lp. afirmasi pendidikan tinggi adik) naskah yang berkaitan dengan sosialisasi, usulan dan penyaluran bantuan adik jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip lp. beasiswa unggulan bu) tan dan naskah yang berkaitan dengan sosialisasi, usulan dan penyaluran bantuan lp. beasiswa pendidikan indonesia bpi) tan dan naskah yang berkaitan dengan sosialisasi, usulan dan penyaluran bantuan bpi lp. tunjangan guru non pns naskah yang berkaitan dengan sosialisasi, usulan dan penyaluran bantuan tunjangan guru non pns berupa: aneka tunjangan guru non pns (tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, insentif) daftar calon penerima tunjangan guru non pns penetapan pemberian bagi guru non pns yang disetujui proses penyaluran tunjangan (spp, spm, sp2d, pn) laporan penyaluran tunjangan dari bank penyalur jdih.kemdikbud.go.id tan o|o fesermuamaremssos ata means (|| feoememunnmemmemunctmtorantesemntmaaen pom papan pemtmtamemtamamg papan jdih.kemdikbud.go.id pesona powo jaga pesona pafsememamn pesesmmnantowamwentamn nama (opo pesommnsutatsarsewmesa saja jeomsemartometamaam jdih.kemdikbud.go.id pam aan pesemamnamsamma (|| iesemtmnarenstmmmscatawnteman smua jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi jenis series arsip naskah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan tinggi kl. peningkatan dan pengembangan perguruan tinggi swasta naskah yang berkaitan dengan peningkatan dan pengembangan perguruan tinggi swasta naskah yang berkaitan dengan sistem informasisistem klasifikasi keamanan dan akses arsip sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip fasilitasi klasifikasi akses dasar elus mma duma pas serum www tidak memiliki dampak pr. pokok pokok kebijakan strategis biasa pengawas terbuka yang mengganggu biro perencanaan kinerja kementerian robot o rencana pembangunan jangka panjang rpp) men ipr. rencana pembangunan jangka menengah rain) o| roo02 p3: rencana strategis renstra) wow roo03 rencana kerja pemerintah rkp) (tambahan) tidak memiliki dampak pr. rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara biasa pengawas terbuka yang mengganggu biro perencanaan kinerja kementerian gsm mama arah kebijakan umumrencana kerja anggaran satuan kerja instansi pemerintah raskin) dan standar biaya khusus sbk) tidak memiliki dampak pr. penyampaian apbn kepada dpr biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian pengantar nota keuangan pemerintah dan rancangan undang undang apbn nobulan pembahasan ruu apbn p oleh pemerintah dan komisi dpr ri kesan easnnunn tea tea tanota jawaban dpr terkait pembahasan ruu apbn tidak memiliki dampak pr. ketetapan pagu indikatif pagu sementaradefinitifalokasi biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) petunjuk tidak memiliki dampak pr. operasional kegiatan dan revisinya biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian jdih.kemdikbud.go.id naskah yang berkaitan dengan rencana strategis renstra) pr. rencana kerja pemerintah rkp) (tambahan) naskah yang berkaitan dengan rencana kerja pemerintah rkp) (tambahan) pr.o1 rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara pr. ola penyusunan apbn opo naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara arah kebijakan umum,rencana kerja anggaran satuan kerja instansi pemerintah raskin) dan standar biaya khusus sbk) pr. penyampaian apbn kepada dpr naskah yang berkaitan dengan penyampaian apbn kepada dpr pengantar nota keuangan pemerintah dan rancangan undang undang apbn naa nobulan pembahasan ruu apbn p oleh pemerintah dan komisi dpr ri nobulan rapat paripurna persetujuan ruu apbperencanaan tidak memiliki dampak pr. eaxsanaan, ena ausanaan gan ter tanggungjawab biasa pengawas terbuka yang mengganggu anggaran yang dikeluarkan oleh kementerian kinerja kementerian tidak memiliki dampak pr. program kerja tahunan biasa pengawas terbuka yang mengganggu biro perencanaan kinerja kementerian pr. usulan unit kerja beserta data pendukung ro201 usulan dari kemendikbudristek ro202 program kerja tahunan unit kerja ro203 program kerja tahunan kementerian pr.pr. kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi antar kementerian lembaga tidak memiliki dampak pr. penetapan kontrak kinerja biasa pengawas terbuka yang mengganggu biro perencanaan kinerja kementerian ipr. jess ss. .aa 7merosot pimpinan unit kera www ro302 pejabat pimpinan tinggi madya tidak memiliki dampak pr. laporan biasa pengawas terbuka yang mengganggu biro perencanaan kinerja kementerian progo apr insani uu uuu u tp ro401 laporan berkala road2 laporan tahunan uu uuu u laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah "r02 (laki) one uu uuu u kementerian r.os sistem akuntabilitas kinerja instansi terbuka tidak memiliki dampak biro pemerintah kementerian jasa pengawas terbuka yang mengganggu iro perencanaan kinerja kementerian rose memasarobot rencana tahunan rose2 os perjanjian kinerja ross rencana www www www kosong pengukuran kinerja uu u u u tidak memiliki dampak pr. monitoring dan evaluasi biasa pengawas terbuka yang mengganggu biro perencanaan kinerja kementerian moreno om rose1 evaluasi program unit kerja reo2 evaluasi program kementerian tidak memiliki dampak pr. perencanaan anggaran biasa pengawas terbuka yang mengganggu biro perencanaan kinerja kementerian ro7oo rencana kera tahunan rrt) uu u u u penelaahan dan penyelarasan rencana kerja anggaran pr. (rka) pr. penyusunan rencana program dan anggaran serta sasaran dan asistensi pr. koordinasi penyusunan rencana kerja anggaran kementerian lembaga alokasi anggaran tidak memiliki dampak pr. revisi anggaran biasa pengawas terbuka yang mengganggu biro perencanaan kinerja kementerian rosso koordinasi pengesahan revisi anggaran pr. dokumen perencanaan, pelaksanaan dan terbuka tidak memiliki dampak biro pertanggungjawaban anggaran unit utama daerah jasa pengawas serbu yang mengganggu iro perencanaan kinerja kementerian rosso dokumen perencanaan anggaran tidak memiliki dampak ku. pembinaan perbendaharaan biasa pengawas terbuka yang mengganggu biro keuanganu. penyiapan bahan pengangkatan pejabat perbendaharaan penilaian dan verifikasi usul calon pejabat ku. perbendaharaan inventarisasi dan penyusunan informasi pejabat ku. perbendaharaan robot3 pemantauan rekening pemerintah lainnya uud iku. penyiapan pertimbangan tuntutan perbendaharaan & ketentuan peraturan menteri keuangan yang tidak memiliki dampak ku. anda ketatausahaan dan biasa pengawas terbuka yang mengganggu pertanggungjawaban anggaran kinerja kementerian dokumen realisasi pendapatan tidak memiliki dampak ku. biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian setor pajak spi vw u u u u u u ou u surat setor bukan pajak ssp) atau buku penerimaanpenerimaan bukan pajak den mann uuu uu u u o e pengelolaan barang mit negara wvw uud moon2e oom dokumen pelaksanaan pengadaan barang jasa, termasuk dokumen pembayarannya, pengumuman lelang, dokumen prakualifikasi, dokumen memiliki dampak yang peninjauan lapangan, berita acara penjelasan terbatas pejabat pimpinan terbatas dapat mengganggu pekerjaan, berita acara pelelangan, usulan calon tinggi pratama pelaksanaan fungsi dan pemenang lelang, penetapan pemenang lelang, tugas kementerian surat perintah kerja spk), kontrak adenium kontrak barang pakai w uud jdih.kemdikbud.go.id klasifikasi akses dasar elus man metan eren has u u arang bergerak tamahan bangunan ' oo)o i|tool| soma dokumen pembayaran keuangkebo bukti bukti tagihan dari pihak ketiga 'o ) | yoo surat permintaan pembayaran spp) o t t u u u u u t rat perintah membayar spm) t u u u surat perintah pencairan dana sp2d) dokumen tata usaha anggarbuku kas umum bku) io uas pembantu ruu kupkartu pengawasan kredtanggran raemingkoran bank u u u u u u u laporan pertanggungjawaban u u u u u u u datar rekapitulasi keuangan t datar rekapitulasi pihak ketiga t ata rekapitulasi pnb powo daftarunjangan kinerjakartupenggunaan dana pemerintah untuk tidak memiliki dampak kontribusi iuran pada badan atau organisasi biasa pengawas terbuka yang mengganggu internasional kinerja kementerian badan layanan umum tidak memiliki dampak ku. biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian san bagan layanan umum uu uuu kuyou u u u uo usulan standar pelayanan minimum touan pmk peraturan menteri keuangan badan oat remunerasi dan tarif layanan blu baar pelayanan minimum spm) uu uuu u o tee laporan monitoring dan evaluasi tampan rpp tarif pnb wd u u u gu u l memiliki dampak yang ku. dokumen penyelesaian kerugian negarakerugian negarnegara sementara toe stm umar taran keuangan uma berita acara rekonsiliasdaftar transaksi dt):ane penamaan, dokumen sumber u u u u u u u u jurnal bat tanda setor sts), uu uuu u erat setor bukan pajak ssp) rat perintah pencairan dana sp2d) u u ouu u u u gou u dalam daftar laporan keuanganorn arus kas tahunan u u u u u u u u neraca tahan oran realisasi anggaran lra) uu uuu u aman sistem akuntansi instansi sad wan sistem akuntansi instansi say) uo bahan sistem akuntansi instansi sad utan atas laporan keuangan (car) taakuntabilitas kinerja tahunan www u u o laporan barang milik negara bmn taman (laporan realisasi pendapatan negara tahunan memiliki dampak yang ku. pengelolaan penerimaan negara bukan pajakobat realisasi penerimaan negara bukan pajak roda2 penyusunan tarif penerimaan negara bukampgak ku. pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan penerimaan negara bukan pajak memiliki dampak yang ku. pengelolaan memiliki dampak yang ku. pengelolaan piiku. penghapusan piutang negara koso1 ope penyiapan pengurusan piutang negara uuu u uuu u u ud ( ro.o7 bantuan pinjaman hibah rea dalam negeret uud dokumen memorandum understanding, dan dokumen sejenisnyta. u benua nee permohonan pinjaman luar negeri daftar proyek yang dibiayai bluekesanggupan negara donor untuk membiayai greenmemorandum understanding, dan dokumen sejenisnyloan agreement pinjaman hibah luar negeri plnokasi dan relokasi penggunaan dana pinjaman hibahplikasi penarikan dana bantureimbursement ' direct payment7 transfer procedurepecial commitment l c opening special account impress fund ibu dokumen pengesahan atas penerimaan hibah luar negeri tote disbursements otorisasi penarikan dana (payment advicerealisasi pencairan dana bantuan hibah luar negeri: surat perintah pencairan dana sp2d), spm memiliki dampak yang beserta laporannya: spp. kontrak, berita acara terbatas pejabat pimpinan terbatas dapat mengganggu dan data pendukung lainnya. tinggi pratama pelaksanaan fungsi dan tugas kementerian replenishment (permintaan penarikan dana dari luar negara donor): objection letter nol), project memiliki dampak yang implementation, notification contract withdrawal terbatas pejabat pimpinan terbatas dapat mengganggu authorization wa), statement expenditure se) tinggi pratama pelaksanaan fungsi dan tugas kementerian laporan: tidak memiliki dampak biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian jiaaporan perkembangan ea. laporan bulanan i jiapooran triwulan ai laporan akhir laporan penyelesaian laporan tahunan laporan hutang negarran pembayaran hutang negara uuu uu u u o peran posisi hutang negarabantuan pinjampenyiapan rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan mimpi ku. penyiar ome lap sil pemeriksa terbatas pejabat pimpinan terbatas dapat mengganggu biro keuangan badan pemeriksa keuangan tinggi pratama pelaksanaan fungsi dan tugas kementerian memiliki dampak yang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara pejabat pimpinan dapat mengganggu ku. (apbn) dana pinjaman hibah luar negeri pln) terbatas tinggi pratama terbatas pelaksanaan fungsi dan biro keuangan tugas kementerian yang terkait dengan kuasa pengguna masa pengguna barang jasa sabat pembuat komitmen uu uuu kuyou u u u pejabat pembuat daftar gaji pesawat penandatangan suratpermtah membayar bendahara penerimaan pengeluaran pengelola barang, termasuk berita acara serah terima jabatan kerja sama biro kerja sama dan hubungan masyarakat memiliki dampak yang nota kesepahaman memorandum terbatas pejabat pimpinan terbatas dapat mengganggu biro kerja sama dan understanding u), kontrak perjanjian kerja sama tinggi pratama pelaksanaan fungsi dan hubungan masyarakat tugas kementerian ( soo oom negeri ww irsoooo luar negeri bilateral multilateral, dan regional jdih.kemdikbud.go.idaa nota jawaban dpr terkait pembahasan ruu apbn pr. ketetapan pagu indikatif pagu sementara opo naskah yang berkaitan dengan ketetapan pagu indikatif pagu sementara pr. ketetapan pagu definitif opo naskah yang berkaitan dengan ketetapan pagu definitif pr. ketetapan pagu alokasi naskah yang berkaitan dengan ketetapan pagu alokasi promo daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) petunjuk operasional kegiatan pok) dan revisinya naskahperaturan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, ketatausahaan dan pr. pertanggungjawaban anggaran yang dikeluarkan oleh kemendikbud. naskah yang berkaitan dengan ketentuan peraturan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, ketatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dikeluarkan oleh kemendikbudta dan informasi perencanaan dan kerja sama dalam tidak memiliki dampak biro kerja sama dan ks.o1 biasa pengawas terbuka yang mengganggu negeri dan luar negeri hubungan masyarakat kinerja kementerian soto pengelolaan data dan informasi soto1 ooc: penyajian data dan informasi uu u u u tidak memiliki dampak biro kerja sama dan ks. informasi perencanaan dan kerja sama luar negeri biasa pengawas terbuka yang mengganggu hubungan masyarakat kinerja kementerian pendampingan pelatihan perencanaan pendidikan ks. dengan united nations educational scientific cultural and organization unesco) pendampingan pelatihan perencanaan pendidikan ks. dengan kedutaan besar republik indonesia kbri) luar negeri ks. pelaksanaan kerja sama bidang pendidikan, terbuka tidak memiliki dampak biro kerja sama dan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi jasa pengawas terbuka yang mengganggu hubungan masyarakat kinerja kementerian rs0300 oo pam negeri so301 itar negeri bilateral multilateral, dan regional tidak memiliki dampak biro kerja sama dan ks. layanan delegasi biasa pengawas terbuka yang mengganggu hubungan masyarakat kinerja kementerian fasilitasi layanan kunjungan delegasi asing indonesia ks. fasilitasi layanan kunjungan pimpinan dan pegawai negeri sipil lingkungan kementerian serta non ks. pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh kementerian luarnegeri layanan teknis dan administratif kerja sama tidak memiliki dampak biro kerja sama dan ks. bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, biasa pengawas terbuka yang mengganggu hubungan masyarakat dan teknologi kinerja kementerian sosok oo pam negeri rosso1 luar negeri bilateral multilateral, dan regionalkerja sama dan ks. layanan kedutaan biasa pengawas terbuka yang mengganggu hubungan masyarakat kinerja kementerian layanan duta besar wakil republik indonesia united ks. nations educational scientific cultural and naa organization unesco) dan atase pendidikan dan kebudayaan. layanan pendidikan dan latihan masyarakat luar ks. negeri tidak memiliki dampak pan biro kerja sama dan ks. administrasi beasiswa biasa pengawas terbuka yang mengganggu hubungan masyarakat kinerja kementerian iks. beasiswa darmasiswa republik indonesia so7o1 beasiswa unggulan tidak memiliki dampak biro kerja sama dan ks. layanan sekolah indonesia luar negeri biasa pengawas terbuka yang mengganggu hubungan masyarakat kinerja kementerian ks. fasilitasi layanan atase pendidikan dan kebudayaan, kepala sekolah dan guru indonesia seleksi dan penetapan kepala sekolah dan guru ks. indonesia soso2 kera sama kemitraan dengan lembaga terkait layanan kerja sama pemerintah republik tidak memiliki dampak ks.o9 indonesiadengan united nations educational biasa pengawas terbuka ang mengganggu biro kerja sama dan scientific cultural and organization unesco) sedang hubungan masyarakat kinerja kementerian sogno jasittas layanan kerja sama uu uuu u sosok peningkatan jaringan kerja sams. percepatan, evaluasi, dan pelaporan implementasi esd indonesia layanan kerja sama pemerintah republik indonesia tidak memiliki dampak ks. dengan the southeast asian ministers education biasa pengawas terbuka ang mengganggu biro kerja sama dan organization centres seameoc) sedang hubungan masyarakat kinerja kementerian pertemuan, konferensi, seminar, lokakarya, pameran, dan aa. tidak memiliki dampak lomba internasional bidang pendidikan dan kebudayaan biro kerja sama dan ks. biasa pengawas terbuka yang mengganggu hubungan masyarakat kinerja kementerian tidak memiliki dampak kp. perencanaan pegawai biasa pengawas terbuka yang mengganggu biro sdm kinerja kementerian poo terms (usut penetapan pengendapan memiliki dampak yang kp. pengadanyiapan bahan seleksi penerimaan can (pns dan kp. ppp) |kp.o1. proses seleksi penerimaan can rpo1o2z berkas lamaran pegawai yang tidak diterima d u u u gu u l kp ta: nota usut dan kelengkapan penetapan nip can ww ratlamaran, dana daa ben pss. iimsmt vss $src, saat keterangan kesehatan rektor penetapan pengangkatan can uu uuu kuyou u u u rpo.os o o le pelatihan dasar can p o1oe lol. penetapan can menjadi asujian kenaikan pangkat jabatanoot penyesuaian tarzan po2o euianpnas memiliki dampak yang kp. ujian kompetensoso estasesmen pegawai rpo3o1 o pemetaan prof potensi kompetensi pegawai u u u u uu u u u u diklat sus magang i zin belajar pegawai tugas tidak memiliki dampak kp. ajar pegawai biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian penilaian prestasi kerja pegawai ppp)us$ empang kearifan pakta integritas pegawai tidak memiliki dampak kp.kekayaan penyelenggara negara lakon) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara mengakibatkan lokasi) terganggunya fungsi penyelenggaraan kp.memiliki dampak yang kp. disiplin pegawaia. daftar hadir pegawai rekapitulasi daftar hadir pegawai hukuman disiplinmasalahanetapan status kepegawaian memiliki dampak yang pejabat pimpinan dapat mengganggu kpnetapan dan atau usul pemberhentian sementara, pengaktifan pengangkatan kembali, pemberian atau memiliki dampak yang kp. penolakan izin untuk melakukan perceraian beristri terbatas pejabat pimpinan terbatas dapat mengganggu lebih dari satu, dan keterangan untuk melakukan tinggi pratama pelaksanaan fungsi dan perceraian dan lain sejenisnya tugas kementerimengakibatkan penjatuhan hukuman disiplitanggapan dan keberatan atas pengaduan masyarakat mengakibatkan dan lembaga bidang kepegawaiatimbangan hukum bidangyusunan rancangan peraturan bidang kepegawaianseleksi jabatan pimpinan tinggiseleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama) kp. lingkungan unit utama kementerian seleksi jabatan pimpinan tinggi lingkungan kp. perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan dikti seleksi pemimpin perguruan tinggi negeri pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggp. unit utama kementerian pengangkatan jpt pratama lingkungan ptn dan kp. lembaga layanan dikti pengangkatan jabatan pemimpin ptno7 pembinaan jabatan fungsionaleroris menahan santana lo u memiliki dampak yang kp. mutasienaikan pangkat golongan jabatan struktural dan kp. fungsional most barkas pengurusan car berkata kp. peninjauan penyesuaian masa kerja ea. posts penyesuaian tunjangan keluarga r posts ob: penyesuaian kelas jabatan ipsos e i mutasi keluarga alih status pindah instansi pindah wilayah kerja kp. diperbantukan dipekerjakan mutasi antar unit kerja. mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan kp. pengangkatan dan pemberhentian jabatansul pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan kp. struktural dan fungsional memiliki dampak yang kp. pendelegasian wewenanglaksanaan tugas kplaksanaan harian kp. memiliki dampak yang kp. administrasi pegawai terbatas jabat pimpinan| terbatas 9apat mengganggu biro sdm tinggi pratama pelaksanaan fungsi dan tugas kementerian too pata keterangan pegawai paolo dokumentasi identitas pegawai kp. penghargaan dan tanda jasa fee3to3 pemanjangan kinerja dan uang makan wow www tidak memiliki dampak kp. cuti pegawai biasa pengawas terbuka yang mengganggu biro sdm kinerja kementerian ikp. suci tahunan esa |kp. suci sakit pa203 cuti bersama www w r pa202 ols: cuti karena alasan penting u u ouu u u u gou u rp220s cuti luar tanggungan negara memiliki dampak yang kp. layanan pemeliharaan kesehatkp. rekreasi kesenian olahraga biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian tidak memiliki dampak kp. bantuan sosialperumahkp. pemberhentiikp. pemberhentian dengan hormat pemberhentian tidak dengan hormat pemberhentian kp. pegawai tanpa hak pensiun pemberhentian dan penetapan pensiun kp. pegawai janda duda pns yang tewas waris pog pengunduran diri sebagai can asn wd u u u gu u l perselisihan sengketaberkas perseorangan pegawai negeri sipil personal file)o matan yang diterima uud penetapan nip dan kelengkapannya u u ouu u u u gou u persetujuan pertimbangan bkn ular pengangkatan cons can uu uuuuuuu u d jdih.kemdikbud.go.id a pr. program kerja tahunan usulan unit kerja beserta data pendukung pr. naskah yang berkaitan dengan usulan unit kerja beserta data pendukung usulan dari kemendikbud pr. opo naskah yang berkaitan dengan usulan dari kemendikbud program kerja tahunan unit kerja pr. opo naskah yang berkaitan dengan program kerja tahunan unit kerja program kerja tahunan kemendikbud pr. naskah yang berkaitan dengan program kerja tahunan kemendikbud pr. ama naskah kebijakan: bahan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan sidang kabinet naskah yang berkaitan dengankebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi pr. antar kementerian lembagapr. penetapan kontrak kinerjngan kesehatan www u u o pengangkatan pns asn peninjauan masa kerja oskcara pelantikan dan serah terima jabatan |m. cuti luar tanggungan negara clan) o on. berita acara pemeriksaan bap) osk kuman jabatan hukuman disp asn diperbantukmatan maa isk pengangkatan pemberhentian sebagai pejabat negara isk pemberhentian dari jabatan organik karena diangkat sebagai pejabat negara surat pernyataan kembalinya pns asn yang dinyatakan hilang planeerita acara pengambilan sumpah janji pns asn dan jabatan man sman tamatan surat persetujuan dan perubahan data dasar status kedudukan hukum kepegawaian pesangon as. isk pengangkatan pada jabatan kedinasan luar instansi induk avan naberkas perseorangan menteri terbatas pejabat pimpinan terbatas negara, sumber daya biro sdm tinggi pratama nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro jen ka. .aii.om tidak memiliki dampak hk. program legislasi biasa pengawas terbuka yang mengganggu biro hukum kinerja kementerian materi bahan rancangan program legislasi nasional dari hk. kementerian hk.o1 peraturan perundang undangan bidang pendidikan, terbuka tidak memiliki dampak biro huk kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi jasa pengawas terbuka yang mengganggu hukum kinerja kementerian rancangan undang undang dan atau peraturan pemerintah pengganti undang undang: mulai dari hk. rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum sampai diundangkan rancangan peraturan pemerintah, rancangan awal hk. sampai dengan rancangan akhir,hk. telaah hukum sampai diundangkan tidak memiliki dampak ko2 peraturan menteri, mulai dari rancangan awal, rancangan terbuka biro huk akhir, dan telaah hukum. jasa pengawas terbuka yang mengganggu iro hukumk.o3 keputusan ketetapan pimpinan mulai dari rancangan terbuka tidak memiliki dampak biro huk awal, rancangan akhir, dan telaah hukum. jasa pengawas duka yang mengganggu 1ro hukum kinerja kementerian hncosoo figamwantah u u u hk.o4 instruksi surat edaran, mulai dari rancangan awal sampai terbuka tidak memiliki dampak biro huk dengan rancangan akhir, dan telaah hukum. jasa pengawas duka yang mengganggu hukum kinerja kementerian instruksi surat edaran pejabat pimpinan tinggi madya hk. dan pratama tidak memiliki dampak hk. surat perintah biasa pengawas terbuka yang mengganggu biro hukum kinerja kementerian pratama standar pedoman prosedur kerja petunjuk tidak memiliki dampak pelaksanaan petunjuk teknis yang bersifat hk. biasa pengawas terbuka yang mengganggu biro hukum nasional regional intensional, mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir. kinerja kementerian tidak memiliki dampak hk.0o7 dokumentasi hukum biasa pengawas terbuka yang mengganggu biro hukum kinerja kementerianjawara fate koo aus ooh ooh produk peraturan perundang undangan kementerian yang dijadikan referensi tidak memiliki dampak hk. sosialisasi penyuluhan pembinaan hukum biasa pengawas terbuka yang mengganggu biro hukum kinerja kementerian evaluasi pelaksanaan peraturan perundangan terkait tidak memiliki dampak hk. pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan biasa pengawas terbuka yang mengganggu biro hukum teknologi kinerja kementerian memiliki dampak yang hk. bantuan hukum konsultasi hukum advokasimemiliki dampak yang hk. kasus sengketa hukumjhk. pidana jhk11. tata usaha negara maraton arbitrase u u u u u u u u u u u u u mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan hk. hak atas kekayaan intelektual terbatas pejabat pimpinan terbatas negara, sumber daya biro hukum tinggi pratama nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro yura2oo (rak cipta jas vi. (ot organisasi dan penatalaksanaan biro organisasi dan tata laksanma as. tidak memiliki dampak biro organisasi dan ot. organisasi biasa pengawas terbuka yang mengganggu organisasi tata laksana kinerja kementerian toronto pembentukan perubahan pembubaran organ toto penataan organisasi teror2z pembinaan organisasi moo03 fasilitasi organisasi torooog evaluasi organisasi kelembagaan tidak memiliki dampak biro ot.o1 reformasi birokrasi internal rbi) biasa pengawas terbuka yang mengganggu organisasi can tata laksana kinerja kementerian horor2 evaluasi rbi ke tidak memiliki dampak biro organisasi dan ot. penatalaksanaan biasa pengawas terbuka yang mengganggu aan tata laksana kinerja kementerian penyiapan dan pelaksanaan standar pelayanan publik ot. ot. analisa jabatan dan pengembangan jabatan terbuka tidak memiliki dampak biro organisasi dan fungsional struktural jasa pengawas terbuka yang mengganggu tata laksana kinerja kementerian ot. analisis jabatan ot. fasilitasi analisis jabatan dan jabatan fungsional su penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional dan ot. struktural 1ot. evaluasi analisisiro hubungan vii. (hm vii (hubungan masyarakat masyarakat dan kerja sama tidak memiliki dampak biro hubungan hm. hubungan antar lembaga biasa pengawas terbuka yang mengganggu masyarakat dan kerja kinerja kementerian sama tamoooo gabungan antar badan pemerah bamboo1 tabungan dengan organisasi sosial lsm u u u u uu u u u u bamboo2 hubungan dengan perusahaan bamboo3s hubungan dengan perguruan tinggi sekolah tamooog os: forum kehumasan bakohumas) amors oe hubungan dengan media massa siaran pers konferensi pers press release wawancara patungan wartawanypetputan immooose kunjungan dinas dalam dan luar negeri dokumen persidangan dan rapat (bahan sidang kabinet, rapat terbatas, rapat dengar pendapat dpr dpd ri, hm. rekor tingkat kementerian, pidato menteri, pidato kenegaraan tentang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi penyelenggaraan acara kedinasan, pelantikan, hm. peresmian, upacara tidak memiliki dampak biro hubungan hm. penyajian informasi biasa pengawas terbuka yang mengganggu masyarakat dan kerja kinerja kementerian sama moto poo moto penerbitan maan bulan jumat uu uuu u |hm. dokumen hosting konten media sosial amo1os publikasi melalui pameran d u u u gu u l jhm. dokumen peliputan su pelayanan publlayanan perpustakaan amo2o1 layanan pengaduanm. permintaan informasi data ea. pengkajianfamosos oa tamara, u u penghargaan apresiasi karya jurnalistpenilaian lomba foto ea. hm. penilaian lomba artikel biro umum dan viii. (lk viii perlengkapan pengadaan barang dan jasa tidak memiliki dampak biro umum dan lk. pengadaan barang dan jasa biasa pengawas terbuka yang mengganggu pengadaan barang dan kinerja kementerian jasa rroooo pengelolaan pengadaan barang jasa olo perencanaan pengadaan barang jasa persiapan pengadaan barang jasa uu uuu u u o permainan penyedia barang jasa men pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa uu uuu u trrooot layanan pengadaan secara elektronik pengelolaan pengguna sistem pengadaan secara elektronik registrasi dan verifikasi pelaku usaha dalam sistem pengadaan secara elektronik koordinasi pengembangan dan penggunaan sistem pengadaan secara elektronik pengadaan bimbingan teknis pengadaan barang jasa u u u u lama pengadaan barang jasa pembebasan bea masuk barang uu u u u ou ou pengadaan barang jasa satuampendiikan t u u kegiatan pendukung pengadaan barang jasa lainnya tidak memiliki dampak biro keuangan dan lk.o1 pengelolpromo perencanaan soo epenasuman uji u o o penetapan status penggunaan psp) penetapan status penggunaan bmn yang dioperasikan pihak lain pengaman sementara status penggunaan jawa oo bp: pinjam pakai bangun guna serah bangun serah guna bgs bsg) erotis3 pemindahtanganan ppomjuaan ' boh hoaapaan koh memar penyertaan modal pemerintah memiliki pejabat pimpinan dapat senggang biro keuangan dan lk. dokumen kepemilikan aset kementerian terbatas terbatas being barang milik negara tinggi pratama pelaksanaan fungsi dan bmn)pejabat pimpinan dapat mengganti wii biro keuangan dan lk. daftar barang milik negara inventarisasi bmn terbatas terbatas sedang barang milik negara tinggi pratama pelaksanaan fungsi dan bmn) tugas kementerian rosso keputusan pembentukan tim ilk. rencana kerja pelaksanaan inventarisasi rrosoz kertas kerja inventarisasi u u u u proses berita acara inventarisasi t u rro3og os: daftar inventaris buku barang daftar barang uu u u u trrosos laporan hasil inventarisasi tidak memiliki dampak biro keuangan dan lk. ketatausahilk. daftar barang kuasa pengguna logo1 kartu identitas barang uu u u u tidak memiliki dampak biro keuangan dan lk. laporjrrosoo laporan kondisi barang pw u u ilk. laporan barang kuasa pengguna torso2z berita acara rekonsiliasi eksternal dan internal uuu u proses laporan persediaan barang habis pakai ww terasa cs laporan persediaan barang tidak habis pakai proses le laporan pengelolaan bmn penghapusan bmn tidak memiliki dampak biro keuangan dan lk. biasa pengawas terbuka yang mengganggu barang milik negara kinerja kementerian bmn) t reaksamaan penghapusan barang mur negara u u u u u trrosoo keputusan pembentukan tim ooo merosot berita acara penghapusan bmn pw u u trkosoz attar barang yang dihapus u u u u u promo3 laporan hasil pelaksanaan penghapusan bmn uuu u uuu u u biro umum dan ix. itu ketatausahaan pengadaan barang dan jasa jdih.kemdikbud.go.id lodpnosoo par polman . ol. (pesatyangertatan genganpenetapan tonraekarjamanten '## .l.| ihosanyangtertatan dengan penetapan kotak kerja pimpinan wnirkarja '''## .| ihosanyangvertatan engan penetapan lonrakkarjapejaba tinggi madya ''''' |ofposoo fraporamtnssmmi lo. fpesatyanetortatandengantaporantasitetal mma teams . ipesatyangbortatan gengantaporantenata mma pertamanan ol. ipesatyangbortatan gengantaporantahuumum dan tu. perbuatan biasa pengawas terbuka yang mengganggu pengadaan barang dan kinerja kementerian jasa tu. pembinaan perbuatan voor1 ope pengelolaan perbuatan uu u u u buku agenda (manual elektronik) taka ekspedisi (manual elektronik) kearsipan arsip biro umum dan tu.o1 pengadaan barang dan jasa penyiapan kebijakan kearsipan tidak memiliki dampak tu. biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian pembinaan kearsipan tidak memiliki dampak tu. biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian apresiasi sosialisasi penyuluhan kearsipan lokakarya workshop foto2 pengelolaan arsip dinamis pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis tidak memiliki dampak biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian daftar arsip aktif, arsip inaktif tidak memiliki dampak biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian daftar arsip informasi publik tidak memiliki dampakftar arsip vital tidak memiliki dampak biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian daftar arsip terjagih media arsip tidak memiliki dampak biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian autentikasi arsip tidak memiliki dampak biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian pemeliharaan dan perawatan arsip tidak memiliki dampak biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian layanan arsip (peminjaman dan penggunaan arsip) tidak memiliki dampak tu. biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian penyusutan arsip memiliki dampak yang pejabat pimpinan dapat mengganggu tu. terbatas terbatas tinggi pratama pelaksanaan fungsi dan tugas kementerian pembuatan arsip makar berita acara pemindahan datar arsip yang dipindahkan w u u u u d pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna w uu uu uuu ou u berita acara pemisahan w yu u u u u ata arsip yang dimusnahkan rekomendasi persetujuan pemusnahan arsip dari anriat keputusan pemusnahan arsip www arahan arsip statis ieritaacara serah terima arsipstatis oo ) o o datar arsip yang diserahkan l uou gou u tidak memiliki dampak biro umum dan tu. keprotokolan biasa pengawas terbuka yang mengganggu pengadaan barang dan kinerja kementerian jasa |rv.o2. penerimaan tamu dinas roozoi jamuan makan resepsi www |rv.o2. g. asam oo203 upacara peringatan hari besar o2o4 pelantikan dan serah terima jabatan moo2os le. laporan hasil perjalanan dinas pimpinan biro umum dan irt |(kerumahtanggaan pengadaan barang dan jasa rt. ketertiban dan keamanan kantor, kebersihan dan terbuka tidak memiliki dampak paman dan (keindahan kantor iasa pengawas terbuka yang mengganggu pengadaan barang dan kinerja kementerian jasa toko0o o pemerataan ketertiban dan keamanan rto001 ope pemeliharaan kebersihan dan keindahan tidak memiliki dampak biro umum dan rt.o1 peningkatan manajemen pengelola gedung biasa pengawas terbuka yang mengganggu pengadaan barang dan kinerja kementerian jasa toto bimbingan teknis layanan operator kantor rt. peningkatan pemberdayaan tenaga teknis utilitas gedung too estas aan smu evakuasi kebakaangemg tidak memiliki dampak biro umum dan rt. pemeliharaan dan utilitas kantor biasa pengawas terbuka yang mengganggu pengadaan barang dan kinerja kementerian jasa to200 joe kantor rto201 ooc halaman taman gedung kantor rto202 ob: peralatan dan mesin ( rt0203 kendaraan roda empat enamo20o2 kendaraan roda dua rto2os lor penggantian peralatan kendaraan dinas pejabat mimpi memiliki dampak yang biro umum dan rt. pembangunan renovasi gedung dan bangunan terbatas cja mainan terbatas apa mengganggu pengadaan barang dan tinggi pratama pelaksanaan fungsi dan jasa tugas kementerian rosso pemadam prasarana kar most poo eceng u u rro3o2z depo arsip dan pergudangan a u u u u u tidak memiliki dampak biro umum dan rt. operasional dan layanan biasa pengawas terbuka yang mengganggu pengadaan barang dan kinerja kementerian jasa rtoaoo pakaian kera to201 pembayaran pajak rto02 oce pembayaran rekening listrik att dan telepon tr to403 administrasi kepegawaian panen rtoaog sewa kendaraan to205 ool layanan pimpinan kementerian toa0e oz. dasa kontraktual lainya panen) men tidak memiliki dampak biro umum dan rt. poliklinik biasa pengawas terbuka yang mengganggu pengadaan barang dan kinerja kementerian jasa etos tanaman kesehatan rekam medis d u u u gu u l xi. teknologi informasi dan komunikasi pusat data dan teknologi informasi tlo0 rencana strategis masterplan pembangunan sistem biasa terbuka tidak memiliki dampak pusat data dan negara terbuka ang mengganggu informasi sim) sedang teknologi informasi kinerja kementerian tidak memiliki dampak pusat data dan ti. implementasi sim biasa pengawas terbuka yang mengganggu teknologi informasiusat data ti. jaringan pendidikan nasional jardiknas) biasa pengawas terbuka yang mengganggu usa can teknologi informasi kinerja kementerian moz00 ( tmo2. oeeneapan tlo3 pembelajaran elektronik berbasis radio, audio, televisi terbuka tidak memiliki dampak pusat data dan jasa dan film pengawas terbuka yang mengganggu teknologi informasi kinerja kementerian $r103. penerapansistem tlo4 pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk terbuka tidak memiliki dampak pusat data dan pembelajaran elektronik jasa pengawas terbuka yang mengganggu teknologi informasi kinerja kementerian t1. fasilitasi guru manfaat teknologi informasi dan ( muda.o1 fasilitasi produksi dan penyiaran pemanfaatan w u u u u u l ou ou ou (m0202 pendampingan dan pelatihan teknologi informan toe bahan belajar berbasis teknologi informasi dan terbuka tidak memiliki dampak pusat data dan komunikasi untuk pembelajaran (konten dan aplikasi) jasa pengawas terbuka yang mengganggu teknologi informasi kinerja kementerian (os jae pembelajaran durasi pendek men ( n.os.o1 media fin d u u u gu u l ( mitos. program video pembelajaran ( mos.o3 video tutorial talkshow tidak memiliki dampak pusat data dan ti. televisi edukasi pendidikan tve) biasa pengawas terbuka yang mengganggu teknologi informasi kinerja kementerian motor siaran televisi edukasi pendidikan v3) pw u u tidak memiliki dampak pusat data dan ti. siaran radio pendidikan biasa pengawas terbuka yang mengganggu teknologi informasi kinerja kementerian tl07. pengembangan dan penyelenggaraan siaran radio pendidiklo8 sumber belajar berbasis teknologi informasi dan terbuka tidak memiliki dampak pusat data dan jasa komunikasi pengawas terbuka yang mengganggu teknologi informasi kinerja kementerian fasilitasi dan pengembangan sumber belajar berbasis ti1. teknologi informasi dan komunikasi tidak memiliki dampak pusat data dan ti. penerapan model pembelajaran inovatif biasa pengawas terbuka yang mengganggu teknologi informasi kinerja kementerian model sekolah menengah pertama smp) dan sekolah t1. menengah atas terbuka berbasis teknologi informasi dan komunikasi fasilitasi dan pengembangan pusat sumber belajar t1. daerah terdepan, terluar, tertinggal. bimbingan teknis pelaksanaan implementasi tl09. pembelajaran terintegrasi teknologi informasi dan komunikasi daerah terdepan, terluar, tertinggal. fasilitasi dan pengembangan pusat sumber belajar ti. (psb) daerah terdepan, terluar, tertinggal. fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi ti. penerapan model pembelajaran inovatif berbasis multimedia dan web daerah terdepan, terluar, tertinggal. tidak memiliki dampak pusat data dan ti. rumah belajar pembelajaran) biasa pengawas terbuka yang mengganggu teknologi informasi kinerja kementerian (oa pengelolaan dan pengembangan rumah belajar uu uuu u lembaga yang menerapkan pembelajaran jarak jauh tidak memiliki dampak pusat data dan ti. (berbasis teknologi informasi dan komunikasi indonesia biasa pengawas terbuka yang mengganggu koloni inf. indonesian distance learning network) kinerja kementerian teknologi informasi t111. komunitas indonesian distance learning networl. . loe lao. pendidikan dan pelatihan pusat pendidikan dan pelatihan pegawai tidak memiliki dampak pp. rencana program pelatihanrencana kebutuhan pelatihan tpp.ooo1 kurikulum dan silabus pelatihan powo2 os: struktur program pp.ooo3 bahan ajar modul poong bahan tayang poros makalah tepoooe pengembangan instrumen uu u u u poo07 le evaluasi pelatihan pp zoos rapat koordinasi kepelatihan tidak memiliki dampak pp.o1 penyelenggaraan pelatihahoto pedoman dasar d u u u gu u l pp. pelatihan struktural kepemimpinan photo2 pelatihan manajerial pp.o103 pelatihan teknis potong os: pelatihan fungsional men photos o ol6 f pelatihan sosial kultural ppo1oo o seminar konferensi sarasehan photo7 ce workshop lokakarya poros ops. khusus photo bof penamaan u u u u u u u u u u poto bimbingan teknis pora sosialisasi ooo www www www pora partisan penyegaran dalamp. penyelenggaraan pelatihan nop. coaching ae .|. gs. photo1 mentoring po2o2 e learning pe' p'fttithhi:e ppo203 pelatihan jarak jauh u u u u uu u u u u po2og dotasering secondment) photos oe pembelajaran alam terbuka outbound) u u u u uu u u u u pole o ool7: patok banding benchmarking pp. pertukaran pns dengan pegawai swasta badan usaha milik negara daerah photos belajar mandiri self development) eovto magang pakar kea oo a. tidak memiliki dampak pusat pendidikan dan pp. pengiriman peserta pelatihan biasa pengawas terbuka yang mengganggu pelatihan pegawai kinerja kementerian daan resesi poso tenar negeri www www www u u tidak memiliki dampak pp. pengiriman peserta pendidikan gelardaan keiseri uu uuu u poso gemar nge u u tidak miliki tak laki tampa pusat pendidikan dan pp. sistem informasi kedaulatan biasa pengawas terbuka yang mengganggu pelatihan pegawai kinerja kementerian poso para tembaga www poso fe: bata sarana dan prasarana diklat www |pp.o5. datawidyaiswara ev pp. data pengelola penyelenggara diklat su pp. data program diklat poso te tata peserta diklattidak memiliki dampak pp. registrasi sertifikat https peserta diklat biasa pengawas terbuka yang mengganggu pusat pendidikan dan pelatihan pegawai kinerja kementerian ipp. buku induk registrasi https tidak memiliki dampak ws. pembinaan pengawasan biasa pengawas terbuka yang mengganggu inspektorat jenderal kinerja kementerian twsoooo pembinaan teknis pengawasan ( usai pengawasan internal uu u uu u u rektorat jenderal penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal tidak memiliki dampak ws. biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian program kerja rencana pengawasan tidak memiliki dampak ws. biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian laporan hasil audit mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan wslaporan hasil revi memiliki dampak yang pejabat pimpinan dapat mengganggu wsws. evaluasi biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian memiliki dampak yang ws. kegiatan pengawasan laiws. laporan hasil fasilitasi pengelolaan pengawasan biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian tidak memiliki dampak penerapan aksi pencegahan, pemberantasan anti ws. korupsi biasa pengawas terbuka yang mengganggu kinerja kementerian memiliki dampak yang ws. laporan hasil ekspor hasil pengawasngakibatkan terganggunya fungsi laporan hasil penyusunan bahan penilaian dan naa penyelenggaraan pejabat pimpinan ws. pertimbangan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan terbatas terbatas negara, sumber daya tinggi pratama administrasi nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro laporan hasil penyusunan bahan koordinasi tidak memiliki dampak ws. |pengawasan teknis pelaksanaan urusan pendidikan, biasa pengawas terbuka yang mengganggu kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi kinerja kementerian jdih.kemdikbud.go.id lo. (pestatyangtertatan engan laporan akamtabittar nori instansi pemerintah laki). tan '''' jeram mtr mem rememnemran opt owner semar memanen |.fpnosoo pemanaswatesa .| (hasanyangtertatan engan bencamastrataga sponsor (pencanarameratatman ol. ipesatyangtortaitan engan tenaga tinerjatatunan oodpnosa2 jponantantamesa lo. fposatyanetoratangenganteranjantaneja na" lo. iposatyangbortatan dengan encanaatai lodpnosas jeooaraninosan penyelenggaraan laporan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan dan ws. cc. jut pemeriksa rahasia pejabat pimpinan tertutup negara, sumber daya inspektorat jenderal kerugian negara tinggi madya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro jsxzoo spora pemuatan enak ttm dokumen penyelesaian tindak lanjut kerugian negara: ws. tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan ws. pengawasan eksternal rahasia eaba 'mapemeriksaan badan pemeriksa keuangan ws. (bpk) laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan ws. pembangunan bpk) mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan ws. pelaksanaan pengawasanaudit lha), laporan hasil pemeriksaan lhp), laporan hasil pemeriksaan ws. operasional lho), laporan hasil evaluasi lhe), nan laporan akuntan la), laporan auditor independen lai) yang memerlukan tindak lanjuws.o4.mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan ws. penanganan kasuspengaduan, keluhan ketidakpuasan masyarakat ws. terhadap kementerian oem iws. perdata memiliki dampak yang ws. laporan harta kekayaan aparatur sipil negara lokasi) terbatas pejabat pimpinan terbatas dapat mengganggu inspektorat jenderal tinggi pratama pelaksanaan fungsi dan tugas kementerian jdih.kemdikbud.go.id sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip substantifww s su www eur dan tenaga kependidikan gt. pendidikan profesi dan pembinaan guru dan tenaga direktorat pendidikan kependidikan profesi guru gt. penyiapan perumusan kebijakan pendidikan profesi dan direktorat pendidikan pembinaan guru ppp), peningkatan kompetensi dan profesi guru kualifikasi guru dan tenaga kependidikannyusunkeputusan kebijakyang mengganggu kinerja profesi guru tenaga kependidikan kementerian laporan pelaksanaan penyusunan kebijakan biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat pendidikan pendidikan profesi guru dan tenaga kependidikan yang mengganggu kinerja profesi guru kementerian dokumen proses penyusunan kebijakan pendidikan terbatas pejabat pimpinan terbatas memiliki dampak yang direktorat pendidikan profesi guru, peningkatan kompetensi dan kualifikasi tinggi pratama dapat mengganggu profesi guru guru dan tenaga kependidikan pelaksanaan fungsi dan tugas kementerian gt. pelaksanaan kebijakan pendidikan profesi guru ppp), direktorat pendidikan peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga profesi gurulaksana|isk penetapan standar dan penjaminan mutu dosen biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan profesi guru yang mengganggu kinerja profesi guru kementerian lapordokumen proses pelaksanaan penjaminan mutu terbatas pejabat pimpinan terbatas memiliki dampak yang direktorat pendidikan dosen dan tenaga kependidikan pendidikan profesi tinggi pratama dapat mengganggu profesi guru guru pelaksanaan fungsi dan tugas kementerian gt. fasilitasipedomampeaamah moda pengakmprorsiamupamgah gt. fasilitasi lembaga pendidikan profempeaamah u u u u u u u u u u u ocu apsis lembaga pendidikan prosa gt. penyusunan bahan penetapan kuota sertifikaw o uu pedomampeakma pom dokumen bah mencapai kuota seramkasicr o gt. pemetaan kompetensi dan kualifikasi guru, pendidik biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat pendidikan lainnya dan tenaga kependidikan yang mengganggu kinerja profesi guru kementerian ie tim |b. pedomanpelaksanaan peng .a ini data pemetaan kompetensi dan kualifikasiguru,nyusunan kurikulum dan model pembelajaran biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat pendidikan bidang peningkatan kompetensi yang mengganggu kinerja profesi guru kementerian pedomampeaamah orumenkattum modepemba gt. penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat pendidikan bidang pendidikan profesi guru, peningkatan yang mengganggu kinerja profesi guru kompetensi dan kualifikasi guru, pendidik lainnya dan kementerian tenaga kependidikan pedomampsasmaah orumenpenyasmanbahan memasang, gt. koordinasi pelaksanalho jas tim isi i pedomanpelaksanaan lo i laporan .u3 ini j4. dokumen model dan fasilitasi 'o ')' | yoo gt. pembinaan organisasi profesi guru dan tenaga biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat pendidikan kependidikan: sosialisasi dan koordinasi organisasi yang mengganggu kinerja profesi guru profesi guru dan tenaga kependidikan, penyusunan kementeriie ysk tim pedomanpelaksanaan h n laporan oo u orumenpembnnamorgansasprossigaadan gt. bimbingan teknis dan supervisi, pendidik yang mengganggu kinerja profesi guru lainnya dan tenaga kependidikan kementerian jafar tim ehi stik. jb. pedoman yo laporan bimbinganteknisdansupervisi oo ) modul bimbingan teknisdansupervimantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat pendidikan profesi guru, peningkatan kompetensi dan kualifikasi yang mengganggu kinerja profesi guru guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan kementerian ie tim oo h pb. pedoman bb. formulir dan data rekapitulasi pemantauandan laporan gt. pembinaan, pendidik lainnya dan yang mengganggu kinerja profesi guru tenaga kependidikan kementerian mana pes .foasass ih bo. pedoman laporan pembinaan pendidikgt.o1 guru dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia direktorat gtk paud dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan dasar, dikemas, diknas, dokumen gt. pembinaan dan pengembangan karier guru, pendidik direktorat gtk paud lainnya, dan tenaga kependidikan dikemas, diknas, dokumen dan diskus bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat gtk paud karier yang mengganggu kinerja dikemas, diknas, dokumen kementerian dan diskus ini kdansurattugaskegiatan oo ) panduan kegiatan oo ) b ie laporan kegiatan oo yo i a bk! sosialisasi dan sinkronisasi regulasi pembinaan dan biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat gtk paud pengembangan karier yang mengganggu kinerja dikemas, diknas, dokumen kementerian dan diskus kdansurattugaskegiatan oo panduan kegiatan yo a i laporan kegiatan oo yo i9 a bk. gt.o1. pemetaanktimpemetaankebutuhan oo, 1b. pedoman pemetaankebutuhanawas oaa finstrumenpemetaankebutuhan ' o| data pemetaankebutuhan ob c cit gt. analisisasas pb. pedoman pelaksanaan dana ena nn. hasil analisis datakebutuhan gt. penyusunan rencana kebutuhan guru, pendidik lainnya, terbatas pejabat pimpinan terbatas memiliki dampak yang direktorat gtk paud dan tenaga kependidikanmpemasmrememakemh pedoman penyusunan rencanakebutuhan t instrumen penyusunan rencana kebutuhan t u asi penyusunan rencana kebutuhan oop www www gt. penyiapan rencana kebutuhan guru pendidikan anak biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat gtk paud usia dini dan kepala sekolah pada sekolah indonesia luar yang mengganggu kinerja dikemas, diknas, dokumen negeri kementerian dan diskus (sk dan surat tugas kegiatan www ib. pedomanperencanaankebutuhan gt. pengendalian formasi dan pemindahan guru, pendidik biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat gtk paudtim,surattugas ooh vw pedoman pengendalian formasi dampemmdahn u instrumen pengendalian formasidampemindahan east pengendallanformasidanpemmdahan t gt. fasilitasi perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi, biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat gtk paud dan pendistribusian, dan pemindahan lintas daerah yang mengganggu kinerja dikemas, diknas, dokumen provinsi serta pengembangan karier guru, pendidik kementerian dan diskus lainnya, dan tenaga kependidikan dan surattugaskegiatan t u panduan kegiatan laporan kegiatan u u u u u u u soto7 sibiikompetensi jenjangkarerga u timindikatobahan soal uji kompetensi kenaikan jenjang karierpelaksanaan uji kompetensi jenjang kariehasil uji kompetensi kenaikan jenjang karier terbatas pejabat pimpinan terbatas mengakibatkan direktorat gtk paudilaian kinerjatan uuuuuuuu uuu u u u u u u uu u u u panduan kegiatan laporan kegiatan uuuuuuuu u uuu gt. penilaian kinerja guru dan kepala sekolah pada sekolah biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat gtk paud indonesia luar negeri yang mengganggu kinerja dikemas, diknas, dokumen kementerian dan diskus (sk kegiatan ini pedoman penilaian kinerja panduan kegiatan laporan kegiatan gt. redistribusija. (sk kegiatan surat tugas kegiatan lc. pedoman redistribuo1. pemindalintas daerah provinsi yang mengganggu kinerja dikemas, diknas, dokumen kementerian dan diskus mma pedoman pemindahan nas darah panduan kegiatan rekomendasi pemindahan mes darahprn gt. bimbingan teknis dan supervisi bidangdan pendistribusian yang mengganggu kinerja dikemas, diknas, dokumen serta pengembangan karier, kesejahteraan, penghargaan, kementerian dan diskus dan pelindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan aan swartngaskegaan panduankegatan u u u u u u u u u u u u u u laporan kegiatan u u u u u u u u u u gt. penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional guru, biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat gtk paudestankebiakampembmaanabaan met e nstrumenujiketerbacaan pembinaanjabatan t u sosialisasi kebijakan pembinaan jabatanfungsonal dan surat tugas kegiatan oo) panduan kegiatan poo yo $ a laporan kegiatan oo) obi gt. pengembangan sistem karier guru, pendidik lainnya, dan biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat gtk paud tenaga kependidikan yang mengganggu kinerja dikemas, diknas, dokumen kementerian dan diskus semu kebun pengembangan ssel kas nstmenujiketerbacaan pengembangansistem t stilisasi pengembangan sistemkarer resin rat tugas rea pangan kegiatan u u u u u u porn kegiatan gt. penilaian angka kredit untuk penetapan pertama kali terbatas pejabat pimpinan terbatas memiliki dampak yang direktorat gtk paud dalam jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri tinggi pratama dapat mengganggu dikemas, diknas, dokumen sipil pelaksanaan fungsi dan dan diskus tugas kementerian jdih.kemdikbud.go.id den keamanan titi gt. fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional pada biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat gtk paud jabatan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang mengganggu kinerja dikemas, diknas, dokumen madya, dari pangkat pembina tingkat golongan iv b kementerian dan diskus sampai dengan jabatan utama pangkat pembina utama golongan iv e surattugaskegaan uud panduan kegiatan www www laporan kegiatan www low w gt.1ii a sampai dengan guru utama golongan ruang iv e bagi guru sekolah indonesia luar negeri dan surat tugas kegiatanpedoman penetapan jabatan dan pangkat guru biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat gtk paud madya yang mengganggu kinerja dikemas, diknas, dokumen kementerian dan diskus isk penyesuaiandata usul penilaian angka kredithasil penilaian dupaiskfpostanyangtertatan engan pengaturan taneja oofeao pesona gan amami rotan yangtertatandongan montoringganevatasi www irotanyangtortatan dengan monitoring sensor pan jesamasterogramumitroja hotanyanghotatan dengan programunttkaja oo(radio2 jevataitrogeamtomentrian fpotanyangvertaitangenganevatvasipogramkementaran olesan puperencamananggaran maalai bei. gt. pertimbangan dalam rangka pengangkatan dalam jabatan terbatas pejabat pimpinan terbatas mengakibatkan direktorat gtk paud guru dan kepala sekolah indonesia luar negeriyetaraan jabatan dan pangkat guru bukan pegawai biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat gtk paud negeri sipil yang mengganggu kinerja dikemas, diknas, dokumen kementerian dan diskus gt. fasilitasi peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat gtk paud pelindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga yang mengganggu kinerja dikemas, diknas, dokumen kependidikan pendidikan anak usia dini kementerian dan diskus dan surattugas kegiatan pedomandanpanduankegiatan . laporan kegiatan oo yo gt. penyusunan sistem pemberian kesejahteraan, biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat gtk paud penghargaan dan pelindungan guru, pendidik lainnya, yang mengganggu kinerja dikemas, diknas, dokumen dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini kementerian dan diskus mama pedoman danpanduankegiatan t u u laporan kegiatan gt. pemberian kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat gtk paud guru,mpemberankesgamteram penghargaan dan pedoman pemberiankesejahteraan,penghargaan, u e menerima kesejahteraan berikat penghargaan ester data penghargaan gt. pemantauan dan evaluasi pelaksanaanasesmen, yang mengganggu kinerja dikemas, diknas, dokumen pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan kementerian dan diskusdarurat tugas kegiatan |instrumen pemantauan dievaluasi hasil pemantauan dievaluasi vo la. analisis hasil pemantauan dievaluasi ' ')) ) | v'x xboxgt. laporan pelaksanaan perencanaan kebutuhan, biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat gtk paud pengendalian formasi, asesmen, pengembangan karier, yang mengganggu kinerja dikemas, diknas, dokumen pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, kementerian dan diskusgembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga pusat pengembangan dan kependidikan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pppptk) gt. peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pppptk) modul peningkatdata sasaran peningkatan kompetensi guru pemetahasil analisis kompetensi guru dan tenaga terbatas pejabat pimpinan terbatas memiliki dampak yang kependidikan tinggi pratama dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas kementerian gt. model model peningkatan kompetensi pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pppptk)tim biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian pedoman dan panduan biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian hasil model peningkatan kompetensi biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian gt. kerja sama pengembangan dan pemberdayaanmm o penetapan kerja sama mow7 gt. data dan informasi kompetensi pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pppptklaporden keamanan gt. evaluasi programdesa mts uud eorumenhasivamasi www www gt. fasilitasi dars pedoman danpanduankegatan ep gt. laporgt. pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah dan lembaga pengembangan pengawas sekolah dan pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah lppksps) gt. fasilitasi dan pelaksanaan penyiapan dan peningkatan biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak lembaga pengembangan kompetensi calon kepala sekolah, kepala sekolah dan yang mengganggu kinerja dan pemberdayaan calon pengawas, pengawas sekolah kementerian kepala sekolah dan pengawas sekolah lppksps) u dan surattugaskegaan pedoman danpanduankegiatan t u u jdih.kemdikbud.go.id segasamesj esrmsmar tee (rss tas tan emmncan eno keamanan gt. fasilitasi pemberdayaan biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak lembaga pengembangu dan surattugaskegatan pedoman danpanduankegatan wo oo ou u u u u u gt. kerja sama bidang penyiapan, pengembangan,pokumenusulan ww s penetapan kerja sama mu) t u u u u u u u gt. data dan informasi lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah lppkspstis laporan biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian gt. pemantauan dan evaluasi penyiapan, pengembangantas uud instrumen pemantauandan yaa asi pemantauan danevauasi o u u u u u u u natisishasi pemantauan dana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan dm. pendidikan anak usia dini paud), sekolah dasar sd), direktorat paud, sd, sekolah menengah pertama smp), sekolah menengah atas smp, sma dan pmp (pmp) dm. penyusunan program kerjaama kena progam dam serangan penyusunan rumusan kebun san dan penetapan progamkeya progam ke dm. penyiapan perumusan kebijakan bidang peserta didik, direktorat paud, sd, sarana dan prasarana, dan tata kelola serta penilaian smp, sma dan pmppedoman perumusan kebijakan biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian laporan pelaksanaan perumusan biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian dokumen kebijakanfasilitasi penjaminan mutu|smp, sma dan pmp paud, sd, smp, sma, slb dan pendidikan kesetaraan kementerian oe pmh u u u u u u uu u u u bisa uu u u u u pengolahan hasi visits etp u u u dm. fasilitasi sarana prasarana sd, smp, sma, pmpjafar tim ehi stik. mana (et saat"nfwnwnwnfna, wawnwwawa ?l i n posltaporan oo dm. fasilitasi pemberdayaan dan penguatan kapasitas direktorat paud, sd, penyelenggaraan bidang peserta didik, sarana smp, sma dan pmp prasarana, dan tata kelola serta penilaianpedomlaporan biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian dokumen bahan penetapan kuota sertifikasi gurupenilaian dokumen hasil belajar paud, sd. smp, sma, biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat paud, sd, slb dan pendidikan kesetaraan yang menggunakan yang mengganggu kinerja smp, sma dan pmp sistem pendidikan asing kementerian oo o beom o taat dokumen hasi belajar dm. penyusunan bahan penilaian sertifikat lembaga terbatas pejabat pimpinan terbatas memiliki dampak yang direktorat paud, sd, nonformal dari luar negeri tinggi pratama dapat mengganggu smp, sma dan pmp pelaksanaan fungsi dan tugas kementerian dm. bimbingan teknis dan supervisi(smp, sma dan pmp paud, sd, smp, sma, slb dan pendidikan kesetaraan kementerian jafar tim ehi stik. mana aaaaaa ie. laporan bimbingan teknis dan supervisi dokumen bimbingan teknis dan supervisi uu u u u d dm. penyiapan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat paud, sd, paud, sd, smp, sma, slb dan pendidikan kesetaraan yang mengganggu kinerja smp, sma dan pmp pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara kementerian asing jafar tim ehi stik. jb. pedoman yo he papeaporan oo i ih. dokumen pemberian izin bbs dm. penyiapan pertimbangan bagi warga negara asing yang biasa pengawas terbuka tidak memiliki dampak direktorat paud, sd, ingin belajar pada paud, sd, smp, sma, slb dan yang mengganggu kinerja |smp, sma dan pmp pendidikan kesetaraan kementerian ie tim ia ai ob. pedoman le. laporan hasil pertimbangan asmbakuan dan kodifikasi kaidah bahas. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:jdih.kemdikbud.go.idkaidah bahasa adalah ketentuan yang mengatur tolok ukur penggunaan bahaskorpus adalah kumpulan data kebahasaan dan kesastraan berbentuk lisan dan atau tulisan yang berasal dari sumber digital dan atau gaondigitaltata cara pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa indonesia bagian kesatu umum pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa indonesia berupa: tata bahasa, tata aksara: kamus: ensiklopedia, glosarium, jdih.kemdikbud.go.id rekaman tuturan: atau bentuk lain yang sejenis. tata bahasa sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kumpulan kaidah tentang struktur gramatikal bahasa yang meliputi: fonologi, morfologi, dan sintaksis. fonologi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kaidah mengenai bunyi bahasa sesuai dengan fungsi bunyi bahasa. morfologi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kaidah mengenai bentuk kata dan kombinasi kata. sintaksis sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kaidah mengenai bagian bagian kalimat dan susunan pembentukan kalimat. tata aksara sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kaidah penambangan bunyi, penulisan huruf, dan penggunaan tanda baca dalam aksara latin. kamus sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan karya acuan yang memuat kata dan ungkapan berikut keterangan makna, pemakaian, atau terjemahan yang dapat berbentuk daring, luring, atau cetak. ensiklopedia sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan karya acuan yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang ilmu pengetahuan. jdih.kemdikbud.go.id glosarium sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan daftar kata dengan padanannya dalam bidang tertentu. rekaman tuturan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tuturan lisan yang dipilih untuk dicatat dan dijadikan sebagai lafal standar. bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan hasil pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa indonesia yang menjadi acuan kebahasaan. bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. badan melakukan pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa indonesia sebagaimana dimaksud dalam dalam melakukan pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa indonesia sebagaimana dimaksud pada badan dapat melibatkan: pengguna bahasa, pakar kebahasaan, dan atau perseorangan kelompok lembaga yang berkaitan dengan pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa indonesia. bagian kedua tahapan pembakuan kaidah bahasa indonesia pembakuan kaidah bahasa indonesia dilakukan melalui tahapan: jdih.kemdikbud.go.id seleksi: elaborasi: verifikasi: dan validasi. seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan langkah awal dalam pembakuan untuk menentukan materi dari korpus. seleksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: pencarian, pengumpulan, dan cc. pemilihan. materi dari korpus sebagaimana dimaksud pada berupa: kata, kalimat, dan atau cc. teks. elaborasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan perluasan cakupan materi hasil seleksi secara terperinci dan cermat. elaborasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: analisis: klasifikasi, dan kategorisasi. elaborasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap data kebahasaan dan kesastraan. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pemeriksaan kebenaran konsep hasil elaborasi dengan memanfaatkan sumber rujukan. jdih.kemdikbud.go.id verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: pemeriksaan konsep, penyelarasan konsep, dan konsultasi dan diskusi. konsultasi dan diskusi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat mengikutsertakan: pakar, akademisi, cc. praktisi, dan atau masyarakat adat. validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pengesahan konsep hasil pembakuan. validasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: sidang validasi pakar, dan pengesahan hasil validasi. validasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala badan. bagian ketiga tahapan kodifikasi kaidah bahasa indonesia kodifikasi kaidah bahasa indonesia dilakukan melalui tahapan: pencatatan, penyelarasan, penyuntingan, dan penerbitan. pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan proses merekam data kebahasaan dan kesastraan yang telah dibakukan. jdih.kemdikbud.go.id penyelarasan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan proses memeriksa hasil pencatatan sesuai dengan acuan kebahasaan dan hasil konvensi. penyuntingan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan proses memperbaiki isi dan redaksi naskah hasil penyelarasan. penerbitan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan proses mencetak, mendigitalkan, dan atau mengalihwahanakan naskah hasil penyuntingan. bab iii pemutakhiran dan penyebarluasan pemutakhiran hasil pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa indonesia merupakan proses memperbarui kaidah bahasa berdasarkan pengkajian kembali sesuai dengan perkembangan penggunaan bahasa. pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan pengubahan dan atau penambahan kaidah bahasa sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu. pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh badan. penyebarluasan hasil pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa indonesia merupakan proses memublikasikan dan memasyarakatkan hasil pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa indonesia. penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh badan. penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh masyarakatkurikulngembangan kurikulum, perlu adanya jabatan fungsional pengembang kurikulum, bahwa untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulumkurikulumpengembang kurikulum berwenang menyusun pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulumkurikulum tata carskr jabatan fungsional pengembang kurikulum kategori keluaran hasil kerja skr output) jabatan kerangka dasar dan struktur kurikulum kerangka acuan kebijakan model diversifikasi kurikulum pedoman pelaksanaan kurikulum nagan jdih.kemdikbud.go.id kategori keluaran hasil kerja skr output) jabatan dokumen evaluasi kurikulumkurikulum kategori keluaran kontribusi jenjang jabatan hasil kerja output) kerangka dasar dan struktur kurikulum kerangka acuan y60 kebijakan lingkup dan urutan 35y6 10y60 model pembelajaran y60 model diversifikasi y60 kurikulum pedoman pelaksanaan kurikulum perangkat ajar dokumen evaluasi y60 kurikulum mengidentifikasi beban kerja unit kerja, yaitu hasil kerja pengembangan kurikulum, yang meliputi: jdih.kemdikbud.go.id kerangka dasar dan struktur kurikulum, kerangka acuan kebijakan, lingkup dan urutan, model diversifikasi kurikulum: panduan pelaksanaan kurikulum, model pembelajaran, perangkat ajar, dan dokumen evaluasi kurikulumkurikulum rata proyeksi rata tahun kerangka dasar dan struktur kurikulum maa vecapempaaaan ) model diversifikasi kurikulum pedoman pelaksanaan kurikulum dokumen evaluasi kurikulum jdih.kemdikbud.go.id keterangan: merupakan tahun pada saat penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulum dilaksanakan menghitung kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulum untuk tiap jenjang dengan menggunakan rumus berikut: mpg aliran skr keterangan: fpp total kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulum volume hasil kerja pengembangan kurikulum yang diampu dalam (satu) tahun persen kontribusi jenjang jabatan fungsional pengembang kurikulum dalam penyelesaian keluaran hasil kerja (output) pengembangan kurikulum skr standar kemampuan rata rata format penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulum sebagaimana tercantum dalam tabel tabel format penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulum kontribusi jenjang jabatan kebutuhan jenjang jabatkerangka dasar dan struktur kurikulum nan model diversifikasi kurikulum pedoman pelaksanaan kurikulum mama sos dokumen evaluasi kurikulum ae jdih.kemdikbud.go.id keterangan: kolom diisi dengan nomor urut kolom diisi dengan hasil kerja pengembangan kurikulum kolom diisi dengan data skr pada setiap keluaran hasil kerja (output) pengembangan kurikulum kolom diisi dengan data persen kontribusi pada setiap jenjang jabatan fungsional pengembang kurikulum kolom diisi dengan jumlah volume beban kerja jabatan fungsional pengembang kurikulumkurikulum pada setiap jenjang hasil penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulum,pengembang kurikulumkurikulum sama dengan jumlah total formasi jabatan fungsional pengembang kurikulum dihitung dengan rumus sebagai berikut. fpr pada unit kerja yang telah memiliki pengembang kurikulum, pns yang akan masuk jabatan fungsional pengembang kurikulum, pengembang kurikulum yang akan naik jenjang jabatan lebih tinggi, dan atau pengembang kurikulum yang berhenti, maka jumlah lowongan formasi jabatan fungsional pengembang kurikulum dihitung dengan rumus sebagai berikut. fpr expr mpx npx bpr) jdih.kemdikbud.go.id keterangan: frk jumlah lowongan formasi jabatan fungsional pengembang kurikulum dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung. pxk total formasi jabatan fungsional pengembang kurikulum dalam jenjang jabatan tertentu yang dibutuhkan pada tahun yang dihitung. jpk jumlah pengembang kurikulum yang ada saat ini. mpk perkiraan jumlah pengembang kurikulumk perkiraan jumlah pengembang kurikulumk perkiraan jumlah pengembang kurikulumkurikulum jpx tidak ada pns yang akan masuk pengembang kurikulum jenjang tersebut mpx o), tidak ada pengembang kurikulum yang akan naik jenjang yang lebih tinggi npx tidak ada pengembang kurikulum yang berhenti atau pensiun pada jenjang tersebut bpr o), maka penghitungan lowongan formasi jabatan fungsional pengembang kurikulum tetap dapat dilakukan dengan rumus yang sama. jdih.kemdikbud.go.id contoh penghitungan kebutuhan jenjang jabatan fungsional pengembang kurikulum sebagai berikut:tersebut,dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kurikulum. fungsi yang diselenggarakan oleh pusat kurikulum dan perbukuan bersesuaian dengan tugas jabatan fungsional pengembang kurikulum. dengan demikian, dapat dihitung kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulum dengan langkah langkah sebagai berikut. melakukan identifikasi volume pengembangan kurikulum (tiga) tahun sebelumnya dan proyeksi pengembangan kurikulum tahun pada pusat kurikulum dan perbukuan, sebagaimana tercantum dalam tabel tabel jumlah hasil kerja pengembangan kurikulum pada pusat kurikulum dan perbukuan jumlah hasil kerja pengembangan kurikulum kurikulum rata proyeksi kerangka dasar dan struktur sengsara lingkup dan urutan pepper papa jaja jdih.kemdikbud.go.id jumlah hasil kerja pengembangan kurikulum jenis hasil kerja pengembangan pada tahun ke kurikulum rata proyeksi rata tahun kanan setebal pedoman pelaksanaan kurikulum nasa setebal dokumen evaluasi kurikulum menghitung kebutuhan jenjang jabatan menggunakan rumus sebagai berikut: 0ran skr hasil penghitungan kebutuhan jenjang jabatan fungsional pengembang kurikulum pusat kurikulum dan perbukuankerangka dasar dan 24y6 struktur kurikulum kerangka acuan kebijakan lingkup dan urutan pembelajaran jdih.kemdikbud.go.idsea model diversifikasi 27y6 28y6 kurikulum pedoman pelaksanaan kurikulum 37x ajar dokumen evaluasi 27x kurikulum dengan demikian, total kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulum tahun adalah sejumlah (tujuh puluh lima) orang, dengan rincian sebagai berikut: jenjang pertama (delapan belas) orang jenjang muda (dua puluh tiga) orang jenjang madya (dua puluh tiga) orang jenjang utama (sebelaskurikulummbangan kurikulum. pejabat fungsional pengembang kurikulum yang selanjutnya disebut pengembang kurikulum adalah pns yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan kurikulum. jdih.kemdikbudadalah proses pengembangkurikulkurikulumkurikulum merupakan panduan dalam menyusun kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulum pada instansi pembina. jdih.kemdikbud.go.id jenjang jabatan fungsional pengembang kurikulum terdiri atas: pengembang kurikulum ahli pertama, pengembang kurikulum ahli muda, pengembang kurikulum ahli madya, dan pengembang kurikulum ahli utama. jabatan fungsional pengembang kurikulum berkedudukan instansi pembina. jabatan fungsional pengembang kurikulumimplementasi kurikulum, dan atau pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kurikulum. bab kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulum pengangkatan pns dalam jabatan fungsional pengembang kurikulum harus memperhatikan ketersediaan: penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulum, dan lowongan kebutuhan jenjang jabatan fungsional pengembang kurikulum yang akan diduduki. jdih.kemdikbud.go.id lowongan kebutuhan jenjang jabatan fungsional pengembang kurikulumkurikulum belum terisi atau lowong, dan atau pengembang kurikulumkurikulum bagian kesatu umum penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulumkurikulkurikulumkurikulumkurikulum. penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulum berdasarkan indikator: jenis dan jenjang pendidikan yang dikembangkan kurikulumnya, ruang lingkup mata pelajaran dan level kelas pendidikan yang dikembangkan, dan cc. area pengembangan kurikulum nasional dan kurikulum sesuai keadaan dan kebutuhan daerah. penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulumerangka dasar dan struktur kurikulum, kerangka acuan kebijakan, lingkup dan urutan, jdih.kemdikbud.go.id model diversifikasi kurikulum, panduan pelaksanaan kurikulum, model pembelajaran, perangkat ajar, dan dokumen evaluasi kurikulum. penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulumkurikulum untuk tiap jenjang. penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulumkurikulum tata cara pengusulan kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulum sebagai berikut: unit kerja menghitung kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulum sesuai dengan format dan rumus, hasil penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang kurikulumkurikulum yang diajukan oleh unit kerja,kurikulumpenilaian pendidikan adalah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. jdih.kemdikbud.go.id penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajpenilaian hasil belajar peserta didiksecara berkeadilan sebagaimana dimaksud pada merupakan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. penilaian hasil belajar secara objektif sebagaimana dimaksud pada merupakan penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. penilaian hasil belajar secara edukatif sebagaimana dimaksud pada merupakan penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. jdih.kemdikbud.go.id prosedur penilaian hasil belajar peserta didik meliputi: perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian, cc. pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. prosedur penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan karakteristik jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. perumusan tujuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf memperhatikan keselarasan dengan tujuan pembelajaran yang merujuk pada kurikulum yang digunakan satuan pendidikan. hasil perumusan tujuan penilaian sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam perencanaan pembelajaran. pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh pendidik dengan: mempertimbangkan karakteristik kebutuhan peserta didik: dan berdasarkan rencana penilaian yang termuat dalam perencanaan pembelajaran. pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan atau setelah pembelajaran. jdih.kemdikbud.go.id pengolahan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan atau kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan penilaian yang berupa angka dan atau deskripsi. pelaporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar. laporan kemajuan belajar sebagaimana dimaksud pada berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. laporan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik. selain memuat informasi sebagaimana dimaksud pada laporan hasil belajar untuk pendidikan anak usia dini juga memuat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. laporan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada dan tertuang dalam rapor atau bentuk laporan hasil penilaian lainnya. penilaian hasil belajar peserta didik dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berbentuk: penilaian formatif: dan penilaian sumatra. penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. penilaian sumatra sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. jdih.kemdikbud.go.id penilaian formatif sebagaimana dimaksud padapenilaian formatif sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai: peserta didik yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar, dan perkembangan belajar peserta didik. informasi sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai umpan balik bagi: peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dalam memonitor proses dan kemajuan belajar sebagai bagian dari keterampilan belajar sepanjang dan pendidik untuk merefleksikan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. penilaian sumatra pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud padapencapaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. penentuan kenaikan kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuanselama (satu) tahun ajaran. penentuan kelulusan dari satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan jdih.kemdikbud.go.idpada: kelas dan kelas untuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, dan setiap tingkatan kelas untuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat. satuan pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. pedoman penyusunan prosedur dan bentuk penilaian hasil belajar peserta didik ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku:jdih.kemdikbud.go.idan ketentuan mengenai ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yangpendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penilaian hasil belajar, bahwa dalam rangka pengendalian mutu penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah perlu menyusun standar penilaitandar penilaiidikan dan kebudayaan republik indonesia tentang standar penilaian pendidikan. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengahbab vii instrumen penilaian instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk, serta memiliki bukti validitas empirik. instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun. bab viii ketentuanstandar penilaian pendidikan dan. bab lingkup penilaian penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikcc. penilaian hasil belajar oleh pemerintah. penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengahpendidikpendidik, satuan pendidikan, dan atau pemerintah. bab iii tujuan penilaian penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasihasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. penilaian hasil belajar oleh pemerintahprinsip penilaian prinsip penilaian hasil belajarcc.. terpadu, berarti penilaiandan menilaimekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya. bab bentuk penilaian penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. penilaian hasil belajar oleh pendidikmanfaatan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh direktorat jenderal terkait. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah madrasah. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. satuan pendidikan menggunakan hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam untuk melakukan perbaikan dan atau penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. dalam rangka perbaikan dan atau penjaminan mutu pendidikan sebagai mana yangilakukan dalam bentuk ujian nasional dan atau bentuk lain yang diperlukanmekanisme penilaian mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidikaspek sikap dilakukan melalui observasi pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan, dan laporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru kelas, cc.,peserta didik yang belum mencapai kkm satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedy, dan hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan atau deskripsi. ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh pendidiksatuan pendidikan: penetapan kkm yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat dewan pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, cc. penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah madrasah, laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat dewan pendidik berdasar hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik, dan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik. ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh satuan pendidikanpemerintah: penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional un) dan atau bentuk lain dalam rangka pengendalian mutu pendidikan, penyelenggaraan oleh badan standar nasional pendidikan bsnp) bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan. hasil disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil un, hasil disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan masukan dalam perbaikan proses pembelajaran, hasil disampaikan kepada pihak pihak yang berkepentingserta, bentuk lain penilaian hasil belajar oleh pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk survei dan atau sensus, dan bentuk lain penilaian hasil belajar oleh pemerintah diatur dengan peraturan menteri. bab prosedur penilaian penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan: mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi pengamatan, menindaklanjuti hasil pengamatan, dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. penilaian aspek pengetahuenilaian aspek keterampilrosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan: menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada rpp yang telah disusun, menyusun kisi kisi penilaian, membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaiansatuan pendidikan dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan dengan urutan: menetapkan kkm, menyusun kisi kisi penilaian mata pelajaran, cc.pemerintah dilakukan dengan urutan: menyusun kisi kisi penilaian,ketentuan lebih lanjut tentang prosedur penilaian oleh pendidik sebagai mana dimaksud pada serta penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud padahasil belajar oleh pendidik untuk pelaksanaan kurikulum sebagaimana diatur dalamsudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hasil belajar peserta didik, bahwa belum ada peraturan menteri yang mengatur tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk pelaksanaan kurikulum bahwa belum ada peraturan menteri yang mengatur tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan untuk pelaksanaan kurikul. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yangevaluasi hasil belajar. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah proses pengumpulan informasi data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah madrasah. penilaian akhir adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester dan atau akhir tahu peraturan menteri ini bertujuan mengatur penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah dalam pelaksanaan kurikulum dan kurikulum penilaian hasil belajar oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatra dalam penilaian. penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki tujuan untuk: mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, menetapkan kesintasan penguasaan kompetensi, cc. menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, dan memperbaiki proses pembelajaran. penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah didasarkan pada prinsip prinsip sebagai berikut teknik, prosedur, maupun hasilnya. lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. lingkup penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan dilakukan terhadap penguasaan tingkat kompetensi sebagai capaian pembelajaran. penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai instrumenmekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputihasil belajar oleh pendidikpengukuran pencapaian satu atau lebih kompetensi dasar, cc. penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi pengamatan sebagai sumber informasi utama dan laporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru kelas, hasil penilaian pencapaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk predikat atau deskripsi,:hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan oleh pendidik disampaikan dalam bentuk angka dan atau deskripsi, dan peserta didik yang belum mencapai kkm harus mengikuti pembelajaran remedy. mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan meliputi: menyusun perencanaan penilaian tingkat satuan pendidikan, kkm yang harus dicapai oleh peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan, penilaian dilakukan dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah madrasah, penilaian akhir meliputi penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun, hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan atau deskripsi, hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat dan deskripsi pencapaian kompetensi mata pelajaran, laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester, dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat dewan guru berdasar hasil penilaian oleh pendidik dan hasil penilaian oleh satuan pendidikan: dan kenaikan kelas dan atau kelulusan peserta didik ditetapkan melalui rapat dewan guru. hasil belajar yang diperoleh dari penilaian oleh pendidik digunakan untuk menentukan kenaikan kelas peserta didik. peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit (tiga) mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan belum tuntas dan atau sikap belum baik. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan tidak berlaku bagi peserta didik sdb small small small. ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, pemanfaatan dan tindak lanjut penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik dan satuan pendidikan serta format rapor ditetapkan dalam bentuk panduan penilaian oleh direktur jenderal pendidikan dasar dan menengah dengan berkoordinasi dengan kepala badan penelitian dan pengembangan. dengan berlakunya peraturan menteri ini semua ketentuan tentang penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik dan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang sudah ada sebelum peraturan menteri ini berlaku,, kebudayaan, riset, dan teknologihttps: jdih.kemdikbud.go.id pemerintah daerah dapat menggunakan paling banyak (lima persen) dari alokasi dak fisik,pendamping fasilitator non aparatur sipil negara yaitu biaya personil yang berstatus bukan aparatur sipil negara yang membantu dinas dalam rangka mendampingi memfasilitasi penyelenggara swakelola: jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual yaitu biaya yang digunakan untuk jasa konsultandan atau. https: jdih.kemdikbud.go.id lemari pajang unit lemari pajang ukuran ruang pajang lebar tinggi: 60x|(| mejainstruktur unit ukuran memadai untuk ruanginstruktur unit ukuran memadai untuk ruang duduk dengan nyaman, minimal panjang lebar tinggi: aaaaaa peralatan plc set ruang peralatan training yang sistem pelatihan praktik digunakan untuk media pneumatik pembelajaran utama aktuator elektro pada sistem elektropneumatik. equipment plc electro pneumatic konfigurasi minimal training system) saluran cairan, penggerak semi putar, penggerak linier katup splendid sakelar cepat arah yang digerakkan secara elektromagnetik katup splendid arah, posisi tengah tertutup katup kontrol aliran satu arah kedua sensorjarak, katup on off dengan filter regulator, reservoir tekanan udara sistem pelatihan set ruang pelatihan dasar dan lanjutan hidraulik tingkat praktik dalam teknologi kontrol hidrolik lanjut advanced dan memberikan pengetahuan hydraulic training tentang prinsip fisik dasar system) hidrolik serta fungsi dand electro set ruang untuk pembelajaran hydraulic training praktik pengendalian elektrohidrolik system without tingkat lanjut yang umumnya plc digunakan sebagai penggerak mesin mesin berat industri. peralatan training ini minimal terdiri dari unit pressure relief valve unit way flow control valve unit one way flow control valve unit non return valve unit way splendid valve, spring return unit way splendid valve, closed mid position unit way double splendid valve, detecting unit shut off valve unit weight, kg, for cylinder unit differential cylinder with cover unit mounting kit for cylinders unit t distributor unit way distributor with pressure gauge unit pressure gauge unit pressure switch, electronic unit relay, three fold unit signal input, electrical unit limit switch, electrical, left activated unit limit switch, electrical, right activated unit proximity sensor, electronic unit way splendid valve, believing mid position unit proximity sensor, induction, m12 unit emergency stop pushbutton, electrical unit distributor unit non return valve, delockable unit pressure relief valve, compensate buku petunjuk penggunaan sistim operasi set ruang sebuah sistem plc yang industri praktik dilengkapi dengan sistem komunikasi terpadu. konfigurasi minimal plc control package set panel universal power supply signal lamps module communication port, rid system, switches, touchscreen memiliki station lengkap dengan control module: distributing conveyor, assembly, and sorting with workplace set simulation box setsp4, home h6, valve, ""t"findustrial robot set ruang lengan robot industri praktik mempunyai axis yang berputar berdasarkan program yang ditulis. pergerakan dari masing masing sendi dihasilkan dari putaran motor yang diterima oleh rangkaian roda gigi yang kemudian diteruskan oleh belt. minimal konfigurasi number axes rotational freedom jangkauan maximum speed mm s aktuator type steppe motor number steps per revolution transmission gears and timing belts working envelope base shoulder joint elbow joint pitch joint roll joint power input voltage end effect two finger ripper buku petunjuk penggunaan basic level: mobile set ruang sistem dengan beberapapaket stasiun set ruang sistem produksi modular untuk distribusipembelajaran sistem distribusi distributing produk distributing system) station package) minimal konfigurasi sensor sensor catu daya: dc, input digital, output digital, stack magazine module, terminal splendid control valves, silinder kerja ganda, modul konveyor, aksesoris pemasangan untuk ann stasiun pengujian set ruang sistem produksi modular untuk sistem produk praktik pelatihan produksi otomatis modular modular menggunakan plc. dan stasiun product system disesuaikan dengan tujuan testing station) pembelajaran sistem pengujian produk testing system) konfigurasi minimal catu daya: dc, benda kerja, modul konveyor, input digital, output digital, motor dc,stasiun set ruang sistem produksi modular untuk penanganhandling station) penanganan produk handling system) minimal konfigurasi tekanan pengoperasian bar), catu daya dc, input digital, output digital, sensor sensor, silinder aktuator, ripper pneumatik, terminal katup selenida, steker multi pin distributor multi pin, kontrol motor, motor dc, tegangan kontrol: dc, unit modul geser, plat profil aluminium one piece, sistem set ruang sistem produksi modular untuk penyortiran praktik pelatihan produksi otomatis produk modular menggunakan plc. dan stasiun dan stasiun disesuaikan dengan tujuan penyimpanan pembelajaran sistem penyortiran modular product dan penyimpanan produk system sorting sorting and storage system) and storage station) konfigurasi minimal catu daya: dc, benda kerja, input digital, output digital, modul konveyor, motor dengandeflektor, paket stasiun set ruang sistem produksi modular untuk penyanggabuffer pembelajaran sistem penyangga station package) produk (buffer system). konfigurasi minimal tekanan pengoperasian: sampai dengan bar, caudata minimal input dan output, penggerak modul konveyor dengan motor sambungan terminal sistim bongkar pasang, sistem pneumatik dilengkapi silinder aksi ganda, sensor induksi, optik paket stasiun set ruang sistem produksi modular untuk perakitan sistem praktik pelatihan produksi otomatis produk modular dengan integrasi robot industri modular product menggunakan plc. dan stasiun system assembly disesuaikan dengan tujuan station package) pembelajaran sistem perakitan produk assembly system). konfigurasi minimal lengan artikulasi sumbu, sistem penggerak: motor servo ac, penginderaan pengkode mutlak sistem kontrol robot, input output digital, gaya angkat minimum ethernet, kontrol katup pneumatik, caudata stasiun pilih dan set ruang sistem produksi modular untuk tempatkan praktik pelatihan produksi otomatis sistem produk menggunakan plc. dan stasiun (kuat, stabil, aman, dilengkapi dengan roda, sehingga mudah dipindahkan). kursi hadap unit ukuran memadai untuk ruangukuran memadai untuk ruang penjelasan tentang seluk beluk sarana yang akan dipakai, minimum ukuran panjang lebar tinggi: 220x900x75peserta duduk dengan nyaman, didiklemari pajang ukuran ruang pajang lebar tinggi: x40x cm, dilengkapi dengan pintu kaca yang bisa buka tutup dan kunci. modular modular disesuaikan dengan tujuan product system pembelajaran sistem pemilihan pick and place dan penempatan produk pick station) and place system) konfigurasi minimal: tekanan udara sistem operasi: mak bar, catu daya: sensor dan aktuator digital, pick and place unit miniatur terminal i o terminal katup selenida silinder kerja ganda sensor sensor stasiun set ruang sistem produksi modular penyimpanan praktik untuk pelatihan produksi sistem produk otomatis menggunakan plc. modular: masuk danstasiun disesuaikan dengan dan keluar, tujuan pembelajaran sistem secara elektrik penyimpanan produk storing modular product system) system storing station: and konfigurasi minimal: out, electrical) catu daya dengan arus operasi tekanan udara s.d bar dua motor steppe termasuk pengontrol motor, sistem kontrol dengan antar muka dan dilengkapi ripper benda kerja bulat dan persegi stasiun pemisah set ruang sistem produksi modular sistem produk praktik untuk pelatihan produksi modular modular otomatis menggunakan plc. product system dansstasiun disesuaikan separating dengantujuan pembelajaran station) sistem pemisahan produk separating system) konfigurasi minimal: catu daya: dc, i o masukan dan keluaran, distribusi konveyor dengan motor pengendali motor kanan kiri, sensor difus sensor cahaya dengan katup sebagai pengendali stasiun set ruang sistem produksi modular untuk pemrosespemrosesan processing produk processing system) station) minimal konfigurasi catu daya: input digital output digital modul pengujian modul pengeboran motor modul pengeditan pelontar dengan aktuator splendid listrik plat profil aluminium sensor sensor air service unit blok terminal kelistrikan dasar set ruang untuk memahami sistem(ac1k, 2k2, 4kt7, 1ok, ix12npraktik daridan kontraktor praktik kerjaalat pelatihan set ruang untuk pembelajaran prinsip penggerak praktik kerja motor listrik phase dan kecepatan kendali nya dengan rangkaian variabel variable relay dan kontraktor listrik. speed drive vsd) training system) konfigurasi minimal input power: 380v variable frequency drive port input and output motor listrik squirrel cage induction motor speed min, switches: no nc push button, selector indicator light aplikasi plc pada set ruang untuk memberikan pemahaman traffic light praktik tentang logika pemrograman plc kepada siswa. konfigurasi minimal unit traffic lights units, unit plc box, two analog inputs de aplikasi plc pada set ruang untuk memberikan pemahaman mekanikal praktik tentang logika pemrograman plc motor kepada siswa. konfigurasi minimum plc box, analog inputs and outputs dc), built power supply, fault switches, push buttons, toggle switches, and unit motor electro mechanicalpneumatic and servopneumatic, safety electro pneumatic pneumatic, vacuum technology, circuit sensor pneumatic, serta digitalelektronik set ruang untuk pemahaman mengenai dasar basic praktik topik rangkaian kelistrikan dc, electronic trainer) ac, power supply, digital logic,. software cad per untuk menggambar atau untuk pc laptop membuat desain dengan mechatronic menggunakan software cad. perangkat lunak untuk simulasi rangkaian pneumatik, listrik, elektronika serta sirkuit simulasi. untuk melakukan desain rangkaian serta melakukan uji coba rangkaian tersebut secara berkesinambungan untuk membuat rangkaian berkerja, kontrol pada peralatan pneumatik, listrik dan mechatronik melalui penghubung kabel data. alat pelatihan set ruang plc modul dengan sistem i o hmi cada praktik dan hmi. bahasa pemrograman hmi cada berdasarkan standard iec training system) dapat digunakan untuk mengontrol loop terbuka dan tertutup. konfigurasi minimal plc module communication network ethernet base integrated web server real time clock display: tft color, size min. touchscreen, operating voltage: 24v ethernet interface: rj45 pump, tank round, flow meter, i o board, sensor capacitive, sensor ultrasound, pressure sensor, splendid valveaplikasi sensor set ruang digunakan untuk sistem proses suhu, aliran, praktik kontrol yang dapat dioperasikan tekanan dan secara terpisah. menggunakan level pengontrol yang sesuai, sistem level, dan laju aliran yang dapat diatur sebagai sistem kontrol kaskade. desain sensor dan katup aktuator memungkinkan sebagai pengontrol kontinu dan pengontrol on off. konfigurasi minimal mechanical tanks, pressure reservoir, plug in piping system, on off valve, filter regulator, mounting frame sensors: ultrasonik sensor, flow sensor, pressure sensor, temperature sensor,etc. aktuator: pump, proportional control valve, pneumatic swivel drive valve, heater electrical components: power supply, i o connection board, motor controller, analog and digital i o terminal trainer mesin set ruang digunakan untuk peralatan cnc late praktik penunjang untuk pembelajaran minimal konfigurasi:perabot ruang praktik keterampilan teknik kendaraan ringan otomotif tabel praktik keterampilan teknik kendaraan ringan otomotif meja unit ruang ukuran memadai untuk instruktur bekerja dengan nyaman, minimum ukuran panjang lebar tinggi: em, dilengkapi dengan laci penyimpan, top table multipleks mm, finish hpl, kuat, stabil dan mudah dipindahkan. kursi unit ruang ukuran memadai untuk instruktur duduk dengan nyaman, minimal panjang lebar tinggi: x45x90 cm. kuat, stabil, aman, dilengkapi dengan roda, sehingga mudah dipindahkan. key released emergency stop push button ability restart programs from stopping point after safety interruption on board embedded microprocessor stand alone manual mode operation software allowing the programming tools includes three jaw self entering chuck late constructed with machine high grade alloy bed, headstock, and tailstock each axis driven its own steppe motor programmable speeds cm min in min) hp) variable speed, spindle motor programmable spindle motor with chuck speed min assortments machining tools and stock materials different sizes offered options enhance and expand training system capabilities kompetensi keahlian teknik elektronika daya dan komunikasi ruang praktik kompetensi keahlian teknik elektronika daya dan komunikasiteknik elektronika daya dan komunikasi adalah me. ruang praktik kompetensi keahlian teknik elektronika daya dan komunikasi dilengkapi prasaranabotlektronika daya dan komunikasie. laboratorium m? peserta didik kapasitas untuk peserta dasar didik. teknik elektro luas minimum adalah me. ruang praktik m? peserta didik kapasitas untuk peserta instalasi didik. luas minimum adalah me. laboratorium m? peserta didik kapasitas untuk peserta kendali didik. komunikasi luas minimum adalah melektronika daya dan komunikaselektronika daya dan komunikasi titik akses set ruang digunakan untuk praktik dalam ruangan praktik wireless komunikasi data. acces point konektivitas: n g b indoor) nirkabel mode operasi access point ap), wdsruangan acces praktik antar menggunakan point outdoor) gelombang radiolocal area set ruang digunakan untuk praktik network lan) praktik wireless komunikasi data. training system technical parameter: input power 220v, router: one base fast ethernet port rj45) one serial, sync, and sync t1i e1) synchronous serial interfaces serial wan interface cards asynchronous serial interfaces serial wan interface cards isbn wan interface cards one auxiliary aux) port one console port one internal expansion slot power guide misc processor dram 4mb flash memory including multiprotocol routing csu: sync bps sync 64000bps eia 232d(sync sync https: jdih.kemdikbud.go.id 64000bps itu t (sync sync 64000bps one ethernet port dds digital data service) self test test llb, dlb, rdb, tpg) remote dsu control hub: confirms ieee802. .3u and .3x ethernet standards ports auto negotiation maps ethernet rj ports automatic mdi mix crossover for each base base port backpressure for half duplex mode and flow control for full duplex mode store and forward switching architecture entry mac address table and automatic address learning performs non blocking full wire speed led indicator for power, lk act accessories: lan card utp line tester utp cable rj jack rj tool manual multi function set ruang digunakan untuk menyediakan masa pem pamamodul pelatih set ruang digunakan sebagai perangkat pemancar praktik untuk pelatihan tentang transceiver penyebaran dan penerimaan trainer module) gelombang am. bagian penerima sensitivitas tentang frekuensi menengah: 455k kontrol frekuensi variabel dan tal bagian pemancar keluaran rf: maks. sirkuit tangki p.a jaringan mode osilasi: sirkuit tal dan kontrol variabel) karakteristik umum rentang frekuensi hz hz( band) mode gelombang elektro: am cw impedansi antena: suhu operasi: bawah r.h. tegangan masukan 220v, antena analyzer set ruang alat ukur untuk pengujian praktik pemancar, antena dan gelombang rf. spesifikasi: rentang frekuensi: konektor: bnc ohm) output daya: 10db) frekuensi langkah: v.s.w.r. rentang: zrx range: build in baterai: ah, li ion tegangan input: csv 500ma frekuensi stabilitas: o0.5ppm rentang lebar: hz hz hz hz hz indikator charger: dua warna led tersembunyi (bila tidak charging) ada tiga instruksi negara: pengisian (merah), pengisian selesai (hijau) baterai kesalahan (fishing) charger plug: standar micro usb konektor warna tampilan: tft lcd 320x240 piksel antenna trainer set ruang digunakan sebagai perangkat kit praktik untuk menjelaskan tentang prinsip kerja antena. overview different types antenna source generation 5s0o0m hz, and software simulation radiation patterns and characteristics antenna antenna directional couple manual remote) experiments practice assembling and installing various types antenna, practical experiments vertical horizontal directional characteristics, antenna's efficiency and gain calculation and measurement, and ann continuity set ruang digunakan untuk pengukuran tester cable pair praktik jaringan kabel tembaga mulai checker dari penataan,interkoneksi perkapalan dari mdf sampai dengan ikr. spesifikasi modular cable tester, application modular cable tester, for use with coat cables features application modular cable tester for use with coat cables item modular cable tester power supply set ruang digunakan untuk sumber praktik tegangan dc. spesifikasi input voltage voltage adjustable current adjustable amp led displays current and voltage digital earth set digunakan untuk pengukuran resistance meter ruang praktik tahanan rounding. spesifikasi: digital display and analog bars display pole and pole mode earth resistance constant current inverter hz max min avg rel measurement functions kursi unit ruang ukuran memadai untuk hadap duduk dengan nyaman, minimal panjang lebar tinggi: 40x cm. kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. lemari unit ruang ukuran minimal panjang peralatan ditempatkan lebar tinggi: gudangsan papan buah ukuran minimum 90x160 tulis ruang cm. ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas. terpasang kuat, stabil, dan aman. tempat buah ukuran diameter cm, sampah ruang tinggi cm, bahan plastik jaranan tempat buah ukuran diameter cm, sampah ruang tinggi cm, bahan plastik besar jaman jaman dinding ruang alat buah kapasitas kg, jenis dry pemadam ruang chemical powder api ringan agar) data logging: groups measured values can memories low battery display and back light display power supply: 6x1.5v batteries package includes: earth ground resistance tester iron rods test leads pdf manual black portable bag earth tester set digunakan untuk pengujian dan ruang praktik instalasi pengkaderan. earth ground resistance earth voltage resolution data hold yes working led indicator yes function symbol display yes low battery warning yes general characteristicsstereo) set ruang digunakan sebagai perangkat transceiver praktik untuk pelatihan tentang trainer module penyebaran dan penerimaan gelombang fm. transmitter section frequency range hz( channels) output approx. deviation audio input for microphone receiver section frequency range broadcasting band) sensitivity approx. intermediate frequency approx. output stereo section pilot frequency hz, frequency response hz output approx. watts channels microwave set ruang digunakan sebagai perangkat trainer module praktik untuk menjelaskan tentang gelombang mikro. frequency range 9ghz igho( band) microwave power 15mw ( approx) manual book. proximity sensor set ruang digunakan sebagai perangkat training410 (single phase)hall, eddyop amp circuit set ruang digunakan untuk pelatihan trainer praktik mengenai operational amplifier(o2ea) current o0 10ma 100ma( ranges) protection overload alarm indication speaker approx. input voltage 220v, manual bookradio debugging set ruang digunakan sebagai perangkat personal skill praktik untuk menjelaskan tentang training modul training radio seperti catu daya dan pemrosesan audio video, transmisi inframerah, transmisi wireless, modul radio, modul interphone dan modul televisi. input power 220v 380v output voltage 220v part list training platform, power supply module, audio and video input module, audio frequency module, power amplifier module, waveform generation module, infrared module, wireless module, radio module, interphone module, processing modulgps navigator set ruang digunakan untuk pelatihan praktik komunikasi gps. receiver characteristics receiver type gps twelve discrete channels, c a code, all view. bas receiver receiver frequency .42m hz) time first fix seconds average hot start) tracking velocity knots geodetik systems wgs accuracy gps 15m bas display unit type diagonal (h) lcd, pixels display modes potter, highway, steering, pedometer, nav data and pages customizable display memory capacity ship's track points waypoint with comments routes, waypoint route alarm arrival, anchor watch, xte, speed, time, trip, pedometer interface output nea0183 ver aam, apb, bod, bwc, gga, gll, rmb, rmc, vtg, xte, zda power supply vdc, 120ma paux trainer set ruang digunakan untuk pelatihan praktik system telepon. easy use and install system speed dialing initial capacity: lines and extensions personal speed dialing music on hold port flexible singing assignment expendable lines, extensions standard coded cordes phones configure from handset great range system phones panasonic system phones standard telephone group working free auto attendant with fax detect programming software supplied day night lunch mode usb port for programming manual book. dvb t modulator set ruang digunakan untuk pelatihan praktik sistem pemancar digital. dvb t modulation modulation standard en300744 num code channels non adjacent carrier fft mode 2k, 4k, bandwidth mhz, mhz, mhz constellation opsi, 9am, dd kalender buah kalender standar, angka dinding ruang angka harus cukup besar sehingga lebih mudah lihat oleh peserta didik oam guard interval fec code digital trainer set ruang digunakan untuk pelatihan praktik digital. television receiver with min. color lcd display display properties resolution pixels horizontal frequency vertical frequency clock pixel frequency standard dvb t digital), pal, selam, ntsc analogue) encoding mpeg connector start, hdmi usb block diagram composed power supply tuner audio video processor disco microcontroller lcd panel driver lcd power supply antenna impedansi ohm channels vhf and uhf stereo sound system with internal speakers on screen display osd) for television controls infrared remote control directly connected test points mounted experimental panel with mimic diagram power supply manual book. rid application set digunakan untuk pelatihan rid. trainer ruang praktik rid reader reader control cpu omega128 carrier frequency protocol i code1 reading distance around 100mm display line character lcd input device mode selection switch 4ea interface rs rs rid antenna types pcb pattern, plant practice part) rid tag i code (r w) 10ea application module warehouse management, process management, i o expansion mode software electronic textbook per topic pc based learning theory and experiments maximization learning efficiency through visual support gui manual book. mobile phone set ruang digunakan untuk pelatihan trainer praktik sistem komunikasi. cellular system gsm gsm frequency band gsm 960m gsm 960m frequency band gsm 890m gsm 915m output power sv, t33d bm 32m channel spacing antenna loop type, display pixels board sections antenna, keypad, sim, charging circuit, clock, user interface such buzzer, vibrator, les. test points switched fault features that can set screen saves, ring tones, logos, sms etc. accessories included battery, mains cord, manual, hands free kit power requirement power consumption watts approx) fuse amps manual book. telephone set ruang digunakan untuk pelatihan trainer praktik sistem komunikasi. operation: stand alone one dot paux line connection port handset: handset connection port rj key board: matrix key board dialek: dtm and pulse dialing radial digits on off hook switch indications: line pulse dialing indication, tone dialing indication control: ringer volume control speech path: non blocking dial pulse ratio: make break ratio approx. input power: from internal power, from telephone line test points: switch faults: power requirements: manual book. iptv trainer set ruang digunakan untuk peraga praktik pelatihan sistem internet protokol tv. iptv set top box, media player, digital multimedia processing various types media codec such mpeg (h. wmv9, mp3, mpeg and jpeg pemuka api provided help develop sd class digital broadcasting service memory flash byte ( bits access), seram byte(32bits access) display tft lcd 16bits color interface: ethernet base ethernet( rj45), art rs serial port, usb usb2. high speed, ide ide connector( pin header), led status led audio video interface: audio i o stereo analog audio, optical and coaxial pdf digital audio, video i o ntsc pal composite, ypb component video, hdmi v1. with audio complete with operating system and application manual book. usb trainer set ruang digunakan untuk melakukan praktik percobaan usb dan aplikasi nya termasuk human interface device. usb protocol packet structure devices, descriptions configuration usb hid, serial slave protocols development microcontroller based systems using usb technology hid mouse hid keyboard hid datalogger hid usb terminal hid rs232 storage triggered scope, .icrowave set ruang sistem pelatihan teknologi mikro praktik bantuan komputer adalah program pelatihan gelombang mikro mencakup akuisisi data dan instrumentasi. topik pembelajaran: osilator dioda gunn berjalan pada sekitar dalam mode gelombang kontinu cw) atau dimodulasi oleh gelombang persegi sekitar hz. crystal detector, mount thermistor, dan spotted line digunakan dengan perangkat lunak pendeteksi sinyal dan daya gelombang mikro, dan untuk mengambil pengukuran swr tiga lensa, pelat logam, dan pelat dielektrik untuk percobaan optik gelombang mikro. pin diode untuk mengajarkan perpindahan gelombang mikro, pelemahan variabel, dan modulasi sinyal gelombang mikro minimal konfigurasi unit gunn oscillator power supply, unit data acquisition interface, unit gunn oscillator unit spotted line unit thermistor mount, unit crystal detector unit directional couple, unit slide screw tuner unit matched load unit variable attenuata unit fixed attenuata unit fixed attenuata unit horn antenna set microwave accessories unit hybrid tee unit pin diode unit video amplifier unit leads and accessories unit waveguide support unit antenna azimuth indicator unit amplifier unit storage tray perabot ruang praktik keterampilan teknisi komputer tabel deskripsi perabot ruang praktik keterampilan teknisi komputer papan buah ukuran kursi buah ukuran peserta peserta kokoh dan dapat didik didik menopang dengan baik, kriteria disesuaikan dengan kebutuhan kursi buah ukuran memadai untuk pendidik ruangmeja buah kokoh dan dapat pendidik ruang menopang dengan baik, kriteria disesuaikan dengan kebutuhan meja buah ukuran panjang lebar praktik peserta tinggi: peserta didik didik lemari buah ukuran lebar panjang penyair ruang tinggi: 60x 120x 180cm, panas tertutup, dapat dikunci peralatan dan dibuka secara baik unit storage for pin diode and hybrid tee buku petunjuk penggunaan telephone set ruang sistem pelatihan yang dapat praktik dikonfigurasi ulang berbasis dsp dengan mudah dapat ditingkatkan standar dan sistem baru yang muncul sistem dapat dikonfigurasi untuk berbagai standar internasional ketika dikonfigurasikan sebagai paux digital atau ketika trunk digital diatur, sistem memungkinkan mempelajari lapisan fisik dan jaringan sistem yang kuat dan inovatif untuk mempelajari jaringan telepon modern dapat dikonfigurasi sebagai digital dari jaringan telepon sakelar publik (stn) atau sebagai paux digital. topik pembelajaran analog access the telephone network central office operation digital paux paux analog trunk digital trunk konfigurasi minimal unit power supply unit reconfigurable training module rtm) unit dual analog line interface unit software and accessories unit analog telephone set unit digital telephone interface set private automatic branch exchange paux) student manual) set private automatic branch exchange paux) set digital telephone set set paux analog trunk interface set paux analog trunk student manual) set paux analogelephone interface set digital trunk interface set digital trunk student manual) set digitalrunk interface buku petunjuk penggunaan digital set ruang untuk sistem pelatihan communication praktik komunikasi digital membentuk program komunikasi yang lengkap dan operasional,serta alat pendidikan yang kuat. menggunakan teknologi untuk modulator sinyal dan modulator yang beroperasi pada standar yang digunakan dalam teknologi komunikasi digital. minimum konfigurasi: set cables and accessories digital telecommunications set power supply dual audio amplifier, set dual function generator set frequency counter, set true rms voltmeter power meter, set spectrum analyzer, set rf noise generator, set enclosure supply regulator, set clock generator set pseudo random binary sequence generator set bit error rate indicator, set logic analyzer set voltmeter source, set low pass audio filter, set synchronous audio generator set signal interrupta selector, set noise measurement filters, set pam ask generator set pam ask receiver, set pwm ppm generator set pwm ppm receiver, set pcm encoder set pcm decoder, set gpcm encoder, set gpcm decoder, set fsk modem set bps modulator, set bps modulator set delta csd encoder, set delta csd decoder, unit storage cabinet'c 'c, unit vdr: s10ntenna trainer set ruang antenna trainer terdiri dari praktik antennas, antennas, generator, sistem penerima dan data acquisition sebuah user friendly software beroperasi dengan operating system sistem penerima terdiri dari sebuah rotating antenna positioned terhubung data acquisition interface konfigurasi minimal unit antenna positioned set data acquisition interface power supply unit horn antenna, small aperture unit horn antenna, large aperture set helical antenna, right hand circular polarization set helical antenna, left hand circular polarization unit patch antennas unit spotted waveguide antenna unit open ended waveguide antenna unit yagi antenna unit wire antennas set cables and accessories waveguide accessories unit antenna support storage module power cord type buku panduanetensi keahlian instrumentasi medik ruang praktik kompetensi keahlian instrumentasi medikinstrumentasi medik adalah m. kompetensi keahlian instrumentasi medik dilengkapi prasaranabotinstrumentasi medik. laboratorium m? peserta didik kapasitas untuk peserta dasar didik. teknik elektronik luas minimum adalah m. ruang praktik m? peserta didik kapasitas untuk peserta instalasi didik. luas minimum adalah m. laboratorium m? peserta didik kapasitas untuk peserta kendali didik. instrumentasi. tabel jenis, radio, dan deskripsi standar perabot ruang praktik kompetensi keahlian instrumentasi medikstrumentasi mediktabel deskripsi perabot taman bacaan masyarakat rak buku satu| unit ruang ukuran muka cm, kuat, stabil, dan aman. dapat menampung seluruh koleksi majalah, koran, jurnal, serta publikasi dengan baik. memungkinkan pengunjung menjangkau koleksi dengan mudah. rak buku dua| 6unit ruang ukuran muka cm, kuat, stabil, dan aman. dapat menampung seluruh koleksi buku, memungkinkan pengunjung menjangkau koleksi majalah dengan mudah. rak alat, ukuran 60x ditempatkan di| buah ruang kuat, stabil, dan ruang perawatan aman. dapat buku menampung seluruh koleksi suratkabar. memungkinkan pengunjung menjangkau koleksi area unit, power line, testing line. motor starting set ruang digunakan sebagai perangkat and speed praktik untuk pelatihan sekaligus alat regulation ukur pada pelatihan percobaan system pengaturan kecepatan motor listrik. input voltage: single phase three wire 10x 50hz the working environment: temperature range installed capacity: .5kva dc: excitation power .5a armatur supply total power control: with cleavage protection equipped with ac220v safe terminal and dc24v secure terminal extraction leads adjustable power: armatur supply: dco 220v excitation power: dc220v part list: control panel, workbench, frequency converter component, relay contacts training module, digital analog input and output given instruction component, three phase asynchronous motor, motor rails, speed mechanism and other componentsmulti function set ruang digunakan untuk menyediakan measuring praktik instrumen instrumen alat ukurop amp circuit set ruang digunakan untuk pelatihan trainer praktik mengenai operational amplifterftechnical parameters:zea) current o0 10ma 100ma( ranges) protection overload alarm indication speaker approx. amavitay rampelatihan set ruang digunakan sebagai perangkat dasar elektro praktik untuk pelatihan elektro hidrolik hidrolik basic dasar. electro hydraulic training system unit daya hidrolik: sumber daya 380v volume kotak oli: kira kira ltr, sistem pompa roda gigi: pompa motor menggunakan instalasi rak terbuka, tingkat kebisingan rendah, mudah dalam perawatan daftar bagian: meja kerja, stasiun hidrolik, silinder hidrolik kerja ganda, katup kontrol arah hidraulik, katup kontrol tekanan, katup splendida, relai tekanan,distributor hidraulik, pengukur tekanan gliserol, modul daya dc, modul relai modul sakelar tombol, unit daya untuk pompa hidraulik, sensor, modul sakelar mikro sistem pelatihan set ruang digunakan sebagai perangkat pneumatik praktik untuk pelatihan elektro elektro dasar pneumatik dasar. basic electro pneumatic sumber daya masukan ac220v training system) keluaran: 24v 3apneumatic robot set ruang digunakan sebagai perangkat training system praktik untuk pelatihan tentang robot. input power single phase,three wire vx105 hz capacity circuit: dc24v part list: training platform base ptp robot training system experiment cable accessories and spare parts software and material learning software g makkomputer set digunakan untuk melakukan ruang praktik administrasi dan inventarisasi berbasis computer, pengenalan tentang image processing, dsbadministrasi dan komputer inventaris computerized maintenance management systems), software image processingmedical set ruang digunakan untuk pembelajaran laboratory praktik tentang analisa sampel darah. equipment blood chemistry wavelength range: onm analyzer https: jdih.kemdikbud.go.id surat kabar dengan lemari buku, ditempatkan ukuran ruang cm, kuat, stabil, simpan laman, dan mudah buah ruang dipindahkan oleh peserta didik. lemari pendek ukuran (credenza) buah ruang kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. lemari katalog kuat, stabil, dan buah ruangmeja kerja unit ruang ukuran pustakawan cm, kuat, stabil, dan aman. ukuran yang memadai untuk bekerja dengan nyaman. unit meja sirkulasi unit ruang ukuran cm, kuat, stabil, dan aman. unit meja komputer| unit ruang ukuran multimedia cm, kuat, stabil, dan aman. ukuran yang memadai onm) precision wavelength: stina bandwidth: s7nm resolution: abs cross contamination: s0. repeatability: cvs sample volume: 9999ul, adjustable stability: o0. abs light source: v 20w imported quartz halogen lamp, service life hours data storage: testing results, results can searched and printed power supply: 220v digital wrist set digunakan untuk mengukur blood pressure ruang praktik tekanan darah. monitor pressurization: automatic pressurization irregular heart beat detection who classification indicator date time display display low battery indicator jumbo display adapter jack accuracy: (t0. kpa) test range: kpa kpa) pulse accuracy: pulse test range: beats minute display: liquid crystal displayistem pelatihan set ruang pelatihan dasar dan lanjutan hidraulik praktik dalam teknologi kontrol hidrolik tingkat lanjut dan memberikan pengetahuan advanced tentang prinsip fisik dasar hydraulic hidrolik serta fungsi dan training system)fd4, home h6, valve, ""t'sbasic level: set ruang sistem dengan beberapa mobiledari praktikuntuk bekerja tanam meja baca unit ruang ukuran kelompok kuat, stabil, dan aman. coffee table unit ruang ukuran x70 cm, kuat, stabil, aman kursi baca 15unit ruang ukuran peserta didik cm, kuat, stabil, dan pengunjung aman. ukuran memadai untuk menampung kegiatan perpustakaan. kursi sofa baca unit ruang ukuran 65x64x70 cm, kuat, stabil, dan aman kursi kerja unit ruang ukuran cm, kuat, stabil, dan aman kursi pustakawan unit ruang ukuran memadai untukpapan informasi kuat, stabil, dan buah ruang aman. ukurankerja dan kontraktor praktikservopneumatic, safety pneumatic and pneumatic, vacuum technology, electro pneumatic sensor pneumatic, serta digital circuitairframe power plant ruang praktik kompetensi keahlian airframe power plant berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: gambar teknik, keterampilan dasar, computer aided design, pembubuhan komponen pesawat udara, pengerasan komponen pesawat udara, pemesanan cnc komponen pesawat udara, kelistrikan pesawat, sistem bahan bakar, sistem kendali dan kontrol mesin. luas minimum ruang praktik kompetensi keahlian airframe power plant adalah m?, untuk menampung peserta didik meliputi: ruang praktik mesin pesawat udara m?, area kerja kelistrikan m? , area kerja sistem bahan bakar m?, area kerja kendalidairframe power plant dilengkapi prasaranabotairframe power plant ruang praktik m? peserta didik kapasitas untuk peserta mesin pesawat didik udara luas minimum adalah area kerja m? peserta didik kapasitas untuk peserta kelistrikan didik luas minimum adalah area kerja sistem m? peserta didik kapasitas untuk peserta bahan bakar didik luas minimum adalah area kerja kendali( m? peserta didik kapasitas untuk peserta didik luas minimum adalah ruang instruktur m? instruktur luas ruang instruktur adalah dan penyimpanan ris) kapasitas untuk orang luas ruangpraktik kompetensi keahlian airframe power plantairframe power plant fixed wing unit ruang menunjukkan keterampilan dan pesawat dalam pelaksanaan perawatan terbang sampai ground run dibawah bersayap tetap) pengawasan langsung. data teknik pesawat terbang bersayap tetap narrow body aircraft kru: dua pilot kapasitas: sampai orang, atau kargo sekitar panjang: sekitar bentang sayap: sekitar tinggi: sekitar area sayap: sekitar berat kosong: sekitar maksimum take off mow): tenaga penggerak: 2x, masing masing sekitar shp) aircraft control set ruang menunjukkan keterampilan cable praktik dalam mengukur ketegangan tensioncable flight control cable dibawah pengawasan langsung. built in cable selection loose, separate rises calibration chart attached the meter compact design allows access small spaces most models need only clearance durable construction, non corrodible materials light weight: approximately oz. i(rv builders unit ruang menunjukkan ketrampilan deluxe kit praktik menalar mengolah dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif dan solusi dalam pemeliharaan pesawat terbang. this kit also the minimum recommended set tools build the empennage (tail) section the rv3, rv4, rv7, rvs, rv9, and rv10 series home built airplanes. mini spot unit ruang untuk menyambung mengelas welding praktik titik pelat dengan berbagai ketebalan pelat, dan membengkokkan pipa. mini spot welding: untuk menyambung mengelas titik plat dengan plat dengan ketebalan plat max (total mm) hydraulic set ruang dapat digunakan untuk landing gear praktik pelatihan and down landing trainer gear hydraulic power system. hydraulically operated retractable l g with operational strut hydraulically operated landing gear door sequencing controlled through skuat switches and sequencing valves all components are mounted the display panel provide clear view the students. can used demonstrate typical hydraulic system operation addition the landing gear operation flap and landing gear controls can mechanical electrical (customer's choice) wing section included hydraulically operated flap with electrical indication system the system includes electrical motor dan mechanical pump with all associated components (pressure regulator, relief valve, check valves, reservoir and filter asy.) full function brake system with parking brake operation landing gear indication includes: gear up, gear down and in transit throttle lever with associated components completes the warning circuit gear warning horn emergency hand pump accumulation powder coated finish for disability swivel masters with brakes for full mobility and safe positioning system powered either 220vac 50hz vac 60hz, single phase. computer based training cbt) included. simulator set ruang untuk mempelajari simulasi pesawat praktik penerbangan (flight simulator) adalah sebuah sistem untuk mewujudkan gambaran penerbangan sebuah pesawat terbang yang mendekati kenyataan yang sebenar benarnya. perbedaan tipe sebuah simulasi penerbangan dalam permainan komputer adalah ukuran dari kokpit dan dalam akurasi dari citra yang diolah oleh suatu keadaan dari seni teknologi komputer. minimum: os: windows bit direct version storage: available space membutuhkan prosesor intel core atau amd ren ditunjang ram gb. juga gpu nvidia gtx atau amd radon kompetensi keahlian electrical avionicsluas minimum ruang praktik kompetensi keahlian electrical avionics adalah m?, untuk menampung peserta didik meliputi: area kerja dasar elektronika m?, area kerja kontrol elektronik m?, area kerja simulasi cockpit m?, area kerja jaringanelectrical avionics dilengkapi prasaranabotelectrical avionics area kerja dasar m? peserta didik kapasitas untuk peserta elektronika didik. luas minimum adalah m. area kerja kontrol m? peserta didik kapasitas untuk peserta elektronik didik. luas minimum adalah m0. area kerja m? peserta didik kapasitas untuk peserta simulasi didik. cockpit luas minimum adalah m0. minimum m2mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku, danpelaksana volume kegiatan o. ruang waktu pelaksanaan . hari kalender tanggal mulai dnnnntennnnnnannnnann anaananaaaanaaaa rencana selesai nnannannnnlnanan nana jumlah dana bantuan .cbooo woo gambar contoh papan nama kegiatan papan pengumuman bkb ema sumber dana apbd dana alokasi khusus (dak) t.a. susunan tim pembangunan asn nan pia tan jadwal pelaksanaan tampak depan sininggappandan men. aaaaaa dal gambar contoh papan pengumuman area kerja m? peserta didik kapasitas untuk peserta me. ruang instruktur m? instruktur luas ruang instruktur adalah dan penyimpanan m?. ris) kapasitas untukelectrical avionicselectrical avionicstrainer set ruang digunakan untuk pelatihan operational praktik mengenai operational amplifier (op amplifier op amp). amp) ( holes): 2pcs bus strip( holes): 3pcs technical parameters: output: 15v dual output) decade capacity: .1u digits) prog. resistor 10k .5mo ( bcd) variable resistor: 100k20(2ea) current 10m 100ma( ranges) protection overload alarm dan indication speaker: approx. input voltage 220v, avionics trainer set ruang digunakan untuk mensimulasikan praktik prinsip komunikasi pesawat sistem radio dan navigasi pesawat udara. standard equipment: aircraft avionics trainer provides instruction the following systems dual nav. comm. radio transponder dme marker global positioning system g.p.s.) altitude encoder automatic direction finder a.d.f.) instrument landing system ils) vor intercom system headset audio panel microphone two nav indicators adf indicator altimeter antennas loc, com, nav com, gps, dme,pdr, adf) oty. total fault insertion box lcd nav display with gps built ft. extension cable for gps antenna tripod stand for mounting gps antenna outdooralat set ruang digunakan untuk pelatihan pelatihan praktik kelistrikan pesawat udara, sehingga siswa siswi dapat memahami, elektronik menganalisa, merawat kelistrikan listrik pesawat pesawat udara aircraft electrical baterai: pesawat disegel, baterai electronic system generator: generator trainer) pesawat dengan rating vdc @40a 50a pada rpm, digerakkan oleh motor vac hz. pemula: starter pesawat vdc, daya ac: inverter statis, masing masing memiliki nilai minimum va, generator bus bar vdc, bus bar auxiliary vdc, baterai bus bar, ground bus bar lampu eksternal: lampu navigasi sayap kanan, sayap kiri, ekor), strong sayap kanan, sayap kiri, ekor), rotating beacon, landing taksi light lampu internal: lampu kabin, lampu baca, lampu kokpit multifungsi dengan dimer sistem peringatan kios sws): sensor tepi terdepan (tipe baling baling), klakson peringatan audio, baterai independen untuk sws instrumen: pengukur tegangan volt generator, pengukur amber generator, pengukur jam generator, pengukur amber baterai, pengukur bahan bakar indikator: indikator daya master, indikator status generator, indikator status inverter, indikator konfigurasi bus peringatan: peringatan generator mati, peringatan rural simulasi panel unit ruang digunakan untuk pelatihan kokpit praktik instrumen pesawat udara, sehingga siswa siswi dapat memahami, menganalisis, merawat instrument spesifikasi: the cockpit panel includes the following: annunciator panel vor1, vor2 wet compass, altimeter warning panel vertical speed indicator, tachometer, altitude indicator, heading indicator, airspeed indicator, turn and bank indicator digital clock fuel indicator left dan right), egt fuel flow indicator, oil temp. pressure indic, suction gauge meter circuit breaker panel keyswitch position incl.starter), master switch alt. dan battery), circuit breakers, switches panel, avionics master switches, circuit breakers, static air switches light regulation turn indicator, turn wheel throttle (with friction lock) mixture (with learning) expansion for prop. adjust flap indicator, flap switch expansion for 2nd yoke tank switch fuel shut off switch audio panel nav com nav com digital dme, transponder, adf, autopilot panel size approx. inches voltage: ac, hz. connections: usb with all required software and hardware included. bidang keahlian energi dan pertambangan kompetensi keahlian teknik produksi minyak dan gas ruang praktik kompetensi keahlian teknik produksi minyak dan gas berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: peragaan peralatan produksi, memperkenalkan bagian bagian alat produksi, simulasi produksi, luas minimum ruang praktik kompetensi keahlian teknik produksi minyak dan gas adalah m2. ruang praktik kompetensi keahlian teknik produksiroduksi0. bangsal peragaan m? peserta didik kapasitas untuk peserta peralatan didik. produksi luas minimum adalah m?.roduksiroduksi bh. ruang simulator bh. untuk lab. https: jdih.kemdikbud.go.id bab tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah bertugas dan bertanggungjawab dalam pengelolaan dak fisik bidang pendidikan. tugas dan tanggung jawab pengelolaan dak fisik bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada meliputi: persiapan teknis, pelaksanaan, cc. pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi. tugas dan tanggung jawab pengelolaan dak fisik bidangampaian pelaporan pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pelaksanaan dak fisik bidang pendidikan kepada menteri setiap triwulan. laporan pelaksanaan dak fisik bidang pendidikan meliputi: realisasi penyerapan dana, capaian keluaran (output) kegiatan, dan kendala dan permasalahan pelaksanaan kegiatan. penyampaian laporan pelaksanaan dak fisik bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara daring melalui aplikasi pelaporan online kementerian pada laman http: simak.kemdikbud.go.id. https: jdih.kemdikbud.go.id ii. pengadaan sarana menu pengadaan sarana sebagai berikut: pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi tik) skb, pengadaan media pendidikan, pengadaan peralatan keterampilan, pengadaan peralatan tik pkb, dan pengadaan peralatan keterampilan pkb. spesifikasi saranapengadaan peralatan pendidikan teknologi, informasi dan komunikasi subbidang skb dan pkb pengadaan peralatan tikmedia pendidikan pengadaan media pendidikanpengadaan peralatan keterampilan tabel jenis alat pada menu peralatan keterampilan spesifikasi, panel siswa (student booth) termasuk headphone, alat peraga realis, gambar poster. peralatan laboratorium tata busana menjahit lengkap dengan meja, mesin jahit rumah tangga dengan pola jahitan mesin obras lengkap dengan mesin obras dengan meja, benangroduksi bh. ruang simulator bh. untuk ruang lab. bangku kerja buah ruang ukuran memadai untuk praktiksimpan cabinetroduksi minyak dan gasminyak tester bumihttps: jdih.kemdikbud.go.idnyak bumiliquid petroleum unit ruang digunakan untuk menguji sifat products praktik hidrokarbon pada minyak hydrocarbon mentah. tester power supply: 220v454, hz: voltage adjustment range compression valve: pa, electric vibrator: controlled two independent ways: ultraviolet light tube: approx. length: wave length 36545nmj, https: jdih.kemdikbud.go.id illumination light: approx. length: power approx. gas supply mode: nitrogen steel cylinder (or compressed air steel cylinder)https: jdih.kemdikbud.go.id solidifying point unit ruang untuk menempatkan minyak, constant praktik pendingin minyak untuk temperature mengukur titik water bath kabut, titik beku, dan titik tuang power supply: 220v410x, 50h24546, heating power: two grades, approx. and stirring motor: power: approx. speed: approx. rpm, measurement range: room temperature temperature controlling accuracy: constant temperature bath: usage: approx. types: two layers cylinder. x ray unit ruang digunakan untuk menguji fluorescence praktik kandungan sulfur pada minyak sulfur oil bumihttps: jdih.kemdikbud.go.id can make determination automatically for single sample. measurement times: can setgas permeabilitas unit ruang digunakan untuk menghitung tester praktik nilai permeabilitas suatu batuan dengan menggunakan udara gas sebagai bahan penginjeksinya. test range: cm3 m2 24h00. standard) resolution: .001cm3 m2 24h samples: one piece vacuum accuracy temperature range: 95c temperature accuracy: t0. sample thickness: less 5mm sample size: 150mm 94mm test area: 48cm2 test gas: o2, n2, co2, he, etc mesin eci lengkap dengan meja, disesuaikan dengan mesin lubang kancing, kebutuhan mesin press kancing bungkus, mesin jahit high speed, lengkap dengan meja, setrika (alat press manual): gunting bahan, pita ukur meteran, penebel, penggaris pola, jarum pentul, jarum tangan, radar, bidal, sepatu mesin, celemek, meneken atau dummy, peralatan laboratorium tata boga disesuaikan dengan kompor dua tungku, kebutuhan oven, kulkas, meja praktik, freezer box, blender: mixer, wajan, baki: panci, kukusan: pan dadar, ampla (noodle maker): panci saus bertangkai,case, tatakan gelas dan tutup gelas. laboratorium kecantikan rambut, disesuaikan dengan kulit, dan spa kebutuhan melawan kaca rias, differential pressure: gas interface: b8mm power supply: 220v hz. including computer and constant temperature water bath liquid unit ruang digunakan untuk menghitung permeabilitas praktik nilai permeabilitas suatu batuan tester dengan menggunakan zat cair sebagai bahan penginjeksinya. test range film: m 24h standard), m 24h optional) resolution: m 24h package: pkg'd resolution: pkg'd specimen amount: one piece temperature range: temperature accuracy: t0. humidity range: oxh, 354rh 90xrh, 100xrh, standard condition 9orh humidity accuracy: t14 test area: approx. cm? specimen size: film: size: 150mm 94mm, thickness: less smm carrier gas: nitrogen carrier flow: ml min gas interface: inch power supply: 220v https: jdih.kemdikbud.go.id including computer and constant temperature water bath crude petroleum unit ruang digunakan untuk menguji water content praktik kandungan air yang terdapat tester dalam minyak mentah. power supply: heater: heating mantle cap. approx. wx2, continuous adjustment. distillation flask: approx. receiver: approx. 5ml, graduation ml, condensed: 400mmt5mm tangki unit ruang digunakan untuk mengukur praktik tinggi cairan tangki dengan metode (roll meter innate dan usage), sebagai tempat pengambilan sampling didalam tangki, sebagai tempat pengukuran (temperature dan tinggi cairan) dalam tangki. fix roof, ukuran diameter approx. 2m, tinggi approx. cup case unit ruang sebagai alat pengukur fishing praktik temperature cairan dalam assembly angka. roll meter unit ruang sebagai alat ukur tinggi cairan innate, usage praktik dalam angka. roll meter type stainless steel grade approx. wide blade, oil finding paste approx. ,25ons, water finding paste approx. ons deep stick unit ruang sebagai alat ukur tinggi cairan praktik dalam angka. deep stick type stainless steel panjang sekitar choke unit ruang untuk mengatur aliran minyak praktik pada sumur natural flow needle, fix, rotary valve unit ruang untuk mengatur debit fluida. praktik gate, check, ball valve master unit ruang sebagai penyangga casing, dan master praktik sebagai alat pengontrol aliran. single wing double wing separator unit ruang sebagai alat pemisah antara praktik fluida atau lebih. horizontal phase) vertical phase) pressure, temperature, diameter, length, volume electric unit ruang menaikkan minyak dari submersible praktik reservoir permukaan. pump esp) sucker rod pump unit ruang menaikkan minyak dari srp) praktik reservoir permukaan. centrifugal listrik unit ruang untuk menentukan basic praktik sedimen water dalam minyak. approx. rpm centrifugal unit ruang untuk menentukan basic manual praktik sedimen water dalam minyak. approx. rpm kompetensi keahlian teknik pemboran minyak dan gas ruang praktik kompetensi keahlian teknik pemboran minyak dan gas berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: peragaan peralatan pemboran, memperkenalkan bagian bagian alat pemboran, simulasi pemboran, luas minimum ruang praktik kompetensi keahlian teknik pemboran minyak dan gas adalah m?. luas minimum lahan praktik kompetensi keahlian teknik pemboran minyak dan gas adalah m?. ruang praktik kompetensi keahlian teknik pemboranmboran. bangsal m? peserta didik kapasitas untuk peserta peragaan didik. peralatan luas minimum adalah m0. pemboranemboranemboran bh. ruang simulatoremboran bh. ruang simulator bh. untuk ruang lab. bangku kerja ukuran memadai untuk buahmboran minyak dan gas drilling simulator set ruang untuk melakukan simulasi praktik pengeboran. consist of: driver dreamworks console choke console drilling well control, surface and subset worker well control, tree bop surface equipment via interactive graphics student touch screen monitor laptop computer single point i o electronic system software calibration larger size student touch monitor travel case training capabilities: well control leak off test drilling ahead polished rod unit ruang untuk memandu gerakan pompa praktik dalam lubang sumur. grade and high strength and length ft, ft, material alloy steel isi xx, ast service heavy duty, moderate corrosion inhibit h2s french with without required, pony rod unit ruang melengkapi panjang dari sucker praktik rod apabila tidak mencapai panjang yang dibutuhkan. grade trade size nominal diameter ext thread nominal diameter coupling coupling for slim hole approx. coupling approx. french square approx. length series approx. working barrel unit ruang menampung minyak sebelum praktik diangkat oleh plunge pada saat stroke. https: jdih.kemdikbud.go.id total length (mm): maximum external diameter (mm): approx. minimum internal diameter (mm): approx. eccentric hole seal diameter (mm): approx. operating differential pressure pa): connected screw thread: tbg travelling valve unit ruang mengalirkan atau memindahkan praktik fluida produksi dari working barrel masuk dalam plunge dan menahan agar fluida produksi pada saat plunge bergerak atas (up stroke) sehingga dapat dipindahkan dalam tubing untuk selanjutnya dialirkan atas permukaan. pump diameter approx. plunge length approx. connecting tubing approx. max approx. inch standing valve unit ruang memberikan kesempatan minyak praktik dari dalam sumur masuk working barrel. tubing size approx. upset cage single thd actual thd size eu8r guide ball seat approx. api gas lift mandel unit ruang sebagai tempat memasang valve praktik gas lift, pada dinding tubing. valve size approx. tubing size approx. nominal drift approx. nominal approx. internal pressure rating approx. psi external pressure rating approx. psi nominal length approx. operating valve unit ruang berfungsi untuk mencegah praktik gerakan dari elemen aliran regulating dari posisi tertutup sepenuhnya posisi terbuka penuh atau sebaliknya, selain itu untuk mengatur aliran suatu fluida dengan menutup, membuka atau menghambat sebagian dari jalannya aliran. valve approx. effective ballads area approx. part size approx. area part approx. square" ap ration approx. esp motor unit ruang sebagai tenaga penggerak dari praktik submersible pump sumur. casing approx. power power kursi praktik rias, kursi pencuci rambut (washbak), pengering rambut (droogkap), streamer, climazone, pengering genggam (hairdryer), patok, cemara panjang, hair piece, ornamen sanggul modern, ornamen sanggul daerah, lungsin, jala rambut, jepit rambut, gunting, penggulung, jala set, topi pembungkus rambut, perlengkapan cat rambut, cermin bertangkai, sisir bergigi jarang: sisir gunting, sisir sirsak, sisir ekor: sisir ekor besi: sikat penghapus sasak, sisir blow bulat: sisir blow setengah lingkar, sisir blow berventilasi: sisir garpu, motto berbagai ukuran: sumpit (stick): penggulung (roller), tusuk set: topi plastik, topi resting dan happen, rendah kosmetik, tutup telinga, jala set, mangkok cat, kuas cat: kertas timah (voile aluminium), handuk wajah, cermin bertangkai. keterampilan teknik kendaraan disesuaikan dengan ringan otomotif kebutuhan petrol engine stand life engine) diesel engine stand life engine) automotive scanner diagnostic tool gasoline emission analyzer esp diffuser unit ruang merubah sebagian energy praktik kecepatan menjadi energi tekanan. pump parts accessories diffuser standard nonstandard, standard, theory centrifugal pump usage oil power electric application submersible structure multipage pump esp electrical unit ruang memberikan tambahan tekanan submersible praktik kepada minyak agar dapat pump) mueller mencapai permukaan. imperler diameter approx. speler rpm approx. reg tank dia capacity gallons esp seal unit ruang menyimpan minyak motor dan praktik minyak pompa. mengijinkan terhadap pengembangan pengurutan minyak motor dan minyak pelumas motor. mencegah fluida sumur dalam motor atau rumah motor. untuk menjaga keseimbangan tekanan dalam motor atau tekanan luar yaitu tekanan fluida sumur pada kedalaman penenggelaman. outside diameter approx. max. bottomhole temperature rating deg deg ) length dictated system configuration metallurgy carbon steel really" high nickel alloy chambers metal fellows, bag, labyrinth shaft diameter approx. mmj deviation esp flat unit ruang sebagai media pengaliran tenaga round cable praktik listrik motor. approx. vols max amps line line resistance locked rotor amps dual element fuse size esp gas unit ruang untuk memisahkan gas dengan separator praktik minyak agar menghindari gas lock. approx. power consumption fluid, housing material red alloy shaft material income shaft size shaft rating, bearing system total liquid and gas operating range, bbl pcp rotor unit ruang membantu mengangkat atau praktik memompa fluida reservoir permukaan. high wear resistance. extreme hardness steel, coating comes close producing such impressive values, only diamond harder. all media, which the rotor contacts during operation, are after than this rotor. damage the contact surfaces practically impossible. this ensures extremely high wear resistance. additional plus ceramic compared metals the lower density, which lowers the weight rotor physical advantages allow higher speeds, which equivalent increase hydraulic power. the size the pumps can decreased without reducing the performance. homogeneous surface porositas. pcp stator unit ruang sebagai dudukan dari pcp rotor praktik untuk berputar memompa mengangkat fluida reservoir permukaan. elastomer description nbr ultra high) max temperature degree celcius abrasi mud balance unit ruang alat pengukur densitas. praktik measurement range cm3 171b gal accuracy g cm3 mud capacity approx. cm3 multi mixer unit ruang alat untuk mencampur senyawa praktik kimia, semen lumpur. dispersi power approx. dispersi speed rpm mixing power approx. mixing speed approx. rpm, capacity hydraulic power approx. lift approx. timbangan unit ruang alat untuk menimbang. digital( neraca praktik digital) skala pembobotan atas meja kira kira. 30kg, kapasitas standar kira kira. ukuran piring kira kira. 225mm s.s catu daya ac dc digit tampilan digit pelacakan nol kalibrasi kalibrasi otomatis https: jdih.kemdikbud.go.id marsh fuel unit ruang alat untuk memasukkan praktik semen lumpur supaya tidak tumpah. mesh size approx. .6mm mesh) capacity under the tunnel net approx. accuracy insect approx. standard distillery water into tunnel, the outflow water time was second viscometer fans unit ruang alat untuk mengukur theology filter press unit ruang alat untuk mengukur filtration ea kompetensi keahlian teknik pengolahan minyak, gas dan petrokimia ruang praktik kompetensi keahlian teknik pengolahan minyak, gas dan petrokimia berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: memperkenalkan bagian bagian alat pengolahan, penanggulangan limbah pengolahan minyak bumi luas minimum ruang praktik kompetensi keahlian teknik pengolahan minyak, gas dan petrokimia adalah m?. luas minimum lahan praktik kompetensi keahlian teknik pengolahan minyak dan gas adalah m?. ruang praktik kompetensi keahlian teknik pengolahan minyak, gas dan petrokimia dilengkapi prasarana sebagaimana tercantum pada tabel ruang praktik kompetensi keahlian teknik pengolahan minyak, gas dan petrokimia dilengkapi perabot sebagaimana tercantum pada tabel ruang praktik kompetensi keahlian teknik pengolahan minyak, https: jdih.kemdikbud.go.id gas dan petrokimngolahan minyak, gas dan petrokimia laboratorium m? peserta didik kapasitas untuk peserta pengujian didik. luas minimum adalah m0. laboratorium m? peserta didik kapasitas untuk peserta pengolahan didik. minyak, gas, luas minimum adalah m0. dan petrokimiapengolahan minyak, gas dan petrokim. untuk ruang lab. bangku kerja buah ukuran memadai untukngolahan minyak, gas dan petrokimiaproduk tester migasdiesel smokemeter air compressor gasoline fuel injection control system with auto fault injektor cleaner tester and analyzer automotive sensor measuring system ardi engine injection control system with auto fault commonrail diesel test bench standard mechanical tool set vehicle mechanical tool set heavy duty hydraulic press abs simulator with fault diagnosis with axis tyre changer wheel balance wheel alignment four post lift alignment two post lift automotive basic electric circuit trainer interactive automotive electronic learning with universal engineering platform electrical miring diagram simulator for car standard battery charger dli ignition system trainer moroni system simulator automotive air conditioning system simulator engine crane alignment scissors car lift brake drum and disk late automotive engine fault diagnosis simulator with auto fault automotive fault diagnosis training equipment engine structure training equipment karburator type ardi diesel engine fault diagnosis training equipment diesel engine diagnosis training equipment engine structure training equipment fuel injection type fuel injection management system simulatorgashttps: jdih.kemdikbud.go.id lubang minimal 30mm, 35mm,x ray unit ruang digunakan untuk menguji fluorescence praktik kandungan sulfur pada produk sulfur oil migascan make determination automatically for single sample. measurement times: can set https: jdih.kemdikbud.go.idcarbon residue unit ruang untuk analisis kandungan tester praktik karbon dalam bbm. conradson methods) porcelain crucible ml, inner iron crucible outer iron crucible mig burner copper strip unit ruang untuk mengetahui sifat korosi corrosion praktik dari produk migas. apparatus power supply: vt104, hz: temperature sensor: industrial platinum resistance, pt100. temperature controlling range: room temperature temperature controlling accuracy: t1' temperature display mode: digitally displayed led: https: jdih.kemdikbud.go.id heating power for temperature controlling: approx. heating power for auxiliary heating: approx. timing range: min hours, time display mode: digitally displayed led: sample hole: pieces, sample quantity: pieces, ambient temperature: room temperature relative humidity: s8596 heat exchanger unit ruang untuk mentransfer energi praktik panas (entalpi) antara dua atau lebih fluida. menara distilasi unit ruang memisahkan komponen minyak praktik bumi berdasar perbedaan titik didih. heating mantle unit: minimum max temperature: consumption: approx. power supply: ac110 220v t10 yo, magnetic starrer unit ruang untuk menghomogenkan suatu praktik larutan dengan pengadukan. work plate material: glass ceramic maximum power wj: stirring positions: min. stirring quantity h2oj: ltr magnetic bar length (mm approx. speed range (rpm: heating output wj: approx. heating temperature range cj: room temperature increment safety temperature | cj: approx. gas detector unit ruang untuk mendeteksi terjadinya praktik kebocoran gas methane gas metana dan propane gas propana pada suatu tempat atau area. salt content unit ruang menghitung salt content sampel tester praktik crude oil. citation method: bolometric citation end point detection: automatically judge the end point the indication reference electrode display unit: cl sensitivity: cl measuring range: ci capacity citation cell: approx. 145ml testing time: less than mins per sample portable petani unit ruang untuk mengukur oktan petani ocean gasoline praktik number. analyzer measurement octane level. research ron), motor (mon) method. anti knocking index aki pump octane number pon). ast ast measurement petani level. simultaneously with petani number the type and temperature gardening diesel fuel defined. ast ast iso measurement freezing point diesel fuel. itis defined depending petani numbers diesel fuel. facultative parameter. measurement type diesel fuel. type diesel fuel. s summer, w winter, a arctic) defined depending temperature gardening. facultative parameter. https: jdih.kemdikbud.go.id smoke point unit ruang mengukur tinggi api maksimum apparatus praktik sebelum pembentukan asap dan membandingkan hasilnya dengan standar yang diketahui. staff gauge: should black glass with white mark, the centre mark with divided the mark two vertical equal two halves. it's measurement range mm, resolution mm. mark digit each mm, use long mark each mm. pipe wick: the top pipe should right the same level gauge zero. lift fund: the distance should not less than mm, flat and equal. oil container: its inner diameter: .25t0. length: .0t0. pipe wick: its inner diameter: p4.7t0. length: .0t0. air pipe: its inner diameter: h3.5t0. length: .0t0. automatic unit ruang untuk menentukan kadar heated oil test praktik sedimen dan air dalam minyak centrifugal mentah, minyak bahan bakar, bahan bakar distilat menengah, dan biodiesel memenuhi spesifikasi ast d91, d96, d893, d1796, dan d4007. kompetensi keahlian geologi pertambangan ruang praktik kompetensi keahlian teknik geologi pertambangan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: praktik kerja batuan, kerja bahan galian, kerja paleontologi, kerja gesek, dan pemetaan dan pemboran. luas minimum ruang praktik kompetensi keahlian geologi pertambangan adalah m0. luas minimum lahan praktik kompetensi keahlian teknik geologi pertambangan adalah m. ruang praktik kompetensi keahlian geologi pertambangan dilengkapi prasaranabotgeologi pertambangan area kerja batuan m? peserta didik kapasitas untuk peserta dan bahan galian didik. luas minimum adalah m?. area kerja m? peserta didik kapasitas untuk peserta paleontologi didik. luas minimum adalah m?. area kerja gesek m? peserta didik kapasitas untuk peserta didik. luas minimum adalah m?. sub ruang m? peserta didik kapasitas untuk peserta pengenalan didik. peralatan luas minimum adalah m. pertambangan gasoline compression tester fuel injection pressure tester gauge kit transmission and engine oil pressure tester radiator pressure tester valve spring compressor outside mikrometer cylinder bore gauge oil pressure tester diesel compression tester dial test indicator dt) with magnetic stand digital valve spring tester battery tester depth caliper conventional diesel nozzle tester tongue french digital dernier caliper radiator cup and pressure tester digital belt tension meter gauge gasoline timing light diesel timing light automotive multimeter surface plate sound level meter work bench common rail pressure tester and simulator atf exchanger parts washed valve gender valve seat cutting and boring machine engine fuel system cleaning machine (five none) air conditioned inside cleaning car recycle refrigeran leak tester refrigeran identifier conventional diesel test bench common rail investors repair tools electronic control chassis simulator tool set suspension system training equipment power steering system and suspension training equipmentgeologi pertambangapraktik sgeologi pertambangan oto level auto sesetotal station segeophysics set ruang untuk survey dan monitoring drone praktik geologi. min. mega pixel flight time approx. menit range approx. speed: approx. km hours battery life: approx. hours static set ruang mengevaluasi konsistensi tanah penetrometer praktik dan level kompaksinya. penetration depth: approx. meters penetration speed: approx. mpm (meter per minute) lifting speed: approx. fast speed, can mpm (meter per minute) penetration rod approx. b28" 1000mm penetration head: approx. 10cm2, single bridge head soil hardness set ruang mengukur kekerasan tanah. tester praktik measuring depth: approx penetration head: approx cm2 spring loading: approx. kn, kn, (according different requirements) record paper: minimum for records casagrande set ruang untuk menentukan kadar air method liquid praktik suatu tanah pada keadaan batas limit device cair. characteristics: particular design features the instrument include positive action horizontal lead screw,which rapidly adjustable and rapidly fixes the height cup relation the base during the test procedure. the cam mechanism and cup suspension assembly have been designed with stand constant use with minimum re adjustable. hand crank: aluminium manual strain set ruang mengukur shear strength (kuat direct shear praktik geser tanah) tanah. apparatus sample area: minimum cm2 sample thickness: minimum max. vertical loading: approx. kpa loading grade: approx. kpa lever ratio: approx. max. horizontal loading: approx. relative weight weights: approx. kpa, loading hunger per grade unconfirmed set ruang untuk mengukur kuat tekan compression praktik bebas (unconfenied impressive tester strength) dari tanah. max. axial load: approx. sample size: approx. speed: approx. mm min cone set ruang untuk menentukan batas cair penetrometer praktik tanah. method liquid, limit device dial indicator: approx. mm, diameter graduated minimum divisions, indicator point incorporates friction gear system height adjustment: rapid, using integral camping mechanism cone release: manual cone: stainless steel minimum long with smooth surface angle approx penetration test cup: approx. dynamic cone set ruang untuk mengetahui lapisan jalan penetrometer praktik tanpa pengikat dan hasil pengujian ini dikreasikan dengan nilai cbr california bearing ratio) sehingga hasilnya dapat digunakan untuk perencanaan tabel perkerasan. drop height: approx cone: minimum diameter measuring depth: approx supplied complete with all necessary tools and assembly operating instruction standard trivial set ruang untuk mengukur tegangan testing praktik geser. apparatus specimens approx b38x76 mm, 501x100 mm, p70x140 mm, p100x20 omm load capacity: minimum infinitesimal testing speed approx from mm min speed mechanical transmission) working table travel: minimum cell pressure: approx mpa (digital, lcd display) drainage: approx mpa (digital, lcd display) pore pressure: approx mpa volume change: minimum ml (resolution) iramgnsom portable set ruang alat untuk mengukur consolidation praktik konsolidasi tanah. test apparatus sample area: minimum cm2, cm2 lever ratio: approx electric violating set ruang untuk mengajak tanah. steve shaker praktik sieges diameter: approx. total sieges and lid receiver circulation motion frequency: tpm (times per minute) motor: 380v, approx. revolution approx. tpm (times per minute) shaking and vibration mode: circulation motion drying oven sewell logging set ruang untuk menentukan pemasangan praktik screen atau sadapan pada saat logging pembuatan sumur bor air dalam (deep well drilling). applications groundwater exploration, geotechnical investigations, environmental studies, geological surveys, mineral protecting, measurement dams and dies, archeological and many others. transmitter unit maximum power approx. watt battery input volt volt voltage out approx. volt mili amp. electrode space feet electrode arranger normal lateral accessories current cable meter), potential cable 2x25 meter, stainless electrode, potential electrode, test probe calibration receiver unit impedansi ohm range volt, 99900m volt, om, resolution micro reading analog meter vehicle frame structure training equipment gasoline engine power train system automotive air conditioning training system with auto fault multiple automotive sensor training system automotive ecu programming equipment advanced automotive electric circuit training system automotive electric and electronic control trainer with types desktop type immobilizer ignition control simulator air bag system simulator with auto fault automobile data transmission system can bus training stand recovery, recycling and charging equipment with semi automatic operation car starting and charging system trainer generator circuit mekanikal trainer belt drive training equipment computer based interactive abs simulator commonrail engine simulator electronic auto transmission gear simulator hybrid electric vehicle parallel simulator vehicle ecu trainer and simulator air bag simulator and trainer electronic cruise control simulator lighting and can bus worksheet gasoline engine trainer efi) stand with miring panel engine management car air conditioned trainer alarm, central lock and power windows stand with miring panel diesel engine stand trainer gasoline engine cutting model diesel engine model training stand charging systems trainer polarization set ruang untuk mengamati san tipis microscope praktik batuan (mineral penyusun batuan). viewing head: degree inclined, degree rotation. eyepiece: wf10x 18mm cross, ridicule imm) nosepiece: quadruple click stop. plan aromatic objectives: 4x, 10x, 40x(s), 60x s). analyzer unit: bertrand lens: can moved out optical path charts wedge: i iv class revolving round stage: metatable division condensed: n.a. polarizing unit: can moved, out optical path illumination: halogen v 20w. rock core set ruang untuk memotong batuan. sample praktik verification used verify the dimensional machine and shape tolerance rock core specimens 50mm dia. omm length. support base dimensions: approx. 135x170x250mm column height: approx. 200mm block dimensions: approx. 45x45x100 omm dial gauge: approx. 5x0.001lmm rock cutting set ruang untuk memotong batuan. core sample size: dia. diamond blade: dia. approx. 400mm speed the blade: approx. .r.p.m mesin facet set ruang untuk membuat preparasi praktik bahan galian. mesin approx. watt kecepatan approx. rpm dan ada speed kontrolnya. jangka pakai full kuningan putaran derajat ada air supplynya. bak air stainless rangka kotak besi cat biru bonus piringan diamond elektroplate kasar dan halus mesin gerinda set ruang untuk membuat preparasi praktik bahan galian. voltage frequency: soh input power: approx. no load speed: approx. 2950rpm@ approx. 3450rpm@ wheel size: approx. p200x20xp1l6mm. mesin poles set ruang untuk menghaluskan praktik permukaan sepatu. voltage: frequency: input power: approx. https: jdih.kemdikbud.go.id load speed: rpm pad size: approx. double tube core set ruang untuk menangkap inti (core) dari barrel wire praktik hasil pemboran dan mengangkat line permukaan. ukuran mata bor approx. i.d mata bor approx. o.d tabung luar approx. i.d tabung luar approx. o.d tabung dalam approx. i.d tabung dalam approx. berat core barrel kg meter approx. jack hammer set ruang untuk membuat lubang ledak praktik (blasting hole). jack hammer pneumatic dengan aksesorisnya (selang tekanan tinggi, boiler (fabricator), mata bor pahat pipih dan crossportable xrf unit ruang untuk melakukan pengujian praktik komposisi kimia dari unsur potassium hingga uranium u). handheld edr analyses large area, high resolution silicon drift sdd) detector target x ray tube approx. max., max. fixed filter. measurement spot size: approx. mm. screen and operating system: approx. touch screen, display resolution: approx. (v) dots. capable holding approx. results with spectra and, images (if camera fitted)benzoin acid nbs891): rsd ngamen kompetensi keahlian teknik energi surya, hidro dan angin ruang praktik kompetensi keahlian teknik energi surya, hidro dan angin berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: praktik dasar teknik elektro, pembangkit tenaga surya, pembangkit tenaga hidro, pembangkit tenaga angin, energi terbarukan. luas minimum ruang praktik kompetensi keahlian teknik energi surya, hidro dan angin adalah m?. luas minimum lahan praktik kompetensi keahlian teknik energi surya, hidro dan angin adalah m. ruang praktik kompetensi keahlian teknik energi surya, hidro dan anginsurya, hidro dan angin laboratorium m? peserta didik kapasitas untuk peserta dasar teknik sipil didik. luas minimum adalah m. area kerja teknik m? peserta didik kapasitas untuk peserta mesin dan elektro didik. luas minimum adalah m?. lab. turbin hidro m? peserta didik kapasitas untuk peserta didik. luas minimum adalah m. lab. surya bayu m? peserta didik kapasitas untuk peserta didik.surya, hidro dan angicabinet (praktik ssurya, hidro dan angin thermal image set ruang digunakan untuk pembelajaran praktik mengenai alat pengukuran suhu pada proses pemeliharaan peralatan plus. color display resolution approx. 60x60 total pixels approx. fov shortest focal length x20 .5m thermal sensitivity approx. measuring mode infrared focal plane measuring temperature temperature range c| 4f 572f) measuring accuracy t2 wavelength range 14um image frequency emissivity adjustable focus mode fixed palette iron color, rainbow, black and white image storage card small 4g) file format bmp set control unit adjustment language date time format automatic shutdown clamp meter set ruang digunakan untuk pembelajaran praktik mengenai alat pengukuran arus dan tegangan pada proses pemeliharaan peralatan plus. technical parameter: maximum alternating current) input: 1000a maximum voltage input: 600v maximum frequency detected: maximum single phase power detected: 600k maximum three phase power detected: ,200k installation rating: cat iii, 600v solar photovoltaic set ruang digunakan untuk pembelajaran power generation praktik mengenai panel surya, off grid comprehensive inverter, kontrol solar, beban training system ac dc, ac dc meter digital, dsb. pada peralatan plus. solar photovoltaic comprehensive training system consists solar panels, off grid inverter, solar controller, battery, and load, and voltage digital meter, artificial light, etc.,this system designed meet the demand related training teaching solar photovoltaic power generation applications new energy professional the higher education and vocational education. solar panels, intelligent controller and battery that the bench uses are the same the field application. experiment table equipped with xenon lamp which glowing effect (spectrum) the closest sunlight simulated the sun lightsource, that the training programs can carried out any time, eliminate the restrictions weather changes. equipped with two kinds control modes: type and household type. electric power steering trainer hydraulic power steering trainer gasoline vehicle with manual transmission gasoline vehicle with automatic transmission diesel vehicle with manual transmission diesel vehicle with automatic transmission keterampilan musik seni musik disesuaikan dengan populer) kebutuhan electric guitar bass guitar drum set cymbal microphone keyboard music amplifier keterampilan teknisi komputer jaringan main board socket lga socket am4 processor minimal dual core power supply minimal vga ram casting casing atx tower keyboard mouse usb keyboard mouse peralatan jaringan switch port gigabit switch wireless acces point maps wireless acces router point dikritik router processor mhz port fast ethernet build in wireless ghz peralatan pendukung .11b g n) obeng plus antenna internal dual respon operating system dikritik tang pemotong router tang kombinasi router license level4 tang ramping rj45 solder desoldering pump timah tino inset cutter gunting kecil senter kecil equipped with battery power storage system, can mains charging, form hybrid power supply system. leave module upgrade port, and can extraposition high power photovoltaic modules. modules can choose indoor place and outdoor modes. technical parameter: input voltage ac220v4104 hz komputer set ruang digunakan untuk pembelajaran praktik mengenai simulasi, analisis dan pemeliharaan sistim microgrid plus untuk energi terbarukanuntuk perbaikan hampir ngatumertromatue hybrid set ruang digunakan untuk pembelajaran acetate frasa |nenertams aman microgrid system pemeliharaan sistim microgrid design software plus untuk energi terbarukan. training contents: what microgrid? fundamentals energy and electricity microgrid project analysis for small island and remote grid software simulation, optimization, and sensitivity analysis single generator systems introduction the major technologies used the software renewable energy generation including solar photovoltaic and wind turbines batteries and storage generators microgrid project analysis for larger grid systems with multiple generators integrating renewable energy into larger grid topics covered operating spinning reserve combined heat and power grid connected projects demand management and energy efficiency wind power set ruang digunakan untuk pembelajaran generation praktik mengenai berbagai pembangkit training system listrik, pemanfaatan, pengolahan data dan karakteristik dari energi yang dihasilkan. wind turbine: power: approx. mueller diameter: approx. wind speed and direction: wind speed: 60m s wind direction: power supply: 220v 380v adjustable speed blower air flow: approx. l h blower power: approx. part list: wind turbines wind speed sensor, blower, blower speed control module, intelligent voltmeter, intelligent meter, inverter energy metering module, wind speed farming device, wind energy controller, inverter, load, data acquisition software, monitor device, battery, cleavage protection switch, output socket, power indicator, emergency stop buttontool kit set set ruang digunakan untuk perawatan dan praktikintermediate set ruang digunakan sebagai perangkat electrical praktik untuk pelatihan sekaligus alat maintenance skill ukur perakitan dan pemeliharaan training rangkaian listrik. assessment input power ac360v, hz hz, three phase volt meter with indicator 450v power three phase output, s220v 2a adjustable power output, transformer output: equipped with emergency stop button. stabilized power supply s30v 2a accuracy adjustment digital meter digital volt meter, precision class digital meter, measurement range 5a, precision class digital voltmeter, measurement range 300v, input resistor ms): digital meter, measurement range 5a, precision class computation diode part list: platform aluminium power control aluminium structure, provide three phase, single phase and power training components plate equipped with thermal relay, contractor, button indicator lamp and terminals training components plate equipped with screw type fuse, straight fuse, low voltage circuit breaker, time relay, contractor and terminals training components plate equipped with screw type fuse, change over switch, splendid, cross switch, position switch training components plate equipped with over current relay, low current relay, over current relay, rectifter training components plate equipped with lamp socket, ballast and starter training components with three groups )x2 resistance. electric miring training components fix circuit board three phase asynchronous motor 180w cable k4, electrical set ruang digunakan sebagai perangkat maintenance skill praktik untuk pelatihan sekaligus alat training cabinet ukur pada pemeliharaan listrik tiga fasa. input voltage three phase, hz output voltage 380v safety terminal output, output power indicator, 220v safety socket output. part list: front cabinet: three phase power display area, power supply operating area, button switch operation area. back cabinet: power outlet area, button switch outlet terminals. set boards: meter power board, lighting circuit board, electrical electric drag board, free combination board. electric drives tools test wires user manual power supply set ruang digunakan sebagai perangkat distribution praktik untuk pelatihan pemasangan duty electrical instalasi listrik pada gardu induk assessment serta pendistribusian listrik training system tegangan rendah tinggi. main circuit rated voltage: auxiliary circuit voltage: 220v rated frequency: rated inflation voltage: rated current: horizontal bus vertical bus mcc) 100a bus: three phase five wire system pe, part list: set cabinet: weighing counter into the line cabinet the capacity compensation cabinet draper cabinet and bus connection cabinet analog load: asynchronous motor ac380v .2kw 1400rpm horizontal sets) user manual wind solar set ruang digunakan untuk pembelajaran power generation praktik mengenai berbagai pembangkit training system listrik tenaga surya dan tenaga angin, pemanfaatan, pengolahan data dan karakteristik dari energi yang dihasilkan. technical parameter: wind turbine: power: approx. mueller diameter: approx. .65m start wind speed: approx. .3m s cut wind speed: approx. 3m s rated wind speed: approx. 12m s wind speed and direction: wind speed: 60m s wind direct ion: power supply: ac220v, hz, dci2v optional) other: wind speed alarm, under speed alarm, liquid crystal display temperature and humidity sensors: temperature resolution: bits) temperature range: t80c humidity resolution: bits) humidity accuracy: cc), 50c) adjustable speed blower air flow: approx. air pressure: pa fan power: approx. training system: input power: vdc. 220vac two phase three wires power consumption: wind simulator: approx. simulated sulap approx. output power: vac 1500w 12vdc 500w rated charging power: fan: cell: 300w rated charging current: wind energy solar energy35 overcharge protection voltage: dc13.2t0.2v uploading control mode: pwm pulse width modulation measuring instrument: volt meter, meter, volt meter, meter, load safety protection: cleavage protector, inverter side fuse protect: battery ant i reverse charge, anti reverse connect ion, https: jdih.kemdikbud.go.id kuas halus oo. mini air compressor multimeter lan tester persyaratan sarana peralatan keterampilan skb dan pkb tabel deskripsi menu peralatan keterampilan keterampilan bahasa laboratorium dan mendukung kegiatan daan keerampan hasan keterampilan tata busana laboratorium dan mendukung kegiatan keterangan dak keterampilan tata boga laboratorium dan mendukung kegiatan keterampilan tata laboratorium dan mendukung kegiatan kecantikan rambut praktik keterampilan tata kecantikan rambut. keterampilan teknik peralatan keterampilan teknik kendaraan ringan kendaraan ringan otomotif yang otomotif mendukung tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: sistem hidrolik dan kompresor udara, prosedur pengelasan, kematian, pemotongan dan panas dan pemanasan, overhaul sistem pendingin, sistem bahan bakar bensin, sistem injeksi bahan bakar diesel, servis mesin, unit kopling dan sistem pengoperasian, transmisi, unit final drive gardan, roda dan ban, sistem rem, sistem kemudi, sistem suspensi, baterai, sistem kelistrikan, dan sistem ac. keterampilan seni musik peralatan seni musik populer yang populer berfungsi sebagai pendukung tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: memainkan alat musik secara individu, memainkan alat musik secara bersama dalam bentuk ansambel atau orkestra, pengaturan tata suara (soundsystem) dan perekaman. keterampilan teknisi peralatan keterampilan teknisi kampar after yang berfungsi seo over charging, thunder protection, current limiting, automatic brake simulation unit: wind turbines: approx. 300w. blades. wind wheel diameter approx. ,26m wind tunnel simulation platform axial fan): .75kw.o 1440r min. wind volume:10000cbm h, 12m s speed drive controller: approx. s5kw wind speed farming device: approx. vac 12vdc. wind speed: 60m ' measuring accuracy:t1 solar cell module: monocrystal silicon wp, polycrystalline silicon vdc. solar simulator unit: vac 500w unit parameter: measuring instrument: input power vac. accuracy off grid inverter power supply input vdc. output 220vac. power pure sine wave: hybrid pv wind power controller: input vdc. output mode: light control time control cycle timing. communication function load: 220vac, 100w lamp battery: lead acid battery vdc monitor device: all in one wit softwaresystem menggulungac220v security cleavage protection (action current 30mjemaat onard samar transformator set ruang digunakan untuk pembelajaran ska praktik mengenai transformator phase daya menengah. technical parameter: continuous rated capacity system voltage (max.) rated voltage rated voltage line current line current frequency c s h picpiko hidro. technical parameter: power: approx. rated voltage: approx. rated electric current: approx. rated speed: approx. 