text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
berita daerah kota bogor kota bogor (ea anji) tahun nomor seri peraturan walikota bogor nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bogor, menimbang bahwa dalam rangka penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman telah ditetapkanpenyediaan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan sesuai ketentuan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf aa, perluogorgelola barangkepala opd adalah kepala opd lingkungan pemerintahbentuk apapun, badan hukum milik negara, serta bentuk badan usaha lainnya. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman adalah penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas berupa tanah dan atau bangunan. penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman adalah penyerahanperumahan permukimperumahan dan permukiman. rumah susun adalah,perumahan dan permukimanpemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat ipr adalah perizinan yang diberikan kepada perusahaan dan atau perorangan untuk suatu pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah rtrw), perencanaan rinci tata ruang, dan peraturan zonasi. izin prinsip yangingkapemanfaatan ruang yang diberikan sebagai dasar untuk permohonan, atau mengubah suatu bangunan. rencana tapak site plan) adalah rencana tata letak bangunan pada suatu bidang lahan yang harus memenuhi syarat administrasi, ketentuan teknis, serta percetakan secara makro prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dan rencana sirkulasi tersebut dilakukan secara terintegrasi. bab penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman bagian kesatu penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman pada pembangunan perumahan permukiman, perusahaan dan atau perorangan pembangun pengembang perumahan dan permukiman wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dengan proporsional sesuai ketentuan.maka perusahaan dan atau perorangan pembangun pengembang perumahan dan permukiman wajib menyerahkan kepada pemerintah daerah. dalam hal lahan pada kawasan perumahan permukimproporsi (empat puluh persen) lahan yang wajib diserahkan kepada pemerintah daerah. kewajiban penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman diberlakukan pada pembangunan rumah susun maupun bukan rumah susun. bagian kedua penyediaan dan penyerahan sarana pemakaman tempat pemakaman umum tpu) pembangunsarana pemakaman tpu pada lahan siap bangun dengan luasan sebagai berikut: untuk pembangunan perumahdua persen) dari luas lahan yang dikuasai,empat koma delapan meter persegi) per unit, cc. penyerahan lahan sarana pemakammbangun pengembang. pembangun pengembang berkewajiban menyediakan lahan sarana pemakamsarana pemakaman tpu adalah sebagai berikut: untuk perumahan d.senilai nop lahan sarana pemakaman tpu. bab iii kriteria prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang diserahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman terdiri atas: prasarana perumahan dan permukimanngelolaan sampah, sarana perumahan dan permukiman terdiri atas: sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana rekreasi dan olah raga, sarana pemakaman tpu, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau rth), sarana perniagaan, sarana parkir, ccsarana penerangan jalan umum pju). prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada yang akan diserahkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: untuk prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf terhadap sarana perumahan dan permukiman berupa sarana pemakaman tpu berupa lahan matang. prasarana, sarana,: telah mengalami pemeliharaan oleh perusahaan dan atau perorangan pembangun pengembang paling lama (satu) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan. bab verifikasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman harus melalui proses verifikasi untuk menilai kelayakan dan mengevaluasi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan berdasarkan kriteria, standar, dan persyaratan teknis yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh walikota. susunan keanggotaan dan tugas tim verifikasi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikotdinilai telah sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang undangan, maka prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman tersebut dapat diserahkan kepada pemerintah daerah dengan suatu berita acara serah terimmenyatakan tidak memenuhi persyaratan tekniswajib memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang undangan dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan dan atau perorangan pembangun pengembang sebelum diserahkan kepada pemerintahberita acara serah terima dari perusahan dan atau perorangan pembangundan ukuran obyek yang akan diserahkan: jadwal waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan, dan serah terima fisik prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. berita acara serah terima administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf harus dihampiri: surat pernyataan pimpinan perusahaan dan atau perorangan pembangun pengembang disaksikan dan diketahui oleh kepala dinas pengawasan bangunan dan permukiman kota bogor tentang kesanggupan, daftar dan gambar rencana tapak site plan, koning, dan lain lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas social yang akan diserahkan. berita acara serah terima fisik, dan jumlahsite plan, koning, dan lain lain) yang menjelaskan lokasi, jenis, dan ukuran prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukimanperumahan dan permukiman yang diserahkan, cc. membuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman oleh perorangan dan atau pimpinan perusahaan dan atau perorangan pembangun pengembang kepada pemerintah daerah. untuk pembangunan perumahan dan permukiman dengan luas lahan lebih dari (satu hektar), serah terima fisik tanah dan atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dapat dilakukan (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut: serah terima fisik berupa prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman diserahkan pada tahap akhir, pembangunan telah selesai dilaksanakan paling sedikit (lima puluh persen) dari seluruh area lahan yang direncanakan untuk dibangun, cc. setiap tahapan penyerapan fisik harus melalui proses verifikasi dan penandatanganan berita acara serah terima fisik: pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman telah sesuai dengan kriteria, standar, dan persyaratan teknis yang ditentukan. untuk pembangunan perumahan dan permukiman dengan luas lahan kurang dari (satu hektar), penyerahannya dapat dilakukan sekaligus. penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf angka angka angka angka angka dan angka oleh pembangun pengembang dilakukan pada pemecahan pertama hak atas tanah sesuai dengan rencana tapak. bab hak, kewenangan, dan tanggungjawab pengelolaan prasarana, sarana, dan lingkungan, utilitas perumahan dan permukiman yang telah diserahkan dengan dilaksanakannya penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah, maka hak dan kewenangan serta tanggung jawab kepengurusannya beralih sepenuhnya kepada pemerintah daerah melalui pengelola barang milik daerah. pengelola barang milik daerah paling lambat dalam waktu (tiga) bulan sejak saat menerima penyerahan sebagaimana dimaksud dalam menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dimaksud kepada opd terkait. pembangun pengembang perumahan dan permukiman mengajukan permohonan hak atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam kepada kantor pertanahan kota bogor untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah menurut ketentuan peraturan perundang undangan dan selanjutnya dicatat dalam daftar barang milik daerah. pembangun pengembang wajib melaporkan keberadaan lahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang kurang dari (satu hektar) kepada tim verifikasi. bab vii pengawasan dan pengendalian dalam penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kewajiban perusahaan dan atau perorangan pembangubentuk pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada meliputi: dilakukan oleh kepala opd, pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan oleh tim verifikasi, cc. pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dilakukan oleh kepala badan pengelolaan aset dan keuangan daerahbelum diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan mengambil langkah langkah sebagai berikut: menyampaikan surat permintaan kepada pembangun pengembang untuk memperbaiki memelihara prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman tersebut dan menyerahkannya kepada pemerintah daerah, apabila pembangun pengembang tidak sanggup, maka pembangun pengembang harus membuat surat pernyataan, pemerintah daerah membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukim,pembangunengan mengambil langkah langkah sebagai berikut: pemerintah daerah melalui tim verifikasi melakukan peninjauan dan penilaian lokasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan sesuai rencana tapak, pemerintah daerah membuat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dan menyampaikan permohonan pendaftaran hak atas tanah kantor pertanahan kota bogor d agar dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanah:bab viii ketentuan peralihan pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, maka: apabila prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman telah selesai dibangun, maka langsung diserahkan kepada pemerintah daerah melalui tim verifikasi, apabila prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman masih dalam tahap penyelesaian, maka tata cara penyerahan harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini: cc. apabila prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman telah diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan tata caratidak lagi berkewajiban untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. bab ketentuan penutup pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, segala ketentuan yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan walikotaoto ulum, s.h., mm. pembina tingkat nip.rms ajajasmampuan masyarakat berpenghasilan rendah kota banjarmasinpangan berupa beras dari pemerintah kota banjarmasin,anggulangan kemiskimemperhatikan: instruksi presiden nomor tahun tentang kebijakan perkerasan, memutuskan menetapkan: peraturan walikota. bad: camat adalah camat kota banjarmasin, lurah adalah lurah kota banjarmasin, penerimaan beras kota adalah keluarga kurang mampu atau miskin yang ditentukan berdasarkan hasil data terpadu pls yang dikelola oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan tnp2k), kemudian dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar rts pm melalui musyawarah kelurahantempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal: kemiskinan adalah se: keluarga adalah suami, istri, anak anak yang belum menikahwarga miskin adalah orang miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan dan berdomisili kota banjarmasin serta memiliki ktp dan atau kartu keluarga kota banjarmasin: beras kota adalah beras miskin yang diberikan kepada: penerima beras kota adalahkota yang ditetapkan dengan keputusan walikota: kartu penerima beras kotakota: musyawarah kelurahan mus kelpenerima beras kota dari setiap satuan lingkungan setempat, setingkat rt rw untuk memutakhirkan daftar rts pm: titik distribusi td) adalah kelurahan, tempat atau lokasi penyerahan kepada penerima beras kota, bab ruang lingkup, tujuan dan sasaran lingkup program beras kota adalah sebagian wujud upaya pemerintah kota banjarmasin, berupa beras, tujuan diberikan beras kota adalah untuktidak menerima raskin dari pemerintah pusat: sasaran beras kota adalah rts pm yang tidak mendapat alokasi raskin dari pemerintah pusat tahun yang ditetapkan dengan keputusan walikota: setiap rumah tangga sasaran yang sudah ditetapkan dengan keputusan walikota diberikan sepuluh) kg bulan selama (satu) tahun tanpa biaya terus beras atau gratis: bad bab jii penatalaksanaan pengadaan beras kota mengacu pada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, pengadaan beras kota dalam kemasan setiap paketnya berisi beras: didalam pengadaan beras kota penyerahan langsung dari pihak ketiga penyedia jasa berupa beras titik distribusi td) kelurahan: untuk menunjang kelancaran beras kota dibentuk tim koordinasi beras kota rasio) kota banjarmasin yang ditetapkan dengan keputusan walikota: tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab dalam kelancaran penyaluran beras kota sampai diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat, pembiayaan pelaksanaan beras kota bersumber pada apbd kota melalui dokumen pelaksanaan anggaran bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kota banjarmasin, bab mekanisme mekanisme penyaluran beras kota tim koordinasi beras kota rasio) kota banjarmasin menyediakan dan mendistribusikan kartu penerima beras kota melalui lurah kepada rts pm yang sudah ditetapkan dalam keputusan walikota: menyampaikan informasi pengambilan beras kota kepada rts pm melalui lurah: pengambilan beras kota dilaksanakan kelurahan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan tenggang waktu paling lambat hari dari jadwal pengambilan yang telah ditentukan: syarat pengambilan beras kota dengan membawa kartu beras kota dan melampirkan kartu tanda penduduk dan menanda tangani tanda terima: penerima beras kota dalam kondisi sakit dapat mewakilkan pengambilan beras kota dengan membawa surat keterangan dari rt: penerima beras kotaberas kota bulan berikutnya: bab pengalihan penerima beras kota (l) pengalihan penerima beras kota dapat dilakukan apabila pindah (keluar dari desa kelurahan), seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris), rumah tangga tercatat dua kali dalam dpm awal, rumah tangga dianggap sudah mampu, bagi rts pm yang meninggal dunia dapat dialihkan kepada ahli waris yang dianggap masih belum mampu, pengalihan penerima beras kota sebagaimana dituangkan dalam berita acara musyawarah kelurahan:pelaporan pelaporan penyaluran beras kota dilaksanakan secara berjenjang mulai dari lurah, camat, tim koordinasi beras kota rasio) kepada walikota dengan melampirkan bukti penerimaan, jangka waktu penyampaian pelaksana kegiatan kelurahan melaporkan realisasi penyaluran beras kota rasio) kota banjarmasin camat secara periodik setiap bulan: pelaksana kegiatan kecamatan melaporkan penyaluran beras kota kepada tim koordinasi rasio kota banjarmasin secara periodik setiap bulan, tim pelaksana beras kota melaporkan penyaluran beras kota kepada walikota pada akhir tahunn dengan penempatan dalam berita daerah kota banjarmasin,berita acara musyawarah desa kelurahan desa kelurahan kabupaten kota kecamatan provinsi berdasarkan surat bupati walikota. nomor len. tanggal ne. tentang penetapan pagu beras kota rasio) tahun maka masyarakat desa kelurahan re.oooooooo. kecamatan mere. kabupaten kota .oooooooooo.oo provinsi leo. menyelenggarakan musyawarah desa kelurahan, pada hari nona kane nnlnannapen nan kns nnalannalelnna naa dengan peserta sebagai berikut: aparat desa hgnskakakaaa owing perwakilan tokoh agama tokoh masyarakat knnenamann orang perwakilan rts pm raskin kenamaanrts pm dalam dpm meme. umah tangga jumlah rts pm yang diganti karena pindah (keluar dari desa kelurahan) ee. rumah tangga seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) mah tangga rumah tangga tercatat dua kali dalam dpm awal ee. umah tangga rumah tangga dianggap sudah mampu kegempaan umah tangga jumlah rumah tangga pengganti (2at2b4#2c 42d) adalah eeeeeewalikota banjarmasin, mujahidin |
raman jin walikota banjarmasin peraturan walikota banjarmasin nomor tahun tentang petunjuk teknis pemberian uang transport kegiatan ustadz ustadzah kota banjarmasin dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota banjarmasin, b dipemberian uang transport kegiatan ustadz ustadzah bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf maka dipandang perlu membentuk peraturan walikota tentang petunjuk teknis pemberian uang transport kegiatan ustadz ustadzwajib baca tulis al our'an bagi siswmberian uang transport kegiatan ustadz ustadzperangkat daerah adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintah bidang tertentu badan komunikasi pemuda remaja mesjid indonesia singkat dengan bkpm forum silaturahmi ustadz ustadzah disingkat dengan fsu keluarga besar ustadz ustadzah disingkat dengan kbu ustadz adalah seorang guru laki laki yang menguasai ilmu al our'an dan ilmu agama lainnya dan bertugas mengajar tpa tpo ustadzah adalah seorang guru perempuan yang menguasai ilmu al our'an dan ilmu agama lainnya dan bertugas mengajar tpa tpo interval adalah jarak antara nomor urut guna menetapkan tpa tpo yang akan monitoring bab ruang lingkup dan tujuan ruang lingkup petunjuk teknis pemerian uang transport kegiatan ustadz ustadzah meliputi ustadz ustadzah monitoring laporan kegiatan penetapan penerima uang transport kegiatan pemberian uang transport kegiatan ustadz ustadzah bertujuan untuk membentuk ustadz ustadzah dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan baca tulis al our'an dan menunjang kegiatan magrib mengaji kota banjarmasin bab iii uang transport ustadz ustadzah setiap ustadz ustadzah yang mengikuti kegiatan peningkatan had kualitas pengetahuan baca tulis al our'an dapat berikan uang transport kegiatan. setiap ustadz ustadzah yang membimbing dan mengajarkan al our'an) pada kegiatan magrib mengaji dapat berikan uang transport kegiatan kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan berupa pertemuan forum silaturahmi ustadz ustadzah fsu) dan keluarga besar ustadz ustadzah kbu) kota banjarmasin kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan berupa pembimbingan atau pengajaran al our'an kepada anak anak dan masyarakat beberapa mesjid kota banjarmasin yang laksanakan setiap malam sesudah sholat magrib. pemberian uang transport pada dan dapat diberikan atas dasar rekomendasi dari bkpm dan fsu masing masing kecamatan dengan melengkapi surat keputusan pengangkatan sebagai pengajar al our'an berpengalaman mengajar pada taman pendidikan al our'an tpa tpo) minimal tahun rasio mengajar ustadz ustadzah santri. bab monitoring monitoring wajib dilaksanakan oleh opd terkait, setelah pemberian uang transport monitoring sebagaimana lakukan untuk mengetahui aktifitas penerima bantuan yang meliputi tingkat kehadiran dalam melaksanakan tugas, jumlah ustadz ustadzah sesuai dengan jumlah rasio yang ditetapkan monitoring sebagaimana pada laksanakan secara sampling dengan menggunakan interval. monitoring sebagaimana pada angka dan akan menjadi bahan pertimbangan pemberian transport berikutnya. bab laporan kegiatan setiap ustadz ustadzah wajib membuat laporan kegiatan sebelum menerima uang transport laporan sebagaimana pada harus diketahui oleh pimpinan tpa tpo yang bersangkutan disampaikan kepada opd terkait bagi ustadz ustadzah yang tidak membuat laporan akan hentikan sementara. bab penetapan penerima uang transport uang transport akan diterima setelah adanya surat keputusan walikota dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran usulan rekomendasi dari lembaga bkpm, fsu masing masing kecamatan beserta kelengkapannya. bab vii ketentuan lain lain dalam hal meninggal dunia atau uzur ustadz ustadzah tidak bisa digantikan dengan ustadz ustadzah lain. bab viii ketentuan penutupsina diundangkan banjarmasin pada tanggal januari sekretaris daerah kota banjarmasin h.hamil kurang berita daerah kota banjarmasin tahun nomor |
oj) iman les walikota banjarmasin peraturan walikota banjarmasin nomor tahun tentang badan pertimbangan jabatan dan kepangkoleh kualitas pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota banjarmasin yang berkemampuan dalam melaksanakan tugas secara profesional, bertanggung jawab, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka, harus dilaksanakan secara obyektif: bahwa untuk melaksanakan maksud huruf dipandang perlu mengatur tentang badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan sebagai pengaturan dalam melaksanakan tugas secara professional dan bertanggungjawab: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf dan konsideran inikasubbag perundangan | )i kabel kuma, tengaran kena ser publik indonesia nomor undang undang nomor 32g tahun tentangrmbentukan badan pertimbangan dan kepangkatan pemerintah kota banjarmasin babi ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan atau disingkat baperjakat pemerintah kota banjarmasin adalah suatu badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada walikota banjarmasing). lingkungan pemerintah kota banjarmasin adalah semua unit organisasi pemerintah kota banjarmasin sebagaimana tersebut dalam. bab kedudukan dan tugas baperjakat pemerintah kota banjarmasin berkedudukan sebagai pemberi pertimbangan dan saran kepada walikota banjarmasin, sesuai tugas yang diberikan. baperjakat pemerintah kota banjarmasin mempunyai tugas memberikan pertama gan dan saran kepada walikota ajasmasin dalam hal . dan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dara jabatan struktural eselon bawah lingkungan pemerintah kota banjarmasinlingkungan pemerintah kota banjarmasin yang menduduki jabatan fungsional yang menunjukan prestasi luar biasa baiknyayang telah berusia tahun lingkungan pemerintah kota banjarmasin. perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional yang telah berusia tahun lingkungan pemerintah kota banjarmasin. bab keanggotaan ketua baperjakat pemerintah kota banjarmasin, karena jabatannya ditetapkan adalah sekretaris daerah kota banjarmasin. keanggotaan baperjakat pemerintah kota banjarmasin, ditunjuk dari pejabat lingkungan pemerintah kota banjarmasin berdasarkan tugas dan fungsi dari jabatan instansi yang dipimpinnya. sekretaris baperjakat pemerintah kota banjarmasin tidak merangkap sebagai anggota baperjakat pemerintah kota banjarmasin. susunan keanggotaan baperjakat pemerintah kota banjarmasin ditetapkan dengan keputusan walikota banjarmasin. masa keanggotaan baperjakat pemerintah kota banjarmasin paling lama (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya. bab tata kerja ketua baperjakat pemerintah kota banjarmasin, apabila berhalangan selama (tujuh hari kerja ditetapkan pejabat pengganti sementara, dari pelaksana tugas plt) atau pejabat pengganti sementara pgs) sekretaris daerah kota banjarmasin. anggota baperjakat pemerintah kota banjarmasin tidak dapat diwakilkan dan tidak ditetapkan pejabat pengganti sementara. sekretaris baperjakat pemerintah kota banjarmasin, apabila berhalangan ditetapkan dirangkap oleh kepala badan kepegawaian daerah kota banjarmasin. c3) baperjakat pemeran, kan eenarimasit hero tei sekretatar, bapa rakyat pemerintah kota banjarmasin. pembagian tugas dan tata kerja baperjakat pemerintah kota banjarmasin adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. bab pembiayaan kepada ketua, anggota dan sekretaris serta anggota sekretariat baperjakat pemerintah kota banjarmasin, diberikan bantuan honorarium. bantuan honorarium sebagaimana dimaksud padnp. perundangan nan mad |
rmsrancangan peraturan daerah kota tasikmalaya tentang perubahan apbd tahun telah mendapat persetujuan dprd kota tasikmalaya pada tanggal oktoperubahanperubahanperubahanperubahan apbd tahunperubahan apbd tahunkan berita daerah kota bogor nomor tahun seri nomorengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bogorogobogorperaturan direktur jenderal pajak kement.bogor. dinas adalah dinas pendapatan,npp sebagaimana dimaksud dalam merupakan pedoman bagi instansi yang menangani perizinan, opd penggunaan yangdan unit layanan pengadaan yang dalam menentukan: kelengkapan persyaratan dalam penerbityangpenghapusan surat keterangan terdaftar dan npp cabang sebagai mana a, p3, ada remkompetensi manajerial badan perencanaan pembangunan daerah kota banjarmasin walikota banjarmasi, bahwa penyusunan standar kompetensi jabatan perlu ditetapkan sebagai standar kompetensi manajerial badan perencanaan pembangunanstandar kompetensi manajerial badan perencanaan pembangunkompetensi manajerial badan perencanaan pembangunan daerbadan perencanaan pembangunan daerah adalah badan perencanaan pembangunan daerah kota banjarmasin. pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil pada badan perencanaan pembangunan daerah kota banjarmasin. alastandar kompetensi jabatan struktural selanjutnya disebut standar kompetensi manajerialbab tujuan penetapan informasi jabatan standar kompetensi manajerial ditetapkan untuk meningkatkpenyusunan informasi jabatan standar kompetensi manajerial disusun mengacu padstandar kompetensi manajeriipergunakan sebagai salah satubanjarmasin, thamrin, diundangkan banjarmasin pada tanggal desember vic pit, perundangan kabar. hukum kepala skpd |
serdidikop, perjuangan kebatilan j , sekretaris dinas adalah sekretaris dinas pendidikan kota banjarmasin, panendidikan kota banjarmasin. bab tugas pokok dan fungsi dananak usia dini dan pendidikan inform, maan aan nan tanmasyarakatsekolah menengah pertamiapan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikmbinaan paud dan pendidikan non formal bidang pembinaanunit pelaksana teknis. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretariat mempunyai fungsi aia dan kearsipan, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan, rumah tangga dan perlengkapan,dpenata usahakan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangdalam bidang paud dan pnfkoordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan pendidikan masyarakat, kursus dan pendidikan kesetara, avdan pelapor. bidang pembinaan paud dan pnf terdiri dari seksi kurikulum,dasar.dasar: ng,pemantauan dan evaluasi bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, sarana sn: prasarana dan perpustakaan, serta pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar:seksi kelembagaan dan sarana prasarana nd,menengah pertamamenengah pertama, cc.np, perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertamab. untuk melaksan,pengelolaan administrasi mutasi, promosi dan rotasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir he, pendidik dan tenaga kependidikan, perencanaan kebutuhan dan inventarisasimbinaanseksi pembinaanvashii ea: prosa e3s a22 si9ge fat tlg ila bar ser mr) lea le) rio z88 hobi |sandidiklukman alun, sh, pembina nip. disposisi pimpinan walikota picenlar pre pp, setu. sit mn, m. jalan re. martadinata telepon fans kotak pos banjarmasin |
pin watkristen, dipandang perlu mendirikan sekolah tinggi agama kristen manado sebagai perguruan tinggi lingkungan departemen agama, bahwa sekolah tinggi agama kristen negeri manado merupakan pengalihan dari sekolah tinggi agama kristen kripto manado yang pengalihan asetnya telah dilakukan oleh sinode gereja gereja sulawesi utara tengahmanado, mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun undang . klan ya na, eat kpo presiden republik indonesia mkristen negeri manado. mendirikan sekolah tinggi agama kristen negeri manado. sekolah tinggi agama kristen negeri manadoperaturbaddepartemedepartemen agama wilayah serta untukperlu menetapkan peraturan presiden tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal departemeklan ya na, watorganisasi dan tata kerja instansi vertikal departemen agama. babi instansi vertikal departemen agama kantor wilayah departemen agama provinsi, kantor departemen agama kabupaten kota. . man presiden republik indonesiakantor wilayah departemen agama provinsi bagian pertama kedudukan, tugas, dan fungsi kantor wilayah departemen agama provinsi adalah instansi vertikal departemedepartemen agama provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi departemen agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan menteri agama dwilayah departemevinsi. pada setiap provinsi dibentuk kantor wilayah departemen agama. bagian kedua susunan organisasi kantor wilayah departemebanyaknya . yan ya na, wap kpo presiden republik indonesia sebanyak banyaknya (enam) bidang dan setiap bidang membawakan sebanyak banyaknya (lima) seksi, sebanyak banyaknya (lima) pembimbingdepartemen agama prov berdasarkan kebijakan kepala kantor wilayah departeme, pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama, pembinaan . fan wat presiden republik indonesiabagian kedua susunan organisasi kantor departemeiv. bad presiden republik indonesia bab eselonisasi kepala kantor wilayah departemen agama provinsi adalah jabatan struktural eselon ila. kepala kantor departemedepartemen agamnsi vertikal departeme. man ya na, wat kpodepartemen agama dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu. pengaturan lebih lanjut tentang satuan organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja instansi vertikal departememen tao nya ny) eat kpoanggal ditetapkan.aan unapandang perlu memberikrinspektur tenaga listrik, inspektur tambang, dan inspektur minyak dan gas bumi. . pun yang berlaku . lan wae presiden republik indo kesiadiberikan tunjangan inspektur ketenagalistrdiberikan tunjangan inspektur tambdiberikan tunjangan inspektur minyak dan gas bumi setiap bulan (l) besarnya tunjangan inspektur ketenagalistr tunjangan inspektur tambang. melani nag na3 nag tau wana presiden republik indo kesia besarnya tunjangiii peraturan presiden ini. pemberian tunjangan inspektur ketenagalistrikan, tunjangan inspektur tambang, dan tunjangan inspektur minyak dan gasketenagalistrikan jabatan fungsional jenjang jabatan besar tunjangan inspektur ketenagalistrikan madya inspektur ketenagalistrikan inspektur ketenagalistrikan muda inspektur ketenagalistrikpan n94 ny) watttambang jabatan fungsional jenjang jabatan besar tunjangan inspektur tambang madya inspektur tambang inspektur tambang muda inspektur tambata presiden republik indo kesia lampiran iiiminyak dan gas bumi jabatan fungsional jenjang jabatan besar tunjangan inspektur minyak dan gas bumi madya inspektur minyak dan gas inspektur minyak dan gas bumi muda bumi inspektur minyak dan gas bumn n4z wat presiden republik indo krencana kerja pemerintah1 nat presiden republik indo kbadan perencanaan pembangunan nasional. babi kedudukan, tugas, dan fungsi (l)ppenas dipimpin oleh seorang penyusunan rencana pembangunan nasional, koordinasi dan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan nasional, ptn yaa ka) nya x1y nat presiden republik indo kesia,koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas bappenas,lengkapan dan rumah tangga. bab organisasi bagian kesatu susunan organisasi bappenas terdiri darihukum, pertahanan, dan keamanan, deputi bidang kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah, gen ka) na3 nya ny) mula presiden republik indo kesiadeputi bidang pendanaan pembangunan, deputi bidang evaluasi kinerja pembangunan, il. inspektorat utama. bagian kedua kepala kepala bappenas dijabat oleh menteri negara perencanaan pembangunan nasional. kepala mempunyai tugas memimpi"aa rkegiatan, administrasi, dan sumber dayabappenas, penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk menu kung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan bappenas, penyelenggaraan hubungan kerja bidang administrasi dengan lembaga terkait. bagian keempat deputi bidang sumber daya manusia dan kebudayaan (l) deputi bidang sumber daya manusia dan kebudayaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas bappenas bidang sumber daya manusia dan kebudayaan, yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala. deputi bidang sumber daya manusia dan kebudayaan dipimpin oleh seorang deputialam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi bidang sumber daya manusia dan kebudayaan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional bidang kesehatan dan gizi masyarakat, agama dan pendidikan, mulan pln nat presiden republik indo kesiakoordinasi dan sinkronisasicc. perumusan kebijaklaksanaan hubungan kerja bidang. bagian kelima deputi bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (d) deputi bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan adalah unsur pelaksana sebagian tugas bappenas bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan yangseorang deputisy). bagian keenam deputi bidang kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah j0) deputi bidang kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah adalah unsur pelaksana sebagian tugas bappenas bidang kemiskinan, ketenagakerjaan dan usaha kecil menengah yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala. deputi bidang kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah dipimpin oleh seorang deputikemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengbagian ketujuh deputi bidang ekonomi (l) deputi bidang ekonomi adalah unsur pelaksana sebagian tugas bappenas bidang ekonomi yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala. deputi bidang ekonomi dipimpin oleh seorang deputi. mulan n13 ny) ny) wat presiden republik indo kesia pelaksanaan penyusunkoordinasi dan sinkronisasicc. perumusan kebijakpelaksanaan hubungan kerja bidang. bagian kedelapan deputi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup (l) deputi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah unsur pelaksana sebagian tugas bappenas bidang sumber mulan n13 ny) nw) wat presiden republik indo kesia daya alam dan lingkungan hidup yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala. deputi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dipimpin oleh seorang deputalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunkoordinasi dan sinkronisasicc. penyiapan perumusan kebijakmantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang penilaian pelaksanalaksanaan hubungan kerja bidang. setan sy) n47 ny) wat presiden republik indo kesia bagian kesembilan deputi bidang sarana dan prasarana (l)seorang deputi pelaksanaan penyusunkoordinasi dan sinkronisasicc. penyiapan perumusan kebijaklaksanaan hubungan kerja bidang. men ny) nw) wat presiden republik indo kesia bagian kesepuluh deputi bidang pengembangan regional dan otonomi daerah (d0) deputi bidang pengembangan regional dan otonomi daerah adalah unsur pelaksana sebagian tugas bappenas bidang pengembangan regional dan otonomi daerah yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala. deputi bidang pengembangan regional dan otonomi daerah dipimpin oleh seorang deputialam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi bidang pengembangan regional dan otonomi daer. mulan gen ya ny) nat presiden republik indo kesia bagian kesebelas deputi bidang pendanaan pembangunan (l) deputi bidang pendanaan pembangunan adalah unsur pelaksana sebagian tugas bappenas bidang pendanaan pembangunan yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala. deputi bidang pendanaan pembangunan dipimpin oleh seorang deputipelaksanaan penyusunkoordinasi dan sinkronisasicc. perumusan kebijakpemantauan, evaluasi, dan penilaian tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional bidang pendanaan pembangunan, pelaksanaan hubungan kerja bidang perencanaan pembangunan nasional bidang pendanaan pembangunan. open mula presiden republik indo kesia bagian keduabelas deputi bidang evaluasi kinerja pembangunan (l) deputi bidang evaluasi kinerja pembangunan adalah unsur pelaksana sebagian tugas bappenas bidang evolusi kinerja pembangunan nasional yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala. deputi bidang evaluasi kinerja pembangunan dipimpin oleh seorang deputi. deputi bidang evaluasi kinerja pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan nasional. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi bidang evaluasi kinerja pembangunan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan nasional,serta agenda pembangunan yang dicanangkan oleh presiden, pelaksanaan hubungan kerja bidang pemantauan dan evaluasi kinerja. bagian ketigabelasppenas. taman nya ny) presiden republik indo kesiappena. bagian keempatbelas pusat j0) apabila dipandang perlu, lingkungan bappenas dapat dibentuk paling banyak (tiga) pusat sebagai unsur penunjang tugas pokok, yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala melalui sekretaris utama. pusat dipimpin oleh seorang kepala. bagian kelimabelas lain lainopen ya wat presiden republik indo kesia inspektorat utama terdiri dari paling banyak (dua) inspektorat, dan (satu) subbagian tata usaha, serta kelompok jabatan fungsional auditor. pusat terdiri dari paling banyak (empat) bidang dan (satu) subbagian tata usaha masing masing bidang terdiri dari paling banyak (dua) subbidang. bab iii tata kerja semua unsur lingkungan bappeutama, deputi dan inspektur utama adalah jabatan struktural eselon i.a. open snn presiden republik indo kesiappenavii ketentuan lain lain semua unit organisasi dan sumberdaya yang ada lingkungan bappenas juga melaksanakan tugas dan fungsi kementerian negara open n1 mula presiden republik indo kesia perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rinciappeppesekretariatkesekretariatansekretariatan lembaga perlindungan saksi dan korban. . klan ya na, eat kpo presiden republik indonesia men sekretariat lembaga perlindungan saksi dan korban dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan lembaga perlindungan saksi dan korban. sekretariat lembaga perlindungan saksi dan korban dipimpin oleh seorang sekretaris, yang berasal dari pegawai negeri sipil. sekretariat lembaga perlindungan saksi dan korban mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif untuk mendukung: penyelenggaraan kegiatan lembaga perlindungan saksi dan korban, pengelolaan urusan kepegawaian, cc. pengelolaan program, anggaran, dan urusan keuangan, pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi permohonan perlindungan kompensasi, restitusi, dan pemberian bantuan, pengelolaan administrasi pengaduan dari masyarakat, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan. (l) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretariat lembaga perlindungan saksi dan korban didukung oleh paling banyak (lima) bagian. setiap . man na, eat presiden republik indonesia setiap bagian sebagaimana dimaksud pada terdiri atas paling banyak (tiga) subbagian. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretariat lembaga perlindungan saksi dan korban wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lembaga perlindungan saksi dan korban maupun dalam hubungan kerja sama dengan instansi terkait. (ld)sekretaris sebagaimana dimaksud dalam diangkat dan diberhentikan oleh menteri sekretaris negara. pengangkatan dan pemberhentian sekretaris sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan usulan dan atau pertimbangan lembaga perlindungan saksi dan korban. . klan ya na, sen. kpo presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga perlindungan saksi dan korban diatur dengan peraturan menteri sekretaris negarala bagian dan kepala subbagian sebagaimana dimaksud dalam dan serta seluruh pegawai sekretariat lembaga perlindungan saksi dan korban berasal dari pegawai negeri yang penempatan dan pembinaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan bidang kepegawaian. pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada direkrut dari berbagai departemen atau lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan kebutuhan lembaga perlindungan saksi dan korban. penempatan kepala bagian, kepala subbagian, dan seluruh pegawai sekretariat lembaga perlindungan saksi dan korban ditetapkan oleh menteri sekretaris negara atas usul lembaga perlindungan saksi dan korban. kantor sekretariat lembaga perlindungan saksi dan korban dan seluruh pegawai sekretariat lembaga perlindungan saksi dan korban berada pada lembaga perlindungan saksi dan korban. . man ya na, eatepenanganan bencana yang ditimbulkan oleh alam atau karena ulah manusia dan masalah pengungsi harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari sebelum , pada saat dan setelah terjadi bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga pemulihan termasuk penanganan pengungsi dengan lebih menekankan aspek penanganan bencana upaya penanggulangan kedaruratan, yang memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak, bahwa badan koordinasi nasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi basarnas pbp) yang ditetapkanperlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan: bahwa. man pan tau wana presiden republik indonesia bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf huruf dan huruf dipandang perlu menetapkan peraturan presidebadan koordinasi nasional penanganan bencana. babi kedudukan, tugas, dan fungsi badan koordinasi nasional penanganan bencana yang selanjutnya dalam peraturan presiden ini disebut dengan basarnas. presiden republik indonesia basarnas mempunyai tugas membantu presiden, melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam basarnas pb, menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan nasional bidang penanganan bencana dan kedaruratan, koordinasi kegiatan dan anggaran lintas sektor serta fungsi dalam pelaksanaan tugas bidang penanganan bencana dan kedaruratan: pemberian pedoman dan arahan terhadap upaya penanganan bencana dan kedaruratan, pemberian dukungan, bantuan dan pelayanan bidang sosial, kesehatan, sarana dan prasarana, informasi dan komunikasi, transportasi dan keamanan serta dukungan lain terkait dengan masalah bencana dan kedaruratan. babi. man pan ata presiden republik indonesia bab organisasi menteri energi dan sumber daya mineral menteri perhubungan menteri pekerjaan umum menteri kesehatan menteri sosial menteri komunikasi dan informatika panglima tentara nasional indonesia kepala kepolisian negara republik indonesia ketua palang merah indonesia sekretaris kepala pelaksana harian basarnas . man asn tau watt presiden republik indonesia wakil ketua dalam keanggotaan basarnas mempunyai tugas menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat mempunyai tugas membantu ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan lintas sektor dan kerja sama internasional bidang penanganan bencana dan kedaruratan, menteri dalam negeri mempunyai tugas membantu ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang penanganan bencana dan kedaruratan dengan daerah provinsi dan kabupaten kota. bab iii pelaksana harian basarnas (l) untuk memperlancar tugas dan fungsi basarnas dibentuk pelaksana harian basarnas pb. pelaksana harian basarnas sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada basarnas dalam pelaksanaan penanganan bencana dan kedaruratan. pelaksana harian basarnas sebagaimana dimaksud pada dan dipimpin oleh kepala pelaksana harian, yang selanjutnya disebut kalahkan, berada bawah dan bertanggung jawab kepada ketua basarnas pb. kalahkan bertindak sebagai sekretaris basarnas pb. 7. man ata tau watt presiden republik indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pelaksana harian basarnas menyelenggarakan fungsi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan, pelaksanaan dukungan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, pelaksanaan dukungan teknis bidang penanganan bencana dan kedaruratan, pelaksanaan dukungan teknis bidang pemulihan, pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada basarnas pb. pelaksana harian basarnas terdiri dari sekretariat utama: deputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, deputi bidang penanganan darurat, deputi bidang pemulihan. . lan wae presiden republik indonesia (l) sekretariat utama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada basarnas pb. deputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. deputi bidang penanganan darurat mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis bidang penanganan bencana dan kedaruratan. deputi bidang pemulihan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis bidang pemulihan. jl) sekretariat utama terdiri dari paling banyak (lima) biro. masing masing deputi terdiri dari paling banyak (empat) direktorat. masing masing biro terdiri dari paling banyak (empat) bagian. masing masing direktorat terdiri dari paling banyak (empat) subdirektorat. masing masing bagian terdiri dari paling banyak (dua) sub bagian. bab iv. man aan una nag ny) presiden republik indonesia bab eselon, pengangkatan, dan pemberhentian (l) kalahkan adalah jabatan struktural eselon ia. sekretaris utama adalah jabatan struktural eselon ia. deputi adalah jabatan struktural eselon ia. kepala biro adalah jabatan struktural eselon ila. direktur adalah jabatan struktural eselon ila. kepala bagian dan kepala subdirektorat adalah jabatan struktural eselon illa. kepala subbagian adalah jabatan struktural eselon va. (l) kalahkan diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua basarnas pb. sekretaris utama dan deputi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul kalahkan melalui ketua basarnas pb. direktur, kepala biro, kepala subdirektorat, kepala bagian dan kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh kalahkan. bab v. presiden republik indonesia bab tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ketua basarnas, dan mengikutsertakannya dalam upaya penanganan bencana dan kedaruratan. basarnas. pelaksana harian melaksanakan tugas tugas yang ditetapkan oleh basarnas dan melaporkan secara berkala dan atau sewaktu waktu kepada ketua basarnas pb. semua unsur lingkungan basarnlingkungan instansi unit kerja masing masing maupun hubungan dengan instansi organisasi lain. bab vi. man mis asn ny) presiden republik indonesia bab penanganan bencana daerah (l) untuk melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan daerah dapat dibentuk satuan koordinasi pelaksana penanganan bencana yang selanjutnya disebut dengan satkorlak tingkat provinsi yang diketuai oleh gubernur, satuan pelaksana penanganan bencana yang selanjutnya disebut dengan salak tingkat kabupaten kota yang diketuai oleh bupati walikota. pembentukan satkorlak tingkat provinsi dan salak tingkat kabupaten kota mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh basarnas pb. (l) satkorlak mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penanganan bencana dan kedaruratan yang terjadi wilayah provinsinya dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh basarnas pb. salak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan yang terjadi wilayah kabupaten kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh basarnas pb. bab vii. yan na7 ky) presiden republik indonesia bab vii pembiayaan dan bantuan (l) segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan basarnas dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan satkorlak dan salak dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten kota. (l) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, basarnas dapat menerima bantuan pihak lain dari dalam negeri atau luar negeri yang berasal dari pemerintah dan atau masyarakat yang sifatnya tidak mengikat. segala bantuan yang diberikan oleh masyarakat bagi penanganan bencana dan kedaruratan dapat diberikan secara langsung kepada korban bencana atau pengungsi melalui koordinasi dengan gubernur atau bupati walikota selaku ketua satkorlak atau ketua salak pb. segala bantuan dari luar negeri yang diberikan untuk penanganan bencana dan kedaruratan dikoordinasikan oleh basarnas pb. bab viii. man pan ata watt presiden republik indonesia bab viii ketentuan lain lain lingkungan pelaksana harian basarnas dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang undangan. satkorlak dan salak yang dibentuk berdasarkan surat keputusan gubernur dan bupati walikota tetap menjalankan tugas kebencanaan dan kedaruratan sampai dengan dibentuknya satkorlak dan salak sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden ini. rincian dan atau perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja pelaksana harian basarnas ditetapkan oleh kalahki. bag presiden republik indonesia bab ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan presiden ini, segala kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang menjadi tugas dan fungsi badan koordinasi nasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang dibentuklanjutkan oleh badan koordinasi nasional penanganan bencana yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden ini. bab ketentuan penutup (l). yan pan "aa ny, tau watadengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesikeputusan presiden nomor tahun tentang badan narkotika nasionuntuk mengubah keputusan presiden nomor tahutaman nya x1y wat presiden republik indo kesiarkotika nasional, badan narkotika provinsi, dan badan narkotika kabupaten kota. bab badan narkotika nasional bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi badan narkotika nasional yang selanjutnya dalam peraturan presiden ini mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijaklaksanakan p4gn dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing masing. man ya kpi presiden republik indo kesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bnn menyelenggarakan fungsi meng dan p4gn, mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan p4gn serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas, mengbahan adiktif lainnya, pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait dalam p4gn sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing masing:,, prekursor dan bahan adiktif lainnya, pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi serta laboratorium narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya: dan mengoordinasikan bnp dan bnk kota berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan bidang p4gn. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi bnn terdiri atas ketua kepala kepolisian negara republik indonesia, anggota sekretaris jenderal, departemen perhubungan, sekretaris jenderal, departemen pendidikan nasional: sekretaris jenderal, departemen agama, sekretaris jenderal, departemen komunikasi dan informatika: open ya nat presiden republik indo kesia direktur jenderal kesatuan bangsa dan politik, departemen dalam negeri, direktur jenderal multilateralhukum dan hak asasi manusia: direktur jenderal pemasyarakatan, departemen hukum dan hak asasi manusia: direktur jenderal bea dan cukai, departemen keuangan, direktur jenderal industri agro dan kimia, departemen perindustrian: direktur jenderal perdagangan luar negeri, departemen perdagangan, direktur jenderal hortikultura, departemen pertanian, direktur jenderal perlindungan hutan dan konservasi alam, departemen kehutanan, direktur jenderal pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, departemen tenaga kerja dan transmigrasi, direktur jenderal bina pelayanan medik, departemen kesehatan, direktur jenderal pelayanan dan rehabilitasi sosial, departemen sosial, sekretaris kementerian negara pembeda aan perempuan, sekretaris kementerian negara pemuda dan olah raga, deputi bidang dalam negeri, badan intelijen negara, deputi bidang pengawasan produk terapeutik dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, badan pengawas obat dan makanan, jaksa agung muda bidang intelijen, kejaksaan agung republik indonesia, jaksa agung muda bidang tindak pidana umum, kejaksaan agung republik indonesia, kepala badan reserse kriminal, kepolisian negara republik indonesia, men nya ny) wat presiden republik indo kesia kepala badan intelijen keamanan, kepolisian negara republik indonesia, kepala biro bimbingan masyarakat, kepolisian negara republik indonesia, kepala pusat kedokteran dan kesehatan, kepolisian negara republik indonesia, dan kepala pusat kesehatan, tentara nasional indonesia. sekretaris kepala pelaksana harian bnn merangkap anggota bagian ketiga pelaksana harian badan narkotika nasional, yang selanjutnya disebut lahar bnn. lahar bnn berada bawah dan bertanggung jawab kepada ketua bnn. lahar bnn dipimpin oleh kepala pelaksana harian yang selanjutnya disebut kalahkan bnn. lahar bnn mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada bnn bidang ketersediaan dan p4gn. lahar bnn terdiri atas sekretariat, inspektorat, pusat, dan satuan tugas. het ka) wat presiden republik indo kesia (l) sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas paling banyak (dudalam huruf terdiri atas (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional auditor. (l) pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas paling banyak (lima) pusat. pusat sebagaimana dimaksud pada terdiri atas paling banyak (tiga) bidang dan (satu) subbagian tata usaha serta. (l) satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas paling banyak (tujuh) satuan tugas. masing masing satuan tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri atas (satu) subbagian tata usaha. anggota satuan tugas berasal dari instansi pemerintah terkait. dalam melaksanakan tugas, masing masing satuan tugas dikoordinasi oleh kepala satuan tugas yang disebut koordinator satuan tugas. jd) lingkungan lahar bnn dapat dibentuk unit pelaksana teknis. unit pelaksana teknis ditetapkan oleh ketua bnn atas usul kalahkan bnn. open nat presiden republik indo kesia jl) kalahkan dapat membentuk kelompok ahli sesuai dengan kebutuhan. kelompok ahli berada bawah dan bertanggung jawab kepada kalahkan. kelompok ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada kalahkan sesuai dengan keahliannya. bab badan narkotika provinsi bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsiprovinsiprovinsprovinsi bidang p4gn sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing masing, tae wat presiden republik indo kesiap terdiri atas ketua wakil gubernur, anggota pimpinan perangkat daerah provinsi dan instansi terkait, dan sekretaris kepala pelaksana harian badan narkotika provinsi merangkap anggota bagian ketiga pelaksana harian badan narkotika provinsinp yang selanjutnya disebut lahar bnp. (l), yang selanjutnya disebut kalahkan bnp.(l) lahar bnp terdiri atas sekretariat: bidang, dan satuan tugas. sy) nya x1y presiden republik indo kesia lahar bnp sebagaimana dimaksud pada terdiri atas sekretariat dan paling banyak (empat) bidang. sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas paling banyak (tiga) bagian. bagian terdiri atas paling banyak (dua) subbagian. bidang terdiri atas paling banyak (tiga) subbidangbab iii badan narkotika kabupaten kota bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi badan narkotika kabupaten kota yang selanjutnya dalam peraturan presiden ini disebut bnk kotawalikota. bnk kota mempunyai tugas membantu bupati walikota dalam mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah kabupaten kota, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional bidangkotak kota menyelenggarakan fungsi open presiden republik indo kesia mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah kabupaten kotakotakotak kota terdiri atas ketua wakil bupati wakil walikota, anggota pimpinan perangkat daerah kabupaten kota dan instansi terkait, dan sekretaris kepala pelaksana harian badan merangkap anggota narkotika kabupaten kota bagian ketiga pelaksana harian badan narkotika kabupaten kota untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi bnk kota dibentuk pelaksana harian bnk kota yang selanjutnya disebut lahar bnk kota. (l) lahar bnk kota berada bawah dan bertanggung jawab kepada ketua bnk kota. lahar bnk kota dipimpin oleh kepala pelaksana harian bnk kota, yang selanjutnya disebut kalahkan bnk kota. man ya ny) nat presiden republik indo kesia lahar bnk kota mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada bnk kota bidang p4gn. bagian keempat susunan organisasi lahar bnk kota terdiri atas sekretariat, seksi, dan satuan tugas. lahar bnk kota sebagaimana dimaksud pada terdiri atas sekretariat dan paling banyak (empat) seksi. sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas paling banyak (dua) subbagianb tata kerja (l) rapat koordinasi nasional bnn dengan bnp dan bnk kotan, bnp dan bnknn, lahar bnp dan lahar bnk kotopen presiden republik indo kesia setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan lahar bnn, lahar bnp dan lahar bnk kotn, lahar bnp dan lahar bnk kon, lahar bnp dan lahar bnk kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi bawahnya dan temuannya disampaikan kepada bnn. ketua bnk kota melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi bnk kota kepada bupatidalam melaksanakan tugas bnn, bnp dan bnk kota dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat. bab eselonisasi, pengangkatan dan pemberhentian pelaksana harian bagian kesatu eselonisasi jl) kalahkan bnn adalah jabatan struktural eselon l.a. het ka) wat presiden republik indo kesia sekretaris pada lahar bnn adalah jabatan struktural eselon i.b. inspektur dan kepala pusat pada lahar bnn adalah jabatan struktural eselon il.a. koordinator satuan tugas dan kepala biro pada lahar bnn adalah jabatan struktural eselon ii.b. kepala bidang dan kepala bagian pada lahar bnn adalah jabatan struktural eselon iii.a. kepala subbagian dan kepala subbidang pada lahar bnn adalah jabatan struktural eselon iv.a. jd) kalahkan bnp adalah jabatan struktural dengan eselon paling tinggi la. sekretaris pada lahar bnp adalah jabatan struktural eselon iii.a. kepala bidang dan kepala bagian pada lahar bnp adalah jabatan struktural eselon iii.a. kepala subbagian dan kepala subbidang pada lahar bnp adalah jabatan struktural eselon iv.a. jl) kalahkan bnk kota adalah jabatan struktural dengan eselon paling tinggi ii.b. sekretaris pada lahar bnk kota adalah jabatan struktural eselon ii.b. kepala subbagian dan kepala seksi pada lahar bnk kota adalah jabatan struktural eselon iv.a. bagian kedua pengangkatan dan pemberhentian (l) kalahkan bnn dan sekretaris lahar bnn diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua bnn. open wat presiden republik indo kesia inspektur, kepala pusat, koordinator satuan tugas, kepala biro, kepala bagian, kepala bidang, kepala subbagian, kepala subbidang diangkat dan diberhentikan oleh kalahkan bnn. kalahkan bnp diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. dalam hal kalahkan bnp sebagaimana dimaksud padasekretaris, kepala bagian, kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala subbidang lingkungan lahar bnp diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. (l) kalahkan bnk kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati walikota. dalam hal kalahkan bnk kota sebagaimana dimaksud pada j), diangkat dari anggota kepolisian, bupati walikotakota diangkat dan diberhentikan oleh bupati walikota. bab pembiayaan (l) biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugastugas bnpbnk kota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota. men n1 wat presiden republik indo kesia (l) bnn dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada bnp dan bnk kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. bnp dan bnk kota(l) dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi bnn, bnp dan bnknp dan bnk kota yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui bnn. bab vii ketentuan lain lain (d) rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja lahar bnn ditetapkan oleh ketua bnentukan, susunan organisasi, rincian tugas dan tata kerja bnp dan lahar bnp ditetapkan dengan peraturan gubernur. pembentukan, susunan organisasi, rincian tugas dan tata kerja bnk kota dan lahar bnk kota ditetapkan dengan peraturan bupati walikotanarkotika nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. openyang telah ditandatangani pada tanggal april doha, latar bistik simbolon |
men nya x1y presiden republik indo kesia peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang jaringan data spasial nasional dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa data spasial sebagai data yang berkaitan dengan unsur keruangan belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh instansi pemerintah maupun masyarakat, bahwa data spasial diperlukan, bahwa penyelenggaraan pembangunan data sangat penting dalam upaya memberikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan data spasial antarinstansi pemerintah maupun antara instansi pemerintah deata spasial nasionalata spasial nasional. pasaran pln "aa ny) nat presiden republik indo kesia dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan:spasial. mulan pln wat presiden republik indo kesia dsn diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik. dsn berfungsi sebagai: sarana pertukaran data spasial, dan sarana penyebarluasan data spasial. dsn terdiri atas simpul jaringan dan penghubung simpul jaringan. simpul jaringan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: departemen, kementerian negara, dan lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan bidang: survei dan pemetaan, pertanahan, pemerintahan dalam negeri, perhubungan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, kebudayaan dan kepariwisataan, statistik: energi dan sumber daya mineral, kehutanan, pertanian . para way presiden republik indo kesia .a pertanian, kelautan dan perikanan, meteorologi dan geofisika, antariksa dan penerbangan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. dalam penyelenggaraan dsn, simpul jaringan bertugasediakan data spasial yangsn:dan melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis data spasial bidangnya. . way pan presiden republik indo kesia jl) selain tugas sebagaimana dimaksud dalam untuk penyelenggaraan dsn, setiap simpul jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf menyiapkan data spasial jaringan kontrol geodesi, geoid nasional, cakupan foto udara, tipografi, batimetri, garis pantai, utilitas, penutup lahan, sistem lahan, dan liputan dasar laut (sea bed cover) serta data spasial lain untuk bidang survei dan pemetaan. kerangka dasar cadastral dan bidang tanah, penggunaan tanah, zona nilai tanah, zona nilai aset kawasan, dan karakteristik tanah serta data spasial lain untuk bidang pertanahan. batas wilayah negara kesatuan republik indonesia, batas wilayah administrasi kepemerintahan, toponimi serta data spasial lain untuk bidang pemerintahan dalam negeri. transportasi dan data spasial lain untuk bidang perhubungan. wilayah kode pos dan data spasial lain untuk bidang komunikasi dan informatika. jaringan jalan, tubuh air hidrologi, lingkungan bangunan, jaringan air bersih, instalasi pengolahan limbah, dan rencana tata ruang, serta data spasial lain untuk bidang pekerjaan umum. lingkungan budaya dan data spasial lain untuk bidang kebudayaan dan kepariwisataan. wilayah pengumpulan data statistik, dan hasil kegiatan statistik serta data spasial lain untuk bidang statistik. kuasa pertambangan, geologi, sumber daya mineral, seismik eksplorasi, gayaberat, geomagnetik, logging sumur pemboran, dan hidrogeologi serta data spasial untuk bidang energi dan sumber daya mineral. kawasan . lan pan presiden republik indo kesia kawasan hutan dan keanekaragaman serta data spasial lain untuk bidang kehutanan. klasifikasi tanah dan data spasial lain untuk bidang pertanian, il. oseanografi dan data spasial lain untuk bidang kelautan dan perikanan. iklim dan geofisika dan data spasial lain untuk bidang meteorologi dan geofisika. cakupan citra satelit dan data spasial lain untuk bidang antariksa dan penerbangan. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sebagai simpul jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf menyiapkan data spasial sesuai dengan kewenangannya. (l), digunakan spesifikasi data spasial dari simpul jaringan yang pemberlakuannya bersifat sementara. berlakunya spesifikasi data spasial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada diinformasikan melalui penghubung simpul jaringan. pemberlakuan spesifikasi data spasial sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pimpinan simpul jaringan paling lama (tiga) tahun. . open ya nat presiden republik indo kesia penghubung simpul jaringan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh badan koordinasi survei dan pemetaan nasional. dalam penyelenggaraan dsn, penghubung simpul jaringan bertugas: membangun sistem akses dsn memfasilitasi pertukaran data spasial, memelihara sistem akses dsn dan melakukan pembinaan kepada simpul jaringan, jl) untuk melaksanakan tugas simpul jaringan dalam hal pertukaran dan penyebarluasan data spasial sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan unit kliring oleh masing masing pimpinan simpul jaringan. unit kliring sebagaimana dimaksud pada bertugas menyebarluaskan metadata dan data spasial kepada masyarakat, dan menyampaikan metadata kepada penghubung simpul jaringan. biaya pelaksanaan dsn dibebankan kepada anggaran simpul jaringan dan penghubung simpul jaringan. . mrat presiden republik indo kesia peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentangstatistik mempunyai peranan yang penting nasional sebagai pengamalan pancasila: bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan ragam informasi yang berkembang seiring dengan kemajuan kehidupan bangsa, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatnya permintaan data oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga swasta, dan masyarakat menjadikan statistik sebagai informasi yang sangat diperlukan, bahwa badan pusat statistik merupakan penyelenggarabahwa kebijakan nasional bidang statistik dasar perlu disusun dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan peran serta pengguna statistik sehingga hasil statistik dapat dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kepentingan pemerintah dan masyarakatusat statistik, dipandang perlu mengatur kembali badan pusat statistiman ya ny) wat presidenpusat statistik. babi kedudukan, tugas, dan fungsi (l) badan pusat statistik yang selanjutnya dalam peraturan presiden ini disebut bpps dipimpin oleh kepalas menyelenggarakan fungsi pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan bidang statistik: mengkoordinasikan kegiatan statistik nasional dan regional, cc. penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar, penetapan sistem statistik nasional, pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah bidang kegiatan statistikkehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga. man ya ny) nat presiden republik indo kesia bab organisasi bagian kesatu susunan organisasiproduksi, deputi bidang statistik distribusi dan jasa, deputi bidang neraca dan analisis statistik, inspektorat utama, pusat pendidikan dan pelatihan, j . instansi vertikal. bagian kedua kepala kepala mempunyai tugas memimpin bps dalam menjalankan tugas dan fungsi bpsya npps, mengkoordinasikan, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bps bps, pembinaan dan pelatihan, hubungan masyarakat dan protokol lingkungan bps, mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan tugas bps, dan mengkoordinasikan dalam penyusunan laporan bps. bagian keempat deputi bidang metodologi dan informasi statistik (l) deputi bidang metodologi dan informasi statistik adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi bps bidang metodologi dan informasi statistik. deputi bidang metodologi dan informasi statistik dipimpin oleh deputimetodologi dan informasi: pengendalian terhadap kebijakan teknis, pelaksanaan pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik, dan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh kepala. bagian kelima deputi bidang statistik sosial (l) deputi bidang statistik sosial adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi bps bidang statistik sosial. deputi bidang statistik sosial dipimpin oleh deputialam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi bidang statistik sosialkependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial, pengendalian terhadap kebijakan teknis bidang statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial, pelaksanaan pengembangan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial: dan men n1 mula presiden republik indo kesia pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh kepala. bagian keenam deputi bidang statistik produksi (l) deputi bidang statistik produksi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi bps bidang statistik produksi. deputi bidang statistik produksi dipimpin oleh deputi. deputi bidang statistik produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang statistik produksi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi bidang statistik produksipengendalian terhadap kebijakan teknis, pelaksanaan pengembangandan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh kepala. bagian ketujuh deputi bidang statistik distribusi dan jasa deputi bidang statistik distribusi dan jasa adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi bps bidang statistik distribusi dan jasa. deputi bidang statistik distribusi dan jasa dipimpin oleh deputi. man nat presiden republik indo kesia deputi bidang statistik distribusi dan jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang statistik distribusi dan jasa. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi bidang statistik distribusi dan jasatatistik perdagangan, harga, keuangan, dan jasa, pengendalian terhadap kebijakan teknis bidang statistik perdagangan, harga, keuangan, dan jasa, pelaksanaan pengembangan statistik perdagangan, harga, keuangan, dan jasa, dan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh kepala. bagian kedelapan deputi bidang neraca dan analisis statistik (l) deputi bidang neraca dan analisis statistik adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi bps bidang neraca dan analisis statistik. deputi bidang neraca dan analisis statistik dipimpin oleh deputdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi bidang neraca dan analisisneraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis dan pengembangan statistik, man wat presiden republik indo kesia pengendalian terhadap kebijakan teknis bidang neraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis dan pengembangan statistik, pelaksanaan pengembangan neraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis, dan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh kepala. bagian kesembilanps. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam inspektorat utama menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pengawasan fungsional lingkungan bp, dan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh kepala. bagian kesepuluh pusat pendidikan dan pelatihan (l) lingkungan bps dibentuk pusat pendidikan dan pelatihan sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi bps. pusat pendidikan dan pelatihansy) wat presiden republik indo kesia bagian kesebelas instansi vertikal (l) untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi bps daerah, dibentuk instansi vertikal bps, yang terdiri dari bps provinsi, bps kabupaten kota. bps provinsi adalah instansi vertikal bps yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bps. bps kabupaten kota adalah instansi vertikal bps yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bps provinsi. organisasi dan tata kerja bps provinsi dan bps kabupaten kota ditetapkan lebih lanjut oleh kepala bplain lain lingkungan bptigatiga) inspektorat dan (satu) bagian administrasi, inspektorat membawakan kelompok jabatan fungsional auditor dan bagian administrasi terdiri dari paling banyak (tiga) subbagian. pusat pendidikan dan pelatihan terdiri dari (satu) bagian tata usaha dan paling banyak (dua) bidang, bagian tata usaha terdiri dari paling banyak (dua) subbagian dan masing masing bidang terdiri dari paling banyak (dua) subbidang. men n1 presiden republik indo kesia bps propinsi terdiri dari (satu) bagian tata usaha dan paling banyak (lima) bidang, bagian tata usaha terdiri dari paling banyak (lima) subbagian dan masing masing bidang terdiri dari paling banyak (tiga) seksi, bps propinsi membawakan kelompok jabatan fungsional. bps kabupaten kota terdiri dari (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak (lima) seksi, bps kabupaten kota membawakan kelompok jabatan fungsionalopen mula presiden republik indo kesia bab eselon, pengangkatan, dan pemberhentian (l) kepala, sekretaris utama, deputi, danbpsbps kabupaten kota adalah jabatan eselon iii.a. kepala subbagian, kepala seksi, dan kepala subbidang adalah jabatan eselon iv.aps, dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. bab ketentuan peralihan jpen "aa wat presiden republik indo kesia yang mengatur mengenai bps, bps provinsi dan bps kabupaten kota, tetap melaksanakan tugas dan fungsi bpps secara terinci berdasarkan peraturan presiden ini, seluruh satuan organisasi lingkungan bps, bps provinsi, dan bps kabupaten kota tetap melaksanakan tugas dan fungsi bpss ditetapkan oleh kepala bpp,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. opedoha, latariyang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak, bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan rumah bagi mantan presiden dan atau mantan wakil presiden republik indonesia sesuai dengan perkembangan peraturan dan perkembangan ekonomi, dipandang perlu untuk menyempurnakan kembalilan. beberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut ketentuan. bad presiden republik indonesia ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut jl) nilai pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam setinggi tingginya rp. (dua puluh miliar rupiah). nilai sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan nilai rumah pada saat presiden dan atau wakil presiden republik indonesia berhenti dari jabatannya. segala pajak yang terkait dengan pengadaan rumah sebagaimana dimaksud pada ditanggung oleh negara. nilai pengadaan rumah sebesar rp. (dua puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada setiap waktu disesuaikan berdasarkan tingkat laju inflasi dan tingkat kelayakan rumah, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh menteri keuangan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: jl) pelaksanaan pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh menteri sekretaris negara. pengadaan . yel lain tao nya ny kpo presiden republik indonesia pengadaan rumah sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak presiden dan atau wakil presiden berhenti dari jabatannya. apabila jangka waktu pengadaan rumah sebagaimana dimaksud pada tidak dapat terpenuhi dan nilai pengadaan rumah telah mengalami kenaikan, maka selisihnya ditanggung oleh pemerintah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: nama mantan presiden dan atau nama mantan wakil presiden, letak rumah: tuas dan harga dari tanah dan bangunanmula rehabilitasi hutan dan lahan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa kerusakan hutan dan lahan yang berdampak pada penurunan daya resep air dan peningkatan limpasan air permukaan terus terjadi sehingga menimbulkan berbagai bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan, utamanya pada daerah aliran sungai das), bahwa kerusakan hutan dan lahan disebabkan oleh berbagai aktifitas, karenanya pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan kritis menjadi tanggung jawab nasional, bahwa pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan kritis harus segera dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan mendayagunakan segenap potensi dan kemampuan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat secara terkoordingerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan: mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun undang . wayne pan1 natgerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan. babi ketentuan umum dalam peraturan presiden inierakan . pan presiden republik indonesia gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan yang selanjutnya disebut gerhana adalah kegiatan terkoordinasi dengan mendayagunakan segenap potensi dan kemampuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, badan usaha dan masyarakat dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan pada das prioritas. bab maksud, tujuan, dan sasaran (l) maksud penyelenggaraan gerhana adalah untuk menumbuhkan semangat nasional dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan. tujuan penyelengaraan gerhana adalah mempercepat upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada das prioritas. sasaran penyelenggaraan gerhana adalah pada lokasi lahan kritis pada das prioritas semua hutan dan lahan, terutama pada: bagian hulu das yang rawan bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor, daerah tangkapan air (catchment area) dari waduk, bendungan dan danau: daerah resapan air (charge area) hulu das, daerah sempadan sungai, mata air, danau, waduk, dan bagian hilir das yang rawan bencana tsunami, intrusi air laut, dan abrasi pantai. bab iii. sy) nya x1y wat presiden republik indonesia bab iii pengorganisasian dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan gerhana dibentuk tim koordinasi gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan yang selanjutnya disebut tim koordinasi gerhana. tim koordinasi gerhana berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. tim koordinasi gerhana bertugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pelaporan, dan sosialisasi dalam penyelenggaraan gerhana, menyusun rencana kerja tim koordinasi gerhana, mengkoordinasikan penyiapan dukungan pembiayaan anggaran baik untuk kegiatan pencegahan kerusakan lingkungan maupun rehabilitasi hutan dan lahan. susunan keanggotaan tim koordinasi gerhana adalah sebagai berikut ketua menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat, merangkap anggota ketua harian menteri kehutanan: merangkap anggota anggota . bat pan presiden republik indonesia anggota menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri keuangan, menteri pekerjaan umum, menteri kelautan dan perikanan, menteri pertanian, menteri pendidikan nasional: menteri hukum dan hak asasi manusia:meteorologi dan geofisika, sekretaris direktur jenderal rehabilitasi lahan dan merangkap anggota perhutanan sosial, departemen kehutanan, wakil sekretaris deputi bidang koordinasi kependudukan, merangkap anggota kesehatan dan lingkungan hidup, kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat. . men rat presiden republik indonesia jl) untuk memperlancar pelaksanaan tugas tim koordinasi gerhana, ketua harian dapat membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan. penyelenggaraan tugas sehari hari kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh sekretaris tim koordinasi gerhana. keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur unsur kementerian dan atau lembaga anggota tim koordinasi gerhana. dalam melaksanakan tugas, tim koordinasi gerhana dibantu oleh sekretariat yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh ketua tim koordinasi gerhana. (dl) tim koordinasi gerhana mengadakan rapat koordinasi paling sedikit sekali dalam (enam) bulan. dalam melaksanakan tugasnya tim koordinasi gerhana dapat mengundang dan atau meminta pendapat dari instansi pemerintah dan pihak lain yang dianggap perlu. tim koordinasi gerhana menyampaikan laporan kepada presiden setiap (enam) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan. untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan gerhana, kementerian lembaga yang menjadi anggota tim koordinasi gerhana pemprograman kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing. . open n1 nat presiden republik indonesia jl) untuk mengoptimalkan penyelenggaraan gerhana provinsi, gubernur membentuk tim pembina gerhana provinsi. untuk mengoptimalkan penyelenggaraan gerhana kabupaten kota, bupati walikota membentuk tim pembina gerhana kabupaten kota. tim pembina gerhana kabupaten kota dengan tembusan kepada ketua tim pembina gerhana provinsi. tim pembina gerhana provinsi. bab penyelenggaraan gerhana jl) penyelenggaraan gerhana berdasarkan prinsip sistem silvikultur dan tahun jamak (multi years). penyelenggaraan gerhana yang berupa pembuatan tanaman dalam kawasan hut dilaksanakan secara kontraktual yang berbasis tahun jamak (multi years) dengan menggerakkan potensi badan usaha nasional dan daerah serta melibatkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan. penyelenggaraan . main nya ny) rat presiden republik indonesia penyelenggaraan gerhana yang berupa pembuatan tanaman daerah tertentu dalam kawasan hutan dengan mempertimbangkan kondisi tertentu dari aspek keamanan, yang dibiayai dengan apbn atau apbd dilaksanakan secara swakelola berbasis tahun jamak (multi years) melalui operasi bakti tentara nasional indonesia tni). penyelenggaraan gerhana yang berupa pembuatan tanaman luar kawasan hutan yang dibiayai apbn atau apbd dilaksanakan secara swakelola yang berbasis tahun jamak (multi years) melalui surat perjanjian kerjasama seks) dengan kelompok tani dengan menggerakkan potensi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan. jl) penyelenggaraan pembuatan tanaman sebagaimana dimaksud dalam dan dievaluasi secara berkala. ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri kehutanan. bab pembiayaan jl) segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas tim koordinasi gerhana dibebankan pada apbn departemen kehutanan. pembiayaan . man nat presiden republik indonesia pembiayaan untuk mendukung program kegiatan pada masing masing kementerian lembaga sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada apbn masing masing kementerian lembaga yang bersangkutan. segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas tim pembina gerhana provinsi dan tim pembina gerhana kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam dan dibebankan pada apbd masing masing. pembiayaan untuk menyelenggarakan gerhana bersumber pada: apbn dan apbd, dana reboisasi: dan atau sumber sumber lain yang tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang undangan. jl) dalam biaya penyelenggaraan gerhana yang bersumber dari apbn sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota mengalokasikan dana pendamping. besar dana pendamping sebagaimana dimaksud pada paling sedikit (sepuluh per seratus) dari pagu anggaran penyelenggaraan gerhana pada masing masing provinsi, kabupaten kota. . open wat presiden republik indonesia jl) penyelenggaraan gerhana pada hutan produksi dan hutan lindung yang pengelolaannya dilimpahkan kepada bumn bidang kehutanan atau kesatuan pengelolaan hutan untuk tujuan khusus dibiayai oleh bumn atau kesatuan pengelolaan hutan yang bersangkutan. pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada bumn bidang kehutanan untuk menyelenggarakan gerhana pada hutan lindung wilayah kerjanya, dengan dana dari apbn. penyelenggaraan gerhana pada hutan produksi dan hutan lindung yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dibiayai oleh pemegang izin. bab ketentuan peralihan segala kegiatan gerhana yang telah berlangsung selama ini dilanjutkan oleh tim koordinasi gerhana. bab vii . man n1 nen hut bni. gta yaa presiden republik indonesia babi , kementerian yang berbentuk departemen, yang selanjutnya disebut departemen, kementerian negara. bab kementerian koordinator bagian pertama kedudukan, tugas, dan fungsi (l) kementerian koordinator adalah unsur pelaksana pemerintahnyaolitik, hukum, dan keamanan: sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum, dan keamakejaksaan . nan ny) bat presiden republik indonesia.. pan way presiden republik indonesia, instansi lain yang dianggap perlu. bagian . yan n43 ny) sat presiden republik indonesia bagian keempat, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskisat presiden republik indonesiarumahan rakyat, kementerian negara pemuda dan olah raga, instansi lain yang dianggap perlu. bagian kelima susunan organisasi kementerian koordinator dibantu oleh sekretariat kementerian koordinator, deputi, staf ahli. bagian . nan yaz presiden republik indonesia bagian keenam sekretariat kementerian koordinator (l) sekretariat kementerian koordinator adalah unsur pembantu pimpinan yangkoordinator, penyelenggaraan hubungan kerja bidang administrasi. . mea yuka n43 ny) sat presiden republik indonesia jl) sekretariat kementerian koordinator terdiri dari (dutujuh deputi deputi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi kemente. hut bnn presiden republik indonesia sinkroniskoordinator sesuai dengan bidangnya. jl) jumlah deputi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. deputi dibantu oleh paling banyak (lima) asisten deputi. asisten deputi dibantu oleh paling banyak (empat) bidang,gian kedelapan staf ahli (l) menteri koordinator dapat dibantu oleh paling banyak (tujuh) staf ahli. staf ahli berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri koordinator. staf ahli . nan ny sat presiden republik indonesiab iii departemen bagian pertama kedudukan, tugas, dan fungsi (l) departemen adalah unsur pelaksana pemerintah. departemen dipimpin oleh menterirang gerakan sebagian tugas pemerintahan.. pin way!epartemen terdiri daridepartemen komunikasi dan informatika. bagian . gan yuka ny sat presiden republik indonesi. man mg. gan), pengelolaan . yan yaz. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuda paw) sat presiden republik indonesia. nanindustrian, pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya, pengelolaan . nan rvta) sat presiden republik indonesian. lan mg. gan) sea sat presiden republik indonesiahuthubungan dan transportasi darat, laut, dan udara, pelaksanaan . nansi, departemen kelautan dan perikasn was n43 ny) presiden republik indonesia bagian keempatnsmigras. yan yaz sat presiden republik indonesiaulang pan ta) sat presiden republik indonesiasosi. yan gan) sat presiden republik indonesiakepariwisataanbudayaan dan kepariwisataepartemen komunikasi dan informatika mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudomunikasi dan informatiknan ny sat presiden republik indonesia bagian keduapuluh dua susunan organisasi departemen terdiri dari menteri, sekretariat jenderal: direktorat jenderal: inspektorat jenderal, badan dan atau pusat, staf ahli. bagian keduapuluh tiga sekretariat jenderal. njl) sekretariat jenderal(l) direktorat jenderal. ulang n43 ny) n17 sat presiden republik indonesia, pelaksanaan kebijakan bidangnya, cc. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bidangnya,. na3 ny presiden republik indonesia,, penyusunan laporan hasil pengawasan.. tan ny presiden republik indon(l) badan sebagaimana dimaksud dalam. man hut bnn presiden republik indonesia bagian keduapuluh tujuh staf ahli jl) menteri. ulang yaz bat presiden republik indonesia. s5)jl)iv. ulang yaz sat presiden republik indonesia bab kementerian negara bagian pertama kedudukan, tugas, dan fungsi (l) jawab kepada presiden., koordinnag presiden republik indonesia perumusan kebijakan nasional bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi, koordinasi . yan yaz ng, sat presiden republik indonesia, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, pengelolaan . yan yaz ngny sat presiden republik indonesianingkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. ulang. yan yaz ng, sat, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan daerah tertingg. pan way presiden republik indonesia perumusan kebijakan nasional bidang perencanaan pembangunan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembanguna, koordinsat presiden republik indonesia perumusan kebijakan nasional bidang perumahan rakyat, koordin. ann wayuda dan olah raga menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan nasional bidang pemuda dan olah raga, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pemuda dan olah ragerian negara dibantu oleh: sekretariat kementerian negara, deputi, staf ahli. bagian ketigabelas sekretariat kementerian negara (l)erian negara dipimpin oleh sekretaris kementerian negara. . nan ny s koordinasi kegiatan kementerian. jl) sekretariat kemente. mea yaa paw) sat presiden republik indonesia bagian keempatbelas deputi deputi adalah unsur pelaksana sesuai dengan bidangnya. . ulang na3 ny) nik presiden republik indonesia jl) jumlah deputi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. deputi terdiri dari paling banyak (lima) asisten deputi. asistengian kelimabelas staf ahli (l)memberikan telaahan kepada menteri sama bawah pimpinan presiden. . mea yuka ny) bat presiden republik indonesia. man ny sat presiden republik indonesia menteri koordinator yuka n43 ny) sat.a. staf ahli adalah jabatan struktural eselon i.b yuka ny sateeerian koordinator dan kementerian negara dapat dibentuk unit pengawasan intern. . yan pan presiden republik indonesia pada kementerian koordinator, departemen, dan kementerian negara dapat ditetapkan jabatan fungsional. lingkungan kementerian negara lingkungan hidup dapat dibentuk pusat bawah deputi dan atau bawah menteri. pusat bawah deputi dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab kepada deputi. pusat bawah menteri negara dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab kepada menteri negara melalui sekretaris kemente. ann way! presiden republik indonesiapan hut bnn presiden republik indonen kun presiden republik indonesia. men hut bnn presiden republik indonesiausat biro paling banyak (tujuh), masing masing pusat biro terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan atau dapat terdiri dari paling banyak (lima) bidang bagian, dan masing masing bidang bagian terdiri dari paling banyak (empat) subbidang subbagian. departemen . presiden republik indonesiahan sea sat presiden republik indon dalam juga menyelenggarakan fungsi pengelolaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bio island), dan pertumbuhan usaha dan industri berbasis teknologi business techno centre), yang dalam pengelolaannya dapat berbentuk unit pelaksananan ny) presiden republik indonesia. nan ny) bat presiden republik indonesia pengecualian terhadap organisasi kementerian koordinator, departemen,. men way presiden republik indonesia yang menangani bidang perindustrian, yang operasionalnya dikendalikan oleh menteri perindustrianumum dilakukan oleh perangkat departemen per, yang operasionalnya dikendalikan oleh menteri. way! presiden republik indonesiabidangsampai dengan ditetapkannya organisasi dan tata kerja departemen komunikasi dan informatika berdasarkan peraturan presiden ini. sebelum organisasi kementerian negara pembangunermukiman departemen per. nan rv, sat presiden republik indonesia (j0)(l). mea yuka sat presiden republik indonesianan kmin dan mendukung pengembangan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan melalui pengelolaan yang tepat, konservasi dan pemanfaatan secara optimal dari potensi perikanan tuna samudera hindia, telah dibentuk organization for the indian ocean tuna commission ioc) berdasardisahkan roma, italia, tanggal novembere. mengesah dea ann sea sen ane presiden republik indonesia |
way presiden republik indo kbadan koordinasi penanaman modal untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif perlu dilakukan reorganisasi dan revitalisasi organisasi badan koordinasi penanaman modal: bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf dipandang perlu mengatur kembali badan koordinasi penanaman modkoordinasi penanaman modal. babi kedudukan, tugas, dan fungsi (l). pan presiden republik indo kesia: pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal,. way pan presiden republik indo kesia il.dari kepala, wakil kepala,j . inspektorat. bagian . mulan pln presiden republik indo kesia bagian kedua kepala kepala mempunyai tugas memimpin bkpm dalam melaksanakan tugas dan fungsi bkpm. bagian ketiga wakil kepala wakil kepala mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas kepala bkpm. bagian keempatlingkungan bkpm. . presiden republik indo kesiabagian kelima deputi bidang perencanaan penanaman modal deputi bidang perencanaan penanaman modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi bkpm bidang perencanaan penanaman modal yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bkpm. lan way pan presiden republik indo kesiananaman modal,enam deputi bidang pengembangan iklim penanaman modal jl) deputi bidang pengembangan iklim penanaman modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi bkpm bidang pengembangan iklim penanaman modal yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bkpm. deputi bidang pengembangan iklim penanaman modal dipimpin oleh deputi. . nan presiden republik indo kesiambangan iklim penanaman modal, pengkajian dan pengusulan kebijakan bidang pengembangan iklim penanaman modal, cc. penetapan norma, standar,. lan bat pan presiden republik indo kesia bagian ketujuh deputi bidang promosi penanaman modal (l) deputi bidang promosi penanaman modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi bkpm bidang promosi penanaman modal yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bkpm: cc. penetapan norma, standar,. pan presiden republik indo kesia bagian kedelapan deputi bidang kerjasama penanaman modal jd) deputi bidang kerjasama penanaman modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi bkpm bidang kerjasama penanaman modal yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bkpm. deputi bidang kerjasama penanaman modal dipimpin oleh deputi.cc.. nan bat pan presiden republik indo kesia bagian kesembilan deputi bidang pelayanan penanaman modal jl) deputi bidang pelayanan penanaman modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi bkpm bidang pelayanan penanaman modal yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bkpmcc.pemberian . para way pan presiden republik indo kesia pemberian pelayanan perizinan dan fasilitassepuluh deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal jl) deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi bkpm bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bkpmcc. penetapan . way pan presiden republik indo kesia cc.sebelaskpm, pelaksanaan urusan administrasi inspektorat: penyusunan laporan hasil pengawasan. bagian . presiden republik indo kesia bagian keduabelas lain lain sekretariat utama terdiri dari paling banyak (tigpaling banyak (tiga) seksi. inspektorat terdiri dari (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. (d) lingkungan bkpm dapat dibentuk pusattiga) subbidang. lingkungan bkpii. open ya mula presiden republik indo kesia bab iii komite penanaman modal untuk menggali pemikiran dan pandangan dari kalangan para pakar, pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat dalam rangka peningkatan penanaman modal, bkpm dapat membentuk komite penanaman modalkomite penanaman modal diketuai oleh kepala bkpm secara ex officio. (l) keanggotaan komite penanaman modal berjumlah paling banyak (sembilan) orang. keanggotaan komite penanaman modal sebagaimana dimaksud pada berasal dari kalangan para pakar, pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat bidang penanaman modal. . way pan presiden republik indo kesia keanggotaan komite penanaman modal diangkat dan diberhentikan oleh kepala bkpm. dalam melaksanakan tugasnya, komite penanaman modal didukung oleh sekretariat yang secara ex officio dilaksanakan oleh salah satu unit kerja lingkungan sekretariat utama bkpm. ketentuan mengenai keanggotaan komite penanaman modal diatur lebih lanjut oleh kepala bkpm. bab perwakilan sektor dan daerah terkait (l) dalam pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu, lingkungan bkpm ditempatkan perwakilan secara langsung dari sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. pejabat sebagaimana dimaksud pada bertindak atas nama dan atau mewakili dan atau menjadi penghubung dari instansi sektor dan pemerintah daerah masing masing. pembinaan kepegawaian pejabat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dan menjadi kewenangan instansi sektor dan pemerintah daerah masing masing sebagai instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. . nan pan presiden republik indo kesia pejabat sebagai perwakilan secara langsung dari sektor dan daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam dalam melaksanakan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu dapat sehari hari bertugas lingkungan bkpm atau sewaktu waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan. pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu dikoordinasikan dan difasilitasi oleh bkpm. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu dan penunjukkan pejabat sebagai perwakilan secara langsung dari sektor dan daerah terkait diatur oleh kepala bkpm. bab tata kerja jl) dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, bkpm mengadakan rapat rapat koordinasi dengan perwakilan secara langsung dari sektor dan daerah terkait secara berkala atau sewaktu waktu apabila dibutuhkan. dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada bkpm dapat mengikutsertakan atau mengundang pihak pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. . mea nya ny kun presiden republik indo kesi. open wat presiden republik indo kesia bab eselon, pengangkatan, dan pemberhentian (l) kepala bkpm dan wakil kepala bkpm adalah jabatan negeri. kepala bkpm dan wakil kepala bkpm sebagaimana dimaksud pada dapat dijabat oleh bukan pegawai negeri. (l) kepala bkpm dan wakil kepala bkpm yang berasal dari pegawai negeri, sekretaris utama, dan deputi adalah jabatan struktural eselon l.a. kepala biro, direktur, kepala pusat, dan inspekturjl) kepala bkpm diangkat dan diberhentikan oleh presiden. wakil kepala bkpm, sekretaris utama, dan deputi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul kepala bkpm. pejabat eselon bawah diangkat dan diberhentikan oleh kepala bkpm. . pan presiden republik indo kesia pelantikan kepala bkpmkpm dan wakil kepala bkpm yang dijabat oleh bukan pegawai negeri diberikan setingkat dengan jabatan eselon i.a. bab vii pembiayaan segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas bkpm, dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. bab v bkpmkpm secara terinci berdasarkan peraturan presiden ini, seluruh satuan organisasi lingkungan bkpm, tetap melaksanakan tugas dan fungsi bkpm. bab ix. way pan presiden republik indo kbkpmkpm lagya ny) mula:a. bahwa untuk mendukung upaya penyelesaian pembiayaan perusahaan listrik negara persero) dengan kreditor dalam rangka melaksanakan penugasan sebagaimana diaturtelah diterbitkanbahwa pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara memerlukan pembiayaan yang sangat besar sehingga dipandang perlu memperluas sumber pembiayaannya, cc. bahwa pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden nomor tahun tersebut, sudah sangat mendesak, sehingga penyelesaian pembiayaan oleh perusahaan listrik negara persero) dengan calon kreditor harus segera dilaksanakan, bahwa untuk percepatan penyelesaian pembiayaan perusahaan listrik negara persero) dengan calon kreditor tersebut, diperlukan jaminan pemerintah secara penuh, bahwa . bat pya nat presiden republik indo kesia keputusan presiden nomor tahun tentang penerimaan kredit luar negeri,diubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: terhadap pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan listrik negara persero) dalam rangka mendukung pembangunan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud . setan ka) na3 nat presiden republik indo kesimemberikan jaminan penuhperbankanditambah (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) pelaksanaan pemberian jaminan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh menteri keuangan. pelaksanaan jaminan pemerintah sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. setiap pelaksanaan pembayaran jaminan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam merupakan piutang pemerintah kepada perusahaan listrik negara persero). . man n1upati kutai barat peraturan bupati kutai barat nomor tahun tentang pengelolaan alokasi dana kampung dalam wilayah kabupaten kutai barat bupati kutai barat, menimbang bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya otonomi kampung yang nyata dan bertanggungjawab maka pemerintah kabupaten kutai barat akan mengalokasikan alokasi dana kampung: bahwa sebagai acuan pengelolaan alokasi dana kampung maka kepada kampung penerima untuk ali diperlukan mekanisme pengelolaan administrasi keuangan program alokasi dana kampung dalam wilayah kabupaten kutai baratkutai barat tentang pengelolaan alokasi dana kampung dalam wilayah kabupaten kutai barat mengingat dance ono aan ung919cang . uncetagj, omega. telatast save didesa, se bag. hukum setkab. kabar perlu pengelolaan adk, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor resep uno or .,6t aul lenin anaumum mengenaiorganisasi dan tata kerja dan kedudukan keuangan petinggi dan keuangan perangkat kampung lembaran daerah kabupaten kutai baratmendagri nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah:surat edaran menteri dalam negeri nomor: tanggal maret perihal pedoman alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa surat menteri dalam negeri nomor: tanggal januari perihal pedoman umum pengelolaan keuangan desa:tingkat kabupaten kutai barat tahun keputusan bupati kutai barat nomor a2, satetnorgelil ao. otot llk tentang pemberian alokasi dana kampung dalam wilayah kabupaten kutai barat tahunadk) tingkat kecamatan dalam wilayah kabupaten kutai barat. memutuskan menetapkan pengelolaan alokasi dana kampung dalam wilay untuk kampung, yang bersumber dibagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yangditerima oleh kabupaten kota: kepala badan adalah kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung kabupaten kutai barat, inspektorat daerah adalah inspektorat daerah kabupaten kutai barat: kepala bagian keuangan selanjutnya disingkat kabar keuangan adalah kepala bagian keuangan pada sekretariat daerah kabupaten kutaiabupaten kutai barat:melalui peraturan kampung: peraturan kampung adalah peraturan yang dibuat secara bersama sama oleh bpk dan petinggi setempat: tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kabupaten adalah tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kabupaten kutai barat yang bertugas untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan alokasi dana kampung kabupaten kutai barat: tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kecamatan adalah tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kecamatan dalam wilayah kabupaten kutai barat, tim pengelola adk kampung adalah tim tingkat kampung yang ana lela sie leh, ilahi gelap, sok aingjkene, elsa asal musyawarah kampung dan diberi wewenang melaksanakan pengelolaan alokasi dana kampung dan bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan penggunaan dana kj: petinggi adalah sebutan kepala kampung dalam wilayah kabupaten kutai barat: badan permusyawaratan kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat bpk, adalah lembaga yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan kampung dalam wilayah kabupaten kutai barat:tea kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung teras ebidampingan keuangan kampung: bendahara kampung adalah perangkat kampung yang ditunjuk oleh petinggd serta merangkap selaku bendahara juru tulis. kampung atau sebutan lain sekretaris desa adalah perangkat kampung yang bertugas membantu petinggi dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat: alokasi dana kampung minimal atau disingkat adm adalah adk yang beralas merata, dimana besarnya adk dibagi sama untuk setiap kampung: alokasi dana kampung proporsional atau disingkat dkp adalah adk yang beralas adil, dimana besarnya adk dibagi secara proporsional untuk setiap kampung berdasarkan nilai bobot. kampung dx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya: kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll). bab maksud dan tujuan serta prinsip prinsip pengelolaan adk maksud pemberian adk adalah untuk membiayai program pemerintahan kampung dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaran urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. tujuan pemberian adk adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kampungj meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di:kampung: mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. prinsip prinsip dalam pengelolaan alokasi dana kampung adalah pengelolaan keuangan adk merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan kampung dalam apbd. seluruh kegiatan yang didanai oleh adk harus direncanakan, dilaksanakan serta dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat kampung cc. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. adk harus dilaksanakan secara hemat, terarah dan terkendali. bab iii ruang lingkup kegiatan penggunaan adk penggunaan adk adalah sebesar (tiga puluh keseratus) untuk belanja. aparatur dan belanja operasional, sedangkan (tujuh puluh keseratus) untuk biaya pemberdayaan masyarakat dan publik. belanja aparatur dan operasional sebesar (tiga puluh keseratus) sebagaimana dimaksud pada meliputi: honorarium tim pengelola biaya atk dan materai cc. biaya perjalanan dinas biaya pelaporan, koordinasi dan konsultasi kegiatan belanja publik dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: biaya pembuatan perbaikan sarana publik, yang meliputi, balai kampung lamin adat, kantor petinggi satu atap dengan bpk dan lembaga adat, secara bertahap s d tahun berturut turut harus selesai. pengadaan ketahanan pangan cc. perbaikan lingkungan dan pemukiman. peningkatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna peningkatan kesehatan dan pendidikan pengembangan sosial budaya bab struktur kelembagaan pengelolaan adk serta penghitungan besaran adk bagian satu tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kabupaten tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kabupaten kutai barat, terdiri dari tiga penasehat. bupati kuta ana, ketua dprd kab. kutai barat kepala kejaksaan negeri sendawa: kapolres kutai barat sekretaris daerah kabupaten kutai barat. pengarah asisten administrasi umum ketua tim kepala bpk kab. kutai barat iv, sekretaris kabid pemerintahan kampung bendahara bendaharawan pengeluaran bpk kab. kutai barat vi. bendahara pengertorid administrasi bidang pemerintahan kampung bpk kab. kutai barat vii. anggota aje biblia inspektorat daerah kab. kutai barat sekretaris bpk kabar pemerintahan setkab kabar hukum setkab kabar keuangan setkab kabid kelembagaan dan sosbudmas bpk kabid sda dan ttg bpk kabid ekonomi bappeda kasubbid pendapatan dan kekayaan kampung bpk kasubbid party dan kelima. pem. kampung bpk kasubbid sda dan bappeda kasubbag anggaran bag. keuangan setkab kasubbag perbendaharaan bag. keuangan setkab kasubbid penemu. lkm dan hum bpk kasubbid prasarana dan sarana pertama. bpk kasubbag perencanaan bpk kasubbag tata wil. dan tata batas bag. tape kasi pinus kejar sendawa tugas tim sebagaimana dimaksud pada pada (l)adalah sebagai berikut: melaksanakan diseminasi akan kebijakan, data dan informasi tentang adk membantu tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kecamatan untuk memberikan pelatihan dan orientasi kepada tim pengelola adk kampung kampung. melakukan pengkajian besaran adk sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan melakukan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan adk bersama dengan tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kecamatan dalam proses kegiatan melaksanakan fasilitasi permasalahan berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dengan mengkoordinasikannya dengan pihak inspektorat daerah kabupaten kutai barat f . melaporkan. perkembangan pelaksanaan adk kepada bupati kutai barat. tim sebagaimana dimaksud pada diatas tetapkan melalui surat keputusan bupati biaya tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kabupaten bebaskan pada apbd kabupaten kutai barat bagian kedua tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kecamatan tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kecamatan tenda ri, dani, ketua camat sekretaris sekretaris camat anggota kasi pemerintahan pro siang)al pemberdayaan masyarakat dan kampung petinggi setempat ketua bpk setempat ketua lembaga adat kampung setempat biaya operasional tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kecamatan dibebankan pada dpa skpd kecamatan masing masing melalui pos anggaran block grant kecamatan yang merupakan hibah dari pemerintah kabupaten kutai barat. tim pendamping dan fasilitasi tingkat kecamatan ditetapkan melalui surat keputusan bupati kutai barat tentang pengangkatannya. tugas tim sebagaimana tersebut pada adalah aa. melakukan verifikasi terhadap usulan penggunaan adk yang disampaikan oleh tim pengelola adk kampung, dan usulan tersebut harus menjadi bagian dari apbd. memantau dan memonitor pelaksanaan penggunaan adk dan melaporkan hasilnya kepada bupati kutai barat melalui tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kabupaten. cc. melakukan verifikasi terhadap pelaporan pertanggungjawaban keuangan adk serta dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi spj adk. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah dari pengelolaan dana adk dengan berkoordinasi dengan pihak pihak terkait. memberikan rekomendasi persetujuan usulan pencairan dana adk setelah memverifikasi spj adk kampung yang bersangkutan. f . bertanggung jawab kepada bupati melalui tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kabupaten. gg. melaksanakan tugas lainnya .yang diberikan oleh tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kabupaten. bagian ketiga tim pengelola adk kampung pengusulan, penunjukan dan pengangkatan tim pengelola kampung) calon tim pengelola adk kampung dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat ditingkat kampung yang difasilitasi oleh petinggi dan unsur unsur terkait lainnya kampung. susunan tim pengelola adk kampung terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. bendahara adk kampung harus dijabat oleh perangkat kampung yang pengangkatannya melalui surat keputusan petinggi kampung setempat. untuk kampung: yang juru tulisnya sudah diangkat menjadi pns maka untuk bendahara kampung dan bendahara adk kampung adalah juru tulis yang sudah menjadi pns tersebut. jumlah pengurus inti tim pengelola adk kampung maksimal lima) orang, dan harus mewakili semua unsur,kelompok dan ketokohan dalam masyarakat kampung setempat dengan azas keseimbangan dan pemerataan kesempatan. calon tim pengelola adk kampung yang terpilih terbitkan keputusan pengangkatannya oleh petinggi. syarat syarat untuk dapat dipilih menjadi tim pengelola adk kampung adalah warga kampung setempat, terutama yang dikenal dan mengenal seluruh warga kampung. mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya. cc. mengetahui tentang peta kampung dan arah pembangunan kampung, serta peduli terhadap pembangunan kampungnya. sabar dan mampu mengendalikan diri. menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada kemp kkg bener f . diterima dan dihargai semua kalangan masyarakat. bisa baca tulis. bersikap jujur dan transparan. berpendidikan minimal tingkat slip bagian empat tugas dan kewajiban tim pengelola adk kampung tim pengelola adk kampung mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan pendataan dan mengidentifikasi usulan perencanaan pengelolaan adk ditingkat kampung. menyusun usulan kegiatan adk sesuai hasil musyawarah kampung. cc. mempersiapkan rencana kerja pengelolaan dan penggunaan dana adk dan rencana kerja tersebut harus dituangkan atau menjadi bagian dari apbd yang disyahkan penetapannya melalui peraturan kampung. menyusun proposal kegiatan yang diketahui disetujui oleh petinggi dan camat sebagai lampiran dalam pengajuan pencairan dana adk. mengelola dan mencatat dan membukukan kegiatan penggunaaan dana adk f . mengajukan persyaratan administrasi untuk pencairan dana adk kepada bupati kutai barat melalui melalui sekretaris daerah kabupaten kutai barat. mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan dan pertanggung jawaban adk. menginformasikan secara berkala setiap bulannya tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan melalui forum musyawarah kampung dan menempelkan papan papan informasi. bagian lima besaran pengaturan dana adk pemerintah kabupaten kutai barat memberikan adk dengan pola minimal adm) yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah. besaran alokasi dana kampung minimal adm) adalah besaran bagian alokasi dana kampung yang sama untuk semua kampung yang penetapannya melalui surat keputusan bupati. bab mekanisme pencairan adk tim pengelola adk kampung menginventarisasi rencana kegiatan pembangunan kampung melalui musyawarah mufakat kampung. zea pengelola adk kampung membuat usulan proposal penggunaan dana adk, yang meliputi jenis kegiatan: perincian biaya: cc. jadwal kegiatan: susunan tim pengelola adk kampung: serta kelengkapan administrasi lainnya. usulan proposal sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati kutai barat cg. kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung permohonan pencairan dana adk harus dilengkapi dengan permohonan yang ditujukan kepada bupati kutai barat cg. kabar keuangan dan kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung kab. kutai barat loka foto copy kartu tanda penduduk ktp) bendahara kampung adk: materai rp. enam ribu rupiah)sebanyak buah, ot, foto copy peraturan kampung tentang apbd: berita. acara rapat dan daftar hadir musyawarah mufakat pembahasan penggunaan adk: f . surat rekomendasi pencairan adk tahap dari camat: yg. surat rekomendasi pencairan adk tahap dari petinggi, nomor rekening bendaharawan kampung: npp bendahara kampung: jj. rincian penggunaan dana adk yang meliputi untuk biaya kegiatan fisik dan untuk biaya kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada susunan tim pengelola adk yang ditetapkan melalui keputusan petinggi, set gambar dan atau spesifikasi bangunan barang yang akan diadakan dibuat: surat pernyataan bermaterai rp. dari seluruh tim pengelola adk kampung: tag surat dari pihak kecamatan yaitu berupa berita acara verifikasi dari tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kecamatan atas pengelolaan adk tahap surat rekomendasi camat dan petinggi setempat untuk persetujuan proposal pencairan dana adk tahap ii. surat dari pihak kecamatan seperti dimaksud pada huruf adalah khusus sebagai tambahan kelengkapan pencairan adk selena lil proposal tersebut pada poin diserahkan oleh tim pengelola adk kampung setelah diverifikasi oleh. tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kecamatan kepada tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kabupaten melalui sekretariat adk kabupaten kutai barat pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung kabupaten kane eh, bea, bidang pemerintahan kampung untuk diverifikasi ulang. setelah diverifikasi, maka tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kabupaten akan menerbitkan rekomendasi persetujuan pengajuan berkas adk tahun kepada kabar. keuangan untuk diproses lebih lanjut spm, spp dan sp2d ls nya oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) bagian keuangan. proses penerbitan sp2d ls adk tahun oleh bagian keuangan dilaksanakan sebanyak (dua) kali tahapan. pengambilan dana adk lakukan pada bank kaltim cabang kelak kabupaten kutai barat dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan keterjangkauan, keterbatasan prasarana sarana infrastruktur, transportasi dan ekonomi biaya tinggi, maka pembagian adk dalam wilayah kabupaten kutai barat dibagi menjadi (dua) kelompok penerima dengan (dua) tahapan pencairan yaitu: kelompok pertama adalah seluruh kampung wilayah kecamatan long pasangan dan long pari adalah sebesar (tujuh puluh persen) untuk tahap (pertama) dan (tiga puluh persen) untuk tahap (kedua): kelompok kedua adalah seluruh kampung (sembilan belas) kecamatan lainnya kecamatan long bagun, kecamatan long hubung, kecamatan laham, kecamatan long imam, kecamatan sering, kecamatan pinggang bingung, kecamatan barong tiongkok, kecamatan kelak, kecamatan sekolah darat, kecamatan buatan, kecamatan damai, kecamatan muara lawa, kecamatan mook manfaat bulan, kecamatan muara tahu, kecamatan peninggalan, kecamatan bondan, kecamatan jepang, kecamatan slug ngarai dan kecamatan hentian besar) adalah sebesar (enam puluh persen) untuk tahap (pertama) dan (empat puluh persen) untuk tahap (kedua): kepada kampung yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan adk tahap 'i, maka akan ditangguhkan pencairan dana adk untuk kampungnya pada tahap berikutnya. bendahara kampung wajib membuka buku rekening untuk menyimpan dana adk bank pemerintah bank kaltim cabang kelak) yang telah ditunjuk oleh pemerintah kabupaten kutai barat. selain syarat syarat umum untuk membuka nomor rekening bank milik pemerintah kampung, bendahara kampung harus melengkapi syarat syarat membuka buku rekening bank khusus untuk adk sebagai berikut foto copy ktp foto copy jabatan surat pengantar dan keterangan dari petinggi surat pengantar dan keterangan dari camat bab pelaksanaan pengelolaan adk dan besaran pengaturan tahapan pencairan dana adk bagian kesatu mekanisme dan syarat pencairan pencairan adk tahap dapat dilakukan apabila semua persyaratan administrasi seperti dimaksud pada huruf (a) sampai dengan (m) pada diatas terpenuhi. pencairan adk tahap (terakhir) dapat dilakukan apabila realisasi fisik dana adk tahap telah mencapai (seratus persen) serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana adk tahap sudah disampaikan dengan tetap melengkapi persyaratan administrasi seperti dimaksud pada huruf (a) sampai dengan (n) pada diatas. kelengkapan administrasi pencairan adk tahap dan tahap sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (n) buat dalam rangkap (dua) yaitu (satu) dokumen asli dan (satu) salinan foto copy. bagian kedua besaran biaya aparatur dan operasional serta biaya belanja publik dan pemberdayaan masyarakat biaya administrasi adalah sebesar (dua puluh keseratus) dari (tiga puluh keseratus) total biaya aparatur dan operasional biaya administrasi, meliputi biaya atk dan materai biaya sarana sewa mobilitas cc. biaya konsumsi rapat biaya penjilidan laporan dan lain sebagainya biaya gotong royong belanja aparatur adalah (sepuluh keseratus) dari (tiga puluh keseratus) total biaya aparatur dan operasional. bagian tiga rincian kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat belanja perbaikan sarana publik dalam skala kecil sebagaimana dimaksud pada huruf terimplementasi dalam kegiatan pembangunan fisik sarana umum perkampungan dengan sub kegiatan meliputi aa. membangun dan menata prasarana pemerintah dan fasilitas umum kampung, yang meliputi bpu, kantor petinggi satu atap, mck, posyandu, dll). bantuan kegiatan fisik dan olah raga cc. pemulihan dan perawatan sarana umum kampung belanja pengadaan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf terimplementasi dalam kegiatan peningkatan ketahanan pangan melalui diversifikasi, ekstensifikasi dan intensifikasi hasil usaha pangan dengan sub kegiatan meliputi pembelian beras dan bahan sembako murah: pembuatan lumbung padi: pembuatan mesin pengolah singkong dan jagung: dan lain sebagainya. belanja perbaikan lingkungan dan pemukiman sebagaimana dimaksud pada huruf terimplementasi dalam kegiatan rehabilitasi dan penataan pemukiman dan lingkungan sub kegiatan meliputi pembuatan parit, pembersihan aliran sungai: cc. pembuatan dan penataan pembuangan sampah, dan lain sebagainya. belanja teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada huruf terimplementasi dalam kegiatan pemanfaatan dan pengadaan teknologi tepat guna skala kecil dengan sub kegiatan meliputi pengadaan ttg bidang pertanian: pengadaan ttg bidang perikanan, pemanfaatan dan penggunaan teknologi perkebunan: dan lain sebagainya. perbaikan kesehatan dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf terimplementasi dalam sub kegiatan yang meliputi penyemprotan atau pengasapan (lounge) lingkungan kampung: pembuatan perpustakaan kampung: dan lain sebagainya. pengembangan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada huruf terimplementasi dalam sub: kegiatan yang meliputi. pembinaan sanggar kesenian tradisional kampung. pengadaan kelengkapan sarana seni tradisional kampung. dan lain sebagainya bab vii pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan adk bagian satu pelaporan pelaporan diperlukan dalam rangka memantau dan memonitor perkembangan proses pengelolaan penggunaan adk serta pertanggungjawaban keuangan dana adk. pelaporan sebagaimana dimaksud pada meliputi pelaporan berkala dan pelaporan akhir. pelaporan berkala sebagaimana dimaksud pada adalah laporan penggunaan dana adk tahap yang disampaikan oleh tim pengelola adkpelaporan akhir sebagaimana dimaksud pada adalah laporan akhir yang disampaikan oleh tim pengelola tingkattata cara dan format pelaporan sebagaimana dimaksud pada dan akan diatur kemudian melalui keputusan bupati. bagian kedua penyampaian pertanggungjawaban keuangan tim pengelola adk kampung wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan fisik setiap bulannya kepada tim pendamping dan fasilitasi tingkat adk kecamatan guna diverifikasi untuk kemudian diteruskan kepada bupati kutai barat melalui tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kabupaten untuk inventarisasi dan dievaluasi. penyampaian laporan seperti tersebut paling lambat disampaikan pada tanggal setiap bulannya. laporan harus disertai dengan foto dokumentasi fisik kegiatan. tim pengelola adk kampung melalui bendahara kampung harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan dengan disertai bukti bukti pendukung berupa kwitansi nota tersebut kepada pemerintah kabupaten melalui tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kabupaten, untuk dievaluasi dan inventarisasi. laporan penggunaan keuangan diketahui disetujui oleh tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kecamatan. bab viii sosialisasi, monitoring serta evaluasi dan pendampingan pengendalian sosialisasi, monitoring serta evaluasi dan pendampingan secara berkala dilakukan: oleh tim. pendamping dan fasilitasi adk tingkat kabupaten serta tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kecamatan. petinggi sebagai unsur penanggung jawab terhadap apbd melakukan pendampingan setiap saat atas pelaksanaan kegiatan adk yang kegiatannya merupakan bagian dari apbd tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kecamatan senantiasa memberikan arahan dan pembinaan terhadap pengelolaan adk. tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kecamatan diwajibkan membuat laporan hasil pemeriksaan dilapangan setiap bulannya dan disampaikan kepada pemerintah kabupaten kutai barat melalui tim pendamping dan fasilitasi adk tingkat kabupaten paling lambat tanggal (lima belas) setiap bulannya. tim pengelola adk kampung diwajibkan untuk membuatkan plang papan nama yang menyebutkan sumber pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana kampung yang dibangun melalui dana adk kabupaten kutai barat, tata cara serta bentuk plang papan nama seperti dimaksud pada terdapat dalam lampiran peraturan bupati aa, bab penghargaan dan sanksi bagian kesatu penghargaan penghargaan diberikan kepada tim pengelola adk kampung yang melaksanakan kegiatan adk terbaik berupa penambahan adk pada tahun berikutnya dengan menambah nilai alokasi dana kampung proporsional dkp). pemberian piagam dan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. tata cara penilaian tim pengelola adk kampung kegiatan ad: penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan dilapangan. cc. tingkat partisipasi masyakat. tata cara penilaian seperti yang dimaksud point diatas terdapat pada lampiran peraturan bupati ini. sanksi sanksi yang diberikan kepada tim pengelola adk kampung yang menyalahgunakan adk antara lain sanksi administrasi teguran lisan dan tulisan sanksi penurunan adk' pada tahun berikutnya dengan mengurangi nilai alokasi dana kampung proporsional dkp) cc. sanksi diberhentikan dengan tidak hormat sebagai tim pengelola adk kampung. pengembalian dana, jika melakukan penggelapan dan penyalahgunaan dana,. maka tim pengelola adk kampung harus mengembalikan dana tersebut. jika terbukti melakukan sebagaimana tersebut pada poin (d), maka oknum tim pengelola adk kampung akan diproses sesuai ketentuan hukumpengelolaan alokasi dana kampung dalam wilayah kabupaten kutai barat tahu. pengelolaan adk. dapat menjadi motivasi bagi kampung dalam peningkatan pelayanan publik khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan otonomi kampung yang nyata dan bertanggungjawab. ditetapkan sendawa pada tanggal, juni bupati kutai barat, ttd ismail thomas diundangkan sendawa pada tanggal,ana kan tepat waktu terlambat terlambat tidak hari bulan laporkan pelaporan laporan bulan ola laporan bulan laporan bulan laporan akhir retina sesuai sesuai antara rencana dengan fisik memakai memakai memakai jumlah memakai jumlah jumlah angkatan jumlah angkatan angkatan tingkat kerja angkatan kerja kerja kerja penyerapan setempat setempat setempat setempat tenaga ten tabel pemeringkatan pengkategorian pelaksana kegiatan alokasi dana kampung peringkat jumlah skor kategori total. skor terbaik baik cukup sat buruk lo) ditetapkan sendawa pada tanggal, juni bupati kutai barat, ttd ismail thomasbentuk, ukuran dan warna serta isi papan nama perang bangunan yang didanai dari dana alokasi dana kampung (adk) bentuk papan nama plang berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat. contoh ukuran dan warna ukuran papan adalah ukuran tinggi tiang dari permukaan tanah sampai dengan bagian sisi bawah papan nama plang adalah lebih kurang ukuran tulisan menyesuaikan dengan luas papan nama perang warna dasar papan nama plang berwarna putih dan warna tulisan menyesuaikan isi papan nama plang contoh pemerintah kampung na. bangunan ini bersumber dari alokasi dana kampung (adk) pemerintah kabupaten kutai barat tahun. |
bupati tasikmalaya peraturan bupati tasikmalaya nomor tahun tentang susunan organisasi dan tatmenimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tasikmalaya va, aksara teknis dinas seko ah pertanian menengah atas pada dinas pertanian tanaman pangan kabupaten tasik jaya; bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan unit pelaksana etnis dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf atas, perlu disusu; jah pertanian menengah atas pada dinas pertanian tanaman pangan kabupaten tasikmalaykenaikan pangkat peg awnomor tahun tentang rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil; menetapkan;; kabupaten tasikmalaya. memutusbasiadalah dinas pertanian tanaman pangan kabupaten tasikmalaya. kepala dinas adalah kepala dinas pertanian tanaman pangan kabupaten tasikmalaya. unit pelaksana teknis dinas sekolah pertanian menengah atas yang selanjutnya disebut sama adalah. kepala utd yang selanjutnya disebut kepala sama adalah kepala unit pelaksana etnis dinas sekolah pertanian menengah atas pada dinas pertanian tanaman pangan kabupaten ta,tasikmalaya. kelompok jabatan fungsional lingkungan unit pelaksana teknis dinas sekolah pertanian menengah atas termin dan jabatan fungsional dan jabatan fungsional umum;sebagai jabatan fungsionallaksanakan tug sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas padwilayah kerjanya. jabatan fungsional umum sebagai unsur stat yang diberi tugas untuk ekn,s o,nas sekolah pertanian menengah atas pad dinas pertanian tanaman pangan kabupaten tasikmalaya. bab kedudukan, kewenangan, tugas pokok, fungsi, unsur organisasi, dan susunan organisasi bagian pertama kedudukan sama adalah unsurpelaksana teknis operasional dinas dalam mengembangkan program dan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran bidang pertanian. sama dipimpin oleh seorang kepala sama yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. bagian kedua kewenangan sama mempunyai kewenangan sebagai berikut penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran bidang pertanian pelaksanaan koordinasi dengan dinas, lembaga teknis yang terkait, untuk pengembangan pendidikan dan pengajaran bidang pertanian melakukan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil kegiatan perkembangan pendidikan dan pengajaran bidang pertanian. bagian ketiga tugas pokok sama mempunyai tug pokok melaksanakan sebagian tugas operasional dinas dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang pertanian. bagian keempat fungsi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad peraturan bupati ini, sama mempunyai fungsi penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan teknis operasional pendidikan dan pengajaran bidang pertanian; pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran bidang pertanian pelaksanaan pembinaan siswa untuk ilmu pengetahuan dan keterampilan bidang pertanian; pelaksanaan pembinaan siswa dalam pemeliharaan fisik, mental, disiplin dan perilaku yang baik sesuai dengan donna norma kehidupan baik dalam maupun luar sekolah pengembangan pendidikan dan pengajaran melalui pengabdian masyarakat dalam pembangunan pertanian pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional meliputi kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik dan kependidikan, penjaga sekolah dan jabatan fungsional urn urn lainnya lingkungan sama; pelaksanaan kegiatan pengujian dan penerapan teknologi bidang pertanian; penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan bupati melalui kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya; bagian kelima unsur organisasi unsur organisasi sama terdiri dari pimpinan adalah kepala sama dibantu oleh kepala sub bagian tata usaha;sama, terdiri dari kepala sama; sub bagian tata usaha, terdiri dari pengelola administrasi umum dan kepegawaian; pengelola administrasi keuangan; pengelola administrasi perlengkapan; bendahara; operator komputer; pengelola administrasi kesiswaan; penjaga sekolah. kelompok jabatan fungsional jabatan fungsional, terdiri dari guru; pustakawan; arsiparis. jabatan fungsional umum, terdiri dari koordinator pendidikan dan pengajaran; penyiar kurikuler dan ekstrakurikuler; pengelola administrasi kegiatan belajar mengajar dan evaluasi; pembimbing siswa dan alumni; pengelola perpustakaan; pengelola laboratorium; pengelola bengkel latih; penyiar lapangan praktek. jabatan fungsional umum lingkup administrasi dan operasional dapat diisi oleh beberapa orang dalam satu nama jabatan yang didasarkan kepada banyaknya beban ke~a dan volume kerja sesuai dengan kebutuhan sama. bagan struktur organisasi sama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan. bab iii rincian tugas unit bagian pertama kepala sama kepala sama mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran bidang pertanian lingkungan sama; rincian tugas kepala sama, terdiri dari menyusun rencana kegiatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran lingkungan sama; memimpin pelaksanaan administrasi dan operasional penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran lingkungan sama mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi dalam pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian dan keuangan mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran meliputi penyiapan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler, kegiatan evaluasi, pembinaan siswa dan alumni, pengelolaan perpustakaan, alat peraga dan moratorium, bengkel latih serta pelaksanaan praktek lapangan mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran lingkungan sama; melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas, badan, kantor yang ada kaitannya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran spm sesuai dengan petunjuk kepala dinas me'lakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran lingkungan sama; melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuksama. rincian tugas sub bagian tata usaha, terdiri dari menyusun rencana ke~a sama; melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan lingkungan sama; melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan sama; melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sama; melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan penatalaksanaan sama; melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian lingkungan sama; melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan; melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sama; melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tug kepada kepala sama; melaksanakan koordinasi dengan unit ke~a terkait lingkungan sama; melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah kepala samasamsama. rincian tugas pengelola administrasi umum dan kepegawaian, terdiri dari mencatat dan mendistribusikan surat surat masuk dan keluar pada buku agenda;; memelihara dan mendokumentasikan naskah dinas; melaksanakan pengelolaan administrasi perpustakaan dan kearsipan lingkungan sama; melaksanakan pelayanan keperluan alat tulis kantor lingkungan sama; melaksanakan penggandaan surat yang akan dikirim sesuai perintah atasan;;;;pm;data calon peserta diklat, peserta ujian dinas, izin belajar; melaksanakan koordinasi dan konsul\tasi untuk kelancaran pengelolaan administrasi kepegawaian; menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;sama. rincian tugas pengelola administrasi keuangan, terdiri dari melaksanakan penyusunan rencana anggaran sama; melaksanakan penyusunan konsep belanja rutin dan pembangunan untuk kegiatan operasional sama; melaksanakan pengurusan penggajian dan tunjangan para pegawai lingkungan sama; membantu tugas tugas perbendaharaan lingkungan sama; melaksanakan koordinasi untuk kelancaran pengelolaan administrasi keuangan lingkungan sama; menyusun akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban;pengelola administrasi perlengkapan mempunyai tug pokok melaksanakan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor lingkungan sama. rincian tugas pengelola administrasi perlengkapan, terdiri dari menyusun rencana kebutuhan perlengkapan untuk kelancaran tugas sama;untuk pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;sama; melaksanakan pemeliharaan gedung lingkungan kantor meliputi kebersihan, keindahan dan ketertiban untuk menunjang kenyamanan pelaksanaan tugas;kantor;sam;; membukukan rekapitulasi penerimaan;;; melaporkan pelaksanaan tug kepada atasannya;! naskah dinas dokumen lainnya lingkungan sama. rincian tug; mengantri data dan mempelajari konsepsurat naskah dinas; memilih data sesuai program; mengoperasikan komputer dan mengamati hasil proses; melaksanakan pembetulan atas kesalahan mengisi data; melaksanakan pengetikan surat naskah dinas dengan menggunakan komputer; melaksanakan konsultasi dengan pembuat konsep naskah apabila ada hal yang tidak dipahami; melaporkan kegiatan kepada atasan; melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan paragraf pengelola administrasi kesiswaan pengelola administrasi kesiswaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kesiswaan, penyusunan bahan bimbingan dan pembinaan kepribadian, penelusuran minat dan bakat maupun dalam keorganisasian sekolah lingkungan sama rincian tugas pengelola administrasi kesiswaan, terdiri dari melaksanakan penyusunan rencana kerja bimbingan dan pembinaan kesiswaan sama; melaksanakan penyiapan bahan pembinaan terhadap siswa dalam mengembangkan kepribadiannya; melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dalam penelusuran minat dan bakat; melaksanakan penyiapan bahan pembinaan keorganisasian kesiswaan;~adi tehadap siswa, penilaian kehadiran siswa dan mutasi siswa; melaksanakan inventarisasi data kesiswaan dan data alumni sebagai bahan informasi; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan keorganisasian siswa; melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. paragraf penjaga sekolah penjaga sekolah mempunyai tugas melaksanakan tugas untuk menjaga keamanan, kebersihan kantor serta melayani keperluan kantor lainnya. rincian tugas penjaga sekolah, terdiri dari melaksanakan penyiapan rencana kegiatan pemeliharaan dan kebersihan bangunan gedung dan lingkungan sama; melaksanakan perbaikan kerusakan ringan bangunan gedung sama; melaksanakan penyimpanan peralatan perlengkapan kebersihan yang digunakan sama; melaporkan kondisi peralatan, bangunan dan gedung; melaksanakan pelayanan kantor para pegawai sama yang menjadi tanggung jawabnya; menjaga keamanan lingkungan kantor! sama pada waktu yang telah ditentukan; bertanggungjawab tehadap penggunaan pemakaian kunci kantor dan ruangan lingkungan sama; melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasannya; melaksanakan tugas kedinasan lainnya atas petunjukma secara profesional sesuai dengan bidangnya; kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala sama;; kelompok jabatan fungsional lingkungan sama terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan fungsional uml jm; kelompok jabatan fungsional sebagai jabatan fungsional operasional sama sesuai dengan bidang profesi dan keahlian diantaranya jabatan fungsional guru, pustakawan dan arsiparis; kelompok jabatan fungsional sebagai jabatan fungsional umum pada sam, bendahara, operator komputer, pengelola administrasi kesiswaan dan penjaga sekolah atau jabatan fungsionallainnya sesuai dengan kebutuhan; kelompok jabatan fungsional sebagai jabatan fungsional umum pada sama sesuai dengan bidang teknis operasional diantaranya koordinator pendidikan dan pengajaran, penyiar kurikuler dan ekstrakurikuler, pengelola administrasi kegiatan belajar mengajar dan evaluasi, pembimbing siswa dan alumni, pence o a perpustakaan, pence o a laboratorium dan pence o a bengkel latih atau jabatan fungsionalama; jumlah jabatan fungsional ditentukan oleh sifat, jenis, kebutuhan dan beban ke~a;; masing masing jenis jabatan fungsional lingkungan sama mengenai rincian tugasnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang ber1aku; masing masing jenis jabatan fungsional umum lingkungan sama mengenai rincian tugasnya ditetapkan berdasarkan hasil anal isis jabatan dan analisis tugas;ksanaan pelayanan dan kegiatan sama untuk mendukung kelancaran tugas sama dalam pelaksanaan penyusunan progam pengajaran, penyajian program pengajaran, evaluasi belajar, analisis hasil evaluasi belajar, serta penyusunan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya; menyusun program bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut jam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya;pelaksana bagian kelima jabatan fungsional umum paragraf koordinator pendidikan dan pengajaran koordinator pendidikan dan pengajaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan mengkoordinasikan kegiatan pengajaran dilingkungan sama. uraian tug koordinator pendidikan dan pengajaran, terdiri dari melaksanakan penyusunan rencana ke~a untuk pengembangan bidang pendidikan dan pengajaran; melaksanakan pengaturan dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan pengajaran baik kurikuler maupun ekstra kurikuler; melaksanakan pengaturan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi hasil belajar; melaksanakan pengaturan dan mengkoordinasikan kegiatan bimbingan terhadap siswa dan alumni; melaksanakan pengaturan untuk pemeliharaan dan pengelolaan perpustakaan, alat peraga, dan pemeliharaan laboratorium; melaksanakan pengaturan dan mengkoordinasikan penyiapan dan pemeliharaan bengkel latih; melaksanakan pengaturan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan untuk kegiatan praktek lapangan; melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait sesuai dengan petunjuk kepala sama, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas dalam pengembangan bidang pendidikan dan pengajaran melaksanakan penyusunan konsep laporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sebagai bahan laporan kepala sama yang harus disampaikan kepada kepala dinas melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. paragraf penyiar kurikuler dan ekstra kurikuler penyiar kurikuler dan ekstra kurikuler mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pelajaran kurikuler dan ekstra kurikuler sesuai ketentuan yang berlaku. uraian tugas penyiar kurikuler dan ekstra kurikuler, terdiri dari melaksanakan penyusunan rencana kerja penyiapan bahan kurikuler dan ekstra kurikuler; melaksanakan penyusunan kalender pendidikan sesuai program pendidikan dan pengajaran sama melaksanakan penyiapan kurikulum dan pengaturan jadwal pembelajaran melaksanakan konsultasi dengan instansi yang ada kaitannya dalam pengembangan kurikuler dan ekstra kurikuler melaksanakan penyusunan laporan kegiatan yang berhubungan dengan tugas penyiapan kurikuler dan ekstra kurikulergiatan belajar mengajar dan evaluasi pengelola administrasi kegiatan belajar mengajar dan evaluasi mempunyai tugas membantu penyiapan bahan kegiatan belajar mengajar, evaluasi dan pelaporan kegiatan belajar mengajar dilingkungan sama. ringan tugas pengelola administrasi kegiatan belajar mengajar dan evaluasi, terdiri dari membantu penyusunan rencana kerja kegiatan belajar mengajar dan evaluasi dilingkungan sama; membantu pengaturan dan mengkoordinasikan kegiatan pengajaran baik kurikuler maupun ekstra kurikuler; membantu penyiapan bahan pembelajaran, evaluasi kegiatan belajar mengajar dan evaluasi hasil belajar; melaksanakan penyiapan bahan untuk kegiatan ulangan umum semester, kenaikan kelas maupun ujian akhir sekolah dan ujian nasional; membantu pengaturan untuk pemeliharaan dan pengelolaan perpustakaan sekolah, alat peraga, alat olahraga dan pemeliharaan laboratorium sekolah; membantu penyusunan kalender pendidikan sesuai program pengajaran sama; membantu penyiapan kurikulum dan pengaturan jadwal belajar mengajar; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang ada kaitannya dalam pengembangan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan ekstra kurikuler; membantu penyiapan bahan untuk kegiatan ulangan harian, ulangan umum, kenaikan ke'as maupun ujian akhir; membantu penyusunan data hasil kegiatan evaluasi belajar; k. melaksanakan penyusunan kearsipan hasil kegiatan evaluasi belajar membantu penyusunan laporan hasil evaluasi belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar dan kegiatan ekstra kurikuler; melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. paragraf pembimbing siswa dan alumni pembimbing siswa dan alumni mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pembinaan siswa dan alumni, baik kepribadiannya maupun pengorganisasian alumni. uraian tugas pembimbing siswa dan alumni, terdiri dari melaksanakan penyusunan rencana kerja bimbingan siswa dan alumni melaksanakan penyiapan bahan pembinaan terhadap siswa untuk memiliki dan mengembangkankepribadiannya melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengorganisasian alumni untuk mengembangkan ilmu yang jah dimiliki dalam bidang pertanianrjadi terhadap siswa, penilaian kehadiran siswa dan mutasi siswa melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait yang ada hubungannya bidang pertanian untuk pemberdayaan alumni melaksanakan penyiapan bahan untuk temu alumni dan pembinaan ayah wilayah koordinasi untuk pengembangan pendayagunaan forum komunikasi~ melaksanakan pelaporan dan pendataan kegiatan yang berhubungan dengan bimbingan siswa dan alumni melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. paragraf pengelola perpustakaan pengelola perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan meliputi pengolahan administrasi perpustakaan, menyiapkan bahan data perpustakaan dan pencatatan dan pemeliharaan buku buku serta sarana dan prasarana kepustakaan uraian tugas pengelola perpustakaan, termin dan melaksanakan penyusunan rencana kerja pengelolaan perpustakaan; melaksanakan pencatatan buku buku pustaka; menerima dan mencatat daftar anggota perpustakaan; menerima pengembalian buku dan mencatat pada kolom pengembalian; membuat kartu anggota dan kartu peminjam melaksanakan pengelolaan dan menyusun kebutuhan bahan pustaka meliputi pencatatan permohonan buku buku yang harus ada mulai dari judul, penerbit dan tahun terbitan melaksanakan pemberian layanan terhadap guru guru atau siswa untuk keperluan peminjaman buku buku; melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan buku buku, sarana dan prasarana perpustakaan; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pengembangan perpustakaan; melaksanakan penyusunan konsep usulan kebutuhan sarana dan prasarana perpustakaan; melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan pernah atasan. paragraf pengelola laboratorium pengelola laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan laboratorium serta penyiar>an alat peraga. uraian tugas pengelola laboratorium, terdiri dan melaksanakan penyusunan rencana kerja pengelolaan, penyiapan alat peraga dan pemeliharaan laboratorium; melaksanakan pengelolaan dan menyusun kebutuhan alat peraga dan laboratorium serta pemeliharaan laboratoriurtl; melaksanakan pemberian layanan terhadap guru guru atau siswa untuk keperluan penggunaan alat peraga dan praktikum laboratorium melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan sarana dan prasarana laboratorium; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pengembangan laboratorium, kebutuhan alat peraga dan penangkapan laboratorium; melaksanakan penyusunan konsep usulan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium; melaksanakan penyusunan konsep usulan kebutuhan alat peraga; melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pengelolaan alat peraga dan laboratorium melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan pernah atasan. paragraf pengelola bengkel latih pengelola 8bengkel latih mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan penyiapan peralatan bengkel untuk kegiatan praktek, latihan para siswa dalam pemahaman terhadap penggunaan alat alat dan mesin pertanian. uraian tugas pengelola bengkellatih, terdiri dari melaksanakan penyusunan rencana kerja untuk kegiatan bengkel latih melaksanakan penyusunan konsep rencana pengadaan sarana praktek bengkel latih melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan untuk kegiatan praktek siswa melaksanakan pelayanan terhadap guru dan siswa sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran jalannya kegiatan praktek melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan serta penginventarisasian sarana praktek bengkel latih agar tidak terjadi kerusakan dan kehilangan melaksanakan koordinasi, konsultasi dengan unit kerja terkait dalam rangka mengembangkan dan upaya pemenuhan kebutuhan peralatan praktek yang lebih baik sesuai dengan kondisi dan perkembangan pertanian melaksanakan penyusunan laporan kegiatan yang berkaitan dengan tugas bengkel latih melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. paragraf penyiar lapangan praktek penyiar lapangan praktek mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengelolaan lapangan praktek untuk kegiatan latihan siswa dalam mengolah pertanian. uraian tugas penyiar lapangan praktek, terdiri dari melaksanakan penyusunan rencana kerja penyiapan lapangan praktek; melaksanakan penyusunan konsep rencana penyiapan bahan praktek sesuai dengan kurikulum dan saran informasi dari guru praktek lapangan; melaksanakan pelayanan terhadap guru dan siswa untuk keperluan kegiatan praktek lapangan; melaksanakan penyusunan konsep usulan kebutuhan peralatan untuk praktek lapangan melaksanakan penyusunan konsep usulan kebutuhan bahan praktek lapangan kepada kepala sama melalui koordinator pendidikan dan pengajaran; melaksanakan inventarisasi, pengamanan dan pemeliharaan terhadap bahan praktek lapangan; melaksanakan koordinasi dengan dinas, badan, kantor, kecamatan, desa, sesuai dengan petunjuk kepala sama berdasarkan kebijakan kepala dinas; melaksanakan penyusunan laporan hasil kegiatan yang berhubungan dengan tugas penyiar lapangan praktek untuk disampaikan kepada kepa\a sama melalui koordinator pendidikan dan pengajaran melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. babi tatakerja bagian pertama umum hal hal yang menjaditugas pokok sama merupakan satukesatuan yang satu warna lain tidak dapat dipisahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi samsamsama baik teknisoperasional maupun teknis administratif berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala sama;sama; setiap unsur pegawai lingkungan sama harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala sama serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya; setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala sama harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbanganlebih lanjut, dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) dinas;ma berhalangan, kepala sama dapat menunjuk kepala. sub bagian tata usaha; dalam hal kepala sub bagian tata usaha berhalangan, maka kepala samai kepegawaian kepala sama diangkat dan diberhentikan ieh bupati atas usul kepala dinas; kepala sama harus membuat daftar penilaian pelaksanaan peka~aan dp. dan daftar urut kepangkatan duk) pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; kepala sama harus; unsur jabatan lainnya lingkungan sama diangkat dan diberhentikan jeh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;ak pembiayaan pembiayaan sama dibebankan kepada anggaran pendapatan. dan belanja daerah apbd) kabupaten tasikmalaya, dan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang diusulkan melalui dinas.undangkan tasik jaya padatanggal sept sekretaris daerah kabupaten tasikmalaya ~\h~kodim nip. berita daerah kabupaten tasikmalaya tahun nomor ditetapkan tasikmalaya pada tanggal september 2f~ tasik t'f lampiran nomor tanggal peraturan bupati tasikmalaya tahun prr el m bagan struktur organisasi unit pelaksana teknis dinas sekolah per asian menengah pada dinas pertanian tanaman pangan kabupaten tasikmalaya kepalaspma r . subbagian tatausaha peng ola administrasi umum dan kepegawaian pengelola administrasi keuangan pengelola administrasi perlengkapan bendahara operator komputer peng ola administrasi kesiswaan penjaga sekolah kelompok jabatan fungsional jabatan fungsional guru pustakawan arsiparis jabatan fungsi umum koor nato pendidikan dan pengajaran pen kur1!(uler dan ekstrakurikuler pengelola adm.kegiatan ajar mengajar dan evaluasi pembimbing siswa alumni pengelola perpustakaan pengelola laboratorium pengelola bengkel penyiar lapangan praktekuntuk mendukungdengan tetap dikembangkan secara terpadu, terarah, berencana dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan dipandang perlu untuk mengubah peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman pembangunan perumahan permukimanangunan perumahan dan permukiman kabupaten purwakarta beberapa ketentuan dalam peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman pembangunan perumahan dan permukiman berita daerah kabupaten purwakarta nomor tahundrs: hahas mansossladl mon nasson nnn miss jatiluhur desa kembang kuning terbatas dan bersyarat desa cilegon desa bunder bea sukatani desa sukajaya terbatas dan bersyaratdesa wangi desa bening batasan alokasi lahan kawasan perumahan batas alokasi tahun) aglomerasi maa aglomerasi maan bupati purwakarta, ttd dedi mulyadi |