750rpm driving model micrmicro hidro. technical parameter: head: approx. 21m flow: approx. liter second output: approx. piping: approx. inch pump: jetpump approx. 350w turbine: type: cross flow runner diameter: approx. 75mm runner width: approx. 50mm transmission: belt generator: type: generator voltage: vac power: approx. kw, real output approx. 100w controller: elc, with lamps dummy load volt, and hour renewable set ruang digunakan untuk praktikum energy smart praktik renewable energi dengan topik grid trainer smart grid, dimana komunikasi digunakan dalam mengantisipasi perubahan penggunaan pada suatu area smart grid biasa digunakan untuk efisiensi tenaga. basic experiments photovoltaic basic experiments wind power basic experiments energy storage systems building supplied power plant, photovoltaic system and energy store scenario experiments (power fluctuations, load changes, weather dependencies) aplikasi plc set ruang untuk memberikan pemahaman pada wind praktik tentang logika pemrograman plc turbin kepada siswa. konfigurasi minimal: plc box, two analog inputs dc, unit wind turbine kompetensi keahlian teknik energi biomassa ruang praktik kompetensi keahlian teknik energi biomassa berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: praktik dasar elektro, penanganan energi, pembangkit energi biomassa, energi terbarukan. luas minimum ruang praktik kompetensi keahlian teknik energi biomassa adalah m?. luas minimum lahan praktik kompetensi keahlian teknik energi biomassa adalah m?. ruang praktik kompetensi keahlian teknik energi biomassabiomassa laboratorium m? peserta didik kapasitas untuk peserta dasar teknik sipil didik. dan teknik mesin luas minimum adalah m?. area kerja dasar m? peserta didik kapasitas untuk peserta pembangkit listrik didik. tenaga biomassa luas minimum adalah m. bangsal kerja m? peserta didik kapasitas untuk peserta teknologi biogas didik. luas minimum adalah m?. bangsal kerja m? peserta didik kapasitas untuk peserta bahan bakar didik. nabati dan luas minimum adalah gasifikasi m?.biomassimpan pelindung diri praktik apd. tertutup dan dapat apd)simpan praktikhttps: jdih.kemdikbud.go.id alat pemadam api| buah ruang ditempatkan pada setiap ruang ringan agar) praktikbiomassa genset biomass unit ruang menggambarkan proses praktik pembangkitan tenaga listrik dengan meggunakan biomass. application: factory, school, farm ect color j): hydrogen content ():approx. methane content (&):approx. nitrogen content x):approx. sulphur content x):approx. size: mini suitable material: animal waste, food waste, sewage water, grass etc. biogas yield: approx. 10m3 20m3 per day electricity generated: approx. per day organic fertilizer produced: approx. tons tons per day lifespan: over years normally cro unit ruang untuk menampilkan bentuk praktik gelombang dan karakteristik komponen aktif dan pasif. display ova lcd) tft bandwidth saluran sample rate pada setiap saluran gs s rekam panjang poin semua basis waktu pada semua model resolusi vertikal bits sensitivitas vertikal sampai v div pada semua model dengan dikalibrasi penyesuaian halus tegangan input maksimum arms cat ii, debated pada db dekade atas untuk vp p pada akurasi vertikal: pada semua model vertikal zoom vertikal memperluas atau kompres gelombang hidup atau berhenti posisi rentang sampai mv div sampai v div batas bandwidth: untuk semua model masukan coupling ac, dc, gnd pada semua model input impedansi: motm secara paralel dengan rentang basis waktu 5ns sampai s div basis waktu akurasi: ppm horizontal zoom horizontal memperluas atau kompres gelombang hidup atau berhentihttps: jdih.kemdikbud.go.id pendukung tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: dapat memeriksa komputer, laptop, dan printer untuk mendiagnosis masalahnya agar dapat diperbaiki atau diganti perangkatnya, dapat melakukan set awal dan pemeliharaan jaringan komputer yang mencakup hardware dan software pendukung instalasi jaringan, dapat memutuskan apa jenis peralatan komputer dan atau server yang dibutuhkan, instalasi, konfigurasi,dan mengimplementasi layanan yang terdapat pada serverenzoin acid nbs891): #rsd tool kit set set ruang digunakan untuk perawatan praktik danbidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak ruang praktik kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: mengembangkan basis data, web desain dan program websoftware digital audio video, operasional pembuatan database, dan networking. luas minimum ruang praktik kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak adalah m0. cc. ruang praktik kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak https: jdih.kemdikbud.go.id dilengkapi prasaranabotrekayasa perangkat lunak ruang praktik m? peserta didik kapasitas untuk peserta pengembangan didik. perangkat luas minimum adalah m0. lunak(software) studio web desain| m? peserta didik kapasitas untuk peserta didik. luas minimum adalah m. ruang perawatan m? peserta didik kapasitas untuk peserta dan perbaikan. ris) kapasitas untuk orang. luas penyimpanan adalah 27m rekayasa perangkat lunakangku kerja buah ruang ukuran memadai untuk praktik melakukan pekerjaan. peruntukan: area praktik bh.kursi kerja buah ruang ukuran memadai untuk duduk bengkel stool praktik pada saat melakukan pekerjaan praktik. peruntukan: area praktik bh. papan tulis buah ruang dapat berrekayasa perangkat lunak server unit ruang komputer server yang praktik menyediakan berbagai jenis layanan yang dapat akses oleh komputer klien. processor hz, cache ram minimal hdd 4tb rpm storage controller support raid and dvd rw monitor minimal optical usb mouse, usb keyboard operating systemmartphone unit sebagai perangkat pemodelan ruang: camera minimal main camera resolution cms mp: minimal front camera resolution min cms mp: memory minimal ram 3gb internal memory minimal gb:j wi fi, bluetooth: nfc. laptop unit komputer bergerak yang rupemindai kode unit untuk membaca barcode yang batang ruang praktik telah dibuat oleh aplikasi barcode database. scanner) tups unit ruang sebagai penyimpanan energi (uninterruptible praktik listrik cadangan pada komputer. power supply) minimal barcode scanner unit ruang untuk membaca barcode yang praktik telah dibuat oleh aplikasi database. data memory: min. gram display, 100x64 graphic dots.@titik akses set ruang digunakan untuk praktik wireless dalam ruangan praktik komunikasi data. acces point konektivitas: n g b indoor) nirkabel mode operasi access point ap),antar ruangan acces praktik menggunakan gelombang radio point outdoor)dukungan van ssid fiber opticalkompetensi keahlian multimedia ruang praktik kompetensi keahlian multimedia berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: mengembangkan basis data, animasi, web desain dan program web softwaredigital audio video, operasional pembuatan grafis, perekamangambar dan suara. luas minimum ruang praktik kompetensi keahlian multimedia adalah m?. ruang praktik kompetensi keahlian multimedia dilengkapi prasarana sebagaimana tercantum pada tabel ruang praktik kompetensi keahlian multimedia dilengkapi perabot sebagaimana tercantum pada tabel ruang praktik kompetensi keahlian multimedmultimedia lab multimedia m? peserta kapasitas untuk peserta didik. laa (amen ruang produksi m? peserta kapasitas untuk peserta didik. pranata jasa mmmmeaan ruang produksi m? peserta kapasitas untuk peserta didik. audio media didik luas minimum adalah m0. lain ruang m? peserta kapasitas untuk peserta didik. timang. jaa (amemmummoda tom pesat ruang m? peserta kapasitas untuk peserta didik. penyimpanan didik luas minimum adalah m0. alat ruang instruktur m? instruktur luas instruktur adalah m0. dan penyimpanan kapasitas untuk orang. karya luas penyimpanan adalah luas minimum ris adalah m0. tabel jenis, rasio, dan deskripsi standar perabot ruang praktik kompetensi keahlian multimedbekerja praktik peruntukan: instruktur bh, simpan bh, area praktik bh. bangku kerja buah ruang ukuran memadai untuk bekerja. pama iron napaspraktik bhsekolah menengah atas peningkatan prasarana belajar smadan prasarana penunjang sma dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta kerabatnya, meliputi: rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi ruang laboratorium kimia,perpustakaan, rehabilitasi ruang laboratorium komputer, rehabilitasi ruang laboratorium bahasa, rehabilitasi ruang guru, rehabilitasi toilet (jamban) beserta animasinya, rehabilitasi ruang tata usaha, rehabilitasi ruang kepala sekolah pimpinan, il. rehabilitasi ruang usaha kegiatan sekolah uks): rehabilitasi ruang ibadah, rehabilitasi rumah dinas guru, rehabilitasi asrama siswa, rehabilitasi ruang bimbingan konseling bk), dan rehabilitasi ruang osis. https: jdih.kemdikbud.go.id papan tulis buah ruang dapat bermultimedia eksternal unit ruang untuk backup dan mutasi data. praktik kapasitas min. kamera digital unit digunakan untuk mengambil ruang praktik gambar foto. resolusi piksel efektif sekitar kecepatan iso auto, kit lensa kisaran jarak fokus focal mm, kisaran aperture kamera video unit ruang digunakan untuk mengambil resolusi minimal full optical zoom rasio minimal image stabilization kamera drone unit ruang merekam obyek dari udara. praktik minimal kamera ultra 1080p sensor vision gps dan sensor maksimal kecepatan km jam komputer unit ruang perangkat komputer untuk administrator praktik mengatur sebuah jaringan komputer baik dalam skala kecil maupun skala besar. processor hz cache (minimal) ram reg ddr4 dual channel (minimal) ssd (minimal) hdd rpm (minimal) storage controller support raid and dvd rw motherboard dengan dual lan (rj45) port monitor min. resolusi min. optical usb mouse, usb keyboard perangkat lunak operating system ports usb hdmi, audio, ps2 hybridkomputer grafis unit alat yang dipakai untuk ruang praktik mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. processor cache, memory min. ddr4 upgradable 64gb, hard drive min. hard drive ssd, graphic min. ddr5, dvd rw, wifi lac bluetooth, card reader, hdmi, display port, lan, serial port, parallel port, psu min. 500w, usb keyboard, usb mouse layar ukuran min. operating system.lensa fix unit ruang lensa untuk pengambilan foto praktik dan video. mempermudah mengambil blur objek. ukuran filter 58mm lens type telephone zoom image stabilization yes min. jarak fokus angle view groups elements light reflector unit ruang alat untuk memantulkan praktik cahaya dari sumber cahaya objek. networking unit ruang praktik menghubungkan dua praktik atau lebih perangkat komputer secara bersamaan untuk tujuan berbagi data. switch giga lan ports. kabel utp cat konektor ramping tool papan digitized unit ruang untuk kebutuhan penggambaran digital drawing praktik set digital dan set animasi. tablet resolution ipi (minimal) interface usb ama payung unit ruang alat untuk memantulkan reflektor praktik cahaya dari sumber cahaya objek. printer inkjet unit untuk mencetak objek berwarna warna ruang praktik |diatas kertas. printer type: print, scan, copy: print method: inkjet,laser unit ruang pencetak untuk komputer yang praktik menggunakan teknologi diode cahaya. a3, min. bw) ppm print ppm for min. bw) cpm copy fi, usb, min. dpi tray ethernet projector unit ruang sebagai alat bantu dalam praktik kegiatan kbm. resolution min. xga (1024x768), scanner unit ruang sebagai pemindai benda berupa praktik dokumen kertas menjadi file komputer berupa dokumen gambar. size a3, resolution min. dpi, interface usb, speed min. sec odpi, a3, color) tripod set ruang untuk dudukan kamera supaya praktik pengambilan gambar lebih maksimal bahan aluminium bagian kaki diameter maksimum (mm) diameter minimum (mm) tinggi normal (mm) tinggi maksimum (mm) tinggi minimum (mm) dilipat panjang (mm) kira kira. beban maksimum (kg) kunci putar jenis kunci kaki ups server unit ruang merupakan peralatan listrik yang praktik fungsi utamanya adalah untuk menyediakan listrik tambahan pada bagian tertentu dari komputer, seperti monitor, cpu, server atau bagian lain yang penting. input voltage input frequency output min. vertikal grip unit ruang sebagai aksesoris kamera. praktik memiliki fungsi penggunaan dobel baterai kamera slr. video mixer unit ruang sebagai pencampur video. praktik display min. inch graphic color lcd (touch screen) video input hdmi usb: type usb memory, usb: type use for future expansion lan: rj45 base connect v 1200hd) phones jack: stereo inch phone type mw, hms) internal mono speaker power supply adaptor,https: jdih.kemdikbud.go.id8fiber optic andxbidang keahlian kesehatan dan pekerjaan sosial kompetensi keahlian farmasi industri kompetensi keahlian farmasi industri ruang praktik farmasi industri berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: diagnosa klinis, penanganan fisik dan psikis. luas minimum ruang praktik farmasi industri adalah m. ruang praktik farmasi industri dilengkapi prasarana sebagaimana tercantum pada tabel ruang praktik farmasi industri dilengkapi perabot sebagaimana tercantum pada tabel ruang praktik farmasi farmasi industri laboratorium m? peserta kapasitas untuk peserta didik. pemirsa ruang percobaan m? peserta kapasitas untuk peserta didik. fee ruang produksi m? peserta kapasitas untuk peserta didik. jaa mnmimottan ruang apresiasi m? peserta kapasitas untuk peserta didik. ruang instruktur m? instruktur luas instruktur adalah m0farmasi sub ruang praktiksub penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir. selain menyampaikan laporan pelaksanaan dak fisik bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah harus menyampaikan laporan hasil capaian jangka pendek (immediate outcome) dak fisik bidang pendidikan tahun anggaran laporan hasil capaian jangka pendek (immediate outcome) sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah pemerintah daerah melakukan penghitungan capaian jangka pendek (immediate outcome) dak fisik bidang pendidikan tahun anggaran tata cara penghitungan capaian jangka pendek (immediate outcomcapaian jangka pendek (immediate outcome) sebagaimana dimaksud pada menjadi salah satu pertimbangan penilaian usulan dak fisik bidang pendidikan untuk tahun berikutnya. pemerintah daerah harus memastikan satuan pendidikan yang menjadi sasaran dak fisik bidang pendidikan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan dak fisik bidang pendidikan satuan pendidikan. penyampaian laporan hasil pelaksanaan dak fisik bidang pendidikan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pemutakhiran data sarana dan prasarana pada dapodik oleh satuan pendidikan. https: jdih.kemdikbud.go.id pembangunan prasarana belajar dan prasarana penunjang sma beserta penyediaan kerabatnya, meliputi: pembangunan ruang kelas baru rkb), pembangunan ruang laboratorium kimia, pembangunan ruang laboratorium fisika, pembangunan ruang laboratorium biologi, pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif, pembangunan ruang, pembangunan toilet (jamban) beserta animasinya, pembangunan asrama siswa, il. pembangunan ruang tata usaha, pembangunan ruang kepala sekolah pimpinan, pembangunan ruang uks, oo. pembangunan rumah dinas guru, pembangunan ruang bimbingan konseling bk), dan pembangunan ruang osis. pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan pelaksanaan rehabilitasi bangunan adalah untuk perbaikan pada komponen bangunan yang mengalami kerusakan (sesuai kebutuhan) sehingga bangunan dapat difungsikan kembali, sedangkan pelaksanaan pembangunan adalah membangun dengan memenuhi semua komponen bangunan sehingga bangunan baru dapat digunakan. komponen bangunan yang ditetapkan, diantaranya: tabel komponen bangunan utama dan opsi spesifikasi bangunan" karang dll (kearifan lokal) balok semen, pasir dan kerikil dll pelat (kearifan lokal) jendela merah batak partisi gipsum kusen grc (dinding partisi dalam), https: jdih.kemdikbud.go.idfarmasi industri neraca analitik buah ruang untuk mengukur massa suatu elektrik digital praktek bahan benda dengan ketelitian yang sangat teliti. capacity: approx. resolution: mg. scale pan size: dia. min. 75mm. power: 9v dan dilakukan pada suhu rendah secara constant (suhu bisa diatur sesuai kondisi). range: room temperature precision: power: approx. capacity volume min. portable h orp unit ruang untuk mengukur conductivity praktik h orp conductivity do.yus cm, ms ms cm, range tds: g l: range salinity: ppt: range resistivity: md cm range do: mg l (ppm) pengukur unit ruang untuk mengukur kekeruhan kekeruhan praktik cairan. morbidity meter) prinsip minimum: cahaya tersebar pembacaan minimum ntu): rentang pengukuran minimum ntu):high performance unit ruang digunakan untuk melakukan liquid praktik pemisahan dan identifikasi chromatography senyawa dalam bentuk cair. plc fusion method micro volume series double plunge max infusion pressure psi flow setting range min pump readability pressure approx. psi, pressure drop less than psi time program function: yes ambient temperature range visible variable wavelength detector wavelength range linear range min. spectral bandwidth enm min. flow cell volume min. optical distance heating mantle buah(m j): minimum max temperature: consumption: maks. power supply: ac110 220v t1046, hot plate and unit ruang untuk menghomogenkan suatu magnetic starrer praktik larutan dengan proses pemanasan dan pengadukan. work plate material: glass ceramic power wj: approx. stirring positions: min. stirring quantity h2oj: 10l max. magnetic bar (mm approx. speed range (rpm: heating output wj: approx. heating temperature range cj: safety temperature | cj: approx. laboratory muscle unit alat ini digunakan untuk proses furnace ruang praktik pemanasan dengan temperatur yang tinggi, biasa digunakan untuk menganalisis kadar abu. temperature testing range: setting temperature accuracy: approx. volume: approx. liter power: approx. portable unit untuk mensterilisasi suatu autoclave ruangpengukur cod unit digunakan untuk mengukur cod meter) ruang praktik kadar oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan bahan organik yang terdapat dalam air. rentang pengukuran: mg waktu pencernaan: kira kira. menit, kapasitas batch: min. empat sampel air pengukur bod unit digunakan untuk mengukur bod meter) ruang praktik jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme untuk mengoksidasi limbah dalam air. measurement range 4000mg recording interval: minutes hours times test days days number tests culture bottle volume min. 550ml https: jdih.kemdikbud.go.id bod incubator unit digunakan untuk pengukuran ruang praktik biological oxygen demand bod) bersamaan dengan bod meter capacity: min. temperature range: voltage: 220v orbital shaker unit untuk pengadukan cairan ruangmesin cetak unit digunakan untuk mencetak tablet ruang praktik tablet obat. max. main pressure (kn): max. pressure diameter (mm): max. filling depth (mm): max. tablet thickness (mm): kapasitas maksimum butir jam motor (kw): approx. viscosimeter unit viscosity measure viscosity bath ruang praktik fluid's resistance flow. viscositymeter one the most important properties fluid and plays avery prominent role the petroleum industry. measurement range: pass pass spindle: total four spindle rotation speed: 60jr min measuring accuracy: fs) power supply: vt105, hzt10 12v adapter) homogenizer unit its used homogenized ruang praktik pharmaceutical liquids. power supply power (input output) approx. 160w 110w rotor line speed m sec noise speed control range rpm (digital display) heading stainless steel filling capsule unit its used filling capsule with ruang praktik powder. daya w sistem buka tutup bahan stainless steel dilengkapi variabel kontrol kecepatan botol shelf adjustable untuk semua ukuran secret packaging unit itis used stripping for secret. machine ruang praktik ukuran kemasan maks kecepatan bks menit pengatur kecepatan variable speed pulley pengurang kecepatan motor phase, hz, listrik phase, pemanas atas bawah mapping machine unit itis used mapping bottle. ruang praktik mesin press tutup botol metal daya supply daya diameter suitable kecepatan sealing sekitar botol hr liability tester unit itis used testing liability ruang praktik tablet. resolution approx. revolution range revolution power: 220vt material fiber display digital product type apparatus disintegration unit itis used testing disintegration tester ruang praktik tablet. basket assemblies nelle back and forth frequency min nelle back and forth range automation time range: min accuracy controlling temperature degree voltage power approx. microbiology set ruang untuk mensterilisasi suatu laboratory praktik benda dengan menggunakan autoclave uap bersuhu dan bertekanan tinggi. sliding door type chamber capacity liter cycles operation: sterilization, sterilization warming heating modes temperature setting range (sterilization): deg operating pressure range: temperature control: digital, microprocessor controlled maximum operating pressure: sterilization heat source: electric heater, timer control: digital, microprocessor controlled safety devices: inside the chamber overhead prevention, outer wall the chamber overhead prevention, overpressure prevention, temp. sensor disconnection prevention, empty heating prevention, cleavage breaker, safety valve komponen pekerjaan opsi spesifikasi" bangunan" plester asian, plester halus, pengecatan lantai penutup lantai keramik plester asian dil (kearifan lokal) plafon kayu dan kayu lapis atau grc gipsum dan besi hollow atau kearifan lokal atap genteng metal dengan rangka baja ringan atau genteng dengan rangka kayu atau kearifan lokal utilitas kelistrikan jaringan, titik lampu, titik saklar dan titik stop kontak finishing finishing cat tembok, cat kayu atau dinding, plafon, kearifan lokal kusen kusen dan daun kusen kayu atau alumunium pintu jendela atau kearifan lokal kaca pada kegiatan rehabilitasi, komponen bangunan yang diperbaiki adalah yang mengalami kerusakan atau menjadi yang menjadi prioritas perbaikan. pada kegiatan pembangunan, semua komponen bangunan dilaksanakan sebagai satu kesatuan proses pembangunan. spesifikasi teknis dari masing masing komponen bangunan ditetapkan dalam dokumen perencanaan (detail engineering design, ded). ketentuan kelengkapan rehabilitasi atau pembangunan dalam rehabilitasi atau pembangunan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku, maka ada beberapa ketentuan kelengkapan yang harus dilaksanakan tercantum pada lampiran viii kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung peraturan menteri ini. rehabilitasi prasarana belajar dan prasarana penunjangyang mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr). tingkat kerusakan bangunan yang diperkenankan menjadi sasaran https: jdih.kemdikbud.go.id kompetensi keahlian social care keperawatan sosial) ruang praktik kompetensi keahlian social care keperawatan sosial) berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran, merumuskan pengolahan data klien, mempresentasikan hasil, membuat laporan hasil asistensi pelayanan counseling. luas minimum ruang praktik kompetensi keahlian social care keperawatan sosial) adalah untuk menampung peserta didik, yang meliputi: ruang wawancara m?, ruang pengolahan data m?, ruang asistensi counseling m?, ruang presentasisocial care keperawatan sosial) dilengkapi prasaranabotsocial care keperawatan sosial) ruang wawancara m? peserta kapasitas untuk peserta didik didik. luas minimum adalah m. ruang pengolahan m? peserta kapasitas untuk peserta data didik didik. luas minimum adalah m. ruang m? peserta kapasitas untuk peserta asistensi councelli (didik didik. ruang presentasi m? peserta kapasitas untuk peserta didik didik. luas minimum adalah m. ruang instruktur m? instruktur luas ruang instruktur adalah dan penyimpanan m?. kapasitas untuk orang. ris)social care keperawatan sosial)sub ruang praktiksocial care keperawatan sosial) tape recorder cd'an dvd unit ruang berfungsi sebagai media player studio penyimpanan data dan informasicopraktik penguasaan teknik praktik memfungsikan alat musik. system chanel pll diversity wireless cable system microphone stand and clam headphones unit ruang alat untuk mendengarkan praktik aktifitasunit ruang alat untuk mengatur campuran audioed unit ruang untuk memproduksi musik praktik iringan gerak tari,baik berupa kaset, cd vcd inci, warna lebar, usb, siap pakai, hdmi komputer server unit ruang komputer yang menyediakan praktik berbagai jenis layanan yang dapat diakses oleh komputer klien. processor hz cache (minimal) ram reg ddr4 dual channel (minimal) ssd (minimal) hdd (minimal) dvd rw motherboard dengan dual lan (rj45) port monitor min. resolusi min. optical usb mouse, usb https: jdih.kemdikbud.go.id keyboard perangkat lunak operating system ports usb hdmi, audio, ps2 hybrid komputer client unit ruang komputer yang terhubung dalamwitch managable| unit ruang membuat jaringan lan dengan tee bandwith limiter. support layer speed maps gbs support fiber optik port ethernet port console smartphone unit ruang sebagai perangkat pemodelan, camera minimal main camera resolution cms mp: minimal front camera resolution min cms mp, memory minimal ram 3gb internal memory minimal gb,, wi fi, bluetooth, nfc. laptop unit ruang1n, ieee ieee .11b printer inkjet unit ruang digunakan untuk mencetak, color praktik mengkopi, memindai dokumen pada kertas a4. printer type: print, scan, copy: print method: inkjet:unit ruang untuk mengkopi, memindai praktik dokumen pada kertas nozzle configuration nozzle black, nozzle per colour print direction bi directional printing, uni directional printing maximum resolution approx. 2400dpi print speed" draft text memo, black colour) approx. ppm ppm iso black colour) simplex: 18ipm 10ipm, duplex: .7ipm opm iso black colour) simplex: 10ipm .0ipm, duplex: .0ipm .7ipm photo default 10x15cm 4x6 approx. sec per photo border) sec per photo borderless) telephone set ruang untuk melakukan komunikasi rehabilitasi adalah prasarana belajar sma dengan tingkat kerusakan minimal sedang. kualitas bangunan rehabilitasi kualitas bangunan rehabilitasi adalah mengembalikan fungsi bangunan, tujuannya agar hasil rehabilitasi aman bagi warga sekolah. penyediaan perabot pelaksanaan penyediaan perabot dilakukan dengan mempertimbangkan: pemenuhan pekerjaan rehabilitasi fisik bangunan menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan, memperhitungkan prioritas pemenuhan, kebutuhan dan ketersediaan alokasi dana rehabilitasi yang diterima sekolah, penyediaan perabot dapat dilakukan melalui perbaikan dan atau pembelian. pembangunan prasarana belajar sma kegiatan pembangunan prasarana belajar sma meliputi: pembangunan ruang kelas baru rkb) prasyarat utilitas ruang rkb dilengkapi (satu) pintu, depan yang membuka luar, rkb dilengkapi tempat cuci tangan depan area selasar dan tempat sampah portabel, bukaan cahaya (jendela) minimal m2, bukaan ventilasi udara (lubang angin) minimal m2, jumlah titik lampu minimal (empat),dial: tone. power: transformer. lcd min. pixel paux set adalah suatu perangkat keraslcd projector semesin tik unit ruang sarana untuk menulis mengetik elektrik praktik dokumen secara elektrik. memiliki penjepit kertas, penyangga kertas, pemutar silinder, skala jarak, silinder, menggunakan listrik, penggunaannya sangat mudah dan cepat. penghancur unit ruang untuk menghancurkan dokumen. kertas praktik alat yang digerakkan dengan listrik, bentuk persegi panjang, mudah dipindahkan, terdapat keranjang sampah dan pisau pemotong mesin pengganda unit ruang untuk melakukan penggandaan. foto copy praktik mesin yang dilengkapi dengan paper trans, paper reserve, copy output mode, colour control, copy quantity, dan photocopy control kompetensi keahlian caregiver ruang praktik kompetensi keahlian caregiver berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: diagnosa fisik dan psikis, perawatan dan penanganan pasien lansia. luas minimum ruang praktik kompetensi keahlian adalah untuk menampung peserta didik, yang meliputi: perawatan berontak umum m?, model kamar (kamar mandi dalam) m?, model kamar (kamar mandi luar) m?, resepsionis m?, perawatan klinis m?, diagnosis m?, pengobatan kliniscaregiver dilengkapi prasarana sebagaimana tercantum pada tabel ruang praktik kompetensi keahlian caregiver dilengkapi perabot sebagaimana tercantum pada tabel ruang praktik kompetensi keahlian caregivercaregiver perawatan m? peserta didik kapasitas untuk peserta berontak umum didik. luas minimum adalah m0. model kamar m? peserta didik| kapasitas untuk peserta (kamar mandi didik. dalam) luas minimum adalah m. model kamar m? peserta didik kapasitas untuk peserta (kamar mandi didik. luar) luas minimum adalah m. resepsionis m? peserta didik kapasitas untuk peserta didik. luas minimum adalah m?. perawatan klinis m? peserta didik kapasitas untuk peserta didik. luas minimum adalah m0. diagnosis m? peserta kapasitas untuk peserta didik didik. luas minimum adalah m?. pengobatan klinis m? peserta kapasitas untuk peserta didik didik. luas minimum adalah m?. model kamar luas minimum adalaha ruang instruktur m? instruktur luas ruang instruktur adalah dan penyimpanan m?. kapasitas untuk ris)caregivercaregiver tempat tidur unit ruang digunakan untuk melakukan pasien praktik pemeriksaan dan perawatan kepada pasien. kursi roda unit ruang untuk membawa pasien yang alat bantu unit ruang untuk memberikan suplai pernafasan praktik oksigen dalam paru paru dan juga kedalam jaringan tubuh manusia terutama saat seseorang menderita hypoxia. tabung oksigen unit ruang digunakan untuk seseorang yang praktik sedang menjalankan operasi atau penderita asma, namun tabung oksigen juga dapat digunakan ntuk para penyelam. kursi roda 3in unit ruang kursi roda yang berguna untuk multifungsi praktik duduk, rekahan dan buang air. dilengkapi roda kecil depan dan belakang agar tidak terungkap. alat bantu jalan unit ruang alat bantu jalan bagi orang orang lipat tanpa roda praktik yang mengalami kesulitan dalam berjalan atau mengalami penyakit. bentuknya seperti jemuran kecil yang digunakan dengan kedua angan diletakkan kedua sisi walker. kursi toilet unit ruang bangku toilet untuk membantu praktik lansia saat buang air, dengan ketinggian yang bisa diatur. kursi mandi unit ruang kursi mandi yang dilengkapi praktik dudukan dan sandaran yang terbuat dari plastik. bagian kaki kursi dapat diatur sesuai kebutuhan, pada bagian pijakan terbuat dari karet anti slip. alat pengukur unit ruang sebagai alat untuk memeriksa tekanan darah praktik kanan darah pasien. digital stetoskop unit ruang memeriksa kondisi pernafasan dan maa palu refleksi unit ruang memeriksa kondisi otot dan refleks pengaduk pemanas unit ruang maximum power wj: magnetic hot plate praktik stirring positions: min. starrer) max. magnetic bar fmm approx. speed (rpm heating output w): approx. heating temperature range cj: alat uji kekebalan unit ruang untuk mendeteksi imunitas tubuh tape recordervd player unit ruang berfungsi sebagai media ata paman temaialat yang digunakan untuk praktik menghantarkan getaran suara kepada out speaker. microphone condensed, dynamic, wireless hz, approx. low regency, cardioid, approx. .6m sensitivity, approx. ohm impedansi, 132d max. spl, approx. 78db signal noise ratio, vdc power supply type output connector ull range hz hz, tube condensed dilengkapi lengan suspensi headphones unit ruang alat untuk mendengarkan aktifitas praktikaudio| unit ruang( alat untuk mengatur campuranaptop unit ruang||6o dan bukaan ventilasi udara minimal 5y6bangunan rkb dapat pula dibangun bertingkat atau dapat dibangun lantai (dua). dak beton os, dasa invswvsinwannsi tanah asi ruang kelas ruang kelas selasar ruangan https: jdih.kemdikbud.go.id switch managable unit ruang membuat jaringan lan dengan praktik konfigurasi van, firewall, bandwith limiter. support layer speed maps gbs support fiber optik port ethernet port consolein, ieee ieee .11b pemindai kode unit ruang untuk membaca barcode yang batang praktik elah dibuat oleh aplikasi barcode scanner) database. led unit ruang untuk memproduksi musik iringan praktik gerak tari,baik berupa kaset, cd vcd inci, warna lebar, usb, siap pakai, hdmitelephone set ruang untuk melakukan komunikasi praktik jarak jauh. dial: tone. power: transformer. lcd min. pixelm0. luas minimum lahan praktik kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura adalah m0.anaman pangan dan hortikultura lab kultur m? peserta kapasitas untuk peserta jaringan didik didik. luas minimum adalah m. lab hama m? peserta kapasitas untuk peserta penyakit didik didik. luas minimum adalah m?. lab pasca m? peserta kapasitas untuk peserta panen didik didik. luas minimum adalah m. storage alat m? peserta kapasitas untuk peserta didik. pertanian didik luas minimum adalah m0. ruang instruktur| instruktur| luas instruktur adalah dan kapasitas untuk orang penyimpanan luas penyimpanan adalah ris) m?. luas minimum ris adalah m. green house m? peserta kapasitas untuk peserta didik didik. luas minimumanaman pangan dan hortikulturmasimpan cabinetangan dan hortikulturaalat pemantau unihttps: jdih.kemdikbud.go.idpotensi aielectric unipenghitung unit ruang digunakan untuk penghitungan, benih vakum praktik penginapan, dan penempatan vacuum seed, benih dalam suatu wadah dalam counter)unit ruang untuk pemurnian, wheat, and corn praktettps: jdih.kemdikbud.go.id dak etan a23 if, all all yura kis lau medan mal phl mdr nes tikus pra nen nen poo mean tanah asli w w w w w w w w w wfw w w :, gambar pembangunan rkb lantai standar kelengkapan dan luas ruang kelas: tabel kelengkapan dan luas ruang kelas (msametatas bisa luas yang diperhitungkan (9x (9x2) ruang kelas lv. selasar ruangan heo a n pesta gambar denah ruang kelas https: jdih.kemdikbud.go.id plant seortable leaf unit ruang untuk mengukur berbagai jenis areaportable unit ruang untuk mensterilisasi suatu autoclavefruit sclerometer unit ruang untuk mengetahui tingkat praktik kematangan kekerasan buah. technical parameters range: cm? (x10s division value: kg cm? precision: display mode: digital insertion depth pressure head: 10mm drying oven unilaminar air flow unieed weakness unit ruang untuk melihat dan memilih workbench praktik benihinkubator unit ruang untuk menginkubasi atau prakte s0h2421eeragribisnis tanaman perkebunanagribisnis tanaman perkebunan adalah m?. luas minimum lahan praktik kompetensi keahlian agribisnis tanaman perkebunan adalah m?. ruang dan lahan praktik kompetensi keahlian agribisnis tanamkompetensi keahlian agribisnis tanaman perkebunan ruang laboratorium m? peserta kapasitas untuk peserta hama didik didik. dan penyakit luas minimum adalah m. ruang laboratorium 4m peserta kapasitas untuk peserta didik. pemuliaan dan didik luas minimum adalah m?. perbenihan tanaman ruang kerja m? peserta kapasitas untuk peserta penanganan pasca didik didik. panen luas minimum adalah m?. ruang instruktur luas instruktur adalah m?. dan penyimpanan m? instruktur kapasitas untuk orang. ris) luas penyimpanan adalah luas minimum ris adalah im . tabel jenis, rasio, dan deskripsi standar perabot ruang dan lahan kompetensi keahlian agribisnis tanampenyediaan tempat cuci tangan depan ruang kelas depan ruang kelas baru, dibangun tanpa mengurangi area bebas selasar. sit, fog gambar contoh tempat cuci tangan pembangunprasyarat utilitas ruang sebagai berikut: laboratorium kimi, meja praktihttps: jdih.kemdikbud.go.idkonfigurasi minimal:drying oven set'https: jdih.kemdikbud.go.id soil driver kit unipower: hz. consist of: one unit machine and units sample holder penghitung benih unit ruang digunakan untuk penghitungan, vakum(https: jdih.kemdikbud.go.idakurasi: 14uv w m multi rice, unit ruang untuk pemurnian, wheatnaa ink4https: jdih.kemdikbud.go.id5y6,haram ben non luas yang diperhitungkan: https: jdih.kemdikbud.go.idpemuliaan dan perbenihan tanaman ruang praktik kompetensi keahlian pemuliaan dan perbenihan tanamanpemuliaan dan perbenihan tanaman adalah m?. luas minimum lahan praktik dan green house kompetensi keahlian pemuliaan dan perbenihan tanaman adalah adalah m?, untuk menampung peserta didik. ruang dan lahan praktik kompetensi keahlian pemuliaan dan perbenihan tanammuliaan dan perbenihan tanamanlaboratorium m? peserta kapasitas untuk peserta didik. are tanaman bangsal m? peserta kapasitas untuk peserta didik. ala lahan m? peserta kapasitas untuk peserta praktik didik didik. luas minimum adalah m0dan lahan praktik kompetensi keahlian pemuliaan dan perbenihan tanammuliaan dan perbenihan tanamanzoom stereo unit ruang untuk melihat benda makhluk microscope praktik hidup yang berukuran kecil. viewing head: degree inclined, metatable binokular head. eyepiece: 10x with view field. zoom objective lens: .5x. total magnification: 45x. focusing: pinion and rack, controlled knows both sides. plate: fronted glass and working stage. illumination: reflecting transmitted illumination, led lamp.lant uniportable leaf area unit ruang untuk mengukur berbagai jenisplant set ruang untuk mengukur rerata photosynthesis praktik fotosintesis, kandungan co . meter measuring testing co2 measure range: 1500ppm leaf temperature measure range: air temperature measure range: par measure range: umum 's relative humidity (chamber humidity) measure range:electric seeed steve set ruang untuk memilah benih dengan shaker praktik metode pengayaan. parameter teknis max sering quantity range: 500g sering frame level: layers sering range: minimum 100mm rotation speed: minimum 115457r min grain steve diameter: approx. 220mmgrain hardness unit ruang untuk menguji mengukur meter praktik kekerasan biji bijian. stainless steel material test range: minimum 20kg display: pointer digital stress: manual maximum diameter: 18mm: rabat beton no: dasar area lemari asa 's|| laboratorium kimia ru n|i elev. persiapan meja beton lapis keramik lai selasar "ii elev. man naa fi) hebat beton! gambar denah laboratorium kimia https: jdih.kemdikbud.go.idsoil driver kit set'utomatic seed unit ruang untuk menghitung biji bijian counter praktik secara otomatis. count range: small and middle sample: minimum mm: big sample: minimum mm. count accuracy: big and middle sample: small sample: count speed: min count number range:https: jdih.kemdikbud.go.idplant cult unit ruang untuk mengukur kekuatan batang strength meter praktik (cult) tanaman tertentu. stem bending performance measurement area: .5cm? stem impressive strength measurement area: 1cm? stem structure intensity measurement: lmm? max load: (n, kg, can transformed automatically resolution: precision: t0.1https: jdih.kemdikbud.go.id kompetensi keahlian produksi dan pengelolaan perkebunanproduksi dan pengelolaan perkebunan adalah m0. luas minimum lahan praktik tanaman tahunan semusim kompetensi keahlian produksi dan pengelolaan perkebunan adalah untuk peserta didik. ruang dan lahan praktik kompetensi keahlian produksi dan pengelolaroduksi dan pengelolaan perkebunan ruang m? peserta kapasitas untuk peserta didik. laboratorium hama |didik luas minimum adalah m. dan penyakit ruang m? peserta kapasitas untuk peserta didik. laboratorium didik luas minimum adalah m0. pemuliaan dan perbenihan ruang kerja m? peserta kapasitas untuk peserta didik. penanganan pasca |didik luas minimum adalah m?. panen deskripsi ruanginstruktur luas instruktur adalah m?. dan penyimpanan |m? instruktur kapasitas untuk orang. ris) luas penyimpanan adalah luas minimum ris adalah m . lahan praktik m? peserta kapasitas untuk peserta tanaman didik didik. tahunan semusim luas minimumproduksi dan pengelolatabel jenis, rasio, dan deskripsi standar peralatan praktik utama kompetensi keahlian produksi dan pengelolajam tenaga motor bensin t5,wastafel sink uk53x38x20cm ntb aaa aaa mea pen han denah meja beton tampak samping potongan tampak depan dasa lu 53x36x20 meja keramik @lu ara sin leo es) nis potongan potongan gambar contoh desain bak cuci pada laboratorium kimia https: jdih.kemdikbud.go.idkauautoclave unit ruang untuk mensterilisasi suatu bendamulti rice, wheat,https: jdih.kemdikbud.go.idhttps: jdih.kemdikbud.go.idlemari asam unit ruang untuk memindahkan bahan kimiakompetensi keahlian agribisnis organik ekologi ruang praktik kompetensi keahlian agribisnis organik ekologiagribisnis organik ekologi adalah m0. ruang dan lahan praktik kompetensi keahlian agribisnis organik ekologorganik ekologihttps: jdih.kemdikbud.go.id laboratorium m? peserta kapasitas untuk peserta didik. pemuliaan didik luas minimum adalah m0. tanaman bangsal m? peserta kapasitas untuk peserta didik. perbenihan didik luas minimum adalah m0. bangsal green m? peserta kapasitas untuk peserta didik. house saung didik luas minimum adalah m0. planet lahan praktik m? peserta kapasitas untuk peserta didik didik. luas minimum adalah m.organik ekologpembangun)oratoriumorganik ekologi traktor tangan unit ruang untuk mengolah tanah persiapan dengan praktik tanam membajak sawah, penggerak motor memecah tanah dan meratakan bensialat pemantau set ruang untuk mengukur dan merekam enamhttps: jdih.kemdikbud.go.id250 per jam tenaga motor diesel jam tenaga motor bensin t5, silo unit ruang untuk membuat pupuk organik praktik secara anaerob diameter: minimum kapasitas: t15.5m jumlah stent: minimum tinggi: minimum bahan: dua sisi panas galvanis sheet (t275g m) fungsi: memberi makan penyimpanan kerucut atas derajat: t30 bawah kerucut derajat: refrigerator unit ruang untuk menyimpan benda yang praktik membutuhkan suhu dingin dalam penyimpanannya. capacity liter): t300 input power average power w): t215 temperature c): t2 degreealat penanam unit ruang digunakan untuk meletakkan benih praktik benih yang akan ditanam pada kedalaman tanah dan jumlah tertentu dengan keseragaman yang relatif tinggi. single person hand operated vegetable transplant, tomato planeter,bulb transplant and seeding transplant. can increase the plant speed dramatically for potato seeding, tomato, tulip, pepper seeding etc. any bulb plant seeding. material: stainless steel. penanaman unitraktor roda unipengulas unit ruang mesin untuk menggiling padi kulit gabah praktik dimensi min. kap. pecah kulit gabah t1500 kg jam putaran poros utama t1000 rpm tenaga penggerak t16 mesin diesel) ukuran rubber roll kompetensi keahlian agribisnis ternak ruminansia ruang praktik kompetensi keahlian agribisnis ternak ruminansialuas minimum ruang praktik kompetensi keahlian agribisnis ternak ruminansia adalah m?. ruang dan lahan praktik kompetensi keahlian agribisnis ternak ruminansiruminansia bab viibidang pendidikan oleh pelaksana pekerjaan kepada dinas sesuai dengan kewenangannya atau unit layanan terpadu kementerian. bab viii penutup peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. https: jdih.kemdikbud.go.idesain dan kelengkapan ruang luas yang diperhitungkan: (12x ,5x ,5x (15x poni pebattaon .& ter tel ar. gelap .l wastafel laboratorium fisika curug last ran ev. persiapan a00 apis keramik lag selasar iis po. elev. bea bana bea sana gambar denah laboratorium fisika https: jdih.kemdikbud.go.id ruang m? peserta kapasitas untuk peserta didik. laboratorium didik luas minimum adalah m. hama dan penyakitbangsal kandang| m? peserta kapasitas untuk peserta didik. jaa bangsal m? peserta kapasitas untuk peserta didik. kandang didik luas minimum adalah m0. pembesaran dan pengerukan sub ruang m? luas instruktur adalah m?. instruktur instruktur kapasitas untuk orang. dan penyimpanan luas penyimpanan adalah ris) m?.ruminanskegiatan praktik. lemari buah ruang ukuran memadai untuk alat tools praktik menyruminansia alat angkut farm unit ruang untuk mengangkut peralatan praktik pertanian, pakan konsentrat dlllemari pendingin unit ruang untuk tempat penyimpanan obat obat obatan praktik obatan. konfigurasi minimalekstraktif unit ruang digunakan untuk ekstraksi lemak soxhlet praktik soxhlet secara otomatis pada otomatis auto analisis kadar lemak. soxhlet fat konfigurasi minimal extract)https: jdih.kemdikbud.go.iddiagnostic set set ruang untuk pemeriksaan pada ternak alat pemeriksaan praktik opthalmoscope otoscope light weight robust plastic case containing parker otoscope, min. pcs auto capable, ear spectrum (diameter approx. and mm), min. pcs pharyngeal (size approx. and bent arm throat lamp, lounge spatula, support for single use lounge depressus, adjustable nasal spectrum and spare bulb otoscope. mkv post mortem set ruang untuk pemeriksaan pasca set praktik pemotongan konfigurasi minimal chopper stainless, minimal pisau autopsi, minimal cm, buah spinning knife melengkung, minimal baja asah minimal tulang saw pahat tulang stainless, minimal palu post mortem pisau otak pisau bedah pisau gunting tulang stainless, minimal pisau bedah bentuk pedang, buah gunting keperawatan, minimal gunting lurus, minimal rochester mean lurus, minimal pita pengukur pisau tulang rawan force anatomi, minimal pisau bedah scale, buah tempat jarum matthewmesin granular unit ruang untuk membentuk pupuk komposperjam, tenaga motor diesel approx. detektor masinis unit ruang untuk uji penyakit masinis pada masinis detector) praktik sapi perah. konfigurasi minimal catu daya: baterai tampilan: lcd, minimal digit rentang pengukuran: unit resolusi pengukuran: minimal unit paket inseminasi unit ruang untuk meletakkan sperma beku buatan artificialhttps: jdih.kemdikbud.go.id pelumas jelly pcs kotak baja tahan karatdrying oven unit ruang digunakan untuk mengeringkan kerjatimbangan digital unit ruang untuk mengukur massa suatu kerja bahan dengan ketelitian capacity resolution scale pan size approx. 170x140mm. power: 12v wastafel sink bx20 aaa denah meja beton tampak samping @yl ea) is. potongan tampak depan #1u 53x36x20 meja keramik s1u laugh : ee, perda rofalg: potongan potongan gambar contoh desain bak cuci pada laboratorium fisika https: jdih.kemdikbud.go.idtipe mixer ribbon (pita)mesin jahit unit ruang untuk menjahit karung kemasan karung praktik pakan. rpm hz, watt, volt pencacah unit ruang untuk mengecilkan ukuran biji hammer mitee https: jdih.kemdikbud.go.id kapasitas t300 kg jam, per beamesin unit ruang untuk pasteurisasi susu. pasteurisasi praktik pasteurised)unit ruang untuk alat ukur multiparameter susu milk praktik susu. analyzer)timbangan unit ruang untuk timbangan hewan hidup kerangkeng praktik sebelum dipotong. kap.: approx. lantai: approx. 100x200x10 https: jdih.kemdikbud.go.id size: approx. 100x200x175 pintu: approx. 90x170 kabel: t5m mesin pemerah unit ruang untuk mesin perah susu sapi. susu miskinunit ruang untuk menentukan saat ib. birahiruang untuk menetapkan kadar lemak centrifugal)reaching gun unit ruang untuk mencekik obat mineral praktik ternak. veterinary products pistol automatic continuous plastic vaccine sering injection preacher reaching gun glass tube plastic bucket sering, pistol sering, veterinary products, veterinary sering injection, automatic sering injection, vaccine sering injection, animal sering injection, plastic sering injection, automatic preacher, automatic reaching gun specs: 5ml, 10ml, 20ml, 30ml feature: technology: brass with electroplating, the material for handle: plastic the accuracy 5ml: 5ml continuous and adjustable oml: oml continuous and adjustable 20ml: oml continuous and adjustable 30ml: oml continuous and adjustable heat resistance with plastic pot kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas ruang praktik kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: penanganan induk unggas, penetasan, pembesaran unggas, pembuatan pakan ternak dan cara penyimpanan, penentuan penanganan hama dan penyakit pada unggas yang terjangkit. luas minimum ruang praktik kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas adalah ruang dan lahan praktik kompetensi keahlian agribisnis ternak unggasunggas jenis rasio deskripsi mrs dos bangsal induk, m? peserta kapasitas untuk peserta didik. unggas petelur didik luas minimum adalah m0. untuk produksi, dan karantina ruang penetasan| m? peserta kapasitas untuk peserta didik.ruang m? peserta kapasitas untuk peserta didik. laboratorium didik luas minimum adalah m0. hama dan penyakit ruang instruktur|ungkerjakerja bengkelkerja bengkel bh. stool kursi buah ruang ukuran memadai untuk duduk kerja bengkel praktik pada saat melakukan pekerjaan praktik. peruntukan: area sub ruang kerja bengkelunggas peralatan set ruang untuk peralatan kandang close kandang close praktik house broiler. house untukset ruang untuk peralatan kandang close kandang close praktik house ayam petelur house untukset ruang digunakan untuk alat tertutup untuk praktik pembelajaran pembesaran ayam?pembangunan laboratorium biologi prasyarat utilitas ruang laboratorium biologiekstraktif lemak unit ruang digunakan untuk ekstraksi soxhlet soxhlet otomatis praktik secara otomatis pada analisis auto soxhlet fatperalatan unit ruang digunakan untuk distilasifreezer unit ruang untuk menyimpan karkas dan praktik organ ayam. konfigurasi minimal kapasitas sampai dengan liter metode pendinginan: pendinginan udara suhu: tegangan: peralatan rumah unit sekolah untuk memotong dan mengolah potong ayam unggas konfigurasi minimal pisau pemotong ayam perangkat merebus ayam: panci stainless, kompor gas, alat ukur temperatur mesin pencabut bulu semi otomatis: kapasitas minimal10 per menit, listrik max. watt pisau untuk mengeluarkan isi perut tempat merendam karkas dengan air peralatan pemotongan karkas: pisau, tekanan plastik timbangan karkas vakum sealing machine, max. watt untuk mengemas karkas mesin tetap unit ruang untuk menetaskan telur unggas otomatis praktik otomatis konfigurasi minimal kapasitas: minimal daya maksimal pembalik telur: otomatis per minutes alarm: alarm suhu kelembaban lebih kurang otomatis penuh: telur otomatis putar dan kontrol suhu. analyzer biji unit ruang untuk mengukur kadar air pada bijian grain) praktik biji bijian. parameter teknispencacah unit ruang untuk mengecilkan ukuran biji hammer milpraktik tepung dari bahan pellet. kapasitas kg jam, per proses t25 kg, lama menitoven pengering unit ruang untuk mengeringkan pellet setelah pellet praktik dicetak kapasitas t60 rak. horizontal mixer unit ruang untuk mencampur bahan pakan. praktik kapasitas minimal kg batch, motor penggerak listrik, putaran rpm, listrik hp, bahan stainless steel, inlet dari atas bertutup, outlet dibawah dengan pintu. https: jdih.kemdikbud.go.id mesin jahit unit ruang untuk menjahit karung kemasan karung praktik pakan. rpm hz, watt, volt lemari pendingin unit ruang untuk tempat penyimpanan obat obat obatan praktik obatan. pharmaceutical konfigurasi minimal thriller)forming agent: r141b timbangan unit ruang untuk mengukur massa suatu digital praktik bahan dengan ketelitian capacity resolution scale pan size approx. 170x140mm. power: 12v digital egg unit ruang untuk mengukur parameter analyzer praktik kualitas telur. measuring hugh unit, egg's weight, albumen height and york color. kotak unit ruang untuk mesin monitor kondisi pengamatan praktik embrio telur. telur egg observation box) konfigurasi minimal garis jantung nadi berkedip hati hitam garis datar, tidak ada denyut nadi burung animasi, cewek bergerak baterai berkedip angka digit, detak jantung menit poultry bleeding unit ruang untuk alat bantu potong dan cone praktik penampung darah ayam. cone: plat alumunium approx. kaki: pipa stainless steel diameter approx. dan diameter t1" bleeding trough: plat alumunium approx. dudukan cone: besi diameter approx. galvanis pencabut bulu unit ruang untuk mencabut bulu ayam secara ayam otomatis praktik otomatis. work ability approx. 8kg imin) main axis rotational spin approx. 300r min https: jdih.kemdikbud.go.id motor power approx. delicate object chicken with poultry accurate chickens barrel diameter approx. 500mm timbangan unit ruang untuk mengukur massa. duduk praktik kapasitas: min. panjang platform: approx. lebar platform: approx. full automatic unit ruang untuk memotong paruh. debeaker praktik voltage: v4154 consumption power: approx. rate cutting hook: approx. head hour pedal sealing unit ruang alat segel kantong plastik untuk machine praktik pakan ternak atau pupuk organik pedal model power approx. seal length approx. seal width heat time approx. second genset unit ruang penghasil tenaga listrik praktik output watt diesel, silent voltase kompetensi keahlian industri peternakan ruang praktik kompetensi keahlian industri peternakanhttps: jdih.kemdikbud.go.id luas minimum ruang praktik kompetensi keahlian industri peternakan adalah ruang dan lahan praktik kompetensi keahlian industri peternakbotindustri peternakan bangsal kandang| m? peserta didik kapasitas untuk peserta unggas pedaging didik. luas minimum adalah me. bangsal kandang| m? peserta didik kapasitas untuk peserta unggas petelur didik. luas minimum adalah me. ruang m? peserta didik kapasitas untuk peserta penetasan didik. luas minimum adalah me. bangsal kandang| m? peserta didik kapasitas untuk peserta ruminansia didik. pedaging luas minimum adalah meluas yang diperhitungkan: (12x8)t(8x3)t wx(15x2) douban hebat beton fan wastafel fan '2l laboratorium biologi weurunasoran|i lev. persiapan elev, rabat beton d pam ce gambar denah laboratorium biologi https: jdih.kemdikbud.go.id bangsal kandang| m? peserta didik kapasitas untuk peserta ruminansia perah didik. luas minimum adalah m0. bangsal aneka m? peserta didik kapasitas untuk peserta ternak didik. luas minimum adalah m0. ruang produksi m? peserta didik kapasitas untuk peserta pakan dan didik. gudang luas minimum adalah m0. laboratorium m? peserta didik kapasitas untuk peserta hama dan didik. penyakit luas minimum adalah m0industri peternakdustri peternakan peralatan kandang set ruang untuk peralatan kandang close close house untuk praktik house broiler.kandang set ruang untuk peralatan kandang close close house untuk praktik house ayam petelurtertutup set ruang digunakan untuk alat untuk ayam praktik pembelajaran pembesaran0pencacah hammer unit untuk mengecilkan ukuran biji mill) ruangpower prayer unit ruang untuk sanitasi kendang. praktik penggerak motor bensin dilengkapi dengan selang drum plastik, rpm output per menit, tekanan psi timbangan digital unit untuk timbangan hewan hidup kerangkeng ruang praktik sebelum dipotong. kap.: approx. lantai: approx. 100x200x10 size: approx. 100x200x175 https: jdih.kemdikbud.go.id pintu: approx. 90x170 ekstraktif lemak unit digunakan untuk ekstraksi soxhlet otomatis ruang praktik soxhlet secara otomatis pada auto soxhlet fat analisis50hz power: approx. water supply: water pressure water temperature:c min measurement range: approx. o.1mgndigunakan untuk analisis serat mentah raw fiber ruang praktik pada suatu zat.peralatan distilasi unit digunakan untuk distilasi distillation ruang praktik apparatus) konfigurasi minimalmixer pakan set ruang mencampur bahan pakan praktek kapasitas min. kg jam, per proses kg, lama menit pengurus pelet set ruang mesin pengurus adonan pelet praktek kapasitas min. kg proses bahan material stainless steel sortasi pelet unit ruang memisahkan pelet berdasarkan praktek ukuran yang diinginkan penggerak motor listrik. tegangan listrik phase). frekuensi listrik hz. daya power): hp. kapasitas min. jam. tipe saringan set ukuran mesh sesuai ukuran bahan material stainless steel anti karat platter. rangka besi siku t40 mm. alat pengulas biji unit digunakan untuk mengupas kulit ruang praktik sorghum dan juga untuk memisahkan biji dan kulit sorghum. produktivitas sosok sorgum) kg jam, power supply: min. volt daya listrik: watt rating sosok: pecah: silo unit untuk fermentasi pakan. ruang praktik diameter: ton: t#10t kapasitas: .5m jumlah stent: tinggi: t5.4m bahan: dua sisi panas galvanis sheet (275g m) kerucut atas derajat: deg, bawah kerucut derajat: deg, troli unit ruang mengangkut kotoran ternak. praktik terbuat dari besi minhttps: jdih.kemdikbud.go.id wastafel sink 53x38x20cm bana mata . denah meja beton tampak samping ank potongan tampak depan aas 53x36x20 meja keramik s1u o . potongan potongan gambar contoh desain bak cuci pada laboratorium biologi https: jdih.kemdikbud.go.idpartai unit sebagai tanda pengenal untuk ruang praktik ternak dan untuk memudahkan program pencatatan ternak (recording). bahan karet atau plastic dissemination gun unit untuk memasukkan semen beku ruang praktik dalam saluran reproduksi betina (vagina,dan serviks) material stainless steel adjustable range: min. capacity min. container atau unit untuk wadah nitrogen cair lamar pem https: jdih.kemdikbud.go.id kapasitas min. liter hingga daegender kompos unit untuk pencacah kompos menjadi ruang praktik ukuran lebih kecil untuk bahan kompos kapasitas: min. kg jam penggerak motor bensin mata pisau baja gardening) sistem transmisi pulley, belt buah. mesin granular unit untuk membentuk pupuk kompos ruangpaket inseminasi unit untuk meletakkan sperma beku buatan artificial ruanghttps: jdih.kemdikbud.go.idpelumas jelly pcs kotak baja tahan karat mesin pasteurisasi unit untuk pasteurisasi susu. pasteurised) ruang praktik9c mesin pemerah unit untuk mesin perah susu sapi. susu miskin ruangbirahi unit untuk menentukan saat ib. ruanguntuk menetapkan kadar lemak centrifugal) ruanguv vis unit ruang untuk mengukur transmutasi, spectrophotometer) praktik reflektansi dan absorbsi darikompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian ruang praktik kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanianibisnis pengolahan hasil pertanian adalah m. ruang dan lahan praktik kompetensi keahlian agribisnis pengolahanpengolahan hasil pertanian laboratorium m? peserta kapasitas untuk peserta didik. mikrobiologi didik luas minimum adalah me. laboratorium food| m? peserta kapasitas untuk peserta didik. processing didik luas minimum adalah m?. laboratorium m? peserta kapasitas untuk peserta didik. packaging didik luas minimum adalah mepengolahan hasil pertanian https: jdih.kemdikbud.go.idpengolahan hasil pertanianpembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif peraturan menteri ini. pembangunan perpustakaan prasyarat utilitas ruang perpustakaan dilengkapi (satu) pintu, tengah (lihat denah) yang membuka luar, dilengkapi tempat cuci tangan depan area selasar dan tempat sampah portabelua dan ruang perpustakaan yang didezontal antar ruang, bukaan cahaya minimalhttps: jdih.kemdikbud.go.idhttps: jdih.kemdikbud.go.idhttps: jdih.kemdikbud.go.idt0. accuracy t1 ct6000 blower t370 blow rate t660 m3 h kompresor kontrol suhu otomatishttps: jdih.kemdikbud.go.id bowl: power t300 wattpengawasan mutu hasil pertanian ruang praktik kompetensi keahlian pengawasan mutu hasil pertanian berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: praktik pengamatan dan penanganan mikroorganisme, proses fermentasi bahan cair dan padat, penanganan kadar nutrisi, pengolahan hasil, pengemasan dan penyimpanan produk pertanian. luas minimum ruang praktik paket keahlian pengawasan mutu hasil pertanian adalah m?. ruang dan lahan praktik kompetensi keahlian pengawasan mutungawasan mutu hasil pertanian dilengkapi perabot sebagaimana tercantum pada tabel https: jdih.kemdikbud.go.id ruang dan lahan praktik kompetensi keahlian pengawasan mutungawasan mutu hasil pertanian ruang pengujian m? peserta kapasitas untuk peserta didik. ruang m? peserta kapasitas untuk peserta didik. laboratorium didik luas minimum adalah m. pengujian kimia dan instrumentalia ruang fermentasi| m? peserta kapasitas untuk peserta didik. dan penelitian didik luas minimum adalah m. kadar nutrisi ruang praktik m? peserta kapasitas untuk peserta didik. pp,27m? luas minimum ris adalah m. tabel jenis, rasio, dan deskripsi standar perabot ruang dan lahan praktik kompetensi keahlian pengawasan mutu hasil pertaningawasan mutu hasil pertanian laminar air flow unit untuk tempat melakukan ruangperpustakaan: tabel spesifikasi komponen bangunan utama disain dan kelengkapan a.a ruang perpustakaan luas ruang (12x (12x2) ke) ruang perpustakaan ev. lan selasar ruangan elv. bia ban dsa men ben hate ramp. nauaaoo gambar denah perpustakaan https: jdih.kemdikbud.go.id autoklaf unit untuk mensterilisasi suatu benda autoclave) ruangincubator unit untuk menginkubasi atau ruanginkaso unit untuk bekerja secara aseptik ruang praktik dengan bantuan desinfektan dan pemanasan laminar enka dilengkapi dengan lampu untuk sterilisasi awal dan lampu dimensi approx. 60x material: multiplex, hpl acrylic water bath unit penyedia media air panas dengan ruang praktik suhu yang dikehendaki dengan suhu tertentu power source: power consumption multifunction unit digunakan untuk mengaduk, blender ruangikrometer unit mengukur kelembaban udara ruang praktik humidity range: dew point temperature: c c f) wet bulb temperature: c humidity accuracy: t24 heat 80nrh) t2.54r heat other ranges) air temperature accuracy: t0. c fat t0. c t1. fall other ranges) fume rubber unit untuk merendam, melarutkan gas ruang praktik racun hasil destruksi bahan organik dengan h2so4 https: jdih.kemdikbud.go.id the tower used neutrality fumes and remove organic substances. itis built out polypropylene sheets. prayer installed inside the tower with thick layer rashid rings. power hours fume capacity m3 h neraca analitik unit digunakan untuk mengukur analytical ruangengaduk unit maximum power wj: pemanas magnetic ruang praktik stirring positions: min. hoplite starrer) max. magnetic bar (mm approx. speed (rpm heating output wj: approx. heating temperature range cj: note book unit untuk mengolah data, kata dan ruang praktik gambar. processor hz cache (minimal) ram (minimal) storage ssd dan https: jdih.kemdikbud.go.idcolony counter unit untuk mengukur koloni bakteri ruang praktik technical specifications: completely with camera, voltage hz, power t20 computer, hardware and software. bottom form drying oven unit digunakan untuk mengeringkan ruanglat distilasi unit digunakan untuk memisahkan ruang praktik larutan berdasarkan perbedaan titik didih. skala laboratorium, terbuat daripada gelas yang tahan terhadap panas dan bahan kimia korosif, terdiri dari labu distilasi dan pendingin kondensor lebih.https: jdih.kemdikbud.go.iddigital egg unit untuk mengukur parameter analyzer ruang praktik kualitas telur. measuring hugh unit, egg's weight, albumen height and york color. lemari asam unit untuk memindahkan bahan kimia ruanghttps: jdih.kemdikbud.go.idportable orp set ruang digunakan untuk melakukan conductivity praktik pengujian kualitas airus ys cm, ms ms cm, range tds: g l, range salinity: ppt: range resistivity: md) cm range do: mg l(ppm) polarimeter unit alat untuk mengukur fisik kimia ruang praktek rentang pengukuran: minimum reading: akurasi: sensitivitas: kompetensi keahlian agroindustri ruang praktik kompetensi keahlian agroindustrioindustri adalah m0?. ruang dan lahan praktik kompetensi keahlian agroindustroindustri https: jdih.kemdikbud.go.id ruang m? peserta didik kapasitas untuk peserta pengemasan dan didik. penyimpanan luas minimum adalah produk m?. ruang m? peserta didik kapasitas untuk peserta laboratorium didik. pengetahuan luas minimum adalah bahan hasil m?. pertanian dan pengurangan ruang praktik m' peserta didik kapasitas untuk peserta mikrobiologi didik. luas minimum adalah me. ruang m? peserta didik kapasitas untuk peserta fermentasi dan didik. penelitian kadar luas minimum adalah nutrisi me. laboratorium m? peserta didik kapasitas untuk peserta pengolahan didik. nabati, luas minimum adalah m. perkebunan dan herbal laboratorium m? peserta didik kapasitas untuk peserta pengolahan hasil didik. hewani luas minimum adalah m?. ruang npd new m? peserta didik kapasitas untuk peserta product didik. development) dan luas minimum adalah m?. penelitian pembanguna komputerdengan ketentuan sebagai berikut:komputerhttps: jdih.kemdikbud.go.id laboratorium m? peserta didik kapasitas untuk peserta pengendalian didik. mutu (analisis) luas minimum adalah m?. hasil pertanian laboratorium uji m? peserta didik kapasitas untuk peserta organoleptikohttps: jdih.kemdikbud.go.ioindustrihttps: jdih.kemdikbud.go.idhttps: jdih.kemdikbud.go.idhttps: jdih.kemdikbud.go.idhttps: jdih.kemdikbud.go.idc, accuracyblower t370 blow rate t660 m3 h kompresor kontrol suhu otomatiskomputer: tabel spesifikasi komponen bangunan utama disain dan kelengkapan ruang ruang laboratorium komputer sop luas yang diperhitungkan (9x8) y2 x(9x2) tragis pengaman lab. komputer ev. lam) tragis pengaman kki yan selasar ruangan elv. ami peleng k3) gambar denah laboratorium komputer https: jdih.kemdikbud.go.id: https: jdih.kemdikbud.go.idalat mesin pertanian ruang praktik kompetensi keahlian alat mesinalat mesin pertanian adalah m?. ruang dan lahan praktik kompetensi keahlian alat mesinlat mesin pertanian ruang bengkel m? peserta didik kapasitas untuk peserta las, dan bubut didik. me. bangsal mesin m? peserta didik kapasitas untuk peserta pertanian didik. luas minimum adalah m?. laboratorium m? peserta didik kapasitas untuk peserta komputer dan didik. instrumentasi luas minimum adalah melat mesinlat mesin pertanianlas mig set ruang untuk pekerjaan las jenis mig welding praktik gma. machine gma) konfigurasi minimal input voltage 380v current range rated duty cycle: universal killing unit ruang untuk mengenalkan dan praktik memberi keterampilan membuat benda kerja menggunakan mesin rais manual. table size: min. mm: longitudinal travel approx. mm, transverse travel approx. mm, vertical travel approx. mm, distance from spindle table mm, spindle speed: rpm. standard accessory: machine light, coolant system, machine vice, dividing head, rotary table, clamp kit, tools and toolboxmengolah tanah dengan praktik persiapan tanam membajak penggerak motor sawah, memecah tanah dan bensin meratakadisk mill unit ruang untuk memecah biji bijian agar praktik pakan homogen penggerak motor bensin approx. kecepatan rotasi approx. rpm kapasitas approx. kg jam material stainless steel las busur unit ruang untuk mengenalkan dan manual manual praktik memberi keterampilan mengelas arc welding menggunakan las busur manual machine) sman) arc welding machine). input voltage frequency current range rated duty cycle: mesin bubut unit ruang untuk pengenalan dan manual late praktik pelatihan pengerjaan benda machine) https: jdih.kemdikbud.go.id kerja menggunakan mesin bubut manual. swing over bed approx. p355,ini combine unit ruang memanen padi secara harvested secara praktik kombinasi dari proses manual manually memotong, merontokkan gabah mini combine dan membersihkan gabah dari harvested) kotoran jerami konfigurasi minimal tipe riding mesin penggerak diesel langkah daya minimal sistem start listrik, crawler karet dan ground clearance minimal transplant padi unit ruang menanam padi dengan mesin otomatis praktik automatically konfigurasi minimal paddy roda penggerak minimal transplant) buah, jumlah baris minimal baris jarak minimal motor penggerak motor bensin langkah, daya mesin penggerak minimal theodoriy, image: erect, objective lens aperture: approx. 45mmjtotal station unis3.5km include tripoddiesel dan selang air sedot maupun sisi buangan lan, aed triple baik ant tea tanah asi e gambar tampak samping laboratorium komputer pembangunan laboratorium bahasa prasyarat utilitas ruang sebagai berikut:bahasamotor penggerak mesin diesel masamdetik meter agricultural set ruang untuk pengairan dengan sistem electrical prayer praktik semprot dan percikan, banyak and sprinter digunakan dalam pertanian berskala besar seperti lahan tanaman pangan, perkebunan buah, dan taman. size approx. inch sprinter type approx. gear drive, feature approx. emitter working please approx. mpa flux approx. m3 hour shoot distance approx. min. drip irrigation set ruang untuk pengairan dengan sistem system praktik irigasi tetes, dapat digunakan greenhouse (mentimun, stroberi, tomat, semangka, dll) dan lahan perkebunan (ginseng, tembakau, lada, semangka, dil) luas area dicakup approx. min. pipa utama size approx. pvc size approx. inch pipa infus diameter approx. mini valve approx. katup pelepas udara approx. inch saluran cabang drip line approx. mm, mm, mm, drip tape approx. mm,power thruster unit ruang untuk merontokkan gabah dari praktik batang padi yang sudah dipotong kapasitas approx. jam mesin penggerak diesel approx min. mesin pemimpin unit ruang untuk merontokkan dan jagung praktik memipihbobot maksimum kapasitas kerontokan approx. tingkat kebersihan approx. tingkat kerusakan maksimum efisiensi pemilihan approx. presentasi kehilangan hasil approxhttps: jdih.kemdikbud.go.id konfigurasi minimal kapasitas minimal ton jam penggerak diesel minimal dan buku panduan fuller gabah unit ruang untuk memecah kulit dan praktik memisahkan butir beras dengan kulit gabah diesel penggerak approx.min. mesin polished unit ruang untuk membersihkan butir beras praktik beras dan memisahkan dari berpenggerak menit atau katup mesin diesel hp) konfigurasi minimal mesin diesel minimal produktivitas minimal ton jam box dryer unit ruang untuk mengeringkan gabah praktikhttps: jdih.kemdikbud.go.id penggerak diesel approx. min. gerinda listrik unit ruang untuk mengenalkan dan tangan praktik memberiunit ruang untuk mengenalkan dan praktik memberilas, pembakar set ruang untuk mengenalkan dan dan pemotong praktik memberi keterampilan mengelas oksi asetil dan memotong logam dengan menggunakan gas oksigen dan asetil. consist oxy acetylene welding torch set cutting welding torch regulator c2h2 (acetylene) regulator https: jdih.kemdikbud.go.id gas welding home gas welding connector gas welding connector clamp flashback arrested welding googles penyemprot unit ruang untuk menyemprotkan pestisida praktik pestisidafeeder palawija unit ruang untuk menebar biji benih praktik palawija konfigurasi minimal memiliki minimal deret drum ditarik dengan traktor tangan atau cultivation kompetensi keahlian otomatisasi pertanian ruang praktik kompetensi keahlian otomatisasiotomatisasi pertanian adalah m?. https: jdih.kemdikbud.go.id ruang dan lahan praktik kompetensi keahlian otomatisasiotomatisasi pertanian ruang bengkel m? peserta didik kapasitas untuk peserta otomasi elektronik didik. pertanian luas minimum adalah me. bangsal mesin m? peserta didik kapasitas untuk peserta otomatisasi didik. pertanian luas minimum adalah me. ruang m? peserta didik kapasitas untuk peserta laboratorium didik. komputer dan luas minimum adalah instrumentasi m?https: jdih.kemdikbud.go.id tabel jenis, rasio, dan deskripsi standar perabot ruang dan lahan praktik kompetensi keahlian otomatisasiotomatisasi pertanianbahasa: tabel spesifikasi komponen bangunan utama disain dan kelengkapan ruang ruang laboratorium bahasa selasar re luas yang diperhitungkan (9x8)t x(9x2) . saran eun tt) kol bo od nh, tragis pengaman lab. bahasa lv. tragis pengaman selasar ruangan elv. tri pnj (eh gambar denah laboratorium bahasa https: jdih.kemdikbud.go.idmcu experiment set ruang digunakan sebagai perangkat box praktik untuk pelatihan mikrokomputer melalui berbagai macam percobaan. input power 220v 380v output stabilized power supply 15v, sv, 12v(k3"manual book, experiment modul. input power: 380v, hz recovery button module, instruction module, power adapter module, test line, cd, download line. peralatan set ruang digunakan untuk pembelajaran pelatihan praktik mengenai sistim otomasi lengkap integrasi dengan berbagai macam aktuator elektromekanis dan sensor untuk pendeteksian optik optical berbagai macam bahan material electromechanical produksi. integration training konfigurasi minimal equipment) input voltage 380v air compressor training platform material conveyor components belt conveyed components detection unit terminal block warning lights sampling and testing materials, experiment module safety tubeautomatic set ruang untuk menyemprot obat prayer praktik pengendali hama dan penyakit tanaman https: jdih.kemdikbud.go.id prayer can moves automatically praying pressure: approx. pa(kgf cm2) praying volume: approx. max. min. automatic mist set ruang untuk penyemprotan blower praktik bubuk butiran (dry) maupun penyemprotan cairan (liquid) tank capacity: approx.max. displacement: approx. cm3 (cc) starting method: recoil starter power: approx. kg min alat penanam set ruang untuk menanam padi otomatis padi praktik dimensi p2190xl 1500x daya ps) rpm pengaturan ketinggian roda hidrolik otomatis. pompa air unit ruang untuk mengairi sawah pertanian, praktikmin. detik meteroh power: no load speed: 3000rpm cutting disc size: min. 300mm mini combine set ruang memanen padi secara kombinasi harvested secara praktik dari proses memotong, manual manually merontokkan gabah dan mini combine membersihkan gabah dari kotoran harvested) jerami konfigurasi minimal: tipe riding mesin penggerak diesel langkah daya minimal sistem start listrik, crawler: karet dan ground clearance minimal mesin polished unit ruang untuk membersihkan butir beras beras praktik dan memisahkan dari menit atau berpenggerak katup mesin diesel hp) konfigurasi minimal mesin diesel minimal produktivitas minimal ton jam https: jdih.kemdikbud.go.id mesin pemimpin unit ruang untuk merontokkan dan jagung praktik memipih menyortirkapasitas kerontokan approx. tingkat kebersihan: approx. tingkat kerusakan maksimum: efisiensi pemilihan approx. presentasi kehilangan hasil approx.box dryer unit ruang untuk mengeringkan gabah praktik kualitas meningkatpenggerak diesel approx. minkonfigurasi minimal kapasitas minimal ton jam penggerak diesel minimal dan buku panduan disk mill unit ruang untuk memecah biji bijian praktik penggerak motor bensin approx. kecepatan rotasi rpm kapasitas kg jam material stainless steel pembangunan ruang guru prasyarat utilitas ruang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut(akses pandang yang terbuka), jumlah titik lampu pada ruangan minimal (duabelas), masing masing lampu watt), dilengkapi perabot meja, loker, dan kursi kerja guru minimal untuk (dua puluh) orang guru dan lemari dokumen, ruang guru dilengkapi area untuk menerima tamu konsultasi siswa, dan ruang guru dapat dilengkapi dengan meja dan kursi tamu, dan atau fasilitas ac, spesifikasi kapasitas yang disediakan minimal x1pk, tinjauan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ruang sebagai berikut: terdapat (dua) pintu akses keluar dan masuk, pada sisi selasar bangunanhttps: jdih.kemdikbud.go.id multi rice, wheat, semesin ekstrover set ruang untuk membuat pakan ternak praktik dengan bentuk bulat dan memanjang dengan bahan baku utama tepung adonan kapasitas jam penggerak extruder electromotor heater watt rpm rpm pisau pemotong inventor speed reduced pisau pemotong baja pcn mesin ekstraksi unit ruang untuk pengolahan produk cair praktik (susu, sari buah, jamu,dll) menjadi serbuk power vakum mixer: bahan: stainless still rpmteknik inventarisasi dan pemetaan hutan ruang praktik kompetensi keahlian teknik inventarisasi dan pemetaan hutan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran berupa pembinaan hutan, pengukuran hutan, perlindungan hutan, inventarisasi hutan, pengukuran dan pemetaan digital, sistem informasi geografis. luas minimum ruang praktik kompetensi keahlian teknik inventarisasi dan pemetaan hutan adalah untuk menampung peserta didik, yang meliputi. kompetensi keahlian teknik konservasi inventarisasi dan pemetaan hutan juga wajib memiliki hutan percobaan sebesarinventarisasi dan pemetaaninventarisasi dan pemetaan hutan jenis ras deskripsilahan percobaan m? peserta luas minimum adalah miss iss ass jenis ras deskripsi ruang instrukturm2. luas minimum ris adalah m0inventarisasi dan pemetaaninventarisasi dan pemetaan hutantct lcd fitur tracking way point. communication port min bps number channels t72 universal channels compass magnet unit ruang alat penentu jaringan penentu inch basah praktik arah water resistant sampai tahan dari jamur. magnet theodoliteapprox. field view: approx. angle measurement method: absolutely code:notebook laptop unit ruang untuk mengolah data, kata dantotal station unit ruang untuk mengukur sudut dan jarak praktilaser distance unit ruang mengukur jarak antara objek yang meter praktik akan diukur dengan tempat berdirinya alat mampu mengukur min baterai akurasi min. display min. line measurement storage min. results number measurements: minmin. megapixel flight time approx. menit range approx. speed: approx. km jam battery life: approx. jainclude memory card min waterproof teropong unit ruang alat untuk melihat benda jauh. (molecular) praktik jangkauan objek min. km. termasuk tripod dioperasikan manual waterprrof dustproof shockproof laser hypsometer unit ruang alat untuk mengukur tinggi pohon vertex praktik hypsometer menampilkan tiga nomor jarak, sudut, dan jarak horizontal transponder. memiliki fitur prisma terbalik (baf fitur) yang memiliki built in faktor prisma dan (inggris) dan dan (metrik). baterai: alkaline ultrasonik frekuensi: khz jarak resolusi: angle kisaran: sampai tinggi: sampai 999m resolusi: .01m jarak transponder 30m pada kondisi yang baik jarak transponder 20m pada kondisi yang baik akurasi: baf faktor:receiver gps unit ruang alat untuk menentukan posisi mapping praktik dengan satelit (diferensial)lcd projector uniscreen projector unit ruang untuk menampilkan gambar dari praktik projector. ukuran layar approx. meter tipe layar motorized screen komputer unit ruang alat untuk menampilkan gambar. praktik processor min. cache, ram min. ddr4, storage min. tb, dvd rw, i o: usb port, hdmi dan vga port, serial port, audio in out, optical usb mouse and keyboard, layar https: jdih.kemdikbud.go.id standar kelengkapan dan luas ruang guru: tabel spesifikasi komponen bangunan utama disain dan kelengkapan inai luas luas yang diperhitungkan see per ruang guru pantry eh. ruang tamu sena sean he u07 he n gambar denah ruang guru ring pajak pda nun kan oop kaku nnannnnyon bnn bangun nas ( vivi tanah adi aa. gambar tampak samping ruang guru https: jdih.kemdikbud.go.id min. dengan resolusi min. 1366x768, operating system original. gps navigasi unit ruang alat untuk menentukan posisi praktik dengan satelit android operating system download apps from google play wireless connectivity t4" touchscreen display camera with video capabilities axis compass, bolometric altimeter worldwide baseman, maumere noaa weather radio, receiver multimedia playback supported utilized gps glass satellites, was kompetensi keahlian teknik konservasi sumber daya hutan ruang praktik kompetensi keahlian teknik konservasi sumberdaya hutan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: penginderaan jauh, penafsiran foto udara, fotogrametri, pengukuran dan pemetaan, kartografi, gis, dan tata guna lahan, konservasi daerah aliran sungai, fisiologi pohon, pengelolaan satwa liar, ekologi hutan, dan pelestarian alam. luas minimum ruang praktik kompetisi keahlian teknik konservasi sumberdaya?. kompetensi keahlian teknik konservasi sumberdaya hutan juga wajib memiliki akses hutan percobaan sebesar untuk menampung peserta didik. ruang dan lahan praktik kompetensi keahlian teknik konservasi sumber dayakonservasi sumber daya hutanbenkonservasi sumber dayakonservasi sumber daya hutan camera dsr unit ruang untuk menangkap gambar dari include with tele praktik objek pengamatan dari jarak jauh. zoom camera dsr: max resolution effective pixels video recording until 60p maps battery lithium ion tele aperture max tf focal length t200mm: tct lcd, fitur tracking, way poin. teropong unit ruang untuk memantau objek bergerak binokular praktik dari jarak jauh. perbesaran min 10x lensa objektif 42mm jangkauan tlm eye relief #15mm anti air dan anti kabut fitur night vision teropong unit ruang untuk memantau dan melakukan molecular praktik recording objek bergerak. integrated with mobile phone fitur video min fitur gambar min. support wifi connection jarak pandang t1km panjang teropong t15cm diameter lensa scm lcd projector unit ruang untuk memproyeksikan gambar praktik dari komputer pixel min. 1080p, lumen: ansi, waktu bertahan jam screen projector unit ruang untuk menampilkan gambar dari pam ukuran layar approx. meter tipe layar motorized screen teropong unit ruang alat untuk melihat benda jauh. (molecular) praktik termasuk tripod dioperasikan manual jarak pandang t1km panjang teropong t15cm diameter lensa scnotebook laptop unit ruang untuk mengolah data, kata dan praktik gambar. processor:alat bedah hewan unit ruang untuk kegiatan pembedahan pada praktik hewan bahan stainless steel alat alat terdiri dari scale (pisau bedah): scale blade (mata pisau bedah), gunting, inset anatomis, jarum bertangkai, kaca pembesar jaring serangga unit ruang untuk menangkap serangga praktik bahan kain kasa black panjang tangkai jaring diameter mulut jaring t30 panjang kantung jaring t60 kompetensi keahlian teknik rehabilitasi dan reklamasi hutan ruang praktik kompetensi keahlian teknik rehabilitasi dan reklamasi hutan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: pembinaan hutan, pengukuran hutan, perlindungan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, konservasi tanah dan air, agroforestry. luas minimum ruang praktik kompetensi keahlian teknik rehabilitasi dan reklamasiperlindungan hutan m?, laboratorium sistem pengindraan jauh dan gis dan ruang penyimpanan dan instruktur m. kompetensi keahlian teknik rehabilitasi dan reklamasi hutan juga wajib memiliki lahan percobaan pembibitan rumah kaca seluas minimal 48m? untuk peserta didik. https: jdih.kemdikbud.go.idrehabilitasi dan reklamasirehabilitasi dan reklamasi hutan laboratorium m? peserta kapasitas untuk peserta sistem didik didik. informasi spasial luas minimum adalah m. dan pemetaan hutan laboratorium m? peserta kapasitas untuk peserta didik. komputasi m? peserta kapasitas untuk peserta didik. lahan m? peserta kapasitas untuk peserta didik. percobaan tembi| didik luas minimum adalah m0. bitan rumah kaca ruang instruktur m? instruktur| luas instruktur adalah m?. dan penyimpanan kapasitas untuk orang. ris) luas penyimpananrehabilitasi dan reklamasirehabilitasi dan reklamasi hutan(jamban) untuk pria dan unit bangunan toilet (jamban) untuk wanita yang dibangun terpisah. desain toilet (jamban) memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas. kelengkapan utilitas toilet (jamban), untuk toilet (jamban) pria terdiri dari kloset duduk dan kloset jongkok atau sesuai kebutuhan, untuk toilet (jamban) wanita terdiri dari kloset duduk dan kloset jongkok atau sesuai kebutuhan, unit renoir untuk toilet (jamban) pria, unit tempat cuci tangan dilengkapi cermin dan tempat sampah, dan beberapa utilitas yang dapat digunakan bersama antara toilet (jamban):jamban dilengkapi pintu, yang dapat dikunci dari dalam dan membuka dalam, setiap pintu jamban dilengkapi gantungan pakaian tersedia sumber air bersih melalui dam maupun air tanah, dilengkapi10y6 dan bukaan ventilasi udara minimal dari luas toilet (jamban), untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal, dan.notebook unit untuk mengolah data, kata dan laptop ruanguntuk mengolah dan membuat ruanghttps: jdih.kemdikbud.go.id compass magnet unit ruang alat penentu jaringan penentu praktik arah water resistant sampaimini tractor unit ruang untuk mengolah tanah dan praktik pengkondisian lahan. berbahan bakar diesel house power max roda menggunakan ban. lift capacity min power steering fuel tank capacity min litre automatic unit ruang untuk menanam pohon secara planting machine praktik otomatis. for trees menanam tanaman dengan tinggi minimal kecepatan penanaman minimal tanaman jam root ball diameter3 m?) testing range: with printing function and with software, able connect computer for data storage.hypsometer unit ruang untuk mengukur tinggi pohon digital praktik mampu mengukur tinggi pohon max waterproof, fogproof measures actual distance, height, vertical separation, horizontal distance and angle alat angkut farm unit ruang untuk mengangkut peralatan praktik pertanian, pakan konsentrat dan lain lainpompa air unit ruang untuk irigasi praktik pompa air t4" dengan penggerak motor diesel dan selang air sedot maupun sisi buangan motor penggerak mesin diesel t8, sedimen sampler unit ruang untuk mengambil sampel tanah praktik air sungai body aluminium panjang t13 inches cm) pint bottle #500ml pengambil sampel t4. pon (2kg) termasuk tempat sample banding rod standard t1 banding sampel t1 inch cm) lubang sampel kuningan, variant autoklaf unit ruang untuk mensterilisasi suatu benda autoclave)alat ukur unit ruang digunakan untuk melakukan intensitas cahaya praktik pengujian kualitas air range: lux, lux, lux, lux. grain moisture unit ruang untuk mengukur kadar biji bijian meter praktik seperti: sereal, mai lei, benih sayuran, kedelai, bijisayuran, jagung, pakan, tepung dan sebagainyakompetensi keahlian teknologi produksi hasil hutan ruang praktik kompetensi keahlian teknologi produksi hasil hutan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: struktur sifat, serat dan kimia kayu, pengolahan kayu, pengolahan hasil hutan non kayu. luas minimum ruang praktik kompetensi keahlian teknologi produksi hasil hutan adalah untuk menampung peserta didik, yang meliputi: ruang laboratorium pengujian kayu m?, laboratorium pengeringan dan pengawetan kayu m?, laboratorium pengolahan hasil hutan non kayu m?, laboratorium penggergajian dan papan majemuk m?, dan ruang penyimpanan dan instruktur m?. kompetensi keahlian teknologi produksi hasil hutan juga wajib memiliki akses hutan percobaan minimal untuk menampung peserta didikologi produksi hasilologi produksi hasil hutan laboratorium m? peserta didik| kapasitas untuk peserta pengujian kayu didik. luas minimum adalah m?. laboratorium m? peserta didik| kapasitas untuk peserta pengeringan dan didik. pengawetan kayu luas minimum adalah me. lab pengolahan m? peserta didik| kapasitas untuk peserta hasil hutan non didik. kayu luas minimum adalah m. laboratorium m? peserta didik| kapasitas untuk peserta penggergajian didik. dan papan luas minimum adalah majemukologi produksi hasilologi produksi hasil hutan dilengkapi floor drain, sehingga tidak terjadi genangan air lantai toilet (jamban). spesifikasi bangunan spesifikasi bangunan toilet (jamban) sekolahtoilet (jamban) siswa guru tabel kelengkapan dan luas toilet siswa guru desain dan kelengkapan ruang ruang jamban luas personal bangunan: (575x3)# ,5x (3x per bangunan luas yang diperhitungkan: per bangunan oba sej gear low gambar denah toilet pria https: jdih.kemdikbud.go.id automatic trees unit ruang alat untuk menebang pohon harvested praktik secara otomatis. power: min. kapasitas beban: t10 ton panjang lengan jangkauan: dapat menebang pohon diameter cm. hand chainsaw unit ruang mesin gergaji untuk memotong praktik pohon atau cabang besar. engine: cylinder, stroke, air cooling displacement: approx. cc, rated output power: approx. kw, length blade: approx. chain pitch: gauge: relevant speed: approx. 7000rpm, idle speed: approx. 3000rpm. log hler unit ruang alat untuk mengangkut log dari praktik areal tebangan tempat penimbunan kayu. kapasitas ibs kapasitas panjang kayu sekitar 16ft. memiliki roda dari ban, dapat disambung dengan mobil excavator atau atv portable saw mill unit ruang alat untuk membuat log kayu praktik menjadi kayu gergajian. dapat membuat log dengan ketebalan horse power min., tct lcd, fitur tracking: way poin. notebook unit ruang untuk mengolah data, kata dan laptopcompass magnet unit ruang alat penentu jaringan penentu praktik arah. water resistant maxjem temaspiegel teleskop unit ruang alat untuk mengukur diameter digital caliper unit ruang untuk mengukur diameter pohon praktik range: 600mm resolution t0.01mm accuracy t0.06mm scale type: absolute electromagnetic linear encoder repeatability .01mm display: lcd data output: yes max. response speed: unlimited battery included bidang keahlian kemaritiman kompetensi keahlian nautika kapal penangkap ikan ruang praktik kompetensi keahlian nautika kapal penangkap ikanpenangkap ikan adalah m?. ruang praktik kompetensi keahlian nautika kapal penangkap ikan dilengkapi prasarana sebagaimana tercantum pada tabel https: jdih.kemdikbud.go.id ruang praktik kompetensi keahlian nautikapenangkap ikandan m? instruktur luas server adalah m?.. visual learning m? peserta didik kapasitas untuk peserta room didik. luas minimum adalah me. area kerja m? peserta didik kapasitas untuk peserta menjangkau peta didik. luas minimum adalah me. ruang bangsal m? peserta didik kapasitas untuk peserta dan kecakapan didik. bahari luas minimum adalah m?. ruang m? instruktur kapasitas untuk orangpenangkap ikanhttps: jdih.kemdikbud.go.idkapal latih set ruang untuk pengenalan kondisi kapal praktik yang sebenarnya serta kondisi alat pelayaran nyata. konfigurasi minimal ukuran kapal: panjang keseluruhan kapal loa): minimal panjang garis air lwl): minimal lebar kapal breath max): minimal tinggi sarat depth mld) minimal tinggi geladak h): minimal draft (d): minimal gross tonnage gt) dwt: minimal kapasitas kapal: tangki bahan bakar: min ton, tangki air tawar: ton, paskah ikan: minimal ton ukuran balok kontruksi: lunas luar tebal): cm, rumah: ,5x2m mesin kapal mesin utama: jumlah silinder: daya continue: pk putaran minimal rpm, mesin bantu, kapasitas generator: kva, tegangan: volt baling baling teknis: fixed pitch seller, bahan: kuningan, jumlah daun: (tiga), kemudi teknis: kemudi balas kemudi teknis: kemudi balas, sistem: hidrolik alat keselamatan: life jacket: minimal buah, life buoy: minimal buah, inflatable life raft: minimal alat alat isyarat bahaya: parachute signal: minimal buah, red hand flare: minimal buah, smoke signal: minimal buah, alat alat navigasi, radio ssb vhf: minimal buah, radar: minimal buah, gps: minimal1 buah, rdf: minimal buah, alat tangkap gill net, payang, rawai alat bantu penangkapan: power supply, net hler: minimal buah, line hler: minimal buaheeeeee lag leg aip a d let as. pas . kena aa. e' toilet putri :zz65m selasar gara rabat beton lan em). gambar denah toilet wanita https: jdih.kemdikbud.go.idangkatan (rat fesammkna manga.fish finder set ruang untuk mendeteksi lokasi praktik gerombolan ikan display: minimum inches color tft day view lcd basic range: meters meters, feet, fathom, passi brata can changed the system menu, range shift meters feet, fathom, passi brazil): display mode: high frequency k), low frequency k), dual and 50k display each), zoom and 50k zoom) and a scope display: frequency: output power and 200k h3z: pulse length rate: display end depth(m 1000j, pulse length(ms): rate(pulse min): max. input output data: nea0183:, transducer plastic thru hull, 200kh3z dual frequency.ntukan arah dan praktik haluan kapal dan mengambil jaringan suatu benda darat guna penentuan posisi kapal lauthttps: jdih.kemdikbud.go.idpipa ventilasi pipa sumur resapan bak pemeriksaan bak pemeriksaan pipa dari d4" tang bebas erna, tinggi ruang lumpur |: pee dag ank, mi, atau a13 ta! esa tayan bener ara laila ala ala gambar detail septic tank tutup beton pane mara merasa ai . san ray pasangan bat: asi lia na: kerikil ijuk pasangan bata lai dengan spasi kato tan sen ai bea eat kerikil ijuk 3part pasar ani ijuk aang aap gita taat arang per koral panas gambar detail sumur resapan https: jdih.kemdikbud.go.idpenangkap ikan ruang praktik kompetensi keahlian teknik kapal penangkap ikanluas minimum ruang praktik kompetensi keahlian teknik kapal penangkap ikan adalah untuk menampung peserta didik meliputi: bengkel teknik kapal m?, ship machinery operation (simulation) m0, ship electrical class m?, ruang instruktur m?, ruang penyimpanan mteknik kapal penangkap ikan dilengkapi prasaranakapal penangkap ikan bengkel teknik m? peserta didik kapasitas untuk peserta kapal didik. luas minimum adalah m?. ship machinery m? peserta didik kapasitas untuk peserta operation didik. simulation) luas minimum adalah m0. ship electrical m? peserta didik kapasitas untuk peserta class didik. luas minimum adalah m0. ruang instruktur| m? instruktur kapasitas untuk orang. luas minimum adalah m?. ruang m? instruktur kapasitas untuk orang. penyimpanan luas minimum adalah m0. tabel jenis, rasio, dan deskripsi standar perabot ruang praktik kompetensi keahlian teknikkapal penangkap ikan simulator set ruang digunakan untuk pengenalan operasi mesin praktik mengenai ruang mesin pada kapal ruang kapal, sistem pendingin, sistem mesin) ship mesin bantu, dan kelistrikan. machinery operation engine konfigurasi minimal room) simulator) perangkat keras minimum kapal simulator operasi mesin: ruang instruktur, untuk instruktur, handset, printer, proyektor, konsol mesin tunggal stasiun trainee, set komputer pribadi, unit handset, unit sistem jaringan, set cctv dan alat pemadam kebakaran perangkat lunak minimum kapal simulator operasi mesin: perangkat lunak instruktur, stasiun kontrol instruktur, perangkat lunak peserta dan stasiun trainee pemodelan kerja pemodelan sistem kontrol propulsi pekerjaan pemodelan mesin utama pekerjaan pemodelan sistem layanan pemodelan sistem kerja bantu presentasi kepada operator panel tiruan sistem simulasi pekerjaan pemodelan mesin induk pembangkit listrik presentasi informasi tentang mesin utama penyajian informasi tentang cara kerja elemen sistem mesin induk penyajian informasi bantuan kepada operator tentang pengertian parameter fungsi mesin induk. kontrol propulsi dan sistem pemantauan, sistem pembangkit listrik kapal, sistem utama, sistem bantu, modul visualisasi dan modul imitasi suara mesin dan alarm motor diesel set ruang digunakan untuk mengenal jenis multifungsi praktik jenis penggerak motor pada mesin kapal. konfigurasi minimal jumlah silinder: nilai kecepatan: hingga rpm daya minimal daya pompa bantu: kapasitas oli: minimal liter motor bensin set ruang digunakan untuk mengenal jenis kapal dan praktik jenis penggerak motor pada mesin perahu kapal. konfigurasi minimal daya: minimal tipe mesin air cooled tak ohv double cylinder twin), horizontal shaft volume silinder: minimal 650cc torsi: minimal kgf 2500rpm output: minimal rpm output net: minimal rpm starter electric starter kapasitas tangki oli: minimal liter sistem ignis cdi instalasi poros set ruang digunakan untuk pengenalan cara baling baling praktik kerja sistem baling baling pada kapal konfigurasi minimal bahan tubuh: baja tahan karat daya masukan: kecepatan masukan: rpm sudut kemudi: derajat pangkas sudut: derajat panjang:primary electrical set ruang digunakan sebagai perangkat lighting skills praktik untuk pelatihan perakitan assessment instalasi dan penerangan listrik training device tegangan rendah. input voltage 380v part list: workbench power part circuit breaker, contractor, set lights, key switch, emergency stop, uses.) measuring instruments voltmeter, meter, 3ph power meter, 1ph power meter.) tes linatap metal ld, baja ringan c75 tebal ( mm tangki air reng metal plesteran waterproof plat atap tebal 10cm senna ser mana kai plafon m1, balok u u ' ' '' a ## benny amalan bukaan tanpa kusen bukaan tanpa kusen balok s5. pintu cermin dinding bata a (aa dinding exterior dinding glossy pen don san keramik lantai anti slip dad (u| keton tah aan ana anna pondasi batu kali pena (aa aon kaa ja, ran kerana maa tea dani) mararalara'a o'a:o0 night61o mana gunakan aaa, tea aan gambar contoh potongan memanjang toilet pria https: jdih.kemdikbud.go.idmenggulung system, ac220v security cleavage protection (action current 30m manual digital winding counter input power: phase 220v4104 phase vt104x hz output power: 380v safety terminal output 220v safety terminal socket output 24v safety terminal output 0o 1a safety terminal output' recovery button module, instruction module, power adapter module, test line, cd, download line. sistem pelatihan set ruang digunakan sebagai perangkat pneumatik praktik untuk pelatihan elektro pneumatik elektro dasar dasar. basic electro sumber daya masukan ac220v pneumatic keluaran: 24v 3a training system)basic electro set ruang digunakan sebagai perangkat hydraulic praktik untuk pelatihan elektro hidrolik training system dasar. hydraulic power unit: work power 380v frequency safety rate limiting range min flow approx. min oil box volume approx. ltr gear pump system: motor pump using open shelf installation, structure compact, low noise, easy maintenance. part list: training table, hydraulic station, double acting hydraulic cylinder, throttle valve, one way throttle valve, pressure relief valve (directly activated), way splendid valve m), way splendid valve o), way splendid valve y), way splendid valve h), way splendid valve, way manual shuttle valves, speed regulator valve pilot relief valve, pressure relief valve (pilot activated), pilot pressure reducing valve, hydraulic control one way valve, one way valve, pressure relay, connector, five way connector, hydraulic distributor, glycemic pressure gauge, home .6m, home im, home .5m, power module, relay module, button switch module, power unit for hydraulic pump, photoelectric sensor, capacitive sensor, induction sensor, micro switch module (left), micro switch module (right), test line, toolkit, hydraulic simulation software. manual book, experiments module mesin bubut set ruang untuk pengenalan dan pelatihan manual late praktik pengerjaan benda kerja machine) menggunakan mesin bubut manual. swing over bed approx.esin ulir pipa set ruang untuk mengenalkan dan memberi pipe thread praktik keterampilan membuat ulir pada machine) pipa menggunakan pipe thread machine konfigurasi minimal tegangan v 380v dengan daya maksimal watt kecepatan rpm rentang pemrosesan: sampai dengan gerinda listrik set ruang untuk mengenalkan dan memberi tangan praktikdigital optical set ruang untuk alat ukur komponen yang measurement praktik relatif kecil. profile projector projection screen rotation range: x axis travel (mm) min. travel .001mm y axis travel (mm) (focusing) z axis travel (mm) min. travel .001mm x,y coordinate indicating value accuracy: v(34l um, lis measured length, unit mm) blok daya power set ruang merupakan mesin bantu yang block) praktik digunakan untuk menarik jaring pukat cincin dari dalam air atas deck kapal, bisa bertenaga hidrolik maupun listrik. konfigurasi minimal kapasitas ton, penggerak elektrik standar kapal long line purse seine mesin pedal set ruang untuk mengenalkan dan memberi pemotong plat praktik keterampilan memotong plat foot sharing menggunakan sharing machine. machine) konfigurasi minimal lebar minimal mampu sampai ketebalan hingga rentang jarak belakang: mesin gergajipita set ruang untuk mengenalkan dan memberi band saw praktik keterampilan memotong bahan machine) baku produksi menggunakan band saw machine. konfigurasi minimal kapasitas: melingkar hingga "), persegi panjang hingga 120x400 "x16") kecepatan blade: hz: kisaran mpm fpm, melingkar hingga "), persegi panjang hingga 150x190 "x7, " ), kecepatan blade: hz: kira kira. mpm fpm ukuran bilah: minimal mm, daya motor minimal kendali: bel las busur set ruang untuk mengenalkan dan memberi manual manual praktik keterampilan mengelas arc welding menggunakan las busur manual machine) sma arc welding machine). input voltage frequency current range rated duty cycle: mesin las mig set ruang untuk pekerjaan las jenis gma. (mig welding praktik machine konfigurasi minimal gma)) input voltage 380v current range rated duty cycle: mesin las tig set ruang untuk mengenalkan dan memberi gta) (tig praktik keterampilan mengelas welding machine menggunakan tig welding (gta)) machine input voltage frequency hz. current range rated duty cycle: mesin las unit ruang untuk mengenalkan dan memberi pemotong plasma praktik siswa keterampilan mengelas plasma menggunakan las plasma cutting cutting welding welding machine. machine) konfigurasi minimal input voltage 380v output current rated duty cycle: hand drill set ruang untuk mengebor atau melubangi praktik benda kerja. konfigurasi minimal: voltage: s0ohz input power: approx. atap metal ld, pan baja ringan c75 tebal tangki air f## reng metal plesteran waterproof plafon balok mi, kj bukaan tanpa kusen bukan tanpa kusen lan lok sama cermin keramik dining loss uk. x40cm aw! van cat dinding exterior ame yaa pdt a be lodeh ark eae raya aia bia landasan ton uts one sar daa asa tan ter nni sera rsa gkn ata sesi anya pondasi batu kali ds, (aan png dag (tn nota yaa (aa '.t bini petang gejala ana padanan gambar contoh potongan memanjang toilet wanita https: jdih.kemdikbud.go.id omm keynes chuck load speed: 2000rpm drilling capacity: steel: approx. 10mm, wood: approx. 20mm impact drill set ruang untuk mengebor atau melubangi praktik benda dengan hentakan. voltage: s0ohz input power: approx. 13mm key chuck load speed: 3000rpm multi function set ruang untuk menghaluskan permukaan tools praktik dengan berbagai macam jenis abrasi. voltage: s0ohz input power: approx. load speed: opm drill press set ruang untuk membuat lubang pada praktik benda kerja. voltage: input power: approx. max drilling capacity: approx. spindle travel: approx. spindle speednautika kapal niaga ruang praktik kompetensi keahlian nautika kapal niaganiaga adalah m?. ruang praktik kompetensi keahlian nautika kapal niaga dilengkapi prasarananiagam? instruktur luas server adalah m?. dan?. visual learning m? peserta didik| kapasitas untuk peserta room didik. luas minimum adalah me. area kerja m? peserta didik| kapasitas untuk peserta menjangkau peta didik. me. ruang bangsal m? peserta didik| kapasitas untuk peserta dan kecakapan didik. bahari luas minimum adalah me. ruang m? instruktur kapasitas untuk orang. mmm jan paramitaniaghttps: jdih.kemdikbud.go.idkerja praktik duduk pada saat melakukan bengkelbuah ruang ukuran memadai untuk tools praktik menyimpan peralatan. cabinetniagahttps: jdih.kemdikbud.go.iddengan echo praktik perjalanan kapal, mengukurmbangunan asrama siswa beserta kerabatnya asrama siswa dibangun satu lokasi dengan sekolah. kapasitas asrama siswa adalah untuk siswa dan dilengkapi kamar bagi kepala asrama. prasyarat utilitas ruangruang tamu: titik lampu, dan wilayah ruang dapur, toilet, dan tempat cuci minimal titik lampu. asrama dilengkapi buah meja dan kursi belajar, ranjang tidur bertingkat, lemari pakaian pintu) dan set meja kursi tamu. khusus kamar kepala asrama, dilengkapi tempat tidur, lemari pakai pintu) dan set meja kursi. dilengkapi dengan tempat sampah. tinjauan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan bukaan ventilasi cahaya minimal dan bukaan ventilasi udara minimal y60 dari luas bangunan asrama siswa, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal, sekolah harus menetapkan peruntukan asrama untuk siswa atau siswi, tidak dijadikan satu, apabila suatu sekolah mendapat alokasi untuk membangun (dua) unit asrama, maka bangunannya harus dibuat terpisah antara asrama siswa dan asrama siswi, dan ketersediaan jaringan air bersih dan listrik menjadi syarat pendukung pembangunan asrama siswa pada masing masing lokasi. cc. spesifikasi bangunan spesifikasi bangunan asrama siswa yang ditetapkan dalam petunjuk ini adalah mengacu pada peraturan dan https: jdih.kemdikbud.go.idmukan arah utara praktik dengan memanfaatkan hukum hukum fisika dasar, pengaruh gravitasi, dan rotasi bumi ,niaga ruang praktik kompetensi keahlian teknik kapal niagapendidikan anak usia dinitoilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta animasinya. cc.standar rehabilitasi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta kerabatnya sebagai berikut. rehabilitasi ruang kelas merupakan perbaikan untuk mengembalikan fungsi dan kualitas fisik bangunan kelas beserta kerabatnya dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan anak dalam beraktifitas. rehabilitasi ruang kelas minimal dengan tingkat kerusakan sedang. rehabilitasi rusak dilakukan terhadap bangunan dengan tingkat kerusakan lebih besar dari sampai dengan yo. rehabilitasi rusak berat dilakukan terhadap bangunan dengan tingkat kerusakan lebih besar dari sampai dengpas, atap metal roof tebal reng i d. komen ou tai net nn" tie ika aia a33 ea iai tai elev, ring balok vwb bb, h,, tag aga gambar contoh potongan memanjang asrama siswa standar kelengkapan dan luas asrama siswa: tabel kelengkapan dan luas asrama siswa desain dan kelengkapan unit luas (m2) ruang belajar ruang tidur kamar kepala asrama) kes https: jdih.kemdikbud.go.id jabatan fungsional pamongpamong budaya, perlu pengaturan mengenai petunjuk teknis jabatan fungsional pamong budaya, bahwa berdasar, instansi pembina jabatan fungsional pamong budaya mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis jabatan fungsional pamonglingkungan kementerian, tim penilai pusat bagi pimpinan tinggi madyahli madya, tim penilai unit kerja bagitim penilai unit kerja bagioutput kredit tugas pendukung budaya dengan adanya perencanaan laporan tingkat kerusakan pemugaran yang tepat sasaran pelaksanaanya dalam rangka pelindungan disetujui cagar budaya atasan langsung menyiapkan adanya benda cagar budaya laporan mahir dan atau penggandaan casting yang akan diduplikasi penyiapan surat tugas dan duplikasi benda adanya bahan dan peralatan laporan cagar budaya penggandaan casting dan penyiapan yang duplikasi benda cagar budaya disetujui atasan langsung melakukan penataan lingkungan cagar budaya yang laporan mahir dan atau lingkungan cagar tertata rapi dengan tetap pelaksanaan surat tugas budaya menonjolkan keberadaan cagar laporan budaya pelaksanaan yang disetujui atasan langsung melaksanakan adanya hasil kajian kerusakan laporan mahir dan atau konservasi cagar cagar budaya pelaksanaan surat tugas budaya adanya bahan dan peralatan laporan untuk melakukan konservasi pelaksanaan cagar budaya yang disetujui adanya dokumentasi cagar atasan budaya sebelum dilakukan langsung konservasi adanya hasil konservasi cagar budaya melaksanakan adanya hasil kajian laporan mahir dan atau penyelamatan cagar penyelamatan cagar budaya pelaksanaan surat tugas budaya output kredit tugas pendukung adanya perencanaan laporan penyelamatan cagar budaya pelaksanaan adanya bahan dan peralatan penyelamatan penyelamatan cagar budaya cagar budaya adanya tim penyelamatan cagar yang disetujui budaya atasan langsung menginventarisasi adanya daftar kegiatan pemotretan dokumen mahir dan atau kegiatan pemotretan cagar budaya yang informatif dan inventarisasi surat tugas cagar budaya sesuai dengan kondisi riil serta dokumen mendukung pelindungan cagar inventarisasi budaya yang disetujui atasan langsung mendokumentasikan adanya cagar budaya secara laporan mahir dan atau cagar budaya fisik baik dalam ruangan pendokumentas surat tugas maupun situs ian laporan adanya alat dan bahan untuk pendokumentas mendokumentasikan cagar ian yang budaya secara akurat disetujui atasan langsung melaksanakan adanya cagar budaya yang laporan mahir dan atau perekaman cagar memiliki informasi yang lengkap pelaksanaan surat tugas budaya melalui adanya alat dan bahan untuk laporan pembuatan video membuat video pelaksanaan yang disetujui atasan langsung output kredit tugas pendukung melaksanakan kesiapan materi pendidikan laporan penyelia dan atau pendidikan pendataan pendataan cagar budaya pelaksanaan surat tugas cagaran, objek pendidikan dan hasil penilaian melaksanakan kesiapan materi pendidikan laporan penyelia dan atau pendidikan penggunaan bahan dan pelaksanaan surat tugas penggunaan bahan peralatan inventarisasi cagar laporan dan peralatan budaya pelaksanaan inventarisasi cagar kelengkapan dan ketepatan yang disetujui budaya sasaran objek pendidikanekskavasi ekskavasi penyelamatan cagar pelaksanaan surat tugas penyelamatan cagar budaya laporan budayamedia pendidikan langsungnyelaman cagar air dengan kondisi yang tetap dokumen budaya bawah air sesuai dengan spesifikasinya kalibrasi yang disetujui atasan langsung melakukan pendidikan kesiapan materi pendidikan laporan penyelia dan atau registrasi cagar registrasi cagar budaya pelaksanaan surat tugasoutput kredit tugas pendukungmugaran cagar air dengan kondisi yang tetap dokumen budaya sesuai dengan spesifikasinya kalibrasi yang disetujui atasan langsung menguji bahan dan adanya hasil uji yang setidaknya dokumen penyelia dan atau peralatan konservasi memuat daftar bahan dan pengujian surat tugas cagar budaya peralatan konservasi cagar budaya dokumen yang diuji, keadaan, dan pengujian yang rekomendasi tindak lanjut disetujui atasan langsung mengkalibrasi adanya peralatan pembuatan peta dokumen penyelia dan atau peralatan pembuatan situasi bangunan, struktur, situs, kalibrasi surat tugas peta situasi dan sendiri pelestarian cagar dokumen bangunan, struktur, budaya yang tetap sesuai dengan kalibrasi yang situs, dan sendiri spesifikasinya disetujui atasan pelestarian cagar langsung budaya mengkalibrasi adanya peralatan pembuatan dokumen penyelia dan atau peralatan pembuatan gambar kondisi existing pelestarian kalibrasi surat tugas gambar kondisi cagar budaya yang tetap sesuai dokumen existing pelestarian dengan spesifikasinya kalibrasi yang cagar budaya disetujui atasan langsung output kredit tugas pendukungnggandaan duplikasi cagar budaya yang tetap laporan (casting) dan sesuai dengan spesifikasinya pelaksanaan duplikasi cagar yang disetujui budaya atasan langsung melakukan pendidikan kesiapan materi pendidikan laporan penyelia dan atau pelaksanaan pelaksanaan penataan supervisi surat tugas penataan lingkungan lingkungan cagar budaya laporan cagar budaya kelengkapan dan ketepatan pendidikan yang sasaran objek pendidikan disetujuimberikan adanya dokumen informasi laporan penyelia dan atau informasi penyelamatan cagar budaya yang pemberian surat tugas penyelamatan cagar reliabel, ended, informatif, dan informasi laporan budaya kepada diketahui oleh masyarakat luas pemberian masyarakat dalam informasi yang rangka pelindungan disetujui atasan langsungpendokumentasian pendokumentasian cagar pelaksanaan surat tugas cagar budaya budaya laporanlangsung media pendidikan kesesuaian pelaksanaan mendidikmotretan untuk duplikasi cagar budaya yang tetap dokumen mengetahui kondisi sesuai dengan spesifikasinya kalibrasi yang existing cagar budaya disetujui atasan langsung memberikan adanya video dokumentasicagar laporan penyelia dan atau informasi cagar budaya yang reliabel, ended, pemberian surat tugas budaya kepada informatif, dan diketahui oleh informasi laporan masyarakat melalui masyarakat luas pemberian pembuatan video informasi yang pendokumentasian disetujui oleh taman langsung memberikan adanya dokumen informasi data laporan penyelia dan atau informasi data pelestarian cagar budaya yang pemberian surat tugas pelestarian cagar informasi output kredit tugas pendukung budaya kepada reliabel, ended, informatif, dan laporan masyarakat dan diketahui oleh masyarakat luas pemberian stakeholders informasi yang disetujui atasan langsung menyusun adanya bahan pendidikan naskah pertama surat tugas. pendidikan pendataan cagar budaya penyusunan naskah pendataan cagar instrumen pendataan cagar penyusunan budaya budaya memuat sekurang yang disetujui kurangnya aspek jenis, bentuk, atasan langsung keperawatan dan lokasi cagar budaya sebagai sasaran. mengklasifikasi dan adanya rekapitulasi hasil naskah pertama tim dan atau mengolah hasil olahan data cagar budaya klasifikasi surat tugas pendataan cagar data cagar budaya yang naskah budaya informatif, akurat, dan klasifikasi yang terklasifikasi sesuai kebutuhan disetujui atasan keahlian langsung menyusun adanya bahan pendidikan studi naskah pertama surat tugas. pendidikan studi teknis pemeliharaan cagar| penyusunan naskah teknis pemeliharaan budaya penyusunan cagar budaya ketersediaan data arkeologi, yang disetujui data lingkungan, data atasan langsung kerusakan, data iklim. menyusun adanya bahan pendidikan naskah pertama surat tugas. pendidikan penataan penataan cagar budaya penyusunan naskah cagar budaya ketersediaan data arkeologi, penyusunan data lingkungan, data tanaman. yang disetujui atasan langsung output kredit tugas pendukung menyusun adanya bahan pendidikan naskah pertama surat tugas. pendidikan konservasi cagar budaya penyusunan naskah konservasi cagar ketersediaan hasil studi teknis penyusunan budaya konservasi cagar budaya yang disetujui atasan langsung melaksanakan adanya laporan hasil studi laporan pertama tim dan atau konservasi cagar teknis konservasi cagar budaya pelaksanaan surat tugas budaya yang informatif, relevan, dan laporan reliabel pelaksanaan hasil konservasi yang tepat yang disetujui sesuai dengan hasil studi teknis atasan langsung konservasi melakukan ended kesiapan data cagar budaya dokumen pertama tim dan atau penyelamatan dan yang akan dilakukan survey survei surat tugas pencarian cagar penyelamatan dan pencarian dokumen survey budaya cagar budaya yang disetujui kelengkapan dan ketepatan atasan langsung lokasi cagar budaya ketepatan metode ended, bahan dan peralatan survey penyelamatan dan pencarian cagar budaya kesesuaian pelaksanaan survey dengan rencana survei menyusun adanya sarana untuk ended naskah pertama surat tugas. pendidikan ended penyelamatan dan pencarian| penyusunan naskah penyelamatan dan cagar budaya penyusunan pencarian cagar ketersediaan pendidikan yang yang disetujui budaya valid dan reliable atasan langsung. output kredit tugas pendukung menyusun bahan dan adanya data cagar budaya yang dokumen pertama surat tugas. peralatan ekskavasi akan diekskavasi penyusunan dokumen cagar budaya kesiapan rencana ekskavasi penyusunan cagar budaya. yang disetujui tersedianya bahan dan atasan langsung peralatan sesuai rencana melakukan simulasi adanya mendidik penyelaman laporan pertama tim dan atau penyelaman cagar cagar budaya bawah air yang pelaksanaan surat tugas budaya bawah air setidaknya memuat peralatan laporan menyelam yang harus pelaksanaan digunakan, syarat kondisi yang disetujui pendidikan penyelam, yang boleh atasan langsung dan tidak boleh dilakukan sejak sebelum dan sesudah dilakukan penyelaman ketersediaan bahan dan peralatan simulasi yang operasional adanya data hasil simulasi penyelamatan cagar budaya bawah air yang reliabel, informatif dan relevan melakukan adanya rencana penyelaman laporan pertama tim dan atau penyelaman cagar cagar budaya bawah air yang| pelaksanaan surat tugas budaya bawah air actual, reliable dan informatif laporan adanya dokumen hasil pelaksanaan penyelaman yang ended, yang disetujui reliabel, dan informatif sesuai atasan langsung dengan rencana mengenaigian ketiga tim penilai dan sekretariat tim penilai tim penilai yang melakukan penilaian jabatan fungsional pamong budaya terdiri atasatau atasan langsung yang bertugaspamong budaya. susunan keanggotaan, unsur keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tim penilai angka kredit jabatan fungsional pamong budaya berpedoman kepada ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur negara yang mengatur mengenai jabatan fungsional pamong budaya. syarat untuk menjadi anggota tak meliputi: menduduki jabatan pangkat paling rendah sama dengan jabatan pangkat jabatan fungsional pamong budaya yang dinilai, output kredit tugas pendukung kondisi eksisting cagar budaya bawah air dokumen setidaknya memuat waktu penyelaman, nama cagar budaya bawah air, lokasi, kondisi fisik, dan foto menyusun adanya data cagar budaya yang naskah pertama surat tugas. pendidikan studi lengkap dan valid penyusunan naskah teknis pemugaran hasil observasi dalam rangka penyusunan cagar budaya studi teknis cagar budaya yang disetujui memuat sekurang kurangnya atasan langsung aspek arkeologi, dan aspek teknis dari cagar budaya sebagai sasaran. melakukan kajian adanya hasil kajian pemugaran naskah kajian pertama tim dan atau pemugaran cagar yang reliabel dan dapat surat tugas budaya dipertanggungjawabkan secara naskah arkeologis dan teknis penyusunan laporan hasil kajian sekurang yang disetujui kurangnya memuat tujuan, atasan langsung metode, ruang lingkup, sasaran, dan hasil analisis. menyusun adanya data cagar budaya yang naskah pertama surat tugas. pendidikan lengkap dan valid penyusunan naskah pendokumentasian hasil pendokumentasian cagar penyusunan cagar budaya budaya memuat sekurang yang disetujui kurangnya nama, jenis, ukuran, oleh atasan deskripsi, lokasi asal cagar langsung budaya, foto gambar. output kredit tugas pendukung melakukan kegiatan adanya media promosi yang laporan pertama dan atau promosi cagar budaya menarik dan informatif kegiatan surat tugas adanya laporan promosi yang laporan reliabel kegiatan yang laporan promosi setidaknya disetujui atasan memuat waktu pelaksanaan, langsung nama objek, media metode yang digunakan, sasaran, pendidikan keberhasilan. menyusun adanya data cagar budaya yang naskah pertama tim dan atau pendidikan penilaian lengkap dan valid penyusunan surat tugas cagar budaya untuk adanya bahan pendidikan naskah pemberian penilaian cagar budaya penyusunan kompensasi dan instrumen penilaian cagar yang disetujui insentif budaya memuat sekurang atasan langsung kurangnya aspek jenis, bentuk, bahan, keperawatan dan lokasi asal cagar budaya, penemu, perkiraan kompensasi dan insentif. menyusun metode adanya daftar cagar budaya naskah muda surat tugas. pendataan cagar metode pendataan cagar penyusunan naskah budaya budaya memuat jenis metode penyusunan dan cara pelaksanaannya, yang disetujui bahan dan peralatan. atasan langsung. menganalisis metode adanya hasil analisis yang naskah analisis muda tim dan atau inventarisasi cagar akuntabel surat tugas budaya hasil analisis setidaknya naskah analisis memuat metode inventarisasi, ang disetujui output kredit tugas pendukung metode analisis, isu atasan langsung permasalahan, dan saran rekomendasi (jika ada melakukan adanya laporan hasil naskah muda tim dan atau pengembangan pengembangan metode pengembangan surat tugas metode registrasi registrasi cagar budaya cagar budaya laporan minimal memuat sendiri pengembangan, media pengembangan, isu permasalahan, saran rekomendasi, metode registrasi cagar budaya sebelum dan sesudah dilakukan pengembangan mengkaji pemberian adanya data temuan cagar| naskah kajian muda surat tugas. kompensasi dan budaya yang akan dikaji. naskah kajian insentif atas temuan kesesuaian data dengan nilai yang disetujui cagar budaya pendidikan dan ekstrinsik cagar oleh atasan budaya. langsung naskah kajian sekurang kurangnya memuat tujuan, nilai penting cagar budaya, rekomendasi mengkaji metode adanya metode survey yang naskah kajian muda surat tugas. ended penyelamatan akan dikaji. naskah kajian dan pencarian cagar kesesuaian metode dengan yang disetujui budaya tujuan kajian atasan langsung naskah kajian sekurang kurangnya memuat tujuan, metode pendekatan, ruang output kredit tugas pendukung rekomendasi. menganalisis metode kesesuaian hasil analisis naskah analisis muda tim dan atau ekskavasi cagar dengan hasil ekskavasi surat tugas budaya naskah hasil analisis sekurang naskah analisis kurangnya memuat yang disetujui permasalahan metode atasan ekskavasi, tujuan, lokasi, hasil langsung. analisis, dan rekomendasi (jika ada melakukan adanya hasil kajian penelitian naskah muda tim dan atau pengembangan metode studi kelayakan pengembangan surat tugas metode studi pemugaran cagar budaya naskah kelayakan pemugaran naskah pengembangan minimal pengembangan cagar budaya memuat isu permasalahan, yang disetujui metode, hasil, saran atasan rekomendasi, metode studi langsung. kelayakan pemugaran cagar budaya menganalisis metode kesesuaian hasil analisis naskah analisis muda tim dan atau kegiatan pemugaran dengan metode pemugaran surat tugas cagar budaya cagar budaya naskah analisis naskah analisis sekurang yang disetujui kurangnya memuat oleh atasan permasalahan metode metode langsung. pemugaran cagar budaya, tujuan, metode pendekatan, hasil analisis, dan rekomendasi jika ada) output kredit tugas pendukung melakukan kajian adanya laporan hasil kajian naskah kajian muda tim dan atau pengembangan pengembangan metode surat tugas metode penataan penataan cagar budaya naskah kajian cagar budaya naskah kajian minimal memuat yang disetujui isu permasalahan, metode, hasil atasan kajian, rekomendasi, target yang langsung. ingin dicapai setelah dilakukan pengembangan mengembangkan adanya hasil kajian metode naskah muda tim dan atau metode penyelaman penyelaman cagar budaya pengembangan surat tugas cagar budaya bawah bawah air naskah air naskah pengembangan minimal pengembangan memuat, isu permasalahan, yang disetujui metode penyelaman cagar atasan budaya bawah air hasil kajian, langsung. rekomendasi, target sebelum dan sesudah dilakukan pengembangan melakukan kajian adanya laporan hasil kajian naskah kajian muda surat tugas pengembangan pengembangan metode naskah kajian metode pendokumentasian cagar yang disetujui pendokumentasian budaya atasan langsung cagar budaya naskah kajian minimal memuat isu permasalahan, metode, hasil kajian, rekomendasi, target yang ingin dicapai setelah dilakukan pengembangan promosi cagar budaya tujuan promosi cagar budaya pelaksanaan surat tugas output kredit tugas pendukung laporan hasil kajian minimal naskah kajian memuat tujuan, metode yang disetujui pendekatan, ruang lingkup, atasan langsung sasaran, dan rekomendasi memonitor dan adanya pendidikan monitoring laporan madya dan atau mengevaluasi dan evaluasi pendataan cagar pelaksanaan surat tugas pendataan cagar budaya yang tepat sasaran laporan budaya adanya laporan hasil monitoring pelaksanaan dan evaluasi yang disetujui laporan hasil monitoring dan atasan langsung evaluasi sekurang kurangnya memuat tujuan, metode pendekatan, ruang lingkup, sasaran, pendidikan dan hasil monitoring dan evaluasi mengkaji hasil kesesuaian hasil kajian dengan dokumen madya surat tugas. pelaksanaan tujuan monitoring dan evaluasi kajian dokumen kajian monitoring dan dokumen kajian sekurang yang disetujui evaluasi pendataan kurangnya memuat tujuan, atasan langsung cagar budaya metode pendekatan, ruang lingkup, sasaran, hasil, rekomendasi. menyusun konsep adanya hasil pelaksanaan dokumen madya surat tugas. rekomendasi monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen tindaklanjut hasil pendataan cagar budaya penyusunan pelaksanaan dokumen penyusunan memuat yang disetujui monitoring dan sekurang kurangnya analisis, atasan evaluasi pendataan hasil dan rekomendasi tindak langsung. cagar budaya lanjut. output kredit tugas pendukung menganalisis dan kesesuaian hasil analisis dan dokumen madya dan atau mendidik konsep konsep rekomendasi dengan analisis surat tugas rekomendasi hasil tujuan inventarisasi cagar dokumen inventarisasi cagar budaya analisis yang budaya adanya rekomendasi dan disetujui atasan rencana tindak lanjut hasil langsung inventarisasi cagar budaya rekomendasi dan rencana tindak lanjutngevaluasi hasil adanya pendidikan evaluasi dokumen madya dan atau registrasi cagar registrasi cagar budaya yang evaluasi surat tugas budaya tepat sasaran dokumen adanya hasil evaluasi evaluasi yang dokumen hasil evaluasi disetujui atasan sekurang kurangnya memuat langsung tujuan, metode pendekatan, ruang lingkup, sasaran, pendidikan dan hasil evalunded analisis surat tugas ended penyelamatan penyelamatan dan pencarian dokumen analisis yang output kredit tugas pendukung dan pencarian cagar cagar budaya yang tepat disetujui atasan budaya sasaran langsung adanya dokumen hasil analisis dan evaluasi dokumen hasil analisis dan evaluasi sekurang kurangnya memuat, isu permasalahan, tujuan, metode pendekatan, ruang lingkupkskavasi analisis surat tugas ekskavasi cagar cagar budaya yang tepat dokumen budaya sasaran analisis yang dokumen hasil analisis dan disetujui atasan evaluasi sekurang kurangnya langsung memuat isu, permasalahan, tujuan, metode pendekatan, ruang lingkup,pemugaran analisis surat tugas pemugaran cagar cagar budaya yang tepat dokumen budaya sasaran analisis yang dokumen analisis dan evaluasi disetujui atasan sekurang kurangnya memuat, langsung isu permasalahan, tujuan, metode pendekatan, ruang lingkup dan rekomendasi output kredit tugas pendukung mengevaluasi hasil adanya pendidikan evaluasi dokumen madya dan atau studi kelayakan hasil studi kelayakan evaluasi surat tugas pemugaran cagar pemugaran cagar budaya yang dokumen budaya tepat sasaran evaluasi yang dokumen hasil evaluasi disetujui atasan sekurang kurangnya memuat langsung permasalahan, tujuan, metode pendekatan, ruang lingkup, sasaran, pendidikan, hasil dan rekomendasi merancang kegiatan adanya rancangan kegiatan dokumen madya dan atau penyelaman cagar penyelaman cagar budaya bawah rancangan surat tugas budaya bawah air air yang komprehensif dan reliabel dokumen rancangan yang disetujui atasan langsung melakukan evaluasi adanya pendidikan evaluasi dokumen madya dan atau hasil penataan cagar hasil penataan cagar budaya pelaksanaan surat tugas budaya dokumen pelaksanaan dokumen evaluasi sekurang kurangnya pelaksanaan memuat permasalahan, tujuan, yang disetujui metode pendekatan, ruang atasan langsung lingkup, sasaran, instrument, hasil dan rekomendasi merancang, kesesuaian rancangan, naskah madya dan atau mengembangkan pengembangan metode, dan rancangan surat tugas metode, dan ended teknis konservasi cagar budaya naskah konservasi cagar dengan tujuan konservasi rancangan yang budaya cagar budaya disetujui atasan adanya naskah rancangan langsungmetode dan ended konservasi, dan rencana pengembangan merancang dan kesesuaian rancangan dan naskah madya dan atau mengembangkan pengembangan model dengan rancangan surat tugas model tujuan pendokumentasian naskah pendokumentasian cagar budaya rancangan yang cagar budaya adanya naskah rancangan dan disetujui atasan pengembangan model langsungumuskan kesesuaian rekomendasi dokumen utama dan atau rekomendasi tindak tindak lanjut hasil monitoring rumusan surat tugas lanjut hasil dan evaluasi dengan tujuan dokumen monitoring dan monitoring dan evaluasi rumusan yang evaluasi pendataan pendataan cagar budaya disetujui atasan cagar budaya adanya rekomendasi dan langsung rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pendataan cagar budaya rekomendasi dan rencana tindak lanjut sekurang kurangnya memuat permasalahan, tujuan, memiliki keahlian untuk menilai angka kredit jabatan fungsional pamong budaya, dan cc. dapat aktif melakukan penilaian. jumlah anggota tak sebagaimana dimaksud dalam yang tidak dapat dipenuhi dari pamong budaya maka anggota tak dapat diangkat dari pns lain yang memiliki kompetensi untuk menilai angka kredit pamong budaya. tak unit kerja yang belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan tak yang ditentukan, penilaian angka kredit pamong budaya dapat dimintakan kepada tim penilai pusat. pembentukan dan susunan anggotadanak unit kerjakak yang ikut dinilai, ketua tak dapat mengangkat anggota tak penggantitakoutput kredit tugas pendukung metode pendekatan, sasaran, rencana tindaklanjut. merumuskan adanya rekomendasi dan dokumen utama dan atau rekomendasi tindak rencana tindak lanjut hasil rumusan surat tugas lanjut hasil inventarisasi cagar budaya dokumen inventarisasi cagar kesesuaian hasil rumusan rumusan yang budaya rekomendasi dengan tujuan disetujui atasan inventarisasi langsung dokumen rumusanrumuskan grand kesesuaian grand design naskah utama dan atau design pelestarian pelestarian cagar budaya rumusan surat tugas cagar budaya dengan permasalahan dan naskah urusan kebutuhan pelestarian cagar yang disetujui budaya atasan langsungoutput kredit tugas pendukung merumuskan grand kesesuaian grand design naskah utama dan atau design pengelolaan pengelolaan cagar budaya rumusan surat tugas cagar budaya dengan permasalahan dan naskah kebutuhan pengelolaan cagar rumusan yang budaya disetujui atasan sekurang kurangnya memuat langsungmerumuskan pokok adanya dokumen pokok pokok naskah utama dan atau pokok pikiran pikiran kebudayaan daerah rumusan surat tugas kebudayaan daerah bidang cagar budaya yang tepat naskah bidang cagar budaya sasaran rumusan yang naskah rumusan memuat disetujui atasan sekurang kurangnya latar langsung belakang, tujuan, analisis, rumusan merancang dan kesesuaian rancangan dan naskah utama dan atau mengembangkan misi pengembangan misi pemajuan rancangan surat tugas pemajuan kebudayaan cagar budaya naskah kebudayaan bidang dengan tujuan pemajuan rancangan yang cagar budaya kebudayaan bidang cagar disetujui atasan budaya langsung adanya naskah rancangan dan pengembangan misi pemajuan kebudayaan bidang cagar budayaancang, kesesuaian rancangan, naskah utama dan atau mengembangkan pengembangan metode, dan rancangan surat tugas metode, dan ended ended pemajuan kebudayaan naskah pemajuan bidang cagar budaya dalam rancangan yang kebudayaan bidang lingkup nasional dan disetujui atasan cagar budaya dalam internasional dengan tujuan langsung lingkup nasional dan pemajuan kebudayaan bidang internasional cagar budaya adanya naskah rancangan, pengembangan metode, dan ended pemajuan kebudayaan bidang cagar dalam lingkup nasional dan internasional minimal memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan rencana pengembangan menyusun pedoman adanya pedoman pelestarian cagar naskah utama dan atau pelestarian cagar budaya yang tepat sasaran dan penyusunan surat tugas budaya komprehensif naskah penyusunan yang disetujui atasan langsung melaksanakan adanya hasil advokasi yang terukur laporan utama dan atau advokasi bidang dan menunjang pelindungan cagar pelaksanaan surat tugas cagar budaya budaya output kredit tugas pendukung laporan yang disetujui atasan langsung melakukan kegiatan adanya pendidikan laporan utama dan atau pemantauan dan pemantauan dan evaluasi| pelaksanaan surat tugas evaluasi pelestarian pelestarian cagar budaya laporan cagar budaya laporan hasil pemantauan dan pelaksanaan evaluasi sekurang kurangnya yang disetujui memuat tujuan, metode atasan langsung pendekatan, ruang lingkup, sasaran, pendidikan dan hasil pemantauan dan evaluasi merancang dan kesesuaian rancangan dan naskah utama dan atau mengembangkan pengembangan model rancangan surat tugas model pendokumentasian cagar naskah pendokumentasian budaya dengan tujuan rancangan yang cagar budaya terdokumentasi cagar budaya disetujui atasan adanya naskah rancangan dan langsung pengembangan modelpengembangan cagar budaya output kredit tugas pendukung menguji bahan adanya bahan dan peralatan yang dokumen penyelia dan atau dan peralatan akan diuji pengujian surat tugas laboratorium dokumen pengujian sekurangnya dokumen keterampilan cagar budaya memuat jenis, metode, hasil dan pengujian yang dalam rangka rekomendasi disetujui atasan kajian langsung menganalisis hasil adanya hasil uji laboratorium yang dokumen pertama dan atau uji laboratorium akan dianalisis analisis surat tugas cagar budaya dokumen analisis sekurangnya dokumen memuat metode, analisis, hasil dan analisis yang rekomendasi disetujui atasan langsung melakukan kajian adanya data kerusakan yang akan dokumen pertama dan atau konservasi cagar dikaji. pelaksanaan surat tugas budaya kesesuaian kajian dengan tujuan dokumen konservasi. pelaksanaan dokumen pelaksanaan sekurang yang disetujui keahlian kurangnya memuat tujuan, atasan langsung metode pendekatan, ruang lingkup, sasaran, hasil, rekomendasi melakukan kajian adanya metode analisis hasil uji naskah kajian muda surat tugas. pengembangan laboratorium cagar budaya. naskah kajian metode analisis kesesuaian kajian dengan tujuan yang disetujui hasil uji analisis atasan langsung laboratorium naskah kajian sekurang kurangnya cagar budaya memuat tujuan, metode pendekatan, ruang lingkup, sasaran, hasil, rekomendasi output kredit tugas pendukung melakukan kajian adanya metode konservasi cagar naskah kajian muda surat tugas. pengembangan budaya. naskah kajian metode konservasi kesesuaian kajian dengan tujuan yang disetujui cagar budaya pengembangan. oleh atasan naskah kajian sekurang kurangnya langsung memuat tujuan, metode pendekatan, ruang lingkup, sasaran, hasil, saran mengevaluasi adanya hasil analisis laboratorium dokumen madya dan atau hasil analisis cagar budaya yang akan dievaluasi evaluasi surat tugas laboratorium kesesuaian antara hasil evaluasi dokumen cagar budaya dengan pendidikan dan hasil analisis evaluasi yang dokumen evaluasi sekurangnya disetujui atasan memuat instrument, metode, analisis, langsung hasil dan rekomendasi menganalisis dan adanya hasil kajian konservasi cagar dokumen madya dan atau mengevaluasi budaya yang akan dianalisis dan analisis surat tugas hasil kajian dievaluasi dokumen konservasi cagar kesesuaian antara hasil analisis dan analisis yang budaya evaluasi dengan pendidikan dan hasil disetujui atasan kajian langsung dokumen analisis sekurangnya memuat instrument, metode, analisis, hasil dan rekomendasi menyusun konsep adanya konsep pedoman kemitraan dokumen madya dan atau pedoman bidang pelestarian cagar budaya penyusunan surat tugas kemitraan dokumen penyusunan memuat dokumen bidang pelestarian sekurang kurangnya tujuan, sasaran, penyusunan cagar budaya metode, hasil dan saran yang disetujui atasan langsung output kredit tugas pendukung melakukan kajian adanya daftar cagar budaya. yang laporan madya surat tugas. valuasi terhadap akan dikaji variasinya pelaksanaan laporan harga cagar kesesuaian kajian dengan tujuan pelaksanaan budaya valuasi yang disetujui laporan pelaksanaan sekurang atasan langsung kurangnya memuat latar belakang, tujuan, metode pendekatan, ruang lingkup, sasaran, hasil, rekomendasi merumuskan adanya hasil valuasi terhadap nilai naskah utama dan atau rekomendasi cagar budaya rumusan surat tugas valuasi terhadap kesesuaian rekomendasi dengan hasil naskah nilai cagar budaya valuasi rumusan yang naskah rumusan memuat sekurang disetujui atasan kurangnya latar belakang, tujuan, langsung sasaran, ruang lingkup, rekomendasi merumuskan adanya pedoman penilaian untuk naskah utama dan atau rekomendasi ganti rugi, kompensasi dan akuisisi rumusan surat tugas subtansi sebagai cagar budaya naskah bahan masukan kesesuaian rekomendasi dengan rumusan yang dalam pedoman penilaian disetujui atasan penyusunan naskah rumusan memuat sekurang langsung kebijakan terkait kurangnya latar belakang, tujuan, pedoman sasaran, ruang lingkup, rekomendasi penilaian untuk ganti rugi, kompensasi, dan akuisisi cagar budaya output kredit tugas pendukung melaksanakan adanya hasil kemitraan pelestarian laporan utama dan atau pemantauan dan cagar budaya pelaksanaan surat tugas evaluasi kesesuaian antara hasil pemantauan laporan kemitraan dan evaluasi dengan pendidikan pelaksanaan pelestarian cagar laporan pelaksanaan sekurangnya yang disetujui budaya memuat latar belakang, tujuan, atasan langsung sasaran, hasil, manfaat dan rekomendasi merancang adanya bahan pelestarian dan naskah utama dan atau pendidikan pengelolaan cagar budaya yang akan rancangan surat tugas regulasi teknis dirancang naskah pelestarian dan kesesuaian antara hasil rancangan rancangan yang pengelolaan cagar dengan tujuan pelestarian dan disetujui atasan budaya pengelolaan cagar budaya langsung naskah rancangan memuat sekurang kurangnya latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, hasil dan rekomendasi pemanfaatan cagar budaya output kredit tugas pendukung menyusun adanya bahan publikasi cagar budaya dokumen mahir surat tugas. bahan publikasi dokumen penyusunan memuat penyusunan dokumen keterampilan cagar budaya sekurang kurangnya hasil penyusunan yang disetujui atasan langsung output kredit tugas pendukung menyusun adanya bahan pameran cagar budaya dokumen mahir surat tugas. bahan pameran dokumen penyusunan memuat penyusunan dokumen cagar budaya sekurang kurangnya hasil penyusunan yang disetujui oleh atasan langsung. memvalidasi adanya bahan publikasi cagar budaya dokumen penyelia dan atau bahan publikasi kesesuaian antara bahan publikasi validasi surat tugas cagar budaya dengan data dan kebutuhan dokumen dokumen validasi sekurang kurangnya validasi yang memuat hasil dan saran perbaikan disetujui atasan langsung melakukan adanya bahan dan peralatan pameran laporan penyelia dan atau pendidikan yang akan supervisi pelaksanaan surat tugas penggunaan kesesuaian antara hasil pendidikan laporan bahan dan dengan data penggunaan bahan dan pelaksanaan peralatan peralatan yang disetujui pameran cagar laporan pelaksanaan sekurang atasan budaya kurangnya memuat latar belakang, langsung tujuan, sasaran, hasil dan saran perbaikan menyusun adanya bahan informasi cagar budaya dokumen pertama surat tugas. pendidikan kesesuaian antara pendidikan dengan penyusunan dokumen bahan informasi tujuan pemberian informasi penyusunan keahlian cagar budaya dokumen penyusunan memuat yang disetujui sekurang kurangnya hasil oleh atasan langsung penyampaian yang lengkap pelaksanaan surat tugas output kredit tugas pendukung informasi cagar kesesuaian antara bahan informasi laporan budaya dengan tema penyampaian informasi pelaksanaan laporan pelaksanaan sekurang yang disetujui kurangnya memuat latar belakang, atasan tujuan, sasaran, jumlah orang, hasil langsung dan saran perbaikan menyusun adanya bahan informasi cagar budaya dokumen madya surat tugas. bahan informasi kesesuaian antara bahan informasi penyusunan dokumen cagar budaya dengan tujuan pemberian informasi penyusunan dokumen penyusunan memuat yang disetujui sekurang kurangnya, hasil dan atasan rekomendasi langsung. menyusun adanya bahan hasil kajian revitalisasi dokumen madya surat tugas. analisis hasil cagar budaya penyusunan dokumen kajian kesesuaian antara hasil analisis penyusunan revitalisasi cagar pedoman dengan tujuan kajian yang disetujui budaya revitalisasi cagar budaya atasan dokumen penyusunan memuat langsung. sekurang kurangnya, hasil dan rekomendasi menyusun adanya bahan hasil kajian adaptasi dokumen madya surat tugas. analisis hasil cagar budaya penyusunan dokumen kajian adaptasi kesesuaian antara hasil analisis penyusunan cagar budaya dengan tujuan adaptasi cagar budaya yang disetujui dokumen penyusunan memuat atasan sekurang kurangnya, hasil dan langsung. rekomendasi menyusun adanya bahan pedoman kebijakan dokumen madya surat tugas. konsep pedoman perizinan pemanfaatan cagar budaya penyusunan dokumen kebijakan penyusunan sekretariat tak pusatkepala biro yang menyelenggarakan fungsi bidang sumber daya manusia sekretariat jenderal kementerian, sekretariat tak unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf dipimpin oleh pejabat struktural paling rendah pejabat tinggi pratama yang menangani kesekretariatan lingkungan direktorat jenderal pada kementerian dan atau pejabat struktural paling rendah pejabat tinggi pratama yang menangani kepegawaian lingkungan instansi pemerintah, anggota tak pusat dan sekretariat tak pusat diangkat oleh menteri. anggota tak dan sekretariat tak unit kerja lingkungan direktorat jenderal pada kementerian diangkat oleh direktur jenderal. anggota tak dan sekretariat tak unit kerja lingkungan instansi pemerintah diangkat oleh paling rendah pejabat tinggi pratama. masa jabatan anggota tak dan sekretariat tak selama (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. usulantak paling lambat (satu) bulan sebelum habis masa jabatan tak yang akan diganti.belum dimulainya masa jabatan tak. output kredit tugas pendukung perizinan kesesuaian antara pedoman dengan yang disetujui pemanfaatan tujuan kebijakan perizinan atasan cagar budaya dokumen penyusunan memuat langsung sekurang kurangnya, hasil dan rekomendasi menyusun adanya bahan pedoman promosi dokumen madya surat tugas. konsep pedoman cagar budaya penyusunan dokumen promosi cagar kesesuaian antara pedoman dengan penyusunan budaya tujuan promosi yang disetujui dokumen penyusunan memuat atasan sekurang kurangnya, hasil dan langsung rekomendasi menyusun grand adanya bahan grand design model naskah utama dan atau design model promosi cagar budaya penyusunan surat tugas promosi cagar kesesuaian antara grand design naskah budaya dengan tujuan dan kebutuhan penyusunan promosi yang disetujui naskah penyusunan memuat atasan sekurang kurangnya latar belakang, langsung tujuan, sasaran, ruang lingkup, metode, hasil dan rekomendasi pembinaan cagar budaya output kredit tugas pendukung menyusun adanya bahan pembinaan dan fasilitasi dokumen penyelia surat tugas. konsep bahan bidang cagar budaya penyusunan dokumen keterampilan pembinaan dan dokumen penyusunan memuat penyusunan fasilitasi cagar sekurang kurangnya latar belakang, yang disetujui budaya tujuan, sasaran dan hasil. atasan langsung output kredit tugas pendukung melakukan adanya bahan materi kerusakan yang laporan penyelia dan atau pemugaran cagar akan dipugar pelaksanaan surat tugas budaya dengan kesesuaian antara hasil pemugaran laporan tingkat dengan rencana pelaksanaan kerusakan laporan pelaksanaan memuat sekurang yang disetujui kurangnya latar belakang, tujuan, atasan langsung sasaran, hasil dan saran tindaklanjut menyusun adanya bahan pembinaan dan fasilitasi dokumen pertama surat tugas. rencana program bidang cagar budaya penyusunan dokumen pembinaan dan dokumen penyusunan memuat penyusunan fasilitasi sekurang kurangnya latar belakang, yang disetujui bidang cagar tujuan, sasaran dan hasil. atasan langsung budaya adanya bahan instrument pendataan cagar budaya instrument pendataan cagar budaya memuat sekurang kurangnya aspek jenis, bentuk, keperawatan dan lokasi cagar budaya sebagai sasaran. keahlian melakukan adanya rencana pembinaan dan fasilitasi dokumen pertama dan atau pembinaan dan bidang cagar budaya yang reliable pelaksanaan surat tugas fasilitasi kesesuaian antara pembinaan dan dokumen bidang cagar fasilitasi dengan rencana pelaksanaan budaya dokumen pelaksanaan sekurangnya yang disetujui memuat hasil dan saran perbaikan oleh atasan langsung menyusun adanya bahan kemitraan bidang dokumen pertama surat tugas. bahan kemitraan pelestarian cagar budaya penyusunan dokumen bidang dokumen penyusunan memuat penyusunan pelestarian cagar sekurang kurangnya hasil dan saran yang disetujui budaya atasan langsung output kredit tugas pendukung menganalisis adanya program pembinaan dan fasilitasi dokumen muda dan atau rencana program bidang cagar budaya analisis surat tugas pembinaan dan kesesuaian hasil analisis dengan rencana dokumen fasilitasi program analisis yang bidang cagar dokumen analisis memuat sekurang disetujui atasan budaya kurangnya hasil dan saran langsung melakukan adanya bahan materi pembinaan dan dokumen muda surat tugas. kajian fasilitasi bidang cagar budaya. pelaksanaan dokumen pelaksanaan kesesuaian bahan materi dengan tujuan pelaksanaan pembinaan dan pembinaan dan fasilitasi yang disetujui fasilitasi dokumen pelaksanaan sekurang atasan langsung bidang cagar kurangnya memuat hasil dan saran budaya perbaikan. melakukan adanya bahan materi kemitraan yang dokumen muda surat tugas. kajian akan dikaji. pelaksanaan dokumen pengembangan kesesuaian bahan materi dengan tujuan pelaksanaan metode kemitraan. yang disetujui kemitraan dokumen pelaksanaan sekurang atasan bidang kurangnya memuat, hasil dan saran pelestarian cagar perbaikan. budaya mengevaluasi adanya program pembinaan dan fasilitasi dokumen madya dan atau program bidang cagar budaya evaluasi surat tugas pembinaan dan kesesuaian antara hasil evaluasi dengan dokumen fasilitasi instrument evaluasi yang bidang cagar dokumen evaluasi sekurangnya memuat disetujui atasan budaya latar belakang, tujuan, sasaran, hasil, langsung dan rekomendasi. output kredit tugas pendukung melaksanakan adanya hasil advokasi, bimbingan dan laporan utama dan atau pemantauan dan konsultasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan surat tugas evaluasi pelestarian cagar budaya laporan pelaksanaan kesesuaian antara hasil pemantauan dan pelaksanaan advokasi, evaluasi dengan pendidikan yang disetujui bimbingan dan laporan pelaksanaan sekurangnya atasan langsung konsultasi memuat latar belakang, tujuan, sasaran, kepada hasil, manfaat dan rekomendasi. masyarakat tentang pelestarian cagar budaya melakukan adanya rencana program pembinaan laporan utama dan atau koordinasi untuk sumber daya cagar budaya yang pelaksanaan surat tugas penyusunan terukur, valid dan reliabel laporan rencana program kesesuaian antara sasaran koordinasi pelaksanaan pembinaan dengan rencana program laporan yang disetujui sumber daya pelaksanaan sekurangnya memuat latar atasan langsung cagar budaya belakang, tujuan, hasil, dan rekomendasi penjelasan: jumlah, dan kondisi. dilengkapi foto atau video pengoperasian alat kebutuhan atau tujuan pembuatan peta, termasuk skala perbandingan tujuan pembuatan gambar, termasuk skala perbandingan bangunan eksisting dilengkapi dengan foto kegiatan sebelum, selama dan sesudah kegiatan kegiatan dan umpan balik dari peserta dilengkapi dengan materi dari informasi yang diberikan serta foto kegiatan pendaftaran (dalam register kemusnahan penyelamatan dapat dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasabahan dan peralatan ended, daftar sdm serta foto kegiatan, temuan dan lokasi temuan nilai budaya pelindungan nilai budaya output kredit tugas pendukung memetakan adanya olahan data peta aspek aspek dokumen pertama dan atau aspek aspek nilai nilai budaya sesuai dengan undang pemetaan surat tugas budaya yang ada undang tentang pemajuan dari pimpinan masyarakat kebudayaan instansi unit dokumen pemetaan aspek aspek nilai kerja budaya harus sesuai dengan data lain ang relevan dan kondisi riil. mengkategorikan adanya kumpulan data dan informasi dokumen pertama dan atau jenis, bentuk dan pelindungan nilai budaya yang telah kategori jenis, surat tugas instrument data dikategorikan bentuk dan dari pimpinan teknis olahan data kategori pelindungan nilai instrument data instansi unit pelindungan nilai budaya sekurang kurangnya terdiri dari teknis kerja budaya jenis, bentuk, dan instrumen data pelindungan keahlian teknis nilai budaya menyusun konsep adanya konsep bahan dan materi naskah pertama dan atau bahan dan materi pendataan inventarisasi dan penyusunan surat tugas pendataan invent dokumentasi nilai budaya yang tersusun dari pimpinan animasi dan kesesuaian antara konsep bahan dan instansi unit dokumentasi nilai materi pendataan inventarisasi dengan kerja budaya dokumentasi nilai budaya laporan pendataan inventarisasi dan dokumentasi nilai budaya menganalisis jenis kesesuaian dokumen analisis dengan laporan analisis pertama dan atau dan bentuk bahan data jenis dan bentuk bahan pemetaan surat tugas pemetaan nilai laporan hasil analisis sekurang dari pimpinan budaya kurangnya memuat jenis dan bentuk instansi unit bahan, tujuan, metode pendekatan, kerja output kredit tugas pendukung man nan kesimpulan. review bahan adanya bahan dokumentasi dan publikasi dokumen pertama dan atau dokumentasi dan nilai budaya yang akan review review surat tugas publikasi nilai dokumen review sekurang kurangnya dari pimpinan budaya memuat bahan dokumentasi dan instansi unit publikasi, tujuan, metode pendekatan, kerja sasaran, waktu, hasil review dan kesimpulan. memverifikasi adanya data bahan registrasi organisasi dokumen pertama dan atau bahan registrasi nilai budaya verifikasi surat tugas organisasi nilai kesesuaian dengan data lain yang dari pimpinan budaya relevan. instansi unit kesesuaian data dengan kondisi terkini kerja adanya perbandingan sebelum dan sesudah verifikasi. menganalisis adanya aspek aspek nilai budaya yang laporan analisis muda dan atau aspek aspek nilai dianalisis surat tugas budaya yang ada kesesuaian hasil analisis dengan data dari pimpinan masyarakat aspek aspek nilai budaya instansi unit laporan hasil analisis sekurang kerjayempurnakan adanya konsep bahan dan materi dokumen muda dan atau konsep bahan dan informasi nilai budaya yang penyempurnaan surat tugas materi informasi disempurnakan dari pimpinan nilai budaya dokumen penyempurnaan sekurang instansi unit kurangnya memuat: bahan dan materi kerja output kredit tugas pendukung nilai budaya, tujuan, metode penyempurnaan dan kesimpulan. mengkaji konsep kesesuaian hasil yang dikaji dengan laporan kajian muda dan atau bahan dan materi tujuan pemetaan nilai budaya. surat tugas pendataan invent laporan hasil kajian sekurang kurangnya dari pimpinan animasi dan memuat tujuan, metode pendekatan, instansi unit dokumentasi nilai ruang lingkup, sasaran, waktu, dan hasil kerja budaya analisis menyusun adanya kisi kisi pendidikan minimal dokumen muda dan atau pendidikan memuat: standar, pendidikan, bentuk penyusunan surat tugas pemetaan nilai pendidikan, jumlah, dan responden. dari pimpinan budaya kesesuaian pendidikan dengan kisi kisi. instansi unit kesesuaian jenis pendidikan dengan kerja metode pengumpulan data. menyusun konsep adanya data base nilai budaya yang akan dokumen muda dan atau pemanfaatan data disusun konsep pemanfaatannya pengusulan surat tugas base nilai budaya dokumen pengusulan sekurang dari pimpinan kurangnya memuat jenis dan bentuk data instansi unit base, tujuan, metode pendekatan, kerja sasaran, waktu, konsep pemanfaatan dan kesimpulan. menganalisis adanya bahan, dokumentasi dan laporan analisis muda dan atau kebutuhan bahan publikasi yang dibutuhkan untuk surat tugas dokumentasi dan dianalisis dari pimpinan publikasi kesesuaian hasil analisis dengan instansi unit kebutuhan bahan, dokumentasi dan kerja publikasi laporan hasil analisis sekurang kurangnya memuat jenis dan bentuk output kredit tugas pendukung bahan, tujuan, metode pendekatan, eee kesimpulan. melakukan adanya organisasi nilai budaya yang laporan muda dan atau pendidikan teregistrasi dan supervisi supervisi surat tugas registrasi pedoman sekurang kurangnya memuat dari pimpinan organisasi nilai pendahuluan, tujuan, hasil yang instansi unit budaya diharapkan, materi, sasaran, sendiri kerja kegiatan, waktu, petugas, dan pelaporan supervisi menyimpulkan adanya penyebaran informasi nilai dokumen madya dan atau hasil penyebaran budaya yang disimpulkan simpulan surat tugas informasi nilai dokumen simpulan sekurang kurangnya dari pimpinan budaya memuat informasi nilai budaya, tujuan, instansi unit metode pendekatan, sasaran, waktu, kerja hasil penyebaran dan kesimpulan. mengevaluasi adanya hasil pendataan inventarisasi dan laporan madya dan atau hasil dokumen nilai budaya yang dievaluasi evaluasi surat tugas pendataan invent laporan evaluasi sekurang kurangnya dari pimpinan animasi dan memuat permasalahan instansi unit dokumentasi nilai pendataan inventarisasi dan dokumen kerja budayanitor adanya data base nilai budaya yang laporan madya dan atau database nilai monitor monitoring surat tugas budaya laporan evaluasi sekurang kurangnya dari pimpinan memuat permasalahan instansi unit pendataan inventarisasi dan dokumen kerja output kredit tugas pendukungdifikasi adanya modifikasi metode dan ended dokumen madya dan atau metode dan dokumentasi dan publikasi nilai budaya modifikasi surat tugas ended dokumen modifikasi memuat metode dari pimpinan dokumentasi dan dokumentasi dan publikasi, tekhnik instansi unit publikasi nilai dokumentasi dan publikasi nilai budaya, kerja budaya hasil modifikasi dan kesimpulan memonitor adanya organisasi nilai budaya laporan madya dan atau penerapan metode adanya metode registrasi nilai budaya monitoring surat tugas registrasi instrument monitoring dari pimpinan organisasi nilai laporan monitoring sekurang kurangnya instansi unit budaya memuat organisasi yang terdaftar, kerja metode registrasi, tujuan, sasaran, waktu, hasil monitoring dan rekomendasilestarian nilai adanya kajian untuk penyusunan grandanggota tak diberhentikan dari jabatannya apabila: habis masajabatan, mengundurkan diri dari tak, tidak memenuhi syarat lagi sebagai tak, dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atauhabis masajabatan, mengundurkan diri, cc.tak pusat bertugas: membantu pejabat pimpinan tinggi madya dalam menetapkan angka kredit: pamong budaya ahli utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang iv d, dan pamong budaya ahli utama, pangkat pembina utama, golongan ruang iv e, lingkungan kementerian: dan melaksanakan tugas tugas relevan lainnya yang diberikan oleh menteri atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat pejabat pimpinan tinggi madya. tak unit kerja bertugas: membantu pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kebudayaan dalam menetapkan angka kredit pamong budaya ahli madya, pangkat pembina, golongan ruang iv a sampai dengan pamong budaya ahli madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang iv c lingkungan instansi pemerintah, membantu pejabat pimpinan tinggi pratama dalam output kredit tugas pendukung samaran donasi sasaran, waktu, dan hasil.ngelolaan nilai adanya kajian untuk penyusunan grand,isi pemajuan kebudayaan bidang nilai rancangan dan surat tugas misi pemajuan budaya pengembangan dari pimpinan kebudayaan dokumen rancangan dan pengembangan instansi unit bidang nilai sekurang kurangnya memuat latar kerja budayrumusan tindak laporan utama dan atau kegiatan lanjut kebijakan pemajuan kebudayaan kegiatan surat tugas perumusan tindak bidang nilai budaya dari pimpinan lanjut kebijakan laporan kegiatan sekurang kurangnya instansi unit pemajuan memuat latar belakang, tujuan, kerja kebudayaan kerangka pikiran, bidang nilai strategi metode ended, ruang lingkup, budaya sasaran, waktu, dan hasil. output kredit tugas pendukung melakukan adanya kegiatan perumusan kebijakan laporan utama kegiatan strategis pelestarian nilai budaya kegiatan dan atau perumusan laporan kegiatan sekurang kurangnya surat tugas kebijakan memuat latar belakang, tujuan, dari strategis kerangka pikiran, pimpinan pelestarian nilai strategi metode ended, ruang lingkup, instansi uni budaya sasaran, waktu, dan hasil. kerja paparan materi rumusan kebijakan menganalisis adanya hasil analisis program laporan analisis utama dan atau program pelestarian nilai budaya surat tugas pelestarian nilai kesesuaian hasil analisis dengan tujuan dari pimpinan budaya program pelestarian nilai budaya instansi unit laporan hasil analisis sekurang kerja kurangnya memuat tujuan, metode pendekatan, ruang lingkup, sasaran, waktu, dan hasil analisis. melakukan adanya hasil kajian pedoman pelestarian laporan utama kegiatan nilai budaya kegiatan dan atau pengkajian kesesuaian hasil kajian dengan surat tugas pedoman pedoman pelestarian nilai budaya dari pelestarian nilai laporan hasil kajian sekurang pimpinan budaya kurangnya memuat tujuan, instansi uni metode pendekatan, ruang lingkup, kerja sasaran, waktu, dan hasil analisis. hasil kajian pengembangan nilaisusunan konsep bahan dan dokumen pertama dan atau bahan dan materi materi informasi nilai budaya. penyusunan surat tugas informasi nilai kesesuaian konsep bahan dan materi dari pimpinan budaya informasi nilai budaya. instansi unit kesesuaian jenis konsep bahan dan kerja materi informasi nilai budaya. mengkategorikan adanya kumpulan data dan informasi dokumen pertama dan atau jenis, bentuk dan pengembangngembangan nilai instansi unit pengembangan budaya sekurang kurangnya terdiri dari kerja nilai budaya jenis, bentuk, dan instrumen data teknis keahlian menganalisis jenis kesesuaian dokumen analisis dengan dokumen pertama dan atau dan bentuk data jenis dan bentuk revitalisasi nilai analisis surat tugas revitalisasi nilai budaya. dari pimpinan budaya dokumen hasil analisis sekurang instansi unit kurangnya memuat jenis dan bentuk kerja revitalisasi, tujuan, metode pendekatan, sasaran, waktu, hasil analisis dan kesimpulan memetakan jenis adanya jenis dan bentuk bahan dokumen pertama dan atau dan bentuk bahan internalisasi nilai budaya sesuai dengan pemetaan surat tugas internalisasi nilai undang undang tahun dari pimpinan budaya tentang pemajuan kebudayaan. instansi unit dokumen pemetaan jenis dan bentuk kerja bahan internalisasi nilai budaya harusdna dana dana kondisi riil. menyusun adanya konsep mendidik perekaman nilai naskah pertama dan atau mendidik budaya yang tersusun. penyusunan surat tugas perekaman nilai kesesuaian antara konsep mendidik dan dari pimpinan budaya materi perekaman nilai budaya. instansi unit laporan mendidik perekaman nilai kerja budaya. menganalisis adanya konsep bahan dan materi laporan muda dan atau konsep bahan dan informasi nilai budaya yang dianalisis analisis surat tugas materi informasi kesesuaian hasil analisis dengan data dari pimpinan nilai budaya konsep bahan dan materi informasi nilai instansi unit budaya. kerjgembangkan adanya metode revitalisasi nilai budaya dokumen muda dan atau metode revitalisasi yang dikembangkan. pengembangan surat tugas nilai budaya dokumen pengembangan metode dari pimpinan revitalisasibahan adanya kisi kisi penyusunan bahan dan dokumen muda dan atau dan materi materi internalisasi nilai budaya minimal penyusunan surat tugas dari pimpinaninternalisasi nilai memuat: standar, pendidikan, bentuk instansi unit budaya pendidikan, jumlah, dan responden. kerja kesesuaian bahan dan materi internalisasi nilai budaya dengan kisi kisi. kesesuaian jenis bahan dan materi internalisasi nilai budaya dengan metode pengumpulan data. mempresentasikan adanya data bahan presentasi rencana dokumen muda dan atau rencana perekaman nilai budaya. presentasi surat tugas perekaman nilai kesesuaian data bahan presentasi dari pimpinan budaya rencana perekaman nilai budaya dengan instansi unit data lain yang relevan. kerja kesesuaian data bahan presentasi rencana perekaman nilai budaya dengan kondisi terkini adanya perbandingan sebelum dan sesudah presentasi. menyusun konsep adanya kisi kisi penyusunan konsep dokumen muda dan atau pedoman pedoman pengembangan nilai budaya penyusunan surat tugas pengembangan minimal memuat: standar, pendidikan, dari pimpinan nilai budaya bentuk pendidikan, jumlah, dan instansi unit responden. kerja kesesuaian susunan konsep pedoman pengembangan nilai budaya dengan kisi kisi. kesesuaian jenis susunan konsep pedoman pengembangkisi kisi susunan konsep dokumen muda dan atau pedoman pedoman advokasi, bimbingan dan penyusunan surat tugas advokasi, konsultasi kepada masyarakat tentang dari pimpinan bimbingan dan pelestarian nilai budaya minimal instansi unit konsultasi kepada memuat: standar, pendidikan, bentuk kerja masyarakat pendidikan, jumlah, dan responden. tentang kesesuaian susunan konsep pedoman pelestarian nilai advokasi, bimbingan dan konsultasi budaya kepada masyarakat tentang pelestarian nilai budaya dengan kisi kisi. kesesuaian jenis susunayusun adanya kisi kisi susunan rencana dokumen madya dan atau rencana pengembangan jenis dan bentuk penyusunan surat tugas pengembangan pemetaan nilai budaya minimal memuat: dari pimpinan jenis dan bentuk standar, pendidikan, bentuk pendidikan, instansi unit pemetaan nilai jumlah, dan responden. kerja budaya kesesuaian susunan rencana pengembangan jenis dan bentuk pemetaan nilai budaya dengan kisi kisi. kesesuaian susunan rencana pengembangan jenis dan bentuk pemetamproyeksikan adanya proyek pengembangan aspek dokumen madya dan atau pengembangan aspek nilai budaya yang ada proyeksi surat tugas aspek aspek nilai masyarakat. pengembangan dari pimpinan budaya yang ada dokumen proyek pengembangan aspek instansi unit masyarakat aspek nilai budaya yang ada kerja masyarakatadanya kisi kisi susunan rencana dokumen madya dan atau rencana pengembangan hasil penyebaran penyusunan surat tugas pengembangan informasi nilai budaya minimal memuat: dari pimpinan hasil penyebaran standar, pendidikan, bentuk pendidikan, instansi unit informasi nilai jumlah, dan responden. kerja budaya kesesuaian susunan rencana pengembangan hasil penyebaran informasi nilai budaya dengan kisi kisi. kesesuaian jenis susunan rencana pengembangan hasil penyebaran informasi nilai budaya dengan metode pengumpulan data. mengevaluasi adanya kebijakan revitalisasi nilai laporan madya dan atau kebijakan budaya yang dievaluasi. evaluasi surat tugas revitalisasi nilai laporan evaluasi sekurang kurangnya dari pimpinan budaya memuat permasalahan kebijakan instansi unit revitalisasimodul adanya kisi kisi susunan modul sebagai dokumen madya dan atau sebagai pedoman pedoman internalisasi nilai budaya penyusunan surat tugas internalisasi nilai minimal memuat: standar, pendidikan, dari pimpinan budaya bentuk pendidikan, jumlah, dan instansi unit responden. kerja kesesuaian susunan modul sebagai pedoman internalisasi nilai budaya dengan kisi kisi. kesesuaian susunan modul sebagai pedoman internalisasipengembangan nilai budaya minimal penyusunan surat tugas pengembangan memuat: standar, pendidikan, bentuk dari pimpinan nilai budaya pendidikan, jumlah, dan responden. instansi unit kesesuaian pedoman pengembangan kerja nilai budaya dengan kisi kisi. kesesuaian pedoman pengembanganadvokasi, bimbingan dan konsultasi penyusunan surat tugas advokasi, kepada masyarakat tentang pelestarian dari pimpinan bimbingan dan nilai budaya minimal memuat: standar, instansi unit konsultasi kepada pendidikan, bentuk pendidikan, jumlah, kerja masyarakat dan responden. tentang kesesuaian pedoman advokasi, pelestarian nilai bimbingan dan konsultasi kepadaasyarakat tentang pelestarian nilai budaya dengan kisi kisi. kesesuaiangevaluasi adanya hasil mendidik perekaman nilai laporan madya dan atau mendidik budaya yang dievaluasi evaluasi surat tugas perekaman nilai laporan evaluasi sekurang kurangnya dari pimpinan budaya memuat permasalahan mendidik instansi unit perekamanmenyusun, adanya penyusunan dan pengembangan dokumen utama dan atau mengembangkan metode, dan ended pemajuan penyusunan, surat tugas metode, dan kebudayaan bidang nilai budaya dalam pengembangan dari pimpinan ended pemajuan lingkup nasional dan internasional instansi unit kebudayaan dokumen penyusunan dan kerja bidang nilai pengembangan metode, dan ended budaya dalam pemajuan kebudayaan bidang nilai lingkup nasional budaya dalam lingkup nasional dan dan internasional internasionalpendokumentasian nilai budaya rancangan dan surat tugas model dokumen rancangan dan pengembangan pengembangan dari pimpinan pendokumentasian model pendokumentasianalisis kebutuhan laporan utama dan atau kegiatan analisis pengembangan nilai budaya kegiatan surat tugas kebutuhan laporan kegiatan kegiatan analisis dari pimpinan pengembangan kebutuhan pengembanglindungan nilai budaya. rancangan dan surat tugas model pelindungan dokumen rancangan dan pengembangan pengembangan dari pimpinan nilai budaya model pelindungan nilai budaya instansi unitganalisis dan adanya hasil analisis dan evaluasi laporan utama dan atau mengevaluasi pedoman pengembangan nilai budaya. analisis dan surat tugas pedoman kesesuaian hasil analisis dan evaluasi evaluasi dari pimpinan pengembangan dengan tujuan pedoman pengembangan instansi unit nilai budaya nilai budaya. kerja menetapkan angka kredit pamong budaya terampil, pangkat pengatur, golongan ruang ii c sampai dengan pamong budaya penyelia pangkat penata tingkat golongan ruang iii d dan pamong budaya ahli pertama, pangkat penata muda, golongan ruang iii a sampai dengan pamong budaya ahli muda, pangkat penata tingkat golongan ruang iii d lingkungan instansi pemerintah, dan melaksanakan tugas tugas relevan lainnya yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya. rincian tugas dari tak pusat dan tak unit kerja yaitu: memeriksa kebenaran bukti bukti prestasi kerja pamong budaya dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang telah ditentukan, dan. sekretariat tak pusatpamong budaya, menghimpun data prestasi kerja pamong budaybukti fisik, menyiapkan persidangan penilaian angka kredit, menyampaikan kelengkapan dan bukti bukti fisik kepada ketua tak, membantu tak dalam menuangkan pemberian angka kredit pamong budaylaporan hasil analisis dan evaluasi pedoman pengembangan nilai budaya. sekurang kurangnya memuat tujuan, metode pendekatan, ruang lingkup, sasaran, waktu, dan hasil analisis. merancang dan adanya rancangan dan kajian model dokumen utama dan atau mengkaji model pengembangan nilai budaya rancangan dan surat tugas pengembangan dokumen rancangan dan kajian model kajian dari pimpinan nilai budaya pengembanganpemanfaatan nilai budaya output kredit tugas pendukung mengkategorikan adanya kumpulan data dan informasi dokumen pertama dan atau jenis, bentuk dan pemanfaatmanfaatan instansi unit pemanfaatan nilai sekurang kurangnya terdiri dari jenis kerja keahlian budaya bentuk dan instrumen data teknis menganalisis kesesuaian dokumen advokasi laporan pertama dan atau bahan konsep pelestarian nilai budaya masyarakat analisis surat tugas advokasi laporan hasil analisis advokasi dari pimpinan pelestarian nilai pelestarian nilai budaya dimasyarakat. instansi unit output kredit tugas pendukung mmangarakat masyarakat terkait review bahan adanya bahan modul dan edukasi nilai dokumen pertama dan atau penyusunan modul budaya yang akan review review surat tugas edukasi nilai dokumen review sekurang kurangnya dari pimpinan budaya memuat bahan penyusunan modul dan instansi unit edukasi, tujuan, metode pendekatan, kerja sasaran, waktu, hasil review dan kesimpulan. menyusun konsep adanya konsep pemanfaatan nilai dokumen muda dan atau pedoman budaya yang disempurnakan penyusunan surat tugas pemanfaatan nilai dokumen penyusunan penyempurnaan dari pimpinan budaya sekurang kurangnya memuat: konsep instansi unit pedoman pemanfaatan nilai budaya dan kerja kesimpulan. menyusun konsep adanya data base nilai budaya yang dokumen muda dan atau pedoman akan disusun konsep pedoman penyusunan surat tugas kemitraan kemitraan pelestarian nilai budaya dari pimpinan pelestarian nilai dokumen penyusunan sekurang instansi unit budaya kurangnya memuat jenis dan bentuk kerja pedoman kemitraan pelestarian nilai budaya, tujuan, metode pendekatan, sasaran, waktu, dan kesimpulan. menyusun konsep adanya data base nilai budaya yang dokumen muda dan atau pedoman promosi akan disusun konsep pedoman promosi penyusunan surat tugas nilai budaya nilai budaya dari pimpinan dokumen penyusunan sekurang instansi unit kurangnya memuat jenis dan bentuk kerja pedoman promosi nilai budaya, tujuan, output kredit tugas pendukung iman dan kesimpulan. mengkaji data dan kesesuaian data dan bahan dalam laporan kajian muda dan atau bahan dalam rangka pemanfaatan nilai budaya. surat tugas rangka laporan hasil kajian sekurang dari pimpinan pemanfaatan nilai kurangnya memuat tujuan, metode instansi unit budaya pendekatan, ruang lingkup, sasaran, kerja waktu, dan hasil analisis merancang konsep adanya rancangan metode dan teknis dokumen muda dan atau metode dan teknis pengembangan nilai budaya rancangan surat tugas pengembangan dokumen rancangan sekurang dari pimpinan nilai budaya kurangnya memuat jenis dan bentuk instansi unit metode dan teknis pengembangan nilai kerja budaya, tujuan, metode pendekatan, sasaran, waktu, dan kesimpulan. menyusun modul adanya kisi kisi modul edukasi nilai dokumen muda dan atau edukasi nilai budaya penyusunan surat tugas budaya kesesuaian modul edukasi nilai budaya dari pimpinan dengan kisi kisi. instansi unit kesesuaian jenis modul edukasi nilai kerja budaya dengan metode pengumpulan data. melaksanakan adanya advokasi pelestarian nilai laporan muda dan atau advokasi budaya masyarakat pelaksanaan surat tugas pelestarian nilai pedoman sekurang kurangnya memuat dari pimpinan budaya pendahuluan, tujuan, hasil yang instansi unit masyarakat diharapkan, materi, sasaran, sendiri kerja kegiatan, waktu, petugas, dan pelaporan advokasi pelestarian nilai budaya masyarakat output kredit tugas pendukung menyusun adanya kisi kisi pedoman pemanfaatan dokumen madya dan atau pedoman nilai budaya minimal memuat: standar, penyusunan surat tugas pemanfaatan nilai pendidikan, bentuk pendidikan, jumlah, dari pimpinan budaya dan responden. instansi unit kesesuaian pedoman pemanfaatan nilai kerja budaya dengan kisi kisi. kesesuaian pedoman pemanfaatan nilai budaya dengan metode pengumpulan data. menyusun adanya kisi kisi pedoman kemitraan dokumen madya dan atau pedoman pelestarian nilai budaya minimal penyusunan surat tugas kemitraan memuat: standar, pendidikan, bentuk dari pimpinan pelestarian nilai pendidikan, jumlah, dan responden. instansi unit budaya kesesuaian pedoman kemitraan kerja pelestarian nilai budaya dengan kisi kisi. kesesuaian pedoman kemitraan pelestarian nilai budaya dengan metode pengumpulan data. menyusun adanya kisi kisi pedoman promosi nilai dokumen madya dan atau pedoman promosi budaya minimal memuat: standar, penyusunan surat tugas nilai budaya pendidikan, bentuk pendidikan, jumlah, dari pimpinan dan responden. instansi unit kesesuaian pedoman promosi nilai kerja budaya dengan kisi kisi. kesesuaian jenis pendidikan dengan metode pengumpulan data. menyusun rencana adanya rencana pengembangan nilai dokumen madya dan atau pengembangan budaya yang akan disusun penyusunan surat tugas nilai budaya dokumen sekurang kurangnya memuat dari pimpinan jenis dan bentuk data base, tujuan, output kredit tugas pendukung metode pendekatan, sasaran, waktu, instansi unit dan kesimpulan. mengkombinasikan adanya kombinasi metode dan teknis dokumen madya dan atau metode dan teknis pemanfaatan nilai budaya kombinasi surat tugas pemanfaatan nilai dokumen kombinasi metode dan teknis dari pimpinan budaya pemanfaatan nilai budaya, hasil instansi unit kombinasi dan kesimpulan kerja mengevaluasi adanya hasil evaluasi metode dan laporan madya dan atau metode dan ended ended pelayanan advokasi pelestarian evaluasi surat tugas pelayanan nilai budaya masyarakat dari pimpinan advokasi laporan evaluasi sekurang kurangnya instansi unit pelestarian nilai memuat metode dan ended pelayanan kerja budaya advokasi pelestarian nilai budaya masyarakat masyarakat. mengevaluasi adanya hasil evaluasi metode dan laporan madya dan atau metode dan ended ended penyusunan modul edukasi evaluasi surat tugas penyusunan modul nilai budaya dari pimpinan edukasi nilai laporan evaluasi sekurang kurangnya instansi unit budaya memuat metode dan ended kerja penyusunan modul edukasi nilai budaya melakukan adanya kegiatan monitoring dan laporan utama dan atau kegiatan evaluasi pelestarian nilai budaya kegiatan surat tugas monitoring dan laporan kegiatan sekurang kurangnya dari pimpinan evaluasi memuat latar belakang, tujuan, instansi unit pelestarian nilai kerangka pikiran, kerja budaya strategi metode ended, ruang lingkup, sasaran, waktu, dan hasilnilai budaya rancangan dan surat tugas model dokumen rancangan pengembangan pengembangan dari pimpinan pemanfaatan nilai model nilai budaya sekurang instansi unit budayandampingan dalam laporan utama dan atau kegiatan rangka pelaksanaan tugas kelompok kegiatan surat tugas pendampingan pelestarian nilai budaya dari pimpinan dalam rangka adanya metode kegiatan pendampingan instansi unit pelaksanaan tugas dalam rangka pelaksanaan tugas kerja kelompok kelompok pelestarian nilai budaya pelestarian nilai laporan pelaksanaan monitoring budaya kegiatan pendampingan dalam rangka pelaksanaan tugas kelompok pelestarian nilai budaya pembinaan nilai budaya output kredit tugas pendukung memetakan potensi adanya olahan data peta potensi nilai dokumen pertama dan atau nilai budaya untuk budaya untuk bahan pembinaan pemetaan surat tugas dari bahan pembinaan budaya sesuai dengan undang undang pimpinan tentang pemajuan instansi unit kebudayaan kerja dokumen pemetaan potensi nilai budaya harus sesuai dengan data lain ang relevan dan kondisi riil. review konsep adanya bahan pembinaan nilai budaya dokumen pertama dan atau bahan pembinaan yang akan review review surat tugas dari nilai budaya dokumen review sekurang kurangnya pimpinan memuat konsep bahan pembinaan dan instansi unit publikasi, tujuan, metode kerja pendekatan, sasaran, waktu, hasil keahlian review dan kesimpulan. menelaah bahan adanya data bahan konsep fasilitasi dokumen pertama dan atau konsep fasilitasi dan kemitraan dalam upaya telaahan surat tugas dari dan kemitraan pelestarian nilai budaya pimpinan dalam upaya kesesuaian bahan konsep fasilitasi dan instansi unit pelestarian nilai kemitraan dalam upaya pelestarian kerja budaya nilai budaya dengan data lain yang relevan. kesesuaian data bahan konsep fasilitasi dan kemitraan dengan kondisi terkini adanya perbandingan hasil telaahan sebelum dan sesudah dalam upaya pelestarian nilai budaya output kredit tugas pendukung mengembangkan adanya kisi kisi pengembangan metode dokumen muda dan atau metode pembinaan pembinaan minimal memuat: standar, pengembangan surat tugas dari nilai budaya pendidikan, metode pembinaan, jumlah, pimpinan dan responden. instansi unit kesesuaian jenis pembinaan dengan kerja metode pengumpulan data. menganalisis adanya bahan kebutuhan fasilitasi dan laporan muda dan atau kebutuhan kemitraan yang dibutuhkan untuk analisis surat tugas dari fasilitasi dan dianalisis pimpinan kemitraan dalam kesesuaian hasil analisis dengan instansi unit upaya pelestarian kebutuhan fasilitasi dan kemitraan kerja nilai budaymodifikasi adanya modifikasi metode dan ended dokumen madya dan atau metode dan ended pengumpulan bahan penulisan nilai modifikasi surat tugas dari pengumpulan budaya. pimpinan bahan penulisan dokumen modifikasi memuat metode instansi unit nilai budaya dan ended pengumpulan bahan kerja penulisan nilai budaya, ended pengumpulan bahan penulisan nilai budaya, hasil modifikasi dan kesimpulan menyusun rencana adanya susunan rencana dokumen madya dan atau pengembangan pengembangan metoda dan ended penyusunan surat tugas dari metoda dan ended fasilitasi dan kemitraan dalam upaya pimpinan fasilitasi dan pelestarian nilai budaya minimal instansi unit kemitraan dalam kerja output kredit tugas pendukung upaya pelestarian memuat: standar, pendidikan, bentuk nilai budaya pendidikan, jumlah, dan responden. kesesuaian pendidikan dengan susunan rencana. kesesuaian jenis pendidikan dengan metode pengumpulan data. merumuskan adanya rencana strategi yang berupa dokumen utama dan atau pokok pokok bahan masukan untuk pokok pokok rumusan surat tugas dari pikiran pikiran kebudayaan daerah bidang nilai pimpinan kebudayaan daerah budaya. instansi unit bidang nilai budaya adanya kajian untuk pokok pokok kerja pikiran kebudayaan daerah bidang nilai budaya. kesesuaian kajian dengan rencana strategi pokok pokok pikiran kebudayaan daerah bidangmbinaan sumber daya manusia rancangan dan surat tugas dari model pembinaan nilai budaya pengembangan pimpinan sumber daya dokumen rancangan dan instansi unit manusia nilai pengembangan sekurang kurangnya kerja budaya memuat latar belakang, tujuan, kerangka pikiran,trategi metode ended, ruang lingkup, sasaran, waktu, dan hasil. menyusun regulasi adanya susunan regulasi teknis dokumen utama dan atau teknis pelestarian pelestarian dan pengelolaan nilai penyusunan surat tugas dari dan pengelolaan budaya minimal memuat: standar, pimpinan nilai budaya pendidikan, bentuk pendidikan, jumlah, instansi unit dan responden. kerja lembaga kesesuaian susunan regulasi teknis terkait pelestarian dan pengelolaan nilai budaya dengan metode pengumpulan data. penjelasan: merupakan nilai nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan eni masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (believe), ended simbol, dengan karakteristik nilai budaya tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. eni merupakan cara memahami nilai budaya dari sudut pandang tertentu massal aspek kemanusiaan, aspek tradisi, aspek nilai budaya aspek pendidikan atau sejenisnya merupakan kegiatan pendokumentasian atau perekaman data nilai budaya dalam bentuk grafis peletakan dan pemetaan nilai budaya lokasi instrumen pemetaan nilai merupakan alat yang digunakan untuk memetakan nilai budaya masyarakat, dapat berupa ended mendidik budaya isian, materi wawancara, atau sejenisnya pelindungan nilai budaya merupakan upaya menjaga keberlanjutan nilai budaya yang dilakukan dengan inventarisasi pendataan, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi nilai budaya data teknis pelindungan merupakan data yang berhubungan langsung dengan pelindungan nilai budaya, massal data hasil inventarisasi, nilai budaya data hasil pemetaan, data organisasi, data komunitas atau sejenisnya bahan pendataan inventarisasi dan dokumentasi dapat berupa kerangka acuan kerja atau petunjuk teknis bahan dan materi materi pendataan inventarisasi dan dokumentasi berupa ended daftar pertanyaan tentang nilai budaya, catatan pendataan inventarisasi ann hasil wawancara, atau sejenisnyapamong budaya kepada ketua tak. dalam hal terdapat angka kredit pamong budaypamong budaya dapat membentuk tim teknis. anggota tim teknis dapat terdiri dari para ahli yaitu pelaku budayapamong budaybudaya budaya hasil pemotretan, data lokasi, data hasil wawancara, atau sejenisnya bahan dokumentasi nilai merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi informasi nilai budaya dalam sebuah penelitian budaya ataupun instansi. ada bentuk bahan dokumentasi yaitu: buku, majalah, film (dokumen perpustakaan), patung, arca, fosil (dokumen bersejarah (dokumen bid permusuhan), surat niaga, surat dinas, dan laporan (dokumen bid kearsipan bahan publikasi nilai merupakan sumber data yang digunakan guna melengkapi informasi dalam proses publikasi penyiaran atau budaya tindakan penerbitan nilai budaya, massal foto, narasi deskripsi foto, rencana desain layout, logo, makalah, atau sejenisnya organisasi nilai budaya alamat, data pengurus, data ajaran, data nilai budaya yang diyakini, atau sejenisnya bahan dan materi bahan informasi nilai budaya merupakan data yang akan diolah menjadi informasi nilai budaya yang bermakna informasi nilai budaya massal adanya fakta lapangan data mentah yang dikumpulkan materi informasi nilai budaya merupakan konten untuk informasi nilai budaya massal berupa flyer poster, narasi naskah, atau sejenisnya bentuk file, table, atau arsip yang saling berelasi terhubung yang disimpan dalam media elektronik, sehingga memudahkan pengguna dalam mengelolanya dan memudahkan memperoleh informasi metode dan teknik metode dokumentasi nilai budaya merupakan prosedur pengumpulan data untuk penelitian menelusuri data dokumentasi nilai historis nilai budaya budaya teknik dokumentasi nilai budaya merupakan cara implementasi pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang ada atau catatan yang tersimpan baik berupa transkrip, buku, surat kabar, atau sejenisnya publikasi nilai budaya komunikasi bidang nilai budaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan bidang nilai budaya merupakan serangkaian aktivitas mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, budaya menyebarluaskan nilai budaya data teknis merupakan data yang berhubungan langsung dengan pengembangan nilai budaya melalui upaya menghidupkan pengembangan nilai budaya ekosistem, massal data nilai budaya yang ended musnah dan perlu pemulihan menjadikannya mempunyai arti sangat penting bagi kehidupan, massal dengan proses belajar partisipatif sendiri masyarakat, pelatihan, studi banding, pendampingan, atau sejenisnya perekaman nilai budaya merupakan proses penggandaan atau menyalin ulang informasi nilai budaya masyarakat baik berupa gambar, suara, video, atau catatan menggunakan media atau alat tertentu kemudian disimpan dalam bentuk file atau arsip. guna membentuk pola pikirnya dalam melihat realitas pengalaman terkait nilai budaya budaya ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. data teknis pemanfaatan merupakan data yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan nilai budaya melalui upaya membangun nilai budaya karakter dan ketahanan budaya, meningkatkan kesejahteraan dan peran aktif dalam hubungan internasional, massal data potensi nilai budaya yang dimiliki suatu masyarakat, data hasil pemetaan nilai budaya budaya ended atau penyelesaian masalah terkait pelestarian nilai budaya dengan berbagai pola komunikasi persuasif. modul edukasi nilai merupakan standard kegiatan belajar mengajar terkait nilai budaya yang dapat dipelajari dengan bantuan budaya minimal dari pendidik modul ini berisi perencanaan tujuan yang akan dicapai secara jelas, penyediaan materi pelajaran, alat yang dibutuhkan, serta alat untuk penilai, dan mengukur keberhasilan murid dalam penyelesaian pembelajaran. membuat kriteria output, misalnya modul harus diterbitkan oleh siapa, dalam bentuk apa kemitraan pelestarian merupakan mendidik menjalin hubungan kerja sama sebagai mitra antar individu, antar kelompok, atau nilai budaya organisasi dalam upaya pelestarian nilai budaya guna peningkatan ekonomi, kemandirian organisasi, peningkatan produktivitas, maupun penguasaan teknologi. unsur yang dibangun meliputi hubungan kerja sama dua pihak atau lebih, kesetaraan antara pihak, keterbukaan, saling percaya, hubungan saling menguntungkan atau memberi manfaat, saling membutuhkan, dan saling memperkuat. promosi nilai budaya merupakan aktivitas komunikasi yang dilakukan seseorang maupun instansi dengan masyarakat guna memperkenalkan nilai budaya sehingga masyarakat terpengaruh, menerima, dan turut melestarikan nilai budaya tersebut, massal melalui iklan, terbitan, informasi media massa, event budaya, fasilitasi event, atau sejenisnya kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat bidang nilai budaya fasilitasi pelestarian nilai merupakan upaya mendorong masyarakat membantu dirinya dengan cara hadir bersamanya, mendengarkan dan budaya membantu memecahkan permasalahannya menjadikan mudah dalam pelestarian nilai budaya, massal mendukung komponen tertentu pada event budaya. model pembinaan sumber daya manusia nilai merupakan upaya pembinaan yang dilakukan melalui diklat, workshop bidang nilai budaya, standarisasi dan budaya sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata ended sendiri dan pranata kebudayaan bidang nilai budaya kesejarahan pelindungannventarisasi adanya data peta bahan sumber data terampil dan atau surat bahan sumber sejarah tertulisarsip, buku, manuskrip, dan inventarisasi data tertulis dokumen tertulis lainnya menginventarisasi adanya data peta bahan sumber data terampil dan atau surat bahan sumber sejarah lisanrekaman audio inventarisasi data lisan bahan sumber sejarah audiovisual inventarisasi tugas sejarah untuk data harus relevan, objektif berupa laporan hasil keterampilan rasa penulisan sejarah rekaman audiovisual inventarisasi data audiovisualtertulis laporan hasil penulisan sejarah data identifikasi harus relevan identifikasi data tertulis bersumber dari arsip, manuskrip, buku, dan dokumen tertulis lainnyalisan laporan hasil penulisan sejarah data identifikasi harus relevan identifikasi data lisan bersumber dari rekaman audioaudiovisual laporan hasil penulisan sejarah data identifikasi harus relevan identifikasi audiovisual bersumber dari rekaman audiovisual menginventarisasi adanya peta data tokoh sejarah data terampil dan atau surat data tokoh sejarah data harus relevan, objektif berupa inventarisasi tugas|1l. adanya peta data peristiwa sejarah data terampil dan atau surat data peristiwa data harus relevan, objektif berupa inventarisasi tugas sejarahadanya peta data bangunan dan data terampil dan atau surat data bangunan dan tempat bersejarah inventarisasi tugas tempat bersejarah data harus relevan, objektif berupa laporan hasil dokumen tertulis dan audiovisual inventarisasi yang terkait bangunan dan tempat disahkan oleh bersejarah atasan langsung menginventarisasi adanya peta data tenaga data terampil dan atau surat data tenaga kesejarahan inventarisasi tugas kesejarahan data harus relevan, objektif berupa laporan hasil dokumen tenaga kesejarahan inventarisasbahan dan alat sasaran dokumen terampil dan atau surat bahan dan alat pemetaan sejarah identifikasi tugas sasaran pemetaan laporan hasil sejarah identifikasi melakukan adanya pencatatan bahan dan alat data terampil dan atau surat pencatatan bahan sasaran pemetaan sejarah pencatatan tugas dan alat sasaran laporan hasil pemetaan sejarah pencatatan yang disahkan oleh atasan langsung memeriksa bahan adanya pemeriksaan bahan dan alat laporan terampil dan atau surat dan alat sasaran sasaran pemetaan sejarah pemeriksaan tugas pemetaan sejarah laporan hasil pemeriksaan yang disahkan oleh atasan langsung menyusun materi materi sumber sejarah tertulis dokumen mahir dan atau surat sumber sejarah dokumen sekurang2nya memuat penyusunan tugas tertulis permasalahan, metode, tujuan dan dokumen sumber data sumber sejarah berupa tulisan sejarah tertulis yang disusun menyusun materi materi sumber sejarah lisan disusun dokumen mahir dan atau surat sumber sejarah bagi pelindungan kesejarahan penyusunan tugas lisan dokumen sekurang2 nya memuat dokumen sumber permasalahan, metode, tujuan dan sejarah lisan yang data sumber sejarah berupa rekaman disusun sejarah menyusun materi materi sumber sejarah audiovisual dokumen mahir dan atau surat sumber sejarah dokumen sekurang2nya memuat penyusunan tugas audiovisual permasalahan, metode, tujuan ddata sumber sejarah berupa dokumen sumber ang disusun mengolah data adanya olahan data tokoh sejarah data tokoh mahir dan atau surat tokoh sejarah olahan data tokoh sejarah sejarah tugas sekurang kurangnya memuat dokumen olahan permasalahan, metode, tujuan dan data tokoh sejarah data tokoh sejarah. yang disahkan oleh atasan langsung mengolah data adanya olahan data peristiwa| data peristiwa mahir dan atau surat peristiwa sejarah sejarah sejarah tugas olahan data tokoh sejarah dokumen olahan sekurang kurangnya memuat data peristiwa permasalahan, metode, tujuan dan sejarah yang data peristiwa sejarah. disahkan oleh atasan langsung mengolah data adanya olahan data bangunan dan data mahir dan atau surat bangunan dan tempat bersejarah bangunan dan tugas tempat bersejarah olahan data tokoh sejarah tempat dokumen olahan sekurang kurangnya memuat bersejarah data bangunan dan permasalahan, metode, tujuan dan tempat bersejarah data bangunan dan tempat yang disahkan oleh bersejarah atasan langsung mengolah data adanya olahan data tenaga| data tenaga mahir dan atau surat tenaga kesejarahan kesejarahan kesejarahan tugas olahan data tokoh sejarah dokumen olahan sekurang kurangnya memuat data tentang tenaga permasalahan, metode, tujuan dan kesejarahan yang data tenaga kesejarahan.lola adanya olahan data perlengkapan dokumen mahir dan atau surat perlengkapan kebutuhan pemetaan sejarah pengelolaan tugas kebutuhan olahan data perlengkapan dokumen data pemetaan sejarah kebutuhan pemetaan sejarah perlengkapan sekurang kurangnya terdiri dari kebutuhan tujuan, ruang lingkup data hasil pemetaan sejarah olahan yangtertulis verifikasi tugas tertulistertulislisan verifikasi tugas lisanlisanaudiovisual verifikasi tugas audiovisualaudiovisual terkinmberikan adanya informasi data jenis data datainformasi| penyelia dan atau surat informasi jenis data tokoh sejarah tugas tokoh sejarah informasi jenis data tokoh sejarah dokumen jenis data sekurang kurangnya memuat nama tokoh sejarah yang dan peran tokoh sejarahperistiwa sejarah tugas peristiwa sejarah informasi jenis data peristiwa dokumen jenis data sejarah sekurang kurangnya peristiwa sejarah memuat terjadinya peristiwa sejarah yangbangunan dan tempat bersejarah tugas bangunan dan informasi jenis data bangunan dan dokumen jenis data tempat bersejarah tempat bersejarah sekurang bangunan dan kurangnya memuat lokasi dan profil tempat bersejarah tentang bangunan dan tempat yang disahkan oleh bersejarah atasan langsung memberikan adanya informasi data terkait datainformasi| penyelia dan atau surat informasi jenis data tenaga kesejarahan tugas tenaga kesejarahan informasi jenis data tenaga dokumen jenis data kesejarahan sekurang kurangnya tenaga kesejarahan memuat profil tenaga kesejarahan yang disahkan oleh atasan langsung menyajikan data adanya penyajian data olahan hasil data penyajian penyelia dan atau surat hasil pemetaan pemetaan sejarah tugas sejarah penyajian data hasil pemetaan dokumen data sejarah sekurang kurangnya pemetaanna lingkup penyajian datatertulis interpretasi tugas sejarah tertulis hasil interpretasi yang dilakukan draft tulisan sesuai dengan metode sejarah sumber sejarah tertulislisan interpretasi tugas sejarah lisan hasil interpretasi yang dilakukan draft tulisan sesuai dengan metode sejarah transkripsi sumber sejarah lisanaudiovisual interpretasi tugas sejarah audiovisual hasil interpretasi yang dilakukan draft tulisan keahlian sesuai dengan metode sejarah transkripsi sumber sejarah audiovisualtokoh sejarah tugas tokoh sejarah hasil review data yang dilakukan laporan hasil sesuai dengan metode sejarah review data tokoh peristiwa sejarah tugas peristiwa sejarah hasil review data yang dilakukan laporan hasil sesuai dengan metode sejarah review data peristiwa sejarah tahun terakhir, salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir kenaikan pangkat, salinan sah surat keputusan terakhir tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional pamong budaypamong budaya yaitu: pamong budaya mengajukan berkas dupa untuk diverifikasi, timpamong buday dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang,pamong budaya. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf belum memenuhi persyaratan, berkasbangunan dan tugas bangunan dan tempat bersejarah laporan hasil tempat bersejarah hasil review data yang dilakukan review data sesuai dengan metode sejarah bangunan dan tempat bertenaga kesejarahan tugas tenaga kesejarahan hasil review data yang dilakukan laporan hasil sesuai dengan metode sejarah review data tenaga kesejarahan yang disahkan oleh atasan langsungtokoh sejarah tugas tokohtokoh sejarahperistiwa sejarah tugas peristiwaperistiwa sejarah kriteria sama domain rae hassanbangunan dan tempat bersejarah tugas bangunan dan hasil sendiri yang dilakukan sesuai dokumen hasil tempat bersejarah dengan metode sejarah analisis data pemetaan bangunan dan tempat bersejarah menganalisis data adanya data sendiri hasil pemetaan data analisis pertama dan atau surat hasil pemetaan tenaga kesejarahan tugas tenaga kesejarahan hasil sendiri yang dilakukan sesuai dokumen hasil dengan metode sejarah analisis data tenaga kesejarahan identifikasi bahan adanya data identifikasi grand data pertama dan atau surat data grand design design (rancangan identifikasi tugas (rancangan induk) model strategi pelestarian dokumen hasil induk) model strat bidang kesejarahan identifikasi data egi pelestarilestarian bidang kesejarahan identifikasi bahan adanya data identifikasi bahan data pertama dan atau surat data grand design grand design (rancangan identifikasi tugas (rancangan induk) model strategi pengelolaan dokumen hasil induk) model strat bidang kesejarahan identifikasi data egi pengelolangelolaandentifikasi bahan adanya data identifikasi bahan data pertama dan atau surat data rekomendasi rekomendasi substantif sebagai identifikasi tugas substantif sebagai masukan terhadap perumusan dokumen hasil masukan terhadap kebijakan strategis pelestarian identifikasi data perumusan bidang kesejarahan rekomendasi kebijakan strategis hasil identifikasi yang dilakukan substantif sebagai pelestarian harus memuat tujuan, ruang masukan terhadap bidang kesejarahan lingkup, dan sasaran perumusan kebijakan strategis pelestarian bidang kesejarahan menginventarisasi |1l. adanya data inventarisasi bahan data pertama dan atau surat bahan data penyusunan regulasi teknis dan inventarisasi tugas penyusunan penyelamatan sumber sejarah, dokumen hasil regulasi teknis dan penulisan sejarah, dan internalisasi inventarisasi bahan penyelamatan nilai sejarah data penyusunan sumber sejarah, kesesuaian dengan data lain regulasi teknis dan penulisan sejarah, relevan penyelamatan dan internalisasi kesesuaian data dengan kondisi sumber sejarah, nilai sejarah terkini penulisan sejarah, dan internalisasi nilai sejarah menyusun hasil adanya draft naskah penulisan naskah muda dan atau surat interpretasi sesuai sejarah penyusunan tugas metode sejarah naskah yang dihasilkan harus draft naskah sesuai dengan metode sejarah penulisan sejarah mengembangkan adanya data digital tokoh sejarah data muda dan atau surat data tokoh sejarah data yang dihasilkan harus sesuai pengembangan tugas manual menjadi dengan metode sejarah dokumen digital digital tokohmbangkan adanya data digital peristiwa sejarah data muda dan atau surat data peristiwa data yang dihasilkan harus sesuai pengembangan tugas sejarah manual dengan metode sejarah dokumen digital menjadi digital peristiwa sejarah mengembangkan adanya data digital bangunan dan data muda dan atau surat data bangunan dan tempat bersejarah pengembangan tugas tempat bersejarah data yang dihasilkan harus sesuai dokumen digital manual menjadi dengan metode sejarah bangunan dan digital tempat bersejarah mengembangkan adanya data digital tenaga data muda dan atau surat data tenaga kesejarahan pengembangan tugas kesejarahan data yang dihasilkan harus sesuai dokumen digital manual menjadi dengan metode sejarah tenaga kesejarahan digital menyelaraskan adanya draft naskah peta naskah muda dan atau surat antara alur sejarah kesejarahan penyelarasan tugas pada peta draft yang disusun harus sesuai draft naskah peta kesejarahan dengan metodologi sejarahbidang kesejarahan identifikasi grand induk) model strat analisis yang dilakukan sekurang design (rancangan egi pelestarilestarian ypengelolaan bidang kesejarahan identifikasi grandnduk) model strat analisis yang dilakukan sekurang design (rancangan egi pengelolangelolaan rekomendasi substantif sebagai tugas data rekomendasi masukan terhadap perumusan dokumen analisis substantif sebagai kebijakan strategis pelestarian identifikasi masukan terhadap bidang kesejarahan rekomendasi perumusan analisis yang dilakukan sekurang substantif sebagai kebijakan strategis kurangnya memuat tujuan, masukan terhadap pelestarian sasaran, ruang lingkup, dan metode perumusan bidang kesejarahan yang digunakan kebijakan strategis pelestarian bidang kesejarahan memverifikasi adanya data verifikasi penyusunan data verifikasi muda dan atau surat bahan data regulasi teknis dan penyelamatan tugas penyusunan sumber sejarah, penulisan sejarah, dokumen verifikasi regulasi teknis dan dan internalisasi nilai sejarah penyusunan penyelamatan verifikasi yang dilakukan harus regulasi teknis dan sumber sejarah, sesuai dengan metode sejarah penyelamatan penulisan sejarah, sumber sejarah, dan internalisasi penulisan sejarah, nilai sejarah dan internalisasi nilai sejarah menyusun konsep adanya naskah konsep pedoman naskah muda dan atau surat pedoman pengumpulan sumber sejarah penyusunan tugas pengumpulan naskah yang disusun harus sesuai naskah konsep sumber sejarah dengan metode sejarah pedoman pengumpul atasan langsung menyusun adanya naskah pedoman naskah muda dan atau surat pedoman penghargaan bidang kesejarahan penyusunan tugas penghargaan naskah yang disusun memuat naskah konsep bidang kesejarahan tujuan, sasaran, ruang lingkup pedoman penghargaan bidang kesejarahan yang disahkan oleh atasan langsung mengevaluasi adanya naskah evaluasi tentang naskah madya dan atau surat tulisan sejarah tulisan sejarah evaluasi tugas naskah yang disusun memuat naskah evaluasi tujuan, sasaran, ruang lingkup, tulisan sejarah hasil evaluasi menyusun data adanya data hasil pengumpulan laporan madya dan atau surat hasil pengumpulan data kesejarahan penyusunan tugas data kesejarahan laporan yang dihasilkan harus laporan hasil sesuai dengan metode sejarah pengumpulan data kesejarahan yang disahkan oleh atasan langsung menyusun proyeksi adanya laporan proyeksi peta laporan madya dan atau surat peta kesejarahan kesejarahan penyusunan tugas laporan yang dihasilkan harus laporan hasil memuat tujuan, sasaran, ruang proyeksi peta lingkup kesejarahanlestarian laporan konsep induk) model strat bidang kesejarahan grand design egi pelestarilestarian bidang kesejarahanngelolaan laporan konsep induk) model strat bidang kesejarahan grand design egi pengelolangelolaan bidang kesejarahan menyusun konsep adanya laporan konsep laporan madya dan atau surat rekomendasi rekomendasi substantif sebagai penyusunan tugas substantif sebagai masukan terhadap perumusan laporan konsep masukan terhadap kebijakan strategis pelestarian rekomendasi perumusan bidang kesejarahan substantif sebagai kebijakan strategis laporan kebijakan strategis pelestarian bidang kesejarahan menganalisis bahan adanya data sendiri penyusunan laporan madya dan atau surat data penyusunan regulasi teknis dan penyelamatan analisis tugas regulasi teknis dan sumber sejarah, penulisan sejarah, laporan data penyelamatan dan internalisasi nilai sejarah sendir, laporan yang dihasilkan harus penyusunan penulisan sejarah, memuat tujuan, sasaran, ruang regulasi teknis dan dan internalisasi lingkup penyelamatan nilai sejarah sumber sejarah, penulisan sejarah, dan internalisasi nilai sejarah menyusun adanya laporan penyusunan laporan madya dan atau surat pedoman pedoman pengumpulan sumber penyusunan tugas pengumpulan sejarah laporan sumber sejarah laporan yang dihasilkan harus penyusunan sesuai dengan metode sejarah pedoman pengumpulan sumber sejarah yang disahkan oleh atasan langsung menyusun adanya laporan penyusunan laporan madya dan atau surat pedoman pedoman penghargaan bidang penyusunan tugas penghargaan kesejarahan laporan bidang kesejarahan laporan yang dihasilkan memuat penyusunan persyaratan, tata cara, dan pedoman mekanisme penghargaan bidang penghargaan kesejarahan bidang kesejarahan yang disahkan oleh atasan langsung merancang dan adanya naskah model pelindungan naskah utama dan atau surat mengembangkan sumber sejarah perancangan tugas model pelindungan naskah yang dihasilkan harus dan naskah model naskah sumber sesuai dengan metode sejarah pengembangan pelindungan sejarah sumberlestarian bidang kesejarahan naskah perumusan egi pelestarilestarian bidang kesejarahanngelolaan bidang kesejarahan naskah perumusan egi pengelolangelolaan bidang kesejarahan merumuskan adanya naskah rekomendasi naskah utama dan atau surat rekomendasi substantif sebagai masukan perumusan tugas substantif sebagai terhadap perumusan kebijakan naskah perumusan masukan terhadap strategis pelestarian bidang rekomendasi perumusan kesejarahan substantif sebagai kebijakan strategis naskah, sasaran, dan metode yang kebijakan strategis digunakan pelestarian bidang kesejarahan menyusun adanya naskah pedoman naskah utama dan atau surat pedoman penyelesaian kasus konflik penyusunan tugas penyelesaian bidang kesejarahan naskah pedoman penyelesaiasus konflik naskah yang dihasilkan harus kasus konflik bidang kesejarahan memuat tujuan, sasaran, ruang bidang kesejarahan lingkup, sasaran, dan metode yang digunakan menyusun konsep adanya naskah konsep regulasi naskah utama dan atau surat regulasi teknis dan teknis dan penyelamatan sumber penyusunan tugas penyelamatan sejarah, penulisan sejarah, dan naskah konsep sumber sejarah, internalisasi nilai sejarah regulasi teknis dan penulisan sejarah, naskah yang disusun harus penyelamatan dan internalisasi mengacu kepada peraturan sumber sejarah, nilai sejarah perundang undangan yang berlaku penulisan sejarah, dan internalisasi nilai sejarah menganalisis dan adanya laporan analisis dan laporan utama dan atau mengevaluasi evaluasi pedoman bidang analisis dan surat tugas pedoman bidang kesejarahan evaluasi laporan analisis dan kesejarahan laporan yang dihasilkan harus evaluasi pedoman memuat tujuan, sasaran, ruang bidang lingkup, sasaran, dan metode yang kesejarahan digunakan pengembangan kesejarahan output kredit tugas pendukung mengidentifikasi adanya data identifikasi bahan data terampil dan atau bahan dan alat dan alat dokumentasi dan identifikasi surat tugas keterampilandentifikasi yang relevan dupa dikembalikan kepada pamong budaypamong budaya ditetapkan melalui persidangan tak. persidangan tak sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling sedikit (dua) kali dalam setahundanoutput kredit tugas pendukung menginventarisasi adanya data inventarisasi bahan data terampil dan atau bahan dan alat dan alat dokumentasi dan inventarisasi surat tugasnventarisasi yang relevan menyusun bahan adanya dokumen bahan dokumen mahir dan atau dokumentasi dokumentasi kesejarahan penyusunan surat tugas kesejarahan dokumen bahan dokumentasi kesejarahan menyusun bahan adanya dokumen bahan publikasi dokumen mahir dan atau publikasi kesejarahan kesejarahan penyusunan surat tugas dokumen bahan publikasi kesejarahan menyusun konsep adanya dokumen konsep bahan dokumen penyelia dan atau bahan dokumentasi dokumentasi kesejarahan konsep surat tugas kesejarahan dokumen konsep bahan dokumentasi kesejarahan menyusun konsep adanya dokumen konsep bahan dokumen penyelia dan atau bahan publikasi publikasi kesejarahan konsep surat tugas kesejarahan dokumen konsep bahan publikasi kesejarahan bahan dokumentasi dokumentasi kesejarahan kajian telaahan surat tugas keahlian kesejarahan dokumen kajian telaahan output kredit tugas pendukung kesejarahan mengkaji menelaah adanya dokumen kajian telaahan dokumen pertama dan atau bahan publikasi bahan publikasi kesejarahan kajian telaahan surat tugas kesejarahan dokumen kajian belahan publikasi kesejarahan melakukan kegiatan adanya laporan kegiatan monitoring laporan muda dan atau monitoring dan dan evaluasi bidang kesejarahan kegiatan surat tugas evaluasi bidang laporan hasil kesejarahan monitoring dan evaluasi bidang kesejarahan menganalisis materi adanya dokumen analisis materi dokumen muda dan atau pembelajaran nilai pembelajaran nilai nilai analisis surat tugas nilai kesejarahan kesejarahan untuk pemajuan dokumen analisismenyusun dan adanya naskah metode pengemasan naskah muda dan atau mengembangkan materi internalisasi kesejarahan penyusunan surat tugas metode pengemasan dalam bentuk media elektronik dan dan naskah metode materi internalisasi cetak pengembangan pengemasan kesejarahan dalam materi bentuk media internalisasi elektronik dan cetak kesejarahan output kredit tugas pendukung dalam bentuk dan cetak melaksanakan adanya laporan pengembangan data laporan madya dan atau pengembangan data tenaga kesejarahan pelaksanaan surat tugas hasil pendataan laporan tenaga kesejarahan pelaksanaan pengembangan data tenaga kesejarahan menganalisis hasil adanya dokumen sendiri dokumen madya dan atau monitoring dan monitoring dan evaluasi bidang analisis surat tugas evaluasi bidang kesejarahan dokumen sendiri kesejarahan monitoring dan evaluasi bidang kesejarahan menyusun adanya naskah rekomendasi hasil naskah utama dan atau rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi bidang penyusunan surat tugas monitoring dan kesejarahan naskah evaluasi bidang rekomendasi hasil kesejarahan monitoring dan evaluasi bidang kesejarahan merumuskan pokok adanya naskah rumusan pokok naskah utama dan atau pokok pikiran pokok pikiran kebudayaan daerah rumusan surat tugas kebudayaan daerah bidang sejarah naskah rumusan bidang sejarah pokok pokok pikiran kebudayaan output kredit tugas pendukung sejarah menyusun dan adanya naskah misi pemajuan naskah utama dan atau mengembangkan misi kebudayaan bidang sejarah penyusunan surat tugas pemajuan dan naskah misi kebudayaan bidang pengembangan pemajuan sejarah kebudayaan bidang sejarah mengembangkan adanya naskah materi naskah utama dan atau materi pembelajaran pembelajaran nilai nilai pengembangan surat tugas nilai nilai kesejarahan kesejarahan untuk pemajuan naskah materi untuk pemajuan kebudayaan pembelajaran kebudayaan nilai nilai kesejarahan untuk pemajuan kebudayaan menyusun, adanya naskah pemajuan naskah utama dan atau mengembangkan kebudayaan bidang sejarah dalam penyusunan surat tugas metode, dan ended lingkup nasional dan internasional naskah pemajuan pemajuan kebudayaan kebudayaan bidang bidang sejarah sejarah dalam lingkup dalam lingkup nasional dan nasional dan internasional internasional merancang dan adanya naskah model internalisasi naskah utama dan atau mengembangkan nilai sejarah perancangan surat tugas model internalisasi dan naskah model nilai sejarah pengembangan internalisasi nilai sejarah output kredit tugas pendukung mendesain model adanya naskah desain model naskah desain utama dan atau pengembangan pengembangan dokumentasi model surat tugas dokumentasi bidang kesejarahan pengembangan naskah desain bidang kesejarahan model pengembangan dokumentasi bidang kesejarahan menyusun pedoman adanya naskah pedoman penilaian naskah utama dan atau penilaian untuk ganti untuk ganti rugi, kompensasi, dan penyusunan surat tugas. rugi, kompensasi, dan akuisisi dokumen sumber sejarah naskah pedoman akuisisi dokumen tertulis penilaian untuk sumber sejarah ganti rugi, tertulis kompensasi, dan akuisisi dokumen sumber sejarah tertulis pemanfaatan kesejarahan sama oman tee tagar ema menyusun bahan adanya dokumen bahan fasilitasi dokumen mahir dan atau surat fasilitasi penulisan penulisan sejarah penyusunan tugas sejarah dokumen bahan keterampilan fasilitasi penulisan sejarah menyusun bahan adanya dokumen bahan fasilitasi dokumen mahir dan atau surat fasilitasi aplikasi aplikasi kesejarahan penyusunan tugas kesejarahan dokumen bahan kesejarahan menyusun bahan adanya dokumen bahan fasilitasi dokumen mahir dan atau surat fasilitasi event sejarah event sejarah (pameran, seminar, penyusunan tugas (pameran, seminar, temu tokoh) dokumen bahan temu tokoh) fasilitasi event sejarah (pameran, seminar, temu tokoh menyusun bahan adanya dokumen bahan fasilitasi dokumen mahir dan atau surat fasilitasi pembuatan pembuatan film sejarah penyusunan tugas film sejarah dokumen bahan fasilitasi pembuatan filmpenulisan fasilitasi penulisan sejarah verifikasi tugas sejarah dokumen verifikasi bahan fasilitasi penulisanaplikasi fasilitasi aplikasi kesejarahan verifikasi tugas kesejarahan dokumen verifikasi bahan fasilitasi aplikasi kesejarahan memverifikasi bahan adanya dokumen verifikasi bahan dokumen penyelia dan atau surat fasilitasi event sejarah fasilitasi event sejarah (pameran, verifikasi tugas seminar, temu tokoh) (pameran, seminar, dokumen verifikasi temu tokoh) bahan fasilitasi event sejarah (pameran, seminar, temu tokoh) memverifikasi bahan adanya dokumen verifikasi bahan dokumen penyelia dan atau surat fasilitasi pembuatan fasilitasi pembuatan film sejarah verifikasi tugas film sejarah dokumen verifikasi bahan fasilitasi pembuatan film sejarah menyusun konsep adanya naskah konsep materi naskah pertama dan atau surat materi pembelajaran pembelajaran nilai nilai penyusunan tugas nilai nilai kesejarahan kesejarahan untuk pemajuan naskah konsepkeahlian mengkategorikan jenis, adanya naskah jenis, bentuk naskah pertama dan atau surat bentuk bahan bahan internalisasi kesejarahan kategorisasi tugas internalisasi untuk kegiatan pameran, naskah jenis, kesejarahan untuk fasilitasi, dan kajian. bentuk bahan kegiatan pameran, internalisasi fasilitasi, dan kajian. kesejarahan untuk kegiatan pameran, fasilitasi, dan kajian sama tee roman merekomendasikan adanya naskah rekomendasi naskah muda dan atau surat bahan pengenalan bahan pengenalan kesejarahan rekomendasi tugas kesejarahan naskah rekomendasi bahan pengenalan kesejarahan menyusun konsep adanya dokumen konsep pedoman dokumen muda dan atau surat pedoman internalisasi internalisasi nilai kesejarahan penyusunan tugas nilai kesejarahan dokumen konsep pedoman internalisasi nilai kesejarahan menyusun pedoman adanya dokumen pedoman dokumen madya dan atau surat internalisasi nilai internalisasi nilai kesejarahan penyusunan tugas kesejarahan dokumen pedoman internalisasi nilai kesejarahan menyusun konsep adanya naskah pedoman penilaian naskah madya dan atau surat pedoman penilaian untuk ganti rugi, kompensasi, dan penyusunan tugas untuk ganti rugi, akuisisi dokumen sumber sejarah naskah pedoman kompensasi, dan tertulis penilaian untuk akuisisi dokumen ganti rugi, sumber sejarah tertulis kompensasi, dan akuisisi dokumen sumber sejarah tertulis mengevaluasi materi adanya dokumen evaluasi materi dokumen madya dan atau surat pembelajaran nilai nilai pembelajaran nilai nilai evaluasi tugas kesejarahan untuk kesejarahan untuk pemajuan dokumen evaluasi pemajuan kebudayaan kebudayaan materi pembelajaran nilai nilai kesejarahan untuk pemajuan kebudayaan menyusun materi adanya naskah materi naskah madya dan atau surat internalisasi sebagai internalisasi sebagai pedoman penyusunan tugas pedoman dalam dalam sosialisasi dan internalisasi naskah materi sosialisasi dan kesejarahan internalisasi internalisasi sebagai pedoman kesejarahan dalam sosialisasi dan internalisasi kesejarahan pembinaan kesejarahan kriteria hasil kerja angka pelaksana kategori uraian kegiatan kredit tugas dokumen pendukung mengidentifikasi bahan adanya dokumen identifikasi dokumen terampil dan atau surat dan alat fasilitasi bahan dan alat fasilitasi identifikasi tugas kesejarahan kesejarahan dokumen identifikasi bahan dan alat fasilitasi kesejarahan menginventarisasi data adanya data inventarisasi tenaga data terampil dan atau surat keterampilan tenaga kesejarahan kesejarahan inventarisasi tugas data inventarisasi tenaga kesejarahan mengidentifikasi bahan adanya dokumen identifikasi dokumen terampil dan atau surat fasilitasi pembinaan bahan fasilitasi pembinaan identifikasi tugas tenaga kesejarahan tenaga kesejarahan dokumen identifikasi bahan fasilitasesejarahan menginventarisasi adanya dokumen inventarisasi dokumen terampil dan atau surat bahan fasilitasi bahan fasilitasi pembinaan inventarisasi tugas pembinaan tenaga tenaga kesejarahan dokumen kesejarahan inventarisasi bahan fasilitasi pembinaan tenaga kesejarahan memberikan informasi adanya dokumen informasi jenis dokumen mahir dan atau surat jenis tenaga tenaga kesejarahan informasi tugas kesejarahan dokumen informasi jenis tenaga kesejarahan membuat indeks adanya dokumen indeks dokumen mahir dan atau surat sasaran peserta sasaran peserta pembinaan indeks sasaran tugas pembinaan tenaga tenaga kesejarahan dokumen indeks kesejarahan sasaran peserta pembinaan tenaga kesejarahan membuat skemajenis adanya dokumen skema jenis dokumen penyelia dan atau surat tenaga kesejarahan tenaga kesejarahan skema tugas dokumen skema jenis tenaga kesejarahan membuat konsep adanya dokumen konsep bahan dokumen penyelia dan atau surat bahan pembinaan pembinaan tenaga kesejarahan konsep tugas tenaga kesejarahan sesuai sasaran dokumen konsep sesuai sasaran bahan pembinaan tenaga kesejarahan sesuai sasaran penetapan angka kredit dilakukan oleh pejabat yang berwenang melaluikegiatan unsur kegiatan tugas jabatan fungsional pamong budaya kategori keterampilan yang dapat dinilai angka kreditnya, meliputi: pelestarian kesejarahan, pelestarian kesenian, cc. pelestarian permusuhan, dan pelestarian cagar budaya. unsur kegiatan tugas jabatan fungsional pamong budaya kategori keahlian yang dapat dinilai angka kreditnya, meliputi: pelestarian nilai budaya, pelestarian kesejarahan, cc. pelestarian kesenian, pelestarian permusuhan, pelestarian cagar budaya, dan pelestarian perfilmanreview bahan ajar adanya naskah review bahan naskah review pertama dan atau surat pembinaan tenaga ajar pembinaan tenaga tugas kesejarahan kesejarahan naskah review bahan ajar pembinaan tenaga kesejarahan mengusulkan materi adanya naskah usulan materi naskah muda dan atau surat bahan pembinaan bahan pembinaan tenaga pengusulan tugas tenaga kesejarahan kesejarahan naskah usulan materi bahan pembinaan tenaga kesejarahan memfasilitasi adanya laporan fasilitasi laporan madya dan atau surat pembinaan tenaga pembinaan tenaga kesejarahan fasilitasi tugas kesejarahan laporan fasilitasi keahlian pembinaan tenaga kesejarahan melaksanakan adanya laporan pelaksanaan laporan madya dan atau surat pembinaan tenaga pembinaan tenaga kesejarahan pelaksanaan tugas kesejarahan laporan pelaksanaan pembinaan tenaga kesejarahan menyusun pedoman adanya naskah pedoman naskah utama dan atau surat advokasi, bimbingan advokasi, bimbingan dan penyusunan tugas dan konsultasi kepada konsultasi kepada masyarakat naskah pedoman masyarakat bidang bidang kesejarahan advokasi, bimbingan kesejarahan dan konsultasi kepada masyarakatpedoman adanya naskah pedoman naskah utama dan atau surat kemitraan bidang kemitraan bidang kesejarahan penyusunan tugas kesejarahan naskah pedoman kemitraan bidang kesejarahan merancang model adanya naskah model naskah utama dan atau surat pembinaan tenaga pembinaan tenaga kesejarahan perancangan tugas kesejarahan naskah model pembinaan tenaga kesejarahan penjelasan: data sumber sejarah data terkait bahan bahan yang menjadi sumber sejarah: sumber sejarah tertulis (arsip, dokumen, babad, naskah, surat kabar, tambo, dan sejenisnya. sumber sejarah lisan adalah bagian dari sumber sejarah yang diperoleh melalui wawancara terhadap pelaku dan saksi sejarah atau orang orang yang hidup sezaman dengan suatu peristiwa sejarah. bentuk fisik dari sumber sejarah lisan ini, misalnya dokumen rekaman hasil wawancara sumber sejarah audiovisual adalah sumber sejarah yang berbentuk rekaman suara dan bergambar tentang peristiwa masa lampau, misalnya film pendidikan. pemetaan sejarah kegiatan memetakan tokoh dan peristiwa sejarah yang terjadi masa lampau. misalnya pemetaan sejarah peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan indonesia, pemetaan sejarah perang gerilya jenderal sudirman, dan pemetaan tokoh dan peristiwa sejarah lainnya. sejarah manual menjadi digital data yang bersifat digital melalui teknologi informasi mengidentifikasi bahan dan kegiatan yang mengidentifikasi bahan dan alat yang berhubungan dengan mendokumentasikan alat dokumentasi dan publikasi kegiatan kesejarahan dan penyebaran informasi bidang sejarah kesejarahan evaluasi bidang kesejarahan baik yang dilakukan kantor maupun luar kantor bidang sejarah materi pembelajaran nilai nilai pembelajaran nilai nilai kesejarahan yang ditujukan pada implementasi objek pemajuan kebudayaan yang ada dalam undang undang nomer tahun tentang pemajuan kebudayaan kebudayaan metode pengemasan materi materi sejarah yang ditujukan untuk pemahaman sejarah kepada masyarakat melalui media televisi, internalisasi kesejarahan surat kabar, buku, majalah, bulletin dan media cetak lainnya. dalam bentuk media elektronik dan cetak pokok pokok pikiran dokumen yang memuat kondisi sendiri dan permasalahannya yang dihadapi daerah dalam upaya kebudayaan daerah bidang pemajuan kebudayaan bidang sejarah sejarah mengembangkan misi pemajuan kebudayaan yang dimaksud merupakan implementasi undang undang nomor tahun pemajuan kebudayaan bidang tentang pemajuan kebudayaan. bidang sejarah dapat melakukan kajian objek pemajuan sejarah kebudayaan, yaknended, permainan rakyat, olahraga tradisional fasilitasi penulisan sejarah program bantuan dana dari pemerintah kepada perorangan dan kelompok masyarakat indonesia yang bergiat dalam penulisan sejarah. tema penulisan dalam fasilitasi penulisan sejarah adalah adalah: tokoh sejarah local peristiwa sejarah local sejarah tematik lainnya fasilitasi aplikasi sejarah fasilitas bantuan dana dari pemerintah yang diberikan kepada komunitas teknologi informasi atau lainnya dan organisasi profesi untuk pembuatan aplikasi mobile kesejarahan berbasis sistem informasi geografisdan android yang dapat dioperasikan dalam gawai aplikasi sejarah. tema fasilitasi pengembangan aplikasi kesejarahan ini bersifat bebas dengan arah perhatian pada toponimi, lokus ben peristiwa sejarah, dan situs bangunan bersejarah, yang dipandang dapat menambah kecintaan dan kebanggaan kepada tanah air. fasilitasi event sejarah kepada komunitas sejarah atau lainnya dan organisasi profesi untuk pelaksanaan kegiatan atau acara yang bertujuan menanamkan nilai nilai sejarah kepada masyarakat. tema fasilitas event sejarah ini bersifat bebas sepanjang menampilkan kegiatan yang dapat mengaktualisa. fasilitasi pembuatan film fasilitas bantuan dana dari pemerintah yang diberikan kepada komunitas film atau lainnya dan sejarah organisasi profesi untuk pembuatan film pendek tentang sejarah sebagai media penguatan pendidikan karakter bangsa. tema fasilitasi pembuatan film sejarah ini bersifat bebas sepanjang mereflek pedoman penilaian untuk ganti imbalan baik berupa uang atau bukan uang yang diberikan terhadap perolehan dokumen sumber rugi, kompensasi, dan akuisisi sejarah tertulis, seperti arsip, naskah, dan dokumen tertulis lainnya. dokumen sumber sejarah tertulis pembinaan tenaga kesejarahan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pengetahuan sejarah terhadap tenaga kesejarahan seperti guru sejarah, dosen, penulis sejarah, konsultan sejarah, pemandu sejarah, dan tenaga kesejarahan yang bergerak bidang sejarah lainnya. menyusun pedoman advokasi, menyusun pedoman pendukung terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas bidang bimbingan dan konsultasi kesejarahan. misalnya alokasi masyarakat yang meminta pertimbangan hari jadi sebuah kota, usulan kepada masyarakat bidang tokoh menjadi pahlawan, dan seterusnya kesejarahan perfilman pelindungan perfilman kategori uraian kegiatan kriteria hasil kerja angka pelaksana bukti fisik output kredit tugas keahlilestarilestarian bidang grand desain (rancangan identifikasi perfilman induk model strategi pelestarian bidang perfilmngelolangelolaan bidang grand desain (rancangan identifikasi perfilman induk model strategi pengelolaan bidang perfilman identifikasi bahan data adanya data rekomendasi substantif data ahli dan atau rekomendasi substantif kesesuaian data sebagai bahan identifikasi pertama surat tugas sebagai masukan perumusan kebijakan data terhadap perumusan identifikasi kebijakan strategis pelestarian bidang perfilman mengelola database adanya database inventarisasi film dan data ahli dan inventarisasi film dan perfilman pengelolaan pertama atau surat perfilman kesesuaian database perfilman yang tugas ended datamenyusun konsep adanya konsep pedoman teknis kegiatan dokumen ahli dan pedoman teknis pelestarian budaya melalui film dan| penyusunan pertama atau surat kegiatan pelestarian perfilman tugas budaya melalui film pedoman sekurang kurangnya memuat dokumen dan perfilman pendahuluan, tujuan, hasil yang penyusunan diharapkan, sasaran, sendiri kegiatan pelestarian budaya melalui film dan perfilman melaksanakan adanya inventarisasi cerita atau dokumen ahli dan atau inventarisasi cerita fenomena sosial budaya pelaksanaan pertama surat tugas atau fenomena sosial kesesuaian dokumen dokumen budaya yang layak inventarisasi cerita atau fenomena disusun sebagai materi sosial budaya dengan kelayakan penyusunan film materi penyusunan film menyusun konsep 1l. adanya konsep standar operasional naskah ahli dan standar operasional prosedur pengelolaan dan perawatan alat penyusunan pertama atau surat prosedur pengelolaan dan perlengkapan produksi film tugas dan perawatan alat dan konsep standar operasional prosedur naskah perlengkapan produksi minimal berisi tujuan, sendiri kerja, penyusunan film waktu, metode, tugas dan tanggung sop pos jawab pengelolaan dan perawatan alat dan perlengkapan produksi film mengelola dan adanya laporan pengelolaan perawatan laporan ahli dan atau melakukan prosedur alat dan perlengkapan produksi film pengelolaan pertama surat tugas perawatan alat dan laporan pengelolaan perawatan alat dan laporan perlengkapan produksi film minimalfilm hasil pengelolaan menganalisis hasil adanya hasil analisislestarilestarian bidang permasalahan, tujuan, waktu, dan perfilman strategis pelestaringelolangelolaan bidang permasalahan, tujuan, waktu, dan perfilman strategi pengeloladata rekomendasi substantif perumusan analisis surat tugas rekomendasi substantif kebijakan strategis pelestarian bidang laporan sebagai masukan perfilman analisis terhadap perumusan laporan hasil analisis yang minimal kebijakan strategis minimal berisi tujuan metode pelestarian bidang pendekatan, ruang lingkup, sasaran, perfilman waktu, dan hasil analisis menganalisis database adanya hasil analisis database laporan ahli muda dan atau inventarisasi film dan inventarisasi data film dan perfilman analisis surat tugas perfilman laporan hasil analisis database minimal laporan berisi tujuan metode pendekatan, ruang analisis kategori uraian kegiatan kriteria hasil kerja angka pelaksana bukti fisik output kredit tugas lingkup, sasaran, waktu, dan hasil menganalisis konsep adanya hasil analisis konsep pedoman dokumen ahli muda dan atau pedoman teknis teknis kegiatan pelestarian budaya analisis surat tugas kegiatan pelestarian melalui film dan perfilman dokumen budaya melalui film dokumen hasil analisis minimal berisi analisis dan perfilman tujuan metode pendekatan, ruang lingkup, sasaran, waktu, dan hasil analisis mengembangkan hasil adanya naskah hasil inventarisasi cerita naskah ahli muda dan atau inventarisasi cerita atau fenomena sosial budaya yang layak pengembangan surat tugas atau fenomena sosial disusun sebagai materi penyusunan film naskah budaya yang layak naskah pengembangan hasil pengembang disusun sebagai materi inventarisasi cerita atau fenomena sosial penyusunan film budaya yang layak disusun sebagai materi penyusunan film menganalisis standar adanya hasil analisis standar operasional laporan ahli muda dan atau operasional prosedur prosedur pengelolaan dan perawatan alat analisis surat tugas pengelolaan dan dan perlengkapan produksi film laporan perawatan alat dan laporan hasil analisis standar analisis perlengkapan produksi operasional prosedur pengelolaan dan film perawatan alat dan perlengkapan produksi film kategori uraian kegiatan kriteria hasil kerja angka pelaksana bukti fisik output kredit tugas menganalisis hasil adanya hasil analisis perawatan alat dan dokumen ahli muda dan atau perawatan alat dan perlengkapan produksi film analisis surat tugas perlengkapan produksi dokumen hasil analisis perawatan alat dokumen film dan perlengkapan produksi film berisi analisis minimal permasalahan, tujuan, waktu, metode menyusun konsep adanya konsep grand desain (rancangan dokumen ahli dan atau grand desain induk) model strategi pelestarian penyusunan madya surat tugas (rancangan bidang perfilman dokumen induk) model strategi sekurang kurangnya memuat penyusunan pelestarian bidang pendahuluan, dasar pelestarian, tujuan, perfilmangrand desain dokumen ahli dan atau grand desain (rancangan induk) model strategi penyusunan madya surat tugas (rancangan pengelolaan bidang perfilman dokumen induk) model strategi sekurang kurangnya memuat penyusunan pengelolaan bidang pendahuluan, dasar pelestarian, perfilman tujuan,rekomendasi substantif dokumen ahli dan atau rekomendasi substantif sebagai bahan perumusan kebijakan penyusunan madya surat tugas sebagai masukan strategis pelestarian bidang perfilman dokumen terhadap perumusan dokumen penyusunan kebijakan penyusunan kebijakan strategis strategis pelestarian perfilman tujuan, pelestarian bidang manfaat, kerangka teori, ide gagasan perfilman pelestarian simpulan, dan saran kategori uraian kegiatan kriteria hasil kerja angka pelaksana bukti fisik output kredit tugas memonitor dan adanya hasil evaluasi database laporan ahli dan atau mengevaluasi database inventarisasi film dan perfilman monitoring madya surat tugas inventarisasi film dan laporan hasil evaluasi data inventarisasi dokumen perfilman perfilman yang minimal berisi tujuan penyusunan metode pendekatan, ruang lingkup, sasaran, waktu, dan hasil analisis menyusun pedoman 1l. adanya pedoman teknis kegiatan dokumen ahli teknis kegiatan pelestarian budaya perfilman penyusunan madya dan atau pelestarian budaya dokumen penyusunan pedoman teknis surat tugas melalui film dan kegiatan pelestarian budaya perfilman dokumen perfilman penyusunan mengevaluasi shooting adanya hasil evaluasi script atau guide laporan ahli dan atau script atau guide cerita cerita yang akan digunakan dalam evaluasi madya surat tugas yang akan digunakan penyusunan film laporan dalam penyusunan laporan evaluasi shooting script atau evaluasi film, guide cerita yang akan digunakan dalam penyusunan film mengevaluasi standar adanya hasil evaluasi standar operasional laporan ahli dan atau operasional prosedur prosedur penggunaan alat dan evaluasi madya surat tugas penggunaan alat dan perlengkapan produksi film laporan perlengkapan produksi laporan hasil evaluasi standar dan evaluasi film prosedur penggunaan alat dan perlengkapan produksi film monitoring dan evaluasi adanya hasil evaluasi pelaksanaan laporan ahli dan atau pelaksanaan perawatan perawatan alat dan perlengkapan monitoring madya surat tugas alat dan perlengkapan produksi film laporan produksi film laporan hasil evaluasi pelaksanaan monitoring perawatan alat dan perlengkapan produksi film fungsional pamong budaypemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang undangan pada instansi pemerintah diduduki oleh pnsnilai budaya, meliputi: pelindungan nilai budaya, pengembangan nilai budaya, pemanfaatan nilai budaya, dan pembinaan nilai budaya.cc.kategori uraian kegiatan kriteria hasil kerja angka pelaksana bukti fisik output kredit tugas merumuskan grand, adanya grand desain strategi pelestarian dokumen ahli dan atau design (rancanglestarian bidang pendahuluan, dasar pelestarian, tujuan, perumusan perfilman manfaat, kerangka teori, ide gagasan, simpulan, dan saran. merumuskan grand, adanya grand desain strategi dokumen ahli dan atau design (rancangan pengelolangelolaan bidang pendahuluan, dasar pengelolaan, perumusan perfilman tujuan, manfaat, kerangka teori, ide gagasan, simpulan, dan saran. merumuskan adanya rekomendasi substantif dokumen ahli dan atau rekomendasi substantif perumusan kebijakan strategis perumusan utama surat tugas sebagai masukan pelestarian bidang perfilman dokumen terhadap perumusan dokumen perumusan kebijakan perumusan kebijakan strategis strategis pelestarian bidang perfilman pelestarian bidang berisi minimal perfilman pengembangan perfilman output kredit tugas pendukung mengidentifikasi bahan adanya materi sosial budaya sebagai naskah ahli dan atau materi sosial budaya alur cerita film yang sudah identifikasi pertama surat tugas keahlian sebagai alur cerita film teridentifikasi naskah naskah identifikasi materi sosial identifikasi budaya berisi alur cerita film output kredit tugas pendukung menyusun konsep adanya pedoman yang disusun dokumen ahli dan atau pedoman produksi film sebagai acuan untuk melaksanakan penyusunan pertama surat tugas produksi film dokumen pedoman sekurang kurangnya penyusunan memuat pendahuluan, tujuan, hasil yang diharapkan, materi, sasaran, sendiri kegiatan, waktu, petugas, dan tempat produksi film menginventarisasi bahan adanya kumpulan data dan informasi dokumen ahli dan atau dan materi untuk penyusunan pedoman advokasi inventarisasi pertama surat tugas penyusunan pedoman bimbingan dan konsultasi kepada dokumen advokasi, bimbingan dan masyarakat tentang perfilman inventarisasi konsultasi kepada dokumen inventarisasi penyusunan masyarakat tentang pedoman advokasi bimbingan dan perfilman konsultasi kepada masyarakat mengembangkan materi adanya materi sosial budaya yang dokumen ahli muda dan atau sosial budaya sebagai telah kembangkan sebagai alur pengembangan surat tugas alur cerita film cerita film dokumen dokumen pengembangan materi pengembangan sosial budaya yang berisi minimal cerita atau fenomenal sosial budaya yang layak dijadikan alur cerita film menyusun pedoman adanya penyusunan konsep pedoman dokumen ahli muda dan atau produksi film dan produksi film, penyusunan surat tugas perfilman untuk pedoman sekurang kurangnya dokumen pemajuan kebudayaan memuat pendahuluan, tujuan, hasil penyusunan yang diharapkan, materi film, sasaran, waktu, dan tempat produksi film output kredit tugas pendukung menyusun pedoman adanya dokumen penyusunan dokumen ahli muda dan atau advokasi, bimbingan dan pedoman advokasi, bimbingan dan penyusunan surat tugas konsultasi kepada konsultasi kepada masyarakat tentang dokumen masyarakat tentang perfilman penyusunan perfilman pedoman advokasi bimbingan dan konsultasi kepada masyarakat tentang perfilman memberi saran adanya naskah penyusunan alur naskah ahli dan atau penyusunan alur materi materi bahan skrip cerita (pra| penyusunan madya surat tugas sebagai bahan skrip produksi) film naskah cerita (pra produksi) film naskah penyusunan alur materi bahan penyusunan skrip cerita produksi film mengevaluasi pedoman adanya pedoman produksi film dan laporan ahli dan atau produksi film dan perfilman evaluasi madya surat tugas perfilman untuk laporan evaluasi produksi film dan laporan pemajuan kebudayaan perfilman evaluasi menganalisis dan adanya hasil analisis bimbingan dan laporan ahli dan atau mengevaluasi pedoman konsultasi tentang perfilman terhadap analisis madya surat tugas advokasi, bimbingan dan masyarakat laporan konsultasi kepada laporan hasil analisis pedoman analisis masyarakat tentang advokasi berisi minimal sekurang perfilman kurangnya memuat permasalahan, metode pendekatan, pendampingan konsultasi. output kredit tugas pendukung menganalisis program adanya hasil analisis program dokumen ahli dan atau pengelolaan dan dokumen hasil analisis dan analisis utama surat tugas pengembangan perfilman rekomendasi sekurang kurangnya dokumen memuat permasalahan, tujuan, analisis metode pendekatan, sasaran, waktu, hasil, dan rekomendasi merumuskan pokok adanya dokumen perumusan dokumen ahli dan atau pokok pikiran dokumen perumusan pokok pokok| perumusan utama surat tugas kebudayaan daerah pikiran berisi minimal permasalahan, dokumen bidang perfilman tujuan, metode sendiri, kesimpulan perumusan merancang dan adanya dokumen rancangan pemajuan dokumen ahli dan atau mengembangkan misi kebudayaan rancangan utama surat tugas pemajuan kebudayaan dokumen rancangan pemajuan dokumen bidang perfilman kebudayaan berisi minimal rancangan permasalahan, tujuan, waktu, metode sendiri, kesimpulan merumuskan, adanya dokumen perumusan dokumen ahli dan atau mengembangkan metode, pemajuan kebudayaan perumusan utama surat tugas dan ended pemajuan dokumen perumusan dokumen kebudayaan bidang berisi minimal permasalahan, tujuan, perumusan perfilman dalam lingkup waktu, metode sendiri, kesimpulan nasional dan internasional output kredit tugas pendukung menyusun regulasi adanya dokumen penyusunan dokumen ahli teknis pengelolaan dan regulasi teknis pengelolaan dan| penyusunan utama dan atau pengembangan perfilman pengembangan perfilman surat tugas dokumen penyusunan regulasi teknis dokumen berisi minimal rekomendasi dan penyusunan rencana tindak lanjut melakukan adanya dokumen pelaksanaan dokumen ahli dan atau pengembangan model pengembangan model apresiasi film pelaksanaan utama surat tugas apresiasi film indonesia indonesia dokumen dokumen pelaksanaan pengembangan pelaksanaan model apresiasi film indonesia berisi minimal tujuan, manfaat, ruang lingkup, waktu, tempat melakukan kegiatan adanya dokumen pelaksanaan dokumen ahli dan atau perumusan kebijakan pengembangan perfilman pelaksanaan utama surat tugas pengembangan perfilman dokumen pelaksanaan pengembangan dokumen perfilman berisi minimal pelaksanaan permasalahan, tujuan, manfaat, ruang lingkup, waktu dan tempat merancang model adanya rancangan model naskah ahli dan atau pengembangan pengembangan kompetensi tenaga rancangan utama surat tugas kompetensi tenaga perfilman naskah bidang perfilman .naskah rancangan model rancangan pengembangan kompetensi tenaga perfilman berisi minimal materi film dan perfilman output kredit tugas pendukung melakukan kajian model adanya dokumen pelaksanaan model dokumen ahli dan atau pengelolaan dan pengelolaan dan pengembangan pelaksanaan utama surat tugas pengembangan perfilman perfilman dokumen dokumen pelaksanaan pengelolaan pelaksanaan dan pengembangan perfilman berisi minimal materi film, sasaran, waktu, dan tempat pemanfaatan perfilmaninventarisasi adanya dokumen inventarisasi bahan dokumen ahli dan atau bahan dan materi dan materi penyusunan pedoman inventarisasi pertama surat tugas penyusunan pedoman promosi dan pemanfaatan film dokumen promosi dan dokumen inventarisasi berisi minimal inventarisasi pemanfaatan film materi film, sasaran, waktu, dan tempat mengidentifikasi bahan adanya dokumen identifikasi bahan dokumen ahli dan atau dan materi dan materi penyusunan modul sebagai identifikasi pertama surat tugas penyusunan modul pedoman sosialisasi internalisasi film dokumen sebagai pedoman dan perfilman identifikasi dalam sosialisasi dan dokumen identifikasi materi internalisasi film dan penyusunan modul sosialisasi perfilman internalisasi film dan perfilman berisi minimal judul, materi film, sasaran, waktureview bahan materi adanya dokumen review bahan materi dokumen ahli dan atau informasi film dan informasi film dan perfilman review pertama surat tugas perfilman untuk dokumen review bahan materi informasi dokumen publikasi film dan perfilman berisi minimal judul, review materi film, sasaran, waktu dan tempat review bahan adanya laporan hasil review informasi laporan ahli dan atau informasi publikasi perfilman nasional dan internasional review pertama surat tugas perfilman nasional dan kesesuaian laporan hasil review laporan internasional informasi perfilman nasional dan review internasional berisi minimal judul, materi film, sasaran, waktu dan tempat menyusun konsep adanya dokumen penyusunan pedoman dokumen ahli muda dan atau pedoman promosi dan promosi dan pemanfaatan film penyusunan surat tugas pemanfaatan film dokumen penyusunan pedoman dokumen promosi dan pemanfaatan film berisi penyusunan minimal judul, materi film, sasaran, waktu dan tempat menyusun modul adanya naskah pedoman sosialisasi naskah ahli muda dan atau sebagai pedoman naskah pedoman berisi minimal penyusunan surat tugas dalam sosialisasi dan pendahuluan, tujuan, hasil yang naskah internalisasi film dan diharapkan, materi film, sasaran, penyusunan perfilman waktu,embangkan adanya naskah pengembangan naskah ahli muda dan atau materi informasi film naskah pengembangan berisi minimal pengembangan surat tugas dan perfilman untuk pendahuluan, tujuan, hasil yang naskah publikasi diharapkan, materi film, sasaran, pengembangan waktu, dan tempat menyusun model adanya dokumen model informasi dokumen ahli muda dan atau informasi publikasi perfilman penyusunan surat tugas perfilman nasional dan kesesuaian dokumen model informasi dokumen internasional berisi minimal judul, isi cerita, pemeran, penyusunan tempat, ruang dan waktu menyusun pedoman adanya pedoman promosi dan dokumen ahli madya dan atau promosi dan pemanfaatan film penyusunan surat tugas pemanfaatan film pedoman yang berisi minimal judul, isi dokumen cerita, pemeran, tempat, ruang dan penyusunan waktu menyusun rencana adanya rancangan pedoman sosialisasi dokumen ahli madya dan atau pengembangan modul dan internalisasi film dan perfilman penyusunan surat tugas sebagai pedoman kesesuaian naskah pedoman sosialisasi dokumen dalam sosialisasi dan dan internalisasi film dan perfilman penyusunan internalisasi film dan berisi minimal judul, isi cerita, sasaran, perfilman tujuan, tempat, ruang dan waktu menyusun pendidikan adanya dokumen pengembangan materi dokumen ahli madya dan atau pengembangan materi informasi film dan perfilman penyusunan surat tugas informasi film dan dokumen pengembangan materi dan dokumen perfilman dalam informasi film dan perfilman berisi penyusunan bentuk publikasi minimal judul, isi cerita, sasaran, pendidikan nasional tujuan, tempat, ruang dan waktulakukan evaluasi adanya laporan hasil evaluasi laporan ahli madya dan atau model informasi pelaksanaan publikasi perfilman pelaksanaan surat tugas publikasi perfilman nasional dan internasional laporan nasional dan laporan pelaksanaan berisi minimal pelaksanaan internasional permasalahan, sasaran, tujuan, tempat, ruang dan waktu merancang model adanya rancangan model informasi dokumen ahli utama dan atau informasi publikasi publikasi perfilman nasional dan rancangan surat tugas perfilman nasional dan internasional dokumen internasional dokumen rancangan memuat rancangan sekurang kurangnya tujuan, metode pendekatan sasaran, waktu, ruang dan tempat pembinaan perfilman memverifikasi permohonan adanya dokumen permohonan dokumen ahli dan atau bantuan alat produksi, bantuan untuk verifikasi verifikasi pertama surat tugas pemutar film, pelaksanaan kebenarannya dokumen peningkatan kompetensi, verifikasi dokumen permohonan verifikasi apresiasi film, bantuan sesuai dengan jenis yang keahlian pengendalian dan telah disepakati dan ditetapkan oleh perizinan film jabatan pimpinan tinggi pertama mengkategorikan bahan adanya dokumen kategori bahan dokumen ahli bahan materi film dan bahan materi film dan perfilman kategorisasi pertama dan atau perfilman untuk kegiatan, surat tugas hasil kerja angka pelaksana dokumen kategori uraian kegiatan kriteria output kredit tugas pendukung pemutaran, pameran dan kategorisasi film dan perfilman dokumen pergelaran untuk bahan kegiatan pemutaran, kategorisasi pameran, dan pergelaran (event film) memuat antara lain judul film, jenis film, kelompok usia, tempat, ruang, sasaran, tujuan, tempat, waktu, hasil menganalisis permohonan adanya hasil analisis permohonan dokumen ahli muda dan atau bantuan alat produksi, bantuan analisis surat tugas pemutar film, pelaksanaan dokumen analisis memuat sekurang dokumen peningkatan kompetensi, kurangnya permasalahan, tujuan, analisis apresiasi film, sasaran, hasil karyanya yang pernah pengendalian dan produksi, judul, jenis film, tempat, perizinan film ruang, dan waktu menyusun mendidik untuk adanya naskah mendidik panduan naskah ahli muda dan atau panduan penyusunan film penyusunan film penyusunan surat tugas naskah mendidik panduan naskah penyusunan film yang memuat penyusunan minimal judul, isi cerita, kelompok umur, jenis film, sasaran, tempat, ruang, waktu, dan hasil tujuan melakukan kegiatan laporan pelaksanaan kegiatan eng laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dan atau monitoring dan evaluasi bantuan alat laporan ahli madya bantuan alat produksi, nnn ag: surat tugas produksi, pemutar film, apresiasi, pelaksanaan pemutar film, pelaksanaan laporan pengendalian, dan perizinan film yang peningkatan kompetensi, pelaksanaan pad memuat keberhasilan antara lain apresiasi film, pelaksanaan kegiatan event film, pengendalian dan arya film, platform produksi dan perizinan film diskusi filmpelestarian perfilman, meliputi: pelindungan perfilman, pengembangan perfilman, pemanfaatan perfilman, dan pembinaan perfilman. bab kedudukan dan wilayah kerja pamong budaya pamong budaya berkedudukan bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama dan atau pejabat administrator sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya pada: unit utama kementerian, unit pelaksana teknis kementerian, dan atau satuan kerja instansi pemerintah. kedudukan pamong budaymelaksanakan pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya wilayah kerjanya sesuai dengan ketetapan pejabat yang berwenang. menganalisis dan hasil analis dan evaluasi mendidik laporan ahli madya dan atau mengevaluasi mendidik panduan penyusunan film analisis surat tugas untuk panduan laporan analisis memuat antara lain laporan penyusunan film permasalahan, tujuan, jenis, sasaran, analisis ruang, tempat dan waktu menyusun rencana strategi dokumen rencana strategi advokasi dokumen ahli utama dan atau advokasi nilai nilai budaya nilai nilai penyusunan surat tugas melalui film dan perfilman penyusunan rencana strategi dokumen advokasi nilai nilai budaya melalui penyusunan flm dam perfilman diantaranya memuat permasalahan, metode sendiri, tujuan, sasaran, sasaran, tempat, jenis film, saran merumuskan kebijakan rumusan kebijakan pembinaan dokumen ahli utama dan atau pembinaan insan perfilman insan perfilman perumusan surat tugas dokumen perumusan kebijakan dokumen memuat antara lain metode sendiri, perumusan tujuan, sasaran, sasaran, tempat, jenis film, saran merancang model kegiatan rancangan model kegiatan perfilman dokumen ahli utama dan atau perfilman dalam rangka dokumen rancangan model kegiatan rancangan surat tugas pendukung penguatan perfilman dalam rangka dukungan dokumen pendidikan karakter penguatan pendidikan karakter rancangan memuat antaranya film pendidikan, cerita rakyat dan sebagainya. penjelasan: database inventarisasi film kumpulan informasi atau keterangan tentang perfilman, bisa berupa judul film, jumlah penonton, jenis film dil data perfilman meliputi: jumlah film indonesia jumlah penonton jumlah film asing jumlah penonton film asing jumlah film pendek jumlah komunitas film jumlah bioskop dan layar jumlah provider film internet jumlah film indonesia yang menang internasional jumlah film festival film indonesia jumlah insan perfilman: produser, perusahaan, asosiasi kategori film indonesia: semua umur, jenis film: honor, drama, action laga, kolosal, komedi, dokumenter, animasi, thriller, drama laga, komedi horor, drama komedi. film indonesia box office judul dan jumlah penonton) film film indonesia yang berjaya internasional jumlah kru asing lokasi tujuan shooting film oleh kru asing advokasi nilai nilai budaya advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi pendidikan, yang bertujuan untuk mempengaruhi nilai budaya yang dibuat dalam bentuk film, atau film merupakan dari budaya (yang mengandung nilai nilai budaya). contoh kongkritnya obyek pemajuan kebudayaan opk) yang dibuat dalam bentuk film yang mengangkat nilai budaya. ang disusun dalam konteks struktur mendidik untuk menjadi acuan dalam proses produksi. shooting script shooting script adalah versi lain dari sebuah naskah film yang digunakan dalam proses produksi atau waktu shooting berlangsung unsur penunjang pengembangan profesi perolehan ijazah gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang kegiatan pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya output kredit tugas pendukung memperoleh ijazah gelar semua ijazah ended sesuai kenaikan jenjang dengan bidang pangkat kegiatan pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya pembuatan karya tulis karya ilmiah bidang pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya hasil angka pelaksana dokumen butir kegiatan kerja datikesntan kejar, angka |perdana pakaian membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi bidang pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya yang dipublikasikan: dalam bentuk jurnal jurnal (cover, buku majalah buku halaman ilmiah dalam, daftar internasional isi, artikel ybs) yang diterbitkan internasional yang terindeks dalam bentuk jurnal semua jurnal (cover, buku majalah buku jenjang halaman ilmiah dalam, daftar internasional isi, artikel ybs) yang diterbitkan nasional dalam bentuk jurnal semua jurnal (cover, buku majalah buku jenjang halaman ilmiah naskah dalam, daftar internasional isi, artikel ybs) yang diterbitkan dan diakui oleh organisasi profesi dan instansi pembinalah (legalisasi hasil angka pelaksana dokumen butir kegiatan kerja peras surat tugassecara nasional dalam naskah semua naskah issn) majalah(legalisasi pimpinan) menyampaikan naskah semua naskah prasarana berupa jenjang (makalah tinjauan, gagasan legalisasi, dan atau ulasan surat tugas, ilmiah dalam undangan) pertemuan ilmiah membuat artikel artikel semua artikel bidang jenjang (dimuat media pemajuan massa) kebudayaan dan pelestarian cagar budaya yang dipublikasikan. penerjemahan penyaluran buku dan bahan bahan lain dibidang pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya uraian kegiatan kerja kredit edit tugas pendukung outputhasil angka pelaksana dokumen uraian kegiatan kerja nian kesatuan key anin akan rekaman oma nasional dalam majalah semua majalah (artikel majalah jenjang terdaftar issn, ilmiah yang link laman) diakui oleh organisasi profesi dan instansi pembina pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya yang tidak dipublikasikan: buku jenjang pimpinan dalam bentuk naskah semua makalah (naskah makalah jenjang legalisasi pimpinan penyusunan standar pedoman petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis bidangmbuat buku buku semua buku (pedoman) standar pedoman jenjang petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis bidang pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya pengembangan kompetensi bidang pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya angka pelaksana dokumen uraian kegiatan kerja kredit tugas pendukung output fungsional laporan jenjang seminar lokakarya sertifikat semua sertifikat ya konferensi si laporan jenjang podium studi banding lapangan dan memperoleh sertifikat lamanya sertifikat sertifikat semua iam jenjang hasil angka pelaksana dokumen uraian kegiatan kerja output kredit tugas pendukudengan jam jenjang lamanya sertifikat semua sertifikat kurang dari laporan jenis jam jang fungsional pamong budaya dan memperoleh sertifikat lamanya sertifikat semua sertifikat lebih darirtifikat semua iam jenjang lamanya sertifikat semua sertifikat kurang dari laporan jenis iam jenjang maintain sertifikat semua sertifikat performance laporan jenjang (pemeliharaan kinerja dan target kinerja kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya hasil angka pelaksana dokumen uraian kegiatan kerja kredit pendek output redi tugas mendukung melakukan kegiatan laporan semua laporan yang mendukung jenjang pengembangan profesi pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya penjelasan: angka kredit ak) bagi peningkatan pendidikan sekolah diberikan sebesar pendidikan sekolahjam pelajaran setara dengan menit jam pembelajaran pelatihan fungsional efektif. bidanglatihan prajabatan tingkat penunjang kegiatan pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya pengajar pelatih bidang pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya output kredit tugas pendukung mengajar sertifikat semua surat melatih laporan jenjang undangan, membimbing surat tugas, yang berkaitan bahan ajar dengan bidang pemajuan pelestarian cagar budaya keanggotaan dalam tim penilai tim uji kompetensi output kredit tugas pendukung menjadi anggota laporan semua bee uji kompetensi perolehan penghargaan tanda jasa kredit tugas pendukung output puluh) tahun jenjang penghargaan puluh) tahun jenjang penghargaan tahun jenjang penghargaan tingkat sertifikat semua sertifikat internasional piagam kenaikan jenjang pangkat nasional piagam kenaikan jenjang pangkat provinsi piagam kenaikan jenjang pangkat perolehan gelar kesarjanaan lainnya hasil angka pelaksana dokumen uraian kegiatan kerja kredit penduduk redi tugas mendukung output pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya kes jenjang kategori keterampilan sarjana ijazah semua ijazah diploma jenjang kategori keahlian magister ijazah semua ijazah jenjang kategori keahlian doktor ijazah semua ijazah jenjang kategori keahlian pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugaslakukan laporan semua laporan kegiatan yang jenjang mendukung hasil angka pelaksana dokumen uraian kegiatan kerja) kredit tugas pendukung pelaksanaan tugas pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya penjelasan: pendidikan sekolah angka kredit ak) bagi peningkatan pendidikan sekolah diberikan pendidikan sekolah sebesarpelatihan| jam pelajaran setara dengan menit jam fungsional bidang pembelajaran efektif.ndidikan dan pelatihan cukupjelas. prajabatan tingkabab tugas jabatan dan beban kerja pamong budaya bagian kesatu tugas jabatan pamong budaya tugas jabatan pamong budaya yaitu melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya. bagian kedua beban kerja pamong budaya beban kerja pamong budaya dalam melaksanakan tugas pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya selama (seribu dua ratus lima puluh) jam kerja efektif dalam (satu) tahun. pelaksanaan beban kerja selama (seribu dua ratus lima puluh) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada mencakup tugas jabatan pamong budaya. bab pengangkatan dan formasi jabatan fungsional pamong budaypamong budaya yaitu: presiden bagi pamong budaya ahli utama, dan pejabat pembina kepegawaian bagi pamong budaya terampil sampai dengan pamong budayhasil kerja minimal jabatan fungsional pamong budaya pamong budaya kategori keterampilan kesejarahan terampil jenjang jabatan hasil kerja minimal kompetensi pamong budaya mampu melakukan data inventarisasi terampil inventarisasi data bangunan dan tempat bidang kesejarahan kesejarahan, bahan bersejarah dan alat data inventarisasi bahan dokumentasi serta dan alat dokumentasi data tenaga dan publikasi kesejarahan kesejarahan data inventarisasi data tenaga kesejarahan mahir jenjang jabatan hasil kerja minimal kompetensi pamong budaya mampu melakukan data bangunan dan mahir pengolahan data tempat bersejarah bangunan dan dokumen bahan bidang kesejarahan tempat bersejarah dokumentasi serta menyusun kesejarahan bahan dokumen bahan dokumentasi, fasilitasi event sejarah fasilitasi event (pameran, seminar, kesejarahan temu tokoh) laporan pemberian informasi jenis tenaga kesejarahan penyelia jenjang jabatan hasil kerja minimal kompetensi pamong budaya mampu data informasi jenis data penyelia memberikan bangunan dan tempat informasi jenis bersejarah bidang kesejarahan data bangunan dokumen konsep bahan dan tempat dokumentasi bersejarah kesejarahan mampu dokumen verifikasi melakukan bahan fasilitasi event penyusunan kesejarahan sman see deettnoam trs jenjang jabatan hasil kerja minimal volume kompetensi konsep dokumen konsep bahan dokumentasi, pembinaan tenaga mampu kesejarahan sesuai melakukan sasaran verifikasi bahan fasilitasi event mampu membuat konsep bahan pembinaan kesejarahan kesenian terampil kompetensi pamong budaya mampu data kesenian hasil terampil mengidentifikasi identifikasi data kesenian bidang kesenian mahir pamong budaya mampu dokumen kompilasi data mahir mengkompilasi kesenian data kesenian bidang kesenian penyelia pamong budaya mampu mendidik naskah penyusunan penyelia konsep bahan konsep bahan pemanfaatan pemanfaatan karya seni bidang kesenian karya seni permusuhan terampil pamong budaya mampu mengidentifikasi bahan terampil mengidentifikasi registrasi dan bahan registrasi inventarisasi koleksi bidang dan inventarisasi museum permusuhan koleksi museum menghimpun bahan dan mampu data untuk penulisan menghimpun informasi koleksi bahan dan data museum untuk penulisan menghimpun bahan informasi koleksi publikasi museum menghimpun bahan mampu untuk materi edukasi menghimpun dan pembimbingan bahan publikasi untuk usia pendidikan mampu dasar menengah tinggi menghimpun umum bahan untuk materi edukasi dan pembimbingan untuk usia pendidikan dasar menengah t tinggi umum mahir pamong budaya mampu mendidik menyusun bahan mahir bahan registrasi dan registrasi dan inventarisasi koleksi inventarisasi koleksi bidang museum museum permusuhan mampu mendidik menyusun bahan dan bahan dan data data untuk penulisan untuk penulisan informasi koleksi informasi koleksi museum museum menyusun bahan mampu mendidik publikasi bahan publikasi mengkompilasi materi mampu edukasi dan mengkompilasi pembimbingan untuk materi edukasi dan usia pendidikan dasar pembimbingan untuk menengah usia pendidikan tinggi umum penyelia pamong budaya mampu mengolah mengolah dan menyusun penyelia dan menyusun bahan bahan registrasi dan registrasi dan hasil hasil inventarisasi bidang inventarisasi koleksi koleksi museum, permusuhan museum, menyunting bahan dan mampu menyunting data untuk penulisan bahan dan data informasi koleksi untuk penulisan museum informasi koleksi mengkompilasi bahan museum konsep promosi museum mampu membuat materi edukasi mengkompilasi dan pembimbingan bahan konsep untuk usia pendidikan promosi museum dasar menengah mampu membuat tinggi umum materi edukasi dan pembimbingan untuk usia pendidikan dasar menengah tinggi umum cagar budaya terampil pamong budaya mampu mengidentifikasi dokumen identifikasi terampil bahan pendataan cagar bahan pendataan cagar bidang cagar budaya budaya budaya tabel bahan dan peralatan mampu menguji bahan laboratorium yang akan dan peralatan diuji laboratorium cagar budaya dokumen pengujian bahan dalam rangka kajian dan peralatan laboratorium cagar budaya dalam rangka kajian mahir pamong budaya mampu memelihara alat tabel pemeliharaan alat mahir pengolah data pengolah data bidang cagar laporan pemeliharaan alat budaya mampu mendidik bahan pengolah data publikasi cagar budaya tabel cagar budaya yang siap dipublikasikan dokumen penyusunan publikasi cagar budaya penyelia pamong budaya mampu melakukan dokumen pendidikan penyelia pendidikan registrasi cagar pendidikan registrasi cagar budaya budaya laporan pelaksanaan bidang cagar mampu melakukan pendidikan registrasi cagar budaya pendidikan penggunaan budaya bahan dan peralatan dokumen pendidikan pameran cagar budaya pendidikan penggunaan mampu mendidik konsep bahan dan peralatan bahan pembinaan dan pameran cagar budaya fasilitasi cagar budaya laporan pelaksanaan pendidikan penggunaan bahan dan peralatan pameran cagar budaya tabel bahan pembinaan dan fasilitasi cagar budaya dokumen penyusunan konsep bahan pembinaan dan fasilitasi cagar budaya pamong budaya kategori keahlian nilai budaya pertama pamong budaya mampu menyusun menyusun naskah ahli pertama konsep, mengolah data pendataan inventarisasi dan memetakan dan dokumentasi nilai potensi nilai budaya budaya menyusun laporan analisis informasi nilai bidang nilai budaya budaya mengkategorikan jenis, bentuk dan pendidikan data teknis pemanfaatan nilai budaya memetakan potensi nilai budaya untuk bahan pembinaan muda pamong budaya mampu mendidik menganalisis aspek ahli muda bahan materi dan aspek nilai budaya yang menganalisis aspek ada masyarakat aspek nilai budaya menyusun bahan dan bidang materi internalisasi nilai nilai budaya budaya mengkaji data dan bahan dalam rangka pemanfaatan nilai budaya menganalisis kebutuhan fasilitasi dan kemitraan dalam upaya pelestarian nilai budaya madya pamong budaya mampu mengevaluasi mengevaluasi hasil ahli madya data inventarisasi dan pendataan inventaris dokumen, sasi dan dokumentasi nilai memproyeksikan budaya bidang pengembangan nilai memproyeksikan nilai budaya budaya serta mendidik pengembangan aspek rencana aspek nilai budaya yang pengembangan metoda ada masyarakat dan teknis fasilitasi menyusun rencana pengembangan nilai budaya menyusun rencana pengembangan metoda dan ended fasilitasi dan kemitraan dalam upaya pelestarian nilai budaya utama pamong budaya mampu menganalisis menganalisis program ahli utama program, melakukan pelestarian nilai budaya monitoring dan merancang dan evaluasi serta mengembangkan model bidang merancang pendokumentasian nilai nilai budaya pengembangan nilai budaya budaya melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelestarian nilai budaya merancang dan mengembangkan model pembinaan sumber daya manusia nilai budaya kesejarahan pertama pamong budaya mampu melakukan data revi hasil pertama revi data hasil pengumpulan data pengumpulan data bangunan dan tempat bidang bangunan dan bersejarah kesejarahan tempat bersejarah dokumen serta bahan ajar kajian telaahan bahan pembinaan tenaga dokumentasi kesejarahan kesejarahan mampu menelaah naskah kategorisasi bahan dokumentasi jenis, bentuk bahan kesejarahan internalisasi kesejarahan mampu untuk kegiatan pameran mengkategorikan fasilitasi dan kajian jenis,bentuk bahan naskah revi bahan ajar internalisasi pembinaan tenaga kesejarahan kesejarahan muda pamong budaya mampu melakukan mengembangkan data muda pengembangan data bangunan dan tempat bangunan dan bersejarah manual bidang tempat bersejarah menjadi digital kesejarahan manual menjadi laporan kegiatan digital monitoring dan evaluasi mampu melakukan dibidang kesejarahan monitoring dan naskah rekomendasi evaluasi bahan pengenalan mampu melakukan kesejarahan rekomendasi bahan materi bahan pembinaan pengenalan tenaga kesejarahan kesejarahan mampu melakukan usulan materi bahan pembinaan tenaga kesejarahan cc. madya pamong budaya mampu melakukan laporan penyusunan madya penyusunan data data hasil pengumpulan hasil pengumpulan data kesejarahan bidang data kesejarahan dokumen analisis hasil kesejarahan mampu melakukan monitoring dan evaluasi analisis hasil bidang kesejarahan monitoring dan dokumen penyusunan evaluasi bidang pedoman internalisasi kesejarahan nilai kesejarahan mampu melakukan laporan pelaksanaan penyusunan pembinaan tenaga pedoman kesejarahan internalisasi nilai kesejarahan tee pembinaan tenaga kesejarahan utama pamong budaya mampu melakukan laporan analisis dan utama analisis dan evaluasi evaluasi dibidang pedoman bidang kesejarahan bidang kesejarahan naskah penyusunan kesejarahan mampu melakukan rekomendasi hasil penyusunan monitoring dan evaluasi rekomendasi hasil dibidang kesejarahan monitoring dan naskah perancangan evaluasi dibidang model pembinaan tenaga kesejarahan kesejarahan mampu melakukan rancangan model pembinaan tenaga kesejarahan kesenian pertama pamong budaya mampu merevisi data dokumen hasil revi data ahli pertama kesenian kesenian bidang kesenian mampu melakukan dokumen inventarisasi inventarisasi bahan bahan dan peralatan dan peralatan konservasi kesenian konservasi kesenian muda pamong budaya mampu melakukan dokumen kajian konsep ahli muda kajian konsep pameran pameran konsep kebutuhan bidang kesenian mampu mendidik fasilitasi laboratorium konsep kebutuhan dan peralatan kesenian fasilitasi laboratorium dan peralatan kesenian cc. madya pamong budaya mampu menganalisis dokumen hasil sendiri ahli madya program pemanfaatan program pemanfaatan bidang kesenian bidang kesenian bidang kesenian laporan pengawasan dan mampu mengawasi dan pengarahan mengarahkan penerapan metode fasilitasi laboratorium dan peralatan kesenian utama pamong budaya mampu dokumen hasil ahli utama merancang dan rancangan dan mengembangkan pengembangan model bidang kesenian model pendokumentasian pendokumentasian bidang kesenian bidang kesenian dokumen pelaksanaan mampu pemantauan dan melaksanakan evaluasi pengkajian pemantauan dan pedoman pelestarian evaluasi kesenian pengkajian pedoman pelestarian kesenian permusuhan pertama kompetensi pamong budaya mampu review data registrasi pertama melakukan dan inventarisasi koleksi review data melakukan penulisan bidang koleksi museum informasi koleksi permusuhan mampu museum memberikan menyusun konsep informasi promosi museum tertulis koleksi melakukan edukasi dan museum pembimbingan untuk mampu pendidikan dasar memberikan bahan promosi mampu menyampaikan informasi museum kepada peserta didik tingkat dasar muda kompetensi pamong budaya mampu mengkaji data registrasi muda melakukan dan inventarisasi koleksi kajian koleksi menyempurnakan bidang mampu penulisan informasi permusuhan melakukan koleksi museum penyempurnaan menganalisis materi penulisan publikasi mampu melakukan edukasi dan melakukan pembimbingan untuk analisis materi usia pendidikan dasar, untuk publikasi dan menengah mampu menyampaikan informasi museum kepada kompetensi peserta didik dasar dan menengah madya kompetensi pamong budaya mempu memonitor dan madya melakukan mengevaluasi data pengawasan dan registrasi dan bidang evaluasi data inventarisasi koleksi permusuhan koleksi mengevaluasi penulisan mampu informasi koleksi melakukan museum evaluasi mengevaluasi media penulisan promosi museum informasi koleksi melakukan edukasi dan museum pembimbingan untuk mampu usia pendidikan dasar, melakukan menengah, atas, dan evaluasi media umum promosi museum mampu menyampaikan informasi edukasi dan bimbingan museum kepada peserta didik dan masyarakat. utama kompetensi pamong budaya mampu merumuskan kebijakan utama melakukan pengembangan rumusan inventarisasi dan bidang kebijakan interpretasi koleksi permusuhan pengembangan merancang ended inventarisasi pengembangan informasi dan interpretasi koleksi museum koleksi merumuskan mampu rekomendasi promosi membuat museum rancangan melaksanakan ended pemantauan dan pengembangan evaluasi edukasi dan informasi koleksi pembimbingan untuk mampu usia pendidikan dasar, membuat menengah, atas, dan rumusan umum rekomendasi promosi mampu melakukan pemantauan dan evaluasi edukasi dan pembimbingan kepada peserta didik dan masyarakat cagar budaya pertama pamong budaya mampu mendidik dokumen pendidikan ahli pertama pendidikan pendataan cagar budaya pendataan cagar naskah penyusunan budaya pendidikan pendataan mampu menganalisis cagar budaya bidang hasil laboratorium daftar bahan dan peralatan cagar budaya asil uji laboratorium cagar budaya mampu mendidik cagar budaya pendidikan bahan dokumen analisis hasil uji informasi cagar laboratorium cagar budaya budaya dokumen penyusunan pendidikan bahan mampu melakukan informasi cagar budaya pembinaan dan dokumen pelaksanaan fasilitasi bidang pembinaan dan fasilitasi cagar budaya bidang cagar budaya muda pamong budaya mampu mendidik dokumen metode ahli muda metode pendataan pendataan cagar budaya cagar budaya naskah penyusunan mampu melakukan metode pendataan cagar kajian budaya bidan pengembangan tabel kerusakan cagar konservasi bud cagar budaya meta upaya cagar budaya naskah kajian mampu melakukan pengembangan metode penyampaian konservasi cagar budaya informasi camat dokumen informasi cagar budaya budaya mampu melakukan laporan pelaksanaan kajian pelaksanaan penyampaian informasi pembinaan dan cagar budaya fasilitasi bidang dokumen pelak pelaksanaan camat budaya kajian pembinaan dan fasilitasi bidang cagar budaya cc. madya fungsional pamong budaya terampil sampai dengan pamong budaya ahli muda. bagian kedua pengangkatan pertama pengangkatan dalam jabatan fungsional pamong buday,kompetensi pamong budaya mampu memonitor dokumen pendidikan ahli madya dan mengevaluasi monitoring dan evaluasi pendataan cagar pendataan cagar budaya budaya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi mampu mendidik pendataan cagar budaya mam daya konsep pedoman tabel kebutuhan kemitraan bidang penyusunan pedoman kemitraan bidang pelestarian cagar budaya dokumen penyusunan konsep pedoman kemitraan bidang pelestarian cagar budaya mampu mendidik tabel perizinan konsep pedoman pemanfaatan cara budaya kebijakan perizinan dokumen penyusunan pemanfaatan cagar konsep pedoman kebijakan budaya perizinan pemanfaatan cagar budaya mampu dokumen instrument mengevaluasi evaluasi program program pembinaan pembinaan dan fasilitasi dan fasilitasi bidang cagar budaya bidang cagar budaya dokumen evaluasi program pembinaan dan fasilitas bidang cagar budaya utama kompetensi pamong budaya mampu dokumen hasil monitoring ahli utama merumuskan dan evaluasi pendataan rekomendasi tindak cagar budaya lanjut hasil dokumen rumusan bidang monitoring dan rekomendasi tindaklanjut cagar budaya evaluasi pendataan hasil monitoring dan cagar budaya evaluasi pendataan cagar budaya mampu dokumen pendidikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemantauan dan kemitraan pelestarian evaluasi kemitraan cagar budaya pelestarian cagar laporan pelaksanaan budaya pemantauan dan evaluasi kemitraan pelestarian mampu mendidik cagar budaya grand design model dokumen grand promosi cagar design model promosi budaya cagar budaya naskah penyusunan grand mampu melakukan design model promosi koordinasi untuk cagar budaya penyusunan rencana dokumen koordinasi untuk program pembinaan penyusunan rencana sumber daya cagar program pembinaan budaya sumber daya cagar budaya kompetensi laporan pelaksanaan koordinasi untuk penyusunan rencana program pembinaan sumber daya cagar budaya perfilman pertama kompetensi pamong budaya mampu melakukan data pengelolaan ahli pertama pengelolaan data, database inventarisasi inventarisasi bahan film dan perfilman dan materi dokumen inventarisasi bidang perfilman penyusunan bahan dan materi pedoman advokasi, penyusunan pedoman bimbingan dan advokasi, bimbingan konsultasi kepada dan konsultasi kepada masyarakat tentang masyarakat tentang perfilman, perfilman memverifikasi, dokumen verifikasi serta permohonan bantuan mengkategorikan alat produksi, pemutar bahan materi film film, apresiasi film, dan perfilman pengendalian dan perizinan film dokumen kategori bahan bahan materi flm dan perfilman untuk kegiatan pemutaran, pameran, dan pergelaran event film) muda pamong budaya mampu laporan analisis ahli muda menganalisis database inventarisasi laporan database, film dan perfilman dan menyusun dokumen penyusunan bidang perfilman pedoman pedoman advokasi, advokasi,menyusun bimbingan dan model informasi konsultasi kepada publikasi perfilman masyarakat tentang perfilman dokumen dokumen penyusunan madya pamong budaya mampu melakukan laporan monitoring ahli madya monitoring dan dan evaluasi database mengevaluasi inventarisasi film dan database, perfilman bidang menganalisis dan laporan analisis dan perfilman mengevaluasi mengevaluasi pedoman advokasi pedoman advokasi, serta mengevaluasi bimbingan dan model informasi konsultasi kepada publikasi masyarakat tentang perfilman laporan pelaksanaan evaluasi) laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan alat produksi, pemutar film, pelaksanaan kompetensi, apresiasi film, pengendalian, dan perizinan film utama kompetensi pamong budaya mampu dokumen perumusan ahli utama merumuskan rekomendasi substantif rekomendasi, sebagai masukan substantive, terhadap perumusan bidang mampu merancang kebijakan strategis perfilman dan pelestarian bidang mengembangkan perfilman misi pemajuan dokumen rancangan dan kebudayaan bidang pengembangan misi perfilman, pemajuan kebudayaan mampu membuat bidang perfilman model informasi dokumen model publikasi dan informasi publikasi rancangan model perfilman nasional dan kegiatan perfilman internasional kompetensi dokumen rancangan model kegiatan perfilman dalam rangka pendukung penguatan pendidikan karakter. format formulir daftar usulan penetapan angka kredit (dupa) daftar usul penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional pamong budaya . nom lo. instansi masa penilaian bulan . s d bulan . tahun. nama nomor seri kartu pegawai tempat dan tanggal lahir jenis kelamin kreditnya jabatan pamong budaya tmt masa kerja golonganlama masa kerja golongan baru unit kerja unsur sub unsur unsur sub unsur ll3 lat le|i hlameoma fpenpp kan dana pemajuan kebudayaan dan pelestarian kebudayaan ferrea pengembangan tai emis ooo perereramaaa oo ijumlahunsurutama ) | (mi |unsurpenunjang oo leamoromusa pamong budaya pesan loo jumlah unsur oberume loo opo butir kegiatan jenjang jabatan atas di bawah aaa jumlah unsur utama banunsu rpemuwana )kanananaananananaaaananpnannanannannnnananaan surat pernyataan melakukan kegiatan nip nsataakakan penunjang dan seterusnya . catatan pejabat pengusul nnnnananaan (jabatan) dan seterusnya nama pejabat pengusul) nip lnnntatatkkan catatan anggota tim penilai dan seterusnya nama penilai nip nsataakakan nama penilai ii) nip nsataakakan catatan ketua tim penilai canaan ketua tim penilai, dan seterusnya nama) nip lnntatakkkk. formatif surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang tidak ponorogo.ooo.io.i sesuai dengan jenjang jabatan pamong budaya surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jenjang jabatan pamong budaya yang bertanda tangan bawah ini: pangkat golongan ruang tmt menyatakan bahwa pangkat golongan telah melaksanakan tugas jabatan fungsional pamong budaya yang tidak sesuai dengan jenjang jabatan: uraian tanggal satuan jumlah angka angka jumlah keterangan kegiatan hasil volume kredit kredit angka bukti fisik kegiatan kredit atauon surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan (oom. fungsional teknis jabatan fungsional pamong budaya surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional teknis jabatan fungsional pamong budaya yang bertanda tangan bawah ini: pangkat golongan ruang tmt mma menyatakan bahwa panama pangkat golongan ruang tmt mma telah mengikuti pelatihan fungsional teknis pamong buda.) too lo.) .) .)fmerupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional pamong budaya yang telah ditetapkan melalui pengadaan pns. pns yang diangkat dalam jabatan fungsional pamong budaya harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kebudayaan paling lama (tiga) tahun setelah diangkat. pamong budaylulus pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kebudayaamong budaymengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, format vi: surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang ponooomomoooio.n pamong budaya surat pernyataan melakukan kegiatan penunjangvii : surat penyampaian bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional oom. pamong budaya kepada yth. pejabat pengusul penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional pamong budaya among budaya dan bukti fisiknya, sebagai berikut: nama nip jabatan pangkat unit kerja golongan ruang last demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. pimpinan unit kerja tulis nama jabatannya format viii formulir penetapan angka kredit penetapan angka kredit nomor sc. stan si: . masa penilaian: . jj. keteranganperorangan nama ing nomorseri karpet pangkat golongan ruang tmt tempatan tanggal lahir jenis kelamin pendidikan tertinggi, tahun lulus jabatan fungsional tmt masa kerja golongan unit kerja penetapan angka kredit ' lama baru jumlah keterangan dasaryangdiberikan yang diperolehdari pengalaman ' jabatan pengembangan profesi penunjang totalangkakredit kekurangan angka kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat jabatan ' ) | jabatan setingkat lebih tinggi menjadi .cooooooooooo jenjang ane. pangkat golongan ruang.ooo. ditetapkan . asli penetapan angka kredit untuk: pada tanggal . pimpinan pengusul, pamong budayaat tim penilai yang bersangkutan, dan nip anna nan. coret yang tidak perlu berita acara penilaian angka kredit pada hari ini,. tanggal., yang bertanda tangan dibawah ini, sesuai dengan surat keputusan . eeee nomor beken, nggak.ii j. tentang pengangkatan tim penilai .nama nomor seri karpet (oo pangkat golongan ruang tmt tempat dan tanggal lahir aan jenis kelamin pendidikan tertinggi (oo jabatan fungsional tmt daan vonis kerja hasil penilaian angka kredit tercantum dalam lampiran berita acara ini. anggota tim penilai, anggota tim penilai, ketua tim penilai,ajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaamong budaya kategori keterampilan, pamong budaya ahli pertama, dan jabatan fungsional pamong budaya ahli muda, (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional pamong budaya ahli madya, dan (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional pamong budaya ahli utama untuk pns yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi persyaratan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas bidang kebudayakebudayaan yang relevan, paling singkat (dua) tahun secara kumulatif yang ditandatangani atasan langsung. surat keterangan dan bukti hasil kerja dalam pelaksanaan tugas bidang kebudayaan yang relevan sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan rincian kegiatan tugas jabatan. pengangkatan jabatan fungsional pamong budayajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya. bagian keempat pengangkatan melalui promosi pengangkatan dalam jabatan fungsional pamong budaya melalui promosi untuk jabatan fungsional pamong budaya kategori keahlian. pengangkatan dalam jabatan fungsional pamong budayaamong budaya melalui promosi dilaksanakan dalam hal: pns yang belum menduduki jabatan fungsional pamong budaya, atau kenaikan jenjang jabatan fungsional pamong budaya satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori jabatan fungsional pamong budaya. pengangkatan dalam jabatan fungsional pamong budayjabatan fungsional pamong budayamong budayamong budaya melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kelima formasi jabatan fungsional pamong budaya penghitungan jumlah kebutuhan pns dalam jabatan fungsional pamong budaya berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi: ruang lingkup bidang kebudayaan, jumlah objek kebudayaan atau objek cagar budaya, cc. jenis dan bentuk objek kebudayaan atau objek cagar budaya, dan luas wilayah kerja. bab vii pelantikan dan pengambilan sumpah janji setiap pns yang diangkat menjadi pamong budayajabatan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii penilaian prestasi kerja jabatan fungsional pamong budaya penilaian prestasi kerja jabatan fungsional pamong budaypamong budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut: pada awal tahun setiap pamong budayrincian tugas jabatan fungsional pamong budaya sesuai dengan jenjang jabatannya dan dapat ditambahkan kegiatan penunjang, cc, dan skp yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja. pamong budayangka kredit untuk pamong budaya terampil, (dua belas koma lima) angka kredit untuk pamong budaya mahir dan pamong budaya ahli pertama, (dua puluh lima) angka kredit untuk pamong budaya penyelia dan pamong budaya ahli muda,among budaya keterampilan yang terdiri atas pamong budaya terampil, pamong budaya mahir, dan pamong budaya penyelia. pamong budaya keahliank analisis bidang kebudayaan yang terdiri atas pamong budaya pertama, pamong budaya muda, pamong budaya madya, dan pamong budaya utudaypejabat penilai kinerja adalah atasan langsung pns yang dinilaipamong budaya dan menilai angka kredit jabatan fungsional pamong budaya. (tiga puluh tujuh koma lima) angka kredit untuk pamong budaya ahli madya, dan (lima puluh) angka kredit untuk pamong budaya ahli utama. jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi pamong budaya ahli utama yang menduduki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. ketentuan perilaku kerja pamong budaypamong budaypamong budaya yaitu atasan langsung pamong budaya yang dinilai. bab kenaikan pangkat dan jabatan kenaikan pangkat jabatan fungsional pamong budaypamong budaya ahli madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang iv c untuk menjadi pamong budayamong budajabatan fungsional pamong budaypada jenjang jabatan yang sama. pamong budayajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya. kenaikan jabatan fungsional pamong budaya dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan fungsional pamong budaypamong budaya ahli madya menjadi pamong budaypamong budaypamong budaamong budaypamong budaykenaikan jabatan fungsional pamong budaya setingkat lebih tinggi tidak dapat diusulkan apabila tidak tersedia kebutuhan formasiterampilempat) angka kredit pamong budaya terampil, dan (sepuluh) angka kreditahliajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya, dan atau pengembangan profesi. bab hasil kerja minimal jabatan fungsional pamong budaya butir kegiatan hasil kerja minimal yang merupakan bagian dari uraian kegiatan jabatan fungsional pamong budaya, rincian syarat kinerja, dan hasil kerjaamong budaya harus memenuhi hasil kerja minimal per jenjang sebagaimana dimaksud dalam untuk kenaikan jenjang. hasil kerja minimal bagi pamong budaya jabatan, atau pengangkatan kembali dapat diajukan untuk penilaian angka kredit setelah diangkat menjadi pamong budaya. hasil kerja minimal yang telah diajukanenjang jabatan tidak dapat diusulkan kembali. kenaikan jenjang jabatan fungsional pamong budaya dapat diusulkan setelah memenuhi hasil kerja minimal. pemenuhan hasil kerja minimal sebagaimana dimaksud pada dilengkaphentian dan pengangkatan kembali dari dan jabatan fungsional pamong budaya bagian kesatu pemberhentian dari jabatan fungsional pamong budaya pamong budapamong budaya yaitu: presiden bagi jabatan fungsional pamong budaya ahli utama:, dan pejabat pembina kepegawaian yaitu pemimpin instansi pemerintah lingkungan instansi pemerintah. bagian kedua pengangkatan kembali jabatan fungsional pamong budaya pamong budayamong budaydiangkat kembali sebagai pns. pamong budaycuti luar tanggungan negara sepanjang tersedia formasi. pamong budaytugas belajar. pamong budaya yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh luar jabatan fungsional pamong budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional pamong budaypamong budaymong budaya. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pamong budaya harus memenuhi syarat usia paling tinggi: (lima puluh enam) tahun bagi pamong budaya kategori keterampilan, pamong budaya ahli pertama, dan pamong budaya ahli muda, (lima puluh delapan) tahun bagi pamong budaya ahli madya, dan (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki kembali jabatan fungsional pamong budaya ahli utama bagi pns yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi. bab xii organisasi profesi pamong budaya wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional pamong budaya yang mendapatkan pengakuan dari instansi pembina. organisasi profesi jabatan fungsional pamong budayadengan peraturan menteri. bab xiii pembinaan dan pengawasan pembinaan dilakukan oleh pemimpin instansi pembina jabatan fungsional pamong budaya yaitu menteri atau pejabat yang ditunjuk yang membidangi pembinaan pamong budaya. atau instansi pemerintah. tahapan pembinaan dan pengawasan jabatan fungsional pamong budaya meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasil, dan pelaporan hasil dan tindak lanjutnypamong budaya dan penetapan angka kreditnya, cc. kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi, dan permasalahan dan penyelesaian permasalahan. bab xiv pelaporan pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan lingkungan kementerian disampaikan secara berjenjang dengan tahapan: kepala unit pelaksana teknis: pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi bidang kebudayaan,bidang kebudayapelaporan hasil pembinaan instansi pemerintah disampaikan secara berjenjang dengan tahapan: pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan pada instansi pemerintah melaporkan hasil pembinaan kepada kepala instansi pemerintah: dan kepala instansi pemerintah menyampaikan kepada menteri melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi pembinaan jabatan fungsional pamong budaya. pelaporan hasil pengawasan instansi pemerintah disampaikan oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan fungsi pengawasan kepada kepala instansi pemerintah. bab ketentuan penutup peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkanpamong budayamong budayajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya uraian kegiatan hasil angka pelaksana aki output jenjang s2) jenjang jenjang pelatihan teknis magang bidang kebudayaan dan memperoleh sertifikat output kredit tugas teknis magang bidang kebudayaan dan memperoleh sertifikat peka besi pelajaran jenjang pelajaran jenjang para deep anang pelajaran jenjang pelajaran jenjang penta ema pelajaran jenjang pelajaran jenjang man pelajaran jenjanguraian kegiatan hasil angka pelaksana kerja kredit tugas output mengikutibea laporan jenjang ana laporan jenjang laporan jenjang laporan jenjang aas gen laporan jenjang laporan jenjang aas laporan jenjangertifikat. output kredit tugaspelajaran jenjang pee besiaaacaa pelajaran jenjang pelajaran jenjang pan pelajaran jenjang nan pelajaran jenjang pelajaran jenjang sea pelajaran jenjang pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya kesenian pelindungdata adanya dokumen kebutuhan data data identifikasi terampil dan atau kesenian kesenian yang akan diidentifikasi surat tugas sesuai dengan pendidikan identifikasi mengidentifikasi bahan, adanya dokumen kebutuhan data identifikasi terampil dan atau referensi, dan peralatan bahan, referensi, dan peralatan surat tugas teknis kegiatan teknis kegiatan pelestarian sesuai pelestarian kesenian dengan pendidikan identifikasi menghimpun dan adanya dokumen yang berisi data data hasil terampil dan atau menyeleksi bahan dan karya seni yang akan dilakukan seleksi surat tugas alat perawatan karya perawatan seni menghimpun dan adanya dokumen yang berisi data data hasil terampil dan atau menyeleksi bahan karya seni yang akan dilakukan seleksi surat tugas adaptasi dan revitalisasi adaptasi dan revitalisasi kesenian menghimpun dan adanya dokumen yang berisi data data hasil terampil dan atau ee, pee rekonstruksi karya seni menghimpun dan adanya dokumen berupa data hasil terampil dan atau menyeleksi bahan kebutuhan bahan dokumentasi seleksi surat tugas dokumentasi dan dan publikasi kesenian publikasi kesenian kesenian kompilasi data kesenian dan kompilaa dikompilasi menyusun bahan, adanya dokumen yang berisi data dokumen mahir dan atau referensi, dan kesenian yang akan dilakukan penyusunan surat tugas mengoperasionalkan pelestarian serta adanya dokumen peralatan teknis yang berisi data kebutuhan kegiatan pelestarian bahan, referensi, dan peralatan kesenian teknis menyusun bahan dan adanya bahan dan alat yang akan dokumen mahir dan atau mengoperasikan alat digunakan untuk perawatan penyusunan surat tugas perawatan karya seni karya seni adaptasi dan revitalisasi diadaptasi dan direvitalisasi kompilasi surat tugas kesenian rekonstruksi karya seni direkonstruksi penyusunan surat tugas menyusun dan adanya dokumen yang berisi data dokumen mahir dan atau mengidentifikasi bahan kebutuhan bahan dokumentasi penyusunan surat tugas dokumentasi dan dan publikasi kesenian publikasi kesenian memverifikasi data adanya dokumen kebutuhan dokumen penyelia dan atau kesenian verifikasi data kesenian dan verifikasi surat tugas adanya dokumen yang berisi data kesenian yang akan diverifikasi memvalidasi bahan, adanya pendidikan kebutuhan dokumen penyelia dan atau referensi, dan peralatan bahan, referensi, dan peralatan validasi surat tugas teknis kegiatan teknis kegiatan pelestarian pelestarian keseniverifikasi bahan adanya data karya seni yang akan dokumen penyelia dan atau karya seni pendidikan kebutuhan bahan dan alat perawatan karya seni memvalidasi bahan adanya data kesenian yang dokumen penyelia dan atau adaptasi dan revitalisasi akan dilakukan adaptasi dan validasi surat tugas kesenian revitalisasi adanya pendidikan kebutuhan bahan adaptasi dan revitalisasi kesenian menyusun konsep adanya data kesenian yang dokumen penyelia dan atau bahan rekonstruksi akan dilakukan rekonstruksi penyusunan surat tugas karya seni karya seni adanya pendidikan rekonstruksi karya seni menyajikan bahan adanya bahan dokumentasi dokumen penyelia dan atau dokumentasi dan dan publikasi kesenian dokumentasi surat tugas publikasi kesenian adanya data sasaran dan publikasi dokumentasi dan publikasi kesenian keahlian review data kesenian adanya dokumen kebutuhan dokumen hasil pertama dan atau review data kesenian review surat tugas adanya data kesenian yang akan review mengkategorikan jenis adanya dokumen berisi data dokumen pertama dan atau dan bahan serta alat karya seni yang akan dilakukan kategorisasiventarisasi bahan adanya dokumen berisi data dokumen pertama dan atau kesenian dan direvitalisasi mengkategorikan bahan adanya data kesenian yang dokumen pertama dan atau rekonstruksi kesenian akan direkonstruksi kategorisasi surat tugas adanya pendidikan rekonstruksi kesenian merinci bahan dan adanya dokumen berisi data dokumen pertama dan atau peralatan dokumentasi kesenian yang akan rincian surat tugas dan publikasi kesenian didokumentasikan dan dipublikasikan adanya dokumen berisi informasi sasaran dokumentasi dan publikasi adanya dokumen yang berisi informasi jenis dokumentasi dan publikasi yang akan dibuat mengembangkan data adanya dokumen berisi data| data kesenian muda dan atau kesenian kesenian yang akan surat tugas dikembangkan, adanya pendidikan pengembangan data kesenian. mengkaji metode, jenis, adanya dokumen berisi data| naskah kajian muda dan atau dan bahan serta alat karya seni yang akan dilakukanmetode, adanya dokumen berisi tentang dokumen muda dan atau jenis, dan bahan data data kesenian yang akan analisis surat tugas adaptasi dan revitalisasi direvitalisasi dan diadaptasi kesenian adanya pendidikan adaptasi dan revitalisasi kesenian mengkaji metode, jenis, adanya dokumen yang berisi| naskah kajian muda dan atau dan bahan rekonstruksi data kesenian yang akan surat tugas kesenian direkonstruksi adanya pendidikan rekonstruksi kesenian mengembangkan adanya dokumen yang berisi| naskah metode muda dan atau metode dokumentasi data kesenian yang akan surat tugas dan publikasi kesenian didokumentasikan dan dipublikasikan adanya dokumen yang berisi informasi tentang tujuan dan segmentasi sasaran yang akan mendapatkan hasil dokumentasi dan publikasi menyusun rencana adanya dokumen yang berisi dokumen madya dan atau pengembangan metode data kesenian yang akan penyusunan surat tugas dan data kesenian dikembangkan adanya pendidikan pengembangan metode dan data kesenian mengevaluasi adanya dokumen bahan dan laporan evaluasi madya dan atau penggunaan bahan dan alat perawatan karya seni yang surat tugas alat perawatan karya sudah digunakanpendidikan evaluasi penggunaan bahan dan alat perawatan karya seni mengevaluasi metode adanya dokumen metode dan laporan evaluasi madya dan atau dan jenis adaptasi dan jenis adaptasi dan revitalisasi surat tugas revitalisasi kesenian yang sudah digunakan adanya pendidikan evaluasi metode dan jenis adaptasi dan revitalisasi kesenian mengawasi dan adanya pendidikan pengawasan laporan madya dan atau mengarahkan penerapan metode dan jenis penerapan surat tugas penerapan metode dan rekonstruksi kesenian jenis rekonstruksi kesenian mengevaluasi metode adanya kesenian yang laporan evaluasi madya dan atau dokumentasi dan didokumentasikan dan surat tugas publikasi kesenian dipublikasikan adanya pendidikan evaluasi dokumentasi dan publikasi kesenian menyusun grand design adanya dokumen berisi data naskah utama dan atau (rancangan induk) kesenian penyusunan surat tugas pelestarian kesenian adanya dokumen berisiteman saran merancang dan adanya dokumen berisi data naskah utama dan atau mengembangkan kesenian rancangan dan surat tugas pedoman pelindungan adanya dokumen berisi pengembangan kesenianlestarian, simpulan, dan saran menyusun pedoman adanya dokumen hasil studi atau naskah utama dan atau penyelesaian kasus kajian tentang kasus kasus penyusunan surat tugas pelanggaran bidang pelanggaran bidang kesenian kesenian merancang dan adanya dokumen berisi naskah utama dan atau mengembangkan model informasi jenis model metode rancangan dan surat tugas pendokumentasian pendokumentasian yang sudah pengembangan bidang kesenian pernah dilakukan hasil evaluasi dari hasil pendokumentasian yang sudah dilakukan menyusun konsep adanya dokumen berisi regulasi naskah utama dan atau regulasi teknis yang sudah ada bidang penyusunan surat tugas pemajuan kebudayaan kesenian bidang kesenian adanya dokumen yang berisi inventarisasi kebutuhan apa petunjuk teknis jabatan fungsional pamong budaya mengatur hal hal yang berkenaan dengan: jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang jabatan fungsional pamong budaya, angka kredit jabatan fungsional pamong budaya, kedudukan dan wilayah kerja pamong budaya, tugas pokok dan beban kerja pamong budaya, pengangkatan dan formasi jabatan fungsional pamong budaya, penilaian prestasi kerja jabatan fungsional pamong budaya, hasil kerja minimal jabatan fungsional pamong budaya, kenaikan pangkat dan jabatan pamong budaya, pemberhentian dan pengangkatan kembali dari dan jabatan fungsional pamong budaya, dan pembinaan dan pengawasan. tujuan petunjuk teknis jabatan fungsional pamong budaya digunakan sebagai pedoman bagi: pamong budaya dalam menerapkan jabatan fungsional pamong budaya, tim penilai jabatan fungsional pamong budaya dalam menetapkan kesamaan persepsi dalam penilaian angka kredit pamong budaya, dan pejabat yang berwenang dalam membina dan menentukan karier pamong budaya. bab kategori dan jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang jabatan fungsional pamong budayaaja yang memerlukan regulasi atau pengaturan adanya dokumen yang berisi inventarisasi pelanggaran apa saja yang sering terjadi bidang kesenian merumuskan kebijakan adanya dokumen yang berisi dokumen utama dan atau reproduksi dan benda seni apa saja yang dapat rumusan surat tugas duplikasi benda seni dilakukan reproduksi, berikut dengan metode reproduksi dan duplikasi benda seni adanya dokumen yang berisi maksud dan tujuan dilakukannya reproduksi dan duplikasi benda seni inventarisasi regulasi terkait reproduksi dan duplikasi benda senin pengembangan kesenian output kredit tugas pendukung keterampilan mengidentifikasi bahan adanya dokumen bahan dan alat data terampil dan atau dan alat reproduksi dan reproduksi benda seni yang sudah identifikasi surat tugas duplikasi benda seni digunakan adanya dokumen bahan dan alat duplikasi benda seni yang sudah digunakan kriteria output kredit tugas pendukung adanya pendidikan evaluasi penggunaan bahan dan alat reproduksi dan duplikasi benda seni menyeleksi bahan adanya data kesenian yang akan dokumen terampil dan atau peningkatan apresiasi dilakukan peningkatan apresiasi dan seleksi surat tugas dan kreatifitas seni kreatifitas seni. adanya pendidikan kebutuhan bahan peningkatan apresiasi dan kreatifitas seni mengidentifikasi bahan adanya dokumen bahan dan peralatan dokumen terampil dan atau dan peralatan fasilitasi fasilitasi laboratorium dan peralatan identifikasigunaan bahan dan peralatan fasilitasi laboratorium dan peralatan kesenian mencatat perlengkapan adanya dokumen perlengkapan data terampil dan atau kebutuhan pemetaan kebutuhan pemetaan kesenian yang perlengkapan surat tugas kesenian sudah digunakan adanya pendidikan evaluasi perlengkapan kebutuhan pemetaan kesenian menyusun bahan dan adanya dokumen yang berisi data bahan dokumen mahir dan atau mengoperasikan alat reproduksi dan duplikasi benda seni penyusunan surat tugas reproduksi dan adanya dokumen pengoperasian alat duplikasi benda seni reproduksi dan duplikasi benda seni adanya pendidikan penyusunan bahan dan pengoperasian alat reproduksi dan duplikasi benda seni output kredit tugas pendukung menyusun bahan adanya dokumen yang berisi data bahan dokumen mahir dan atau peningkatan apresiasi peningkatan apresiasi dan kreativitas penyusunan surat tugas dan kreativitas seni seni adanya pendidikan penyusunan bahan peningkatan apresiasi dan kreativitas seni mengelola bahan dan adanya dokumen bahan dan peralatan dokumen mahir dan atau peralatan fasilitasi fasilitasi laboratorium dan peralatan| pengelolaanelolaan bahan dan peralatan fasilitasi laboratorium dan peralatan kesenian mengolah data hasil adanya dokumen berisi data hasil dokumen mahir dan atau pemetaan kesenian pemetaan kesenian sudah dilakukan, pengolahan surat tugas adanya pendidikan pengolahan data hasil pemetaan kesenian. mengelola bahan adanya dokumen berisi data hasil dokumen mahir dan atau edukasi kesenian pengelolaan bahan edukasi kesenian pengelolaan surat tugas yang sudah dilakukan, adanya pendidikan pengolahan bahan edukasi kesenian. mensimulasikan bahan adanya dokumen hasil simulasi bahan dokumen penyelia dan atau dan alat reproduksi dan dan alat reproduksi dan duplikasi benda simulasi surat tugas duplikasi benda seni seni yang sudah dilakukan, adanya pendidikan simulasi bahan dan alat reproduksi dan duplikasi benda seni. membuat materi bahan adanya dokumen materi bahan dokumen penyelia dan atau peningkatan apresiasi peningkatan apresiasi dan kreativitas pembuatan surat tugas dan kreativitas seni seni yang sudah dilakukan, materi output kredit tugas pendukung adanya pendidikan pembuatan materi bahan peningkatan dan apresiasi dan kreativitas seni. mengkalibrasi bahan adanya dokumen kalibrasi bahan dan dokumen penyelia dan atau dan peralatan fasilitasi peralatan fasilitasi laboratorium dan kalibrasi surat tugas laboratorium dan peralatan kesenian yang sudah peralatan kesenian dilakukan, adanya pendidikan kalibrasi bahan dan peralatan fasilitasi laboratorium dan peralatan kesenian. menyajikan data hasil adanya dokumen sajian data hasil dokumen penyelia dan atau pemetaan kesenian pemetaan kesenian yang sudah penyajian surat tugas dilakukan, adanya pendidikan sajian data hasil pemetaan kesenian. menyajikan bahan adanya dokumen data sajian bahan dokumen penyelia dan atau edukasi kesenian edukasi kesenian yang sudah dilakukan, penyajian surat tugas adanya pendidikan sajian bahan edukasi kesenian. keahlian mengkategorikan jenis adanya data jenis dan bahan serta alat naskah pertama dan atau dan bahan serta alat reproduksi dan duplikasi benda seni kategorisasi surat tugas reproduksi dan adanya pendidikan kategorisasi jenis dan duplikasi benda seni bahan serta alat reproduksi dan duplikasi bendakonservasi dan peralatan konservasi kesenian inventarisasi surat tugas kesenian output kredit tugas pendukung menganalisis bahan adanya naskah berisi hasil analisis naskah pertama dan atau peningkat prestasi dan bahan peningkat apresiasi dan analisis surat tugas kreatifitas seni kreatifitas seni yang sudah dilakukan adanya pendidikan analisis bahan peningkat apresiasi dan kreatifitasfasilitasi dan peralatan laboratorium dan peralatan inventarisasi surat tugas laboratorium dan kesenian peralatan kesenian menganalisis data adanya dokumen hasil analisis data dokumen pertama dan atau mentah hasil pemetaan mentah hasil pemetaan kesenian yang analisis surat tugas kesenian sudah dilakukan adanya pendidikan analisis data mentah hasil pemetaan kesenian menyusun konsep adanya naskah susunan konsep modul naskah pertama dan atau modul edukasi kesenian edukasi kesenian konsep surat tugas adanya pendidikan susunan konsep modul edukasi kesenian review database adanya dokumen berisi database dokumen pertama dan atau kesenian kesenian review surat tugas adanya pendidikan review database kesenian mengkaji metode, jenis, adanya naskah berisi data hasil kajian naskah kajian muda dan atau dan bahan serta alat metode, jenis dan bahan serta alat surat tugas reproduksi dan reproduksi dan duplikasi benda seni duplikasi benda seni adanya pendidikan kajian metode, jenis dan bahan serta alat reproduksi dan duplikasi benda seni output kredit tugas pendukung mengembangkan adanya naskah metode dan teknis naskah muda dan atau metode dan teknis konservasi kesenian yang sudah| metode dan surat tugas konservasi kesenian dilakukan, teknis adanya pendidikan pengembangan metode dan teknis konservasi kesenian. menganalisis metode adanya naskah analisis metode naskah muda dan atau peningkatan apresiasi peningkatan apresiasi dan kreativitas analisis surat tugas dan kreativitas seni seni yang sudah dilakukan adanya pendidikan analisis metode peningkatan apresiasi dan kreativitas seni menyusun konsep adanya naskah hasil susunan konsep naskah muda dan atau kebutuhan fasilitasi kebutuhan fasilitasi laboratorium dan penyusunan surat tugas laboratorium dan peralatan kesenian yang sudah peralatan kesenian dilakukan adanya instrument penyusunan konsep kebutuhan fasilitasi laboratorium dan peralatan kesenian alur seni pada peta pada peta kesenian surat tugas kesenian menganalisis konsep adanya laporan hasil analisis konsep laporan muda dan atau modul edukasi kesenian modul edukasi kesenian yang sudah analisis surat tugas dilakukan adanya instrument analisis konsep modul edukasi kesenian database kesenian kesenian pengembangan surat tugas output kredit tugas pendukung mengevaluasi adanya laporan hasil evaluasi laporan madya dan atau penggunaan bahan dan penggunaan bahan dan alat reproduksi evaluasi surat tugas alat reproduksi dan dan duplikasi benda seni yang sudah duplikasi benda seni dilakukan adanya instrument evaluasi penggunaan bahan dan alat reproduksi dan duplikasi benda seni merancang dan adanya laporan hasil rancangan dan laporan madya dan atau mengembangkan pengembangan metode dan teknis rancangan dan surat tugas metode dan teknis konservasi yang sudah dilakukan pengembangan konservasi kesenian adanya instrument rancangan dan pengembangan metode dan teknis konservasi kesenian menyusun rencana adanya laporan hasil penyusunan laporan madya dan atau pengembangan metode rencana pengembangan metode penyusunan surat tugas peningkatan apresiasi peningkatan apresiasi dan kreativitas dan kreativitas seni senin yang sudah dilakukan adanya instrument susunan rencana pengembangan metode peningkatan apresiasi dan kreativitas seni mengawasi dan adanya laporan hasil pengawasan dan laporan madya dan atau mengarahkan pengarahan penerapan metode fasilitasi penerapan surat tugas penerapan metode laboratorium dan peralatan kesenian fasilitasi laboratorium yang sudah dilakukan dan peralatan kesenian adanya instrument pengawasan dan pengarahan penerapan metode fasilitasi laboratorium dan peralatan kesenian output kredit tugas pendukung menyusun rencana adanya laporan hasil penyusunan laporan madya dan atau pengembangan peta rencana pengembangan peta kesenian penyusunan surat tugas kesenian yang sudah dilakukan adanya instrument penyusunan rencana pengembangan peta kesenian merancang dan adanya dokumen hasil rancangan dan dokumen madya dan atau mengembangkan modul pengembangan modul edukasi kesenian rancangan surat tugas edukasi kesenian yang sudah dilakukan adanya instrument rancangan dan pengembangan modul edukasi kesenian memonitor dan adanya laporan hasil monitoring dan laporan madya dan atau mengevaluasi database evaluasi database kesenian yang sudah monitoring surat tugas kesenian dilakukan adanya instrument monitoring dan evaluasi database kesenian melaksanakan adanya laporan hasil pelaksanaan laporan utama dan atau pemantauan dan pemantauan dan evaluasi pengkajian pelaksanaan surat tugas evaluasi pengkajian pedoman pelestarian kesenian yang pedoman pelestarian sudah dilakukan kesenian adanya instrument pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengkajian pedoman pelestarian kesenian melakukan kegiatan adanya laporan hasil kegiatan penilaian laporan utama dan atau penilaian (valuasi) (evaluasi) terhadap harga benda seni kegiatan surat tugas terhadap harga benda yang sudah dilakukan seni adanya instrument penilaian (evaluasi) harga benda seni output kredit tugas pendukung menyusun pedoman adanya naskah hasil kajian penilaian untuk naskah utama dan atau penilaian untuk ganti ganti rugi, kompensasi dan akuisisi benda penyusunan surat tugas rugi, kompensasi, dan seni yang sudah dilakukan. akuisisi benda seni menyusun pedoman adanya dokumen yang berisi data naskah utama dan atau promosi bidang kesenian yang akan dipromosikan penyusunan surat tugas kesenian adanya dokumen regulasi promosi bidang kesenian ada inventarisasi data dan informasi antara lain mengenai sasaran, metode, tujuan, bahan promosi bidang kesenian menganalisis program adanya dokumen berisi data dan laporan utama dan atau pengembangan informasi program bidang kesenian analisis surat tugas bidang kesenian adanya instrument analisis program pengembangan bidang kesenian menyusun pedoman adanya pendidikan penyusunan pedoman naskah utama dan atau pemetaan bidang pemetaan bidang kesenian penyusunan surat tugas kesenian pemanfaatan kesenian output kredit tugas pendukung menginventarisasi adanya data hasil inventarisasi bahan data terampil dan atau bahan pemanfaatan pemanfaatan karya seni yang sudah inventarisasi surat tugas keterampilan karya seni dilakukan adanya instrument inventarisasi bahan pemanfaatan karya seni output kredit tugas pendukung menghimpun bahan adanya dokumen himpunan bahan dokumen terampil dan atau konservasi tentang konservasi tentang kesenian yang konservasi surat tugas kesenian sudah dilakukan adanya instrument himpunan bahan konservasi tentang kesenian mendata bahan dan adanya data bahan dan peralatan| data bahan dan terampil dan atau peralatan pameran pameran yang sudah dilakukan peralatan surat tugas adanya instrument pendataan bahan dan peralatan pameran mendata bahan dan adanya data bahan dan peralatan| data bahan dan terampil dan atau peralatan pertunjukan pertunjukan yang sudah dilakukan peralatan surat tugas adanya instrument pendataan bahan dan peralatan pertunjukan memeriksa bahan adanya data hasil pemeriksaan bahan data hasil terampil dan atau pameran pameran yang sudah dilakukan pemeriksaan surat tugas adanya instrument pemeriksaan bahan pameran memeriksa bahan adanya data hasil pemeriksaan bahan data hasil terampil dan atau pertunjukan pertunjukan yang sudah dilakukan pemeriksaan surat tugas adanya instrument pemeriksaan bahan pertunjukan mengelola bahan adanya dokumen pengelolaan bahan dokumen mahir dan atau pemanfaatan karya seni pemanfaatan karya seni yang sudah pengelolaan surat tugas dilakukan adanya instrument pengelolaan bahan pemanfaatan karya seni mengolah bahan adanya dokumen pengelolaan bahan dokumen mahir dan atau konservasi tentang konservasi tentang kesenian yang pengolahan surat tugas kesenian sudah dilakukanpangkat dan golongan ruang untuk jenjang jabatan fungsional pamong budaya kategori keterampilan terdiri atas: pamong budaya terampil memiliki pangkat: pengatur, golongan ruang ii c, dan pengatur tingkat golongan ruang ii d. pamong budaya mahircc. pamong budaya penyelia memiliki pangkatjenjang jabatan fungsional pamong budaya kategori keahlian terdiri atas: pamong budaya ahli pertamapamong budaya ahli muda memiliki pangkat: penata, golongan ruang iii dan penata tingkat golongan ruang iii d. output kredit tugas pendukung onstemaitemangkesamn konservasi tentang kesenian menyusun indeks dan adanya dokumen penyusunan indeks dokumen mahir dan atau mengelola bahan dan dan pengelolaan bahan dan peralatan penyusunan surat tugas peralatan pameran pameran yang sudah dilakukan adanya instrument penyusunan indeks dan pengelolaan bahan dan peralatan pameran menyusun indeks dan adanya dokumen penyusunan indeks dokumen mahir dan atau peralatan pertunjukan dan pengelolaan bahan dan peralatan penyusunan surat tugas pertunjukan yang sudah dilakukan adanya instrument penyusunan indeks dan pengelolaan bahan dan peralatan pertunjukan mengelola bahan adanya dokumen pengelolaan bahan dokumen mahir dan atau pertunjukan pertunjukan yang sudah dilakukan pengelolaan surat tugas adanya instrument pengelolaan bahan pertunjukan menyusun konsep adanya naskah penyusunan konsep naskah penyelia dan atau bahan pemanfaatan bahan pemanfaatan karya seni yang penyusun surat tugas karya seni sudah dilakukan adanya instrument penyusunan konsep bahan pemanfaatan karya seni memverifikasi bahan adanya naskah hasil verifikasi bahan naskah verifikasi penyelia dan atau konservasi tentang konservasi tentang kesenian yang surat tugas kesenian sudah dilakukan adanya instrument verifikasi bahan konservasi tentang kesenian output kredit tugas pendukung menyajikan bahan dan adanya dokumen penyajian bahan dan dokumen penyelia dan atau peralatan pameran peralatan pameran yang sudah penyajian surat tugas dilakukan adanya instrument penyajian bahan dan peralatan pameran memverifikasi bahan adanya dokumen hasil verifikasi bahan dokumen penyelia dan atau dan peralatan dan peralatan pertunjukan yang sudah verifikasi surat tugas pertunjukan dilakukan adanya instrument verifikasi bahan dan peralatan pertunjukan membuat konsep adanya dokumen konsep pedoman dokumen penyelia dan atau pedoman bahan bahan pameran yang sudah dilakukan konsep surat tugas pameran adanya instrument pembuatan konsep pedoman bahan pameran menyajikan bahan adanya dokumen penyajian bahan dokumen penyelia dan atau pertunjukan pertunjukan yang sudah dilakukan penyajian surat tugas adanya instrument penyajian bahan pertunjukan menganalisis bahan dan adanya dokumen hasil analisis bahan dokumen pertama dan atau data pameran dan data pameran yang sudah analisis surat tugas dilakukan adanya instrument analisis bahan dan data pameran inventarisasi bahan dan adanya dokumen hasil inventarisasi dokumen pertama dan atau keahlian nan data pertunjukan bahan data pertunjukan yang sudah inventarisasi surat tugas dilakukan adanya instrument inventarisasi bahan dan data pertunjukan edukasi, pembinaan dan bahan edukasi, pembinaan dan kategorisasi surat tugas output kredit tugas pendukung bimbingan tentang bimbingan tentang kesenian yang kesenian sudah dilakukan adanya instrument kategorisasi bahan edukasi, pembinaan dan bimbingan tentang kesenian review bahan adanya naskah hasil review bahan naskah review pertamreview bahan pedoman pembinaan tentang kesenian mengkaji konsep adanya naskah hasil kajian konsep| naskah kajian muda dan atau pameran pameran yang sudah dilakukan surat tugas adanya instrument kajian konsep pameran mengkaji konsep adanya naskah hasil kajian konsep| naskah kajian muda dan atau pertunjukan pertunjukan yang sudah dilakukan surat tugas adanya instrument kajian konsep pertunjukan mengevaluasi metode adanya dokumen hasil evaluasi metode dokumen madya dan atau pameran pameran yang sudah dilakukan evaluasi surat tugas adanya instrument evaluasi metode pameran mengevaluasi metode adanya dokumen hasil evaluasi metode dokumen madya dan atau pertunjukan pertunjukan yang sudah dilakukan. evaluasi surat tugas adanya instrument evaluasi metode pertunjukan. menganalisis program adanya laporan hasil analisis program laporan analisis utama dan atau pemanfaatan bidang pemanfaatan bidang kesenian yang surat tugas kesenian sudah dilakukan. output kredit tugas pendukung pimantasandibdanekesenan pemanfaatan bidang kesenian. pembinaan kesenian output kredit tugas pendukung mengidentifikasi bahan adanya data hasil identifikasi bahan data identifikasi terampil dan atau dan alat edukasi, dan alat edukasi, pembinaan dan surat tugas pembinaan dan bimbingan tentang kesenian yang sudah bimbingan tentang dilakukan kesenian adanya instrument identifikasi bahan dan alat edukasi, pembinaan dan bimbingan tentang kesenian menghimpun bahan adanya dokumen bahan pedoman dokumen bahan terampil dan atau pedoman pembinaan pembinaan tentang kesenian yang pedoman surat tugas tentang kesenian sudah dilakukan adanya instrument himpunan bahan keterampilan pedoman pembinaan tentang kesenian menyusun bahan dan adanya dokumen hasil penyusunan dokumen mahir dan atau alat edukasi, bahan dan alat edukasi, pembinaan dan penyusunan surat tugas pembinaan dan bimbingan dibidang kesenian yang bimbingan dibidang sudah dilakukan kesenian adanya instrument penyusunan bahan dan alat edukasi, pembinaan dan bimbingan dibidang kesenian menyusun bahan adanya dokumen hasil penyusunan dokumen mahir dan atau pedoman pembinaan bahan pedoman pembinaan tentang penyusunan surat tugas tentang kesenian kesenian yang sudah dilakukan output kredit tugas pendukung ietomanpembmaantemamekesman pedoman pembinaan tentang kesenian memverifikasi bahan adanya dokumen hasil verifikasi bahan dokumen penyelia dan atau edukasi, pembinaan edukasi, pembinaan dan bimbingan verifikasi surat tugas dan bimbingan tentang tentang kesenian yang sudah dilakukan kesenian adanya instrument verifikasi bahan edukasi, pembinaan dan bimbingan tentang kesenian memvalidasi bahan adanya dokumen hasil validasi bahan dokumen penyelia dan atau pedoman pembinaan pedoman pembinaan tentang kesenian validasi surat tugas tentang kesenian yang sudah dilakukan adanya instrument validasi bahan pedoman pembinaan tentang kesenian keahlian mengkaji metode adanya naskah kajian metode edukasi, naskah kajian muda dan atau edukasi, pembinaan pembinaan dan bimbingan tentang surat tugas dan bimbingan tentang kesenian yang sudah dilakukan kesenian adanya instrument kajian metode edukasi, pembinaan dan bimbingan tentang kesenian mengembangkan adanya naskah hasil pengembangan naskah muda dan atau metode pedoman metode pedoman pembinaan tentang pengembangan surat tugas pembinaan tentang kesenian yang sudah dilakukan kesenian adanya instrument pengembangan metode pedoman pembinaan tentang kesenian menyusun rencana adanya laporan penyusunan rencana laporan madya dan atau pengembangan metode pengembangan metode edukasi, penyusunan surat tugas edukasi, pembinaan pembinaan dan bimbingan tentang kesenian yang sudah dilakukan output kredit tugas pendukung dan bimbingan tentang adanya instrument penyusunan kesenian rencana pengembangan metode edukasi, pembinaan dan bimbingan tentang kesenian mengevaluasi metode adanya laporan hasil evaluasi metode laporan evaluasi madyevaluasi metode pedoman pembinaan tentang kesenian menyusun pedoman adanya naskah penyusunan pedoman naskah utama dan atau advokasi, bimbingan advokasi, bimbingan dan konsultasi penyusunan surat tugas dan konsultasi kepada kepada masyarakat bidang kesenian masyarakat bidang yang sudah dilakukan kesenian adanya instrument penyusunan pedoman advokasi, bimbingan dan konsultasi kepada masyarakat dibidang kesenian menyusun pedoman adanya naskah penyusunan pedoman naskah pedoman utama dan atau kemitraan pemajuan kemitraan pemajuan kebudayaan surat tugas kebudayaan bidang bidang kesenian yang sudah dilakukan kesenian adanya instrument penyusunan pedoman kemitraan pemajuan kebudayaan dibidang kesenian merancang dan adanya naskah rancangan dan naskah utama dan atau mengembangkan model pengembangan model pembinaan rancangan surat tugas pembinaan sumber sumber daya manusia bidang daya manusia bidang kesenian yang sudah dilakukan kesenian adanya instrument rancangan dan pengembangan model pembinaan output kredit tugas pendukung kesenian penjelasan: data kesenian kumpulan informasi atau keterangan tentang kesenian, bisa berupa deskripsi, angka, sendiri atau sifat. data kesenian meliputi: jenis kesenian yaitu: seni rupa, seni pertunjukan, seni media, atau seni lainnya. profil pelaku baik perorangan maupun berbentuk organisasi lembaga sanggar komunitas, atau lainnya karya seni seperti: lukisan potret diri karya affandi, patung pembebasan irian barat karya edhie sudarso. tari pendek dari bali. musik sasando dari nusa tenggara timur dan karya seni lainnya perawatan karya seni suatu upaya yang bertujuan untuk memperpanjang menambah usia karya seni agar karya tersebut bisa diapresiasi dan atau dikaji secara berkelanjutan dari generasi generasi berikutnya. hasil karya karya seni rupa dan seni media yang bentuknya intangible (kebendaan) termasuk hasil dokumentasi baik berbentuk audio, visual, maupun audiovisual tersebut bisa hidup dan berkembang lagi. penerusnya sudah tidak ada. permusuhan pelindugistrasi dan inventarisasi dijadikan koleksi museum identifikasi surat tugas koleksi museum ang rusak kerusakan identifikasi surat tugas menghimpun dan adanya koleksi museum dan peralatan dokumen terampil dan atau menyiapkan bahan dan konservasi penghimpunan surat tugas peralatan konservasi koleksi menghimpun dan adanya data koleksi yang tersimpan dokumen terampil dan atau memeriksa data koleksi pada storage penghimpunan surat tugas untuk penyimpanan tersedianya ruang storage koleksi dan penataan storage data untuk pengamanan museum penghimpunan surat tugas koleksi interpretasi koleksi penghimpunan surat tugas menyeleksi bahan dan adanya koleksi museum yang akan dokumen terampil dan atau koleksi menyusun bahan registrasi adanya koleksi museum yang akan dokumen mahir dan atau (ena menanam ama (eren museum ang rusak kerusakkukan pengaturan adanya bahan kimia dan peralatan laporan mahir dan atau (setting) dan pengoperasian untuk pengerjaan konservasi koleksi pelaksanaan surat tugas peralatan serta meramu bahan konservasi koleksi: membuat indeks data adanya data dan jenis bahan dasar data mahir dan atau koleksi untuk koleksi pembuatan surat tugas penyimpanan koleksi dan adanya ruang penyimpan storage indeks penataan storage koleksi untuk pengamanan koleksi informasi bahan dasar dan ukurannya penyusunan surat tugas inventarisasi dan inventarisasi dan interpretasi pengolahan surat tugas interpretasi koleksi pendokumentasian koleksi didokumentasikan penyusunan surat tugas mengolah dan menyusun adanya koleksi museum yang akan laporan penyelia dan atau bahan registrasi dan hasil dilakukan registrasi dan inventarisasi pengolahan surat tugas inventarisasi koleksi museum mengolah dan mendidik adanya koleksi yang mengalami laporan penyelia dan atau hasil klasifikasi data kerusakan berdasarkan tingkat pengolahan surat tugas koleksi yang rusak kerusakannya melaksanakan adanya bahan kimia dan peralatan laporan penyelia dan atau pemantauan penyiapan konservasi pada ruangan yang pelaksanaan surat tugas bahan dan peralatan memadai dan aman konservasi koleksi adanya peralatan yang mengukur keadaan ruang menyajikan hasil data adanya data koleksi yang akan ditata laporan penyelia dan atau koleksi untuk tersedianya ruang penyimpanan yang penyajian surat tugas memadai dan amemataangterme bobo penataan storage memverifikasi bahan dan adanya data koleksi yang memilki dokumen penyelia dan atau data untuk pengamanan informasi bahan dasar dan ukurannya verifikasi surat tugas koleksi memverifikasi bahan adanya koleksi yang akan diverifikasi dokumen penyelia dan atau inventarisasi dan verifikasi surat tugas interpretasi koleksi memverifikasi bahan dan adanya koleksi yang akan diverifikasi dokumen penyelia dan atau data pendokumentasian verifikasi surat tugas koleksi dan inventarisasi koleksi koleksi yang akan review surat tugas menganalisis jenis adanya koleksi yang mengalami laporan pertama dan atau kerusakan dan bahan kerusakan berdasarkan tingkatannya analisis surat tugas konservasi koleksi adanya informasi ukuran, bahan dasar koleksi dan sifatnya. melakukan konservasi adanya koleksi yang mengalami dokumen pertama dan atau koleksi kerusakan tingkat kerusakan tingkat ringan pelaksanaan surat tugas ringankategorikan data adanya data koleksi museum data pertama dan atau koleksi dalam rangka tersedianya ruang storage yang kategorisasi surat tugas penyimpanan koleksi dan memadai dan aman penataan storage pamong budaya ahli madya memilikimong budaya ahli utama memilikiangka kredit jabatan fungsional pamong budayterampilan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu: pamong budaya terampil dengan: pangkat pengatur, golongan ruang ii c memiliki angka kredit kumulatif minimal (dua puluh), dan pangkat pengatur tingkat golongan ruang ii d memiliki angka kredit kumulatif minimal (dua puluh). pamong budaya mahiri memiliki angka kredit kumulatif minimal (lima puluh). pamong budaya penyelia dengan: pangkat penata, golongan ruang iii c memilikview bahan dan data adanya data koleksi yang memiliki data review pertama dan atau megan eee seo (ne ukurannya. inventarisasi dan untuk inventarisasi dan interpretasi analisis surat tugas interpretasi koleksi dan data inventarisasi surat tugas pendokumentasian koleksi museum museum review surat tugas dan inventarisasi koleksi koleksi museum yang akan dikaji pengkajian surat tugas menentukan jenis adanya koleksi yang mengalami data jenis muda dan atau mendidik dan bahan kerusakan berdasarkan tingkatannya tindakan surat tugas konservasi koleksi koleksi museum memiliki informasi bahan dasar, sifat bahan dan ukurannya melakukan konservasi adanya koleksi yang mengalami laporan muda dan atau koleksi kerusakan tingkat kerusakan tingkat ringan, sedang dan pelaksanaan surat tugas ringan dan sedang dan berat beratanalisis data dan adanya data koleksi yang akan dianalisis laporan muda dan atau koleksi yang akan dalam rangka penataan penyimpanan analisis surat tugas disimpan dalam rangka padaamataaa atasan penataan storage pengamanan koleksi pengamatannya pengkajian surat tugas menyusun rencana adanya data inventarisasi koleksi yang naskah usulan muda dan atau pengembangan inventarisasi akan dikembangkan sebagai bahan surat tugas dan interpretasi koleksi perencanaan mengkaji bahan dan data adanya data pendokumentasian koleksi laporan muda dan atau dana manga koleksi koleksi museum akan dikembangkan pengembangan surat tugas memonitor dan adanya data registrasi dan inventarisasi laporan madya dan atau mengevaluasi data koleksi yang akan dievaluasi monitor dan surat tugas registrasi dan inventarisasi evaluasi koleksi mengevaluasi jenis adanya sop konservasi koleksi yang laporan madya dan atau mendidik dan bahan sudah berjalan dan bahan kimia serta evaluasi jenis surat tugas konservasi koleksi peralatan yang digunakan mendidik dan bahan konservasi koleksi menyusun analisis adanya sop pelaksanaan konservasi laporan madya dan atau pelaksanaan konservasi yang sudah berjalan untuk mengatasi penyusunan surat tugas koleksi kerusakan tingkat kerusakan koleksi ringan, sedang dan berat mengevaluasi konsep adanya sop penyimpanan koleksi dan laporan madya dan atau penyimpanan koleksi dan penataan storage yang sudah berjalan evaluasi surat tugas penataanrancang, adanya sop teknis pengamanan koleksi dokumen madya dan atau mengembangkan metode yang sudah berjalan dan kendala yang rancangan surat tugas dan ended pengamanan dihadapi. koleksi menyusun rencana adanya data inventarisasi dan dokumen madya dan atau program pengembangan interpretasi koleksi yang sudah berjalan penyusunan surat tugas inventarisasi dan dan kendala yang dihadapi interpretasi koleksi memonitor dan adanya ended pendokumentasian laporan madya dan atau mengevaluasi ended koleksi yang sudah berjalan dan kendala monitor dan surat tugas pendokumentasian koleksi yang dihadapi evaluasi mengevaluasi dan adanya database koleksi museum yang laporan madya dan atau database koleksi museum monitor merumuskan rencana adanya koleksi museum yang sudah dokumen utama dan atau pee koleksi museum merekomendasikan grand adanya sop pengelolaan koleksi dokumen utama dan atau design pelaksanaan museum yang sudah berjalan dan rekomendasi surat tugas pengelolaan koleksi kendala yang dihadapi museum menyusun pedoman adanya sop konservasi koleksi dokumen utama dan atau ended konservasi koleksi museum yang sudah berjalan dan penyusunan surat tugas museum permasalahan yang dihadapi adanya informasi bahan kimia dan peralatan konservasi yang lebih baik dari sebelumnya adanya metode konservasi yang terbarupedoman adanya sop penyimpanan koleksi dokumen utama dan atau eee koleksi museum kendala yang dihadapi ended pengamanan museum yang sudah berjalan dan penyusunan surat tugas koleksi museum kendala yang dihadapi merumuskan kebijakan adanya sop inventarisasi dan dokumen utama dan atau pengembangan interpretasi koleksi yang sudah berjalan perumusan surat tugas inventarisasi dan dan kendala yang dihadapi interpretasi koleksi merumuskan penetapan adanya kebijakan ended dokumen utama dan atau kebijakan ended pendokumentasian koleksi yang sudah perumusan surat tugas pendokumentasian koleksi berjalan dan kendala yang dihadapi. museum merekomendasikan adanya database koleksi yang sudah dokumen utama dan atau jar database koleksi museum |oleh ended sesuai kebutuhan. pengembaklasifikasi bahan adanya database koleksi museum data klasifikasi terampil dan atau database koleksi surat tugas museum menghimpun bahan dan adanya data koleksi dan tema atau naskah terampil dan atau data untuk penyusunan materi pameran yang akan penghimpunan surat tugas alur cerita (storyline) dilaksanakan. pamerhimpun bahan dan adanya bahan dan data koleksi yang data terampil dan atau data koleksi dalam akan dikatalisasi penghimpunan surat tugas rangka katalogisasi koleksi mengidentifikasi bahan adanya bahan dan data koleksi yang dokumen terampil dan atau dan data koleksi yang akan dihapus identifikasi surat tugas akan dihapuskan menghimpun bahan dan adanya bahan dan data koleksi yang dokumen terampil dan atau data untuk kajian akan dikaji penghimpunan surat tugas koleksi menghimpun bahan dan adanya informasi koleksi museum dokumen terampil dan atau data untuk penulisan sebagai bahan dan data penghimpunan penghimpunan surat tugas informasi koleksi museum mengidentifikasi bahan adanya kajian koleksi yang akan data identifikasi terampil dan atau perencanaan pengadaan diadakan surat tugas koleksi menginventarisasi dan adanya bahan dan data perancangan data oao terampil dan atau mengidentifikasi bahan penyajian koleksi. inventarisasi surat tugas dan data perancangan penyajian koleksi mengidentifikasi bahan, adanya bahan, peralatan dan sarana data identifikasi terampil dan atau peralatan, dan sarana untuk penyajian koleksi surat tugas untuk penyajian koleksi menghimpun bahan adanya bahan untuk konsep modul data terampil dan atau untuk konsep modul edukasi dan pembimbingan penghimpunan surat tugas edukasi dan pembimbingan klasifikasi bahn museum menyusun bahan dan adanya bahan dan data untuk alur dokumen mahir dan atau data untuk alur cerita cerita pameran penyusunan surat tugas storyline) pameran mengolah data koleksi adanya data koleksi untuk pengolahan dokumen mahir dan atau dalam rangka katalogisasi pengolahan surat tugas katalogisasi koleksi mengklasifikasi bahan adanya bahan dan data koleksi yang dokumen mahir dan atau cena pemasar rar akan dihapuskan mengolah bahan dan adanya bahan dan data kajian koleksi dokumen mahir dan atau koleksi menyusun bahan dan adanya bahan dan data koleksi untuk dokumen mahir dan atau data untuk penulisan penyusunan dan penulisan informasi penyusunan surat tugas informasi koleksi koleksi museum mengelola bahan adanya data kajian koleksi yang akan dokumen mahir dan atau perencanaan pengadaan diadakan pengelolaan surat tugas koleksi data untuk perancangan penyajian koleksi pengolahan surat tugas penyajian koleksi peralatan, dan sarana untuk penyajian koleksi pengolahan surat tugas untuk penyajian koleksi mengkompilasi konsep adanya konsep modul edukasi dan dokumen mahir dan atau modul edukasi dan pembimbingan kompilasi surat tugas pembimbingajikan bahan adanya database koleksi museum dokumen penyelia dan atau museum penyusunan storyline dilaksanakan dan koleksi yang pembuatan surat tugas pameran mendukung tema konsep koleksi dalam rangka divalidasi untuk katalogisasi surat tugas katalogisasi koleksi review bahan dan adanya bahan dan data koleksi yang laporan review penyelia dan atau data koleksi yang akan akan dihapuskan surat tugas dihapuskan mengevaluasi bahan adanya bahan dan data kajian koleksi laporan evaluasi penyelia dan atau dan data untuk kajian surat tugas koleksi menyunting bahan dan adanya bahan dan data untuk dokumen penyelia dan atau data untuk penulisan penulisan informasi koleksi museum penyuntingan surat tugas informasi koleksi museum menyusun bahan adanya bahan konsep kajian dokumen penyelia dan atau konsep kajian pengembangan museum penyusunan surat tugas pengembangan museum membuat materi bahan adanya materi bahan perencanaan dokumen penyelia dan atau perencanaan pengadaan pengadaan koleksi pembuatan surat tugas koleksi materi revitalisasi museum museum kompilasi surat tugas dan data untuk perancangan penyajian koleksi verifiknn koleksi memeriksa bahan, adanya bahan, peralatan dan sarana laporan penyelia dan atau peralatan dan sarana untuk penyajian koleksi pemeriksaan surat tugas untuk penyajian koleksi mengklasifikasi konsep adanya konsep modul edukasi dan naskah penyelia dan atau modul edukasi dan pembimbingan yang sudah pengklasifikasian surat tugas pembimbingan dipublikasikan keahlian menganalisis konsep adanya konsep penyusunan alur cerita dokumen pertama dan atau penyusunan alur cerita pameran yang sudah dikembangkan analisis surat tugas storyline) pameran katalogisasi koleksi koleksi klasifikasi surat tugas menganalisis bahan dan adanya bahan dan data koleksi yang laporan analisis pertama dan atau data koleksi yang akan akan dihapuskan surat tugas dihapuskan kajian koleksi belum dikaji penyusunan surat tugas melakukan penulisan adanya koleksi museum yang belum naskah pertama dan atau museum menganalisis bahan adanya bahan konsep kajian laporan analisis pertama dan atau konsep kajian pengembangan museum surat tugas pengembangan museum koleksi museum surat tugas revitalisasi museum museum yang sudah disusun validkonsep adanya bahan dan data kebutuhan naskah pertama dan atau koleksi rancangan penyajian yang sudah disahkan implementasikan surat tugas koleksi review konsep adanya storyline pameran dan naskah review muda dan atau storyline pameran kebutuhan koleksi yang sudah disusun surat tugas yang akan digunakan pada pameran mengkaji data koleksi adanya data koleksi yang sudah dikaji laporan muda dan atau untuk katalogisasi dan disahkan pengkajian surat tugas koleksi ang akan dihapuskan akan dihapus surat tugas melaksanakan kajian adanya benda barang yang diadakan laporan muda dan atau koleksi dihibahkan, yang akan menjadi koleksi pelaksanaan surat tugas museum menyempurnakan adanya konsep penulisan informasi dokumen muda dan atau penulisan informasi koleksi museum penulisan surat tugas koleksi museum adanya bahan yang mendukung penyempurnaan informasi menyusun konsep adanya kesesuaian rencana naskah muda dan atau kajian pengembangan pengembangan museum penyusunan surat tugas museum kebutuhan koleksi koleksi museum pelaksanaan surat tugas mengkaji usulan adanya kesesuaian rencana, latar laporan muda dan atau revitalisasi museum belakang dan tujuan revitalisasi pengkajian surat tugaskonsep adanya konsep rancangan penyajian laporan analisis muda dan atau koleksi penyajian koleksi penyajian koleksi pengembangan surat tugas menyusun konsep alur adanya konsep alur cerita (storyline) naskah madya dan atau cerita (storyline) pameran yang sudah disusun penyusunan surat tugas pameran menganalisis dan adanya data koleksi yang akan laporan analisis madya dan atau mengevaluasi data dimasukan dalam katalogisasi surat tugas koleksi untuk katalogisasi mengevaluasi usulan adanya data koleksi yang akan dihapus laporan evaluasi madya dan atau koleksi yang akan dan alasannya surat tugas dihapus menyusun konsep adanya bahan tindak lanjut naskah madya dan atau pelaksanaan kajian koleksi mengevaluasi penulisan adanya data koleksi dan informasi laporan evaluasi madya dan atau informasi koleksi koleksi museum yang sudah disusun surat tugas museum mengevaluasi jenis dan adanya jenis dan bentuk laporan evaluasi madya dan atau been museum sudah disusun menyusun rekomendasi adanya kesesuaian benda barang dokumen madya dan atau untuk menjadi koleksi angka kredit kumulatif minimal (seratus),ahlian dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu: pamong budaya ahli pertama1 b memiliki angka kredit kumulatif minimal (lima puluh), pamong budaya ahli muda dengan: pangkat penata, golongan ruang iii c memiliki angka kredit kumulatif minimal (seratus):among budaya ahli madya dengan: pangkat pembina, golongan ruang iv a memiliki angka kredit kumulatif minimal (seratus lima puluh), pangkat pembina tingkat golongan ruang iv b memiliki angka kredit kumulatif minimal (seratus lima puluh), pangkat pembina utama muda, golongan ruang iv c memiliki angka kredit kumulatif minimal (seratus lima puluh), dan pamong budaya ahli utama dengan: pangkat pembina utama madya, golongan ruang iv d memiliki angka kredit kumulatif minimalekomendasi adanya bahan dan kesesuaian rencana dokumen madya dan atau bee ana beam museum penyajian koleksi penyajian koleksi yang sudah disusun surat tugas koleksi penyajian koleksi yang sudah disusun surat tugas menetapkan alur cerita adanya konsep alur cerita (storyline) dokumen utama dan atau (storyline) pameran pameran yang sudah disusun dan penetapan surat tugas kesesuaian koleksi dengan tema dan materi pameran menyusun pedoman adanya sop pengembangan dokumen utama dan atau katalogisasi katalogisasi yang sudah berjalan dan penyusunan surat tugas kendala yang dihadapi merumuskan adanya sop penghapusan koleksi dokumen utama dan atau rekomendasi museum yang sudah dan kendala perumusan surat tugas penghapusan koleksi pelaksanaan sop design pengembangan grand design kajian koleksi rekomendasi surat tugas kajian koleksi merancang ended adanya database koleksi museum dokumen utama dan atau pengembangan adanya kesesuaian pengembangan rancangan surat tugas informasi koleksi ended informasi koleksi museum museum yang dapat dimanfaatkan oleh publik merumuskan adanya kajian pengembangan dokumen utama dan atau rekomendasi tindak museum yang sudah diterapkan perumusan surat tugas lanjut kajian adanya kendala dalam pengembangan museum melaksanakan pengembangansesuaianrekomendasi )) ) | |o00000000 menyusun pedoman adanya sop pengadaan koleksi yang dokumen utama dan atau pengadaan koleksi sudah berjalan penyusunan surat tugas adanya informasi kendala pelaksanaan sop pengadaan koleksi mengembangkan adanya metode revitalisasi museum dokumen utama dan atau metode revitalisasi yang sudah berjalan pengembangan surat tugas museum adanya informasi kendala dalam pelaksanaan kesesuaian metode revitalisasi yang tepat menetapkan rancangan adanya konsep rancangan penyajian dokumen utama dan atau penyajian koleksi koleksi yang sudah disusun penetapan surat tugas adanya masukan dalam rancangan penyajian koleksi kesesuaian rancangan penyajian koleksi yang tepat merumuskan ended adanya system dan metode dokumen utama dan atau dan metode penyajian penyajian koleksi yang sudah perumusan surat tugas koleksi disusun adanya informasi masuk untuk pengembangan system dan metode penyajian koleksi adanya kesesuaian system dan metode yang tepat pemanfaatbahan adanya bahan dan peralatan data identifikasi terampil dan atau dan peralatan perbanyakan sendiri koleksi surat tugas perbanyakan sendiri koleksi menghimpun bahan adanya bahan rancangan perbanyakan dokumen terampil dan atau rancangan penghimpunan surat tugas perbanyakan replika mengidentifikasi bahan adanya bahan dan data peminjaman data identifikasi terampil dan atau bea basa peminjaman koleksi menghimpun bahan adanya bahan konsep promosi museum dokumen terampil dan atau museum media promosi museum penghimpunan surat tugas publikasi penghimpunan surat tugas menyusun dan adanya bahan dan peralatan dokumen mahir dan atau mengelola bahan dan perbanyakan replikasi koleksi penyusunan surat tugas peralatan perbanyakan sendiri koleksi mengolah bahan adanya bahan rancangan laporan mahir dan atau rancangan perbanyakan replika pengolahan surat tugas perbanyakan replika mengolah bahan dan adanya bahan dan data untuk dokumen mahir dan atau data untuk peminjaman peminjaman koleksi pengolahklasifikasi bahan adanya bahan dan konsep promosi dokumen mahir dan atau museum promosi museum sasaran media yang akan digunakan penyusunan surat tugas publikasi koleksi yang akan dipublikasikan penyusunan surat tugas menyajikan bahan dan adanya bahan dan peralatan dokumen penyelia dan atau mengatur peralatan perbanyakan sendiri koleksi yang penyajian surat tugas perbanyakan sendiri tepat koleksi membuat adanya koleksi yang akan dilakukan dokumen penyelia dan atau perbanyakan replika perbanyakan sendiri pembuatan surat tugas adanya bahan dan peralatan yang sesuai untuk pelaksanaan kesesuaian hasil pelaksanaan menyajikan bahan dan adanya bahan dan data peminjaman dokumen penyelia dan atau data untuk peminjaman koleksi yang tersusun penyajian surat tugas koleksi mengkompilasi bahan adanya bahan dan konsep serta data kompilasi penyelia dan atau konsep promosi sasaran promosi museum surat tugas museum media promosi museum dan sasarannya surat tugas sama kemitraan mitra yang akan digunakan penyusunan surat tugas keahlian menyusun konsep adanya data koleksi yang akan naskah pertama dan atau perbanyakan sendiri diperbanyak sesuai kebutuhan penyusunancangan adanya data koleksi yang akan naskah pertama dan atau perbanyakan sendiri diperbanyak penyusunan surat tugas koleksi kesesuaian penyusunan rancangan perbanyakan koleksi mengkaji bahan dan adanya bahan dan data peminjaman laporan pertama dan atau data untuk peminjaman yang koleksi yang tersusun pengkajian surat tugas koleksi memvalidasi bahan adanya bahan kerja sama dan dokumen pertama dan atau kerja sama dan kemitraan validasi surat tugas kemitraan promosi museum promosi museum penyusunan surat tugas kesesuaian konsep promosi museum merancang media adanya tema, tujuan dan saran naskah pertama dan atau promosi museum promosi museum rancangan surat tugas kesesuaian media promosi yang akan digunakan menyusun materi adanya materi kehumasan museum naskah pertama dan atau kehumasan yang layak penyusunan surat tugas kesesuaian materi kehumasan museum menyusun materi adanya materi publikasi yang sesuai naskah pertama dan atau publikasi dengan tema, tujuan dan sasaran penyusunan surat tugas publikasi kesesuaian penyusunan materi publikasi yang tepat menganalisis usulan adanya usulan konsep perbanyakan laporan analisis muda dan atau konsep koleksi surat tugas perbanyakan sendiri adanya data koleksi yang akan koleksi diperbanyak sesuai kebutn (naa yang sudah disusun mengkaji rancangan adanya konsep rancangan laporan muda dan atau perbanyakan sendiri perbanyakan yang sudah disusun pengkajian surat tugas koleksi kesesuaian kajian rancangan perbanyakan koleksi mengkaji bahan dan adanya bahan dan data peminjaman laporan muda dan atau data untuk peminjaman koleksi pengkajian surat tugas koleksi adanya informasi permasalahan peminjaman koleksi adanya sop peminjaman koleksi yang sudah diterapkan merancang konsep adanya bahan dan data kerja sama dan naskah muda dan atau naskah kerja sama dan kemitraan yang sudah berjalan dan rancangan surat tugas kemitraan (mou data kemitraan yang baru menelaah konsep adanya konsep promosi museum yang naskah telaah muda dan atau promosi museum sudah disusun yang sesuai dengan surat tugas tema, tujuan dan sasaran promosi mengembangkan adanya konsep rancangan media dokumen muda dan atau rancangan media promosi museum yang sudah pengembangan surat tugas promosi museum disusun adanya informasi masuk penyempurnaan rancangan promosi museum dan media yang akan digunakan kesesuaian rancangan media promosi museum kehumasan sudah disusuinformasi dan kendala kesesuaian materi kehumasan menganalisis materi adanya materi publikasi yang sudah laporan analisis muda dan atau publikasi disusun surat tugas adanya informasi dan kendala publikasi yang sudah dijalankan kesesuaian materi publikasi yang tepat sasaran perbanyakan sendiri koleksi dan sesuai kebutuhan rekomendasi surat tugas koleksi mengevaluasi adanya pelaksanaan perbanyakan laporan evaluasi madya dan atau pelaksanaan koleksi yang sudah berjalan dan surat tugas perbanyakan sendiri kendala yang dihadapi koleksi monitoring dan adanya data peminjaman koleksi dan laporan madya dan atau mengevaluasi kendala yang dihadapi monitoring surat tugas pelaksanaan peminjaman koleksi mengevaluasi konsep adanya data kerja sama dan dokumen madya dan atau naskah kerja sama dan kemitraan yang sudah dilaksanakan. evaluasi surat tugas kemitraan (mou) adanya laporan pelaksanaan yang sudah berjalan mengevaluasi konsep adanya konsep promosi museum yang dokumen madya dan atau promosi museum sudah disusun dan masukan untuk evaluasi surat tugas promosi museum yang akan datang mengevaluasi media adanya media promosi museum yang dokumen madya dan atau promosi museum sudah berjalan dan kendala yang evaluasi surat tugas dihadapievaluasi materi adanya data dan materi kehumasan dokumen madya dan atau nee dihadapi mengevaluasi materi adanya materi publikasi yang sudah dokumen madya dan atau publikasi disusun sesuai tema, tujuan dan evaluasi surat tugas sasaran. merancang model adanya sop perbanyakan koleksi yang dokumen utama dan atau perbanyakan sendiri sudah dijalankan dan permasalahan rancangan surat tugas koleksi yang dihadapi merumuskan pedoman adanya kesesuaian rancangan dokumen utama dan atau rancangan perbanyakan koleksi dan kendala yang perumusan surat tugas perbanyakan sendiri dihadapi menyusun pedoman adanya data peminjaman koleksi dokumen utama dan atau standardisasi adanya sop standardisasi penyusunan surat tugas peminjaman koleksi peminjaman koleksi yang sudah berjalan danpelakasa kendala yang dihadapinya. menyusun pedoman adanya data dan laporan dokumen utama dan atau naskah kerja sama dan pelaksanaan mou penyusunan surat tugas kemitraan (mou) adanya sop penyusunan yang sudah berjalan dan kendala yang dihadapi merumuskan adanya data dan laporan naskah utama dan atau rekomendasi promosi pelaksanaan promosi museum yang perumusan surat tugas museum sudah dilaksanakan kesesuaian rekomendasi promosi museum menyusun pedoman adanya data dan laporan dokumen utama dan atau pengembangan media pelaksanaan promosi museum penyusunan surat tugas promolui media yang sudah dilaksanakan kesesuaian pedoman pengembangan media promosi museum menyusun rencana adanya data dan laporan dokumen utama dan atau pengembangan metode pelaksanaan kehumasan museum penyusunan surat tugas kehumasan adanya masukan informasi untuk pengembangan metode kehumasan kesesuaian rencana pengembangan metode kehumasan merancang dan adanya data dan laporan dokumen utama dan atau mengembangkan materi pelaksanaan publikasi yang sudah rancangan surat tugas publikasi dijalankan adanya materi publikasi yang sudah disusun sesuai dengan tema dan sasaran publikasi kesesuaian rancangan dan pengembangan materi publikasi menyusun pedoman adanya kajian koleksi museum yang dokumen utama dan atau penilaian untuk ganti akan diadakan atau dihibahkan penyusunan surat tugas rugi, kompensasi, dan adanya sop menilai taksiran koleksi akuisisi koleksi museum yang sudah berjalan dan kendalanya kesesuaian sop penilaian untuk ganti rugi, kompensasi dan akuisisi koleksi menyusun pedoman adanya kajian koleksi museum yang dokumen utama dan atau penilaian (evaluasi) akan diadakan dan dihibahkan penyusunan surat tugas koleksi museum adanya sop penilaian koleksi yang sudah berjalan dan kendala yang dihadappembinaan permusuhan kategori uraian kegiatan kriteria hasil kerja angka pelaksana dokumen keterampilan menghimpun bahan adanya bahan untuk materi edukasi dan dokumen terampil dan atau untuk materi edukasi pembimbingan untuk satuan pendidikan penghimpun surat tugas dan pembimbingan untuk usia pendidikan dasar menengah tinggi umum menghimpun bahan adanya bahan untuk pemberian dokumen terampil dan atau untuk pemberian penghargaan kepada masyarakat penghimpun surat tugas penghargaan kepada masyarakat mengkompilasi materi adanya materi edukasi dan dokumen mahir dan atau edukasi dan pembimbingan kompilasi surat tugas pembimbingan untuk usia pendidikan dasar menengah tinggi umum mengkompilasi bahan adanya bahan untuk pembinaan dibidang dokumen mahir dan atau untuk pembinaan permusuhan kompilasi surat tugas dibidang permusuhan mengkategorikan bahan adanya bahan untuk pemberian dokumen penyelia dan atau untuk pemberian penghargaan kepada masyarakat kategorisasi surat tugas penghargaan kepada masyarakat (dua ratus): dan pangkat pembina utama, golongan ruang iv e memiliki angka kredit kumulatif minimal (dua ratusamong buday, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kebudayaan pada kementerian untuk angka kredit bagi pamong budaya ahli madyemerintah. dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibantu olehmateri adanya bahan atau materi edukasi dan dokumen penyelia dan atau edukasi dan pembimbingan pembuatan surat tugas pembimbingan untuk materi usia pendidikan dasar menengah tinggi umum edukasi dan museum untuk penyusunan modul penyusunan surat tugas pembimbingan edukasi dan pembimbingan melakukan edukasi dan adanya pelaksanaan kegiatan edukasi laporan pertama dan atau pembimbingan untuk dan pembimbingan pada satuan pelaksanaan surat tugas pendidikan dasar pendidikan meneliti bahan adanya bahan pembinaan dibidang laporan pertama dan atau pembinaan dibidang permusuhan penelitian surat tugas permusuhan menganalisis modul adanya modul edukasi dan laporan muda dan atau edukasi dan pembimbingan yang sudah tersusun analisis surat tugas pembimbingan dan sudah dipublikasikan. adanya laporan pelaksanaan edukasi dan pembimbingan melakukan edukasi dan adanya pelaksanaan kegiatan edukasi laporan muda dan atau pembimbingan untuk dan pembimbingan pada satuan pelaksanaan surat tugas usia pendidikan dasar, pendidikan dan menengah menyusun justifikasi adanya bahan data pembinaan dibidang naskah muda dan atau bahan data untuk permusuhan untuk penyusunan penyusunan surat tugas pembinaan dibidang justifikasikonsep adanya materi edukasi dan dokumen madya dan atau mae pembimbingan kebutuhan peserta didik dan masyarakat melakukan edukasi dan adanya pelaksanaan edukasi dan laporan madya dan atau pembimbingan untuk pembimbingan pada satuan pendidikan pelaksanaan surat tugas usia pendidikan dasar, dan masyarakat menengah, atas, dan umum mengevaluasi justifikasi adanya bahan data untuk pembimbingan dokumen madya dan atau bahan data untuk dibidang permusuhan untuk dievaluasi evaluasi surat tugas pembinaan dibidang permusuhan merancang dan adanya konsep modul edukasi dan dokumen utama dan atau mengembangkan modul pembimbingan rancangan surat tugas edukasi dan kesesuaian rancangan dan pembimbingan pengembangan modul edukasi dan pembimbingan melaksanakan adanya pelaksanaan pemantauan dan laporan utama dan atau pemantauan dan evaluasi edukasi dan pembimbingan pelaksanaan surat tugas evaluasi edukasi dan untuk peserta didik dan masyarakat pembimbingan untuk usia pendidikan dasar, menengah, atas, dan umum menyusun pedoman adanya sop pembinaan dibidang dokumen utama dan atau pembinaan dibidang permusuhan dan kendala pelaksanaan penyusunan surat tugas permusuhan dilapangan menyusun pedoman adanya bahan advokasi, bimbingan dan dokumen utama dan atau advokasi, bimbingan konsultasi teknis kepada masyarakat penyusunan surat tugas dan konsultasi teknis dibidang permusuhan kategori uraian kegiatan kriteria hasil kerja angka pelaksana dokumen maa kepada masyarakat melakukan kegiatan adanya pelaksanaan kegiatan laporan utama dan atau spa rangka pelaksanaan tugas kelompok bidang permusuhan penjelasan: data identifikasi keterangan yang benar dan nyata terkait proses menentukan identitas koleksi atau foto koleksi yang diidentifikasi, dll foto aktivitas kegiatan registrasi dan atau struktur atau bukan yang telah menjadi koleksi. museum bahan registrasi hal yang diperlukan dalam proses pekerjaan registrasi dapat berupa buku induk registrasi, buku catatan, gambar, foto, catatan terkait koleksi, dan lain lain penyimpanan koleksi dan pekerjaan penataan tempat penyimpanan koleksi penataan storage data koleksi tentang koleksi yang akan disimpan dan ditata pada storage foto kegiatan aktivitas menghimpun dan memeriksa konservasi merupakan perawatan koleksi dalam upaya untuk menghambat proses kerusakan deteriorasi dengan aslinya simpan sementara pengkajian data dan informasi, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian bahan konservasi koleksi perawatan tingkat dasar saja untuk penanganannya. kerusakan tingkat sedang kerusakan yang terjadi pada permukaan koleksi namun terdapat kontak yang cukup signifikan permen karet yang sudah mengeras, bekas karat klip pada kertas, lubang karena stapler, retak dapat mengurangi nilai koleksi sehingga diperlukan penanganan khusus seperti pembersihan tingkat lanjut ataupun perbaikan. seperti patah sobek menjadi beberapa bagian, rapuh, buku atau tekstil yang hancur karena dimakan serangga. sehingga segera perlu diadakan perbaikan dengan cara perbaikan tingkat lanjut. pada lembaran kerja yang mempunyai format tertentu pendidikan) yang dapat dijadikan koleksi museum dan berguna sebagai bahan pembuktian sejarah alam dan manusia serta lingkungannya dan dapat menggambarkan identitas kesatuan bangsa. pembimbingan cagar budaya pelindungan cagar budaya output kredit tugas pendukung mengidentifikasi adanya dokumen kebutuhan dokumen terampil surat tugas. bahan pendataan bahan pendataan cagar budaya identifikasi dokumen cagar budaya yang sudah diidentifikasi sesuai identifikasi yang dengan pendidikan identifikasi disetujuiinventarisasi identifikasi dokumen inventarisasi cagar cagar budaya yang sudah identifikasi yang budaya diidentifikasi sesuai dengan disetujui atasan instrument identifikasiregistrasi identifikasi dokumen registrasi cagar cagar budaya sesuai dengan identifikasi yang keterampilan budaya pendidikan identifikasi disetujui olehended identifikasi dokumen ended penyelamatan penyelamatan dan pencarian cagar identifikasi yang dan pencarian cagar budaya sesuai dengan pendidikan disetujui atasan budaya identifikasi. langsung.nyelamatan cagar identifikasi dokumen penyelaman cagar budaya bawah air sesuai dengan identifikasi yang budaya bawah air pendidikan identifikasi disetujui atasan langsung. output kredit tugas pendukungmugaran cagar identifikasi dokumen pemugaran cagar budaya sesuai dengan pendidikan identifikasi yang budaya identifikasiolah data identifikasi dokumen pengolah data sesuai instrument identifikasi identifikasi yang disetujui olehyelamatan identifikasi dokumen penyelamatan cagar cagar budaya sesuai dengan identifikasi budaya pendidikan identifikasi yangamanan cagar identifikasi dokumen pengamanan cagar budaya sesuai dengan dokumen identifikasi budaya identifikasi yang disetujui atasan langsung. menyeleksi bahan adanya bahan penyimpanan dan dokumen terampil dan atau penyimpanan dan pemeliharaan dokumen yang efektif seleksi surat tugas pemeliharaan dan efisien dalam rangka dokumen dokumen dalam pelindungan cagar budaya seleksi yang rangka pelindungan disetujui atasan langsung output kredit tugas pendukregistrasi cagar dalam rangka registrasi cagar dokumen budaya budayaended dapat digunakan dengan baik| pemeriksaan surat tugas penyelamatan dan dalam rangka ended dokumen pencarian cagar penyelamatan dan pencarian cagar pemeriksaan budaya budayanyelaman cagar dalam rangka penyelaman cagar dokumen budaya bawah air budaya bawah airmugaran cagar dalam rangka pemugaran cagar dokumen budaya budaya pemeriksaan yang disetujui atasan langsung output kredit tugas pendukung mengoperasikan alat adanya alat yang operasional laporan mahir dan atau dan melakukan untuk melakukan pendataan pengoperasian surat tugas pendataan cagar cagar budaya laporan budaya adanya data cagar budayaoperasional untuk melakukan pengoperasian surat tugas inventarisasi cagar inventarisasi cagar budaya laporan budaya adanya daftar inventarisasi pengoperasian cagar budaya yang akurat dan yang disetujui reliabel atasan langsung mengoperasikan adanya peralatan yang laporan mahir dan atau peralatan ended operasional untuk melakukan pengoperasian surat tugas penyelamatan cagar ended penyelamatan cagar laporan budaya budaya pengoperasian hasil ended penyelamatan yang disetujui cagar budaya yang akurat dan atasan reliabel dalam rangka langsung pelindungan cagar budaya mengoperasikan adanya peralatan yang laporan mahir dan atau peralatan ekskavasi operasional untuk melakukan pengoperasian surat tugas penyelamatan ekskavasi penyelamatan cagar laporan terhadap cagar budaya pengoperasian budaya adanya hasil ekskavasi yang disetujui penyelamatan cagar budaya atasan yang mendukung pelindungan langsung cagar budaya output kredit tugas pendukung mengoperasikan adanya peralatan yang operasional laporan mahir dan atau peralatan penyelaman untuk melakukan penyelaman pengoperasian surat tugas cagar budaya bawah cagar budaya bawah air laporan airregistrasi operasional untuk melakukan pengoperasian surat tugas cagar budaya registrasi cagar budaya laporan adanya data hasil registrasi pengoperasian cagar budaya yang akurat, yang disetujui reliabel, dan relevan dalam atasan rangka pelindungan cagar langsung budaya mengoperasikan adanya peralatan yang operasional laporan mahir dan atau peralatan pemugaran untuk melakukan pemugaran pengoperasian surat tugas cagar budaya cagar budaya laporan pengoperasian yang disetujui atasan langsung memelihara alat adanya alat pengolah data cagar laporan mahir dan atau pengolah data cagar budaya yang terpelihara pemeliharaan surat tugas budaya laporan pemeliharaan yang disetujui atasan langsung output kredit tugas pendukung membuat peta situasi adanya peta situasi cagar dokumen mahir dan atau cagar budaya budaya pembuatan surat tugas kesesuaian dengan data lain peta dokumen yang relevan pembuatan kesesuaian data dengan kondisi peta yang riil disetujui atasan langsung membuat gambar adanya gambar kondisi existing dokumen mahir dan atau kondisi existing cagar cagar budaya pembuatan surat tugas budaya gambar dokumen pembuatan gambar yang disetujui atasan langsung mengkompilasi bahan adanya kompilasi bahan kajian dokumen mahir dan atau kajian teknis teknis pemugaran cagar budaya kompilasi surat tugas pemugaran cagar sesuai dengan hasil kajian dokumen budaya terhadap kerusakan cagar budaya kompilasi yang disetujui atasan langsung menginventarisasi adanya daftar bahan kajian dokumen mahir dan atau bahan kajian konservasi cagar budaya yang| inventarisasi surat tugas konservasi cagar tersusun rapi dokumen budaya inventarisasi yang disetujui atasan langsung pemugaran cagar pemugaran cagar budaya pelaksanaan surat tugasukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa gunaperlu membentuk balai pengembangan talenta indonesia, bahwa pembentukan, organisasi, dan tata kerja balai pengembangan talenta indonesi. jdih.kemdikbud.go.id bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: balai pengembangan talenta indonesia yang selanjutnya disingkat bpt adalah unit pelaksana teknisdan fungsi bpt merupakan unit pelaksana teknis kementerian bidang pengembangan talenta peserta didik yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pusat prestasi nasional. bpt sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala. bpt sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan pengembangan talenta peserta didik. jdih.kemdikbud.go.id dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bpt menyelenggarakan fungsi: penyusunan program pengembangan talenta peserta didik, pelaksanaan pemetaan talenta peserta didik, cc. pelaksanaan asesmen talenta peserta didik, pelaksanaan ajang talenta peserta didik, pelaksanaan pelatihan pengembangan talenta peserta didik, pelaksanaan pelatihan pengembangan kapasitas pemandu talenta: pengelolaan data dan informasi talenta peserta didik, pelaksanaan kemitraan pengembangan talenta peserta didik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan talenta peserta didik, dan pelaksanaan urusan tata usaha balai. bab iii susunan organisasi bpt, kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan. jdih.kemdikbud.go.idjabatan kepala bpta. bab lokasi bpt berlokasi provinsi daerah khusus ibukota jakarta. jdih.kemdikbud.go.id bab tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, bptperguruan tinggi negeri dan atau perguruan tinggi swasta, dan atau unit organisasi lainnya luar kementerian. dalam melaksanakan tugas dan fungsi, bptcc.unit kerja lingkungan bpt harus: menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lingkungan bptpt menyampaikan laporan kepada unit pembint. setiap pimpinan unit kerja lingkungan bptpbptgan susunanstruktur organisasi balai pengembangan talenta indonesia subbagian umum kelompok jabatan fungsional haiwali kota palu provinsi sulawesi tengahpalu, menimbang: bahwa dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan berdasarkan maka diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan daerah, bahwa dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang secara cepat, serta upaya mempercepat keberhasilan pencapaian visi dan misi pemerintah kota palu tahun guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu melakukan perubahan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerahkota paludaerah kota palu nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun perlu dilakukan penyesuaian kembaltahuntahunangka angka diubah, angka dihapus, diantara angka dan angka disisipkan (satu) angka yaitu angka 4a, diantara angka dan angka disisipkan (tiga) angka yaitu angka 14a, angka 14b, angka 14c, sehingga berbunyi sebagai berikutihapus 4oosehingga berbunyi sebagai berikut: sistematika penyusunan rpm sebagaimana dimaksud dalam disusunpenjelasan atasumum perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah kota palu tahundilakukan karena beberapa pertimbangan sebagai berikut adanya perubahan target pencapaian indikator kinerja pemerintah kota palu, penyelarasan terhadapelarasan nomenklatur organisasi perangkat daerah pemerintah kota palu berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah dan peraturan daerah kota palu nomor tahun tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah, dan terdapat beberapa strategi, kebijakan dan program baru dalamkota palu tahun revisi dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah kota palu tahun akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kota palu pada setiap tahun anggaran. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud atas, maka perlu meu tahun ii. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kota palu nomofungsional besaran tunjangan jenjang jabatan fungsional keahlian analis ketahanan pangan ahli utama rp2. analis ketahanan pangan ahli madya rp1. analis ketahanan pangan ahli muda rp1. analis ketahanan p, perlu diberikan t\jangan jabatan fungsional anali'fungsional analis intelijefierl:a'.intelijen. dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan tunjangan jabatan fungsional analis intelijen, yang selanjutnya disebut tunjangan analisdiberikan t\jangan analis intelijen setiap bulan. besaran tunjangan analinalii{afd{first indones agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan presiden ini dengan penempatannya indonesia. dalam lembaran negara republik ditetapkan jakarta pada tanggal januaryjaman presiden republik indonesia tunjangan jabatan fungsional analis intelijen lampiranjabatan fungsional besaran tunjangan jenjang jabatan fungsional keahlian analis intelijen ahli utama rp2. analis intelijen ahli madya rp1. analis intelijen ahli muda rp1, analieulkesembilanbelas november kolaksulawesi tenggara, perlu mendirikan perguruan tinggi negeri provinsi sulawesi tenggara, bahwa yayasan pembangunan pendidikan indonesia kolaka telah mengalihkan pengelolaan dan aset universitas november kolakkesembilanbelas november kolkesembilanbelas november kolaka. dengan peraturan presiden ini didirikan universitas kesembilanbelas november kolaka sebagai perguruan tinggi negeri lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. universitas kesembilanbelas november kolakan presiden republik indonesia segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan universitas kesembilanbelas november kolakmbangunan pendidikan indonesia kolaka dialihkan menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban universitas kesembilanbelas november kolaka: semua mahasiswa yang semula tercatat sebagai mahasiswa universitas november kolaka yang diselenggarakan oleh yayasan pembangunan pendidikan indonesia kolaka dialihkan menjadi mahasiswa universitas kesembilanbelas november kolaka. pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, semua pegawai yayasan pembangunan pendidikan indonesia kolaka yang bekerja pada universitas november kolaknovember kolaka dapat dialihkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil pusat dan ditugaskan pada universitas kesembilanbelas november kolaka: pegawai yang bukan pegawai negeri sipil yang bekerja pada universitas november kolakkesembilanbelas november kolakan.serta presiden dan wakil presiden tahun telah terselenggara dengan lancar, bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum dkompensasi penghargaan pada akhir masa jabatannya, ae presiden republik indonesiaae presiden republik indonesia memutuskan: . memutuskan:, sebagai penyelenggara pemilihan umum tahun diberikan uang kompensasi penghargaan pada akhir masa jabatannya. besarnya uang kompensasi penghargaan sebagaimana dimaksud dalam adalah: bagi ketua dan anggota komisi pemilihan umum sebesar: ketua (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), anggota (empat puluh lima juta rupiah), ae presiden republik indonesia bagi . bagi ketua dan anggota komisi pemilihan umum provinsi komisi independen pemilihan aceh sebesar: ketua (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), anggota (delapan belas juta rupiah), bagiesar: ketua (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), anggota (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah). uang kompensasi penghargaan diberikan pada saat purnawaktu penyelenggaraan pemilihan umum tahun besaran uang kompensasi penghargaan sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan masa kerja jabatan. perhitungan masa kerja jabatan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: sampai dengan tahun uang kompensasi penghargaan, lebih dari tahun sampai uang kompensasi dengan tahun penghargaan, lebih dari tahun sampai uang kompensasi dengan tahun penghargaan, ae presiden republik indonesia lebih . lebih dari 3tahun sampai uang kompensasi dengan tahun penghargaan, dan lebih dari tahun sampai uang kompensasi dengan tahun penghargaan. uang kompensasi penghargaan sebagaimana dimaksud dalam tidak diberikanihan umum, dan atau melakukan perbuatan yang terbukti menghambatabupaten kota komisi independen pemilihan. ae presiden republik indonesiameninggal dunia, uang kompensasiuangan dan atau ketua komisi pemilihan umumopt# x**.t}j[q <r #."4pikir':fi tj**r;w)\".+. ; .^.tf,iir*x\i*: j,"4a;y,; ;t7; ,ggs4+'. . :!iaw,(*{ffi&+l'l#j4ti(+.}?fisi';t'',d. telah menyetujui hal hal sebagai kut tujuan para pihak wajib mempromosikan kerja sama antara lndonesia dan tiongkok bidang eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa untuk maksud damai sesuai dengan hukum dan perundang undangan masing masing negara, konvensi konvensi atau persetujuan persetujuan internasional dimana kedua negara menjadi anggota dan prinsip prinsip hukum internasional yang diakui secara umum. ruan lingkup berjasa kerjasama berdasarkan persetujuan ini dapat dilaksanakan dalam bidang bidang sebagai berikut: (a) penelitian dan pembangunan satelit satelit eksperimen untuk tujuan ilmiah, satelit satelit penginderaan jauh, dan satelit satelit komunikasi; (b) jasa jasa peluncuran, penjejakan dan pengendalian satelit satelit termasuk manajemen dan operasi orbitnya; (c) penelitian, pembangunan, penggunaan dan pemanfaatan sistem ruas bumi sate lit; (d) penelitian sains antariksa; (e) pemanfaatan dan saling berbagi data satelit penginderaan jauh. bidang bidang kerja sama tambahan wajib ditentukan dengan kesepakatan bersama antara para pihak, .;r'i**,il,x. s;:,:r'i: ';r!s:, .::*.:rjt*! ;,. t:)r,.:,';:.::;|dtl}i'* tt. *ntuk"bentuk kerjasama kerjasama berdasarkan persetujuan ini dapat dilaksanakan dalambentuk bentuk seba bai berikut: (a) penelitian dan pengembangan bersama; (b) pelatihan, konsultasiahli dan pertukaran teknisi teknisi; (c) pertukaran informasi ilmiah; (d) seminar seminar dan konferensi konferensi akademik yang diselenggarakan secara bersama sama oleh para pihak. bentuk bentuk kerja sama tambahan wajib ditentukan dengan kesepakatan antara para pihak. badan eksekutif badan eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan mengkoordinasikan kerja sama dalam rangka pelaksanaan persetujuan ini adalah: (a) untuk pemerintah republik lndonesia: lembaga penerbangan dan antariksa nasional lapan) (b) untuk pemerintah republik rakyat tiongkok: administrasi antariksa nasional tiongkok casa) dalam hal salah satu pihak menetapkan badan eksekutif lainnya, pihak tersebut wajib dengan segera memberitahukan penetapan tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis melalui saluran diplomatik, badan eksekutif dapat menunjuk organisasi lain (selanjutnya disebut sebagai organisasi kerjasama a") untuk pelaksana kan kegiatan n kegiatan bersama i*dq&: .* f r.r ;y#?rr. c*)} . imax*':. . : ".ru{.:l ." :,;' l{komite bersama dalam kerangka persetujuan ini, para pihak wajib membentuk suatu komite bersama. komite bersama wajib diketuai oleh kepala lapan atau perwakilannya dan oleh administrator nsa atau perwakilannya. anggota anggota komite bersama wajib ditetapkan oleh ketua komite bersama dari masing masing pihak. pertemuan komite bersama wajib diselenggarakan secara bergantian lndonesia dan tiongkok sekurang kurangnya satu kali dalam setahun atau pada saat pertemuan tesebut dianggap perlu. komite bersama dapat membentuk kelompok kerja apabila diperlukan, dan pertemuan kelompok kerja dapat diselenggarakan pada waktu yang tepat. pertukaran personil dan peralatan para pihak wajib memfasilitasi ijin masuk dan tinggal personil, dan ekspor dan impor peralatan dan bahan yang diperlukan dari pihak lainnya, untuk pelaksanaan proyek proyek kerja sama dibawah kerangka kerja persetujuan ini. pasar pertukaran informasi para pihak wajib, melalui badan eksekutifnya, memfasilitasi pertukaran informasi dan data yang terkait kegiatan kegiatan bersama dibawah persetujuan ini. tidak ada satu pihak pun atau badan eksekutifnya atau organisasi kerja samanya boleh mengungkapkan atau mengalihkan informasi apapun dari pihak lainnya .*. i.i\i+rt ffi?ffi i{a11&;. {.{ii; .:.i.' .,:?':.:. .a'.;t'.',i1;. .iriffiffi(# '*,t*w.t'.t:,$"i. wzu7; (:}:t:.' atau badan eksekutifnya atau organisasi kerja samanya kepada pihak ketiga tanpa p persetujuan tertulis pihak tersebut. hak kekayaan intelektual setiap kekayaan intelektual yang diperoleh oleh salah satu pihak, badan eksekutifnya atau organisasi kerja samanya pada saat melaksanakan pekerjaan dibawah persetujuan ini secara independen wajib dimiliki oleh pihak tersebut atau badan eksekutifnya atau organisasi kerjasamanya. setiap kekayaan intelektual yang diperoleh oleh para pihak, badan eksekutifnya atau organisasi kerjasamanya pada saat melaksanakan pekerjaan dibawah persetujuan ini secara bersama sama wajib dimiliki bersama oleh para pihak atau badan eksekutifnya atau organisasi kerja samanya. para pihak, badan eksekutifnya atau organisasi kerjasamanya dapat membuat perjanjian perjanjian terpisah mengenai penggunaan dan prosedur perlindungan untuk kekayaan intelektual yang dimiliki secara bersama sama, tidak ada satu pihak manapun boleh menyediakan hasil kerja bersama kepada pihak ketiga tanpa kesepakatan tertulis dari pihak lainnya, fasal amandemen persetujuan ini dapat sewaktu waktu diubah berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak dengan surat menyurat melalui saluran diplomatik. .*ii. ., . .r."',tli1alu',*i*sfi[ii*::a", w9. jki;&iz::.i,i^:ti!*i$,.% . w#f#*,;,.'t*?rq<w; wfd4. penyelesaian sengketa setiap sengketa yang timbul dari pelaksanaan persetujuan ini wajib diselesaikan melalui konsultasi damai antara badan eksekutif dari para pihak atau melalui komite bersama, apabila sengketa tidak dapat diselesaikan oleh badan eksekutif dari para pihak atau melalui komite bersama, maka sengketa tersebut jib diselesaikan melalui saluran diplomatik, masa berlaku, durasi dan pengakhiran persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal notifikasi terakhir mana para pihak saling memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan konstitusional dan internal mereka untuk berlakunya persetujuan ini telah dipenuhi. persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk jangka r,waktu (lima) tahun dan wajib secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu (lima) tahun seterusnya, kecuali salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhirinya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku persetujuan ini. pengakhiran persetujuan ini tidak akan mempengaruhi rencana atau proyek proyek kerja sama yang sedang dilaksanakan para pihak, kecuali para pihak menyepakati sebaliknya. sebagai bukti, yang bertandatangan bawah ini, telah mendapatkan kuasa penuh untuk menandatangani persetujuan ini. ,iu .* . ' .f*i}ff sss;\: ; :ri.rl$.:i", &ifi{#r*d$jf*b*!*. *t'i gv",.;+":;z::,i+"il):!;: #ti'"* vi(i'*tt+; aii.i +|;l :.'" dibuat pada tanggal oktober tahun dalam rangkap dua, dalam bahasa indonesia, cina dan inggris, seluruh naskah memiliki keaslian yang warna. dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa inggris yang wajib berlaku. untuk pemerintah reuni.ik indonesia gu5ti muhammalhatta menteri riset dan teknologi untuk pemerintah republik rakyat ongkos xing menterukepata adm istri antariksa nasi onal ongkos "tgt ffi * e.,ffe xx. f{{ffffff i*f+ sil x},b. sts w*ta+n ifl ej: ,e ffi hih'iu '188ffi re+ft*5fl 6ilh rl'tr tnl ffi h'! ffi=* ffffff ffi jrtr){ t+jdih! f++i,tg0ie. jenis+[)e'f=l efilrffft i.e& bf5i,1tl hef#, e+eel:g<i?hie ei&mfl\ffi,tr!ffi# tl. ue#fl&ffi el+l+\fr*.; e&,ffiflffiffi*h" =. fil4 f)ffi n5* ffi s=* fff ffi adil entri j,){t frt* ( )qxaffif;front; .+r*i jrl. hi6fl+ izt efi!ft; (=)fr++'i= hit* 4fa#f ffi{ afl hari!." h{ea.f rfr hth e6e" biru* &f?#ffi xxe htr,ft t+il+q ffi +tl{t#th ffi tfi a.ff*!5t ef[t ,q, itr, f+he r[tr,fft ffi ffi9i,m, +ee+trt ffi ffi. r{r{ ei *fff h'{u}tt ?l+l lfq atr&e. b{tr nrl er)(+ fii xrh{?fl+abe fi+aas*{t r"xt+fia,ff+it rea tb' ffi hfi* ffigtrfr* adil ee+ti xxfwtebixa#ea" 4fte* tr,ffi ffi fifa ph+h4h,ft tf[ *title k*h,ftt *e{*th. 4xae +ft }xe hfi till cl: tuj el, tto 4xa#e ai!.&tr+ efu rpt etr'r e+tfr, af, tr+ e!,'#1f if,tri+8ffi #ge ffi a'{ fff 4xa* fr+ej fir#ffi, en{ hfi t4fl&a[ ha* efi jae fifa*)jft adil. keht, xnf{v +*fia#we file x^fi ih*trg rx&., fr x fih rtr#ift6fff attr'f* "8fr ffi@ trr# t*b*ffi ix* &i afi e!ifl{?iffi jte stf} tfi! air {*.f= ffi .t e s|j fih'f*e fi h+tty+ lats* 'ff+"{t+m eh, +tr +tu(4il a,ff h,{t trt }tl +'a a.f iil reu t!'f=,e , tt+ f=fit ffi +tit h,tl* rif+x#f fr. h+iri+llt4*a 4f+1frg.4tfr'ee#tz*,u ft, fx,fi! ft' irf *.fi fil{i a'ff if, fft ixf h+i"{t+ jt+4df f+{t{e+t*' etr4 ffi hft tr! ttf ffi e.hi i,tr,f ts' h+it{t+'t+e d,a {f+ e "r. ixf. h+*t?t+j1ffi*a{f+'fie]e{r$inti'u. [fr i,h,f e!,f $e'f trh e.'ff'{il fr i'**fl ht+ iaf., tf$ff fr'lf fire{h.fit*{i|ffi= trf* {6it #ix ul'ffi ffi ffi ffi ffi f }fr ttx{ tf,' raffi gif h+* +rkffiur 1e4t .e*ffi life fi! +u.e xx.} +trtrtil+e *ffi**fr+&#t# ffi iil r+i hgr e)$xx +tttt +|l.ffi 4qx mx, rl$ eft4 h+ * &,ff. ffffifletr i61,h ft, fx"f,h efl r*j *lrffie efcfff e)$rlf;r*{+ t;}fimffifi: ffi fi, stl' eee,tr ffi+ bf[ etl ete *.t*. fib'e i{he ffffff )ffi +,q, r07" r1' e til hilfrffi hfr 6til er* their hil. istri4 rft that fif tfl 'ftt, ffi ie+rse srb ,st1.ht c = effirnfi , rtm{f s'ftt ffi ei]ei. +ffi ht+f,t =f* fes.{f;fi. r6til.e*tr fit ii, rr' lfi djh h,e. eit htr e*#tr&tr +{pae*# ets {tfr ffi e.a+sh.h's ai(ffi '# ed"" ''&" :iffi| ffi ''"t #,iffi*,i' have agreed tol lfi ws: article objectives the parties shall promote the cooperation between lndonesia and china the exploration peaceful use outer space accordance with the larva and regulations each the countries, international conventions agreements which both countries are parties and the generally recognized principles internationally. article areas cooperation cooperation pursuant this agreement may carried out the following areas (a) research and manufacture scientific experiment satellites, remote sensing satellites and communications satellites; (b) launch, tracking and control services for satellites including in orbit operation and management; (c) research, manufacture, utilization and applications satellite ground systems; (d) research space science; (e) remote sensing satellite application and data sharing. additional areas cooperation shall determined mutual agreement between the parties. r:iir trl;r#;:*rw;: dy. .,. .' : wi.' .'. '+".i:.:'.',':. ':. :'ti".{'{' '' "i.t;. i1tl yw4;tr'*,d'" j ''lir".'ij;r ':ro'{,; "1u4,,,$t"' ;. , .i< :!:z i ; j#y till r*\ ctrl:#.' art icsc forms cooperation cooperation pursuant this agreement may carried out the following forms: (a) joint research and development; (b) training, experts consultation and exchanges technicians; (c) scientific information sharing; (d) seminars and academic conferences jointly held the parties. additional forms cooperation shall determined mutual agreement between the parties. article executive agencies the executive agencies responsible for the development and coordination cooperation pursuant the implementation this agreement shall be: for the government the republic lndonesia: the national institute aeronautics and space lapan) for the government people's republic china:the china national space administration casa) case appointment either party any other executive agencies, such party shall without delay notify the other party writing through diplomatic channel such appointment. the executive agencies may appoint organizations (hereafter referred cooperation organizations")to carry out the joint activities^ article joint committee the framework this agreement, the parties shall establish joint committee the joint committee shall co haired the chairman lapan his representative and the administrator casa his representative. the members the joint committee shall appointed respectively the co chairs each party. the joint committee meeting shall held alternate lndonesia and china least once year when considered necessary. the joint committee may set working group necessary, and working group meetings may held proper time. article exchange personnel and equipment the parties shallfacilitate the entry and stay personnel, and the export and import the necessary equipment and materials from the other party, for the implementation the cooperation projects under the framework this agreement. article exchange information the parties shall, through their executive agencies, facilitate the exchange information and data regarding the joint activities under the agreement. neither party its executive agency cooperation organizations shall disclosure transfer any third party any information obtained from the other party its '.':.,4t' *w;. r3sv'*e*:t .i.'.'},' .:f *'l \'.; l,jrp;.'# executive agency cooperation organizations withctrt their written consent. article intellectual property right any intellectual property acquired one party, its executive agencies cooperation organizations while independently carrying out any work under this agreement shall owned that party, its executive agencies cooperation organizations. any intellectual property acquired the parties, their executive agencies cooperation organizations while jointly carrying out any work under this agreement shall jointly owned the parties, their executive agencies coo operation orga citations. the parties, their executive agencies cooperation organizations may enter into separate agreements regarding the use and protection procedures for the jointly owned intellectual property. neither party shall provide any third party the joint work achievements without the written consent the other party. article amendment this agreement may amended any time mutual consent the parties means letter exchange through diplomatic channel. ,{, ;.'.;*nt".itr,.' , r'i.l i,j,,,, :,'. ?:* .:. a,,i:ta*tj?rr*,.:.; ,"i, ,;{,*. i.).; article dispute settlement any dispute arising from the implementation this agreement shall resolved through apicale consultation between the executive agencies the parties the joint committee, the dispute cannot resolved the executive agencies the parties the joint committee, shall resolved through diplomatic channelswritten through diplomatic channel that the constitutional internal requirements forextended for the subsequent for the same period, unless either parties intends terminate giving written notification the other party least (six) months before its expiration. the termination this agreement shall have effect the plan and cooperation projects which have entered into execution the parties, unless the parties agree otherwise. flv *." fr*# n*i*,w*4dh#taa# d*id.: .tiga, ;;et;isn&dij,b*;;"rh; by,* )lil%':*;*i# .',:'"'t{*h.i. ,l' :"lr none duplicate jakarta 2nc october the comedian, chinese and english languages, all three texts being equally authentic. case there any divergence interpretation this agreement, the english language shall prevail. for the government the republic indonesia gusti muhammad hatta minister for research and technology for the government the people's republic china chairman minister china national fact nitrat 'r *i:!.i r"' *xr |