ama bupati majene peraturan bupati majene bupati majenerealisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berkenaandinas adalah dinas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah kabupaten majene. satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat skpd adalah perangkat yang mempunyai kewenangan pemungutan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. kepala dinas adalah kepala dinas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah kabupaten majenmajene. insentif pemungutan pajak dan retribusierah dan retribusi daerah yang ditetapkanmelalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan. penerimaan tiap jenis pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada dijabarkan dalam rencana penerimaan tiap triwulmajene tahun berkenaan. bab iii penerimaan insentif insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada dinas sebagai instansi pemungut. insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepadacdiberikan kepada penerima insentif berdasarkan azas kepatuhpersenenerimaan dan besarnyaibayarkan setiap triwulan pada awal tahupajak untuk tahun yang telah ditetapkan besarannya akan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten majene tahun untuk triwulan sampai dengan triwulan iv: pembina utama muda nip berita daerah kabupaten majene tahun nomorkesehatkesehatan tersebut menetapkan peraturan bupati tasikmalaya tata cara pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada dinas kesehatanesehatan kabupaten tasikmalaya. kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan kabupaten tasikmalay. konsul spesialis jam kerja luar jam malam hari visit spesialis tindakan spesialis vakum ekstraksi crease placenta manual pasang pessarium pasang angkat implant iud usg spesialis kebidanan) poli spesialis kebidanan) pengambilan sediaan dengan pap smear bidan dokter umum dokter spesialis pemeriksaan laboratorium hasil pap smear penanganan tindakan cryo gun dokter umum dokter spesialis pemeriksaan iva albotilisasi tari pelayanan kesehatan untuk pengujian kesehatan (kering) ditetapkan sebagai berikut pemeriksaan kesehatan umum melanjutkan pendidikan pemeriksaan calon pengantin dengan vaksinasi visum repertum (pemeriksaan luar) visum hidup visum penitipan jenazah formalin , tari pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium kesehatan dinas dan laboratorium puskesmasfaces rutin, garam jenuh.morfologi eritrosit leukosit jumlah eosinofil reticulosit mikrobiologi dan parasitology preparat malaria preparat bta. preparat jamur preparat difteri pewarnaan gram serologi kidal kehamilan test golongan darah dengue blot bio kimia kimia darah glukosa puasa dua jam glukosa sewaktu. kolesterol trigliserida. hdl cholesterol dan ldl cholesterol asam urat ric acid reum kreatinin. protein total, albumin, globulin slot sept bilirubin total, direct ,indirect narkoba nafa ck mb ekg tanpa interpretasi pembacaan) pemeriksaan usg umum probe probe virus (test penglihatan) doppler test buta warna photo rontgen gigi photo rontgen thorax dewasa thorax dewasa pa lat thorax anak (18x thorax anak uranium ap lat sinus waters cervical lat cervical lat obi lumbal lat pelvis humerus lat film) shoulders joint clavikula lemur lat genus lat genus lat, perbandingan service lat pedis big manus big knee join bno polos bno2 (dua) posisi bno3 (tiga) posisi getah serviks pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi perusahaan pemeriksaan air minum kimia sederhana bagi perusahaanbagi perusahaan pemeriksaan air kolam renang pemeriksaan air kolam renang bakteriologipemeriksaan makanan bakteriologi lengkap pemeriksaan makanan kimia dalam kaleng pemeriksaan bakteriologi makanan dalam kaleng pemeriksaan lingkungan pemeriksaan tanah usap alatpemeriksaan garam kimia lengkap pemeriksaan cuka kimia lengkap tari pelayanan kesehatan untuk analisis kualitas air ditetapkan sebagai berikut suhu warna kekeruhan dhl residu terlarut padatan tersuspensi total total zat terlarut tds) salinitas alkalinitas alkanitas kesadahan (sebagai co3) kesadahan total co2 bebas oksigen terlarut dc) kebutuhan oksigen bio kimiawi bod) nilai permanganat kebutuhan oksigen kimiawi cod) total organik karbon amoniak nitrit no2 n) nitrat n no3 n) nitrogen organik ortho fosfat po4 p) total fosfor (total sulfida aa) sulfat bb) klorida cc) kalsium dd) magnesium ee) silikat tari pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kandungan logam dan non logam ditetapkan sebagai berikut alumunium al) arsen as) barium ba) besi fe) boron fluorida cadmium cd) kalium krom cr) mangan mn) natrium na) il. nikel ni) perak ag) raksa hg) oo. selenium se) sianida seng zn) tembaga cu) timbal pb) tari pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kandungan senyawa toxic ditetapkan sebagai berikut fenol sianida oil grease detergen mas) pestisida pcb poly chiotinated phenyl) pah poly aromatic hidrogen) tari pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan bakteriologi pada makanan dan minuman ditetapkan sebagai berikut total bakteri koliform total bakteri koliform tinja total bakteri fitoplankton zooplankton bento coli angka lempeng total kapang khamir salmonella shield tari pelayanan kesehatan untuk analisis kandungan kimia organik ditetapkan sebagai berikut zat organik o4) deterjen benzena toluena byline etilbenzen stirena tari pelayanan kesehatan untuk calon jemaah haji ditetapkan sebagai berikut pemeriksaan fisik jemaah haji puskesmas pelayanan penggunaan kendaraan ambulance pertama selanjutnya , tari pemakaian kereta jenazah ditetapkan sebagai berikut pertama selanjutnya , pelayanan pemeriksaan hygiene sanitasi laik sehat sarana pelayanan kesehatan praktek dokter bidan swasta, apotek, laboratorium, balai pengobatan, rumah sakit, pengobatan alternatif, dll) perusahaan industri sarana rekreasi hotel restoran rumah makan warung nasi perusahaan industri rumah tangga part) pusat makanan jajanan sarana perdagangan jasa boga katering tempat tempat umum asrama sarana transportasi salon kecantikan pembakaran insinerasi terima dip , jemput relokasi , bupati tasikmalaya ttd. ruzhanul ulummanagemen adalah biaya biaya yang dipergunakan untuk manajemeupaya promosi, preventif, kuratif atau pengobatan rawat jalan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya. retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan. kas daerah adalah kas daerah kabupaten tasikmalaya. penggunaan retribusi pelayanan kesehatan adalah penggunaan dana dari bagian penerimaan retribusi pelayanan kesehatan yang diperuntukan bagi kepentingan puskesmas, jasa pelayanan dan jasa manajemen dinas. jasa medis adalah jasa untuk dokter dan dokter gigi. jasa paramedis adalah jasa untuk perawat dan bidan. jasa non paramedis adalah jasa untuk diluar medis dan paramedis. jaminan kesehatan masyarakat atau disingkat jamkesmas adalah program pemerintah yang menjamin pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. dana jamkesmas pelayanan kesehatan dasar adalah dana program jaminan kesehatan masyarakat miskin yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) untuk kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya. masyarakat miskin dan tidak mampu adalah masyarakat miskin yang termasuk dalam data base jamkesmas sesuai surat keputusan bupati tasikmalaya dan masyarakat tidak mampu yang termasuk data non kuota jamkesmas wilayah kabupaten tasikmalaya. bab nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut biaya atas pelayanan penyediaan fasilitassubjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan menikmati jasa(l) setiap orang yang memerlukandiwajibkan membayar retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya. jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: pelayanan untuk rawat jalan, pelayanan untuk rawat inap pelayanan untuk tindakan medik pelayanan untuk pengujian kesehatan kering pelayanan penunjang kesehatan pelayanan kesehatan untuk calon jemaah haji pelayanan penggunaan kendaraan ambulance dan mobil jenazah, pelayanan pemeriksaan hygiene sanitasi. besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatandaerah tempat penyediaan pelayanan kesehatantugas pemungut pada puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan pada dinas kesehatalokasi penggunaan retribusi (l) hasil, dialokasikan untuk untuk jasa sarana dipergunakan untuk membiayai kegiatan puskesmas untuk jasa pelayanan dan atau jasa medis, paramedis dan non paramedis untuk jasa manajemen dipergunakan untuk dinas. besarnya retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. penggunaan retribusi sebagaimana dimaksud huruf setelah dipromosikan diatur sebagai berikut untuk kepala puskesmas diberikan kepada petugas yang melayani puskesmas penggunaan retribusi sebagaimana dimaksud huruf digunakan untuk tambahan biaya dinas sebagaimana tercantum dalam apbd. untuk program jamkesmas, retribusi pelayanan kesehatan puskesmas dan sarana kesehatan pada dinas kesehatan kabupaten tasikmalaya dan jaringannya meliputi retribusi pelayanan rawat jalan retribusi pelayanan untuk rawat inap retribusi pelayanan untuk tindakan medik pelayanan untuk pengujian kesehatan (kering) pelayanan penunjang kesehatan pelayanan penggunaan kendaraan ambulance hasil retribusi jasa pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas dan jaringannya untuk program jamkesmas sebagaimana dimaksud pada hurufhasil retribusi jasa pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jaringannya untuk program jamkesmas sebagaimana dimaksud pada huruf sampai(l) retribusi pelayanan kesehatan dasar bagi peserta akses beserta anggota keluarganya yang meliputi rawat jalan tingkat pertama, rawat inap pada puskesmas yang terdapat fasilitas perawatan dan perawatan pada sarana pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan tari yang telah ditetapkan atas dasar ketentuan yang berlaku bagi peserta akses. retribusi pelayanan kesehatan dasar yang berasal dari rawat inap peserta akses merupakan penerimaan daerah, penggunaannya dikembalikan kepada puskesmas. retribusi pelayanan kesehatan dasar yang berasal dari rawat jalan tingkat pertama peserta akses merupakan penerimaan daerah, dengan ketentuan pembagiannya ditetapkan sebagai berikut merupakan penerimaan daerah untuk anggaran dinas, untuk pembiayaan operasional puskesmas dan tim pembina dinas, pengaturan dan penggunaan penerimaan pungutan retribusi calon jemaah haji dikembalikan kepada puskesmas. pengaturan dan penggunaan retribusi rawat inap ditentukan sebagai berikut untuk visite rp. perhari untuk puskesmas, makan pasien rp. perhari untuk puskesmas, akomodasi kamar rp. dengan alokasi sebagai berikut: untuk puskesmas untuk dinas pengaturan dan penggunaan retribusi persalinan ditentukan sebagai berikut dipergunakan untuk pelayanan intra natal dan post natal diberikan kepada puskesmas, dipergunakan untuk jasa sarana operasional puskesmas, dipergunakan untuk jasa manajemen dinas kesehatan, pengaturan dan penggunaan retribusi dilabkesda ditentukan sebagai berikut dipergunakan untuk jasa sarana operasional kegiatan laksda, dipergunakan untuk jasa pelayanan laksda, dipergunakan untuk jasa manajemen dinas kesehatan, pengaturan dan penggunaan retribusi hygiene sanitasi ditentukan sebagai berikut dipergunakan untuk jasa sarana operasional kegiatan hygiene sanitasi, dipergunakan untuk jasa pelayanan hygiene sanitasi: dipergunakan untuk jasa manajemen dinas kesehatan, bab tata cara dan jangka waktu penyetoran hasil retribusi pelayanan kesehatan yang diterima oleh petugas pemungut retribusi puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan pada dinas kesehatan kabupaten tasikmalaya diterima oleh bendahara penerima dinas. retribusi yang diterima oleh bendahara penerima dinas harus disetorkan secara bruto kas daerah paling lambat jam setelah retribusi tersebut diterima. bab tata cara pencairan tata cara pencairan hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan peraturan ini oleh puskesmas dan dinas diatur sebagai berikut atas dasar bukti setoran, puskesmas mengajukan permintaan pengembalian biaya pelayanan kesehatan kepada bendahara penerima dinas, bendahara penerima dinas menampung mereka bukti setoran sis) dari puskesmas puskesmas untuk dasar pengajuan permintaan pembayaran kepada bendahara pengeluaran dinas, cc. atas dasar permintaan dari bendahara penerima dinas, bendahara pengeluaran mengajukan spp dan spm kepada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten tasikmalaya untuk selanjutnya dibayarkan kepada bendahara pembantu operasional puskesmas masing masing: agar pelayanan kesehatan puskesmas tidak terganggu, pencairan dana dimaksud huruf harus dilaksanakan paling lambat (lima) hari kerja setelah penyetoran. bab instansi pemungut, pengelola dan penanggungkesehatan yaitu puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan pada dinas kesehatan kabupaten tasikmalaya. kepala puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan bertanggungjawab kepada kepala dinas kesehatan kabupaten tasikmalayatasikmalayauni bupati tasikmalaya ttd. h.u. ruzhanul ulum diundangkan tasikmalaya pada tanggal junjuni tarifrp) tari pelayanan kesehatan untuk rawat inap per hari ditetapkan sebesar rp. terdiri dari visite rp. makan pasien rp. akomodasi pasar rp. pelayanan tindakan medik perawatan luka jahitan luka per satu jahitan khitanan kaderisasi kandung kemih insist infus tindik epitaksis packing anterior epitaksis packing posterior pemasangan iud pencabutan iud normal pencabutan iud dengan penyulut pemasangan implant pencabutan implant normal pencabutan implant dengan penyulut ekstraksi batu uretra ekstraksi corpus alienus tanpa komplikasi ekstraksi corpus alienus dengan komplikasi ekstraksi granulosa pemasangan kateter normal pemasangan kateter dengan penyulut pencabutan kateter ekstraksi segmen pemberian oksigen , flow nebulizer tindakan spesialistik vena seksi probing ductus nasolacrimalis chalazion fungsi kandung kemih fungsi sites fungsi pleura pelayanan tindakan gigi cabut (satu) gigi: gigi sulung injeksi gigi sulung topical gigi tetap gigi tetap dengan komplikasi gigi bungsu m3) odontektomi tempatan satu gigi tempatan sementara tempatan sementara endo pulp caping pengisian perawatan endo tempatan amalgam tempatan amalgam komplek tempatan glass monomer tempatan resin komposit scaling per regio alveolektomi atas bawah per colektomi ekstrasi message tarif pelayanan kesehatan untuk persalinan dan tindakan kebidanan ditetapkan sebagai berikut pertolongan persalinan normal puskesmas non dtp dan polindes oleh dokter umum oleh bidan pertolongan persalinan normal puskesmas pond oleh dokter umum oleh bidan pertolongan persalinan patologi puskesmas pond) oleh dokter umum oleh bidan pemberian oksitosin antibiotik relative par general karet manual karet avm pengeluaran placenta manual placenta oleh dokter umum oleh bidan vacuum ekstraksi rawat inap bayi baru lahir bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus thermal control pemberian minat intra umbilical il. pemberian phenobarbital untuk mengatasi terus pelayanan penanggulangan gangguan nutrisi keterangan kelahiran kematian monitoring transfusi darah pendampingan rujukan sides puskesmas rumah sakit umum |
bupati pamekasan peraturan bupati pamekasan nomor tahun tentang sistem pengelolaan naskah dinas satu pintu lingkungan sekretariat daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang mengingat bupati pamekasan, bahwa sebagai upaya meningkatkan keamanan, kelancaran dan efektivitas pengelolaan naskah dinas utamanya yang dialamatkan kepada bupati wakil bupati dan sekretaris daerah, perlu menciptakan sistem pengelolaan naskah dinas pada sekretariat daerah yang disebut dengan sistem pengelolaan naskah dinasfl; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman tata kearsipdoman tata naskah dinas lingkungan pemerintah daerah; memutuskangian adalah unit kerja yang berada dalam sekretariat daerah. sistem pengelolaan naskah dinas satu pintu adalah sistem pengelolaan naskah dinas sekretariat daerah melalui satu pintu pada bagian umum sebagai unit kearsipan. unit pengolah adalah skpd dan bagian pada sekretariat daerah. tata usaha pengolah, yang selanjutnya disebut pengolah adalah sub bagian umum dan kepegawaian pada dinas dan badan; sub bagian administrasi dan umum pada inspektorat; sub bagian umum dan perbekalan pada rsud; sub bagian tata usaha pada kantor; sub bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian pada kantor kecamatan; dan sekretariat pada kelurahan. petugas administrasi adalah staf pada unit pengolah yang memiliki tugas bersentuhan langsung dengan pengelolaan naskah dinas yang dibedakan penyebutannya meliputi penerima, pengarah, pencatat, pengendali, penyimpan, dan pengirim. i2. penerima adalah petugas administrasi yang menerima naskah dinas yang disampaikan baik oleh pengantar pos maupun oleh perorangan. pengarah adalah petugas administrasi yang menentukan unit pengolah mana naskah dinas harus disampaikan dengan menentukan kode klasifikasi. pencatat adalah petugas administrasi yang melakukan pencatatan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar. pengendali adalah petugas administrasi yang melakukan pengendalian naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar. penyimpan adalah petugas administrasi yang melakukan penyimpanan dan pemeliharaan, dan mempunyai nilai arsip.. kartu kendali adalah lembar isian untuk pencatatan, penyampaian, penemuan kembali, dan sekaligus sebagai alat penyerahan arsip, yang dibedakan antara kartu kendali surat masuk dan kartu kendali surat keluar. lembar disposisi adalah lembaran yang berisi petunjuk tertulis pada bawahan. lembar pengantar adalah formulir yang dipergunakan sebagai alat penyampaian naskah dinas. bab petugas dalam sistem pengelolaan naskah dinas satu pintu petugas dalam sistem pengelolaan naskah dinas satu pintu terdiri dari: petugas administrasi pada bagian umum; petugas administrasi pada asisten; petugas administrasi pada sekretaris daerah; petugas administrasi pada bupati; dan petugas administrasi pada wakil bupati. petugas administrasi pada bagian umum sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari penerima; pengarah; pencatat; pengendali; penyimpan; dan pengirim petugas administrasi pada asisten sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari pencatat; dan pengirim. petugas administrasi pada sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari pencatat pencatat dan pengirim. petugas administrasi pada bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari pencatat; dan pengirim. petugas administrasi pada wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari pencatat; dan pengirim. bab iii sistem pengelolaan naskah dinas satu pintu sistem pengelolaan naskah dinas satu pintu meliputi pengurusan naskah dinas masuk; pengurusan naskah dinas keluar; pengurusan naskah dinas pada sekretaris daerah' pengurusan naskah dinas pada bupati; pengurusan naskah dinas pada wakil bupati; dan pengurusan naskah dinas pada asisten. pengurusan naskah dinas masuk, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut penerima bertugas menerima naskah dinas dari pengantar; meneliti kebenaran alamat naskah dinas; membubuhkan para pada bukti penerimaan; membuka sampul dan mengeluarkan naskah dinas dari sampul (dalam hal pengirim tidak tercantum, sampul disertakan bersama naskah dinas); mencantumkan nomor urut pada bagian kanan bawah; meneliti kelengkapan lampiran naskah dinas; menyampaikan naskah dinas kepada pengarah; dan menyampaikan naskah dinas tertutup kepada pencatat. pengarah bertugas membaca naskah dinas dan menentukan naskah dinas penting atau naskah dinas biasa; mencantumkan disposisi pengarahan pada bagian kanan atas naskah dinas (naskah dinas penting diarahkan pada sekretaris daerah, sedang naskah dinas biasa diarahkan pada asisten yang membidangi); menentukan kode klasifikasi masalah dan mencantumkannya pada bagian kanan atas naskah dinas; dan melalui pengirim menyampaikan naskah dinas kepada sekretaris daerah, dan atau asisten. pencatat bertugas mencatat setiap naskah dinas yang diterima dalam buku bantu (agenda); mencatat naskah dinas penting dalam kartu kendali; mencatat naskah dinas biasa dan naskah dinas tertutup dalam lembar pengantar; menyampaikan naskah dinas penting beserta (empat) lembar kartu kendali kepada pengendali; danbertertutup beserta (deal rangkap lembar pengantar dari pencatat; melalui pengirim, menyampaikan naskah dinas penting beserta kartu kendali lembar iii (warna kuning) dan lembar (warna merah) kepada pengolah; melalui pengirimolah; menyusun kartu kendali lembar (warna putih) dalam almari katalog berdasarkan urutan kode klasifikasi masalah; dan men rusun kartu kendali lembar (warna hijau) dalam almari katalog berdasarkan unit pengolah dan urutan waktu. penyimpan bertugas menyimpan kartu kendali lembar iii (warna kuning) yang diterima kembali dari pengolah (setelah diberi para oleh penerima); dan menyimpan (satu) lembar pengantar yang diterima kembali dari pengolah (setelah diberi para oleh penerima). pada unit pengolah, petugas administrasi bertugas menerima naskah dinas beserta kartu kendali lembar iii (warna kuning) dan lembar (warna merah) dari pengendali; membubuhkan para pada kartu kendali lembar iii (warna kuning) sebagai bukti bahwa naskah dinas sudah diterima; mengembalikan kartu kendali lembar iii (warna kuning) kepada pengendali; menyimpan kartu kendali lembar (warna merah) dalam almari katalog berdasarkan kode klasifikasi masalah; mengisi lembar disposisi; menerima naskah dinas biasa beserta (dua) rangkap lembar pengantar dari pengendali; membubuhkan para pada lembar pengantar sebagai bukti bahwa naskah dinas sudah diterima; dan mengembalikan (satu) lembar pengantar kepada pengendali. pengurusan naskah dinas keluar dan unit pengolah, kegiatan yang dilakukan adalah menyampaikan konsep naskah dinas keluar pada pencatat; pada unit kearsipan, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut pencatat bertugas mencatat naskah dinas keluar dalam (tiga) rangkap kartu kendali (belum ada nomor); mencatat naskah dinas keluar dalam buku bantu (agenda); dan melalui pengirim, menyediakan naskah dinas keluar kepada pimpinan. pengendali bertugas menerima naskah dinas keluar yang sudah ditandatangani; memberikan nomor urut pada kartu kendali; menyimpan kartu kendali lembar (warna putih) menurut urutan kode klasifikasi masalah; menyampaikan kartu kendali lembar (warna kuning) kepada penyimpan; melalui pengirim, mengembalikan naskah dinas keluar yang sudah ditandatangani beserta kartu kendali lembar iii (warna merah) kepada pengolah. penyimpan bertugas menyimpan kartu kendali lembar (warna kuning) menurut urutan kode klasifikasi masalah pengurusan naskah dinas pada sekretaris daerahdalam buku bantu (agenda) dan memberi lembar disposisi; menerima konsep naskah dinas keluar dari pengirim pada asisten; dan menyediakan naskah dinas masuk dan keluar pada sekretaris daerah. pencatat bertugas mencabut lembar disposisi pada naskah dinas yang oleh sekretaris daerah dipandang perlu disampaikan kepada bupati; menerima naskah dinas keluar yang sudah ditandatangani bupati wakil bupati; dan menerima naskah dinas penting dari pengirim pada bupati wakil bupati dan mengisi lembar disposisi. pengirim bertugas menyampaikan naskah dinas masuk atau keluar kepada petugas administrasi pada bupati; menyampaikan naskah dinas keluar kepada petugas administrasi pada wakil bupati; menyampaikan naskah dinas keluar yang sudah ditandatangani bupati wakil bupati atau sekretaris daerah kepada petugas administrasi pada asisten; dan menyampaikan naskah dinas yang sudah berisi disposisi kepada petugas administrasi pada asisten. pengurusan naskah dinas padasekretaris daerah, dalam buku bantu (agenda);bupati. pengirim bertugas mengirim naskah dinas yang sudah berisi disposisi kepada petugas administrasi pada wakil bupati atau sekretaris daerah; mengirim naskah dinas keluar yang sudah ditandatangani kepada petugas administrasi pada sekretaris daerah. pengurusan naskah dinas pada wakilbupati, d.a7am buku bantu (agenda).wakil bupati. pengirim bertugas mengirim naskah dinas yang sudah berisi disposisi dan naskah dinas keluar yang sudah ditandatangani kepada petugas administrasi pada sekretaris daerah pengurusan naskah dinas pada asistenbiasa yang diterima dari pengarah dalam buku bantu (agenda); mencatat naskah dinas penting yang diterima dari pengirim pada sekretaris daerah dalam buku bantu (agenda); i*n naskah dinas yang akan oisampait<an pada masing masing menerima naskah dinas keluar yang sudah ditandatangani bupati wakil bupati atau sekretaris daerah; dan mengisi lembar disposisi. pengirim bertugas menyediakan naskah dinas pada masing masing asisten; menyampaikan naskah ;ffi:*ll ;ffi' j':il" ltr;#:i h:" hil:intl fi:j?:fi::iffifihg1vans sudah berisi disposisi kepada bagan pengurusan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab tata kerja pembinaan pengelolaan sistem pengelolaan naskah dinas satu pintu bawah koordinasi bagian organisasi. pembinaan dalam pasar their?i:iri ffiilni sebagaimana dimaksud petugas administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasar secara administratif ditunjuk berdasarkan surat tugas sekretaris daerah. ketentuan lebih lanjut tentang tata kerja petugas administrasi ::f:, hj;:.iil"kpud pada iro diatur dengan keputusan bab pembiayaan biaya operasional petugas administrasi sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui bagilr,1i atr bupati pamekasan, diundangkan pada tanggal pamekasan ,ur 8er8 plt. sekretaris daerah kat.paten pamekasan lembaran daerah kabupaten pamekasan tahun 6nomor |
salinan punkit layanan pengadaan ulp) kabupaten sumedang telah dibentuk dengan, bahwa sehubungan dengan telah terbi. bagian keenam sekretaris sekretaris yaitu kepala sub bagian pengendalian program pada bagian administrasi pembangunansekretaris tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. sekretaris berkedudukan bawah kepala dan mempunyai tugas pokok ketatausahaan ulp. dalam mengerjakan tugasnya, sekretaris dibantu oleh staf pendukung pada bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah kabupaten sumedang. ruang lingkup tugas sekretarissebagaimana dimaksud pada dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota pokja ulp. bagian ketujuh staf pendukung staf pendukung yaitu personil yang berada bawah sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala dengan surat tugas kepala. staf pendukung berfungsi membantu sekretaris dalam melaksanakan fungsi kesekretariatan. ruang lingkup tugas staf pendukung meliputi: membantu sekretaris mengelola urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga ulp, membantu sekretaris dalam memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa yang dilaksanakan oleh pokja ulp, cc. membantu sekretaris menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana ulp, membantu sekretaris melaksanakan inventarisasi paket pekerjaan pengadaan barang jasa yang akan dilelang diseleksi, membantu sekretaris membuat laporan kinerja ulp, dan membantu sekretaris mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan, mekanisme, sistem dan prosedur dalam pengadaan barang jasa. bagian kedelapan koordinator bidang koordinator bidang yaitu personil yang berada bawah kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati dengan keputusan bupati. koordinator bidang, dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. koordinator bidang sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: koordinator bidang pengadaan barang, koordinator bidang pengadaan pekerjaan konstruksi, koordinator bidang pengadaan jasa konsultansi, dan koordinator bidang pengadaan jasa lainnya. koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas pokok mengkoordinir kelompok kerja sesuai bidang pengadaan yang ditanganinya. ruang lingkup tugas koordinator bidang meliputi: merumuskan dan mengusulkan personil yang akan ditunjuk sebagai kelompok kerja dalam setiap paket pekerjaan, menetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan barang jasa, membantu penyiapan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja, memberi bantuan kepada kelompok kerja secara terpusat dalam melaksanakan proses pengadaan barang jasa, memberi bantuan atau saran teknis tentang paket pekerjaan yang akan dimenangkan, menyediakan informasi pengadaan kepada masyarakat, menerima dan mengoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat, memantau dan mengevaluasi terhadap harga beli barang jasa, dan merencanakan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan. bagian kesembilan sekretaris koordinator bidang sekretaris koordinator bidang yaitu personil yang berada bawah koordinator bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati dengan keputusan bupati. sekretaris koordinator bidang, tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. sekretaris koordinator bidang mempunyai tugas pokok membantu koordinator bidang dalam melaksanakan tugasnya. bagian kesepuluh kelompok kerja kelompok kerja dibentuk oleh kepala atas usulan koordinator bidang. kelompok kerjamemiliki tugas pokok melaksanakan proses pengadaan barang jasa atas paket paket pekerjaan yang akan dimenangkan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kelompok kerja menyelenggarakan fungsi pelaksanaan proses pengadaan barang jasa dari mulai persiapan sampai dengan penetapan pemenang. ruang lingkup tugas kelompok kerja, membuat. penetapan pemenang oleh kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf tidak bisa diganggu gugat oleh kepala ulppokja ulp dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan luar ulp. bab tata kerja dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, ulp kabupaten sumedang wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan: skpd: dan lopp. hubungan kerja ulp kabupaten sumedang dengan skpd sebagaimana dimaksud pada hurufkabupaten sumedang dengan lopp sebagaimana dimaksud pada hurufmberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada bupati melalui pembina yang diketahui oleh pengarah. setiap pelaksana ulp wajib mengikuti danvii pembiayaan pembiayaan ulp kabupaten sumedang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sumedang.nit layanan pengadaan (ulp) barang jasa pemerintah kabupaten sumedang struktur organisasi bupati sumedang penanggung jawab sekretaris daerah pengarah asisten pembangunan pembina kepala bagian administrasi pembangunan kepala ulp staf pendukung bidang pengadaan bidang pengadaan bidang pengadaan bidang pengadaan barang: pekerjaan konstruksi: jasa konsultansi: jasa lainnya: koordinator koordinator koordinator koordinator sekretaris sekretaris sekretaris sekretaris kelompok kerja bupati sumedang, ttd don mulyonbarang jasa pemerintah kabupaten sumedang yang selanjutnya disebut ulp kabupaten sumedang adalah unit layanan pengadaan yang bertugas menyelenggarakan seluruhnetapan, maksud, dan tujuan ulp dengan peraturan bupati ini, dibentuk ulp kabupaten sumedang. maksud pembentukan ulp kabupaten sumedang yaitu untuk menata proses penyelenggaraan seluruh pelayanan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah daerah secara terintegrasi dan terpadu, serta mengoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang jasa pada skpd lingkungan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang perundangan. pembentukan ulp kabupaten sumedangskpd. ulp kabupaten sumedang dapat membantu melaksanakan pengadaan barang jasa pada instansi suatu kementerian lembaga pemerintah daerah institusi yang tidak memiliki ulp atas persetujuan bupati. instansi suatukabupaten sumedang dengan ketentuan: pimpinan instansi suatu kementerian lembaga pemerintah daerah institusi menandatangani nota kesepahaman dengan ulp kabupaten sumedang terkait dengan bantuan pelaksanaan pengadaan barang jasa, ppk dari instansi suatu kementerian lembaga pemerintah daerah institusi mengajukan surat permohonan kepada ulp kabupaten sumedangdpa instansi suatu kementerian lembaga pemerintah daerah institusi pemilik pekerjaan. bab iii kedudukan, ruang lingkup tugas dan kewenangan ulp kabupaten sumedang merupakan lembaga koordinatif yang bersifat permanen dan melekat pada bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah kabupaten sumedang. ulp kabupaten sumedang mempunyai fungsi untuk melaksanakan seluruh prosesruang lingkup tugas dan kewenangan ulp kabupaten sumedangkabupaten sumedangumedangkabupaten sumedangulp kabupaten sumedang melaksanakan pelelangan secara elektronik melalui lpse. bab susunan organisasi bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi ulp kabupaten sumedang terdiri dari: penanggung jawab, pengarah, pembina: kepala, sekretaris, staf pendukung, koordinator bidang, sekretaris koordinator bidang, kelompok kerja. bagan struktur ulp kabupaten sumeengisian struktur organisasi ulp kabupaten sumedang ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua penanggung jawab penanggung jawab mempunyai tugas pokoknyelenggarakan fungsi: pemberipertanggungjawabmpunyai uraian tugas sebagai berikut: memberikbagian ketiga pengarah pengarah mempunyai tugas pokok mengarahkan jalannya prosesnyelengarakan fungsi: pemberipelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawaberikmelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab, bagian keempat pembina pembina mempunyai tugas pokok membina seluruh personil ulp dalammbina menyelenggarakan fungsi: pembinaanpemantauaninamemantau pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten sumedang, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pengarah. bagian kelima kepala kepala yaitu kepala bagian administrasi pembangunan padaruang lingkup tugas kepala meliputi: memimpin dan meng |