salinan san pemerintahan daerah, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerahi2 tentang tunjangan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerahwas penyelenggaraan urusanging. dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan tunjangan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang selanjutnya disebut tuna gan pen lawas penyelenggaraan rusak pemerintahdiberikan tunjangan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah setiap bulan. besaran tunjangan pengawas penyelenggaraan urusan pemerint pemberian t\jangan pengawas pemerintahan daerah bagi: penyelenggaraan urusanengawas penyelenggaraan urusan pemerintahnyelenggaraan urusan pemerintahan daerah2 tentang t\jangan jabatan fungsional pengawas urusan pemerintahanilutunjangan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daeradministrasi hukum, jabatan fungsional besaran tunjangan jenjang jabatan fungsional keahlian pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ahli utama rp1. pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ahli madya rp1. pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ahli muda rp920. pengawas penyelam garapan urusan pemerintahan daerah ahli pertama rp540. silvdtengah, perlu mendirikan perguruan tinggi negeri provinsi jawa tengah, bahwa yayasan perguruan tinggi borobudur tidar telah mengalihkan pengelolaan dan aset universitas tidtidar.. . presiden republik indonesiatidrguruan tinggi borobudur tidar dialihkan menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban universitas tidar, semua mahasiswa yang semula tercatat sebagai mahasiswa universitas tidar yang diselenggarakan oleh yayasan perguruan tinggi borobudur tidar dialihkan menjadi mahasiswa universitas tidar. . presiden republik indonesia pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku: semua pegawai yayasan perguruan tinggi borobudur tidar yang bekerja pada universitas tidb.pegawai yang bukan pegawai negeri sipil yang bekerja pada universitas tiddresiden republik indonesia segala dana yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah aceh dan perangkat daerah kabupaten kota yang membidangi urusan pertanahan dibebankan pada apa dan apbd. bab vii ketentuan peralihan kantor wilayah badan pertanahan nasional aceh dan kantor pertanahan kabupaten kota yang sudah ada pada saat berlakunya peraturan presiden ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya badan pertanahan aceh dan kantor pertanahan aceh kabupaten kota. bab viii ketentuan penutup pengalihan status kelembagaan, kepegawaian, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam dan harus sudah selesai dilaksanakan paling lama (satu) tahun setelah peraturan presiden ini diundangkan. . presiden republik indonesia qanun aceh dan gaun kabupaten kota mengenai bentuk dan susunan organisasi, tugas, dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam dan harus sudah ditetapkan paling lama (satu) tahun setelah peraturan presiden ini diundangkan. tim pengalihan sebagaimana dimaksud dalam harus sudah ditetapkan paling lama (satu) bulan sejak peraturan presiden ini diundangkan. tim pengalihan sebagaimana dimaksud pada harus sudah melaksanakan tugasnya paling lama (satu) bulan sejak ditetap. ge)qanun aceh adalah peraturan perundang undangan sejenis peraturan derah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat aceh.ingkat apa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah provinsi aceh yang ditetapkan dengan qanun aceh. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota yang selanjutnya disingkat apbd adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten kota yang ditetapkan dengan qanun kabupaten kota. kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional adalah perangkat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agraria, tata ruang dan pertanahan. bab . presiden republik indonesia bab pengalihan kantor wilayah badan pertanahan nasional aceh bagian kesatu umum dalam rangka melaksanakan pelayanan pertanahan aceh, dibentuk badan pertanahan aceh yang merupakan perangkat daerah aceh. badan pertanahan acehdengan peraturan presiden ini, kantor wilayah badan pertanahan nasional aceh dialihkan menjadi badan pertanahan aceh. ketentuan mengenai bentuk dan susunan organisasi, tugas, dan fungsi badan pertanahan aceh sebagaimana dimaksud pada diatur dengan qanun aceh. badan pertanahan acehpemerintah melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kepala badan pertanahan acehiii pengalihan kantor pertanahan kabupaten kota dengan peraturan presiden ini, kantor pertanahan kabupaten kota aceh dialihkan menjadi kantor pertanahan aceh kabupaten kota. ketentuan mengenai bentuk dan susunan organisasi, tugas, dan fungsi kantor pertanahan aceh kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada diatur dengan qanun kabupaten kota. kantor pertanahan aceh kabupaten kotapertanahan aceh kabupaten kotapengalihan kepegawaian, aset, dan dokumen bagian kesatu kepegawaian pegawai negeri sipil lingkungan kantor wilayah badan pertanahan nasional aceh dan kantor pertanahan kabupaten kota dapat beralih menjadi pegawai negeri sipil daerah. sebelum beralih menjadi pegawai negeri sipil daerah, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada diberikan kesempatan untuk memilih status kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil pusat atau pegawai negeri sipil daerah dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak terbentuknya badan pertanahan aceh dan kantor pertanahan aceh kabupaten kota. apabila dalam jangka waktu (enam) bulan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada tidak memilih status kepiawaiannya, pegawai negeri sipil yang bersangkutan tetap berstatus pegawai negeri sipil pusat. pengalihan . presiden republik indonesia pengalihan statusset dan dokumen seluruh aset dan dokumen kantor wilayah badan pertanahan nasional aceh dan kantor pertanahan kabupaten kota dialihkan menjadi aset dan dokumen pemerintahan aceh dan pemerintahan kabupaten kotakantor wilayah badan pertanahan nasional aceh dan kantor pertanahan kabupaten kota, hutang piutang kantor wilayah badan pertanahan nasional dan kantor pertanahan kabupaten kota yang kegunaannya untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten kota, dan dokumen yang karena sifatnya dibutuhkan oleh pemerintahan aceh dan pemerintahan kabupaten kotapresiden republik indonesia bab tim pengalihan untuk mendukung kelancaran pengalihan kelembagaan, status kepegawaian, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam dan dibentuk tim pengalihan. tim pengalihan sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional yang beranggotakan unsur kementerian dalam negeri, badan kepegawaian negara, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, kementerian keuangan, kementerian agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional, arsip nasional, pemerintahan aceh, dan pemerintahan kabupaten kota. tim pengalihan sebagaimana dimaksud pada bertugas: mengalihkan kelembagaan, kepegawaian, aset, dan dokumen dari kantor wilayah badan pertanahan nasional aceh dan kantor pertanahan kabupaten kota kepada badan pertanahan aceh dan kantor pertanahan aceh kabupaten kota, dan menata kelembagaan, kepegawaian, aset, dan dokumen untuk disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas badan pertanahan aceh dan kantor pertanahan aceh kabupaten kota. dalam . presiden republik indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada tim pengalihan mempunyai gugus tugas yang meliputi: bidang kelembagaan yang dikoordinasikan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, bidang kepegawaian yang dikoordinasikan oleh badan kepegawaian negara, bidang aset yang dikoordinasikan oleh kementerian keuangan, dan bidang arsip dan dokumen yang dikoordinasikan oleh arsip nasional republik indonesia. tim pengalihanbab pendanaan pegawai negeri sipil yang tidak mengalami pengalihan status sebagai pegawai negeri sipil daerah, gaji dan tunangannya tetap dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. dana untuk pengalihan kelembagaan, kepegawaian, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, apa, dan apbd. bonebonecnet peraturan presiden tentang institut agama islam negeri bone. dengan peraturan presiden ini, didirikan institut agama islam negeri bone sebagai perubahan bentuk dari sekolah tinggi agama islam negeri watampone. institut agama islam negeri bone4watampone dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban institut agama islam negeri bone; dan semua mahasiswa dari sekolah tinggi agama islam negeri watampone dialihkan menjadi mahasiswa institut agama islam negeri bone. (2t presiden republik indonesia penataan organisasi, kepegawaian, anggaran' dan kegiatan lain yang terkait dengan proses pengalihan sekolah tinggi agama islam negeri watampone menjadi institut agama islam negeri bonewatamponetepiotdalam persetujuan wajib diubah dan diganti menjadi sebagai berikut: pasal pertukaran informasi otoritas yang berwenang dari negara pihak pada persetujuan wajib*undangan domestik negara pihak pada persetujuan tersebut yang berkaitan dengan pajak pajak setiap hal dan deskripsi yang diterapkan atas nama negara pihak pada persetujuan, sub bagian atas dasar politik atau otoritas lokal sepanjang pengenaan pajak tersebut tidak bertentangan dengan persetujuan ini. pertukaran informasi ini tidak dibatasidengan dan setiap informasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada oleh negara pihak pada persetujuan wajib diperlakukan rahasia yang sama dengan perlakuan untuk informasi yang diperoleh berdasarkan perundang undangan domestik negara dan wajib diungkapkan hanya kepada orang orang dan atau otoritas (termasuk pengadilan dan badan badan administratif) yang berkepentingan dalan penetapan atau penagihan atas, penegakan hukum atau penuntutan terkait dengan, penetapan keberatan yang terkait dengan pajak+ pajak sebagaimana dimaksud dalam atau kelalaian terhadap haltersebut atas. orang orang dan atau otoritas tersebut hanya boleh menggunakan informasi tersebut untuk tujuan tujuan tersebut atas. mereka dapat mengungkap informasi tersebut dalam proses pengadilan atau dalam putusan pengadilan. tanpa mengesampingkan haltersebut, informasi yang diterima oleh suatu pihak pada persetujuan dapat digunakan untuk tujuan lain sepanjang informasi dimaksud dapat digunakan untuk tujuan lain tersebut berdasarkan ketentuan hukum kedua negara pihak pada persetujuan dan otoritas berwenang dari negara yang memberikan informasi mengizinkan penggunaan dimaksud. ketentuan ketentuan pada dan wajib tidak dimaksudkan untuk mewajibkan negara pihak pada persetujuan: . \}till$rr r,ir"lffitlffiffi${*fit1fff ffi (a) untuk kelak$arakan tindakan tindakan administratif yang menyimpang dari ketentuan perundang undangan atau praktik administrasi yang berlalu negara pihak tersebut pada persetujuan atau negara pihak lainnya pada persetujuan;fihak tersebut pada persetujuan atau negara pihak lainnya pada persetujuan; (c) untuk rner"berikan informasi yang akan mengungkapkan rahasia perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian profesi, atau proses dagang, alau informasi yang pengangkatannya akan bertentangan dengan kebijakan publik (ordre public). jika informasi yang diminta oleh satu negara pihak pada persetujuan sesuai dengan ini, negara pihak lainnya pada persetujuan wajib menggunakan tindakan tindakan pengumpulan informasi untuk memperolawakannya sendiri. kewajiban yang terkandung dalam kalimat sebelum dibatasi oleh ketentuan dalam namun sama sekali tidak akan ditafsirkan oleh pihak pada persetujuan untuk menolak memberikan informasi semak mata karena pihak pada persetujuan tersebut tidak memiliki kepentingan domestik atas informasi yang diminta tersebut. ketentuan ketentuan pada sama sekali wajib tidak ditafsirkan untuk memperbolehkan negara pihak pada persetujuan untuk menolak memberikan informasi karena informasi yang diminta tersebut dimiliki oleh bank, lembaga keuangan lainnya, nominee atau orang badan yang bertindak sebagaian atau kapasitas fidusier atau karena informasikan diminta tersebut berkaitan dengan kepentingan kepemilikan suatu badan." lll masing masing negara pihak pada persetujuan wajib memberitahukan negara pihak lainnya pada persetujuan secara tertulis melaluisaluran diplomatik mengenai terpenuhinya prosedur forrftal yan$ dipsrsyarakatkfln oleh peraturan perundangan masing masing untuk berlakunya protokol ini. protokol ini wajib mulai berlaku pada hari tiga puluh i30i sejak tanggal diterimanya pemberitahuan paling akhir antara kedua pemberitahuan tersebut. protokol ini wajib berhenti berlaku efektif pada saat persetujuan berhenti berlaku efektif sesuai dengan dalam persetujuan. protokol ini wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan, sebagai bukti, para penandatangan, telah diberi kuasa dari pemerintahnya masing masing, telah menandatangani protokol ini. dibuat nusa dua, bali, oktober2013 dalan rangkap dua, masing masing dalam bahasa ldan penerapan protokol ini, naskah dalam bahasa inggris wajib berlaku. untuk pemeran{tah republik indo.ssia keuangan untuk pettierintah meksiko serikat \\,,\ ], t*"b jq$$ *antonio ea$e ebrefra menteri luar negari l*sf.*ffi* "+0iffi" rx?:a":gi* hi*fa?t* wqf,ii j',,*. il*d{b*:$terffige*}ir. ffi articulo il,t term alu info riil cto las autoridades csmpetentes los estados contestant intercambiar*n informasi6n que sea previsiblemente relevant para aprica dispuesto presente acuerdo para administration aplicacidn legislasi6n interna relative los impuestos cualquier class naturale exigidos por los estados contratantes, sr,rs subdivisions politics entidad locales, media que ficha imposicion se& intraria acuerdo. intercambin informacion est limited por los articulos cualquier informacion recibida conformidad con pirrafo por estado contratante diberi mantenerse secret visual forma que informacion obtenida con base legislasi interna ese estado s6lo comunicati6 las personas autoridades (includes los tribunals 6ranks administration) encargadas determination recaudaciin ios impuestos sefralados p*trafo los procedimientos declaration executives relatives dicos irnpuestos, resolution los recur$os relatives los mismo, encargadas verificar cumplimiento todo anterior. estas personas autoridades solo utilitas*n informasi6n para tales fines. podr revela informacion las audiences p0blicas los tribunals las sentences judicial. obstat antes dispuesto, informacion recibida por estado contratanle polri utilizarse para otros fines cuando ficha informacion queda ser utilized esa forma conform legislasi6n ambon estados autoritat competence del estado que proporsional informacion atrice dico uso. ningen caso las disposiciones los pirrafos podr*n interpretasi sentadu obligat estado contratante (a) adopted medias administrativa contrarias legislasi6n pr6tica administrativa, las del otro estado contratante; (b) suministrar informacion que queda bener conformidad con legislation ejercicio normal pr6tica administrativa, las del otro estado contratante; *.iffi (c) suministrar informacion que revela secreto comercial, empresarial, industrial. meranti profesional procedimiento comercial, informacion cuma comunicacidn sea contrary orden p*blico {on cro public). estado contratante licita informasi conform presente articulo, otro estado contratante utilizari las medias para sabar informasi6n que dispora con fin bener informasi6n solicitada, rain cuando ese otro estado queda necesitar ficha informasi6n para sus propos fines impositivos. obligation precedence est6 sujet las limitations del p6trafo pero ningen casa fichas limitations deberiin interpretasi sentadu pemikir estado contratante negara otorgar informacion 0nicamente porque tiene inter interno ficha informacion. ingin caso las disposiciones del pdrrafo deburan interpretasi sentadu pemikir estado contratante negara proporsional informacion 0nicamente porque misa sea detentada por banco, otra institusi6n financier, agent una persona que actriz halida representative fiduciaria porque relations con partisipasi6n titularidad una persona. articulo lll cada uno los estados csntratantes notifikasi otro trav*s via diplomatic, cumplimiento los procedimientos requeridos por legislation para entrada vigor del presente protocol. presente protocol entra vigor orig6simo (30o) dfa posterior fecha resepsi6n ultima las dos notifications. presente protocol dead sortir effects momento que acuerdo dee sortir effects conformidad con articulo del acuerdo. presente protocol forward parte integrate del acuerdo cual, los suscritos, debidamente autorizados por sus respective gobierno, hasil firman presente protocol. ,d$i$ sesheei?.$ * , . hecho por duplicate bali, lndonesia, octubre cold uno ios idioma indonesia, espanol ingl6s, sindo todos los texts igualmente aut6ntico" caso cualquier divergensi interpretation aplicacisn del presente protocol, etext ingl6s prevalence*. ,.s{il itsi" por gobierno republica ii,indonesia ministro finenzas for robert{o lus estados unidos iliexicanos ^.it \j! qx{ sekretaris relaciones exteriores article arti*ls the agreement shall amended and replaced the following:" the exchange information not restricted by,4er such purposes. they may disclosure the information public court proceedings judicial decisions" notwithstanding the forging, information received contracting state may used for other purposes when such information may used for such other purposes under the law; (b) supply information which nst ibtainable under the laws the normal *our$r in' article lll each the contracting states shall notify the other through diplomatic channels the completion the procedures required its law for the entry into force this protocol. this protocol shall enter into force the thirteenth (30th) day following the date receipt the latter the two notifications. this protocol shall cease effective such time the agreement ceases effective accordance with article the agreement. this protocol shallform integral part the agreement. '*.: #tt .t^ .i"$.*\*'im i:' *fi#fatal$*' tfi$( i.\.u y\ffi ilffiri$ u'., wine$is prota*ai. done nusa dua, bali, october a13, duplicate, each the indonesian, $spanish and english languages, afi texts being equally authentic. case any divergence interpretation and the application this protocol, the english text shall prevail. for the govern'ment the republik indonesia minister finance for the cover}i]ident the ut.cited mexican.i states t.} ta".j* jos6 antonio ttlgflde kuilblstta secretary for foreign affairpalangka rayapalangka rayg,teratur{n presiden tentang institut agama kristen negeri palangka raya. dengan peraturan presiden ini, didirikan institut agama kristen negeri palangka raya sebagai perubahan bentuk dari sekolah tinggi agama kristen negeri palangkaraya. institut agama kristen negeri palangka raypalangkaraya dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban institut agama kristen negeri palangka raya; dan semua mahasiswa dari sekolah tinggi agama kristen negeri palangkaraya dialihkan rrrenjadi mahasiswa institut agama kristen negeri palangka raypalangkaraya menjadi institut agama kristen negeri palangka raycngctahlrcli jakarta pada tanggal janda o2o rtr dti republik indonesia, ttd .lo diundangkan i:akar pada tanggal january2 o2o menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia rrd madonna }].(}a republik indonesia hukum dern perundang undangan, savanna jaman |
pres ion republik indonesia0t6 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta . program kegiatan keluaran target waktu pei{selesai,an penanggung jawab instansi terkait penetapan.it exaniame dan tata ket'a pel,fiksi{bait percepatan ebi'iai{ait satu peta penetapan wikidata igt penetapan wikidata igt pada kementerian lembaga keputusan penetapan wikidata igt bulan maret bo3) 202t badan informasi geospasial kementerian dan lembaga terkait penetapan pres ion republik indonesia ,,' program kegiatan ,. ffi bf[f,ffi[[ target waktu penyelesaian penanggung jawab instansi terkait penetapan kelompok kerja nasional pokja) rgt penetapan pokja igt keputusan penetapan pokja igt bulan maret bo3) 202t big kementerian dan lembaga terkait penetapan mekanisme dan tata kerja sekretariat tim percepatan kebijakan satu peta pks) pen5susunan mekanisme dan tata kerja sekretariat tim pks peraturan mengenai mekanisme dan tata kerja sekretariat tim pks bulan maret bo3) 202t kementerian koordinator bidang perekonomian kemenag perekonomian) sekretariat kabinet setkab); kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi kemenag marvel); kantor staf presiden; kementerian. pres ide republik indonesia program kegiatan (pf[trftfl[[ target waktu penyelesaian penangguivc jawab instansi terkait; big. penetapan mekanisme dan tata kerja pembuatan igt pen5susunan mekanisme dan tata kerja pembuatan igt mekanisme dan tata kerja pembuatan igt bulan maret b03) 202r wikidata igt big pen5susunan pres ide republik indonesia ,,, program kegiatan target toku .l,,." pei{selesaikan penanggung ,a,,:,.,.,,,', jawab instansi terkaitraturan kepala big tentang mekanisme dan tata kerja kegiatan kompilasi dan integrasi pelaksanaan kebijakan satu peta bulan maret bo3) 202r big kementerian dan lembaga terkait pen5susunan mekanisme dan tata kerja peta batas kecamatan dan kelurahan. men5rusun mekanisme dan tata kerja peta batas kecamatan dan kelurahan peraturan menteri dalam negeri bulan maret bo3) 202r kementerian dalam negeri kemendagri) kementerian dan lembaga terkait pen5susunan pres ion republik indonesia ',,,,rp gram kegiatan target wai.itu pei{selesaikan penanggung ,. jawab pen5susunan mekanisme dan tata kerja berbagi pakai data dan kebijakan satu peta men5rusun mekanisme dan tata kerja berbagi pakai data dan kebijakan satu peta peraturan kepala big tentang mekanisme tata kerja dan berbagi pakai data dan kebijakan satu peta bulan maret bo3) big kementerian dan lembaga terkait perut'sudan igd perwujudan peta dasar mewujudkan tersedianya peta rupa bumi indonesia rbi) peta rbi skala .oo0 seluruh wilayah indonesia provinsi) bulan desember b12) big kemenag perekonomian; kementerian ppn bappenas; peta instansi terkait,, pres ide republik indonesia ,,r,,,,,program kegiatan target waktu penyelesaian ,.,,penanggung jawab instansi terkait peta rbi skala .0oo seluruh wilayah indonesia provinsi) bulan maret b03) 2o2i dengan dukungan peta laut indonesia big lembaga penerbangan dan antariksa nasional lapan); pusat hidrologi dan oseanografi angkatan laut tentara nasional indonesia angkatan laut pushidrosal tni al). peta rbi skala .00o seluruh wilayah indonesia provinsi) bulan oktober dengan dukungan peta laut indonesia big penyediaan keluaran pres ide rep uts lik indonesia ram kegiatan '' .a.:.:.:' :::: i(el{ja'r.a[[ target waktu pei{leles an], .",., ,penanggung '',,,',". jawab instansi terkait?rrr,. rr, penyediaan citra satelit resolusi sangat tinggi wilayah indonesia (cs sr) tersedianya citra satelit resolusi sangat tinggi optis resolusi minimal seluruh wilayah indonesia yang belum tersedia first bulan maret b03) 2o2i pemutakhiran first wilayah indonesia, setiap tahun. lapan kemenag perekonomian; kementerian ppn bappenas; kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kementerian lhk); kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kementerian atr bpn) big; kementerian pertahanan kemenyan); pemerintah pres ioerintah provinsi pemprov); pemerintah kabupatenkota pemkab kota). penyediaan foto udara resolusi tinggi wilayah pulau terluar tersedianya foto udara resolusi tinggi wilayah pulau terluar, bulan oktober b1o) kemenyan kemenag perekonomian; big; lapan; kemendagri; kementerian atr bpn; tentara nasional indonesia tni). penyediaan data penginderaan jauh tersedianya data penginderaan jauh untuk mendukung penyediaan peta rbi skala seluruh wilayah indonesia provinsi) bulan desember bi2l big; lapan kemenag perekonomian; kementerian ppn bappenas; kemenyan. pemutakhiran pres ion ret.relik indonesia no;r' ram kegiatan target atr ttu. pei{selesai[an i]penanggung ;61y4g instansi pemutakhiran igd pemutakhiran peta dasar memutakhirkan peta rbi peta rbi skala .o0o seluruh wilayah indonesia provinsi) bulan desember bl2) big kemenag perekonomian; kementerian ppn bappenas; lapan. perwujudan igt perwujudan igt status perwujudan igt status mewujudkan igt perizinan lokasi peta penetapan lokasi pengadaan tanah bagi kepentingan umumkementerian atr bpn kemenag perekonomian; kementerian keuangan kemenkeu); kemendagri; pemutakhiran pres ide republik indonesia ,,,., ,*foram kegiatan . ,keluaran target waktu penyelesaian penangcutvc jawab instansi terkait]. pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. kementerian pertanian kementan); kementerian perindustrian kemenperin); kementerian lhk; kementerian energi dan sumber daya mineral kementerian esdm); kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat kementerian pupr); kementerian perhubungan kemenhub); big; pemprov; pres ide republik indonesia kegiatan target waktu pei{selesaikan i'i:penanggung jawab instansi pemprov; pemkab kota. perwujudan igt status mewujudkan igt pertanahan peta zona nilaipemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. kementerian atr bppres ion republik indonesia _t2_ n6,,,, kegiatan target waktu ,.,,,'. pei\iyelesaian,,r.:,,, :.1penanggung instansi teri( perwujudan igt status mewujudkan igt pertanahan peta penggunaan dan kepemilikan tanah hak milik)pemutakhiran bulan desember bl2) setiap tahun. kementerian atr bpn kemenag perekonomian; kementan; kementerian bumn; kementerian lhk; kementerian esdm; kementerian pupr; kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kemenkes pitt); big; pemprov; pemkab kota. perwujudan .:,.,,,., ,.r'.,. keluaran pres ide republik indonesia kegiatan ,"','ii.{e,i,saran target waktu penyelesaian penanggung jawab instansi teka perwujudan igt status mewujudkan igt pertanahan peta aset tanah, gedung dan bangunan milik bumn minimal skala .igt yang saat ini seluruh indonesia: tersedia untuk wilayah kompilasi bulan maret o2l; integrasi bulan juni pemutakhiran bulan desember bl2l setiap tahun. kementerian bum.,:;diprogram pres ion republik indonesia t4 ,.rlrrlrp'program kegiatan ,,,,,',:':'''':, id. f.batas wilayah peta batas wilayah administrasi kewenangan pengelolaan sumber daya laut provinsi skala .0oo igt yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah indonesia: bulan september o2l tersedia peta kerja indikatif batas kewenangan pengelolaan sumber daya laut provinsi; integrasi bulan desember 202t. pemutakhiran setiap bulan juni dan bulan desember kemendagri setkab; kemenag perekonomian; kemenag marvel; kementerian ppn bappenas; kementerian luar negeri kemlu); kementerian kelautan dan perikanan kementerian kp); big; lapan; pushidrosal tni al; direktorat topografi tni ad; pemprov. perwujudan pres ide republik indonesia _15migas dan minerva peta wilayah kerja dan wilayah penugasan panas bumi indonesia skala o.o0maret bo3) pemutakhiran bulan maret bo3), bulan juni bulan september bo9) dan desember bl2) setiap tahun. kementerian esdm kemenag perekonomian; kemenag marvel; kemendagri; kementerian lhk; kementerian atr bpn; kementerian pupr; big; pemprov; pemkab kota. perwujudan pres ion republik indonesia _16_ ''' .a .::: ',,' ',:',;,;,;,:' program kegiatan ,,:.,,,,;;,;,:t;:; ,:,".,,;,: ,,,,:,: .: rl::', iiikeluaran tttt,penanggung ',, jawab instansi ter64it, perwujudan igt status mewujudkan igt perizinan lokasi dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut peta lain lokasiigt yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah indonesia: kompilasi bulan maret et03) o2l; integrasi bulan desember b12) 202tpemutakhiran. no;, pres ide republik indonesia t7 ',,,, ,,. ,"'iip,,program kegiatan ]i.yan; kementerian esdm; kemenhub; kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif kemenparekraf); kementerian komunikasi dan informasi menkominfo); kementerian lhk; setkab; big; pushidrosal tni al. perwujudan pres ide republik indonesia 18_ program kegiatan .keluaran target waktu pei\tyelesaian penanggung jawab instansi terkait perwujudan igt status mewujudkan igt perizinan lokasi laut dan perizinan berusaha terkait kegiatan pemanfaatan laut peta lain lokasi laut dan peta perizinan berusaha terkait kegiatan pemanfaatan laut skala o012) 202t. pemutakhiran bulan desember b119wilayah adat peta wilayah adat perairan02t; integrasi bulan juni o2t. pemutakhiran bulan desember bl20_ kegiatan :',:,' ,::keluaran .t. . target waktu pei{selesai,an penanggung jawab instansi terkait. perwujudan igt status mewujudkan igt kawasan khusus peta kawasan berikat dan kawasan lainnya bawah pengawasan pabeankemenkeu kemenag perekonomian; kemendagri; kemenag; kemenperin; kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah kemenkes ukm); big; pemprov; pemkab kota. perwujudan igt status mewujudkan igt pertanahan peta aset tanah, gedung dan bangunan milik negara bmn) minimal skala .keu kemenag perekonomian; kemenkeu; kemendagri; kementerian bumn; integrasi pres ion republik indonesia :,r ::r,rpp0gram kegiatan keluaran target waktu penyelesaian r. r'' ,:ir'.: i,penanggung ::t':' jawab instansi terkait :l' integrasi bulan juni pemutakhiran bulan desember bl2) setiap tahun.t2. perwujudan igt status mewujudkan igt kehutanan peta lain pinjam pakai kawasan hutan pipih) skala :5o.integrasi. pre ide republik indonesia ram kegiatan .:keluaran target waktu pet{selesaikan .penanggung ,',,' jawab instansi terkait' integrasi bulan maret b03) pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. kemenkes pitt; kementan; kementerian pupr; kemenyan; big; lapan. perwujudan igt status mewujudkan igt kehutanan peta indikatif penghentian pemberian lain barukemenkes pitt; kementan; kementerian pupr; big. perwujudan pres ide republik indonesia kegiatan :.:. keluaran target waktu pei{selesaikan ,.,.,penanggung jawab instansi term$it,, t4. perwujudan igt status mewujudkan igt kehutanan peta pelepasan kawasan hutan skala igt yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah indonesia: kompilasi bulan maret el03) o2l; integrasi bulan maret bo3) 2o2l integrasi.terian atr bpn; kementerian esdm; kementerian pupr; kementan; big; lapan. perwujudan igt status mewujudkan igt kehutanan peta tata batas area terjalin pemanfaatan hutan iuphhk ha ht re) skala .oo0 igt yang saat ini seluruh indonesia: tersedia untuk wilayah kementerian lhk kemenag marvel; kemenag perekonomian; kementerian atr bpn; kompilasi pres ide republik indonesia .:,, ::'tl ',r' program segi.atan '].: ,,r"],dikeluarkan target waktu pet{selesaikan r,r,.r,penanggung '',,;,;'. jawab ':aa, instansi terkait.t kompilasi bulan maret bo3) 2o2l; integrasi bulan maret bo3) 2o2l. pemutakhiran bulan juni dan bulan desember bl2) setiap tahun. kementerian esdm; kemenkes pitt; kemenyan; kementerian pupr; big; lapan. perwujudan igt status mewujudkan igt kehutanan peta lain usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakat12) 202t. kementerian lhk kemenag perekonomian; kemenag marvel; kemendagri; kementerian atr bpn; kementan; pemutakhiran pres ion republik indonesia ,i':,, gram kegiatan eluenerv target waktu penyelesaian,an penanggung jawab :.'.:a. instansi terkait pemutakhiran bulan september bo9) setiap tahun. kemenkes pitt; kementerian esdm; big; pemprov; pemkab kota. perwujudan igt status mewujudkan igt kehutanan peta hak pengelolaan hutan desapres denstatus mewujudkan igt kehutanan peta lain pengelolaan hutan perhutanan sosiigt status mewujudkan igt sumber daya dan lingkungan peta fungsi ekosistem gambutdagri kementerian atr bpn; kementan; integrasi. pres ide republik indonesia r.,,,program kegiatan target waktu penyelesaian .,.penanggung jawab terkait' instansi integrasi bulan maret b03) pemutakhiran bulan juni dan bulan desember bl2l setiap ada perubahan penetapan baru. big; badan restorasi gambut dan mangrove bgm). perwujudan igt status mewujudkan igt sumber daya dan lingkungan peta kesatuan hidrologis gambut skala o00 igt yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah indonesia. kompilasi bulan maret bo3) 202t; integrasi bulan maret b03) kementerian lhk kemenag perekonomian; kemenag marvel; kemendagri; kementerian atr bpn; kementan; big; bgm. pemutakhiran pres ide republik indonesia ram kegiatan target waktu ,., ,.,, pet{selesaikan :.i.penanggung ,,ller'.tt,lil,i',, jawab pemutakhiran bulan juni dan bulan desember bl2l setiap ada perubahan penetapan baru. perwujudan igt status mewujudkan igt perizinan berusaha bidang perkebunan peta perizinan berusaha bidang perkebunan skala igt yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah indonesia kompilasi maret bo3) 2o2t; integrasi bulan maret b03) pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. kementan kemenag perekonomian; kemenag marvel; kemendagri; kementerian lhk; kementerian atr bpn; big; lapan; pemprov; pemkab kota. perwujudan instansi pres ide republik indonesia program kegiatan ]]keluaran target waktu pei{selesaikan penanggung instansi terkait perwujudan igt status mewujudkan igt kawasan khusus peta sebaran kegiatan industri skala o.0o3) pemutakhiran bulan desember bl2) setiap tahun. kemenperin kemenag perekonomian; kementerian lhk; kementerian atr bpn; kemenag; badan koordinasi penanaman modal bkpm); pemprov; pemkab kota. perwujudan igt status mewujudkan igt kawasan khusus peta daerah lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan pelabuhhub kemenag marvel; kemenag perekonomian; kementerian kp; kementerian lhk; integrasi pres ide republik indonesia kegiatan keluaran target waktu penyelesaian ri, ]penanggung instansi termit integrasi bulan juni o2t. pemutakhiran bulan desember bl2) setiap tahun. kementerian esdm; big; pemprov; pemkab kota. perwujudan igt status mewujudkan igt kawasan khusus peta kawasan keamanan operasional penerbangan kpop) skala .00o igt yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah indonesia: kompilasi bulan maret bo3) integrasi bulan juni o2t. pemutakhiran bulan desember bi2) setiap tahun. kemenhub kemenag perekonomian; kementerian bumn; kemendagri; perwujudan pres ide republik indonesia kegiatan keluaran target waktu pei\tyelesaian .,penanggung jawab instansi terkait perwujudan igt status mewujudkan igt kawasan khusus peta wilayah pusat pertumbuhan industripemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. kemenperin kemenag perekonomian; kemendagri; kementerian lhk; kementerian atr bpn; kementerian pupr; kementerian perdagangan kemenag); kementerian esdm; big; bkpm; pemprov; pemkab kota. perwujudan program pies ide republik indonesia no gram kegiatan .,,. target ,,,i.,penanggung r,r.rrrrrlrr.:,.,. ja\,vab instansi terkait perwujudan igt status mewujudkan igt proyek strategis peta proyek strategis nasional psn) skala .ooo igt yang saat ini seluruh indonesia: tersedia untuk wilayahperekonomian kemenag marvel; kementerian ppn bappenas; kemendagri; kementerian pupr; kemenhub; kementerian esdm; kemenperin; menkominfo; kementerian kp; kementerian bumn; kementerian atr bpn; kementerian lhk; pemprov; pemkab kota. perwujudan pres ide republik indonesia ,.,].,,,,, .:. .,.:::. program kegiatan .,. ,r]',keluaran target waktu penyelesaian ''l: penanggung jawab perwujudan igt perencanaan ruang perwujudan igt perencanaan ruang mewujudkan igt perencanaan ruang peta rencana tata ruang pulau kepulaut. pemutakhiran bulan desember bl2) setiap ada perubahan penetapan baru. kementerian atr bpn kemenag perekonomian; kemenag marvel; kemendagri; kementerian lhk; big; pemprov; pemkab kota. perwujudan pres ide republik indonesia :,ll,ll,,,tt,pro :.:.a:::::. . gram kegiatan target waktu pei{selesaikan penanggung ':,:, jawab instansi rru :l:. perwujudan igt perencanaan ruang mewujudkan igt perencanaan ruang peta rencana detail tata ruang rdr) skala .oo0 igt yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah indonesia kompilasi bulan maret b03) 2o2l; integrasi bulan juni o2l. pemutakhiran bulan juni dan bulan desember b12) setiap ada perut ahan penetapan baru. kementerian atr bpn kemenag perekonomian; permendagri; kementerian lhk; big; pemprov; pemkab kota. perwujudan igt perencanaan ruang mewujudkan igt perencanaan ruang peta rencana zonasi kawasan antarwilayah skala igt yang saat ini seluruh indonesia: tersedia untuk wilayah kementerian kemenag perekonomian; kemenag marvel; kementerian ppn bappenas; kompilasi. pres ide republik indonesia ,,ir]:,:program kegiatan ,.,. keluaran target waktu penyelesaian .:'.' .penanggung ::.""''' jawab instansi kompilasi bulan maret bo3) 2o2l; integrasi bulan desember bl2) 202r. pemutakhiran bulan desember bl2) setiap ada perubahan penetapan baru. kemendagri; kemlu; kementerian atr bpmewujudkan igt perencanaan ruang peta rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu skala o0.ooo .0oen republik indonesia .,."program kegiatan ,raffi{ jfi ran a.':;:.:: target waktu ,;., pei{selesaikan l].,,penanggutvc .: jawab .;il:,.1i. instansi teri(ait integrasi bulan desember bl2) 202t. pemutakhiran bulan desember bl2l setiap ada perubahan penetapan baru.perwujudan igt perencanaan ruang peta rencana zonasi kawasan strategis nasional skala 12) 202t. pemutakhiran bulan desember b12) setiap ada perut ah,an penetapan baru. kementerian atr bpn; kementerian esdm; kemenhub; kemenparekraf; menkominfo; kementerian pupr; kementerian lhk; setkab; big; pushidrosal tni al. perwujudan free ide republik indonesia program kegiatan ]]keluaran target waktu pei{selesai[an ]penanggung jawab instansi terkait perwujudan igt potensi perwujudan igt potensi mewujudkan igt sumber daya dan lingkungan peta neraca pendayagunaan tanahet03) pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. kementerian atr bpn kemenag perekonomian; kementerian ppn bappenas; kemendagri; kementerian lhk; pemprov; pemkab kota. perwujudan igt potensi mewujudkan igt potensi sumber daya dan lingkungan peta lahan sawah yang dilindungi minimal skala l.l yang saat ini seluruh indonesia: tersedia untuk wilayah kementerian atr bpn kemenag perekonomian; kementerian ppn bappenas; kompilasi pres ide republik indonesia no,,',, gram kegiatan target pj, :rr1ti'''":'.:":':'': "'::'::' pet{selesaikan .,penanggung jawab . . :::: ::. instansi terkait kompilasi bulan maret b03) 2o2l; integrasi bulan maret pemutakhiran bulan desember bl2) setiap tahun. kemendagri; kementerian pupr; kementan; kementerian lhk; kementerian esdm; kemenperin; kemenkes pitt; big; pemprov; pemkab kota. perwujudan igt potensi mewujudkan igt transportasi dan logistik peta kawasan gudang bumn skala .oo0 igt yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah indonesia: kompilasi bulan maret b03) 2o2i; kementerian bumn kemenag perekonomian; kementerian ppn bappenas; kemendagri; integrasi. ,]. keluaran pres oen republik indonesia _40_ ],iprogftl2) 202t. pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. kemenag; kementan; kemenperin; kementerian pupr perwujudan igt potensi mewujudkan igt sumber daya dan lingkungan peta cekungan airrterian pupr; big; pemprov; pemkab kota. .5484i perwujudan pres ide republik indonesia 4t program kegiatan :':.:,:.::,::::,ffi1 ,. saran target waktu pencil saran .),., penanggung jawab instansi tert perwujudan igt potensi mewujudkan igt sumber daya dan lingkungan peta kerentanan likuidasi skala oo.00o igt yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah indonesia: kompilasi bulan maret o2i; integrasi bulan desember b12) 202r. pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. target pemutakhiran cakupan wilayah tahun: kementerian esdm kemenag marvel; kemenag perekonomian; kemendagri; kementerian atr bpn; kementerian pupr; big; badan nasional penanggulangan bencana bnpb); pemprov; pemkab kota. 2o2i free ide republik indonesia _42_ program kegiatan keluaran target waktu pei{selesaikan penanggung jawab instansi terkait 2o2l: jawa tengah, jawa timur, jawa barat dan banten; aceh, sumatera utara dan sumatera barat; bengkulu, jambi, dan lampung; sulawesi tengah dan gorontalo. perwujudan igt potensi mewujudkan igt sumber daya dan lingkungan peta patahan aktif indonesia skala o00 igt yang saat ini seluruh indonesia: tersedia untuk wilayah kementerian esdm kemenag marvel; kemendagri; kementerian atr bpn; kompilasi free ide republik indonesia segi,atan ,',,,,,,,,,,,,, ti.ikellia.fran tar wa}mu pei{selesaikan ,.]penanggung ,'" jawab instansi kompilasi bulan maret b03) 2o2l; integrasi bulan maret bo3) 2o2i.bali, nusa tenggara, sumatera' kalimantan; sulawesi; papua. big; bnpb; pemprov; pemkab kota. perwujudan no,;',l pres otransportasi dan logistik peta sebaran terminal bahan bakar minyak dan terminal lpg skala igt yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah indonesia: kompilasi bulan maret o2l; integrasi bulan desember b12) 202t pemutakhiran bulan desember bl2) setiap tahun. kementerian esdm kemenag perekonomian; kemenag marvel;transportasi dan logistik peta lokasi kilang minyak skala o.oo0 igt yang saat ini seluruh indonesia: tersedia untuk wilayah kementerian esdm kemenag perekonomian; kemenag marvel; kompilasi pikompilasi bulan maret bo3) 2o2l; integrasi bulan desember b12) 202t. pemutakhiran bulan desember bl2l setiap tahun.sumber daya dan lingkungan peta kerentanan pesisir skala o.00l2) 202t. kementerian kemenag marvel; lembaga ilmu pengetahuan indonesia pr); lapan; badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika bmkg); pemutakhiran pres ide republik indonesia _46_ kegiatan .l' p,menanggung .,]' jawab t.,.11t1.i,. ,;,, ter&it' instansi pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. big; bnpbpotensi perikanan budidayaet12) setiap tahun. kementerian kemenag marvel; lipi; big; pushidrosal tni al. perwujudan free ide republik indonesia n0;i ram kegiatan target waktu pei{leles6141j 1r.,,,,,,,,,: 1r' ,,penanggung jawab instansi perwujudan igt potensi mewujudkan igt transportasi dan logistik peta wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan kopi) skala :5o. igt yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah indonesia: kompilasi bulan maret 2o2l; integrasi bulan desember bl2) 202t. pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. kementerian kemenag marvel; kemenhub; big; pushidrosal tni al; pemprov. perwujudan igt potensi mewujudkan igt potensi sumber daya dan lingkungan peta potensi sumber daya arkeologi maritim skala oo0 dan 10o.ooo igt yang saat ini seluruh indonesia: tersedia untuk wilayah kementerian kemenag marvel; kementerian pendidikan dan kebudayaan kemendikbud); kompilasi. ::.,.,., .','',,,',,,r;.,,,, free ide republik indonesia no, ram kegiatan ':: a::::.: .:.:. tt,' ;;, ,'ryt'saran target 1ryr414'1g'':,,,i: ,r1ilr pei{selesaikan "',,,,.,.,t.,:tttt, penanggung :rrrltl .;'r1tr743 instansi terkait kompilasi bulan maret b03) 2o2l; integrasi bulan desember b12) pemutakhiran bulan desember bl2l setiap tahun. lipi; bigskala lahan garamkementerian kemenag marvel; kemenag perekonomian; kemenperin; kementerian bumn; big; badan pusat statistik bps); pemutakhiran. free ide republik indonesia ram segi,atan ],lrrtrtitllrllllrrr trl,:r:'l .llt'. ll'. .lll. ,.' .',, ., ,,,,,'.1i,.i(keluaran target ]i]]]]penanggung ,,, ';61y49 instansi pemutakhiran bulan desember bl2l setiap tahun. pemprov; pemkab kota. perwujudan igt potensi mewujudkan igt fasilitas sosial fasilitas umum fasis kasum) dan utilitas peta sebaran lokasi akses layanan keudesember b12) setiap tahun. kemenag perekonomian kemenkeu; kemenag; kemenkes ukm; kementerian bumn; bank indonesia bi); bps; otoritas jasa keuangan ojk); pemkab kota. perwujudan igt potensi mewujudkan igt sumber daya dan lingkungan peta rawan erosi skalallo kompilasi pres idekompilasi bulan september b09) 202t; integrasi bulan desember bl2) pemutakhiran bulan desember bl2l setiap tahun. kementerian ppn bappenas; kementerian pupr; kementerian atr bpn; bnpb; big. perwujudan igt potensi mewujudkan igt sumber daya dan lingkungan peta lahan kritis skala l.l yang saat ini seluruh indonesia: kompilasi september integrasi desember tersedia untuk wilayah bulan b0e) bulan kementerian lhk kemenag perekonomian; kemenag marvel; kementerian ppn bappenas; kementerian pupr; kementerian atr bpn; bnpb; big. pemutakhiran pres ide republik indonesia nol; ,,, ,::,:,. ;;::,:';;;;,.,: ;:::,:' ::,;,.,,,,;' .,,,,,ttt,,,,,.,,, program .aa:.: :::::::::::::.:a:aa:.: kegiatan target akhir """t"":""'"''' pei\tyelesaian ,,.pb.nanggung riil.rllltll',, jawab instansi pemutakhiran bulan desember bl2) setiap tahun. t7. perwujudan igt potensi mewujudkan igt sumber daya dan lingkungan peta rawan kebakaran hutan dan lahan skala igt yang saat ini seluruh indonesia: tersedia untuk wilayah kompilasi bulan desember bl2) 202t; kompilasi dan integrasi bulan maret pemutakhiran bulan desember bl2) setiap tahun. kementerian lhk kemenag marvel; kemenag perekonomian; kemendagri; kementerian atr bpn; kementerian esdm; kemenkes pitt; kementan; kementerian pupr; bnpb; big; lapan; pemprov; pemkab kota. perwujudan terkait: .:t:r,.t::: .:a::, ;.: free ide republik indonesia ram kegiatan aran target aff u,,',',',"":". pei\tyelesaian penanggung jawab .: . instansi perwujudan igt potensi mewujudkan igt sumber daya dan lingkungan peta mangrove12) setiap tahun. kementerian lhk kemenag marvel; kemenag perekonomian; kemendagri; kementerian kp; big; lapan; lipi; bgm; pemprov; pemkab kota. perwujudan igt potensi mewujudkan igt sumber daya dan lingkungan peta daya dukung daya tampung lingkungan hidup dddtlh) minimal skala :5o.o0okementerian ppn bappenas; kompilasi pres oen republik indonesia .t .,.,. r,: l'r,,diprogram kegiatan target rry661g,rr,,,.,l, r,, pei{selesai,an rrr,]]penanggung .,,,,:: :.,:: jawab instansi terkait,.,.,,., .a .: .a: ,:,. kompilasi bulan maret b03) 2o2l; integrasi bulan september bo9) 20t2. pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. kementerian atr bpn; kementerian esdm; kementerian pupr; kementan; big; bmkpemantauan sampahseptember bo9) 202r. kementerian lhk kemenag marvel; kemenag perekonomian; kementerian ppn bappenas; kementerian atr bpn; kementerian esdm; pemutakhiran.terian kp; kementerian pupr; kemenhub; big; bmkg; lapan; t2. list. 2t. perwujudan igt potensi mewujudkan igt fasis kasum dan utilitas peta daerah irigasi rawa skala igt yang saat ini seluruh indonesia: tersedia untuk wilayah kompilasi bulan maret bobig; pemutakhiran pres ide republik indonesia ',, aa,a.::, ":.,::: ::aa,, .,. t'; ",t,',.,,.:tp ram kegiatan :. :a:.:.:. r.::,.:::,.,,:,::,.:. .:. .t,.lr.,.,.,, .,.|.,,.,w1)aran target waktu pei{selesaikan instansi pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun: target pemutakhiran cakupan wilayah tahun kalimantan dan sumatera; papua. lapan; pemprov; pemkab kota. perwujudan igt potensi mewujudkan igt fasis kasum dan utilitas peta daerah irigasi tambakkementerian kp; big; pemutakhiran .a: :,.:: terkait,,sulawesi dan kalimantan; sumatera.neraca sumber daya air skala o.oo0pupr kemenag perekonomian; kemenag marvel; kemendagri; kementerian lhk; kementerian atr bpn; integrasi pres ide republik indonesia gram kegiatan ',i.i.kel{jaran target waktu pei{selesaikan pej{panggung ,r,,, i'jawab instansi terkait integrasi bulan desember bl2) 202r. pemutakhiran bulan desember bt2) setiap tahun. kementan; kementerian esdm; big; pemprov; pemkab kota. perwujudan igt potensi mewujudkan igt sumber daya dan lingkungan peta lokasi danau, situ dan embung2o2l; pemutakhiran bulan desember b12)dagri; kementerian lhk; kementan; kementerian atr bpn; big; pemprov; pemkab kota. perwujudan. pres ide republik indonesia l.; .;. .,.,. ,rr,, prog ram kegiatan keluaran target wai(!!j .".". pei\tyelesaian agung ]jawab ,,,,, :::.:.:,.,:,,.::,,,a::.: .,will. .,,.ii.,, instansi terkait perwujudan igt potensi mewujudkan igt sumber daya dan lingkungan peta kawasan permukiman kumuhl; pemutakhiran bulan desember bl2lterian atr bpn; kemendagri; kementerian lhk; kementerian kesehatan kemenkes); perwujudan igt potensi mewujudkan igt transportasi dan logistik peta lokasi kegiatan logistik dan pergudag kemenag perekonomian; kemendagri; kemenperin; kementerian bumn; kemenkes ukm; integrasi pres denintegrasi bulan maret b03) pemutakhiran bulan desember setiap tahun. big; pemprov; pemkab kota perwujudan igt potensi mewujudkan igt fasis kasum dan utilitas peta sebaran pasar rakyat dan pasar desa; perwujudan pres den republik indonesia """prog il' ram kegiatan ',,,,,,keluaran target waktu penyet,desain p enangcunc jawab .,:.,,t.'.,.'. inst+nsi term4i,t perwujudan igt potensi mewujudkan igt fasis kasum dan utilitas peta sebaran pasar induk, terminal agribisnis, pasar komoditi dan pusat distribusi region. perwujudan igt potensi mewujudkan igt transportasi dan logistik peta alur pelayaran laut skala oo0 .igt yang saat ini seluruh indonesia: tersedia untuk wilayah kemenhub kemenag marvel; kemenag perekonomian; kementerian kp; kompilasi free ide republik indonesia 6r no,; llr,t'milii'il r,lil,r,p]ii8param kegiatan target watu ef{lf ele$[l;{[r[,,,:,,,]',,rr ,.,penanggung ;.,::,:.: jawab instansi kompilasi bulan maret bo3) 2o2l; integrasi bulan desember b12) 202t. pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. big; pushidrosal tni al. perwujudan igt potensi mewujudkan igt transportasi dan logistik peta sarana bantu navigasi pelayarkemenhub kemenag marvel; kementerian kp; big; menkominfo; pushidrosal tni al. pemutakhiran pres ide republik indonesia r., r.ltlrll r:lr;.lili,ril,. ,lll lll:: ,:l]. ,]l,,,,] p,1199ram kegiatan target waktu pet{selesai,an .: ]p.menanggung ,,:;::;,,.;.;.:".:,,,,,,a;,,';,': ,. jfi\cliff instansi terkait pemutakhiran bulan desember bl2) setiap tahun. perwujudan igt potensi mewujudkan igt transportasi dan logistik peta sebaran sarana bantu navigasi pelayaran sbn) penyeberangl. pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. kemenhub kemenag marvel; kementerian kp; big; menkominfo; pushidrosal tni al; pemprov; pemkab kota. perwujudan igt potensi mewujudkan igt transportasi dan logistik peta ruang udara skala igt yang saat ini seluruh indonesia: tersedia untuk wilayah kemenhub kemenag perekonomian; kemenag marvel; kementerian bumn; kompilasi n0.'.' .t.i presiden republik indonesia rl,',rl:,' program kegiatan ,,.,,.,r.keluaran target waktu pei{selesaikan ,penanggung jawab instansi terkait kompilasi bulan maret b03) 2o2l; integrasi bulan juni o2t. pemutakhiran bulan desember et12) setiap tahun. kemenyan; tni au; perwujudan igt potensi mewujudkan igt potensi sumber daya dan lingkungan peta cetak sawah indonesialfree den republik indonesia :,. program kegiatan '.i.sumber daya dan lingkungan peta lahan pertanian tanaman pangan skala o.oodesember b12) pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. kementan kemenag perekonomian; kementerian ppn bappenas kemendagri; kemenag; kementerian lhk;tanian hortikultura skala igt yang saat ini seluruh indonesia: tersedia untuk wilayah kementan kemenag perekonomian; kemendagri; kementerian lhk; kompilasi pres den republik indonesia rr:,, ,program kegiatan ::.: l:l:a:a.:a:::.:a:,:: ;,,,:,, ,11r :11111r !(e[saran target waktu,.,,,,lll',,,,,,,,' pet.iyelesa[an ung jawab .,,., .::a:., .,. instansi terkait kompilasi bulan maret bo3) 2o2l; integrasi bulan desember pemutakhiran bulan desember bl2l setiap tahun.kebunl2l 202tmutakhiran. pres ide republik indonesia 'i,,program kegiatan target waktu pet{selesaikan jawab :'.,.:l::,'.,.,,,,.:,.,.,.: instansi teri(ai?, pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. perwujudan igt potensi mewujudkan igt sumber daya dan lingkungan peta lahan peternakan202r. pemutakhiran bulan desember b1pres ide republik indonesia i"p gram kegiatan target waktu pet{yetesaian ,i,,penanggung '',r'.,.,, instansi terkait perwujudan igt potensi mewujudkan igt sumber daya dan lingkungan peta rawan banjirbig kementerian ppn bappenas; kemendagri; kementerian pupr; kementerian lhk; kementerian atr bpn; big; bmkg; bnpbseismisitas gempa bumi skala oo0 .ooo igt yang saat ini seluruh indonesia: tersedia untuk wilayah bmkg kementerian ppn bappenas; kementerian esdm; kementerian pupr; kompilasi presidkompilasi bulan maret b03) 2o2l; b.integrasi bulan maret b03) pemutakhiran bulan desember bi2l setiap tahun. big; bnpb perwujudan igt potensi mewujudkan igt sumber daya dan lingkungan peta terumbu karangl2) setiap tahun. lipi kemenag marvel; kementerian kp; pemprov; pemkab kota. perwujudanpotensi mewujudkan igt fasis kasum dan utilitas peta sebaran objek vital nasionalt. pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. kepolisian negara republik indonesia rr) kemenag perekonomian; kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan kemenag polhukam); kemendagri; kementerian sekretariat negara kemensetneg); setkab; kementerian bumn; kementerian esdm; kemenperin; kementerian pupr; kemenhub; kemendikbud free ide republik indonesia _70_ program kegiatan keluaran target waktu pei{selesaikan penanggung jawab instansi terkait kemendikbud; kemenparekraf; badan intelijen negara n); big. pemutakhiran igt pemutakhiran igt status pemutakhiran igt status memutakhirkan igt pertanahan peta hak guna usaha hgui2lpertanahan peta hak pengelolaan hplguna bangunan hgb) minimal pada skala .0dagri; kemenperin; kementan; kementerian bumn; kementerian lhk; kementerian esdm; kementerian pupr; kemenkes pres ion republik indonesia kegiatan target waktu pet{yeljsaian .penanggung |,,;:' jawab instansi terkait"ul, minimal skalaerian lhk; kementerian atr bpn; kementerian esdm; kementerian puprstatus memutakhirkan igt perizinan lokasi dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang petalzin lokasi dan peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, minimal pada skala o00an; kemenperin; kementerian lhk; kementerian esdm; kementerian pupr; kemenhubadministrasi provinsi, peta batas administrasi kabupaten kota skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan juni dan bulan desember setiap tahun. kemendagri kementerian atr bpn; kemlu; lapan; big; direktorat topografi tni ad; pemprov pres ide republik indonesia _74_ no,., t:'::::,.,. .:'.,,t','l: .l,:,r, ,:ltffiqq ram kegiatan target waktu ilir,,l'. pei{selesaikan.t i,,,,,,,,,,,,,., penanggung ,,,, .,, jawab instansi ',.rlr'.,. .,,. .r,.r1,. .,.,. . .r11,rr,r. .:1lri. ffi it,. pemprov; pemkab kota pemutakhiran igt status memutakhirkan igt batas wilayah peta batas administrasi desa desa adat dan peta batas administrasi kelurahan minimal skala ooo seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan juni dan bulan desember b12) setiap tahun: desa: o2i: provinsi provinsi provinsi kelurahan: o2l: provinsi provinsi provinsi kemendagri kemenkes pitt; kementerian atr bpn; big; lapan; kementerian lhk; kementerian kp; direktorat topografi tni ad; pemprov; pemkab kota. s1(kawasan khusus peta persebaran lokasi transmigrasi skala o0o seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember bl2) setiap tahun. kemenkes pitt kemenag perekonomian; kemendagri; kementerian atr bpn; kementerian lhk; kementan; kementerian pupr; kemenhub; big; lapan; pemprov; pemkab kota. pemutakhiran igt status memutakhirkan igt kawasan khusus peta persebaran kawasan transmigrasi skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember bl2l setiap tahun. kemenkes pitt kemenag perekonomian; kementerian atr bpn; kementerian lhk; kementan; kementerian pres ide republik indonesia program kegiatan keluaran target waktu pei{selesai.an penanggung jawab instansi terkait kementerian pupr; kemenhub; big; lapan; pemprov; pemkab skola. pemutakhiran igt status pemutakhiran igt migas dan minerva peta perizinan berusaha bidang pertambangan skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan maret bo3), bulan juni bulan september bo9) dan bulan desember b12) setiap tahun. kementerian esdm kemenag marvel; kemenag perekonomian; kemendagri; kementerian kp; kementerian lhk; kementerian atr bpn; kementerian pupr; kemenhub; kementerian free ide republik indonesia kegiatan .,r:,i.liar rtlllrir,rt.rtl .l ,,,, .ii1lii,i,. keluaran target wak tg,.''"',.l, pei{selesaikan penanggung ,''l'lt,'.,.,l.t.i jawab instansi terkait kementerian hukum dan hak asasi manusia; big; komisi pemberantasan korupsi kpk); pushidrosal tni al; pemprov; pemkab kota. pemutakhiran igt status pemutakhiran igt migas dan minerva peta wilayah kerja migas skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan maret bo3), bulan juni bulan september b09) dan bulan desember bl2lkp; kementerian lhk; kementerian presiden republik indonesia _78_ no: kegiatan ;;:,t ;,.::1l1,':.; .,,'.;,:::,1t:'': .ii.i.i.i.i, cry j4ran target wai.ffu,. pei{'itelesaian .rr.r,,penanggung .,,,r.: jawab ,,,. .,.:,,a.:.,:,: ,,::.:,,. instansi trk af[,,,, kementerian atr bpn; kementerian pupr; big; pemprov; pemkab kota. t2. pemutakhiran igt status memutakhirkan igt kawasan khusus peta penetapan kawasan ekonomi khusus kek), minimal pada skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan juli dan bulan desember bl2l setiap ada perut a}:,an penetapan baru. kemenag perekonomian kementerian atr bpn; kemenag; kemenperin; kemenparekraf; kementerian lhk; kemendagri; bkpm; big; pemprov; pemkab kota. pemutakhiran pres ide republik indonesia program kegiatan ,.:.:.,::'t::al. .,,.,keluaran target waktu penyelesaian ,tl,r"penanggung jawab instansi '''. ,,. .,' ,,'l teka if',. pemutakhiran igt status memutakhirkan igt kawasan khusus peta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas kpop) skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan juli o6) dan bulan desember bi2l setiap ada perubahan penetapan baru. kemenag perekonomian kemendagri; kementerian ppn bappenas; kemenag; kemenhub; kementerian pupr; bkpm; big; pemprov; pemkab kota. t4. pemutakhiran igt status memutakhirkan igt indikatif t\rimpang tindih pemanfaatan ruang peta indikatif tumpang tindih antar igt (pitt) skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember setiap tahun. kemenag perekonomian kemendagri; kementerian atr bpn; kementerian lhk; kementerian esdm; kemenkes pitt; kementan; a54772c kemenperin free ide republik indonesia n0;l ':',"",::;,,;;t,,,,.t,",,,t"|ffe,g .:'.,a' ,:.a., . ram kegiatan target tff pei{selesaikan ',t,penanggung ,'' jawab instansi kemenperindarat negara skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember setiap ada kesepakatan penetapan baru. kemlu kementerian ppn bappenas; kemendagri; kementerian kp; kementerian atr bpn; kementerian lhk; kemenyan; direktorat topografi tni ad; lapan; pemprov; pemkab kota. pemutakhiran. ',. .i,:rrrilll' ,,rit,,lrl iff amn tnr{fl{.l.,,, pres ide republik indonesia ,.,:,rr,r,pr0gram kegiatan , :. keluaran target waktu pei{selesaikan penanggung ',,"':"' jawab instansi terkait l6. pemutakhiran igt status memutakhirkan igt batas wilayah peta batas ["aut negara skala o.00o seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember bi2) setiap ada kesepakatan penetapan baru. kemlu kemenyan; kementerian kp; kementerian esdm; pushidrosal tni al; big. t7. pemutakhiran igt status memutakhirkan igt kehutanan peta penetapan kawasan hutan pada skala o0o seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan maret bo3), bulan juni et06), bulan september b09) dan desember setiap tahun. kementerian lhk kemendagri; kementerian lhk; kementerian atr bpn; kementerian pupr; big; pemprov; pemkab kota. pemutakhiran. pres ide republik indonesia _82_ program kegiatan ''''. ',,,.,,pelajaran target waktu pei\tyelesaian ''penanggung jawab instansi terkait pemutakhiran igt status memutakhirkan igt kehutanan petalzin pemanfaatan kawasan hutan iuphhk ha, iuphhk ht dan iuphhk re), minimal pada skala .ooo seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan juni dan desember bl2l setiap tahun. kementerian lhk kemendagri; kementerian atr bpn; big; pemprov. pemutakhiran igt status memutakhirkan igt kehutanan peta hutan tanaman rakyat htr), minimal pada skala :5o.o0opemutakhiran igt status memutakhirkan igt kehutanan peta kawasan hutan dengan tujuan khususbig; pemprov; pemkab kota. 2r. pemutakhiran igt status memutakhirkan igt kehutanan peta hutan adatterian lhk; kementerian esdm; kemendikbud; big; pemprov; pemkab kota. pemutakhiran pres ide republik indonesia,a ,r,: .,t. .,a,.: ''riri,program :'r.ll kegiatan ,,:rrk ef[ j[ran target waktu penyelesaian l,i,penang jawab rll,., i:,: instansi terkait pemutakhiran igt status memutakhirkan igt kehutanan peta penunjukkan kawasan hutan skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran desember setiap tahun atau setiap ada penetapan baru. kementerian lhk kemendagri; kementerian kp; kementerian atr bpn; kementerian pupr; kementan; kemenkes pitt; big; pemprov; pemkab kota. pemutakhiran igt status memutakhirkan igt kehutanan peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber tora skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan juni dan bulan desember b12) setiap ada perupa}lanl penetapan baru. kementerian lhk kemenag marvel; kemenag perekonomian; kemendagri; kementerian atr bpn; kemenkes pitt; setkab; big; pemprov; pemkab kota. pemutakhiran pres ide republik indonesia kegiatan :. ,',',.,.:.,,l ike'luaran target waktu pub.i,buaian ,.penanggung jawab instansi t't't terkait pemutakhiran igt status memutakhirkan igt kawasan khusus peta kawasan industri eksisting dan peta rencana kawasan industri skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember bl2l setiap tahun. kemenperin kemendagri; kementan; kementerian atr bpn; kementerian lhk; big; pemprov; pemkab kota. pemutakhiran igt status memutakhirkan igt kawasan khusus peta kawasan:.::: program pies ide republik indonesia ,,. 'program kegiatan aran target waktu pet{selesaikan penanggung jawab instansi terkait? pemutakhiran igt status memutakhirkan igt kawasan khusus peta sebaran lokasiigt perencanaan ruang pemutakhiran igt perencanaan ruang memutakhirkan igt perencanaan ruang peta rtrw nasional rtrw) skala .o00 seluruh wilayah indonesia pemutakhiran setiap ada perut ahan penetapan baru. kementerian atr bpn kemenag perekonomian; kementerian ppn bappenas; semen sl( kementerian pres ide republik indonesia kegiatan '.'i r., :.'.l' i,,ii:i:,keluaran target waktu pet{selesaikan l],p.menanggung ,., jawab instansi ,i.i,1i,,t,,, ,t:. ::,: teri@lt.,,,,l,r ,,'. pemutakhiran igt perencanaan ruang memutakhirkan igt perencanaan ruang peta rtrw provinsi free ide republik indonesia ., .',.ll,l .,,,rr. .r,l,l.i :r,r,lrr i:program .,., . t. :. kegiatan l',:,:.lr::tl., keluaran .:. ,.t. target waktu pei{leles atr an''']' "','.,,,, ,.,penanggung lll': j6\y6g instansiw kabupaten skala ooo dan rtrw kot1o. lapan; pemprov; peak kota. pemutakhiran ,,ti n0,; pres ide republik indonesia kegiatan ,,,,li,,ksi;ajaran target waktu'ii ]'r' girl pei{selesaikan instansi ., .: . .::.:: . kementerian atr bpn kemenag perekonomian; kementerian ppn bappenas ksn .ooo .ooo seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember bl2) setiap tahun. pemutakhiran pres ide republik indonesia ]i]program kegiatan ,:r,:,,i{elu ,:, aran target waktu pei\tyelesaian ,,,,ttt,penanggung ':, ::l: jawab instansi pemutakhiran igt perencanaan ruang memutakhirkan igt perencanaan ruang peta rencana pembangunan jangka menengah nasional skala ooo seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember bl2) o2o setiap tahun (setiap ada perubahan penetapan baru)pres den republik indonesia ,,,' kegiatan aa,:,,. ::: ::: .:,a.:.:::.::. rarr,,r,,l1.'r tt1keluaran target waktu pe}.tyelesaian instansi pemutakhiran igt perencanaan ruang memutakhirkan igt perencanaan ruang peta rkp skala .0o0 seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember setiap tahun':t:.,. :.:,::::.::::,,::. .,,::.,,,.'. :',: :,;: :;:;;p;.,.p qfi r.l a.l .rr' i.' ram pres ide republik indonesia ':. :r, ram kegiatan 'tt'::::."'::" ,',.::,,,,,,: ,,,,,;::,',.:.,,|ff eyu uran target waktu pei{selesai"an roll, p,,menanggung titre',]. jawab pemutakhiran igt perencanaan ruang memutakhirkan igt perencanaan ruang peta kawasan wilayah pertahanan negara skala oo0. seluruh wilayah indonesia pemutakhiran setiap ada perut ahan penetapan baru. kemenyan kemendagri; kementerian atr bpn; kementerian lhk; kementerian kp; lapan;inci wilayah pertahanan negara skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember setiap tahun. kemenyan kemenag polhukam; kementerian ppn bappenas; kemendagri; kementerian atr bpn; kementerian lhk; kementerian kp; lapan; big pres ide republik indonesia.a program kegiatan ,keluaran .::. target waktu pei{selesaikan .penanggung jawab instansi tebu&tencana tata ruang laut skala o0.oo0 seluruh wilayah indonesia pemutakhiran setiap ada perut ahan penetapan baru. kementerian kemenag marvel; kemenag perekonomian pres ide republik indonesia no;l', . ram kegiatan target waktu pei{selesaikan ,'.,,p,menanggung ',.,,;.'' ,.'", weg instansi 1o. kemenparekraf; menkominfo; kementerian pupr; kementerian lhk; i4. big; pushidrosal tni al. pemutakhiran igt perencanaan ruang memutakhirkan igt perencanaan ruang peta zwp3k provinsi skala ooo seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan juni pies ide republik indonesia no; .,,:,l .,. ,'. .,, :l,. rt,,l,.''l''., i,pro gram kegiatan ]. l,ll,]],ll,,ll:,.,ll ,t:,:,,,.,,,t,';;.,t;t;,,"|siaran target waktu pei{kekesalan .'. penanggung 1ll,.l jawab instansibagian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil zwp k) skala :5o.ooo seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan juni b06). pre den republik indonesia ''' i:rl 'r'rrr" ,,,,,:p(param kegiatan keluaran target waktu pei'iyelesaian penanggung ,rr,r jawab instansi terkaitotensi pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt sumber daya dan lingkungan peta penggunaan tanah minimal pada skala oo0 seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. kementerian atr bpn kemenag perekonomian; kementan; kementerian lhk; kementerian esdm; kementerian. pres ide republik indonesia .:. ,,,,.:pr0gram kegiatan target waktu pet{selesaikan penunggu]ng jawab instansi teka,it,, kementerian kp; big; lapan; pemprov. pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt sumber daya dan lingkungan peta lahan baku sawah nasional skala minimal seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember setiap tahun. kementerian atr bpn kemenag perekonomian; kementerian lhk; kementerian pupr; kementan; big; lapan. pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt fasis kasum dan utilitas peta infrastruktur pipa gas bumi skala o.ooo seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. kementerian esdm kemenag perekonomian; kemendagri; kemenperin; kementerian kp; kementerian pres ide republik indonesia kegiatan :,,.r, ur,ir .lii,ia,,,, ',,,. ;,,' ;,.:fill jaran .:' .:.,. 'l: :aa,: ::a: target waktu, ,','r,, pe}i]selesaikan penanggung tt,',., jawab ,,,',:,,:,. , ,, ,.:,l teri (ait',., kementerian atr bpn; kementerian pupr; kementerian bumn; kemenhub; pemprov. pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt fasis kasum dan utilitas peta jaringan listrik skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember blno1.,' r:' :,,rr,r'rrr program ::') .i. 'i._ pres ide republik indonesia ,r,,i:program regia'tan t,keluaran target waktu pei{selesaikan .penanggung .:.' ,1l',,. jawab instansi terkait?. kementerian pupr;gardu listrik skala o.oo0res ide republik indonesia _100_ irr,,,,,rl,, pfi foram regia{an keluaran target waktu pei{selesaikan penanggung jawab instansi terikat kementerian pupr; 1o.pres ide republik indonesia no,.' ram kegiatan aran ,,,penanggung i,,' #,wab instansi teri{ aff: .,,.,.,,.,. .tr,'lokasibig; pemprov; pemkab kota. pemutakhiran target waktu pei{rel o^*',,,,,,,' free ide republik indonesia ro2 .,;:, .,.,,: .:. .:l:. .,l,,.,' .''.p,program kegiatan ].].]kei;saran a:a:t:: ,:, ,::: target waktu . pei{selesaikan penanggung l,l:rrr, l,i jawab pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt sumber daya dan lingkungan peta geologi skala oo. seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember bi2lhidrogeologi skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember b12).:.: instansi teri{ai? free ide republik indonesia ram kegiatan ;',,:. ',',,;,. ;,;;tt,ii$$l.;ajaran target!ffu,"''. ',',',,',,,,,',.'.',',,,, pei{lele sfi1ffi "r'rrlllrrrr':l ::: .,. penanggung '.t ,,,r jtr\[ instansi ,:, :.,,,,:.:,,.a.:,, ::,:.t ::,,,:, tepi{am.l pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt kebencanaan peta kawasan rawan bencana gunung api skala o.ooo seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember blkebencanaan peta kawasan rawan bencana gempa bu pres ide republik indonesia to4 n0,, kegiatan target waktu pei{selesaikan penanggung llrrliltlllr:i. ir,,r,. ja\tr .ab instansi terkait bnpb; pemprov; pemkab kota pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt kebencanaan peta zona kerentanan gerakan tanah skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desemberhub; kementerian lhk; big; bnpb; pemprov; pemkab kota. pemutakhiran '. ,.,, l,. ,,, keluaran ,:'::a.,:a'.' ,. .:, ,:.'.t pres ide republik indonesia 'l,,p.program segi,atan ,,i :., ai,t' r]]rrrkelua ,,a'a' target waktu pei{yel saran penanggung jawab instansi ter kff .:.:::.:.:.:. pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt kebencanaan peta kawasan rawan bencana tsunakpsumber daya lingkungan peta kawasan bentang alam karst skala o0oterian atr bpn; kementerian lhk; kementerian pupr; big; pemprov free ide republik indonesia,a .program kegiatan target peluru pei{]selesaikan panggung jawab instansi terkait pemprov; pemkab kota. pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt migas dan minerva peta sumber daya mineral skalalhk; big; badan tenaga nuklir nasional; badan pengawas tenaga nuklir kapten); pemprov; pemkab kota. l.lo pemutakhiran free ide republik indonesia to7 ::,,:,,.::.:,:t::::p,. ro, ram kegiatan ,'',.,,,,',',:,,','t,,. ajaran target wak?u pei{selesaikan ,tt:,,,pe ite agung ,,,,,.':'",,:t.t:,t' jawab instansi pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt migas dan minerva peta sumber daya batubara skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan juni et06) setiap tahun. kementerian esdm kementerian ppn bappenas; kemenkeu; kementerian atr bpn; kementerian pupr; kemenperin; kementerian lhk; big; pemprov; pemkab kota. t7. pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt migas dan minerva peta sumber daya panas bumi skala o00terkait,i.ii .,' pres ide republik indonesia program kegiatan keluaran target waktu peistelesaian penanggung jawab instansi terkait kementerian lhkjaringan serat optik skala ooo seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember setiap tahun. menkominfo kementerian kp; kemenhub; badan keamanan laut; pushidrosal tni al. pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt sumber daya dan lingkungan peta potensi wilayah penangkapan ikan skala ooo seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember6r b12) setiap tahun. kementerian kemenag marvel; lipi; lapan; badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt); big; pemprov. s1( pemutakhiran free ide republik indonesia _109_ kegiatan t::a .,::, .:::.:,.: ;,';,,,,:','ll:, ':',',";gelaran target waktu pei{selesaikan .penanggung a,,,,:,."",:,. jawab instansi terkait pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt sumber daya dan lingkungan peta wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia wppnri) skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. kementerian kemenag marvel; lipi; lapan; bppt; big; pemprov. pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt fasis kasum dan utilitas peta lokasi pelabuhan perikanan skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember bl2) setiap ada penetapan baru. kementerian kemenag marvel; kemenhub; kementerian atr bpn; kementerian lhk; big; pemprov; pemkab kota. pemutakhiran ::,:::.a.::.: ::,".:.a:a:::. .:,::,:tt''.::::.:.:'.: ,,.:,t;,,,;:,;,,:,.,,,,,,:,,;:,,.;,|y|$:gg ram ::. pres ion republik indonesia kegiatan .r: iiu'.t:ru.:.:t rr,,,, kebijakan target waktu pei.iyelesaian ,,penanggung ,'," "jawab instansi pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt sumber daya dan lingkungan peta zonasi kawasan konservasi perairan skala o.00o seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember b12) setiap ada penetapan baru. kementerian kemenag marvel; kemendagri; kementerian atr bpn; kementerian lhk; kementan; big; pemprov; pemkab kota. pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt kehutanan peta neraca sumber daya hutan skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. kementerian lhk kementerian ppn bappenas; kementerian atr bpn; big; lapan; pemprov. pemutakhiran .:. .:.:.::.:.,. ffi a:.:::::a:,:. pres ide republik indonesia,a kegiatan t,::',',,,:'::at::.:.:,. .tt"t,,;::;:::;::.,:',t",', ;.,:::.1t.,,:::::: i(.$,ij{siaran r,, '.lll:lll,. ,:' target waktu pet{selesaikan :penanggung jawab instansi ter ffi,,,,, pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt lingkungan peta daerah aliran sungai das) skala .ooo klasifikasi das) seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan juni dan desember bl2) setiap tahun. kementerian lhk kemendagri; kementerian atr bpn; kementerian pupr; kementan; big; lapan; pemprov; pemkab kota. pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt lingkungan peta zonasi kawasan konservasi skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan september bo9) setiap tahun: 2o2l: kawasan twa kawasan twa kawasan twa kementerian lhk kemendagri; kementerian kp; kementerian atr bpn; kemenparekraf; big; lapan; pemprov; pemkab kota. pemutakhiran .,.:.:.:. ,ll, ',,,,.1tt,t,t program pres den republik indonesia rl2 ,.,,,,,,, program kegiatan .:., . . ,,,,,,,,,,,,;;;,;,,,::,:,{&luaran target waktu penyu. lesbian .,penanggung :. jawab ',,:, .t. instansi terkait pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt fasis kasum dan utilitas peta sebaran lokasi pengaman pantai skala o00 seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. kementerian pupr kemenag marvel; kementerian kp; kementerian atr bpn; kementerian lhk;rusunawa skala ooo seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. kementerian pupr kemenag perekonomian; kementerian atr bpn; big; pemprov; pemkab kota. pemutakhiran pres ide republik indonesia .:: no, l1lll.',,.,;,,,program kegiatan ].i.]i.].]keluaran ,.i liar 111r ,'r]]]] target wef tu]. ,t.,:].l .],,].l.l]] ef. iyelesaian l',i]penanggung r','.r ,jawab instansi pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt transportasi dan logistik peta jalan nasional tol dan jalan nasional non to1, dan peta jalan provinsi peta jalan kabupaten kotalembaga terkaitsistem penyediaan air minum spam) skala :5o.ooo seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember bl2l setiap tahun. kementerian pupr kementerian ppn bappenas; kementerian kp; kementerian atr bpn; kementerian esdm; kemenkes; big; lapan; pemprov; pemkab kota. pemutakhiran pres ide republik indonesia tr4 aaa::a: .: t,,,,'lll,.', ,,',.,, ,,,t:,:,,yi fdo gram kegiatan .,.r, .ri,,u,. :::r:.l,ti,ir : ,rr,,::label saran target waktu tfl selesaikan a.t .: penanggung ,.''l''' ro*o" instansi pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt fasis kasum dan utilitas peta sebaran lokasi instalasi pengolahan air limbah ipar) dan peta lokasi [eskalasi pengolahan lumpur tinja plt) skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desembertempat pemrosesan akhir tpa)pres ide republik indonesia program kegiatan keluaran .target waktu pei{selesai.an penanggung jawab instansi terkait pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt lingkungan peta air tanah skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember bl2) setiap tahun. kementerian pupr kementerian ppn bappenas; kementerian lhk; kementerian atr bpn; kementerian esdm; kementan; big; bpsdaerah irigasi permukaan skala o0oan; kementerian atr bpn; kementerian lhk; kementerian esdm; .big. pres ide republik indonesia kegiatan target waktu er{ selesaikan' ,,"''t', ,,.,l :penanggung :.,,,,., jawab instansi terkait .:.'bendungan eksisting dan peta sebaran lokasi bendungan rencana skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember bl2l setiap tahun: o2l: bendungan bendungan bendungan bendungan kementerian pupr kementan; kementerian atr bpn; kementerian lhk; kementerian esdm; bnpb; pemprov; pemkab kota. pemutakhiran pres ide republik indonesia tt7 n0., tll, ,,:.;:l:tpp(1gram :'.: :.,;. .:.;;::.,:'., ;l:, ,.;. kegiatan .keluaran ::::.::,.:::,,,:.::. ;,: . target waktu pei{selesaikan ,,,penanggung ,t.:,;:'.: .,: :'", ::: tr;6j instansi ter kff pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt fasis kasum dan utilitas peta sebaran lokasi sao dam skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember b12) setiap ada pembangunan baru. kementerian pupr kementerian lhk; kementerian esdmketersediaan air skalaerian ppn bappenas; kementan; kementerian lhk; kementerian atr bpn; kementerian esdm; big; pemprov; pemkab kota pemutakhiran pres ide republik indonesia r ,,.,tt,,,,,ller0gram kegiatan target waktu pei{selesaikan ''i't'penanggung l,rri' rtt,, jawab instansi ffi it',''. pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt transportasi dan logistik peta sebaran pelabuhan umum skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember etpelabuhan penyeberangan skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember b. taa:::a:,.'. .,. 1i.,,. .,,',.,',,',,:| kfi pijaran pres ide republik indonesia :_1ir.,'. '.,.,:program kegiatan ,'.',.,,,,,,keju .;,:. aran target waktu pei\tyelesaian ,,,,.penanggung ::. jaw'ab,, instansi terkait pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt transportasi dan logistik peta sebaran terminal khusus skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahun. kemenhub kemenag marvel; kementerian lhk; kementerian kpbandar pres den republik indonesia r20 r., .,p,program kegiatan target waktu pei{yelesaiant rrr' r"'r' ,.'.,.po*u*ogung ,:,:,:,r1: ,tut.: .,, \)[fi8 instansi rer'f${ ,.'"' pemprov; pemkab kota. 4t. pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt transportasi dan logistik peta sebaran jaringan rel dan stasiun kereta api skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan juni et06); pemkab kota. pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt sumber daya dan lingkungan peta lahan gambutatr bpn; kementerian pupr; kementerian ,,,r,.rural( aran pres ide republik indonesia t2t .l:t,program kegiatan target wa}mu pei{lele561sx1, r,:rr,: ',: i,,penanggung :::,': j[\f, [b instansi terkait kementerian esdm; big; lapan; bgm. pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt sumber daya dan lingkungan peta tanah semi detailpupr; kementerian esdm; kementerian atr bpn; big; lapan. pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt sumber daya dan lingkungan peta tutupan kelapa sawit indonesia minimal skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember setiap tahun. kementan kemenag perekonomian; kementerian lhk; kementerian atr bpn; big; lapan; pemprov; pemkab kota. pemutakhiran free ide republik indonesia r22 .: no,:l ,.l::],,:,,,t,'l.,,,]l:l p1l,$.gram kegiatan aran target wy'l[$\),;. ;';',':;,;,,,';'.,',,:' .:, pet{selesaikan '::. .penanggung tr,lrl,,,l jawab instansi terkait pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt sumber daya dan lingkungan peta sistem lahan morfologi) dan peta morfometri bentang lahan skala o.oobig; lapan. pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt sumber daya dan lingkungan peta penutup lahan skala o0kementerian pupr; lapan. pemutakhiran free den republik indonesia t23potensi memutakhirkan igt sumber daya dan lingkungan peta potensi desa sosial ekonomi), minimal pada skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember setiap ada sensus baru. bps kementerian lembaga terkait; pemprov; pemkab kota. pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt sumber daya dan lingkungan peta curah hujan dan hari hujan skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan juni dan bulan desember et12) setiap tahun. bmkg kementerian ppn bappenas; kementan; kementerian pupr; big; lapan. pemutakhiran igt potensi memutakhirkan igt sumber daya dan lingkungan peta potensi energi matahari dan angin skala seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan juni dan bulan desember b12) setiap tahun. bmkg kementerian ppn bappenas; kementan; kementerian pupr; kementerian esdm; big; lapan. infrastruktur. pres ide republik indonesia r24 program kegiatan keluaran target waktu pei{selesaikan penanggung jawab instansi terkait infrastrukturinformasi geospasial penyebarluasan data peningkatan fungsi dan kapasitas geoportal pks sosialisasi katalog unsur geografi indonesia rugi) bulan maret et03) 202t big kementerian ppn bappenas; kemendagri; menkominfo; badan standardisasi nasional bsn); pemprov. penyebarluasan data peningkatan fungsi dan kapasitas geoportal pks sosialisasi spesifikasi produk data, metadata dan informasi kualitas bulan maret b03) big kemenag perekonomian; kementerian ppn bappenas; kemendagri; kantor staf presiden; setkab; pemprov; pemkab kota. penyebarluasan. free ide republik indonesia r25 .,lr' no i '.,,.'. kegiatan .,'.'.lll, aran .,, :. :.::, :.a:::. target waktu pei{selesai,an ''.r'ir.' ,1r''. t,t,.,penanggung ::t't'," .,.,',,,,,:,,,, .;,',r,,,'"s7|lj,7ggg instansi :. .:. ;.,. .:,:,, ',,.:: .,,:,.,,., fi{( i ,,,,:.:., penyebarluasan data peningkatan fungsi dan kapasitas geoportal pks tersedianya katalog akses terbatas maupun publik dalam geoportal ksp penghubung simpul jaringan) bulan maret b03)ketersediaan katalog igd untuk mendukung ksp dalam geoportal simpul jaringan big berbasis geospatial open linked data gold) bulan 202r maret bo3) big kemenag perekonomian; kementerian ppn bappenas; kemendagri; setkab; pemprov; pemkab kota. penyebarluasan. . .,.:, .:: ,,,,,:,,,,lll', program pres ide republik indonesia *o''' ,,: program kegiatan aran target waktu pet{selesai,an a:::. . :.:. i.penanggung 'l11,, ,',,,,l,,,'.,, .jawab instansi penyebarluasan data peningkatan fungsi dan kapasitas geoportal pks tersedianya standar berbagi data melalui geospatial open linked data ld) bulan juni bigkatalog berbagi data geoportal ksp penghubung simpul jaringan) melalui geospatial open linked data ld) bulan desember br2l o2t big kementerian ppn bappenas; kemendagri; pemprov; pemkab kota. penyebarluasan '', ::,'.:.:,::.:.:.,:,.:: ,.,,, ',;,,:,,:, ',, :,:,:; ,:,','::,@. .,: .::: : ::.: :.::: . pres ide republik indonesia t27tersedianya skema integrasi sistem jin dan sistem pengambilan keputusan (decision support sistem bulan maret et03) o2lsosialisasi skema integrasi sistem jin dan sistem pengambilan keputusan (decision support sistem bulan juni. pres ide republik indonesia t28 program kegiatan keluaran tar waktu pei{selesai.penyiapan integrasi sistem jin dan sistem pengambilan keputusan (decision support sistem bulan september b09fungsi geoportal ksp penghubung simpul jaringan) sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan (decision support system bulan desemberres ide republik indonesia t29 program kegiatan keluaran target waktu pei{selesaik(cdn) dalam pusat data terdistribuies ide republik indonesiak penyusunan. pres ide republik indonesia ,',' rl':,lr',,.pr0gram :t:.:: :.: ::::a.:: .:. :.a:. kegiatan target tali t j i1{ jyg,'",,,,,',',;,:;:':''l'':,::,:::,,t; pei lesbian,, r,,,,'l.'r,,, instansi ter,{$ff,,, r,,r,,, pen5susunan grand design pembangunan pusat data nasional pen5susunan grand design produk pks dalam pusat data nasional dokumen kajian grand design produk pks dalam pusat data nasional bulan desember bi2l kemenag perekonomian kementerian ppn bappenas; menkominfo; kemenkeu; kemendagri; kementerian atr bpn; kementerian lhk; kementerian esdm; kantor staf presiden; setkab; big; badan sandi dan siber negara bssn). sinkronisasi pres ide republik indonesia r32 no'.,,r ram segi"atan aran target agung jawab instansi sinkronisasi igt penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan identifikasi tumpang tindih pemanfaatan lahan penetapan peta indikatif tumpang tindih antar igt error) seluruh wilayah indonesia pemutakhiran bulan desember b12) setiap tahunkp; bigbig; pemprov; pemkab kota. analisis penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan rekomendasi penyelesaian t\rimpang tindih pemanfaatan lahan seluruh wilayah indonesia bulan desember b12) setiap tahun tahun o2l:1o provinsi tahun provinsi tahun provinsifree ide republik indonesia nol .,.i' kegiatan target waktu pei.cycle$aia[\i,error .:trt:,,penanggung ta:,,.,lit, jawab kementerian kp; big; pemprov; pemkab kota. pelaksanaan penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan rencana aksi penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan seluruh wilayah indonesia bulan desember setiap tahun tahun o2l: provinsi tahun provinsi tahun provinsi kemenag perekonomian kementerian ppn bappenas. pres den republik indonesia "',:: .:,::., ,., ,,. .'l',.t,"8program kegiatan .:.:.::::.::.:.:a .:t:: ,.,.:.,:,aa'.,, ,:' kfi ran target waktu pei.iyelesaian penanggung ,,.,, jawab :.:.': ::::::,::::::,::a:.,:,::a':'::.: ::.t:,'t:: ter kff.$trt ,,,'' kemenperin; kementerian kp; big; pemprov; pemkab kota. pelaporan pelaksanaan kebijakan satu peta kepada presiden pen susunan laporan pelaksanaan percepatan kebijakan satu peta laporan pelaksanaan percepatan kebijakan satu peta pks) bulan juni 202t; bulan desember b12) 202t; bulan juni bulan desember kemenag perekonomian kemenag marvel; kementerian ppn bappenas; kantor staf presiden; setkab; big. bulan .:,, no,,. pres ion republik indonesia _136 program segi,atan keluaran target waktu pet.iyelesaian penanggung jawab instansi terkait bulan juni bulan desember b12) bulan juni bulan desember b12) salinan sesuai dengan aslinya rian sekretariat negara lik indonesia perundang undangan dan istri hukum, presiden republik indonesia, joko widodo ttd anna jaman |
menimbang mengingat presiden elik indones peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang kementerian perhubungan dengan rahmathubungmemutuskan:dalam memimpin kementerian perhubunghubungan.erhubungan; dan membantu menteri dalam mengoordinasikan pencapaian keb[hubungan. menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian. kementerian perhubungan mempunyai menyelenggarakan urusan pemerintahan transporhubungan; pengelolaan presiden republik indones pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian perhubungan; pengawasan atas pelaksanaan tugas lingkungan kementerian perhubungan; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian perhubungan daerah; pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi; pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportas; direktorat jenderal perhubungan darat; direktorat jenderal perhubungan laut; direktorat jenderal perhubungan udara; direktorat jenderal perkeretaapian inspektorat jenderal; badan kebijakan transportasi; badan pengembangan sumber perhubungan; daya manusia staf . presiden republik indonesia staf ahli bidang teknologi dan energi perhubungan; staf ahli bidang hukum dan reformasi birokrasi staf ahli bidang logistik dan multimoda perhubungan; staf ahli bidang kawasan dan lingkungan perhubungan; dan staf ahli bidang keselamatan dan konektivitas; koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kementerian perhubung perumusan sortasi darat;n sf.pelaksanaan. presiden republik indones]a pelaksanaan administrasi direktorat jenderal perhubungan darat;nyusunan presidenevaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan angkutan perairan, kepelabuhanan, keadministrasi direktorat jenderal perhubungan laut;presiden republik indones[nyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteriapemberian bimbingan teknis dan supervisie.pelaksanaanadministrasi direktorat jenderal perhubungan udara;tb.pelaksanaan. presiden republik indones t2 sortasi kereta api;administrasi direktorat jenderal perkeretaapian salfungsi: pen5susunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkungan kementerian perhubungan;hubulebih akan transportasi badan kebijakan transportasi berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. badan kebijakan transportasi dipimpin oleh kepala badan. badan kebijakan transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan bidang transportasi. pasa . presiden republik indones t4 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam badan kebijakan transportasi menyelenggarakan fungsi: pen susunan kebijakan teknis, rencana, dan programnorma, standar, prosedur, dan kriteria bidang transportasi; pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan transportasi; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang transportasi; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi; pelaksanaan administrasi badan kebijakan transportasi;. presiden republik indonesia badan pengembangan sumber daya perhubungan dipimpin oleh kepala badan. manusia badan pengembangan perhubungan mempunyai sumber daya manusia pelaksanaan pengembangan bidang transportasi. tugas menyelenggarakan sumber daya manusia susunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia bidang transportasi; pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang transportasi; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang transportasi; pelaksanaan administrasi badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan dan multimoda dan multimoda perhubungan. staf ahli bidang kawasan dan lingkungawasan dan lingkungan perhubungan. staf ahli bidang keselamatan dan konektivitasselamatan dan konektivitas perhubungan. begia menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas line{a instansi pemerintah. kementerian perhubungan harus men rusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan ke{a yang efektif dan efisien antar unit organisasi lingkungan kementerian perhubungan. proses presiden repel]k indones 18_ proses bisnis antar unit organisasi lingkungan kementerian perhubungan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri. menterirhubungan harus. presiden publik indonesi ketentuan lain laindengan ketentuan peraturan perundang undangan. direktorat. presiden indonesia direktorat jenderal perhubungan udara selaku otoritas penerbangan sipil republik indonesidengan ketentuanseratus lima puluh) unit pelaksana teknis, pegawai lebih dari (tujuh ribu lima ratusmasing masing bagitiga ratus) unit pelaksana teknis, pegawai lebih dari (lima belas ribuenam) bagian dan masing masing bagian terdiri atas kelompok jabatan f"fungsional dan atau dapat terdiri atas paling banyak (tiga) subbagian. paselik indones]o12 presiden republik indonesia, joko widodo diundangkan jakarta pada tanggal partaperundang undangan administliwangiprovinsi jawa barat, bahwa yayasan universitas siliwangi telah mengalihkan pengelolaan dan aset universitas siliwangiliiliwangi. dengan peraturan presiden ini didirikan universitas siliwangi sebagai perguruan tinggi negeri lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. universitas siliwangiiliwanguniversitas siliwangi dialihkan menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban universitas siliwangi, semua mahasiswa yang semula tercatat sebagai mahasiswa universitas siliwangi yang diselenggarakan oleh yayasan universitas siliwangi dialihkan menjadi mahasiswa universitas siliwangi. pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku: semua pegawai yayasan universitas siliwangi yang bekerja pada universitas siliwangliwangliwanggu bapelaksanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, perlu dilakukanpenghimpunan dana perkebuo50; memutuskan: pres ide regu baik indonesia memutuskan: mcn kan:1rangka pembayaran pungutan sebagaimana dimaksud pada badan pengelola dana dapat (3a) penunjukan surveyor oleh badan pengelola dana sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian perdagangan. hasil presiden republik indonesiaketentuan dan diubah serta dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf,; direktorat jenderal bea dan cukai; dan surveyor, dalam hal ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surveyor menerbitkan laporan surveyor setelah menerima dan meneliti bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada dihapus. ketentuan dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: presiden republik indonesia{4t (s) memenuhi pres ide field baik indonesiaserta dihapus$).) bs> presiden republik indonesia. dihapus. ketentuan dan diubah serta dihapus, dan ditambahkan (satu) yaitul2l;; anggota menteri pertanian; menteri keuangan; menteri perindo strain;mbangunan nasional. komite presiden republik indonesia'qtrominenflperaturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar (s) #.) pr'menimbang mengingat salinan pres iocurupcurup#.) w,g pres ion republik indonesia memutus(an: menetap kan peraturan presiden tentang institut agama islam negeri curup. dengan peraturan presiden ini, didirikan institut agama islam negeri curup sebagai perubahan bentuk dari sekolah tinggi agama islam negeri curup. institut agama islam negeri curup ercurup dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban institut agama islam negeri curup; dan semua mahasiswa dari sekolah tinggi agama islam negeri curup dialihkan menjadi mahasiswa institut agama islam negeri curup. #.) prescurup menjadi institut agama islam negeri curupcurup' peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar epu j't,:t,"35f;*=undang undangan, cahyono |
salinan presiden republik indonesiaoo7 tentang penanaman modal, badan koordinasi penanaman modal memiliki tugas dan fungsi strategis bidang penanaman modal; bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kinerja badan koordinasi penanaman modal, perlu dilakukan perubahan kedua atas; mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun undang undang, peraturan presiden republik indonesia nomor tahun 2o2o menetapkan presidenol. l. presiden republik indonesia beberapa ketentuan dalamol diubah sebagai berikut:presiden republik indonesiasama penanaman modal; deputi bidang pelayanan penanaman modal; deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modalteknologi informasi dan integrasi sistem. antara bagian kesepuluh dan bagian kesebelas pada bab disisipkan (satu) bagian yaitu bagian kesepuluh sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kesepuluh staf ahli antara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:b.. (a). staf ahli bidang teknologi informasi dan integrasi sistem mempunyaiketentuan dan pada bagian kesebelas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian presiden republik indonesia bagian kesebelas unsur pengawas inspektorat adalah unsur pengawasan internal lingkungan bkpmketentuan presiden republik indonesia ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sekretariat utama terdiri atas paling banyak (tigeputi terdiri atas paling banyak (empat) direktorat. direktorat(2t presiden republik indonesia. lingkungan bkpm dapat dibentukbkpm melalui sekretaris utamakelompok jabatan fungsional dan atau subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan. (s) staf khusus kepala bkpm antara dan disisipkan (lima) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: presiden republik indonesia lingkungan bkpm dapat diangkat paling banyak (lima) orang staf khusus kepala bkpm. kepala bkpm mengajukan usulan jumlah staf khusus kepala bkpm yang dibutuhkan dan calon staf khusus kepala bkpm kepada presiden untuk mendapat persetujuan.kepala bkpm diangkat oleh kepala bkpm setelah mendapat persetujuan presiden sebagaimana dimaksud pada dan masa bakti staf khusus kepala bkpm paling lama sama dengan masa jabatan kepala bkpm. staf khusus kepala bkpm diberhentikan oleh kepala bkpm. dalam hal staf khusus kepala bkpm diberhentikan sebelum masa jabatan kepala bkpm yang mengangkatnya berakhir, kepala bkpmkepala bkpm mempunyaibkpm. staf khusus kepala bkpm bertanggung jawab kepada kepala bkpm. presiden republik indonesia staf khusus kepala bkpmkepala bkpmkepala bkpmkhusus kepala bkpm mendapat dukungan administrasi dari sekretariat utama. dalam hal staf khusus kepala bkpm berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak memperoleh uang pensiun dan uang pesangon. ketentuan presiden republik indonesia ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dihapus. kepala bkpm dan wakil kepala bkpm dapat dijabat oleh pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: wakil kepala, sekretaris utama, dan deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon i.a. dalam hal wakil kepala berdasarkan alasan khusus dijabat oleh non pegawai negeri sipil, maka yang bersangkutan disetarakan deng sig\jangan jabatan fungsional penyuluh perindustrian dan perdagangl991i6kan: menetapkan presiden republik indonesia memutus(an:tunjangan penyuluh perindustrian dan perdagangbesaran tunjangan penyuluhyuluh perindustrian dan perdaganglampiran peraturan presiden republik indonesia nomor tahun 2o2t tentang tunjangan jabatan fungsional pei\jauh perindustrian,an dan perdagangan tunjangan jabatan fungsional penyuluh perindustrian.an dan perdagangan besaran tunjangan rp9jenjang jabatan fungsional keahlian penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli madya rp1.rp540. jenjang jabatan fungsional keterampilan penyuluh perindustrian dan perdagangan penyelia rp780. penyuluh perindustrian dan perdagangan pelaksana lanjutan mahir rp450. penyuluh perindustrian dan perdagangan pelaksana terampil rp360ivittd ttd jaman |
walc :k nyscanned.) peraturan menteri pendidiktatacara pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten kota dan atau pemerintah desa.rawas utaraubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran kabupaten musi rawas utara. perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjumlah dengan rincian sebagai berikut pendapatan . scanned cam scanner pendapatan daerah semula bertambah berkurang) jumlah pendapatan belanja daerah semula bertambah berkurang)perubahan apbd sebagaimana dimaksud dalam dirinci lebih lanjut dalam lampiran pers turu: ini. loaseptember bupati musi rawas utara, syarif hid diundangkan muara rumit pada tanggal, september sekretaris daerah kabur usi rawas utara, alwi rohan berita daerah kabupaten musi rawas utara tahun nomor scanned cam scanner |
is provinsi bengkulu peraturan bupati kaur nomor: tahun(uw bupati kaurekretaris daerah kabupaten kaur tambahan lem anna baran negara republik indonesia nomor telah diproses para diteliti keenapaten kai telah diproses para diteliti kebun apnilaian risiko pada perangkat daerah berita daerah kabupaten kaurunsur pengawasan intern pemerintah daerahna bagian hukum parkaurdaerah kabupaten kauroordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan spip pada pemerintah daerah kabupaten kaurkaur. susunan satgas spip pemerintah daerah terdiri dari penanggung jawab, ketua, koordinator, sekretaris, anggota pelaksana. penanggung jawab satgas spip pemerintah daerah adalah bupati dan wakil bupati kaur. ketua satgas spip pemerintah daerah adalah sekretaris daerah. koordinator satgas spip pemerintah daerah adalah inspektur daerah sekretariat okapupatemn, kaur. bagian hukum sekretaris satgas spip pemerintah adalah kasubbag organisasi dan tata laksana bagian organisasi tata laksana sekretariat daerah kabupaten kaur. anggota pelaksana satgas spip pemerintah daerah adalah terdiri dari pejabat struktural eselon iii pemerintah daerah kabupaten kaur. tugas satgas spip pemerintah daerah adalah menyusun infrastruktur spip pada pemerintah daerah, melaksanakan sosialisasi spip,(ud satgas spip opd untuk mengsekretaris, anggota. penanggung jawab satgas spip opd adalah kepala opd. ketua satgas spip oinspektorat daerah, kecamatan, kelurahan, wakil direktur administrasi umum dan keuangan pada rumah sakit umum daerah kaur, kepala sub bagian tata usaha pada kantor. sekretaris dan anggota satgas spip opd terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional dari opd. jumlah anggota satgas spip opd menyesuaikan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi opd. tugas satgas spip opd adalah menyusun infrastruktur spip opd, memfasilitasi pelaksanaan spip, mengoordinasikan penerapan spip pada opd, melaksanakan koordinasi pada satgas spip pemerintah daerah, dan melaporkan pelaksanaan spip opd kepada ketua satgas spip pemerintah daerah. sekretariat daerah kabupaten kau bagian hukum bab tahap penyelenggaraan spip tahapan penyelenggaraan spip terdiri dari persiapan, pelaksanaan, danwajib menyampaikan laporan penyelenggaraan spip kepada ketua satgas spip pemerintah daerah dengan tembusan kepada inspektur daerah kabupaten kaur, danyang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.pengawasan keuangan dan pembangunan republik indonesia bpk ri). sekretariat daerah kabupaten kaur bagian hukum ganovember bupati kaur, sekretariat daerah kabupaten kaur bagian hukum yusril paus diundangkan bantuan pada tanggal novembl2 lampiran peraturan bupati kaur nomor tahun tanggal novel per2017iii kesimpulan berisi gambaran umum pelaksanaan spip sampai pada saat pelaporan. bupati kaur, bagian hukum para usus pausnggaurubahan pengelompokan akun pencatatabupati sanggau nomor tahun tentang kebijakan akuntansi kum, arena shebijakan kapitalisasi dan penyusutan batasan jumlah pengeluaran biaya terendah yang harus dikapitalisasi capitalization thresholds) pada awal perolehan sebagaimana ditetapkan pada kebijakan akuntansi aset, ditetapkan pada kolom kapitalisasi awal rincian sub kapitalisasi kapitalisasi nilai sisa masa manfaat akun kelompok jenis objek objek ringan uraian awal rp) tambahan rp) rp) penyusutan ooooasmmap oo liat awan 1al lalu maa 1al lala famanpesn poo tanah bangunan perumahan g.tempat semua semua semua tidak disebutkan tinggal tanah untuk bangunan tidak disebutkan tanah untuk bangunan gedung tidak disebutkan tanannonees, o tidak disebutkan am." sub rincian kapitalisasi kapitalisasi nilai sisa masa manfaat isma u u u u goodwill lisensi dan franchise i3alo jaakparen r000000 l1| (rasa aset tidak berwujud yang mempunyai aset tidak berwujud dalam l1| laser tidak rwu jup lainnya jal jaserrawaan )o jalal faserawaan ooh l1| jasetlain lain aset rusak berat usang semua semua tidak disebutkan aset tetap yang tidak digunakan dalamoperasona bam tah semua semua star dibuatkan aen tana ian bupati sanggau, ttd paulus hadi salinan sesuai dengan aslinya kepala kum, rona, pembina iv a) nip.enagakerjaasenagakerjaan kabupaten bekasi. melaksanakan mengklaksanakan mengkoordinasikandalam melaksanepala dinas. sekretari6) dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sekretarisbagian umum dan dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, bagian keuanganub bagian keuanghubungan industrial dan jaminan sosial tenagaverifikasi dokumen peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, pencatatan serikat pekerja serikat buruh dan ipjp dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten, pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama dearah kabupaten, penyelenggarelenggardan lembaga kerjasama tripartit serta lembaga hubungan industrial lainnya, penyelenggaraanetapan upah minimum kabupaten umk) dan koordinasi upah minimum sektor kabupaten musk).hi: sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi persyaratan kerja dan kelembagaan hubungan industrial: sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi penyelesaian dsesuai bidangnyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dengan unit kerja terkait,ngkajian bahan fasilitasi penyuluhan bimbingan kepesertaan bpjs ketenagakerjaan dan bpjs kesehatan dan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, persyaratan kerja dan kelembagaan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja dan pencegahan perselisihan hubungan industrial serta penyelesaiannyelenggarakan pengkajian bahan pemantauan dan memverifikasi dokumen peraturan perusahaan, perjanjian kerja waktu tertentu pwt), dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasional wilayah kabupaten bekasi, menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pelayanan pencatatan pkb, pwt, lembaga kerja sama bipartita perusahaan dan pelayanan pengesahan peraturan perusahaan, menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi keanggotaan dan pelayanan pencatatan organisasi serikat pekerja serikat buruh, menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi mengeluarkan bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang, pendaftaran perjanjian pembohongan pekerjaan dan pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja, menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyuluhan bimbingan pembinaan kelembagaan hubungan industrial dan sistem pengupahan, menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan peningkatan sumber daya manusia sdm) keselamatan dan kesehatan kerja k3), menyelenggarakan pengkajian bahan penyusunan rekomendasi upah minimum dan melakukan fasilitasi perundingan upah minimum sektoral kabupaten bekasi serta melakukan fasilitasi terhadap potensi perselisihan perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan, menyelenggarakan pengkajian bahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerjasyaratanyaratan kerjaaturan pembuatan peraturan perusahan dan perjanjian kerja bersama, penyiapan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan perusahaan melalui pk, pp, pkb, pencatatan serikat pekerja serikat buruh, ipjp, pencatatan lembaga kerja sama bipartita dan tripartit, pembuatan konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama kabupaten kotyaratan kerja, melaksanakanbahyaratan kerja dan kelembagaan hubungan industrialpembinaan mengenai syarat syarat kerja dan kelembagaan hubungan industrial kepada pekerja buruh dan atau serikat pekerja serikat buruh dan pengusaha organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartita dan lembaga kerjasama tripartit, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pelayanan dan pengesahan pendaftaran perjanjian kerja bersama pkb), pengesahan peraturan perusahaan pp), pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu pwt), pencatatan pertanian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja ipjp), perusahaan pembohongan pekerjaan dengan perusahaan pengguna dan mengeluarkan bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyuluhan peningkatan sumber daya manusia sdm) keselamatan dan kesehatan kerja (k3), melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemberdayaan organisasimelaksanakan penyusunan bahan pencatatan organisasi serikat pekerja serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartita, melaksanakan penyusunan bahan verifikasi keanggotaan serikat pekerja serikat buruh, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah ketenagakerjaan melalui lks tripartpahan dan jaminan sosialpahan dan jaminan sosialdm yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, penyiapan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, cc. penyiapan penyusunan bahan penetapan upah minimum kabupaten kota dan sektoral, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosialpahan dan jaminan sosial tenaga kerja, b.pahan dan jaminan sosial tenaga kerjabimbingan mengenai pengupahan, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyuluhan bimbingan kepesertaan bpjs ketenagakerjaan dan bpjs kesehatan, melaksanakan penyusunan bahan proses perundingan upah minimum kabupaten bekasi, melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi penetapan nilai upah minimum kabupaten bekasi, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perundingan upah minimum sektoral kabupaten bekasi, melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan verifikasi struktur skala upah perusahaansaian perselisihan hubungan industrelisihan hubungan industrlaksanaelisihan hubungan industrialelisihan hubungan industrial, melaksanakmengenailaksanakan penyusunan bahan peningkatan sumber daya manusia yang memahamiupaya pencegahan dan deteksi dini terhadap permasalahan ketenagakerjaan, melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja, mogok kerja dan penutupan perusahaan, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengaduan yang masuk, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi penanganan mogok kerja dan unjuk rasa, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi mediasi penyelesaianpemberian anjuran dan pemberian risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, melaksanakan penyusunan bahan pencatatan perselisihan hubungan industrial phi) dan pemutusan hubungan kerja phk)informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitaselenggaraan koordinasi pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja dalam (satu) daerah kabupaten, penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil, penyelenggaraan koordinasi pemberian konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, penyelenggaraan koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten, penyelenggaraan koordinasi pemantauan tingkat produktivitas.hi: sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi informasi pasar kerja, sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi peningkatan produktivitas, sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengukuran dan analisamenyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkaitnyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi danelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja dalam (satu) daerah kabupaten, menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan, pengolahan dan penganalisis data pencari kerja dan data lowongan kerja skala kabupaten, menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pemantauan dan evaluasimenyelenggarakan pengkajian bahan penyusunan penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian konsultasi produktivitas, pengukuran produktivitas dan pemantauan (surveillance) tingkat produktivitas tingkat kabupaten, menyelenggarakan pengkajian bahan penyusunan fasilitasi sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas, menyelenggarakan pengkajian bahan penyusunan fasilitasi alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuranyang melaksanakan fungsi informasi pasarformasi pasarlaksinformasi pasar kerjinformasi pasar kerjantauan dan evaluasi data informasi pasar kerja, melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan informasi pasar kerja, melaksanakan penyusunpenyusunan bahan evaluasi dan analisa penyelenggaraan pemberian dan pelayanan informasi pasar kerja, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasilaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan informasi pasar kerja, melaksanakan penyusunan bahan data lowongan kerja lokal, antar daerah dan antar negara, melaksanakan penyusunan bahan data pencari kerja lokal, antar daerah dan antar negara, melaksanakan penyusunan bahan pemantauan penyebaran informasi pasar kerja melalui media masa, leaflet, booklet dan papan pengumumingkatannik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas, pelaksanaan pemantauan peningkatan dan pengukuraningkataningkatan produktivitas, melaksanakkegiatan dan anggaran seksi peningkatan produktivitas, melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi alat, teknik, metode peningkatan, pengukuran produktivitas dan sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi promosi peningkatan produktivitas, melaksanakan penyusunan bahan pemantauan (surveillance) peningkatan produktivitas, melaksanakan penyusunan bahan pembelajaran, bimbingan dan pelatihan kepada sumber daya manusia konsultan produktivitas perusahaan kecil dalam rangka peningkatan produktivitas, melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan mengiventarisasi permasalahan lingkup peningkatan produktivitas serta mencapai alternatif pemecahannykuran dan analisakuran dan analisabidang pengukuran produktivitas, penyiapan data dan metode pengukuran produktivitas, pelaksanaan pemantauan tingkatkuran dan analisakuran dan analisa produktivitas:dan koordinasidan pembinaan sumber daya manusia bidang pengukuran dan analisa produktivitas bagi tenaga kerja perusahaan kecil dan menengah, melaksanakan penyusunan bahan data dan metode pengukuran produktivitas, melaksanakan penyusunan bahan pemantauan tingkat produktivitas, melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerjatihan kerja bidang pelatihlatihlatihan kerja mempunyai fungsi: penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi pbk),mberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan perusahaan. dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pelatihan kerjlatihan, sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan pelatihan, sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi sertifikasi kompetensi. bidang pelatihlatihlatihan kerja, menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dengan unit kerja terkait. bidang pelatihkoordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, menyelenggarakan pengkajinyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta, menyelenggarakan pengkajian bahan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta, menyelenggarakan pengkajian bahan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan perusahaan. bidang pelatihembagalembagaan pelatihan, pelaksanaan urusan kelembagaan pelatihan, cc. pembagian pelaksanaan tugas urusan kelembagkelembagaan dlembagaan dan pelatihaninformasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan, melaksanakan penyusunan bahan persiapan materi pelatihan kerja dan bahan fasilitasiusunan bahan pemantauan, evaluasilaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta, melaksanakan penyusunyusunan kebutuhan sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta, melaksanakan penyusunan bahan penentuan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemantauan dan evaluasi program pemasangan perusahaan, menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi fasilitasi pelayanan pencatatan mou pemasangan dan lembaga pelatihan kerja swasta, sub koordinator yang melaksanakan fungsi penyelenggarayelenggaraan pelatihan, melaksanakan urusan penyelenggaraan pelatihan, pembagian pelaksanaan tugas urusan penyelenggaraan pelatihan, melaksanakyelenggarayelenggaraan pelatihan: melaksanakan penyusunan bahanalisis kebutuhan pelatihan, melaksanakan penyusunan bahan program pelatihan, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi sarana dan prasarana, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi instruktur dan tenaga pelatihan, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis calon peserta pelatihan kerja, melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerjtenagakerjaan kabupaten bekasi. kepala dinas adalah kepala dinas ketenagakerjaan kabupaten bekasi. sekretariat adalah sekretariat pada dinas ketenagakerjaan kabupaten bekasi. bidang adalah bidang pada dinas tenaga kerja kabupaten bekasi. sub bagian adalah sub bagian pada sekretariat dinas ketenagakerjtenagakerjrencanakrumuskmantau dan melakukan evaluasi atas penyelenggaraan asesmen, menyusun bahan pelaporan pelaksanaan sertifikasi bagi peserta pelatihan dansertifikasi dan kompetenselaksanakan penyusunan bahlaksanakan penyusunan bahmemantau dan melakukan evaluasi atas penyelenggaraan asesmen, melaksanasanakan penyusunan bahan fasilitasimelaksanakan penyusunan bahpemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetenempatan tenaga kerja dan dan perluasan kesempatan kerja (l) bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatnempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatrencanaan operasionallolandalian, evaluasi dan pelaporhi: sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi penempatan tenaga kerja, sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi perlindungan pekerja migran indonesia, sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungnempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatmelaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait:laksanakan penyusunan bahan penyebarluasan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan, penempatan tenaga kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencakar) dan lowongan kerja, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi akl) dan antar kerja daerah akad), melaksanakan penyusunan bahan monitoring dan evaluasi penggunaan tka yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten bekasi,pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan tks dan lembaga sukarela serta tkm, melaksanakan penyusunan bahanrencana pemilihan dan penetapan daerah, kelompok sasaran perpindahan, penjajakan daerah calon penerima transmigrasi wilayah kabupaten, melaksanakan penyusunan bahan pelaksana, melaksanakan penyusunan bahan sumber daya manusia, sarana dan prasarana terkait penyebarluasan informasi syarat serta mekanisme bekerja luar negeri kepada masyarakat danmpatanmpatanempatan tenaga kerjempatan tenaga kerjanyediaan sumber daya manusia untuk jabatan fungsional pengantar kerja dan petugas antar kerja, melaksanakan penyusunan bahanpembinaan, bimbingan, sosialisasi dan penyuluhan tentang jabatan dan penempatan tenaga kerja kepada pemberi kerja, pencari kerja lokal, links dan bkk, melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasisanakan penyusunan bahan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta, melaksanakan penyusunan bahan monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kerja perusahaan pemberi kerja, links dan bkk, melaksanakan penyusunan bahanpembinaan, bimbingan, sosialisasi dan penyuluhan tentang penggunaan tenaga kerja asing tka), monitoring dan evaluasi penggunaan tka.kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan retribusi perpanjangan notifikasi pembayaran dkp tka yang lokasi kerjanya wilayah kabupaten bekkerja migran indonesipekerja migran indonesirlindungan pekerja migran indonesia, pelaksanaan urusan perlindungan pekerja migran indonesia, cc. pembagian pelaksanaan tugas urusan perlindungan pekerja migran indonesifungsi perlindungan pekerja migran indonesilindungan pekerja migran indonesia, melaksanakan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait:: melaksanakan penyusunan bahan penyiapan sumber daya manusia,nyusunan bahan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan cumi luar negeri, melaksanakan penyusunan bah, melaksanakan penyusunan ba, melaksanakan penyusunan bahanpembinaan, bimbingan, sosialisasi dan penyuluhan pemberdayaan pekerja migran indonesia purna, melaksanakan penyusunan bahan sumber daya manusia untuk pemberdayaan pekerja migran indonesia purna, dan melaksanakan penyusunan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan pekerja migran indonesi: dan atau: kegiatan kepada atasan, memberikan saran dan pertimbangan teknis kanrluasan kesempatan kerja dan transmigrmbangan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrsempatan kerja dan transmigrasi, pelaksanaan urusan kesempatan kerja dan transmigrasi, cc. pembagian pelaksanaan tugas uru, perluasan kesempatan kerja dan transmigraembangan, perluasan kesempatan kerja dan transmigraegiatan pengembangan, perluasan kesempatan kerja, melaksanakan penyusunan bahanpembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri dan tenaga kerja sukarela, melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi penyuluhan dan mendata calon transmigrasi, melaksanakan penyusunan bahanpendaftaran dan seleksi calon transmigrasi, melaksanakan penyusunan bahan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penampungan calon transmigrasi: melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemberangkatan penyerahan calon transmigrasi koordinat dengan instansi terkait, propinsi, kabupaten kot paragraf unit pelaksanadalam berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu,sekretaris, kepala bidang atausembilan paragraf kesepuluh:: atausekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala utd(l)tenagakerjaan kabupaten bekasi bagan struktur organisasi dinas ketenagakerjaan kabupaten bekasi kepala dinas sekretariat kan nnn any sub bagian sub bagian sub koordinator kepegawaian maan sang gos dana dan dana dan bidang hubungan bidang informasi bidang pelatihan bidang penempatan industrial dan pasar kerja dan kerja tenaga kerja dan jaminan sosial peningkatan perluasan tenaga kerja produktivitas kesempatan kerja f j atatetataatataa etatetetntataetntaa .a, kewenangan dinas dalam menyelenggarakan urusan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja sebagaimana dimaksud padakonsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, dan pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten. kewenangan dinas dalam menyelenggarakan urusan bidang penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada. kewenangan dinas dalam menyelenggarakan urusan bidang hubungan industrial sebagaimana dimaksud pada, pengkajian dan penyusunan kebijakan teknis dan regulasi bidang tenaga kerja, pelaksanaan tugas operasional bidang tenaga kerjkelompok jabatan fungsional, sub bagian keuangan, sub bagian umum dan kepegawaian. bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja membawakan kelompok jabatan fungsional, bidang informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas membawakan kelompok jabatan fungsional, bidang pelatihan kerja membawakan kelompok jabatan fungsional, bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerjadan pelatihan kerja.dinas ketenagakerja ketenagakerjaan, merumuskan dan menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas dinas ketenagakerjaan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai uraian tugas utama sebagai berikutpurworejobadan perencanaan pembangunan daerah kabupaten purworejo. sekretaris badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut sekretaris adalah sekretaris bappeda kabupaten purworejo. kepala bidang adalah kepala bidang pada bappedubbidang pengendali, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang penelitian, pengembangan, dan pengendalianappedapped masing masing. kepala bappeda menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja serta penjabaran tugas dan fungsi. kepala bappedaketua kelompok jabatan fungsional menyampaikan laporan kepada kepala bappeda dan berdasarkan laporan tersebut sekretaris menyusun dan menyampaikan laporan berkala kepala bappedppedak sesuai dengan aslinya dna bagian hukum (xx yoga ti, sh. mm. membina tingkat skip lampiran salinan peraturan bupati purworejo nomor tahun bagan organisasi tentang badan perencanaan pembangunan daerah tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten purworejo kabupaten purworejo kepala bappeda kelompok jabatan sekretariat fungsional tibidang ekonomi dan pengembangan pemerintahan dan perencanaan, penelitian, wilayah sosial budaya pengembangan dan pengendalian subbidang subbidang subbidang pemerintahan penelitian, pengembangan produksi dan analisis data subbidang subbidang subbidang kependudukan dan pengembangan dunia pemberdayaan penyusunan tak pendanaan usaha masyarakat subbidang subbidang subbidang kesejahteraan pengendalian, evaluasi dan infrastruktur dan rakyat pelaporan pengembangan wilayah one sea bupati purworejo, kerana uai dengan aslinya. ppt sera bagian hukum (ft peta! (et serban agus bastian s519r lokasi, six. ms. ura membina tingkat sp. bab kedudukan, tugas dan fungsi bappedappeda. bappeda mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan daerah,. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bappeda menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan pengendalian, penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerjacc. pembinaan dan pengendalian teknis bidang perencanaan pembangunan,monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas tugaskesekretariatan bappeda,appeda, terdiri atas: kepala bappeda, sekretariat, bidang ekonomi dan pengembangan wilayah, bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang perencanaan penelitian, pengembangan, dan pengendalian,appedalaksanpelaporan dan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasipokok dan fungsi. bab bidang ekonomi dan pengembangan wilayah bidang ekonomi dan pengembangan wilayah berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bappeda. bidang ekonomi dan pengembangan wilayah dipimpin oleh kepala bidang. bidang ekonomi dan pengembangan wilayekonomi dan pengembangan wilayah, yang meliputi produksi, pengembangan dunia usaha, infrastruktur dan pengembangan wilayah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bidang ekonomi dan pengembangan wilayperencanaan bidang produksi, penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalianperencanaan bidang pengembangan dunia usahainfrastruktur dan pengembangan wilayahekonomi dan pengembangan wilayah, membawakan: subbidang produksi, subbidang pengembangan dunia usaha, subbidang dan pengembangan wilayah. subbidang prodroduksi, yang meliputi bidang pertanian, pangan, kelautan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, dan pelaksanaan pengembangan agribisnis,pengembangan dunia usahgembangan dunia usaha, yang meliputi bidang industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanganan modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan, koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan perdagangan, serta pelaksanaaninfrastruktur dan pengembangan wilayinfrastruktur dan pengembangan wilayah, yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi informasi, statistik, persandian dan pelaksanaan pengembangan wilayah dan kawasan strategisbab bidang pemerintahan dan sosial budaya bidang pemerintahan dan sosial budaya berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bappedabidang pemerintahan dan sosial budaya, yang meliputi pemerintahan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyaterencanaan bidang pemerintahan,pendudukan dan pemberdayaan masyarakatsejahteraan rakyatbidang pemerintahan dan sosial budaya, membawakan: subbidang pemerintahan, subbidang kependudukan dan pemberdayaan masyarakat,unjang urusan pemerintahan, yang meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, keuangan daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, fungsi camat, pengawasan, kerja sama daerah dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan, sertapendudukan dan pemberdayapendudukan dan pemberdayaan masyarakat, yang meliputitentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengembangan kawasan perdesaan,sejahteraan rakyat, yang meliputi bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan, perpustakaanbab vii bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, dan pengendalian bidang perencanaan, penelitian, pengembangan dan pengendalian berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bappeda. bidang perencanaan, penelitian, pengembangan dan pengendalian dipimpin oleh kepala bidang. bidang perencanaan, penelitian, pengembangan dan pengendallitian pengembangan dan analisis data, penyusunan perencanaan daerah, serta penelitian, pengembangan, dan pengendallitian pengembangan dan analisis data, penyiapan perumusan kebijakan pengembangan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian bidang penyusunan perencanaevaluasi dan pelaporanperencanaan penelitian, pengembangan, dan pengendalian, membawakan: subbidang penelitian, pengembangan dan analisis data, subbidang penyusunan perencanaan daerah, subbidang pengendalian,encanaan, penelitian, pengembangan, dan pengendalian. subbidang penelitian, pengembangan dan analisis datnelitian dan pengembangan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, pengelolaan sistem informasi subbidang penyusunan perencanaerah dan keuangan |
ar. nh. red ida pan ann salinan bupati purworejo provinsi jawa tengahmelindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan pengguna arsip dalam pelayanan arsip dinamis, perlu diaturserta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhakurworejo. lemari besi untuk arsip dinamis dengan klasifikasi keamanan(cctv) dan kunci pengamanan ruangan. perangkat lunak (software) sebagaimana dimaksud pada meliputi: daftar arsip aktif, arsip inaktif, terjaga dan vital:dan:(tercantum dalam lampiransusu uvu we tidak memiliki dampak dinkes, bidang sdm, promosi yang menggangu kinerja |dan kemitraan kesehatan, pemerintah kabupaten seksi manajemen informasi, pijat biasa terbuka h' h' h' h'akupuntujamu dan herbalkes, sdm, promosi dan yang menggangu kinerja kemitraan kesehatan, seksi pemerintah kabupaten manajemen informasi,lembaga penyedia layanan kesehatan (termasuk polindes dan forum kesehatan desa)skesmas dan pemerintah kabupaten seksi upaya kesehatan dasar puskesmas kelilingblic safety center pemerintah kabupaten seksi upaya kesehatan dasar psc) biasa terbuka purworejo dan dan rujukan pemerintah pemerintah desa desa, kasi kesejahteraan susu uvu weposyandu biasa terbuka h' h' h' h' h'laboratorium pemerintah kabupaten pencegahan penyakit dan kesehatapotiknatorium kesehata50 agama kebijakan dan program tidak memiliki dampak setda, bagian kesejahteraan pemerintah dalam yang menggangu kinerja rakyat pemerintah desa, kasi pembinaan dan biasa terbuka pemerintah kabupaten pelayanan pengawasan bidang purworejo dan keagamaan pemerintah desa tidak memiliki dampak setda, bagian kesejahteraan bantuan dibidang yang menggangu kinerja rakyat pemerintah desa, kasi keagamaan bantuan biasa terbuka pemerintah kabupaten pelayanan guru ngaji) purworejo dan pemerintah desa slamsholat biasa terbuka pemerintah kabupaten pelayanan purworejo dan pemerintah desa wwwzakat, infak. shodagoh. 'uasumroh dan haji yang menggangu kinerja rakyat pemerintah desa, kasi petugas pendamping biasa terbuka pemerintah kabupaten pelayanan haji daerah purworejo dan pemerintah desa tidak memiliki dampak setda, bagian kesejahteraan rumah ibadah masjid yang menggangu kinerja rakyat pemerintah desa, kasi musholah dewan biasa terbuka pemerintah kabupaten pelayanan masjid indonesiren .,tinggi biasa terbuka pemerintah kabupaten pelayanan agamenengah, tsasar, pra sekolah,lembaga pendidikan yang menggangu kinerja rakyat pemerintah desa, kasi non formal tpo biasa terbuka pemerintah kabupaten pelayanan yan, purworejo dan pondok pesantren dll)ama pengajianwakaf biasa terbuka pemerintah kabupaten pelayanan purworejo dan pemerintah desa organisasi keagamaan tidak memiliki dampak setda, bagian kesejahteraan bukan politik majelis yang menggangu kinerja rakyat pemerintah desa, kasi ulama indonesia, biasa terbuka pemerintah kabupaten pelayanan dewan hisab rukyat purworejo dan dll) pemerintah desa kristen protein ooh ica terbuka pemerintah kabupaten pelayananegan asi mengatakan biasa terbuka h' h' h' pemerintah kabupaten pelayanan purworejo dan pemerintah desa os. .a, bisa terbuka pemerintah kabupaten pelayanan kapelrohaniawgerejanihindibadah, yang menggangu kinerja rakyat pemerintah desa, kasi ina ibadahhanmba agama biasa terbuka pemerintah kabupaten pelayanan indukin agama biasa terbuka pemerintah kabupaten pelayanan induk purworejo dan pemerintah desa ass .w.w.ibadah. candi yang menggangu kinerja rakyat pemerintah desa, kasi sia: ah, candi, iasa terbuka pemerintah kabupaten pelayanan ara dll) purworejo dan pemerintah desa tidak memiliki dampak setda, bagian kesejahteraan tokoh agama, yang menggangu kinerja rakyat pemerintah desa, kasbuah, agama biasa terbuka pemerintah kabupaten pelayanan udakmg cucbiasa terbuka h' h' pemerintah kabupaten pelayanan klentengindah kabupaten pelayanan rohaniawan biasa terbuka pemerintahnai angin biasa terbuka pemerintah kabupaten pelayanan purworejo dan pemerintah desa ae. rehabilitasi awgandfisikmentalrehabilitasi sosial tidak memiliki dampak dinas duk kappa, bidang yang menggangu kinerja rehabilitasi sosial, kasi gelandangan orang biasa terbuka pemerintah kabupaten rehabilitasi anak dan tuna terlantar, anak jalangemissusilanak nakalwismesejahteraan anak biasa terbuka pemerintah kabupaten rehabilitasi anak dan tuna dan keluarga purworejo dan sosial pemerintah desa, kasi pemerintah desa kesejahteraan kesejahteraan anak tidak memiliki dampak dinas duk kappa, bidang yang menggangu kinerja pipa, kasi pemenuhan hak pengarusutamaan hak biasa terbuka pemerintah kabupaten anak pemerintah desa, kasi hak anak pula) purworejo dan kesejahteraan pemerintah desa lai h3 hhanakrlindungan anak asuhkualitas hid yang menggangu kinerja pipa, kasi pemberdayaan pose itas hidup biasa terbuka pemerintah kabupaten perempuan pemerintah desa, perempuanbiasa terbuka pemerintah kabupaten perempuan dan perempumberdayaan ibu teladan biasa terbuka pemerintah kabupaten perempuan pemerintah desa,mberdayaan pengarusasamaan biasa terbuka pemerintah kabupaten perempuan pemerintah desa, enderasistensi ppk&ns, kasi perintisan dan pemerintah kabupaten kelembagaan kepahlawanan kepahlawanpahlawan meliputi yang menggangu kinerja asistensi ppk&ns, kasi penghargaan kepada pemerintah kabupaten kelembagaan kepahlawanan pahlawan, tunjangan biasa terbuka purworejo dan dan perintisan pemerintah kepada pahlawan dan pemerintah desa desa, kasi kesejahteraan jandanya. lai h3 hh tidak memiliki dampak dinas duk kappa, bidang perintis kemerdekaan yang menggangu kinerja asistensi ppk&ns, kasi meliputi pembinaan, pemerintah kabupaten kelembagaan kepahlawanan penghargaan dan biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan dan perintisan pemerintah tunjangan kepada pemerintah desa desa, kasi kesejahteraan perintis kemerdekaan. tidak memiliki dampak dinas duk kappa, bidang yang menggangu kinerja asisten ppk&ns, kasi pemerintah kabupaten kelembagaan kepahlawanan cacat veterkesejahteralanjut usiorban kekacauan, pemerintah kabupaten rehabilitasi korban bencana pengungsian, biasa terbuka h' h' h' purworejo dan alam dan bencana rehabilitasimasyarakat miskin: biasa terbuka pemerintah kabupaten bantuan dan jaminan raskin, blt dllsumbangan sosialtercantum dalam lampiran ditetapkan purworejo teu bagian hukum pada tanggal desember setia bupati purworejo, iyowati. sh. nm. ttd membina tingkat sp, 1xmi03korban bencana biasa terbuka h' h' h'jaminan sosial biasa terbukapencarian dana untuk yang menggangu kinerja rehabilitasi sosial, kasi sumbangan pemerintah kabupaten rehabilitasi korban bencana penyelenggaraan biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan alam dan bencana undian, ketangkasan, pemerintah desa sosial pemerintah desa, kasi bazaar, dsbpanti asuhanbimbingmasyarakat suku yang menggangu kinerja asistensi ppk&ns, kasi terasing meliputi pemerintah kabupaten pembinaan dan bimbingan pendidikan, biasa terbuka purworejo dan pemberdayaan potensi kesehatan,pemukiman, pemerintah desa kesejahteraan pembinaan komunitas sosial pemerintah desa, kasi adat terpencilsusu uvu makam tidak memiliki dampak dinas duk kappa, bidang yang menggangu kinerja asistensi ppk&ns, kasi umahlawanhusus, keluarga, rajarematorikependudukan dan aka tidak memiliki dampak disdukcapil, bidang kebijakan dan program yang menggangu kinerja adminduk pemerintah desa, pemerintah untuk biasa terbuka pemerintah kabupaten kasi pemerintahan kependudukan purworejo dan pemerintah desa gaon emmmmramaa identitas penduduk memiliki dampak yang disdukcapil, bidang dapat mengganggu pelayanan pendaftaran biodatidentitas anak rahasia (kartu tanda pendudukkeluargperpindahan penduduk dalam wilayah indonesiadalam wilayah rahasia kabupaten purworejo datang penduduk pemerintah indonesiatinggal sementaraperpindahan penduduk antar negara memiliki dampak yang disdukcapi bidang dapat mengganggu pelayanan pendaftaran penduduk indonesia kinerja pemerintah penduduk, seksi pindah luar negerrang asing tinggal kinerja pemerintah penduduk, seksi pindah orang asin nggorang asing tinggal kinerja pemerintah penduduk, seksi pindah betapa "neendaftaran pengungsi rahasia kinerja pemerintah penduduk, seksi pendataan dan penduduk rentan kabupaten purworejo penduduk pemerintah desa, dan pemerintah desa kasi pemerintahan pencatatan sipil poo hehkelahiran dan seksi kelahiran kematian rahasia kabupaten purworejo perubahan status anak, dan pemerintah desa kewarganegaraan dan kematian pemerintah desa, kasi pemerintahan memiliki dampak yang disdukcapil, bidang pelayanan dapat mengganggu pencatatan sipil, seksi kelahiran rahasia kinerja pemerintah kelahiran pemerintah desa, kabupaten purworejo kasi pemerintahan dan pemerintah deskematigaon mmm memislampengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan aktmengakuan anakgesahan anak kbrubahan aktasusu uvu le memiliki dampak yang disdukcapil kb, bidang dapat mengganggu pelayanan pencatatan sipil kinerja pemerintah seksi kelahiran dan seksi pembatalan akta rahasia h' h' h' kabupaten purworejo perkawinan dan pemerintah desa perceracatatan perubahan kinerja pemerintah seksi perubahan status anak, status perkawindataurworejo dan dan pemanfaatan data, seksi teknologi informasi biasa terbuka h' h' h' pemerintah desa sistem informasi administrasi kependudukanengolahan data purworejo dan dan pemanfaatan data, seksi duduk biasa terbuka h' h' h' h' pemerintah desa pengolahan dan penyajian pendudukan datakerjasama pemanfaatan data dan biasa terbuka h' purworejo dan dan pemanfaatan data, seksi inovasi pemerintah desa kerjasama dan inovasi pelayanan pemerintah desa, kasi pemerintahan perkembangan color oo|o swm ras .mhurworejo dan perempuan dan perlindungan pengarahan kuantitas terbuka pemerintah desa anak, bidang tanduk ks, penduduk seksi pemetaan dan pengendalian pendudukbiasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa anak, bidang tanduk ks, kuantitasrlindungan dan purworejo dan perempuan dan perlindungan pemberdayaan biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa anak, bidang tanduk ks,wawasan biasa terbuka pemerintah desa anak, bidang tanduk ks, kependudukan seksi pemetaan dan pengendalian penduduk pemerintah desa, kasi pemerintahan jen ta" aaaaaa ama pemakammmaat yoh daerah transmigrasi tidak memiliki dampak dinperinaker, bidang tenaga informasi potensi yang menggangu kinerja kerja dan transmigrasi, seksi penempatwwwasyarakatan biasa terbuka pemerintah kabupaten transmigrasi pemerintah sosialisasiran serta pemerintah yang menggangu kinerja kerja dan transmigrasi, seksi dan instansi terkait pemerintah kabupaten transmigrasi pemerintah serta media massa biasa terbuka h' h' h' purworejo dan desa, kasi pemerintahan dalam penyampaian pemerintah desa informasi transmigrasi bimbingan dan tidak memiliki dampak dinperinaker, bidang tenaga penyuluhan yang menggangu kinerja kerja dan transmigrasi, seksi |transmigrasi bagi biasa terbuka pemerintah kabupaten transmigrasi pemerintah masyarakat daerah purworejo dan desa, kasi pemerintahan asalrjasama urusbiajaja emanasi lol transmigrasi tidak memiliki dampak dinperinaker, bidang tenaga penggunaan tanah yang menggangu kinerja kerja dan transmigrasi, seksi pemukimngembangan, yang menggangu kinerja kerja dan transmigrasi, seksi struktur wilayah dan biasa terbuka pemerintah kabupaten transmigrasi pemerintah analisis data wilayah purworejo dan desa, kasi pemerintahan transmigrasi pemerintah desa tata ruang satuan tidak memiliki dampak dinperinaker, bidang tenaga kawasan yang menggangu kinerja kerja dan transmigrasi, seksi pengembangan, stud pemerintah kabupaten transmigrasi pemerintah belanja dampak biasa terbuka purworejo dan desa, pemerintahan lingkungan pemerintah desa transmigrasi susu uvu le tidak memiliki dampak dinperinaker, bidang tenaga teknis ruang satuan yang menggangu kinerja kerja dan transmigrasi, seksi pemukiman dan lokasi biasa terbuka pemerintah kabupaten transmigrasi pemerintah peta informasi purworejo dan desa, kasi pemerintahan pemukiman pemerintah desa standarisasi dan tidak memiliki dampak dinperinaker, bidang tenaga spesifikasi teknis yang menggangu kinerja kerja dan transmigrasi, seksi rumah transmigran, pemerintah kabupaten transmigrasi pemerintah terbuka fasilitas umum social iasa terbuka purworejo dan desa, kasi pemerintahan dan jaringan pemerintah desa transportasi tanah pemukiman,ngadaan areal tanah dan pembebasannya pemerintah kabupaten transmigrasi pemerintah biasa terbuka h' h' h' h' purworejo dan desa, kasi pemerintahan identifikasi,pengukuran indah dan pembuatan batas eferin esa areal tanah tidak memiliki dampak dinperinaker, bidang tenaga penyelesaian masalah yang menggangu kinerja kerja dan transmigrasi, seksi tanah dilokasiata ruang pemukiman imbinaan dan yang menggangu kinerja kerja dan transmigrasi, seksi pengendalian saranasi pemerintah desa tidak memiliki dampak dinperinaker, bidang tenaga pengerahan, yang menggangu kinerja kerja dan transmigrasi, seksi pemindahan dan biasa terbuka pemerintah kabupaten transmigrasi pemerintah penempatan purworejo dan desa, kasi pemerintahan pemerintah desa keluarga berencana (meliputi kebijakan dan program kb) lai k33 hhlayanan purworejo dan pemberdayaan perempuan pemerintah desa dan perlindungan anak, (termasuk pos kb, alat biasa terbuka h' h' h' h' h' bidang keluarga berencana, kontrasepsi, mobil unit keliling, dll) seksi pelayanan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsiurworejo dan pemberdayaan perempuan pembinaan dan pemerintah desa dan perlindungan anak, a76. penyuluhan biasa terbuka bidang keluarga termasuk penyuluh berencana, seksi lapangan (pkb)ngembangan kader purworejo dan pemberdayaan perempuan pemerintah desa dan perlindungan anak, keluarga berencana bid kel dan menggerakan biasa terbuka h' h' h' h' h' bidang warga mas berencana, seksi organisasi pend kemasyarakatanmbinaan dan purworejo dan pemberdayaan perempuan penyuluhan melalui pemerintah desa dan perlindungan anak, kelompok kader biasa terbuka h' h' h' h' h' bidang keluarga kb kbd dan berencana, seksi advokasi, institusi masyarakat komunikasi, informasi dan edukasi kie) pemerintah desa, kasi kesejahteraan media ass toonomor kode jenis arsip klasifikasi penentu pelaksana pengawas penegak dasar pertimbangan unit pengolah kebijakan kebijakan internal eksternal publik hukum has hh angga awal lambang | loo hk.garuda biasa terbukaendera kebangsaanbiasa terbuka pemerintah desa opd sub bagian administrasi umum inspektorat sub bagian umum rsud pemerintah desa, kaur tata usaha dan umum lai h3 hh kebijakan dan program pemerintah dalam bidang media massa tidak memiliki dampak setda, bagian yang menggangu kinerja humas pemerintah desa, media cetakedia elektronik biasa terbuka pemerintah kabupaten kaur tata usaha dan umum purworejo dan pemerintah desa kewartawanan besa tidak memiliki dampak setda, bagian yang menggangu kinerja humas pemerintah desa, pembentukan biasa terbuka pemerintah kabupaten kaur tata usaha dan umum organisasi profesiasus kasus biasa terbuka pemerintah kabupaten kaur tata usaha dan umum kewartawanalahgunaan biasa terbuka pemerintah kabupaten kaur tata usaha dan umum profesi purworejo dan pemerintah desa tidak memiliki dampak setda, bagian bantuan kepada dari yang menggangu kinerja humas pemerintah desa, organisasi profesi biasa terbuka pemerintah kabupaten kaur tata usaha dan umumusyawarah wartawan sasa terbuka pemerintah kabupaten kaur tata usaha dan umum indonesiapendidikan jurnalistik esa terbuka pemerintah kabupaten kaur tata usaha dan umum khususemu pers konferensi ica terbuka pemerintah kabupaten kaur tata usaha dan umum persrs tourunjungan wartawan biasa terbuka pemerintah kabupaten kaur tata usaha dan umum asinguluhanpembinaan bidang informasi dan komunikasi tidak memiliki dampak setda, bagian yang menggangu kinerja humas pemerintah desa, training fotografiraining berita biasa terbuka pemerintah kabupaten kaur tata usaha dan umum jurnalistik purworejo dan pemerintah desa tidak memiliki dampak setda, bagian bimbingan teknis yang menggangu kinerja humas pemerintah desa,akordtidak memiliki dampak setda, bagian humas yang menggangu kinerja pemerintah desa, kaur tata rekor pengendalian biasa terbuka pemerintah kabupaten usaha dan umum kegiatan purworejo dan pemerintah desa hubungan antar loo nom pemerintah tidak memiliki dampak setda, bagian pan yang menggangu kinerja humas pemerintah desa, wahanlembaglembaga pemerintah ole tidak memiliki dampak setda, bagian yang menggangu kinerja humas pemerintah desa, pertemuan bakohumas biasa terbuka pemerintah kabupaten kaur tata usaha dan umum dan kehumasgelolaan informasi biasa terbuka pemerintah kabupaten kaur tata usaha dan umum dan dokumentasi pid) purworejo dan pemerintah desa tidak memiliki dampak setda, bagian sistem naskah yang menggangu kinerja humas pemerintah desa, sosialisasi kegiatan biasa terbuka pemerintah kabupaten kaur tata usaha dan umum gubernur purworejo dan pemerintah desa ss9 perekonomian tidak memiliki dampak setda, bagian perekonomian yang menggangu kinerja pemerintah desa, kasi dewan stabilisasi biasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa susu u lepsandang biasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa perdagangan sl1 promosiperdagangan kk. tidak memiliki dampak din cukup, bidang yang menggangu kinerja perdagangan dan pengelolaan pekan rayaamerlomba lomba (lomba yang menggangu kinerja perdagangan dan pengelolaan desain, busana, biasa terbuka pemerintah kabupaten pasar, seksi perdagangan kerajinan) purworejo dan pemerintah desa, kasi pemerintah desa kesejahteraan anna mem .nff,pemasaran lokal bbiasa terbuka purworejo dan pasar pemerintah desa, kasi pemerintah desa kesejahteraan wwwterbuka kemetrologian pemerintah kabupaten pasar, seksi pengelolaan terbuka (termasuk tera) iasa terbuka purworejo dan pasar pemerintah desa, kasi pemerintah desa kesejahteraan operasikan umkm bina usaha koperasi kk. tidak memiliki dampak din cukup, bidang koperasi, yang menggangu kinerja seksi kelembagaan permodalan koperasdistribusi dan jasa biasa terbuka pemerintah kabupaten pemerintah desa, kasi koperbina lembaga koperasi|usaha mikro kecil dan menengah umkm) tidak memiliki dampak din cukup, bidang koperasi, yang menggangu kinerja seksi pembiayaan dan pembinaan umkmkoperasi, yang menggangu kinerja seksi pembiayaan dan pengawasan usahapertanian (meliputi: kebijakan dan program bidang pertanian) www ss3 tanamanpangan |ssa produksi tidak memiliki dampak din ppp, bidang tanaman yang menggangu kinerja pangan pemerintah desa, padiyang menggangu kinerja pangan pemerintah desa, palawijhortikultura (sayuran, yang menggangu kinerja pangan pemerintah desa, buah buahan, biasa terbuka pemerintah kabupaten (kasi kesejahteraan tanaman hias) purworejo dan pemerintah desa rehabilitasi lahan pertanian termasuk lahan kritis) tidak memiliki dampak din ppp, bidang tanaman perlindungan tanaman yang menggangu kinerja pangan dan hortikultura, (termasuk pemerintah kabupaten seksi pengembangan lahan pengendalian hama biasa terbuka purworejo dan dan perlindungan tanaman dan penyakit tanaman pemerintah desa pangan dan hortikultura pangan) pemerintah desa, kasi kesejahteraan perikanan dan tidak memiliki dampak din ppp, bidang kelautan yang menggangu kinerja (dan perikanan, seksi usaha produksi perikanan biasa terbuka h' h' h' h' h'standarisasi mutu yang menggangu kinerja (dan perikanan, seksi usaha hasil perikanan biasa terbukaperikanan budidaya: biasa terbuka pemerintah kabupaten perikanan budidaya bib, cubic ppp, bidang kelautan yang menggangu kinerja (dan perikanan, seksi sertifikasi kesehatan biasa terbuka pemerintah kabupaten perikanan budidaya ikan purworejo dan pemerintah desa, kasi pemerintah desa kesejahteraan doo yoh dan penyakit tidak memiliki dampak din ppp, bidang kelautan yang menggangu kinerja (dan perikanan, seksi penyakithamaobat obatan termasuk biasa terbuka pemerintah kabupaten perikanan budidaya sertifikasinkonservasi dan suaka yang menggangu kinerja (dan perikanan, seksi laut termasuk biasa terbuka pemerintah kabupaten perikanan tangkap mangrove) purworejo dan pemerintah desa, kasi pemerintah desa kesejahteraan amat lo o|ooo|o prosa aa. tidak memiliki dampak din ppp, yang menggangu kinerja bidang peternakan, seksi pemerintah kabupaten pengembangan produksi dan pembibitan biasa terbuka purworejo dan bina usaha pemerintah pemerintah desa desa, kasi kesejahteraan tidak memiliki dampak din ppp, penyebaran dan yang menggangu kinerja bidang peternakan, seksi pemerintah kabupaten pengembangan produksi dan pengembangan biasa terbuka peternakan purworejo dan bina usaha pemerintah pemerintah desa desa, kasi kesejahteraan kesehatan hewan www tidak memiliki dampak din ppp, pengamatan dan yang menggangu kinerja bidang peternakan, seksi penyidikan penyakitpencegahan dan yang menggangu kinerja bidang peternakan, seksi pemberantasan biasa terbuka pemerintah kabupaten |kesehatan hewan penyakitobat obat hewan biasa terbuka pemerintah kabupaten (elayanan kesehatankesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan tidak memiliki dampak din ppp, yang menggangu kinerja bidang peternakan, seksi zoonosis dan biasa terbuka pemerintah kabupaten kesehatan hewan kesejahterahygiene dan sanitasroduk hewanjaa sang agama o o| kesehatan hewan susu uvu leasal biasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraanproduk biasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan bahan asalyu yan sampel biasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan penyakit purworejo dan pemerintah desa inseminasi buatan kh tidak memiliki dampak din ppp, bidang peternakan, yang menggangu kinerja seksi pengembangan produksi produksi distribusi dan biasa terbuka pemerintah kabupaten dan bina usaha pemerintah pemasaran purworejo dan desa, kasi kesejahteraan pemerintah desa tidak memiliki dampak din ppp, bidang peternakan, pemeliharaan ternak yang menggangu kinerja seksi pengembangan produksi dan pelayanan biasa terbuka pemerintah kabupaten dan bina usaha pemerintah reproduksi purworejo dan desa, kasi kesejahteraan pemerintah desa perkebunan produksi hkreh biasa terbuka purworejo dan pemerintah desa, kasi pemerintah desa kesejahteraanmbakabcengkehkelapa kopra kelapa pemerintah kabupaten |dan bina usaha perkebunan sawikaojenis tanaman yang pemerintah kabupaten |dan bina usaha perkebunan lain biasa terbuka purworejo dan pemerintah desa, kasi pemerintah desa kesejahteraan susu uvuabupatekhusus untuk non pns)ntangatyalancanahamayakit tanamgolahan lahan biasa terbuka purworejo dan pemerintah desa, kasi pemerintah desa kesejahteraan ketahanan pangan oohetersediaan dan biasa terbuka pemerintah kabupaten (kerawanan pangan kerawanonsumsi biasa terbuka pemerintah kabupaten (kerawanan pangan keanekaragamyang menggangu kinerja seksi distribusi dan cadangan pengendalian distribusi biasa terbuka pemerintah kabupaten (pangan pemerintah desa, dan cadangan pangan purworejo dan kasi kesejahteraan pemerintah desa tidak memiliki dampak dinperinaker, bidang yang menggangu kinerja perindustrian pemerintah perindustrian biasa terbuka h' h' h' h' pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa perhubungan oa1 perhubungan darat aan sungai, danau susu uv le tidak memiliki dampak dinas perhubungan, bidang yang menggangu kinerja lalu lintas, seksi keamanan lalu lintas, pemerintah kabupaten menenjemen rekayasa lalu pemasangan biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan lintas dan perlengkapan perlengkapan jalan pemerintah desa jalan pemerintah desa, kasi kesejahteraan tidak memiliki dampak dinas perhubungan, bidang penyuluhan dan yang menggangu kinerja lalu lintas, seksi evaluasi ketertiban dan pemerintah kabupaten menenjemen rekayasa lalu keselamatan biasa terbuka purworejo dan lintas dan perlengkapan transportasi pemerintah desa jalan pemerintah desa, kasi kesejahteraan pengujian kendaraan tidak memiliki dampak dinas perhubungan, bidang yang menggangu kinerja pengujian kendaraan uji kelayakan pemerintah kabupaten bermotor, seksi pengujian kendari bermotor biasa terbuka purworejo dan kendaraan beatpengujian kendaraan pemerintah kabupaten bermotor, seksi perbengkelan pembinaan biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan sarana dan prasaranaangkutan jalan raya biasa terbuka pemerintah kabupaten angkutan orang dan barangperizinan (izin trayek, yang menggangu kinerja angkutan dan terminal, seksi izin usaha angkutan, biasa terbuka pemerintah kabupaten angkutan orang dan barang izin prinsip)terminal biasa terbuka pemerintah kabupaten pengelolaan terminalupt yang menggangu kinerja pengelolaan parkir pengelolaan parkir biasa terbuka pemerintah kabupaten pemerintah desa, kasi purworejo dan kesejahteraan www . esa susu uvu tidak memiliki dampak setda, bagian umum yang menggangu kinerja pemerintah desa, kasi jasa pos jasa pos biasa terbuka h' h' h' h' h' deni lintah kabupaten kesejahteraan elektronik)jasa giro biasa terbuka h' h' h'benda pos perangko biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah kabupaten kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa (in aan informasi pelayanan publik tidak memiliki dampak diskominfo, bidang yang menggangu kinerja komunikasi, informasi dan standar pelayanan pemerintah kabupaten persandian, seksi pelayanan termasuk standar biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan dan pengolahan infomasi operasional prosedur)inovasi pelayanan biasa terbuka h' h' h' h' h'pengaduan pelayanansurvei kepuasan pemerintah kabupaten persandian, seksi pelayanan masyarakatwww memiliki dampak yang diskominfo, bidang dapat mengganggu komunikasi, informasi dan kinerja pemerintah persandian, seksi persandian, persandian rahasia kabupaten purworejo telekomunikasi, dan dan pemerintah desa diseminasi informasi pemerintah desa, kasi kesejahteraan tidak memiliki dampak diskominfo, bidang statistik yang menggangu kinerja (dan teknologi informatika pemerintah kabupaten seksi statistik dan biasa terbuka purworejo dan pengelolaan data pemerintah pemerintah desa desa, kasi kesejahteraan pem yo) rekreasi usaha pariwisata ko. tidak memiliki dampak disparbud, bidang yang menggangu kinerja pengembangan kapasitas dan pemerintah kabupaten promosi pariwisata, seksi purworejo dan pembinaan dan usaha jasa pariwisata biasa terbuka h' h' h' h' pemerintah desa pengembangan kelembagaan dan pengembangan jasa pemerintah desa, kasi kesejahteraan wisatawwisatawan nusantmancanegromosi dan informasi isa terbuka pemerintah kabupaten pariwisata, seksi promosi dan pariwisata purworejo dan kerjasama pemerintah desa, pemerintah desa kasi kesejahteraan susu uvu we tidak memiliki dampak disparbud, bidang yang menggangu kinerja pengembangan destinasi dalamluarenagakera kh penempatan hk. tidak memiliki dampak dinperinaker, bidang tenaga data permintaannaga kerja wanita biasa terbukarekrutmen dan seleksi pemerintah kabupaten penempatan dan perluasan calon tenaga kerja biasa terbuka h'berangkatan pemerintah kabupaten penempatan dan perluasan tenaga kerja biasa terbuka purworejo dan tenaga kerja pemerintah pemerintah desa desa, kasi pelayanan jam pamantenaga pemerintah kabupaten penempatan dan perluasan kerja indonesia karena biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan tenaga kerja pemerintah kontraknya habisulangan tenaga pemerintah kabupaten penempatan dan perluasan kerja indonesia biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan tenaga kerja pemerintah berhadapan hukumrkena kasus pidana biasa terbuka purworejo dan tenagapengembangan yang menggangu kinerja kerja dan transmigrasi, seksi kesempatan pemerintah kabupaten penempatan dan perluasan berusaha perluasansepakatan kerja pemerintah kabupaten penempatan dan perluasan bersama kkb) biasa terbuka purworejo dan tenaga kerja pemerintah pemerintah desa desa, kasi pelayanan pemakan tenagaizin pendirian lembaga pemerintah kabupaten penempatan dan perluasan penyaluran tenagaan yang menggangu kinerja kerja dan transmigrasi, seksi data evaluasi kinerja pemerintah kabupaten penempatan dan perluasan penyalur jasa tenaga biasa terbuka h' h' h' h' h'ncabutan izin yang menggangu kinerja kerja dan transmigrasi, seksi penyalur jasa tenaga pemerintah kabupaten penempatan dan perluasan kerja putri, bkk, biasa terbuka purworejo dan tenaga kerja pemerintah bks) pemerintah desa desa, kasi pelayanan bpn na. .bipartita biasa terbukatripartiterikat pekerja pemerintah kabupaten hubungan industrial dan organisasirselisihan hubungan pemerintah kabupaten hubungan industrial dan industrialsyarat kerja biasa terbuka purworejo dan syarat kerja pemerintah pemerintah desa desa, kasi pelayanan assad"nama tidak memiliki dampak dinperinaker, bidang tenaga kegiatan dan hasil yang menggangu kinerja kerja dan transmigrasi,, seksi sidang dewan pemerintah kabupaten hubungan industrial dan penelitian pengupahan biasa terbuka purworejo dan syarat kerja pemerintah daerah nasional pemerintah desa desa, kasi pelayanan tidak memiliki dampak dinperinaker, bidang tenaga permohonan penangguhan yang menggangu kinerja kerja dan transmigrasi,, seksi pelaksanaan pemerintah kabupaten hubungan industrial dan pembayaran upah biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan syarat kerja pemerintah minimum kabupaten pemerintah desa desa, kasi pelayanan kota dan provinsi latihan kerja tidak memiliki dampak dinperinaker, upt balai yang menggangu kinerja latihan kerja pemerintah pendidikan pekerja biasa terbuka h' h' pemerintah kabupaten desa, kasi pelayanan purworejo dan pemerintah desa susu uvu le tidak memiliki dampak dinperinaker, upt balai yang menggangu kinerja latihan kerja pemerintah kerjasama pelatihan biasa terbuka h' h' h' h' h' deni lintah kabupaten desa, kasi pelayanan tenaga kerja purworejo dselisikeselamatan kerja tidak memiliki dampak dinperinaker, bidang tenaga (termasuk pertolongantama pada biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan syarat kerja pemerintah kecelakaan kerja dan . pemerintah desa desa, kasi pelayanan perijinan terkait keselamatan kerja)ngaduan pemutusan pemerintah kabupaten hubungan industrial dan hubungan kerja biasa terbuka h' h' purworejo dan syarat kerja pemerintah sepiha aan hubunganbantuan hukum bagi yang menggangu kinerja kerja dan transmigrasi,, seksi pekerja vans pemerintah kabupaten hubungan industrial dan pemutusan hubungan biasa terbuka purworejo dan syaratrhitungan masxja bagi pek arya yang biasa terbuka purworejo dan syarat kerja pemerintah hubungan kerja pemerintah desa desa, kasi pelayanan lai h3 tidak memiliki dampak dinperinaker, bidang tenaga pemberian uang yang menggangu kinerja kerja dan transmigrasi,, seksi pesangon bagi pekerja pemerintah kabupaten hubungan industrial dan yang pemutusan biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan syarat kerja pemerintah hubunganbantuan kredit pemerintah kabupaten hubungan industrial dan bantuan modal kerja biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan syarat kerja pemerintah bagi tenagaumaikutsertaan pekerja pemerintah kabupaten hubungan industrial dan dalam program biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan syarat kerja pemerintah jamsosteoperasiarana transportasi pemerintah kabupaten hubungan industrial danpustakatempat ibadahraga pekerja olahwarga pemerintah kabupaten penempatan dan perluasan negara asing biasa terbuka purworejo dan tenaga kerja asing pendatang pemerintah desa pemerintah desa, kasi pelayanan aan dan perizinan penanaman modaldalam negeri mdnasing pmasaham termasuk yang menggangu kinerja penanaman modal bidang investasi saham biasa terbuka pemerintah kabupaten data sistem infomasi dan daerah) purworejo dan pengaduan pemerintah desa, pemerintah desa kasi kesejahteraan perizinanarasnya purna pemerintah desa opd sub bagian administrasi biasa terbuka h' h' h' h' h' umum, kepegawaian dan rya nugrahahargaan lainnya pemerintah desa opd sub bagian administrasi kalpataru, upakarti, biasa terbuka h' h' h' h' umum, kepegawaian dan adipura dsb) keuangan inspektorat bagian sekretariat rsud pemerintah desa, kaur tata usaha dan umum hari raya besar 'nasional agustus, purworejo dan umum opd sub bagian hari raya pahlawan, pemerintah desa administrasi umum, hari lahirnya pancasila biasa terbuka kepegawaian dan keuangan dll)rluasan purworejo dan pengawasan dan penanaman modallain prinsip perubahrluasan purworejo dan pengawasan dperubah sana perubahan biasa terbukaizin mendirikan tidak memiliki dampak din laptop bidang bangunan, kecuali izin yang menggangu kinerja perizinan, aksi layanan pemerintah kabupaten perizinan seksi mendirikan bangunan purworejo dan pengawasan dan untuk bangunan pemerintah desa pengendalian perizinan rumah tinggal yang bidang data sistem infomasi tidak bertingkat (bukan biasa terbuka dan pengaduan pemerintah kompleks desa, kasi