peraturan bupati bone bolango nomor 22tahun tentang standar satuan harga tahun bupati bone bolango, menimbang bahwadalamrangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran perlumelakukan standar satuan harga tahun anggaran bahwa standar satuan harga tahun digunakansebagaipedomanmenyusunbiayakegiatand alam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja pera angkat daerah dpp skpd) tahun anggaran bahwaberdasarkanpertimbangandimaksud pada huruf dan makaperluditetapkan peraturan bupati bone bolango utang standar satuan harga pemerintah kabupaten bon| saliberi ntah, pemerintahan daerah propinsi2013tentang pedoman penyusunan anggaran pendapat andakotama dalam:. pokok pengelolaan keuangan daerah salaman bolango( lembaran daerah kabupaten bone bolango tahun nomor peraturan daerah nomor tahun 2013tentang perubahan anggaran pendapatandan bela nja daerah kabupaten bone bolangotelahdiubah, terakhir27 tahun 2013tentang pedoman penyusunan anggaran pendapat dan belanja daerah tahun peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor72 pmk. 2013tentang standar bihun peraturan bupati bone bolango nomor tahun 2013tentang perubahan standar satuan harga tahun ngaran peraturan bupati bone bolango nomor tahun 2013tentang penjabaran perubahan anggaran pendapat dan belanja daerah kabupaten bone bolango tahuadalahsatuanbiayasetinggi tingginya yang digunakansebagaiacuanpenyusunananggaranberbasiski kerja. standar satuan harga tahun 4digunakansebagaipedomanbagi satu. salinan kat daerah dan unit unit kerja pada pemerintahan kabupaten bone bolangodalammenyususebagaimanadimaksuddalam adalahsebagaimanaditetapkandalam lampiran peraturan bupati bone bolangoini. standar satuan hargasebagaimanaditetapkandalam lamp iran peraturan bupati bone bolango secara berkalaakanditinjaukembaliuntukdisesuaikandenganper kembanganharga pasaran yang berlaku daerah. peraturan bupati bone bolangoinimulaiberlakusejaktangg ditetapkan, denganketentuan apabila terdapatkekeliruandikemudianhariakandiadakanperbaik ansebagaimanamestinya. ditetapkan suara pada tanggal, november2013 bupati bone bolango, ttd cap hakim pou diundangkan suara padatanggal, november sekretaris daerah kabupaten bone bolango ttd cap drs. syukur botutihe, nip. o11 lembarandaerahkabupaten bonebolango tahun2013 nomor |
bupati pamekasan peraturan bupati pamekasan nomor tahun 2oi3 tentang penjabaran tugas dati fungsi diatas peter.'aai t'mum pengaipengair*baran negara republik indonesia nomor l931l5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor a263129s: menetap peraturan bupati tentang penjabaran tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum pengairan. bab kbt eil tuan tpengairan adalah dinas pekerja aan umum pengairan kabupatenkepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum pengairan kabupaten pamekasan. bab penjabaran tugas dan fungsi bagian kesatu kepala dinas kepala dinas pekerjaan umum pengairan mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang pengairan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dinas pekerjaan umum pengairan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan dalam kegiatan pendayagunaan dan pengelolaan serta pengendalian sumber daya air; perumusan kebijakan dalam kegiatan konservasi dan pengendalian daya rusak air; perumusan kebijakan dalam kegiatan pengembangan kelembagaan dan kemitraan; perumusan kebijakan dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana serta pemulihan kondisi akibat bencana alam; pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi urusan umum dan kepegawaian, perang riaa. jrusllyusunan program dan perencanaan; mengoordinasikan dan pen yn5rusumesej )susunan program dan perencanaanr{susunan laporan pelaksanaan program; merumuskan dan program; dan melaksanakan pen susun rn rutin serta mengelola administrasi keuangan; mengelola tata usaha keuangan anggaran:dayagunaan sumber daya air bidang pendayagunaan sumber daya air mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi dari sumber air permukaan dan air tanah serta pengelolaan jaringan irigasi air permukaan. untuk penyusunan program pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi dari sumber air permukaan dan air tanah; penyusunan program rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; pengelolaan irigasi air permukaan; penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan rencana tata tanam; peningkatan pemberdayaan lembaga pengelolaan irigasidan pengelolaan irigasi air permukaan mempunyai tugas mengembangkan jaringan irigasi; merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi; mengelola irigasi; menyusun rencana tahunan penyediaan air irigasi; men rusun rencana tata tanam; mencatat dan membuat evaluasi curah hujanseksi pengembangan air tanah mempunyai tugas meneliti dan mengevaluasi potensi tanah dan sumber mata air; mengembangkan pemanfaatan air tanah dan sumber mata air untuk irigasi dan kebutuhan masyarakat lainnya; memelihara jaringan irigasi air tanahbagian keempat bidang konsentrasi dan pengendalian daya rusak air bidang konservasi dan pengendalian daya rusak air mempunyai tugas melaksanakan konservasi sumber daya air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan daerah aliran sungai. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang konservasi dan pengendalian daya rusak air menyelenggarakan fungsi; penyusunan program pengembangan konservasi sumber daya air; penyusunan program rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan untuk pengendalian banjir dan pemeliharaan aliran sungai; penyusunan program pengendalian banjir dan pemeliharaan aliran sungai serta pemulihan kondisi aliran sungai akibat bencana alam; pengendalian pemanfaatan lahan pada sempadan sungai; pen5susunan kegiatan kemitraan dengan lembaga lain dalam bidangonservasi sumber daya air mempunyai tugas mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk perencanaan konservasi sumber daya air; mengembangkan embung, cek dam dan lapangan; merehabilitasi dan memelihara bangunan yang berfungsi sebagai konservasi sumber daya air; mencegah dan memulihkan kerusakan pantai akibat abrasi air lautseksi pengendalian banjir dan sungai mempunyai tugas mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk perencanaan pengendalian banjir; memberikan peringatan dini dalam penanganan banjir; memberikan bantuan yang bersifat mediasi kepada masyarakat pada saat terjadi banjir; mengawasi penggunaan lahan pada daerah sempadan sungaipengairanyusunan analisis dan evaluasi pengembangan sumber daya air; mengoordinasikan dalam rangka pengendalian operasional sumber daya air; pelaksanaan studi kelayakan dan perencanaan teknis sumber daya air; pelaksanaan penelitian, uji laboratorium dan pengkajian tanaherdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan secara kelembagaan dan teknis terhadap himpunan petani pemakai att; memberikan bantuan teknis terhadap himpunan petani pemakai air dalam melaksanakan hak dan kewajiban; memberikan bantuan dalam pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersiermeliharaan dan pengendalian sarana pengairan mempunyai tugas mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dalam rangka pemeliharaan dan pengendalian sarana pengairan; men5rusun pemutakhiran program dan estimasi biaya sarana pengairan; memulihkan kondisi sarana pengairan akibat bencana alam; menyiapkan pembinaan dan pengawasan atas pemeliharaan dan pengendalian sarana pengairan; mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran data pemeliharaan dan pengendalian sarana pengairnam kelompok jabatan tr'ungsiond kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pekerjaan umum pengairpengairan. jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja tentukan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka keputusan bupati pamekasan nomor tahunonbcr bupati pamekasan, diundangkan pamekasan pada tanggal oltobct a1) sekretaris daerah kabupaten pamekasan, : . iil berita daerah kabupaten pamekasan tahun nomor,dalam hal masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu diluar kuota jaminan kesehatan masyarakat, maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dengan cara penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah mengikuti kaidah kaidah pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat, bahwa untuk upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin diluar kuota jaminan kesehatan, bahwadinas sosial dan tenaga kerja adalah dinas sosial dan tenaga kerjadiluar jaminan kesehatan masyarakat miskin yang bersumber daripuskesmas dengan tempat perawatan, puskesmas pond dan jejaring puskesmas meliputi puskesmas keliling, puskesmas pembantu, pos kesehatan desambayaran yang selanjutnya disingkat sjp adalah surat jaminan terhadap pelayanan yang diberikan kepada peserta jamkesda kmmdasar maupunluar kuota jamkesmas. tujuan program jamkesda kmm bagi masyarakat miskin .: dan akuntabel. bab peserta jamkesda kmm peserta program jamkesda kmm adalah: peserta jamkesmas lama yang tidak mendapat kartu jamkesmas baru, peserta jamkesda kmm lama yang tidak mendapat kartu jamkesmas baru, dan masyarakat miskin yang tidak terdaftar, baik dalam kepesertaan jamkesmas maupun jamkesda kmm yang memiliki penyakit kronis. bab ruang lingkup dan paket manfaat ruang lingkup pelayanan bagi masyarakat miskin luar kuota jamkesmas terdiri dari: pelayanan kesehatan dasar pelayanan kesehatan dasar dapat diperoleh puskesmas dan jaringannya terdiri dari rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama pelayanan tingkat lanjut pelayanan tingkat lanjut dapat diperoleh rsud dan rumah sakit lain yang bekerja sama dengan dinas kesehatan terdiri dari rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap tingkat lanjut paket manfaat yang disediakan bagi miskin diluar kuota jamkesmas bersifat komprehensif sesuai kebutuhan medis, meliputi: pelayanan kesehatan ppk dasar yang terdiri dari: rawat jalan tingkat pertama terdiri darterdiri dar rawat jalan tingkat tingkat lanjutan rtl)terdiri dar. rawat inap tingkat lanjutan rite), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas iii dibatasi limitation), meliputi: kacamata diberikan pada kasus gangguan refraksi dengan lensadengandan kacamata, alat bantu dengar, alat bantu gerak tersebut atas disediakan oleh rumah sakit bekerja sama dengan pihak pihak lain dan dikaitkan terpisah dari paket ina cbg's. pelayanan yang.jadian luar biasa, tanggap darurat bencana alam, kecuali yang bersangkutan sebagai peserta jamkesda kmm, dan pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial. bab pemberi pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dalam program jamkesda kmm meliputi: pelayanan kesehatan tingkat dasar yaitu puskesmas dan jaringannya, dan pemberi pelayanan kesehatan lanjutan yaitu rumah sakit yang sudah melakukan perjanjian kerja sama dinas kesehatan. bab vii mekanisme pengelolaan dana bupati melimpahkan sebagian kewenangan penandatanganan perjanjian kerja sama kepada kepala dinas kesehatan. kepala dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada melakukan perjanjian kerja sama dengan ppk diluar rsud yang melayani program jamkesda kmm untuktim verifikatorkesehatan puskesmas mengacu pada peraturan daerah kabupaten sumedang nomor tahun tentang retribusi jasa umum. besaran jasa pelayanan puskesmas dibayarkan sebesar dari tarif peraturan daerah kabupaten sumedang nomor tahun tentang retribusi jasa umum. biaya pelayanan kesehatan rsud dan rumah sakit lain yang bekerja sama dengan dinas kesehatan mengacu pada paket ina gssumber pembiayaan dana program jamkesda kmm untuk pelayanan masyarakat miskin luar kuota jamkesmas jumlah kunjungan berdasarkan jenis pelayanan. kualitas pelayanan yang diberikan. pelaksanaan penyaluran dana dan verifikasi pertanggungpembinaan dan pengawasan pembinaan bertujuan agar pelaksanaan program lebih berdaya guna dan berhasil guna. pembinaan dilakukan sesuai tugas dan fungsinya, meliputi: pembinaan dalam pelaksanaan program lapangan, pembinaan dalam pertanggungjawaban dana, bab xluar kuota jamkesmas. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada menyangkutmenimbang mengingat bupati pamekasan peraturan bupati pamen{asan nomor tahun 2ol4 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan dengan rahmat tuhan yang maha esa rupa ti pamekasan, bahwa dalam' rangka melaksanakan ketentuan keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk ix 2oo8tentang standar pelayanan minimal bidang2oo4l; undang undang nomor tahun 2oo49 nomor rr2, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor so39); undang undang nomor tahun 2aag tentang kesehat tentang.menteri dalam negeri nomor tahun oot tentang pedoman pen5susunan rencana pencapaian standar pelayanan minimal; l2. peraturan menteri kesehatan nomor menkes per iii 2aa8 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan kabupaten kabupaten kota; keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk ix 2oa2oogal3 nomor memutus(an: lah bupati pamekasan. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan pemerintahtolok ukur' kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah, yang selanjutnya disebut spm bidang kesehatan. pelayanan bidang kesehatan adalah kegiatan urusan wajibl2hatan adalah sebagai pedoman bagi dinas kesehatan dalam menyelenggarakan urusan wajib pemerintah daerah bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam skala minimal. bagian kedua tujuan t\juan ditetapkannya spm bidang kesehatan adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat bidang kesehatan; meningkatkan pengawasan kepada dinas. kesehatan dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat; dan meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. bagian ketiga fungsi spm bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat berfungsibidang kesehatan; acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi minimal yang harus dicapai pemerintah. daerah sebagai penyedia pelayanan kesehatan kepada masyarakat;$sung;;;; pedoman penyusunan program tahunan bidang kesehatan;. dan acuan penentuan standar dan indikator kinerja pada pelayanan bidang kesehatan. bab iii standar pelayanan minimal bidang kesehatan urusan pada bidang kesehatan yang paling mendasar dengan indikator target capaian sampai dengan tahun al5, meliputi pelayanan kesehatan dasar, meliputi cakupan kunjungan ibu hamil yo; cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani %.; cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan oo o cakupan pelayanan nifas oo o; bab pengorganisasian dinas kesehatan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan spm bidang kesfeh atan. penyelenggaraan pelayanan spm bidang.bidang kesehatan. spm bidang kesehatan sebagaimana d.dimaksud, pad,a dilaksanakan sesuai dengan pedoman standar teknis yang ditetapkan oleh menteri selatan. dinas kesehatan melakukan prosentase pencapaian indikator spm yang ada, dan menghitung kesenangannya dengan target nasional. dinas kesehatan menetapkan target pencapaian masing masing indikator spm bidang kesehatan dan dimasukan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) dan rencana strategis renstra). dinas kesehatan melakukan koordinasi penyelenggaraan dan pelaksanaan spm bidang kesehatan dengan skpd terkait. target capaian spm bidang kesehatan ditetapkan sampai dengan tahun bab pelaporan dinas kesehatan menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian spm bidang kesehatan kepada bupati dan menteri kesehatan. bab vii pembinaan dan pengawasan dinas kesehatan memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai spm bidang kesehatan dan mekanisme kerja sama antar daerah. bupati bersama tim evaluasi spm melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai spm bidang kesehatan. dinas kesehatan menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan secara periodik sesuai spm bidang kesehatan yang ditetapkan menteri kesehatesehatan2c11 bupati pamekasan, diundangkan pamekasan pada tanggal iwl 231t[ sekretaris daerah kabupaten pamekasan, achmad syafii berita daerah kabupaten pamekasan tahun nomor |
peraturan menteri sosial republik indonesia nomor tahun tentang kamus jabatan fungsional umumupaya mendukung penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil yang akuntabel, perlu untuk melakukan penyusunan kamus jabatan fungsional umum pegawai negeri sipilmemuat pengelompokan rumpun jabatan fungsional umum, perumusan nama nama jabatan fungsional umum, ikhtisar jabatan, dan uraian tugas yang adadapat dijadikan sebagai rujukan penamaan jabatan fungsional umum lingkungan kementerian sosial sesuai dengan kebutuhkamus jabatan fungsional umum, peraturan menteri sosial nomor tahun tentang kelas dan nilai jabatan lingkungan kementerian sosial berita negara republik indonesia tahun nomor menetapkan:. kamus jabatan fungsional umumapril tentang kamus jabatan fungsional umum pegawai negeri sipil lingkungan kementerian sosial kamus jabatan fungsional umum pegawai negeri sipil lingkungan kementerian sosial pendahuluan maksud dan tujuan peraturan menteri sosial ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja lingkungan kementerian sosialjabatan, kamus jabatan fungsional umum pengertian dalam peraturan menteri sosialsuatu,pengamanannyusun bahan advokasi sosial dan penyusun bahan pelayanan sosial,rumpun jabatan administrasi adalah kelompok jabatan yang melakukan kegiatan tata usaha.merumuskan jabatan sebagai berikut,e pelaksanaan pekerjaan. iii. kamus jabatan fungsional umum nama nama jabatan fungsional umum dilengkapi dengan ikhtisar, uraian tugas, dan rumpun jabatan. penentuan jabatan fungsional umum disusun dalam (dua) jenjang,penyusun bahan, dan penyiar bahan. iv. rumpun jabatan fungsional umumrumpun jabatan administrasi rumpun jabatan administrasi penyusun. rumpun jabatan administrasi penyusun terdiri dari (enam puluh sembilan) jabatan. ikhtisar jabatan: menerima, mengumpulkan dan mengklasifikasikan objek kerja, serta mengkaji dan menyusun objjek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan objek kerja, mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data objjek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan objek kerja, menyusun konsep penyusunan objjek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan objek kerja, menyusun kembali objek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan objek kerja, mengevaluasi proses penyusunan objnyusun:diseminasi penyusun bahan evaluasi danrja samaddan tunjangan berkelanjutan penyusun bahan pendayagunaan nilaialam pencegahan penyalahgunaan napa penyusun bahan pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi,dan perintisan penyusun bahan penggalian potensi sosial, budayasosial masyarakat penyusun bahan penyaluran bantuan langsung dandan evaluasi pelatihan penyusun bahan perlindungan dan advokasi sosial penyusun bahan perlindungan sosial anak penyusun bahan identifikasi dan verifikasi pnb penyusun bahan produk hukum penyusun bahan pemulihan sosial penyusun bahan rehabilitasi sosial penyusun bahan reintegrasi sosial penyusun bahan analisis dan tata laksana keuangan penyusun bahan seleksi peserta jaminan sosial penyusun bahan standardisasi pelayanan sosial lanjut usia penyusun bahan standardisasi sumber dana bantuan sosial penyusun bahan standardisasi taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional penyusun bahan verifikasi peserta jaminan sosial penyusun laporan akuntabilitas penyusun laporan hasil pemantauan evaluasi dan pelaporan penyusun laporan pengelolaan inventarisasi penyusun rencana program diklat pengadministrasi. rumpun jabatan administrasi pengadministrasi terdiri dari (sebelas) jabatan. ikhtisar jabatan: menerima, mencatat, menyimpan surat, informasi dan data serta dokumen lainnya sesuai dengan objek kerja berdasarkan ketentuan yang berlakudan pelaksanaan tugaspengadministrasi pengadministrasi advokasi sosial pengadministrasi anggaran belanja pegawai pengadministrasi bahan program pengadministrasi diklat pengadministrasi identifikasi rehabilitasi sosial pengadministrasi kepegawaian pengadministrasi kerja sama pengadministrasi keuangan pengadministrasi penyaluran dan bimbingan lanjut pengadministrasi rehabilitasi sosial pengadministrasi sosialisasi dan bimbingan lanjut penatausaha rumpun jabatan administrasi penatausaha terdiri dari (dua) jabatan. ikhtisar jabatan: melakukan ketatausahaan surat, dokumen, informasi dan atau data lainnya dalam rangka menunjang kegiatan ketatausahaan unit kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. uraian tugas: membuat rencana kegiatan pengadministrasian surat dokumen data pada unit yang bersangkutan berdasarkan kebijakan pimpinan, data yang dikumpulkan, dan peraturan yang terkait untuk persiapan pelaksanaan kegiatan, membuat usulan kebutuhan atk pada unit yang bersangkutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk meminta persetujuan atasan, cc. mengetik surat dokumen sesuai dengan konsep format yang berlaku dan petunjuk atasan serta memeriksa dan memperbaiki kembali hasil ketikan, meminta tanda tangan para kepada atasan pada konsep net surat dokumen, atau memproses lebih lanjut sesuai dengan petunjuk atasan, dan memantau surat dokumen yang sedang diproses dengan unit unit terkait, menerima, mencatat nomor, tanggal, dan perihal surat dokumen, serta memberinya kertas disposisi serta menyampaikan kepada pimpinan, mencatat, memberi nomor, tanggal dan menyerempet surat dokumen yang akan dikirim, untuk dikirimkan sesuai dengan alamat yang dituju dan memantau hasil pengirimkegiatan ketatausahaan, untuk disampaikan kepada atasan agar dapat mengetahui perkembangannya, melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai arahan pimpinan. nama jabatan dalam jabatan ketatausahaan penata usaha penatausaha formasi dan pengadaan pegawai rumpun jabatan operasional rumpun jabatan operasional inn petugas rumpun jabatan operasional petugas berjumlah (lima) jabatan. ikhtisar jabatan: menerima dan mencatat objjcc. memeriksa aplikasi lapangan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pelaksanaan tugas selanjutnya sesuai objek kerjatugas petugas observasi petugas protokoler petugas percetakan petugas keamanan petugas pemulasaraan jenazah rumpun jabatan pelayanan rumpun jabatan pelayanan terdiri atas rumpun jabatan pelayanan man membimbing penyiar rumpun jabatan pelayanan penyiar terdiri dari (tiga puluh sembilan) jabatan. ikhtisar jabatan: menerima, mencatat, dan memeriksa bahan dan data objmeriksa dan mengklasifikasikan bahan dan data objjek kerja sesuai hasil kajian, telaahan,enyiardan penanggulangan kemiskinan penyiar bahan analisis kebijakan perlindungan ddan penghapusan bmn penyiar bahan kebutuhan dpenyiar bahan pelatihan vokasional penyiar bahan pemantauandan reintegrasi sosial penyiar bahan pengamanand, dan pelaporan penyiar bahan penyelenggaraan diklat penyiar bahan program dan anggaran daerah penyiar bahan program dan anggaran generik penyiar bahan program anggaran teknis penyiar bahan sertifikasi pekerja sosial dan penyuluh sosialsekretaris pimpinan ikhtisar jabatan:: pengemudi ikhtisar jabatan: memeriksa, memanaskan, dan merawat kelengkapan kendaraan berdasarkan petunjuk coron prabu rumpun jabatan pelayanan prabu terdiri dari (tiga) jabatan. ikhtisarrabu prabu bakti prabu pustaka prabu sandang juru bayar ikhtisar jabatan: menerima, menyiapkan, memeriksa dan memelihara objek kerja sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. uraian tugas: menerima objek kerja sesuai prosedur yang berlaku untuk diolah menjadi hasil kerja, menyiapkan objek kerja berdasarkan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas, cc. memeriksa objjmbimbing rumpun jabatan pelayanan pembimbing terdiri dari (dua) jabatan. ikhtisar jabatan: melakukan kegiatan penilaian kebutuhan orang, memberikan informasi dan nasihat tentang pendidikan keagamaan, kejuruan, hubungan atau kesukaran, dan isu sosial dan keagamaan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. uraian tugas: membuat rencana kebutuhan bahan dan peralatan bimbingan sesuai dengan instrumen analisa kebutuhan sebagai bahan pelaksanaan tugas, menyusun rencana kerja dan modul bimbingan berdasarkan bidang bimbingan agama masing masing sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyiapkan, melakukan, dan mereka tes awal sebelum melaksanakan bimbingan untuk mengetahui kemampuan dasar penerima pelayanan, mengikuti case conference yang dilaksanakan unit terkait dalam rangka pemecahan masalah penerima pelayanan dan pengembangan program, melaksanakan bimbingan sesuai dengan bidang bimbingan dan melaksanakan pendampingan kepada penerima pelayanan apabila kegiatan bimbingan dilakukan luar panti, memantau dan mencatat perilaku penerima pelayanan selama mengikuti bimbingan untuk mengetahui perubahannya baik positif maupun negatif, menyiapkan, melakukan, dan menyusun laporan evaluasi terhadap penerima pelayanan sebagai salah satu pertimbangan keberhasilan bimbingan, melakukan penjajakan kepada pihak terkait dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan pengembangan bekerja sama dengan pekerja sosial dan seksi pas, dan melakukan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan. nama jabatan dalam jabatan pembimbing pembimbing agama pembimbing psikologis penyaji data kesejahteraan sosial ikhtisar jabatan: melakukan pengelolaan data kesejahteraan sosial serta menyajikan data dan informasi kesejahteraan sosial tersebut dengan baik dan benar. uraian tugas: melakukan identifikasi kondisi dan kebutuhan penyajian data kesejahteraan sosial, melakukan pengumpulan data, bahan dan informasi sesuai dengan prosedur dan keperluan pelaksanaan tugas, melaksanakan pengolahan, verifikasi, dan validasi atas keakuratan data yang diperoleh berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas, melaksanakan analisa kelayakan data kesejahteraan sosial, menyusun metoda penyajian data kesejahteraan sosial, melakukan penyajian data dalam bentuk leaflet, booklet, dan media informasi lainnya, dan melakukan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan. rumpun jabatan teknis rumpun jabatan teknis terdiri atas mengevaluasi program dan kegiatan penilai kompetensi pegawai penyelenggara layanan informasi dan publikasi editor huruf braille dan buku bicara pengalih huruf braille dan pengisi suara buku bicara pelaksana urusan kerjasama diklat pemroses mutasi kepegawaian komandan petugas keamanan ted bsa calon jabatan fungsional tertentu bendahara rumpun jabatan teknis bendahara terdiri dari (dua) jabatan.jrbendahara bendahara penerimaan bendahara pengeluaran koordinator rumpun jabatan teknis koordinator terdiri dari (enam) jabatan. ikhtisar jabatan: mengoordinasikan, merencanakan, dan membuat laporan kegiatan suatu objoordinasikan kegiatan suatu objjjek kerja sesuai prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar, memantau kegiatan objjek kerja sesuai prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar, menyiapkan bahan kegiatan objjek kerja sesuai prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar, memberi pengarahan kegiatan objek kerja sesuai prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar, melaporkan hasil kegiatan objek kerja sesuai prosedurnama jabatan dalam jabatan koordinator koordinator instalasi bahasa koordinator instalasi media pembelajaran koordinator instalasi pendidikanmenelaah rumpun jabatan teknis menelaah terdiri dari (empat) jabatan. ikhtisar jabatan: menelaah objjundangan terkait dengan objek kerja untuk digunakan sebagai landasan hukum pengambilan keputusan, mengumpulkanpermasalahan objjek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui apakah objjjabatan menelaah menelaah bahan perijinan sumber dana bantuan sosial menelaah data dan bahan pimpinan menelaah laporan pemeriksaan menelaah sarana kebutuhan pengadilan penganalisis rumpun jabatan teknis penganalisis terdiri dari (sebelas) jabatan. ikhtisar jabatan: menelaah dan menganalisa objek kerjauraian tugas, dan menelaah bahan bahan sesuai dengan objek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas, mengadakan penelitian pengkajian berdasarkan permasalahan objdalam jabatan penganalisis penganalisis bahan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi penganalisis formasi pegawai penganalisis gajpenganalisis organisasi penganalisis pemberdayaan komunitas adat terpencil penganalisis pemberhentian dan pensiun pegawai penganalisis pengembangan karir pegawai penganalisis tatalaksana pengelola rumpun jabatan teknis pengelola terdiri dari (tiga belas) jabatan. ikhtisar jabatan: mengelola objrumpun jabatan teknis pengelola pengelola administrasi pengajaran pengelola pengadaan barang dan jasa pengelola praktikum mahasiswa pengelola urusan kemahasiswaan dan alumni pengelola asrama diklat pengelola barang sumber dana bantuan sosial pengelola gudang pengelola inst.pengelola instalasi perpustakaan pengelola wisma pengelola kebutuhan dasar mahasiswa mengevaluasi program dan kegiatan ikhtisar jabatan: mengevaluasi hasil laporan sesuai dengan obj: menerima dan mencatat objjek kerja sesuai dengan permasalahannya untuk memudahkan pemeriksaan, mempelajari memeriksa objilai kompetensi pegawai ikhtisar jabatan: mengumpulkan bahan, w,:idik pegawai negeri sipil ppn)jek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan dalam rangka penegakan hukum. uraian tugas: menerima laporan atau pengaduan yang terkait dengan objek kerja dari pelapor sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang undanganata rumpun jabatan teknis penata terdiri dari (empat) jabatan. ikhtisar jabatan: menerima, mempelajari, dan menata objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan, agar tercapai hasil yang optimal. uraian tugas: sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang diharapkan, cc.pelaksanaan penataan objjabatan penata penata laporan bmn dan barang persediaan penata laporan keuangan penata dokumentasi penata gizi pengolah rumpun jabatan teknis pengolah terdiri dari (empat puluh lima) jabatan. ikhtisar jabatan: menerima dan mengolah objjek kerja, menganalisis objrja yang akan diolah, mencatat perkembangan dan permasalahan objjnama jabatan dalam jabatan pengolah pengolah basis data diklat pegawai pengolah bahan kerja sama pengolah bahan kesiapsiagaan pengolah bahan mitigasidan bimbingan lanjutan pengolah data bantuan kedaruratan pengolah data formasi dan pengadaan pegawai pengolah data hasil evaluasi dandandan penghapusan bmn pengolah data kebutuhan logistik bencana pengolah data kelembagaan pengolah data kependidikanlakon pengolah data organisasidan pengembangan instruktur pengolah data penelitian dan pengembangan rehabilitasi vokasional pengolah data penelitian dan pengembangan sosialisasi dan pembinaan lanjut pengolah data pengelolaan premi assessors pengolah data pengembangan karir pengolah data penguatan sosial pengolah data penguatan sumber daya pengolah data pengumpulan sumber dana bantuan sosial pengolah data penyaluran blt berkelanjutan pengolah data perizinan sumber dana bantuan sosial pengolah data pnb pengolah data reintegrasi sosial pengolah data standarisasi perlindungan sosial ktp pengolah data standarisasi sumber dana bantuan sosial pengolah data tenaga kesejahteraan sosial pengolah data tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi pengolah hasil pemantauan program verifikator keuanganelenggara layanan informasi dan publikasi ikhtisar jabatan: menerima, mengumpulkan bahan dan obyek kerja,:lakukan telaahan dari obyek kerja sesuai bidang masing masing, menyusun jadwal rencana penyelenggaraan dengan pejabat yang berwenang dan terkait,teknisi rumpun jabatan teknis teknisi terdiri dari (empat) jabatan. ikhtisar jabatan: menerima, menginventarisasi laporan kerusakan,rumpun jabatan teknis teknisi teknisi bangunan dan instalasi air teknisi kelistrikan teknisi komputer braille teknisi mesin cetak braille pemelihara kantor ikhtisar jabatan: mengelola kebersihan, kerapuhan ruangan dan kamar, menyiapkan makanan dan minuman bagi pegawai dan para tamu,serta merawat peralatan, agar ruangan ruangan lingkungan wisma selalu nyaman untuk digunakan. uraian tugas: mengidentifikasi dan membuat daftar kebutuhan alat dan bahan kebersihan, kebutuhan makan dan minum pegawai, serta tamu dengan mengecek ketersediaan masing masing alat dan bahan lingkungan wisma, menyiapkan dan memeriksa keadaan peralatan yang dibutuhkan dalam tugas agar pelaksanaan kegiatan kebersihan dan kerapuhan lingkungan wisma berjalan lancar, membersihkan dan merapihkan ruangan wisma, kamar, aula, musholla, dan ruangan lainnya serta membubuhkan pengharum ruangan agar kerapuhan dan kebersihannya selalu terjaga, melayani kebutuhan minum dan makan para pegawai dan tamu berdasarkan jumlah dan kebutuhannya, membantu dalam pembelian barang barang dan foto kopi luar lingkungan wisma sesuai kebutuhan, mengumpulkan kembali, membersihkan, menyimpan, serta merawat peralatan kebersihan dan perlengkapan makan pegawai dan tamu yang telah selesai digunakan atau tidak sedang digunakan tempat yang telah ditentukan dan mengecek kelengkapannya agar mudah ditemukan bila diperlukbersihkan dan merapihkan kembali ruangan wisma, setelah para pegawai pulang, agar selalu nyaman digunakan, melaporkan. editor huruf braille dan buku bicara ikhtisar jabatan: menyiapkan, mengolah, menyusun, dan melakukan perbaikan pencetakan, penerbitan, mengalir huruf bacaan braille danperbaikan, mengkoreksi pengetikan buku, majalah braille, dan buku bicara, cc. menyusun buku braille dan buku bicara, mengolah hasil bahan bacaan buku braille dan buku bicara, menyortir dan mengoreksi bahan bacaan buku braille dan buku bicara, 'mengkonsultasikan dan meminta arahan dari pimpinan atas hasil perbaikan dan olahan buku braille dan buku bicara, memeriksa data dan memperbaiki hasil olahan berdasarkan arahan dan hasil konsultasi dengan pimpinan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas,dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk pimpinan. pengalih huruf braille dan pengisi suara buku bicara ikhtisar jabatan: melakukan penyiapan dan melaksanakan kegiatan pencetakan, penerbitan, mengalir huruf bacaan buku dan majalah braille, serta isi suarakegiatan pencetakan, penerbitan, mengalir huruf bacaan buku dan majalah braille serta isi suara buku bicara, mengetik bahan bacaan buku dan majalah dalam bentuk braille menggunakan stereo type, cc. mengisi suara pada proses perekaman buku bicara, memeriksa bahan bacaan buku braille dan buku bicara, memelihara dan merawat mesin ketik stereo type dan peralatan rekam studio rekaman, menyiapkan bahan bahan penggandaan buku bacaan dan majalah braille dan buku bicara, mengolah dan menyiapkan bahan data artikel majalah gema braille, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban,dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan penugasan pimpinan. pelaksana urusan kerjasama diklat ikhtisar jabatan: melakukan fasilitasi penyelenggaraan, pengkajian, dan penyiapan standardisasi pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial bagi tenaga kesejahteraan sosial dan pelaksanaan urusan kerja sama dengan instansi terkait. uraian tugas: membuat surat pemanggilan peserta diklat, membuat pedoman penyelenggaraan diklat, cc. menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan diklat, memfasilitasi penyelenggaraan diklat, membuat draft sertifikat diklat: membuat laporan kegiatan diklat, membuat data base alumni diklat, membuat draft kerja sama diklat dengan dinas sosial provinsi kota kabupaten terkait, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan. pemroses mutasi kepegawaian ikhtisar jabatan: melaksanakan proses pengangkatan cons menjadi pns, kenaikan pangkat pns, kenaikan gaji berkala pns, cuti dan perpindahan pegawai baik antarunit maupun antarinstansi, dan pengalihan status kepegawaian penempatan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. uraian tugas: mengumpulkan dan menyusun data pegawai pergolah data pengangkatan cons menjadi pns dan usulan kenaikan pangkat pegawai lingkungan kementerian sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku, cc. memproses usulan cuti dan kenaikan gaji berkala pegawai lingkungan sekretariat jenderal kementerian sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memproses data perpindahan pegawainyiapkan bahan konsep mutasi pegawai maupun mutasi jabatanmeriksa berkas yang salah dan melakukan koordinasi dengan pengolah data elektronik (asisten pranata komputer) maupun pengadministrasi umum apabila masih terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian data usulan, kekurangan berkas, sesuai dengan kebutuhan, melaksanakan tugas tugas koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan proses pengangkatan dan pemindahan pegawai lingkungan kementerian sosial, melakukan koordinasi internal dengan sub bagian data dan dokumentasi terkait dengan kelengkapan data dan berkas pegawai,daomandan petugas keamanan ikhtisar jabatan: memimpin anggota satuan pengamanan yang meliputi pembagian tugas anggota petugas pengamanan, memantau dan memberi petunjuk pelaksanaan pengamanan dalam gedung, luar gedung, lapangan parker, serta mengatur keluar masuk kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. uraian tugas: membagi tugas anggota satuan pengamanan dengan cara menyusun jadwal menurut waktu dan unit atau gedung secara seimbang, mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas anggota satuan pengamanan melalui laporan dan pengarahan pada apel pagi agar selalu siaga menjaga ketertiban dan keamanan, cc. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian gangguan ketertiban serta keamanan dan menghubungi kepolisian setempat untuk penyelesaian masalah sesuai dengan wewenang yang dimiliki, mencatat kejadian yang merugikan dan identitas karyawan atau tamu dalam buku piket dan melaporkan kepada pimpinan untuk menjaga bila sewaktu waktu terjadi sesuatu yang merugikan, membuat laporan kejadian penting untuk penanganan dan penyelesaian lanjutan terhadap kejadian gangguan ketertiban dan keamanan, memeriksa ruangan dan lingkungan kantor dengan melakukan patroli keliling tiap ruangan pada waktu tertentu serta mengunci dan membuka pintu untuk menghindari pencurian dan bahaya kebakaran yang diakibatkan kelalaian para pegawai dari penggunaan aliran listrik, mengatur tata tertib keluar masuknya kendaraan dan orang dalam lingkungan kantor untuk keamanan dan ketertiban, mengambil tindakan seperlunya bila terjadi gangguan ketertiban serta keamanan dan menghubungi kepolisian setempat untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan wewenang yang dimiliki,dan membuat laporan tentang hal hal yang mencurigakan dari setiap kasus. pengurus tmp dan mpn ikhtisar jabatan: mengurus dan mengelola tmp dan mpn dengan cara mengontrol, mengoordinasikan, memeriksa, mengevaluasi setiap pelaksanaan pekerjaan kegiatan tmp dan mpn berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. uraian tugas: mengelola dan merawat tmp dan mpn agar tertata dengan baik, menyiapkan data dan informasi terkait kondisi tmp dan mpn, cc. mengoordinasikan dan mempersiapkan sarana dan prasarana dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang berlangsung tmp dan mpn, melakukan pemeriksaan dan evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan tmp dan mpn, melakukan tindakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku setiap menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait dengan tmp dan mpn, membuat laporan secara berkala terkait dengan pengelolaan pengurusan tmp dan mpn,dan melaksanakan tugas tugas kedinasan lain sesuai dengan arahan pimpinan.tentuan peraturan perundang undangan yang mengatur jabatan fungsional tertentu. saat ini terdapat (dua puluh enam) jabatan fungsional tertentu lingkungan kementerian sosial, yaitu: calon analis kepegawaian calon analis kebijakan calon arsiparis calon auditor calon dokter umum calon dokter gigi calon instruktur calon fisioterapis calon penerjemah calon peneliti calon pekerja sosial calon okupasi terapis calon erotis prostesis calon terapis wicara calon teknisi litkayasa calon perancang peraturan perundang undangan calon perawat calon perawat gigi calon perencana calon statistics calon penyuluh sosial calon pranata hubungan masyarakat calon pranata komputer calon pustakawan calon widyaiswara calon lektonggunaan atribut pada bantuan sosialsaat ini belum ada pengaturan penggunaan atribut pada bantuan sosial dari kementerian sosial sebagai salah satu upaya perlindungan sosial pada saat. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan atribut adalah tanda kelengkapan berupa logo, warna, atau tulisan yang dilekatkan pada bantuan sosialgunaan atribut bertujuan untuk memberikan ciri atau identitas pada bantuan sosial dari kementerian sosial. bab atribut pada bantuan sosial atribut pada bantuan sosial terdiri atas: logo kementerian sosial, warna, dan atau tulisan. penggunaan atribut sebagaimana dimaksud pada dilekatkan pada bantuan sosial. penggunaan atribut sebagaimana dimaksud padaselain menggunakan atribut sebagaimana dimaksud pada harus mencantumkan tahun anggaran pengadaan pada bantuan sosial. bantuan sosial yang diberikan atribut berupa: sandang dan pangan, tempat penampungan sementara, cc. sarana dan prasarana, dan atau perlengkapan keluarga.cc.selimut, dan atau adware. atribut yang digunakan pada sandang sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf berupa logo dan tulisan yang diletakkan dibagian dalam. atribut yang digunakan pada sandang sebagaimana dimaksud pada huruf berupa logo dan tulisan yang diletakkan bagian dalam dan luar. gambar atribut sebagaimana dimaksud pada dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan menteri ini. pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas mie instan, ikan daging kemasan, kecap kemasan, sambal kemasan, minyak goreng kemasan, dan atau makanan siap saji. atribut yang digunakan pada pangan sebagaimana dimaksud pada berupa logo dan tulisan yang diletakkan bagian luar kemasanvetoed, dan atau matras tikar alas tidur. atribut yang digunakan pada tempat penampungan sementarmenteri ini.mobilitas penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: kendaraan roda dua, kendaraan roda empat enam, cc. perahu, dan atau kapal cepatcc. ada tulisan rescue belakang kendaraan: tidak menggunakan identitas institusi sosial daerah,ada tulisan rescue, tidak menggunakan identitas institusi sosial daerah, gambar atribumerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota mengubah, menghilangkan, atau menambah atribut sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diberikan peringatan secara tertulis dan diberikan jangka waktu untuk segera menyesuaikan atribut paling lambat (enam) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini. dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada kementerian sosial berhak mengalihkan kepada instansi dinas sosial daerah lain. perlengkapan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi familykit, perlengkapan makan,dan atau perlengkapan dapur. atribut yang digunakan pada perlengkapan keluargmantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi penggunaan atribut pada bantuan sosial dilakukan oleh kementerian sosial. pemantauan sebagaimana dimaksud dalamndapatkan bantuan sosial dari kementerian sosial. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan oleh kementerianmbinaan pegawai negeri sipil lingkungan kementerian sosial berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, bahwa. menteri sosial republik indonesia dan badan badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah dilakukan oleh dipimpib ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipilprestasi kerja pegawai lingkungan kementerian sosial mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal januari pada saat peraturan menteri ini mulai dilaksanakan, sistem penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjampai dengan dilaksanakan penilaian prestasi kerja pegawai lingkungan kementerian sosial. menteri sosial republik indonesianilaian prestasi kerjaorganisasi perlu mengetahui berbagai kelemahan dan kelebihan pegawai sebagai landasan untuk memperbaiki kelemahan dan menguatkan kelebihan, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pengembangan pegawai. untuk itu perlu dilakukan kegiatan penilaian kinerja secara periodik yang berorientasi pada masa lalu atau masa yang akan datang. harian penilaian unjuk kerja merupakan suatu proses organisasi dalam menilai unjuk kerja pegawainya. tujuan dilakukannya unjuk kerja secara umum adalah untuk memberikan feedback kepada pegawai dalam upaya memperbaiki tampilan kerjanya dan upaya meningkatkan produktivitas organisasi. penilaian kinerja tidak sekedar menilai, yaitu mencari pada aspek apa pegawai kurang atau lebih tetapi lebih luas lagi yaitu membantu pegawai untuk mencapai unjuk kerja yang diharapkan oleh organisasi dan berorientasi pada pengembangan pegawai organisasi. untuk itu beberapa kegiatan yang merupakan bagian integral dengan penilaian unjuk kerja harus dilakukan. dalam hal ini adalah penetapan sasaran kerja yang spesifik, terukur, memiliki tingkat kemudahan yang sedang dan berbatas waktu pengarahan dan dukungan oleh atasan melakukan penilaian unjuk kerja. selama ini alat ukur penilaian kinerja yang digunakan kementerian sosial adalah daftar penilaian pelaksanaan pegawai negeri sipil atau yang sering disingkat dengan sebutan daftar penilaian pelaksanaan dp3) yang mengacu pada. akan tetapi daftar penilaian pelaksanaan dp3) ini dipandang memiliki unsur subjektivitas yang tinggi sebagaimana dikatakan oleh menteri sosial republik indonesia direktur kinerja badan kepegawaian negara permasalahan empirik daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil dp3) kenyataan empirik menunjukkan proses penilaian pelaksanaan pekerjaan pns cenderung terjebak dalam proses formalitas. dp3 pns telah kehilangan arti dan makna substantif, tidak berkait langsung dengan apa yang telah dikerjakan pns. dp3 pns tidak efektif dan tidak optimal memberikan daya dukung pada tujuan pengembangan dan pemanfaatan potensi pns yang berorientasi peningkatan produktivitas kerja. dp3 pns secara substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan kontribusi pns terhadap organisasi. seberapa besar keberhasilan dan atau kegagalan pns dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. penilaian dp3 pns, lebih berorientasi pada penilaian kepribadian (personality) dan perilaku (behavior) terfokus pada pembentukan karakter individu dengan menggunakan kriteria behavioral, belum terfokus pada kinerja, peningkatan hasil, produktivitas (end result) dan pengembangan pemanfaatan potensi. proses penilaian lebih bersifat rahasia, sehingga kurang memiliki nilai edukatif, karena hasil penilaian tidak dikomunikasikan secara terbuka. pengukuran dan penilaian prestasi kerja tidak didasarkan pada target goal (kinerja standar harapan), sehingga proses penilaian cenderung terjadi bias dan bersifat subyektif terlalu pelit murah, nilai jalan tengah dengan rata rata baik untuk menghindari nilai amat baik atau kurang, apabila diyakini untuk promosi dinilai tinggi, bila tidak untuk promosi cenderung mencari alasan untuk menilai sedang atau kurang. atasan langsung sebagai pejabat penilai, hanya sekedar menilai, belum tidak memberi klarifikasi hasil penilaian dan tidak lanjut penilaian. menteri sosial republik indonesia atasan pejabat penilai hanya sebagai legalitas hasil penilaian belum berfungsi sebagai motivator dan evaluation untuk mengevaluasi seberapa efektif dan konsistensi pejabat penilai dalam melaksanakan proses penilaian. untuk itu kementerian sosial berupaya melakukan langkah strategis menyusun sistem penilaian kinerja yang berbasiskan pada prestasi kerja pegawai tanpa meninggalkan penilaian terhadap unsur perilaku kerja. tujuan sebagai bahan acuan dalam melakukan penilaian kinerja terhadap pegawai lingkungan kementerian sosial ri. merupakan alat ukur yang objektif dalam menilai kinerja pegawai kementerian sosial ri. merupakan bahan umpan balik bagi atasan maupun bawahan dalam upaya meningkatkan kinerja yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi. ruang lingkup pedoman pengisian instrumen penilaian kinerja kementerian sosial ini digunakan bagi seluruh pegawai lingkungan kementerian sosial ri. menteri sosial republik indonesia bab unsur yang dinilai prinsip penilaian prestasi kerja penilaian prestasi kerja dilakukan berdasarkan prinsip: adalah penilaian prestasi kerja yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.sasaran kerja pegawai (skp) dalam melakukan penilaian skp aspek yang dinilai tidak harus memuat seluruh aspek tetapi paling kurang (dua) aspek sesuai dengan karakteristik, sifat dan jenis pekerjaan pada masing masing unit kerja. kuantitas adalah ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku. kualitas adalah ukuran mutuwaktu adalah ukuran lamanya prosesbiaya adalah besaran jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku. menteri sosial republik indonesia perilaku kerja perilaku kerja yang dinilai meliputi orientasi pelayanan yaitu sikap dan perilaku kerja pegawai kementerian sosial untuk memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi rekan sekerja, unit kerja terkait, instansi lain, dan atau masyarakat.seorang pegawai kementerian sosialyaitu kesadaran dan kesanggupan seorang pegawai kementerian sosial untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab. kerjasama yaitu kemauan dan kemampuan seorang pegawai kementerian sosial untuk bekerja sama dengan rekan seyaituhanya dilakukan bagi pegawai kementerian sosial yang menduduki jabatan struktural. menteri sosial republik indonesia bab iii penyusunan dan penilaian sasaran kerja pegawai (skp) sasaran kerja pegawai (skp) tugas pokok jabatan setiap tugas pokoktugas pokoktingkat eselon tugas pokok jabatan tingkat eseloatau sasaran kerjatugas pokok jabatan tingkat eselotugas pokok jabatan eselon iiimenteri sosial republik indonesia tingkat eselon tugas pokok jabatan eselon yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit tingkatiii. tingkat staf pelaksana tugas pokok jabatan tingkat staf pelaksanaasaran kerja pegawai skp) pegawai kementerian sosial ri, dalam rangka mencapai sku eselon iv. sasaran kerja yang akan dicapai setiap pelaksanaan kegiatan tugas pokok jabatan yang telah ditetapkan bobotnya, harus ditetapkan sasaran kerja yang akan dicapai, sebagai penetapan bidang tugas prestasi kunci untuk indikator keberhasilan kerja. sasaran kerja yang akan dicapai adalah merupakan tugas bidang bidang pekerjaan dimana hasil kerja akan diperoleh. sasaran kerja yang akan dicapai sebagai indikator identifikasi apa yang akan dicapai, apa yang akan dihasilkan, apa yang akan diukur, bukan seberapa banyak. oleh karena itu sasaran kerja yang akan dicapai hanya memberikan ukuran bukan jumlah yang akan dicapai, tetapi sebagai alat untuk mengukur hasil setiap pelaksanaan kegiatan tugas pokok. contoh penetapan sasaran yang akan dicapai untuk setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok jabatan. kegiatan tugas pokok jabatan sasaran kerja yang akan dicapai merencanakan kebutuhan anggaran tersusunnya anggaran dipa) merencanakan analisis kebutuhan dan tersusunnya kebutuhan pegawai penetapan formasi dan penetapan formasi merumuskan rancangan peraturan tersusunnya rpp dan keppres perundang undangan menetapkan pertimbangan teknis terselesaikannya pertimbangan kenaikan pangkat pns tenis kenaikan pangkat mengelola dokumen kepegawaian updating data mutasi kepegawaian menyelesaikan permasalahan terselesaikannya permasalahan kepegawaian kepegawaian menteri sosial republik indonesiaunit organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai. sasaran kcapaian skp adalah hasil akhir kegiatan yang diperoleh seorang pegaw. menteri sosial republik indonesia target setiap pelaksanaan kegiatan tugas pokok jabatan yang telah ditetapkan bobot kegiatan dan sasaran kerja yang akan dicapai, harus ditetapkan target yang akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran prestasi kerja. target merupakan hasil kerja yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. target bukan merupakan standayang baik dan tepat harus mempertimbangkan aspek kuantitas, kualitas, waktu dan atau biaya dengan kriteria jelas (specific), prestasi kerja yang nyata berwujud barang atau jasa terukur secara kuantitas dan atau kualitas, dapat diukur (measurable) prestasi kerja dinyatakan dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil dan lain lain, tepat (accurate), prestasi kerja yang berada pada lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang yang ditetapkan berdasarkan analisis yang tepat, yakin dapat dicapai (realistis, prestasi kerja yang dapat diwujudkan, bukan angan angan, dan menunjuk dalam jangka waktu tertentu (time bound) prestasi kerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu mingguan, bulanan, enam bulan, satu tahun dan lain lain. tugas tambahan dan kreativitas selain pelaksanaan kegiatan tugas pokok jabatan, apabila ada tugas tambahan terkait dengan jabatan dapat ditetapkan menjadi tugas tambahan dalam pelaksanaan kegiatan tugas pokok jabatannya. tugas tambahan pada dasarnya merupakan kegiatan yang bukan pokok atau sampingan,kegiatan lain disamping tugas pokoknya, yang hasilnya bermanfaat terhadap organisasi dan pelaksanaan tugas pokoknya. oleh karena tugas tambahan dan kreativitas sebagai kegiatan yang tidak atau belum direncanakan sebelumnya, maka kegiatan tambahan diberi bobot maksimal (empat puluh), dengan rincian (sepuluh) untuk sasaran tambahan dan (tiga puluh) untuk kreativitas. penilaian hasil kerja dari kegiatan tambahan ditetapkan menteri sosial republik indonesia maksimal (sepuluh persen) dan kegiatan kreativitas ditetapkan maksimal (tiga puluh persen). pengesahan sasaran kerja pegawai formulir skp yang telah diisi oleh pegawai kementerian sosial sesuai rencana pelaksanaan kegiatan tugas pokok jabatan, bobot kegiatan, sasaran kerja yang akan dicapai dan target, harus disetujui oleh pejabat penilai dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihakstandar penilaian prestasi kerja skp pegawai kementerian sosial yang bersangkutan. formulir penyusunan dan penilaian skp pegawai kementerian sosial sebagaimana tersebut dalam lampiran i b. penilaian capaian skp penilaian skp pegawai kementerian sosial dilakukan melalui pengukuran tingkat capaian target yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan tugas pokok jabatan, berdasarkan bobot kegiatan dan sasaran kerja yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam skp, diukur dengan (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan atau biaya sebagai berikut penilaian skp diukur dari aspek kuantitas dilakukan dengan membandingkan antara realisasi keluaran realization output ro)) dengan target keluaran target output ro) penilaian capaian skp realisasi output ro) aspek kuantitas) target output to) menteri sosial republik indonesia penilaian capaian skp realisasi kualitas rk) aspek kualitas) w target kualitas tk) untuk mengukur apakah output berkualitas atau tidak dengan menggunakan pedoman sebagai berikuturuk bawah revisi, pelayanan bawah standar yang ditentukan dan lain lain. menteri sosial republik indonesia penilaian skp diukur dari aspek waktubobot kegiatan bk capaian skp nilai tertimbang nt) target waktu tw) realisasi waktu rw) aspek waktu) target waktu tw) penilaian skp diukur dari aspek biayabobot kegiatan bkefisien realisasi biaya ( penilaian nilai tertimbang nt) target biaya tb) realisasi biaya rb) capaian skp . aspek biaya) target biaya tb) menteri sosial republik indonesia penyusunan dan penilaian sasaran kerja pegawai contoh seorang pegawai kementerian sosial bernama elisa, sh, pangkat golongan ruang penata iii c, jabatan kepala subbab perencanaan dan keuanganpenyusunan konsep senja diberikan bobot (delapan belas) dokumen dengan biaya rp. menyiapkan bahan penyusunan konsep kebutuhan anggaran kanker diberikan bobot (dua puluh empat) dokumen. menyiapkan bahan penyusunan konsep kebutuhan anggaran bulanan diberikan bobot (dua puluh empat) dokumen. menyiapkan bahan penyusunan konsep laporan realisasi anggaran diberikan bobot (delapan belas) dokumen. menyiapkan bahan penyusunan konsep laki diberikan bobot (delapan belas) dokumen dengan biaya rpsedianya bahan penyusunan konsep senja dokumen. tersedianya bahan penyusunan konsep kebutuhan anggaran kanker dokumen. tersedianya bahan penyusunan konsep kebutuhan anggaran bulanan dokumen. tersedianya bahan penyusunan konsep laporan realisasi anggaran dokumen. tersedianya bahan penyusunan konsep laki dokumenmenteri sosial republik indonesia formulir sasaran kerja pegawai pegawai kementerian sosial pejabat penilai pegawai kementerian sosial yang dinilai nama dra. sri nama elisa, nip nip pangkat gol. penata tk. i iii d pangkat gol. penata iii c ruang kabar umum ruang kasubbag perencanaan dan keu jabatan jabatan unit kerja unit kerja iii. kegiatan tugas pokok sasaran kerja yang akan target jabatan dicapai menyiapkan bahan tersedianya bahan penyusunan penyusunan konsep senja. konsep senjakanker. kankerbulanan. bulanan. menyiapkan bahan tersedianya bahan penyusunan penyusunan konsep laporan konsep laporan realisasi realisasi anggaran. anggaran. menyiapkan bahan tersedianya bahan penyusunan surat penyusunan konsep laki. konsep laki. jakarta, januari pegawai kementerian sosial yang dinilai elisa,hasil yang dicapai pan akan (etana penghitungan capaian kuan) luar7 (waktu) dwi kei (pn nas s9) tersedianya too 3bi abi agnes: bahan penyusunan konseprenja 5bi 7bi saj saj (ori) tersedianya bahan penyusunan konsep 12bi 12bi kebutuhan a91 anggaran kanker tersedianya x12 bahan s1) penyusunan konsep kebutuhan anggaran bulanan 46x3 (476x10jt 9jt tersedianya 3bi ini tips bahan penyusunan konsep laporan realisasi anggaran tersedianya bahan penyusunan konsep laki il. tugas tambahan unsur penunjang capaian skp jakarta, desember pejabat penilai dra nip. contoh seorang pegawai kementerian sosial bernama dewi sartika, pangkat golongan ruang penata muda iii a, jabatan fungsional umum pada sub bagian kepegawaian dan tu. pada awalgetik bahan usulan pengangkatan cons, dan kenaikan pangkat pns diberikan bobot (lima puluh) sk. mengetik bahan usulan pindah wilayah kerja dan pensiun diberikan bobot (lima puluh) sat menteri sosial republik indonesia pada akhirealisasikannya bahan usulan pengangkatan cons, dan kenaikan pangkat pns sk. terealisasikannya bahan usulan pindah wilayah kerja dan pensiun skilpejabatpenilai (no ii. pegawai kementerian sosial yang dinilai nama euros, nama dewi sartika nip nip pangkat gol. ruang penata tk. ill d pangkat gol. ruang penata muda iii a jabatan kasual kepegawaian jabatan fungsional umum unit kerja unit kerja ill. kegiatan tugas pokok nik mengetik bahan usulan pengangkatan terealisasikannya usulan pengangkatan cons dan kenaikan pangkat pns. cons dan kenaikan pangkat pns. mengetik bahan usulan pindah wilayah terealisaikannya usulan pindah wilayah kerja dan pensiun kerja dan pensiun jakarta, januari pejabat penilai pegawai kementerian sosial yang dinilai euros, nip. dewi sartikapena lawan lawan jos (am terealisasi x12 means pool l201 406i asa gonna pengangkatan cons dan kenaikan pangkat pns. 42bi (aa sop sop s0) anc0 terealisaikannya usulan pindah wilayah kerja dan pensiun. jakarta, desember pejabat penilai euros, nip. contoh seorang pegawai kementerian sosial bernama euros, sh, penata muda tk. iii b, jabatan kepala subbab kepegawaian dan tukoordinasi dan administrasi lingkungan kanwil. menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai lingkungan kanwil. menyiapkan bahan usulan pengangkatan cons, dan kenaikan pangkat pns. menyiapkan bahan usulan permohonan promosi dan mutasi jabatan struktural serta pindah wilayah kerja. menyiapkan bahan pembinaan pegawai pada subang kepegawaian dan tata usahawujudnya koordinasi dan administrasi lingkungan kanwil. terwujudnya kesejahteraan pegawai lingkungan kanwil. menteri sosial republik indonesia terselesaikannya usulan pengangkatan cons, dan kenaikan pangkat pns. terselesaikannya usulan permohonan promosi dan mutasi jabatan struktural serta pindah wilayah kerja. terwujudnya pembinaan pegawai pada subbab kepegawaian dan tata usaha. dalam hal demikian penyusunan skpl. pegawai kementerian sosial yang dinilai nama drs. restu fitrisyam nama euros, nip nip pangkat gol. ruang pembina iv a pangkat gol. ruang penata muda tk. ill b jabatan kabar umum jabatan kasubbag kepe. dan unit kerja unit kerja iii. kegiatan tugas pokok jabatan sasaran kerja yang akan target dicapai ?p@ ee'e'# menyiapkan bahan koordinasi dan terwujudnya koordinasi dan administrasi surat administrasi lingkungan kanwil. lingkungan kanwil. menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai terwujudnya kesejahteraan pegawai surat lingkungan kanwil. lingkungan kanwil. menyiapkan bahan usulan pengangkatan terselesaikannya usulan pengangkatan cons, dan kenaikan pangkat pns. cons, dan kenaikan pangkat pns. menyiapkan bahan usulan permohonan terselesaikannya usulan permohonan promosi dan mutasi jabatan struktural serta promosi dan mutasi jabatan struktural pindah wilayah kerja. serta pindah wilayah kerja. menyiapkan bahan pembinaan pegawai terwujudnya pembinaan pegawai pada org pada subang kepegawaian dan tata usaha. subang kepegawaian dan tata usaha. jakarta, januari pejabat penilai pegawai kementerian sosial yang dinilai drs. restu fitrisyam nip. euros, nip. menteri sosial republik indonesia penilaian prestasi kerja bertuju. penilaian prestasi kerja dilakukan berdasarkan prinsip: objektif, terukur, cc. akuntabel, partisipasi, dan transparan. penilaian prestasi kerja pegawai terdiri atas unsur: skp: dan perilaku kerja penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sekali dalam (satu) tahun dalam bentuk kontrak kinerja. bab sasaran kerja pegawai setiap pegawai wajib menyusun skp sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan rencana tahunan unit kerjaegawai jikaa, menteri sosial republik indonesia jangka waktu penilaian januari s d desember target hasil yang dicapai sasaran kerja yang (realisasi) penghitungan capaian akan dicapai skp lean loan lao papa nsp kst pep soo ,76x12 x15, (xl x15, x15, terwujudnyakoordinasi 125i asa, wyw aa dan administrasi lingkungan kanwil. terwujudnya 12bi 12b1 (an aroma anto saja| rosa) kesejahteraan pegawai lingkungan kanwil. terselesaikannya usulan .76x12 s 0x14 pengangkatan cons, (ae dan kenaikan pangkat pns. terselesaikannya usulan 0t6n2ad permohonan promosi dan mutasi jabatan struktural serta pindah wilayah kerja. (enmnosj( maxi (ir eng| terwujudnya pembinaan pegawai pada subang kepegawaian dan tata usaha. il. tugas tambahan dan kreativitas unsur penunjang capaian skp baik) jakarta, desember pejabat penilai dra. sri nip. menteri sosial republik indonesia contoh seorang bernama soleh pangkat golongan ruang penata muda iii a jabatan analis kepegawaian terampilkegiatan tugas pokok jabatan hasil target output to) memeriksa berkas usulan pns berkas). berkas) mengendalikan listing persetujuan teknis pns berkas) berkas). menyiapkan data pegawai yang memenuhi syarat pegawai) administrasi untuk diangkat dalam jabatan pegawai). menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka berkas) kredit jabatan fungsional berkas). memeriksa permohonan pemindahan pegawai berkas) berkas). pengelolaan data mutasi keluarga mutasi). data mutasioutput ro) terselesaikannya pemeriksaan berkas usulan berkas) pns. terkenalnya listing persetujuan teknis berkas) pns. tersusunnya data pegawai yang memenuhi pegawai) syarat adm. untuk diangkat dalam jabatan. tersusunnya penilaian dan penetapan angka berkas) kredit jabatan fungsional. terlaksananya pemeriksaan permohonan berkas) pemindahan pegawai. terkelolanya data mutasi keluarga. data mutasi) pa, menteri sosial republik indonesii. pegawai kementerian sosial yang dinilai nama suharto nama soleh nip nip pangkat gol. ruang pembina iv a pangkat gol. ruang penata muda, i a jabatan kasi kepegawaian jabatan analis kepegawaian terampil unit kerja unit kerja ill. kegiatan tugas pokok jabatan sasaran kerja yang akan target dicapai memeriksa berkas usulan pns, terselesaikannya pemeriksaan berkas) berkas) berkas usulan pns (ak terkenalnya listing persetujuan berkas) mengendalikan listing persetujuan teknis teknis pns (ak pns, berkas) tersusunnya data pegawai yang pegawai) menyiapkan data pegawai yang memenuhi syarat memenuhi syarat adm. untuk adm. untuk diangkat dalam jabatan: diangkat dalam jabatan pegawai) tersusunnya penilaian dan berkas) menyiapkan bahan penilaian dan penetapan penetapan angka kredit jabatan angka kredit jabatan fungsional: berkas) fungsional memeriksa permohonan pemindahan pegawai, terlaksananya pemeriksaan berkas) berkas) permohonan pemindahan pegawai pengelolaan data mutasi keluarga, data mutasi) terkelolanya data mutasi keluarga data mutasi) jakarta, januari pejabat penilai pegawai kementerian sosial yang dinilai suharto nip. soleh nip. pa, jangka waktu penilaian januari s d desember sasaran kerja yang target datar taj pen nla realisasi) penghitungan capaian akan dicapai skp lemah |aan joan jom (ex neon ena unsur utama ,76x12 terselesaikannya pemeriksaan berkas usulan pns (ak os0 1976x1212 terkenalnya listing (aa esok masa (nian xs39| persetujuan teknis pns (ak tersusunnya data ,79x12 pegawai yang (aa aah maja" pana memenuhi syarat adm. ( untuk diangkat dalam jabatan tersusunnya penilaian ,76x12 dan penetapan angka a31 kredit jabatan fungsional (ak terlaksananya adan tor ag) pemeriksaan permohonan pemindahan pegawai ,76x12 koe) (asap tes terkelolanya data mutasi keluarga il. unsur penunjang menjadi anggota tim x10 penilaian jabatan fungsional. tahun capaian skp baik) jakarta, desember pejabat penilai suharto nip. nay menteri sosial republik indonesia contoh seorang bernama ibrahim, pangkat golongan ruang penata iii c jabatan fungsional penerjemah mudarencanakan kegiatan penerjemahan tulis rencana kerja) rencana kerja mengumpulkan, menyeleksi dan menentukan bahan bahan yang akan dokumen diterjemahkan secara tertulis bahan atau dokumen) mengumpulkan dan menentukan referensi bahan pendukung yang akan dokumen diterjemahkan secara tertulis bahan atau dokumen) mempertimbangkan atau menentukan suatu bahan ataumembentuk atau menunjuk pelaksana atau tim penerjemah tulis dokumen bahan atau dokumen) menerjemahknaskah) dari bahasa indonesia bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang naskah naskah) dari bahasa asing yang satu bahasa asing yang lainnya dengan naskah tingkat kesulitan sedang naskah) dari bahasa daerah bahasa indonesia dengan tingkat kesulitan naskah sedang naskah) dari bahasa indonesia bahasa daerah dengan tingkat kesulitan naskah sedang o0, naskahhasil rencananya kegiatan penerjemahan tulis rencana kerja berkumpulnya seleksi penentuan bahan bahan yang akan diterjemahkan dokumen secara tertulis berkumpulnya penentuan referensi bahan pendukung yang akan dokumen diterjemahkan secara tertulis terwujudnya pertimbangan suatu bahan atau dokumen dapat dokumen diterjemahkan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah tulis terbentuknya tim penerjemah tulis dokumen terjemahterjemahan bahasa indonesia bahasa asing dengan tingkat kesulitan naskah sedang terjemahan bahasa asing yang satu bahasa asing yang lainnya naskah dengan tingkat kesulitan sedang terjemahan bahasa daerah bahasa indonesia dengan tingkat kesulitan naskah sedang terjemahan bahasa indonesia bahasa daerah dengan tingkat kesulitan naskah sedang pa, ahil. pegawai kementerian sosial yang pejabat penilai dinilai nama joko purwanto nama ibrahim nip nip pangkat gol. ruang pembina utama muda iv c pangkat gol. ruang penata, iii c jabatan kepala biro jabatan penerjemah muda unit kerja unit kerja iii. kegiatan tugas pokok jabatan sasaran kerja yang akan dicapai target merencanakan kegiatan penerjemahan tulis rencana rencananya kegiatan penerjemahan tulis rencana kerja kerja) berkumpulnya seleksi penentuan bahan bahan yang dokumen mengumpulkan, menyeleksi dan menentukan bahan bahan akan diterjemahkan secara tertulis yang akan diterjemahkan secara tertulis bahanatau berkumpulnya penentuan referensi bahan pendukung dokumen dokumen) yang akan diterjemahkan secara tertulis mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung bahan terwujudnya pertimbangan suatu bahan atau dokumen dokumen yang akan diterjemahkan secara tertulis bahan atau dapat diterjemahkan sendiri atau oleh suatu tim dokumen) penerjemah tulis mempertimbangkan atau menentukan suatu bahan atau terbentuknya tim penerjemah tulisterjemahan surat pidato atau materi untuk pers naskah membentuk menunjuk pelaksana tim penerjemah tulis secara tertulis dari bahasa asing bahasa indonesia bahan dokumen) dengan tingkat kesulitan sedang menerjemahkan surat pidato materi untuk pers secara tertulis terjemahan bahasa indonesia bahasa asing naskah dari bahasa asing bahasa indonesia dengan tingkat dengan tingkat kesulitan sedang kesulitan sedang naskah) terjemahan bahasa asing yang satu bahasa asing naskah dari bahasa indonesia bahasa asing dengan tingkat yang lainnya dengan tingkat kesulitan sedang kesulitan sedang naskah) terjemahan bahasa daerah bahasa indonesia naskah dari bahasa asing yang satu bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan sedang dengan tingkat kesulitan sedang naskah) terjemahan bahasa indonesia bahasa daerah naskah dari bahasa daerah bahasa indonesia dengan tingkat dengan tingkat kesulitan sedang kesulitan sedang naskah) dari bahasa indonesia bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang naskah) jakarta, januari pejabat penilai pegawai kementerian sosial yang dinilai joko purwanto nip. ibrahim nip. aha jangka waktu penilaian januari s d desember hasil yang dicapai sasaran kerja yang target penghitungan capaian akan dicapai skp kuan) kuat) waktu) biaya) sas oat ebkauus unsur utama rencananya kegiatan saji (ox penerjemahan tulis 2d ,76x12 76x12 berkumpulnya seleksi raja aoj| o.as) penentuan bahan bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis ,76x12 berkumpulnya penentuan sao sapi referensi bahan pendukung yang akan diterjemahkan secara axa ui) ti) tertulis (ak terwujudnya pertimbangan suatu bahan atau dokumen dapat diterjemahkan sendiri atau sa): saja s0) oleh suatu tim penerjemah tulis terbentuknya tim ,76x12 penerjemah tulis x10, elon2a topi| terjemahan surat pidato atau materi untuk pers secara tertulis dari bahasa asing bahasa indonesia ,76x12 x12, x12, x12, dengan tingkat kesulitan (aa jabar sedang terjemahan bahasa indonesia bahasa asing (german dengan tingkat kesulitan sedang (ak terjemahan bahasa asing yang satu bahasa 76x12 x12 asing yang lainnya dengan sol sono) 0x11) tingkat kesulitan sedang terjemahan bahasa @76x12 x12 daerah bahasa x10, x10, x10, indonesia dengan tingkat kesulitan sedang terjemahan bahasa indonesia bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang il. unsur penunjang menjadi isasi enja anglo' organisasi profesi sebagai pengurus aktif tahun capaian skp baik) jakarta, desember pejabat penilai joko purwanto nip. menteri sosial republik indonesia contoh seorang bernama setyarsih, pangkat golongan ruang penata muda tingkat iii b jabatan fungsional pengendali frekuensi pelaksana lanjutannyusun rencana kerja dan pembagian tugas semester rencana kerja rencana kerja). menyusun rencana kerja dan pembagian tugas bulanan rencana kerja rencana kerja). menyusun rencana kerja dan pembagian tugas mingguan rencana kerja rencana kerja). mengumpulkan data frekuensi secara tidak langsung paket tiap paket). memasang perangkat pencari arah rdf beserta alat unit dukungan dan melakukan tes kondisi perangkat tiap unit). memonitor kepadatan kependudukan spektrum (spectrum laporan occupancy) tiap laporan). memonitor komunikasi selular dan ranking system laporan tiap laporan). memonitor untuk menyelidiki gangguan radio dan laporan permasalahan komunikasi radio laporan)sasaran kerja yang akan dicapai hasil realisasi output ro) tersusunnya rencana kerja dan pembagian tugas semester rencana kerja ak. tersusunnya rencana kerja dan pembagian tugas bulanan rencana kerja ak. tersusunnya rencana kerja dan pembagian tugas mingguan rencana kerja ak. berkumpulnya data frekuensi secara tidak langsung ak. pake(ak. termonitornya kepadatan kependudukan spektrum laporan (spectrum occupancy) ak. termonitornya komunikasi selular dan ranking system laporan termonitornya untuk menyelidiki