kesejahteraan perumahan)dengan luas sampai dengan 100m? (seratus meter persegijasa purworejo dan pengawasan dan biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan konstruksi ijukambungan purworejo dan pengawasan dan jalan dengan jalan biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan umumakaian tanah pemerintah kabupaten perizinan seksi pengairan, dengan luas purworejo dan pengawasan dan biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan sampai dengan 1000m bid data sistem inf. bidang sistem infomasi (seribu meter persegiubahan penggunaan tanah purworejo dan pengawasan dan biasa terbuka h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan pertanian non pertaniindustriindustrikawasan purworejo dan pengawasan dan industri biasa terbuka h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan industri ukawasan industri biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan ipnlembaga biasa terbuka pemerintah desa pengendalian perizinan pelatihan kerja lprpanjangan izin purworejo dan pengawasan dan mempekerjakan tenaga| biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan kerja asing itsi purworejo dan pengawasan dan zin usaha perdaganganbiasa terbuka pemerintah desa pengendalian perizinan perusahaan tding daftar gudangelolaan purworejo dan pengawasan dan pasar tradisional biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan iup2usaha pusat pemerintah kabupaten perizinan seksi perbelanjaan supp) purworejo dan pengawasan dan untuk pertokoan, mall, biasa terbuka h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan plasa, dan pusat bidang data sistem infomasi perdagangan dan pengaduan pemerintah desa, kasi kesejahteraan susu eee tidak memiliki dampak din ptsp, bidang izin usaha toko yang menggangu kinerja perizinan, seksi pelayanan modern utm) untuk pemerintah kabupaten perizinan seksi minimarket, purworejo dan pengawasan dan supermarket, biasa terbuka h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan departemen store, bidang data sistem infomasi hypermarket dan dan pengaduan pemerintah permulaansimpan pinjam biasa terbuka h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan kopergilingan padi, purworejo dan pengawasan dan fuller, dan penokohan biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan ller, berpengusahaan biasa terbuka pemerintah desa pengendalian perizinan sarang burung walmedikparamedisjagal hewrumah biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan pemotongan hewrumah purworejo dan pengawasan dan biasa terbuka h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan pemotongan unggganggulingkungmbuangan air purworejo dan pengawasan dan limbah media biasa terbuka h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan lingkungngumpulan pemerintah kabupaten perizinan seksi sementara limbah purworejo dan pengawasan dan bahan berbahaya dan biasa terbuka h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan beracun b3rlindungan dan pemerintah kabupaten perizinan seksi pengelolaan purworejo dan pengawasan dan lingkungan hidup biasa terbuka pemerintah desa pengendalian perizinan plhusaha biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan pariwisata tiup):mbawa benda purworejo dan pengawasan dan cagar budaya luar biasa terbuka h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan daeriset, survei, pemerintah kabupaten perizinan seksi penelitian, atau purworejo dan pengawasan dan praktek kerja biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan lapangan pkl) untuk bidang data sistem infomasi mahasiswa dan pengaduan pemerintah desa, kasi kesejahteraan tidak memiliki dampak din ptsp, bidang izin riset, survei, atau yang menggangu kinerja perizinan, seksi pelayanan ag. pemerintah kabupaten perizinan seksi penelitian untuk lembaga swadaya purworejo dan pengawasan dan masyarakat lsm), biasa terbuka pemerintah desa pengendalian perizinan badan atau perorangan bidang data sistem infomasi dari dalam luar negerpurworejo dan pengawasan dan berkontraksi biasa terbuka h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan rekonstruknon purworejo dan pengawasan dan kontruksi dan biasa terbuka h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan insidentilwarung internet biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan game nmenara purworejo dan pengawasan dan teluk kasi biasa terbuka h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan telekomunikoperasional panti biasa terbukagumpulan purworejo dan pengawasan dan sumbangan biasa terbuka h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan uang barangngawasan izin penggunaan purworejo dan dan pengendalian perizinan biasa terbuka h' h' pemerintah desa bidang data sistem infomasi sarana umum dan pengaduan pemerintah desa, kasi kesejahteraanhari raya keagamaanhari ulang tahun hari purworejo dan umum opd sub bagian jadi pemerintah desa administrasi umum, provinsi kabupaten biasa terbuka kepegawaian dan keuangan dil) inspektorat bagian sekretariat rsud pemerintah desa, kaur tata usaha dan umum ucapan bebe kohterima kasiselamatpenggunaan arsip pemerintah kabupaten perizinan seksi yang bersifat tertutup purworejo dan pengawasan dan yang disimpan biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan lembaga kearsipan bidang data sistem infomasi daerahrayek angkutan biasa terbuka h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan (angkutan perdesaanangkutan biasa terbukabongkar muatsmppurworejo dan pengawasan dan biasa terbuka h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan sarana olah ragerintah kabupaten perizinan seksi pemakaian pengguna purworejo dan pengawasan dan gelanggang olah biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan raga stadion w.r. bidang data sistem infomasi soepratman dan pengaduan pemerintah desa, kasi kesejahteraan tidak memiliki dampak din ptsp, bidang izin operasional yang menggangu kinerja perizinan, seksi pelayanan pendirian satuan pemerintah kabupaten perizinan seksi pendidikan nonformal purworejo dan pengawasan dan pusat kegiatan belajar pemerintah desa pengendalian perizinan masyarakat, lembaga biasa terbuka bidang data sistem infomasi kursus dan pelatihan, dan pengaduan pemerintah kelompok belajar, desa, kasi kesejahteraan majelis taklim, dan satuan pendidikan nonformal sejenisdan operasional purworejo dan pengawasan dan . biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan satuan pendidikan anak usia dini paudrekomendasi pemerintah kabupaten perizinan seksi kegiatan yang purworejo dan pengawasan dan berkaitan dengan biasa terbuka h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan pendidikan dari pihak bidang data sistem infomasi lainjain mendirikan rumahdan purworejo dan pengawasan dan penetapan kelas biasa terbuka h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan' rumah sakisat purworejo dan pengawasan dan kesehatan kat: biasa terbuka h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan' kesehatan masyarakat,ndirikan. purworejo dan pengawasan dan izin klinik pelayanan biasa terbuka h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan' hemodialisiradiologi fasilitas biasa terbuka h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan' pelayanan kesehatunit transfusi darah purworejo dan pengawasan dan biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan' utd) atau unit donor daapoteklaboratorium klinik biasa terbuka h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan' umum pratamopticalalatobatek dokter pemerintah kabupaten perizinan seksi purworejo dan pengawasan dan umum dokter gigi dokter spesialis biasa terbuka pemerintah desa pengendalian perizinan' dokter gigi spesialikap apotekerbidan ipb dan biasa terbuka h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan' sisipp biasa terbuka h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan' dan siagigi biasa terbuka h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan' siapa dan sippik dan izin pemerintah kabupaten perizinan seksi purworejo dan pengawasan dan kerja perawat biasa terbuka h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan' anestesi siap dan sipp antenaga kerja purworejo dan pengawasan dan kefarmasian sepak)fisioterapis biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan' spf dan sijain penyelenggaraan purworejo dan pengawasan dan lab naa no'ogi biasa terbuka pemerintah desa pengendalian perizinan' moratorium medik bidang data sistem infomasi sik almelektromedis sik e biasa terbuka h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan' dan sizeraktik purworejo dan pengawasan dan tenaga gizi sit biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan' dan wikt gztenaga purworejo dan pengawasan dan biasa terbuka h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan' sanitation siterekam purworejo dan pengawasan dan medis sik perekam biasa terbuka h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan' medieni radio graderkerja refraksionis pemerintah kabupaten perizinan seksi optisien dan purworejo dan pengawasan dan biasa terbuka h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan' optometris mikro sirotenaga kesehatan biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan' tradisional siksurat tanda terdaftar purworejo dan pengawasan dan penyekat tradisonal biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa pengendalian perizinan' stasertifikasi produksi pemerintah kabupaten perizinan seksi pangan industri purworejo dan pengawasan dan rumah tangga spp biasa terbuka pemerintah desa pengendalian perizinan irmenengah biasa terbuka pemerintah desa pengendalian perizinan' obat tradisional bidang data sistem infomasi dan pengaduan pemerintah desa, kasi kesejahteraan perbankan jago kom tidak memiliki dampak setda, bagian perekonomian yang menggangu kinerja pemerintah desa, kaur kredittabungan (termasuk biasa terbuka pemerintah kabupaten keuangan deposito) purworejo dan pemerintah desa susu u le tidak memiliki dampak setda, bagian perekonomian bank pembangunan yang menggangu kinerja pemerintah desa, kaur bea bpr, biasa terbuka pemerintah kabupaten keuangan purworejo dan bkk, bank pasar)memiliki dampak yang setda, bagian perekonomian hutang negara obligasi terbatas h' h' h' menggangu kinerja pemerintah desa, kaur pencipta arsip keuangan memiliki dampak yang setda, bagian perekonomian terbatas h' h' h' menggangu kinerja pemerintah desa, kaur pencipta arsip keuangan agraria tata guna tanah tidak memiliki dampak dinperkimtan, bidang yang menggangu kinerja pertanahan, seksi penata pemetaan dan pemerintah kabupaten usahakan pertanahan seksi pengukurperbedanyediaan data, peta pemerintah kabupaten usahakan pertanahan seksi dan publikasisusu uvu wemohon diribela sungkawoe koko hh. tidak memiliki dampak semua bagian setdandanganjabataparatur sipil negara biasa terbuka umum, kepegawaian dan asnfakta tata guna tanah| biasa terbuka h' h' h' h' h'landrefoom tidak memiliki dampak dinperkimtan, bidang yang menggangu kinerja pertanahan, seksi penata redistribusi dan biasa terbuka pemerintah kabupaten usahakan pertanahan seksi pendaftaran purworejo dan penyelesaian permasalahan pemerintah desa pertanahan gantikugi koh ik. tidak memiliki dampak dinperkimtan, bidang yang menggangu kinerja pertanahan, seksi penata ganti rugi tanah pemerintah kabupaten usahakan pertanahan seksi pemaisant ruggani hugbagi hasil terbatas penyelesaian permasalahan pertanahan pemerintah desa, kasi pemerintahan aan tanahsewa tanah terbatas penyelesaian permasalahan pertanahan pemerintah desa, kasi pemerintahan susu uvu memiliki dampak yang dinperkimtan, bidang dapat mengganggu pertanahan, seksi penata kinerja pemerintah usahakan pertanahan seksi rahasia kabupaten purworejo penyelesaian permasalahan dakausahabangunanengelolaan terbatas penyelesaian permasalahan pertanahan pemerintah desa, kasi pemerintahan jae e00 pemrerema loo dan ketenagaan (mutasibangulistrikir sanitpengatur biasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan udarakusticahaya biasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan penerangan purworejo dan pemerintah desa santosa pemanasan)kebakaempangin biasa terbuka pemerintah kabupaten |kasi kesejahteraan udara panaskegaduhanas biasa terbuka pemerintah kabupaten kasi kesejahteraan explosiveseranggradiasi atom biasa terbuka pemerintah kabupaten |kasi kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa aa. .fnoaatma irigasidan polder nan biasa terbuka pemerintah kabupaten kasi kesejahteraan pengambilmbawa biasa terbuka pemerintah kabupaten |kasi kesejahteraan dan salurannya purworejo dan pemerintah desa tidak memiliki dampak dinas pr, bidang sumber bangunan yang menggangu kinerja daya alam pemerintah desa, pembuangan dan biasa terbuka pemerintah kabupaten (kasi kesejahteraan salurannyaunjang biasa terbuka .' pemerintah kabupaten |kasi kesejahteraan irigasi dan polder purworejo dan pemerintah desa saja demam bangunampembawa 'e susu uvu weurare ena pembuanganbangunanlainya kh. tidak memiliki dampak dinas pr, bidang sumber yang menggangu kinerja daya alam pemerintah desa, kolom pasang biasa terbuka pemerintah kabupaten |kasi kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa saluran hk.lalu lintas biasa terbuka h'mukangkis biasa terbuka pemerintah kabupaten |kasi kesejahteraan kotomukacurah hujananembatan biasa terbuka pemerintah kabupaten kasi kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa ing .iifa "ss tidak memiliki dampak dinas pr, bidang sumber yang menggangu kinerja daya alam pemerintah desa, tangguliasa terbuka pemerintah kabupaten nyya biasa terbuka pemerintah kabupaten (kasi kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa .i., tidak memiliki dampak dinas pr, bidang bina yang menggangu kinerja marga pemerintah desa, kasi jalan kota kabupaten biasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa daerah penguasaan imemiliki dampak yang dinas pr, bidang bina bangunperkerasan hkermukaan biasa terbuka h' h' h' pemerintah kabupaten kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa jgn a5. naah' h'pelengkap biasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan dan pengaman purworejo dan pemerintah desa www dalam provinsi |$& daerahpenguasaanbiasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa badanjalan kh tidak memiliki dampak dinas pr, bidang bina yang menggangu kinerja marga pemerintah desa, kasi pekerjaan tanah (earth biasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan workstabilisasi biasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa ganjaran amanermukaan biasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa lai ehb his hh drainageuku trotoe. aaaaaaanmedium oohumum pemerintah kabupaten dan perencanaan opd sub purworejo dan bagian administrasi umum, pemerintah desa kepegawaian dan keuangan pejabat lainnya biasa terbuka h' h' h' h' h' inspektorat bagian sekretariat rsud pemerintah desa, kaur tata usaha dan umum jurusandaam kh gedungkantr hk.matrik (termasuksangan biasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa daerahsamping kbangunan perlengkapan dan pengamanan tidak memiliki dampak dinas pr, bidang bina yang menggangu kinerja marga pemerintah desa, kasi rambu rambuergatur lalu biasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan lintas purworejo dan pemerintah desa www(sempadanrel pengamarap biasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan penahan sepadrondong biasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa dalam nasional memiliki dampak yang dinas pr, bidang bina daerah penguasaperkerasan (lapis yang menggangu kinerja marga pemerintah desa, kasi pondasi,lapis biasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan permukaan)drainase (gorong biasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan 8orang, parit) purworejo dan pemerintah desa jembatan ike kabupaten kota tidak memiliki dampak dinas pr, bidang bina yang menggangu kinerja marga, seksi jalan dan daerah penguasaman peranan provinsi daerahpenguasaan olnasional tidak memiliki dampak dinas pr, bidang bina daerah penguasaan yang menggangu kinerja marga, seksi jalan dan (tanah, tanaman biasa terbuka pemerintah kabupaten jembatan pemerintah desa, bangunan) purworejo dan kasi kesejahteramemiliki dampak yang dinas pr, bidang cipta menggangu kinerja karya, seksi bangunangedung pengadilanpejabat negarapenjaraaman kanak kanakdan sekolah menggangu kinerja karya, seksi bangunan menengah. menggangu kinerja karya, seksi bangunan perguruan tinggi terbatas pencipta arsip pemerintah desa, kasi kesejahteraan men anna angs (m0 .,,aaaa memiliki dampak yang dinas pr, bidang cipta bangunan rekreasi menggangu kinerja karya, seksi bangunan termasuk museum) terbatas pencipta arsip pemerintah desa, kasi kesejahteraan bangunan perdagangan memiliki dampak yang dinas pr, bidang cipta menggangu kinerja karya, seksi bangunan gedung perdagangk terbatas pencipta arsip pemerintah desa, kasi kesejahteraan bangunan pelayanan umum memiliki dampak yang dinas pr, bidang cipta mandi, cuci, kakus menggangu kinerja karya, seksi bangunan mck) umumsakitkeagamaan terbatas pencipta arsip pemerintah desa, kasi kesejahteraan nan bnn sejarahcandisusu uvu le memiliki dampak yang dinas pr, bidang cipta menggangu kinerja karya, seksi bangunan rumah tradisional terbatas pen ata arsip pemerintah andindustri terbatas h' pencipta arsip pemerintah desa, kasi kesejahteraan memiliki dampak yang dinas pr, bidang cipta bangunan tempat menggangu kinerja karya, seksi bangunan tangga terbatas pencipta arsip pemerintah desa, kasi kesejahteraan tataruangkota koh daerah perdagangan pelabuhanusat biasa terbuka pemerintah kabupaten pemerintah desa, kasi perdagangrkantormerintahjasa pas (site dan served)rendah (lowtinggi (highdaerahindustri ' ) | wwwberatingumah (home ica terbuka pemerintah kabupaten pemerintah desa, kasi industry) purworejo dan kesejahteraan pemerintah desa daerah rekreasi tidak memiliki dampak dinas pr, bidang cipta yang menggangu kinerja karya, seksi tata ruang tamantaman bermain dan biasa terbuka pemerintah kabupaten pemerintah desa, kasi olahragaruang terbukapembatas yoh letak)dan biasa terbuka pemerintah kabupaten pemerintah desa, kasi penerangan jalkereta aplai h3 hhsungaassineeringsaluran pengumpulan iasa terbuka purworejo dan limbah pemerintah desa, pemerintah desa kasi kesejahteraan instansi pengolahmenyaringhancur pemerintah kabupaten pengolahan sampah dan terbuka kotorendapering pemerintah kabupaten pengolahan sampah dan terbuka lumpur iasa terbuka purworejo dan limbah pemerintah desa, pemerintah desa kasi kesejahteraan lai hisfakta terbuka unit desinfekt(dan pertamanan, seksi pemerintah kabupaten pengolahan sampah dan terbuka unit perlombaan iasa terbuka purworejo dan limbah pemerintah desa, pemerintah desa kasi kesejahteraan persamumpulmusnahgotoran udarapengotoran airuangan industrigaduhanbersihan kotatalingkungan hk. tidak memiliki dampak dinas lh, bidang penataan lingkungan hidup yang menggangu kinerja (dan penataan lingkungan, (termasuk program biasa terbuka pemerintah kabupaten seksi penataan lingkungan lingkungan hidupkebersihan, pertamanan dan kebersihan lingkungan| biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan pemakaman pemerintah pemerintah desa desa, kasi kesejahteraan (pencemarkantorma bangunanlistrik (termasuk biasa terbuka administrasi umum, gensettanahbahan beracun dan tidak memiliki dampak dinas lh, bidang penataan berbahaya b3) yang menggangu kinerja |dan penataan lingkungan, limbah beracun dan pemerintah kabupaten seksi penataan lingkungan terbuka berbahaya lb3) dan iasa terbuka purworejo dan pemerintah desa, kasi bahan perusak ozon pemerintah desa kesejahteraan bpo) tidak memiliki dampak dinas lh, bidang penataan yang menggangu kinerja |dan penataan lingkungan, instalasi pencemaran biasa terbuka pemerintah kabupaten seksi penataan lingkungan air limbah iparbaku mutu lingkungan|rusakan lingkungan biasa terbuka h' h' hpesisir dan terbuka purworejo dan konservasi lingkungan hutan laut pemerintah desasumber biasa terbuka purworejo dan konservasi lingkungan hutan daya alam pemerintah desa pemerintah desa, kasiegakan hukum biasa terbuka pemerintah kabupaten seksi penataan lingkungan lingkungan purworejo dan pemerintah desa, kasi pemerintah desa kesejahteraan paman lingkungtanahdokumen lingkungan dan perizinan tidak memiliki dampak dinas lh, bidang penataan analisis mengenai yang menggangu kinerja (dan penataan lingkungan, dampak lingkungan biasa terbuka pemerintah kabupaten seksi penataan lingkungan amdal)as lh, bidang penataan yang menggangu kinerja |dan penataan lingkungan, ukl upl, spl biasa terbuka pemerintah kabupaten seksi penataan lingkungan purworejo dan pemerintah desa, kasi pemerintah desa kesejahteraan perlindungan dan yang menggangu kinerja (dan penataan lingkungan, pengelolaan biasa terbuka pemerintah kabupaten seksi penataan lingkungan lingkungan hidup purworejo dan pemerintah desa, kasi plh)gembangan biasa terbuka pemerintah kabupaten seksi penataan lingkungan teknologi lingkungan(dan penataan lingkungan, pengembangan biasa terbuka pemerintah kabupaten seksi penataan lingkungan kapasitas lingkungan purworejo dan pemerintah desa, kasi pemerintah desa kesejahteraan pengawasan keikebijakan dan program terbuka pemerintah kabupaten pengawasencanaan biasa terbuka pemerintah kabupaten pengadaan proyekasset biasa terbuka pemerintah kabupatorganisasi biasa terbuka pemerintah kabupaten purworejo dan pemerintah desa susu uvupustakaan dan biasa terbuka pemerintah kabupaten dokumm biasa terbuka pemerintah kabupaten penelitikamu aan biasa terbuka pemerintah kabupaten komunikasi formasi purworejo dan dan teknologingan bpn biasa terbuka pemerintah kabupaten pertanahan purworejo dan pemerintah desa pemmemamama memiliki dampak yang inspektorat, sekretariat, menggangu kinerja subang evaluasi dan pengawasan terbatas h' h' h' pencipta arsip pelaporan pemerintah desa, pemerintah provinsi kaur tata usaha dan umum pengawasan memiliki dampak yang inspektorat pemerintah desa, pemerintah daerah terbatas menggangu kinerja kaur tata usaha dan umum kabupaten koterintah desa pencipta arsip ang lit pengawasan partai memiliki jarak yang inspektorat pemerintah desa, termasuk pendanaan terbatas h' h' h' been ean kerja sana can umum partai, atribut partai dll map sip . memiliki dampak yang inspektorat pemerintah desa, pengawasan organisasi rina smt menggangu kinerja kaur tata usaha dan umum meliputi organisasi kemasyarakatan pencipta arsip yarakatan, terbatas profesi, wanita, buruh tani dan kepemudaan lai h3 hh bidang keamananbagpolinmas pencipta arsip pengawasan memiliki dampak yang inspektorat pemerintah desa, pelaksanaan terbatas menggangu kinerja kaur tata usaha dan umum penanggulangan pencipta arsip bencana alam sar bidang kesejahteraan rakyatbangunan desa pencipta arsip pengawasan memiliki dampak yang inspektorat pemerintah desa, penyelenggaraan terbatas menggangu kinerja kaur tata usaha dan umum pendidikbudayaan pencipta arsip pengawasan memiliki dampak yang inspektorat pemerintah desa, kesehatan makanan terbatas menggangu kinerja kaur tata usaha dan umum obatejahteraan sosial pencipta arsip pengawasan memiliki dampak yang inspektorat pemerintah desa, kependudukan terbatas menggangu kinerja kaur tata usaha dan umum migrasi urbanisasi pencipta arsip pengawasan memiliki dampak yang inspektorat pemerintah desa, kehumasan, media terbatas menggangu kinerja kaur tata usaha dan umum massa dan penyiaran pencipta arsip memiliki dampak yang inspektorat pemerintah desa, pengawasan bantuan terbatas menggangu kinerja kaur tata usaha dan umum subsidi masyarakat pencipta arsip bidang jae femesoroms yoh pengawasan memiliki dampak yang inspektorat pemerintah desa, perdagangan dan terbatas menggangu kinerja kaur tata usaha dan umum perindustrian pencipta arsip h3 memiliki dampak yang inspektorat pemerintah desa, pengawasan pertanian terbatas menggangu kinerja kaur tata usaha dan umum dan perkebunan pencipta arsip pengawasan memiliki dampak yang inspektorat pemerintah desa, peternakan dan terbatas menggangu kinerja kaur tata usaha dan umum kesehatan hewan pencipta arsip pengawasan tenaga memiliki dampak yang inspektorat pemerintah desa, kerja dan terbatas menggangu kinerja kaur tata usaha dan umum ketransmigrasian pencipta arsip memiliki dampak yang inspektorat pemerintah desa, pengawasan mdn terbatas menggangu kinerja kaur tata usaha dan umum pmankan moneter pencipta arsip memiliki dampak yang inspektorat pemerintah desa, pengawasan kelautan terbatas menggangu kinerja kaur tata usaha dan umum dan perikanan pencipta arsip bea daa daa umum memiliki dampak yang inspektur pembantu ii, iii, pengawasan pengairan terbatas menggangu kinerja iv pemerintah desa, kaur pencipta arsip tata usaha dan umum memiliki dampak yang inspektorat pemerintah desa, pengawasan jaljembatbangunruang kotalingkungtenagaan pencipta arsip www memiliki dampak yang inspektorat pemerintah desa, pengawasan air minum terbatas .' menggangu kinerja kaur tata usaha dan umum pencipta arsip pengawasan pejabat publikublik pencipta arsip bidang jas kama memiliki dampak yang inspektorat pemerintah desa, pengawasan pengadaanngawasan penilaian terbatas menggangu kinerja kaur tata usaha dan umum dan disiplin pns pencipta arsip memiliki dampak yang inspektorat pemerintah desa, keanggotaan pns terbatas menggangu kinerja kaur tata usaha dan umum dalam parpol pencipta arsiprsengketaan pns terbatas menggangu kinerja kaur tata usaha dan umum pencipta arsip bimangreuangan memiliki dampak yang inspektorat pemerintah desa, pengawasan anggarakuntansiendaharaan pencipta arsip pengawasan memiliki dampak yang inspektorat pemerintah desa, pengelolaan kas menggangu kinerja kaur tata usaha dan umum daerah termasuk kas terbatas pencipta arsip desandapatan pencipta arsip lai h3 hh kepegawaian (termasuk: kebijakan kepegawaianrencanaelitianle pengadaan (meliputi: lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan calon pegawai. pendaftaran consa eta teman fisujian kesehatpns 'e usgurusan kendaraan nnappp terbatas bagian administrasi umum, tenaga lepas honorees. sa:w:w,aaaaaa pengangkatan kk pengangkatan cons menjadi pegawai gegen sipil pnsgegen sipilsumpah janji pndalam jabatan jpt dan administrasi) pemberhentian dari jabatan, berita acara tim penilai kinerja memiliki dampak yang bkd, bidang perencanaan dan menggangu kinerja pengembangan karir, sub berita acara serah pencipta arsip bidang jabatan sub bagian terima jabatan, keuangan dan kepegawaian sumpah janji, surat opd sub bagian perintah melaksanakan administrasi umum, tugas, surat terbatas kepegawaian dan keuangan pernyataan menduduki inspektorat bagian jabatan, surat sekretariat, sub bagian pernyataan pelantikan kepegawaian rsud pemerintah desa, kaur tata usaha dan umum susu uv lejabatan sub bagian purworejo dan keuangan dan kepegawaian pemerintah desa opd sub bagian administrasi umum, jpt utama biasa terbukajpt pratama madyaadministratopengawapelaksana terbatas opd sub ba, sjabatan fungsional memiliki dampak yang bkd, bidang perencanaan dan pengangkatan dalam menggangu kinerja pengembangan karir, sub jabatan fungsional, pencipta arsip bidang jabatan sub bagian pemberhentian, keuangan dan kepegawaian pembebasan administrasi umum, pengangkatan kembali, terbatas h' h' h' kepegawaian dan keuangan pernyataan menduduki maan matan alan jabatan, sumpah janji jan rsud surat perintah pegadaian rsu melaksanakan tugas, surat pernyataan pelantikankenaikan jabatan administrasi umum, penyesuaian jabatuji kompetensientosa gemmmamama |naikan pangkatindahan pelimpahan pembantuiilolos butuh mutasi opd sub bagian pegawai dari instansi terbatas administrasi umum, laiolakan mutdatasering penempatan keuangan dan kepegawaian pegawai untuk opd sub bagian bertugas suatu terbatas administrasi umum, tempat dalam jangka kepegawaian dan keuangan waktu tertentududukan hkinjauan masa kerjgajipacara bendertata tempat termasuk pemerintah desa administrasi umum, pemasangan gambar biasa terbuka h' h' h' h' h' kepegawaian dan keuangan pejabat negaraudiensi menghadap pemerintah desa administrasi umum, pimpinanenerimaan tamuyesuaian ijazahpenghargaan ijazah opd sub bagian (pencantuman gelar) administrasi umum, penghargaan terbatas kepegawaian dan keuangan lainnysejahteraan "aa tan laa76 tunjangan susu uvu memiliki dampak yang bkd, bidang perencanajpt, administrator administrasi umum, pengawas), fungsional, terbatas h' h' h' kepegawaian dan keuangan pelaksan, sub bagian menggangu kinerja keuangan dan kepegawaian pencipta arsip sub bagian keuangan dan kepegawaian opd sub bagian administrasi umum, tambahan penghasilunjangan cac.spebpjs bantuan terbatas administrasi umum, kesehataana kematian (uang terbatas administrasi umum, dukasa2. penetapan kecelakaan terbatas administrasi umum, kerjetapan tewasrumahan asispens|1a88s (cumtahunsasakirsalikarena alasan administrasi umum, pentingluar administrasi umum, tanggungan negarh penghargaan loobintang satyalancana administrasi umum, karya satyenaikan pangkhadiah berupa administrasi umum, kenaikan pangkagawai teladama hukummbinpenanganan administrasi umum, ten diotlinernanganan perceraianinerjainjaman sarana pemerintah desa umum opd sub bagian rasa kantor biasa terbuka administrasi umum inspektorat sub bagian umuminjam alun alun biasa terbuka h' h' h' h' h' administrasi umum inspektorat sub bagian umum rsud pemerintah desa, kaur tata usaha dan umum memiliki dampak yang setda, bagian umum, menggangu kinerja sub bagian rt sub pencipta arsip bagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum opd sub bagian kerjasama terbatas(kekayaambaeah | y rencanaan kebutuhan dan terbatas sub bagian perencanaan inspektorat bagian penganggarini administrasi umum, tanifungsionallaksanjian dinas bbwma kepegawaian memiliki dampak yang bkd, bkd, bidang menggangu kinerja perencanaan dan pencipta arsip pengembangan karir, sub bidang pengolah data dan informasi sub bagian keuangan dan kepegawaian betting daftar opd sub bagian urutan mengikat tan terbatas h' h' n kepegawaiankartu baridaftar riwayat administrasi umum, pekerj sub bagian menggangu kinerja keuangan dan kepegawaian pencipta arsip opd sub bagian administrasi umum, kepegawaian dan keuangan korps kepegawaian terbatas h' h' h'atas permintaan opd sub bagian sendiri, termasuk rahasia administrasi umum, pengunduran dirdengan hormat dengan hak pensiun wwwak pensiun pns rahasiajanda dudayatim piatuarena meninggallasan lain, misalnya terbatas administrasi umum, kuburan jasmanidak dengan hormengan hormat tanpa terbatas administrasi umum, hak pensiumutasi dan yang menggangu kinerja pembinaan, sub bidang pemerintah kabupaten pemindahan dan purworejo dan pemberhentian sub bagian pemerintah desa keuangan dan kepegawaian opd sub bagian (pembekalan pns yang ca terbuka administrasi umum, akan puma tugses| jermomaawrecawa| oo memiliki dampak yang bkd, bidang pengembangan menggangu kinerja sumber daya manusia sub pencipta arsip bagian keuangan dan kepegawaian opd sub perencanaan program, bagian administrasi umum, evaluasi dan pelaporan terbatas h' h' h' kepegawaian dan keuangan diklatpejabat cons dan terbatas h' kompetensi manajerial, pemerintah desa, kaur tata usaha dan umum susu uvu le jabataniit teknieuangan dan kepegawaian opd sub bagian diklat fungsional terbatasngadaan barang terbatas sub bagian perencanaan jasdistribusi pemindah biasa terbuka sub bagian perencanaan tanganmeliharaan terbatas h' h' h' sub bagian perencanaub bagian perencanaan penghapusan biasa terbukaursus kursus, keuangan dan kepegawaian penataran, bimbingan opd sub bagian teknis, ceramah, terbatas administrasi umum, simposium, seminagas belajar terbatas h'izinjangabantuan pendidikempatan kembalbid pencipta arsip jabatan sub bagian keuangan dan kepegawaian opd sub bagian administrasi umum, magang asuangan kh anggaran kh. memiliki dampak yang bppkad bidang sekretariat menggangu kinerja sub bagian keuangan dan pencipta arsip kepegawaian opd sub bagian administrasi umum, menunjukan pengelola kepegawaian dan keuangan keuangan tepe terbatas inspektorat bagian keuangan rsud pemerintah desa, kaur keuangan memiliki dampak yang bppkad bidang sekretariat menggangu kinerja sub bagian keuangan dan kua kebijakan umum pencipta arsip kepegawaian opd sub anggaran dan pas bagian administrasi umum, prioritas dan plafon kepegawaian dan keuangan anggaran sementara) terbatas inspektorat bagian keuangan termasuk nota rsud pemerintah desa, kesepakatandpa dpp biasa terbuka h' h' h' h' h'apbn biasa terbuka h' h' h' h' h'apbd (termasuk nota biasa terbuka pemerintah desa kepegawaian dan keuangan keuangan) inspektorat bagian keuangan rsud pemerintah desa, kaur keuangan jakarta ' | kh.laporan laporan purworejo dan kepegawaian opd sub pertanggungjawaban biasa terbuka pemerintah desa bagian administrasi umum, pelaksanaan anggaran kepegawaian dan keuangan inspektorat bagian keuangan rsudlaporan pengesahan pemerintah desa bagian administrasi umum, pertanggungjawaban biasa terbuka h' h' h' h' h' kepegawaian dan keuangan blue inspektorat bagian keuangan rsud pemerintah desa, kaur keuangan perbendaharaan susu uvutidakbec "aa daeraerimaan kas daerah biasa terbukageluaran kas pemerintah desa bagian administrasi umum, amlai h3 herimaan kas non purworejo dan kepegawaian opd sub anggaran potonggeluaran kas non purworejo dan kepegawaian opd sub anggaran penyetorpendapatbumi dan pemerintah desa administrasi umum, ban guna pbb)bpt sub bagian pemerintah kabupaten keuangan dan kepegawaian purworejo dan opd sub bagian bea perolehan hak pemerintah desa administrasi umum, tanah dan bangunan biasa terbuka h' h' h' h' h' kepegawaian dan keuangan bpt) inspektorat bagian keuangan rsud pemerintah desa, kaur keuangan pajak selain pbb darkir biasa terbukaenerangan biasa terbuka kepegawaian 'air tanah biasa terbuka h' h'man brreklameotelrestoran biasa terbukaiburasarang burung biasa terbuka pemerintah desa administrasi umum, waletlainnyaretribusdana perimbangan khdana bagi hasil pajak purworejo dan kepegawaian opd sub bagi hasil bukan biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah desa bagian administrasi umum, pajak kepegawaian dan keuangan inspektorat bagian keuangan rsudumumkhusuea dan cukai selaiungutanbantuan susu uvu welaporan (termasuk kir, kib, stock pemerintah desa pelaporan dan umum opd name, neraca, biasa terbuka h' h' h' h' h' sub bagian perencanaan penetapan status bmd inspektorat bagian dil)ensus barang milik biasa terbuka sub bagian perencanaan daerah inspektorat bagian sekretariat rsud pemerintah desa, kaur tata usaha dan umum perpustakaan dokumen kearsipan sandi perpustakaameran bahan biasa terbuka administrasi umum, perpustakapresidementergubernurbupatibantuan lainnyndapatan lainnya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahklepasan hak atasrumah pemerintah desa bagian administrasi umum, biasa terbuka h' h' h' h' h' kepegawaian dan keuangan jabatan rumah dinakendaraan pemerintah desa bagian administrasi umum, dinbongkahan pemerintah desa bagian administrasi umum, bangunan dan biasa terbuka h' h' h' h' h' kepegawaian dan keuangan inventarijualan drum bekhasil pemerintah desa bagian administrasi umum, penebangan pohopenerimaan jasa giro oteas daerahpemeganghususoo pama yoh bankdepositotabunganenerimaan ganti rugi purworejo dan kepegawaian opd sub atas kerugian atau pemerintah desa bagian administrasi umum, kehilangan kekayaan biasa terbuka kepegawaian dan keuangan inspektorat bagian keuangan daerah tp tgr) rsud pemerintah desa, kaur keuangan penerimaanlainlaan hk.kembali pemerintah desa bagian administrasi umum, kredit bkkternak tidak layak bibit|ari dana biasa terbuka pemerintah desa bagian administrasi umum, bergulir revolvingkerjasama dengan pemerintah desa bagian administrasi umum, tumiduktempat rekreasibupati purworejo, ttd agus bastianketentuan penggunaan, prasarana dan sarana penyimpanan arsip dinamis arsip konvensional prasarana dan prasarana dan keamanan arsip) osenaauna pan |diarsir enaauwa biasa tidak ada pengguna yang tidak memerlukan back up secara pengguna yang berasal tidak memerlukan terbuka (persyaratan dan berasal dari eksternal (prasarana dan sarana (teratur untuk tujuan dari eksternal dan prasarana dan sarana prosedur khusus. dan internal yang khusus. pemulihan sistem internal yang khusus. mempunyai hak dalam rangka mempunyai hak akses. akses. menjamin autentisitas arsip. terbatas ada persyaratan dibatasi hanya untuk tidak memerlukan back up secara dibatasi hanya untuk |a. autentikasi server, dan prosedur penentu kebijakan, prasarana dan sarana teratur untuk penentu kebijakan, langkah langkah dengan memberikan pelaksana kebijakan, |khusus. tujuan pemulihan (pengawas internal dan keamanan dengan cap terbatas pengawas internal dan sistem dalam eksternal serta penegak operating system pada fisik arsip eksternal serta rangka menjamin (hukum. khusus atau penegak hukum. autentisitas arsip: aplikasi khusus, file file elektronik firewall dan (termasuk sistem sistem database) harus serta prosedur dilindungi prosedur deteksi terhadap terhadap intrusi. penggunaan internal atau oleh pihak pihak eksternal besama prasarana dan prasarana dan rahasia ada dibatasi hanya untuk diperlukan prasarana (la. back up secara dibatasi hanya untuk la. autentikasi server, persyaratan dan penentu kebijakan, dan sarana khusus. teratur untuk penentu kebijakan, langkah langkah prosedur rahasia pengawas internal dan tujuan pemulihan (pengawas internal dan keamanan dengan dengan eksternal serta sistem dalam eksternal serta penegak operating system memberikan cap penegak hukum. rangka menjamin (hukum. khusus atau rahasia autentisitas arsip: aplikasi khusus, pada fisik arsip: file file elektronik firewall serta (termasuk sistem sistem dan database) harus prosedur prosedur dilindungi deteksi terhadap terhadap intrusi. penggunaan internal atau oleh pihak pihak eksternal. aaa sesuai dengan aslinya yss bagian hukum bupati purworejo, ema) tyowati. sh, mm. ttd membina tingkat agus bastian lampiran iiiprosedur pengiriman arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses arsip tingkat biasa tidak ada persyaratan tidak ada prosedur khusus. terbatas amplop terdari kertas yang berbeda, penerima pesan elektronik diberi kode rahasia, atau email, menggunakan amplop menggunakan perangkat dobel, yang dikhususkan bagi amplop segel, stempel pesan elektronik atau rahasia: email rahasia, konfirmasi tanda menggunakan persandian "am terima, atau kriptografi: fef harus dikirim melalui harus ada pelacakan orang pegawai yang akses informasi untuk sudah diberi wewenang suatu pesan elektronik dan tanggung jawab atau email. terhadap pengendalian arsip dokumen dow rahasia. kas can cng bupati purworejo, ttd agus bastian susu uvungolahan katalog, isa terbuka sub bagian administrasi bibliografi)irkulasi layananggotaeminjaman dan biasa terbuka administrasi umum, pengembalil koa lo. lo. hoon.deposit biasa terbuka h' h' h' h' h' sub bagianmeliharaan, biasa terbuka sub bagian administrasi pelestarian alih medipemerintah kabupaten pembinaan dan purworejo dan pengembangan perpustakaan pemerintah desa sub bagian perencanaan, pembinaan evaluasi, pelaporan dan perpustakaan umum opd sub bagian termasuk bantuan biasa terbuka administrasi umum, buku. rakublikasi promosi pemerintah desa evaluasi, pelaporan dan perpustakaan umum opd sub bagian |(termasuk biasa terbuka administrasi umum, pengembangan minat kepegawaian dan keuangan bacamitraan, forum biasa terbuka administrasi umum, perpustakaan5. aaaaaaijakmbinaan kearsipan i:3i3 bakredertifikasinambingan dupervisi dan evaluasifasilngelola arsip bko "esa tea dinamis susu uvu weciptpenggunmeliharaanpetugas pengelola arsip adalahadalah untuk: memberikan acuan teknis dalam pengelolaan arsip dinamis lingkungan pemerintah daerah,, cc. mendorong,autentikasiyusutan arsipas oma tagasamasp yoh. statissejarah lidaftar pencarian arsip golahreservautentikasi arsip statis|akses arsip statis biasa terbuka h' h'jasa kearsiprim too hrpm rencana umum opd sub bagian pembangunan jangka biasa terbuka perencanaan inspektorat menengahrencana biasa terbuka perencanaan inspektorat strategiperangkat biasa terbuka perencanaan inspektoratrogam daerah ocana kerjkd rencana kerja biasa terbuka perencanaan inspektorat pembangunano rencana kerja biasa terbuka bagian perencanaan dan operasional)t rencana kerja biasa terbuka bagian perencanaan dan tahunan)gendalian, pemerintah kabupaten evaluasi dan pelaporan sub purworejo dan bagian perencanaan, pemerintah desa evaluasi, pelaporan dan umum opd sub bagian laporan berkalra strategievaluasi rencana sub bagian evaluasi dan pembangunan jangka biasa terbuka pelaporan inspektorat menengsub bagian evaluasi dan evaluasi rencana kerja biasa terbuka pelaporan inspektorat pemerintnatalaksanaan organisasi lai h3 hh kajian demanan bamtertib kantornon fissemukuran penilaian pemerintah desa opd sub bagian administrasi beban kerja jabatan biasa terbuka umum, kepegawaian dan keuangan inspektorat fungsional bagian sekretariat rsud pemerintah desa, kaur tata usaha dan umum penatalaksananaskah dinassetda, bagian organisasi dan menggangu kinerja aparatur sub bagian pencipta arsip perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum opd sub bagian administrasi alamat kantor dan terbatas umum, kepegawaian dan pejabatetentuan pakaievaluasi dan laporanalisis jabatan purworejo dan pelaporan dan umum termasuk penyu kurang pemerintah desa opd sub bagian administrasi atau penilaian beban biasa terbuka h' h' h' umum, kepegawaian dan kerja jabatan keuangan inspektorat struktural fungsional bagian sekretariat rsud dan uraian jabatan) pemerintah desa, kaur tata usaha dan umum pelayanan publik poostandar pelayanan pemerintah desa opd sub bagian administrasi termasuk standar biasa terbuka h' h' h' h' umum, kepegawaian dan operasional prosedur) keuangan inspektorat bagian sekretariat rsud pemerintah desa, kaur tata usaha dan umum menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik secara cepat, tepat, murah, dan aman,: menjamin keamanan arsip dinamis bagi informasi yang dikecualikan, mewujudkan terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai. bagian ketiga:gian keempat asas dan pengorganisasian, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.inovasipengaduanrvei kepuaojo tanaman loo pengembanganriset meliputi perijinan pemerintah desa pelaporan dan umum bagi peneliti, riset opd sub bagian administrasi design, pembahasan biasa terbuka h' h' h' h' h' umum, kepegawaian dan sampai dengan laporan keuangan inspektorat akhir riset bagian sekretariat rsud pemerintah desa, kaur tata usaha dan umum pengembangan hk.arenosa kreativitas opd sub bagian administrasi dan inovasi biasa terbuka h' h' h' h' h' umum, kepegawaian dan masyarakat)sida sistem inovasi pemerintah desa pelaporan dan umum daerah) meliputi opd sub bagian administrasi klaster ame kota, biasa terbuka h' h' h' h' h' umum, kepegawaian dan desa inovatifpameran produk opd sub bagian administrasi inovasi tekappeda, semua bidang dapat mengganggu sub bagian perencanaan, kinerja pemerintah evaluasi, pelaporan dan kabupaten purworejo umum opd sub bagian hak kekayaan dan pemerintah desa administrasi umum, intelektual hari) rahasiajkajian strategis pemerintah desa administrasi umum, diskusi forum group biasa terbuka kepegawaian dan keuangan discussion fgdseminar diseminasi pemerintah desa administrasi umum, sosialisasi hasil biasa terbuka ian dan keuangan pegadaian dan kemangi penelitiworkshop lokakaryarapat koordinasi pemerintah desa administrasi umum, rapat tekniserjasama penelitinstansi pemerintah pemerintah desa administrasi umum, pusat daerahrguruan tinggi pemerintah desa administrasi umum, negeri tanui h3 hhlembaga swasta pemerintah desa administrasi umum, nasional, lembaga biasa terbuka h' h' h' h' h' kepegawaian dan keuangan swadaya masyarakatublikasi ilmiaaa koordinasi tidak memiliki dampak setda, semua bagian yang menggangu kinerja pemerintah desa, kaur tata biasa terbuka h' h'bupati biasa terbukakomponen eselon yang menggangu kinerja pemerintah desa, kaur tata lainnya (termasuk biasa terbuka h' h' h' pemerintah kabupaten usaha dan umum pimpinan opd) purworejo dan pemerintah desa tidak memiliki dampak setda, semua bagian . yang menggangu kinerja pemerintah desa, kaur tata instansi lainnya (di biasa terbuka h' h' h' pena alamat kabupaten usaha dan umum luar kemendagri)mag dalam biasa terbuka h' h' h' pemerintah kabupaten usaha dan umum purworejo dan pemerintah desa lai hk3 hh tidak memiliki dampak setda, semua bagian konferensi perangkat yang menggangu kinerja pemerintah desa, kaur tata desa termasuk biasa terbuka pemerintah kabupaten usaha dan umum sekretaris desa purworejo dan pemerintah desa perjalanandinasresiden pemerintah kabupaten bagian administrasi umum, wakil presiden biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo kepegawaian keuangan daerahmenteri purworejo dan kepegawaian dan keuangan darahtinggi pejabat eselonns, pemerintah kabupaten bagian administrasi umum, meliputi surat perintah purworejo dan kepegawaian dan keuangan tugas spt) dan surat biasa terbuka pemerintah desa inspektorat bagian tugastamu asin purworejo dan kepegawaian dan keuangan bapsusu uvu leos6 tinggi luansawat purworejo dan kepegawaian dan keuangan luarpemerintahan xx. aan pusat presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan. tidak memiliki dampak setda, bagian yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah pertanggung jawaban biasa terbuka h' h' h' h' h' pena alamat kabupaten desa, kasi pemerintahan presiden kepada mprmanat presiden biasa terbuka h' h' h' h' h' pena alamat kabupaten desa, kasi pemerintahan amanat kenegaraan purworejo dan pemerintah desa wakil presidenbiasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi pemerintahan pelantikan, sumpah purworejo dan dan serah terima pemerintah desa jabatan. susunan kabinet tidak memiliki dampak setda, bagian yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah reshuffleunjukan menterisidang kabinet, sidang yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah stabilitas ekonomi, biasa terbuka h' h' h' pemerintah kabupaten desa, kasi pemerintahan (lihat purworejo dan pemerintah desa negeri tidak memiliki dampak setda, bagian yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah negeri menteri dalammenterian lainnyaembaga tinggi negara biasa terbuka h' h' h' h' h' pena alamat kabupaten desa, kasi pemerintahan dpa, ma, bpk) purworejo dan pemerintah desa tidak memiliki dampak setda, bagian lembaga non yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah kabupaten desa, kasi pemerintahan kementeriotonomi daerahrjasama antar biasa terbuka h' h' h' h' h' pena alamat kabupaten desa, kasi pemerintahan kementerian purworejo dan pemerintah desa pemerintah saj mao susu uvu tidak memiliki dampak bagian menggangu kinerja pemerintahan pemerintah kebijakan pemerintah biasa terbuka h' h' h' h' pena sin tah kabupaten desa, kasi pemerintahan provinsi purworejo danjawaban biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah kabupaten desa, kasi pemerintahan gubernur kpj) purworejo dan pemerintah desa tidak memiliki dampak setda, bagian menggangu kinerja pemerintahan pemerintah kode wilayah purworejo dan pemerintah desa koordinasi hk tidak memiliki dampak setda, bagian menggangu kinerja pemerintahan pemerintah daerahkerjasama antar memiliki dampak yang setda, bagian provinsi daerah, dan terbatas h' h' h' menggangu kinerja pemerintahan pemerintah luar negeri pencipta arsip desa, kasi pemerintahan gubernur, meliputi tidak memiliki dampak setda, bagianwakil gubernurh' h' h' pemerintah kabupaten desa, kasi pemerintahan serah terima jabatan purworejo dan pemerintah desa susu uvu we tidak memiliki dampak setda, bagian badan badan yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah pertimbangan daerah, biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah kabupaten desa, kasi pemerintahan meliputi: musica purworejo dan pemerintah desa pesan bea tea dna men pemekaran tidak memiliki dampak setda, bagian yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah pembentukan daerbentukbah batasekarmemiliki dampak yang setda, bagian dapat mengganggu pemerintahan pemerintah aan batas rahasia h' h' h' kinerja pemerintah desa, kasi pemerintahan kabupatebukotabiasa terbuka h' h' h' h' pemerintah kabupaten desa, kasi pemerintahan kota, daerah, jalan purworejo dan pemerintah desa sja paw loo kabupaten sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis lingkungan pemerintah desa dan pemerintah daerah disusun dengan ketentuan sebagai berikut: arsip dinamis yang tercipta lingkungan pemerintah desa dan pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi informasi biasa terbuka, terbatas, dan rahasia:usahanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab dan kewenangannya, publik dapat mengakses informasi lingkungan pemerintah desa dan pemerintah daerah yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. bab klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis bagian kesatu, analisis fungsi unit kerja dalam organisasi, analisis jabatan,, peraturan perundang undangan bidang keterbukaan informasi publik: peraturan perundang undangan bidang transaksi dan informasi elektronik:usu uvu bupati walikotapurworejo dan pemberhentian, serah pemerintah desa terima jabatan dan sebaiknya wakil bupati tidak memiliki dampak setda, bagian walikota, meliputi yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah pemerintah kabupaten desa, kasi pemerintahan pencalonan, pengangkatan, biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan pemerintah desa pelantikan,pemberhent ian, serahpemerintah kabupaten desa, kasi pemerintahan serah terima jabatan purworejo dan pemerintah desa tidak memiliki dampak setda, bagian forum koordinasi yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah pemerintah daerah biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi pemerintahan skpd) purworejo dan pemerintah desa kebijakan pemerintahan kabupaten tidak memiliki dampak setda, bagian laporan yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah penyelenggaraan biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi pemerintahan pemerintah daerah purworejo dan ppd) jawaban biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi pemerintahan bupati kpjaporan akhir masa biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi pemerintahan jabatan bupati amj) purworejo dan pemerintah desa koordinasi (ditanyakan bisa overlap dengan index keg) susu uvu we tidak memiliki dampak setda, bagian yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah organisasi perangkat biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi pemerintahan daerah opdkerjasama antar provinsi daerah, dan yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah rena biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah kabupaten desa, kasi pemerintahan luar negeri sister city) purworejo dan pemerintah desa kewilayahan memiliki dampak yang setda, bagian pembentukan daerah terbatas menggangu kinerja pemerintahan pemerintah otonom pencipta arsip desa, kasi pemerintahan memiliki dampak yan setda, bagian pembentukan pembagirubmekaran wilayah terbatas menggangu kinerja pemerintahan pemerintah pencipta arsip desa, kasi pemerintahan memiliki dampak yang setda, bagian permasaltidak memiliki dampak setda, bagian yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah pemindahan ibukota biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi pemerintahan kabupaten kotakota biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi pemerintahan daerah jalyerahan urusan biasa terbukamonografi termasuk yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah profil daerah, profil biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi pemerintahan opd dan toponimi purworejo dan pemerintah desa pgrmuauw desa kelurahan pamong desa meliputi:, dsb memiliki dampak yang dinpermades, bidangterbatas seksi pendapatan desa pemerintah desa, kaur keuangan memiliki dampak yang dinpermades, bidang kesejahteraan selain(hak cuti, terbatas h' h' seksi pengelolaan keuangan jaminan kesehatan, desa pemerintah desa, kaur penerimaan lainnya) keuangan tidak memiliki dampak semua bidang yang menggangu kinerja dinpermades pemerintah perlindungan hukum biasa terbuka h' h' h' h' h' pena alamat kabupaten desa, kasi pemerintahan terhadap tupoksi purworejo dan pemerintah desa anggaran pendapatan dan belanja desa apb des) susu uvu lepmkpkekayaan desa bond pemerintah kabupaten keuangan dan aset desa, desa, tanah bengkok, biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan seksi pengelolaan keuangan tanah kas desa, dil pemerintah desa desa pemerintah desa, kaur keuangan tidak memiliki dampak dinpermades, bidang bidang yang menggangu kinerja kapasitas kelembagaan pemerintah kabupaten administrasi dan sistem lembaga tingkat desa: biasa terbuka purworejo dan informasi desa, seksi bpd, lpml, lkd, dil pemerintah desa kelembagaan desa pemerintah desa, kasi pemerintahan ama kelurrofil desa, monografi, biasa terbuka purworejo dan informasi desa, seksi dll pemerintah desa administrasi dan sistem informasi desa pemerintah desa, kasi pemerintahan lipid laporan tidak memiliki dampak dinpermades bidang keterangan yang menggangu kinerja pendapatan pengelolaan penyelengaraan pemerintah kabupaten keuangan dan aset desa, pemerintahan desa), purworejo dan bidang kapasitas ppd( laporan biasa terbuka pemerintah desa kelembagaan adminstrasi dan penyelenggaraan sistem informasi desa pemerintahan desa, pemerintah desa, kaur ipad informasi keuangan penyelenggaraan pemerintahan desa) susu uvu le keterangan kelakuan yang menggangu kinerja kapasitas kelembagaan baik sick), biasa terbuka pemerintah kabupaten adminstrasi dan sistem keterangan boro kerja, purworejo dan informasi desa pemerintah dil pemerintah desa desa, kasi pelayanan kewilaybentukekarrubahan dan pencipta arsip desa dan kawasan perdesaan, perluasan batas terbatas seksi penataan desa dan wilayah desa kawasan perdesaan kelurahanrubahan nama biasa terbuka purworejo dan informasi desa, seksi desancipta arsip desa dan kawasan perdesaan, permasalahan batas terbatas seksi penataan desa dan desa kelurahan kawasan pedesaan pemerintah desa, kasi pemerintahan susu uvu leyatughapusdusun, rt, biasa terbuka purworejo dan informasi desa, seksikaderaj bea doo ohh kota keanggotcalongkatan dan biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan pengambilan sumpah purworejo dan pemerintah desa memiliki dampak yang sekretariat dprd, kasubbag dapat mengganggu persidangan pemerintah pelanggaran rahasia kinerja pemerintah desa, kasi kesejahteraan kabupaten purworejo dan pemerintah desa lai hk3 hh jasa pem antar waktuinggal duniagundurkan diridiberhentikan biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa jasa pas paksaan poo yoh dewimpimusyawaral badan pembentukan yang menggangu kinerja perundang undangan peraturan daerah biasa terbuka pemerintah kabupaten pemerintah desa, kasi bapemperda) purworejo dan kesejahteraanggaran biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan purworejo dan pemerintah desakehormatalat kelengkapan lain biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan pansus) purworejo dan pemerintah desa 2es rapat rapat 1oaripurna, rapat biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan paripurna istimewaimpinan dprd biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa rapat badan memiliki dampak yang sekretariat dprd, kasubbag musyawarah, rapat dapat mengganggu persidangan pemerintah badan anggaran, rahasia kinerja pemerintah desa, kasi kesejahteraan legislasi, rapat badan kabupaten purworejo kehormatan dan pemerintah desa tidak memiliki dampak sekretariat dprd, kasubbag rapat komisi, rapat yang menggangu kinerja (persidangan pemerintah gabungan komisi, biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan rapat konsultasi purworejo dan pemerintah desa rapat kerja, rapat tidak memiliki dampak sekretariat dprd, kasubbag dengar pendapat, yang menggangu kinerja persidangan pemerintah rapat dengar pendapat| biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan umum, rapat purworejo dan pemerintah desa pemandangan umum memiliki dampak yang sekretariat dprd, kasubbag rapat fraksi terbatas menggangu kinerja persidangan pemerintah pencipta arsip desa, kasi kesejahteraanduan masyarakatfraksi biasa terbuka h'ata tertibkoordinasi yang menggangu kinerja (persidangan pemerintah konsultasi studi biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan banding kunjungan purworejo dan kerjaingkatan kapasitasenaga ahli biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa kesejahterkeuangan biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa lai h3 hhargajang tai konstitusi hk. tidak memiliki dampak setda, bagian hukum yang menggangu kinerja pemerintah desa, kasi dasar negara biasa terbuka h' h' h'dasaperaturan pemerintahpres perpres biasa terbuka pemerintah kabupaten pemerintahan inpresmen permen biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah kabupaten pemerintahan purworejo dan pemerintah desa perundangan tingkat tidak memiliki dampak setda, bagian hukum provinsi meliputi: yang menggangu kinerja pemerintah desa, kasi perda, dephub biasa terbuka pemerintah kabupaten pemerintahan perlu ingus purworejo dansebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud padapengawasan yang harus dilakukan dan yang diterima. analisis jabatan sebagaimana dimaksud padapersonil sebagaimana dimaksud pada: pelaksana kebijakan: cc.sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk mengetahui dampak kerugian yang ditimbulkan terhadap keamanan lai hiskabupaten meliputi: biasa terbuka pemerintah kabupaten pemerintahan perda, kep bup, per bup purworejo dan pemerintah desadesa meliputi: pemerintah kabupaten pemerintahan peraturan desa, biasa terbuka purworejo dan peraturan kepala desa, pemerintah desa keputusan kepala desa tidak memiliki dampak setda, bagian hukum yang menggangu kinerja pemerintah desa, kasi tap mpbiasa terbuka pemerintah kabupaten pemerintahan purworejo dan pemerintah desa perdata koh memiliki dampak yang setda, bagian hukum tanahutang piutanggadainotaris terbatas menggangu kinerja pemerintah desa, kasi pencipta arsip pemerintahan a5. memiliki dampak yang setda, bagian hukum tindak pidana umum terbatas menggangu kinerja pemerintah desa, kasi pencipta arsip pemerintahan susu uvu memiliki dampak yang setda, bagian hukum tindak pidanaradilaninternasionncipta arsip pemerintahan ketentaraan hk.mbebasan terbatas menggangu kinerja pemerintah desa, kasi narapidana pencipta arsip pemerintahan masa aa i tahanan titipan terbatas menggangu kinerja pemerintah desa, kasi pencipta arsip pemerintahan kejaksaan memiliki dampak yang setda, bagian hukum penuntutan umum terbatas menggangu kinerja pemerintah desa, kasi pencipta arsip pemerintahan masa an i n penuntutanadat terbatas menggangu kinerja pemerintah desa, kasi pencipta arsip pemerintahan hubungan luar memiliki dampak yang setda, bagian pemerintahan kerjasama bilaterpemerintahan kerjasama multilateral terbatas menggangu kinerja pemerintah desa, kasi pencipta arsip pemerintahan ben ae. susu uvubiasa terbuka pemerintah kabupaten kewaspadaan dalam negeri purworejo dan nasional pemerintah desa, pemerintah desa kasi kesejahteraanluar biasa terbuka pemerintah kabupaten kewaspadaan negeri purworejo dan nasional pemerintah desa, pemerintah desa kasi kesejahteraan kepastian inn a,a a aamwawnwnweawn tidak memiliki dampak kesbangpol, seksi anggaran dasar dan yang menggangu kinerja poldagri pemerintah desa, anggaran rumah biasa terbuka pemerintah kabupaten |kasi kesejahteraan tanggarogr kerja, data biasa terbuka pemerintah kabupaten kasi kesejahteraan kegiatanembinaan partai biasa terbuka pemerintah kabupaten |kasi kesejahteraanhasil munas muda biasa terbuka pemerintah kabupaten |kasi kesejahteraan partai politik purworejo dan pemerintah desa struktur tidak memiliki dampak kesbangpol, seksi kepengurusan, yang menggangu kinerja poldagri pemerintah desa, pengkaderan dan biasa terbuka pemerintah kabupaten |kasi kesejahteraan keanggotaan partai purworejo dan politikdata inventaris dan biasa terbuka pemerintah kabupaten kasi kesejahteraan keuangan partai politik purworejo dan pemerintah desa terlarang susu uvu we tidak memiliki dampak kesbangpol, seksi keputusan yang menggangu kinerja poldagri pemerintah desa, pembubaran partai biasa terbuka pemerintah kabupaten kasi kesejahteraan organisasi terlarang purworejo dan pemerintah desa daftar dan data memiliki dampak yang kesbangpol, seksi apat mengganggu poldagri pemerintah desa, penyu rus anggota rahasia kinerja pemerintah kasi kesejahteraan partai organisasi kabupaten purworejo terlarang pemerintah desa ijin meninggalkan memiliki dampak yang kesbangpol, seksi tempat domisili bagi terbatas menggangu kinerja poldagri pemerintah desa, anggota partai pencipta arsip kasi kesejahteraan organisasi terlarang memiliki dampak yang kesbangpol, seksi daftar berkalamemiliki dampak yang kesbangpol, seksi laporan umumtidak memiliki dampak pemerintah desa, kasi forum komunikasi yang menggangu kinerja kesejahteraan lintas antar partai biasa terbuka pemerintah kabupaten politik purworejo dan pemerintah desa jse| masam kemasyarakatan beat toe nh. organisasi tidak memiliki dampak kesbangpol, seksi ketahanan, anggaran dasar dan yang menggangu kinerja seni, budaya, agama, anggaran rumah biasa terbuka pemerintah kabupaten ekonomi dan tanggkepengurusan dan yang menggangu kinerja seni, budaya, agama, daftar anggotsusu uvu we tidak memiliki dampak kesbangpol, seksi ketahanan, yang menggangu kinerja seni, budaya, agama, program kerjseksi ketahanan, seni, munas muda yang menggangu kinerja budaya, agama, ekonomi dan provinsi dan biasa terbuka pemerintah kabupaten kemasyarakatan pemerintah kabupaten kota purworejo dan desa, kasi kesejahteraan pemerintah desa tidak memiliki dampak kesbangpol, seksi ketahanan, yang menggangu kinerja seni, budaya, agama, muses kelpembinaan organisasikegiatan organisasi biasa terbuka pemerintah kabupaten ekonomi dan dan laporannydaftar inventaris biasa terbuka pemerintah kabupaten ekonomi dan kekayalaki laporan amat yang menggangu kinerja seni, budaya, agama, akuntabilitas kinerja biasa terbuka pemerintah kabupaten ekonomi dan kemasyarakatan instansi pemerintah) purworejo dan tidak memiliki dampak kesbangpol, seksi ideologi pemantauan orang ami yang menggangu kinerja (dan wawasan asing dan lembaga biasa terbuka pemerintah kabupaten kebangsaan pemerintah asing purworejo dan desa, kasi kesejahteraan jojo pempanseman tani dan nelayan ono organisasi lai h3 hh tidak memiliki dampak din ppp, bidang tanaman anggaran dasar dan yang menggangu kinerja pangan dan hortikultura, anggaran rumah biasa terbuka pemerintah kabupaten seksi perikanan tanggdaftar inventaris biasa terbuka pemerintah kabupaten seksi perikanan kekayakepengurusan dan yang menggangu kinerja pangan dan hortikultura, daftar anggota biasa terbuka h' h' h'rogram kerja biasa terbukamunas muda yang menggangu kinerja pangan dan hortikultura, provinsi dan biasa terbuka pemerintah kabupaten seksi perikanan kabupaten kotembinaan organisasi biasa terbuka pemerintah kabupaten seksi perikanan purworejo dan tangkap pemerintah desa, pemerintah desa kasi kesejahteraan organisasiwanita organisasi tidak memiliki dampak kesbangpol pemerintah desa, anggaran dasar dan yang menggangu kinerja (kasi kesejahteraan anggaran rumah biasa terbuka pemerintah kabupaten tangga purworejo dan tidak memiliki dampak kesbangpol pemerintah desa, kepengurusan dan yang menggangu kinerja (kasi kesejahteraan daftar anggota biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah kabupaten organisasi purworejo dan tidak memiliki dampak kesbangpol pemerintah desa, program kerja biasa terbuka yang menggangu kinerja |kasi kesejahteraan organisasi pemerintah kabupaten purworejo dan susu uvu munas muda tidak memiliki dampak kesbangpol pemerintah desa, yang menggangu kinerja (kasi kesejahteraan provinsi dan biasa terbuka pemerintah kabupaten kabupaten kota purworejo dan sea pembinaanorganisasi tidak memiliki dampak kesbangpol pemerintah desa, kegiatan organisasi yang menggangu kinerja (kasi kesejahteraan dan pelajarannya biasa terbuka pemerintah kabupaten purworejo dan tidak memiliki dampak kesbangpol pemerintah desa, daftar inventaris yang menggangu kinerja (kasi kesejahteraan kekayaan organisasi biasa terbuka pemerintah kabupaten purworejo dan pemilu (pemilihan (pemilihan kepala daerah) tidak memiliki dampak setda, bagian yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah pencalonannomor urut tanda yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah gambar biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan purworejo dan kampanye tidak memiliki dampak setda, bagian yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah dana kampanyetugas pemilumilih daftar pemilihsarana (termasuk yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah surat suara, kotak biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan suara) purworejo dan susu uvu tidak memiliki dampak setda, bagian pemungutan suara yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah penghitungan suara biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan purworejo dan hasil perlu ole tidak memiliki dampak setda, bagian penetapan terpilih dan yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah pembagian kursi biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan anggota legislatif purworejo dan tidak memiliki dampak setda, bagian penetapan pemeran yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah pilkadakpu kpud biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan purworejo dan iso pemuda pemilu pilkada tidak memiliki dampak setda, bagian yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah pemantauan biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan purworejo dan memiliki dampak yang setda, bagian pelanggaran terbatas menggangu kinerja pemerintahan pemerintah pencipta arsip desa, kasi kesejahteraan memiliki dampak yang setda, bagian sengketa terbatas menggangu kinerja pemerintahan pemerintah pencipta arsip desa, kasi kesejahteraan tidak memiliki dampak setda, bagian yang menggangu kinerja pemerintahan pemerintah bawaslu biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan purworejo dan asa beat doo pop ketertiban umum tidak memiliki dampak satpol damkar, bidang kebijakan pemerintah yang menggangu kinerja tibumtranmas, bangtan dan mengenai situasi dan biasa terbuka pemerintah kabupaten sarira pemerintah desa, kondisi keamanan purworejo dan kasi pemerintahan tidak memiliki dampak satpol damkar, bidang pembinaan dan yang menggangu kinerja penegakan perda dan pengaturan mengenai biasa terbuka pemerintah kabupaten perundang undangan larangan purworejo dan pemerintah desa, kasi pemerintah desa pemerintahan susu uvu memiliki dampak yang satpol damkar, bidang pencegahan dan menggangu kinerja tibumtranmas, bangtan dan penanggulangan pencipta arsip sarira pemerintah desa, gangguan ancaman kasi pemerintahan keamanan ketertiban terbatas umum (termasuk ketenteraman masyarakat) memiliki dampak yang satpol damkar, bidang koordinasi dan menggangu kinerja tibumtranmas, bangtan dan kerjasama keamanan pencipta arsip sarira pemerintah desa, dan ketertiban umum terbatas h' kasi pemerintahan (termasuk ketentraman masyarakat) pengawasan memiliki dampak yang satpol damkar, bidang ketentraman dan menggangu kinerja tibumtranmas, bangtan dan ketertiban umum terbatas pencipta arsip sarira pemerintah desa, termasuk ketertiban kasi pemerintahan masyarakat memiliki dampak yang satpol damkar, bidang penegakan dapat mengganggu penegakan perda dan pelaksanaan perda dan rahasia kinerja pemerintah perundang undangan perlu kabupaten purworejo pemerintah desa, kasi dan pemerintah desa pemerintahan tidak memiliki dampak satpol damkar, bidang pembinaan yang menggangu kinerja penegakan perda dan penyuluhan biasa terbuka pemerintah kabupaten perundang undangan pelanggaran perda dan purworejo dan pemerintah desa, kasi perlu pemerintah desaatroli wilayah terbatas pencipta arsip sarira pemerintah desa, kasi pemerintahan sos takut loo vip, wip, tamu asing memiliki dampak yang satpol damkar, bidang menggangu kinerja tibumtranmas, bangtan dan pengamanngawalan terbatas pencipta arsip sarira pemerintah desa, kasi pemerintahan susu uvu we tidak memiliki dampak satpol damkar, bidang pemberitahuan yang menggangu kinerja tibumtranmas, bangtan dan keadaan bahaya dan pemerintah kabupaten sarira pemerintah desa, jam malam meliputi biasa terbuka purworejo dan kasi pemerintahan pemberitahuan, pemerintah desa ketentuan pelaksanaan dan pengawasan pertahanan memiliki dampak yang satpol damkar, bidang dapat mengganggu tibumtranmas, bangtan dan daralauudarbangsekonomiketahanan seni dan dapat mengganggu tibumtranmas, bangtan dan budaya, agama dan rahasia kinerja pemerintah sarira pemerintah desa, kemasyarakatan kabupaten purworejo kasi pemerintahan dan pemerintah desa keamanan memiliki dampak yang satpol damkar, bidang menggangu kinerja tibumtranmas, bangtan dan polisi pamong praja terbatas arsip sarira pemeran kasi pemerintahdu, terbatas,peraturan bupati ini. bagian ketiga,,, pimpinan tingkat tinggi, yaitu sekretaris daerah:, pengawas internal. susu uvu memiliki dampak yang satpol damkar, bidang huru hara menggangu kinerja tibumtranmas, bangtan dan demonstrasi unjuk terbatas pencipta arsip sarira pemerintah desa, rasaenjata api tajambahan peledakrjudiurat surat kaleng terbatas pencipta arsip sarira pemerintah desa, kasi pemerintahan tidak memiliki dampak satpol damkar, bidang yang menggangu kinerja tibumtranmas, bangtan dan pengaduan masyarakat biasa terbukatidak memiliki dampak satpol damkar, bidang yang menggangu kinerja tibumtranmas, bangtan dan atau biasa terbuka h' h'perlindungan masyarakat (lintas) tidak memiliki dampak satpol damkar, bidang kebijaksanaan yang menggangu kinerja perlindungan masyarakat dan pemerintah mengenai biasa terbuka pemerintah kabupaten pemadam kebakaran pembentukan lintas purworejo dan pemerintah desa, kasi pemerintah desa pemerintahan gan mama tidak memiliki dampak satpol damkar, bidang pengangkatan yang menggangu kinerja perlindungan masyarakat dan pemberhentian anggotasusu uvu welatihan pam biasa terbuka pemerintah kabupaten pemadam kebakaran swakarsmenerahan dan biasa terbuka pemerintah kabupaten pemadam kebakaran pengendalian lintas purworejo dan pemerintah desa, kasi pemerintah desa pemerintahan aaa anggota lintas tidak memiliki dampak satpol damkar, bidang yang menggangu kinerja perlindungan masyarakat dan pemberian tali asihbantuan modal usahsantunan uang dukhargaan bagi biasa terbuka pemerintah kabupaten pemadam kebakaran anggota lintas purworejo dan pemerintah desa, kasi pemerintah desa pemerintahan see tt. pam swakarsa dea anna agamamu |. memo aaa tidak memiliki dampak satpol damkar, bidang yang menggangu kinerja perlindungan masyarakat dan lintas lanjut usia biasa terbuka pemerintah kabupaten pemadam kebakaran purworejo dan pemerintah desa, kasi pemerintah desa pemerintahan egaaaran memiliki dampak yang satpol damkar, bidang makar menggangu kinerja perlindungan masyarakat dan pemberontakan terorismbunuhpenganiayaan menggangu kinerja perlindungan masyarakat dan pencurian terbatas pencipta arsip pemadam kebakaran perampasan pemerintah desa, kasi pemerintahan memiliki dampak yang satpol damkar, bidang subversi menggangu kinerja perlindungan masyarakat dan penyeludupan terbatas pencipta arsip pemadam kebakaran narkotikanipuan dan terbatas pencipta arsip pemadam kebakaran pemalsuan pemerintah desa, kasi pemerintahan memiliki dampak yang satpol damkar, bidang korupsi menggangu kinerja perlindungan masyarakat dan penyelewengan terbatas pencipta arsip pemadam kebakaran penyalahgunaan pemerintah desa, kasi jabatan pemerintahan kekerasan pada perempuan dan anak (termasuk kdrt) memiliki dampak yang satpol damkar, bidang menggangu kinerja perlindungan masyarakat dan pelaporan terbatas pencipta arsip pemadam kebakaran pemerintah desa, kasi pemerintahan men ago ((: maa memiliki dampak yang satpol damkar, bidang menggangu kinerja perlindungan masyarakat dan penanganan korbkenakalkejahatan lainnya menggangu kinerja perlindungan masyarakat dan (trafficking, hipnotis, terbatas pencipta arsip pemadam kebakaran bunuh diri dll) pemerintah desa, kasi pemerintahan kecelakaan ke.daraudaralauneta aa. .t@saat tidak memiliki dampak bpbd pemerintah desa, kasi yang menggangu kinerja pemerintahan pemetaan daerah biasa terbuka pena alamat kabupaten bencana purworejo dan pemerintah desa susu uvu le tidak memiliki dampak bpbd pemerintah desa, kasi menggangu kinerja pemerintahan kawasan rawan biasa terbuka pemerintah kabupaten bencanajenis bencana biasa terbuka h' h' h' h' pemerintah kabupaten purworejo dan pemerintah desa tidak memiliki dampak bpbd, pemerintah desa, kesiapsiagaan bencana yang menggangu kinerja kasi pemerintahan meliputi pelatihan, biasa terbuka h' h' h' h' pemerintah kabupaten posko bencana) purworejo dan pemerintah desa koordinasi unsur tidak memiliki dampak bpbd, bidang pencegahan pengarah yang menggangu kinerja |dan kesiapsiagaan, seksi penanggulangan biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah kabupaten pencegahan pemerintah bencana termasuk purworejo dan desa, kasi pemerintahan pencegahan bencana pemerintah desa pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi (perencanaan too teh tidak memiliki dampak bpbd, bidang pencegahan yang menggangu kinerja |dan kesiapsiagaan bidang perencanaan teknispencegahan yang menggangu kinerja |dan kesiapsiagaan bidang rekomendasikedaruratan yang menggangu kinerja |dan logistik, seksi logistik bantuan bencana biasa terbuka pemerintah kabupaten pemerintah desa, kasi purworejo dan pemerintahan pemerintah desa tidak memiliki dampak bpbd, bidang pencegahan penanggulangan yang menggangu kinerja |dan kesiapsiagaan bidang bencana dengan pihak biasa terbuka pemerintah kabupaten rehabilitasi dan rekonstruksi lain purworejo dan pemerintah desa, kasi pemerintah desa pemerintahan www tidak memiliki dampak bpbd, bidang kedaruratan sarana prasarana yang menggangu kinerja (dan logistik, seksi rehabilitasi dan biasa terbuka pemerintah kabupaten kedaruratan, seksi rekonstruksi purworejo dan rekonstruksi pemerintah pemerintah desa desa, kasi pemerintahan tidak memiliki dampak bpbd, bidang kedaruratan pusat pengendalian yang menggangu kinerja (dan logistik, seksi operasional biasa terbuka pemerintah kabupaten kedaruratan pemerintah pusdalops) purworejo dan desa, kasi pemerintahkunjungan lapangrelawlaporan bencana biasa terbuka pemerintah kabupaten purworejo dan pemerintah desa kerjasama bpbd dengan instansi lainpusat pencipta arsipdaerah pencipta arsip memiliki dampak yang bpbd pemerintah desa, kasi lembaga international terbatas menggangu kinerja pemerintahan pencipta arsip memiliki dampak yang bpbd pemerintah desa, kasi lembaga non terbatas menggangu kinerja pemerintahan pemerintah pencipta arsip kesejahteraan pena too susu uv tidak memiliki dampak semua bidang kebijakan dan program yang menggangu kinerja dinpermades pemerintah pemerintah untuk biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan kesejahteraan rakyat purworejo dan pemerintah desa jas peras desa kelurahan tidak memiliki dampak semua bidang yang menggangu kinerja dinpermades pemerintah musrenbangdes biasa terbuka pemerintah kabupaten desa, kasi kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa |a71 gotong royong hiningkatan swadaya gotong royong biasa terbuka purworejo dan partisipasi masyarakatlatihan kerja pemerintah kabupaten desa, seksi pembinaan masyarakatpemerintah kabupaten desa, seksi pembinaan kesejahteraan keluarga| biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan lembaga kemasyarakatan pkk)nyuluhan pemerintah kabupaten desa, seksi pembinaan masyarakatbiasa terbuka pemerintah kabupaten desa pemerintah desa, kasi masyarakat dan desa purworejo dan kesejahteraan rakyat pemerintah desa perekonomian aan susu uvu leroduksi desa biasa terbuka h' h'masaran produksi biasa terbukabum desaama desukiman pendudukrbaikan kampungteknologi tepat guna biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan usaha ekonomi masyarakat pemerintah desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna susu uvu we dea tea debinrlombkoordinasiemiliki dampak yang semua bidang menggangu kinerja dinpermades pemerintah kerjasama terbatas pencipta arsip desa, kasi kesejahteraan rakyat pendidikkebijakan dan program purworejo dan smp bidang sd, seksi pemerintah untuk pemerintah desa kurikulum dan pendidikan termasuk pengembangan siswa kejar paket a,b,c, biasa terbuka h' h' h' h' h' sd bidang paud, pendidikan pendidikan keluarga, nonformal dan pendidikan pendidikan anak putus informal, seksi pendidikan sekolah danpendidikan karakter yang menggangu kinerja kepemudaan dan olahraga, bangsa, wawasan biasa terbuka pemerintah kabupaten seksi kepemudaan dan kebangsaan, ywa purworejo dan kepramukaan pemerintah nasionalisme dsb pemerintah desa desa, kasi kesejahteraanendidikan biasa terbuka purworejo dan pendidikan masyarakat dan kemasyarakatan pemerintah desa kursus pelatihan pemerintah desa, kasi kesejahteraan sekolah (termasuk akreditasi, grouping, perijinan pendirian, ijin operasional lembaga)iayaroun) paud, biasa terbuka purworejo dan pendidikan dan pemerintah desaiswa sd sekolah dasar biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan seksi sarira dan perijinan pemerintah desa sdmenengah biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan seksi sarira dan perijinan pemerintah desa smpkejuruan biasa terbuka purworejo dan seksi sarira dan perijinan pemerintah desa smp pemerintah desa, kasi kesejahteraan, pimpinan tingkat tinggi, yaitu sekretaris desa, pelaksana kebijakan:pada lingkungan pemerintah daerah terdiri atas: pejabat administrator (pejabat struktural setara eselon iii), pejabat pengawas (pejabat struktural setara eselon iv), pejabat fungsional arsiparis, petugas pengelola arsip, pelaksana (pejabat struktural setara eselon dan staf. pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud pada lingkungan pemerintah desa terdiri atas: kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun, arsiparis, petugas pengelola arsip, dan staf. susu uvu wepurworejo dan smp, seksi kurikulum dan sekolah pendidikan pemerintah desa pengembangan smp bidan luar biasa biasa terbuka kepemudaan dan keolahragaan, seksi kepemudaan dan olahraga pemerintah desa, kasi kesejahteraan tidak memiliki dampak dindikpora, sekretariat, sub perguruan tinggi yang menggangu kinerja bagian umum dan sekolah tinggi, biasa terbuka pemerintah kabupaten kepegawaian pemerintah akademi, universitas, purworejo dan desa, kasi kesejahteraan dll) pemerintah desa tidak memiliki dampak dindikpora, bidang sd, seksi pengembangan siswa yang menggangu kinerja kurikulum dan diantaranya orientasi pemerintah kabupaten pengembangan sd bidang siswa, darmawisata, purworejo dan smp, seksi kurikulum dan widyawisata, lomba pemerintah desa pengembangan smp bidang lomba,( lks, olimpiade biasa terbuka h' h' h' h' kepemudaan dan sains, olimpiade olah keolahragaan, seksi raga dan sains), pelajar kepemudaan dan teladan, pertukaran olahraga pemerintah desa, pelajar,. kasi kesejahteraan tidak memiliki dampak dindikpora, sekretariat, sub yang menggangu kinerja bagian umum dan dies natalis, lustrum, biasa terbuka pemerintah kabupaten kepegawaian pemerintah reuni dll purworejo dan desa, kasi kesejahteraan pemerintah desa administrasi sekolah tidak memiliki dampak dindikpora, bidang sd, seksi yang menggangu kinerja kurikulum dan persyaratan masuk pemerintah kabupaten pengembangan sd bidang sekolah, testing, ujian, biasa terbuka purworejo dan smp, seksi kurikulum dan aspek pemerintah desa pengembangan smp pemerintah desa, kasi kesejahteraan susu uvu tidak memiliki dampak dindikpora, sekretariat, yang menggangu kinerja bidang sd, seksi kurikulum pemerintah kabupaten |dan pengembangan sd purworejo dan bidang smp, seksi kurikulum pemerintah desa dan pengembangan smp sub kalender pendidikan biasa terbuka h' h' h' h' h' bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporanbea siswa dan pemerintah kabupaten pengembangan sd bidang penghargaan siswa biasa terbuka .' purworejo dan smp, seksi kurikulum dan berprestasisekretariat, bantuan pendidikan: menggangu kinerja bidang sd, seksi kurikulum bantuan operasional pencipta arsip dan pengembangan sd sekolah bos), bidang smp, seksi kurikulum keatas murid terbatas dan pengembangan smp (bkm), program pemerintah desa, kasi indonesia pintar pip) kesejahteraan memiliki dampak yang dindikpora, bidang sd, seksi menggangu kinerja kurikulum dan pencipta arsip pengembangan sd bidang ijazah terbatassemua unit pengolah yang menggangu kinerja dindikpora pemerintah desa, sertifikat biasa terbuka pemerintah kabupaten |kasi kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa metode belajarurworejo dan pendidikan dan pemerintah desa pengembangan anak usia dini bidang sd, seksi biasa terbuka h'karya tulis, karya biasa terbuka purworejo dan smp, seksi kurikulum dan ilmiahbidang paud, menggangu kinerja pendidikan nonformal dan pencipta arsip pendidikan informal, seksi pendidikan dan pengembangan anak usia dini seksi pendidikan masyarakat dan kursus ujian terbatas pelatihan bidang sd, seksimerintah kabupaten tenaga kependidikan sd, purworejo dan seksi sarira dan perijinan pemerintah desa sd bidang smp, seksi learning biasa terbuka h' h' h' h' h' pendidik dan tenaga kependidikan smp, seksi sarira dan perijinan smp pemerintah desa, kasi kesejahteraan susu uvu tidak memiliki dampak dindikpora, sekretariat yang menggangu kinerja pemerintah desa, kasi biasa terbuka h' h' h' h' h' pemerintah kabupaten kesejahteraan purworejo dceramah, simposium, biasa terbuka pemerintah kabupaten kepegawaian pemerintah seminarbiasa terbuka pemerintah kabupaten kepegawaian pemerintahkuliah lapangan, kkn, biasa terbuka pemerintah kabupaten kepegawaian pemerintah magang praktek pklperencanaan, evaluasi sistem informasi biasa terbuka pemerintah kabupaten |dan pelaporan pemerintah pendidikan purworejo dan desa, kasi kesejahteraan pemerintah desa peta kependidikrtukaran pendidik pemerintah kabupaten tenaga kependidikan sd dan tenaga biasa terbuka purworejo dan bidang smp seksi pendidik kependidikan luar pemerintah desa dan tenaga kependidikan negeri smp pemerintah desa, kasi kesejahteraan keolahragaan pembinaan ass paman oo|voodoo|oo tidak memiliki dampak dindikpora, bidang olah raga prestasi yang menggangu kinerja kepemudaan dan porprov, pon, sea biasa terbuka pemerintah kabupaten keolahragaan, seksi games, kejurnas, purworejo dan keolahragaan pemerintah olimpiade, dll) pemerintah desa desa, kasi kesejahteraan susu uv we tidak memiliki dampak dindikpora, bidang lah rasa pendidik yang menggangu kinerja kepemudaan dan mba bai biasa terbuka pemerintah kabupaten keolahragaan, seksi persen dll)olah raga rekreasi yang menggangu kinerja kepemudaan dan massal senam, biasa terbuka pemerintah kabupaten keolahragaan, seksi sepeda san ora purworejo dan keolahragaan pemerintah raga tradisional, dll) pemerintah desa desa, kasi kesejahteraan tidak memiliki dampak dindikpora, bidang iptek dan ind olah yang menggangu kinerja kepemudaan dan pie istri olkemitraan olah ragkepemudaan lilrtukaraskibraka biasa terbukamberdaykemitrlai his tidak memiliki dampak dindikpora, bidang yang menggangu kinerja kepemudaan dan kepramukaan pemerintah kabupaten keolahragaan, seksi kepanduan biasa terbuka purworejo dan kepemudaan dan pemerintah desa kepramukaan pemerintah desa, kasi kesejahteraan kebudayaan cici. tidak memiliki dampak disparbud, bidang kebijakan dan program yang menggangu kinerja kebudayaan pemerintah desa, pemerintah untuk biasa terbuka h' h' h' pemerintah kabupaten kasi pelayanan kebudayaan purworejo dan pemerintah desa tidak memiliki dampak disparbud, bidang kesenian seni gn. pn, yang menggangu kinerja kebudayaan, seksi kesenian, pewayangan, seni tari, pemerintah kabupaten |sastra dan perfilman seni musik, seni rupa, biasa terbuka purworejo dan pemerintah desa, kasi seni lukis, perfilman dll) pemerintah desakepurbakalaan biasa terbuka h' h' h' h' h'sejarahbahasasusu uvu wepurworejo dan cagar budaya, nilai budaya penuh terbuka eng kepercayaan iasa uka pemerintah desa dan tradisional pemerintah desa, kasi pelayanan kesehatan cici. kbbi'akan dan tidak memiliki dampak dinkes, bidang pembiayaan ya: nan aer buk yang menggangu kinerja |dan pelayanan kesehatan kemah ata untu biasa terbuka pemerintah kabupaten pemerintah desa, kasi kesehatan purworejo dan kesejahteraan pembinaan dan pelayanan kesehat, bidang pembiayaan yang menggangu kinerja |dan pelayanan kesehatan matayang menggangu kinerja pemberantasan dan b47 buk pemerintah kabupaten pencegahan penyakit dan jiwa biasa terbuka purworejo dan penyehatan lingkungan pemerintah desa p3dan) pemerintahuks usaha kesehatan yang menggangu kinerja |dan pelayanan kesehatan sekolah)perawatan biasa terbuka pemerintah kabupaten pemerintah desa, kasi purworejo dan kesejahteraan men anna agamamu. memanah tidak memiliki dampak dinkes, bidang pembiayaan kesehatan masyarakat meliputi pkm, yang menggangu kinerja |dan pelayanan kesehatan pemerintah kabupaten pemerintah desa, kasi pemberdayaan biasa terbuka kesehatan masyarakat purworejo dan kesejahteraan pemerintah desa melalui media pkk, dsb kesehatan keluarga tidak memiliki dampak dinkes, bidang pembiayaan termasuk kesehatan yang menggangu kinerja |dan pelayanan kesehatan bei ibu, anak, biasa terbuka pemerintah kabupaten pemerintah desa, kasi dan remaja) purworejo dan kesejahteraan memiliki dampak yang dinkes, sekretariat, bag menggangu kinerja pengelola anggaran dan pencipta arsip mobilisasi dana bidang jaminan kesehatan terbatas pembiayaan dan pelayanan kesehatan pemerintah desa, kasi kesejahteraan obat obatan hi memiliki dampak yang dinkes, bidang sumber daya menggangu kinerja kesehatan, promosi dan permohonan pembelian terbatas pencipta arsip kemitraan kesehatan obat pemerintah desa, kasi kesejahteraan memiliki dampak yang dinkes, bidang sumber daya menggangu kinerja kesehatan, promosi dan terbatas pencipta arsip kemitraan kesehatanawahapuja tamara loo pencegahan penyakit pencegahan penyakit ooo tidak memiliki dampak dinkes, bidang sumber daya yang menggangu kinerja kesehatan, promosi dan promosi kesehatanusu uvu pemberantasan penyakit menular langsung p2mllamin, hiv, aids, pemerintah kabupaten pencegahan penyakit dan imframbust.b.colera, diaresars, dan jenis pemerintah kabupaten pencegahan penyakit dan penyakit lainnypenyakit menular sumber binatang p2b)h' h' h' h' h' purworejo dan penyebab dengue hemorrhage pemerintah kabupaten pencegahan penyakit dan pena der), dbderangrabies biasa terbukaantrakleptospirosidinamis:,: cc.iii(chikungu. pemerintah kabupaten pencegahan penyakit dan penyakit laindan pencegahan penyakit tidak menularktoriima irama mastcmik pemerintah kabupaten pencegahan penyakit dan akuttrokediabetes melituh' h' h' h' purworejo dan penyehatan lingkungan ca. serviks. dan pemerintah kabupaten pencegahan penyakit dan pencegahan penyakit biasa terbuka purworejo dan penyehatan lingkungan ca. mammapurworejo dan penyehatan lingkungan ca. hear pemerintah desa pemerintah desa, kasi kesejahteraan tidak memiliki dampak dinkes, bidang pemberantasan dan yang menggangu kinerja pemberantasan dan pencegahan penyakit pemerintah kabupaten pencegahan penyakit dan daya penyakit biasa terbuka purworejo dan penyehatan lingkungan lainnya pemerintah desa pemerintah desa, kasi kesejahteraan jas tempat karantina etikaurveilanudarjamban keluarsehatan institusihigienesanitasi tidak memiliki dampak dinkes, bidang tempat tempat yang menggangu kinerja pemberantasan dan pembuatan dan pemerintah kabupaten pencegahan penyakit dan penjualan makanan biasa terbuka purworejo dan penyehatan lingkungan minuman ppm), pemerintah desa pemerintah desa, kasi jasabograna air minum, insektisidjamban keluarga, pemerintah kabupaten pencegahan penyakit dan sanitasi rumah tanggnan yang menggangu kinerja pemberantasan dan kesehatan institusi, pemerintah kabupaten pencegahan penyakit dan misal poskestren, biasa terbuka purworejo dan penyehatan lingkungan sanitasi masjid dlmeme biasa terbuka purworejo dan pendekbiasa terbuka pemerintah kabupaten pencegahan penyakit dan hear purworejo dan penyehatan lingkungan pemerintah desa pemerintah desa, kasiperukejadian khusus tidak memiliki dampak dinkes, bidang yang menggangu kinerja pemberantasan dan dekopensatiokordosis pemerintah kabupaten pencegahan penyakit dan (serangan jantungterbuka pemerintah kabupaten pencegahan penyakit dan celakaan lalu lintajadian luar biasa pemerintah kabupaten pencegahan penyakit dan tpmakankurangbahaya kelaparan, pemerintah kabupaten pencegahan penyakit dan busung lapar, gizi biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan penyehatan lingkungan busukracunlai h3 haenu makanan rakyatgondok endemik pemerintah kabupaten pencegahan penyakit dan gakilayanan medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien,visum) tidak memiliki dampak rsud, bidang pelayanan yang menggangu kinerja pemerintah desa, kasi rawat inaprawat jalan biasa terbuka h' h' h' h' h'icu biasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan purworejo dan memiliki dampak yang dinkes, sekretariat, sub bag menggangu kinerja tu, sub bag pengelola mcu medical check pencipta arsip anggaran dan mobilisasi up) terbatas dana rsud, bidang pelayanan pemerintah desa, kasi kesejahteraan susu uvu penunjang medis memiliki dampak yang rsud, bidang penunjang menggangu kinerja medik dan pendidikan, seksi farmasi terbatas pencipta arsip penunjang medik pemerintah desa, kasi kesejahteraan memiliki dampak yang rsud, sub bagian dapat mengganggu perencanaan dan rekam rekam medik rahasia kinerja pemerintah medik sub bagian rekam kabupaten purworejo medik pemerintah desa, kasi dan pemerintah desa kesejahteraan memiliki dampak yang rsud, bidang penunjang menggangu kinerja medik dan pendidikan, seksi radiologi terbatas pencipta arsip penunjang medikklinik rahasia kinerja pemerintah penunjang medik pemerintah kabupaten purworejo desa, kasi kesejahteraan dpatologi rahasia kinerja pemerintah penunjang medik pemerintah anatomi, forensik kabupaten purworejo desa, kasi kesejahteraan dbank darah rumah biasa terbuka pemerintah kabupaten penunjang medik pemerintah sakit purworejo dan desa, kasi kesejahterasanitasi rumah sakitsusu uvu we tidak memiliki dampak rsud, bidang penunjang yang menggangu kinerja medik dan pendidikan, seksi css laundrykeperawatan keperawatanbidang pelayanan komite mediksekretariat, sub bag menggangu kinerja penyusunan dan pembuatan spi satuan pengawas terbatas h' h' h' penata arsip laporan pemerintah desa, internal) kasi kesejahteraan mutu rumah sakit heh hi tidak memiliki dampak rsud, bidang pelayanan yang menggangu kinerja rsud dinkes, bidang pemerintah kabupaten sumber daya kesehatan, akreditasisb problem solving ica terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan for better hospital)aap kepuromosi layanan biasa terbuka pemerintah kabupaten kesejahteraan purworejo dan pemerintah desa susu uvu memiliki dampak yang rsud, bagian sekretariat, dapat mengganggu sub bagian hukum dan kinerja pemerintah hubungan masyarakat kasus hukum rumah kabupaten purworejo dinkes, bidang sumber daya sakit rahasia dan pemerintah desa kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan pemerintah desa, kasi kesejahteraan aw. m. :arash tidak memiliki dampak rsud, bagian sekretariat, yang menggangu kinerja sub bag kepegawaian pemerintah kabupaten dinkes, bidang sumber daya perencanaan tenaga biasa terbuka purworejo dan kesehatan, promosi dan medis pemerintah desa kemitraan kesehatan pemerintah desa, kasi kesejahteraan aan medisrijinan untuk tenaga pemerintah kabupaten kesehatan, promosi dan medismerintah kabupaten kesehatan, promosi dan denga media sosialdm, promosi thi tenaga pemerintah kabupaten |dan kemitraan kesehatan, kesehatan haji biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan seksi manajemen informasi, indonesia) pemerintah desa promosi dan kemitraan kesehatan pemerintah desa, kasi kesejahteraan susu uvu tidak memiliki dampak rsud, bidang keperawatan yang menggangu kinerja dinkes, bidang sdm, promosi pemerintah kabupaten |dan kemitraan kesehatan, tkh tenaga purworejo dan seksi manajemen informasi, kesehatan haji daerah) biasa terbuka pemerintah desa promosi pad kemitraan kesehatandiklat tenaga pemerintah kabupaten kesehatan, promosi dan kesehatanmerintah kabupaten kesehatan, promosi dan teandidikan bidang pemerintah kabupaten kesehatan, promosi dan kesehatan termasuk biasa terbuka h' h' h' h' h' purworejo dan kemitraan kesehatan pendidikan spesialis pemerintah desa pemerintah desa, kasi kesejahteraan peralatan kesehatstandarisasi biasa terbuka pemerintah desa dan pelayanan kesehatan, seksi upaya kesehatan dasar dan rujukanperizinan berkaitan biasa terbuka pemerintah desa dan pelayanan kesehatan, dengan alat kesehatan seksi upaya kesehatan dasar dan rujukan pemerintah desa, kasi kesejahteraan 6co pengobatan alternatif |
bupati sumedang provinsi jawa baratmbantu organisasi dalam mengelola tujuan yang lebih terarah dan akurat, perlu diterapkan manajemen risiko sebagai bagian dari strategi dan manajemen dalam organisasi, bahwaadanya pedoman bagi perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kabupaten sumedang dalams. risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak negatif pada pencapaian tujuansasaran organisasi dan tujuan kegiatrisiko kunci key risk) adalah risiko yang sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan tujuan organisasimilik risiko adalah orang atau suatu entitas yang mempunyai akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola suatu risiko. retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko. komite manajemen risiko. komite manajemen risiko pemerintahkebijakan pemerintah daerah. komite manajemen risiko perangkatoperasional. sekretariat komite manajemen risiko adalah tim yang bertugas membantu mengadministrasikan hasil proses manajemen risiko. bab penerapan manajemen risiko bagian kesatu maksud, tujuan, manfaat dan prinsip paragraf maksud penerapan manajemen risiko dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan atau pegawai lingkungan pemerintah daerah kabupaten untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien. paragraf tujuan penerapan manajemedalam pencapaian tujuan dan peningkatan kinerjagintegrasikan proses manajemen risiko dalam tahapan manajemen perencanaan, mobilisasi sumber daya, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, mendorong manajemen yang proaktif:, dan meningkatkan kepatuhan kepada peraturan perundang undangan. paragraf manfaat penerapan manajemen risiko memiliki manfaat untuk: meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas perangkat daerah, meningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan, cc., dan meningkatkan akuntabilitas dan governance perangkat daerah. paragraf prinsipketaatan terhadap peraturan perundang undangan, mempertimbangkan aspek sumber daya, manfaat dan biaya, dan dinamis dan tanggap terhadap perubahan, berorientasi jangka panjang, dan perbaikan terus menerus. bagian kedua penyelenggara manajemen risiko setiap perangkat daerah wajib menerapkan manajemen risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuansebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah. penyelenggara manajemen risiko pada tingkat kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pemilik risiko pada perangkat daerah. bagian ketiga strategi penyelenggaraan manajemen risiko strategi penyelenggaraan manajemen risiko dilakukan berdasarkan karakteristik, tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, risiko yang dihadapi, serta kondisi lingkungan pengendalian. strategi penyelenggarab.tahapan penerapanrincian tahapan dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: penetapan tujuan, identifikasi risiko: analisis risiko: evaluasi risiko, penanganan risiko, pemantauanpada saat mulai penyusunan rencana anggaran dan kegiatan perangkat daerah, danterhadap risiko perangkat daerah dan risiko kegiatan dengan cara mengidentifikasi, berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampakmantauan dan revi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap seluruh aspek dari proses manajemen risiko untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana. komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan setiap tahapan manajemen risiko. bagian ketiga penggunaan aplikasi manajemen risiko sebagai sumber informasi bagi pengambil keputusan perlu dikelola secara sistematis, terstruktur, tepat waktu, dan dievaluasi berdasarkan informasi yang valid. pengelolaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada dapat menggunakan aplikasi berbasis komputer. daftar formulir yang digunakan dalam aplikasi berbasis komputer sebagaimana dimaksud pada meliputi: form piagam manajemen risiko, form profile identifikasi risiko, form mitigasi risiko rencana tindak pengendalian, dan form evaluasi, pemantauan dan revi proses manajemen risiko. ketentuan mengenaikabupatendaerah kabupaten, yang melakukan pengendalian tingkat kebijakan pemerintah daerah kabupaten, komite manajemen risiko perangkat daerahhubungan kerja struktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: komite manajemen risiko pemerintah daerah kabupaten bertugas dan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mengawasi efektivitas dan integritas proses manajemen risiko, komite manajemen risiko, inspektorat sebagai unit kepatuhan manajemen risiko compliance office for risk management),lingkungan pemerintah daerah kabupaten kepada pemangku kepentingan terkait. bupati membentuk komite manajemen risiko pemerintah daerah kabupaten dengan keputusan bupati. komite manajemen risiko pemerintah daerah kabupaten: bupati selaku ketua, wakil bupati selaku wakil ketua, dan kepala perangkat daerah yang menangani bidang perencanaan, penganggaran, sumber daya manusia, dan bidang teknis lainnya, perwakilan camat,: (satu) orang staf ahli bupati selaku ketua, dan perwakilan sekretaris perangkat daerah selaku anggota. anggota komite pelaksana sebagaimana dimaksud pada juga merupakan anggota komite manajemen risiko perangkat daerahekretariat daerah kabupaten c.g. unit eselon iii yang menangani manajemen kinerja pemerintah daerah kabupaten. tugas dan tanggung jawab komite eksekutif sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah: menetapkan kebijakan dan pedoman manajemen risiko pemerintah daerah kabupaten, menetapkan profil risiko kunci pemerintah daerah kabupaten beserta dengan rencana motivasinya berdasarkan sasaran strategis secara tahunan, menetapkan selera risiko (risk appetite) dan kriteria risiko yang berlaku lingkungan pemerintah daerah kabupaten, melakukan revi dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko lingkungan pemerintah daerah kabupaten, memastikan bahwa proses manajemen risiko lingkungan pemerintah daerah kabupaten berjalan efektif. tugas dan tanggung jawab komite pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah: menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko pemerintah daerah kabupaten sebagai pedoman implementasi manajemen risiko bagi seluruh unit lingkungan pemerintah daerah kabupaten, b.menyusun profil risiko kunci pemerintah daerah kabupaten dan rencana motivasinya berdasarkan sasaran strategis secara tahunan, memantau dan melaporkan level risiko kunci pemerintah daerah kabupaten dan pelaksanaan motivasinya, menginformasikan risiko risiko kunci pemerintah daerah kabupaten serta menyampaikan rencana mitigasi yang relevan kepada seluruh unit yang terkaitbupati. kepala perangkat daerah membentuk komite manajemen risiko perangkat daerah dan sekretariat komiteyaitu: perangkat daerah eselon iii lainnya, perangkat daerah eselon ilainnya. tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam yaitu sebagai berikut: menentukan sasaran dan program manajemen risiko perangkat daerah, menyusun dan menetapkan risiko risiko kunci perangkat daerah, menyusun, menetapkan, dan melaporkan profil risiko kunci perangkat daerah beserta rencana motivasinya berdasarkan sasaran strategis secara tahunan, menginformasikan risiko risiko kunci pemerintah daerah kabupaten dan perangkat daerah yang homogen serta rencana mitigasi yang relevan kepada perangkat daerah terkait:pemerintah daerah kabupaten dan perangkat daerah, menelaah rekomendasi dari inspektorat selaku unit kepatuhan manajemen risiko compliance office for risk management) dan atau dari auditor eksternal, dan menentukan tindak lanjutnya, memastikan bahwa proses manajemen risiko perangkat daerah berjalan efektif, dan memberikan masukan rekomendasi kepada kepala perangkat daerahkepala perangkat daerah. sekretariat manajemen risiko perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugasunit kepatuhan manajemen risiko compliance office for risk management) melakukan fungsi: pelaksanaan unit kepatuhan (compliance office) untuk manajemen risiko lingkungan pemerintah daerah kabupaten, dan pelaksanaan peran konsultasi dan asistensi manajemen risiko lingkungan pemerintah daerah kabupaten. untuk mewujudkan fungsi sebagaimana dimaksud pada inspektorat mempunyai tugas sebagai berikut: pemantauan dan revi atas proses manajemen risiko, baik tingkat pemerintah daerah kabupaten maupun perangkat daerah, melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko tingkat pemerintah daerah kabupaten maupun perangkat daerah, cc. audit atas proses manajemen risiko tingkat pemerintah daerah kabupaten maupun perangkat daerah:kabupaten apabila dimintaabupaten dilakukan revi oleh inspektoratroses penerapan manajemen risiko, sebagaimana dimaksud dalam dan laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pemilik risiko kepada komite manajemen risiko perangkat daerah. komite manajemen risiko perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada melakukan: evaluasi, usulan perubahan dan perbaikan, mengkompilasikan laporan penerapan manajemen risiko dari seluruh tingkat kegiatan, dan menyampaikan laporan kepada kepala perangkat daerah. laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh kepala perangkat daerah kepada bupati secara periodik dengan tembusan kepada inspektorat. laporan penerapan manajemen risiko dari setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam menjadi bahan penyusunan profil risiko tingkat pemerintah daerah kabupaten oleh komite pelaksana manajemen risiko pemerintah daerah kabupaten. profil risiko pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada dievaluasi oleh komite eksekutif manajemen risiko pemerintah daerah kabupaten. terhadap penerapan manajemen risiko pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam dan penerapan manajemen risiko tingkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pemantauan oleh inspektorat. bab ketentuan lain lain komite manajemen risiko pemerintah daerah kabupaten dan komite manajemen risiko perangkat daerah dibentuk paling lambat (satu) tahun setelah peraturan bupati ini ditetapform piagam manajemen risiko parameter penerapan manajemen risiko tahun nnaananaaa naa nana naa nana aan naa anna ana naa naa nana aanuang lingkup ee. periode nnaananaaa naa nana naa nana aan naa anna ana naa naa nana aan keluaran nnaananaaa naa nana naa nana aan naa anna ana naa naa nana aan sasaran organisasi daftar sasaran keterangan uraian sasaran indikator sasaran struktur manajemen risiko nama jabatan keterangan daftar pemangku kepentingan (stakeholder) nama stakeholder stakeholder keterangan kriteria risiko kriteria kemungkinan level sangat terjadi kurang dari dari terjadinya sangat jarang kejadian transaksi jarang, kurang dari kali dari kejadian transaksi kali cukup terjadi antara s.d. terjadinya cukup kali dari kejadian transaksi s.d. kali sering kejadian transaksi lebih dari kali kriteria dampak negara reputasi kinerja pelayanan hukum sangat rp10 keluhan pencapaian pelayanan kali kecil juta stakeholder target tertunda dalam satu secara kinerja hari periode lisan tulisan organisasi, kali dalam satu periode kecil lebih dari keluhan pencapaian pelayanan diatas 10juta stakeholder target tertunda s.d. kali s.d. secara kinerja atas hari dalam satu juta lisan tulisan atas s.d. hari periode s.d. 100y6 organisasi, kali dalam satu periode sedang lebih dari pemberitaan pencapaian pelayanan diatas 50juta negatif target tertunda s.d. kali s.d. media massa kinerja atas shari dalam satu juta lokal atas s.d. hari periode s.d. besar lebih dari pemberitaan pencapaian pelayanan diatas negatif target tertunda s.d. kali juta s.d. media massa kinerja atas hari dalam satu nasional atas s.d. hari periode juta s.d. level kerugian penurunan penurunan kang uan tuntutan negara reputasi kinerja pelayanan hukum sangat lebih dari pemberitaan pencapaian pelayanan diatas besar negatif target tertunda kali dalam juta media massa kinerja lebih dari satu internasional hari periode disiapkan oleh: diperiksa oleh: ditetapkan oleh: tanggal, tanggal, tanggal, form profile identifikasi risiko tahun kenkankananna nanasisiko pengendalian yang ada besaran dea kejadian kategori penyebab dampak uraian sistem efektivitas kamu level reg pengendalian risiko a10 disiapkan oleh: diperiksa oleh: ditetapkan oleh: tanggal, tanggal, tanggal, form mitigasi risiko rencana tindak pengendalian tahun kanan naa nana anna nana nana anna ana aan nana nan ana saopsi risiko risiko reg. rri gas pen atan racer jadwal penanggung sen. level ban pelaksana capaian risiko tambahan implementasi jawab dampak risiko kan target lo. disiapkan oleh: diperiksa oleh: ditetapkan oleh: tanggal, tanggal, tanggal, form evaluasi, pemantauan dan revi proses manajemen risiko tahun peaaaananaan anlevel level besaran | level |(besaran | level (|besaran | level besaran | trend risiko nana mungkin mungkin level dampak level dampak level dampak level risiko evaluasi rekomendasi risiko risiko risiko risiko aw. na. asa na. asa na. asa disiapkan oleh: diperiksa oleh: ditetapkan oleh: tanggal, tanggal, tanggal, bupati sumedang, ttd dony ahmad munir |
\i' mengingat bitpaii pi]rworuio provinsi jawa tengah peraturan bupati purpose.io nomor axt1r rofalg tentang petunjuk pei,,laksanakan peraturan daerah kabupaten purpose.io nomor tahun tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten ourwork"io nomor tahun 2o1o tentang retribusi pengendalian dan pena\atasan menara telekomunikasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ourwork^io, menimbang batra dengan ditetapkannya peraturan daerah kabupaten purworejo nomor tahun ot6 tentang perubahan atas peraturan daerah i(kabupaten purworejo nomor tahun olo tentang retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, maka untuk mendulinrng kelancaran pelaksanaan peraturan daerah tersebut, perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan; batra berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf perlu unfit.rk menetapkan peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten rrnrorejo nomor tarun tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten hmrrorejo nomor tahun olo tentang retribusi pengendalian dan pengawastentang telekomunikasi (lembaga negara repub9 tentang p4iaerah lembaran negara indonesia tahun nomor talorrb*rarr lembaran negara republik indonesia nomor ss87), telah diubah beberapa kali, terakhir daerah negara republik indonesia tahun ol5 nomor tambahan gambaran naga negara republik indonesia tahun tahun tambahan lembaran negara republik lndonesia nomor o); peraturan pemerintah nomor tahun ol6 perangkat daerah negara indonesia tahun ol6 nomor ll4, lembaran negara indonesia dengan undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun ol4 tenang pemerintahafbbksana teknis daerah; peraturan daerah l(abupatert nomor susunan perangkat daerah l(kabupaten purworejo (kembaran daerah l(kabupaten purworejo tahun nomor peraturan daerah kabur.ten puru'rejo nomor tahun tentang dan susunan perangkat daerah l(abuya.ten rtnrorejo (kembaran daerah tahun nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah grup.ten nomor tahun ol7 t$taq perubahan peraturan daerah kabupaten nomor tahun tentang, dan tahun tentang atas peraturan daerah kabupaten purworejo nomor tahun o1o tentang retribusi dan pena.hasan menara daerah i(kabupaten purworejo tahun o16 nomor o); peraturan bupati nomor tahun tentang kedudukan, susunan dan fungsi serta tata kerja dinas kabur.ten @berita daerah kabupaten purworejo tahun nomor ef, unjuk peraturan daerah kabupaten ourwork.'o nomor tahun tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten ourwork^io nomor tahun 2o1o tentang retribusi dan pengawastan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. bupatiadalah bupati dinas komunikasi dan informatika yang selanjutnya disingkat adalah dinas komunikasi dan informatika kabupaten purworejo. dinas penanaman modal pelayanan tempa.du satu pintu yang selanjutnya disingkat dinpmptsp adalah dinas modal pela5kanan terpadu satu pintu kabupaten purworejo.negara bumi) dengan nama dan bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekuturadio base station) yang selanjutnya disebut menara adalah sebagai penunjang jaringan yang yang desain bentuk disesuaikan dengan ketentuan jaringan telekomunikasi. tim pengendali dan pengawas menara telekomunikasi yang selanjutnya dapat disebut tim pengendali dan pengawas adal,ah tim yang dibentuk oleh rupa.ti yang bertugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang daerah sebagai lokasi penyelenggaraan menara telekomunikasi. retribusi dan pengawasan menara yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai atas jasa ruang daerah sebagailokasi menarasurat gteteparr tmelakukan pembayaran retribusi, pemotong retribusi tertentu. adalah surat yang sebagai bukti bahwa termasuk atau oleh bendahara penerimaan retribusi telah disetorkan atau denda. tanda terima setoran yang dapat disingkat tts adalah surat bukti yang menunjukkan wajib retribusi telah melakukan pembayaran retribusi. surat tanda setoran yang selanjutnya dapat disingkat sts rekening kas.tan dan belanja daerah pada rekening l(as umum daerah yang selanjutnya dapat disingkat rsud adalah tempat penyimpanan yang ditentukan oleh bupati untuk untuk enam (r) daerah dan daerah. seluruh bab pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi bagian kesatu sebelum menara telekomunikasi berdiri dan pengawasan menara menara telekomunikasi berdiri dilakukan oleh diskominfo sebelum sebagai bagian dari tim pemeriksa perizinan yang dibentuk oleh bupati. pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada l), meliputi: kajian teknis dan lokasi terhadap desain, penataan, pembangunan dan rencana pengoperasian menara telekomunikasi, antara lain: lokasi menara telekomunikasi: tidak boleh' bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten purworejo dan atau rencana detail tata ruang wilayah; harus mempunyai jarak dengan jalan arteri, jalan kolektor atau jalan lokal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pemerintah daerah atau rel kereta api minimal sama dengan ketinggian menara yang dihitung dari garis sepadan jalan atau rel kereta api sampai dengan kaki menara yang paling dekat dengan jalan atau rel kereta api tersebut. harus jarak dengan obyek wisata (obyek wisata yang telah selagi daya tarik wisata oleh daerah), minimal sama dengan ketinggian menara yang dihitung dari garis terluar lokasi obyek wisata sampai dengan kaki menara yang paling dekat dengan obyek wisata tersebut; harus mempunyai jarak dengan fasilitas umum yang jenisnya telah ditetapkan dalam peraturan ini, minimal sama dengan menara yang dihitung dari titik terluar bangunan fasilitas umum sampa.i kaki menara yang paling dekat dengan fasilitas umum tersebut; hans dalam bentuk peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat. rencana fisik menara telekomunikasi: tempat (space) antena dan perangkat ketinggian menara; struktur menara; kekuatan angin. sarana pendukung: petir; catur daya; lampu light marka halangan penerbangan aviation obstruction aviation obstruction identitas hukum: nama pemilik lokasi menara ting menara tahun pembuatan pemasangan menara telekomunikasi; kontrak<tor menara; beban maksimum menara telekomunikasi; sekitar: setiap menara telekomunikasi yang dibangun daerah wajib dari warga sekitar pada huruf harus elf.irf.l bagaimana dimaksud diperoleh dari pemilik tanah dalam radius iir eran apa.bila lokasi sekitar bangunan menara telekomunikasi dalam radius berupa penduduk, maka semua kepala warga harus diperoleh dari f.ir.i persetujuan warga sekitar sebagaimana dimaksud pa.da huruf dalam berita acara yang oleh kepala keluarga dan pemilik tanah yang dan dihampiri dengan foto kopi surat pernyataan dari pemilik menara telekomunikasi yang timbul akibat ;ti erat surat pernyataan dari pemilik menara telekomunikasi yang iiirjl eran bersedia iiirtririr yang iafd. lokasi yang akan dan bahwa jawab bahwa pemilik setelah diperpanjang izinnya, paling lambat satu bulan setelah diterimanya surat teguran atau pemberitahuan resmi dari pemerintah daerah; surat dari pemilik menara bahwa pemilik menara yang sanggup seluruh biaya apabila dimaksud pada angka dilakukan oleh tah daerah atau pihak lain. melakukan sosialisasi informasi mengenai kepada instansi terkait, atau badan yang akan menyelenggarakan menara telekomunikasi. kedua setelah menara didirikan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi setelah menara didirikan, dilakukan terhadap pernantaatan ruang daerah untuk penyelenggaraan menara pengendalian dan pena.hasan seba kaimana dimaksud pa.da last atau tidak dan menara kegiatan meliputi: oleh tim dan pengawas, dengan sosialisasi informasi mengenai kepada instansi terkait, masyarakat dan penyelenggara menara telekomunikasi; monitoring dan pena.hasan terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi yang mencakup: aspekfisik: tempat spa.ce ketinggian menara; struktur menara; kekuatan angin. sarana pendukung: pentanahan(rounding) penangkal petir; caudata; l^amp halangan light); marka halangan marking) lampu penerangan kompleks menarayang bersifat teknis maupun sosial dalam pendataan menara telekomunikasi; koordinasi dengan dinas instansi menara permasalahan dalam penyelenggaraan menara daerah. antena dan aviation obstruction aviation obstruction terkait terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi daerah. hasil monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf bahan bagi untuk menentukan kebijakan, mengambil tindakan atau menyelesaikan bagian ketiga pembentukan tim pengendali dan pengawas dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi setelah menara didirikan, dilaksanakan oleh fim pengendali dan pengawas yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bupati. susunan keanggotaan tim pengendali dan pengawas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut kepal,a unsur selaku ketua; selaku sekretaris tim; unsur dinas anggota fim; umum dan penataan ruang selaku unsur dinpmptsp selaku anggota tim; unsur satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran selaku anggota tim; unsur badan pendapa.tan, pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku anggota tim; unsur bagan hukum selaku anggota tim; unsur diskominfo sebanyak orang selaku anggota tim, tugas tugas tim sebagaimana dimaksud pa.da ditetapkan dalam keputusan dan pengawas. bupati tentang pembentukan tim bab iii tata cara pemungutan retribusi pemungutan retribusi dilaksanakan oleh diskominfo. retribusi dipungut dengan menggunakan skr. format skr sebagaimana dimaksud pa.da tercantum dalam lampiran peraturan ini. bab tata cara pembayaran tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran setiap wajib retribusi, wajib membayar retribusi yang terutang berdasarkan skr. wajib retribusi membayar retribusi yang terutang pada bendahara penerimaan. wajib retribusi yang telah membayar retribusi, diberikan tanda terima setoran tis) oleh bendahara penerimaan. bentuk dan format tts sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran iii peraturan ini. retribusi yang terutang yang besarnya lebih rp. o.ooo.ooo, lima puluh juta rupiah dapat diangkut pembayarannya. pembayaran retribusi secara angsuran sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan setelah ter lulus dari bupati. mendapatkan persetujuan untuk sebagaimana dimaksud pada wajib retribusi harus mengajukan surat permohonan kepada c.q. kepala dengan disertai alasannya dan dihampiri dengan surat penyataan kesanggupan menganggur dalam tahun berkenaan. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada bupati c.q. kepala diskominfo dapa.t atau menolak permohonan pembayaran retribusi se@ra angsuran berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. permohonan sebagaimana dimaksud pada file disetujui, kepa.da pemohon dalam bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud pa.da yang ditolak, disampaikan kepada pemohon dalam bentuk surat dengan disertai alasan penolakannya. (a) bentuk dan format surat kesanggupan menganggur sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan ini. retribusi yang terutang yang besar5'a lebih rp. o.oo0.o0o, lima puluh juta rupiah) dapat ditunda pembayarannya. penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari bupati. untuk mendapat.akan persetujuan sebagaimana dimaksud pada yat wajib retribusi harus mengajukan surat permohonan kepa.da rupa.ti c.q. kepala diskominfo dengan disertai alasannya dan dihampiri dengan surat pernyataan kesanggupan membayar dalam tahun berkenan. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada bupati c.q. kepala diskominfo dapat menyetujui atau menolak permohonan pembayaran retribusi secara angkutan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. dimaksud pada yang disetujui, disampaikan kepada pemohon dalam bentuk surat persetujuan. sebagaimana dimaksud pa.da yang ditolak, disampaikan kepada pemohon dalam bentuk surat penolakan dengan disertai alasan penolakannya' bentuk dan format surat dalam tahun berkenaan dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan ini. bendahara penerimaan, bab tata cara pei.setoran wajib (satu) retribusi kerja terhitung sejak retribusi rsud paling lambat tersebut diterima. penyetoran retribusi rki,jd dilakukan dengan menggunakan surat tanda setoran sts) dalam rangkap (lima). bentuk dan format sts sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan ini. bab tata cara penagihan dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada atau kurang membayar, dicegah dengan std atau surat lain yang sejenis dengkepala diskominfo. format std sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran vii peraturan ini. bab vii ketentuan penutup pada saat perairan bupati ini mulai berlaku, peraturan nomor tahun o1l tentang peraturan daerah kabupaten purworejo nomor tahun o1o tentang retribusi dan pengawasan menara berita daerah l( fld desember bupati purpose.jo agus bastian diundangandi purworejo pada tanggal defense!" sekretaris daerah said ramadhan berita daerah i(kabupaten purpose.io tahun nomor64seri nomor i,lampiran peraturan bupati purwa nomor liiiipose.io nomor tahun 2o1o tentang retribusi pengendapan dan pengawasan menara telekomunii(asi jenisjems fasilitas umum yang jaraknya harus diperhitungkan dai,am rencana pembangunan menara telekomunikasi fasilitas umum yang jaraknya minimal sama dengan menara yang dihitung dari titik fasilitas umum sampai kaki menara yang paling dekat fasilitas umum, jenisnya meliputi: pasar daerah dan pasar desa (tidak termasuk warung dan took); terminal bus angkutan stasiun kereta api; stasiun pengisian bahan bakar umum pts u); sekolah universitas pondok pesantren; rumah sakit puskesmas (tidak termasuk pustu dan polindes); gedung instansi pemerintah (termasuk balai desa dan kantor desa); tempat peribadatan umum seperti masjid, gereja, pura dan sejenisnya (tidak termasuk musholla atau surau); stadion olah raga; alun alun kabur.ten dan kecamatan; taman bermain anak; purpose.'o agus bastian lampiran peraturan bupati puriiiore.'o 8i4 rllrlr tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kali,'paten ourwork^io nomor tahun tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten puriiior&'o nomor tahun 2oio tei\mang retribusi pengendapan dan pengawasan menara tei,ekomumkasi super tro pemerintah kabupaten pur\[rejo orbit masa tahun nama alamat nomor pokok wajib retribusi tanggal jatuh tempo kode uraian retribusi jumlah sanksi: bunga dengan huruf harap pcnlatoran dilakukan pada bank b bendahara frac,iman apabila sid ini dd.k atau kurang diary lc'that w.ktu pa[ng lae. hari telah si(r doctrine atau (t8ngel patung t.r bpo) dtlanakan .ankit alert8tract berupa bunga sebesar per bulan rrrworcjo, pengguna anggaran kuasa penguna anggaran nip. unit tanda terima nama alamat yang mence,ims n{ir t.t agus bastian lampiran iii peraturan bupati puruiore'o r&rd tentang petani'k pelaksanaan peraturan daerah kabupaten purworejo nomor tahun 20t6 tei{tang perubahan atas peraturan daerah kabupaten prior&'o nomor tahun 2oio tentang retribusi pengendapan dan pengawasan menara telekomunikasi puri orf^'o pemerintah kabupaten pi'wore jalan proklamasi nomor telp. ri$ more. a4t tahun . nama ur4iib retribusi dprd alamat wajib retribusi kelurahan desa kabupaten menlrctor berdasarkan rt r\[ kecamatan terbilang ur{ian retribusi lfi nf.l bumi.ah jumlah setoran retribusi diterima oleh bendahara penerima wa.jie retribusi menyetor sastra lragkep daur cap nama lengkap dan cap i^lampiran peraturan bupati purpose'o nomor rli itr tentang petunjuk pei,laksanakan peraturan daerah kabupaten purpose.'o nomor tahun teman perubahan atas peraturan daerah kabupaten purpose.'o nomor tahun 2o1o tentang retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi agus bastian bank bank jateng rekening ,kerap dibuat u.ang sebesar rp. dengan huru dengan rincian penerimaan sebagai berikut uang tersebut diri pada tangal pu:rrorejo, menyetor uriiiai{ rincian obyek jumlah rrc,ard jumlah lampiran peraturan bupati pur\score'o iii tentang petunjuk peiaksanmn peraturan daerah kabupaten purpose'o nomor tahun tei{tang perubah{an atas peraturan daerah kabupaten puruiore'o nomor tahun 2o1o teman retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi ourwork^'o pemerintah kabupaten purworejo ffi urut masa tahun name alamat nomor pokok [wajib retribusi tanggal jatuh tempo irc elf ilillrd keseluruhan urutan retribusi jumlah{ dengan huruf harap penyetoran dilakukan pada ban bendahara fcocrleaao fenyctosan harus luka! dal' jar eka walau (tujuh) hati rja telah tanggal purworejo, pengguna anggaran kuasa penguna anggaran mp. .,. ed{.|drl. . . . . . urut tanda terima nama alamat yen mnc,.ira i{r{ra agus sf, ian |
tp, sa: bupati landak provinsi kalimantan barats5cocok#o#o# woooooooo woo ###m . : rp. dana perimbangan.ooo# wco ww#w wnnennnaaa rp. lain lain pendapatan yang sah.ooo.ooooooooooo voodoo rp. jumlah pendapatan.coo rp. belanja belanja tidak langsung belanja pegawai.ooooooooo woo w#w# wmennnnnnnnnnaaaaaan rp. belanja bunga.ooo ooo # wnennnnnnnnnn nama. belanja subsidi. www rp. belanja hibah.oocoocoooo wo.o woo woo wmnnnnnnnnnanann rp. belanja bantuan sosial.oooooooocoooooooooo wmnnnnnananananan nama belanja bagi sil.coococoooo woo wen: rp. belanja bantuan ang an.dddddd din rana rp. belanja tak term uga.oldid0d0nnn0nnenennn anna anna aan anna nama mana rp. rp. belanja langsung belanja pegawai.oo.cbooo wo.oo wanna rp. belanja barang dan jasa.ooo woo. rp. belanja modal.ocoocoo. wnnnnnnalaaanannakaakaa rp. rp. jumlah belanja. mnnnnnnnnnn nana. rp. surplus defisit.o.ooo woo w#ww nana kek. rp. pembiayaan penerimaan. woo wo. www nnnnnnnnnnnan nanah rp. pengeluaran. www mnnnnnnnnnnnnanaannnnnann mama. rp. jumlah pembiayaan netto.coooocoocoooo voodoo woc woo o.ooo mm.pbdj. bupati landak, pasi nor diundangkan ngarang pada tanggal desember pj. sekretaris daerah kabupaten landak, alatus berita daerah kabupaten landak tahun nomor lampiran perlu penjabaran apbd nomor tahun tanggal desember bpn pemerintah kabupaten landak gua ringkasan penjabaran apbd ne) tahun anggaran nomor urut $ w pendapatan pendapatan asli daerah litlavo. pembiayaan daerah .!i penerimaan pembiayaan daerah blu.i . sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan gabah, desember bupati landak ir. jakpus minor printed shieldrapatkegiata kegiatan belanja pakaian batik tradisional, kegiatan belanja pakaian seragam tertenpada kolom keterangan ditambah penjelas kegiatan belanja kontribujalan, irigasi dan jaringan uraian kode rekening sampai dengan dihapus dan diringkas menjadi (tujuh) uraian kode rekening, sehingga menjadi uraian kode rekening sampai dengan dan selanjutnya uraian kode rekening dan seterusnya menjadi kode rekeningode rekening ditambah (duajasa untuk diserahkan kepada masyarakat pihak ketigasetelah uraian kode rekening ditambah sgrader setelah uraian kode rekening ditambah (enamexcavatorloadermesin proses, setelah uraian kode rekeningngkutan darat bermotor kegiatan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangangukur wakdingimadam kebakaran, setelah uraian kode rekening ditambah (duakomputer all onepersonal komputerjaringanmeja dan kursi kerja rapat pejabat, kegiatan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan kursi kerja pejabatdeo dan film,eunit unit laboratorium, kegiatan belanja modal peralatan mesin pengadaan alat alat laboratorium umum, setelah uraian kode rekeningpersenjataan non senjata api kegiatan belanja modal peralatan mesin pengadaan alat keamananjembatan, kegiatan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan jembatan khusuumum, setelah uraian kode rekening ditambah sembilankeagamapraktis, setelah uraian kode rekening ditambah uraian kode rekening lagi yaitu .4honorarium pns kegiatan honorarium panitia pelaksana kegiatan, setelah kode rekening ditambah (tighonorarium pegawai honorer tidak tetappita mesin tik elektronik ribbon printoniksnelheacter plastik,, uraian kegiatan setelahlistrik dan elektronik lampu pijar, battery kering) uraian kode rekening setelah ditambah (han bakar minyak gaakai habis medis uraian kode rekening setelah ditambah (seratus enambangko cetakan folio kertas hvuji kendaraan bermotortiker tanda samppanduksetelahsetelah uraian kode rekening ditambah (dua) uraian kode rekening yaitu,ode rekening ditambah (tujuh puluh uraian kode rekening sak plastik kgsetelah uraian kode rekening ditambah (tiga belas) uraian kode rekeninggoreng jumbsotteh celup tong dji isi secretpraktek bahan percontohan, setelah uraian kode rekening ditambah sembilanalatan dan perlengkapan kantormedis, setelah uraian kode rekening ditambah (seratus lima puluh satugumuman lelang pemenang lelang jasa publikasit hari tera, setelah uraian kode rekening ditambah seratus setelah uraian kode rekening ditambah (limasembilan puluraian kode rekening sampai dengan dihapus dan diringkas menjadi (empat) uraian kode rekening, sehingga menjadi uraian kode rekening sampai dengan dan seterusnya uraian kode rekening yang semula dan seterusnya menjadihiburan, uraian kode rekening dan pada kolom keterangan diberikan keterangan sesuai tingkatan kelas. ketentuan lampiran dengan kode rekening belanja jasa kantor, kegiatan belanja jasa hiburanajak kendaraan bermotoranaman modal dan promosibadan penanaman modal dan promosi, penghargaan atau satyalancana dpenanaman modal dan promosipenyusunan standart pelayanan minimal spm) dan standar operasional prosedur sop) bidang penanaman modalrjasama dan pelayanan penanaman modal uraian tugas kepala bidang kerjasama dan pelayanan penanaman modal adalah sebagai berikut membantu kepala badan bidang kerjasama dan pelayanan penanaman modalrjasama dan pelayanan penanaman modal, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan renstra bidang kerjasama dan pelayanan penanaman modal, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan senja bidang kerjasama dan pelayanan penanaman modal, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki bidang kerjasama dan pelayanan penanaman modalrjasama dan pelayanan penanaman modal,, menyusun konsep sasaran kebijakan operasional , il. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu ptsp) bidangkerjasama dan pelayanan penanaman modal, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data bidang kerjasama dan pelayanan penanaman modal, oo. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang kerjasama dan pelayanan penanaman modal, mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunanrjasama dalam dan luar negeri adalah sebagai berikut:kerjasamakerjasama dalam dan luar negerrjasama dalam dan luar negerrjasama dalam dan luar negeri, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan kerjasama dalam dan luar negeri, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan senja urusan kerjasama dalam dan luar negeri, ii. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki urusan kerjasama dalam dan luar negeri kepada kepala bidang, mengkonsultasikan kegiatan urusan kerjasama dalam dan luar negeri yang bersifat urgen kepada kepala bidang, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pokok urusan kerjasama dalam dan luar negerdan menyiapkan naskah kerjasama nota kesepahaman penanaman modal, merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan kerjasama dalam dan luar negeri, merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data urusan kerjasama dalam dan luar negerirjasama dalam dan luar negeri, 'merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan kerjasama dalam dan luar negerlayanan penanaman modal adalah sebagai berikutpelayanlayanterpadu satu pintu ptsp) bidang penanaman modal, merencanakan dan melaksanakan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik spipise)anaman modal, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan pelayanan penanaman modal, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan senja urusan pelayanan penanaman modal, j . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki urusan pelayanan penanaman modal, merencanakan dan mengkonsultasikan kegiatan urusan pelayan, pengajuan usulan materi dan fasilitasi pelayanan dengan penanaman modal tingkat kabupaten, m.kegiatan dan menyiapkan bahan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan ( oo. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan, memfasilitasi pemberian izin prinsip dan izin usaha penanam modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional dan insentif daerah bagi penanam modal yang menjadi kewenangpenanaman modal, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang. bagian keempat bidang pengendalian dan pengawasan uraian tugas kepala bidang pengendalian dan pengawasan adalah sebagai berikut membantu kepala badan bidang pengendalian dan pengawasn pengawasan, mengkoordinasikan pembentukan satuan tugas pengendalian dan pengawasan tingkat kabupaten, mengkoordinasingkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan renstra bidang pengendalian dan pengawasan, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan senja bidang pengendalian dan pengawasan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki bidang pengendalian dan pengawasn pengawasan,: menyusun konsep sasaran kebijakan operasional pengendalingendalian dan pengawasanngendalian dan pengawasan, membuat laporan tentang pelaksanaan kebijakanaman modalpengendalingendalianaman modal, merencanakan dan melaporkan kegiatan satuan tugas satgas) pengendalian dan pengawasan tingkat kabupatgendalian penanaman modal, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan pengendalian penanaman modal, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan senja urusan pengendalianpemerintah kabupaten kutai kartanegara. badan adalah badan penanaman modal dan promosi daerah kabupaten kutai kartanegara. kepala badan adalah pejabat yang memimpin badan penanaman modal dan promosi daerah. sekretaris badan adalah sekretaris badan penanaman modal dan promosi daerah. kepala bidang adalah pejabat yang memimpin bidang pada penanaman modal dan promosi daerah. j . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki bidang pengendalian penanaman modal, mengkonsultasikan kegiatan urusan pengendalindalingendalian penanaman modndalian penanaman modimbingan pengawasan dan koordinasibimbingan pengawasan dan koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan bimbingan pengawasan dan koordinasi, memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan, merencanarencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan bimbingan pengawasan dan koordinmbingan pengawasan dan koordinasi, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan bimbingan pengawasan dan koordinasi, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan senja urusan bimbingan pengawasan dan koordinasi, j . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki urusan bimbingan pengawasan dan koordinasi, mengkonsultasikan kegiatan urusan bimbingan pengawasan dan koordinasi pemantauan, bimbingan, dan pengawasan penanaman modal, m.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintahbimbingan pengawasan dan koordinasi, oo. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data urusan bimbingan pengawasan dan koordinpengawasan dan koordinasipengawasan dan koordinasi, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kelima bidang promosi uraian tugas kepala bidang promosi adalah sebagai berikut membantu kepala badan bidang promomosi, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan renstra bidang promosi, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan senja bidang promosi, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki bidang promosromosi, mengkonsultasikan kegiatan bidang promosi yang bersifat urgen kepada kepala badan, mengkoordinasikan penyusunan peta potensi penanaman modal sesuai dengan program unggulan daerah, mengkoordinasikan penyusunan materi promosi melalui sistem informasi potensi investasi daerah sipil) menyusun konsep sasaran kebijakan operasional bidang promosi, yang meliputi urusan bidang data penanaman modal serta sim dan promosi, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengkajingkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggara, oo. mengarahkan, mengevaluasi kajian dalam rangka perumusan dan penyusunan materi promosi penanaman modal tingkatpromosi, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data bidang promosi, mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang promosi, mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan bidang promospenanaman modal adalah sebagai berikut membantu kepala bidang promosi, merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan data penanaman modal sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan datapenanaman modal, merencanakan penyusunan peta potensi penanaman modal sesuai dengan program unggulan daerah, merencanakan penyusunan materi promosi melalui sistem informasi potensi investasi daerahdata penanaman modal, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan data penanaman modal, j . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan senja urusan data penanaman modal, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki urusan data penanaman modal, il. merencanakan kegiatan pengumpulan, penyiapan bahan peluang penanaman modal skala kabupaten, mengkonsultasikan kegiatan urusan data penanaman modal yang bersifat urgen kepada kepala bidang, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal daerah. oo. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan data penanaman modal, merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi urusan datapenanaman modal, |
bupati kutai kartanegara peraturan bupati kutai kartanegara nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang bupati ki'?ai i{artaitegara, bahwa dalam rangka pencapaian kinerja pemerintah daerah kabupaten kutai kartanegara sebagaimana rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten kutai kartanegara tahun al1 ols dipandang perlu meningkatkan sistem pengendalian dan pelaporan kinerja seluruh satuan kerja perangkat daerah pemerintah daerah kabupaten kutai kartanegara.r.a; bahwa dalam rangka melaksanakan instruksi presiden nomor tahun l999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara republik indonesia dan reformasi birokrasi nomor tahun o7o, dipandang perlu men rusun petunjuk teknis penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten kutai kartanegara sebagai pedoman bagi seluruh satuannetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dan kontrak kinerja pemerintah daerah kabupaten kutai kartanegara; undang undang dasar negara republik indonesia tahun mengingat vol mong nsi kode pos 7551l kal mant mur tel fax. ?a d kal nal baran next rpt indonesia tahun nomor scb undang undang y , at ful donasi nol ncl rgc korupsi kol usi dan depot sme lembaran negara republik indonesia tahun nomor ta ahc lci baran negara republik ndo_nasi nomor undang ncl ang nomor tahun cnt ang perbendaharaan negara( lcl baran negara publ donasi that not tai bahan lembu next publ donasi nol undang undang nomor tahun cnt ang tcmuri ahan daerah lembar negara rcl ubl donasi tal nol tambahan lembaran negara republik nol esi nol sebagai ana dah dua kal crash dengan undang dang nol that cnt ang perubahan kedua undang uri dang nomor tahun ent ang pemberi ahan daerah lembaran negara publ indonesia tahun 2o08 nomor tam lci bran negara republik donasi nomor undang undang nol tahun 201l ent ang fem'bentukan peraturan running undangan lembaran negara publ donasi tahun nomor tambahan lcn barat negara republik indonesia nomor peran uran tcmuri nomor tahun ent ang pel laporan keuangan dan ansi pemberi lel ngaran negara regu donasi tahun nomor tank bahan lcl bar negara publ donasi nomor pcat uran pel cri nomor tahun ent ang tat pcngcndal dan evaluasi pel laksanakan rencana pembantu nan lembaran negara publ donasi tahun nomor tambal lel bt negara publ indonesia nol menetapkan peran ular pemberi tahun 1 1donasi tahun nol nor tank bal lcl bart negara republik donasi not pcat ran peri nomor fal cnt ang tahapan tat cara, penyu sunan, pengendali dan eval rasi pel laksanakan rencana pembangunan daerah. lomba next republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor pcat ur ent eri negara pcd nat apt negara nomor h pan ent ang pedoman penyusunan kat net ama pukul gan nst ansi pemberi ah; peran uran ment cri cgt pcd unhan aparat negara nol pan ent ang pct pct susunan ndi kat net ama; peran uran pcat uran ent eri pendant unhan apt negara dan brl asi lokasi nomor tahun ent ang pedoman penyusunan cnet apan net dan pel laporan akun abi net nst pci cri ah. memutuskan8 peraturan bupati kutai kartanegara. bab ketentuan umum dal anl pcat ran bupati yang maksud dengan pemberi daerah adal bupati dan perangkat daur sebagai unsur penyet engga pemberi ahan daerah. sat uan ket diangkat daerah yang sel an_i nya sebut skpd adah perangkat daerah pada pemberi dart kabupaten kut kart negara. uni kct adat uni yang ent akan rapi nan nst ansi masi ng nasi ng. count abi adal ket ban unt ; organi sasi kepada hak yang murni hak bcrkewenangan unt mer ket serangan per anf awal net nst ansi perl eri dal gambaran mengena angkat pcncapal last maupun s g : c dengan program dan ket akan yang akan. doku cnet apan nct yal scl nya sebut tapi adal saat dokumen f e 1 ert ent berat kan pada sumber yard rni nst ansi dokumen laporan akun abi net yang sel nya sebut laki adal or net tahunan yang beri part panggung rawan net saat nst dal mencap ua rat egi ansi font rak ncr adal pet aan ent l 1 abad penanggung vab segi dan angga an. pengukuran nct adal proses erat dan bert narnia ngan meni berhasi dal keg al pei sar aan ket sesuai dengan program ket akan, sasaran dan uan yang l akan. perencanaan net perencanaan net merupakan proses pence segi ah dan ndi kat nct berat kan progr n, ket akan dan sasaran yang akan dal rencana rat egi bab maksud dan tu uan pasa1 pct yakni pence apan nct laporan akt abi net nst perry eri daur dari font nct pel eri daerah kabupaten erl maksudkan unt cut kart aneh mcngkomuni k si c` nct pemberi dal saat ahun anggaran yang kai k deng m proses mencapai u dan last ansi meme ah. uan pet un tcl pelet apan net laporan akun a_bi net nst pe= leri daur dal font rak net pcm cri daerah kabupaten kut kart aneh a ( n set act bagi sct skpd lingkungan pemberi daerah kabupaten crl kut kart negara dan menyusun dokumen pence apt net laporan akun abi nc=i nst ansi dal rak] cnet ayang bersangkut an. bab penetapan pasa1 dal met udk m target nct ert cnt yang berdasarkan pada sumber daya yang rni nst ansi maka ant asal dan ba bahan ada pernah aan kesepakatan net pet nct sangat dal saat dokumen tapi bagi ketat penyusun pasa1 dokumen tapi se ardi mana rrl maksud dan pasa1 susun ch: skpd sekret daerah, sekret ari dprd, b al nas, aspek obat dan rsud, set energi dokumen pel laksanakan anggaran dan adat tangani kapal skpd bersama bupati kut kart met skpd kerabat set mer. eri doku 3 : 1: skpd kel urt er eri doku pel laksanakan ant aran dan adat tangani npi nan skpd berwarna cat set empat utd dan uni ket mal sct rnencri rna dokurrl pcl aksara anggaran dari adat agar. rapi nan utd dan uni ket mandi bersal mpi nan skpd induk uni ket sel pada sekret dprd, badal nas, aspek obat dan rsud sct rr. energi dokumen pel laksanakan angga dan dat tangani kapal sat uan kct bersal kapal skpd rasi ng rasi ng. uni ket esc pada sekret ari der sct mnc dokumen pel aksanaal an dan adat agar. pda sat uan a nt hul d rt gerai 0 |( rt s l3garan sendi dan at uni yang ent akan npi nan skpd nasi ng rasi ng. bagi kedua v t pasa1 kepada skpd sekret ari daerah, sekret ari dprd, arl nas, aspek obat rsud, kecil uat arl kel an, utd uni mal menyusun dan ncnyarnpai kan dokumen tapi kepada bupati kut kart anggara sel nat lambat nya dua}bul sct dokumen anggaran sandal uni ket sel skpd sekret ari daerah, sel ari dprd, an, nas, nopct obat rsud met sun dan enyarnpai kan dokurrl tapi kepada kepal skpd sel akibat bat nya sat sct cegah) bul arl set dokumen angga akan. bagi ket dan bent oku tapi pasa1 ay3 p ` npi ran pelet apan net yang rencana url kan sas ` l rat egl ndi kat net na org 2i sal beserta arg net a2 b 3 i 1 dak erp sahkan dan cat uran bupati br t 1 esc utd uni kct mal mel perhal kan hal hal sebagai beri kut pelet net bupati kut kart negara; doku erl rpj kut kart negara; doku ndi kat net ama skpd; oku frl perencanaan net ah nan; dokumen penganggaran dan pel laksanakan anggaran. format pcrcncal aan net url sebagai mark maksud pada but pembuat dan 1 nyl 3 fc hd erp sahkan pcat ran bupati e.bagian keempat manfaat dokumen tapin dimanfaatkan oleh setiap kepala skpd, unit k:cria eselon iii, utd dan unit kerja mandiri untuk memantau dari_ mengendalikan pencapaian line4a organisasi; melaporkan capaian realisasi kinerja dalan laki; menilai berhasi lan organisasi. bab pengukuran nea pasa1 03 dt p peng kurang mencapai arg net yang akan dal umen tapi 0 3 mandi ngan ant ara arg nct dan rc( sasi nct 2 = sebagai nana percent dal amp ran yang merupaka d t cpi sah diam per ural bupati a r 1 11 sud bab mpora akuntansi tas ner pasa1 sa: at = g [ nst ansi pemain akan membuat laporan dal bent dukun la4p, bagi ketat ban t dal arn pasa1 adal ah: ngl cat skpd sch ari da3rah, sck ari dprd, bad , nas, aspal obat rsud; angkat skpd ket mat arl dari kel arahan; angkat uni ket esc pada skpd sekret der , sekret ri dprd, badan, nas, kant or, aspek obat dari rsud: angkat uni pel ast yakni daur utd) angkat uni ket mark kedua v ct pe18 oran kart negara sel lambat nat nya dua engah) set lrl an faksi 0 l i s daerah sel bat akibat nya dua eng bul sct ahun ggt berat chi [ a 1 skpd rasi ng asl ng. skpd rasi ng asl ng. gal ket dan cnt laki re d akan dal dokumen tapi dan dokumen perencanaan. t wu ent ang: mencapai uan dan sasaran organi sasi re( sal pence al ndi kat ncr na organ sal pel n mct adt pcncapal net dari pembantu ngan kapal arl ndi kat net samp dengan aht bet dengan get mal tahunan yal rencanakan. bupati 2 skpd mel pork pen capai uar1 sarana rat egi yard berisi hasi d m kel ural pent ng bagi kccrnpat mana pasa1 laki yang buat nst ansi pemberi tersebut an kal unt uk: bahan evaluasi akun abi nc13a bagi hak yard membuat akan; penyempurnaan dokumen perencanaan peri ode yang akan dat ang; penyempurnaan pcl laksanakan progr dan cgi yang akan dat ang; penyempurna berbagai kbbi akan yang perl akan bab kontrak pass } eval rasi } d lr dpa dai marah kas. n at skpd sekret daur sekret dprd, nas, aspek obat da rsud; kat kpd camat dan kel arahan; angkat uni kct c10n skpd sekret ari daerah, sekret ari dprd, badan, nas, aspek obat dan rsud; kat uni pel aksara yakni der utd) dari angkat uni ket mandi yang akan scb ai mana _ur dal arn pas dokurncn font nct akar bersal na dengan dokumen pelet apan net format font ra14 net seb amal serial dal arl ` npi ran yang merupakan bagi dak erp sahkan dal anl pcat uran bupati bab ketentuan lai i pasa1 dokumen ndi kat nct na sendi dengan pcr uran dan au kupu usa bupati dal at kept usa skpd nasi ng nasi ng. hal hal yang bel dari peran ural kemudi bab ketentuan penutup pas peran uran rul berl pada an undangan agar sct orang menge ahli nya, meri akan pengundangan peran uran bupati dengan mebel nat kan beri daerah kabupaten kart negara. akan tenggarong pada anggap desember bapa kutai xartaneg dasar dangkal tcn ong pada anggap desember beri daerah ka_kabupaten nomor kutai kartanegara sekretaris daerah nep bupati ku |
tysekretariat dprd. bab il. bab kedudukan sekretariat dprd merupakan unsur pelayan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi dprd. sekretariatsekretariat dprd merupakan perangkat daerah dengan tipeterdiri atas: sub bagian tata usaha dan kepegawaian, sub bagian rumah tangga dan perlengkapan. bagian keuangan, terdiri atas: sub bagian perencanaan dan anggaran, sub bagian verifikasi dan akuntansi. bagian persidangan terdiri atas: sub bagian rapat dan risalah, sub bagian alat kelengkapan dprd, sub bagian humas dan protokol. bagian perundang undangan dan dokumentasi, terdiri atas:bagan struktur dpemerintah adminisebagaimana dimaksud pada sekretaris dprd mempunyai rincian tugas: merumuskan program kerja fasilitasi pelaksanaan fungsi dprd bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan, mengkoordinasikan fasilitasi pelaksanaan fungsi dprd bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan, cc. membina kinerja aparatur lingkungan sekretariat dprd, mengarahkan pelaksanaan program kerja sekretariat dprd,, mengevaluasi program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi lingkup sekretariat dprd, dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi lingkup sekretariat dprd. bagian kedua bagian umum bagian umumumum dipimpin oleh kepala bagian umum. . bagipenyelenggaraan ketatausahaan, kepegawaian, serta kerumahtanggaan dan perlengkapan sekretariat dprd. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian umum mempunyai fungsi: penyiapan rumusan kebijakan teknisrencana dan program kerjapengendalian kegiatbimbingan dan evalugelolaan administr. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana sebagaimana dimaksud bagian umum mempunyai rincian tugas: merencanakan perumusan kebijakagi tugaseri petunjukaturevaluasi kegiatan. sub bagian tata usaha dan kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian. sub bagian tata usaha dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan tata usaha dan kepegawaian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian tata usaha dan kepegawaian mempunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, membimbing pelaksanaan kegiatan tata usaha, cc. membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, data pegawai, skp, duk, betting pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan disiplin pegawai, dan pendidikan dan pelatihan pegawai serta pensiun pegawai. membagi tugas pelaksanaan kegiatan tata usaha dan kepegawaian. membagi tugas pelaksanaan kegiatan tata usaha dan kepegawaian meliputi: mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, data pegawai. data pegawai, skp, duk, betting pegawai, kesejahteraan pegawai, dan o.pembinaan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pensiun pegawai. membuat laporan pelaksanaan kegiat sub bagian rumah tangga dan perlengkapan dipimpin oleh kepala sub bagian. sub bagian rumah tangga dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatansebagai berikut: merencanakan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan, membimbingdan .pengamanan kantor, pengadaan barang jasa, pemeliharaan barang barang inventaris sekretariat dprd, inventarisasi aset dan persediaan. cc. membagi tugaspengadaan barang jasa, pemeliharaan barang barang inventaris sekretariat dprd: dan .inventarisasi aset dan persediaan. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan rumah tanggakeuangan bagian keukeuangan dipimpin oleh kepala bagian keuangan. bagian keuanggaran serta verifikasi dan akuntansi sekretariat dprd. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian keuangan mempunyai fungsi: penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan perencanaan dan anggaran dprd serta verifikasi dan akuntansi, penyiapan rencana dan program yang terkait dengan perencanaan dan anggaran serta verifikasi dan akuntansi, penyiapan pengendalian kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan anggaran serta verifikasi dan akuntansi, penyiapan bimbingan dan evaluasi yang terkait dengan perencanaan dan anggaran serta verifikasi dan akuntansi, pengelolaan administrasi yang terkait dengan perencanaan dan anggaran serta verifikasi dan akuntansi. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bagian keuangan mempunyai rincian tugas: merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan anggaran serta verifikasi dan akuntansi, membagi tugas program yang terkait dengan perencanaan dan anggaran serta verifikasi dan akuntansi, cc. memberi petunjuk program yang terkait dengan perencanaan dan anggaran serta verifikasi dan akuntansi, mengatur program yang terkait dengan perencanaan dan anggaran serta verifikasi dan akuntansi, e.mengevaluasi. mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan dan anggaran serta verifikasi dan akuntan. sub bagian perencanaan dan anggaran dipimpin oleh kepala sub bagian. kepala sub bagian perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan perencanaan dan anggaran. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian perencanaan dan anggaran mempunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan perencanaan dan anggaran, membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan dan anggaran, cc. membagi tugas pelaksanaan kegiatan perencanaan dan anggaran, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait perencanaan dan anggaran, membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan anggarverifikasi dan akuntansi sub bagian verifikasi dan akuntan, sub bagian verifikasi dan akuntansi dipimpin oleh kepala sub bagian. sub bagian verifikasi dan akuntansi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan verifikasi dan pengelolaan akuntansi. dalam. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian verifikasi dan akuntansi mempunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan verifikasi dan pengelolaan akuntansi, membimbing pelaksanaan kegiatan verifikasi dan pengelolaan akuntansi, cc. membagi tugas pelaksanaan kegiatan verifikasi dan pengelolaan akuntansi, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan verifikasi dan pengelolaan akuntansi, membuat laporan pelaksanaan kegiatan verifikasi dan pengelolaan akuntansidangan bagian persidpersidangan dipimpin oleh kepala bagian persidangan. bagian persidrapat rapat, persidangan, penyusunan risalah, kegiatan alat kelengkapan dprd, kehumasan dan keprotokolan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bagian persidangan mempunyai fungsi: penyiapan rumusan kebijakan teknisrencana dpengendalibimbingan, pengelolaan administrasi. dalam. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bagian persidangan mempunyai rincian tugas: merencanakan operasionalmbagi tugas program fasilitasi kegiatan rapat dan risalah, alat kelengkapan dprd, kehumasan dan keprotokolan, cc. memberi petunjukaturevaluasi kegiatapat dan risalah sub bagian rapat dan risalrapat dan risalah dipimpin oleh kepala sub bagian. sub bagian rapat dan risalah sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan rapat persidangan dan risalah rapat. dalam: merencanakmbimbingcc. membagi tugasngevaluasie.membuat. membuat laporanalat kelengkapan dprd sub bagian alat kelengkapan dprdalat kelengkapan dprd dipimpin oleh kepala sub bagian, sub bagian alat kelengkapan dprd sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan alat kelengkapan dprd. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian alat kelengkapan dprd mempunyai rincian tugas sebagai berikut: merencanakan kegiatan alat kelengkapan dprd, membimbingcc. membagi tugasngevaluasimbuat laporanhumas dan protokol sub bagian humas dan protokolbagian humas dan protokol dipimpin oleh kepala sub bagian, bagian humas dan protokol sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan kehumasan dan keprotokolan, dalam: merencanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan, membimbing pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan, cc. membagi tugas kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyusunan naskah pidato atau sambutan, dokumentasi dan peliputan kegiatan dprd, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan, membuat laporan pelaksanaan kegiatanberkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dprd, bagian perundang undangan dan dokumentasi dipimpin oleh kepala bagian perundang undangan dan dokumentasi. bagian perundang undangan dan dokumentpenyelenggaraan perundang undangan, serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, dalam. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bagian perundang undangan dan dokumentasi mempunyai fungsi: penyiapan rumusan kebijakan teknis sebagai bahan pelaksanaan penyelenggaraan perundang undangan serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, penyiapan rencana dan program penyelenggaraan perundang undangan serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, cc. penyiapan pengendalian program penyelenggaraan perundang undangan serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, penyiapan bimbingan penyelenggaraan perundang undangan serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, dan pengelolaan administrasi penyelenggaraan perundang undangan serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bagian perundang undangan dan dokumentasi mempunyai rincian tugas: merencanakan perumusan kebijakan bidang perundang undangan serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, membagi tugas program bidang perundang undangan serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, cc. memberi petunjuk program bidang perundang undangan serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, mengatur program bidang perundang undangan serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, mengevaluasi kegiatan program dan kegiatan bidang perundang undangan serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaundang undangan sub bagian perundang un. sub bagian perundang undangan dipimpin oleh kepala sub bagian. kepala sub bagian perundang undangan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan perundang undangan. dalamimbingcc. membagi tugasngevaluasiuat laporandokumentasi dan perpustakaan sub bagian dokumentasi d dan dokumentasi, sub bagian dokumentasi dan perpustakaan dipimpin oleh kepala sub bagian, kepala sub bagian dokumentasi dan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan dokumentasi dan perpustakaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian dokumentasi dan perpustakaan mempunyai rincian tugas sebagi berikut: merencanakimbing. membimbingcc. membagi tugasngevaluasiuat laporansekretaris dprdekretariat dprdsekretaris dprd wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan sekretariat dprdsekretariat dprdsekretariat dprdsekretariat dprdsekretaris dprd menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat dprdsekretariat dprd. bab kepegawaian kepegawaian pada sekretariat dprd jabatan perangkat daerah sekretaris dprd merupakan jabatan eselon ii b atau jabatan tinggi pratama. kepala bagian merupakan jabatan eselon iiibab viii pembiayaan segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat dprdekretariat dprdbagian bagian bagian bagian umum keuangan persidangan per uu dokumentasi tata usaha perencanaan rapat risalah per undang undangan kepegawaian anggaran rumah tangga verifikasi akuntansi alat kelengkapan dokumentasi perlengkapan dprd perpustakaan sub bagian humas protokol bupati tangerang, ttd. zaki iskandar |
uban mna pan provinsi bengkulu peraturan bupati kaururururur bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimandag nomor tahun tentang pembentukan kangrepublik indonesia nomor eba otros tanpa) memasak . baur nomor tahunietoribahdunanlkeset kaur tentang penggunaan dana ant rasional penyelenggaraan sekretariat daerah kabupaten kaur usia dini pendidikan bagian hukum telah diproses dan para bab ketentuan umum dalam peraturan bupati iniatau disingkat bkd adalah badan keuangan daerah kabupaten kaur. dinas pendidikan yang selanjutnya disingkat disdik adalah dinas pendidikan kabupaten kaur. inspektorat adalah inspektorat daerah kabupatennri yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini. kaur bagian hukumuranni hearr peserta didik per tahun dengan prioritas anak usia (empat) s d (enam)(dua belas) peserta didik:ketentuan peraturan perundang undangan. penyaluran dana bop paud dilaksanakan dengan mekanismedengan ketentuanbae satuan paud (ras). teng republik indonesia, cc. npp)beis5)merpati kaur, jar daerah kabupaten kaur bagian hukum medan dna cust paus diundangkan bantuan pada tanggal 4y september sekretaris daerah bandar mun@#& tahun tanggal septemberpegiat peralatan pembelajaran seperti kertas, (lima puluh kegiatan kraton, spidol, pensil, bahan pakai hari pembelajaran nan persen) dari dan bahan pembelajaran sejenis lainnya, dana bop paud kegiatan pertemuan dengan orang tua wa| ,.: pertama pada kecelakaan p3k): prana eren biaya pertemuan guru kegiatan gugus sap mala pendukung persen) dari paud, menghadiri kegiatan peningkatan dana bop paud kapasitas pendidik, dan transpor petugas kesehatan kunjung, menambah transport pendidik, penyediaan makanan sehat. dean iia kegiatan mena sia ag. lima belas dukungan penyediaan alat al mba aan bejana penyediaan alat alat publikasi persen) dari langganan listrik, telepon internet, air. dana bop paud #bupati kaur, sekitar daerah kabupaten kaur diusir paus lampiran peraturan bupati kaur nomor tahun tanggal gear format bop formulir isian pernyataan tanggung jawab yang bertanda tangan bawah ini nama jabatan: kepala pengelola paud (ena sman penerimaan dana bop paud apu penggunaan dana bop paud program pembelajaran atp program pendukung kegiatan lainnya rp. loco.kaur provinsi bengkulu kepala paud. materai rp. nama lengkap stempel) diisi oleh satuan paud atau satuan pendidikan nonformal dikirim tim manajemen bop kabupaten format bop rencana kegiatan dan anggaran satuan (ras) paud tahun anggaran . nama satuan desa kelurahan kecamatan kabupaten kota provinsi sumber dana dak non fisik bop paud uraian kegiatan biaya waktu jon ebi hui menyetujui dean muna dea nian upnkasta, dan para format bop pencatatan penggunaan dana bop paud nama satuan desa kelurahan kecamatan kabupaten kota provinsi ka, tanggal nomor jenis pengeluaran bul jumlah bukti nee nae menyetujui deo sean pengelola kepala satuan bendahara penanggungjawab kegiatan, manga format bop laporan penggunaan dana dak non fisik bop paud nama satuan desa kelurahan kecamatan kabupaten kota provinsi jenis pengeluaran jumlah nomor bukti bin sinar maa program pembelajaran naa program pendukung program lainnya: emma jumlah: menyetujui banatelah diproses dan para diteliti kebenarannya format bop rekapitulasi penyaluran dana dak non fisik bop paud kabupaten kaur provinsi bengkulu tahun anggaran . mrs nama satuan paud penyaluran dari jumlah rsud rekening mes jumlah ketua tim bop paud kabupaten kaur mie sekretariat daerah kabupaten kaur bagian hukum telah diproses dan pagar teliti kebenarannya aka format bop laporan realisasi penggunaan dak bop paud kabupaten kaur provinsi bengkulu tahun anggaran . hal kebutuhan jenis lembaga paud sdaamgaa jumlah ana dak bop peserta lembaga paud ane vip aaa pala ane aan aka bea jumlah realisasi permasalahan dalam penggunaan dana jumlah persentase penyaluran dana dak bop paud dana dak bop paud nan metan dabiskk mesin kegiatan pembelajaran kegiatan pendukung pembelajaran kegiatan lainnya sisa dana bop paud rsud kabupaten penyaluran tahun sebelumnya pen annisa kasam transfer dana bop paud dari akun rsud kabupaten tahun ini rp. mann nnnnnnnnnnnnannan hc. total dana bop paud yang ada rsud kabupaten ena total kebutuhan dana bop paud pan kurang jalur dana bop paud maan anna demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. kepala dinas pendidikan kabupaten kaur format bopcc. kecamatan kabupaten, upm kabupaten kaur sekretariat daerah kabupaten kaur aaa mukim telan diproses dan dean aah formulir bopoo.c.coconcncang unnauua melaporkan: upm kabupaten kaur sekretariat daerah kabupaten kaur bagian hukum reg dan formulir bop dibuat oleh tim manajemen bop kabupaten penanganan pengaduan kritik saran pelaksanaan dak non fisik bop paud tahun .cbooo. sumber informasi isi kritik isi saran pengaduan lanjut nn: melaporkan: upm kabupaten kaur bupati kaur, sekretariat daerah kabupaten kur bagan ukur gus paus |
ts), bupati sanggau provinsi kalimantan barat peraturan bupati sanggau nomor tahun tentang batas desa kampuhkampuh kecamatan binti, bahwa penetapan batas desa kampuhampuhan perubahan nama dusun, desa dan atau nama kecamatan. batas desa dan koordinat batas desa kampuh? dengan aslinya kepala umum, rona pemirsa iv a) nip. pindah eri (rbara 110r30more 1name batas desa desa kampuh kecamatan binti pa23 desa mobil kecamatan kembaran kabupaten sanggau p322 skala pb24 ya. w www datum wari gegara bytes wg5) diagram lokasi boz 1ryr nite desa emporis kecamatan binti pa20 daan lab pbo3 u1127te 1112ye lampiran peraturan bupati sanggau nomor tahun tentang batas desa kampuh kecamatan binti keterangan sad balai dera bass desa permukiman sungai pb18 desa binti kecamatan binti lean pan pbo4 daftar titik koordinat batas desa kampuh pala desa ane (ara ane peer (raranzar m2500 boe (ena bai dos (poor van 2near demons unta yaa dst dai bog tenor esa ar1are fajar (ur7dasar pen o22saa urea pena torrassar 59an (ena omar ormas tenis porrasasr mio32" dun (es orang (no usa tes rasio uang (neo naar ptp bos ram dora dasar 2esa72r| team orang jurasaar (ea rae (ur aoas desa upe kecamatan binti weeks rzrassor luas wilayah adminstrasi desa kampuh adalah riw peta pot penetapan gan penegasan batas vital administrasi desa ini kuat. melalui proses kompilasi data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan ytk koordinat gps hadi survey gan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah omnisiran gaun pb09 peran tanggung dilapangan, dan tangkapan dengan data gya green serta oam emas endapan berulang# sumber data pata rupa bumi indonesia kata pata wilayah administrasi kabupaten sanggau desa rahayu kecamatan rindu cpb lai patah pengumpulan dokumen dan inforrnawi dari tokoh adat dan masyarakat data koordinat gps haul survey penugasan batas wilayah ai un desa tahun baris acara penetapan dan penegasan gans batas dar latar titik tok koordinat batas wilayah administrasi catatan pata batas wilayah administrasi dosa dibuat dan diberikan sesuai dangan peraturan perundang undangan. pedoman dan ketentuan yeng mengatur teka pembuatan: peta pets ini adalah pog teri wilayah sdminstam desa gan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan salinan sesuai yorjganjat desa caringin jaya kecamatan rindu kepala santa bupati sanggau, sape noah nak wor2note ctor3gore 10r3z7 marina ron sia mawaa memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang batas desa kampuh kecamatan bintikampuh kecamatan binti batas desa kampuh kecamatan binti sebagai berikut: batas sebelah desa mobi utara kecamatan kembaran, batas sebelah desa bantai, desa timur emporis, desa binti dan desa upe kecamatan binti: cc. batas sebelah desa caringin jaya selatan dan desa rahayu kecamatan rindu: dan batas sebelah desa pandan membuat barat kecamatan tayan hulu dan desa kelompok kecamatan kembaran. batas desa kampuh kecamatan binti dapat diuraikan sebagai berikut: segmen batas desa kampuh dengan desa bantai kecamatan binti: dimulai dari yang terletak pada tawang himno tawang hippie pada koordinat dan bt, merupakan pertigaan batas desa kampuh dengan desa bantai kecamatan binti dan desa mobi kecamatan kembaran, dan dari arah selatan sampai pada yang terletak pada tolo pada koordinat dan bt, merupakan pertigaan batas desa kampuh dengan desa bantai dan desa emporis kecamatan binti, segmen batas desa kampuh dengan desa emporis kecamatan binti: dimulai dari yang terletak pada tolo pada koordinat dan bt, dari arah selatan sampai pada yang terletak pada player solo pada koordinat dan bt, dan dari arah tenggara sampai pada yang terletak pada link pada koordinat dan bt, merupakan pertigaan batas desa kampuh dengan desa emporis dan desa binti kecamatan binti: cc. segmen batas desa kampuh dengan desa binti kecamatan binti: dimulai dari yang terletak pada link pada koordinat dan bt, dari arah barat daya sampai pada yang terletak pada utak stik jarang pada koordinat dan bt, dari arah tenggara sampai pada yang terletak pada teluk berulang pada koordinat dan bt: dari arah barat daya sampai pada yang terletak pada otak camat pada koordinat dan bt: dan dari arah tenggarakampuh dengan desa binti dan desa upe kecamatan binti:, segmen batas desa kampuh dengan desa upedaya sampai pada yang terletak pada utak sangat pada koordinat dan bt, dan dari arah barat daya sampai pada yang terletak pada jerinikng nyunting pada koordinat dan bt, merupakan pertigaan batas desa kampuh dengan desa upe kecamatan binti dan desa caringin jaya kecamatan rindu, segmen batas desa kampuh dengan desa caringin jaya kecamatan rindu: dimulai dari yang terletak pada jerinikng nyunting pada koordinat dan bt, dan dari arah barat laut sampai pada yang terletak pada bukit belatung pada koordinat dan bt, merupakan pertigaan batas desa kampuh kecamatan binti dengan desa caringin jaya dan desa rahayu kecamatan rindu: segmen batas desa kampuh dengan desa rahayu kecamatan rindu: dimulai dari yang terletak pada bukit belatung pada koordinat dan bt, dari arah barat laut sampai pada yang terletak pada jembatan sungai hilang pada koordinat dan bt, dari arah barat daya sampai pada yang terletak pada doi semi pada koordinat dan bt: dari arah barat laut sampai pada yang terletak pada tata isi pada koordinat dan bt, dan dari arah utara sampai pada yang terletak pada batu kali pada koordinat dan bt, merupakan pertigaan batas desa kampuh kecamatan binti dengan desa rahayu kecamatan rindu dan desa pandan membuat kecamatan tayan hulu, segmen batas desa kampuh dengan desa pandan membuat kecamatan tayan hulu: dimulai dari yang terletak pada batu kali pada koordinat dan bt, dari arah barat laut sampai pada yang terletak pada pengamen upe pada koordinat dan bt, dan dari arah utara sampai pada yang terletak pada sent pelayan sheng pada koordinat dan bt, merupakan pertigaan batas desa kampuh kecamatan binti dengan desa pandan membuat kecamatan tayan hulu dan desa kelompok kecamatan kembaran, segmen batas desa kampuh dengan desa kelompok kecamatan kembaran: dimulai dari yang terletak pada sent pelayan sheng pada koordinat dan bt, dari arah utara sampai pada yang terletak pada jembatan paris pada koordinat dan bt, dari arah tenggara sampai pada yang terletak pada pelayan tempat pada koordinat dan bt, dari arah utara sampai pada yang terletak pada sejuk sungai tolak pada koordinat dan bt, dari arah utara sampai pada yang terletak pada utak engkoyah pada koordinat dan bt, dan dari arah utara sampai pada yang terletak pada goyah engkoyas petugas stok sungai engkoyah pada koordinat dan bt, merupakan pertigaan batas desa kampuh kecamatan binti dengan desa kelompok dan desa mobi kecamatan kembaran, dan segmen batas desa kampuh dengan desa mobi kecamatan kembaran: dimulai dari yang terletak pada goyah engkoyas petugas stok sungai engkoyah pada koordinat dan bt, dari arah timur laut sampai pada yang terletak pada salah rambai pada koordinat dan bt, dari arah tenggara sampai pada yang terletak pada sungai cowok pada koordinat dan bt, dan dari arah timur melalui sampai pada yang terletak pada tawang himno tawang hippie pada koordinat dan bt. posisi sebagaimana dimaksud dalam bersifat tetap dan tidak berubah akibat |
se:anaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu7 nun peraturan bupati bekasi nomor tucc.:: cc.:sistem informasi perizinan, sistem pengaduan masayarakat, pelaksanaan pelayanan informasi perizinan, pemeliharaan jaringan dan sistem informasisertasosialisasi perizinan,,lingkup dinas, mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja lingkup:lingkup sekretariat6)ce.::cc.,nanaman modal koordinator yang melaksanakan fungsi penanaman modalaman modal.naman modal, pelaksanaan kegiatan pada fungsi penanaman modal, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada fungsi penanaman modpenanaman modal, membawahi sub koordinator yang melaksanakan fungsi pengembangan iklim dan promosi penanaman modal: sub koordinator yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pelaporan penanaman modalijakan teknis penanaman modal, menyelenggarakan pengkajimenyelenggarakan pengkajian pengembangan kebijakan strategi promosi penanaman modal menyelenggarakan pengkajian bahan deregulasi kebijakan penanaman modal, menyelenggarakan pengendalian pengmenyelenggarakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan seluruh penanaman modal dan perizinan penanaman modal, penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum, menyelenggarakan penyusunan peta investasi daerah kabupateklim dan promosiiklim dan promosiiklim dan promosi penanaman modal, pelaksanaan kegiatan pada fungsi pengembangan iklim dan promosi penanaman modal: cc. pembagian pelaksanaan tugas pada fungsi pengembangan iklim danmbangan iklim dan promosimbangan iklim dan promosi penanaman modal:ada fungsi pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, melaksanakan penyusunan bahan, petunjuk teknis dan kegiatan pada fungsi promosi potensi investasi dan kerjasama, cc. melaksanakan penyusunan dan penetapan bidang usaha unggulan prioritas, melaksanakan penyusunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modallaporanlaporanpengendalian dan pelaporan penanaman modal, pelaksanaan kegiatan pada fungsi pengendalian dan pelaporan penanaman modal, pembagian pelaksanaan tugas pada fungsi pengendalian danndalian dan pelaporanndalian dan pelaporan penanaman modalengendalian dan pelaporan penanaman modal melaksanakan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha tingkat kabupaten: melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan penanaman modtata ruang dan bangunan koordinator yang melaksanakan fungsi perizinan tata ruang dan bangutata ruang dan bangutata ruang dan bangunan, pengelolaan kegiatan pada fungsi perizinan tata ruang dan bangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada fungsidan fungsinya, koordinator perizinan tata ruang dan bangunan, membawahi sub koordinator yang melaksanakan fungsi pendaftaran perizinan tata ruang dan bangunan, dan sub koordinator yang melaksanakan fungsi penerbitantata ruang dan bangutata ruang dan bangunan, dan melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait (s6)perizinan dan tata ruang dan bangunan, menyelenggarakan pengendalian pelayanan perizinan tata ruang dan bangunan meliputi pelayanan pendaftaran dan penerbitan izin tata ruang dan bangunanadministrasi penyelenggaraan perizinan tata ruang dan bangunantata ruang dan bangunan, menyelenggarakan pengendalian ketatausahaan pada fungsipada fungsi pendaftaran perizinan tata ruang dan bangunan, pelaksanaan kegiatan pada fungsi pendaftaran perizinan tata ruang dan bangunan, pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pada fungsiata ruang dan bangunan, melaksanakan koordinasi dan pembinaan tim teknis layanperizinan tata ruang dan bangunan, pelaksanaan kegiatan pada fungsi penerbitan perizinan tata ruang dan bangunan, cc. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pada fungsi penerbitan perizinan tata ruang dan banguntata ruang dan bangunan, melaksanakan penyusunan bahan penerbitan perizinan tata ruang dan bangunan, melaksanakan penerbitan perizinan yangtata ruang dan bangunan, melaksanakan penyiapan bahan pembentukan tim teknis penerbitan perizinan tata ruang dan bangunanrencanaan penerbitan perizinan tata ruang dan bangunan, melaksanakan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan administrasi penerbitsosial dan ekonomi koordinator yang melaksanakan fungsi perizinan sosial dan ekonomisosial dan ekonomisosial dan ekonomi, pengelolaan kegiatan pada fungsi perizinan sosial dan ekonomi, cc. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada fungsinya, koordinator yang melaksanakan fungsi perizinan sosial dan ekonomi, membawahi sub koordinator yang melaksanakan fungsi pendaftaran perizinan sosial dan ekonomi, sub koordinator yang melaksanakan fungsi penerbitansosial dan ekonomsosial dan ekonomi: dan melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkaitperizinan sosial dan ekonomi, menyelenggarakan pengendalipenyelenggaraan perizinan sosial dan ekonomisosial dan ekonomi, menyelenggarakan pengendalian ketatausahaan pada fungsidaftaran perizinan sosial dan ekonomi, pelaksanaan kegiatan pada fungsi pendaftaran perizinan sosial dan ekonomi, pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pada fungsisosial dan ekonomi, melaksanakan koordinasi dan pembinaan tim teknis layanizin sosial dan ekonomi, pelaksanaan kegiatan pada fungsi penerbitan izin sosial dan ekonomi, pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pada fungsiiziizisosial dan ekonomi, melaksanakan penyusunan bahan penerbitan perizinan sosial dan ekonomi, melaksanakan penerbitan perizinan dansosial dan ekonomi, melaksanakan penyiapan bahan pembentukan tim teknis penerbitan perizinan sosial dan ekonomi: melaksanakan perencanaan penerbitan perizinan sosial dan ekonomi, melaksanakan pengawasan dan pembinaan administrasi penyelenggaraan penerbitinformasi, pengaduan dan peningkatan layanan perizinan koordinator yang melaksanakan fungsi informasi, pengaduan dan peningkatan layanan perizi, pengaduan dan peningkatan layanan periziinformasi, pengaduan dan peningkatan layanan perizinan, pengelolaan kegiatan pada fungsi informasi, pengaduan dan peningkatan layanan perizinan, cc. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada fungsi informasi, pengaduan dan peningkatan layan, koordinator yang melaksanakan fungsi informasi, pengaduan dan peningkatan layanan perizinan, membawahi sub koordinator yang melaksanakan fungsi informasi dan pengaduan perizinan, dan sub koordinator yang melaksanakan fungsi evaluasi dan pengendalian perizi, pengaduan dan peningkatan layan, pengaduan dan peningkatan layanan perizinaninformasi, pengaduan dan peningkatan layananyelenggarakan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, cc. menyelenggarakan distribusi informasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, menyelenggar: menyelenggarakan penyediaan sistem informasi pendukung pelayanan terpadu satu secara elektronik, menyelenggarakan evaluasi dan fasilitasi asesmen terhadap kinerja pelayanan terpadu satu pintu, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknis peningkatan layanan perizinan dan non perizinan.adupengaduaduan perizinan, pelaksanaan kegiatan pada fungsi informasi dan pengaduan perizinan, pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pada fungsi dan pengadu dan pengadulayanan konsultasi perizinan dan non perizinan, melaksanakan pengelolaan pengaduan terhadap layanan terpadu perizinan dan non perizinan, melaksanakan distribusi informasi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, melaksanngembangan dan penyediaan sistem informasi pendukung pelayanan terpadu satu secara elektronikngendalivaluasi dan pengendalievaluasi dan pengendalian perizinan, pelaksanaan kegiatan pada fungsi evaluasi dan pengendalian perizinan, cc. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pada fungsievaluasi dan pengendalian perizinevaluasi dan pengendalimelaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis perizinan dan nolaksanakan evaluasi kinerja pelayanan perizinan terpadu satu pintu, fasilitasi asesmen terhadap kinerja pelayanan terpadu satu pintu, melaksanakan penelitian dan pengembangan peningkatan layanan perizinan dan non perizioordinator dan sub koordinator koordinator danketentuan mengenai pembagian tugas koordinator danimpinan tinggi pratama dan pejabat administrasi diatasnya atau pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai koordinator dan, koordinatorub bagian, koordinatorepala sub bidang, koordinatorsub bagian, koordinatoroordinator dan sub koordinator menugaskan bawahannya atau petugas dibawah ruang lingkup koordinasiatau petugas dibawah ruang lingkup koordinasiatau petugas dibawah ruang lingkup koordinasi yang diberi beban tugas tambahan. bawahan atau petugas dibawah ruang lingkup koordinasi yang diberi tugas tambahan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan atau koordinator sub koordinatorkoordinatoragan struktur organisasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bekasi kepala dinas sekretariat kepala sub bagian sub koordinator dan umum dan kelompok jabatan kepegawaian koordinator dherman hadapi berita daerah kabupaten bekasi tahun nomor,: promosi penanaman modal:bagian ketigbagian keempatbagian kelimabagian keenamnanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintucc. kelompok jabatan fungsionalkoordinator dan |
ala rmsdapat berjalan efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan didalam mendansatu, dan penerimaan lain lain. bagian dana pembangunan, yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dau) dan dana alokasi khusus serta lain lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana daruratkeuangan daerah. belanja langsung belanja daerah dalam apbd meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modalpapendahuluan kemudian ditindaklanjuti oleh skpdpa, kode rekening apbd, analisis standar belanja dan standar satuan hargabiaya datuan kerja perangkat daerah rka skpd) dan dokumen pelayanan anggaran satuan kerja perangkat daerah dpa skpd). sedangkan tujuannyabiaya dan standar satuan hargapendahuluankegiatan, bantuan biaya pendidikan dan pelatihan, perjalanan dinas, biaya akomodasi, makan minum, biaya operasional eksploitasi, dan perawatan kendaraan dinas dan biayharga satuan sumber daya manusia, harga satuan dasar peralatan, barang dan bahan material.perencanaan, pekerjaan jasa konstruksi, bidang pekerjaan konstruksi, bidang komunikasi dan informatika, bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang agribisnis, bidang statistik, bidang kependudukan dan catatan sipil, bidang pertanian, bidang kehutanan dan perkebunan, bidang peternakan dan perikanan, bidang perhubungan komunikasi dan informasi, bidang keamanan dan ketertiban, bidang kebudayaan pariwisata pemuda dan olah raga, bidang kesehatan, bidang keperawatan, bidang rumah sakit umum, bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, bidang lingkungan hidup, bidang kebencanaan, bidang pemadam kebakaran dan bidang dam. bagi satuan kerja perangkat daerah skpd) dan instansi lainnya yang mempunyai kekhususan tertentu, standar biaya dan standar satuan harga diatur tersendiri dalam peraturan keputusan kepala daerahahuluan. pendahuluanstandar biaya umum penganggaran honorarium maupun uang lembur sebagaimana tersebut padnon asn non perangkat daerah tabel honorarium non asn non perangkat daerah honorarium panitia pelaksana kegiatan pelaksana administrasi pa) pelaksana teknis pt) honorarium anggota tim pelaksana teknis kegiatan lingkup skpd ketahanan pangan 1jt, lama sampai dengan miliar diatas miliar s.d. miliar diatas miliar honorarium operator update data website comment wu3j: dinas pertanian dan ketahanan pangan . honorarium operator rkd online sebelumnyacomment wu4j: dinas pertanian dan lebih dari pegawai, bisa dikerjakan oleh dua orang) ketahanan pangan honorarium operator simpeg sebelumnya (range jumlah asn yang dikelola) sekretaris pribadi ketua dprd standar biaya umum tenaga teknis pendukung fraksi tenaga teknis pendukung alat kelengkapan hari kerja dalam minggu jam hari) elemmmanama honorarium pada badan pengelolaan pendapatan daerah biaya penyampaian spot pbb untuk kolektor desa per lembar dan kelurahan spot biaya penagihan spot pbb untuk kolektor desa dan per lembar kelurahan spot biaya pendataan objek pajak pbb di| per surat desa kelurahan pemberita huan objek pajak pop) standar biaya umum biaya digitalisasi peta objek pajak pbb desa per objek kelurahan pajak biaya input data pbb per surat pemberita jom uga pasangan (asma operator simultan operator aplikasi proposal, selaras dan krisna standar biaya umum petugas disinfeksi liter petugas eliminasi anjing liar disiarkan ekor petugas penanganan gangguan reproduksi ternak sapi ekor adas pemeriksaan kepentingan pada ternak sapi ekor batas vaksinasi anthrax pada ternak ruminansia ekor petugas vaksinasi avian influenza ai) pada unggas ekor petugas vaksinasi brucellosis pada ternak sapi perah ekor petugas vaksinasi rabies pada hewan menular rabies hpr) ekor petugas seleksi ternak operator aplikasi krisna selaras dan dak operator aplikasi e planning jabar standar biaya umum penjelasan operator sistem informasi elektronik adalah operator sistem informasi elektronik khusus untuk admin yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola data lingkup kabupaten. jumlah operator dan admin pengelola keuangan dengan tugas yang sama setiap skpd dibatasi paling banyak (empat) orang. honorarium kebencanaan bpbd dan utd pemadam kebakaran dilakukan dengan sistem perjanjian kontrak perorangan dengan pejabat yang berwenang berlaku selama (satu) tahun dan nama nama perorangan tersebut ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutan. dengan catatan untuk hari kerja dalam minggu jam hari) upah dibayar secara harian, maka perhitungan besaran upah sebulan adalah dikalikan (dua puluh limantuk hari kerja dalam minggu jam per haripah dibayar secara harian, maka perhitungan besaran upah sebulan adalah dikalikan (dua puluh satu) hari. honorarium piket kantor honorarium piket kantor diberikan kepada pegawai yang melakukan piket kantor per shift minimal (dua belas) jam hari diberikan honorarium piket kantor. untuk piket pada hari libur besaran honorarium disetarakan dengan piket malam. aparatur sipil negara tidak diperkenankan menerima uang piket pada jam kerja. honorarium pengemudi disediakan untuk memenuhi kekurangan pengemudi asn kendaraan jabatan dan kendaraan operasional, pemberian honorarium kepada pengemudi berdasarkan kontrak kerja berlaku selama (satu) tahun, kontrak kerja dilakukan antara kepala skpd dengan pengemudi, dalam hal pengemudi tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam kontrak maka kontrak kerja bisa diputus sewaktu waktu secara sepihak, standar biaya umum jumlah pengemudi kendaraan jabatan untuk bupati maksimal (tiga) orang, jumlah pengemudi kendaraan jabatan untuk wakil bupati maksimal (dua) orang, untuk sekretaris daerah maksimal (dua) orang, untuk staf ahli (satu) orang, untuk asisten (satu) orang, dan untuk kepala skpd (termasuk camat) (satu) orang, jumlah pengemudi kendaraan jabatan untuk ketua dprd maksimal (dua) orang, jumlah pengemudi kendaraan jabatan untuk wakil ketua dprd maksimal (satu) orang, apabila kepala skpd, ketua dan atau wakil ketua dprd sudah memiliki pengemudi asn, maka kepala skpd, ketua dan atau wakil ketua dprd tersebut tidak boleh menganggarkan kembali untuk honorarium jasa pengemudi non asn, jika belum memiliki pengemudi asn maka dapat memakai jasa pengemudi non asn. petugas pengawal pimpinan adalah petugas pengawal bupati wakil bupati. pemberian honorarium kepada yang bersangkutan diberikan berdasarkan surat tugas dari dinas atau instansi tersebut untuk selama (satu) tahun. honorarium kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, panitia pokja ulp, pejabat panitia pemeriksa hasil pekerjaan barang jasa pemerintah, tenaga ahli tim pendukung. besaran honorarium untuk pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, wanita pokja ulp, pejabat panitia pemeriksa hasil pekerjaan barang jasa, tenaga ahli tim pendukung diberikan berdasarkan per paket pekerjaan dengan satuan orang paket op). pejabat pembuat komitmen berjumlah (satu orang setiap paket pekerjaan. bila diperlukan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, pejabat pembuat komitmen dapat menetapkan tenaga ahli tim pendukung dan diberikan honorarium dengan besaran dibawah honorarium pokja pejabat pengadaan. standar biaya umum pejabat pengadejabat pemeriksa hasil pekerjanitiaanitia pemeriksa hasil pekerjaanurchasing adalah tatacara pembelian jasa melalui sistem katalog elektronik: katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spek teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang jasa pemerintah. untuk pengadaan barang dan jasa melalui e purchasing s.d. juta dilaksanakan oleh pejabat pengadaan barang, sedangkan diatas juta proses pengadaan barang dan jasa langsung dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen. untuk pejabat panitia pemeriksil.standar biaya umumda prinsipnya seluruh proses pengadaan barang dan jasa nilai paket pekerjaan s.d. juta tetap melibatkan ppk, pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan pengawas lapangan wajib membuat laporan dari hasil pengawasan yang dilengkapi dengan dokumentasi visual. tabel honorarium paket pekerjaan konstruksi, barang dan jasa lainnya honorarium paket pekerjaan konstruksi, barang dan jasa lainnya organisasi sd. juta penunjukan 200juta miliar miliar pengadaan s.d. s.d. s.d. s.d. miliarokja ulp pekerjaan konstruksi, barang dan jasa lainnya aon pokja panitia pemeriksa hasil pekerjaan barang dan jasa lainnya pas papa panitia pemeriksa hasil pekerjaan konstruksi tale negara standar biaya umum tabel honorarium pengadaan barang dan jasa melalui purchasing organisasi sas0 juta penunjukan 200juta miliar miliar pengadaan s.d. sung s.d. s.d. s.d. miliar juta s.d.anitia pemeriksa hasil pekerjaan tabel honorarium paket pekerjaan jasa konsultansi organisasi juta juta pengadaan s.d. s.d. s.d. miliar miliar miliar juta s.d. miliar s.d. miliar arang jasa juta miliar pejabat pembuat komitmen pejabat pemeriksa haperegamen seo pop pokja ulp pekerjaan jasa konsultansi pokja panitia pemeriksa hasil pekerjaan jasa konsultansi ketua sekretaris anggota standar biaya umum tabel tenaga ahli tim pendukung pejabat pembuat komitmen keterangan tenaga ahli dapat berasal dari asn atau non asn swasta tabel tenaga ahli tim pendukung pejabat pokja pengadaan keterangan tenaga ahli dapat berasal dari asn atau non asn swasta tabel honorarium tim teknis pemeriksa binatang ternak honorarium perencana tim perencana dan pengawas lapangan bidang pekerjaan konstruksi tabel besaran honorarium tim perencana den uraian juta s.d. s.d. s.d. miliar miliar miliar miliar keterangan jumlah tim minimal (tiga) orang atau lebih disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan. besaran honorarium perencana konstruksi atas berlaku juga untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan secara swakelolapagu 1bi 2bi 3bin 4bin bin juta ape pagi naa tabel besaran honorarium pengawas lapangan konstruksi) dengan jarak masa pekerjaan pagu o 1bi 2bin 3b 4bin bin juta (panai miliarnagu o 1bin 2b 3b 4bin binwaktuhonorarium kegiatan swakelola pekerjaan swakelola dapat dilaksanakan oleh: instansi penanggung jawab anggaran sebagai pelaksana swakelola, instansi pemerintah lain sebagai pelaksana swakelola, organisasi masyarakat sebagai pelaksana swakelola, kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola, swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, honorarium tim persiapan dan tim pengawas dikelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. apabila melibatkan tim persiapan dan tim pengawas dari skpd instansi terkait, besaran honorarium mengacu pada standar biaya. unsur unsur pelaksana swakelola terdiri dari pejabat pembuat komitmen, tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas: instansi penanggungjawab anggaran, maka tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas ditetapkan dengan keputusan pejabat pembuat komitmen. standar biaya umum instansi pemerintah lain, maka tim persiapan, dan tim pelaksana ditetapkan dengan keputusan pejabat pembuat komitmen, sedangkan tim pelaksana diangkat oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola. organisasi masyarakat, maka tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan ormas pelaksana swakelola kelompok masyarakat, maka tim swakelola diangkat oleh penanggungjawab kelompok masyarakat. apabila dalam pelaksanaan swakelola didalamnya terdapat pengadaan barang jasa, maka proses pelaksanaan barang dan jasanya mengacu pada perpres tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah serta perubahan perubahannya. honorarium pengadaan barang dan jasa melalui swakelola mengacu pada honorarium pengadaan barang dan jasa sebagaimana pada tabel tabel tabel dan tabel teknis pelaksanatabel besaran honorarium pejabat pembuat komitmen tabel besaran honorarium tim persiapan juta miliar s.d. miliar miliar tabel. besaran honorarium tim pengawas juta s.d. miliar miliar miliar standar biaya umumals rp. per jam gol rp. per biaya seleksi pegawai tabel tabel biaya seleksi pegawai mol oran buya ketenangan penyutenggan ujan dinas dan kenalan pangkat (niayakepesetan aman hutan dinas asnoooaars00000 orange standar biaya umum pengangkatan dan penempatan jabatan asn serta kompetensi jabatan pelaksana sesuai besaran yang ujian seleksi cons (cat) ditentukan pihak penyelenggara pengumuman media cetak sesuai besaran yang belanja sewa gedung untuk ujian cons ditentukan pihak penyelenggara sesuai besaran yang sewa komputer cat) ditentukan pihak penyelenggara sewa tenda dan alat pendukung sewa box dan pengiriman berkas hari lamaran dan pengiriman kembali pengawas cat pelaksana seleksi penerimaan canpetugas kesehatan orang hari petugas kebersihan orang hari standar biaya umum cartridge merk hp laser jet m602 disesuaikan dengan sewa rumah untuk verifikasi dan validasi harga pasar yang bulan berlaku biaya penyelenggaraan uji kompetensi pegawai assessment fit and proper test) honorarium pemandu test orang jam biaya yang digunakan adalah biaya yang biaya kontribusi uji kompetensi disesuaikan assessment pemetaan kompetensi dengan indeks biaya dari institusi penyelenggara honorarium panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi jawa orang kegiatan |bsawetais saoocoo orang kegiatan |engga 8s00000 orang kegiatan sekretariat panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi skema orang kegiatan |pisesretais orangfkegiatan jeanggta as00000 orang kegiatan bantuan biaya kepesertaan tugas belajar, izin belajar dan pendidikan dan pelatihan bagi asn kabupaten sumedang bantuan biaya tugas belajar umum (biaya sebagian mendapat bantuan sponsor). tabel standar biaya bantuan tugas belajar umum wol emang biaya penelitian dan penyusunan selama mengikuti tugas akhir pendidikan biaya wisuda s00000 standar biaya umum bantuan biaya tugas belajar khusus (biaya seluruhnya mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten sumedang). tabel standar biaya bantuan tugas belajar khusus jenjang pendidikan di dii diriiv si sesuai besaran yang biaya penyelenggaraan cost ditentukan lembaga pendidikan uang kuliahcost sesuai besaran sewa jaya sewa kuma,standar biaya umum bantuan biaya pendidikan izin belajar tabel standar biaya pendidikan izin belajar jenjang pendidikan diploma (bantuan biaya selama mengikuti penelitian danbantuan biaya pendidikan dan pelatihan tabel bantuan biaya pendidikan dan pelatihan mel oman oya ann seleksi diklaim tk. biaya berdasarkan ketentuan seleksi diklaim tk. iii dari pihak penyelenggara lembaga seleksi diklaim tk. diklat biaya berdasarkan ketentuan diklaim diklaim ditatpim diklaim diklaim tk. dilkatpim biaya referensi penyusunan biaya orientasi lapangan bench marking per orang biaya bantuan pameran ditetapkan berdasarkan surat kontribusi dari pihak penyelenggara lembaga diklat biaya yang digunakan adalah ahli muda hari biaya maksimal, disesuaikan dengan lamanya diklat trampil pratama hari standar biaya umum disesuaikan dengan biaya orientasi lapangan orang banyaknya hari dan lokasi orientasi lapangan diklat teknis, bintik, workshop, lokakarya dan sejenisnya ditetapkan berdasarkan kontribusi surat dari penyelenggara lembaga diklat eselon il.a hari eselon ii.b hari eselon iii hari eselon hari biaya yang digunakan lamanya diklat. non eselon gol. hari non eselon gol. iii hari non eselon gol. hari non eselon gol. hari non pns hari disesuaikan dengan biaya orientasi lapangan orang banyaknya hari dan lokasi orientasi lapangan degopansaman biaya berdasarkan biaya pelatihan dasar cons diklat prajabatan gol. ii, dan iii yang diangkat dari per orang tenaga honorer uang kepesertaan uang saku bantuan biaya kepesertaan tugas belajar, izin belajar pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, lokakarya dan sejenisnya bagi penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten sumedang. tabel uang saku kepesertaan bupati dan ketua dprd per hari biaya digunakan wakil bupati dan wakil ketua dprd per hari disesuaikan engan lamanya anggota dprd per hari diklat standar biaya umum belanja barang dan jasa biaya penyelenggaraan penataran pendidikan pelatihan seminar bimbingan teknis kursus diseminasi sosialisasi rapat. tabel standar biaya, biaya penyelenggaraan penataran pendidikan pelatihan seminar kursus bimbingan teknis diseminasi sosialisasi rapat honorarium materi: penceramah, narasumber, tenaga ahli, instruktur, dosen, widyaiswara, fasilitator, dll yang sejenis perangkat daerah kabupaten sumedang eselon il.a maksimal eselon ii.b maksimal eselon iii maksimal eselon maksimal non eselon maksimal pegawai tidak tetap non asn maksimal diluar perangkat daerah kabupaten sumedang nasional kementerian lembaga) s.d. regional kab kota provinsi) s.d. lokal kab. sumedang, termasuk forkompinda) s.d. orang materi regional s.d. lokal (termasuk bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd s.d. orang materi kabupaten sumedang) non pegawai non asn khusus penceramah keagamaan ustadz kyai regional s.d. nan perangkat daerah kab. sumedang s.d. standar biaya umum ammar nasional s.d. orang materi kena narasumber pia kena kena standar biaya umum honorarium piket dalam rangka bintik maksimal hari diklat honorarium pengamanan diklat maksimal kegiatan kit pelatihan dan diklat maksimal diklat jabatan maksimal diklat teknis bintik workshop maksimal biaya modul bintik diklat maksimal biaya penyusunan materi bahan ajar maksimal spanduk maksimal dekorasi panggung bintik diklat maksimal biaya sewa gedung aula ruang belajar sesuai dengan harga dari jam hari ruang assessment dan fasilitasnya penyedia tempat biaya sewa infocus projector biaya rapat pertemuan luar kantor bintik diklat dan kegiatan sejenisnya (satu) kamar (satu) orang orang paket (satu) kamar (dua) orang orang paket (satu) kamar (tiga) orang orang paket (satu) kamar (empat) orang orang paket paket fully orang paket paket halfway orang paket penyelenggaraan uji kompetensi sertifikasi sesuai besaran yang (termasuk total belts dan lain lain) ditentukan lembaga penyelenggara pembimbing diskusi observasi lapangan outbond orang jam pendamping diskusi observasi lapangan outbound orang jam biaya observasi lapangan benchmarking maksimal besaran biaya disesuaikan biaya fasilitasi sertifikasi diklat dengan ketentuan lembaga penyelenggara standar biaya umum tempat tujuan honorarium fasilitator pengembangan kompetensi aparatur keterang, untuk materi yang berasal dari luar daerah luar kota lokasi pelaksanaan kegiatan dapat diberikan uang pengganti biaya akomodasi atau pengganti transportasi secara cost, materi harus dilengkapi dengan surat permohonan dari skpd penyelenggara dan surat tugas dari dinas badan lembaga instansi asal materi, moderator, nobulan, pembawa acara dan sejenisnya ditetapkan dengan surat perintah skpd penyelenggara, uang saku dapat diberikan oleh penyelenggara kegiatan kepada non pns untuk kegiatan bersifat pendidikan, pelatihan, bintik, kursus, dan penataran diseminasi sosialisasi seminar forum skpd dan kegiatan sejenis. uang saku dapat diberikan kepada pns untuk kegiatan yang bersifat pendidikan, pelatihan, bintik kursus, dan penataran diseminasi sosialisasi seminar forum skpd dan kegiatan sejenis dari instansi pengirim, besaran honorarium remunerasipada akademi keperawatan kabupaten sumedang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan, penjelasan biaya rapat pertemuan luar kantor bintik diklat dan kegiatan sejenisnya sebagaimana tercantum dalam tabel angka tersebut atas adalah sebagai berikut satuan biaya paket kegiatan rapat pertemuan luar kantor bintik diklat dan kegiatan sejenisnya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat pertemuan bintik diklat dan kegiatan sejenisnyasehari penuh dan menginap, paket fullydelapan) jam tanpa menginap, paket halfway adalah satuan biaya paket halfwaylima) jam tanpa menginap. standar biaya umum akomodasi paket billboard diatur sebagai berikut paket akomodasi (satu) kamar (satu) orang, untuk pejabat eselon atas: paket akomodasi (satu) kamar (dua) orang, (tiga) orang, dan (empat) orang untuk pejabat eselon iii bawah, menyesuaikan secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan anggaranlebih dari ataukeputusan bupati ini. satuan biaya rapat pertemuan luar kantor sebagaimana tercantum dalam tabel tersebut atas sudah terhitung pajaksecara selektif dan apabila memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kantor dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara. perjalanan dinas ketentuan umum belanja perjalanan dinas adalah biaya dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan pergi pulang termasuk dalamnya biaya terminal bus stasiun bandara pelabuhan keberangkatan yang diperhitungkan dengan memperhatikan jenis alat transportasi yang digunakan seperti transportasi udara, laut, dan darat, belanja perjalanan dinas dalam daerah inspektorat diatur dalam peraturan tersendiriyang dilaksanakan oleh lebih dari satu orang, jumlah peserta perjalanan dinas agar memperhatikarta keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja, efisiensi menggunakan belanja negaratandar biaya umum perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada:untuk tahun anggaran dengan penggolongan tarif biaya perjalanan dinas sebagai berikut golongan bupati dan ketua dprd golongan wakil bupati dan wakil ketua dprd golongan sekretaris daerah, pejabat eselon dan anggota dprd golongan pejabat eselon iii, iv, staf dan non pnsapabila biaya penginapan pada hotel penginapan lebih tinggi dari satuan biaya yang telah ditetapkan dalam standar biaya, maka pejabat negara pns non pns menggunakan fasilitas kamar terendah pada hotel penginapan dimaksudstandar biaya umum. dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah untuk kegiatan yang mengikut sertakan personil non aparatur sipil negara asn), maka personil yang bersangkutan dapat menggunakan belanja perjalanan dinas, personil non aparatur sipil negara asn) sebagaimana tersebut dalam poin diatas yaitu tokoh agamanya sejenis, komponen perjalanan dinas dalam daerah meliputi uang transport, uang harian, dan uang representasi, komponen perjalanan dinas luar daerah meliputi uang transport, uang harian, uang representasi dan uang penginapan, perjalanan dinas dapat menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, jenis kendaraan dinas yang dipakai untuk kendaraan dinas berpedoman pada peraturan bupati yang mengatur tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja, khusus untuk eselon jenis kendaraannya disetarakan dengan eselon iii, bila perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah dilaksanakan secara rombongan (satu) kendaraan, maka tarif uang yang dipakai adalah (satu) tarif peserta dalam rombongan berkenan, standar biaya umumuasa pengguna anggaran, perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan beberapa kecamatan dalam satu hari diberikan satu kali biaya dengan standar biaya lokasi terjauh. uang transportasi atau tiket pesawat, kereta api, bus, taksi, bukti pembayaran jalan tol (bila menggunakan jasa fasilitas tol), besaran uang transportasi untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah sebagaimana tercantum dalam tabel tarif perjalanan dinaswakil bupati serta pejabat setingkat eselon il.a dan ii.b, selain sebagaimana dimaksud dalam poin juga dapat diberikan uang representasi besaran uang representasi sebagaimana dimaksud dalam poin tercantum dalam tabel berikut table uang representasi perjalanan dinas dalam daerah eat standar biaya umum table uang representasi perjalanan dinas luar daerah jabatan jumlah rp.) wakil bupati dan pejabat eselon ii.a pejabat setingkat eselon ii.b rincian tarif biaya perjalanan dinas tabel jarak antar kecamatan dalam kabupaten nl|g |s ks, ole sumedang selatan sl. sumedang utara ole ganas suga safe eintsts naval samara stel elo gama ter eforlernle terfnfsie bela pan sana jee fen pola ns, saree ejaan jee gama pejajalaaefee masa pefejarfooefesfefa peele ela ejalela tele letajejrheja el, goes efek eerfenteslarjasa cmmeag ala organ fefefelar jasa nas tee sl: sama (ejarlanjar seen ferlenjas hefeeffa bia swan jaranan aon re|os jangan selera tawwerera aji series onar oferferlarre| ajar fesferlanlesan (ds csi. tawwenetar |re| lar| sean persen antar swasta ina seraya (teler dasar faroe solar terheran far dolar semesta ny. pameran ear tangan respon jerlanfesfonlasfenfeeeojerlaa pole o|o towasar over (os|on fen oren |en gelar anon ofesfafa ina sun |eo ular|an|on ler|se|on elan|seon eren jona ina saras reses lor|ae|an esa labor ass jarjarlor ane tele gmaosra ejeserlanjan efarlanlanfaronfssefanlanerjas ferre standar biaya umum tabel tarif biaya perjalanan dinas dalam daerah wk. wilayah komponen bupati bupati, angg. non non non non pegawai dan wk. dprd eselon non tujuan perjalanan eselon eselon eselon eselon tidak km) dinas tua ketua eselon got color gol gol tetap pegawai dprd dprd ilb eselon ila pertamax lebih dari sai lebih dari standar biaya umum standar biaya umum tabel tarif biaya perjalanan dinas luar daerah among tpmaereisat mma wk. wilayah jenieme dan ,arti ppp'a aseton non, jhon non non pegawai on dpr dprd gol. gol ill gol. gol. tetap pegawai eselon ila saya tawa, standar biaya umum wilayah jogjakarta solar wilayah jawa timur luar pulau jawa standar biaya umum tabel standar kelas perjalanan dinas anggota dprd bisnis kelas eksekutif eksekutif ekonomi lean economy kelas bisnis bisnis tabel. standar biaya tiket pesawat tamara tama atom| atom soma tem som| nsson dolanan tomat sosok| nsson standar biaya umum jakarta palembang standar biaya umum tabel tarif maksimal biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri bupati wakil bupati ketua dprd wakil ketua dprd dan pejabat setingkat eselon ila anggota dprd dan pejabat setingkat eselon ilb non pns pegawai tidak tetap dan non pegawai biaya fasilitasi urusan kedinasan tamu bupati dan wakil bupati biaya fasilitasi urusan kedinasan tamu bupati dan wakil bupati, maksimal rp. orang hari dengan pembayaran sistem cost. dibuktikan dengan akuntansi nota bon pembayaran dan sejenisnya serta bukti pendukung lainnya berupa dokumentasi kegiatan kunjungan. jamuan makanan dan minuman tabel standar biaya jamuan mel ama tor maa jamuan makan buffet prasmanan jamuan makan buffet prasmanan vip aneka makan buah buahan dll elsamansaaa paket makanan khas sumedang jamuan makan buffet prasmanan vip khusus standar biaya umum harga kendaraan pemerintah, biaya operasional dan perawatan kendaraan dinas dan sewa rumah dinas standar harga kendaraan pemerintah flat merah untuk standar harga kendaraan pemerintah flat merah mengacu pada harga government sales operation gso) yang dikeluarkan oleh masing masing atom yang dapat diakses website ipp.go.idstandar biaya umumsewa kendaraan dan sewa rumah dinas tabel standar biaya sewa kendaraan no| seats kendaraan satuan biaya kendaraan pelaksana kegiatan insidentil roda enam bus besar roda enam bus sedang mini bus adanya dan sejenisnya) mini bus nova dan sejenisnya) mikro bus elf, ace, dan sejenisnya) sewa rumah dinas jabatan bupati wakil bupat, satuan biaya ini diperuntukan bagi pejabat negara: satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi(z0 uraian (satu| harga amplop (pensibiasa omah (pensil merah mitsui buah susu buka ekspedisi hvs program puan soo (bata pato200tempat man soo standar biaya umum emas ieammageip9asi pan teamdarbe maan beras kertas kertas bergaris keramat sao kemas doorslag bersama rim keras doorlagat ram oa. oo| standar biaya umum ntionsep (ikta7sxirtmay sans00l standar biaya umum doo puerto1faxingitay bee soo |oojeamaan warisan plastiksocm || warisan segitiga12 mika o | set omar map order4 buah map order kecil buah map sampul kain batik ' bun ptatoaiso pan a00 pma mosintik stoo an. (pta mesin tik dato uan 008m standar biaya umum (spidorreei paman asso0) (spidtpuim besar uan ao00) spidol rutin kecil puan tinta pencar mah s0s0| (tabel primer mah (imtahhisograph bawah si200| jametammya bungkus plastik man |cap steps kayu nama puan |eap tanggal man sa00l standar biaya umum soo ipatuparang standar biaya umum penghapus pensil buah des (pemritteaii atsuko swan den |mortar besar man season (sampatatanais ssi a00 spain esa pan so (vandetdankam met anaobatan tentang harga |amplop bupati besar o buah standar biaya umum |ampas dias dari kota eng saran besar tuan s0| |amplop magari kerastavung maan |amplop sda besar man standar biaya umum ama undangan dai kertas sampai puan keran detak penuh botak baik kabar kemas ver dita penuh biak empat so0| |forum kalimat destar |laporan urutan tetang penerimaan dan penataran oo. potong beta mera penyewaan arang soo standar biaya umum mori fotokopi uk. folio lembar pookopivk poto pakai oanertton# cetak kembar mesmerspmu mesmersep surat pernyataan penggantian bend. barang sementara rim alat perlengkapan kantor (apk) tabel standar biaya tertinggi maksimal alat perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, dan alat alat listrik imo| ratan satuan harga sam baterai aim papa fbatabiteri besar awam a00 standar biaya umum doolapop man asas standar biaya umum doo (teramangatap mam iternangsampan man tas doo (mabes man asn ftapmami mam oo fovmaminyamukheraat man sao0| so jobatmvamutempat ont etoerig mam semarang man psr se|patut ruangan spray mam san soo pama standar biaya umum standar biaya umum detamatamusrag |tampusowaw tae (sadar tunggattp0 mam too standar biaya umumstandar biaya umum standar biaya komputer note atribut pakaian dinas asn tabel standar biaya tertinggi maksimal atribut pakaian dinas asn inn len standar biaya umum bab iii standar harga satuan harga satuan dasar sumber daya manusia pekerjaan jasa konsultansi non konstruksi biaya langsung personilnon sertifikat) tahun rupiah bulan tahun rupiah bulan tahun rupiah bulanstandar harga satuan tabel tenaga ahli bersertifikat) ahli pengalaman dos pengalaman pengalaman dom s00000| nomor| |onnasoooo| kiss0o| show| aseoooo| |osaasoooo| noosoooo| ooswooo| ansoogoo| 22s0. ossnooo| 225s00oo| arasaooo emsoooo| 252000o0| annisa.oo0 gessowoo| as2s0ooo| stosooo0| anasowoo| tassooooo| asasooool 2e3solo| 2assoooo| aeosooo01contoh untuk pengalaman nilai s.d. tahun diambil tahun dan untuk s.d. diambil tahun. tabel tenaga pendukung ime rempah rupianfbnian standar harga satuan drafted manual) messenger pesuruh office boy office guard security officer tabel tenaga sub profesional cad cam operator operator cad cam) software programer implemented programer perangkat lunak) hardware technician teknisi perangkat keras fasilitator fasilitator senior assistant profesional staff staf senior asisten profesional assistant profesional staff staf asisten profesional special technician inspector teknisi pengawas khusus) technician teknisi inspector pengawas surveyor surveyor biaya langsung non personil tabel standar biaya langsung non personil jasa konsultansi non konstruksi jenis jangka waktu penugasan jenis pengeluaran keterangan ckontrak bulan, kantor dan biaya sewa kantor tidak berlaku bin m? bistandar harga satuanhay sewa mesin bin bin bin ken biaya sewa mesin bin bin blin bin bi bin pengemudi, benkelman bean bln bahan bakar biaya sewa alat bin bin bin kekasaran jalan biasa laboratorium sesuai sesuai sesuai pengeluaran pengeluaran pengeluaran hari hari hari sesuai sesuai sesuai biaya alat ukur bln bln bln standar harga satuan biaya alat ukur bln bin biberlaku asar berlaku pasar pasar berlaku penyelidikan tanah titik titik titik type satu muka m2 m2 m2 kenuavartaro buku buku buku besar biaya ole pelaporan king buku buku buku tergantung jenis, eksekutif macam, bentuk dan banyak laporan bulanan buku buku buku halaman dari laporan. jika laporan triwulan buku buku buku sengan gambar teknis peta laporan dapat dihitung por buku buku buku sesuai teknis khusus pengeluaran buku buku buku keping . keping . keping flashdisk bh bh bh standar harga satuan bidang pekerjaan konstruksi biaya jasa konsultansi konstruksi biaya langsung personil standar biaya pekerjaan jasa konsultansi konstruksi orang per bulan disesuaikan dengan bidang keahliannya sebagai berikut tabel tenaga ahli bersertifikat) bulan bulan bulan otr otr s1 setara s2 setara s3 setara ahli muda jae 2n7sismo so281s00 serayo0 |e|a| sa2ero00 #o09r.ooo 2ssooooo sasracoo |a|io| sites7s0 asoaoo0 jar 2eyes000 asas00 ama utama standar harga satuan iii tabel tenaga pendukung personil rupiah per buboy riv office guard security officer tabel tenaga sub profesional personil rupiah per bulan cad cam operator software prograeniaan inspector surveyor biaya langsung non personil tabel standar biaya langsung non personil jasa konsultansi konstruksi jana jangka waktu penugasan pengeluaran keterangan s.standar harga satuan kontrak bulan, kantor dan biaya sewa kantor tidak berlaku bln m? blsadabiaya sewa mesin bin bin bin ken biaya sewa mesin bin bin biln bin pengemudi, benkelman bean bln bahan bakar biaya sewa alat bin bin bin kekasaran jalan sesuai sesuai sesuai biaya laboratorium pengeluaran pengeluaran pengeluaran standar harga satuan hari hari hari ken sesuai sesuai sesuai biaya alat ukur bln bln bin ken biaya alat ukur bin bin bin kepasar berlaku pasar berlaku pasar berlaku penyelidikan tanah titik titik titik ken type satu muka m2 m2 m2iawapelapolaporan akhir buku buku buku besar biaya rink pelaporan ingatan tergantung jenis buku buku buku macam, bentuk dan banyak laporan bulanan buku buku buku halaman dari laporan. jika buku buku buku dengan gambar teknis peta laporan buku buku buku dapat dihitung teknis khusus bu bu bu sesuai pengeluaran buku buku buku keping . keping keping flashdisk bh bh bh standar harga satuan upah tenaga konstruksi tabel daftar harga standar upah pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan swakelola jenis pekerjaan keahlian upah per hari |membantu sopir operator | ox tabel daftar harga dasar analisis standar upah pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan kontraktual jenis pekerjaan keahlian upah per hari pekerja pembantu sopir operator o ) | | bidang komunikasi, dokumentasi, informatika, persandian dan statistik honorarium tenaga bidang komunikasi, dokumentasi dan informatika tabel tenaga bidang komunikasi dan informatika kelompok ahli harga rp.) desainer komunikasi visual litbikan kematanimpnan is000001 "o. (begin oratetserimeracetoun kematian standar harga satuan iii tabel standar biaya tertinggi bidang informatika aan |erwcusamaan sasamrmman o ) | percent jorerato rmaptoreom operator radio (rekor) tumanamatr adonan ujian amatir radio dojpasapencaweratar agency comer orang o00 memeras rang ewatgea room orang s0001000 ama ana auto dan yeo unta jiatortorium gratis komputer nisam giant" eee ngeles untydam unjemmeratoa standar harga satuan iii tajemcomes o overhead profesor ntida sesenkeritsxam ntida sesenmeditm asam otda jeewaatarpansaran seemed nisam beat emtananketesman sewa perda oo0| statistik honorarium pencacahan tabel standar biaya honorarium pencacahan tingkat maksimal (ratings pendataan amtorsems rs0on| tattoo pasar amar (pemeriksaan asi landing pendataan amorsemus 2solo| santan same jatermtorsemus season| oerbowamen soo standar harga satuan emetaarpaa jaterbtoe semua dome sso00 aebammen ooe solo| arema ater soo penyusunan peyompumaanf progam tabel tamat 2s0on|co0001 daupmgraa tatermorsemus rea teen ago0 daayan kammsrasi rem taboo aoo0 dodi ban t0000| sopemerkaman paa rea s00001 seating pea mor semua does penyusunan kerangka dan datarsampa jaterbea pam s000| aterdotamer mor aon arebtrsemas soo keterangan pada poin pencacahan, disesuaikan dengan jenis dokumen luas wilayah kecamatan dan kondisi medan dilapangan per kecamatan. tabel. kriteria kecamatan untuk kepentingan survey pencacahan diterima wo) yama kecamatan isumotangurara sedang) standar harga satuan iii star seng honorarium pelaksana swakelola yang dilaksanakan oleh instansi lain tabel honorarium pelaksana swakelola yang dilaksanakan oleh instansi lain sel ata sea tara | syamipatma en sura 3soon0: sar amamantannisama room sejak muasal lar kenaf sura sosok sajsommi amor emrfotua ssimo pertanian tabel biaya pengujian sampel no| protes satuan harga rp) femarapumnsampa jomitamatam ardi26teman tato standar harga satuan tabel jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak range ukuran data teri per klo den bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga tabel tenaga khusus bidang kebudayaan dan pariwisata profesi satuan seniman maksimal daiaator ornaitetan since0 17so00 pemetaan tenan mai onafaegtan sisa| 22sc2s0 mmg ornaitetan soo pos omngimegtan sisa semajesaan sensasi| 2so2an oma omngitegtan sinaro| ornaegatan orion era paman ane standar harga satuan iii tabel tenaga khusus harga seniman jabatan dalam daerah dalam daerah dalam daerah (luar kabupaten) dalam provinsi) provinsi nasional) sera samaran oran ana sena sinden, pengembang dan kawih) dies (ena juri amen ana aman kendang, rebab, vokalis, dll) penata karawitan, bee beton emas busana dan pentas) tabel daftar harga tertinggi bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga amat met d1. camcanbegungdari bahanbesi |ost tabemtuk person soo bemtuktompak soo damian degung dari bahan since gemuk pandan ersooooo e damian degung dari bahan kuningan bentuk person soooooon| mean degungdar bahan permian bmuktendon sooooooo mean stendrodar batan besi dae gemuk pandan soo "damian selena dri bahan sains bentukendan oooaoool pameran sandro dari bahan kuningan bentukendn sisoooool eat standar harga satuan tami sinaro dari batan perangi gemuk pens soo damon degung siap slendro dar bahan sesi bentukpendon enoomoool seat ane tap belong dan bahan dat stainless amenukersn srsoooool krs kuningan bemukpeaan aga san dan bahan dae perunggu bemutenson aroooooool gamelan larangan bahan bentuk person alonso0 3g. pameran taran dari bahan sains bemtukpendon ser gamelan muti laras dari bahan kuningan bentuk person sroooooo gamelan mutiara dar bahan perangi berendam soo kacapi tentang amami tattoo acap star akacapitierak sono tai soo oo0| kendang pena padanan ayu rangka osoooool tekanan asu belasan endang biasa batan karu nanga asonooo kendang subang bahan kau nanga standar harga satuan iii belas being pamen beds subang ersaoool beg gion ersoooo beban aterangbanen ersoooo sekarang subang 3oo emang isbn asooooo| bsimeama bajamba amma nan rumpun bambu oaraooo gambang agama aniooooo| alpukat agama ssaoool badangaag cangkang unt besar rgamooo angklung unit sedang asssoooo angklung saru kartini algojo1 angkungsatu omar rosoooo @amedungasai soo kangkung standar assoooo angklung nilai 2solo0 angklung accord major dominan toko0 glangktung aecorinar ansaof angklung major dominan resnum0 angklung sukiman issue0 angkdungmeodibear reason0 bojangungsunda dangkungmeodi penerus urug sodeammg aratngkawih media penemuan tasoooo asa bb sang kualitas terbaik man jsutngtubangg ano0o0l tes standar harga satuan iii gokomumma jatosrommarikiase kasa sss0o00 ama biasa anaooool emas sasa oo0| iamarisayengana dos omg aasoooo akas soo ooo atari andamana obama2 assoooo emas standar harga satuan tetaromoa haa solo temarisearpi damai solo damai aoooooo akas assoooo akar kandangan ama ama a00 autoren kobaran ama demam assoooo tata kupukapudan kian demam soo dak ssesooo aras assoooo aevi riaa aras ana assoc0 amami soo ana assoc00 standar harga satuan temaitngraa aka ass ooo kabar yapongf beni damai kosovo oo01 demam assoooo masi assoc oam asooooo ama gabauketesaan ema tabel standar biaya kelengkapan paskibraka ann asal nama barang satuan 0m) (sepatu ppt paskibraka o |renang amami cbooo merasa soo ama cbooo mama ara dotenamataitan man kanojo tea has asas sekaosotantaga mam standar harga satuan tobotmuma basa bidang agribisnis tabel standar biaya upah harian bidang pertanian melo matt aman mp3 buruh bukan ahli laki laki buruh bukan ahli perempuan harga satuan dasar peralatan, barang dan bahan material pekerjaan konstruksi tabel standar rata rata sewa alat berat, kendaraan, truk dan lain lain jenis peralatan biaya rp) air compressor asphalt mixing plant plant kap.z ton jam asphalt mixing plant plant kap.s30 ton jam standar harga satuan jmumpomsiooasoar damian 3ss0001 dslomsemaes daniytam standar harga satuan tabel standar harga tertinggi bidang pekerjaan umum nan (bawa agregat kasardanperekh oo) danlamattumen batu andesit standar harga satuan |amanemmurueppwe bmatoterang amambemsangtision standar harga satuan dana pan nom clean ang dog senonoh plafon sama oom genangan jas dom asal00 oon cpenandsen yes dom rang standar harga satuan doo patasetmup standar harga satuan dos (penanam iso dam jemutipa sat doo |tamingtangantesisamesa? aman (sengrtombang els 25uk os0s some con (tatmngrmtes pata ssofuiemen bawa pengungsi tpenggarmuke ankara emkastanda nan ane sarang dam task00| ketika sandar bmp porno ses000| standar harga satuan |hemamaru 7kavutamspawrtaron standar harga satuan saat sombong dam solo jametamparama soo eternity hardflex mm, uk. lbr diamtarpomea analog0 isamurapan emeorutc3f2oem assoooo kamu ari bomeasrertitrany agrsooo |koummpan poco super iteamtiuk 3720em apaan bon super dean 30m (route kamper matan (rame battamperpanar standar harga satuan tkarurerantamper ban 37200m asrsooo ikarupapantamperbanr 90om soto ikamoataetamper samarinda ssooooo (kamu papantamper samarinda.ute3 200m anssoooo oo. (pegangan angan atusrade itamperbaiar soo jamampemururatar standar harga satuan iii (kapas giomtang 105x210x#mm sisi0 co0oo |hapasesgiomtang 105x270x4mm |hapasesgiomtang 105x300x4mm standar harga satuan doo (hopatnraatosm soo doo (oseatorae pam aam binding gramtedorso 3sooko bmdngommesorao soo froorng badan 150x50x gornsfonooam iron standar harga satuan standar harga satuan s1. |keramiktanats0x50.emantisip oma roman "oo (keramiktanitox60.em partisip doo ftanaitrantes0xs0em amoooo jas jiamaiorante1208120em ema doo |nama'komik20x400m soo |tantaitarmetmostmsivie12x50x30000m soo pakan dota pns oem oem pom standar harga satuan paving block fullpage 20x natural disangka paving block fullpage 20x warna (lokal) paving block fullpage 20x warna disangka paving block fullpage 20x natural disangka paving block fullpage 20x warna disangka paving block kubus cm, natural disangka paving block kubus cm, naturalcm, lokal natural berbagai pola paving block cm, lokal warna berbagai pola paving block cm, lokal natural berbagai pola paving block cm, lokal warna berbagai polastandar harga satuan fontdaartemtotinis set water base aro00 soo emoemeg danfeatsemaan tian standar harga satuan benattngesasteta sabang setan sts standar harga satuan standar harga satuan iii "oo (emdsosetasesuk osisamay session |nendsooreraisesur o3ssm225 sea inendsooteranserur osssmmao emas |sendsoeteransesuw osommin2s asa so (emdsosetatsesuk osommtias son |seasoamatsosuw ostommas coastal standar harga satuan |semasoamatsosuwossmmass asma |seasoamatsosu ossmmas asa (so (pendsocettsosuk tamat1as 0m) saran as (end soeteranser uw075emas so (nenasoseranseruw o7sama asa standar harga satuan iii standar harga satuan standar harga satuan standar harga satuan standar harga satuan iii jis fmeotaaa standar harga satuan standar harga satuan iii standar harga satuan pipa calon pvc (aw) dia seksualitas mission btg abu abu pipa calon pvc (aw) dia seksualitas mission abu abu) btg pipa calon pvc (aw) dia seksualitas mission btg abu abu) pipa calon pvc (aw dia seksualitas btg mission abu abu) pipa calon pvc (aw dia seksualitas mission btg abu abu)d)dia seksualitas mission pipa calon pvc (d) dia seksualitas mission pipa calon pvc (d)dia2 seksualitas mission pipa calon pvc (d) dia seksualitas mission pipa calon pvc (d) dia seksualitas mission btg pipa calon pvc (d) dia seksualitas mission pipa calon pvc (d) dia seksualitas mission pipa calon pvc. (aw dia seksualitas mission btg abu abu)pipa pvc bend socket rrj spoigot pipa pvc bend socket rrj spoigot btgbtg standar harga satuan iii papa pvc bend socket rrj spoigot btg standar harga satuan pipa pvc bend socket all rrj btg standar harga satuan iii pipa pvc bend socket rrj spoigot btg standar harga satuan standar harga satuan |hpamoue or s1ow10125anti angan (coo (iarvouk game bend sekte reu aon (mpavcue siosiosmaanser too standar harga satuan standar harga satuan iii jaa |emoromsubitas assist 'ooo reguler eter miru o200xi omm 0m) son jaco (ever socket 0250x200mm tian (oo (mepinfboutie soket rrs osis standar harga satuan (oo (renainfbowie seed rei good dias tem lseatae standar harga satuan iii standar harga satuan standar harga satuan iii standar harga satuan iii standar harga satuan iii soo waeritur ipin daan imamammsansi dom ass jaatasoda pam standar harga satuan iii |boxpandi ber atas20x50x20 n400000 (borpanaiton mayor25s3ssim sa07so sana (bextanditon' omasorsoxtosisem neeson tanam standar harga satuan iii dam liampusae esa standar harga satuan iii dao fikawtiro20mmtwnte mon "oo |ionbomae3kumo0tiap2s kat aoi uas |icmbomae kuno atas#s kat too doo owamutswbasanyzes arson cbooo |entitas owntats bs018 bara pbs siber asa fpoatonasirmit3omm momo doo fppaspimemrsaea isian |somsitinvie astoarsat tapetapeisop pes a00 standar harga satuan se (snmaitotak umat peemcarmae solo |otaitarik unter, sma semua tate pes engan anita (ea ama kabel rounding uk. mm2 s.d. mm2 dan pcs red uk. dia. maks. bolt ground take clamp copper brass (u dan red uk. dia. maks. imam peron aemoneen mesyamemer jpaeonteoneetupeis00210 sar pateonteraneetopetso0ra2 tpateonteroneetope istoria sasa standar harga satuan |amevomomameronmeronesatway james jauaasawotsaway jemarasavotamtaa bapa mam (rowpastsraausz mumemamemotrus sonatas ore ass bean mis1c ts, brt pempafaingai omg (neon reni m1225 teriatpemparsangai ia0soo standar harga satuan jae window spit2rremtamadusen jemmusororemmia (pmtuswrng bat atu dadi sang oman (oma :s00 woo timang jommmpss001ttg ss0oo0o jommmp7001t70p soooooo putu song ban dua brandi sang oman sono (oran soto |amawoararumsa jsaremmanoasa standar harga satuan mmewambiar daan spons tooameri tertarik hoonno| mama barang satuan harga satuan d1. blank administrasi kependudukan |) (bangko dan buku register pencatatan sip, git. peralatan dan perlengkapan pencetakan ktp elektronik lisan seater mam standar harga satuan iii samar signature pad puan bidang pertanian dan ketahanan pangan bidang pertanian tabel standar biaya bidang pertanian sembarang satuan tagar3 baskom awan lengai oman so00 sae standar harga satuan iii san esimappo mesin pencacah apps unit so perang singkong ame voodoo0| pompaairat ami as00000 compare mie :s00000 pompa pir amit standar harga satuan iii selang bang meter segera pan shinee ti sos tan tenda knock down buah tempat kedap 8m) puan timbangan mas digit unit task00 mumi bambu wan standar harga satuan (pengisian teri srono 3s0. mmgsida booster padi ter (oksida mer otoko s00. ikatan net kemasan perinskg kembar sarang mar kacang gong (kacang tanah ikesemitesy standar harga satuan sesame jailangkung kemtanggg enam ahan biji alpukat biji jeruktemon aklamasi pohon mangga pohonterating sanyo sambungan pemmmamamantias anggrek tambi pohon amggrekwita car pohon standar harga satuan iii nawa bidang perkebunan tabel standar biaya bidang perkebunan nama barang satu harga( rp) (kelapa genus aware too kemiri sman air iso standar harga satuan sara mata ikapotaga pohon as00 kayu manis pohon kelapa batam pohon kita pohon standar harga satuan iii semarang membagi usa soo so0000 roamtertsangrai kopi bidang perikanan dan peternakan tabel standar biaya komoditas, obat dan peralatan bidang perikanan dan peternakan mo| kama barang satuan harga rp3 tiduricalon dur irantudag miatitam naa gesit taman superman komo tandu gantang benar dor keaton induk jantan betina paket (induk mantan betina ekor "induk ioojantan soo betina pake ooo santan superman betina selam sengon induk 0jantan soo betina pake soo (induk tioojantan betina) paket solo. aontndut gantanfbetnaj calon induk (io jantan bernal paket go. mani gantanfbeatinal eko hindu (ioojantan betina) pake srono.oo0| sang sooko pasang so0.oo0| gaaepume catontnduketele dumbo paket toooooo onde dumbo pake sbo standar harga satuan berisikan tea bana dan mam nitautaran? 3cm ekor pam basa ter soo tea dan ikan tawesukamn? haa onta senapan asam ter itantatasakukaan asa bea standar harga satuan asam asumsi seiaebamboskaan dengan mam grass ratusan dam sman cat aturan (al ekor doo manguameukaan: rang hama siti benteng bii mentimun ekor imaskufkutai akar oo| samping kordkapi ekor tempo saudari ear ampar pamong ooo| udang gaan map hem otot benimudangtebser atr tawar ato gerjparanitan daratan ben standar harga satuan same pakan pembesaran grover kommer soo kas a00 kam taka don pererudang soo dalbedak formalin. liter neoyopasim sampai kami bipotait standar harga satuan bajutapangan paket bak fitur polo standar wah banterpat terrain assam oso000 bulang buah standar harga satuan sepatu lapangan pasang saingan tabung oksigenemb ama termometer raksa mhermometertnrared digital nah pso aamkonsumsi standar harga satuan tayang ayam buras jantan moc akar ayam ras petelur dog) akar o.|ayam ras siap bertelur ekor standar harga satuan jenis sampel seismik segar raguan cemaraninkoba stapinioooseusaureus pertama oo0| pngujanresiuantinotka temp guam paman pecahan joserosamantemmar amtntotiwngetat ben essen man men oxytetracycline) oom tomi standar harga satuan dami bama abomafboe so, demotik kapten bokaptefpoa entah damiotiksinge: memakan ampisiia neo cloxacillin dan ampisillin) mosyangefbos dbuntukpenoaetaitasi penisilin imosingefbos son kobar maa asa kering si) range oa. obat mass masa lantas (mh range janagesikfanupireik: semi mma ono amimamm dobbomi doom omatkembung oobboomi son dame soo too besar imsbotns blister water dimtomotwaftoe voodoo asing botwafoe kecil bola biner tata tokaptet bos boa obat ant bktoparasit dan bndoparasitinjekai bobasam sooko| sma soo obatan radang derameihasong amami standar harga satuan jaa oma a00 alamin somasi boom soo soo asmammbap taman pe1 omi batal vitamin bar pes patah (vitamin b425atp50mi pora goo tama atp20ml beton gomutietamin oom oam maa soo larutan kalsium injeksi) 0soompi ama oom no0apsis session| p0apsis sosis eta gen cair semenjak rosen semen (indexing) standar harga satuan iii seni perah grade atunseang desa sapi peran grade sering) dosis sapi perah grade mesin dosis pematatanpemeawaran suntik foton sering ukuran bom range dan (tar cantik otomatisukuran? oom man rs00001 |eoemekfapronpetgpheni wah container cair usa) volume 0titer gendong buah ommetsiiter mam t00. atmesiter mean soo.ooo| volume liter buah nature20ter awam ooo otome3amertautut bea buah sn. time setor mata kec) bawah s1. tame35iter imam asasi.ooo| time 35itertehusme cai puan otome s0iter famous cat wah oma natar mam romaine cair rame amermumtreey puan ter muat kevin pan 20mertmutatkeem puan 5so.o00 liter tmutarieey puan mer mate besar wah aimer mutarbesay puan tempa natsir container n2( ching amermutatkesp sah ertmutmt kecap teman omertmam wah 20mer mam kesah mah pas asmertmuttkeem man standar harga satuan iii jarum suntikukuan? nasa asia base sin soo esa sia soo sin soo gookaretsapi karan 1220mx183emx 12mm kembar |ukuran122emx183omx imam kembar mikeantelumunium: volume1 siter aman sooko date20ter mah otumegoiter aman (relengkapanis: | weamack oma asi uan asian sepatubos standar harga satuan iii bidang lingkungan hidup dan kehutanan tabel standar harga tanaman hias dan pohon pelindung aan |tanmmmnmusdanononpelhdung sejamungpari non bakung bunga putin patas bambugir pembagi lili kucai mini polybag standar harga satuan iii songo pohon start kota soo watson pohon sos ptaamm pohon ramofbotar rumpun tabel standar harga bahan kehutanan komoditi satuan harga satuan( rp) bahan kehutanan tanaman kaya kayuan stee benin jam bemeniikar pantat 'bertertiikatapb asetat mas standar harga satuan bersertifikat dan tbt 'o ' ) '| bersertifikat apb' | (pasar bersertifikat dan tbt ' ' '| bersertifikat apb berserikat dan tpt berserikat apb sorotan berseriikattb dan tbt berserimatapd semua berserikat dan tbt bersertimatapp sengon bersertifikat tbs dan tbt berserimtataph senconsuro berserikat dan tbt kanggo0nyata0 berseriiaraph karo berserikat dan tet berserimatapp alatus degimeta berseri santet ss20. berserimtataph erseniikat dan t375000 berserikat apb aea0wav rms berserikat dan tbt 7ooo berserimatap semak berseriikattb dan standar harga satuan bersertifikat apb irasamala bersertifikat dan tbt 'o ' | bersertifikat bo tmeropsia bersertifikat dan tbt 'o ' | | bersertifikat apb oo kesambi bersertifikat dan tbt o) ' | bersertifikat apb mba berserikat dan sb00 berseriikarapg keemamoinaan 'berserikat dan tbt assoc bersertifikat apb aeacmvmosa berserikat tes gan tbt berseriikatapg berserikat santet berseriikarapg see berserikat santet bersertifikat apb aeacmarasca 'berserikat dan tbt berserikat apb beayaantoteca bersertifikat dan tet berseriikataph bersertifikat santet berseriikarapg standar harga satuan daa bememiikat dan tss berserimarapp teman berenirikar dan tbt t2000 berserimarapp bam berserikat dan tet berseristataps mancur bersendikan dan tpt o05 berserikat sum bememiikat dan o5. berserimatapp bungur bereniiar medan tbt bersertifikat aman beserta tandang bemeriitataps mana bersertifikat dan t3t o | bersertifikat apb jami bersertifikat dan tbt ' ' ' '| bersertifikat apb sosro berserikat dan s5. berserimarapp berenifkar dan berserimaraph standar harga satuan hama berserikat sdn tbt bbemerifkatarp halaman kayu kayuan kayu bakar kelompok santan aoaeiaaureutformis 'berserikat tbs pantat asso bememiikata soo asso 'berserikat kebun benih soo anak0 sama gmodeamaetaa berserikat tas dan tet soo a00 berserikat apb berseritiar kebun benih enterolobium cyclocarpum berserikat teman ado bbereritikatarp 'berserikat kebun benih soo. into0 lamtoro bencaenagiaa berserikat tas dan tet soo a00 berserikat apb mua sebaagrandiora berserikat dan tbt a20 'bererifikatapb 7aso berserikat kebun benih 'kayu pertukangan put endemik ueatuptuswepnyita berserikat tas dan tet ass0 aas| berserikat apb a00 sbo 'bererttkat kebun benih soo naa standar harga satuan basa oewomaicator 'berserikat dan tbt asso gas berseri apd sbo 'berserikat kebun benih also boga asia siamea berserikat gan tbt a00 'berserikatapp oeo asa bersertifikat kebun benih ika rapauruna totumdocpions berserikat dan a00 berseriikarapp berserikat kebun ben jamuan samaneasaman tidak bersertifikat plc (berserat dan tbt a00 berserikat apb oot berserat kebun benih ama ucap gaga berserikat dan a00 berseriikarapp berserikat kebun ben ammem akasia mangan berserat dan tbt asso mass berserikat (berserat kebun benih soo ina gemsumajsami port genetika arteria bersertifikat dan tet a00 s720 'berserikatapp poso berserikat kebun benih sonar baper sis standar harga satuan besermantesaant sos berserikat apb sonoreuma daeng ttfotan berserikat dan tbt oot bbersertitarap berserikat kebun benih dag sutera pernemacanesens 'berserikat teman bt) also aas berserikat apd 'berserikat kebun ber mau eatptss degtupta berserikat dan asso 'berertiitatapb m8065 bersertifikat kebun benih kelompok bulan angsana mora maorarua berserikat tas dan tet soso tss bersertifikat apb bersertifikat kebun benih lagersromtaspecisa bersertifikat dan tbt | bersertifikat tool berserikat kebun ben dapat 'pmimaerstagati 'bererifitar dan berseriikatap 'bersertifikat kebun benih kara berserikat tas dan ter soso tss 'berseriikatapp berserikat kebun ben standar harga satuan paprika maesobsiemini bersertifikat dan tbt 'o | bersertifikat apb bersertifikat kebun benih kesambi semeceradtesa berserikat dan tbt 'berserikatapp bersertifikat kebun benih soo jasieeum bugeniacumasa berserikat tas dan tts oso erseriikatapp berserikat kebun ben bautisapupuea tidak bersertifikat plc berserat dan tbt 7s0s berserikat apb berseriitar kebun benih puma media azedaraah bersertifikat dan tbt ' '| bersertifikat apb bersertifikat kebun benih ' '| jampi aedarachtaindiea bersertifikat dan tbt oo bersertifikat apb bersertifikat kebun benih ' | psalm bugeniapoyanha bersertifikat dan tbt o ' ' ) | bersertifikat apb bersertifikat kebun benih ' '| saputangan manitoba brauneoides standar harga satuan iii besermant saat berserikat apd peter berserikat dan tbt bbertertifitarap bersertifikat kebun benih mamasa muses eng 'berserikat teman tbt| oeo asa0 berserikat apb 'berserikat kebun bersih avampiapan witerpubeseens berserikat tes dan a00 'berertiitatapb goo ss00 bersertifikat kebun benih kelompok ta2bulan asam tamarindusindieuws bersertifikat badan tbt a00 'berseriikatapp soo asal berserikat kebun ben beringin reusbenjamin bersertifikat dan tbt ' | bersertifikat apb bersertifikat kebun benih cempaka meneliacampaka bersertifikat dan tbt 'o | bersertifikat apb bersertifikat kebun benih ' | ppa mar pagatnissp bersertifikat dan tbt ' | bersertifikat apb bersertifikat kebun benih standar harga satuan kompas kompasiaexesa bersertifikat dan tbt lo bersertifikat apb lg0 bersertifikat kebun benih kenanga camangiumordoratn middle bersertifikat berserikat gan tbt spo 'berserikatapp 7aso bersertifikat kebun benih oot kemari a20 anto canartumeommane berserikat tas dan erserikarapp berserikat kebun ben kru serutapeta tidak bersertifikat plc berserat dan tbt soo. 7as0 berserikat apb soon berserikat kebun benih oot jeram hore berserikat tas dan erserikarapp berserikat kebun ben melawan hoveamengerawan bersertifikat dan tbt lo bersertifikat apb lg0 bersertifikat kebun benih puspa shima wallichii tidak bersertifikat bersertifikat dan tbt o ' | bersertifikat apb t7as0 bersertifikat kebun benih il4g0 irasamala atingiaexeesa standar harga satuan bersertifikat dan tbt bersertifikat apb il49 bersertifikat kebun benih read casanepsisacaminata bereniikar santet berserikat apb soal berserikat kebun benih a71 temeutana campnosperma arena berserikat dan tet tas0 berserikat bersertifikat kebun benih 1rico kelompok12 bermain ficusbinjamna bersertifikat dan tbt ' | bersertifikat apb tas0 bersertifikat kebun benih ' | (cepa santalumatbum bemeriikat dan bersendikan apb sss s0. berserikat kebun benih a00 jamu podoearpus intricatus berserikat dan a00 bememiikat bersedia kebun benih raso saman menetavemina bersertifikat dan a00 berserikat apb tas0 berserikat kebun benih oto tanaman unggulan lokal kelompok sebulan sengon paraserianthesfaleataria bersertifikat dan tbt ' | standar harga satuan bersertifikat apb bersertifikat kebun benih | ilg0 kelompok bulan gam teetona grandis bersertifikat dan tbt 'o ' '| bersertifikat apb bersertifikat kebun benih ' | mahoni 'sutetentamaerpnyta 'berserikat teman tbt| 3eso berserikat berserat kebun ber to10 heonasuren berserikat mas dan tato 'berertiitatapb soo mas0 bersertifikat kebun benih ieetomporra2 bulan mms beserta tas dan ter tas 'berserikatapp berserikat kebun ben metompor puan aeheasp berserikat tes dan a00 'bertertiitatapb soo maso ama keerom persatu lan maros puheetobimtobarun berserikat soo asa bertertiitat oas0o standar harga satuan peran oo paridajavanca bersertifikat randu ceitapetanara berserikat lom bulan damtocarpus cempedak berserikat ano0yahoo amar beneamaooptita berserikat jammumerg amacardium coidentala bersertifikat keavomams cinamomum armani berserikat ano0o aao kemang mangiferacaesia bersertifikat kesemek diospyrossp bersertifikat) bea arthocampussp bersertifikat kura bugeniapolyeephaa bersertifikat ar000 matoa kasai poemetiapinnata bersertifikat standar harga satuan (mengkudu marina etrifoia bersertifikat roman catamussp bersertifikat satu memnon saga berserikat novo asal mona ramosa berserikat rusak antena muricata bersertifikat sukun damtoearpuscommunis berserikat a00 kelompok bulan lanciumdomestieum oo) bersertifikat power bugeniacumini bersertifikat) kecapi sandorieumkoecape bersertifikat kesturi mangiferasp bersertifikat ar000 james benua beserta) nato sambo standar harga satuan memesaaas kelompok7anjuran kasa angsana pterocamusindicus asam kerani lo pithecetobium die bacang meneiterafoetda bumbu bagersromta prosa gema gamuariajungrudiana gamarataur gamuarmacaiscapata dadar beaminaeristagai damar agarissp tamparan delonisraga lacocarus spahaercus gemopocas poyantatongfota jom gasiasianee keawumams gamamomum bermani standar harga satuan (kebun baringtonia asiatica kecapi oo sandorieumkoecape kenanga canangium odoratum kenari canariumeommune semarang berminat catappa gaaraparuna bptstumdeeipien tasiun bugeniaeumosa tidak bersertifikat tinggi buhiniapurpurea pma hon swieteniamaerophyla matoa kasai poemetiapinnata myristicafragan pus pinus merkusii ple puspa sheimawalci opo pada adenatheraprovoniana islam bugeniapolyanha standar harga satuan saputangan anita brauneoides sandiwara kaki tanda aimosops eling samancasaman kelompok bulan asm tamarindusindieus beringin owbinjamina (eboni dyospiros celebica base dulospirasdisodor kemp rompasiderasa kera serutafoeida eranmimerah shoreateprosula awampume cataphutum hop pelarutan amyisioafaa pama dpysamumeseiesum pom keeroranan kehutanan bit jamur trampolin bamurkaah standar harga satuan iii cm) median jamur cm) jenis lokal avis cerana jenis unggul avis mellifera sate telur ulat sutra stek mumbai bidang perhubungan tabel satuan harga tertinggi sarana dan prasarana lalu lintas no| nama barang satuan harga jamespro kutub kapasitas pemutusan promcb dome kutub kapasitas pemutusan buah standar harga satuan iii moda kutub kapasitas pemutusan modamoda kutub kapasitas pemutusan mcb dome kutub kapasitas pemutusan buah |b. |kabel polapolar pp.(oofmyrary op. nyf 2x1, mm2 nyf 2x2, mm2 standar harga satuan iii (decoy seismmaoejikv meter (mereka seimmaogfikv meter lhwroby swommaoejikv meter aso60 sara0 nyfgdy 4x150 mm2 meter |mmisakismma3oo soo meter alm aammasooysoov meter |nvm selama s00 soo meter sa650 standar harga satuan iii |any ses mmasooysoov meter (amy a075mmasooysoov meter mama ag5mm2 s007s00v meter com basmmeoepitv meter ars00 maagomma oojikv meter sofa esmmeoejitu meter moore20 nyy 1x150 mm2 meter standar harga satuan bea doa awesm omer asas0 jameoowoueror bc mm2 meter yoo |komutator kutub phase 220v uan |kontraktor3 kutub phase252 buah skor0o0 |kontraktor kutub phase328 buah standar harga satuan iii oomsrep dofuvneaeiomm2 meter a00 teuampusiontor oo phiipoosentiar20w cp uw man ana00 psp essential sow cd ww mah (piiipsesentai7ow e jww man standar harga satuan iii philips 160w buah pipa so0wr40 man pniipempinaoowrao mah tos000 os. pntipaetahalide mnh td 70w 150w mua (oo. |param hits fow (metahahde lamp) buah apaan sama man d0soo standar harga satuan gajah param titan 12v 50w, 20w made metalhalide lamp mhn td philips rx7s 70w pipa conduct star system pju stainless steel badge clamp asesoris pipa conduct 20mm meter sok hiro 20mm (white) pack pieces klem hiro 20mm (white) pack pieces bow hiro 20mm (white) bending pipa 20mmklem kabel meet clips pack pieces) klem kabel meet clipsstandar harga satuan baradoosbear item anime kuku macam sokskun belom soo ago spider tombak, nontembagi a0700 jan |spider3 tombakkuattas bai spite8 460m te2450 lammarurtameu amaturtampu non beb housing |amatir lampu 125watt jenis fiber wah (teratur lampu wattdenia fiber uan |armaturtampu 125wattsenis casing uan teratur lampu wat jenis casting buah |amaturtampu bed non smart tamaturtampu a0wat wah |amaturtamputb6watt man |amaturtampu bed obat uan |amaturtampu beb 9obat tuan |amaturtampu led i0obat tuan b000. damaturtampu led sowa uan |amaturtampu 200wat man damooatigntengkap mmmaoowae tah s00000 mpiooowat uan lmmmaooowaw man (lampu food light200battles man jaa aman kanan komposit standar tuan coor00 les0. standar harga satuan kap lampu armatur alumunium komposit standar lampu pju led watt lampu pju led watt lampu pju led watt penarikan kabel ltc 2x354n50 mm2 penarikan kabel ltc 2x704tpenggelaran kabel tanah jasa rehabilitasi jaringan surjasa pengecatan tiang pju tenaga terampil listrik instalatur (sertifikat) tenaga terampil tukang las listrik (sertifikat) tenaga terampil tukang las listrik (non sertifikat) tenaga terampil listrik instalatur (non sertifikat) pembantu instalatur pengemudi kendaraan pju pembantu operator kendaraan kernet) iron asa pun mengacu instalatur listrik umr mengacu pembantu instalatur umr mengacu mengacu mengacu petugas monitoring umr petugas teknis pemeliharaan pill mengacu petugas pengendali lalu lintas mengacu petugas pemungut retribusi mengacu operator sistem informasi bidang perhubungan mengacu asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja biaya operasional pemeliharaan kendaraan khusus pju biaya pemeliharaan dan penggantian suku cadang bulan kendaraan pju standar harga satuan iii pengadaan dan pemasangan pill tenaga surya umi lampu penerangan jalan umum tenaga surya pengujian kendaraan bermotor ikarutitdan tandatatusuji) soo tabel standar biaya tertinggi jaringan fasilitas lalu lintas ama barang satuan harga (api jamutatotwtas hero seri portals semata san semata baut mura emmumtukfange puan ooo0| standar harga satuan rib base planet buah renatampa sanga jbueoosi2oem dan os85201 poerosastem van tourer poin (mealac oar wammemaan jaten vila deep cole kapasitas sort2v sebutan sa000001 borconmoterwammata ami standar harga satuan standar harga satuan doo |tampupyar sampel20em solo0| les jumpai 200m san |header contour( signal group backup battery dea iodin sotarcenioowar oman s0000001 doang lengkung overhead watieteht buah so|iang overhead oktagonal man opeatogaan alumunium paku 10x 100m puan (aka marta lengkap 10x100m buah jpacarpencamansatan gua rra standar harga satuan mur baut post16x48mm reflektor pagar buah standar per meter jom traffic con eo ' ' jatassbead oo arr kota lampu kilowatt buah terminal kabel buah feat regulator buah pengadaandan pemasangan 'o')' ) ) | pendahuluan penunjuk jurusan uk. 120x240cm buah dana punk jaranan yang pena bentang buah a92.071o08 pagar pengaman dalan aer buah standar harga satuan iii tabel standar biaya tertinggi perlengkapan dal. ops utd lalu lintas mambang sman tata manaytanitam aman cbooo saat sasaran standar harga satuan iii tanda keahlian buah tabel standar biaya bidang angkutan perijinan trayek mep oou jeratan resist satuan hara (perhubunganbaat ) o sedang angkatan dapertiman tapak jang setimmayak soon emas emas teanekoketimtnsidest bio kamutinduk tin trayek puan rata selatan pelanggaran tatutintas buah tsangtetertetok nomor buah tema san tearuitengap: ban issitertanda samping pas (hang segcidengan toge pegunungan puan amuinduk besar baik awakening aan standar harga satuan iii beton ana tentara perimeter down ooo0| spm mena tenan penataan paman ryool randa bukti penerimaan trayek model bend261 buah tkotastaru ban bidang keamanan, ketertiban dan bidang pemadam kebakaran tabel standar biaya tertinggi peralatan satpol tol mama barang seruan harga satuan atibutdan amarulisee roooool ami sangar soo betkatupaten iga dimensi tuan so00 standar harga satuan pakaian dinas lapangan stel perahatart ame soo putaitwin van set radio rig seo ramsey san standar harga satuan iii sepetpba man voodoo| besaran tan (hatiku pam ati kur sampit set mendagri rasio0.ooo| topi pat buah (maneuver model rig soo.ooo| lisan polip iga dimensi buah tabel peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran inilah malesimat peralatan pemadam kebakaran soba lokal nyawa agar damn anos00 firewear mepoamiy sat onjoodae see solo0 meste bos pasang test.oo0 ihambhusus pemadam gunmen buah ear. oo0 |kampakpersoni man juan asas asas tampasase eco tororsrime a00 |pompatisap biasa honda mate sae semua bea amor standar harga satuan jremesamsat soon jrcomeetia san resouseoumamat jacmierintingrgutpment| tampa sorot dengan mitos amat jeitotnorme peta wan sooko0| p torso entry present eautpmente boteuter jemaewtaan puan |hammer dersoowtatat man te moodfwater present ranipment bwimetapmen: seba pireyinaer see p mountaineering egnipmene sbmamie rope meta memanboayames kumar tpacendeg aan too karaker panooooo pulley tandem buah (spreading defender man arson0| state rope meter eo000 seingat man medicattguipment |samtananparas ama.so0)| paskerstrtener t soo vebtantee sa2s00) ikamtongat taat uan |seoopstreener set enda komando perlengkapan unit pemadam kebakaran erpnoneis" puan seooooo sono00| tsmpnoaeass san osooooo (seanggematam wants7 esw 20m sooko0| sang pemadam uraian pom owner orasi paammmbase are bahar voodoo| apa spam otwampraser asia soo sean asal soon standar harga satuan sapa sos c25 jemeamsowooame pestoranig sma psettoworang ana prettowonasg onta petsotearyingtypg asia soo troanose super besi e torotromattg outer isasi0| samosir (rerumoraranpersoni jasibutept oran aan sea poo o00| pamit marpinggangkaat uan toko kosakata pem cbooo| kaos kaki pdl stel (kaos obtongtengan panjang wan voodoo| kaos bong lengan pendek wan kaos rangkap pan |katutandaanggo man solo| store man sa. |tambang daftar man so.ooo| pakaian otak raga raising uan |papannama man peraatanpat van eminem sepetppr jan isemgampot cbooo| serambi pratikurdganpenit | omah soo0| |anda pengkatpbt wan too pras pinggang pan poo oon| |moi mam ooo| wing romansa jas wing present mam so.oo0| jerusretenagareraan orang adat standar harga satuan iii yang berlaku yang berlaku. untuk standar biaya alat kesehatan berpedoman pada keputusan menteri kesehatan republik indonesia yang berlaku yang berlaku yang berlaku. yang berlaku. keterangan untuk beberapa jenis obat, alat kesehatan dan lainnya yang tidak tercantum dalam keputusan menteri kesehatan republik indonesia yang berlaku,harga pasar setempat yaitu harga menjelang(tabel standar biaya obat obatan, reagensia, dan alat laboratorium kesehatan wol mamabarang satuan harga satuan amat (methampiron)tablets00mg kieiootab antihemoroid kombinasi sup mengandung benzocaine oxide y6, aldol ktk supp hydrophila mass standar harga satuan asiklovir cream atorvastatin ktk tab revitalisasi pasta (non arsen) ll. dexametason dexchlorfeniramin ktk kapi maleat dextromethorphan mg, mg, ktk tab ctm eugenol cairan botol fumarat mg, manganese sulfat mcg, copper sulphate mcg, vit ktk caps mg, folio acid mg, vit b12 mcg gentamisin sales kulit tube liquid glibenklamid tablet ktk tab gliserol guayakolat tablet box tab hidrogen peroksida botol kalium permanganat kloramfenikol mg, hidrokortison asetat tube kloramfenikol ktk kap kloramfenikol tetes telinga klorfenol caffer mental chem) botol kombinasi ferro fumarat mg, calcium panthothenate mg, vit iu, vit mg, vit mg, vit mg, vit b12 ps. mcg, vit mg, vit iu, manganese ktk kapal sulphate mg, curia sulphate mg, nicotinamide mg, calcium mg, zinc sulphate mg, iodine mg, magnesium mepivacaine hydrochloride with levonordefrin ktk ampul natrium bikarbonat pot tab paracetamol mg, glycerol guaiacolate mg, chlorpheniramine maleat mg, botol phenylephrine hcl paracetamol mg, succes liguiritiae mg, amonium klorida mg, pseudoefedrin botol mg, chlopheniramine maleat parasetamol mg, dekstrometorfan mg, ctm mg, mg, fenilephrin ktk kap hcl parasetamol drop botol per syr vit iu, vit mg, vit mg, vit mg, vit b12 mcg, vit mg, vit iu, pantotenat botol mg, glukonat mg, dha mg, lusin hci mg, colosseum bovine piroksikam tablet ktk tab semen seng fosfat sulfacetamide tetes mata fls temporary filling material pot trikesol formalin fls standar harga satuan iii reagensia aanabidest steril soompi botol arsenik100tes ono domain beta standar harga satuan iii murtamonarommnm semarang mustang span rak tabung westerereen stale a00 (martasmatantamya bidang keperawatan tabel standar biaya tertinggi bidang keperawatan corong telinga buah anne bab male ang unit soon00 sseaooo standar harga satuan iii memata any tabel standar biaya bahan baku praktek bahan kimia laboratorium train satuan warga rp3 jamatidests0om bot sae tom standar harga satuan kasa pembakar roll master goo |mimakteon para standar harga satuan jom jotattamur oma too powartetesidinga otak sabam cair otot skin traksi tensor adult buah (stinmatsitensop mita mam) soo des isplus mer stage soe sueionig dos (supra ancol sae standar harga satuan bidang rumah sakit umum tabel standar biaya pengadaan alat dapur rumah sakit ena (bari persesitaintes sedang cal |eemongnasimelamin stool atas minum biasa standar harga satuan iii tabel alat tulis kantor dan barang cetakan harga rp) polar cartridge88o buah cartridge insect print black10 o ) '| tubuh cartridge printed cyan11 o | buah standar harga satuan fill laser buah lmarommas soo asendasurat keluar jamptopradiotogi da1 pan sos laptop usa wan standar harga satuan jeatamapakenfrengriman resep bus jaasareerartoran: pmenangraftagoratas get box plastik buah bitorsem divergent cream secret kim some) soo foetaaptastiebesar pan soe pkaimpei tirafpatiy pan soo pikamperbaru pogo pak standar harga satuan iii plastik sampah hitam rmbr standar harga satuan jjararranto oo (mainframe, oteeralatan personal komputer: alat listrik standar harga satuan iii aspen buah mustar: standar harga satuan iii commune akses door paket standar harga satuan iii catatan apabila ada atk atau apk yang tidak terdapat pada tabel atas maka dapat dilihat pada bab ii) bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tabel pengadaan barang dan jasa penanganan pks ratan satuan harga rp3) beras karung kaki palsu tangan palsu tabel biaya peningkatan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan no| uraian volume harga visum korban tindak kekerasan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana tabel biaya bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana japsitenara gelanggang uan japepapanpasak uan japetotowama san et.s00 standar harga satuan media penyuluhan pengalihan anak (kantong wasiat: kelompok umur o5tahun anak umur tahun warna biru buku dongeng dammemume |kembar batik gene dos soo ras gender man so0000 ekspres stertmatorpteeie see rosso.ooo implant memori tacorgmpea standar harga satuan iii esmkepenasantan are as00000 sarana perak sarana kbd pabtioadars unit ana |hs tempat penyimpanan alat dan obat kontrasepsi umt |masa pelayanan dan jaminan hidup mow mop sa. honorarium pendeta, ip, kader oktan dan pir honorarium petugas orang as0000 bidang koperasi, usaha mikro, kecil menengah perindustrian dan perdagangan tabel bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan tai uraian satuan minimal material operasikan tenaga pendampingan koperasi dan umm ihakihah program kusuma ndash penagihan program kusuma kelas iii (perdagangan) tonorrtum gang sidang manis bps win amen kasa ihsan) unit .so0. matuitmbanganepat too oo0 matuittmbangan maa ami soo oo0 standar harga satuan iii bidang arsip dan perpustakaan tabel bidang arsip dan perpustakaan sel memang sman merata |perbesar uan |borgrsipkesi uan soo box arsip besar buah bidang dam tabel bidang perusahaan daerah air minum dam) tirta medal mojo ama barang ukuran satuan harga rp3 barat baca siswa" ban tos4o beaingosiaag man standar harga satuan iii bind pane uan fpormeee san morsweet uan ina feneokvane uan eneokvane ririange uan clamp sale 160x buah seperti san dowbtemechdoine 25mm buah error| sea dowteepteci san soo (powtenepear uan ato standar harga satuan iii fewowps oo) touan "ae |memata read adaptor puan os60, angeles parah doo (fangetas uan lange las buah doa itangetas uan sera00)| sos (ange sookerpve buah sos ange socket uan a17 soo (ange soccer buah sos (montane puan sisfomevane(kim evan standar harga satuan iii jomevavetriey uan bas kawarsegi aan semitanippa ame seoossoo0| gs1 import (ronde nie buah sasftoosefiange buah sao those lange buah sastemcarwe ss2o00l sag.(tem tangitftopisat ane a00 standar harga satuan iii asotempparve ame lem pipa pvc cair) meter airtintow sah meter airtintow puan water meter tester digital pipa meduza batang pipa medium batang 5sso025| standar harga satuan iii 2nof ppamergsi2s utang mpawonsusias matang (row alumunium cmtrige pai aan repair socket pvc buah repair sooketrve man asasi0| repair sookereve uan ono ban seat tape standar harga satuan iii 2es sosial aah socket draw dalam buah sepatu boot pasang standar harga satuan iii tee rrj pvc buah pastikan segi standar harga satuan aseampiop dinas meet buat 2so|amplop dimas besar puan beb warmabutih cetak a20 o1| buku besar cetak poo stasi ban luar bridgestone r13 buah bambatera' besar uan aro |batabateraikesi puan komputer dual core eb700| arr 'a7a| komputer organ bs7oo ama as15001 komputer coretasao ami |cawan830 anonim1900 black umi a77 cawidesan canon is00 color ami ane |camaesio canon p2770 black umi sooko0| 'ano |native anonim2770 cor ami standar harga satuan iii sos (datang pta bison puan fisi pitaprimer2i7o7 puan sosstabitoos omah sneiteterpiasik logam stop0 sos poto2oot buka ato so. buku pototoote buta ass00| a00 (meepuim some letter uan sos (buku memo besar buka goa buku besar patin out (buku kwartotootembar out batu baterai edi abuan |benda rekening ata ass0 drd air buku goo (paononar ata nas itemterbesar puan ati ftaageresi dosa is250 ana |spebkaryawanesar rim rasa00 dna sipil2isoname uan gsater besar buah gtotamerkedi uan rose gmndisitimape buah gnsisitemerkeit puan gnofisiteer besar buah a00 keras comossitiny a21. (kemas comp o1 2siapa sea ooo (kerascom te7satan (kemas com sin2ny sma buku tapdiaris duka seo gas|oanerkea puan |kertas com oseiisry aro kosovo (penggaris tuan pembotongkesi buah 3sof pendiam uan a00 asi (kerastivsrasogam rim cangkul bsaampiop gaj uan standar harga satuan iii gan kemas toplam asap ass fiksasi bisa kop surattvs sensor a57 fitotansi biasa sitasi bpk spot ket gian uan gan tepnonair tai gaatemtat wan ass games uan gas. spidotwnteboari cuman a00 sa0owner besar uan spidol besar( snommeny san gasfputpen sa0.( bangko rekening bidang penanggulangan bencana daerah tabel pengadaan alat rescue wol ratan denis satuan harga rp) defender amtostop ban 2s00.o00| defender tigers puan defender rak buah mpa man coor.oo0| name resenetartn puan ooo mandubaskt uan sco00. manduskop uan serat boat puan sov seat names abuan (putboytamess puan soo.ooo 20f one reatesse van 2agama meadtamp standar harga satuan sae angan jis emeromt |aa solo0. 2ov semerseam remote operate vesnisetrow puan ooo00| memang buay alpine man ooo00l road sam safimebacer ama ssniatung bag sefenain saw mat siamea soo oo0| generate soo00 rewecutee ama soooooo combo soo ooo| rama soo |arotottose sooko00| @so spider ame power enginetitaraste sooko00| asoutingmear ame s00 kampar pam ooooool anjoasbewr soo orator soaramanie sah sita man 2s00. serungtangan rescue oo0| saipar kompeesersema se. kompresorselam ame so.ooo.o00 standar harga satuan iii tabel standar biaya tertinggi peralatan penanggulangan bencana sel asa dara saum soo standar harga satuan iii pakaian dinas bupati dan wakil bupati tabel standar biaya pakaian bupati dan wakil bupatiorang stel atribut pakaian upacara pramuka lengkap berikut orang stel atributketerangan harga satuan pakaian dinas bupati wakil bupati, orang stel sudah termasuk biaya menjahit. standar harga satuan bab standar biayastandar biaya kegiatankegiatan biaya maksimal rp) study perencanaan teknis jalan simplified design)biaya fisik jalan dan jembatans.d. pembuatan data leger jalan km biaya perencanaan study amdal upl ukl tabel standar biaya perencanaan study amdal juta juta juta amdal industri s.d s.d s.d juta juta juta juta juta juta amdal pertambangan s.d s.d s.d juta juta juta juta juta juta amdal lain lain s.d s.d s.d juta juta juta juta ukl upl s.d juta standar biaya kegiatan, sewa alat, bahan. tabel standar biaya survey dan pemetaan pembelian produk informasi geospasial dasar jaring control horizontal nasional jaring control vertical nasional jaring control gaya berat nasional skala armata tarsata pengamatan pasang surut per jam selama per stasiun satu bulan pengamatan pasang surut per jam selama per stasiun satu tahun roe data stasiun tetap global positioning system gps) continuously operating konstanta harmonik pasang surut tahunan rtk real time cinematic) online correction dps diferensial global positioning system) online correction standar biaya kegiatan per nomor skala lembar peta nlp) per per nomor lembar peta skala nlp) per per nomor skala lembar peta nlp) per nomor lembar peta skala nlp) per per nomor cetakan lembar peta nlp) . per nomor digital jenis vector tipografi lembar peta skalpeta pemanis dan atau integrasi tematik lembar peta (cetakan) nlp) plot peta vector (garis) minimal ukuran atas bahan plot peta raster (image) atas bahan d. buku atlas sumberdaya dana lingkungan ukuran s.d halaman standar biaya kegiatan oma tor 2o0taman terbaru zona taman aan perban on000 own aptpnatoomamman pertama aman tet0120 taman erna mom arwana tmn pera sono0n man m01maman era draco umpan taman 01an perum makan penyaateommaman rerata 150m oma t0r0mean era task0n oman petani 0o1aman perum n000 omar peta ntommaman rerata oma 0maman pera sno0n anakan tampan pertama tn000 pembela bola pedia tema posisi geospasial satuan tong malah rerata jatummps15sanpnaaman rerata seo geospasial homamar rem tomo sms momo standar biaya kegiatan data hasil survey gps per stasiun data hasil survey pasang surut citra resolusi tinggi citra resolusi menengah citra resolusi rendah tingkat dasar hari, minimal orang) tingkat lanjut hari, minimal orang) tingkat menengah hr, minimal org) desktop geographic information system open source hari, minimal orang) per orang sig berbasis web hrsurvey dan pemetaan tingkat lanjut penataan atas wilayah survey toponimistandar biaya kegiataningkat ahli hari, minimal ,orang) teknis fotogrametri hidrografi kartografi fotogrametri hari, minimal ,orang) hidrografi hari, minimal ,orang) kartografi hari, minimal ,orang) jasa pembuatan peta dasar skala besar pengukuran gcp cc. image processing orthorectifikasi, mosaik, km2 image enchanment) d. survey toponimi seting topologi pembentukan secdatabase jasa penggunaan alat pengumpulan data geospasial receiver gps tipe geodetik dan operator receiver gps tipe navigasi gravity meter gravimetri) dan operator d. total station dan operator sifat datar teliti digital dan operator alat pasang surut digital dan operator alat batimetri single beam dan operator alat batimetri multi beam dan operator,biaya kegiatanstandar biaya kegiatanstandar biaya kegiatanstandar biaya kegiatanx. lantai x. lantai x.standar biaya kegiatan, rumah negara tipe meliputi rumah dinas badan kantor,.xo| pagar gedung negara tabel harga satuan pembangunan pagar dalam rupiah bangunan) pagar rumah negara damn maan namlaboratorium standar harga gedung ruang kebidanan dan kandungan standar harga gedung standar biaya kegiatan ruang gawat darurat standar harga gedung power house standar harga gedung ruang krnnooooononen one romano mann nonnomen bonnanonn danang harga ang anno dapur dan laundry standar harga gedung san prn nomen one nan aman menanam man naa nona man mann enonnbonnnon danang harga ang anno isma smk ornnooooononononenonano mens onna mensnnnon danang harga ang anno tan ornnooooenonenondenenaana aan sanga harga una annoasnorasoo0 harga tidak termasuk pelebaran) tabel harga satuan kegiatan peningkatan jalan beton) aroossoooo standar biaya kegiatan" lebar perkerasan dalam meter harga pia per kilometer per bulstandar biaya kegiatandiamlebar perkerasan dalam meter harga satuan ios road per kilometer standar biaya kegiatan tabel harga satuan kegiatan pelebaran jalan beton) ooaanooo tabel harga satuan kegiatan pelebaran jalan agregat) standar biaya kegiatan tabel harga satuan kegiatan rekonstruksi jalan hotmix) lebar perkerasan dalam meter harga satuan maksimal per kilometer biaya kegiatan fisik jembatan tabel harga satuan dasar minimal penanganan jembatan penanganan rutin (non rehabilitasi perbaikan (struktural) standar biaya kegiatanuraian kegiatan sismo ketreview desain selatan dan uang lelah pengeluaran panitia lelang lain sesuai standar biaya kegiatan pelaksanaan deee eee to) standar biaya kegiatas.d s.d s.d s.d s.d s.dsg. biaya operasional unsur pengelola teknis. jumlah s.d s.d s.d s.d s.d s.d standar biaya kegiatans.d s.d s.d s.d s.d s.d persiapan penentuan lokasi titik titiklaboratoriumtandar biaya kegiatanpelaksanaan perencanaan teknis apabila kegiatan perencanaan fd sd) perencanaan fotografi fd) s.d. s.d s.d sama hidrologi tiba kel pemetaan fd sd) dari survey lalu lintas fd sd) bob gari analisa data fd sd) nilai ot. disain rinci fd sd) evaluasi dan pelaporan perjalanan dinas s.d s.d ss. ss. s4, dokumentasi dan pengadaanstandar biaya kegiatc0. jumlah standar biaya kegiatsederhana pelaksanaan untuk biaya perencanaan bangunan kegiatan pekerjaan jasa yang telah konsultan pada tahap ditetapkan perencanaan yang s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d disaiy6, dil. pengulangan membuat perhitungan kedua perhitungan al. yo, struktur elektrikal, pengulangan tata udara, lumbung, ketiga telepon dll. membuat rencana standar biaya kegiatan anggaran biaya, biaya rencana kerja dan perencanaan syarat syarat program pelaksana pelaksanaan fisik dan kan secara ren. swakelola pelelangan pemilihan sebesar langsung dari memberikan prosentase penjelasan pekerjaan sebagaimana pada waktu tersebut pelelangan, pada butir penyusunan dokumen pelaksana dan untuk melakukan pelaksana pengawasan berkala proyek pmb. ii. biaya pengawasan dilakukan kegiatan pekerjaan jasa dgn kontrak konsultan pada tahap s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d lumpur pengawasan, yaitu fixed price pengawasan terhadap biaya kualitas dan kuantitas pengawasan bahan bangunan serta dilas laksana pelaksanaan const. fisik, ketetapan kan secara produk, waktu dan swakelola biaya perubahan dan besarnya penyusunan yang dari terjadi selama prosentase pelaksanaan sebagai membuat laporan tersebut pengawasan harian, mingguan dan bulanan pada butir menyusun berita acara kemajuan biaya pekerjaan untuk tenaga pembayaran angsuran, bantuan serah terima dan teknis peng kelola teknis menyusun daftar dibebankan standar biaya kegiatan kekurangan cacat pada biaya yang harus diperbaiki pengelola selama masa dengan pemeliharaan rincian: membuat gambar gambar sesuai dengan diperuntukan yang dilaksanakan untuk dilapangan bersama biaya dengan pengelola kegiatan proyek menyusun proyek pma dokumen pendaftaran 35y9 gedung yang terdiri diperuntukan dari foto copy dip, untuk kontrak perjanjian biaya pembohongan gambar situasi dan kegiatan beste, sudah sesuai tenaga dengan keadaan bantuan lapangan built teknis drawing, dan salinan bantuan foto copy imb teknis yang dimaksud iii. biaya pengelolaan adalah adri biaya operasional unsur dinas tata pemegang mata angg. s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d ruang dan honorarium staf& bermukim panitia lelang man perjalanan dinas provinsi rapat rapat jabar proses pengadaan besarnya bahan dan alat yang nilai biaya berkaitan dengan pengelolaan pengelolaan kegiatan maks. persiapan dan dihitung pengiriman berdasar kelengkapan adm. kan dokumen pendaftaran prosentase bangunan gedung biaya negara pengelolaan kegiatan standar biaya kegiatan biaya operasional terhadap unsur pengelola nilai biaya teknis konstruksi biaya unsur pengelolakonsultan pada tahap ditetapkan perencanaan yang disain meliputipra rencana menggunakan penyusunan ijin disain berulang pendahuluan biaya (plan. permit) perencanaan penelitian pengujian untuk anggaran pengulangan membuat gambar pertama gambar lengkap pengulangan al. ars.struktur, kedua elektrikal, lumbung pengulangan dil. ketiga membuat perhitungan biaya perhitungan perencanaan al. struktur elektrikal, dilaksanakan tata udara, climbing, secara telepon.dil swakelola membuat rencana standar biaya kegiatan anggaran biaya, sebesar rencana kerja dan dari prosentase syarat syarat program sebagaimana pelaksanaan fisik dan tersebut pada ren. butir pelelangan pemilihan untuk langsung pelaksanaan memberikan proyek penjelasan pekerjaan pmb. pada wkt pelelangan, dilakukan dgn penyusunan dokumen kontrak pelaksana dan lumpur fixed melakukan price biaya pengawasan berkala pengawasan manajemen dilaksanakan konstruksi s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d secara biaya pengawasan swakelola kegiatan pekerjaan jasa besarnya konsultan pada tahap atau dari prosentase pengawasan, yaitu sebagaimana pengawasan terhadap s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d tersebut pada kualitas dan kuantitas butir bahan bangunan serta biaya tenaga pelaksanaan bantuan teknis, const.fisik, ketetapan pengelola produk, waktu dan teknis biaya perubahan dan dibebankan penyusunan yang pada biaya terjadi selama pengelolaan pelaksanaan dengan rincian: membuat laporan pengawasan harian, diperuntukan mingguan dan bulanan untuk biaya menyusun berita acara s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d kegiatan kemajuan pekerjaan proyek pma untuk pembayaran 35y0 angsuran, serah diperuntukan terima dan untuk biaya menyusun daftar kegiatan tenaga kekurangan cacat bantuan teknis standar biaya kegiatan yang harus diperbaiki bantuan teknis selama masa yang dimaksud pemeliharaan adalah dari membuat gambar dinas tata gambar sesuai dengan ruang dan yang dilaksanakan permukiman dilapangan bersama provinsi jabar dengan pengelola besarnya nilai proyek menyusun pengelolaan dokumen pendaftaran maks. dihitung gedung yang terdiri berdasarkan dari foto copy dip, prosentase kontrak perjanjian biaya pembohongan pengelolaan i,ii, gambar situasi dan kegiatan beste, sudah sesuai terhadap nilai dengan keadaan biaya lapangan (as built konstruksi fisik drawing, dan salinan bangunan foto copy imb).&standar biaya kegiatankhususstandar biaya kegiatan membuat rencana anggaran biaya, dari prosentase rencana kerja dan sebagaimana syarat syarat program tersebut pada pelaksanaan fisik dan butir rencana untuk pelelangan pemilihan pelaksanaan langsung proyek memberikan pmb. penjelasan pekerjaan dilakukan dgn pada waktu kontrak pelelangan, lumpur fixed penyusunan dokumen price pelaksana dan biaya melakukan pengawasan pengawasan berkala dilaksanakan secara manajemen swakelola konstruksi besarnya 60x kegiatan pekerjaan dari prosentase jasa konsultan sebagaimana manajemen konstruksi tersebut pada kegiatan manajemen butir konstruksi meliputi pengendalian waktu, biaya tenaga biaya, pencapaian bantuan teknis, sasaran fisik kuantitas pengelola dan kualitas dan tertib teknis administrasi dalam dibebankan: pembangunan bangunan pada biaya gedung negara, mulai pengelolaan dari tahap dengan rincian: persiapan perencanaan sampai dengan tahap diperuntukan pelaksanaan konstruksi untuk biaya kegiatan biaya pengelolaan proyek pma biaya operasional unsur pemegang mata diperuntukan angg. untuk biaya kegiatan tenaga standar biaya kegiatanstandar biaya kegiatanuntuk sr hu, reservoir) aa. perencanaan teknis sistem rapat koordinasi untuk perencanaan dengan s.d s.d s.d s.d s.d s.d penyediaan air bersih instansi terkait perjalanan dinas sebesar # dari penyusunan dokumen perencanaan keseluruhan nilai informasi kegiatan proyek untuk perencanaan penyuluhan rekonstruksi teknissist biaya pelaksanaan fisik tia bersih penyuluhan konstruksi penyediaan air ers pelaksanaan pembangunan ang dilaksanakan: intake broncaptering dib kan dari wtp s.d s.d s.d s.d s.d s.d obat gan reservoir nilai bobot biaya pemantauan dan evaluasi pelaporan s.d s.d s.d penggandaan dokumen proyek untuk serahtandar biaya kegiatan tabel standar kegiatan pekerjaan fisik perencanaan teknis sistem air bersih pelaksanaan s.d s.d pelaksanaan biaya perencanaan teknis secarahonorarium pengelola pelaksana kegiatan mos pra honorarium pengelola pelaksana kegiatan ann standar biaya kegiatan table standar kegiatan pekerjaan fisik bidang penyehatan lingkunganstandar biaya kegiatanolomtutum pengelola peaksanakedan honorarium pengelola pelaksana kegiatan standar biaya kegiatpelaksanaan fisik perencanaan penyiapan masyarakat kader .50y9.50y6 .25y6standar biaya kegiaturaian kegiatan desa) pelaksanaan fisik perencanaan .75y9.00y0bupati sumedang, ttd dony ahmad munir salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum ttd ujang sutisna nip. standar biaya kegiatan |
menimbang mengingat bt'pati piirwore'o provinsi jawa tengah peraturan bupati pur\[ ore.'o nomor tahun .2t, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata ker.'a dinas kepemudaan, oii.harga dan pariwisata kabupaten ourwork^'o dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati puru ore.jo, bahwa untuk pelaksana kan ketentuan peraturan daerah. kabupaten purworejo nomor tahun o2l lenta irg pembentukan darr{a dinas kepemudaan, olahraga dart pariwisata kabu pat n purworejo; undang undang dasar negara republik indonesia tahun undang undang nomor ta} iurga2fl lt' ffirl tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten purworejo gambaran daerah kabupaten purworejo tahun nomor tamba} iourworld'o. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan: daerah adala <bi ,,pemudaan, olahraga dari pariwisata, yang selanjutnya disebut dinporapar, adalah dinas kepemudaan, olahraga darr pariwisata kabupaten purworejo. kepala dinas kepemudaan, olahraga dan pa.wisata, yang selanjutnya disebut kepala dinporapar, adalah kepala dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata kabupaten purworejo. sekretariat adalah sekretariat pada dinporapar. sekretaris dinporapar yang selanjutnya disebut sekretaris, adalah sekretaris dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata i(kabupaten purworejo, kepala bidang adalah kepala bidang pada dinporapar. kepala subbagian adalah kepala subbagian pada dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata kabupaten purworejom peraturan perundang undangan tentang orga isasi da n tata kedua instansi. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat upi ada lah unit laksana tugas teknis untuk mela katakan kegiatan teliti operasionai, adalah kepala unit kerja pada dinporapar berdasarkan pada kai ian dan keterampilan tertentu. pejabat fungsional adalah pegawai aparat_r sipil negara ya_ng menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah. bab kedudukan, tugas dan fungsi dinporapar berkedudukan bawal dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten e,ir olio. dinporapar dipimpin oleh kepala dinporapar. i { this pdf document was edited with icecream pdf editor. upgrade pro remove watermark. dinporapar mempunyai tugas membantu bupati metal<sarapan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan, keo olahragawan pariwisata sesuai dengan kewenangan daerah, yang meliputi kepemudaan, keolahragaan, pengembangan pariwisata serta pemasaran pariwisata dal ekonomi kreatif. bagian ketiga fungsi da.lam: perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata, yang menipu kepemudaan, keolahragaan, pengembangan pariwisata serta pemasaran pariwisata darr ekonomi kreatif; penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerjambinaan dan pengendalian teknis bidang kepemudaan, keolahragaan dar penyelenggaraan pelayanan unumlaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain bidang kepemudaan, keolahragaan darinyu penggal'aan monitoring, evaluasi, darr pelaporan terhadap pelaksanaan tugas tugas_wisata dan ekonomi kreatif; pengelolaan sarana prasarana rekreasi dan olah raga milik pemerintah daerah serta gedung wanita ganesha convention hall; penyelenggaraan kesekretariatan dinporapar; penyelenggaraan tugas pembaruan; dal pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dal fungsi. 1li this pdf document was edited with icecream pdf editor. upgrade pro remove watermark. bab iii susunan organisasi bagian kesatu umum susunan organisasi dinporapar, terdiri dari: kepala dinporapar; sekretariat; bidang kepemudaan dan kepramukaan; bidang olahraga; bidang destinasi pariwisata; bidang penasaran pariwisata, sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif f; upi; dan jabatan fungsional. bagan organisasi dinporapar sebagaimana dima kporapar kepala dinporapar sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas da n fungsi dinas sebagaimana dimaksud da.lam dan bagian ketiga sekretariat sekretariat berada bawah dari bertanggung jawab kepada kepala dinporapar. sekretariat dipimpin oleh sekretaris. sekretariat sebagai na dimaksud dalam ll) mempunyai tugas mengoordinasikan menyiapkan: penulisan kebijakan teknis dan men.selenggarakan tugas bidang secara terpadu, melayari dan mengendalikan administrasi, yang meliputi per circa.an, lieu*organ serta umum da n kepegawaian. .fl:bidang secara terpadu; ngkoordinasian penyelenggaraan pelayaran dal pengendalian administrasi perencana naekretariat, membawakan: subbagian perencanaan subbagian keuangan;d arr subbagian umum dan kepegawa lulusan dal melaksanakan kebijakan teknis, melayani dal mengendalikan administrasi bidang perencanaan, evaluasi darr pelaporan, yang meliputi: menyelenggarakan perencana ern, penganggaran, dan evaluasi kinda; menyusun pe{ajian kinerjamenyiapkan bahan perumusan dari melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan.l administrasi bidang keuangan, yang meliputi: penyelenggara_kan administrasi keuangan; men selenggarakan administrasi pendarat daerah;dan memaksa:raka:r tugas kedinasan n l"in irg diberikan ot.t, sat r"tari" sesuai dengan tugas jabatanya. {l dan kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan ba han perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendap ik]l; menyediakan jasa menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah; penyelenggara}an administrasi kepegawaipemudaan dan kepramukaan bidang kepemudaan dan kepramukaan berkedudukan bawah da n bertanggung jawab kepada kepala dinporapar. bidang kepemudaan dan kepramukaan dipimpin oleh kepala bidang. bidang kepemudaan dai! kepramukaanp.ikan bidang kepemudaan dan kera:nakal yang meliputi pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan pengembangan kapasitas kepramukaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasa.l bidang kepemudaan dan kepramukaan menyelengga: daya saing kepemudaan;kepramukaan; dal pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinporapar sesuai tugas pokok dan fungsi. try this pdf document was edited with icecream pdf editor. upgrade pro remove watermark. pasa] susunan organisasi bidang kepemudaan dari kepramukkepramukaankepramukaan. subkoordinator pada terdiri dari: subkoordinator organisasi kepemudaan dan kepramukaan;dan subkoordinator pemberdayaan dan pengembangan pemudaorganisasi kepemudaan dan kepramukaan mempunyai tugas menyiapkan balladpemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah, meliputi: l.;dan meningkatkan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan daerah; melaksanakan pembicaraan dart pengembangan organisasi kepramukaan, meliputi: melaksanakan koordinasi da:r sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik; meningkatkan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah; mengembangkan kapasitas sdm kera:bukaan tingkat daerah; penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan daerah; menyelenggarakan kegiatan kepramukaan tingkat daerah; menyediakan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah; melakuk; melakukan partisipasi da n keikutsertaan dalam kegiatan; dan *l) rrwda bidang kepemudaan dan kepramukaan sesuai dengar tugas jabatannya. subkoordinator pemberdayaan dan pengembangan pemuda mempunyai tugas menyiapkan bagian; b.; melalsalakal koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan.n kapasitas daya saing pemuda kader daerah; melaksanak; metal(kanakan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan layanan kepemudaan melalui implementasi rencana aksi daerah rad tingkat daerah; melalcsaaakan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dal sar.ana kepemudaan kabupaten; memberikan penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang biasa dan atau berprestasi; h.melaksanakan peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dal kesukarelawanan pemuda; menyelenggarakan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera; da n metal<ktugas jabatannya. bagian kelima bidang olahraga bidang olahraga berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinporapar. bidang olahraga dipimpin oleh kepala bidang olahraga. this pdf document was edited with icecream pdf editor. upgrade pro remove watermark. bidang olahraga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, memaksa akan, dan mengendalikan bidang olahraga yang meliputi pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang olahraga penyelenggara<al fungsi: penyiapan p rumusan kebijakan teknis, pembinaan, p laksanakan, dari pengendalian bidang kebudayaan olahraga; penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelat<santan, da n pengendalian bidang peningkatan prestasi olahraga; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinporapar sesuai tugas pokok dar fungsi. susunan organisasi bidang olahraga sebagaimana dimaksud dalam (f) huruf terdiri atas jabatan fungsional. jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada dalam metal(sarta](an tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan bidang olahraga melalui penetapan sebagai subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya da n bertanggung jawab kepada kepala bidang olahraga. subkoordinator pada terdiri dari: subkoordinator pembudayaaa olahraga;dan subkoordinator peningkatan prestasi olahraga;r dib nator kebudayaan olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebal<an teknis serta melalukan pembinaan bidang kebudayaan olahraga, yang meliputi: metal<sana<liputi: melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dari pela_sanaa n p bentukan darr pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang dibelenggu_rakan oleh masyarakat dan dunia usaha; this pdf document was edited with icecream pdf editor. upgrade pro remove watermark. .metal<sana}art koordinasi, sinkronisasi dan memaksa.urban pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar;dan .melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan laksamana penyediaan sarana dal prasarana olahraga daerah. melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, meliputi melakukan standardisasi organisasi keolahragaan; mengembangkan organisasi keolahragaan; meningkatkan kerja sama organisasi keolahragaan daerah dengan lembaga terkait;darr melakukan pemberian penghargaan bag, organisasi keolahragaan berprestasi. melaksaral<an pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, meliputi: menyelenggarakan n, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi; melaksanakan pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi; melaksanakan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi; mengembangkan olahraga wisata, tantangan dan petualangan; dan melakukan pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat. pelaksana<an tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan tugas jabatannya, subkoordinator peningkatan prestasi olahragingkatan prestasi olahraga, yang meliputi: menyelenggarakan kedua.rarr olahraga tingkat daerah daerah membina sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional, meliputi menyelenggarakan kejuaraan ola harga multi event dan single event tingkat daerah; menyelenggarakan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat daerah;dan melakukan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan. pelaksana<ar pembinaan dal pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi, meliputi: melakukan seleksi atlet daerah; mglalqkal pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi kelola_peragaan (sport science); melaksanakan pembinaan dan pengembangan uet berprestasi daerah; melaksanakan pemberian penghargaan olahraga daerah;dan ll 3fi this pdf document was edited with icecream pdf editor. upgrade pro remove watermark. metal<sa nal<an koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga. melaksaaalal tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang kepemudaan dan keolahragaan n sesuai dengan tugas jabatannya. bagian keenam bidang destinasi pariwisata pasa.l bidang destinasi pariwisata berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinporapar. bidang destinasi pariwisata dipimpin oleh kepala bidang. bidang destinasi pariwisata mempunyai tugas menyiapkan per lulusan keb[akan teknis, membina, la kanakan, dan mengendalikan bidang destinasi pariwisata yang meliputi pengembangan daya tarik destinasi pariwisata dan pengembangan kawasan strategis pariwisata. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang destinasi pariwisata menyelenggarakan fungsi meliputiya tarik destinasi pariwisata; penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian teknis bidang pengembangan kawasan strategis pariwisata;destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas jabatan fungsional. jabatan fungsional sebagai.na dimaksud pada dalam melaksanakan tugas da. fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan bidang destinasi pariwisatadestinasi pa rilis;ta. tmbangan daya tarik destinasi pariwisata;dan subkoordinator pengembangan kawasan strategis pariwisata. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada )merupakan pejabat fungsional a]:rator pengembangan daya tarik destinasi pariwisatgembara daya tarik destinasi pariwisata, yang menipu li: mengelola daya tarik wisata daerah, meliputi menetapkan daya tarik wisata daerah; merencanakan pengembangan daya tarik wisata daerah; melakukan pengembangan daya tarik wisata daerah;dan melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata daerah. mengelola destinasi pariwisata daerah, meliputi menetapkan destinasi pariwisata daerah; merencanakan destinasi pariwisata daerah; mengembangkan destinasi pariwisata daerah; melaksanakan pengadaan pemeliharaan rehabilitasi sarana darr prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah; melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata daerah; melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah;dan melaksanakan f,penerapan destinasi pariwisata berkala juta dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepa_la bidang destinasi pariwisata sesuai dengar tugas jabatannya. subkoordinator pengembangan kawasan strategis pariwiskawasan strategis pari wisata, yang meliputi: mengelola kawasan strategis pariwisata daerah, meliputi menetapkan kawasan strategis pariwisata daerah: merencanakan kawasan strategis pariwisata daerah_h; mengembangkan kawasan strategis paris,wisata daerah} metal<sams,wisata daerah; 't" this pdf document was edited with icecream pdf editor. upgrade pro remove watermark. monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah; melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah h;dandaerah. menetapkan dda daftar usaha paris wisata daerah daerah, meliputi: menyediakan laya nar pendaftaran usaha pariwisata daerah; melaksanakan penerbitan rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata daerah; melaksanakan pengelolaan investasi pariwisata; melakukan pembinaan dal pengawasan usaha pariwisata; dan melakukan fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang destinasi pariwisata sesuai dengan tugas jabatannya. bagian ketujuh bidang pemasaran pariwisata, sumber daya pariwisata, dan ekonomi kreatif pasa.l bidang pemasaran pariwisata, sumber daya pariwisata, dan ekonomi kreatif berkedudukan bawah dan bertangga:ng jawab kepada kepala dinporapar. bidang pemasaran pariwisata, sumber daya pariwisata, dan ekonomi kreatif dipimpin oleh kepala bidang. bidang pemasaran pariwisata, sumber daya pariwisata, dan ekonomi kreatifsaran pariwisata darr ekonomi kreatif yang meliputi pemasaran paris wisata, pengembangan sumber daya pariwisata dari ekonomi kreatif. dalam melaksanakan tugas sebagai:ra dimaksud dalam bidang pemasaran pariwisata, sumber daya pariwisata dar ekonomi kreatif penyelenggara<an nasi: penyiapan p rumusan kebal<an teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian bidang pemasaran pariwisata; penyiapan p:lulusan kebijakan teknik, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan ekonomi kreatif; penyiapan lgrymuian kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan sumber daya pari sata;danpemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas jabatan fungsional. jabatan f\na, melalui penetapan sebagai subkoordinator sesuai denga n ruang lingkup tugasnya dar bertanggung jawab kepada kepala bidang pemasaran pari$'wisata. subkoordinator pada terdiri dari: subkoord kantor pemasaran pariwisata; subkoordinator pengembangan sumber daya pariwisata; dan subkoordinator pengembangan ekonomi kreatif. subkoordirator sebagaimana dimaksud pada )merupakan pejabat fungsional lain kegiatan sesuai tugasnya masing masing. subkoordinator pemasaran pariwisata mempunyai tugas menyiapkan balkan perumusan dan melaksanakan kebal{an teknis serta melakukan pembinaan bidang pemasaran pariwisata, yang meliputi: menguatkan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik da.lam dari luar negeri; memfasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata daerah; menyediakan data dan penyebaran informasi pariwisata daerah, baik dalam dal luar negeri; meningkatkan: kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar. negeri; melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata; dan17mbangan ekonomi kreatifsumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, yang meliputi: menyediakan prasarana (zona kreatif ruang kreatif kota kreatif| sebagai ruang berekspresi, b promosi dar berinteraksi bagi insan kreatif daerah, yang meliputi mengembangkan dan merevitalisasi prasarana kota kreatif; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, meliputi melaksanakanpengembargan riset; melaksanakanpengembangalpendidikar; memfasilitasi pendanaan dan pembiayaan; menyediakarinfrastruktur; mengembangkan sistem pemasaran; melakukan pemberian insentif; melakukan fasilitasi kekayaan intelektual; melindungi hasil kreativitas; men)susunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;dan melaksanakan monitoring darr evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.pasa.l subkoordinator pengembangan sumber daya pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan la_sana_kan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan.n sumber daya pariwisata, yang meliputi: melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata darr ekonomi kreatif tingkat dasar, meliputi mengembangkan kompetensi sdm pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar; meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata; mengadakan pelatihan dasar sdm kepariwisataan bagi masyarakat, guru dal pelajar (mahasiswa dan atau siswa); melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata; memfasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan kon serasi ekonomi kreatif. memfasilitasi p"rrg" b"rg kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif;dan melakukan monitoring dari eva.luas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif_ ,t. this pdf document was edited with icecream pdf editor. upgrade pro remove watermark. mengembangkan kapasitas laku ekonomi kreatif, meliputi: melaksanakan pelatihan, bimbingan n teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif; lakukan dul<angan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi dunia usaha; melakukan standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang ekonomi kreatif; darrr tugas jabatan.la upipt sebagaimana dima kpud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kesembilan jabatan fungsional pasa.l pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada dinporapar. pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada (l) berkedudukan bawah dari bert ar pelat(sandal tugas jabatan f\namuda ng unda.ngeltp.tlt llrtorapar, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, subkoordinator, kepa.la upt, darr jabatan fungsional da.lam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan da n kebijakan yang ditetapkan oleh bupati. kepala dinporapar, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, subkoordinator, kepala upt, dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip prinsip mapala dinporapar, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, subkoordinator, kepa.la upi dan jabatan fungsional.l dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip prinsiprnason masing. kepala dinporapar, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, subkoordinator, dan kepala upt1t' this pdf document was edited with icecream pdf editor. upgrade pro remove watermark. kepala dinporapar, sekret ris, kepala bidang, kepala subbagian, dar subkoordinator, da n kepala upiain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. setiap laporan yang diterima oleh kepala dinporapar, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan subkoordinator, dan kepala upt dari bawahan dapat diolah dar dipergunakan sebagai bahan men rusun laporan lebih lanjut dar hu ran perundang undangan. kepala dinporapar, sekretaris, kepa.la bidang, kepala subbagian, dan subkoordinator, kepala upig undangan. dinporapar wajib men'.ke{a. peny1p, ili}lun o21 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kedua dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga kabupaten purworejo dan peraturan bupati purworejo nomor tahun o21 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kedua dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten purworejo, dicabut dart dinyana<an tidak berlaku. peraturan bupati ini mulai berlaku pada tangga_l jan.uilot" akan purworejo pada tanggal !tq,t.rt aa2t bupati purpose toi agus pasti diundangkan:r purworejo pada tanggal g.frt.rl.t 2a2, sekretaris "^":ff paten purpose.io, mad berita daerah kabupaten purpose.jo tahun nomor seri r4r li_ this pdf document was edited with icecream pdf editor. upgrade pro remove watermark. bagai organ{ia diatas petdidti(ait, input'd tait, dati oliihraoa dati pariwisata i(kabupaten purpose'o lampiran ia dinas kepemudaan, ot,olahraga dan pariwisata kabupaten purpose.jo bupati purworejo kepada. dinporapar sekretariat jabatan fungsional sub bagian perencanaan sub bagian keuangan sub bagian umum dan kepegawaian bidang kepemudaan dan kepramukaan jabatan fungsional, bidang olahraga bidang destinasi pariwisata jabatan nasional kelompok jabatan fungsional bidang pemasaran pariwisata, sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif jabatan fungsional upt iitiii titi iiiiii tiiiii itwiki iiiiii ifixit initio iti iii iii iii ecu ees this pdf document was edited with icecream pdf editor. upgrade pro remove watermark. |
provinsi bengkulu peraturan bupati kaur nomor tahunpane telah diproses dan para diteliti kebenarannya pemenptiiannn tea e|dang peron kec tan kaur selatan kabupaten kaur provinsi bengusul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati ((orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi lapangan atau bumi dengan peta. benar da pep ef. kaur patadang peron adalah hektar, dengan batas wilayah desa padang peron kecamatan kaur selatan adalah sebagai berikut sebelah utara desa tanjung dalam dan desa tanjung agung kecamatan tetap sebelah timur desa air jelatang kecamatan make, desa gedung sako dan desa jembatan dua kecamatan kaur selatan sebelah barat desa tanjung dalam kecamatan tetap, desa sinar pagi dan desa suka bandung kecamatan kaur selatan sebelah selatan desa pasar sah dan desa pasar baru kecamatan kaur selatan penetapan dan penegasan batas wilayah antara desa padang peron dengan desa jembatan duamengikuti pinggiran sawah kearah utara koordinat koordinat terletak jalan yang menuju smp dan smk, selanjutnya mengikuti (median line) jalan kearah timur laut koordinat koordinat terletak jalan yang menuju smp dan smk, selanjutnya lurus kearah barat laut koordinaair tere bantuan, selanjutnya mengikuti median line) air bagian hukum bantuan kearah timur laut koordinat p.sgedung sako kecamatan kaur selatan adalah sebagai berikudiantara air bantuan, selanjutnya mengikuti (median line) air bantuan kearah timur laut koordinat koordinat terletak hulu air bantuair jelatang kecamatan make adalah sebagai berikut koordinat terletak hulu air bantuan, selanjutnya lurus kearah barat laut koordinatanjung agung kecamatan tetap adalah sebagai berikupenetapan dan penegasan batas wilayah antara desa padang peronlaut koordinat tee" koordinat terletak ujung gtangukuw tanah pemda yang dibangun kandang kambing (pondok kana term! pusaka), selanjutnya lurus kearah barat daya koordinat cap elit kebenarannya men aan p ,penetapan dan penegasan batas wilayah antara desa padang peron dengan desa sinar pagi kecamatan kaur selatankoordinat terletak jalan wr. suparman tebing pondok pusaka, selanjutnya menyusuri median line) jalan wr. suparman lurus kearah barat daya koordinat koordinat terletak bundaran depan kantor bupati kaur, selanjutnya menyusuri median line) jalan pltu ilyas panji alam kearah tengglurus kearah selatanhajar dewantara kearah tenggara koordinapenetapan dan penegasan batas wilayah antara desa padang peron dengan desa suka bandungterletak tanah bahari, selanjutnya kearah barat daya koordinat koordinat terletak suluran siring, selanjutnya kearah barat daya koordinat koordinat terletak sawahtimur laut sekretariat daerah kabupaten koordinat bagian hukum tani teng! koordinat terletak pinggir ini sawah samsudin rustam, selanjutnya kearah tenggara bea koordinat koordinat terletak ujung jalan rabat beton, selanjutnya kearah timur laut koordinat koordinat terletak pinggir nya bakar, selanjutnya kearah tenggara koordinat koordinat terletak sudut sawah bakar, selanjutnya kearah timur koordinat koordinat terletak pertigaan jalan (daerah kubang pelari), selanjutnya kearah selatan koordinat koordinat terletak pertigaan jalan depan rumah idris, selanjutnya kearah tenggara koordinat koordinat terletak siring belakang rumah danau, selanjutnya lurus kearah barat daya koordinat koordinat terletak belakang rumah alamat, selanjutnya lurus kearah tenggara koordinat koordinat terletak seberang siring induk belakang bantuan, selanjutnya lurus kearah timur koordinat koordinat terletak tikungan jalan menuju bantuan, selanjutnya lurus kearah tenggara koordinat il. koordinat terletak simpang selanjutnya lurusbaru kecamatan kaur selatan adalah sebagai berikut koordinat terletak simpang selanjutnya lurus kearah timur laut koordinat koordinat terletak rumah mati, selanjutnya kearah timur koordinat koordinat terletak belakang rumah part, selanjutnya kearah timur laut koordinat koordinat terletak belakang rumah duan, selanjutnya kearah tenggara koordinat koordinat terletak samping rumah jar, selanjutnya kearah timur laut koordinat koordinat terletak sudut rumah mamak abu, selanjutnya kearah tenggara koordinat koordinat terletak belakang rumah surat, selanjutnya kearah utara koordinat gp3 sa) koordinat terletak belakang tegar rumah limit, selanjutnya kearah tenggara koordinat diteliti kebenarannya m5. . koordinat terletak depan rumah limit, selanjutnya kearah timur laut koordinat koordinat terletak dengan saham, selanjutnya kearah tenggaraypte mber sekretariat daerah kabupaten kaur bupati si bagian hukum? telak diproses dan pasar diteliti perwara gus aksi diundangkan bantuan pada tanggal eptrmker sekretaris daerah kabur kaur h.bandar adi,s. sos, pembina madya iv.d nip. berita daerah kabupaten kaur tahun nomor .bki. nenek a, "sta s ban adat dan: a33 bs: sala men haa bilas: jika range dd nan enghvesnann oo, aan ejaphyupnpseaanyasa aa) anu a.a. man :|| nak make sin bela ti, "sa tan mei sen wita lal mva mpa dong de: nn snn. ann ang malah oo. |
tamasebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirraturan bupati bekasi kewenangan,::f(.perumahan rakyat dan kawasan permukiman, |
peraturan bupati.doman pengelolaan keuangan dana blue pada rumah sakit umum daerah rsud) dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue) kabupaten kutai kartanegara, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar dapat bekerja secara ekonomis, efisien dan efektif akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, maka rsud aji batara agung dewa sakti tetapkan sebagai blue secara penuh berdasarkan surat keputusan bupati kutai kartanegara,gelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue) rsud aji batara agung dewa sakti sambodapatan dan biaya bagian kesatu pendapatan pendapatan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja dapat bersumber dari a.ketigaengan, dan pendapatan lain lain yang sah dan tidak mengikat. pendapatan lain lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dariaji batara agung dewa sakti samboja, dan hasil investasi. seluruh pendapatan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboaji batara agung dewa sakti sambojaaji batara agung dewa sakti samboja dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dilaksanakan melalui rekening kas blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojaji batara agung dewa sakti sambojaaji batara agung dewa sakti sambojaji batara agung dewa sakti sambojablue rsud aji batara agung dewa sakti sambokepada pasiekepada pasieaji batara agung dewa sakti samboja sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf disampaikan kepada ppid setiap triwulan. seluruh pengeluaran biaya blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojaud aji batara agung dewa sakti sambojaji batara agung dewa sakti samboja sebagaimana dimaksud padak blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojak blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojpadaaji batara agung dewa sakti samboja. besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam rba dan dpa blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojaperencanaan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja menyusun rsb untuk jangka waktu (lima) tahun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten kutai kartanegara. penyusunan rsb sebagaimana dimaksud pada meliputi pernyataan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja terdiri dari visi memuat gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam pelayanan kesehatan rsud aji batara agung dewa sakti samboja, misi memuat sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan berdasarkan sistem kesehatan daerah kabupaten kutai kartanegara, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan bermanfaat bagi seluruh penduduk kabupaten kutai kartanegara, program strategis memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan jangk dalam pelayanan dan kinerja rsud aji batara agung dewa sakti samboja,danenyusunan rsb sebagaimana dimaksud dalam padasunan rba. bagian kedua penganggaran penganggaran blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja untuk menyusun rba. penyusunan penganggaraji batara agung dewa sakti samboja. penyusunan rba sebagaimana dimaksud dalam meliputi, rkd apbd. penyusunan rba ppk blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojpada huruf terdiri daripada huruf terdiri darik blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja. prognosis laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalampadapk blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojpk blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja sebagaimana dimaksud pada dipersamakan sebagai rkatim anggaran pemerintah daerah sebagai menelaah selanjutnya ditetapkan dalam keputusan bupati. rba pk blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja yang telah dilakukan penelaahan oleh tapi sebagaimana dimaksud dalam selanjutnya diatur dalamimpinan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja melakukan penyesuaian terhadap rba pk blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojpk blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja untuk diajukan kepada ppid. bab pelaksanaan anggaran bagian kesatu dpa pk blue dpa pk blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja sebagaimana dimaksud dalam pada terdiri daripk blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja sebagai dasar pelaksanaan anggaran. pengesahan dpa pk blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja berpedoman pada peraturan perundang undangan. dalam hal dpa pk blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja sebagaimana dimaksud pada belum disahkan oleh ppid maka pemimpin blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja hanya dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka dpa pk blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja tahun sebelumnya. dpa pk blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja yang telah disahkan oleh ppid sebagaimana dimaksud dalamk blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja. dpa pk blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh bupati dengan pimpinan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja. perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada merupakan hubungan kerja antara bupati dan pimpinan blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojaimpinan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai dengan dpa pk blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojaaji batara agung dewa sakti sambojaan huruf dilaksanakan melalui rekening kas blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja. penerimaan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja pada setiap hari disetorkan seluruhnya rekening kas blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja dan dilaporkan kepada pejabat keuangan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja. pejabat keuangan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja bertanggung jawab kepada pemimpin blu. bab ketentuan umum rsud aji batara agung dewa sakti samboja dalam menyelenggarakan pengelolaan kas. pejabat keuangan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja melaporkan penerimaan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja setiap bulan kepada pemimpin blue rsud rsud aji batara agung dewa sakti samboja. bagian ketiga pengelolaan piutang dan utang blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojpk blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojaaji batara agung dewa sakti sambojk blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojarsud aji batara agung dewa sakti samboja bertanggungjawab kepada pemimpin blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja dalam menyelenggarakan pengelolaan piutang. blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojjanjiaji batara agung dewa sakti samboja. hak tagih pinjaman utang blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojbulan januari tahun berikutnya. blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo. pimpinan blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojaji batara agung dewa sakti sambojaji batara agung dewa sakti samboja,aji batara agung dewa sakti samboja tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan bupatiaji batara agung dewa sakti samboja aji batara agung dewa sakti samboja. pendapatan blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojaji batara agung dewa sakti samboj kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan perikatan antara blue rsud aji batara agung dewa sakti samboaji batara agung dewa sakti samboaji batara agung dewa sakti samboaji batara agung dewa sakti samboja dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja. hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam merupakan pendapatan blue rsud rsud aji batara agung dewa sakti sambojarsud aji batara agung dewa sakti sambojaji batara agung dewa sakti samboja. hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksudpada diatur dalam laporan keuangan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja. blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojaji batara agung dewa sakti sambojamerupakan pendapatan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja yang dibukukan atau diinventariskan dalam laporan keuangan blue aji batara agung dewa sakti samboja pengalihan dan atau penghapusan asset tetap sebagaimana pada dilaporkan kepada bupatiaji batara agung dewa sakti sambojabupati bagian ketujuh surplus dan defisit anggaran surplus anggaran blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojaaji batara agung dewa sakti samboja dapat diguji batara agung dewa sakti samboja. defisit anggaran blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojaaji batara agung dewa sakti sambojadelapan penyelesaian kerugian kerugian pada blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojaaji batara agung dewa sakti samboja paling sedikit memuat hal hal sebagai berikut:aji batara agung dewa sakti sambojpedoman ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada tetapkan oleh pemimpin blue danud aji batara agung dewa sakti samboaji batara agung dewa sakti samboja dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib. blue rsud aji batara agung dewa sakti samboaji batara agung dewa sakti sambojaji batara agung dewa sakti samboja bagian kedua pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja yangrsud aji batara agung dewa sakti sambojaaji batara agung dewa sakti samboblue rsud aji batara agung dewa sakti sambojaaji batara agung dewa sakti sambojabatas akhir (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir yang terdiri dari neraca, laporan arus kas,pada untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahanaji batara agung dewa sakti samboja dilaksanakan berdasarkan pada prinsip prinsip:, biaya rsud aji batara agung dewa sakti samboja aji batara agung dewa sakti sambojayang selanjutnya disingkat rsud aji batara agung dewa sakti samboja adalah merupakan rumah sakit umum daerah aji batara agung dewa sakti samboja (dua) kabupaten kutai kartanegji batara agung dewa sakti samboja adalah pimpinan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional rsud aji batara agung dewa sakti samboja yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojaaji batara agung dewa sakti samboja yang biayanya bersumber dari pendapatan jasa layanan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja dapat dilakukan atas persetujuan pemimpin blue aji batara agung dewa sakti samboja, sepanjang tidak melakukan perubahan kode rekening jenis belanja pada dpa blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojaaji batara agung dewa sakti samboja dilakukan oleh bupati melalui sekretaris daerah. pembinaan penataausahaan dan pengelolaan keuangan blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojaaji batara agung dewa sakti samboja dalam rangka menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja. fungsi pengendalian internal blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja sebagaimana dimaksud membantu pejabat pengelola blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojaaji batara agung dewa sakti sambojaaji batara agung dewa sakti samboja. bab evaluasi dan penilaian kinerja bagian pertama evaluasi evaluasi dan penilaian kinerja rsud aji batara agung dewa sakti sambojaji batara agung dewa sakti sambojapimpinan blue aji batara agung dewa sakti sambojatabanan jasa daan aweattta aset data onar aji batara agung dewa sakti samboji batara agung dewa sakti samboji batara agung dewa sakti samboja adalah rekening tempat penyimpanan uang blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja dibuka oleh pimpinan blue ja yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan rsud aji batara agung dewa sakti sambojad aji batara agung dewa sakti sambojpembayaran yang selanjutnya disingkat spp adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh bendahara pengeluaran untuk penerbitan surat perintah membayar spm) atas beban pengeluaran dpa blue skpd dokumen pelaksanaan anggaran blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojabagian kesatu asas azas pengelolaan keuangan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja berdasarkan efektivitas dan efisiensirencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan kinerja pemerintah daerah. penyelenggaraan dan peningkatan layanan kepada masyarakat, blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojabab iii pejabat pengelola blue pejabat pengelola blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional pengelolaan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. pejabat ketatausahaan keuangan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh bupati. pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelolaan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja ditetapkan dengan keputusan bupati. pimpinan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja aji batara agung dewa sakti samboja. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pemimpin blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja memiliki fungsipengelolaan keuangmbina, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kinerja pengelolaan keuangan dan operasional blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja. pimpinan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja merupakan pejabat pengguna anggaran barang daerah. pimpinan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja aji batara agung dewa sakti samboja, laporan keuangan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja aji batara agung dewa sakti samboja, dan surat surat keputusan pimpinan bluesebagaimana dimaksud dalam pada huruf memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pimpinan blue rsuddalam menjalankan tugas pokok memiliki fungsi sebagai berikut menyusun rba dan menyusun dpa, penyelenggara ketatausahaan keuangan, penyelenggara pengelolaan pendapatan dan biaya, penyelenggara pengelolaan kas, penyelenggara pengelolaan hutang dan piutang, penyelenggara pengelolaan barang dan aset tetap, penyelenggara investasi jangka pendek maupun jangka panjang, h.penyelenggara akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, penyelenggarateknis blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok pimpinan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja dalam ruang lingkup teknis operasional. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pejabat teknis blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja mempunyai fungsimenyusumenyusudan menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dibidangnya sebagai bahan laporan kepada pimpinan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja. bab |
pata bea panai gbatkenn pena ati cara kena petani tea aed lam, pak ular ang ban nama laba met sau bee tag piala bata tari laga tan pen pan nag pan ala hanan png dra aan ag, nang naa mea sana dan are ana bar gap hana tes msn nan son rat pln men pan "ha nala for dgn say han siang merah dahan pae uan hen doa didi ana ana gunakan peta ena naa ayal aamir mna "ag naa gan mena "an den yaa bala mass pen ska aan manga tanna hara! been santa mea aga antara sama peta. maa tenan pera mpn san parut hat men nag: upn dera bara tak aib" ale aup ash sai beres nan pete dan nba ante eaa ang sula dae sun wee atap han nana pen pen kal buana pra ear srg tanah, menu engine:? gril ben raga bea smk anu gan ind tee santa ren saan pangan (ana khan dena ang bee aga ann prp fnn pen aran agak bata lan, sep dang pen wen hem haha aga dl) sea pose bee lan tata tpa tak ana tah mere ben psi tana tab bahasa nag ane ika peti sea pan kang bank son san adi bea nag pra ace mba sar astaga. tenure bag ser, pakan oei rei san cah papan seal non kan aan pap kasi aaaa cng aan. aaa api? ela pan dog mutan pon at, ha: ketan tan ina, hana tum dupa kana naa kerana menag bana fear kata cai laga dan "mn tea kena daa dara ".t lapan gen jba snp yak heh had dua ken pag pte sia mou ara hakan kana mana mea: mae ara maa mani skema perang tagar adah ana dia senen reg adi maa nah bayan ana sel karat hina aah fate, hua fe. pen fan fri mena pia tan aa: bra ter ana huda naa nak sea been tap sapa katana nan mann ena naa nan pelan sati, pat aah tag tah mera wa, para aaa asa tea pat hana ali anak ng) kan parit span aap nan apa ana kia tya kuanta nan nan nan belanda aia variasi pot pad yan sepak ala anu pony mean knk siapa aka tan" maa arah map aang enak eng ane tag sat men dra den le, an? mai tea bakar anung ana menu map ala perintah ani tea kung inc nan yama aaa aaaaaa part non tea ana, pena kena nu) haa arti pan iga taman ata papa ana nanga sa" tel data iba rup kan bra merasa mere rataan aan cnn ena pen aa) sen tpi pake naa tag mat bang. arap mere era" tan nova man merah sar eat mba uan teka naga peta ta, pkn han tan aang fire jen! hal been puri kpk bata lyra ben maa bean snn ina indah mo, ian aap ana! kegiatan| att inn paus raga man apn aaa pena kaa ah" ang "ag mr? ip: maan menag kan abang lan nagan bsa sen nae diy ana sen kerap apa cam ran dag apa tera kr: aap peta ang alun kpr men har benda ii. age) pun pre mal nana tani maa mo. ana dean una tuh ank ata ti, lena pan tau kapan rak kena ter ta. aal rai bani hina bah pak ape sen ban una, kas lua satu tag pra ipa pa) bor ata sen naa ate bean maa gala ega benua kg, bei tana pena mba met kanan naga naa lan png sel pakpak non ia" fan ane masa re" man men kanan cesena kpa oh? pan nan pra lan oan san ban aak mba san beng aah mea aan nan ken ata ian mpn ian orang nan san bnn sara mina bae bea pai ser lan ipa tag tah papan men net kan sana sen papan pada ina eau: pepe ana ani lokpbengm seat aan pan sen naa toga asi sana peni ann kaa ra? kelak rar nek kpn aan pose eta nek ba. ben bab kapan peni sn, sang agen tai waa mana tas dst, pan pati tan natar pala ana pns pena trik tej tan ana laa ipairs sea may aaa? agar yati meta maag tengah. par tan ng, yana bea: area, aa) ea ann bagi aa. menata t:. dinas ponsel oma rri lae mea learn fan ana bee aan bri tan dpr pig rana na. para fpi karet dna rim maa ntah meet men, lani sea spa tangan ata: tag nan ati ang sesuai tas ega ari kena maa ena tgn aten ac deng beng aan ten men tau :la mn han gea nat ten peta tan paru sang kan ini uga fan mta ban hei pe) sea let tuang pete pan letak pan nu segera mainan tan bean kei krs ann nan desa bea pena lau aka pen gea ani inang ing sya ban ala pen bai naa rea kaga ani kaa tan bea saba pena npt kkn aag. sela tana aan ne, gen kite ara dab rana sih haa aan bag nan ni ena apa tr, abg kebal ted nan ente bee kau kata ben ski kait pan akan uni nga lega ta, pan ana mat tap maa sap pen perang pen nat teen nag bagi kan sean ha: nan pena ann sedan shes pee spa pak para sni sen png nami par pen nan yna one dek bean rei ata ane pap kat san iga anna is kas upi se. hang lan hen mena hua pena seal jaan pheekaaka lari ana aaj kandengan rahmat allah yang maha kuasa bupati aceh barat, menimbang 'jenis pajak daerah yang merupakan kewenangan kabupaten, dan pelaksanaannya harus. diatur dengan: peraturan bupati, ngelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunbadan t.n indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor )sebagaimana telah tag diubah 'beberapakali, terakhir dengan undang undang. kena maha besa tadtinai ata aaa admin gaun kabupaten aceh barat nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan kabupaten aceh barat: @akun kabupaten aceh barat nomor tahun. tentang pajak daerah sebagaimana telah diubah dengan gaun kabupaten aceh:rbea perolehan hak atas tanah dan bangunan. babi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang.tankantor. pertanahan adalah kantor pertanahan:en.tidak terdapat transaksi jual beli, nop. ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atasi nilai perolehan baru, atau nop penggant.fo. tan.perolehan . man maa sal teei"tata cara bpt, prosedur pembayaran, prosedur penelitian ssd bpt, prosedur penagihan, prosedur pengurangan, f0. prosedur penetapan lebih bayar, dan prosedur pelaporan, prosedur pengisian formulir ssd bpt sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan tata cara pengisian formulir ssd bpt, kejelasan dan kelengkapan ssd bpt dan dokumen pendukungnya. nan prosedur gelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh baratnn:(d) untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh barat menerapkan fungsi yang tan membidangi pajak daerah pada bidang pendapatan meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan, penagihan! data dan informasi, dan pembukuan dan pelaporan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas melaksanakan penelitian lapangan atas kebenaran informasi yang tercantum dalam ssd bpt dan kelengkapan dokumen pendukungnya. bpt, kelengkapan dokumen pendukung ssd bpt, dan menetapkan skpd skpdkbt. penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas melakukan tindakan penagihan pajak dengan cara himbauan, teguran atau.. . tata cara pelaporan meliputi proses pelaporan yang dilakukan oleh notaris dan atau plat dan ataukk. notaris dan atau platnotaris dan atau plat dan atau kepala kantor yang .membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentu yang berlaku. bab iii dasar pengenaan dan tarif pajak tan dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan. objek pajak. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar, ijaritan surat pemberitahuan pajak berhutang sementara, surat pemberitahuan pajak berhutang sementara sebagaimana dimaksud pada adalah bersifat sementara. surat pemberitahuan pajak berhutang sementaraaceh. (tiga ratus juta rupiah). tarif pajak ditetapkan sebesar (lima keseratus). bab sistem dan prosedur pengelolaan bpt bagian kesatu prosedur pengisian formulir ssd bpt wajib pajak wajib menghitung dan mengisi ssd bpt, tata cara pengisian ssd bpsrdiri dari lima lembar) lembar untuk wajib pajak. lembar untuk plat notaris sebagai arsip. cc. lembar untuk kepala kantor pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran, lembar . lembar untuk dkk kab. aceh barat. lembar untuk pt, bank yang ditunjuk. bagian kedua prosedur pembayaran wajib pajak melakukan pembayaran pajakyang ditunjuk. prosedur pembayaran pajak oleh wajib pajak sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini. bagian ketiga prosedur penelitian ssd bpt setiap pembayaran pajak wajib diteliti oleh. fungsi yang membidangi pajak daerah pada bidangkelengkapan dokumen pendukung ssd bpt, dan penelitian lapangan. prosedur penelitian ssd bpagian keempat prosedur penagihan jl) kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh barat melaksanakan penagihan pajak dalam hal utang pajak 'sebagaimana tercantum dalam std, skpd, sertaajak terutang yang tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo mengikuti prosedur penagihan berikut (tujuh) hari sejak diterimanyaoleh wajib pajak, diterbitkan surat himbauan, hb. (tiga puluh) ,. bener pen dara ara pes uni sera pena ben men and bernama ame a1 (tiga puluh).hari sejak tanggal diterbitkan spt, skpd, skpdkbt, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan diterbitkan std, (tiga kali tujuh) hari sejak: diterimanya surat tagihan pajak daerah, diterbitkan surat teguran, (dua puluh satu) hari sejak diterimanya surat teguran diterbitkan surat paksa, dua kali dua puluh empat) jam sejak diterbitkan surat paksa, diterbitkan surat pemberitahuan melaksanakan pelelangan spp), empat belas) hari sejak surat pemberitahuan melaksanakan pelelangan spp), dilaksanakan pengumuman lelang, (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dilaksanakan pelelangan. prosedur penagihini. bagian kelima prosedur pengurangan atas permohonan wajib pajak, dapat diberikan pengurangan bea pa. perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam hal: tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umumagian keenam . nang nan bagian keenam prosedur penetapan lebih bayar pasar prosedur penetapan lebih bayargian ketujuh prosedur pelaporan tang knotaris dan atau plat. fungsi pembukuan dan pelaporan menerima laporan penerimaan pajak dari bank yang ditunjuk paling lambat pada tanggal . (sepuluh) bulan berikutnya. fungsi pembukuan dan pelaporan menerima laporan pembuatan po. akta perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dari notaris dan atau plat paling lambat pada tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. prosedur pelaporan. babi tata cara pelaporan notaris dan atau plat dan atau kepala kantor yang. membidangi pelayanan: lelang negara dalam.pembuatanbupati up. kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh barat. laporan . sh, f0, maan lan san lana bomb aan mma. laporan sebagaimana dimaksud pada il) untuk penyederhanaan administrasi perpajakan sehingga dapat digunakan untuk kepentingan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt), pelaporan mutasi subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb p2), data awal adanya perubahan 'data yuridis dan atau berikut data fisik atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. notaris dan atau plat dan atauinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerad). adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran vii merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengandalam hal.dalam hal membuat akta, hibah sebagai pelaksanaan hibah wasiat, notaris dan atau plat hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau berikut bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak." dalam hal pelaksanaan hibah wasiat tidak terutang pajak, maka notaris dan atau plats (double folio) atau kertas (folio). apabila dalam (satu) bulan tidak ada akta yang dibuat, notaris dan atau plat dan atau plats tetap membuat dan menyampaikan laporan dengan keterangan nihil. . aan mna bp) pena snn bet ime sisa dinas pengelolaan keuangan dan kekayamod bulanan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan,.notaris dan atau plat dan atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, kan ce..bangunan, melakukan kerjasama sebaik baiknya dengan kantor pertanahan, dan mengenai sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam tidak disampaikan kepada bupati up. kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, maka dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah memberikan surat teguran kepada notaris dan atau plat dan atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara. surat teguran sebagaimana dimaksud pada adalahapabila notaris dan atau plat dan atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara menandatangani akta pemindahan hak atas. tanah dan atau bangunan dan risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau. bangunan sebelum wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak dikenakan maag administratif berupa denda sebesar rp. apabila notaris dan, untuk setiap pelanggaran. membidangi pela eta ganjaran kep ala kantor yang teguran tidak uga menyampaikan aan diberikan surat dimaksud dalam baal mia akan peran sebagaimana berupa tenda sebesar sanksi administratif (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan. sanksi administratif! sebagaimana dimaksud dalam yat ditagih dengan surat tagihan denda std) dan merupakan . nan gan aaa aran isi anna maan manan ran hana m.a merupakan penerimaan daerah: yang dibayarkan kas daerah dengan menggunakan tanda bukti penyetoran tbp) atau bukti pembayaran lain yang ssebagai tanda bukti pembayaran dendayang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran adalah dipersamakan dengan tbp sebagaimana dimaksud pada bab ketentuan penutup tn,safar adipati aca 'arat, aan fang anna diundangkan meulaboh pada tanggal november safar sekretaris daerah kabupaten barat, bukhari berita daerah kabupaten aceh barat tahun nomor: bam mas sat bro ken sami sea pata ber lee snn lendir sen heh ben bari nah eeebnebn ping ikan math ban lampiran nomor ,.a tahun petunjuk pengisian ssd bpt formulir ini terdiri! dari (laapal kantor pertanahan kabupaten aceh barat, lembar keempat diterima untuk dkk kabupaten aceh baratan lembar kalima diterima bank bni persero) yang ditunjuk. istilah ssd bpt ini dengan huruf cetak kapital atau diketik,,, angka diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut hak pemindahan hak pemasukan dalanhak rumah sederhana sehat dan rss hibah peralihan melalui kpr bersubsidi") hibah wasiat penunjukan dalam pemberian lelang. pemberian' hak baru waris pelaksanaan putusan hakim yang mempuyai pemberian hak baru sebagai kelanjutan kekuatan hukum tetap pelepasan hak penggabungan usaha pemberian hak baru diluar pelepasan hak. pelebaran usaha dalam hal perolehan hak rumah sederhana sehat re, sehat rsh) sebagaimana diatur dalam keputusan menteri pemukiman dan pra no,, angka diisi dengan nomor sertifikat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan, huruf dilerisi dengan penghitungan bea perolehan atas tanah dan bangunan bpt) oleh wp. dalam hal bpt digunakan untuk setoran berdasarkan stb 9kkb.skbkbt sebagaimana huruf d.b atau berdasarkan huruf d.d huruf perlu disinonertina peralihan hak, maka angka pop ini harus tnempartimbangkan akumulasi ini, jika akumulasi sebelumnya belum pernah dikenal bpt maka pop dihitung sebagai penjumlahan dengan akumulasigelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh bar,,.p!, mapan barat, serai tag ant #alaidinsyah persen dna sean aa, ara tahanan mania bana aan ann ana nan nan ber beneran sen sma ala ban nan poli sma yeah surat setoran pajak daerah "an bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar (ea ssd bpt untuk wajib pajak kep ts:too alamat wajib pajak kelurahan desa rt rw kecamatan kabupaten kode pos pasi emammaser' haknya diperoleh) perolehan hak tahun.l farah bah ee tape can yap atada! nomor sertifikat anntap nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak npoptkp) memperhatikan nilai pada pep ker pop gasatgar jae pee pecahan hak aas tar dan bangunan yara eran taa jumlah setoran berdasarkan perhitungan wajib pajak std bpt kpu kurang bayar skpd kurang bayar tambahan nomor tanggal pengurangan dihitung sendiri menjadi cl) tea eren jumlah yang disetor dengan angka) (dengan kurun pnp pen spa nae (bedasarkan perhitungan dan pilihan pan pny ann nan nina yen panen ag? nan are nan inn coret yang tidak perlu susunan tbl mnmmuanna mengetahui diterima oleh telah divorifikaal wajib pajak menyetor plat notaris tempat pembayaran bpt dkk kabupaten aceh barat tanggal teen nama lengkap'tangan eka dan tandatangan petugas dkk kabupaten hoon berat seen: ct) pt) iii ann sang tah alai pnp pen far) nun nan semen lon bea nan mens hina ikan penanaman lan anang nan ara ben lana nah enam mia ana men atom surat setoran pajak daerah an pat bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar ina untuk plat notaris tan: ssd bpt). gita fagei meta)clc alamat wajib pajak kelurahan desa rt rw kecamatan kabupaten b8, kode pos pai mammals ceom?oi wee www rima atasan your bb: |iaf rp. angka angka is, jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan harga tranyakel nilai pasar nomor sertifikat nainpoptkp) memperhatikan nilai pada pap nilai perolehan objek pajak kena pajak inpopkp) angka angka bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang angka pap jumlah setoran berdasarkan perhitungan wajib pajak tua st jumlah yang disetor dengan angka) (dengan huruf) kena eny (bedasarkan perhitungan dan pilihan men aan ssp dengan kuta see tan gea pemda ana nang ina coret yang tidak perlu area tg) ontcaeli barat tanggal aan lang. asa aan anna aan anna andsenam sen maret sina atunaaa bean tema mena buni ane aing ati dan ena aan hana ata png basa anta kesan fama ane ham naa rena perkara ting pan merger una bpr ant nba bertato beng aduh breath pa, panen sesi nag surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar v :: raya (ssd bpt) karan untuk kepala kantor berfungsi sebagai surat pemberitahuan objek pajak rencanana wajib pajak)" wan aaa. alamat wajib pajak : kelurahan desa rtrw kecamatan kabupaten kode pos: means cld letak tanah dan bangunan kelurahan desa rur kecamatan kabupaten kota perhitungan nop pbb luas nop pbb m? me ho esa r ea ia seatmam ama gc,il. nilai perolehan objek pajak pop memperhatikan nilai pada dan nila! perolehan objek pajak tidak kena pajak npoptkp) memperhatikan nilai pada nut perlahan cek plak kera plak npopkpi tata perlahan tanah dan bangunan yana terang jumlah setoran berdasarkan perhitungan wajib pajak std bpt skpd kurang bayar 8kpd kurang bayar tambahan nomor: . tanggal pengurangan dihitung sendiri menjadi ci) eeemntaana jumlah yang disetor dengan angka) (dengan huruf ana ken babak nda anna ann men ang (bedasarkan perhitungan dan pilihan ann oker pena api della daa men ban ade banya ten mia coret yang tidak perlu susan ble meat mengetahui diterima oleh telah diverifikasi wajib pajak menyetor plat. notaris tempat pembayaran bpt dkk kabupaten aceh barat tanggal nama lengkap dan tunda tangan nama lengkap dan tanda tangan kama lengkap dan tanda tangan nama lengkap dan tanda tangan hanya dll oleh semeroeruma: kti cl) ct) ott) (tt) petugas dkk kabupaten san ceo cro pan mana nba damanik see aan ben bea men san aan been hue nga den anang: surat setoran pajak daerah (lan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar ann spd bpt) untuk dkk kabupaten sat aceh barat bara1, nama wajib pajak npp alamat wajib pajak : kelurahan desa rtrw kecamatan kabupaten kode pos: kop letak tanah dan bangunan kelurahan desa rt rw kecamatan pa. kabupaten kota perhitungan nop pbb luas nop pbb m'w? haknya diperoleh) perolehan hak tahun.e. aah sami meta se nop pbb: dig rp angka angka venus perolehan hak alas tanah dan atau bangunan harga transaksi ular pusar nomor sertifikatooo nilai perolehan objek pajak kena pajak popup) angkat angka2 ben perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang angka jumlah setoran berdasarkan perhitungan wajib pajak std bpt 8kpd kurang bayar skpd kurang bayar tambahan nomor tanggal pengurangan dihitung sendiri menjadi pereamenaann jumlah yang disetor dengan angka) (dengan huruf): tan sia detak ata man sasana aan anda eat sediaan rang ata dngan (bedasarkan perhitungan dan pilihan basa: desa sana men bag kata ren andieyant coret yang tidak perlu sarang tbl senceh barat tanggal sereosntoma # 'del lanang maa surat setoran pajak daerah bra perolehan hak atas tanah dan bangunan kembar pem bpt) untuk bank yang ditunjuk ema agehbara pajak bumi dan bangunan pop pbbwaw met kat alamat wajib pajak : kelurahan desa rt rw kecamatan kabupaten kode pos mama crd latar tanah dan bangunan kelurahan desa riro kecamatan kabupaten kola perhitungan nop pbb luas nop pbb m? usulan diisi luas tanah dan atau bangunan yang usi bedasarkan bppt pbb tahun terjadinya luas nop pbb m' "haknya diperoleh) perolehan hak tahun. o ju e jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan cl) harga transaksi nilai pasar den nomor sertifikat ht.duo pan cameraman saman matan tar tale be. jumlah setoran berdasarkan perhitungan wajib pajak tp.: pweentenanena jumlah yang disetor dengan angka) (dengan huruf) coret yang tidak perlu menuang pan mengetahui:rah barat nama lengkap dan tanda tangan nama lengkap dan tanda tangan ama lengkap dan landa tangan tama lengkap dan tanda tangan hanya diisi oleh nomor dokumen cl) coli) cl) petugas dkk kabupaten kan pena ame kri. lampiran peraturan bupati aceh barat . nomor tahun tentang tata cara pengelolaan bea perolehan hak prosedur pembayaran gambaran umum prosedur pembayaran pajak merupakan prosedur pembayaran pajak po. terutang yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan ssd bpt.kah teknis bnn langkah berdasarkan prosedur sebelumnya, wajib pajak akan menerima ssd bpt yang telah diisi. ssd merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan! pembayaran .atau penyetoran pajak yang terutang kas daerah atau tempat. lain yang ditetapkan oleh bupati aceh barat.dan notaris dan ataupada 'saat yang bersamaan, wajib pajak kemudian membayarkan pajak terutang melalui bank yang ditunjuk. bank yang ditunjuk menerima ssd bpt dan uang pembayaran pajak terutang dari wajib pajak, bank yang ditunjuk kemudian memeriksa kelengkapan pengisian ssd bpt dan kesesuaian besaran nilai pajak lembar. disimpan sedangkan lembar lembar lembar dan lembar dikembalikan wajib pajak. langkah wajib pajak menerima ssd bpt lembar lembar lembar dan . kembar dari bank yang ditunjuk, wajib pajak kemudian melakukan proses "berikutnya, yaitu permohonan penelitian ssd bpt pada fungsi yang membidangi pajak daerah pada bidang. pendapatan dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh barat. parsyah lampiran iiinelitian ssd bpt gambaran umum prosedur penelitian ssd bpt dan kelengkapan ssd bptyang membidangi pajak daerah pada bidang pendapatan dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh barat. jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi! maka: kepala bidang pendapatan akan menandatangani ssd bpt dokumen pendukung terdiri atas: '.a, ssd bpt yang tertera nomor transaksi penerimaan daerah ntp) ssd disertai bukti penerimaan daerah: fotokopi identitas wajib pajak (dapat. berupa kartu tanda penduduk surat izin mengemudi paspor): bukti pelunasan spot pbb (lima) tahun terakhir: surat kuasa dari wajib pajak (dalam hal dikatakan): 'e.sertifikat tanah bukti kepemilikan lainnya,yang membidangi pajak daerah untuk dilakukan pendaftaran dan pendataan. tan langkah fungsi yang membidangi. pajak. daerah, serta menarik data yang dibutuhkan dari sistem database objek pajak, dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh barat berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil,: dan kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka kepala bidang pendapatan menandatangani ssd bpt lembar lembar lembar dan lembar fungsi yang membidangi pajak daerah pengarsip ssd bpt lembar sebagai dokumentasi. lalu menyerahkan ssd bpt lembar lembar dan lembar kepada wajib pajak. langkah wajib pajak menerima ssd bpt lembar ,.lembar dan lembar dari fungsi yang membidangi pajak daerah pada bidang pendapatan ara sah ina paw abang: syah pre formulir permohonan penelitian ssd bpt lampiran (satu) set perihal penyampaian ssd bpt untuk diteliti dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh barat saya yang bertanda tangan dinop did desa gampong kabupaten kota terlampir dokumen sebagai berikut aanlainnya tahun. oo.) fotokopi indentitas wajib pajak berupa surat kuasa dari wajib pajak "") fotokopi in. om tahun wajib pajak kuasa wajib pajak") keterangan coret yang tidak perlu ol ) dalam hal dikatakan penelitan setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan ssd phys dan dokumen pendukung dari wajib pajak, dengan ini menyatakan bahwa..atas'tana dan atau bangunan telah lengkap mmm cici. tah yang membidangi pajak daerah lampiran iv: peraturan bupati aceh barat nomor tahun tentang tata cara pengelolaan bea perolehan prosedur penagihan.'dan surat teguran yang dilakukan oleh dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh barat. penetapan std merupakan proses yang dilakukan fungsi yang membidangi pajak daerah dalam menetapkan. tagihan pajak terutang yang disebabkan karena pajak. terutang menurut ssd bpt tidak kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga denda. penetapan skpd skpdkbt merupakan proses yang. dilakukan fungsi yang membidangi pajak daerah dalam memeriksa pajak yang masih kurang dibayar atas ssd bpt. semenjak diterbitkan oleh fungsi yang membidangi pajak daerah. penetapan surat teguran merupakan proses yang dilakukan fungsi yang membidangi pajak daerah dalam menindaklanjuti wajib pajak yang belum melunasi bpt terutang hingga pada saat jatuh tempo. langkah langkah teknis penetapan std langkah berdasarkan prosedur pembayaran pajak. sebelumnya, maka: fungsi yang membidangi pajak daerah pengarsip ssd bpt yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. langkah fungsi yang membidangi pajak daerah lalu memeriksa setiap ssd bpt :terutang yang tidak kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga denda. pen bea lap langkah atas ssd bpt terutang yang tidak kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan end bunga denda maka fungsi yang membidangi pajak daerah kemudian pengarsip daftar tersebut. langkah fungsi yang membidangi pajak daerah menerbitkan std berdasarkan daftar ssd bpt yang tidak kurang dibayar, salah tulis, salah hitung," dan kena bunga denda. std dicetak rangkap tang langkah fungsi yang membidangi pajak daerah melalui mengirim std lembar kepada wajib pajak. langkah fungsi penetapan pengarsip std lembar fungsi yang membidangi pajak daerahkan pajak terutang sesuai dengan prosedur pembayaran pajak penetapan skpd skpdkbt langkah berdasarkan prosedur pembayaran pajak sebelumnya, maka fungsi yang membidangi pajak daerah akan pengarsip ssd bpt yang. telah dibayarkan oleh wajib pajak. langkah fungsi yang membidangi pajak daerah memeriksa setiap ssd bpt yang telah berjangka waktu (lima) tahun semenjak dibayar oleh wajib pajak dan memeriksa nilai terutang yang tercantum dalam ssd bpt tersebut. atas ssd bpt yang ternyata kurang bayar, kemudian menerbitkan daftar ssd bpt yang kurang dibayar. langkah fungsi yang membidangi pajak daerah juga memeriksa setiap skpd yang telah berjangka waktu (lima) tahun semenjak diterbitkan dan memeriksa nilai pajak terutang yang tercantum dalam skpd tersebut. atas skpd yang masih kurang bayar, serta menerbitkan daftar skpd yang masih kurang dibayar. kia berdasarkan daftar yang telah dibuat, fungsi yang membidangi pajak daerah menerbitkan skpd (rangkap dan skpdkbt (rangkap langkah fungsi yang membidangi pajak daerah pengarsip skpd lembar dan skpdkbt lembar langkah tan fungsi yang membidangi pajak daerah: mengirimkan skpd lembar dan skpdkbt lembar kepada wajib pajak. langkah7 fungsi yang membidangi pajak daerah memperbaharui daftar skpd atas. setiap skpd yang telah dikirimkan kepada wajib pajak. langkah fungsi yang membidangi pajak daerahyang membidangi pajak daerah menyimpan: han daftar std: daftar skpd " daftar skpdkbt bnn dengan menggunakan daftar daftar tersebut, fungsi yang membidangi pajak daerah memantau surat ketetapan pajak. yang akan mendekati jatuh tempo. langkah selama (tujuh) hari sejak. jatuh tempo, fungsi yang membidangi pajak daerah menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar melunasi pajak yang masih: terutang. pendekatan persuasif, meliputi: tang menghubungi wajib pajak melalui telepon .yang membidangi pajak daerah terus 'melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar melunasi pajak yang masih terutang. langkah bn"yang tidak disetujui, maka fungsi yang membidangi pajak daerah menerbitkan surat teguran (rangkap langkah fungsi yang membidangi pajak daerah pengarsip surat teguran lembar langkah fungsi yang membidangi pajak daerah mengirimkan surat teguran lembar kepada wajib pajak. langkah tang tang fungsi yang membidangi .pajak daerah memperbaharui daftar surat teguran atas setiap surat teguran yang dikirimkan kepada wajib pajak. v j "" abah barat ana surat tagihan pajak daerah (std) p, acehbaratw yahoo.com aceh bara nan, meulaboh meulaboh, tanggal, bulan tahun nomor kepada yth perihal efek jumlah pajak terutang yang masa harus dibayar rp. terbilang .oooooeeememaktanai . letak objek pajak nama dan alamat wajib pajak kabupaten kota anna eren enam gampong desa paman alamat nana amen nenek amen anaaatanranan perincian pajakjumlah yang dapat diperhitungkan (angka angka prp pajak yang kurang bayar (angka angka denda administrasi bulan rp. (angka pajak yang terutang bedasarkan putusan bps (angka prp pajak yang harus dibayar perhatian surat tagihan pajak daerah std):ini harus dilunasi paling lambat (tujuh) hari sejak tanggal diterima. apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan . kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh barat kan nip, payuaratuaita tan pas ejaan mane aaa pemerintah kabupaten aceh barat daerah pad dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan nbl jalan gajah mada telp fax. email pad.acchbarata yahoo.com barat meulaboh nomor kepada yth lampiran sdr o perihal surat teguran tempattanggal std bpt tanggal jumlah jenis pajak tahun pajak skpd kurang bayar han teng tania skpd kurang bayar tambahan (dengan huruf vuv aa ch untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan surat paksa berdasarkan peraturan bupati nomor tahun. tentang tata cara pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunankalender,ajak harus dilunasi dalam waktu (dua puluh satu) hari setelah, tanggal kepala dkk surat teguran ini, latin kabupaten aceh baratpra badan maa dep ban ana pemerintah kabupaten aceh barat jalan gajah mada telp fax. email pad acehbaratu yahoo.com gem bara meulaboh asa surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (skpd) !i| bea perolehan hak atas tana dan bangunan kepada yth nomor sdr lampiran perihal ann tempat berdasarkan peraturan bupati . tahun. tentang tata.wajib pajak ti, nama wajib pajak uoojvtrvm w alam sana pati camoongfdea prov atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dengan akta risalah lelang pendaftaran hak dkanperdehanhekaastanah dan( ebb ber teng tanggal obyek pajak boyle lokasi obyek pajak kerr w a tekan obat aah kabupatennilai perolehan obyek pajak nilai perolehan obyek pajak mpo nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak npoptkp): be i nilai perolehan obyek pajak kena pajak nilai perolehan obyek pajak kena pajak ktthamanyaterutang: ypx rb, pajak yang seharusnya terutang: yox rp. pajak yang seharusnya dibayar pajak yang telah dibayar tanggal. diperhitungkan pokok std u v te, jumlah p w www ,a) eren a aa aan kuramgbayar pajak yang kurang bayar aininiswasi berupa bunga o sanksi administrasi berupa bunga: .x rp. oo. prp menghapus dibayar jumlah yang harus dibayar prp dengan huruf daan anna tee ana den kepala dkk kabupaten aceh barat tangnop nomor skpd tanggal terbit abrasi) nama lengkap tanda tangan. bad senar san eap anna ain do am pma pep mba ena dana pemerintah kabupaten aceh: barat dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah jalan gajah mada telp fax. email pad acehbaratuyahoo.com aceh barat: meulaboh perasaan aga surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (skpdkbt) bea perolehan hak atas tana dan bangunan kepada yth nomor sdr lampiran perihal tempat ill. berdasarkan peraturan bupati tahun tentang tatao edn pamen uu wajib pajak ih, nama wajib pajak www tama alb pajak h tt, gama aatn, obyek pajak bata nop pbb wet lokasi obyek pajak citra teken ongetaae kabupaten gameongpea provinsi iv,yek pajak nilai perolehan obyek pajak pop nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak npoptkp, oot rpooooo nilai perolehan obyek pajak kena pajak nilai perolehan obyek pajak kena pajak ca, pai nanda ieharusnyaterutang:59ox ang seharusnya terutang: yox rp. roo o pai pajak yang telah dibayar tanggal. ang telah dibayar tanggal. o. diperhitungkan diperhitungkan pokok std aan a jumlah (ab woo tm i. dikurangi pokok skpd jumlah yang dapat diperhitungkan pajakyangkurangbayar pajak yang kurang bayar. nan sanksi administrasi berupa bunga. rp. sanksi administrasi berupa bunga :. rp0. rpo jumlah yangharus dibayar jumlah yang harus dibayar rpo dengan huruf dekan tone rea kepala dkk kabupaten aceh baratgran nop nomor skpd tanggal terbit (kebiasaan . nama lengkap tanda tangan.: lampiran peraturan bupati aceh barat nomor tahun tentang . tata cara pengelolaan bea perolehan hak. atas tanah dan bangunan prosedur penetapan lebih bayarlangkah langkah teknis langkah untuk memperoleh pengembalian kelebihan.bupati aceh barat c.g kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh barat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang kurangnya nama dan alamat wajib pajak, nomor objek pajak nop):. . besaran kelebihan pembayaran pajak, asli ssd bpt, fotokopi surat keputusan keberatan putusan banding atau surat keputusan pengurangan, fotokopi akta risalah lelang surat keputusan pemberian hak: baru putusan hakim, dan fotokopi kgelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh barat: bukan. langkah kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh barat atas nama bupati aceh: barat harus.:kelebihan pembayaran pajak. tang berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak,'a, skpd, apabila jumlah pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak . lebih besar dari jumlah pajak yang seharusnya terutang atau tidak seharusnya terutang:"obdengan menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak non berdasarkan skpd atau. surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak.. lembar ke untuk wajib pajak. lembar ke untuk dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh barat.surat perintah pencairan dana sp2d) sejak diterbitkannya surat perintah membayar kelebihan pajak. kelebihan.ad barat teng sara asian lampiran: prosedur pelaporan realisasi penerimaan pajak dan akta pemindahan hak. fungsi yang membidangi pajak daerah.dan atau notaris dan atau plat, dalam prosedur ini fungsi yang membidangi pajak daerah berwenang dan bertugas untuk: menerima ssd bpt lembar dari bank yang ditunjuk: . . menerima laporan penerbitan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan dari notaris dan atau plat, dan menyiapkan laporan realisasi pendapatan asli daerah pad). bank yang ditunjukoleh dan atau plat atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan. b. langkah langkah teknis pelaporan pajak yang diterima melalui bank yang ditunjuk tanpajak dari wajib pajak yang melalui mekanisme. penyetoran rekening penerimaan kas daerah. langkah tanpajakmelalui rekening penerimaan kas daerah. tang ta. langkah pa,buku penerimaan dan penyetoran. bendahara penerimaan juga mencatat penerimaan pajak dalam register surat tanda setoran sts)lembar kepada fungsi yang membidangi pajak daerah. langkah fungsi yang membidangi pajak. daerah menerima register ssd bpt yang dihampiri dengan ssd bpt lembar b2. pelaporanpajak dari wajib pajak secara tunai melalui bendahara penerimaan. langkah berdasarkan ssd lembar dan 'lembar bendahara penerimaan mencatat penerimaan pajak4an menyampaikan register ssd bpt yang dihampiri dengan ssd lembar: buku penerimaan dan penyetoran, beserta register surat tanda setoran sts) kepada fungsi yang membidangi pajak daerah. fungsi yang membidangi pajak daerahkena ebr daa bee bada nana man dia pap bina ate kprdeen pelaporan penerbitan akta oleh notaris dan atau plat angka tag berdasarkan prosedur sebelumnya notaris dan atau plat menyiapkan dan menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan. notaris dan atau plat juga menerima ssd bpt lembar dari wajib pajak. langkah bnn notaris dan ataunotaris dan atau plat menyampaikan laporan penerbitan akta. pemindahan hak: atas tanah dan atau bangunan fungsi yang membidangi pajak daerah. langkah4 fungsi yang membidangi pajak daerahyang membidangi pajak daerahyang membidangi pajak daerah menyusun laporan realisasi pendapatan asli daerah pad). sea wp, alaidinsyah dean aa. lampiran vii peraturan bupati aceh barat nomor tahun tentang: tata cara pengelolaan bea perolehan hak atas |.b format laporan penerbitan akta notasi dan atau plat laporan penerbitan akta notaris dan atau plat bulan . tahun. . sana notaris daratan plat ooooooreonnn anno kepada yih. lama tee bupati aceh barat daerah kerja maa gg. kepala dinas pengelolaan keuangan dan mennnemnnenemantenenmernasnnneana kekayaan daerah kabupaten aceh barat urut perbuatan pihak yang pihak yang dan. letak tanah perolehan peng ker man men parit l h f phi tea. ia. dana mama d0. nama notaris dan atau plat mama aaa ane ibi panduan pengisian laporan penerbitan akta notaris dan atau plat diluar tabel nama notaris nama notasi dan atau plat yang bersangkutan. dan atau plat alamat alamat notasi dan atau plat yang bersangkutan. npp npp notasi dan atau plat yang bersangkutan daerah kerja kabupaten aceh barat bulan bulan bersangkutan. tahun tahun bersangkutan. didalam tabel . kolom nomor urut pengisian tabel kolom nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat notasi nan dan atau plat yang bersangkutan. kolom tanggal pembuatan 'akta, pengisian menggunakan angka. kolom bentuk perbuatan hukum. kolom nama, alamat, dan npp pihak yang mengalihkan memberikan. kolom nama, alamat, dan npp pihak yang menerima (cara penulisan seperti kolom s5). kolom jenisdannomorhak. .a. apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan: kelurahan desa sesuai yang tercantum sertifikat hak milik hak guna usaha hak pakai apabila tanah bekas: hak milik adat, diisi nomor akhir.. tanah dan atau bangunan yang dialihkan diperoleh dibebani. kolom diisi berdasarkan nomor tahun spot.kolom dan diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom dan besarnya pembayaran ph. kolom18 mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh (dialihkan dengan keterangan. penuh seluruhnya atau sebagian atas tanah dan jah ataudiisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima hibah wasiat. format laporan risalah lelang tg. laporan realisasi pelaksanaan lelang kepada yth. bupati aceh barat ca. kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh barat pejabat hasil lelang bea lelang . pph bpt memang ja) swa www jj kana haa dana. pejabat. aan tan san. bersangkutan. bulan bulan bersangkutan. tahun tahun bersangkutan.om tanggal penyetoran hasil lelang. kolom7 jumlah bea lelang. kolom tanggal penyetoran bea lelang. nangtan kolom tanggal penyetoran bpt. kolom lelang laku, tidak ada penawar, batal atau ditahan. catatan pengisian kolom li. dan dihampiri dengan foto. copy kwitansi hasil lelang kepada pemilik barang, ssd bpt dan ssp atas pengalihan hak atas tanah dan atau kes aceh barat, sen naa pang renmiaemdinsyah peng mid bad ana saran ban ann satu lampiran viii peraturan bupati aceh barat (oa nomor tahun tentang kana tata cara pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan surat teguran penyampaian lapor.acehbaratu yahoo.com aceh barat meulaboh nomor kepada yth: lampiran sdr, efek perihal teguran dis. ane at! sesuai dengan ketentuan gaun kabupaten aceh barat nomo.maka dengan ini kami memberikan teguran kepada saudara. agares tahun. paling lambat tanggal sar bulan kanan lte apabila saudara tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam surat teguran ini, maka. ak, yang ditagih dengan surat tagihan denda std): demikian untuk. dapat diperhatikan dan dilaksanakan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih perhatian kepala dinas pengelolaan keuangan dan (sak pejabat, pembuat akta telah notaris hanya dapa kekayaan daerah kabupaten aceh barat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak kepada' kantor gan pelayanan elang kan negara hanya, dapat menandatangani risalah lelang m enam perolehan hak atas tanah dan atau bangunan pernah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran nip, pejabat pembuat akta tanah notaris dan angka dan dikenakan sanksi administratif berupa gan angka sebesar (tujuh juta uma ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. coret yang tidak perlu arang, barat (gn tag bemsinsyah ka) png hantu bener ena saman san maan san lana nina oman in ikon madame adem oren lampiran peraturan bupati aceh barat" nomor tahun tentang tata cara pengelolaan bea perolehan hak surat tagihan denda (std) tag pemerintah kabupaten aceh barat dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah jalar gajah mada temp w6s3) fax. email pad arelibarae yahoo com meulaboh (akan surat tagihan denda urut aceh barat (std) bulan : tahun ken nama bnn alamat tanggal jatuh tempo berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah jo. gaun kabupaten aceh barat nomo tahun tentang pajak daerah sebagaimana telah diubah dengan qanun kabupaten aceh barat. nomor tahun .tentang perubahan atas qanun kabupaten aceh barat nomor tahun tentang pajak daerahil, berdasarkan surat teguran nomor. tanggal. bulan. tahun. yang telah kami sampaikan kepada saudara untuk. tahun. paling lambat tanggal bulan tahun :dibayar sebagai berikut jumlah laporan rp) #eesoetenatan sanksi administratif tan rp. setenetnena denda jumlah yang harus dibayar 2a) rp4 seeseettanana dengan huruf perhatian pembayaran atas sanksi administratif berupa denda dilakukan pada kas daerah dengan menggunakan surat setara pajak daerah bukan pajak sspdbp) std dinyatakan lunas jika telah disahkan divalidasi. kepala. dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh barat nip, pls upkitacbn barat, van aj, wat sang) yin kesah ta: may tap nen sae nara pan nan ringan serba ama sea insani ima senin lampiran peraturan bupati aceh barat nomor tahun tentang tata cara pen kelolaan bea perolehan hak atas tanah dan ban guna tanda bukti pembayaran (tbp) pemerintah kabupaten aceh barat paru dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah ban jalan gajah mada elp fax. email pad, acehbaratu yahoo.com aceh barat meulaboh bendahara penerimaan dkk kabupaten aceh barat telah menerima uang sebesar rp. (dengan huruf) doa neuen nee ppd nama npp alamat wajib pajak sebagai pembayaran kode rekening nama rekening tanggal diterima uang meet bendahara penerima. menyetor nip. lembar untuk wajib pajak menyetor lembar untuk bendahara penerima pembantu lembar untuk kasubbag keuangan lembar untuk arsip gi: baratyelaraskan visi dan misi bupati terpilih ddilakukan penyesuaian dengan mengubahuan memutuskan.. beberapa ketentuan dalam penghasilan tetap diberikan kepada datuk penghulu, tok imam kampung, perangkat kampung dan unsur pelaksana lainnya dianggarkan dalam apb kampung yang dananya bersumber dari adk. perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada meliputi sekretaris kampung, kepala urusan, kepala dusun, dan bendahara. unsur pelaksana lainnya sebagaimana dimaksud pada meliputi imam dusun, khatam mesjid, khatib mesjid, bilal mayit, dan bkmk. penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut: datuk penghulu sebesar rp. satu juta dua ratus ribu rupiah), sekretaris. sekretaris kampung paling sedikit sebesar tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap datuk penghulu, dan tok imam kampung, perangkat kampung dan unsur pelaksanaan lainnya paling sedikit sebesar lima puluh persen) dan paling banyak enam puluh persen) dari penghasilan tetap datuk penghulu. sekretaris kampung yang berstatus pegawai negeri sipil tidak diberikan penghasilan tetap yang dianggarkan dalam apb kampung. bagi pejabat atau penjabat datuk penghulu yang berstatus pegawai negeri sipil penghasilan tetap dan tunangannya diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut dalam melaksanakan tugasnya datuk penghulu, tok imam kampung, perangkat kampung dan unsur pelaksana lainnya dapat diberikan tunjangan, dianggarkan dalam apb kampung yang dananya bersumber dari adk, alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dan kampung. tunjangan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: tunjangan jabatan, tunjangan lainnya. tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada datuk penghulu, tok imam kampung sekretaris kampung, dan bendahara kampung. tunjangan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada huruf dapat diberikan kepada datuk penghulu, perangkat kampung dan unsur pelaksana lainnya yang dananya bersumber dari pendapatan asli kampung dan diatur dengan qanun kampung. besaran. besaran tunjangan jabathtml sin ban bupati aceh tamiang, diundangkan karang baru ng: musik pada tanggal, pe. sekretaris daerah kabupaten aceh taman lazuardi berita daerah kabupaten aceh tamia menimbang aa. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang dipimpinnya perlu dilakukan penyesuaian dalam pemberigelolaan dan penyelenggaraan pendidikpendidik dan tenaga pendidik yang diberikan tugas sebagai pelaksana tugas kepala sekolah, diberikan tambahan insentif sebesar rp. (empat ratus ribu rupiah) dari nilai insentif yang ditetapkan. lampirala bupati balangan, ni, ang ttd le) dul hadi diundangkan paringin salinan sesuai dengan aslinya pada tanggal maret kabar. hukum setda retoris daerah ana balangan aten balangan, pur pur (ka ( (setda: ( (set da) apodosd mad roti, sutrisno nie berita daerah kabupaten balangan tahun nomor lampiran peraturan bupati balangan nomor 27tahun tentang perubahan atas peraturan bupati balangan nomor tahun tentang pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan besaran insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan besaran insentif bagi pendidik yang bersertifikat pendidik. jabatan golongan empat tugas insentif golongan ruang ruang rp.) guru terpencil sangat terpencil terpencil gurupppk ilan!ll tidak terpencil besaran insentif bagi tenaga kependidikan yang bersertifikat pendidik. golongan ruang ruang rp. pengawas sekolah (pengawas sekolah | ) terpencil terpencil kepala sekolah ) il tidak terpencil besaran insentif bagi pendidik yang tidak bersertifikat pendidik. jabatan golongan empat tugas insentif golongan ruang ruang rp.) among ber (pamong belajar ' | im | terpencil guru dan iii terpencil sangat man terpencil guru tidak terpencil guru ' . udanlll tidak terpencil besaran insentif bagi tenaga kependidikan yang tidak bersertifikat pendidik. ko1d jabatan golongan mpygpat tugas insentif golongan ruang ruang rp) peeneawasserotan pengawas sekolah | ) (remuk oo teen ko a terpencil basis per terpencil kepala sekolah il tidak terpencil besaran insentif daerah khusus bagi pendidik yang bersertifikat golongan ruang ruang rp. terpencil terpencil guru ppp dan iii terpencil sangat besaran insentif daerah khusus bagi tenaga kependidikan yang bersertifikat pendidik. jabatan golongan empat tugas insentif golongan ruang ruang rp) kepala sekolah terpencil sangat terpencil kepala sekolah iii terpencil sangat terpencil besaran insentif daerah khusus bagi pendidik yang tidak bersertifikat jabatan golongan empat tugas insentif golongan ruang ruang rp.) guru terpencil sangat terpencil guru dan iii terpencil sangat terpencil guru ppp dan iii terpencil sangat terpencil nag bupafnbalangan, (ef salinan sesuai dengan aslinya iga . kabar. hukum setda h abdul hadi kabupaten balangan ( (s tpa) muhammad roti, nip t9830710 |
, perlu mengatur kembali ketentuan mengenaipmdinas pemberdayaan masyarakat dan desa yang selanjutnya disebuspektorat daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten dan desjumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri. bab tata cara perhitungan dandengan ketentuan alokasi dasar sebesar (enam puluh sembilan persen) dibagi secara merata kepada setiap desa, alokasi afirmasi sebesar (satu koma limaalokasi kinerja sebesar (satu koma lima persen) dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik, dan alokasi formula sebesar (dua puluh delapansecara merata kepada (dua ratus tujuh puluh tujuh)agikan kepada (tiga) desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. data desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud padaperubahan keduata desa dengan jumlah penduduk miskin tinggyang mendapatkan alokasi afirmasi adalah desa yang termasuk dalam daftar desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mendapatkan alokasi afirmasi sesuai surat pemberitahuan dari direktur jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan. alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf dibagi kepada (dua puluh delapanpersen)engan bobot (lima puluh persen),terakhir, indeks desa membangunesa yang mendapatkan alokasi kinerja adalah desa yang termasuk dalam daftar desa yang mendapatkan alokasi kinerja sesuai dengan surat pemberitahuan dari direktur jenderal perimbangan keuangan,ksformat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desdalam pambakal menyampaikan dengan dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut dokumen pengajuan kepada camat surat pengajuan dari pambakal kepada camat, kwitansi pencairan dana desa sesuai tahapan bermaterai rp. , : surat pertanggung bermaterai rp. , : surat pernyataan telah menyelesaikan pertanggungjawaban spj) dana desa tahap sebelumnya, dan copy rekening desa. kelengkapan dokumen pengajuan kepada dpmd meliputi dokumen pengajuan yang telah disampaikan kepada camat sebagaimana dimaksud pada huruf disertai surat pengajuan dari pambakal kepada kepala dpmd, surat pengantar dari camat, dan lembar teknis kelengkapan dokumen pencairan dari tim fasilitasi kecamatan. dalam hal penyampaian dokumen pengajuan dana desa sebagaimana dimaksud pada telah dinyatakan lengkap, dpmd menyampaikan dokumen pengajuan dana desa kepada bupati melalui kepala bukan selaku pejabat pengelola keuangan daerah ppid) dengan menyertakan surat pengantar dan nota dinas. format dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada mengacu pada peraturan bupati banjar nomor tahun tentang pengelolaan keuangan des. berdasarkan dokumen penyalurkd, peraturan desa mengenai apb desa tahun anggaran dan surat kuasa pemindahbukuan untuk seluruh seluruhiv, lampiran dan lampiran vi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. berdasarkan realisasi penyaluran dana desa dari akun rkd melalui rsud telah diterima rkd, pambakal menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana desa rkd disertai dengan copy rekening bank kepada kepala ppn, bukan dan dpmd. bukan menerima salinan surat perintah pencairan dana penyaluran dana desa rkd dari kepala ppn. lembar konfirmasi penerimaan penyaluran danpambakalmberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan adanya kepastiambakal bertanggung jawab atas penggunaan dana desa. perangkatpendampingan yang. bab publikasi dan pelaporan dana desa bagian kesatu publikasi dana desa pambakal wajib mempublikasikan prioritas penggunaan dana desa kepada masyarakat ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa. publikasi penggunaan dana desa berupa baliho apb desa, papan proyek, prasasti kegiatan, dan atau baliho pertanggungjawaban apb desa. bagian kedua pelaporan dana desa paragraf laporan prioritas dana desa pambakalpendamping desaparagraf laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa pambakaldpmd melalui camat. dpmd menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana desa melalui aplikasi yang disediakan oleh direktorat jenderal perbendaharaan kementerian keuangan. dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa, dpmd dan bukan dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran dana desa dengan camat dan pemerintah desa. dalam rangka pertanggung jawaban pengelolaan dana desa, pambakal menyusun laporan keuangan dana desa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa. laporan keuangakhir tahun anggaran, dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa semester pertama. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada hurufmester pertampmd berkoordinasi dengan inspektorat daerah untuk meminta penjelasan kepada pambakal mengenai sisa dana desa rkd tersebut, dan atau meminta aparat inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaab vii sanksi bagian kesatu sanksi administratif sanksi administratif diberikan dalam hal pambakal tidak mempublikasikan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada dan atau pambakal tidak menyampaikan laporan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis dari bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua sanksi penundaan dan penghentian penyaluraninspektorat daerah. pambakal melakukan penyalahgunaan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangkarekomendasi dari inspektorat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikdpmd d sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam hal dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf telah diterima, terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari inspektorat daerah, dan atau. dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak diterima atau tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf atau tidak sebagaimana dimaksud padai ketentuan peralihan pambakal melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa dana desa tahun anggaran sampai dengan rkd dengan dpmd paling lambat akhir bulan juni pambakallui bukan dan dpmdana desa paling lambat akhir bulan september bupati melalui bukan dan dpmdtetapkertas kerja penghitungan dana desa setiap desa kabupaten banjar tahun anggaran (ribu rupiah) tan tantamatan jestambt e22000oo |menamai siamea one| oooassaa| o0sisa| oooossafooosonsam| 25men oooossraga| sasonaros|amerareea| noazesme| oo01erosa| ooosaenas| test1poo| sr525000) (a atunatun yaman (berkembang ssamsesol aan| oooaosaroa| oooososer| a7a| o0ooeresse| oooasansan| tiga2s05s3| oo01s0g25| ooo0za1227| anss20256| oooarsssas| ooz1a2145| desa1a000)| jaumatun pemuas (tertinggal asigsapoo |samsesaoal | armor| oooerssnan| oonoozssis| s7o| loses2nea| oonsoisa| 7an0g02nes| oo1s82697| o0002575sa| a2720un8a7| ooaoseors| oo0n021s2| sao112000| (ha jantan ismpangwarga (tertinggi asnesaooo| sasrases ga) ara| ooosazores| asal oozoeanasz| oonosnnna5| o0o0s82117| ooo0na7a21| anas0r21e| losses207| o000567202| on1s5sos| ( e jaumatun jannah (terkembang o sranesses an| taoseooo| aras| joao1span| oo00101n7a| an5| ooosusaaz| ooosraarnn| sorrasaa27| o0ox0g005a| o0o0sans0| ooozsasons| oo00e1125a| ooowznass| secara0o0) (he jaunaum jaunauntear (terkembang spasnsann| za) tagoseooo| a2ne| ooorazeser| oo00races7| 2na| oooesnesan| o001s95973| ooo0g3n25e| 2es2s2028| oooszor3a| o000825583| o00832505a| 0s0050. jaunatun lunatus sangat terangkat spaarasel asn) aise| ooosnasor2| oo0gnis7| 21a| oon2asean| oooenzasas| ooo1een3e| oo002s0was atas00sa| oooasss70s| oo01132526| o0o7s2sa1s| #menara000)| (ha jaman foto (tertinggal sasaspasa| saj | as0| ooosaranan| oo00sarana| 2aa| oonasrn7se ooeoaseoa| 5728032n01| o00x250048| o000na5052) soe775e32s| oooasamner| o00x211787| ooasrooo2| san.sas.o00| ( s jaumatun janji'tugas (berkembang saagorng| tagoseooo| ann| oooesaasas| oo002salsa| 7e| oooosaasor| organ22251| o0o0caras| oo00x03n2a) aa.as01217| oooazas77a| oo10s05a3| ooossaoan2| 087poo s25955. jatumatun fumtesar s62806000 (terkembang eosaasase| a| aagoseooo| 1sne| ooossesrsa| oo00358s75| zaa| ooogprasan| oooanasnes| ooonoeanee| oo002s0475| apa23as1n2| oooaoasros| oo01012026| bosan2a1| jatumatun kerapu (tertinggal seks0res| as| ooororaa| o0001o723a| xs2| ooosocnane| oooasaoroa| o0o0s82117| ooo0za7az1 sao2seok2| zoos127a07| oo0128187a| oosoerna1| s1nso.oo0| jaumatun taat muara (berkembang ssssasaoal aa) | ase| ooozsesan| oo0o2s2se7| 20o| ooneraoa| oonesoo2| o0ox850428| o00020256e| as10ganas| ooaznsaza|oo0x0faroe| 00n910055| se301. ( 5a jaumatun jeutantan (tertinggal srasesesa| po) | na| ooorarsraa| oon0tarra| 1re| gooosaasor| oooanz22s1| a7eosannas| oox0312a2| ooo0sass7| s27asse7as| 0soal7ss| oo01262428| oooesaras| serasi. ( e jantan jaunalunkesimuara (tertinggi srn0rose| ae) tagoseooo| oos| ooogasarsa| oo00zas175| 22a| ooxsiooine| ooogosaso2| o0o0sa0397| ooo0za1058| sa.s7s2s157| o00s2200sa|o001205013| oonsrassa| (5s jatunatun simpang warga alam tertinggi sigsapoo| sazsesos| as) also| ooosnasrap| oo0035as7a| ar5| o0issn1so| oonsoneosa| o000s82117| oo00za7221) as1ne7nn2e| oooastoors| o001102729| rnason2| as928p00| (5s jantan fumkeei berkembang o srasrmel taesepoo| asa| ooonassees| oo001ase7| xss| o0strane| oooasuasa| ooo0asasi| eszmsaros| asasi200a| ooosesar7a| oo13sea| oososeraa| 181724p00| sess20000) jatumatun jpanditsara (tertinggal ssserara| anal ooooorsros| a7snopes| c7| oooanarses|ooonarssnn| 2an2hasan| ooo0sa01e| b102maros| an12210265| organ2es| oo0n0s1ns| iosasaa| saa12000| jaumatun harimau (tertinggi ssassasa| a| | en| oooisossas| oonorsossa| as| ooo1ss77n2| ooooorsas7| aonnangsan| o0o0s8202a| seasasoans| sosio01an| o001297535| rossa832| tsa7poo| 7a025. (ha auratus sungaintusang (terkembang sazsansmn| e| tagoseooo| aae| ooosesomsa| o0003250g5| 22a| oonzansaan oooezaerns| ooonoasa2?| o0002s7265) sans0n8na| oosa77as|o ooz1044sa| 0o7e3501| o1. ikemakmanyar tatahpemangntaut (terkembang sasmsozal so| imf ooosasani| oo0saham| ooo1nasas| oooossssa7| o0o007525| o000n01283|s7a4a1255| doosan2eas| oo0gss esa| oo1ss2se| so1s2000| tex o58000) (2x ikemakranyar ismpangtmpat berkembang ago also rae| ooorersona| o0oor27si| o00a2s1oas| ooo2n25s17| so0guess03| o001085262| 27s05asa05| oogsaoana|oo00es7703| o00367as2| trans5.o00| ikemarmanyar sungaitatum (terkembang sass| asa) | aral oooaronera| oooosnooer| 0mooasss0s| oooorsraoa| a703n085n| o0oz0rasa| oo1sora22|oo0029045ss| ikemarranyar ( manarapparu (terkembang sazgsnasal ans| oooeansiar| ooooeansta| oozoeosas| ooonozaro1| o001064275| oo0025asa1| o0007742na| #rasio0o| ta5se000| ikemarmanyar kertak tamat sezgoeooo map soraya oae| oonsansisa| ooonsersir| a1| ooz2ssa2n| ooomasesa| o0o0s0s3s3| ooo0z20805 oontasona| o000g87073| posse1oa| sso10000| ikemarmanyar (pasar kami berkembang saosezosal aso| ooossesrsa| oooossss7s| omooaararr| oouop273n| o00n47220e| ooo0220s81|an3ao6e1s1| ooosnsnnes| oo0058a2se| ooo17rasa| tisaraoo0)| iketarranyar ( makanan tengah (terkembang sasarorss| aga akan| ooooosasas| otonom0says| a0| ooonniseoa| o000282564| a22587eos| 3eta7panas| oooseseona| oo0g16sr3| obesa02e| szasapoo| ikemarmanyar payung baru (terkembang armoooese| asa) asa| ooosoarnas| o00030372a| a7| oo2sr8025| ooonanaass| o000515622| 7a42nr0s| 2n21mma7| ooseosams|o0002s2122| oozsarese| task1. (za kemarmanyar banjaranyar (terkembang srs0ss2a7| as) tagoseooo| sza| ooornrsoaa| oo001n7ana| a7| o0o26r8020 ooonanaaes| saman0nsan| o0o11e525| oo0017asas anastasia5a| oosmaoser| oo00560187| oo2se73as| asas70o0| ikemamanyar mekar raya (terkembang apsspasarl aa) |o oas| ooorarsesa| monza2ses| omooassso5| oooorsr boa| o0o0e91060| 735605e05| 2e235as103| o000e75182| oo1ansa2| 2na1soo| ( 53o sambut sungai kupang tertinggal suisse2sal ss) | naf ooorsouasa| oo0o2some7| ea| ooosesoasr| voor2ras| 6177a21se1| moons162| o00020072a| oo0loss1| o003425227| total7p0o| ten952. (namu aumtngpapuyi (terkembang molase| tagoseooo| oo0eso2oo7| ooossoan| as| o002s17oe| ooo12desa| o0o2s95317| oo00s5a301| idaman2e| ooosoteesa| oo0sana| oozosezsa| s0763000| semut iivatamue (terkembang tarassoma| ea) nama| oooassaosa| oooosasana| s1| o0oz8s255s| ozone2sana| coords7na| ooo2saree| insana2s| ooo3ez017o| oo0050s04s| o0oza73252| se120p00| 7s2920000) (on sambut tambak orang darat (tertinggal sasa staf ooossasasi| ooooasasaa| an| |loona7os0a| 7x0s85882| o000230525| az121insane| organ2aao1| normani| posse0sa| soasapoo| (3s jamur tambatsirangtam (terkembang sssseraz2| s| oae| ooogazsnni| o000232511| oootnrases| ooooserana| g000520752| oo00n3guna| 2n2012n31| oza2s7ne| o00032178| oo1sosis| si212000| tiao1.o00)| (sambut malintang (terkembang apzosgoaa| as) | 7saf oooeranar7| ooooenonaa| a2| ooo1solo oooossaess| asa7masa| o001830052| iesnareszs| ooossasmse| oo0g3ase7| 0o2628027| tes19000| ta2225. sambut kayu bawang (terkembang ssssoems| sej para| ooorassaan| oooorasssa| omosansa29 voor2nana| o0oaseanas| oo00saar2)| i.c0a2ess| oosinsso2|o00077o526| o0asasi1s1| ha5000poo| jamur janyutirang (tertinggal saasosase| aa) | area| oooaotoras| ooooso1o7s| ooo1nse26r| oooososnaa| o0o17a012a| oo002e7025 aaa21n927a| ooa2sesar| mono7ana7| oogsanaza| atas0po0| ( 5a sambut jaumtungujung (tertinggi samonsasal oa| nse| oooaoarraa| oo0soa72| oooanoeass ooornssaas| o0o4s227a5| oo00e78an1| i05ans22| oososasas| o0007e5997| 0oso016se| tea021. ( n sambut tambakswangtas (terkembang sss0asse| saf aas| ooograstas| oo0os2asta| xn| o0010e2759| oooosana7a| soc057an35| o0o0ce2543| snnanaros| 202s0s0257| oozassa7s| oo07na55a| 0o1se8527| s0sampo| lisan6000)| jamur aintangtasi (terkembang saagreaa| so) ass| logo1nna| oo00oz01212| o00og5725| oooonanasa| o001sso145| ooo0g53871| 2e2s102s22| o00080259| 0012263s2| nasabio| (han sambut fkeadantaru (terkembang sasasaaa| ase| | ooonesaesa| ooooresaee) a| omooneraoe| mano2eos| oooocesina| s30negros| #xaonnass| ooaoogsse|o00n002129| oo13asa2e| t0s,season0)| (hap jsungaitabuk sungai bakung (berkembang sessggosl asas| ooogogaran| oo0goa7a| t7s| oooonsaser| oooamoazaa| 7a5150502| oo01718ra| o0002s7an1| i.snkn2agn| oosoraosa| o0007s3so8| (aa sungai tabuk sungai tandipah tertinggal samassora| aah | asas| ooosensrar| oonosessra| 7a| ooowansa2s| voor2nara| 2x01524005| o0017s5571| ooo02san2e| ba269026| voor4o7| oo008n013| oooass28e| 110717p00| 770s25. (has sungai tabuk ftokesamtan (terkembang samasems| saj anos| ooosaassas| ooooseassa| ozo1desa| aaz0510a15| o000557586| ooo0na25z8 2en53asn2n| o000025e6| zona23ana| s7a565000| te0775. (has jsungaitabuk kadang rang (terkembang saoirse| aa| rss| ooniaaseaa| oooniasses| 17a| o01o0n230e| ooosooeisa| o0oan910a6| oo00a7a762) ina1ya205s| oorassox2| s635. (ag sungai tabuk sungai pinangtama tertinggal sasaeanze| aae| 0se| oooeroanas| oo0osronna| a12| oooszeangs| ooosnasan| 7s282558n5| oooxesz4ae| ooo02a78er| also1assess| oosnosi7s| oo0s005aa| ooossso0ra| (har jsungsitabuk pembantaian tertinggi amnesia| aaa) | 2oa| ooontoosoa| o000720001| o0na2n9275| ooornssesa| o00028302a| isa242na7s| ooosaseszs| oo0s3n8s2| ooonozsua| (aa sungai tabuk pemakan (terkembang s2sssnaal ama) assa| ooosransaa| o000s725sa| s7) o0o3mars2s| ooorarsenn| 3as7o8o290| oooorassa| o000212252)| 2ea20re1s2| zoos2s31n2| o0o0822258| oosassa01| tes202. (han sungai tabuk jsungaitabukkoa berkembang samaran amp aooroas| oooorsoas| aa| omoornras| oooossas7s| a2s250nas6| oo0x0s3242| ooo0sao01| books278a7| oo00c05s72| oo1sg0oe| (so sungai tabuk sungai tabuttkeramat berkembang sasaran| as) akan| oonosasa| oonooogasa| x0a| o0osooearo ooosoasa3n| o0o0s82117| ooo0za7a21| o0005s2145| 0ossseso7| has0poo| (5st sungai tabuk ftotceuntar tertinggal sasana2al os| | 2mn| ooosnoseoa| o000s105e1| x0n| omosooearo ooosoasasn| o001657257| ooo0za8s0a| ooosazs7as| oo010s217a| oosssorss| (s2 jsungaitabuk jtudangtengan (berkembang saoeosg| am| asas| ooosaarsra| oo0sesko7| 1na| ooorasosas| books7sera .220504s12| o000e39773| ooo0losses) 225855sana| ooriongas| oo0san5za| o0oss23200| ans918. (sa sungai tabuk ipeambuan (tertinggal afi sosaases pa) | ano| ooogoooora| oo00z00007| sa| ooognaaz1n| ooo1s22105| o001068275| oo0025asa1| ooosnsraz5| o0007b07oe| oo0z0ose| tsa285000) (se sungai tabuk keling bentengtir tertinggi saassoses| saj azan| ooograosoa| oo0027sosa| e7| o003na7s2s| ooonarsenn| o0o417ao8a| oo00c2s1na| ieznanaran| ooosasens| ooo0ses017| ooasaaosi| t10202000| (ss sungai tabuk sangat manggar berkembang srssnarsal as) tagoseooo| oooestesas| oo0ossetia| 2sa| o0olas2nse| voor2para| se1oo5as| non52e| ooooasasa| asa0701saa| oooasasoss| oo0108s7sa| oos7ose37| (se sungai tabuk ipakualam (terkembang spssonaoal 3a| ago| ooososaana| o00010sn21| o0says5ss| oooeripamn 6ana17eso7| golongan7759| ooo0g2a5ea| angsa25a2| oooasorno2| o001122026| oosaessa2| test: (s7 sungai tabuk (tokebantanbatam tertinggal ssaasmap| maaf ooosotssma| oo0oso1es7| 12a| o00r21ss7| oooseorras| sasirangan| ooo1ns08a2| ooo1rase| #vaara2e| boson2a1| o001003077| oosasiaa7| a1n76. ( 5sa sungai tabuk pematang pajang (berkembang ramosa| am| | ane| ooossasisa| oonossasis) sal ooognoo1as oooxesoora| 7a5a505a08| oo0171gra| ooo02s7en| b3no5n810| ooorsasroa| oo0snare| iograze| s2232000| (sa sungai tabuk sungai bangka tertinggal sagesasoa| sej 5o| ooogsanasa| onore30as| a5| hoon28can7| o001064275| oo0025asa1| araraoas2e| oooasrssan| oo01naa7s| ooo io0goal| sias2000| (co jsungsitabuk tajautandung (berkembang saawarasa| tagoseooo| 16se| oooszasa| o000s7229a| ooosussazn| ooosraamna| o0o1passe| oo00ra205) azangneo0s| ooaosaas7|o001015561| oosmeasoa| harasapoo (ex sungai tabuk abumbuntaya (terkembang sasasnsal asal ooosansonal oo0osaseso| s2| ooo1ee0oo| oooosousss| ss0267528| o0o11932597| o0o0z7akses| oosziass|o oo0so2212| ooz2nasi| 67as7000er aragua mesti eeaaoeponbertemban asean p ea| oommama| cooamoa| contosnes oooosstna| 3inannisas oooeerase| ooontosina 26es7issa| goonssoera ooooene| oonsseanes| oas7mono asal0 (hoa martapura jpasayangan selatan (berkembang siassnop pap pas ooozgsenoe| oooogssasn| o.oo1roots| oooowoasss| si.amo055a8| ooo20100e7| o000752722| ooo19eos27| (hee martapura tanjung tema (berkembang ape sasnopip rap soap oooiiaasa| o002s17os| oox5esa| o.0001s0597) .c1e49561| oog2so0za|oo00ssa7s6| oo2o8o7se| (es martapura jaineau (berkembang 570pusat atap mse6 gooanzas0n ea| o.oo28so4s2| o.powo10es| as.amossnna| ooonaeopas ooo0s72sn2| oooasoosas| .3a0000| to2 1a5, (hee martapura murung kenanga (berkembang ses7pas7| anon o.0002774sa 4n6181t sa.as1rare| ooorzong7a oooogoosas| ooosaseo1s| (her martapura munggulirang (berkembang ape ageesas2os) aro sari or0nasas7| oooozasas7| s| o.oog7o613 koboi30g37| oooortoas| 3s.725e1seo| oooneises2| ooo0siapa| oo11s608| es7s2a000 (ee martapura tambak baru (berkembang satossop asap .ooo17o62| 2a| o.oonsazas2| oo00e71216| o.books1oes| oo0s7as7a|ooo0bahasa| ooo1seluas| (eeo martapura mindat alus (berkembang pageosass7) asap pipe ois7etal| moons7yes2| o.ooogzansn| ooooitieso| o.000r36603| o.oooatoas oooeoso7aoo0so1s1o| o002201562| esesaooo| (oo martapura ungkapan (berkembang aje aggoogoso sak nodosa271| .sao5t8e ooo19is17| so.orkes11| o0007270sa| ooozaso177| (ea martapura tambak parit (berkembang sadis7ap deep home oza0ios| oooozaonos| as| o.oo1ss77i3| oo00s788s7| o.oooeiata6| .0595c0na| ooo37aso2| ooooozso8| ooz2aso1g| eso1ooo| martapura cincau muara maju ape esaesaapess) door ass| zoos727ane| books72zaa| a7| o.oogoeosea ooonosars1 o.ooosista6| 3a.8n2e5s7| ooonsanes2 ooooga201a| 7resiko0| martapura minggu cangkir (berkembang s0ss572oa| gap ooo17oase| color7mean| az| o.moorei2is| ooo0s35eoa| o.samoa1s7| e.00177os2| oooneasas6| ooo0s10830| ooorags1as| to50eo.ooo| (ea martapura unggul rang ula (berkembang spa spage top oo00sio1a| as0710522| o.32031t .39955t .53asera2| oog92053a|ooo073013a| martapura jiabuantabu (berkembang ag7rasa amp o0002s62s2| as| o.ooisastaa o.oooeeraoe ooo1os12a ooozoseoan| oo0o7ses1| ooozoasaas| martapura jindrasai (berkembang agssosgo| arah ooonezoog| o.ooizasas7 oooocas2an| 247on6e7as o.boosts2es| 02807e .0anyone| ooonasa2sa| ooooasaosa| oo221568| o7413000| martapura jawa tau (berkembang pastor2oaf asap ata o000032410| o.o12a7aas1| oog36716| o ssoogatan o.000ne7321| .5s17sto| scope26s25| o0o07sea2| so2os9.oo0| (he martapura jpasayangan utara (berkembang ssespasasa) sep span woong72gsa| o.ooogsseon| ooooisreoa| ossoogsnas| 2a.esiaesax| biogas7esa|oooosenase| ooonosisas| 318s70o0| essesaooo| (os martapura jpasayangan barat (berkembang konstan as66| ba| o.o0sa81537 o0o27a0rg0| o.moons1si mi7an017ne| ooosoasea| o00075801| oooserseas| t17535000| (s0 martapura tambak butir (berkembang sisananp) ain ooo1sas7as| ooooisas7s| o.oooaara77| color2a7so| o.0005s24s2| 828676r ae sossesaa| ooo2ee2617| o0o1g8201| axsssooo| oae720007 (hai iiarangintan hitam tertinggal sirerasoaf loop dosa| ooozabesoa| oooogaosa| da| oootoosea oooososai2| o.oosoesass| ooooesas7a| 2e87178na| oooosazss| ooz2sosis| enosaooo| (hee ikarangintan pandangan barat (berkembang sitasaesaf isp a35 o.05a72305| gooosarasn aa| .000n83085| o.oo1setia 30s0601361| ooo2sco ooo073n015| ooo1ges7a1| (has ikarangintan karangintan (berkembang ape spasososoy doa o001922101| ooo01o2210| 4s| o.ooogoasss| oo00aa7477| o.ooogeraea| ooognsansa|ooo0gos78a| @jonas77| aas2000| (hee iarangintan pandak dau (berkembang spoasesao oo0hasrat| oooogigora| o.oo1z305es oouop1sng1 .1ez58s5oa o.ooogesoa1| ooozoosese|ooo077ana| o001710228| train (has ikarangintan diingat habang uta (berkembang aje avispa2es) sep si| ooo1s25s2| o.oo12s05es moore1s281 5sa1g025 o.0rosso1s| oo0o128sa7 |017s84s17e| oooreoneis ooo0s7asia| ooo1n00o7s| s7saloon| (has iiarangintan alim (meninggal ape spesapasas| rep a62| as| o.0024osn91| an.7alasan8| doosan28 ooooaeiio2| .2158s041| codgeo201o oo00ss073| oozsaoo| 6season| (har iiarangintan joke tangga meninggal pasisosassaf asep doa ooozaas767| ooooaag77|as| o.oo1os772 1a.7sasar2| organs1nas| ooooars7n2| 2r.8area7a| ooogesaaa2| oo0sesat| house7ase| asas3noo0 (ea iarangintan jukung (berkembang setiap) dan gor ooigosoa7| ooooisonoa| a8| o.ootooseza ooo0so2e12| ooo1ese2a| as.azan271| oooasaassa ooo1tesis| oootossato| (has iarangintan jain (berkembang sratasiza) app tampsepoo inn or0oaosoog| oooogozoga| o.origin633 oouop6asan o002225311 ooo0uses28| oorensana| sasasooo| (hoon ikarangintan penyamaran (berkembang ssetapps2n| app inne| oo0275e26a| oooorrseas| s| .oog1o6ra oo00130837| ooo1n4ns1| 4a 2a671562| ooo4252057| o00nostra| o001657628| (hei iarangintan sungai alang (berkembang apapiaspap ooainai2| oooogiaeie) o.oog7a67a| ooo0130837| o.ooz2sea o.on22s21| 2a.074teori| bongso2es0 o000875655| ooorasz128| 3s90000| (eoo2 iarangintan sungai asam (tertinggal ape asirppigas) app anne doosan235| oooosaogza| aa| oo0n0s27so| saiosezyal ooosioras ooo1serial 3w.c05a1as2| aooasosesn|oooogoozoo| ooozasense| 7a792000| (hoon ikarangintan (andikapsu timur (berkembang aje asgtngssp| are d267 oooozgssaa9| oooogasaa| o.ootirasas| ooooserana| torsi958| o.oo1sos3a7| oooozesao2 as.emas1ns| oonssear|ooonooxi7s| ooz2a91a5| ena3soo0| (hoon ikarangintan awang bangkai barat (berkembang seasons7p gap asas moore7ago| a8| o.ootooseza oo011es246 .00an07a8| goopsoas20| o000s76107| o.oz9aoo7| e90s6ooo| (cos ikarangintan awang bangkai timur (berkembang soanasog7p mampsepoo da72| ooozesans2| oooonsaaas| ez) o.onasaseas ooopeoaa21 .co2107ae| o.0tani sso8| o.doors7aa| 3i.ancien| ooorooz0ano000750512| oooaoaasss| .a50.o00| (hoon ikarangintan jsungaibesar (tertinggal ape pasesarsip rap sio| oooragiops| ooooiseno2| s| .oog1n6ra ooo01 6as1aespa| o.oo1s82558| hoon0r3sa as.an20n6ee| ooorsoaras|ooo0sites| ooo1a77oe9| axaaooo| t0a,ss0ooo| (har ikarangintan (pandangan timur (berkembang apsrsssap sop oooogsogsa| o.ooo33seon| ooooisreoa| 6s8sari746 oooozas9n3 |1m zoos01| ooo17angsa| oo0o4s270| ooo1rasi| 6s8. (hot iiarangintan jpasartama (berkembang aje asatassap asap goo biasa00e| oooonsassn| o.origin6n| o.ooogista6| .20754e ooozeoaasa| ooo0s25e1a| ooo1logo2e| s18cbooo| .co5oo0| (hoo ikarangintan diingat habangtir (berkembang ep30oap kap ses ooozangats| ooooziyeas| o.ooogzansn| oooosineso| o.oo1nase2a| ooo1ros2a| ax.3210e025| otonom2228 ooo0sess7| ooorase2oe| asia6oo0| iiarangintan sungai wafat (tertinggal sasireesaf asap sera woong7202o| a7| o.oo1sio226| oo001ssn1a| a.test6nga| o.0010s8253| ooogsasese| oooogasesa| oorezsaae| aoi iiarangintan padang panjang (berkembang ape ageponaoa sap ooo26ast5| oooogsasas| o.ooosoadi2| ooo02s17os| o.oooriasos| ooo10717e season8| o0o2160225| ooo0sao0se| ooo1nestapa| eiga7.oo0| (og iiarangintan (sungai tandas (berkembang aje agesssasa) gap dpr oooogasee7| o.nasa2o1| o.oo11sana oo0o1rs102| ooozeeoooa|o000572477| o002159507| (a03 iiarangintan jazirah (tertinggal sas2span| app dns ooosanesaz| oooossassa| a0) o.rosso27| ooo0z79e73| o.ooogiat36| .20754e ooowesasza| ooo11eeo8| porar1ses| (ios iarangintan pulau natar meninggal papseraspa) snp dana ooogoge265| oooosone26| o.oonasaso1| o000727asn .73sisa72| o.orang1oa6 oo0oar8702| oooneaszo1| o.boosts| oooseaseo| 7sooko| taoaseooo| iiarangintan mandikapau barat (berkembang setara) dead ooogogat05| oooososa| a2| o.ooo712i6| ooo0g3sea| oooosabsne ooowongean gootoos172| oorlog25a7| esosaooo| (ios iiarangintan jalan (meninggal sr00nsf psp d227| oog7sesi| color7desa| o.oo1z3sea oouop1san .2sa0o5ase .1820116e| hoon4ose77| ooo0go21so| ooo1ease| siaraooo| tia. (or astambul jpingaran (berkembang esarasitah dop o000s15056| o.oo3sia7ta ooogsasza|ooo07arise| oo0sas7126| (og astambul batubara (berkembang trans an| o0381e525| oooosgaesa| oe| o.oosacorza| ooopesansa| ooo1ne1s1| o002262527|ooo0ga0ea2| oooaosasi| ta6soo0| (oo astambul jpasarjai (berkembang ses226ne0| dip dor .oooresosa| y29| oo02e077a6| .co16e281 o.002sasa52| otomasi962| 2a. googles0sa|oo00s907s8| o0osaosae| 1637a2000| ,senior| (eaa astambul bambu salak (berkembang s20s0ssa ooosatast2| oooosanasa| mo3| o.none127n| ooopsaogas| o.ooanraoga| oooospe1na| sa.02senna| ooogisoanooo07epos2| oooasas1as| 4asa75000| (aa jambul tambak danai (berkembang s0serif sop ooo2serta| 2s| o.ronson3e7| ooooeoonsa| .53does12| o.ooasesisa| .7a7nas| ooo2s2727a|ooooganen| ooozasesos| 7asa35oo0 (hap astambul diajukan (berkembang ape ageranass) asap a05 ooogasptani| biogas2as| es) o.ooassoaz| o.ooasiasis| ooooss2sas loona6si35| ooooaser8a| poso21a25| tis79aoo| 78cbooo0| (ag jambu sungai mar (berkembang ape ssessisosa sap aaa oooaotooi7| goong1oo2| an) .oo2237387| ooonsisesa| ooonoass| ooooseoze2| oooransa|ooo0saas75| ooozrassss| #a12000| tass1aoo (aa jambul tengaran (berkembang esataoroaaf snp aan woong9027| kea| o.roti7as1| ooouss875| .co16e261 o.oo2asas2| ooooaai962 2a 35708as1| googsaoena ooo0sepeda| ooosoras2s| 4s2s9a0o0| (as jambul jambul koi (berkembang sen6oia aap asas o0035723s2| ooooss72as| ooooescoer| ooo1na1s1| nasesras| ooorenpasn 'ooo0artios| ooorsesasi| s6saloon| .3a9o00 (has astambul astambul seberang (berkembang sesbasaia| sop oo0021672a| as| o.o019s77i3| .co16e281 o.o025asa12| otomasi962| ho.co2a8se| oooneess71|ooo0s70eoa| ooozcogas| (ap jambul sungai tuan ulu (berkembang sampan dah bap ooosasests| oooosaseso| o.ooososdi2| ooo0girls| .co16e281| o.oo2sakai2| ooooadi962| o0028225a7 ooo1amors| s2692000| tisesaooo sae jambul banua amar sungai tuan (berkembang satin .s92ze101| |o000731s30| ooo1sosa| (hao astambul jkeampaiantir (berkembang sesospss7p snp ooo037207a| sal .o0s0n0055| o.000r36603| o.oooatoas ooo257a775| ooo0so2eoa| o003621285| (a20 jambul kesampaian uje (berkembang serena app drag oo0oz897a| .0026357sa| .co16ez81 o.oo26asas2| ooooadi962| ooogssarsa oooosani88| ooosasosa7| (aza jambul jiimamar (berkembang ssesogpsoo) sop as10 goong2oao2| so) o.oo3s8a01s| as.season6a1| jones2s12 ooooestore| zoos2s820s| s8 (a22 astambul jiokeabang (berkembang setistaoa) asa o.003673s2| books67as2| o.note21os| ooooeniosa| 1355s0a2| hoon2tss| chooses2n2 aa27eropa| oo0s20280|ooo0g22222| 7easa0oo| ta1. (a23 jambul pematang hambatan (berkembang saran top sar oo01satu97| oooorsaas| aa) o.ooonesoes| ooo0s91sa2| o.moore2137| sonora7s21 .01s86048| ooonaszsn ooooesesoo| ooo1ss2122| a7020000| (aza jambul jkalampain tengah (berkembang setandapo| aap oo00338575| as| oooogaoo2| oooosissn .co1ee281 o.oo2asai ooooadi962| 2a 260e17a2| doosan876| oo00sa271o| ooo1yez16e| jambul tambangan (berkembang saetaaspap) odorata563| oooosasase| a2| o.organ2s6| koloni7akan| o.books10es| .577218a5| ooatiso12o0o077e578| oozaras2s| essanooo| (a26 jambul banua amar danau salak (berkembang spages) sop oooosisasa| s0) oo0x398367| ooo1na1sn| 0sweeps| ozo27as|ooo7akses| .sooko| tass.ooo| (a27 masamba jsungaituanir (berkembang ape ssatapapga) dapa oooosatoas oooossagos| s| o.ooo27a67a| ooo0130837| .co16ez81 o.oo2sakai2| otomasi962| .cooks06i| oog2seta7|oo00sousa7| ooo1arora| 3as27oo0| toresaoo0 (2g jambul mtunggutaya (meninggal sastsoonap disp gor ooorasasas| oooonasasa| ba| o.ooa2tapin| oo01622105| o.books10e5| poowa265e2| ooo11kesal ozo5887| a9029000| simpang empat makmur kana (berkembang satartosaf pop so0| ooo0225eo| o.ooososdi2| oo002sirop| o.ooanasoea .2028577e| ooosooesaa ooonerasas| ooz32s621| 70as2000| (a20 simpang empat jalak padang (tertinggal susperp) 0gp 00025s810n| oooogsasio| o.ooatinesn| .7a137027| o.ota24o00| oozisenan| sa ssoossis| ooosiones7| o001527230| ooaanessa 435e11oo0| asi simpang empat benua anyar (hingga sasa dip sa| ooo0iz2076| o.ooososas2| as saa77aan| oosa1song oo0t160277| moons1sae| o6caso0| (a22 simpang empat jintan (berkembang ape siaga) sop sans o0ss8e96e oooossess7| aa| otonom2r7so| sa.coor1o28| o.0nine702| o001777055| ooosnaz25|o0o07asas2| ooa1sa272| 789se3oo0| (asa simpang empat paku |meninggal saisaason| dop ordo1neas| oooorososi| o.oo173a075| ooooeseoe7 1n 33ari901 o.oogessaa5| oo0o368202| .6ss01726| oooaeses22| o000s72131| ooozeoae| (aaa simpang empat jampang empat (berkembang sseoogoraf o008770135| ooo0e7701a| o.ootiraszn| oooosersia| o.oosisgass| ooo0n2075a| ooogasesa 'ooo0ss9es| oog9as0a7| (a35 simpang empat lok jantung (tertinggal sisaspp) asap e| ooorasaas2| oooonzsaaa| o.ooogzarsn| oooositeso| o.oase2a8| oo0osaka7 as.bananas| boutons75| ooo08s22aa| ooo1sza5oe| a9185oo0| |h5aa6 simpang empat ftanahintan (berkembang snes20soa| tap hanpoepoo oooasneati| oooogsaesa| t2| o.ooa0272o6| loop0asean| o.gomez1ara ooorars206| oooworores oo010o26o2| oooasasisa| tas71a0o0| (a27 simpang empat jsungaikaya (berkembang stesaipaas) asap asse| oogaaoi92| oooosaonga| s| o.oog7n6ra ooo0i30837| 3a. o00r36505| oo01101905| 274122n4| oog7oas2n| ooo0e760s2| oo0z5e101e| (sae simpang empat sungkai (berkembang sespaasa gap aman ooopaooaoor| ooooapoa o.oo12asas7 oooogaa2an| .ce04s8o2 o.00a910587 o.00726s02| ooogzoessaooo0s7ara7| ozawa0o9| tita2000| tango0| |hoax0 simpang empat sungai tangga (tertinggal ape asasnanoe) sop see good272an| da| o.moore7as1| #.e822na763| o.oo1soros| ooooze2nao| ieasasae7| ooosatoe2|oo00s724os| ooo1sasaran| ansaaooo| (has simpang empat siaran (berkembang atase22n| dip tap o001645665| 000i cases| o.oo1asas7| oooocaa2gn| o.002236a5| ooooapasar a6.28n11081| books27sa2| hoon106836| oozaae1o7| 7os3000| isa simpang empat suram hanyar (berkembang stase2as) depe she o004307506| a2| o.oo2san2s6| ooo1i7agen| seesasinne| o000312056| ai.3a63a558| ooozsoni7a|ooo0rasa| oo2series| tos220o0| task0oo0 |haag simpang empat (keramat mina (berkembang 500i asa ooo0s7go2| sa| o.oogozoar2| o001810226| o.seasite| .saonaaos| ooossoaa2| oooogoeeos| oosogsso0| sassuolo| |h5aaa simpang empat satu bagian (berkembang saeesassop doa .00936365a ooo0ga6ses| o.ooasesais) ooopasa1sa| oooozsasan 2e 2a77asas| oog71n367| oo00e778a2| oosa200e| (asa simpang empat nabi (berkembang ape alergi2oso aog orang2esai| oouop26ean| s| o.oog7ora ooo0130837| oooozsasan| .6250a| ooo2779raa|ooo0asas| o001356255| atoasoo0| | 53as simpang empat berkat mulya (berkembang saat7s0ssp gap a07 o. bo) .sat0c855| 00s17275| 053aa.ooo| (hias simpang empat sungkai baru meninggal ape siaga7p pap also| oooartasas| ooo7sss2| as| o.oooesasss| ooo0aa7a77| s014sa0el ooooaeera7| ao.sasasaoe| oooposaosafooo073es23| o002051570| .1so0 simeangtmpat ypammgrah eeaoepoobertembang area ono) coca covisionas| gooorssina| 1oa0losses ooounnasas oooosaosan sacnnsisaa| onosiseors| oooresaso7| ooneeesne| edison tasertooo) |h5aae simpang empat garis hambar (berkembang s70750373| gap hagpsepoo gas ooo1e77227| solois772a| a8| otonom2rso| o.ssa20ssa| o.oo2zas1a9| pohon20a22| aeo2ne7nas| ooostasafoooogoosas| oozaso229| en20soo0 |h5aag simpang empat jpasartama (berkembang ape sseogrtoro) app asma oooaogisas| oooosozss| a8| 00010s27s0| teratasi7a2| o.oozesaso1| o.00od0525| ae.ariel4s| ooonssaez0| o000870207| ooo6a91ni| sanook| (a50 simpang empat (sungai tabuk (tertinggal sadanpssp| asap ane ooo1og2sna| oooonoogsa ooooeseoe7| o.ooa7too2a| o000556s0a| aa.z7een25s| oooazsasos| o0010ser26| oo02s91are| 8s05000| tax3120007 (hasi simpang empat simpang ima (berkembang sop a20 ota2sat05| o.ooo15261| o000207ea1 1n 83ari901 o.oop4s5aa5| ooowoasos7| oo0n01ns1a| ooo1noise| sasgoooo| (a52 simpang empat karya makmur (tertinggal pparaisp) sop 732605t o.oooaar477| ooo22a7s0| oo0n27osa3 oooasoag75| o0010760sa| ooo1asasi| ana60o0| (asa simpang empat sindanglaya (berkembang aje sesaosaga sap t19i5t o.bonsai4s2| 1a.is8247e| oo0oso577| a2.casa7ass| powo7ons o001010708| 6rasa0| (asa simpang empat sumbersari (tertinggal spsasesapp dan o000955475| 5sa7s os| a8| 00010s27s0| o.eza77aoa| o.oog0zg1ia| oooosoaz17| .cas7soo| aoa1sion ooo0goes27| o002267051| (bisa pengayom mtamiapun (meninggal statpaosop dop oooogoseas| ai) o.oo229aa21| ooontasesa o.oog70as1| ooosatos72| a97406051| o00g757sa|hoon1e o0041225| (his pengayom jloktunggah (berkembang ape siapa| dip s5|o.oogtoonas| oo01es0073| 4s.ro226an1 o.ooo1ssa ooo1a#7o26' .co77a1oa| roasso2sa oo010005so| oooasao7o| 434s01. ois7 pengayom jombang bari (berkembang sor00aso kanpsepoo sh0| or0o20asta| oooozoassa| a7| o.oo2eza929| moons1aae5| o.oog1ara| oootars20e| ao.oan01sa8| ooa7asia| ooo0gaa72e| zoos02songs| 4i8s52000| host pengayom pengarang (berkembang ape paten7s1maa) 250p also| oo0s2925as oooozo2es| te) .0042s1025 o.orangan7| ooogzonnsn oo00s520a7| oooaosaaei| 7a5.ca.oo0| a50 pengayom benteng (berkembang ape pasan7aap dos as0e oooapssope| oooozeso2| @oogsiros oooizsesa| .0604s8o2| o.oasis87) oo0orkes2| st onorsaa7| ooo2s75630| oooorasa1| none70us| 95sa2000| (has pengayom jatim (tertinggal s0s0oss2n| sop .o002os7o8| oooisais08| .8077s211| doosan2osa| ooonasosz2| onassesoa| ga2sa60o0| (isa pengayom pemukim (berkembang stosapgn aon sio oootariag7| solois7iso| da| .0007271s1 6r.5a1sono o.ordsasiza oo0z10e010| ooossao2oa moons25s1| oooaoao1sa| .oo0| (h5asg pengayom jeanyiuran (berkembang salesman dip i16 s9| o.ooatooras| o.oog1ara oscars20e| ao.g1yesno3| o003350105| (h5asa pengayom antara |meninggal ape stsegogsa| atap oo19g7928| oooogoansa| o.oonzasas7) ooooeaa2an| o.ooogznaa| oscars20e| ba.ananda2e| ooosisees2 oo01sa2156| proses2ans| 779s10. asa pengayom mangkuk (berkembang ssisaorase) gap seno o00gsesssi| ooooesesss| hsa| o.ooneranas| oooaso5oeo| .t5222522| ooorareano| .020714s9| ooa0sania|o000763270| ooraoaso2| 88z.os1oo0| |has pengayom kertakempat (berkembang aje saa ras7 sop sap oooraposa7| nodosa2oas| o.ooonzarsn| oooositeso| o.cases1s3 .375sana| books7asc| oooogoa71e| ooorsaraas| 55s6s000| |house pengayom tumpangi (meninggal storico7eo crop ooooasizts| ps12est0s| da| .000r271s1| .tawas173| o.oosasonas si. ooowosass2hoon23es8a| ooozsistos| 61s2000| (has sungai pinang kupang (berkembang 5es0apse o00285sita| oooonsssia| 2s) o.nasa2o1| 6as81pong| o.oo1sas35| |z0.7sne294s| oooneooeo ooo0s7asa7| ooozioeriz| e6santo0| (age sungai pinang (sungai inang (berkembang spsagosap sape a7a| o.0027oo878 oo0od05122 sa.taca7an| zoos2oa7snoop0g25a5a| naso0o0| (oso jsungattinang kerelaan sangat tertinggal agitasi7o) meh ase7| ooosgsoa2| oooosexeoa| haa) o.ootosass2| powo27296| oo0377s001| se aaooosas| ooosseooe2| hoon39s2a5| jsungattinang hantu nangka (berkembang ape agspaaoa) non ooosgpasa| oooosgpesa| .oosa12015| o001705007| aes82a105| 3a7cosas| moons1seafood0emas1a| o0a2e9205| sungattinang hamtaubakula (berkembang aje sosodaso| asap asan oooalisena| ooooertean| ap) moons7toa| ooonsao2| grasses7| oongissa|asian205e| oooasaaoa| ooo1uses2| oooaseaas2| o81.o00| (sungattinang jaeimbingtama (tertinggal sarssasaf asap ine ooo0178s05| m29| borneo7ra6| 7a.sootasas .o16205267 ooz4s070| so872107e| ooossaza| ooo1seo7| o007677761| 252solo| (sungatpinang sumberbaru (meninggal aganosasp o0026es7i| oooogsees7| gz| o.ooasaseas ooognoas21 o.ooasnas1 oo0os1s622| as.7as7s227| gowes2s75| goon16ss0a| oog2asia| (apa (sungattinang belimbing bari (tertinggal saasapsasp dan his0| o00258sao3| ooooesesa| ez| o.horas7oe9| ga.corona7 o.o1angkasa oo02000519| .7125653a| ooousasian o00123653s| oo0sa2836o| i61416000| isungattinang berkutik |meninggal spgaoapaaf asap oooiraasts| good7masa| o.ooososas2| oo002s17os| .201217a1| oooosana7n 4s s010n878| ooowisog1a| o00104020s| ooo17s7ea| saasaooo| (hape isungattinang sumber harapan (tertinggal papaptaoaf asap s65 ooooiz7oz2| 2s|o.ons9nne7| ooooeoonsa| .as810001| o.0o27oo878 oo0o405132| ge.atozonoe| biogas2nas|ooo1sasis| ooozgi9sas| asa1aoo| (sungai tiang hakim makmur sangetteringgat partai tap dosa o.oodarar13| o2 senang5| oosonsang books0graf oo01a77308| ooosogsan9| ixe1aoo| #rasa20oo0 (pe aranio yiiwingantama (berkembang esai gef date o030sa035| oooosoago3| o.ooo15281| voor21e7n| oo01oen80e| 2e a53s2022| oog722aas|ooo0emosi| ooozarsasi| t3aneaooo| (opo aranio jalan tertinggal saossaif rep san oo01si00| ooooisanon| to) o.ooasiatan| ooogzooa1o| .o220n6se8 boosts0n85| .a208259| oooezaresi 'ooo1seng2| ooorarsape| 225a20000| (east aranio benua meninggal sogtospsp| psp moe o.01as00265| oo0z1oi books20asa ooo11073s| boosts9oo7| (esa aranio janet meninggal soooogssp| ash woong2isi| moons2sas| ca| o.olas7oti9| ooo1r8ooo| o1 s8asz961 oo02075876 sa.sasorapa| oooaarina|oooogoozoa| 000s857225| eao. (esp aranio apai meninggal ssasrasa7p asap as. ooooioggsa| as) o.oogoasanooonooseza| .sa960275| o01701553| si 3a205528| books1oro1 o001227675| oooases121| 1os15000 (aag aranio jamtawbujr (tertinggal panseraras) aop asa o001953665| ooooiosas7| as| ooogsiros| oooizsesa| as.kawasan ooo1sa525| books227ia|ooooseoe7a| @ooasese| (esa aranio jaan meninggal sirah rap so0| oootaaons| ooooiipaoo| yse| o00s0207| goals10as| fo. o.017as205i1| oo0257aa2e se ssanasan| o005e0og25 loona00105| oog3a7077| 252sanook| (o3as aranio antar (tertinggal santos) pop son oooiastisa| ooooiastis| gooansn2n6| ooonsoansa| ooogases1| o00son83e| se75en228| loose1ooo2 ooozanas76| o036s806s| (emas aranio piringan ari (meninggal saoaptas7| dash gso| oootasisas| ooooiasiss| taj o.oai3o1es| ooopososea| 1a.z704112a| ooooasaso2| anon1s2| ooosionsis| ooososesse| his190o0| (ear aranio pelelangan meninggal asp2say asap sar| ooooragaoa| asasaros| a2| ooooern2is| ooo0s3sea| ooooaasn26 ooosaars16 ooo1sit820| ooozarnaoa| raseaooo| (ear aranio jaran (berkembang sas20staf arah sang ooogooceo2| ooooggoeeo| a0) .7a8r1oe) o.orang7era ooo7as181 178sab1s| ooogeosisa|o00067797| oorosamaa| (emas aranio pas tertinggal spsaamaanp asap s20 oo01162052| koboi1good| o.oo3076a07| oo01690s04| se core7asa| oooess2iza| ooo1sloss1| oooaoeeias| as10a00oo| (soo mataraman jaa (berkembang sparasrap asap poso books2gno5| ooooas2eso| a8| o.ootooseza| ooo0so2g12| ooooasiara |ao. ooa7assn ooo0garis| oo02242518| 67kanojo| .a37o00 (hasi mataraman jbawahanpasar (berkembang sosestasaf pap aras oo0says798| oooosiosa| o.okovi526n| oooosorean .33ar1901 o.oog4ssa5| ooooas8302| 3a oooanaansa|ooo0g20ga8| ooo2nori7| essaooo| |hao2 mataraman bawahan seberang (tertinggal aasassaf gap ses oooraneosa| goooiarese| o.oeis2n| oooosorean ooo1n4151 |aa1naso10| ooowos7oss hoon1a27a| ooo1es376z| anasaooo| |masa mataraman pematang danau (berkembang angsaasapp atap snap otot25aa2e| oooogesaaa| oog29aa2n ooonasesa 3a.asasi| o.oorasapaa) ooo1near| ae.c1c20672| oooneoas22|ooo0g255n| ooossisa2| tissraooo| (asa mataraman suram (berkembang ape ssataorsoso gap ooorasesas oooosasea2| o.ooogzarsn| ooooiiaeso| gooasiaor| oouop20oe1, 35s219661| ooorsorsan ooo0asasi| ooo1a27ooa| mataraman mataraman (berkembang app oooosrei2| o.oo13a975| ooooeseoe7 o.000og2137 kota7s21| ooogesoran ooooesusa7| (ass mataraman simpangtia (berkembang pasar ape oooosoogz1 oouop9asan ooogasaeee o000621157 oza176e1| (h5asr mataraman bawahan setan (berkembang spogasaf rap oooogai2sa| o.oara76za ozone7581n o.ooanraoga| oo0os2e1na .es6s1o8e| ooo1sanaa pohon0gz86| ooosrasar7| t13283000| (east mataraman akui (berkembang santapan) daa asha oas00761| oo0030076| o000755518| 4n.3dari901 o.oop4ssa5| oouop68202| .75a2873e| |0000950s60| oos0a06a| 735esaooo| (os0 mataraman pasaman (berkembang ape ssesressa sap son oo00180070| #| o.oooaar477| .co16e261| o.oozsasan2| ooooadi962| oog21376 oo0notas1o| oootasg0oe| 57s31000| mataraman giok tamu (berkembang santosa asep gha ooosesasna| oooosasasn| o.ooososasz| oo002s17o5| .co16e281 o.oo2asas2| ooooadi962| ae s011280a| o000920190| ozo0520a| sosssooo| mataraman sungailiat (berkembang stingaoraa) tampsepoo ras books9oosa| az| o.oo2san25s6| koloni7agen| sonora7s21| aturan7sis| hoon6o0n| oo00524772| mataraman mangkalawat (berkembang aje ipsos2sas| tap oooosgsogi| #2sog1eos| as| .0o10s27so| ooo0ss1379| o.ooo&e2117) kota7s21| ooo0san4as| ooo1boosts| s1si9oo0| mataraman jsumunguin maju ape ssstpstara| sop sad ooo02s7s3a| o.o00279673| 1n.3nari901 o.ooz4ssa3| oo0o368202| ooonsadis2|ooo07ans3a| oo01s0520a| a5719000| (h2oa mataraman manah abang (berkembang spetaoassa| dop are do26asasi| oooosasas| o.ooo2zaman| ooooziteso| .saz02308| ooz7ngra ooo2awesm| woong00aza| ooo1sakato| a67s000| beruntung baru pindahan bari (tertinggal ape os7267020p) pop kansepoo din2| ooo02ss7aa| to) o.o02915427| 0o0n9s7713| span0nasa o.ooogsasi7 .5sa7s87s| poowa2812 hoon112203| ooosaeia7s| tops73oo0| |h20s beruntung baru jitandipura (tertinggal assets7oga6| esp panas oooogsisra| as| ooogsiros| oooizsesa| ooonsans1 oo0o252287 |as.e7astana| books2rasa|oooosengas| ooz6aa22e| ieruntungbaru ikamoungbari (berkembang saastarasi d2ep oo0sebesar| ooooseresaf haa o.doors27as2| ooozesar2n oo0nsson1al .221s0002| aoogsesr37foto07asso| oooszasase| isasi6ooo| #21es2.se erumtungtara bawahan eetoepoo (berkembang everest| hampsepoo| sa| oonesaser| goes an) cooesaaniooonacesi e1norasnse| ooo1stress ooonioesss hamoosasea| ooowoonsi| ooooansea| oooreisse| yo2sg0no sisaonn eruntungbaru pabrik (berkembang stasis) magoogooo do27 ooozsosa77| oooozsosaa| o.ooo29aa2n ooontasesa oo0o1n2005| .s0128005| @onsaazan| ooo0socks| oo0z422258| 7aea20oo| ,se4oo0| (halo feruntungbaru jambu burung (berkembang srosarogo| dagooeooo ooooso1nsa| toa| o.o1io7sea o.o0190na26 .cadas24e| ooograsisa ooo0as7o| wo19. (oaa beruntung baru (tambak adi (tertinggal sistem7) hap ana oro1serta| oooonoesia| ga| hoops21280| 6r2niscaya| o.poissons| oooozasaoa| .7s00640e| books1s97a|books7esa| oooseir1o0| (eaa2 beruntung baru taur kuning (berkembang sassooean| hassan sasa o.oopesans| oooonsaaas| es) o.ooseoisss ooonsaseaa| a.t7721201 o.oooneone| ooootasa7o| 3n.co6asia7| ooozeossas|oooogo1sa7| oo0s176205| (has feruntungbaru jiambutaya (berkembang sesongap) app iso| oo0z6issue| oooogsosca| o.oo1zs05ea oouop1s28n 3g16a7s002| oo00125959| .ea701937| above7e21aoo0sosis| ooorariaso| aas72000| (aaa beruntung baru jumping (tertinggal saapataaa) app ooo17eps7| ao) oooisreoa| ooonsaso2| 6serasazar| o.ooraesss3| oouop172o8 an.sse21s27| ozo1oso| oooorsaas| oorogra2s| (as beruntung baru salat makmur (berkembang apasaseoo) sap door21esi1| ooooiziesi| as) o.oo2loss1| o.oooneroas ooo148057 .sa698005| ooosisesss| oo01os2230| ooozsnaras| trans87.oo0 has beruntung baru muara halang (berkembang ap22ip asap oooogasaza| te) o.oonasztas| .7n2rosae| ooograszs7| ooo0gets72| ooagsaaa| soasgooo| (aan martapura barat (teluk selong (berkembang ste32ss6) dea dan ooo0so0gos| o.ooa2aa2i1| o.oooneea02| .52252e .7657e267| ooogssenea|ooooso21o2| oo02570m6| take7.oo0 |hong martapura barat sungaibatang (berkembang sa2solo snp a26 ooa329987| ooooas20g0| tas| o.odessa2e6| yowis7isa| ssancase| o.oo2r20521| ooonaosore oooossis8| t7osaaooo| s3solo0| (has martapura barat sungai batangtir (berkembang skgraoezaf atap a56 oooaarasas| moorei72sa o.0o4027256| loop01sean| o.oo2desa8e| ooooazonoe so.sanaasrs| ooo29sas75| ooo07aespa| ooossogaai| martapura barat jsungaikangas (tertinggal ape spsosaaaf door goa o000156023| o.oeis2en| oooosorean sia2sasa o.o0288s025| oooaiatees| ooo07a4ese| ooo1ss1088| martapura barat jpanggalaman (tertinggal ape setognamoso asap oo00532593| di) o.oo229a221 ooonnasesa ooo1oas201 moons1span oo0082003s| martapura barat kliingbenteng ulu (berkembang setang) haa| o.oornsanga ooonesoas2| moore26oar| .s1102802| ooo2505eo2| ooo08a01s1| ooosooase2| 8aag51.oo0| martapura barat atasan sutan (tertinggal saoorssiap oo0ras7gir| oooosisnen| ooasionen oooneosisi| o00s7e37| ooooeseass| an1055208| oooasraosi| odori28s2| lokasi7aa7| 4a6se5ooo| martapura barat sungai ranges uli (berkembang saetasasyo asp a90e or0oase736| oooogas7a6 ap) ooo1sinema| orooineosas isonzo2aan bi.3177sas2| ooonsosaa7 oooorases2| ooozcogr2z| tag54000 martapura barat sungai tangan cambuk (berkembang sae77ao dop aan doors5a7a7| ooooeasa72| tas) o.ooreorti5| sasannasoa| o.ooinesan6 ooo2sans6|ooo0sosio| .00s0s7sa| martapura barat keling benteng tengah (berkembang pasiorisasop app ta6| oo0251sesi| oooogsigas| ci| .0o3a12015| o.001se1241| oo0oz2718e| ooo2lokasi 'ooo0eso11a| ooozsaass3| tass1.oo0| martapura barat (teluk setongulu (berkembang ape sptogasso doa h25 o.ooz6sosok oo0nasa2o1 #3e0ade oooaoeansafoooogosoas| ooozresara| ta725oo0 (o22e martapura barat tangkas (berkembang a62267sag| snp din ooo02sao7| sa| o.oo206as37| jonas22co| sana556a| o000222026| .7ar27e7| ooopeaag7e ooo071n0so| ooozseagan| 7as102. martapura barat sungai kanvas tengah (berkembang satetasoa) dia oooogo2ego| o.00277o4as| ooooazes17| .o0g0105| a002070072o000767518| ooo1siswi| asssaooo| to8, martapura timur rekaman (berkembang sets02s0a asap sang oo0s211272| ooooszisan| g7| o.oosa56ea oog7n2s1 o7sang1ya| o.ooonasos| .46762e ooogsraas|ooo07assa| kosong70oe| t2111000| (o2aa martapura timur (keramat (berkembang sasetogie| asp ore ooo0gaps| ar) oooniasesi .co1ee2t o.oo2saran2| o.jadi962| 3e.iso07ona| oooaeassaooo0s1223a| tassonooo| martapura timur atasan senar (berkembang assets7aea6| pap appa ooopasgs2| s6) 7a8180e as.e1sisa| oooneosara| ooooasis2| oozosen29| oosasooo| (o2aa martapura timur (tambakamyar (berkembang esesaspasp sej dar or0os0sas| gooosoogao| ap) ooonsieesa| .24227436a| o.ooowesisa| 2spesi2n| hoops7as7e| oooosoneaa ooz0sasi| eaasaooo| (esa martapura timur melayu (berkembang ape saomstasaf app jason o00537sa8| o. aa| o.jones0es| o.oo0s915a2 ooognt1os2 ooo0sao2sa| ooo1sas00s| sess.oo0| 721e6z.oo0| martapura timur melavutir (berkembang sapaan dan dosa mia hoon88276| disana7e 3o.s740cara| o002553005 ooa221771| (hoaks martapura timur akar bergantung (berkembang aje agassi7 app san oo0isi7s| solois7saa| go| moons7toa| ooonsao2| 2153596s12| o.oooaessis| moyang na| ooozosesse|ooo076a7a0| oooresonsa| ssasaooo| martapura timur (batam agar (berkembang saoroneao amp oo0sensasi| oooogsigas| to| o.asians9| oog2ooa1o| o.0002s1nia a.cari03sa| moons1no15| o00082775a| oposisi1ee| (eat martapura timur (ambakamar uti (berkembang ssetesesia) gap asep ooodassats| oooogasseo| as| o.oo2ordo| .ce4ara138| o.honesta6 otonom2s15| o0007707oa| (h2a0 martapura timur pematang baru (berkembang smtorassgo| tagpsepoo done oooozsoesa| as| o.books160s| o.sat13a0| sooner29n|ooo0s5682a| enam2an.ooo| (o2s0 martapura timur melayu tengah (berkembang s5e7757asa| spp das oooosanin| e2| o.onasaseas loop292g21| .61year ooogeosern 'ooo0esensi| oosa2esa7| oosa2ooo| nescanooo (asa martapura timur akar baru (berkembang apgasnasp sap done ooozassone oooogaaeo2| e3| .0046a2577 o.woong1s1| ooosasrosaooooaseoes| ooosaeosor| hoaks1oo0| (ho2ag martapura timur (batam agar uki (berkembang npaasoaf oo00g7a0sa| a2| o.voor27as1| ooo0263575| 1a82025716| 4a6n28e 3n3oea7oa| oog76ena7| ooo0sa20sa| ooo1e2asas| (asa martapura timur rekaman (berkembang sasogoi woong7oia| ae| oo0nos27so| 1a.iseng47e| oo004s0577| b0. scope71172| o000717793| o002717542| 4242a000| tas. (aaa martapura timur mekar (berkembang 67627s6| gap ass ooosaseoai| oooosases2| ez| asas7oas| oo01733975| losanpen68| o.oooneaa7| 3e.soo2o08| ooozespaza|o000520605| o2018000| (as martapura timur (ombak amyariie (berkembang sesestasa| sap asas oooassar6i| oooosssan6| as| ooogaosns1| oo01202535| lesaarsnas| o.ooozestas| bas76oe 2e2114052| oooneoes22| oooosrasa| 002200s70| enesaooo| home martapura timur sungai kita (berkembang ssatapia aep t10| ooozassare| oooozgosaa| .oosa201s| o001706007| 108357s827| o.oooazo5es| gas2st | powo1si7| ooonooarsa| @logo4s| ones2000| ts4soo0 (aan martapura timur (keramat bar (berkembang seong sapa s45 .oo0gos7oa| a7| .oo26z8029| oo01s1aae5| larasnya72| o.00o21o10s| bi snaassax| ooozoane17 ooo0761oa| ooozatoase| 70s980oo| (host martapura timur pakaian balam (berkembang sp0siap atap so5 oo02012118| oooozo1gip| as| o002sirop| oo025esa| 83ar1901 o.ooonasssa ooogsea012| ooo0sastra| easozoo0| (has martapura timur atasan senorlir (berkembang miss7ap dapa ooo0so22aa| as| o.osmosis1| o.ooosearan s2.casi20n7| soosi22as7|ooo078reza| oo02sa7o2a| .es2.oo0 sambung makmur mtadureio (berkembang sarsatase) dash oo00sa20791| ooooga2o7a| o.oo3aoas| o000s52252| 3s 282401n1| moons74can oooosases2| o00368826e| t117310o0| (hasi sambung makmur jalanan (tertinggal saetapopan| asap asa oooasitas oooossieis| 2es| oonsoaasa| ooo7s7ogo| o0o7a6605| oo01101905| a6.2s025842| ooowesaon hoon108s52| o010525762| sambung makmur gunung ati (tertinggal sst0n2poso sap ran ooozagntoo| oooogeo7o| as| googaosisn| o001202595| o.rosita59| pohon2o75a| an sa7n8an3| ooo2sos20| o000516707| oosa29sae| (asa sambung makmur batang banyu (tertinggal srassasoaf tampoepoo d2o7| ooogonsana| oooosissa| o.oos257s9| ooogez8z0| o.oosistass| pohon2075a| spora2aa01| soosi7en2|oox2n208a| o00s132255| 155s36000| os2 asaooo| (sa sambung makmur sungai turu (tertinggal s22sana| maple dana o.0o2soon| oooozgoora| lovatos1l o00200735| .ee04s802| o.0oas10587| o00s1s7875|oo01285aso| oaasasae| saoeasoo0 sambung makmur (batu tanam (berkembang sserisoeray aap assa| oooasasgoo| ooogasaso| se) goose32541| o001s66171 an 3sanspo1 o.oopassaas oooosseao2| si08648153| oooaosomo1| oooorsass| sambung makmur pasarbaru (berkembang sapasosaf ooosapsass| oooosapga7| 3pa| o.o1losses| ooososaaso| so.2a2e7168| ooowsoseas| hoon201a12| oosisee763| 3season0| (oase fparamasan paranasal atas sangetteringga senapan) tas oo0isinya| ooooisteaa| .00ses6225| moons2nn1a| o.01o0eso0n| oo01sn002e ooonsonaa| loose12as| esessaxoo0| (has fparamasan perampasan bawah (berkembang go0seri7| kagpsepoo oo03950oae| books9soo| 2ne| o.o1sangsi| voor77asia| o.ocasio5sn| oog4sosa| e205se1a7| ooo2es2872|oo00s1s718| o017335505| (oasofparamasan hero sangetteringgal seoosasf top oa oooosoeons| sosis os| as) oongoiasan ooozooseza| o0o220106| to1n49218| oooerias2| ooorsreas| ooostesess| as6614000| s19.a20000 (h2s0 perampasan jangkipih sangat tertinggal stsooorp| ane r25 oooiaea7as| ooooiasara| tea o.ooooosas2| oooaso27an .ccn0ana o.0ssen605| oooeso2an c16s0051| ooocasrs1 ooonsaseze| oosasosies| ta1na01oo0| (asa telaga buntung ramtausujur (berkembang sasroesap a8| oo0razenwe| ae 29an5005| ooozesa1n2| oo00s1se78| oosisasas| 055s7000| |2s2 iteagabauntung jloktanah sangetteringgat aotospsn taro o000gs112n o.oo1panas7| oouop22g9| o.tasa011a books75sas|oo01so2eo6| ooa2n92e3| g2rsisooo| asa telaga buntung mtelagabari (tertinggal esostaras| app sa| ooooisag2| aa) .602na138| ooooooaaxa a2.s7asias1| oooworatas| o001011020| zoos22as28| s7solo0| .o00| asa telaga buntung (sampah (meninggal sposasp| app o00os777ea| s777e1eos| o.oooaara17| pohon2a7s0| .o1ioe00as 5o. ooosessss6 loona1eeo| oo0sas2763| to1season| 16aa74,oo0| ialah makmur matah bangka (tertinggal sraesesga| hagpsepoo oooistansa| ooooistase| to) o.ooosostsa| ooa7saat7| o.000r36603| o.ooatoas ao.t1208046| oooneassoa|ooo09s91a8| oosogzse2| 4a1 aah makmur bangkai tengah (tertinggal esatsoneoaf ang ooooar22o2| o.oooesao5s| oo00aa7a77| o.ooorraaaa 4s.s1oe006i| poowa26an|ooonosezas| ooo17a960a| (h2s7 ialah makmur jiavanbaru (tertinggal eseaagasa) ips ordonesto2| ooooisassp| o.yoga12015| oo017oso07| oo0o1052n8| a7. ooousonao2| ooo1n2sas| oosooesas| 03s05000| (home ialah makmur matahtayap (berkembang atpisasa gap sta dooggssays| oooosgagaa| se) o.0o3132541| oo0itoe08 3017o811200| ooonsasan ooo07a6ans| romeo71oz| 8soaoooo| tan.sa5oo0| ata makmur (ekar sari |meninggal ape saapapgoo) psp s27| ooorasoz42| oooonssoza| e2| o.ooasassas loop29aaz1 oo0o1on282| a0721004| oooaeoassafo000573708| oo03ssa2a7| ore7.oo0| tatah makmur pandan sai (tertinggal spsasosaf asap sea ooo0i26rs7| so) .oo27o6r33 oo0x39867| ooo1oi2n3 bo.sas7751s| oooneis2sa ooo09s28o8| ian makmur mampang awang meninggal sstereoraf gap gia| ooosseapal oooogssea2| his| o.joseon2si| ooz500na5| o.books10es| .30s02t 3a.2027s007| align8san oo00820237| oooaaasees| t3asoaasintiatmur ppemangihbaat eeaoepoo berteman somasi aap usa ons oooonna| an) coca ooonacesi a5easiest| goooesoe7| ooooinesoe harsono| gooreomon gooosrassa| oonnoraser| asian te5eis00 ata makmur pemangkihbaru (berkembang soe ooo0gagas a7| o.ongocoses| ooonosars1 .n8a0e m sa27asa2| o0o2020780| o000755197| ,s87. (apa atah makmur pembangkit tengah (berkembang sassatara| das ang food356065| oooogases7| o.oara62s ozone7ag1n .ro200839) o.oo1o1son oo0o1s28a5| .1773sa87| hoon7desa 'ooo076oa1s| oo0s23176e| tatah makmur patah jarum (berkembang ape sseasesan) sop sop oo01a53402| oooorassaf o.ooogiata6| .6z102056| soosi72211| ooonoasosa| ooresaoaa a9s01. ata makmur arujutaut (berkembang ape saetnpos7ap taapsepoo sas|. oooisaoooi| ooonsaf o.books1sas| oo00x05771 s1 5877s24a| ooo2021267 oootararas| a2e1oo0 via makmur ithaibah raya (berkembang saetospasa) tanpa ios ooozseesri| gnoorsees7| a7) .oozocoses ooonosars1 o.books10es| 3s.s0702118| alonso521n| oooosas0ss| oo0222s1s3| erasoooo| ei sonasaoool aasogpool papsagespool aasosoool i788pool sos disaat? 15x inassasal 1000l o2sof tikarosesooo) nal bupati banjar ttd khalilurrahmandesa afirmasi kinerja bakaba itanipah (pemutus 20sso0l o b ego| selisih is1, jsimpangwarga nm t ho00ea0o| sio0foto| simpang warga is1, japan ordo0ol emo anno san anna loo s7, jaunatunnesar sisoooo0ol enn season sos00 le0o| loo loo jalur aluh kecil pokok 98i,5a1000| jianarnurur stool mono snaanao season ato sara0n handal bujur loo loo s7, (kuimpesar oao0ol anno snares santoso| font loo terapi jabat muara bulanan sag0ga, oil. (simpang warga dalam enemy simpang warga dalam lo. ,000o| (kuimkeat sesosok panen naa lok oil. hand baru loo so2487, lois bambu 7d0,8s80o00| sungai musang oi| .il. sunnah a . nii. :. . tatah pembangkit laut o288, |simpang empat sungailakum ,0ago00| menara baru lho kertak hanyar ' | pasar kamis lho menara tengah belatung baru loo jpanuattanyar torno0ol anno sesama bosan n6300 loo loo mekar raya ken aj. sungai kupang gunung papua lok oil. makmur tambak siang darat os01, tambak siang laut malintang kayu bawang loo banyu hilang o204, 29a, guntungujung loo tambak siang baru malintang baru teladan baru kec.sungatitabuk ' | w lov who sungai bakung sungai tandipah loo blok bintan sedang hilang logo sungai pinang lama pembantaian logo pemakan 76s, s0o,i20, sungai tabuk kota sungai tabuk keramat o821, lok bundar s24,s7a, gudang tengah peramban loo keliling bentengllir (sungai pinang baru some sungai pinang baru . o.iil. paku alam loo (lok bintan dalam pematang panjang sungai dangkal ' (rajautandung j saaoool pidana oil. labumbunjaya loo aaaaaaaananrrii ,,oi,lurah sungai sinai loo pasangan selatan tanjung tema logo s01, bina murung kenanga loo s07. tunggullang tambak baru loo cindaialu lingkaran tambak baru ulu o202826, cincau muara (tunggultrangtlir tunggultrang ulu ' ' ra6445, sabun tabu iindrasari s0a, isawalaut loo pasangan utara pasangan barat ' | tambak berulir desa afirmasi kinerja tanaman bea pandangan barat sio joss karangintan top (osapandak daun tag1s000| joss tengah habang uti (se mai tao lok tangga rss o00 (seiman as0 o285813. sre6s8 a00| snoasaoo| (s0 penambahan t2. sungai alang to07 sungai asam o00 .200p mandikepau timur a00 (oa awang dangkal barat jawangtangarmmur team| amanat siansaseo gerponaoo, seo sketsa00| sloss a00| (se sangat besar toassopoo| mendingin timur (5s pasar lama tia isinya habangtte sungai area oas0oo| padang panjang sungai tandas ios jabatan ios palu tar sooko| io. mandikapau barat (oo balau aasooo| pingsan tss a00 sorot o00 or.o00 wati baru o00 (oo fpasardai s20.sbb. (bio danau salak ioi tambak anak kauman sungai kar i5ia pangeran (5s astambul koa tan (5iio astambul seberang sungai tuan ula oj tas.o8000| (bis banua anyar sangat tua (keampaantir kesampaian ula tes, s20. ser imamat se2. a00| (522lok cabang pematang hambatan kesampaian tengah tambangan 2soo| banua anyar danau sal sungai turnir tonsamooo| mangga raya rec. simpang empat makmur kaya seno bee vescovo| tatak padang sai benua anyar itimapui onsseaooo| u315: das paku oto simpang empat s0. lok gantung irmaniatan sesaat aman sansoasmo| gen monaco, seo sketsa00| sn608: sang rya assoc ars2000| ta6. das sungkar sungai langsat aliran rss dat sunan anyar a51. keramat mina tss o00 bias iwata bagian tato haa cab da5 berkatmuya (5a0 sungkai bara t2a050, da7 fpamngtai s.a00 naa jeametanyan asnssagoo| ont dastsitesoo ans.tiesto asana0. use sketsa00| shows a00| bias pasartama rasa, t8. sungai tabuk tattoo simpangima kaya makmur sindang jaya loop sumbersari asal| (s5 manapun tss a00 iso ate00 (so lok tung asn ieanepam era, san senen ajaran soo snes8400| s7, iss pengen benteng tss deo adik ssel2oo hei dimuka pangan antaramu tsi (ea mangkuk seno 00o| (5s kertak empat (co lambang assaooo (kupang rgo jasa sae ssrocon (es sungai pinang (co kerelaan to1811000 rantau nangka rantau bakul osi belimbing lama sumber baru o1samulo| u310: belimbing bara b2a praktik (57e sumberfiarapan hakim makmur desa afirmasi kinerja . | a7s tikungan lama |jalan benua riam sa8158, sungai lho jspui si0016000| s28866400| rantau bujur ' lho jaran 9i589aoo0| rantau bali logo tikungan baru loo bilangan logo |list aranio te2889oo0o| paru kec.mataraman low paru bawahan pasar bawahan seberang pematang danau surian lho mataraman simpang tiga lho bawahan selain simas5,600o| takuti loo pasaman loo 2s813a800| lok tamu (sungaisai t2ryool eno sarana nato masin00 sungai jati loo mangkaawat gunung uin lho tanah abang kec. beruntung baru lulu low who frindanan baru tesoool eno eno sorot ian loo loo s57, handal pura |kampung baru (tawanan tagar0l yeon susanto sesaat mata| loo loo jpaviie oassool oo eo aan nat aan aon loo s7, jambu kurang spanyol aeon sanoonato se00nato| loo s7, tambakpadi | l21g (taur kuning tas, perak haur kuning s7, |jambu raya lho tumpang salat makmur muara halang soa, naa wd1rra (teluk selong 7a0671000| sungai batang sungai batang ilir 'o ' sog736, sungai ranges pengalaman keliling benteng ulu jantan susun si9, sungai ranges ulu sungai ranges cambuk keliling benteng tengah| teluk selongulu 7a7281000| tangkas lho sungai ranges tengah kec. martapuratimur lovwowlu who rekaman |keramat '. loo jantan senior ' s01, tambak anyar melayu tereerooo| melayulir loo bakar bergantung dalam pagar logo tambak anyar ulu logo s7, melayu tengah bakar baru s07,05a, ,05a, dalam pagar ulu rekaman ulu mekar logo tambak anyar iir sungai kita loo 2a7 keramat baru pakaian dalam loo jantan senorllir ng. maduro loo so91a800| so9,81a800| balangan logo |gunung batu sosa7i,600o| s05,a71, |2sa datang banya sao nano eta batang banyu solo s7, sungai lurus solo s7, batu tanam logo pasar baru loo aan ,on,hh hnrnrnrnrnrwankakhkais perampasan atas sar,5s6400| 3a7, ass (raramasan bawah ( ban s0o0ol ema sea perampasan bawah solo s7, remo loo s21, ,0o00| jangkipih m44, iii .i rantau bujur ' | lok tanah si62a96c00o| si6, telaga baru rampah tea,87ao00| so5,7a9, ,7a9, desa afirmasi kinerja press a00| sncasao0| (ee bangkattengah sosok| sayap bara ts0s1i tatah sayap a00 mekar sai ono pandan sai (ati tampang awang pembangkit darat t2s, pembangkit baru (527a pembangkit tengah (5s tatah sara asomooo are juanatawt esgsisgooj ment amssosooof artnsooo isn.ron000. oseooo sn63800| semasa00| manga a0also bupati banjar, ttd khalilurrahman lampiran iii peraturan bupati banjar nomor tanggal . kabupaten banjar pagu desa rp. eee ere bar o 2o i3| nun jenoapaan le aia pendapatan transfer lili (a21 |panaesaap8n oo | le lil amapperrama leo (oo jamaprecua o lo tk jaamaprenaa o tk lio jumuampenoapatan ole lili nut ppo mm. hh bidang penyelenggaraan pemerintahan | lili kegiatanassumemoomeswnes lo ljk jj ai jt. lho bidangembangunanbesa lo la. ac. m' ' iii nt). pop$mpmpopmo nam bidang pembinaan kemasyarakatan lili inc. mpomamaaa hh at. lam naam. m . bidang pemberdayaan masyarakat el. mm) ar. ipjp ppo pembangunan rehabilitasi peningkatan peng bidang pemberdayaan masyarakt nc. empon a . hh stosemeoomemomesa loo solo leo lho jsumumseanya leo naam. pembiayaan lk penyertaan modal desasumwwmusus leo naa m. . jumuampemeiayaan leo lili jumlah (pendapatan belanja lema lini disetujui oleh kaur keuangan pambakal desa. bupati banjar, khalilurrahman lampiran peraturan bupati banjar nomor tanggal martapura, . kepada yth. kepala ppn selaku kpa penyaluran dak fisik dan dana desa tempat surat pengantar nomor .annnanann porn uraian jumlah keterangan dokumen bersama ini disampaikan dokumen disertai kertas kerja persyaratan penyaluran tahap . dengan (worksheet) rincian sebagai berikut perhitungan rincian kanaanananansananananaanananan berkas dana desa setiap kananananananaanananananana cikal desa dan daftar kenananananananananananaaan rekening kas desa dst bupati wakil bupati pejabat yang ditunjuk bupati banjar, khalilurrahman lampiran peraturan bupati banjar nomor tanggal daftar rekening kas desa kabupaten banjar tahun anggaran detil kode nama alamat nama nama nomor nama kode desa desa npp kantor kecamatan provinsi bank malahan rekening cabang pos bank slelelels gag, martapura, . bupati banjar, bupati banjar, khalilurrahman lampiran peraturan bupati banjar nomor tanggal bupati banjar provinsi kalimantan selatan surat kuasa pemindahbukuan dana desa yang bertandatangan dibawah ini nama ponanananananaananananaaaan jabatan bupati banjar alamat ponatanananaaan yang selanjutnya disebut pemberi kuasa. dengan ini memberikan kuasa kepada nama kepala ppn banjarmasin selaku kpa penyaluran dak fisik dan dana desa alamat jl. d.i. panjaitan atasan besar, kec. banjarmasin tengah, kota banjarmasin, kalimantan selatmartapura, .o. materai bupati banjar, khalilurrahman lampiran vii peraturan bupati banjar nomor tanggal format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana desa rekeningahun anggaran kabupaten banjar. dengan rincian tanggal tahap terima jumlah terbilang beneteasennnennanaam dengan huruf) dana tersebut telah diterima pada nomor rekening: . nama rekening .oe pada bank bdatananananananannaaananaaaa aan materai nama pambakal) bupati banjar, khalilurrahman send (ape teremantan selatan tp put lai spip lti apple $ rama b and sala i mmm b | lii let ttt (ah esoesagnamapesa po pon spl si s apple api $ lai ni u ly w isi spp spi api api $ lai un w w isi pepe spi s i apple api $ lain les isi spp spi i apple apie lie '' ali a bupati banjar,hitungan kemampuan keuangan daerahdokumentasi dan informasi hukum|uangan daerah sedangdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati hulu sungai utara, menimbang bahwa pelayanan tempat penginapan, pesanggrahan, atau villa merupakan pelayanan yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya masyarakat luar daerah yang memerlukan tempat menginap pada saat berkunjung kabupaten hulu sungai utartempat penginapan merupakan salah satu jenis pelayanan yang dapat dipungut melalui retribusi:tempat penginapan milik daerah dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan.. keuangan dengan surat nomor:. mk. tanggal desember terhadap rancangan peraturan daerah tentang retribusi tempat penginapan milikmpat penginapembaran daerah tahun nomor ttg retribusi tempat penginapan milik daerah him dkembaran daerah tahun nomor ttg retribusi tempat penginapan milik daerah hm3 .kembaran daerah tahun nomor ttg retribusi tempat penginapan milik daerah.tahun nomor ttg retribusi tempat penginapan milikpenginapantempat penginapan milik daerah him dari., yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran. atas pelayanan tempat penginapantempat penginapan milik daerah retribusi dengan nama retribusi tempat penginapan dipungut retribusi atas pelayanan tempat menginap yang disediakan pemerintah daerah. lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi tempat penginapan milik daerah hm3 dari, dan atau tamu tertentu pemerintah daerah yang oleh kepala daerah dibebaskan retribusi. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati tempat penginapan. wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan tempat penginapan. bab iii golongan retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasakelas tempat penginapan, jenis fasilitas, lokasi, dan jumlah hari pemakaian. lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi tempat penginapan milik daerah hm9 dari. memperoleh pelayanan tempat penginaptempat penginapan milik daerah. yang tidak menggunakan skr atau dokumen lain yang dipersamakantempat penginapan miliktempat penginapan miliktempat penginapan milik.tempat penginapan milik..tempat penginapan milik daerahtempat penginapan milik daerahtempat penginapan milik daerah. berkaitan.tempat penginapan milik.tempat penginapan pesanggrahan villlembaran daerah tahun nomor ttg retribusi tempat penginapan milik daerahss kepala bagian hukum, (bln low berani, s.h.,m.h. regnal pembina tingkat nip. gran tahun nomer penginapan miliktempat penginapan besar tarif jenis obj retribusi retribusi wisma mandastana kelas utama kursi, ac, tv, kulkas, bak mandi, tempat tidur): tempat tidur komplet rp. malam tempat tidur biasa rp. malam tempat tidur biasa rp. malam kelas biasa ac, tv, bak mandi biasa, tempat tidur), tempat tidur rp. malam tempat tidur rp. malam kelas iii kipas angin) rp. malam tempat tidur rp. malam tempat tidur besar tarif jenis obj retribusi retribusi mess negara dipa rp. malam bupati hulu sungai utara, cap tid h.m. muncul hadi lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi tempat penginapan milikhulu sungai utara, menimbang bahwa pelayanan persamaan dan kebersihan merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara umum, yang berdasarkan peraturan perundangan terhadap pelayanan tersebut dapat dikenakan retribusi: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan persamaan kebersihan kepada masyarakat, sekaligus guna mematuhi ketentunomor tahun tentang retribusi pelayanan persamaan dan kebersihanpersamaan kebersihan dapat disetujui.persim bahan kebersihpelayanan persamaan kebersihanm3layanan persamaan kebersihan him dari satuan kerja pemerintah daerah atau disingkat dengan skpd adalah satuan kerja yang melaksanakan urusan kewenangan., yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan persamaan kebersihan yang diberikanpelayanan persamaan kebersihan.: kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi pelayanan persamaan kebersihan him dari:. jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan.lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi pelayanan persamaan kebersihan hm9 dari bab iii golongan retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasadiukur dihitung. berdasarkan jenis bangunan kegiatan, lokasi kelas jalan, dan jumlah orang karyawdengan mempertimbangkan besarlembaran daerah tahun nomor ttg retribusi pelayanan persamaan kebersihan..lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi pelayanan persamaan kebersihan daripemungutan retribusi dilakukan oleh skpd yang melaksanakan urusan pemungutan pendapatan daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berlaku. hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada wajib disetor.lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi pelayanan persamaan kebersihan him dari.lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi pelayanan persamaan kebersihanilembaran daerah tahun nomor ttg retribusi pelayanan persamaan kebersihan hi..lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi pelayanan persamaan kebersihan. dimaksud pada terganggu jika: diterbitkan surat teguran: atau ada pengakuan utang retribusi.tahun nomor ttg retribusi pelayanan persamaan kebersihanlayanan persamaan untuk efektifnya pelayanan persamaan, pemerintah daerah dapat menunjuk pemerintah desa untuk melaksanakanyang tidak dapat dilalui mobil angkutan persamaan. pelayanan persamaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui penyediaan peralatan persamaan tps, gerobak pengangkut, dan sejenisnya oleh pemerintah daerah. penunjukan petugas sampah tingkat desa: dilakukan: oleh pemerintah desa. penunjukan petugas sampah oleh kepala desa, sekaligus sebagai petugas pemungut retribusi tingkat desa. pemungutan retribusi sampah oleh petugas sampah sebagaimana dimaksud dilakukan. dengan menggunakan dokumen resmi pemungutan yang diterbitkan oleh dinas pendapatan daerah. hasil pemungutan retribusi oleh petugas sampah sebagaimana dimaksud disetorkan pemerintah desa, selanjutnya oleh kepala desa disetor kas daerah melalui dinas pendapatan daerah. hasil pemungutan retribusi sampah yang dilakukan oleh petugas sampah tingkat desa, dikembalikan kepada pemerintah desa, dengan persentasi sebagai berikut: untuk kas desa yo( enam puluh persen untuk pemerintah desa (empat puluh persen lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi pelayanan persamaan kebersihan him dari pengembalian kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud huruf digunakan untuk membiayai operasional petugas sampah, biaya pemungutan retribusi, dan biaya pembinaan. pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh kepala desa. pelayanan persamaan pada kelurahan yang tidak dapat dilalui oleh mobil angkutan sampah, dilaksanakan oleh petugas sampah yang ditunjuk oleh skpd yang melaksanakan urusan pelayanan kebersihan persamaan. petugas sampah sebagaimana.dimaksud sekaligus juga ditunjuk sebagai pemungut retribusi. hasil pemungutan retribusi oleh petugas sampah sebagaimana dimaksud pada wajib disetor secara bruto kas daerah melalui dinas pendapatan daerah. kepada petugas sampah sebagaimana dimaksud diberikan biaya.operasional sebanyak (empat puluh persen dari. hasil pemungutan retribusi, yang dialokasikan pada dpa skpd yang melaksanakan urusan kebersihan persamaan. waktu pembuangan sampah oleh masyarakat dilakukan mulai pukul wita sampai dengan wita. pembuangan sampah sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara: lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi pelayanan persamaan kebersihan him dari sampah wajib dibungkus dengan kantong plastik atau sejenisnya: sampah ditempatkan pada bak sampah yang tersedia atau pada halaman rumah masing masing yang dilalui mobil atau gerobak pengangkut sampah. pelayanan persamaan yang dilayani oleh pemerintah daerah secara rutin adalah jenis sampah rumah tangga. untuk sampah khusus hanya dapat dilayani atas permintaan yang berkepentingan, dan dikenakan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. pembayaran retribusi sampah khusus sebagaimana dimaksud pada dilakukan langsung dinas pendapatan daerah, atau melalui petugas sampah desa kelurahan, dan diberikan tanda bukti lunas retribusi yang diterbitkan secara resmi oleh dinas pendapatan daerah. pengangkutan oleh mobil gerobak pengangkut sampah baru dapat dilakukan setelah pemohon menunjukan bukti lunas retribusi sampah khusus yang diterbitkan oleh dinas pendapatan daerah. setiap orang pribadi atau badan dilarang: meletakkan dan atau membuang sampah sembarang tempat: membuang sampah diluar waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam cc. membuang sampah dengan cara yang tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam dan atau lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi pelayanan persamaan kebersihan him dari membuang atau menempatkan sampah khusus tepi jalan umum, dan tidak dilakukan pengangkutan sampai dengan jam wilembaran daerah tahun nomor ttg retribusi pelayanan persamaan kebersihan dari. melarang..persamaan kebersihan him dari bab xiv ketentuan pidana setiap orang pribadi atau badan yang terbukti karena salahnya dan atau karena kalinya.. terpidana sebagaimana dimaksud dalam dandan kebersihdi.him dari pala sesuai aslinya pasti kepala bagian hukum, ipa mainan berani, s.h.,m.h. sen? pembina tingkat nip. lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi pelayanan persamaan kebersihpersamaan kebersihan besaran tarif jenis obj retribusi retribusi perkantoran: dihitung berdasarkan jumlah karyawan: is.d. orang rp:. bulan 21s.d. orang rp. bulan 51s.d. orang rp. bulan atas orang rp. bulan rumah tangga dihitung berdasarkan kelas jalan: tepi jalan protokol rp. bulan tepi jalan lingkungan rp. bulan dalam gang rp. bulan pertokoan: pertokoan luar kawasan pasar: dalam wilayah ibukota kabupaten rp. bulan (wilayah kelurahan, desa palampitan hulu, palampitan hilir, dan hulu pasar, dan sekitarnya luar ibukota kabupaten wilayah rp. bulan kecamatan pertokoan dalam kawasan pasar terminal: dalam kawasan pasar amuntai rp. bulan besaran tarif jenis obj retribusi retribusiwarung sombong rp. bulan hotel penginapan rp. bulan rumah sakit rp. hanll hari rp. keg. s.d. hari rp. keg. 15s.d. hari rp. keg. . 19s.d. hari rp. keg. 23lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi pelayanan persamaan kebersihan dari besaran tarif jenis obj retribusi retribusi industri pengolahan karet rp. bulan kontraktor rp. (setengah permit dari nilai kontrak perbengkelan rp. bulan usaha angkutan rp. tahun sampah khusus rp. bupati hulu sungai utara, cap tid h.m. muncul hadi lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi pelayanan persamaan kebersihanhulu sungai utara, menimbang bahwa pemerintah daerah kabupaten hulu sungai utara melalui balai benih ikan dan balai benih padi dan palawija mempunyai produksi hasil usaha yang dapat dijual kepada masyarakat umum, baik berupa benih ikan, padi, dan atau palawijdaerah merupakan salah satu jenis pelayanan yang dapat dipungut oleh pemerintah daerahtetapkan menjadi peraturan daerah setelah dilakukan revisi dan penyemu puj.daerah tahun nomor ttg retribusi penjualan produksi usaha daerah daridaerah tahun nomor ttg retribusi penjualan produksi usaha daerah hm3 dalembaran daerah tahun nomor ttg retribusi penjualan produksi usaha daerah him dari. pengelolaan keuangan daerah jjualan produksi usaha daerah him dari satuan kerja pemerintah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. retribusi jasa usaha. adalah retribusi atas pelayanan jasa yang disediakan.jualan produksi usaha daerah..lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi penjualan produksi usaha daerah him dari.bab iii golongan retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi. penjualan produksi usaha daerahlembaran daerah tahun nomor ttg retribusi penjualan produksi usaha daerahberorientasi harga pasar, apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efesien. bablembaran daerah tahun nomor ttg retribusi penjualan produksi usaha daerah him daryang terutang dipungut dalam. wilayah daerah tempat penjualan dilakupenjualan produksi usaha daerah.tunai atau langsung lunas. retribusi dibayar pada loket tempat penjualan dilakupenjualan produksi usaha daerah him daripenjualan produksi usaha daerah hi.penjualan produksi usaha daerah.bretribusi penjualan produksi usaha daerah.embaran daerah tahun nomor ttg retribusi penjualan produksi usaha daerahlembaran daerah kabupaten hulu lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi penjualan produksi usaha daerah him dari.him dari pala sesuai aslinya pasti kepala bagian hukum, ipa ian berani, s.h.,m.h. sgp pembina tingkat nip. lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi penjualan produksi usahanjualan produksi usaha daerah produksi tarif mam rp) berikan biawak 3cm| ekor 5cm| ekor sepat siam 3cm| ekor ahsambmo saran nila 3cm ekor 5cm ekor 8cm| ekor betok 3cm| ekor akan3am) io. toman 3cm| ekor 5cm| ekor 12cm ekor ekor patin siam inchi ekor inchi ekor inchi ekor lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi penjualan produksi usaha daerah him dari jenis produksi retribusi keterangan daerah rp) patin sambal inchi ekor inchi ekor inchi ekor belut 8cm| ekor 12cm | ekor baung inchi ekor inchi ekor inchi ekor lele 5cm| ekor 8cm| ekor 12cm ekor gurami 3cm:| ekor 5cm | ekor 8cm| ekor grasscrap 3cm| ekor 5cm| ekor 8cm| ekor mas 3cm| ekor 5cm| ekor 8cm| ekor lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi penjualan produksi usaha daerah him dari tarif daerah rp) babel 3cm| ekor 5cm| ekor 8cm| ekor nila nila hitam varietas unggul latm 400001k9 varietas unggul om. benih padi dan palawija padi benih pokok kg| padi sawah varietas bp) unggul benih sebar bs) jagung benih pokok kg| jagung komposit bp) varietas unggul benih sebar bs) kedelai benih pokok varietas unggul bp) benih sebar kg| bs) kg lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi penjualan produksi usaha daerah him dari tarif jenis produksi retribusi keterangan daerah rp) kacang tanah benih pokok varietas unggul bp) (polong) (berkulit polong benih sebar kg| bs) (polong) bupati hulu sungai utara, cap tid h.m. muncul hadi lembaran daerah tahun nomor ttg retribusi penjualan produksi usahatempat parkir yang dilakukan oleh pihak swasta dalam wilayah kabupaten hulu sungai utarapajak parki. dan hasil evaluasi koordinasi menteri keuangan dengan surat nomor: mk. tanggal desember. terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak parkir. dapat.48 ttg pajak parkirkembaran daerah tahun nomor48 ttg pajak parkir hm3 darikembaran daerah tahun nomor ttg pajak parkir him darlembaran daerah tahun nomor ttg pajak parkirpajak parkir him dar.tahun nomor ttg pajak parkiryang dilakukan oleh pihak swasta. parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bersifat sementara tempat park.lembaran daerah tahun nomor ttg pajak parkir hm3 dariparkir him dari bab nama, obj ek, subj ek, dan waj paj dengan nama pajak parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pihak swast. sebagai.lembaran daerah tahun nomor ttg pajak parkir him dari bab iiiyo( sepuluh persenarkir berlokasi. lembaran daerah tahun nomor ttg pajak parkir him daritempat parkir. bab penetapan, tatacara pembayaran dan penagihan paj terutang pemungutan pajak dilarang digolongkan. pemungutan pajak parkir dilakukan dengan cara wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri, danlembaran daerah tahun nomor ttg pajak parkir him dari. pajak yang terutang. bentuk, isi,.lembaran daerah tahun nomor ttg pajak parkir him dari..lembaran daerah tahun nomor ttg pajak parkir himtahun nomor ttg pajak parkir.tahun nomor ttg pajak parkirembaran daerah tahun nomor ttg pajak parkir him darilembaran daerah tahun nomor ttg pajak parkir him daripajak parkir.lembaran daerah tahun nomor ttg pajak parkir him dar.lembaran daerah tahun nomor ttg pajak parkir dari melampaui jangka waktu (lima) tahun sejak berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. bablembaran daerah tahun nomor ttg pajak parkir hisampan sesuai aslinya can 3s sera bagian hukum, set aa 3g berani, s.h.,m.h. nslngal pembina tingkat nip. lembaran daerah tahun nomor ttg pajak parkir dari |
banjardan peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pemerintahan desa, maka perlu untuk menetapkan peraturan daerahbahwa untuk maksud huruf konsideran tersebut diatas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dan penyusunan peraturan perundang undang: pemerintahan provinsi adalah pemerintah daerah provinsi kalimantan selatan: pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten banjar beserta perangkatnbupati adalah bupati banjar:pambakalmbakal adalah pambakal sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa: pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru yang memenuhi persyaratan untuk menjadi desa: pemekaran desa adalah tindakan mengadakan desa baru dalam wilayah desa yang sudah ada karena pertumbuhan ekonomi, perkembangan penduduk dan pelayanan kepada masyarakat: penghapusan desa adalah tindakan meniadakan yang telah ada karena tidak memenuhi persyaratan lagi: oo. penggabungan desa adalah penggabungan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru:terbentuknya desa baru sekurang kurangnya jiwa atau kk: faktor luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat: faktor wilayah kerja yaitu wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut (point b): faktor sosial budaya yaitu suasan: faktor potensi desa yaitu meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia: faktor batas desa yaitu terdapatnya batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah: faktor sarana dan prasarana yaituan desa: dalam hal ini pembentukan desa berdasarkan faktor faktor tersebut point sampai dengan point perlu mempedomani pola tata desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan desa yang selaras dan sesuai pengantar yang lestari usul desa yang sesuai dengan kondisi wilayah dan sosial budaya masyarakat setempat serta persyaratan yang ditentukanpembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam ini, ditetapkan dengan peraturan daerah. disuatu desa dapat dibentuk desa baru dikarenakan adanya bedil desa: pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam ini, disesuaikan dengan syarat syarat pembentukan desa sebagaimana diatur dalam peraturan daerah inipambakal: bpd mengadakan rapat bersama pambakalpambakaldisampaikan oleh pimpinan dprd paling lambat (tujuh) hari. bagian keempat nama, batas dan pembagian wilayah pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini harus menyebutkan penetapan nama dan bats desa. wilayah desa terdiri dari beberapa bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang pembentukannya ditetapkan dengan peraturan desa: jumlah bagian wilayah desa dalam suatu desa disesuaikan dengan kondisi wilayah, jumlah penduduk dan sosial budaya masyarakat setempat: pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan bagian wilayah desa akan diatur dengan peraturan bupati. bab iii pemekaran, penghapusan dan penggabungan desa yang oleh karena perkembangan ekonomi penduduk dan pembangunan serta pertimbangan teknis pemerintahan desa dan pelayan terhadap masyarakat desa dapat dimekarkan: pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam ini, harus memenuhi syarat syarat bagi terbentuknya suatu desa sebagaimana diatur pada peraturan daerah ini: pembentukan desa akibat adanya pemekaran desa ditetapkan dengan peraturan daerah: desa yang oleh karena keadaan tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapuskan dan atau digabungkan dengan desa yang berdekatan: penghapusan dan atau penggabungan desa sebagaimana dimaksud ini, ditetapkan dengan peraturan daerah. mekanisme pembentukan, pemekaran, penghapusan dan atau penggabungan desa serta hal hal yang bersifat teknis akan diatur kemudian dengan peraturan bupati. bab perubahan status desa menjadi kelurahan desa dapatharus memenuhi syarat luas wilayah tidak berubah. jumlah penduduk paling sedikit jiwa atau kk. prasarana dan sara.. meningkatnya volume pelayananmaka sekretaris daerah haruserah kabupatenpada saat berlakunya peraturan daerah ini nama, batas desa yang ada kabupaten banjar adalah tetap: desa yang ada wilayah kabupaten banjar sebagaimana dimaksud ini dapat ditata dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini. bab vii ketentuan penutup mekanisme pembentukan, penghapusan dan pengmulai, makadesperaturan daerah ini dinyatakan sah.i.penjelasan umum. desa atau yang disebut dengan nama lainyang dibentuk karena pemekaran desa atau karena alasan lain yang warganya pluralitas, majemuk ataupun heterogen, maka otonomioleh karena itu dalam halilakukan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi wilayah dan sosial budaya masyarakat setempat. untuk memberikan dasar hukum dan sebagai pedoman dalamperlu ditetapkan dengan peraturan daerah. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pembentukan desa baru dikarenakan adanya pemindahan masyarakat suatu desa yang disebabkan oleh bencana alam (tanah longsor, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, kerusuhan massal dan lain lain) pada suatu bagian wilayah desa, termasuk unit pemukiman transmigrasi upt) yang diserahkan kepada pemerintah daerah. cukup jelas cukup jelas cukup jelas pembentukan bagian wilayah desaesien dan efektif. cukup jelas cukup jelas pemekaran desa atas prakarsa masyarakat dan dimusyawarahkan dengan bpd kemudian diusulkan oleh pambakal dengan persetujuan bpd kepada bupati. cukup jelas sebelum menjadi desa definitif akibat pemekarlah mendapat persetujuan bpd. penghapusan dan atau penggabungan desa atas prakarsa masyarakat dan dimusyawarahkan dengan bpd, kemudian diusulkan oleh pambakal dengan bpd kepada bupati. sebelum menjadi desa definitif akibat penghapusan desa dan atau pengabungmpat setelah mendapat persetujuanart kabupaten majalengka on, rendinas daerah kabupaten majalengka. mengingat .idannnnnansanan memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi dinadinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerahdinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga bagian kesatu kedudukan dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten. dinas . dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah didikan, kebudayadibidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga: penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga: cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaandidikan, kebudayaan, pemuda dan olah ragkepegawaian. bidang program, membawakan seksi perencanaan program. seksi evaluasi program. bidang pendidikan dasar, membawakan seksi kurikulum dan kesiswaan. seksi sarana dan prasarana. bidang pendidikan menengah, membawakan seksi kurikulum dan kesiswaan. seksi sarana dan prasarana. bidang pendidikan non formal, membawakan seksi pendidikan masyarakat dan kursus. seksi pendidikan anak usia dini. bidang kebudayaan, membawakan seksi bina kesenian. seksi bina museum, purbakala dan sejarah nilai tradisional. bidang pemuda dan olah raga, membawakan seksi pembinaan pemuda. seksi olah raga. utd.peraturan daerah ini. bab iii. bab iii dinas kesehatan bagian kesatu kedudukan dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupatesehatanerahlayanan kesehatan, membawakan seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. seksi pelayanan kefarmasian. bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit, membawakan: seksi pengamatan dan pencegahan penyakit. seksi pemberantasan penyakit menular. bidang kesehatan keluarga, membawakan seksi kesehatan ibu, anak, dan usia lanjut. seksi gizi. bidang penyehatan lingkungan dan promosi kesehatan, membawakan: seksi penyehatan lingkungan. seksi promosi kesehatan. utddaerah ini. bab nnsasasaaaan aan bab dinas permukiman dan prasarana wilayah bagian kesatu kedudukan dinas permukiman dan prasarana wilayah merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten. dinas permukiman dan prasarana wilay dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dinas permukiman dan prasarana wilayah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis urus: penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umummbinaan . cc. pembinaan dan pelaksanaan tugasmukiman dan prasarana wilaybina marga, membawakan seksi perencanaan teknis jalan dan jembatan. seksi pengendalian teknis jalan dan jembatan. bidang tata ruang dan bangunan, membawakan seksi perencanaan teknis tata ruang dan bangunan. seksi pengendalian teknis tata ruang dan bangunan. bidang permukiman dan prasarana lingkungan, membawakan seksi perencanaan teknis permukiman dan prasarana lingkungan. seksi pengendalian teknis permukiman dan prasarana lingkungan. bidang . bidang kebersihan dan pertamanan, membawakan seksi perencanaan kebersihan dan pertamanan. seksi pengendalian kebersihan dan pertamanan. utd.dimaksud pada tercantum dalam lampiran iii peraturan daerah ini. bab dinas pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi bagian kesatu kedudukan dinas pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten. dinas pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energgelolaan sumber daya air, pertambangan dan energipengairan, urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral. dalam ia. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dinas pengelolaan sumber daya air, pertambangan, dan energi, menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum meliputi pengairan serta bidang energi dan sumber daya mineral: penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum meliputi pengairan serta bidang energi dan sumber daya mineral: pembinaan dan pelaksanaan tugas daerah bidang pekerjaan umum meliputi pengairan serta bidang energi dan sumber daya minerasumber daya air, pertambangan dan energmbangunan dan prasarana, membawakan seksi perencanaan teknik jaringan irigasi. seksi pelaksanaan dan pengendalian. bidang . bidang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air, membawakan seksi pemanfaatan sumber daya air, sarana, dan prasarana. seksi pengawasan dan pelestarian sumber air dan hidrologi. bidang operasi dan pemeliharaan irigasi, membawakan seksi operasi irigasi. seksi pemeliharaan jaringan irigasi. bidang pertambangan dan energi, membawakan seksi pertambangan. seksi energidimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. babhubungan, komunikasi dan informatika. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika,erahhubungan, komunikasi, dan informatikakutan, membawakan seksi angkutan orang. seksi angkutan barang. bidang lalu lintas, membawakan seksi pengendalian dan operasi lalu lintas. seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas. seksi pengelolaan penerangan jalan umum. bidang komunikasi dan informatika, membawakan seksi pos dan telekomunikasi. seksi media dan informatikaperaturan daerah ini. bab viikabupatependudukan dan catatan sipilerah dan pelayanan umumkependudukan, membawakan: seksi perencanaan perkembangan kependudukan. seksi penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil. bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, membawakan seksi administrasi pendaftaran penduduk. seksi administrasi pencatatan sipil. bidang data dan informasi kependudukan, membawakan seksi data kependudukan. seksi pengelolaan informasi kependudukanperaturan daerah ini. bab viiipemerintah kabupatensosial, bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang sosial, bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian: penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang sosial, bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian: cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial, bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasisosial, tenaga kerja dan transmigrassosial, membawakan seksi kesejahteraan sosial. seksi rehabilitasi sosial. seksi bantuan dan perlindungan sosial. bidang pelatihan, produktivitas dan penempatan tenaga kerja, membawakan seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. seksi penempatan tenaga kerja dalam negeri. seksi penempatan tenaga kerja luar negeri. bidang hubungan industrial, syarat kerja, dan pengawasan ketenagakerjaan, membawakan seksi hubungan industrial dan syarat kerja. seksi pengawasan ketenagakerjaan. bidang transmigrasi, membawakan seksi penyuluhan, pendaftaran dan seleksi. seksi pemindahan, pembinaan, dan pemberdayaan transmigran peraturan daerah ini. bab dinas koperasi, usaha kecil dan menengah bagian kesatu kedudukan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten. dinas . dinas koperasi, usaha kecil dan menengoperasi, usaha kecil dan menengoperasi, usaha kecil, dan menengah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud paderah dan pelayanan umum bidang koperasi, usaha kecil dan menengah: pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha kecil dan menengkoperasi, membawakan seksi kelembagaan koperasi dan pemberdayaan sumber daya manusia. seksi pengembangan koperasi. bidang usaha kecil dan menengah, membawakan: seksi pengembangan usaha kecil dan menengah. seksi pemberdayaan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah. bidang fasilitasi bantuan modal dan pengendalian koperasi dan ukm, membawakan seksi fasilitasi bantuan modal koperasi, usaha kecil dan menengah. seksi pengawasan dan pengendalian. kelompok jabatan fungsionalviii peraturan daerah ini. bab dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah bagian kesatu kedudukan dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupatenadministrasi keuangan dan aset daerah. dalam melaksanakan tugas pokokbidang administrasi keuangan dan aset daerah: penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang administrasi keuangan dan aset daerah: pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang administrasikeuangan dan aset daergaran, membawakan: seksi anggaran pendapatan. seksi anggaran belanja. bidang pendapatan, membawakan seksi pendapatan asli daerah. seksi dana perimbangan dan lainnya. bidang perbendaharaan, membawakan seksi verifikasi. seksi belanja. bidang aset dan akuntansi, membawakan seksi analisa kebutuhan, pengadaan, perolehan dan distribusi aset. seksi inventarisasi dan penghapusan aset. seksi pembukuan dan pelaporan. utdbab dinas pertanian bagian kesatu kedudukan dinas pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten.inas pertanian. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dinas pertanian menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan tekninyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umumcc. pembinaan dan pelaksanaan tugataniantanaman pangan, membawakan seksi sumber daya, sarana dan prasarana. seksi produksi tanaman pangan. seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan. bidang hortikultura, membawakan seksi sumber daya, sarana dan prasarana. seksi produksi hortikultura. seksi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura. bidang peternakan, membawakan seksi sumber daya, sarana, prasarana, dan pemasaran hasil. seksi produksi peternakan. seksi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner. bidang perikanan, membawakan seksi sumber daya, sarana dan prasarana. seksi produksi perikanan. seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. utd. kelompok jabatan fungsional bagan struktur organisasi dinas pertanian sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. bab xii dinas kehutanan dan perkebunan bagian kesatu kedudukan dinas kehutanan dan perkebunan merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten. dinas . dinas kehutanan dan perkebuhutanan serta sebagian urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi perkebunan. dalam melaksanakan tugas pokokserta bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi perkebunan: penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang kehutanan serta bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi perkebunan: cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kehutanan serta bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi perkebunan:dinas kehutanan dan perkebunankehutanan, membawakan seksi konservasi alam. seksi perlindungan alam. bidang perkebunan, membawakan seksi bina sarana dan prasarana perkebunan. seksi bina produksi perkebunan. bidang usaha dan informasi, membawakan seksi bina usaha kehutanan dan perkebunan. seksi informasi kehutanan dan perkebunan. utdimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. bab xiii dinas perindustrian, perdagangan dan pariwisata bagian kesatu kedudukan dinas perindustrian, perdagangan dan pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten. dinas perindustrian, perdagangindustrian, perdagangan dan pariwisatindustrian, bidang perdagangan, dan bidang pariwisata. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dinas perindustrian, perdagangan, dan pariwisata, menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang pariwisata: penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang pariwisata, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang pariwisatindustrian, perdagangan dan pariwisatperindustrian, membawakan seksi industri kimia, agro, dan hasil hutan. seksi industri logam, mesin, elektronik, dan aneka. bidang perdagangan, membawakan seksi sarana, usaha perdagangan, dan perlindungan konsumen. seksi pengadaan, penyaluran dan promosi. bidang pengelolaan pasar, membawakan seksi perencanaan dan pengelolaan pasar. seksi pengendalian dan retribusi pasar. bidang pariwisata, membawakan seksi pengembangan pariwisata. seksi promosi pariwisata. kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinas perindustrian, perdagangan, dan pariwisatadinas bagian kesatu kedudukan unit pelaksana teknis dina. bagian kedua . bagian kedua tugas pokok dan fungsidinas, menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dinas: dinas, terdiri atas kepala utd. kepala sub bagian tata usaha. cc. kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran xiii peraturan daerah ini. bab nnsssansaasana bab rincian tugas satuan organisasi perincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi dinasdinas diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab xvi tata kerja hal hal yang menjadi tugas pokok dinasdinas sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh bidang, seksi, dan utd menurut bidang tugasnya masing masing.dinaskeputusan bupati. .nsssaantelan naar tatbahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf konsideran diatas, perlu membentuk: peraturan daerah kabupaten banjar nomor tahun tentang urusan pemerintapelanjutugas membantu bupati dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah kabupaten memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatantelaga buntung . (l)luas wilayah km. jumlah kelurahan desa tiga puluhtelaga baru desa lok tanah desa rampah desa rantau bujur desa karya makmur desa sindang raya desa sumber sari batas wilayah kecamatan simpang empat sebelum pemekaran meliputi sebelah utara berbatasan dengan kecamatan binuang, candi laras utara kabupaten tapin. sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan mataraman kabupaten banjar. sebelah timur berbatasan dengan kecamatan mataraman kabupaten banjar. sebelah barat berbatasan dengan kecamatan terjangkit dan kecamatan carbon kabupaten barito kuala jl) wilayah kecamatan simpang empat setelah pemekaran meliputi nama ibukota simpang empat jumlah penduduk jiwa luas wilayah km'. jumlah kelurahan desa dua puluh enamkarya makmur desa sindang raya desa sumber sari sebelah selatan berbatasan dengan kec. mataraman kabupaten banjar sebelah timur berbatasan dengan kec. pengaruh dan kec. sambung makmur kabupaten banjar sebelah barat berbatasan dengan kecamatan terjangkit dan kecamatan carbon kabupaten barito kuala.telaga buntung wilayah kecamatan telaga buntung yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini meliputi: (d) jumlah penduduk jiwa luas wilayah km? jumlah kelurahan desa (empat) desa terdiri dari desa rantau bujur desa lok tanah desa telaga baru desa rampah batas wilayah kecamatan telaga buntung meliputi sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten tapin sebelah barat berbatasan dengan kabupaten tapin sebelah utara berbatasan dengan kecamatan sungai pinang sebelah timur berbatasan dengan kecamatan perampasan ibukota kecamatan berkedudukan desa lok tanah dengan nama ibukota kecamatan adalah telaga buntung (l) peta dan batas wilayah kecamatan telaga buntung dan masih bersifat sementara. peta dan batas wilayah definitif kecamatan telaga buntung akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati banjar berdasarkan hasil penetapan dan penegasan batas antar kecamatan oleh tim ppid kabupaten banjar. (l)telaga buntung wajib menyesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,pebruari bupati banjar ttd h.g. khairul saleh diundangkan martapura pada tanggal maret.peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah brigjen. hasan barry kandangan sebagai upaya memenuhi tuntutan dan perkembangan dewasa ini baik menyangkut jenis maupun mutu pelayanan kesehatansudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan peraturan perundang undangan yang berlaku bahwa dalam rangka menjamin kontinuitas pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan bermutu serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang wajar, maka tarif biaya yang menjadi retribusi pelayanan kesehatan yang ada dan beberapa jenis pelayanan perlu ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku dan perkembangan dewasa ini dalam rangka peningkatan mutu pelayanan rumah sakit umum daerah brigjen h.hasan barry kandrigjen. h.hasan barry kandbupati adalah bupati hulu sungai selapenerimaan adalah bendaharawan penerimaan pada rumah sakit umum daerah brigjen hasan barry kandangan. rumah sakit umum daerah adalah rumah sakit umum daerah brigjen. hasan barry kandangan kabupaten hulu sungaidan pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi upaya promosi (peningkatan kesehatan), dan preventif pencegahantindakan keperawatan khusus adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerja intervensi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatjasa sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit umum atas pemakaian sarana, bahan,fasilitas yang tersedia dirumah sakit tidak termasuk obat obatan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasiheraphy, terapi okupasional, terapi wicara, robotik atau prostetik, bimbingan soc. konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, baik oleh dan laboratorium. bakar adalah bahan alat kesehatan habis pakaibiaya satuan satuan biaya adalah perhitungan total biaya operasional pelayan yang berirumah sakit umumerumah sakit umum daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah. obyek retribusi adalah jasa pelayanan dan jasa sarana penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia rumah sakit umum daerah. subyan jasa saranarumah sakit umum daerah. bab prinsip dan sasaran dalam penetapan strukturinvestasi jasa sarana dan jasa pelayanan dan tidak termasuk obat obatan. tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan kelas perawatan. struktur dan besarnya retribusi rumah sakit umumenis jenis pemeriksaan dalam pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah dan pembayaran retribusi retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat pemberian jasa. instansi pemungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam adalah rumah sakit umum daerah.jl) pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai lunas kepada bendaharawan penerima. penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada disetorkan kas daerah melalui bendaharawan penerimabendaharawan penerimaanketentuan ketatausahaan keuangan daerah. bab vii pelayanan kesehatan yang dikenakan retribusi bagian kesatu jenis pelayanan kesehatan (l) pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah yang dikenakan retribusi terdiri atas rawat jalan rawat darurat rawat inap tindakan medik pelayanan kebidanan penyakit kandungan pelayanan penunjang medik pelayanan medik gigi pelayanan psikologi pemasaran perawatan jenazah j . pelayanan ambulance, ambulance khusus gawat darurat dan mobil jenazah pemakaian mobil ambulance mobil jenazah il. pemakaian obat obatan, bakar dan oksigen medico legal dan pemeriksaan kesehatan. komponen tarif retribusi untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari untuk jasa rumah sakit sarana termasuk bahan dan alat kedokteran habis pakai, untuk jasa pelayanan. jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk tunjangan kinerja yang ditetapkan oleh bupati. setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud pada dikenakan biayarif rawat jalan tarif rawat jalan dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk satu rangkaian kunjungan poliklinik dalam satu hari yang meliputi pemeriksaan, obat, bahan dan alat kesehatan tertentu sesuai dengan fasilitas yang ada dan jasa pelayanan. biaya tindakan medis tertentu dan pemeriksaan penunjang diagnostik dibayar terpisah sesuai dengan tarif yang ditentukan, karcis harian poliklinik umum merupakan bukti pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan yang diberikan poliklinik umum rumah sakit sesuai dengan kemampuan yang ada. karcis harian poliklinik spesialis merupakan bukti pembayaran atas jasa dan jasa pelayanan yang diberikan poliklinik spesialis rumah sakit sesuai dengan kemampuan yang ada. tarif konsultasi gizi diperhitungkan sama dengan tarif retribusi rawat jalan poliklinik umum tarif pemeriksaan penunjang diagnostik bagi pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pada pasien rawat inap kelas iarif pelayanan instalasi gawat darurat (l) pelayanan pada instalasi gawat darurat yang dikenakan tarif terdiri dari rawat jalan unit gawat darurat perawatan gawat darurat: tindakan medis gawat darurat yang dibedakan atas: tindakan medis sederhana, kecil, sedang tindakan medis gawat darurat khusus dalam penanganan luka tarifnya didasarkan atas panjang, dalam dan komiknya luka pelayanan yang menggunakan peralatan medis khusus. tarif perawatan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: sewa kamar observasi pemeriksaan dan atau konsul dokter tindakan keperawatan. bagi pasien yang tidak ada indikasi kecamatan dan atau kedaruratan, diluar jam kerja poliklinik bisa dilayani rawat jalan instalasi gawat darurat. tarif pelayanan penunjang medis pada instalasi rawat darurat ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pada pasien rawat inap kelas tarif rawat inap (l) pelayanan rawat inap dikenakan tarif yang terdiri dari sewa kamar perawatan pemeriksaan dokter visite) asuhan keperawatan,rumah sakit umum, direktur menetapkan waktu jam kunjung pasien. biaya satuan rawat inap untuk kamar perawatan kelas dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk penetapan tarif kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut kelas iii 12x tarif kelas kelas tarif kelas kelas tarif kelas kelas utama vip tarif kelas ii. e.icu nica picu disamakan dengan kelas bayi baru lahir dipungut biaya dari tarif perawatan ibunya dan untuk bayi yang dirawat karena sakit dikenakan tarif sesuai dengan kelas ruang perawatan. konsultasi dengan bidang spesialis lain dikenakan tarif sama dengan visite dokter spesialis. visite dokter berikutnya atas permintaan luar jam dinas dikenakan tambahan dari tarif jasa medis yang berlaku. bagi pasien yang masuk perawatan dan keluar pada hari yang sama, maka tarif ruang perawatannya dihitung (satu) harjenis dan tarif tindakan medis (l) menurut sifatnya jenis tindakan medis dibedakan atas tindakan medis operasi terencana tindakan medis operasi tidak terencana menurut volume pekerjaannya jenis tindakan medis dan tarifnya dibedakan atas tindakan medis operasi kecil sterilisasi minilaparatomi parts spontan dengan induksi vakum atraksi force extras parts sungsang manual plasenta kuretase laparaskopi sterilisasi tindakan medis operasi sedang hernia unilateral excisa ganglion paella sistem perdana batu buli buli hydrogen variococek apendiks kronis tumor jinak kulit tumor jinak mama debridement hemoroid external, hemoroid internal reposisi fraktur dislokasi tulang tertutup dengan fiksasi gips reposisi tendon varval reposisi tendon archives lymphadenopati coll pemasangan wsd anaplasti letak rendah subkutan master tomi excisa tato luar tindakan medis operasi besar sectio kesatria laparatomi histeraktomi operasi tumor kandungan embriologi operasi terbuka hipertrofi prostat operasi batu ginjal operasi batu ureter operasi erotis operasi stroma sub total operasi mama modified simple pemasangan plate screw tulang panjang operasi tumor tulang operasi hernia bilateral labor pasti palato pasti uretra sts tindakan medis operasi khusus. vagina pasti operasi stroma latin dengan rnd total eys etomi chollelitectomi dengan laparascopy craniotomi stepping prices artha plat dengan orig tarif tindakan medis tak terencana, ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah kof pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan (l) pertolongan persalinan dibedakan atas persalinan normal, persalinan dengan penyulut, yang memerlukan tindakan pervaginam dan tindakan medis kebidanan. jenis tindakan bagian orgsyn ruang bersalin sederhana kecil sedang repair episiotomi dengan ganti verbal insist hymn penyulut aff hatching luka operasi insist abses bartholine repair robekan serviks pasang pasang dan lepas adr manual placenta vulva hygiene pasang dan lepas implan kuretase base care kuldosintesis kolporaphi pasang infus ekstrasi polis serviks embriologi biopsi serviks papsmear manual aid sungsang repair episiotomi tanpa penyulut vakum ekstraksi pemutaran moma debut ekstraksi force marsupialisasi versi ekstraksi ekstrasi papiloma repair foniks repair robekan vagina kuretase biopsi resusitasi sedang berat mow mini laparatomi usg vagina asisten bidan persiapan douglas fungsi operasi pertolongan persalinan normal tarifnya dibedakan berdasarkan kelas ruang perawatan dan tenaga yang menolong. pertolongan persalinan dengan penyulut tarifnya dibedakan berdasarkan kelas ruang perawatan dan tenaga yang menolong. tindakan medis kebidanan dibedakan atas tindakan medis kecil dan tindakan medis sedang, yang tarifnya dibedakan berdasarkan kelas ruang perawatan dan tenaga yang menolongf tindakan medis kesehatan mata besarnya tarif dan jenis tindakan medis kesehatan mtarif tindakan medis penyakit tht besarnya tarif dan jenis tindakan medis penyakit thf pelayanan penunjang medis (l) pelayanan penunjang medis meliputi penunjang diagnostik dan rehabilitasi medis. pelayanan penunjang diagnostik terdiri dari laboratorium klinik, tarif yang dikenakan yaitu pemeriksaan yang dibedakan berdasarkan kelas ruang perawatan dan jenis pemeriksaan laboratorium klinik sederhana. laboratorium klinik sedang. laboratorium klinik canggih. pemeriksaan khusus screening transfusi darah pemeriksaan laboratorium klinis rumah sakit sederhana sedang canggih hematologi sedang canggih hemoglobin ahli hematologi elektrolit na, k,ci). jumlah leukosit hemoglobin( fotometri hematologi analyzer hitung jenis leukosit malaria urine analyzer jumlah eritrosit gambaran darah tepi hiv card jumlah trombosit koagulasi hcv card hematokrit urine f.h ag card led albumin(metode stik analisa sperma masa perdarahan reduksi(metode stik tes narkoba (per jenis) masa pembekuan bilirubin metode stik) bmp. retraksi bekuan urubilinogen metode stik trigliserida mcv keton metode stik kolesterol hdl mch berat jenis (metode stik) kolesterol ldl m.mhc keasaman (metode stik) ck mb golongan darah sedimen transudat exsudat protein each ck nac .urine j.tes benzidine. makroskopis k.nitrit albumin( metode benci jones protein asam sulfosalisilat tes kehamilan reduksi metode benedict tinja bilirubin metode tes benzidine harrison motif stercobilinogen urobilin metode schesinger kimia klinik keton metode glukosa other motif kolesterol total berat jenis( manual alkali fosfatase keasaman kertas slot lakmus e.sept lemak total tinja bilirubin total makroskopis bilirubin indie mikroskopis bilirubin derek protein total mikrobiologi albumin preparat salin globulin preparat koh colin esters preparat gempa gamma preparat gram ldh alpha amilase reum bun kreatinin asam urat besi ibc w.gtt x.ldh calcium serologi a.kidal b.drl c.tha d.rf e.ast .mikrobiologi preparat bta radio diagnostik yang tarifnya dibedakan berdasarkan kelas ruang perawatan dan jenis pemeriksaan radio diagnostik sederhana. radio diagnostik sedang. radio diagnostik canggih. diagnostik elektro medik, yang tarifnya ditentukan berdasarkan tarif jenis pemeriksaan sebagaimana terlampir. tarif pelayanan rehabilitasi medis dibedakan menurut kelas perawatan dan jenis pelayanan rehabilitasi medis sederhana microwave diatacrmy. tens trannacutancuos electrical stimulation) infra merah rehabilitasi medis sedang ultra sonik aparatus terapi manipulation terapi dan terapi latihan. rehabilitasi medis besar protes atas siku work hand protes tengah siku work hand protes tengah siku cosmetic hand protes insting table protease atas lutut protease tengah lutut protease bawah lutut konvensional mistake base protease drop hand protease jari jari satu ruas rocker lag satu buah sepatu lutut cook split korset lengan bawah brake kne joint back split tucralcing race korset paha korset betis thomas walker iron walker break bandtarif pelayanan medis gigi (l) pelayanan medis gigi dan mulut meliputi pemeriksaan dan tindakan medis gigi dan mulut. tarif rawat jalan poli gigi ditetapkan sama dengan tarif rawat jalan poli umum. tarif tindakan medis gigi dan mulut dibedakan atas tindakan medis sederhana tindakan medis kecil tindakan medis sedang tindakan medis besaf obat obatan dan alat kesehatan biaya obat untuk rawat inap kelas iii, ii, ,icu, nica,dan utama ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat serta harga obat yang berlaku. direktur menetapkan daftar obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang disediakan rumah sakit. pengadaan penggunaan obat berpedoman pada daftar obat esensial nasional. pengadaan obat diluar daftar obat esensial nasional atas persetujuan direktur rs. harga jual untuk tiap jenis satuan obat dan bakar ditetapkan atas biaya pembelian dan tidak melebihi harga eceran tertinggi, yang mana kelebihan tersebut merupakan jasa pelayanan. obat dan bakar tertentu yang tidak dapat disediakan rumah sakit diusahakan sendiri oleh pasien keluarga atau penjamin pada apotik luar rumah sakit dengan resep dari dokter yang merawat. pemakaian oksigen ditetapkan berdasarkan volume pemakaian per menit yang perhitungan tarifnya dibulatkan untuk tiap tiap satu jamf pelayanan psikologi (l) pelayanan psikologis yang dikenakan tarif terdiri dari pelayanan klinik psikologis untuk orang dewasa umum assessment anak identifikasi minat bakat, penempatan, dan prospek karier. pelayanan klinik psikologi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pemeriksaan klinis psikologis yang tarifnya dibedakan ats (tiga kategori, yaitu biasa, sedang, dan lengkap, penulisan laporan hasil pemeriksaan psikologis konseling dan anamnesis psikoterapi yang tarifnya dibedakan menurut jenisnya. jenis psikoterapi sebagai mana dimaksud pada huruf adalah relating therapy relaksasi hypnotherapi therapy terapi traumatik education behavior modifikasi perilaku. pelayanan assessment anak sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: pemeriksaan klinis psikologis yang tarifnya dibedakan atas kelompok umur anak dan jenis pemeriksaan, penulisan laporan hasil pemeriksaan psikologis psikoterapi pembedaan tarif jenis pemeriksaan dan kelompok umur sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pemeriksaan biasa, pemeriksaan sedang, serta pemeriksaan lengkap untuk anak umur kurang dari (satu) tahun. pemeriksaan biasa, pemeriksaan sedang, serta pemeriksaan lengkap untuk anak umur kurang dari (sepuluh) tahun. psikoterapi sebagai mana dimaksud pada huruf terdiri dari mental defective therapy (terapi untuk anak dengan igo anjlok) nautical (terapi untuk anak autis) add therapy cc. vocational (terapi bicara). pelayanan identifikasi minat bakat sebagai mana dimaksud pada huruf terdiri dari psikosis minat bakat yang tarifnya dibedakan atas kelompok, yaitu anak (usia kurang dari tahun), remaja dewasa prospek karier dan penempatan kerja laporan hasil pemeriksaf pemasaran perawatan jenazah dan bedah (l) tarif pemasaran perawatan jenazah meliputi kegiatan memandikan jenazah menurut keagamaan dan penyediaan kain kafan. tarif penyimpanan jenazah dikenakan bagi jenazah yang masukkan kamar jenazah m. tarif bedah meliputi biaya bahan dan alat yang digunakan serta jasa pelayanf mobil ambulans mobil jenazah (l) komponen tarif pemakaian mobil ambulance, ambulance khusus gawat darurat dan mobil jenazah meliputi biaya operasional, jasa pelayanan, dan jasa sarana. besarnya tarif ambulance diperhitungkan atas dasar pemakaian setiap jarak pertama dan selebihnya dihitung biaya per kilometef medico legal dan pemeriksaan pengujian kesehatan tarif medico legal dibedakan atas tarif visum repertum korban hidup, korban meninggal dan berbagai pemeriksaan yang terkait untuk proses penegakan hukum. tarif visum repertum sebagaimana dimaksud ini dibebankan kepada apbd hulu sungai selatan, kecuali bagi pasien yang ada penjaminan. tarif pengujian kesehatan dibedakan atas pemeriksaan kesehatan bagi yang memerlukan surat keterangan kesehatan general medical check up, surat keterangan buta warna atau keterangan lainnya. jenis pelayanan general check ditetapkan berupa paket pemeriksaan kesehatan sesuai kemampuan rumah sakitobat dan bahan alat kedokteran habis pakai (bakar) (l) semua pasien rawat jalan maupun rawat inap rsud brigadir jenderal hasan barry, pelayanan obat dan bakar luar yang dapat ditangani oleh instalasi farmasi dilayani oleh apotek pemerintah kabupaten hulu sungai selatan. bakar dan obat obatan yang disediakan oleh instalasi farmasi rsud brigadir jenderal hasan barry diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati para dokter dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan rumah sakit pada saat pemberian obat dan bakar memakai sistem kartu obat kartu obat tersebut pada ini akan dilayani oleh apotek pemerintah kabupaten hulu sungai selatan. pelayanan obat dan bakar untuk peserta pt. akses indonesia askeskin, akses sosial maupun akses sukarela)pelayanan jenazah (l) setiap pasien yang meninggal dunia rumah sakit umum dan atau jenazah yang dibawa masuk rumah sakit umum oleh penegak hukum harus dimasukkan kamar jenazah selambat lambatnya (dua) jam setelah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter rumah sakit umum. jenazah yang dimasukkan dalam kamar jenazah sebagaimana dimaksudkan pada dapat diambil setelah mendapat izin dari direktur atau petugaspenegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab pelayanan kesehatan bagi pasien peserta jaminan kesehatan jl) bagi pasien pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, tni polri dan perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya yang menjadi peserta dan ditanggung oleh pt. akses indonesia akses sosial dan askeskin), biaya pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ini kurang dari tarif retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini maka kekurangan pembayaran tersebut menjadi beban wajib retribusi. bagi pasien peserta sukarela yaitu pegawai karyawan bumn, bumi dan badan usaha lainnya beserta anggotanya yang dirawat rumah sakit umum dikenakan tarif sesuai dengan peraturan daerah ini. pemberian obat dan bakar bagi pasien peserta akses indonesia sebagaimana dimaksud pada dan yang dirawat rumah sakit umumkelas perawatan kelas perawatan rumah sakit umum terdiri atas: kelas iii kelas kelas kelas vip kelas vip utama icu intensive care unit) iccu intensive care card unit) rcc recovery care unit) jumlah tempat tidur ruang perawatan, yaitu: kelas iii diisi dengan (empat) tempat tidur kelas diisi dengan (dua) tempat tidur kelas kelas vip, kelas vip utama, diisi dengan (satu) tempat tidur. penyediaan kelas rumah sakit umum yaitu: kelas iii, ii, dan kelas vip utama disediakan untuk pasien yang mampu membayar penuh sesuai denga tarif retribusi, kamar khusus isolasi untuk pasien penyakit menular icu untuk observasi pasien gawat darurat. bab xii rawat jalan dan rawat inap bagi pasien yang masuk rumah sakit umumbagi pasien yang masuk rumah sakit umum untuk rawat inap, terlebih dahulu mendaftar pada loket pendaftaran denganumum maupun praktik swasta perorangan). surat surat keterangan lain ynag diperlukan oleh rumah sakit umum. penempatan pasien pada ruang perawatan rumah sakit umum ditetapkan berdasarkan pertimbangan dokter pemeriksa sesuai dengan jenis penyakit bab xii penggunaan mobil ambulans dan mobil jenazah mobil ambulans termasuk mobil unit khusus darurat disediakan untuk mengangkut orang sakit atau yang mendapat kecelakaan. wanita yang akan bersalin. tenaga media paramedis dalam tugas keperawatan. mobil jenazah khusus untuk keperluan mengangkut jenazah dari tempat yang bersangkutan rumah sakit umum atau sebaliknya. penunjukan petugas yang mengantar dan atau pemeliharaan mobil jenazah serta mobil unit lainnya yang ada rumah sakit umum, ditetapkan lebih lanjut oleh direktur rsud brigadir jenderal hasan barry. bab xiv tarif.rumah sakit umum dan tidak termasuk obat obatan dan bakar. tarif pemeriksaan penunjang diagnostik disamakan dengan tarif pada rawat inap kelas iii. biaya tindakan medik dan pemeriksaan penunjang diagnostik dibayar terpisah sesuai dengan tarif yang ditentukan. (l) komponen biaya rawat inap meliputi akomodasi jasa sarana jasa pelayanan biaya makan. konsul visite dokter yang kedua pada hari yang sama dibayar terpisah dengan biaya rawat inap. apabila ada pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan rehabilitasi medik dan radioterapi, dibayar terpisah dengan biaya rawat inap. tarif obat obatan dan bakar yang digunakan dalam tindakan operasi merupakan bagian yang terpisah dari setiap tindakanjenis dan tarif tindakan medik, penunjang medik, rehabilitasi medik, pelayanan medis gigi dan mulut serta medico legall) semua penerimaan retribusi loket rsud brigadir jenderal hasan barry kandangan disetor kas daerah. pengembalian jasa pelayanan rsud dihitung secara rata rata, sebesar (enam puluh persen) dari setoran untuk kelas iii dan kelas ii, sedangkan untuk kelas vip dan vip utama diatur tersendiri melalui peraturan bupati. persentasi jasa pelayanan kelas iii dan kelas serta pengembalian jasa pelayanan kelas vip, dan vip utama kalangan petugas rsu diatur dengan keputusan direktur rsud brigadir jenderal hasan barry kandangantentang hukum acara pidana yang berlakulain lain penerimaan pemungutan dari retribusi non fungsional seperti penggunaan sarana dan prasarana rumah sakit sebagai lahan praktik, penelitian, parkir, warung minum kantin koperasi dan penggunaan aula diatur sesuai dengan retribusi yang sudah ditetapkan kerja sama dengan pihak ketiga asuransi atau perusahaan yang menanggung biaya pelayanan kesehatan rumah sakit umum, diatur dengan perjanjian tertulis dengan direktur berdasarkanadir jenderal hasan barrykti diundangkan kandangan pada tanggal septasan barry kandangan ii. umum dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang perubahan terhadapperubahan terhadap peraturan pemerintah nomor tahun maka sangat dipandang perlu untuk melakukan peninjauan dan merevisi kembali tarif retribusi pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit umum daerah brigjen hasan barry kandangan. selain itu dengan semakin ditinggalkannya pelayanan kesehatan rumah sakit daerah sesuai standar kelas rumah sakit yang bertipe dan ditinggalkannya pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang kesehatan, adalah hal yang wajar jika biaya untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut ditingkatkan dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat serta aspek keadilanmaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan biaya ini termasuk biaya investasi jasa sarana, jasa pelayanan dan tidak termasuk biaya obat obatan serta bahan alat kesehatan habis pakai bakar)selatan nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan, khusus yang mengatur retribusi rumah sakit umum daerah brigjen hasan barry kandangan, yang perubahannya ditetapkan dengan peraturan daerahenis tindakan keperawatan adalah tindakan keperawatan kecil minimal, meliputi kebutuhan mengatur posisi tidur memberikan dengan tube kanal dan inhalasi menyiapkan specimen putus,analisa gas darah membantu pernafasan dalam dan batuk efektif melakukan penginapan lendir melakukan dokumentasi keperawatan menilai kapel fill melakukan pemeriksaan pada tingkat kesadaran melakukan pemeriksaan kesehatan pada kebutuhan melakukan pemeriksaan pre operatif pada kasus pembedahan melakukan melakukan perawatan post operatif pasca bedah. kebutuhan nutrisi memasang ngt naso astro tube memberi makan minuman melalui mulut memberikan makan melalui ngt mencabut ngt memberi makan minum bayi memberikan penyuluhan tentang edit menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan melakukan antropometri menghitung pemasukan makan dan minuman j)) mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan kalori harian membuat susu formula memonitor status nutrisi membuat susu formula melakukan perawatan pre operatif si melakukan perawatan luka membuang jaringan mati irigasi luka drainage luka membalut luka dengan terbang dan elastic terbang melakukan perawatan gips memasang badai melaksanakan fiksasi dan relaksasi mengangkat jahitan j))emonitor infus yang terpasang mengganti balutan infus melepas infus melaksanakan transfusi darah sesuai program medis memberikan nutrisi parenteral memberikan nutrisi hidrasi mengatur intake dan output cairan dan elektrolit menentukan status, memberikan penyuluhan, menkes tentang keseimbangan cairan dan elektrolit. memenuhi kebutuhan eliminasi buang air besar membantu bab tempat tidur memberikan enema gliserol sempit memberikan suppositoria menyiapkan specimen teases untuk pemeriksaan laboratorium mengeluarkan focal secara manual melakukan pemeriksaan rectal tube penyuluhan kesehatan tentang masalah eliminasi bowel. pemenuhan kebutuhan eliminasi urin membantu buang air kecil tempat tidur kamar mandi merawat kateter urine melepas kateter urine blender urine mengumpulkan specimen urine untuk pemeriksaan urine memasang kondom kateter irigasi kandung kemih test berat jenis urine menkes pada kebutuhan eliminasi urine j)) melakukan perawatan intra operasi perkemihan mis monitor urine) melakukan perawatan pasca bedah perkemihan mis memonitor dan mengukur urine kebutuhan kebersihan diri dan lingkungan memotong kuku menyiapkan tempat tidur menyisir rambut mencuci rambut menggosok gigi melaksanakan vulva hygiene melaksanakan penis hygiene menyiapkan tempat tidur melaksanakan penyuluhan tentang kebersihan diri j)) melakukan back rup mencukurhnik relaksasi membantu terlaksananya aktifitas yang bervariasi obat untuk klien sesuai program medik atas, sublingual, kulit. mengkaji efek samping obat obatan kolaborasi penanggulangan efek samping obat obatan. kebutuhan sirkulasi observasi tanda tanda vital observasi adanya tanda tanda perdarahan intra dan eksterna mengukur (venus pressure mengukur cvp (centar vena pressure monitor tanda tanda sites melakukan rekam jantung menyiapkan pasien untuk pemeriksaan diagnostik (mis foto rontgen jantung, paru menyiapkan dan melakukan stress exercise klien melakukan perawatan klien terpasang tube j)) memeriksa status neurologis gcs menyiapkan dan menggunakan tempat pembuangan alat alat dan bahan bekas sisa disposable infeksius melakukan teknik pengikatan bagi klien gelisah menggunakan bantal pasir kebutuhan manajemen nyeri kompres hangat dingin melakukan teknik stimulasi :montanus,kontralateral, dan trankutaneus. antisipatif guidance teknik imajinasi terbimbing pemberian obat obatan parenteral jenis narkotik teknik relaksasi bio feed back teknik ekstraksi melaksanakan perawatan pasien meninggal melatih perasaan saling percaya antara perawat klien melatih komunikasi serif. melaksanakan cara cara pendengar yang aktif kebutuhan ibu hamil melakukan pemeriksaan fisik ibu hamil mendengar denyut jantung janin melakukan pemeriksaan laboratorium hcg test test kehamilan hemoglobin menerima konsultasi kehamilan melaksanakan penyuluhan tentang kebutuhan ibu hamil seperti: perubahan fisiologis ibu hamil, nutrisi, perawatan payudara,senam hamil,imunisasi, kebersihan diri, persiapan persalinan, perawatan bayi. memonitor keadaan janin menyiapkan pemeriksaan usg system reproduksi melaksanakan manajemen nyeri melaksanakan ikatan tali kasih founding attachment ibu bayi mengisi pantograf melaksanakan rujuk persalinan menerima konsultasi persalinan memotong dan mengikat tali pusat. kebutuhan bayi baru lahir menilai agar score melakukan pemeriksaan fisik bayi, secara umum dan refleks memakaikan pakaian bayi mengatur suhu kamar dan tempat tidur bayi merawat tali pusat bayi mengajarkan ibu merawat tali pusat mengajarkan ibu menyusui mengajarkan ibu melakukan masse payudara melakukan stimulasi tumbuh kembang bayi melakukan resusitasi jantung paru pada bayi melaksanakan rujukan bayi baru lahirketempat tidur merubah posisi lateral, prone, sim, orthopnik, knee chest, dikotomi. membantu klien dari posisi berbaring posisi duduk ditempat tidur membantu klien dari posisi berbaring kursi roda membantu klien jalan dengan menggunakan alat bantu melatih rom exercise membantu dan melatih ambulans memberikan pendidikan kesehatan tentang aktifitas dan latihan mengajarkan body alignment yang tepat. memenuhi kebutuhan psikososial spritual melaksanakan pengkajian tentang kebutuhan konsep diri melaksanakan penggunaan group sebagai sistem pendukung aktifitas melaksanakan pengajaran komunikasi serif menggunakan group sebagai psikoterapi mengajarkan teknik penguatan koping mengajarkan teknik komunikasi terapeutik interpersonal melaksanakan teknik teknik untuk menjadi pendengar aktif memfasilitasi lingkungan serif melaksanakan cara menghargai sistem nilai dan keyakinan klien j)) melaksanakan cara cara untuk memfasilitasi klien yang sedang berduka melaksanakan terapi kelompok mengobservasi perilaku pikiran pikiran yang tidak realistis membantu klien mengenal dan menerima kenyataan yang mengalami gangguan konsep diri. memenuhi kebutuhan seksual melakukan cara cara teknik menciptakan lingkungan privacy mengajarkan pola seksual yang sehat mengajarkan perubahan psikologis kehamilan mengajarkan pendidikan seks pada usia remaja, dewasa dan usia mengajarkan cara pemilihan kontrasepsi menciptakan hubungan terapeutik dalam mendiskusikan masalah seks memperkenalkan alat alat bantu dalam pemenuhan kebutuhan seks melaksanakan masalah seksual menerima konseling masalah seksual memenuhi kebutuhan lingkungan sehat menyediakan obyek yang menunjang kesehatan lingkungan menjaga stabilitas lingkungan memodifikasi stimulus lingkungan sehat melakukan kolaborasi dan fasilitas dalam menciptakan lingkungan yang sesuai standar memberikan pendidikan kesehatan tentang parameter indikator kesehatan lingkungan melakukan kontrol infeksi pencegahan infeksi nosokomial. memenuhi kebutuhan post parfum melaksanakan pemeriksaan fisik umum ibu post parfum dan tinggi fundus, loket, perineum, diatasi melitus abdominalis memberikan alat kontrasepsi melaksanakan konsultasi ibu post parfum memberikan penyuluhan kesehatan tentang memenuhi kebutuhan pus melaksanakan pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi menerima konsultasi tentang kesehatan reproduksi. memenuhi kebutuhan remaja putri melaksanakan rujukan remaja puteri yang bermasalah reproduksi menerima konsultasi tentang kesehatan reproduksi. memenuhi kebutuhan pra nikah melaksanakan pendidikan kesehatan pra nikah tentang kesehatan reproduksi. memenuhi kebutuhan menopause melaksanakan pendidikan kesehatan tentang perubahan fisiologis sistem reproduksi dan penanganan menopause melaksanakan rujukan masalah menopause menerima konsultasi masalah menopause. tindakan keperawatan sedang parsial memenuhi kebutuhan bronkial masing pada klien yang terpasang ett melaksanakan manajemen ventilator melakukan perawatan wsd (water sailed drainage perawatan tracheostomy melaksanakan perawatan manajemen klien tersedak melaksanakan teknik hemelick maneuver memonitor intermiten pressure pulmonal breathing ipb) melaksanakan teknik pertolongan pasien tenggelam melaksanakan postal drainage, vibrasi dan perkusi thorax melakukan perawatan wsd (water said drainage) melaksanakan resusitasi jantung paru memenuhi kebutuhan nutrisi mencabut ngt memberi makan melalui flawcare memberi makan melalui astro dan yeyenum memonitor status nutrisi melakukan perawatan pre operatif system pencernaan melakukan perawatan intra operatif system pencernaan melakukan post operatif system pencernaan memberikan nutrisi parenteral sesuai program medik memenuhi kebutuhan integritas jaringan melakukan perawatan luka bakar derajat membuang jaringan mati irigasi luka melakukan perawatan drainage luka melaksanakan fiksasi dan relaksasi melakukan pertolongan pertama pada luka menjahit luka pada keadaan emergency melakukan perawatan pre operatif system integumen melakukan perawatan intra operatif system integumen j)) melakukan perawatan past operatif system integumen memenuhi kebutuhan eliminasi ali irigasi lambung mengobservasi status asam basa perawatan colostomy memberikan punah tinggi rendah bowel training melakukan perawatan orostoma memenuhi kebutuhan eliminasi uri memasang kateter urine melepas kateter urine irigasi kandung kemih segel exercises perawatan pre dan post sistostomi melakukan spelling pada klien terpasang kateter melakukan perawatan pre operasi perkemihan melakukan perawatan intra operatif perkemihan melakukan perawatan pasca bedah perkemihan melakukan perawatan urustoma kebutuhan kebersihan diri dan lingkungan memandikan kliennik relaksasi memberikan latihan gerak ambulans membantu terlaksananya aktifitas yang bervariasi pre operasi dan pembiusan. memenuhi kebutuhan sirkulasi merawat cvp menginterpretasikan hasil rekam jantungtutup kepala dan masker. memenuhi kebutuhan manajemen nyeri melakukan massage memenuhi kebutuhan psikososial spritual melakukan teknik teknik peningkatan konsep diri yang meliputi harga diri, ideal diri, dan gambaran diri. memfasilitasi klien terhadap pemenuhan kebutuhan spritual sentuhan terapeutik, bimbingan rohani memenuhi kebutuhan interaksi sosial melaksanakan manajemen stress melaksanakan manajemen klien menarik diri, depresi melaksanakan manajemen klien mania melakukan teknik komunikasi pada klien marah melaksanakan perawatan menjelang ajal menerima konseling masalah seksual melaksanakan manajemen teknik isolasi penyakit infeksi melakukan episiotomi melakukan pertolongan persalinan kala iii keadaan normal j)) memandikan bayi melaksanakan tindakan dan pendidikan kesehatan ibu post parfum seperti nutrisi, perawatan payudara, senam nifas, perawatan vulva dan perineum, perawatan kebersihan diri melaksanakan perawatan post parfum blue memasang iud dan akk melepas iud dan akk melaksanakan pendidikan kesehatan tentang menstruasi, kesehatan reanggal september daftar tarif retribusi biaya pelayanan kesehatan rsud brigjen.h.hasan barry kandangan instalasi rawat jalan jenis pelayanan tarif retribusi keterangan saya poli umum polri spesialis pemeriksaan dokter spesialis konsultasi antar spesialis poliklinik mata pemeriksaan tindakan fotometri (termasuk bakar fundus copy virus butawarna kampimetri sinotopher inherit optalmoscop aneh canalculi lacrimalis campusvisi epilepsi bulu mata sondage canalculi criminal spoofing bola mata streak retinoscopy gegeoscopy keratometri lithiasis hordeulum granulosa jahit luka algebra chalazion corpus alienus poliklinik tht pemeriksaan audiometri (termasuk bakar typonometri test alergi tindakan kecil irigasi atraksi cerpen mae (termasuk bakar angkat jahitan rawat luka tht radang telinga luar otitis eksterna kaustik telinga, hidung tenggorokan tindakan sedang atraksi benda asing hypofaring tensil (termasuk bakar atraksi benda asing hidung telinga epistaksis fungsi gips telinga pada nematode blog tampon corpus alienus cuci sinus (perawatan) fungsi nematoda telinga lobulaplasti telinga parasentise telinga pengobatan epitaksis reposisi trauma hidung sederhana spelling cerpen telinga soho oh) cryosurgery (termasuk bakar lobulaplasti poliklinik neurologi tindakan fungsi lumbal (termasuk bakar eeg elektroensefalografi) myelograf tes respirasi tcd trans cranial doppler) injeksi botol toxin botulinum) poliklinik urologi business (termasuk bakar pasang kateter water drinking test poliklinik ontology pemberian sitostatika (termasuk bakar poliklinik kulit kelamin alergi test patch test (termasuk bakar condiloma acuminata injeksi kenacort ganglion dermabrasi neuro fibrosa nexus skin tang tanduk kulit terpanas tato chemical feeling poliklinik anak mantu test tuberculin test (termasuk bakar nebulizer resusitasi bayi anak drumbuis poliklinik bedah eksis flavus (termasuk bakar eksis koloid ektirpasi kista terima lima ganglion 2cm ekstraksi kuku granulosa pyogenikum pasang angkat jahit tindik daun telinga incisa abses dengan lokal anestesi ganti balut dengan tampon bedah beku bedah play eksis koloid ektirpasi kista terima lima ganglion .2cm insist abses lutea mama (besar)reposisi dengan anestesi lokal vena seksi poliklinik kandungan organ pengambilan pap smear |termasuk bakar vulva hygiene rawat luka post angkat jahitan post pemasangan implant pelepasan implant pemasangan iud pelepasan iud manage payudara senam hamil tindakan usg incisa abses bartholi jahit luka episiotomi extirpasi moma submucosa extirpasi kista bartholini biopsi service incisa hymn inferforata extirpasi polip service konseling gizi unit gawat darurat jenis pelayanan tarif retribusi keterangan "sja taaawawu rawat jalan bukan gawat darurat termasuk pemeriksaan dokter rawat darurat jaga ugd konsul dokter spesialis tindakan medis khusus penanganan luka heating luar heating (termasuk bakar heating heating lebih dari heating heating dalam heating (termasuk bakar heating heating lebih dari heating tindakan keperawatan perawatan luka tanpa jahitan (termasuk bakar angkat lepas jahitan perawatan ulkus gangren perawatan luka bakar kurang dari lebih dari tindakan khusus amputasi jari tangan kaki (termasuk bakar ekstraksi kuku spark dengan reposisi gigitan ular tertusuk paku vena sectio corpus album telinga hidung corpus album pada mata ice gastric cooling tube( song taken black more) mempertahankan jalan nafas(suction) menit pemasangan ett blast fungsi "5st needle thorachostomy (termasuk bakar difebrilasi cardiofersi reposisi sendi sendi kecil reposisi sendi besar resusitasi jantung paru rjp) tracheostomy bea pelayanan satu hari one day care) perawatan dan akomodasi selama jam tanpa menginap, observasi, konsultasi instalasi rawat inap jenis pelayanan tarif retribusi keterangan "tan akomodasi kelas iii perhari kelas kelas icu picu nica vip visite dokter spesialis kelas iii berkali kelas kelas icu picu nica vip visite dokter umum kelas iii berkali kelas kelas icu picu nica vip konsul spesialis kelas iii berkali kelas kelas icu picu nica vip konseling gizi kelas iii berkali kelas kelas icu picu nica vip tindakan keperawatan: tindakan keperawatan kecil kelas iii berkali tindakan kelas kelas vip tindakan keperawatan sedang kelas iii berkali tindakan kelas kelas vip tindakan keperawatan khusus heparinisasi kelas iii berkali tindakan kelas kelas vip icu picu nica resusitasi jantung paru kelas iii (termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica asuhan keperawatan kelas iii perhari kelas kelas vip icu picu nica hari paket total care tindakan medis operasi terencana kecilsedangbesarkhusus kelas iii penyakit dalam kardiologi kardioversi kelas iii (termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica perikardiosintesis (fungsi perkara) kelas iii (termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica al. ho. . ao. manajemen preoperatif kelas iii (termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica tes treadmill kelas iii termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica pulmonologi fungsi cairan kelas iii termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica biopsi aspirasi jarum halus kelas iii (termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica pleurodesis kelas iii (termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica spirometri kelas iii (termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica penanganan status asiaticus kelas iii termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica hematologi penyuntikan intra dan periartikuler kelas iii termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica peritoneal dialisis kelas iii termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica manajemen krisis hipertensi kelas iii (termasuk bakar kelas uus l u o kelas (termasuk bakar vip icu picu nica hematologi dan onkologi fungsi sum sum tulang kelas iii (termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica pemasangan nutricath parenteral nutrisi kelas iii (termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica flebotomi kelas iii (termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica alergi imunologi test provokasi obat kelas iii (termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica gastroenterologi parasentesis abdomen guiding usg kelas iii (termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica metabolik endokkrinologi regulasi cepat gula darah kelas iii (termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica pemeriksaan elektrokardiolografi ekj kelas iii (termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica ultrasonografi usg) kelas iii (termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica ekokardiogrfi kelas iii (termasuk bakar kelas kelas vip icu picu nica apa tindakan operasi mata biasa kelas iii katarak tanpa lensa, pterigium, foto kelas koagulasi, ice ecc kelas termasuk bakar vip sedang argon laser konon kelas iii congenital forix plastik, cyclopedia kelas term, koleksi extrtropion entropi, kelas rekanalisasi ruptur transkanal, vip syblepharon termasuk bakar besar kelas iii anterior posterior skleratomi, kelas cyclodialisa, atraksi linear kelas goniotomi, keratoplastie lamela vip strabismus, trabekulektomi, tridenelisis, tumor ganas desa luas dengan rekonstruksi termasuk bakar khusus kelas iii katarak dengan pemasangan lensa kelas termasuk bakar lensa kelas apabila terdapat dua atau lebih kasus vip yang bersamaan dalam sekali tindakan dikenakan tarif dari tindakan medik operasi tht total kasus biaya tindakan biasa kelas iii extirpasi polip pembukaan hidung kelas tonsilektomi, turbinektomi kelas termasuk bakar vip sedang kelas iii atrostomi adensidektomi kelas bronschoscopy rigid kelas eksplorasi abses parafaringeal vip eksplorasi kista branching eksplorasi kista duktus tiroglosus eksplorasi kista tiroid ethmoidektomi intranasal eksplorasi kista tiroid ethmoidektomi intranasal pemasangan pipa shepard pemasangan tube, tracheostomi regional flap, septum resepsi termasuk bakar besar angiofibroma nasofaring kelas iii dekompresi facialis kelas fare head flap, faringotomi kelas pharyngeal flap, dikotomi lateralis vip laring fitur eksplorasi laring mastoidektomi radikal myringoplasty, parotidektomi neurektomi saraf vivian ranto etmoidektomi ekstranasal termasuk bakar khusus fungsional endoskopi sinus surgery, kelas iii glosektomi total, laringektomi kelas myocutaneus flap pectoral mayor kelas radikal neck detection vip stapedektomi, timpani plastik temporal bone rejection termasuk bakar tindakan operasi saraf biasa kelas iii biopsi saraf cutaneous otot kelas blok saraf tepi kelas fungsi cairan otak vip termasuk bakar tindakan operasi urologi biasa kelas iii biopsi prostat, biopsi testis kelas meatotomi, siekumsisi dengan kelas phymosis, sistoskopi, sistostomi vip termasuk bakar sedang kelas iii orchidektomi subkapsuler kelas spermatocele, drainage perimeter, kelas open renal biopsi, torsi testis, vip ureterolysis, ureterostomi, vasografi, penektomi, evericocele palopo eksis code vesicolithotomi sectio alta termasuk bakar besar kelas iii divertikulektomi, fistula eterovesika, kelas nukleasi kista ginjal, litrotipsi, kelas internal urethrotomi, orchidopexi, vip nefrostomi open, pyelolithotomi, operasi peyronie, ureterolithotomi orchidektomi ligase tinggi prostatektomi retropubik pos hist board flap rekonstruksi blassemeck rekonstruksi ketika reparasi fistula resiko vaginal resepsi parsial ketika resepsi uranus, pyeloplasty, sistoplasti reduksi, urethrektomi ureter sigmoidostomi ureter ureterostomi ureterocutaneostomi pelayanan ontology kelas iii biopsi dalam narkoba umum kelas libro denom mama, potong play, kelas caldwell luk anthrostomi vip eksis kelenjar liur submandibula vasektomi subkutaneus trancheostomi segmentektomi termasuk bakar tindakan operasi anak sedang kelas iii hernia tanpa komplikasi kelas hydrogen kelas termasuk bakar vip te) besar kelas iii hernia dengan komplikasi kelas hipospadia kelas agresif ani vip termasuk bakar khusus kelas iii agresif esofagus kelas splenekomi partial kelas dunam vip termasuk bakar pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan persalinan normal ditolong bidan kelas iii termasuk bakar kelas kelas kelas vippersalinan patologistindakan kuretase ditolong dokter umum kelas iii termasuk bakar kelas kelas kelas utama vip ditolong dokter spesialis kelas iii termasuk bakar kelas kelas kelas utama vip pelayanan penunjang medik jenis pelayanan tarif retribusi keterangan laboratorium pre analitik termasuk bakar sampling specimen pemeriksaan sederhana kelas iii termasuk bakar kelas kelas kelas utama vip. pemeriksaan sedang kelas iii termasuk bakar kelas kelas kelas utama vip. pemeriksaan canggih kelas iii termasuk bakar kelas kelas kelas utama vip pemeriksaan screening transfusi darah tari pelayanan darah kelas iii termasuk bakar kelas kelas kelas utama vip post analitik termasuk bakar expertise dokter spesialis kelas iii kelas kelas kelas utama vip radiologi kelas iii sederhana termasuk bakar sedang sederhana canggih ro. gigi sedang kelas ro. thorax sederhana ro. skull sedang ro. extras canggih vertebra ro. abdi kelas ro. permit sederhana ro. pelvis sedang canggih canggih ro. bno, ivp kelas paviliun utama ro. fistula sederhana ro.colon sedang ro. appendix canggih ro. scan smp dwawaawawaw expertise dokter sp. kelas iii (tarif kelas |dihitung kelas expose kelas utama vip expertise dokter non sp. kelas iii termasuk bakar kelas kelas kelas utama vip diagnostik elektromedik anal test termasuk bakar anascopy audiometri biometrik ctg kebidanan) ecg (eeg (emg facialis parade free field test funduscopy gonluscopy kampimetri opthalmoscopy peak flow rate( pfr) refraksi retinometri telemetri test sampel selektif timpanometri tonedecay topografi fotometri amnioscopy basal metabolik rate oxygen consumptionhoracolis abdominaliskerap( endoskopi retrograd cholangio pancreaography) esophagusgrafy biopsi revoked potensial beat, vep revoked potensial sep gastroscopy biopsi sclecitem tras eshopageal echo) thoracoscopy transbronchial lung biopsi termasuk bakar treadmill test tuntunan usg pada biopsi, aspirasi urethroscopy cystoscopy ius abdomen usg bahu ius kandungan kebidanan ius kepala bayi ius mama thyroid, testis jung mata vaskular doppler vaskular doppler terbatas vektor cardiographi ivo2 max rehabilitasi medik kelas iii sederhana termasuk bakar sedang besar kelas sederhana termasuk bakar sedang besar kelas sederhana termasuk bakar sedang besar kelas paviliun utama sederhana termasuk bakar sedang besar pelayanan medik gigi jenis pelayanan tarif retribusi keterangan sswwywyprsa poli gigi tindakan medik gigi dan mulut sederhana pencabutan gigi susu tanpa komplikasi penyulut termasuk bakar terpanas perawatan pulpa gigi tempatan sementara pelayanan gigi dan mulut kecil pencabutan gigi susu dengan komplikasi penyulut termasuk bakar pencabutan gigi permanen tanpa penypelayanan gigi dan mulut( sedang apek resolusi termasuk bakar edulis insist intra ural pencabutan gigi dengan komplikasi pelayanan gigi dan mulut besar mucocele termasuk bakarlayanan operasi gigi dan mulut enucleatie kista termasuk bakar extirpasi tumor apabila terdapat dua atau lebih kasus marsupialisasi manula yang bersamaan dalam sekali odontectomy lebih dari elemen tindakan dikenakan tarif dari shaping untuk torus tumor tulang total kasus biaya tindakan suguestractomi blok respective termasuk bakar extirpatie planning manula fraktur rahang simple reposisi fixation compdate) arthrosplasty termasuk bakar fraktur rahang multiple kompleks orthognatie surgery respective rahang pelayanan psikologis pelayanan clinical psikologis pemeriksaan klinis psikologi termasuk bakar grade tingkat biasa sedang lengkap penulisan laporan hasil pemeriksaan psikologi konseling dan anamnesis keluhuran riw kasus (per shift menit) psikoterapi relating therapy relaksasi hypnotherapy hipnoterapi therapy terapi traumatik education behavior modifikasi perilaku assessment anak untuk anak pemeriksaan klinis psikologi macam: anak 1th) biasa sedang lengkap anak th) biasa sedang lengkap penulisan laporan hasil pemeriksaan psikologi psikoterapi mental defective therapy (terapi untuk anak dengan anjlok) packet nautical (terapi untuk anak autis) add therapy packet vocational (terapi bicara untuk anak normal dan cacat) packet cerebral false therapy (terapi untuk anak yang mengalami kecacatan dan kekakuan tubuh oleh sebab gangguan susunan saraf otak) packet behavioral modification (modifikasi perilaku) packet identifikasi minat bakat, penempatan dan prospek karir. psikosis minat bakat anak th) remaja dewasa prospek karir dan penempatan kerja laporan hasil pemeriksaan pemulasaraan perawatan jenazah jenis pelayanan tarif retribusi keterangan penyimpanan jenazah termasuk bakar pemasaran observasi bedah otopsi pemakaian mobil ambulance jenazah jenis pelayanan tarif retribusi keterangan mobil ambulance jenazah jarak tempuh s d km. jarak tempuh diatas tarif ditambah biaya per kilometer grav jarak tempuh s d km. jarak tempuh diatas tarif ditambah biaya per kilometer pemakaian oksigen jenis pelayanan tarif retribusi keterangan pemakaian oksigen dengan kecepatan sampai fee. pelayanan dengan peralatan medis khusus jenis pelayanan tarif retribusi keterangan bed side monitor pulse oxymeter infus pump sering pump foto terapi paket inkubator idc shock (paket 1x) emergency resusitasi tanpa inkubasi emergency resusitasi dengan inkubasi ventilator transfusi tukar pemasangan pena sentra infus umbilikal hemodialisis dialisis baru termasuk bakar dialisis reuse medico legal dan pemeriksaan kesehatan visum repertum korban hidup termasuk bakar visum repertum general medical check (pemeriksaan kesehatan lengkap) paket standar pemeriksaan narkoba pap smear pemeriksaan kesehatan haji pemeriksaan kesehatan sehat surat keterangan surat keterangan sakit surat keterangan name surat keterangan kematian surat rujukan umum surat keterangan diagnosis surat keterangan kelahiran surat keterangan cuti legalitas surat keterangan bebas narkoba (dengan lab bupati hulu sungai selatan muhammad sapi'provinsi kalimantanprovinsi kalimantan selatprovinsi kalimantan sel cc. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif genderprovinsi koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan pug skala provins 9 dan fasilitasi penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin skala provinsprovinsi dibentuk pokja pug provinsi kabupaten kota cc. menyusun program kerja setiap tahun mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender menyusun rencana kerja pokja pug setiap tahun bertanggung jawab kepada gubernur melalui wakil gubernur merumuskan rekomendasi kebijakan kepada gubernur memfasilitasi skpd atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender provinsi i. melakukan pemantauan pelaksanaan pug masing masing instansi menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah menyusun rencana aksi daerah randa) pug provinsi pug dalam siklus pembangunan daerah penguatan kelembagaan pug daerah memfasilitasi penyusunan rencana kerja skpd yang berperspektif gendermelaporkan pelaksanaan pug kepada pimpinan skpd penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pug kabupaten kota dan pada skpd provinsi peningkatan kapasitas focal point dan pokjakalimantan selataprovinsi kalimantan selatanlbandung baratdaerah, oleh karena itu dan aman,berwenang menetapkan peraturan daerah bidang ketenagalistrikan, bahwa dalam menjamin ketersediaan tenaga listrik daerah perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan usaha ketenagalistrikan daerah melalui perizinan, pengawasan, dgian kedua asas dan tujuan pengelolaan ketenagalistrikan daerah, dilaksanakan dengan berlandaskan padangelolaan ketenagalistrikan daerah bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik daerah dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, amandaerah yang berkelanjutan. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup pengelolaan ketenagalistrikan daerah meliputi: rencana umum ketenagalistrikan daerah, usaha ketenagalistrikan, cc. perizinan, prosedur perizinan, harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik, keteknikan, dan pembinaan dan pengawaspaling sedikit memuat: kebijakan sektor ketenagalistrikan daerah, terdiri atas: perkembangan kebijakan sektor tenaga listrik daerah, kebijakan penyediaan tenaga listrik, tarif tenaga listrik, kebijakan pemanfaatan energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik: penanganan listrik desa dan misi sosial, kebijakan lindungan lingkungan, standardisasi, keamanan dan keselamatan, serta pengawasan, manajemen permintaan dan penyediaan tenaga listrik, dan penanggulangan krisis penyediaan tenaga listrik daerah. kondisi kelistrikan daerah, rencana kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik daerah, potensi sumber daya energi daerah, dan kebutuhan dana investasi. rencana umum ketenagalistrikan daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang undanganpada diatur dalam peraturdistribusi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam dapatataudapatapasitas pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, diklasifikasikan sebagai berikut: kapasitas sampai dengan kva (dua puluh lima) kva, kapasitas atas (dua puluh lima) kva sampai dengan (dua ratus) kva, dan kapasitas diatas (dua ratus) kva,sebagaimana dimaksud pada huruf wajib menyampaikan laporan kepadasebagaimana dimaksud pada huruf wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar dariebagaimana dimaksud pada huruf wajib mendapatkan izin operas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalambab perizinan bagian kesatu umum izidan izin pemanfaatan jaringbupati untuk badan usaha yang: wilayah usahanya dalam kabupaten bandung barathurufdaerahalampemerintah. ketentuan mengenai penetapan wilayah usahadanlaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bupati berwenang menetapkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik daerahtingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud padapada yang telah disahkan oleh bupatitiga izin operasi izin operasi diberikan untuk setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas diatas (dua ratus) va, yang fasilitas instalasinya berada wilayah daerah. izin operasi sebagaimana dimaksud padapermohonan izin operasidinas. bagian keempat izin usaha penunjang tenaga listrik paragraf umum setiap usaha penunjang tenaga listrik yang dilaksanakan oleh badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri, wajib memilikipadaparagrafhuruf diberikan berdasarkan jenis usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi badan usahanya. permohonan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: mengisi formulir permohonan, menyerahkan rekaman akta pendirian badan usaha, cc. menyerahkan rekaman sertifikat badan usaha sizin usaha industri penunjang tenaga listrik izin usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan berdasarkan jenis usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam izin usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah. permohonan izin industri penunjang tenaga listriklima izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik jaringan tenaga listrik yang izinnya dari bupatibab prosedur perizinan ketenagalistrikan bagian kesatu permohonan perizinan untuk memperoleh perizinan ketenagalistrikketenagalistrikbagian ketigiziiga puluhketenagalistrikaketenagalistrikketenagalistrikan yang dimohon. apabila dokumen permohonan perizinan tidak valid, maka kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk, wajib menolak permohonan perizinan ketenagalistrikan yang dimohon. penolakan permohonan perizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada dan harus disertai alasan penolakan. bagian keempat keputusan perizinan setiap keputusan perizinan memuat paling kurang: pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan ketenagalistrikaketenagalistrikaperizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada dan register perizinan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bagian kelima masa berlaku, perpanjangan, dan perubahan izin paragraf masa berlaku izinusaha jasa penunjang tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. jangka waktu izin usaha industri penunjang tenaga listrik diberikan sesuai ketentuan perundang undangan bidang perindustrian. izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu (lima) tahun dan dapat diperpanjang. paragrafparagraf,,atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan persetujuan perubahan izin yang ajukan, perubah, tata cara perubahan perizinan ketenagalistrikan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupatibupatilebih lanjut dalam peraturan bupati. bab vii keteknikan bagian kesatu umum keteknikan ketenagalistrikan terdiri atas: keselamatan ketenagalistrikan, dan instalasi dan tenaga tekniktentuan lebih lanjut mengenai teknik keselamatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua instalasi dan tenaga teknterakreditasi yang ditunjuk oleh bupati berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik. tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik,terakreditasi yang ditunjuk oleh bupati. dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang dapat ditunjukstandar kompetensi tenaga teknikmberian sertifikat laik operasi dan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan bupati. bab viii pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah berwenangsanksi administratif setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin usaha penunjang tenaga listrik yang melanggar ketentuan dalam dan dapat dikenakan dan atau izin operasdan izin usahberwenang mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara. sanksi administrasisi berupa pembekuan kegiatan sementaradalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya. sanksi administrasidan izin usaha penunjang tenaga listrik yang terkena sanksi administrasiketenagalistrikketenagalistrikan. bab xii ketentuan peralihan perizinan ketenagalistrikketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada bupati melalui dinas atau pejabat yang ditunjuk. bab xiii ketentuan penutup kewenangan pelayanan perizinan ketenagalistriktetapkan dengan peraturan bupati.bangunan gedungperlu adanya pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung, bahwamerupakan subbidang urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasargedung yang selanjutnya disingkat gsb gedung,dinasdetail kawaspemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaprasarana dan sarananyamenyelesaikan masalah penyelenggaraan bangunan gedungorang adalah perseorangan atau badan hukummasyarakat adalah perorangan, kelompok, badan,,gian kedua azas penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan azas: kemanfaatan, artiny, keselamatan, artinya bangunan gedung harusbangunan gedung: keseimbangan, artiny, dan keserasian, artinyabagian ketiga maksud dan tujuandan kelaikan bangunanadministratif bangunan gedung, persyaratan teknisperan serta masyarakat, pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, dan ketentuan sanksikeandalan bangunan gedung, serta kesesuaian dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rtrw, dtk,cc.: stasiun kereta api, terminal bus, halte bus, ban:: gudang, dan bangunan gedung tempat parkir meliputi:: puskesmas, klinik, rumah sakit, apotik, laboratorium kesehatan dan sejenisnya, cc.., dan cc.tiga penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung penetapan yang ditetapkan. pengusulan penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dilakukan oleh pemilik bangunan gedung dalam pengajuan permohonan imb. penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam imb. bagian keempat perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam dapat diubah melalui permohonan imb baru. perubahan penetapantk dan peraturan zonasi, dan atau rtl. perubahan penetap. bagian kelimfungsicc. atau patung,, dan sampah, danpedoman dan atau standar teknis dan rencana teknisstatus kepemilikan bangunan gedung, dan imb. bagian kedua status hak atas tanah setiap tanah yang akan didirikan bangunan gedung harus memiliki status hak atas tanah jelas. status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. bangunan gedung yang dibangun tanah milik orang lain harus mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah dan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.cc. fungsi bangunan gedung, dan jangka waktu pemanfaatan tanah. bagian ketigakepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. bagian keempatmengenai prosedur dan ketentuan teknis imb sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan daerah tersendiribangunantata bangunan dan lingkungan paragraf umuman rtl. paragraf peruntukan lokasi. ketentuan tata ruang dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada meliputi: rtrw, dtk, rencana rinci tata ruang, dan atau rtl. setiap pihak yang memerlukan keterangan tentang ketentuan tata ruang dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada dapat memperolehnya secara terbuka melalui skpd terkait. keterangalam yang ditetapkansbbangunan gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi: penampilan bangunan gedung, antara lain: tapak bangunan, dan bentuk bangunan. perancangan ruang dalam bangunan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan dengan lingkungannya, antara lain: ruang terbuka hijau pekarangan rth), ruang sempadan bangunan gedung, tapak besten terhadap lingkungan, daerah hijauebagaimana dimaksud dalam huruf sesuaikeputusan bupati. persyaratan perancangan ruang dalam bangunankeseimbangan antara nilai nilai sosial budaya sebagaimanatinggi pil lantai dasar suatu bangunan gedung diperkenankan mencapai maksimal (satu koma dua meter) diatas tinggi rata rata jalan, dengan tetap memperhatikan keserasian lingkungan. tinggi pil pekarangan persil berkontur ditentukan berdasarkan tinggi pil rata rata pekarangan asli. tinggi tanah pekarangan persil yang melebihi (satu koma dua meter)tinggi bangunan gedungdan garis sempadan bangunanaris sempadan bangunanstruktur dan pondasi bangunan gedung terluar harus berjarak sekurang kurangnya (sepuluh sentimeter) dari batas pekarangan, kecuali untuk bangunan rumah tinggal, dan cc. seratus)kdb dan atau klb yang ditetapkan rtl penyediaan sarana parkir pekarangan persil tidak boleh mengurangi kdh yang ditetapkan dalam rtll: seratus) dari luas lantai bawahnya diperhitungkan sebagai penambahan jumlah lantai. ketentuan lebih lanjut mengenai ruang prasarana dan sarana bangunan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. melanin yang luasnya melebihi dari (lima puluh per seratus) luas lantai bawahnya diperhitungkan sebagai lantai penuh. setiap orang yang mendirikan bangunan gedung atas dan atau bawah tanah dan atau air, prasarana dan sarana wajib mendapat pertimbangan teknis bangunan dari taprasarana dan sarana umum sebagaimana dalam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: sesuai dengan rtl, tidak untuk fungsi hunian, cc. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana umumokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup. kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada apabila rencana kegiatan tersebut terindikasicc.atauketentuan mengenai dokumen andalan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. bagian ketig.ketentuan teknis kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakjalan luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran,:ketentuan teknis kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan denginstalasi proteksi petir, dan sistem kelistrikan.teknis yang berlaku, pemeliharaan dan memenuhiapabila ventilasi alami tidak dapat memenuhi persyaratan, setiap bangunan gedung harus menyediakan ventilasi mekanik (buatan) sebagaimana dimaksud dalamsesuai peraturan perundang undangan. setiap ruang dalam bangunan gedung harus memenuhi persyaratan pencahayaan dan penghargaan:dan pemeliharaan sistem pembuangsesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali untuk daerah tertentu. apabila jaringan drainasetandar teknis yang berlaku. bangunan gedung fungsi hunian yang memiliki ketinggian lebih dari (empat) lantaiesten) tidak boleh menimbulkan gangguan pada lantai bangunan gedung segarkebisinganharus dapat dicapai disediakan secara alami dan atau secara buatan mekanikalpenerapan ketentuan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam dapat dikelompokkan dalam (dua) kategori sebagai berikut: penerapan wajib, dan penerapan tidak wajib. ketentuan lebih lanjut mengenai kategori penyediaan fasilitas dan aksesibilitas diatur dengan peraturan bupati. kemudahan hubungan antar . jumlah, kapasitas, dan spesifikasi lifdilengkapi dengdilengkapi prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung, meliputi: ruang ibadah, ruang ganti, cc. ruang bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, fasilitas komunikasi, dan tandar teknis yang berlaku. bagian keempat persyaratan bangunan gedung kawasan rawan bencana paragraf umum kawasan rawan bencana alam meliputi:. paragraf persyaratan bangunan gedung kawasan rawan tanah longsor kawasnekala vii sampai dengan xii modified mercallitandar teknis yang telah ditetapkan pemerintahyang tinggi. penyelenggaraan bangunan gedung didipengawasan pelaksanaan konstruksi. pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada harus berdasarkan standar teknis yang berlaku serta tidak diperkenankantag. perencanaan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada meliputi bidang: arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal: dan keahlian lainnya. perencanaan teknis bidang arsitektur sebagaimana dimaksud padabagaimana dimaksud pada huruf sekurang kurangnya terdiri dari: ketentuan bahan, pembebanan, cc.bagaimana dimaksud pada huruf sekurang kurangnya terdiri dar kebakaran:l.setiap orang yang akan membangun bangunan gedung harus menunjuk penyedia jasa perencanaan konstruksi yang memiliki perizinan usaha jasa konstruksi. penyedia jasa perencanaan sebagaimana dimaksud pada bertugas menyusun dan membuat perencanaan teknis. penyedia jasa perencanasebagaimana dimaksud padadalam meliputi: rencana teknis arsitektur, rencana teknis struktur dan konstruksi, rencana teknis mekanikal dan elektrikal: rencana teknis pertamanan, gambar rencana tata ruang dalamkecuali hurufmemiliki tinggi diatas (delapan) lantai dan atau bangunan pelestarian klasifikasi utama dan madya harus mendapat pertimbangan teknis dari tag. persetujuan teknis diberikan terhadap dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan. ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan perencanaan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud padaharus,undang undangan. ketentuan mengenai persyaratan pelaksana pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan bidang usaha jasa konstruks bangunanpelaksanaan konstruksi pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung berupa kegiatan pengawasan terhadapterhadap imbalamizin dari kepala dinaspelaksanaanbangunan gedungkonstruksi. penyediaan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan imb yang diberikanmohonan slf diajukan kepada bupati melalui dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan, berupa: kartu tanda penduduk ktp), nomor pokok wajib pajak npp), surat bukti kepemilikan tanah, imb, laporan hasil pemeliharaan atau laporan pengkajian teknis bangunan gedung, built drawing bangunan gedung, dan persyaratan lain yang diatur sesuai peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai pertahanan slf sebagaimana dimaksud padadinasolakan permohonan slfmasa berlaku slf ditetapkan sebagai berikut.tata cara perpanjangan slf sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. pemanfaatan bangunan gedung wajib dilaksanakan oleh pemilik bangunan gedungbagian ketiga,pemeliharabangunan gedung dan atau pengelola bangunan gedung bertanggung jawab atas terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam kegiatan pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan menerapkan prinsip prinsip keselamatan dan kesehatan kerja k3). kepala dinas dapat memerintahkan pemilik bangunan gedung pengelolpersyaratan kelaikan bangunan gedung. pemerintah daerah dapat memerintahkan pemilik bangunan gedung pengeloln penayangannya dalam rangka menghadapi kegiatan tertentu yang ditetapkan bupati. bagian keempat perawatan bangunan gedung perawat,harus dilakukan berdasarkan dokumen ikatan kerja. bagian keenam. pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan bangunan gedung yang terlantar dan atau memiliki indikasi membahayakan lingkungan. pengawasanngamatan petugas dan atau laporan dari masyarakatpengawasan terhadap pemeliharaan perawatan bangunan gedung, sarana prasarana dan pekaranganimaksud dalam kepada pemilik bangunan gedungwajib melakukan pengkajian teknis. hasil pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai dasar penetapan pembongkaran. apabila hasil pengkajian teknis bangunan gedung memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalambangunan gedung atau penanggung jawab bangunan. bab vii pelestarian bangunan gedung bagian kesatu umum kegiatan pelestaridengan ketentubangunanbangunan gedung yang dilestarik. bupati dapat menetapkan: bangunan gedung yang memiliki karakteristik tertentu sebagai bangunan gedung yang dilestarik bangunan gedung:nggolongan klasifikasi bangunan pelestarian diatur dengan peraturan bupati. pemilik bangunan gedunglokal. penetapanbangunan gedung bangunan gedunguntuk dilindungi dan dilestarikandengan peraturan bupati. bagian ketiga pemanfaatan bangunan gedung yang dilestarikanbangunan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan, pemugaran dan penambahan pada bangunan gedung dan kawasan pelestarian diatur dengan peraturan bupati. pemanfaatan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan dilakukan oleh pemilik bangunan gedungangunan gedung pelestarian akan dialihkan haknya kepada pihak lain, pengalihan haknya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan: cc. metode pelaksanaan, sistem struktur, penggunaan bahan bangunan, nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan nilai arsitektur dan teknologi. ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan, pembongkaran, dan pembangunan kembali bangunan gedung dalam kawasan pelestarian diatur dengan peraturan bupati. setiap pemilik bangunan gedung dan atau pengguna bangunan gedung yang dilestarikan wajib melindungi bangunan gedung beserta lingkungannya sesuai dengan klasifikasinya. setiap pemilik bangunan gedung dan atau kawasan yang ditetapkan untuk dilestarikan, dapat memperoleh insentif dari pemerintah daerah. pemilik bangunan gedung dan atau pengguna bangunan gedung wajib memelihara, merawat, dan memeriksa secara berkala bangunan gedung dan kawasan yang dilestarikan. perawatan bangunan gedung pelestarian harus dilengkapi rencana teknis yang disusun berdasarkan pertimbangpelestarian bangunan setiap kegiatan perbaikan, pembongkaran, pembangunan kembali, dan pemanfaatan bangunan gedung dan kawasan pelestarian yang menyalahi ketentuan fungsi dan atau karakter bangunan pelestarian, pemilik bangunan gedung dan atau pengguna bangunan gedung pelestarian wajib mengembalikan fungsi dan atau karakter bangunan gedung pelestarian sesuai dengan ketentuan perundang undangan. pemerintah daerahgedung pelestarian. pemerintah daerahklasifikasi utambab viilikhurufkecuali bangunan gedung fungsi khusus olehgedung dapatbangunan gedung dan atau pengguna bangunan gedung yang pembongkarannya ditetapkan dengan surat persetujuan pembongkarangedung. pembentukan dan struktur organisasi tag sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupaticc.selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada tag memiliki tugas yang bersifat insidentil, antara lainbab pendataan bangunan gedung bagian kesatu umum pemerintah daerah melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan tertib administrasipemerintah daerah wajib menyimpan secara tertib data bangunan gedung sebagai arsipbagian kedua, tahap pelaksanaan, dan cc.dapat dijadikanbangunan gedungbagian ketigyang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pembongkaran. data bangunan gedung terdiri atastata cara pendataan bangunan gedung diatur lebih dalam peraturan bupati. bab peran serta masyarakat bagian kesatu pengawasanbangunan gedungbupatipemerintah daerah, instansi yang berwenang dan atau kepada pihak yang berkepentingandaerahpemerintah daerahxxiii sanksi administratif setiap orang dapat dikenakan sanksi administratif dalam hal: melanggar ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, dan atau melanggar ketentuan persyaratan bangunan gedungteguran tertulis, paksaan pemerintahan, denda administrasi,aksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: penghentian sementara kegiatan pembangunsanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf paling banyak (sepuluh persen) dari nilai bangunan gedung yang sedang atau telah dibangunataubangunan gedung, tingkat penataan penyelenggara bangunan gedung terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam perizinan bangunan dan ketentuan teknis bangunan gedung, dan atau cc. rekam jejak ketaatan penerima imbpenyidiklain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dan penyelenggaraan bangunan gedung ketentuan peralihan bangunan gedung yang pada saat berlakunya peraturan daerah ini belum dilengkapi slf, maka pemilik bangunan gedung pengguna bangunan gedung wajib mengajukan permohonan slf. bangunan gedung yang sudah memilikpengguna bangunan gedung wajib mengajukan permohonan slf baru. bangunan gedung yang sudah memilikbangunan gedungmemilikdanvadalah inspektoratndung barat merupakan sekretariat daerah tipe sekretariat dprd kabupaten bandung barat merupakan sekretariat dprd tipe cc. inspektorat daerah kabupaten bandung barat merupakan inspektorat tipe dinas daerah kabupaten bandung barabidangternakperpustakaan. badan daerah kabupaten bandung baraterdiri dari: kecamatan lembang dengan tipe aj, kecamatan parongpong dengan tipe kecamatan cisarua dengan tipe kecamatan cikalongwetan dengan tipe aj, kecamatan cipeundeuy dengan tipe kecamatan ngamprah dengan tipe kecamatan ciputat dengan tipe kecamatan padalarang dengan tipe kecamatan baturaja dengan tipe kecamatan cihampelas dengan tipe kecamatan lilin dengan tipe kecamatan cipongkor dengan tipe kecamatan rongga dengan tipe kecamatan sindangkerta dengan tipe kecamatan gununghalu dengan tipe dan kecamatan sagulutipologi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam dijadikan acuan pedoman dalam pembentulam menetapkann pemberhentian staf ahli dilakukandan kepala subbagian pada kecamatbulan januari tahundesember tahunicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang berkaitan dengan perangkat daerah. semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah selainumum keberadaan perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten bandung barat, pada hakikatnya telah terbentuk dan pembentukannya didasarkan padanamun demikian seiringerimplikasi pada keberadaan perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten bandung barat. hal ini ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten bandung barat dengan melakukan penataan dan evaluasi perangkat daerah yang telah terbentuk lingkungan pemerintah kabupaten bandung baratcrancangan peraturan daerah ini yang dimaksud dengan, daerah kabupaten adalb struktur apbd strukturpemeliharaan y6), lampiran xii daftar dana cadangskpd sebagai landasan operasional pelaksanaan apbd. ?$? pada tanggal cegxwbw jakarta,f mulyadi diundangkan purwakarta pada tanggal ppimdvs kota sekretaris daerah kabupaten purwakarta, drs. padi,dung baratah setelah perubahdan otonomi khusus semulasa lebih perhitungan anggaran lpa) tahun anggaranjumlah rp. semula rp. bertambah rp. jumlah penerimaan kembali pemberian daerahmpiran piutang daerah |
bupati boven digoelven digoeven digoelpenjelasanrpanjangan izin mempekerjakan tenagaadalah bupati boven digoel. dewan perwakilan rakyat daerah adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten boven digoel yang selanjutnya disebut dprd. dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kabupaten boven digoel. dinas kependudukan, pencatatan sipil dan tenaga kerja adalah dinas kependudukan, pencatatan sipil dan tenaga kerja kabupaten boven digoel. pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh bupati boven digoboven digoel,pembayaran retribusi perpanjangan ita dilakukan dengan rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku pada tanggal diterbitkannya perpanjangan itaretribusi dilunasi paling gambar |
pemerintah kabupaten boven digoel peraturan daerah kabupaten boven digoel nomor tahun tentang pajak restoran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kabupaten boven digoel, menimbang :a. bahwa berdasark:, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf dan perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten boven digoel tentang pajak restorajak restorcc. kepala daerah adalah bupati boven digoel: dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kabupaten boven digoel) pajak restoran yang selanjutnya disebut pajakatau surat ketetapan pajak daerah nihil: putusan yang berlaku, urotermasuk dalam objek pajak adalah rumah makan, warung makan minum, cafe, bar dan sejenisnya.ri objek pajak adalah: pelayanan usaha jasa boga katering: pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan atau warung makan minum, yang peredarannya atau dompetnya tidak melebihi rp3. (tiga juta rupiah) per tahun. atau ditetapkan lain oleh kepala daerah. pajak terutang terjadi pada saat pelayanan dan atau pembayaran restorandalam dilakukan dengan menggunakan ssd. bentuk dalam dan ditetapkan oleh kepalaanyade. skpdkewajiban mengisi speed tidak dipenuhi, makakepala daerah. bab ix.hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam telah dibayar oleh wajib pajak sebesar (lima puluh persen)xtersebutdalam dan tata cara pembukuan ditetapkan oleh kepala daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. ke2satu) tahun atau denda paling banyak rp5. (limaajak restorangkaoven digoelke. il. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas tarif pajak dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada. cukup jelashuruf cukup jelas huruf bagang dengan omzet atas rp300. (tiga ratus daerahatau apabila wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak daerahdj) san bupati tanah bumbudengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah bumbuberdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang bantuan hukum maka pemerintah daerahrian batuan hukum kepada masyarakat kurang mampuian bantuan kepada masyarakat kurang mampsekretariat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusiabupaten tanah bumbukurang mampu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri serta unsur pemerintah daerah kabupaten tanah bumban bantuan hukum sebagaimana dimaksud padakegiatan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan menunjuk pihak ketiga sebagai pemberi bantuan hukum. terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga pemberi bantuan hukum. pemerintah daerah melalui bagian hukum bertugas menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum: menyusun rencana anggaran bantuan hukum, dan mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif,efisien,transparan dan akuntabel.daerah melaui cc. tokoh masyarakat, dan lembaga atau organisasi yang memberikandaerahdaerah dan telah memenuhi syarat sesuaikepada penduduk tidak mampu berhak: melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang berkeinginan kuat memberikan bantuan hukum kepada penduduk tidak mampu,: dan melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah unruntuk warga masyarakat. terhadap unsur pemerintah daerah harus mendapat persetujuan dari bupatyang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusiasekretaris daerah melalui bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten tanah bumbudana tersebut dihmad lembaran daerah kabupaten tanah bumbu tahun nomor |
provinsi riau peraturan daerah kabupaten siak nomor tahun tentang penyelenggaraan perlindungan anak dengan rahmat tuhan yang mahesa bupati siak, menimbang bahwa negara kesatuan republik indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranyabagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pelaksanaannya oleh uud negara republik indonesia tahun bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita cita perjuangan bangsa,negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, atau wali berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahuperumusan kebijakan dan program pembangunan daerah dalam rangka pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak anak secara terpadu dan berkelanjutan, menetapkan kerangka hukum bagi upaya pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak sesuai kewenangan pemerintah daerah, d.merumuskan norma, tolak ukur dan kriteria penilaian pemenuhan dan perlindungan hak anak, memfasilitasi pengembangan kabupaten layak anak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak: melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan dan perlindungan hak anak, dan membina dan mengembangkan kelembagaan perlindungan anak. selain pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat memfasilitasi lembaga advokasi yang terlibat dalam pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawabmasyarakat masyarakat bertanggungrlakuan salah dan penelantaran. tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada meliputi: mencegah terjadi pelanggaran terhadap hak anak, memberikan informasi dan atau melaporkan pelanggaran terhadap hak anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang: menghormati, memenuhi dan melindungi hak anak, d.memberikan masukan bagi anak yang menjadi korban, dan turut serta dalam penanganan pelanggaran hak anak yang berlaku. bagian keempat tanggung jawab orang tua dan keluarga orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap anak dalam bentuk: melindungi, mengasuh dan memeliharanilai dan norma agama pada anak sejak usia dini. menumbuh ncegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan. dalam hal orang tuaruang lingkup bagian kesatu umum ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi: pencegahan, pengurangan resiko, dan cc. penanganancegahan secara terpadu untukt anak. cc. peningkatpeningkatan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari tindak kekerasan, eksploitasi seksual anak dan atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah, dan penelantaran. pencegahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pemerintah daerah, lsm rsos, keluarga dan orang tua sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnyasebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: anak dalam situasi rentan denganaturan lain yang dapat mengurangi kerentanan. anak lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, dengananakpendidikan kemampuan dan ketertiban tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak. anak lingkungan masyarakat, dengkampungdijalankdisetiap kecamatan kampung kelurahan untuk ikut melakukan pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan. upaya pengurangan resiko yang dilakukan pemerintah daerah, dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh skpd sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh: pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dan keluarga dan orang tua sesuai dengan lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memenuhi dan melindungi anak. upaya pengurangan resiko yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh skp. bagian keempat penanganan sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah: anak luar asuhan orang tua, anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapankorban ekonomi dan seksualdan anak penyandang disabilitas dan anak yang berkebutuhan khusus. pelaksanaan penanganan meliputi: pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan laporan, tindakan penyelamatan, tindakan pendampingan, penempatan anak rumah singgahsampai dengan dilakukan oleh skpd terkait dan atau lembaga layanan yang menangani anak yang menjadiskpd yang tugas pokok dan fungsinya membidangi perlindungan anak dilaksanakan secara sinergis dan koordinatiftata cara penanganan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan bupati. bab perencanaanterdiri atas: rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan cc. rencana jangka pendek tahunan pusat. perencanaan penyelenggaraan perlindungan anak berisikannyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh sekretaris daerah atau skpd. rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam huruf dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah. rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. rencana jangka menengahs perlindungan anak. rencana jangka pendek tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf dituangkan dalam rencana kerja pembangunan daerah. perencanaan sebagaimana dimaksud dalam dan berpedoman pada peraturan perundang undangan. penyusunan rencana penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam didasarkan atas data dan informasi. bab pelaksanaan bagian kesatu umum pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak ditujukan kepada: anak dalam kandungan, anak usia dini: cc. anak usia sekolah: anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. bagian kedua anak dalam kandungan anak dalam kandungan mempunyai hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. keluarga dan orang tua wajib bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan. pemerintah daerahmenimbulkan kecacatan. pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan bagi anak dalam kandungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga anak usia dini bentuk perlindungan anfitas daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayanan kesehatan. pemerintah daerah dan masyarakatmeliputi: pelayanan kesehatan yang komprehensif sesuai kebutuhan anak, pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap, cc. stimulasi, deteksi dini, dan intervensi dini tumbuh kembang anak, program pendidikan anak usia dini, program anak asuh, dan memperoleh akte kelahiran. pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menyelenggarakan pos pendidikan anak usia dini paud) terpadu. penyelenggaraan pos pendidikempat anak usia sekolah pemerintah daerah, masyarakat dan orang tuusia sekolah meliputi: a.mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga, b.mendapat bimbingan agama, c.mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan, d.mendapat layanan pendidikan yang berkualitas, e.mendapat pengasuhan dan pendampingan, dan mendapat sarana bermain dan olah raga yang memadai. setiap orang wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran lingkungan keluarga, sekolah dan dan pendidikan layanan khusus, baik disekolah regular maupun sekolah khusussepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. anak usia sekolah. bagian kelima anak terlantar pemerintah daerah wajib untuk memberikan biaya pendidikan dan atau bantuan cuma cuma kepada anak terlantar. kewajibagian keenam anak yang memerlukan perlindungan khusus paragraf umum pemerintah daerah: a.anak dalam situasi darurat: b.anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, d.anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, e.g.anak dengan hiv aids, h.anak dalam situasi darurat pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurataragraf anakrupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, dan penegak hukummberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluargadisiak.paragraf anak korban eksploitasipemerintah daerah dan masyarakat dan dunia usahaaragraf anak dan rehabilitasidengan hiv aidshuruf dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah. perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada dilakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat. tindakan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada berupa:danaragraf anak korban kekerasan fisik dan atau non fisik pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak korban kekerasan fisik dan atau non fisik. perlindungan bagi anak korban kekerasan fisik dan atau non fisik sebagaimana dimaksud padapara pihak sesuai dengan kewenangannya. bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan adalah:, dan pemberdayaan orang tua anak korban tindak kekerasaragraf anak yang m dan pendampingan sosial. bab vii kabupaten layak anak pemerintah daerah melakukan pembinaan dalam pengembangan kabupaten layak anak. pembinaan sebagaimana yangmerintah daerah mendorong, mengarahkan, dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak. prinsip, pra syarat, langkah langkah kebijakan, indikator kabupaten layak anak serta peran para pihak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii pembinaan dan partisipasi anak pengembangan pembinaan dmerintah daerah dalam setiap penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan anak harus memperhatikan dan mengakomodir pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak atau lembaga partisipasi anak lainnya. maupun komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikancamat penghulu. lembaga partisipasi anak lainnya sebagaimana dimaksud pada adalah lsm atau lembaga lain yang tugas dan fungsinya untuk melindungi hak anak dan telah terdaftar pada skpd yang mengkoordinir perlindungan anak. pengaturan lebih lanjut tentang partisipasi anak dalam perlindungan anak ditetapkan dengan peraturan bupati. bab kerjasama dan koordinasi daerah lain, dan lembaga lain. kerjasama dan koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada meliputi: konsultasi, koordinasi dan pelaporan, kerjasama program, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengembangan sistem penyelenggaraan perlindungan hak anak terpadu, dan pelaksanaan program bersama, pembiayaan, pengembangan fasilitasi, pengembangan sistem penyelenggaraan perlindungan hak anak terpadu, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan. kerjasama dan koordinasi pemerintah daerah dengan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada meliputi: pelaksanaan program, pembiayaan, cc. pengembangan fasilitas, pengembangan sistem penyelenggaraan perlindungan hak anak terpadu, dan monitoring dan evaluasi. ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjutanak untuk kepentingan evaluasi perlindungan anak. data perlindungan anak, meliputi: anak diluar asuhan orang tua, anak dalam situasi darurat: anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, baik fisik ataupunpelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh bupatibertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perlindungan anak diatur dengan peraturan bupati. bab xii kelam bagian bupatikpd yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraannyelenggaradidukung oleh instansi vertikal daerah dan lsm rsos. bab xiii pembiayaan pembiayaan pelaksanaan:ibatkan, menyuruh melakukansecara ekonomi dan atau seksual terhadap anak,, lembaga advokasi dilarang menolak melakukan pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusudanmbatasan untuk melakukan kegiatan tertentu, penghentian kegiatan sementarasemua produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggarasyamsuar diundangkan yak sri indrapura pada tanggal juli sekret parah kabupaten siak, drs. h.sf s5. hamzah tembi tama madya nip. lembaran daerah kabupaten siak tahun nomor9 noref peraturan daerah kabupaten siak nomor: .c penjelasan atas peraturan daerah kabupaten siak nomor tahun tentang penyelenggaraan perlindungan anak umum anak adalah anugerah dan karunia tuhan yang maha kuasa, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kehidupan suatu keluarga. dalam perspektifsebagai insan yang baru tumbuh dan berkembang, anak harus mendapat perlindungan, bimbingan dan pembinaan secara konsisten, karena didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga memiliki hak hak asasi yang sama dengan hak hak asasi yang dimiliki oleh individu lainnya. secara biologis dan psikologis anak berbeda dengan orang dewasa dan rentan terhadap segala kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya. pada umumnya anak masih labil, sehingga anak selalu digambarkan sebagai fase yang sangat penting dalam proses pertumbuhan fisik dan jiwanya. hal tersebut dikarenakan anak termasuk dalam kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan pangeran dengan orang lain, memiliki sifat kelucuan, memiliki kebutuhan kebutuhan khusus, serta masih membutuhkan perlindungan dan perawatan yang bersifat khusus pula. bentuk bentuk dari perlindungan tersebut dapat berupa segala bentukanak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak hak lainnya dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh. tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan ank mengenali tugas tugas dan dapat memenuhi tugas itu. tujuan perlindungan itu sendiri yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup dan sejahtera. apabila dikaitkan dengan hukum perlindungan merupakan pengawasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam hukum. undang undang dasar yang mengamanatkanoleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang dating dari luar maupun dari anak itu sendiri. asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua lingkungan keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata social maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pemerintah. pendekatan yang digunakan dalam upaya perlindungan anak, yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak, meliputi dua bentuk pendekatan, yakni: pendekatan pembangunan. sesuai dengan paradigm baru dalam perlindungan anak yang tidak saja berorientasi pada upaya pelayanan hak hak tetapi berorientasi pada pembangunan hak anak maka pendekatan yang digunakan dalam peraturan daerah ini adalah pendekatan pembangunan. dalam pendekatan pembangunan, orientasi peraturan daerah tidak diarahkan pada upaya mengatasi isyu dan permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan anak, misalnya pada upaya menyelesaikan masalah anak terlantar, atau trafficking dan lain lain, namun perlindungan anak diarahkan pada pengembangan hak anak. dalam konteks yang demikian, paradigm pembangunan hak anak adalah upaya yang dilakukan untuk menempatkan isyu anak dalam isyu pembangunan dan mengkaitkan seluruh isyu pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. pendekatan system. pendekatan system mengasumsikan bahwa perlindungan anak merupakan suatu system yang didalamnya terdapat sejumlah sub system yang saling berkaitan dan saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan penyelenggaraan perlindungan anak. dengan demikian pendekatan system yang digunakan dalam peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan seluruh jenis jenis hak anak dan seluruh isyu isyu anak dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik ditingkat kabupaten, kecamatan maupun desa, yang pelaksanaannya dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan, program yang dimaksud. dengan konsep yang demikian, maka komponen komponen yang diintegrasikan dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak meliputi: integrasi antara kewajiban dan tanggung jawab dari seluruh komponenyang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yakni orang tua dan keluarga, masyarakat lsm, lembaga agama, tokoh masyarakat) serta pemerintah, integrasi kebijakan dan program antar tingkat pemerintahan, antar sektor dan skpd, antara pemerintahan dan lsm, lembaga agama, integrasi antar upaya pelayanan perlindungan anak yang berorientasi pada penyelesaian kasus isyu dengan upaya pembangunan hak anak, penyelarasan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan dan tindak lanjut kebijakan dan program perlindungan hak anak, dan bupatiyang memberikan layanan perlindungan anak kabupaten siakyangdanusia dini adalah anak berusia tahun sampai dengan tahun. anak usia sekolah adalah anak berusia tahun sampai tahuanakkorban perlakuan salah dan penelantaransenjata. mengintegrasikan upaya perlindungan suatu jenis hak anak dengan jenis jenis hak anak lainnya. dengan pendekatan tersebut, maka peraturan daerah ini memuat norma norma yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak siak sebagai penjabaran dari peraturan perundangan tingkat atas yang mengatur tentang hak hak anak. perumusan norma norma tersebut sesuai dengan lingkup permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak hak anak siak serta luasnya kewenangan pemerintah propinsi dalam urusan perlindungan anak, sehingga dapat terpenuhidan penelantaran demi terwujudnya anak yang beriman, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. untuk mencapai tujuan tersebut, maka materi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi asas, prinsip dan tujuan, hak anak, kewajiban dan tanggung jawab, ruang lingkup, perencanaan, pelaksanaan, kabupaten layak anak, partisipasi anak, kerjasama dan koordinasi, j . system informasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, il. kelembagaan, dan pembiayaan. ii. demi cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud dengan non diskriminatifcial, daerah asal atau pandangan politis anak dan orang dikepentingan terbaik anak adalahsi huruf yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pendapat anak sesuai dengan usia dan tingkat kedatangannya adalahhuruf yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa dalam perencanaan dan penyelenggaraan perlindungan anak, dilakukan secara terpadu antar tingkat pemerintahan dan tingkat sektor. huruf yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa seluruh stakeholders diberi peluang untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan hcegahan atau layanan primeridalamnya segala aktifhuruf pengurangan resiko (layanan sekunder)kan dalam keluarga tertentu atau kelompok yang beresiko. pengurangan resiko atau pencegahan sekundersebagai contoh, pelayanan dukungan keluarga dalam bentuk: mediasi dan nasehat hukum ketika keluarga menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran dan ataupun perceraian, meningkatkan keterampilan menjadi orang tua dan keterampilan melindungi anak, upaya penyembuhan salah satudan pelayanan dukungan keluarga ketika terjadi reintegrasi sosial setelah anak berkonflik dengan hukum. untuk menangani masalah tersebut pemberi layanan menyediakan berbagai macam layanan baik yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat. huruf yang dimaksuddengan penanganan adalah pengembangan mekanisme untuk memastikan dilakukannya respon berupa penanganan secara segera oleh pemerintah terhadap setiap anak yang menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. penanganan dimulai dari identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi. yang dimaksud dengan. hal ini membutuhkan intervensi yang berkelanjutan, termasuk intervensi baik oleh inisiatif relawan maupun masyarakat serta kewajiban intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ketika anak telah mengalami dan serius beresiko atau berdampak buruk terhadap anak. untuk itu diperlukan pengawasan dan layanan dukungan keluarga seperti program bagi orang tua, konseling bagi individu dan keluarga, program terapi penyembuhan dan atau penempatan anak baik yang bersifat sementara maupun permanen dalam pengasuhan alternatif langkah langkah untuk mengambil keputusan harus melalui pengadilan, berdasarkan asesmen dan rekomendasi dari instansi sosial. yang dimaksud dengan intervensi tingkat tersier adalah penting untuk merespon keadaan dimana seorang anak sangat beresiko atau mendapat perlakuan salah, dieksploitasi, ditelantarkan atau mengalami cedera. intervensi ini mungkin melibatkan anak demi kepentingan terbaik bagi anak yang harus dipisahkan dari keluarga. dalam beberapa situasi, intervensi yang pertama kali harus dilakukan adalah mencegah anak terpisah dari keluarga. tetapi jika menurut hasil asesmen hal itu demi kepentingan terbaik bagi anak maka anak tersebut harus dicarikan pengasuhan alternatif. asesmen dan keputusan penempatan anak dalam pengasuhan alternative hanya boleh dilakukan oleh negara. intervensi ini dapat mencakup penggunaan pencegahan primer dan pelayanan intervensi sekunder, bersama dukungan dan tindakan pencegahan lainnya. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksudcukup jelas cukup jelas huruf angka cukup jelas angka cukup jelas huruf angka yang dimaksud dengan lingkungan pengasuhan adalah pengasuhan oleh orang tua dalam keluarga dan pengasuhan diluar orang tua, baik dalam keluarga maupun lembaga pengasuhan. angkahuruf cukup jelas huruf tindakan penyelamatan mencakup tindakan untuk memindahkan anak dari tempat kejadian tempat aman. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan rumah singgah adalah prasarana dan sarana yang disiapkan pemerintah untuk setiap orang yang bermasalah sosial untuk sementara waktu. huruf maksud dari rehabilitasi dalam ketentuan ini adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seorang mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajaryang dimaksud dengan harus dilakukan dengan segera adalah bahwa penanganan terhadap korban harus ditangani dengan segera pada saat diketahui adanya tindakan kekerasan, eksploitasi,anak usia dini dilakukan melalui program taman kanak kanak, taman bermain, taman penitipan anak dan bentuk lain yang sederajat. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah: kelompok belajar paket atau pendidikan non formal setara sekolah dasar sd) madrasah ibtidaiyah mi): kelompok belajar paket atau pendidikan non formal setara sekolah menengah pertama smp) madrasah tsanawiyah ts), kelompok belajar paket atau pendidikan non formal setara sekolah menengah atas sma) madrasah aliyah ma), kelompok belajar paket kejuruan atau pendidikan non formal setara sekolah menengah kejuruan smk) madrasah aliyah kejuruan mak) cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan rumah perlindungan sosial anak dalam ketentuan iniyang dimaksud dengan lembaga pemerintah dalam ketentuan ini meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara lain kementerian sosial, kementekabupaten layak anak dimaksud untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten kota yang mengarah pada upaya pengakuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak anak kedalam definisi, strategi, dan intervensi pembangangunan seperti kebijakan, kelembagaan dan program yang layak anak. tujuan kebijakan kabupaten layak anak adalah untukresponsif terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha kabupaten kota dalam mewujudkan hak anak, untukdan berkelanjutan sesuai dengan indicator kla, dan untukdari kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak yang berada dalam sekelompok orang yang hidup dalam satu kesatuan sosial budaya yang bersifat sosianak korban eksploitasi ekonomi adalah anak yang dipaksa atau ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar. eksploitasi seksual anak. anak korban penyalahgunaan napa adalah seorang anak yang pernah menggunakan narkotika, psikotropika, atau zat adiktif lainnya, termasuk minuman keras, diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenangorang anaksuatu persetujuan dari orang tua atau wali yang memegang kendali atas anakanak terekploityang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap,yangkorban perlakuan salah adalah anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan hak hak anak, namun perbuatannya masih dibawah kategori yang dapat dituntut hukum pengadil, maupun sosial. anak korban kekerasan fisik dan non fisik atau perlakuan salah adalah anakberkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan keluarbiasaan baik secaraewajiban anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan peran dan fungsiyang dan atau penelantarlingkungan pengasuhan adalah pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua dan pengasuhan diluar pengasuhan orang tua. pengasuhan diluar pengasuhan orang tuayanghakperempuan dan anak ditingkat kabupaten. satuan tugas yang selanjutnya disingkat satgas adalah lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat yang melakukan kerja kerja perlindungan anak yang berkedudukan diwilayah kecamatan, kelurahan maupun desa dimanat operasional atau prosedur tetap yang telah ditentukansekolah ramah anak yang selanjutnya disingkat sra adalah sekolah yang terbuka yang melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang kesejahteraan anak. tempatsempatan dan kemampuuskesmas ramah anak yang selanjutnya disingkat pra adalah puskesmas yang mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung puskesmas. ruang pelayanan khusus yang selanjutnya disingkat rpk adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan bagi saksi dan atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus dan perkaranya sedang ditangani kantor polisipenyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan prinsippaduan, dan keterbukaan. perlindungan anak bertujuan untuk: memenuhi dan melindungi anak dan haknyapengurangan resiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, pengurangan resiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi seksual anak dan atau eksploitasi ekonomi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak,penefikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali, untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan ataubertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari orang tuanya sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya, memperoleh pelayanan kesehatan dan jamindapatkan perlindungan disatukan pendidikan dari kejahatan seksual,anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan anakkebebasan sesuai dengan hukum serta dari kejahatan seksualnjamin, memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak, merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang penyelenggaraan perlindungapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten layak anak,laksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui: perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah yang berwawasan hak anak, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, |
ven digoel dengan rahmat tuhan yang mahesa bupati kabupaten boven digoellapanganboven digoel: bahwa untuk mewujudkan hal hal tersebut pada huruf danoven digoel, dengan peraturperangkat daerah kabupaten boven digoel bab. ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang maksud dengan: daerah atau disebut kabupaten, adalah kabupaten boven digoel, pemerintah daerah atau disebut pemerintah kabupaten, adalah pemerintah kabupaten boven digoel: perangkat daerah atau disebut perangkat kabupaten, adalh perangkat kabupaten boven digoel, unit pelaksana teknis dinas disingkat utd, adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten boven digoel: bab pembentukan dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja perangkat daerah.n administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. untuk melaksanakan tugas tersebut pada sekretariat daerah menyelenggarakan fungsi: mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan pemerintah daerah: mengkoordinasikan perangkat daerah: cc. penyelenggaraan . penyelenggaran administrasi pemerintahan dan pemberdayaan otonomi daerah: pengelolaan sumberdaya aparatur,keuangan, prasarana, dan sarana pemerintah daerah: pelaksanasekretaris daerah asisten sekretaris daerah terdiri dari asisten bidang tata praja asisten bidang pembangunan asisten bidang administrasi umum bagian bagian terdiri dari bagian tata pemerintahan bagian hukum bagian organisasi bagian bina penyusunan program bagian bina sosial ekonomi bagian umum bagian humas bagian keuangan bagian kepegawaian bagan struktur organisasi daerah sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiran merupakan bagian satu kesatuan tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. bagian ketiga sekretaris daerah sekretaris daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan bupati sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. bagian keempat asisten bidang tata praja asisten bidang tata praja mempunyai tugas pokok membantu sekretaris daerah dalam mengkoordinasikan, perumusan, penyusunan, kebijakan dan pembinaan dibidang administrasi pemerintahan, hukum, organisasi. untuk melaksanakan tugas tugas tersebut pada asisten bidang tata praja menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan staf dalam rangka penyusunan kebijakan dibidang kependudukan, keluarga berencana dan catatan sipil, kesatuan bangsa, perhubungan, ketenagakerjaan, pertambangan dan energi, pemberdayaan masyarakat kampung, perbatasan dan kerja sama daerah, polisi pamong praja dan pengelolaan data elektronik. pembinaan dan pengawasan bidang kependudukan, keluarga berencana dan catat sipil, kesatuan bangsa, perhubungan, tenaga kerjaan, pertambangan dan energi, pemberdayaan masyarakat kampung, perbatasan dan kerjasama daerah, polisi pamong praja dan pengelolaan data elektronik. . .i4 asisten bidang tata praja terdiri atas bagian tata pemerintahan sub bagian pemerintah umum sub bagian otonomi daerah sub bagian pemerintahan kampung bagian hukum sub bagian peraturan perundang undangan sub bagian bantuan hukum sub bagian dokumentasi hukum paragraf bagian tata pemerintahan bagian tata pemeritahan berada dibawa dan bertanggung jawab kepada asisten bidang tata praja bagian tata pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan pembinaan penyelengaraan pemerintah, perangkat dan pengembangan daerah, otonom daerah, pemberdayaan otonomi kampung serta membuat laporan. untuk melaksanakan tugas tersebut pada bagian tata pemerintahan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahdan pemberdayaan otonomi kampung. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pengembangan otonomi daerah: pelaksaan ketatausahaan, tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sud bagian pemerintahan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan analisa dan pembinaan pemerintah, perangkat dan pengembangan daerah dan melakukan urusan ketatausahaan serta membuat daerah, sud bagian otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis pelaksanaan dan pengembangan otonomi daerah, penataan batas wilayah dan administrasi pemerintahan serta membuat laporan, sub bagian pemeritahan kampung mempunyai tugas pokok merumuskan pembinaan teknis penyelenggaran pemerintahan kampung, pengembangan perangkat kelembagaan kampung, pendataan potensi dan kekayaan kampung serta membuat laporan: paragraf bagian hukum bagian hukum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada asisten bidang tata praja 16dan hukum, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum serta membuat laporan. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam bagian hukum menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan perumusan peraturan daerah, peraturan bupati keputusan bupati: pelaksaan penelaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang undangandanpenyiapan bahan rancangan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupatian tugas, pengkodifikasikan peraturan perundang undangan, melakukan publikasi produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum: pelaksanaan ketatausahaan, tugas lain yang diberikan oleh bupati sub bagian peraturan perundang undangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasi perumusan rancanganperaturan perundang undangan,menelaah, mengevaluasi produk hukum dan pelaksanaannya serta membuat laporan: sub bagian hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan mengumpulkan bahan dalam menyelesaikan masalah hukum dan pelayanan bantuan hukum, serta membuat laporan: sub bagian dokumentasi hukum mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan publikasi produk hukum, menerbitkan lembaran daerah, berita daerah dan mengatur penyebarluasan dokumentasi hukum serta membuat laporan: bagian kelima asisten administrasi pembangunan asisten administrasi pembangunan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris daerah dalam mengkoordinasikan,perumusan,penyusunan kebijakan dan pembinaan dibidang sosial ekonomi pengendalian pembangunan dan pemberdayaan perempuan. untuk melaksanakan tugas tugas tersebut pada asisten administrasi pembangunan menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan dalam rangka perumusan penyusunan kebijakan dipembinaan dan pengawasan asisten administrasi pembangunan terdiri dari bagian bina sosial ekonomi terdiri dari sub bagian bagian sosial sub bagian produksi daerah sub bagian produksi daerah bagian bina penyusunan program terdiri dari sub bagian administrasi dan penyusunan program: sub bagian evaluasi dan pelaporan, cc. bagian humas . . bagian humas terdiri dari sub bagian peliputan informasi dan pemberitaan: sub bagian protokol, sub bagian sandi dan telekomunikasi, paragraf bagian bina sosial ekonomi bagian bina sosial ekonomi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada asisten administrasi pembangunan. bagian bina sosial ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelayanan administrasi dibidang sosial ekonomi serta membuat laporan. untuk melaksanakan tugas tersebut pada bagian sosial ekonomi menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan pembinaan pedoman dibidang sosial ekonomi, pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan pembinaan administrasi pelayanan sosial. cc. pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perusahaan daerahsub bagian sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelayanan administrasi, peningkatan kesejahteraan, pembinaan dibidang pendidikan, kebudayaan, agama, olah raganian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, industri, dan transportasimbangan, energi, pengembangan kepariwisataan, perusahaan, dan perbankan daerah serat membuat laporan. paragraf bagian bina penyusunan program bagian bina penyusunan program berada dibawah dan bertanggungjawab kepada asisten administrasi pembangunan. bagian bina penyusunan program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengendalian pembangunan daerah dan membuat laporan. untuk melaksanakan tugas tersebut pada bagian pengendalian pembangunan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan pembinaan pedoman dibidang pengendalian pembangunan daerah. penyiapan bahan penyiapan pembangunan daerah. cc. pengumpulan dan penyiapan bahan.29. sub bagian administrasi dan penyusunan program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, pedoman dan petunjuk pembinaan pelayanan administrasi dibidang pendataan pembangunan daerah dan membuat laporan. sub bagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakanpengumpulan bahan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan membuat laporan. paragraf bagian humas bagian humas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada asisten bidang administrasi umum. bagian humas mempunyai tugas pokok melaksanakan dan merumuskan bahan pembinaan dan pedoman peliputan berita, inventaris dan pemberitaan, pengaturan protokoler serta membuat laporan. untuk melaksanakan tugas tersebut pada bagian humas menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan peliputan penyiapan bahan dan pengaturan jadwal cc. penyiapan jadwal rapat pimpinan penyiapan informasi dan pemberitaan penyiapan sambutan bupati pelaksanaan ketatausahaan tugas lainnya yang berikan oleh bupati sub bagian peliputan, informasi dan pemberitaan mempunyai tugas pokok meliput semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan, mencari informasi dan melakukan pemberitaan melalui media massa dan elektronika serta membuat laporan. sub bagian protokol mempunyai tugas pokok mengatur perjalanan dinas, mengatur jadwal tamu, mengatur jadwal rapat pimpinan, menyiapkan tempat dan fasilitas rapat, petugas pembawa acara dan tugas lainnya yang berhubungan dengan urusan protokoler serta membuat laporan. sub bagian sandi dan telekomunikasi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pembinaan teknis pengiriman, penerimaan dan pengawasan berita sandi dan telekomunikasi serat membuat laporan. bagian keenam asisten bidang administrasi asisten bidang administrasi mempunyai tugas pokok membantu sekretaris daerah dalam pengkordinasian, perumusan, pengurusan kebijakan dan pembinaan bidang umum, humas dan perpustakaan dan arsip daerah. untuk melaksanakan tugas tugas tersebut pada asisten bidang administrasi menyelenggarakan fungsi pengkordinasian dalam rangka perumusan penyusunan kebijakan dipembinaan dan pengawasan . asisten bidang administrasi terdiri dari bagian umum terdiri dari sub bagian tata usaha umum, pimpinan dan bendaharawan, sub bagian perjalanan dinas, sub bagian perlengkapan dan rumah tangga. bagian keuangan terdiri dari sub bagian anggaran: sub bagian pembukuan dan verifikasi: sub bagian perbendaharaan dan gaji. bagian kepegawaian terdiri dari sub bagian umum dan pemberhentian: sub bagian mutasi dan pengadaan: sub bagian pengembangan karier, litbang dan diklat. bagian organisasi terdiri dari sub bagian kelembagaan: sub bagian tata laksana, analisis jabatan dan perpustakaan, sub bagian pemberdayaan aparatur negara. paragraf bagian umum bagian umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada asisten bidang administrasi umum. bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tata usaha, pembinaan kearsipan perjalanan dinas perlengkapan rumah tanggnaan urusan tata usaha umum, pimpinan dan keuangan sekretariat daerah. pelaksanaan pembinaan kearsipan daerah: cc. pelaksanaan urusan perjalanan dinas, pelaksanaan urusan keamanan dalam terhadap personil: pelaksanaan urusan perlengkapan rumah tangga jabatan pimpinan daerah: sub bagian tata usaha umum pimpinan dan bendaharawan mempunyai tugas pokok melakukan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan, mengendalikan dan membina kearsipan, melakukan tata usaha bendaharawan serta membuat laporan. sub bagian perjalanan dinas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan membuat surat perintah perjalanan dinas administrasi serta pembuatan laporan. sub bagian perlengkapan dan rumah tangga mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan analisis kebutuhan dan inventarisasi serta menyusun rencana kebutuhan rumah tangga jabatan dan mendistribusikan dan menyimpan serta membuat laporan. paragraf bagian keuangan bagian keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada asisten bidang administrasi umum. bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, dan membuat laporan. 43. untuk melaksanakan tugas tersebut pada bagian keuangan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. pengelolaan administrasi keuangan daerah: cc. pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan sarat perintah membayar uang semu), danmengadakan pemeriksaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan. sub bagian anggaran mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan rencana, perubahan anggaran pendapatan belanja daerah, petunjuk teknis pelaksanaan apbd dan menyiapkan, menyusun nota keuangan yang akan disampaikan kepada dprd serta membuat laporan. sub bagian pembukuan dan verifikasi mempunyai tugas pokok melakukdan penerimaan, pengeluaran serta membuat laporan. sub bagian perbendaharaan dan gaji mempunyai tugas pokok menerbitk, ganti rugi dan membina perbendaharaan serta membuat laporan. paragraf bagian organisasi bagian organisasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada asisten bidang tata praja. bagian organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pedoman dari petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, penatalaksanaan, pemberdayaan aparatur negara dan analisis jabatan serta membuat laporan. untuk melaksanakan tugas tersebut pada bagian organisasi menyelenggarakan fungsi pengumpulan dan mengelola data, menyiapkan bahan pembinaan penataan kelembagaan. pengumpulan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan penatalaksanaan meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja serta analisis jabatan mengenai uraian tugas dan jabatan. cc. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan aparatur negara. pelaksanaan ketatausahaan. tugas lainnya yang diberikan oleh bupati. sub bagian kelembagaan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan organisasi lingkungan pemerintah kabupaten serta membuat laporan, sub bagian tata laksana, analisis jabatan dan perpustakaan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis penataan system, metode prosedur kerja, uraian tugas, fungsi kerja dan perpustakaan serta membuat laporan: sub bagian pemberdayaan aparatur negara mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pemberdayaan aparatur negara serta membuat laporan: bab sekretariat dprd bagian pertama kedudukan, tugas pokok dan fungsi sekretariat. mmo sekretariat dprd merupakan unsur pelayanat daerah. sekretariat dprd mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada anggota dprd. untuk melaksanakan tugas tersebut pada sekretariat dprd menyelenggarakan fungsi:dua susunan organisasi sekretariat dprd terdiri dari sekretaris dprd: bagian bagian terdiri dari bagian umum terdiri dari sub bagian keuangan dan program: sub bagian tata usaha dan perpustakaan: bagian persidangan terdiri dari sub bagian rapat dan risalah sub bagian kegiatan komisi dan fraksi, bagian perlengkapan dan rumah tangga terdiri dari sub bagian perlengkapan dan aset: sub bagian rumah tangga. bagan struktur organisasi sekretariat dprd adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan sebagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. paragraf bagian umum bagian umum berada bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dprd. bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tata usaha, ketatausahaan keuangan, penyusunan program, kepegawaian, dokumentasi, perpustakaan dan tugas umum lainnyan ketatausahaan, pengelolaan perpustakaan: cc. penyusunan program, pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan. sub bagian keuangan dan program mempunyai tugas pokok merencanakan anggaran mengurus keuangan, menyusun program dan membuat laporan. sub bagian. sub bagian tata usaha dan perpustakaan mempunyai tugas pokok menyiapkantempat penyelenggaran dan administrasi rapat rapat, perjalanan dinas, perpustakaan dan dokumentasi, urusan surat menyurat dan administrasi kepegawaian serta membuat laporan. paragraf bagian persidangan bagian persidangan bawah dan bertanggung jawab pada sekretaris dprd. bagian persidangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan persidangan meliputi kegiatan rapat dan pembuatan risalah serta kebutuhan kegiatan rapat komisi dan fraksi serta membuat laporan. untuk melaksanakan tugas tersebut pada bagian persidangan menyelenggarakan fungsi fasilitas rapat rapat anggota dprd: fasilitas kegiatan komisi dan fraksi. sub bagian rapat dan risalah mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyiapan konsep, penyusunan bahan resume dan laporan hasil sidang. sub bagian kegiatan komisi dan fraksi mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyiapan kebutuhan kegiatan rapat komisi dan fraksi. paragraf bagian perlengkapan dan rumah tangga bagian perlengkapandan rumah tangga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga dan kebutuhan perlengkapan serta membuat laporan. untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada bagian perlengkapan menyelenggarakan fungsi pengelolaan perlengkapan dan aset: pelaksaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota dprd: sub bagian perlengkapan dan aset mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyiapan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan serta membuat laporan. sub bagian rumah tangga mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyiapan kebutuhan rumah tanggadaerah sesuai da: setiap kelompok tersebut dan kelompok . kelompok jabatan fungsional pada sekretariat dprd bertanggung jawab kepada sekretaris dprd, jumlah jabatan fungsional tersebut pada ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja: jenis dan jenjangda, para asisten sekda,tugas pokok masing masing. setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan sekretariat daerah dan sekretariat dprd, setiap pimpinan satuan organisasi wajib:, dalam penyampaian laporan temuannya wajib disimpan kepada satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat dinas berkala. dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasiwajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat dinas berkala. dalam hal bupati, wakil bupati berhalangan setda melakukan tugas tugas bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam hal setda berhalangan tugas tugas para asisten berada dalam koordinasi seorang asisten yang ditunjuk oleh bupatidengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan,sngangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sekdapejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.bab viii. bab viiiserta sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perenang undangan yang berlaku. babsekretaris daerah dan sekretariat dprd sudah harus dilaksanakan. bab ketentuan penutup hal hal yangdilingkungan sekretariat daerah dan sekretariat dprdcap ttd drs. agus salim a.r, plit) penata nip. |
tp) salinan panas bupati lumajang provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten lumajang nomor tahun tentang pengelolaan air limbah domestik dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lumajangpemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyehatan lingkungan permukiman khususnya urusan air limbah, agar pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dikelola dengan baik,landasan yuridis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya maka perlu mengatur pengelolaan air limbah domestikystem pengelolaan air limbah permukiman ksp spal):kabupaten lumajang,, kelestarian lingkungan hidup, perlindungan sumber air, dan kesehatan. bagian kedua tujuan pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk, dan rehabilitasi, pemanfaatan:: oo. perizinanterdiri atas,lumpur tinjaos wajib diperiksa baku mutunya secara berkala sebelum dibuang badan air. pemeriksaan bakumutu sebagaimana dimaksud pada wajib melalui pemeriksaan laboratorium yang ter akreditasi. pemeriksaan bakumututdspal perencanaan spal terdiri atas: rencana induk, studi kelayakan, dan cc., dan kriteria yang berlaku,bagian keempat perencanaan teknik terperinci perencanaan teknikpalalammerintah kabupaten menunjuk organisasikabupaten dapat membentuk atau menunjuk utd bawah organisasi perangkat daerah terkaitkabupatenrganisasi perangkat daerah yang membidangipengawasan penyelenggaraan spal kabupaten dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjukabupatekabupaten kota lain, lembaga donor nasional atau internasional, kelompok masyarakat,kabupatenmbidangixviii larangan setiap orang atau badan dilarang: membuang air limbah domestik tanpa pengolahan instalasi pengolahan air limbah domestik terlebih dahulu. melakukan penyambungan dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin, cc.an abs), bab xixpenjelasan atas peraturan daerah kabupaten lumajbagi kota yang sudah mempunyai ipad tapi tidak memiliki plt, ipad yang sudah ada tidak dapat berfungsi sekaligus sebagai plt untuk mengolah lumpur tinja karena ipad tetap berfungsi untuk mengolah air limbah domestik saja, apabila ipad yang ada ingin difungsikan sebagai plt juga, maka diperlukan penyedia tambahan unit pemisah lumpur sebelum rumput tinja tersebut masuk kedalam in tujuan penyusunan rencana induk maksud maksud penyusunan rencana induk agar pemerintah pusat dan pemerintah daer, dan terpadu dengan sektor terkait lainnya. tujuan tujuan penyusunan rencana induk agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki rencana induk penyelenggaraan spal yang terarah, terpadu, sistematis, sesuai karakteristik lingkungan dusaha, dan atau masyarakat). cukup jelas. cukup jelas. kedudukan rencana induk penyusunan rencana induk spal untuk daerah mengacu pada pengembangan wilayah (rtrw dan rdr) dan rencana pembangunan daerah (ipjp dan rpm) sesuai peraturan perundang undangan. penyusunan rencana induk spal untuk kepentingan strategis nasional merujuk pada pengembangan wilayah nasional rtrw dan rtr ksn) dan rencana pembangunan nasional (rvhpn dan rpm) sesuai peraturan perundang undangan. kedudukan rencana induk spal berada dibawah kebijakan spasial masing masing daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. rencana induk berfungsi sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan strategi penyelenggaraan spal per kawasan dan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana program investasi infrastruktur. pengertian studi kelayakan studi kelayakan pengembangan spal adalah suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan spal suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis, keuangan dan ekonomi. studi kelayakan pengembangan spal wajib, dan kegiatan pengembangan spal pada zona prioritas. sementara bagi kabupaten kota yang belum terdapat rencana induk spal, studi kelayakannya disusun berdasarkan buku putih sanitasi bps) dan strategi sanitasi kabupaten kota ssk). maksud dan tujuan penyusunan studi kelayakan maksud penyusunan studi kelayakan pengembangan spal yaitu agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki acuan teknis dalam melaksanakan perencanaan pengembangan spal berdasarkan hasil pengkajian teknis, keuangan, ekonomi dan lingkungan terhadap kegiatan pengembangan spal. tujuan penyusunan studi kelayakan pengembangan spal yaitu: pelayanan air limbah domestik yang kontinu, perlindungan permukiman dari pencemaran air limbah domestik, pengolahan air limbah domestik untuk memenuhi baku mutu ellen air limbah domestik, teridentifikasinya lembaga dan sdm dalam menyelenggarakan spal, pelayanan air limbah domestik yang terjangkau oleh masyarakat atau pengguna layanan, teridentifikasinya risiko lingkungan dan rencana tindak mitigasi terhadap risiko lingkungan dari kegiatan pengembangan spal, dan teridentifikasinya biaya dan sumber biaya dalam menyelenggarakan spal. klasifikasi studi kelayakan studi kelayakan pengembangan spal dapat berupa studi kelayakan studi kelayakan merupakan kajian kelayakan teknis, keuangan, dan ekonomi serta analisis risiko lingkupenduduk lebih dari (seratus ribu) jiwa justifikasi teknis dan biaya justifikasi teknis dan biaya adalah kajian kelayakan teknis dan keuakurang dari (seratus ribu) jiwa. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. perencanaan teknik terinci spal merupakan rencana rinci pembangunan spal pada daerah atau kawasan dalam sub sistem pengolahan lumpuk spal disusun berdasarkan:si teknis dengan instansi teknis terkait. lingkup perencanaan teknik spal:.nota desain, spesifikasi teknis dan gambar teknis pada komponen spal yang direncanakan, s.perkiraan biaya pengembangan dan pengelolaan komponen spal, .op komponeswasta dilibatkan dalam pengelolaan air limbah domestik (sebagai mitra pemerintah daerah). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pemantauan dan evaluasi spal dilaksanakan dengan maksud agar penyelenggaraan spal dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan serta memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu yang ditetapkan. pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi penyelenggaraan spal yang sedang berlangsung. evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penyelenggaraan spal dengan cara membandingkan hasil pemantauan dengan tolok ukur kriteria standar yang sudah ditetapkan saat perencanaan. cukup jelas. cukup jelas. evaluasi penyelenggaraan spal dilaksanakan secara berkala, yaitu: evaluasi terhadap kinerja teknis dilakukan setiap bulan sekali, evaluasi terhadap kinerja non teknis dilakukan terhadap: kondisi keuangan dan manajemen administrasi berupa audit setiap bulan sekali: kondisi kelembagaan dan institusi setiap bulan sekali, evaluasi kondisi lingkungan dilakukan setiap bulan sekali. tujuan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:aj) salinan sesama bupati lumajang provinsi jawa timurumajang, menimbang bahwa pemerintah daerah berwenang menjamin keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap dampak negatif minuman beralkohol berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan, bahwa salah satu upaya untuk mengurangi dampak negatif minuman beralkohol perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, bahwa pemerintah daerah saat ini belum memiliki produk hukum yang mengatur mengenaiwan perwakilan rakyat daerah adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lumajndalian minuman beralkohol adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan penetapan dan pengaturan serta pembatasan terhadap pengedaran, penjualan dan pengkonsumsian minuman beralkohol kabupaten lumajangdari luar negeri. minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:, golongan adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (c2h50oh) lebih dari 5y0 (lima keseratus) sampai dengan (dua puluh keseratus), danminuman beralkohol setiap orang dan atau badan hukum dilarang menjual minuman beralkohol. setiap orang dan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada dapat menjual minuman beralkohol setelah mendapat izin dari bupati. izin penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: penjualan untuk diminum langsung, dan penjualan secara eceran. penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh penjual langsung tempat tertentu. tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi: hotel berbintang atas, termasuk diskotik, bar, pub, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel, dan restoran dengan tanda talam kencana dan talam selama. penjual langsung wajib memasang pengumuman yang melarang setiap orang untuk: membawa minuman beralkohol luar tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada dan membawa minuman beralkohol dari luar dalam tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada setiap orang atau badan hukum yang menjual minuman beralkohol golongan dan golongan selain tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada harus mendapat ijin dari bupati sesuai dengandalam huruf dilakukan dalam bentuk kemasan oleh pengecer. pengecer sebagaimana dimaksud pada hanya menjual minuman beralkohol pada supermarket atau tempat lainnya yang telah mendapat ijin dari bupati. minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada wajib ditempatkan pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain. pengecer wajib melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung minuman beralkohol tempat penjualan. penjual langsung dan atau pengecer hanya diijinkan menjual minuman beralkohol kepada konsumen atau pembeli yang telah berusia (dua puluh satu) tahun atas yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. bab perijinan penjual langsung dan pengecer yang menjual minuman beralkohol golongan dan atau golongan wajib memiliki sup mb. sup mb sebagaimana dimaksud pada berlaku juga untuk penjualmenjual minuman beralkohol golongan wajib memiliki spl a. permohonan sup mb, skp a dan spl a sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara elektronsup mb, skp a dan spl a, diatur dalam peraturan bupati. bab larangan penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol dilarang: melakukan penjualan minuman beralkohol kios kecil, warung, pedagang kaki lima dan tempat berjualan yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan atau tempat pendidikan lainnya, kantor, stadion, stasiun, terminal angkutan umum, rumah sakit dan pemukimancc.mindahtangankan sup mb, dan mengiklankan minuman beralkohol dalam media masmbeli dan atau meminum minuman beralkohol luar tempat yang telah ditentukan oleh bupati, cc. membeli minuman beralkohol secara eceran selain supermarketjin, membuat, mengedarkan, menyediakan dan atau menjual minuman beralkohol tanpa ijin, mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol kepada konsumen pembelidanmengenai tata cara pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol diatur dalam peraturan bupati. tim sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang terkait. tim sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, tim terdiri dari perangkat daerah terkait, aparat kepolisian dan masyarakat sebagai unsur pendukung. bupati berwenang mencabut ijin tempat penjualan minuman beralkohol apabila: bertentangan dengan kepentingan umum, tidak dapat menjaga keamanan dan ketertiban, dan atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan. bupati mengusulkan untuk mencabut izin distributor dan sub distributor yang melanggar ketentuan daerah. bab vii sanksi administratif pengecer dan penjual langsupenutupan usaha, dan pencabutan ijhwa setiap orang dan atau badan hukum yang telah mempunyai izin sebelum peraturan daerah ini diundangkan, izin tersebut berlaku sampai masaurusan pemerintahan daerah disusun oleh: bagian hukum sekretariat daerah kabupaten bone tema bupati bone provinsi sulawesi selatan peraturan daerah kabupaten bone nomor tahun tentang urusan pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bone, menimbang :a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perlu melakukan inventarisasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, bahwasudah tidak sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahbab iii penyelenggaraan urusan pemerintahan konsumen penyelenggaraan urusan pemerintahan konsumen berdasarkan: menyelenggarakan sendiri, atau menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintahan desa berdasarkan as. manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan konsumen dengan kewenangan sebagai berikut: pengelolaan unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan dan metode kerja,. manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan konsumen sebagaimana dimaksud pada memuat pengelolaan unsur manajemen dan atau fungsi manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan konsumen yang belum diatur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsatas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. penyelenggaraan pusat pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibebankan padasebagaimana dimaksud pada bab kerja sama wajib urusan pemerintahan kerja sama wajib merupakan kerja sama dengan daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan kriteriangan daerah kabupaten kota dari daerah provinsi yang berbeda, kerja sama dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota dari provinsi yang berbeda, dan kerja sama dengantidak dilaksanakan oleh daerah, maka pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. biaya pelaksanaandalam pelaksanaan kerja sama wajib, dengan,lampiran peraturan daerah kabupaten bonepemerintah daerah urusan pemerintahan bidang pendidikan s0) smua smerpuoman epmmsansaan dra,urusan pemerintahan bidang kesehatan ro| seruan saluran upaya kesehatan pengelolaan usaha kesehatan perorangan ukp) dan rujukan tingkat kabupatenpenerbitan izin praktek dan izin tenaga sdm) kesehatan kesehatan. perencanaan dan pengembangan sdm kesehatan untuk ukm dan ukp. masa nona kesehatan dan makanan. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang nee meetrsamaan pengembangan sistem dan pengelolaan beam air limbah pengelolaan dan pengembangan sistem air pam drainase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai. naa permukiman penyelenggaraan infrastruktur padar0| sumur smamuru|a.nana aoa perumahan dan pencegahan perumahan dan kawasan kawasan permukiman permukiman kumuh. kumuh prasarana, sarana dan penyelenggaraan psu perumahan. sertifikasi, kualifikasi, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau klasifikasiurusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat s0| muatan smsworean ketentraman dan |a. penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum ketertiban umum. penegakan perda dan peraturan bupati. pembinaan penyidik pegawai negeri sipil ppn). paca pemakaman bannaa mao sosialrusan pemerintahan bidang tenaga kerja eta cite pelatihan kerja dan| pelaksanaan pelatihan berdasarkan unitkabupaten. penempatan tenaga pelayanan antar kerja kabupaten kerja penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta links,lembagaan pengarusutamaan gender perempuanpengumpulan, pengolahan, analisis dan anak penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat kabupatenpemerintahan bidang pangan r0| semua sgm uruspada kedaulatan dan berbagai sektor sesuai kewenangan. kemandirian penyelenggaraan penyediaan dan penyaluran pangan pokok ketahanan pangan atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerahengketa tanah garapan penyelesaian sengketa tanah ganti kerugian dan santunan penyelesaian masalah ganti kerugian tanah untuk pembangunan dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten. subyek dan obyek redistribusi penetapan subyek dan obyek tanah serta ganti kerugian |redistribusi tanah, serta ganti tanah kelebihan maksimum dan kerugian tanah kelebihan maksimum absence. dan tanah absence. tanah penetapan tanah yang foamsisaran tanah kosong penyelesaian masalah tanah kosong. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong. penggunaan tanah perencanaan penggunaan tanah yang paman urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup perencanaan rencana perlindungan dan pengelolaan dfonsumntstp jangan mam mean kajian lingkungan lhs untuk kebijakan, rencana dan atau damn penamaan (pemsendatan (ingatan, penangasiangan dan penahan pencemaran dan atau pencemaran dan atau kerusakan lingkungan kerusakan lingkungan hidup. hidup keanekaragaman pengelolaan kehati casa bin bahan berbahaya dan penyimpanan sementara limbah b3. beracun b3), dan pengumpulan limbah b3. limbah bahan berbahaya dan beracun limbah b3).lingkungan dan izin|izin plh diterbitkan oleh pemerintah perlindungan dan kabupaten. pengelolaan lingkungan hidup plh). pengakuan keberadaan penetapan pengakuan mha, kearifan lokal masyarakat hukum atau pengetahuan tradisional dan hak adat mha), kearifan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional lokal dan hak mha yang dan hak mha terkait dengan plh yang terkait plh.kabupaten. untuk masyarakat. penghargaan pemberian penghargaan lingkungan hidup lingkungan hidup tingkat kabupaten. untuk masyarakat. pengaduan lingkungan penyelesaian pengaduan masyarakat diapa usaha dan atau kegiatan yang lokasi amiuasaampamartammumman pendaftaran penduduk pelayanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil pelayanan pencatatan mia pengelolaan informasi administrasi pengumpulan data kependudukan kependudukan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan. profil kependudukan penyusunan profil pete urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ama kerja sama desa fasilitasi kerja sama antar desa dalam satu famimras sembilan dan penguasa pemeran ema membawa pemerintahan desa administrasi pemerintahan den) lembaga pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan, yang bergerak dibidang pemberdayaan desa lembaga adat, dan dan lembaga adat tingkat kabupaten dan masyarakat hukum pemberdayaan masyarakat hukum adatangkutan jalan lla) lla kabupatenkabupaten. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam kabupaten. il. penetapan rencana umum jaringan meta metametaumpangkabupaten. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam kabupatenlam kabupaten. meta matapemerintahan bidang komunikasi dan informatika matan informasi dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik images mma atpemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah izin usaha simpan ja. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk pinjamdan pengawasan koperasi yang pemeriksaankabupaten. pemberdayaan dan pemberdayaan dan perlindungan koperasi pemberdayaan usaha pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan menengah, usaha kecil, melalui pendataan, kemitraan, kemudahan dan usaha mikro perijinan, penguatan kelembagaan dan umkm).serangan wat nya urusan pemerintahan bidang penanaman modal pengembangan iklim penanaman |a.kabupaten. pelayanan penanaman modal pelayanan perijinan dan nonperijinan secara terpadu (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten. pengendalian pelaksanaan pengendalian pelaksanaan obama famaanan meng sub urusan sub sub urusan data dan sistem informasi pengelolaan data dan informasi penanaman modal perijinan dan non perijinan yang terintegrasi pada tingkat kabupatenkabupatenilingkupi kabupaten. urusan pemerintahan bidang persandian kan maa persandian untuk pengamanan penyelenggaraan informasir0| ilmuwan smemuruupemerintahan bidang perpustakaan ama mama pembinaan pengelolaan perpustakaan tingkat perpustakaan kabupaten kebudayaan gemar membaca tingkat ema memakan pelestarian koleksi pelestarian naskah kuno milik kabupaten. nasional dan naskah pengembangan koleksi budaya etnis kuno nusantara yang ditemukan oleh pemerintah kabupaten. urusan pemerintahan bidang kearsipan jaman maanyelamatan arsipotonapenyediaan prasarana (zona kreatif ruang kreatif melaluikreatif kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, pemanfaatan daniberpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif perlindungan hakbandara manusia pariwisata dan ekonomi kreatif ekonomi kreatif tingkat dasar. aa. urusan pemerintahan bidang pertanian mean set dalam kabupaten. penyediaan benih bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalama.pertanian. pertanian perizinan usaha. penerbitan izin usaha pertanian yang pertaniansub urusan sub sub urusandaya pelaksanaan pengelolaan taman hutan raya alam dan( tahuna). ekosistemnya cc. urusan pemerintahlam kabupaten. dd. urusan pemerintahan bidang perdagangan sub urusan sub sub urusan perizinan dana... menjamin ketersediaan barang kebutuhan kebutuhan pokok dan| pokok dan barang penting tingkat barang penting.laksanaan metrologi legal berupa tera, tera pemancar ngapaib urusan pemerintahan daerahee. urusan pemerintahan bidang perindustrian perencanaan pembangunan industri penetapan rencana pembangunan perizinan penerbitan iui kecil dan iui menengah penerbitan ipni bagi industrijui kecil dan izin perluasannya, iui menengah dan izi perluasannya, juki dan ipni yang lokasinya kabupaten. ff. urusan pemerintahan bidang transmigrasi saman sempurna perencanaan kawasan transmigrasi pencanangan tanah untubone, ttd dasar m.padjalangi urusan pemerintahan konsumen sebagaimana dimaksud pada adalah penetapan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah: penetapan perangkat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah, cc. penempatan personil sesuai kapasitas dan atauan ataug .sub dan sub sublaksanaan urusan pemerintahan yang bersifatdalam hal norma, standar, prosedur dan kriteria, sebagaimana dimaksud pada belum ditetapkan, maka pemerintah daerah melaksanaksebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara bertahapdalam neg |
salinan sangat day ng, kabupatenrmusyawaratan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati sidenreng rappangdesa untuk mewujudkan musyawarah desa yang partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel perlu disusun pedoman permusyawaratan desa kabupaten sidenreng rappngcamat adalah camat kabupaten sidenreng rappx11yang dilakukan pembuat, meminta unsur pemerintah daerahpenyampaitata tertib musyawarah desa. 12xkepada pihak yang serta meminta kepadanya untuk menarik kembali kata yang tidak layak dan menghentikan perbuatannya. x13kansebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada pembicara tersebut dikeluarkan secaraorganisasi perangkat daerah teknis, pendamping profesional,: memberikan informasi14xkan diri kepada panitia sebagaimana dimaksud dalam undangan dapat berbicara dalama musyawarah desa atas persetujuan pimpinan rapat musyawarah atau dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun denga15x:ntutx16semppadsyawarah mufakat sudah tidak terpenuhise17xpimpinan musyawarah mengusahakan agar peroleh jalan keluar yang disepakati atau melakux18 bagian ketigax19dalam memprakarsai pembentukan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahanrencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud pada dibahas oleh bpd,ketentuan peraturan perundang undanganagian kedua perencanaan desa paragraf umum musyawarah desa dalam rangka perencanaan desa diselenggar:paragraf penetapan kewenangan desaberskala lokalmenetapkan peraturan bupati tentang daftar kewenangan berdasarkanbagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. desa adalah seluruh desa yang ada kabupaten sidenreng rappangdua bpd dan kepala desa. bab penyelenggaraan musyawarah desa musyawarah desa diselenggarakan oleh bpd untuk menyepakati hal bersifat strategis yangpd perihal laporan hasil pengkajian keadaanpm desa. bpdpdkp desa. bpdpdapb desa. bpd harus mengawasi dan memastikan penetapan rkp desa berdasarkan23xantar desa, delegasi desa dalam badan kerja sama antar deskegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakkerja sama dengan desa dengan pihak ketiga yang bersifat strategis dan beresiko terhadap asset, menambah kekayaan aset desa, tigyang 25x delegasi bagian keempat rencana investasi masuk desa pengelolaan sumber daya alam desa dalam rencana investasi masu daya desa dapat dilakukan dengan. berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan atau usaha usaha perseorangan atau usaha kelompok masyarakat yang menimbulkan dampak positif atau negatif. jenis usaha ekonomi yang dibiayai oleh investasi meliputi antara lain: hutan, kebun: ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan, dan usaha usaha ekonomi lainnya sesuai dengan kondisi objkelompok usaha ekonomi terkait, bum desa:kepada27xhan usaha milik desa yang selanjutnyakesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman dari pemerintah desa dan bpd bagian keenam penambahan dan pelepasan aset desa prakarsa, gerakanrmandian umum, dan aset lainnya milik desa. penambahan dan pelepasan aset desa dilakuuprovinsi sulawesi selatan, dan atau pemerintah daerah29xaerahpada desa musyawarah desa terencana, dan musyawarah desa tidak terencana. musyawarah desa terencana sebagaimana dimaksud pada harus dipersiapkan oleh, dan rencana anggaran biaya rab). rencana kegiatan sebagaimana yang pendukungpd yang disesuaikan dengan kondisi objektif dan kondisi budaya masyarakat desa. sarana prasaradan alat kantor atk). sarana prasarajpd meminta pemerintah desa untuk menyediakan pembiayaan. bpd dengan difasilitasi oleh pemerintah desa mempersiapkan musyawarah desa yang tak terencana sebagaimana dimaksud dalam huruf tahun anggaran berjalan sesuai dengan kondisi obj status urusan desa termasuk yang bersifat strategis: dan rencana kegiatan rabn musyawarah tidak terencana. paragraf penyusunan bahan pembahasan bpd:dibahas dalan dalamyangjsebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh kepala desa kepada bpd. paragraf pembentukan dan penetapan panitia bpd membentuk dan menetapkan panitia musyawarah desa berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. penetapan panitia musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada melalui keputusan ketua bpd yang berlaku untuk waktu (satu)pada dan atau bpdu: pendanaan rutin:,gunaan dana penyelenggaraan rapat diatur sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlakucc. pembuatan media tayang, dan penuangdanbermusyawarahpd. pendamping berasal dari satuan kerja perangkat daerahpdnpdyangpaddpd, oleh wakil ketua atau anggota bpd lainnya. dalam hakatpdanggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) tahun anggaran sesuai keputusan gubernur kalimantan timur nomor v keu, iran noor...i |
ngga, disertai penjelasan dan dokumen dokumentimur pada tanggal november bahwa.saharp. politik ardiansyah sulaimanuntuk pengaturan dan penertiban usaha perekonomian masyarakat yang berpotensi menimbulkan dampak gangguan terhadap lingkungan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha tersebutretribusi izin gangguan merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asligbyang menjalankan usahanya dilokasi tertentu dalam daerah yang usahanya tersebut berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan. objek retribusi izin gangguan adalah pelayanan yang diberikan disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan yang akan menjalankan usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan. subjek retribusi adalah setiapl)a.kawasan industri, perbengkelan, fuller, indeks rumah makan dan usaha yang sejenis kawasan perdagangan, apotik, rumah obat indeks dan usaha lainnya yang sejenis c.kawasan pariwisata, pemukiman dan indeks usaha lainnyl)eter2 luas s d rp. , meter2 luas s d rp. , meter2 luas rp. , meter2 bab vii cara penghitungan retribusitiga) tahun atau sama dengan masa berlakunya izin ganggutibj0ses aaa bia 1v.alam rangka peningkatan penyediaan pembiayaan pemerintah daerah dan percepatan pembangunan kabupaten dharmasraya iniguna terjaminnya dan mempunyai dasar hukum yang pasti dalam pemungutan retribusi izin gangguan ini, maka dibentuklah peraturan daerah tentang retribusi izin gangguan. pengaturan retribusi daerah dengan peraturan daerah sesuai dengan yang diperintahkan dalamegaskan bahwa retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.tindak lanjuti dengan peraturan pelaksananya daerah antara lain dengan peraturan daerah. sebagai kabupaten pemekaran dari kabupaten sawahlunto sijunjung, kebutuhan pemerintah daerah tentang retribusi izin gangguan sangat mendesak dalam rangka percepatan peningkatan pendapatan asli daerah pad) dari sektortata cara pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa masih sederhana dan seadanya aaa sehingga tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan pemerintah kabupaten mamasa serta tuntutan penyelenggaraan otonomi peraturan daerah kabupaten mamasa daerah maka perlu dicabut, nomor tahun bahwa berdasarkan pertimbangan huruf huruf dan huruf maka perlu menetapkan tentang peraturan daerah kabupaten mamasa pedoman organisasi dan tata kerja tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintahan desa kabupaten mamasa pemerintahan desa.dan kota palopo lembaran negara bupati mamasa, republik indonesia tahun nomor menimbang bahwa dengan ditetapkannya desa sebagai tambahan lembaran negara republik kesatuan masyarakat hukum yang memiliki indonesia nomor karakteristik khusus, batas wilayah dan undang undang nomor tahun tentang berwenang mengatur dan mengurus pembentukan peraturan perundang undangan kepentingan masyarakat setempat, yang lembaran negara republik indonesia tahun didasarkan atas asal usul dan adat nomor tambahan lembaran negara istiadat, sehingga negara harus republik indonesia nomor menghormatinya, maka perlu membentuk undang undang nomor tahun pedoman organisasi dan tata kerja tentang pembentukan provinsi sulawesi barat pemerintahan desa: lembaran negara republik indonesia tahun bah ketel nomor tambahan lembaran bahwa engan adanya kejelasan negara republik indonesia nomor kewenangan desa merupakan dasar untuk membangun organisasi organisasi yang undang undang nomor tahun dibutuhkan untuk melaksanakan tentang pemerintahan daerah lembaran kewenangan tersebut: negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara cc. bahwa peraturan daerah kabupaten republik indonesia nomor mamasa nomor tahun tentang sebagaimana telah diubah dengan undang susunan organisasi pemerintahan desa, undang nomor tahun tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti dengan persetujuan bersama undang undang nomor tahun dewan perwakilan rakyat daerah tentang perubahan atas undang undang kabupaten mamasa nomor tahun tentang pemerintahan daerah menjadi undang undang lembaran dan negara republik indonesia tahun bupati mamasa nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor memutuskan menetapkan peraturan daerah kabupaten mamasa undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah bana pem masa danperaturan pemerintah nomor tahun tentang desa lembaran negara republikmamasa: peraturan pemerintah nomor tahun pemerintah daerah adalah bupati dan tentang pembinaan pengawasan perangkat daerah sebagai unsur gan pemerintahan daerah penyelenggara pemerintahan daerah: lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara cc. kepala daerah adalah bupati, nomor dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut dprd adalah lembaga peraturan sambas ana" urus perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa: pemerintahan antara pemerintah, pemerintah padan perangkat daerah yang daerah provinsi dan pemerintah daerah nga kabupaten kota lembaran negara republik mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan indonesia tahun nomor tambahan dalam kabupaten, lembaran negara republik indonesia desa adalah kesatuan masyarakat hukum nomor yang memiliki patas batas sanalah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus peraturan menteri dalam negeri nomor kepentingan masyarakat setempat tahun tentang tata cara penyerahan berdasarkan asal usul dan adat istiadat urusan pemerintahan kabupaten kota setempat yang diakui dan dihormati dalam kepada desa. sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia, pemerintahan desa adalah penyelenggara bab iii rain urusan pemerintahan oleh pemerintah tata cara penyusunan desa dan badan perlu syawaratan desa dalam mengatur dan mengurus struktur organisasi kepentingan masyarakat setempat pemerintah desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam asa sistem pemerintahan negara kesatuan kepala desa menyusun rancangan republik indonesia: peraturan desa tentang organisasi dan pemerintah desa adalah kepala desa dan tata kerja pemerintahan desa untuk perangkat desa: kemudian dibahas bersama dan badan permusyawaratan desa yang mendapat persetujuan bpd, selanjutnya disingkat bpd adalah lembaga susunan struktur organisasi pemerintah legislasi, penyusun peraturan desa, desa terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan pimpinan adalah kepala desa: keputusan desa, serta penampung dan unsur pembantu pimpinan adalah pengatur aspirasi masyarakat, perangkat desa yang terdiri dari dusun atau disebut dengan nama lain unsur staf atau pelayanan yaitu adalah bagian wilayah kerja dalam desa sekretaris desa sebagai yang merupakan lingkungan kerja pimpinan sekretariat desa, yang pemerintah desa. dibantu oleh beberapa kepala seksi seperti seksi umum dan bab seksi keuangan, kedudukan unsur pelaksana teknis lapangan terdiri dari seksi pemerintahan, admin pemerintahan desa terdiri dari pemerintah nitrasi dan umum: desa dan badan permusyawaratan desa: seksi keuangan: pemerintah desa terdiri dari kepala desa seksi ekonomi, pem dan perangkat desa: bangunan dan kesejahte rain rakyat, pemerintah desa dipimpin oleh seorang seksi ketentraman dan kepala desa. ketertiban. urusan wilayah atau unsur pembantu cc. mewakili desanya didalam dan diluar kepala desa wilayah kerja yang pengadilan dan dapat menunjuk kuasa disebut kepala dusun: hukum untuk mewakilinya sesuai jumlah dusun dalam satu desa aturan perundang maksimal (empat). menetapkan peraturan desa yang jumlah dan komposisi perangkat desa telah mendapat persetujuan diserahkan kepada desa disesuaikan bersama bpd: dengan angka menyusun dan mengajukan rancangan susunan organisasi dan tata kerja peraturan desa mengenai apb desa pemerintah desa ditetapkan dengan untuk dibahas dan ditetapkan peraturan desa. bersama bpd: membina kehidupan masyarakat desa: bab membina perekonomian desa: mengkoordinasikan pembangunan tata kerja pemerintahan desa desa secara partisipatif:dan bagian pertama melaksanakan wewenang lain sesuai tugas dan kewajiban kepala desa dengan peraturan perundang undangan. menyelenggarakan urusan pemerintahan, dalam melaksanakan tugas dan pembangunan dan kemasyarakatan: wewenang sebagaimana dimaksud dalam kepala desa mempunyai dalam melaksanakan tugas sebagaimana kewajiban dimaksud pada kepala desa memegang teguh dan mengamalkan mempunyai wewenang pancasila, melaksanakan undang memimpin penyelenggaraan pemeran undang dasar negara republik tahan desa berdasarkan kebijakan yang indonesia tahun serta ditetapkan bersama bpd: mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik mengajukan rancangan peraturan desa, indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban selain kewajiban sebagaimana masyarakat, dimaksud pada kepala desa melaksanakan kehidupan demokrasi: mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa kepada bupati pemerintahan desa yang bersih dan melalui camat, memberikan laporan bebas dari kolusi, korupsi dan keterangan pertanggungjawaban nepotisme, kepada bpd (satu) kali dalam satu menjalin hubungan kerja dengan tahun, serta menginformasikan pokok seluruh mitra kerja pemerintah desa, pokok laporan keterangan menaati dan menegakkan seluruh pertanggungjawabannya kepada peraturan perundang undangan: masyarakat, menyelenggarakan administrasi laporan penyelenggaraan pemerintah pemerintahan desa yang baik, desa sebagaimana gimarsua bagi disampaikan kepada bupati ii. melaksanakan dan mempertanggung melalui camat (satu) kali dalam satu jawabkan pengelolaan keuangan desa, tahun: melaksanakan urusan yang menjadi adapun format atau sistematika laporan kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa mendamaikan perselisihan masyarakat kepada bupati adalah sebagai berikut desa, mengembangkan pendapatan masyarat bab pendahuluan kat dan pendapatan desa, latar belakang (dasar penyusunan membina, mengayomi dan melestarikan laporan): nilai nilai sosial budaya dan adat kondisi umum dan geografis desa, istiadat, susunan organisasi pemerintahan memberdayakan masyarakat dan desa dan uraian tugas dan fungsi kelembagaan desa, dan kepada kepala desa dan perangkat oo. mengembangkan potensi sumber daya desanya, alam dan melestarikan lingkungan sistematika pelaporan. hidup. bab program kerja desa bab permasalahan dan upaya rencana pembangunan jangka pemecahannya menengah desa rpm) untuk permasalahan: jangka waktu lima tahunan: upaya pemecahannya: rencana kerja pembangunan desa bab penutup (rkp desa) untuk jangka waktu tahun: kesimpulan: cc. program kerja bidang pemerintahan saran dan bidang kemasyarakatan: laporan keterangan pertanggung jawaban kepada bpd sebagaimana rencana pendapatan dan belanja dimaksud pada disampaikan desa, (satu) kali dalam satu tahun dalam daftar peraturan desa dan musyawarah bpd: peraturan kepala desa yang telah adapun format atau sistematika laporan dibuat. keterangan pertanggungjawaban kepala bab iii pelaksanaan program kerja desa kepada bpd adalah sebagai dan kegiatan berikut pelaksanaan alokasi dana bab pendahuluan perimbangan desa dan bantuan program pembangunan dan latar belakang (dasar pemerintahan kabupaten beserta penyusunan laporan): hasil hasilnya: laporan: tujuan penyusunan pelaksanaan program kerja bidang sistematika pelaporan. pemerintahan dan bidang kemasyarakatan, bab diprogram kerja desa realisasi pelaksanaan, perubahan rencana pembangunan yang dan perhitungan anggaran dibahas bersama bpd, pendapatan dan belanja desa tahun rencana pendapatan dan yang telah berjalan, belanja desa: pelaksanaan tugas pembantuan daftar peraturan desa dan kepala desa (apabila ada): peraturan kepala desa yang telah dibuat. pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. bab iii pelaksanaan program kerja laporan sebagaimana dimaksud pada dan kegiatan digunakan oleh bupati sebagai dasar melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibahas bersama bpd dan sebagai bahan pembinaan lebih beserta hasil hasilnya: lanjut: realisasi pelaksanaan, laporan akhir masa jabatan kepala perubahan dan perhitungan desa disampaikan kepada bupati anggaran pendapatan dan melalui camat dan kepada bpd: belanja desa tahun yang telah camat harus memfasilitasi dan berjalan, memberikan pembinaan kepada kepala desa dalam penyusunan laporan pelaksanaan peraturan desa penyelenggaraan pemerintahan desa dan peraturan kepala desa. dan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala desa kepada bpd. bab permasalahan dan upaya bab pemecahannya perangkat desa permasalahan, upaya pemecahannya, perangkat desa sebagaimana babi penutup dimaksud pada kesimpulan, bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan saran wewenangnya, menginformasikan laporan penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya, rain pemerintahan desa kepada perangkat desa bertanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada kepada kepala desa. dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau informasikan secara lisan dalam sekretaris desa dapat diisi dari pegawai berbagai pertemuan masyarakat desa, negeri sipil atau non pns yang radio komunikasi atau media lainnya, memenuhi persyaratan, yaitu berpendidikan paling rendah lulusan sma atau sederajat, mempunyai pengetahuan tentang usia perangkat desa sebagaimana teknis pemerintahan: dimaksud pada paling rendah (dua puluh) tahun dan paling tinggi mempunyai kemampuan bidang (enam puluh) tahun. administrasi perkantoran: bid bab mempunyai pengalaman bidang administrasi keuangan dan bidang uraian tugas perangkat desa perencanaan: bagian kesatu memahami sosial budaya masyarakat sekretaris desa setempat, dan bersedia tinggal desa yang sekretaris desa dalam membantu bersangkutan. kepala desa mempunyai tugas sekretaris desa diusulkan oleh kepala memberikan saran dan pendapat desa kepada bupati melalui camat yang kepada kepala desa: non pnas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi sekretaris desa sebagaimana dimaksud semua kegiatan yang dilaksanakan ang ole unsur teknis lapangan, unsur staf bupati: daerah kabupaten atas nama dan unsur pembantu kepala desa, memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat desa dan dead desa, perangkat desa kepala dusun) diangkat pagan gesa oleh kepala desa berdasarkan hasil merumuskan program kegiatan musyawarah masyarakat dan penduduk kepala desa, desa setempat, setelah mendapat membantu kepala desa dalam persetujuan camat: penyusunan atau perumusan kat kat rancangan peraturan desa, pengangkatan perangkat esa sebagaimana dimaksud pada membantu kepala sana dalam ditetapkan dengan keputusan kepala tah desa: pemerintahan desa kepada bupati melalui camat: membantu kepala desa dalam melaksanakan penyediaan, penyimpan menyusun laporan keterangan nan dan pendistribusian alat alat pertanggungjawaban kepada bpd, tulis kantor serta pemeliharaan dan mengadakan dan melaksanakan perbaikan peralatan kantor, persiapan rapat dan mencatat hasil menyusun jadwal serta mengikuti hasil rapat, perkembangan pelaksanaan piket: i. menyusun rancangan anggaran melaksanakan dan mengusahakan penerimaan dan belanja desa, ketertiban dan kebersihan kantor dan jj. mengadakan kegiatan inventarisasi bangunan lain milik desa: (mencatat, mengawasi, memelihara) menyelenggarakan pengelolaan buku kekayaan desa, administrasi umum, melaksanakan administrasi uu. melaksanakan persiapan penyerang kepegawaian aparat desa, garapan rapat dan penerimaan tamu |. melakukan kegiatan pencatatan dinas dan kegiatan kerumahtanggaan mengenai penghasilan kepala desa dan pada umumnya: perangkat desa sesuai dengan melaksanakan tugas lain yang peraturan perundang undangan yang diberikan oleh kepala desa, berlaku: dalam melaksanakan tugas sebagai mengumumkan dan menganalisa data mana atas, sekretaris desa sumber penghasilan desa baru untuk dibantu oleh kepala seksi. dikembangkan, melakukan kegiatan administrasi bagian kedua pendapatan dan keuangan yang unsur pelaksana teknis lapangan dikelola oleh desa, melakukan, menerima dan mengendalikan surat surat masuk dan unsur pelaksana teknis lapangan keluar serta melaksanakan tata mempunya! tugas kearsipan: seksi pemerintahan, umum dan administrasi dalam membantu melaksanakan pengetikan surat surat sekretaris desa mempunyai tugas hasil persidangan dan rapat rapat melaksanakan administrasi meme atau naskah lainnya, rintihan desa: melaksanakan kegiatan administrasi menyelenggarakan pengelolaan penduduk didesa, administrasi kepegawaian aparat mengadakan pencatatan mutasi desa, tanah dan pencatatan administrasi melaksanakan pengelolaan buku pertanahan, administrasi umum, melaksanakan dan memberikan mencatat inventaris kekayaan pelayanan terhadap masyarakat desa, dalam hal pembuatan kartu tanda melaksanakan persiapan penyu kenegaraan rapat dan penerimaan melaksanakan pencatatan kegiatan tamu dinas dan kegiatan monografi profile desa: kerumahtanggaan pada umumnya, melaksanakan penyelenggaraan melaksanakan tugas lain yang buku administrasi peraturan desa diberikan oleh kepala desa. dan keputusan kepala desa, seksi ekonomi, pembangunan dan menerima dan mengendalikan surat kesejahteraan rakyat dalam surat masuk dan keluar serta membantu sekretaris desa melaksanakan tata kearsipan, mempunyai tugas melaksanakan pengetikan surat melaksanakan kegiatan admin surat hasil persidangan dan rapat nitrasi pembangunan desa, rapat atau naskah lainnya: melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam melaksanakan penyediaan, pembangunan desa: penyimpanan dan pendistribusian menghimpun data potensi desa alat alat tulis kantor serta serta menganalisa dan pemeliharaan dan perbaikan memeliharanya untuk peralatan kantor, dikembangkan: menyusun jadwal serta mengikuti melaksanakan pencatatan dan perkembangan pelaksanaan piket: mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan rencana melaksanakan dan mengusahakan proyek daftar kegiatan serta ketertiban dan kebersihan kantor mencatat daftar isian proyek dan bangunan lain milik desa, daftar isian kegiatan: mengikuti dan melaporkan mengikuti perkembangan serta perkembangan keadaan dan mencatat kegiatan program kegiatan baik bidang pertanian kependudukan keluarga been dan perindustrian maupun cana, ketenagakerjaan, pembangunan lainnya: bag grasi dan lingkungan mengikuti dan melaporkan up), perkembangan keadaan melakukan kegiatan pencatatan perekonomian koperasi unit desa, bagi para peserta jemaah haji perekonomian, perkreditan dan desa, lembaga perekonomian lainnya), melaksanakan kegiatan pena melaksanakan kegiatan yang tata dan perkembangan berkaitan administrasi keagamaan, kegiatan badan amil perekonomian: zakat baz) dan melaksanakan melaksanakan kegiatan pencatatan pengurusan kematian: keadaan kesejahteraan rakyat melaksanakan lumba pembinaan masyarakat termasuk rencana kegiatan lumbung bahagia alam, bantuan sosial, pendidikan (menurut kondisi desa setempat) dan kebudayaan, kesenian, melaksanakan tugas lain yang olahraga, pemuda, pramuka dan diberikan oleh kepala desa. desa, seksi ketentraman dan ketertiban, menyelenggarakan inventarisasi dalam membantu sekretaris desa penduduk yang tuna karya, kas mempunyai tugas isma, una sial, maupun fisik, yatim piatu, jompo, dan ketertiban masyarakat rangka panti asuhan dan pencatatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban rangka memasyarakatkan kembali lingkungan: bekas para narapidana, melaksanakan kegiatan semasa mengikuti perkembangan serta rakitan termasuk kegiatan kesehatan masyarakat dan kegiatan perlindungan masyarakat lintas lainnya desa, hansip), menginvetarisasi kegiatan dan personil keamanan lingkungan: setiap pimpinan satuan organisasi melaksanakan tugas lain yang lingkungan pemerintah desa diberikan oleh kepala desa. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta seksi keuangan, dalam membantu memberikan bimbingan dan petunjuk sekretaris desa mempunyai tugas dalam pelaksanaan tugasnya: menyusun rencana pembiayaan rutin setiap pimpinan satuan organisasi dan pembangunan dalam lingkup lingkungan pemerintah desa wajib pemerintah desa, melaksanakan pengawasan melekat: membukukan transaksi keuangan dan setiap pimpinan satuan organisasi menata arsip dokumen keuangan: lingkungan pemerintah desa membuat laporan pertanggung bertanggungjawab kepada kepala desa jawaban keuangan secara berkala, dan menyampaikan laporan tepat pada melaksanakan pembukuan keuangan waktunya. secara sistematis sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku, rank dalam hal kepala desa tidak dapat sun mempersiap menjalankan tugas karena disebabkan laporan keuangan pemerintah desa, sakit atau sesuatu hal, maka dapat melaksanakan tugas lain yang menunjuk sekretaris desa melaksanakan diberikan oleh kepala desa. tugas sehari hari kepala desa: pengembangan maupun perampingan apabila kepala desa dan sekretaris desa organisasi masing masing pemerintah berhalangan maka salah seorang kepala desa disesuaikan dengan kebutuhan dan seksi dapat mewakili tugas sehari hari kemampuan desa yang bersangkutan. kepala desa. bab vii bab viii tata kerja hubungan kerja dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dan perangkat desa wajib menerapkan prinsip hubungan antara kepala desa dengan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala perangkat desa adalah bersifat hirarkis kegiatan pemerintah desa. (atasan bawahan bab hubungan antara kepala desa dengan ketentuan peralihan badan permusyawaratan desa adalah hubungan kemitraan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, sekretaris desa yang ada selama ini bukan pns apabila memenuhi terhadap laporan keterangan persyaratan secara bertahap dapat pertanggungjawaban yang disampaikan diangkat menjadi pegawai negeri sipil kepala desa, maka bpd dapat sesuai ketentuan yang berlaku: memberikan rekomendasi dan catatan khusus, namun bukan kapasitas bagi desa yang sekretaris desanya menerima atau menolak laporan dan bukan pns atau belum mendapat bukan dalam kerangka menjatuhkan penempatan sekdes dari pns yang kepala desa: diangkat oleh sekretaris daerah atas nama bupati, maka jabatan sekretaris rekomendasi dan catatan khusus yang desa pelaksana tugas) untuk diberikan oleh bpd harus diperhatikan sementara dijabat oleh salah seorang secara sungguh sungguh dan kepala seksi yang ditunjuk oleh ditindaklanjuti oleh kepala desa dalam kepala desa atas persetujuan upaya perbaikan kinerja pelaksanaan sekretaris daerah sampai ada kegiatan kepala desa tahun berikutnya: ketentuan lebih lanjut mengenai apabila dalam menyampaikan laporan penempatan sekretaris desa keterangan pertanggungjawaban kepala dari pns. desa pada tahun ketiga, rekomendasi bab dan catatan khusus dari bpd tidak diperhatikan dilaksanakan atau tidak ketentuan penutup diindahkan oleh kepala desa, maka bpd dengan didukung bukti bukti penyelewengan kepala desa yang ada, ketentuan lebih lanjut mengenai dapat mengusulkan pemberhentian pelaksanaannya diatur dengan peraturan kepala desa kepada bupati melalui bupati. camatdantsidaerah pemerintah kabupaten tanah bumbu kedalam modal perusahaan daerah bank perkreditan rakyat (bpr) simpang empatguna meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha bank perkreditan rakyat bpr), dipandang perlu melakukan penyertaan modal daerah dalam modal bank perkreditan rakyat bpr) simpang empat kabupaten tanah bumbu bahwabpr) simpang empat61l,rkreditan rakyat simpang empat kabupaten tanah bumbu yang selanjutnya disebut bpr simpang empat(1kabupaten tanah bumbu melakukan penyertaan modal dalam bpr simpang empat tahun anggaran sebesar rp. (satuh.tentang penyertaan modal.simpang empatbanggai kepulauan, menimbang aa. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tantang desa, maka, bahwa peraturan daerah kabupaten banggai kepulauan nomor tahun te dan tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desatata cara penyusunan anggaraselaku badan legislatif daerah yang merupakanunsur istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara republik indonesia, dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa,g diakui dan dihormati dalam unsur pemerintah negara kesatuan republik indonesigan kebutuhan dan merupakan mitra bagitahan daerah, 53xnggai kepulauan untuk desa,banggai kepulauansumber sumber pendapatan desa adalah pendapat asli desa, bagian dari pajak dan retribusi kabupaten untuk pusat, bantuan keuangan dari pemerintah propinsi,batuan keuangan dari pemerintah kabupaten, bantuan dari pihak ketiga dan lain lain pendapatan yang sah, peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh bpd bersama kepala desa, bab pembentukan anggaran pendapatan dan belanja desa anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa) merupakan dasar pengeluaran keuangan desa dalam masa satu) tahun anggaran terhubung mulai tanggal januari sampai dengan tanggal desember. pembentukan anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa) ditetapkan bersama antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa bpd) setiap tahun anggaran melalui peraturan desa. jl) anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa)dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak retribusi kabupaten untuk desa, alokasi daa desa, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, bantuan keuangan dari pemerintah propinsi, bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten, hibah, sumbangan pihak ketiga, lain lain pendapatan desa yang sahjl) belanja desa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari belanja langsung,jarpembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf diatasg bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. jl)rian dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkbab iii tata cara penyusunan apb desa jl) penyusunan rancangan apb desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam rapat desa dan dipimpin oleh kepala desa. rapat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada dapat dihadiri oleh organisasi kemasyarakatan yang ada desa, bila perlu dihadirkan tokoh tokoh masyarakat memiliki kemampuan khusus dibidang perencanaan pembangunan desa. bab mekanisme pembahasan dan penetapan apb desa jl) rancangan apb desa diajukan oleh pemerintah desa kepada bpd untuk dibahas guna memperoleh persetujuan. dalam rangka pembahasan apb desa bpd dan pemerintah desa mengadakan rapat desa guna menampung aspirasi dan keinginan masyarakat. rapat desa sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada camat dan sebagai laporan kepada bupati. (l) dalam pembahasan rancangan apb desa sekurang kurangnya harus dihadiri dari jumlah anggota bpd. apabila jumlah anggota bpd yang hadirkurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada rapat bpd dinyatakan tidak sah. dalam hal rapat bpd dinyatakan tidak sah, maka pimpinan bpd bersama kepala desa menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat lambatnya (tujuh) hari setelah rapat pertama. apabila dalam rapat kedua kalinya sesuai dengan maksud belum mencapai forum sesuai dengan ketentuan rapat dinyatakan tidak sah, untuk itu maka pimpinan bpd dan kepala desa menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat lambatnya (tiga) hari setelah rapat kedua. dalam hal rapat ketiga kalinya sebagaimana dimaksud pada tidak mencapai forum sesuai dengan maksud maka rapat dapat dilanjutkan. (dl) rancangan peraturan desa tentang abpbp desa menjadi peraturan desa. peraturan desa sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga) hari dilaporkan kepada bupati dan temuannya kepada camat. peraturan desa tentang apb desa yang telah ditetapkan oleh kepala desa dilakukan secara musyawarah mufakat serta harus mencerminkan keinginan masyarakat desa yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan. jl) apb desa yang telah ditetapkan melalui peraturan desa, dalam pelaksanaannya dijabarkan melalui peraturan kepala desa. peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada mengatur tentang pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa. bentuk peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran ii, merupaka bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini. apabila rancangan apb desa yang diusulkan oleh pemerintah desa tidak disetujui oleh bpd, maka pemerintah desa menjalankan apb desa tahun lalu. bab pengelolaan apb desa (l) pengelolaan apb desa meliputi penyusunan, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran. kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan apb desa dan atau kuasa pengguna anggaran pemerintahbab mekanisme peningkatan bendaharawan desa jl) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan apb desa, kepala desa meningkat seseorang bendaharawan desa untuk mengelola keuangan desa. bendaharawan desa wajib menyelenggarakan administrasi desa. bendaharawan desa adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa, surat surat berharga milik desa serta bertanggung jawab kepala kepala desa. jl) bendaharawan desa sebagaimana dimaksud pada dan diangkat oleh kepala desa dengan persetujuan bpd. perangkat bendaharawan desa berasal dari perangkat desa dan atau dari kalangan masyarakat. (l) dalam hal perangkat desa sesuai degan peraturan perundang undangan terdapat adanya larangan rangkaian jabatan tugas, maka perangkat desa tidak dibenarkan diangkat menjadi bendaharawan desa. apabila perangkat desa terdapat larangan jabatan tugas sebagaimana dimaksud pada maka kepala desa meningkat bendaharawan desa yang berasal dari kalangan masyarakat yang memiliki kemampuan khusus bidang keuangan dengan persetujuan bpd. syarat syarat untuk diangkat menjadi bendaharawan desa ditetapkan melalui peraturan desa. bab vii tata usaha keuangansetelah memperoleh persetujuan dari kepala desa. pengeluaran keuangan desa tidak dapat dibebankan kepada apb desa, jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam apb desa. kepala desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atau beban anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tujuan lain diluar yang telah ditetapkan dalam apb desa. peminjaman desa tidak dibenarkan untuk membiayai belanja rutin bab viii perubahan apb desa, maka kepala desa dengan persetujuan bpd membuat perubahan apb desa. perubahan apb desa selambat lambatnya dilakukan (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. perubahan apb desa sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan melalui peraturan desa. bab perhitungan anggaran desa perhitungan apb. (dl) rancangan peraturan desa tentang perhitungan anggaranperhitungan anggaran desa menjadi peraturan desa. peraturan desa sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati paling lama (tiga) hari temuannya disampaikan kepada camat. bentuk peraturan desa tentang perhitungan anggaran dasa akan diatur berdasarkan pedoman anggaran yang ditetapkan oleh bupati. bab mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban bendaharawan desa selaku pelaksana pengelola keuangan desa bertanggungjawab kepada kepala desa mengenai pelaksanaan tugasnya. jl) kepala desa selaku penanggungjawab pengelola apb desa atau kuasa pengguna anggaran pemerintahan desa memberikan laporan pertanggungjawaban keseluruhan pelaksanaan pengelolaan apb desa kepada bpd. laporan pertanggungjawaban kepala desa sebagaimana dimaksud pada menjadidasar penilaian bpd. penilaian bpd terhadap laporan pertanggungjawaban kepala desa berupa menerima,menerima dengan syarat dan menolak. tata cara mengenai penilaian bpd terhadaplaporan pertanggungjawaban kepala desa diatur dalam tata tertib bpd. pelaksanaan apb desa selama (satu) tahun anggaran yang telah mendapat persetujuan bpd dilaporkan oleh kepala desa kepala bupati dan temuannya kepada camat paling lama (satu) bulan setelah berakhirnya tahu anggaran. bab pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan apb desa bagian pertama pembinaan jl) bupati melakukan pembinaan umum atas pelaksanaan apb desa. pelaksanaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada camat. tata cara pelaksanaan pembinaan umum diatur lebih lanjut degan peraturan bupati. (l) kepala desa melakukan pembinaan atas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh bendahara. pelaksanaan pembinaan oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada sekretaris desa. al tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan kepala desa. bagian kedua pengawasan pengawasan terhadap pelaksanaan apb desa dilakukan oleh masyarakat, bpd dan inspektorat kabupaten banggai kepulauan. bab xii tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi tuntutan perbendaharaan adalah suatu cara perhitungan terhadap perbendaharaan jika dalam pengurusnya terhadap kekurangan perbendaharaan dan kepada bendaharawan desa yang bersangkutan harumkan mengganti kerugian. tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap bendaharawan dengan tujuan penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau melainkan kewajibannya sebagaimana mesinnya baik secara langsung maupun tidak langsung desa menderita kerugian. tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi juga berlaku bagi kepala desa dan perangkat desa yang dengan sengaja menggunakan kekuasaanya untuk mempengaruhi bendaharawan desa melakukan perbuatan melanggar hukummaupun tidak langsung sehingga desa menderita kerugianggara pendapatan dan belanja desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku irianto malintangpenjelasan umum dengan berlakunya undang undang nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa, maka kepala desa bersama bpd menetapkan apb desa setiap tahun dengan peraturan desa. untuk itu maka peraturan daerah kabupaten banggai kepulauan nomor tahun taaturan daerah ini perlu dicabut dan dibentuk yang baru. hal ini dimaksudkan agar supaya dalam penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan desa lebih efektif dan efisien melalui usaha peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa kabupaten banggai kepulauan melalui penggunaan anggaran maka perlukan suatu pedoman dan tata cara penyusunan apb desa secara menyeluruh. melalui peraturan daerah ini telah diatur mengenai pembentukan apb desa, tata cara penyusunan apb desa,mekanisme pembahasan dan penetapan apb desa, pengelolaan apb desa, tata usaha keuangan desa, perubahan apb desa, perhitungan anggaran desa. samping itu juga diatur mengenai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban pembinaan dan pengawasan pelaksanaan apb desa serta adanya tuntutan perbendaharmasyarakatsetiap peraturan desa tentang apb desa wajib diundangkan dalam berita daerah kabupaten banggai kepulauan. peraturan desa dinyatakan berlaku apabila diundangkan dalam ketentuan ini adalah belum ditandatangani oleh kepala desa meskipun telah disetujui oleh bpd. peraturan kepala desa tentang penjabaran apb desa wajib diundangkan dalam berita daerahrangan adanya rangkaian jabatan tugas bagi bendaharawan desa lebih memfokuskan diri dalam mengelola keuangan desa. yang dimaksud dengan memiliki kemampuan khusus dibidang keuangan menurut ketentuan ini adalah memiliki pendidikan minimal sea dan atausa menerima adalah bpd dapat menerima semua laporan pertanggungjawaban kepala desa tanpa adanya catatan ataupun koreksi. yang dimaksud dengan menerima dengan syarat adalah bpd dapat menerima laporan pertanggungjawaban kepala desa, tetapi terdapat catatan catatan sebagai bahan koreksi untuk perbaikan laporan pertanggungjawaban. yang dimaksud dengan menolak adalah bpd menolak secara keseluruhan laporan pertanggungjawabt keg:: pan peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor tahun tentang izin usaha pertambangan mineral dan batuan kabupaten pasuruan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pasuruan, menimbang bahwa mineral yang terkandung dalam wilayah hukum kabupaten pasuruanpembangunan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara andal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan bahwa sehubungaasuruan nomor tahun tentang izin pertambangan bahan galian golongan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian peraturan daerah bidang pertambangan mineral, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf huruf perlu membentuk peraturan daerah tentang izin usaha pertambangan mineralpertambangan mineral dan batuan kabupaten pasuruan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk perseorangan meliputi: surat permohonan: tup eksplorasi daftar riw hidup dan surat persyaratmenunjang kegiatan operasi produksi, dan tersedianya tenaga kerjdan bukti pembayaran bisuntuk iup produksi dihampiri dengan laporan keuangan tahun terakhir yang telah audit oleh akuntan publik. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial diatur dengan peraturan kepala daerah. bagian ketiga persyaratan ipr (l) untuk mendapatkan ipr sebagaimana dimaksud pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis: dan persyaratan finansialkoperasi setempatmesanan dengan jumlah tenaga maksimal (dua puluh lima) horse power unuthir dan hanya dipersiapkan bagi koperasi setempat. bab hak, kewajiban dan laranganntingan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan, pemegang iup berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikatannya yang telah diproduksi kecuali ikutan mineralbagian kedua hak pemegang ipr pemegang ipr berhakmendapat bantuan modal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga kewajiban pemegang iup jl) pemegang iup wajib menerapkan kaidah teknis dan, mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. dalam penerapan kaidah teknis pertambangan yang baik sebagaimana huruf pemegang iup wajib melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan,melaksanakan upaya konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan, melaksanakga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air ang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jl)setiap pemegang iup wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang serta pajak mineral bukan logam dan batuan:, ketentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang serta pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud yang meliputi besaran, tata cara penyetoran dan pencairan serta pelaporan penggunaannya, lebih lanjut diatur dengan peraturan kepala daerah peruntukan lahan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada (tiga)peruntukan ruang yang ditetapkan pemerintah daerah,atau pertambangan batuan kepada kepala daerahdiatur dengan peraturan kepala daerah. jl) pemegang iup operasi produksi sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai peraturan perundang undangan, dan(l) pemegang iup operasi produksi mineral bukan logamketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan nilai tambah sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerahasang tanda batas wilayah berupa patok pada tiup. pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada harus sudahewajiban pemegang ipr pemegang ipr wajib melaksanat yang berlaku, sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha penambangan rakyat secara berkala kepada pemberi ipr bagian kelima larangan pemegang izin pemegang iup dilarang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki iup dan ipr. pemegang iup dan ipr tidak boleh memindahkan iup dan nya kepada pihak lain. bab vii jangka waktu izin bagian kesatu jangka waktu iup eksplorasi (l) jangka waktuiup eksplorasi untuk pertambangan batuanbagian kedua jangka waktu iup operasi produksijima) tahun dan dapat diperpanjang (dua) kali, masing masing (lima) tahun, bagian ketigb viii penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan jl) kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi keadaan kahar: keadaan yang menghalangi:kepala daerahkepala daerah dan atau berdasarkan permohonan dari masyarakat. penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan karena terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada tersebut diatas, selanjutnya akan diatur dalam peraturan kepala daerahkepala daerahkegiatan kegiatan dengan persetujuan kepala daerah. apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksudrmohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud padjl) pemegang iup yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaankepala daerah:,bab berakhirnya izin tup dan ipr dinyatakan berakhir karena dikembalikan: dicabut, atau habis masa berlakunya, pemegang iup dan atau ipr meninggal dunia, bagi pengusaha perorangan jl) pemegang izin dapat menyerahkan kembali iup dan ipr dengan pernyataan tertulis kepada kepala daerah disertai dengan alasan yang jelas, pengembalian izin sebagaimana dimaksud dinyatakan sah setelah memenuhi kewajiban kewajibann:, pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanahpemanfaatannya,,tiup eksplorasi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang iup eksplorasi, tiup operasi produksi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang iup operasi produksi.up operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan tup eksplorasi untuk melakukrmaintup operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah segala usaha pemindahan dan penjualan bahan galian hasil pengolahan dan pemurnian dari daerah kegiatan usaha operasi produksi dan atau daerah pengolahan dan pemurnian, iup operasi produksi khusus untuk. analisadanngolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkat orangan adalah orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer, masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar operasi pertambangan, kelompok masyarakat adalah sekelompok orang yang berdomisili sekitar wilayah pertambangan rakyat serta melakukan kegiatan pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyattingkat kehidupannya bertambah lebih baik. bab usaha pertambangan usaha pertambangan daerah dikelompokkan atas pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan. jl) usaha pertambangan sebagaimana dimaksud huruf meliputi yodium, belerang, bentonit. usaha pertambangan sebagaimana dimaksud huruf meliputi tras, andesit, tanah liat, tanah urug, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, batu lavaizin usaha pertambangan (l) setiap usaha pertambangan daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari kepala daerah. usaha pertambangan sebagaimana dimaksud meliputi iup eksplorasi, iup operasi produksi, izin pertambangan rakyat. iup sebagaimana dimaksud huruf dan diberikan setelah mendapat tiup, ipr sebagaimana dimaksud huruf diberikan setelah mendapat wpr. izin sebagaimana dimaksud diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan. bagian kesatu tup eksplorasi iup eksplora administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. iup eksplorasi sebagaimana dimaksud pada diberikan kepala daerahketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk mendapatkan iup eksplorasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan kepala daerah. bagian kedua tup operasi produksi jl) iup operasi produk, dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. iup operasi produksi sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh kepala daerah apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnirsyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah. jl) iup operasi produksi sebagaimana dimaksudtelah memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi, antara lain telah mempunyai data data iup eksplorasi yang berupa laporan lengkap eksplorasi, studi kelayakan, dan amdal ukl upl yang harus dipenuhi oleh pemohon sesuai aturdaerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal pemegang iup operasi produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan, dan atau pengolahan dan pemurnian, maka kegiatan pengangkutan dan penjualan, dan atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki t: dan atau iup operasi produksi. jd) iup operasi khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan oleh kepala daerah apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan kabupaten, iup operasi khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan oleh kepala daerah apabila kegiatan komoditas tambang yang akan diolah berasal dari kabupaten, pengusahaan bahan galian atau komoditas galian yang dimaksud pada (satu) dan (dua) wajib diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan yang memiliki iup operasi produksi. bagian ketiga izin pertambangan rakyat (l) setiap usaha pertambangan rakyat yang dilaksanakan pada wpr, terlebih dahulu harus mendapatkan ipr dari kepala daerah. kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dikelompokkan sebagai berikut pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan, jl) kepala daerahemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada kepala daerah, luas wilayah untuk (satu) ipr diberikan kepada perseorangan, paling banyak (satu) hektare: kelompok masyarakat, paling banyak (lima) hektare, dan atau koperasi, paling banyak (sepuluh) hektare. bab penetapan wilayah izin usaha pertambangan jl) dalam (satu) wup yang berada dalam (satu) wilayah kabupaten dan atau wilayah laut sampai dengan (empat) mil dapat terdiri atas (satu) atau beberapa tiup. kepala daerah dalam menetapkan tiup dalam suatu wup sebagaimana dimaksud dalamdaya mineral, dan tingkat kepadatan penduduk. tiup sebagaimana dimaksud pada terdiri atas tiup mineral bukan logam, tiup batuan, tiup sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala daerahsetiap pemohon iup baik badan usaha, koperasi, dan perseorangan, hanya dapat diberikan (satu) tiup. dalam hal pemohon sebagaimana dimaksudsatu tata cara pemberian tiupkepada kepala daerah. jl)kepala daerah memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tiup sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) hari kerja. keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pemohon tiup, disertai dengan penyerahan peta tiup yang mencantumkanpenetapan tiup sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah. (d) untuk tiup pemegang iup eksplorasi mineral bukan logam diberikan dengan luas paling sedikit (lima ratus) hektare dan paling banyak (dua puluh lima ribu) hektare. untuk tiup pemegang iup operasi produksi mineral bukan logam diberikan dengan luas paling banyak (lima ribu) hektare. untuk tiup pemegang iup eksplorasi batuan diberikan dengan luas paling sedikit (lima) hektare dan paling banyak (lima ribu) hektare. untuk tiup pemegang iup operasi produksi batuan diberikan dengan luas paling banyak (seribu) hektare. bagian kedua wilayah pertambangan rakyat jl) kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan oleh kepala daerah. wpr ditetapkan dalam suatu wilayah pertambangan rakyat, diluar wilayah usaha pertambangan dan wilayah pencanangan negara. dalam (satu) wpr dapat diberikan (satu) atau beberapa ipr. wpr ditetapkan oleh kepala daerah setelah berkoordinasi dengan pemerintah propinsi dan berkonsultasi dengan dprd. penetapan wpr sebagaimana dimaksud pada diumumkan kepada masyarakat secara terbuka. kriteria dan mekanisme menetapkan wpr diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah. jl) kepala daerah, kriteria peta potensi mineral serta peta potensi cadangan mineral dalam penyusunan wpr adalah sebagai berikut merupakan endapan teras dan dataran banjir, luas maksimal wpr sebesar (dua puluh lima) hektaretrw daerahpersyaratan izin usaha pertambangan bagian kesatu tiup (l) persyaratan permohonan tiup mineral bukan logam dan batuantata cara dan prosedur permohonan tiup kepada kepala daerah diatur dengan peraturan kepala daerah bagian kedua persyaratan iup eksplorasi dan iup operasi produksi badan usaha, koperasi dan perseroan sebagaimana dimaksud pada dan yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan persyaratan finansial persyaratan administrasipemegang saham,: surat permohonan:anggota pengurus koperasi, surat keterangan domisili.dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kapuas hulu, menimbang bahwa sebagai dampak dari perkembangan wilayah, baik pertambahan jumlah penduduk maupun perpindahan tempat tinggal telah menyebabkan adanya sejumlah dusun desa kelompok masyarakat mengalami perubahan aksesibilitas sehingga beberapa pemerintah desa dan dusun menyampaikan permohonan untuk dibentuk desa atau dusun baru, bahwa dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dan dusun kabupaten kapuas hulu perlu melakukan penataan terhadap desa dan dusun yang meliputi pembentukan, peralihan dan perubahan nama. bab ketentuan umum beberapa ketentuan dalam peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan desa dan dusun kabupaten kapuas hulu diubah sebagai berikut: antara ketentuan disisipkan angka dan yang berbunyi sebagai berikut:impinaatas sekretaris desa, kepala urusan dan kepala dusun. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutketentuan pada bab iii (peralihan desa dan dusun) dan bab (perubahan nama desa dan dusun) dalam dan disisipkan dan sehingga berbunyi sebagai berikut: bab iii peralihan desa dan dusun (l) peralihan desa dan dusun dilakukan dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dalam wilayah kabupaten kapuas hulubab perubahan nama desa dan dusun (l) perubahan nama desa dan dusun dilaksanakan sesuai dengan aspirasi yang berkembang dan disesuaikan dengan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempatketentuan pada bab (ketentuan penutup) disisipkan yakni yangumum dengan memperhatikan dinamika dalam berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan perlu dilakukan suatu tindakan riil yang mampu mengantisipasi dinamika dimaksud. selanjutnya tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akselerasi pembangunan serta perbaikan aspek sosial kemasyarakatan lain perlu dilakukan langkah langkah nyata yang mampu mengakomodir. penataan desa yang meliputi: pembentukan, peralihan dan perubahan nama desa dan dusun merupakan solusi awal yang diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap dinamika yang ada serta tuntutan masyarakat. sasaran penataan desa diarahkan pada efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan yang baik, serta pembangunan yang adil dan merata. tujuan akhir yang diharapkan dari penataan desa dan dusun relevan dengan amanah yang terkandung dalam pembukaan undang undang dasar yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. ii.apuas hull nomor tahun tanggal november tentang pembentukan desa dan dusun kabupaten kapuas hulu ll. desa dusun desa dusun desa dusun t3latsiorata paham pen papan bamaoame pos sara pos dboemne pon jaman iramoraewa apa alamat aon poo soo eng pabosaaa panen pala aman baba ian nan aslswaraas sen pelaammawae sep polamuras area bebas palowosamew rousmau sean seo jalur oman pam jamimpinan dprd adalah ketua dan wakil wakil ketua dprd kabupaten sambas. anggota dprd adalah anggota dprdketua dprd bersama dengan wakil bupatiketua dprd: bupati dan wakil bupati ditempatkan sejajar dan sebelah kanan ketua dprd::ki. selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam dan kepadapimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar (sepuluh keseratus) dari uang representasi yang bersangkutan. tunjangan jabatan pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud padadan cc. rendah. pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalamberdasarkan apbd induk tahuapabila kemampuan keuangan daerah tinggi, tki, tki, tki bagi pimpinan dan anggota dprd diberikan paling banyak (satu) kali uang representasi ketua dprd. apabilapelayanan keamanan dan transportasi. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti kegiatan upacara kenegaraan, upacaramemberikan bantuan kepada masyarakat kelompok masyarakat yang bersifatsekretaris dprd selakuanggarbesarnya tki bagi pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud dalam dan besarnya yang ditetapkan dengan peraturan bupatupati dalam menetapkan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada harus melakukan evaluasi harga setiap tahunnyanketentuan dalam sampai deng, dan belanja modal. bpo:.gantiibagai lembaga perwakilantelah memperoleh kekuatan hukum tetapsambas,sambas dapat terwujud.hotehotelhotelhotel kota sukabumi, maka perlu membentuk peraturan daerah kota sukabumi tentang pajak hotei. babpusatpajak, dan speed masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) bulan kalender. . pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan yang disediakan hotelwilayah pemungutan pajak yang terutang dipungut wilayah daerah. babjak terulangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan skpd,bab vil. bab viitatajumlah kekurangan pajak terutang dalam sthotelhotelcukup jelas cukup jelas cukup jelas contoh perhitungan tarif pajak sebuah hotel, pada bulan januari melaporkan omzet pendapatan yang diterima dari tamu adalah sebesar pajak terutang tarif pajak omzet tarif pajak omzet rp. maka pajak yang harus dibayar pada bulan tersebut adalah rp. rp. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas merintah provinsi maluku peraturan daerah provinsi maluku nomor tahun tentang penguatan kapasitas kelembagaan negeri dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur maluku, menimbang bahwa penguatan kapasitas kelembagaan negeri yang meliputi lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan negeri negeri administratif desa dan atau nama lain merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota: bahwa dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan negeri negeri administratif desa dan atau nama lain, maka pemerintah daerah provinsi dapat melakukan penguatan kapasitas kelembagaan negeri negeri administratif desa dan atau nama lain,menetapkan penguatan kapasitas kelembagaan negeri negeri administratif desa dan atau nama laimaluku tentang penguatan kapasitas kelembagaanuatan kapasitas kelembagaan neger:administratif atau nama lain adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan, pemerintah negeri administratif atau nama lain adalah kepala pemerintahan negeri administratif dan perangkat pemerintah negeri administratif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negeri: peraturan negeri negeri administratif desa dannegeri administratif desa atau sebutan lainnya bersama kepala pemerintah negeri negeri administratif desa atau sebutan lainnya: peraturan kepala pemerintah negeri negeri administratif desa atau sebutan lainnyayang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan negeri negeri administratif desa atau nama lain: penguatan kapasitas kelembagaan negeri adalah suatu proses penguatan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemerintah kabupaten kota kepada lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan negeri negeri administratif desa atau nama laiegeri negeri administratif desa atau nama lain, lembaga kemasyarakatan negeegeri negeri administratif desa atau nama lain dalam memberdayakan masyarakat, dinas badan kantor terkait adalah dinas badan kantor yang berdasarkan peraturan daerah diberikan kewenangan mengatur pemberdayaan masyarakat negeri negeri administratif desa atau nama lain. bab asas dan tujuan penguatan kapasitas kelembagaan negeri negeri administratif desa atau nama lain dan lembaga kemasyarakatan oleh pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, holistik, partisipatif, keberpihakan ekonomi rakyat, keanekaragaman, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan negeri negeri administratif desa dan lembaga kemasyarakatan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia pengelola pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan negeri negeri administratif desa atau nama lain, mendorong penyelenggaraan pemerintahan negeri negeri administratif desa atau nama lain yang berkualitas, profesionalitas dan akuntabel, meningkatkan kesejahteraan masyarakat negeri negeri administratif desa atau nama lain. bab iii penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah wajib melakukan penguatan kapasitas lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatdapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsungsecara langsung oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi memberikan pedoman dan standart pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah daerah: memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan negeri negeri administratif desa atau nama lain, menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada negeri negeri administratif desa atau nama lainegeri administratifidesa atau nama lain: melaksanakan pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan lembaga kemasyarakatan skala provinsi kepada negeri negeri administratif desa atau nama lain, melakukan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan negeri negeri administratif desa nama lain: memberikanserta lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi: dan melakukan upaya upaya percepatan dan akselerasi pembangunan perdesaan skala provinsi padayang dilaksanakan secara tidak langsung meliputi: memfasilitasi penyusunan peraturan negeri negeri administratif desa atau nama lain: dan melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten kotamberian pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan secara langsung kepada pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan negeri negeri administratif desa atau nama lainbantuan keuangan dari pemerintah daerah dilakukan secara langsung kepada pemerintah negeri negeri administratif desa atau nama lain: dan tidak langsung melalui apbd kabupaten kota. penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan negeri dalam bentukdilakukan melalui revitalisasi dan fungsionalitas kelembagaan adat, percepatan penyelenggaraan pemerintahan adat, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan ada, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan penyusunan peraturan negeri negeri administratif desa atau nama lain:: pendidikan dan latihan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negeri negeri administratif desa atau nama lain: pendidikan dan pelatihan lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunmelakukan penelitian tentang dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan pemerintah provinsi terkait dengan hal tersebusebagai wujud pembinaan dalam bentukdan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi dilaksanakan setiap tahun dalam peringatan hari ulang tahun provinsi maluku' desa atau nama lain, dalam bentuk melakukan upaya percepatan dan akselerasi pembangunan negeri negeri administratif desa atau nama lain dilakukan sesuai hasil penelitian mengenai penyelenggaraan pemerintahdalam bentuk memfasilitasi penyusunan dan pengawasan peraturan daerah kabupaten kota dilakukan melalui bimbingan teknis kepada pemerintahan daerah kabupaten kota. bab koordinasi dan sinkronisasi dinas badan kantor dalam lingkungan pemerintah daerah provinsi yang melaksanakharus berkoordinasi satu sama lain untuk sinkronisasi program. sinkronisasi program penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan negeri negeri administratif desa atau nama lain dilakukan oleh dinas badan kantor terkait. koordinasi dan sinkronisasi yang sama dilaksanakan juga dengan pemerintah daerah kabupaten kota. bab pembiayaandibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) provinsi maluku. bab pembinaan dan pengawasan gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatyang dilaksanakan oleh pemerintah daerahdan atau nama lainuatan kelembagaan pemerintahan negeri umummerupakan tanggung jawab pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota, yang dilakukan untuk mencapai kualitas dan kemandirian dalam. adanya kualitas dan kemandiriann, akan mendorong proses pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang ada negeri negeri administratif desa atau nama lain dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri negeri administratif desa atau nama lain merupakan pengelolaan lembaga kemasyarakatan negeri negeri administratif desa, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam melakukan pembinaan sangat penting. pembinaan pemerintah daerah provinsiin dilakukan melalui. sebagai upaya pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa, makaperlu dilakukan scara berkepastian hukum dan berkeadilan. oleh karena itu, harus dilakukan dalam suatu peraturan daerah provinsi maluku. ii. demi angka 1s d angka4ain dalam wilayah pemerintahan provinsi maluku. angka s d angka cukup jelas. asas asas yang menjadi dasar penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan lembaga memasyarakat negeri negeri administratif dalam ini, merupakan asas asas umum penyelenggaraan negara sesuai dengditambah dengan asas efisiensi dan asas efektifitas. asas asas ini merupakan asas dasar penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. cukup jelas. penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan negeri negeri administratif merupakan kewajiban dan tanggung jawab mutlak dari pemerintah provinsi kabupaten kota yang harus dilaksanakan setiap tahun sesuai kemampuantaman linn bupati majene peraturan daerah kabupaten majenealam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dibentuk pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf atas, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahtata cara pengawasan atasoleh pemerintah desa dan badan permusyawarat, urusan pemerintahan desadaerah kabupate, desaasalpetunjuk teknis. petunjuk teknis kegiatan pemeriksaan dan daftar materi pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatpetunjuk pelaksanaan, mekanisme dan sistematika laporan hasil pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatdiatur lebih lanjut dengan peraturan bupatsampaikan oleh tim tindak lanjut untuk ditindak lanjuti pemerintah desa. wakil bupati bertanggungjawab mengkperaturan perundang undangan. bab pemantauan dan pemutakhiran inspektur kabupaten dan atau pejabat pengawas melakukan pemantauan dan pemutakhiran data atas hasil pelaksanaan tindak lanjuttunjuk teknis mekanisme dan sistematika laporan pemantauan pemutakhiran data hasil pengawasan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatihahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf atas, maka pandang perlu membentuk organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencanabeldan berithalmahera tengah kepala badan adalah kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten halmahera tengahtiatkondisi sebelum terjadinyhalmahera tengah. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah bagian pertama kedudukan badan penanggulangan bencana daerah berada bawah dan bertanggung jawab kepada bupati kabupaten halmahera tengah badan penanggulangan bencana daerah kabupaten dipimpin oleh kepala badan secara ex officio dijabat oleh sekretaris daerah. bagian keducc. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana menyusun dan menetapkan prosedur tetap penangbantuan bencana berupa uang dan barang mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima baik anggaranatau sumber sumber lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat menyiapkan tenaga penanggulangan bencana yang berbasiskan masyarakatsusunan organisasi badan penanggulangan bencana daerah kabupaten halmahera tengah, terdiri dari kepala badan unsur penjara unsur pelaksana. bagian kedua unsur pengarah unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah memantauhalmahera tengah setelah dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten halmahera tengah. bagian ketiga unsur pelaksana unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah bpbd kabupaten halmahera tengah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan keanggotaan unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah bpbd terdiri atas tenaga profesional dan ahli unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah bpbd kabupaten halmahera tengahkabupaten halmahera tengahmeliputi pra bencana: saat tanggap darurat dan pasca bencana. unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten halmahera tengah menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan pengkomandoan dan pelaksana. fungsi koordinasi bencana dan paska bencana. fungsi komandodalam unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten halmahera tengah dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan perangkat kerjai susunan organisasi unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten halmahera tengah terdiri dari kepala pelaksana sekretariat unsur pelaksana sub bagian perencanaan dan keuangan sub bagian umum dan perlengkapan sub bagian kepegawaian. bidang pengarah dan kesiapsiagaan seksi pencegahan seksi kesiapsiagaan. bidang kedaruratan dan logistik seksi kedaruratan seksi logistik. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi seksi rehabilitasihalmahera tengokok dan fungsi badan penanggulangan bencanasetiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk dan diangkat oleh kepala badan jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan perundang undangan yang berlaku. bab eselonisasi (iy kepala pelaksana bpbd adalah jabatan eselon i.b. sekretaris dan kepala bidang bpbd adalah jabatan eselon i.b. kepala sub bagian dan kepala seksi bpbd adalah jabatan eselon iv.a.peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii tata kerja bpbd dalam melaksanakan tugasnya kepala badan bertanggungjawab kepada bupati halmahera tengah. mh) dalam melaksanakan tugasnya kepala badan dan para unsur pengarah, unsur pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugasnya kepala unsur pelaksana, sekretaris, kepala bidang dan kepala seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. rapat koordinasi badan penanggulangan bencanai pembiayaan pembiayaan badan penanggulangan bencana daerah dibebankan pada apbd kabupaten halmahera tengah danil. penjelasan umumnon alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dampak psikologis. tindakan manusia yang tidak bertanggungjawab (faktor non alam) seperti penebangan hutan secara liar, penambangan liar, pengambilan air bawah tanah secara berlebihan, pengeboman ikan, kerusakan terumbu karang dan lain lain. bencana yang terjadi karna faktor alam yaitu banjir, tanah longsor atau erosi tanah, abrasi pantai. wilayah kabupaten halmahera tengah secara geografis, geo morfologi maupun geologis berdasarkan kebijakan nasional dibidang tata ruang nasional maupun daerah termasuk wilayah yang rawan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi, abrasi dan gempa bumi. efek dari bencana dapat mengancam keselamatan jiwa manusia atau warga negara, sehingga negara wajib melindungi warganya sebagaimana diamanatkan dalam alina pembukaan undang undang dasar bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dara indonesia, meningkathal tersebut dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah bersama seluruh komponen bangsa melalui penanggulangan bencana. belajar dari pengalaman, penanggulangan bencana seperti penanganan tanggap darurat belum didasarkan pada langkah langkah sistematis dan terencana, sehingga sering terjadinya tumpang tindih yang mengakibatkan faktor faktor penting lainnya terabaikan. oleh karena itu, undang undang nomor tahun diamanatkan pembentukan badan penanggulangan bencana daerah yang secara perundang undangan melaksanakan tugas tugas penanggulangan bencana daerah. untuk mengatasi permasalahan atas, perlukan pembentukan organisasi agar melaksanakan penanggulangan bencana daerah secara baik. susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah ini telah mendapat persetujuan bersama dengan dprd kabupaten halmahera tengah dengan nomor untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. ii. penjelasan demi pasai s d cukup jelasnanggulangan bencana daerah kabupaten halmahera tengah kepala badan instansi sub bagian sub bagian sub bagian sii perencanaan umum dan kepegawaian dan keuangan perlengkapdang egg iii dana nan tno bupati halmahera tengah, alasan ali |
yaneng menimbang bahwa satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakarandan pemadam kebakaran kota banjarmasin baik pegawai negeri sipil pns maupun non pegawai, anggota rakyat terlatih cepat rtc satuan lintas organik, anggota penegakan peraturan daerah, bidang pembinaan masyarakat dan anggota pemadam kebakaranbesi masyarakat serta perlindungan masyarakat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf dan huruf diatas, perlubanjarmasin. kepala satuan adalah kepala satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kota banjarmasin. non pegawai adalahmaksudadalah untuk membantu tugas tugas pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kota banjarmasin. tujuanbagian kesatu keuangan upahberasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota banjarmasin satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kota banjarmasin. tenaga kontrak berbantuan berhak mendapatkan upah dan pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.desember sebesar anggota satpol dan anggota rakyat rp. terlatih cepat rtc) anggota pemadam kebakaran rp. anggota satuan lintas organik tenaga rp. harian lepas) bagian kedua penggunaan tenaga kontrak berbantuan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kota banjarmasin mengalokasikan pembayaran upah bagi non pegawaibai sistem pengangkatan tenaga kontrak berbantuanbuatkan surat keputusan dan surat perjanjian kerja spk) bermaterai antara kepala satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dengsebagai ikatan perjanjian kerja selama (satu) tahun terhitung mulai bulan januari sampai dengan desember. syaratmemperhatikan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksana yang ditandatangani oleh kepala satuan. bab ketentuan lain lain jumlahsesuaikan dengan kemampuan keuangan pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kota banjarmasin. pembayaran upah untukini sewaktu waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaranaia walikota subulussalam provinsi acehperlu menetapkan peraturan walikotastandarisasi biaya kampong tahun anggaran bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini dimaksud dengan: daerah adalah kota subulussal kota subulussalam. anggaran pendapatan dan belanja kampong yang selanjutnya disingkat apb kampong adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampongncana pembangunan jangka menengah kampong, selanjutnya disingkat rpm kampong adalah rencana kegiatan pembangunan kampong untuk jangka waktu (enam) tahun. rencana kerja pemerintah kampong selanjutnya disebut rkp kampong kampong adalah penjabaran dari rpm kampong untuk jangka waktu (satu) tahunota subulussalam baik dalam provinsi aceh maupun keluar provinsi acehotaota subulussalam untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang. perjalanan dinas luar kampong dalam kecamatan adalah perjalanan oleh perangkat kampong keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam wilayah kecamatan yang bersangkutankepala kampong, bpk, perangkat kampongkepala kampong. tempat tujuan adalah tempat kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas. bab standarisasi biaya kampong tahun anggaran standarisasi biaya kampongtandarisasi harga barang kebutuhan kampong yang belum ada pada lampiran walikota ini, mengacu pada standarisasi harga barang kebutuhan pemerintah kota subulussalam tahun anggarankampongkampongkampong. bab iiidiprioritaskan dan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kampong. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja kampong, dilaksanakan secara akuntabel, hemat, efisien dan efektif. standar besaran biaya perjalanan dinas jabatan dalam daerah dan luar daerah bagi kepala kampong, perangkat kampong dan bpesaran biaya sebagaimana dimaksud pada merupakan besaran tertinggi untuk setiap item biaya perjalanan dinas yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja kampong. tata cara dan prosedur perjalanan dinas sesuai dengan peraturan walikota subulussalam tentang perjalanan dinas pemerintah kampong. bab ketentuan penutup peraturan walikotayss miorkota subulussalam, merah sakti diundangkan subulussalam pada tanggal januari kumail awal (x7 serrbimris daerah pan hy) sayketua rp. sekretaris rp. anggota rp. penyusun apb kampong ketua rp. sekretaris rp. anggota rp.honor petugas petugas register kampong rp. petugas jaga malam kebersihan rp. petugas lainnya rp. ppmerfammmber gg pns dan tni polri rp. non pns rp. insentif kader kesehatan rp. insentif pengurus jamaah imam mesjid rp. khatib mesjid rp. bilal mesjid rp. hari mesjid rp. rubiah mesjid rp. imam mushalla rp. hari mushalla rp. rubiah mushallawalikota subulussalam, me rau sak |
pena paal: operator dapodik bukan pegawai negeri pada sekolah dasar negeri::satu) tahun:bagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf hanya mendapatkan insentif. persyaratan penerima intensif sebagaimana dimaksud pada yaitu(ktp), fotokopi pupuk (bagi yang sudah ada),tuk pesuruh sekolah pendidikan terakhir minimal sederajat, fotokopi rekening bank kalsel dan tenaga kependidikan(satu juta dua ratusoperator dapodik bukan pegawai negeri sipil sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri, cc. tata usaha bukan pegawai negeri sipil sekolah menengah pertama(lima.ani apsara tapi ah: teen kap walikota semarang peraturan walikota semarang nomor thai iaisawatseine menimbang bahwa dengan adanya perubahan mekanisme dalam pemotongan,pengajuan dan pembayaran tambahan penghasilan pegawai tpp)tangkapan pengurintah kolbuhan penghasilan pegawai bagi pegawai numeri sipil lingkungan pernerinlparmana telah darah dengan undang undang umur tahun lelnyaprnalan wilayah kabupaten kabupaten daerah tingkat purbalingga, kilasan, jepara, dan kendal, serta yonalaan kecamatan wilayah kotamadya daerah tingkat semarang dalam wilayah propinsi daerah tingkat jawa bengaliuan pemberhentian pegawai negeri sipil lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nunmalhapw baru daerah kota semarang tahun nomor scer tahun tentang pengelolaan keuangan daerah tahun nomor tld numf: sipil pns yang tidak berhak menerima tpp adalah pns yang berstatus: masa persiapan pensiun bebas tugas: penerima uang tunggu, tersangka dan ditahan, terdakwa atau terpidana: lugas belajar yang mendapat tunjangan belajar: cuti luar tanggungan negara: diperbantukan dipekerjakan:sertifikasi tpp tidak diberikan dengan ketentuan: an. tidak diberikan selama (lecualian pemberian tpp sebagaimana dinukuud umat terhitung sejak keputusan hukuman disiplin ditetapkan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pemotongan tpp dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: aa. potongan per hari kerja bagi cons pns yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sahcons pns atas ketidakhadiran dengan izin sebesar (dua koma lima person) dari tpp yang diberi sebelum dikurangi pajak, danyang diterima sebelum dikurangi pajak, bagi pns yang mengambil cuti sakit lebih dari (rigasisa pemotongan pemberian tpp dikembalikan kas daerah dikecualikan dari pemotongan tpp sebagaimana dimaksud pada umat apabila: sakit dengan surat keterangan dokter (tiga) hari sampai dengan (empat belas) hari: cuti sakit (empat belas) hari sampai dengan (tiga) bulan, cuti tahunan, cuti bersalin musik persalinan anak pertama dan kedua: c&. mengikuti pendidikan dan pelatihan diklat), melaksanakan perjalanan dimas luar daerah negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pengajuan daftar usul badan kepegawaian daerah kota semarang setelah menerima daftar usulan sebagaimana dimaksud selanjutnya meneplimpun dar meneruskan bagian pengolahan data elektronik setda kota semarang untuk sepeda diolah serta dicetak. setelah daftetdaubangan dan aset daerah kota semarang paling lambat tanggal tiap bulannya:egawaian daerah kota semarang,ajukan ketentuan diubah sehingga pukul berbunyi sebagai berikut: pns yang diangkat atau dipindahkan (mutasi promosi)fasalpemurukaty derita daerah kota semarang talium nomor |
ian ant ton berita daerah kota depok nomor tahun wali kota depok provinsi jawa barat peraturan walikotaota depokketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun2018kan diberikan oleh unit pelaksana teknis dinas badan daerah yang akan menerapkan blue sesuai dengan100,puskesmas. tujuan disusunnya peraturan wali kota ini adalah: sebagai pedoman bagi puskesmaspuskesmas. bab iii sistematika standar pelayanan minimal blue puskesmas pada dinas kesehatan kota depokdisusundepokpuskesmas kota depok. ketentuan mengenai standar pelayanan minimal blue pada utd puskesmas pada dinas kesehatan kota depok sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan dokumen standar pelayanan minimal tercantum dalam lampiran peraturan wali kota inipuskesmas diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas atas usulan kepalafu) salviadona ari p., sh, m.h. 'ip. lampiran peraturan wali kota dokumenstandar pelayanan minimal puskesmas sawangan lampiran standar pelayanan minimal puskesmas pasir putih lampiran standar pelayanan minimal puskesmas pengasinan lampiran standar pelayanan minimal puskesmas kedung lampiran standar pelayanan minimal puskesmas disangka lampiran standar pelayanan minimal puskesmas bojongsari lampiran standar pelayanan minimal puskesmas duren seribu lampiran standar pelayanan minimal puskesmas pancoran mas lampiran standar pelayanan minimal puskesmas depok jaya lampiran standar pelayanan minimal puskesmas rangkaian jaya lampiran standar pelayanan minimal puskesmas mampang lampiran standar pelayanan minimal puskesmas beji lampiran standar pelayanan minimal puskesmas tanah baru lampiran standar pelayanan minimal puskesmas kemiri muka lampiran standar pelayanan minimal puskesmas depok utara lampiran standar pelayanan minimal puskesmas cipayung lampiran standar pelayanan minimal puskesmas ratu jaya lampiran standar pelayanan minimal puskesmas sukajaya lampiran standar pelayanan minimal puskesmas abadi jaya lampiran standar pelayanan minimal puskesmas bhakti jaya lampiran standar pelayanan minimal puskesmas pondok sukajaya lampiran standar pelayanan minimal puskesmas manggis lampiran standar pelayanan minimal puskesmas risalah pasar lampiran standar pelayanan minimal puskesmas mekarsari lampiran standar pelayanan minimal puskesmas pasir gunung selatan lampiran standar pelayanan minimal puskesmas tugu lampiran standar pelayanan minimal puskesmas harjamukti lampiran standar pelayanan minimal puskesmas taps lampiran standar pelayanan minimal puskesmas sukatani lampiran standar pelayanan minimal puskesmas cimpaeun lampiran standar pelayanan minimal puskesmas ditangkap lampiran standar pelayanan minimal puskesmas jatijajar lampiran standar pelayanan minimal puskesmas sukamaju baru lampiran standar pelayanan minimal puskesmas cilodong lampiran standar pelayanan minimal puskesmas kalimulya lampiran standar pelayanan minimal puskesmas villa pertiwi lampiran standar pelayanan minimal puskesmas cinere lampiran standar pelayanan minimal puskesmas limo wali kota depok, ttd mohammad idris |
liar bupati bangli provinsi bali peraturan bupati bangli nomor tahun tentang pembentukan dewan pendidikdaerah kabupaten bangli nomor tahun tentang sistem penyelenggaraan pendidikan dasar, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan dewmbentukan bupati adalah bupatianglikabupaten bangdkesatu kedudukan dan sifat dewan pendidikan berkedudukan daerahtata hubungan antara dewan pendidikan, pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dinasorganisasi profesi pendidik, organisasi profesi lain, dunia usaha dunia industri, tokoh masyarakat dan tokoh agama. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada mempunyai ,, cc. menyusun nama nama calon anggota terpilih, paling banyak (dua puluh dua) orang, mengumumkan nama nama calon anggota kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan laman, memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota dewan pendidikan kabupaten bangli, dan menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada bupati, paling banyak (sebelas) orang. dewan pendidikan ditetapkan dengan keputusan bupati dan dilantik oleh bupati. bagian keempat organisasi anggotaerjumlah gasal, paling banyak (sebelas) orang. masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah (lima) tahun dantidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan meninggal dunia. pengurus pengurus sekurang kurangnya terdiri atas ketua, wakil ketua, cc.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan art) dewan pendidikan wajib memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan art), dan dprd berkenbagian keenam tugas dan tanggung daerah daerah serta sumber danajuli bupati bangli, cap ttd made gianyar diundangkan bangli pada tanggal julbangkalan peraturan bupati bangkalan nomor tahun tentangdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangkalan, menimbang bahwa dengan tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan paviliun r.a. kartini rumah sakit umum daerah syariah amami rato ebu yang representatif, maka perlu menetapkan tarif pelayanan kesehatan paviliun r.a. kartini tersebut, yangpelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah syariah amami rato ebu lembaran daerah tahun nomor c). memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang penetap. dengan peraturan bupati ini, menetapk,apr (ea beda win top. lb. amin sekar, diundangkan bangkalan padatanggal apr sekte sam kabupaten bangkalan si) darmawan ngk berita daerah kabupaten bangkalan tahun nomor o lampiran peraturan bupati bangkalan tanggal apr nomor huk daftarjenis kelas akomodasi tarif kamar vip kamar rp. visite dokter spesialis rp. rp. kamar rp. visite dokter umum rp. rp. kamar vip kamar rp. visite dokter spesialis rp. rp. kamar rp. visite dokter umum rp. rp. kamar kelas kamar rp. visite dokter spesialis rp. rp. kamar rp. visite dokter umum rp. rp. bupati bangkalan pel r:fuad amin |
pasa bupati bangkalan peraturan bupati bangkalan nomor tahun tentang pedoman umum pengelolaan dana bergulir sapi kerman menimbang bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani ternak, perlu adanya fasilitas: bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf diatas, maka dipandang perlu mengatur pedoman umum pengelolaan dana bergulir sapi kerman. tentang petunjuk pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah. memutuskan menetapkan peraturan bupati bangkalan tentang pedoman umum pengelolaan dana bergulir sapi kerman kabupaten bangkalan. pasai1 dengan peraturan ini ditetapkan pedoman umum pengelolaan dana bergulir sapi kerman kabupaten bangkalan sebagaimana tersebut dalam lampiran. pasai fasilitasi pada masing masing dinas' badan, anggarannya berada pada pos pembiayaan bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten bangkalan. pengelolaan dana bergulir sapi kerman yang diberikan kepada dinas badan yang berfungsi sebagai sekretariat dengan tugas menerima permohonan, menyeleksi kelengkapan administrasi, kelayakan usaha dari kelompok tani ternak. dalam pengelolaan dana bergulir sapi kerman sebagaimana dimaksud pada pelaksanaan survey kelayakan usaha kepada kelompok tani teman, dilakukan oleh kelompok kerja teknis pokjanis) pengelolaan dana bergulir sapi kerman kabupaten bangkalan. kelompok kerja teknis pokjanis), sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. kelompok kerja teknis pokjanis) kabupaten melakukan identifikasi dan verifikasi kepada kelompok tani ternak calon penerima pinjaman modal dana bergulir sapi kerman, meliputi kelayakan usaha dan kelayakan agunan. berdasarkan hasil verifikasi kelompok kerja teknis pokjanis) kabupaten, dinas badan sebagaimana dimaksud dalam mengusulkan kepada bupati untuk menerbitkan keputusan bupati tentang penetapan kelompok tani ternak penerima pinjaman dana bergulir sapi kerman atas dasar kelayakan usahanya. dinas badan sebagaimana dimaksud dalam melakukan perjanjian kredit dengan kelompok tani ternak penerima pinjaman dana bergulir sapi kerman. selanjutnya dinas badan sebagaimana dimaksud dalam mengusulkan bagian keuangan sekretariat daerah, untuk dilakukan pencairan pinjaman dana bergulir sapi kerman masing masing rekening kelompok bank jatim cabang bangkalan. pasai dinas badan sebagaimana dimaksud dalam melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program, bersama kelompok kerja teknis pokjanis) kabupaten. besarnya bunga pinjaman dana bergulir sapi kerman untuk pembelian bakalan sapi kerman adalah dengan. dinas badan pelaksana dana bergulir sapi kerman bekerjasama dengan kelompok kerja teknis pokjanis) kabupaten melakukan supervisi dan pembinaan: melakukan penagihan baik secara langsung maupun tidak langsung: melakukan sita agunan jaminan. biaya administrasi untuk realisasi pinjaman modal dana bergulir dibebankan kepada kelompok penerima pinjaman dana bergulir sapi kerman. biaya pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam bentuk program kegiatan pada dinas badan yang bersangkutan melalui dpa masing masing. kelompok tani teman penerima pinjaman dana bergulir sapi kermandinas badan yang melaksanakan dana bergulir sapi kerman. kepada dinas badan sebagaimana dimaksud pada melaporkan kegiatannya kepada bupati bangkalan secara periodik setiap (tiga) bulan sekali. terhadap dana bergulir yang sedang berjalan, menyesuaikan pada peraturan ini. yaapes mpr busana akalan ya) (ak amin ngk diundangkan bangkalan padatanggal apr sekitar setan kabupaten bangkalan sono sekretaris daerah sos berita daerah kabupaten bangkalan tahun nomor lampiran peraturan bupati bangkalan nomor: kaum tanggal apr pedoman umum pengelolaan dana bergulir sapi kerman kabupaten bangkalan babi pendahuluan latar belakang peternakan merupakan salah satu penopang pertumbuhan perekonomian kabupaten bangkalan dimana keberadaan kelompok tani ternak yang tersebar seluruh pelosok pedesaan sebagai wadah bagi peledak dan keluarganya untuk belajar mengembangkan usahanya melalui pendampingan dan pelatihan serta penguatan modal. karena itu adanya pemberdayaan kelompok tani teman akan mampu menggerakkan perekonomian pedesaan yang pada akhirnya akan berdampak pada perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. salah satu kendala yang dihadapi kelompok tani ternak adalah tidak tersedianya modal usaha dan lemahnya akses permodalan. persoalan klasik dalam pengajuan kredit perbankan masih banyak mewarnai dan hal ini sempat menjadi perhatian pemerintah kabupaten bangkalan dengan mengucurkan modal dana bergulir sapi kerman sejak tahun maksud dan tujuan maksud diterbitkannya pedoman umum dana bergulir sapi kerman adalah sebagai dasar pelaksanaan penggunaan dana bergulir, agar dapat memenuhi prinsip prinsip pengelolaan keuangan dan norma yang berlaku. tujuan sebagai landasan formal penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan dana bergulir sapi kerman lingkungan pemerintah kabupaten bangkalan: sebagai landasan formal dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektoral. menjamin terbitnya administrasi pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai program kegiatan dan peruntukannya. bab pengorganisasian bentuk organisasi organisasi pelaksana pinjaman dana bergulir sapi kerman terdiri dari sekretariat dana bergulir sapi kerman, tim teknis dana bergulir sapi kerman. persyaratan dan ketentuan pokok pinjaman dana bergulir sapi kerman pinjaman dana bergulir sapi kerman hanya diperuntukkan bagi kelompok tani teman untuk tambahan modal dalam memelihara ternak sapi kerman, sistem yang digunakan adalah: kelompok tani teman berkewajiban menyetorkan nilai ternak pokok ditambah 40x (empat puluh per seratus) dari laba usaha kepada pemerintah kabupaten bangkalan: pelaksanaan sistem bagi hasil untuk masing masing jenis ternak diatur sebagai berikut untuk ekor sapi potong dalam jangka waktu pemeliharaan maksimal bulan. komponen laba usaha yang diperhitungkan adalah pertambahan nilai harga ternak, penyerahan ternak modal usaha dalam rangka penyebaran ternakkelompok tani ternak dan pemerintah kabupaten bangkalan yang diwakili oleh pejabat dinas pertanian dan peternakan kabupaten bangkalan, realisasi pinjaman tidak dipungut biaya, kecuali biaya materai dan notaris. bab iii pelaksanaan program sasaran program sasaran program pinjaman dana bergulir sapi kerman kabupaten bangkalan adalah kelompok tani ternak yang masih aktif dan kegiatan usahanya sehat, produktif serta dapat berkembang: pemohon pinjaman dana bergulir sapi kerman tidak termasuk dalam daftar kredit macet baik dari bank, lembaga keuangan mikro maupun dari pemerintah, baik pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten, pemohon kredit tidak boleh menerima pinjaman ganda dari dana bergulir yang bersumber dari apbn, apbd propinsi dan kabupaten. mekanisme pelaksanaan program kelompok tani ternak mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir sapi kerman kepada kepala dinas badan yang berfungsi sebagai sekretariat dana bergulir, permohonan dimaksud harus mendapat rekomendasi dari petugas teknis peternakan kecamatan: sekretariat dan atau dinas badan menyeleksi berkas permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan: permohonan pinjaman dana bergulir sapi kerman harus ditandatangani oleh yang berwenang: selanjutnya tim teknis kabupaten akan melakukan identifikasi dan verifikasi usaha kelompok tani teman meliputi kelayakan usaha dan kelayakan agunan, jika hasil identifikasi dan verifikasi tim teknis kabupaten, kelompok tani ternak dinyatakan menerima pinjaman dana bergulir sapi kerman, dinas badan akan mengusulkan kepada bupati untuk ditetapkan dengan surat keputusan bupati, berdasarkan surat keputusan bupati, bagian keuangan setda akan mencairkan pinjaman dana bergulir sapi kerman melalui rekening kelompok tani teman bank jatim cabang bangkalan, besarnya pinjaman dana bergulir sapi kerman masing masing kelompok tani teman tergantung pada kelayakan usaha, nilai agunan serta dana yang tersedia. supervisi dan penyelesaian pinjaman dinas badan pelaksana dana bergulir bekerjasama dengan tim teknis melakukan supervisi dan pembinaan, melakukan penagihan baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan sita agunan jaminan. bab penutup dana bergulir sapi kerman kabupaten bangkalan diharapkan menjadi penggerak perekonomian kabupaten bangkalan khususnya bagi masyarakat tani pedesaan. oleh karena itu perhatian serius pemerintah kabupaten bangkalan terhadap kelompok tani ternak dalam memelihara sapi kerman serta penguatan modalnya dapatkemandirian petani ternak. disamping itu pemberian pinjaman dana bergulir sapi kerman diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan para petani teman pedesaan, memperkuat cadangan pangan produk nabati yang pada akhirnya dapat mengurangi kem isian. berdasarkan kondisi tersebut diatas, pemberian pinjaman dana bergulir sapi kerman kabupaten bangkalan perlu diatur dalam pedoman umum dana bergulir sapi kerman kabupaten bangkalan, sehingga implementasi penggunaan dana bergulir dapat berjalan pada tataran prinsip tata kelola keuangan sesuai aturan yang berlaku. pasukan akalan eat ter pny amin |
use, bupati bangkalan peraturan bupati bangkalan nomor tahun tentang pedoman tarif biayala. bahwa dengan tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pusat kesehatan masyarakat puskesmas) yang lebih representatif serta memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi perekonomian dewasa ini, maka tarif pelayanan kesehatan pusat kesehatan masyarakat puskesmas) kabupaten bangkalapedoman tarif biaya pelayanan kesehatan pusat kesehatan masyarakat puskesmas),hal hal yang bersifat teknis sepanjang mengenai pelaksanaan dari peraturan bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh kepala dinas kesehatan yang ditetapkpatpbangkalan, han, rlfvad amin diundangkan bangkalan padatanggal may kab sekrejark kabupaten bangkalan akan ns) berita daerah kabupaten bangkalan tahun nomor g e |
sa: pas bupati bangkal bahwa untuk memperlancar proses penyelesaian dana bergulir dan menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, makaperlu diubah yang perubahannya ditetapkan dengan peraturan bupat: shapeberita daerah tahun nomor e). memutuskan menetapkan peraturan bupatim menengah kabupaten bangkalan berita daerah tahun nomor e), ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan dalam perjanjian sebesar (sepuluh persen) flat per tahun yang disetor kas daerah kabupaten bangkalan sebagai pendapatan asli daerah pad)ianagal jyr san angkatan lea pa. amin diundangkan bangkalan kne padatangaal jul kain skr ris telah kabupaten bangkalan truk tik ari ngk berita daerah kabupaten bangkalan tahun nomor i9 e |
bupati bangkalan: bahwa untuk memperlancar proses penyelesaian dana bergulir yang telah dilaksanakan tahun dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bangkalan, maka perlu menetapkantersebut dengan peraturan bupati. mengingat.: daerah, adalah kabupaten bangkalan: pemerintah daerah, adalah pemerintah kabupaten bangkalan: bupati, adalah bupati bangkalan: dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah yang selanjutnya disingkat dinas koperasi umkm, adalah dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah kabupaten bangkalan: dana bergulir adalah dana yang berasal dari pemerintah kabupaten dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah) salurkan kepada ksp usp koperasi, pkm dan lkm dalam bentuk pinjaman dan selanjutnya bagi ksp usp koperasi, pkm dan lkm dibukukan sebagai hutang yang pengelolaan keuangannya terpisah dari unit usaha lainnya, dengan jangka waktu selama (tiga) tahun: unit simpan pinjam yang selanjutnya disingkat usp,babi! fasilitas permodalan dana bergulir fasilitas permodalan dana bergulir yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bangkalan pada dinas koperasi umkm, anggarannya berada pada pos pembiayaan bagian keuangan sekretaris daerah kabupaten bangkalan. bab i!i penggunaan, pengalihan dan pengembalian dana bergulir pasai penggunaan dana bergulir: dana bergulir hanya untuk modal kerja ksp usp koperasi, pkm dan lkm terpilih dalam rangka memenuhi pelayanan minimal kepada anggotanya. pengelolaan dana bergulir oleh ksp usp koperasi, pkm dan lkm terpilih harus terpisah dari kegiatan usaha lainnya. cc. pemberian pinjaman kepada anggota berlaku jangka waktu dan bunga yang ada ksp usp koperasi, pkm dan lkm masing masing. pasai besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan dalam perjanjian sebesar (sepuluh persen) flat per tahun dengan rincian sebagai berikut: disetor kas daerah kabupaten bangkalan sebagai pendapatan asli daerah pad): untuk biaya pembinaan dari dinas koperasi umkm kabupaten bangkalan: untuk cadangan pengembangan modal dana bergulir: untuk simpanan koperasi dan umkmapabila ksp usp koperasi, pkm dan lkm mempunyai kinerja tidak baik, maka ksp usp koperasi, pkm dan lkm tersebut. harus mengembalikan seluruh dana bergulir yang diterima dinas koperasi umkm, yang selanjutnya akan dialihkan ksp usp koperasi, pkm dan lkm tain. ksp usp koperasi, pkm dan lkm harus mengembalikan sejumlah dana bergulir yang diterima dinas koperasi umkm selama (tiga) tahun lunas, yang pelaksanaan pembayarannya dilakukan per triwulan. selanjutnya dinas koperasi umkm menggulirkan kembali ksp koperasi, pkm dan lkm lain. bab penagihan dana bergulir ksp usp koperasi, pkm dan lkm penerima fasilitas modal dana bergulir yang belum melunasi kewajibannya, maka kepala dinas koperasi umkm mengusulkan daftar ksp usp koperasi, pkm dan lkm tersebut kepada bupati untuk ditetapkan dalam keputusan bupati. untuk kelancaran proses penyelesaian dana bergulir terhadap ksp usp koperasi, pkm dan lkm sebagaimana dimaksud dalam maka dibentuk tim penagihan dana bergulir yang ditetapkan dengan keputusan bupati. tim sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh kepala dinas koperasi umkm dengan tugas sebagai berikut: membuat pemetaan debitur yang belum menyelesaikan kewajibannya, mengupayakan penyelesaian sisa tunggakan sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat: cc. mengupayakan penagihan secara berkala sesuai program kerja tim, melaporkan hasil kerja tim kepada kepala dinas koperasi umkm. pasai tim sebagaimana dimaksud dalamkepala dinas koperasi umkm. kepala dinas sebagaimana dimaksud pada melaporkan kegiatannya kepada bupati secara periodik setiap (tiga) bulan sekali. apabila terjadi tunggakan pihak kreditur atas dana bergulir harus segera diselesaikan melalui adenium atas kesepakatan yang telah dibuat dalam penyaluran dana bergulir dimaksud. bab ketentuan lain lain pasaioperasi umkm. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka dana bergulir yang sedang berjalan menyesuaikrip bupatrbangkala naga boh min ktt diundangkan bangkalan padatanggal feb seks risiprerah kabupaten bangkalan berita daerah kabupaten bangkalan tahun ing p5) nomor |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.