gangguan radio dan permasalahan komunikasi radio laporanta, aha pejabat penilai ii. pegawai kementerian sosial yang dinilai nama norman dipanggang, kom nama setyarsih nip (nip pangkat gol. ruang pembina utama muda iv c pangkat gol. ruang penata muda tk l ill b jabatan kepala biro jabatan pengendali frekuensi pelaksana unit kerja unit kerja lanjutan il. kegiatan tugas pokok jabatan sasaran kerja yang akan dicapai targetsemester rencana kerja) semester menyusun rencana kerja dan pembagian tugas tersusunnya rencana kerja dan pembagian tugas bulanan rencana kerja bulanan rencana kerja)mingguan rencana kerja) mingguan mengumpulkan data frekuensi secara tidak langsung berkumpulnya data frekuensi tidak langsung paket tiap paket) memasang perangkat pencari arah rdf beserta aladukungan dan melakukan tes konstruksi perangkat (ak tiap unit) memonitor kepadatan kependudukan spektrum termonitornya kepadatan kependudukan laporan (spectrum occupancy) tiap laporan) spektrum spectrum occupancy memonitor komunikasi selular dan ranking system termonitornya komunikasi selular dan banking system laporan 'tiap laporan) ak3, memonitor untuk menyelidiki gangguan radio dan termonitornya untuk menyelidiki gangguan radio dan laporan permasalahan komunikasi radio naskah) permasalahan komunikasi radio jakarta, januari pejabat penilai pegawai kementerian sosial yang dinilai norman dipanggang, kom nip. setyarsih nip. ta,akan dicapai skp lebam loan (sam (aw unsur utama tersusunnya rencana ,76x12 kerja dan pembagian esa a20 ao. tugas semester tersusunnya rencana soda) kada) lox oa) kerja dan pembagian tugas bulanan x12 tersusunnya rencana sja pn) mena kerja dan pembagian (p oo tugas mingguan (ak 2x6) a13 ana s7) berkumpulnya data jx100 frekuensi tidak langsung (ak @,76x12 terpanjangnya (aan akan aa) sam) perangkat pencari arah rdf beserta alat dukungan dan melakukan tes san cara| woii2a konstruksi perangkat h (ak termonitornya kepadatan (soap haxrosajf #10x121 x168) kependudukan se spektrum spectrum occupancy (ak termonitornya (at s0) soo komunikasi selular dan banking system ak3, termonitornya untuk menyelidiki gangguan radio dan permasalahan komunikasi radio il. unsur penunjang menjadi anggota aktif tim penilaian angka kredit jabatan fungsional. ak. tahun baik) jakarta, desember pejabat penilai norman dipanggang, kom nip. menteri sosial republik indonesia skp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setiap tahun pada bulan januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja kuantitas: kualitas:,, dan biaya berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh unit kerja masing masingnilai prestasi kerja (seratus). menteri sosial republik indonesia bagi pegawai kementerian sosial termasuk calon pegawai kementerian sosial yang melaksanakan tugas tambahan atas perintah pimpinan yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya dapat diberikan nilai 10y0. penilaian tugas tambahan dilakukan dengan rumus tt) x10 x10r4 keterangan tt) penilaian tugas tambahan realisasi output target output contoh seorang pegawai kementerian sosial bernama misi, antara juni sampai dengan agustus atas perintah pimpinan melaksanakan tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya diluar rencana skp yang telah ditetapkan. tugas tambahan sebanyak (dua) dapat diselesaikan dengan baik, maka kegiatan pada akhir desember dapat dihitung sebagai bagian capaian nya x10x10 untuk bahan penilaian tahun nilai tugas tambahan sebesar dapat diperhitungkan menjadi bagian dari capaian skp tahun bagi pegawai kementerian sosial termasuk calon pegawai kementerian sosial yang menunjukkan kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi dapat diberikan nilai penilaian untuk kreativitas dilakukan dengan rumus kr), x30x keterangan kr(kr) penilaian kreativitas realisasi output target output menteri sosial republik indonesia contoh seorang pegawai kementerian sosial bernama sukma, pada agustus telah menunjukkan kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi yang diakui oleh instalasinya sebanyak (satu) output, maka pada akhir desember kreativitas tersebut dapat dihitung sebagai bagian capaian skp x30x301 untuk bahan penilaian tahun nilai kreativitas sebesar (sembilan) dapat diperhitungkan menjadi bagian dari capaian skp tahun sifat dan jenis kegiatan untuk tambahan tambahan yang akan dilakukan, skor terkecil sampai dengan terbesar ditinjau dari aspek kesulitan dan prioritas, sedangkan untuk kreativitas skor terkecil sampai dengan terbesar ditinjau dari aspek keterampilan dan manfaat, sebagai berikut sifat dan jenis pekerjaan dari aspek keterampilan. sifat dan jenis pekerjaan dari aspek sampan pekerjaan dapat diselesaikan dengan menggunakan sedikit upaya pemikiran, mental, pekerjaan dapat diselesaikan dengan menggunakan cukup upaya pemikiran, mental, pekerjaan dapat diselesaikan dengan menggunakan banyak upaya pemikiran, mental, sifat dan jenis pekerjaan dari aspek manfaat. sit jenis pekerjaan dari aspek manfaat skor pekerjaan yang dihasilkan sedikit bermanfaat bagi pekerjaan yang dihasilkan cukup bermanfaat bagi beji pekerjaan yang dihasilkan bermanfaat bagi menteri sosial republik indonesia penetapan nilai bobot setiap kegiatan untuk tugas tambahan dan atau kreativitas. contoh pembobotan tugas tambahan dan atau kreativitas (untuk lebih dari satu kegiatan) prioritas ona bir kei menjadi nara sumber mengajar sosialisasi peraturan mma bera lara kan menciptakan formula gaji menciptakan formula pokok pensiun maa capaian skp nilai angka terhadap capaian skp pns dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut sangat baik: atas baik cukup kurang buruk bawah capaian skp dapat lebih dari apabila melakukan tugas tambahan dan atau kreativitas. menteri sosial republik indonesia bab penilaian perilaku kerja nilai angka terhadap unsur orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan pegawai kementerian sosial dinyatakan dengan sebutan dan angka, sebagai berikut sangat baik baik cukup kurang buruk bawah contoh seorang pns bernama elisa, jabatan kasubbag perencanaan dan keuangan dengan pangkat penata golongan ruang iii c.eri. elisa,integritas kepemimpinan perilaku nilai rata rata nilai prestasi kerja baik) menteri sosial republik indonesia contoh seorang pns bernama soleh jabatan analis kepegawaian terampil, pangkat golongan ruang penata muda iii adr. solehbaik integritas oat komitmen bat kerjasama bat perilaku kepemimp nilai rata rata 90x40 nil menteri sosial republik indonesia bab penyampaian formulir penilaian prestasi kerja penyampaian formulir penilaian prestasi kerja dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikutegawai kementerian sosial yang dinilai oleh pejabat penilai. apabila tempat bekerja antara pejabat penilai dengan pegawai kementerian sosial yang dinilai berjauhan, maka formulir penilaian prestasi kerja tersebut dikirimkan pada pegawai kementerian sosial yang dinilai. pegawai kementerian sosialegawai kementerian sosialmembubuhi tantangannyaterhitung mulai menerima formulir penilaian prestasi kerja, formulir penilaian prestasi kerja yang telah dibubuhi tanda tangan oleh pegawai kementerian sosialmenteri sosial republik indonesia lampiran i a buku catatan penilaian pegawai kementerian sosial nama pangkat nip golongan ruang nama nip dan tanggal para pejabat penilai menteri sosial republik indonesia petunjuk pengisian buku catatan penilaian pegawai kementerian sosial otak tulislah hari, tanggal, bulan dan tahun serta jenis perbuatan atau tindakan pegawai kementerian sosial yang menonjol, baik yang positif maupun yang negatif, misalnya prestasi kerja yang luar biasa baiknya, sering tidak masuk kerja, dan lain lain. tulislah nama, nip dan para pejabat penilai pada setiap pre obuedendasclakaaa menteri sosial republik indonesia lampiran i b formulir sasaran kerja pegawai kementerian sosial il. pegawai kementerian sosial saka nama nama nip ib.pokok bobot sasaran kerja yang akan target jabatan kegiatan dicapai a02 jakarta, januari . pejabat penilai pegawai kementerian sosial yang dinilai nama nip na. nama nil menteri sosial republik indonesia penilaian sasaran kerja pegawai kementerian sosial jangka waktu penilaian januari s d desember . hasil yang dicapai akan skp a21 years jejajoju| ii. tugas tambahan dan kreativitas unsur jakarta, desember . pejabat penilai nama nip sanak menteri sosial republik indonesia pegawai yang hanya mencapai (dua puluh lima) sampai dengan (lima puluh) dari nilai prestasi kerja yang ditetapkan, dijatuhi hukuman disiplin sedangpegawai yang kurang dari (dua puluh lima) dari nilai prestasi kerja yang ditetapkan, dijatuhi hukuman disiplin beratdalam hal skp tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor diluar kemampuan individu pegawai, maka penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya. faktor diluar kemampuan individu pegawai sebagaimana dimaksud pada meliputiegawai negeri sipilegawai negeri sipil yang bersangkutbab iii perilaku kerja penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi aspek menteri sosial republik indonesia lampiran i c pedoman penilaian perilaku kerja pegawai kementerian sosial unsur yang samar maan seruan selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik baiknya dengan sangat sikap sopan dan sangat memuaskan baik ta memuaskan baik baik untuk pelayanan inter opan serta cukup cukup memuaskan baik untuk pelayanan pelayanan internal maupun eksternal organisasi. kurang dapat menyelesaikan tugas pela kanan dengan baik dan sikap kurang sopan serta kurang kurang memuaskan baik untuk pe layanan internal maupun eksternal organi sasi. tidak dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap tidak sopan serta tidak memuaskan buruk bawah baik untuk pelayanan gunakan sangat wewenangnya serta berani menang baik gung resiko dari tindakan yang dilakukannya. integritas pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah baik menyalahgunakan wewenangnya tetapi berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya. menteri sosial republik indonesia adakalanya kadang kadang dalam melaksanaberani menang gung kurang resiko dari tindakan yang dilakukannya. tidak jujur, tidak ikhlas, dalam melaksanakan tugas, dan selalu| 50ke buruk menyalahgunakan wewenangnya bawah serta tidak berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya. selalu mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan atau golongan sesuai sangat dengan tugas, fungsi, dan baikmengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan atau baikkadang kadang mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan cukupmengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan naga kurang pribadidan atau golongan sesuai menteri sosial republik indonesia tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana bekerja. tidak mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan atau golongan sesuai |dengan tugas, fungsi, dan tang buruk bawah gungangat hanya dengan baik. adakalanya kadang kadcukupdelapan puluh) jam kerja dalam (satu) tahun. menteri sosial republik indonesiacerca tidakkerjasambaikmenteri sosial republik indonesia adakalanya kadang kadangburuk menerima pendapat orang lain, tidak bawah bersedia menerimasangat tinggi, mampu menggugah semangat baik dan menggerakkan bawahan dalam me laksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. kepemimpinanmenteri sosial republik indonesia adakalanya kadang kadangcukup mampu menggugah semangat dan menge tburuk mampu menggugah semangat danmenteri sosial republik indonesia lampiran i d formulir penilaian prestasi kerja pegawai kementerian sosial departemen lembaga jangka waktu penilaian daerah kab kota oo. bulan.s d . . man perasan idaman peran #comma ambang andaman peran menteri sosial republik indonesia unsur yang dinilai jumlah sasaran kerja pegawai skp) sector.k orientasi pelayanan kesan kena kami perilaku kerja kerjasama nilai rata rata nilai perilaku kerja sos. nilai prestasi kerja keberatan dari pegawai kementerian sosial yang dinilai (apabila ada) tanggal, .cooceenn menteri sosial republik indonesia tanggapan pejabat penilai atas keberatan tanggal, .ooo. keputusan atasan pejabat penilai atas keberatan tanggal, .ooo. menteri sosial republik indonesia rekomendasi dibuat tanggal, . pejabat penilai nip. diterima tanggal, wo. pegawai kementerian sosial yang dinilai nip. diterima tanggal.o.cbooo. atasan pejabat yang menilai nip. menteri sosialdilakukan bagi pegawaiegawai sesuai kriteria yang ditentukan. pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat dengan pejabat penilai yang ditunjuk oleh atasan pejabat penilaiegawai sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam (satu) tahun. menteri sosial republik indonesia petunjuk pengisian penilaian prestasi kerja pns womortajr a |milah namalengkap pns yang dinilai. eaupialas sah namajabatan yang dinilai. milla unit organisasi dari pns yang bersangkutan nih nama lengkap pejabat penilai, eukupielas kisah namajabatan pejabat penilai.) nila unit organisasi kera pejabat della ilmiah nama lengkap atasan pejabat penilai emupialas a pisah nama jabatan atasan pejabat penilai, musnah unit organisasi atasan pejabat penilai tulislah nilai angka dan sebutan keatas sangat baik baik cukup kurang bawah buruk capaian skp paling tinggi dinilai apabila melakukan tugas tambahan dan atau kreativitas dapat diberikan nilai lebih dari pesan catatan pakatan con perilaku kerja dari pns tulislah nilai orientasi pelayanan sesuai dengan nilai, angka dan sebutan tulislah nilai kepemimpinan sesuai dengan nilai, angka dan sebutan. penilaian unsur kepemimpinan hanya dikenakan bagi pns yang memangku suatu jabatan struktural. menteri sosial republik indonesia tulislah jumlah nilai angka dari semua unsur yang dinilai, yaitu jumlah nilai dari unsur orientasi pelayanan sampai dengan unsur kepemimpinan. tulislah nilai rata rata yaitu jumlah nilai angka dibagi jumlah unsur yang dinilai. contohcapaian skp oo) akan dengan nitrat ttapentacn kagnisan rekomendasi pejabat pentarapabiaadkementerian sosial yang dinilai, kemudian dibubuhkan tanda tangan, nama dan nip dari pegawai kementerian sosialmenteri sosial republik indonesia lampiran i epns yang dinilai nama kanananannanannnananana aan ana aan ana ana makanan pangkat golongan ruang kanannanananna ana ana anna jabatan pekerjaan lanannanananaa ana ana ana ana anna anna unit kerja knanananaanananaan aan ana anna instansi kanananananananan anna anna jangka waktu penilaian ee. sampai dengan. nama lembaga pendidikan tinggi kanannanananaaanana nana aan aan aan nana alamat pennananannansananlnmnnaaanaan nilai prestasi kerja akademik nilai yang diberikan interval penilaian keatas sangat sangat baik baik baik baik cukup cukup kurang kurang buruk bawah buruk dibuat tanggal, pejabat penilai nip. diterima tanggal, pegawai kementerian sosial yang dinilai nip. diterima tanggal.,. atasan pejabat penilai nip. menteri sosial republik indonesia petunjuk pengisianmama 0ratan lajur lay tulislah nama lengkap pns yang dinilai. cukup jelas. tulislah pangkat golongan terakhir pns yang dinilaimasa penilaian pns yang dinilai. tulislah nama lengkap lembaga pendidikan tinggi. |.bd tulislah alamat lengkap lembaga pendidikan tinggi. tulislah angka nilai sesuai dengan capaiannya, pilihlah sebutan nilai sesuai dengan perolehan nilainya. tulislah tanggal dibuat, nama dan nip pejabat penilai. tulislah tanggal diterima, nama dan nip pns yang dinilai. tulislah tanggal diterima, nama dan nip atasan pejabat penilaiegawai dinyatakan dengan angka sebutan sebagai berikut keatas sangat baik, baik, cukup, kurang, dan bawah burukegawai negeri sipilsatuan unit kerja masing masing. bagian ketiga pelaksanaan penilaianegawai yang dinilai. menteri sosial republik indonesia pegawaiegawai yang dinilai dan ataurtimbangan terhadap pegawai yang dinilai. bagian keempat keberatan hasil penilaian dalam hal pegawai yang dinilai keberatan atas hasil penilaian, maka pegawaiegawai yang dinilai. menteri sosial republik indonesiaegawai. bab ketentuan lain ketentuan dalam peraturan menteri ini berlaku juga bagi calon pegawai negeri sipil. penilaian prestasi kerja bagi pegawai negeri sipilegawaikepala perwakilan republik indonesia negara yang bersangkutan. penilaian prestasi kerja pegawai yang diperbantukan dipekerjakan pada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerahngelolaan keuangan yang profesional, transparan dan akuntabel lingkungan kementerian sosial, perlu disusun kembali pedoman pengelolaan keuangan lingkungan kementerian sosial sebagai pedoman dalam mengelola keuangdan ditambah (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut, bupati walikota. penunjukan kpa sebagaimana dimaksud dalam dan bersifat ex officio, dan tidak terikat periode tahun anggaran. penunjukan para pejabat perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud dalam dan tidak terikat periode tahun anggaran. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutup spm tup. spp gup dapat diajukan kembali setelah uang persediaan (up) digunakan seluruhnya atau minimal (lima puluh persen) dari dana tersebut.tentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut jasa peny. jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara pertemuan hotel, rumah penginapan, motel, dan losmen ditetapkan sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai pn). jasa yang berupa paket full board wajib dipotong sebesar (dua persen), jika paket full board tersebut memenuhi kriteria sebagai penyelenggara kegiatan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutcc.yang berupa honorarium dan transport lokal cukup menggunakan akuntansi atau daftar nominatif'(gubernur, bupati walikota,camat,lurah, rukun warga dan rukun tangga) atau pimpinan hotel tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut, dan akuntansi pekerjaan pengadaan barang yang bernilai rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s.d rp. (satu juta rupiah) bermaterai rp. (tiga ribu rupiah) sedangkan akuntansi yang bernilai diatas rp. (satu juta rupiah) bermaterai rp. (enam ribu rupiah, ttd salim segar juringhargaan kesejahteraan sosial lanjut usia.hargaan kesejahteraan sosial lanjut usia. menteri sosial republik indonesia diseleksi, dinilai dan disahkan oleh tim penilai kabupaten kota, dan ditetapkan melalui keputusan bupati walikota. tingkat provinsi diusulkan kepada dinas instansi sosial provinsi, diverifikasi oleh tim penilai provinsi, diseleksi, dinilai dan disahkan oleh tim penilai provinsi, dan ditetapkan melalui keputusan gubernur. cc. tingkat nasional diusulkan kepada kementerian sosial, diverifikasi oleh tim penilai nasional, diseleksi, dinilai dan disahkan oleh tim penilai nasional, dan ditetapkan melalui keputusan menteri sosialdalam hal penerima penghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia meninggal dunia, maka penghargaan diberikan secara anumerta. pemberian penghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia disertai dengan hadiah kepada penerima penghargaan. bab. penghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten kota, provinsi sampai pada tingkat nasional. menteri sosial republik indonesiakabupaten kota, provinsi sampai dengan tingkat nasional. tim penilai bertugas dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan bahan penilaian, melaksanakan penilaian, menetapkan hasil penilaian dan melaporkan hasil penilaian kepada pejabat yang berwenang. dalam hal diperlukan tim penilai dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan. tim penilai nasional ditetapkan dengan keputusan menteri sosial republik indonesia. tim penilai sekurang kurangnya terdiri dari pembina pejabat eselon yang menangani lanjut usia. ketua tim pejabat eselon yang menangani lanjut usia. sekretaris pejabat eselon iii yang menangani lanjut usia. anggota pejabat yang ditunjuk. tim penilai provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur. tim penilai provinsi sekurang kurangnya terdiri dari pembina kepala dinas instansi sosial provinsidinas instansi sosial provinsi. anggota pejabat yang ditunjuk. tim penilai kabupaten kota ditetapkan dengan keputusan bupati walikota. tim penilai kabupaten kota (bupati wali kota), sekurang kurangnya terdiri dari pembina kepala dinas instansi sosial kabupaten kota. ketua tim pejabat eselon iii yang menangani lanjut usia menteri sosial republik indonesia dinas instansi sosial kabupaten kota. sekretaris pejabat eselon yang menangani lanjut usia dinas instansi sosial kabupaten kota. anggota pejabat yang ditunjuk. aspek penilaian terhadap perseorangan dan keluarga, meliputi komitmen terhadap pelayanan sosial lanjut usia, aspek penilaian terhadap kelompok meliputi komitmen, aspek organisasipenilaian lembaga kesejahteraan sosial dan atau organisasi kemasyarakatan meliputi komitmen, aspek kelembagaan, aspek administrasi dan manajemen, aspek pelayanan sosial dan pengembangan program, aspek kerjasama dan kemitraan, dan aspekdan diatur dalam petunjuk teknis. bab menteri sosial republik indonesia kewenangan menteri memiliki kewenangan untukkemasyarakatan tingkat nasional. gubernur memiliki kewenangan untukkota memiliki kewenangan untukkabupaten kota dan mengajukan usulan calon penerima penghargaan tingkat provinsi. bab v anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah sesuai dengan tingkat penghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia. bab viii menteri sosial republik indonesia ketentuan penutup peraturan ini dibuat sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria spk) yang mengatur mengenai penghargaan kesejahteraan sosial lanjut umedali ", salinan menteri sosial republik indonesia gambar piagam piagam penghargaan menteri sosial republik indonesia menganugerahkan kepada atas kepedulian dan pengabdiannya dalam pelayanan sosial lanjut usia jakarta, menteri sosial republik indonesia salim segar juri keterangan bentuk, ukuran, bahan, warna, gambar dan tulisan dalam piagam penghargaan sebagai berikut bentuk segiempat, ukuran luar cm, dalam ,5cmx ,5cm, bahan kertas concord, menteri sosial republik indonesia,piagam penghargaan menteri sosial republik indonesia gambar medali keterangan bentuk, ukuran, bahan, warna, gambar dan tulisan dalam medalibab ketentuan umum dalam peraturan ini dan bernegarian penghargaan dimaksudkan untuk memberikan penghormatan dan rasa terima kasih pemerintah dan pemerintah daerah kepada masyarakat yang berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. pemberian penghargaan ini bertujuan untuk, mendorong meningkatnya motivasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosialderian penghargaan dapat dilakukan oleh menteri sosial untuk penghargaan tingkat nasional, gubernur untuk penghargaan tingkat provinsi, dan bupati walikota untuk penghargaan tingkat kabupaten kota. menteri sosial republik indonesia bab jenis penghargaan jenis penghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia berupa medali dan piagam penghargaan. bentuk, ukuran, bahan, warna, gambar dan tulisan dalam medali sebagaimana dimaksud dalamgambar sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi logo kementerian sosial untuk medali penghargaan tingkat nasional, logo provinsi untuk medali penghargaan tingkat provinsi, dan logo kabupaten kota untuk medali penghargaan tingkat kabupaten kota. bentuk, ukuran, bahan, warna, gambar dan tulisan dalam piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut bentuk segi empat, ukuran luar ,5cm x21,5cm, dalam cmx ,5cm, bahan kertas concord:menteri sosial republik indonesia untuk piagam penghargaan tingkat nasional, gubernur . untuk piagam penghargaan tingkat provinsi, dan bupati walikota . untuk piagam penghargaan tingkat kabupaten kota ketentuan mengenai gambar dan bentuk medali serta piagam penghargarsyaratan pemberianlembaga kesejahteraan sosial dan organisasi kemasyarakatan baik tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. penghargaan sebagaimana dimaksud pada diberikan sebanyak banyaknya (dua) kali. persyaratan untuk perseorangan tingkat kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam meliputi dewasa, usia diatas (delapan belasmenteri sosial republik indonesiorangan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam meliputi dewasa, usia diatas (dua puluhtiga) tahun secara terus menerus atau selama (enamseorangan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam meliputi dewasa, usia diatas (dua puluh duakeluarga tingkat kabupaten kotanteri sosial republik indonesia memperoleh pengakuan masyarakat. persyaratan untuk keluarga tingkat provinsiuarga tingkat nasionalkabupaten kotaprovinsinasionallembaga kesejahteraan sosial dan organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten kotadua puluh limaprovinsilima puluh)nasionalseratus) orang lanjut usia. bab tata cara pemberian penghargaan permohonan pemberian penghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat diusulkan oleh perseorangan, keluarga, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan pelayanan sosial lanjut usia, instansi sosial, kementerian sosial, dan atau masyarakat yang tidak melakukan pelayanan lanjut usia. tata cara pengusulan pemberian penghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia tingkat kabupaten kota diusulkan kepada dinas instansi sosial kabupaten kota, diverifikasi oleh tim penilai kabupaten kota, |
peraturan menteri sosial republik indonesia nomor tahun tentang mahasiswmelalui pendidikan tinggi, perlu diberikan kesempatan kepada aparatur dan non aparatur pemerintah untuk mengikuti pendidikan sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung yang dilakukan secara selektif, bahwa mahasiswa sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung terdiri atas beberapa status kemahasiswaan sehingga perlu ditetapkan status mahasiswa peserta didik sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung dalam proseahasiswa sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandeselon kementerian negara republik indonesia yangmahasiswa sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik pada sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung yang berasal dari aparatur dan nonaparatur. sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung yang selanjutnya disebut seks bandung adalah lembaga pendidikan tinggi bawah kementerian sosial yang menyelenggarakan pendidikan pekerjaan sosial. aparatur pemerintah adalah pegawai negeri sipil yang berasal dari kementerian sosial, kementerian lain lembaga pemerintah nonkementerian, dan atau pemerintah daerah. non aparatur pemerintah adalah warga masyarakat yang bukan pegawai negeri sipil dan memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa yang ditetapkan oleh seks bandung. mahasiswa tugas belajar adalah peserta didik aparatur dan nonaparatur pemerintah yang diberikan tugas oleh pejabat pimpinan yang berwenang dan dibiayai oleh instalasinya untuk melanjutkan pendidikan seks bandung. mahasiswa penerima beasiswa kerja sama adalah peserta didik aparatur dannota kerja sama antara pemerintah daerah dengan seks bandung. mahasiswa penerima beasiswa prestasi adalah peserta didikatau nonakademik. mahasiswa penerima bantuan pendidikan adalah peserta didik non kondisi ekonomi kurang mampu dan atau memiliki risiko sosial. mahasiswa izin belajar adalah peserta didik aparatur pemerintah yang diberikan izin oleh pejabat yang berwenang lingkungan instalasinya untuk melanjutkan pendidikan seks bandung dengan biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas pokoknya. mahasiswa mandiri adalah peserta didik nonaparatur pemerintah yang melanjutkan pendidikan seks bandung atas biaya sendiri. mahasiswa pertukaran adalah peserta didik yang berasal dari perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri yang kuliah seks bandung dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan jadwal pertukaran mahasiswa atas dasar kerja sama dan dibiayai baik oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah. mahasiswa layanan khusus adalah peserta didik nonaparatur bagi penyandang disabilitas dan peserta yang membutuhkan pembinaan lingkungan khusus yang dibiayai oleh kementerian sosial dan atau lembaga nonpemerintah untuk melanjutkan pendidikan seks bandung. peraturan menteri ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi status mahasiswa seks bandung, hak dan kewajiban mahasiswa, dan program peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang handal dan profesional. bab status status mahasiswa seks bandung terdiri atas. kriteria mahasiswa tugas belajarsosial, kementerian lain lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, dan atau lembaga nonpemerintahkerja samalain lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah, memiliki prestasi akademik yang ditetapkan oleh seks bandung, dikirim berdasarkan kerja sama dengan kementerian sosialprestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi nonaparatur pemerintah yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik selama sekolah menengah atas sma) atau perguruan tinggi, mendapatkan surat rekomendasi dari sekolah perguruan tinggi, dan cc. mendapat biaya pendidikan dari kementerian sosial. kriteria mahasiswa penerima bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi nonaparatur pemerintah yang kurang mampu secara ekonomi dan atau memiliki resiko sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan lembaga berwenang desa kelurahan nama lain yang sejenis tempat tinggalnya, dan mendapat biaya pendidikan dari kementerian sosial. kriteria mahasiswa izin belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi aparatur pemerintah dan atau non aparatur pemerintah yang memperoleh izin melanjutkan pendidikan seks bandung dari instansi lembaga pengirim, dengan tidak meninggalkan tugas pokoknya, dan membayar seluruh biaya pendidikan. kriteria mahasiswa mandiri sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi nonaparatur pemerintah yang mengikuti pendidikan seks bandung, dan membayar seluruh biaya pendidikan kriteria mahasiswa pertukaran sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi aparatur pemerintah dan atau nonaparatur pemerintah yang memiliki prestasi akademik atau nonakademik, dan lulus seleksi pertukaranberdasarkan kerja sama atas biayanegara lain. kriteria mahasiswa layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi nonaparatur pemerintah penerima manfaat layanan sosial, disabilitas dan atau mahasiswa yang membutuhkan pembinaan lingkungan khusus, dan mendapat biaya pendidikan dari kementerian sosial kementerian lain pemerintah daerah atau lembaga nonpemerintah. bab iii persyaratan persyaratan umum mahasiswa seks bandung program diploma meliputi lulusan sekolah menegah atas sma), sekolah menengah kejuruan smk) pekerjaan sosial perawat sosial atau ijazah yang disetarakan, sarjana muda atau diploma iii, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, lulus seleksi ujian masuk program diploma ivmuda atau diploma iii non ilmu pekerjaan sosial kesejahteraan sosial harus mengikuti kuliah matrikulasi. persyaratan umum mahasiswa seks bandung program pascasarjana meliputi lulusan sarjana s1) diploma iv), sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, tulus seleksi ujian masuk program pascasarjanas1) diploma iv) non ilmu pekerjaan sosial kesejahteraan sosial harus mengikuti kuliah matrikulasi. selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam dan mahasiswa tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan masa kerja paling sedikit (dua) tahun dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan pertama dan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil, memenuhi batas usia maksimal mahasiswa tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, melampirkan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp3) dalam (dua) tahun terakhir setiap unsurnya baik, belum pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dengan dibuktikan surat keterangan atasan, melampirkan keputusan tugas belajar dari instansi pengirim, dan tulus seleksi penerimaan mahasiswa baru seks bandungkerja sama juga harus memenuhi persyaratan lulus seleksi administrasi yang dilakukanprestasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut masuk dalam peringkat ranking tertinggi dan atau memiliki prestasi non kolah perguruan tinggi asalnya, dan masuk dalam peringkat rangking tertinggi dan atau memiliki prestasi nonlama kuliah seks bandung peringkat ranking tertinggi sekolah perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf dibuktikan dengan nilai rapor transkrip pada setiap semester dan atau surat keterangan peringkat ranking dari kepala sekolah ketua sekolah tinggi rektor. prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf dibuktikan dengan piagam penghargaan sertifikat. selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam dan mahasiswa penerima bantuan pendidikan harus melampirkan surat keterangan kurang mampu dari kepala desa lurah nama lain yang sejenis tempat tinggalnya. selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam dan mahasiswa izin belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut mendapat izin dari atasan langsung, dan belum pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuktikan dengan surat keterangan atasan. selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam dan mahasiswa mandiri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru seks bandung, dan membayar seluruh biaya pendidikan. selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam dan mahasiswa pertukaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut lulus seleksi pertukaran mahasiswadan mendapatkan surat rekomendasi dari perguruan tinggi pengirim dan penerima. selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam dan mahasiswa layanan khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: lulus seleksi khusus penerimaan mahasiswa baru seks bandung, dan memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan seks. seluruh calon mahasiswa seks bandung yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan oleh ketua seks bandung. bab hak dan kewajibanhak atas pelayanan dan fasilitas pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh seks dan ketentuan peraturan perundangan undangan.kewajiban mentaati dan melaksanakan kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh seks bandung dan kementerian sosial, mengikuti seluruh kegiatan akademik dengan sungguh sungguh sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku seks bandung, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program pengenalan institusi dan pelatihan dasar penanggulangan bencana, berpartisipasi aktif dalam unit kegiatan mahasiswa seks bandung, menyelesaikan studi tepat waktu, dan mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang undangan. selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam mahasiswa tugas belajar wajib untukpelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan unit kerja, kembali kepada unit kerja asal setelah menyelesaikan masa tugas belajar, dan melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat (satu) bulan setelah menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam mahasiswa penerima beasiswa kerja sama, wajib untuk melaporkan alamat tempat tinggal yang lengkap kepada pemerintah daerah lembaga pengirim, b.melaporkan perkembangan hasil belajar per semester kepada pemerintah daerah pimpinan lembaga pengirim, kembali pemerintah daerah lembaga pengirim setelah menyelesaikan masa belajar, dan melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja pemerintah daerah lembaga pengirim paling lambat (satu) bulan setelah menyelesaikan masa belajar. selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam mahasiswa izin belajar dan mahasiswa mandiri, wajib untuk membayar seluruh biaya pendidikan. mahasiswa seks bandung yang dibiayai oleh kementerian sosial harus mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh kementerian sosial apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, mengundurkan diri dan atau dikeluarkan oleh seks bandung. mahasiswa seks bandung yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan dansemua pedoman pelaksanaan perkuliahan seks bandung masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. pedoman sebagaimana dimaksud pada harus disesuaikan paling lama (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan ini. semua pedoman pelaksanaan perkuliahan seks bandung ditetapkan oleh ketua seks bandungrangka melaksanakan salah satu upaya reformasi birokrasi terutama program penataan tata laksana, perlu disusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja lingkungan kementerian sosial, bahwa keputusan menteri sosial nomordimaksud dalam merupakan acuan dalam menyusun standar operasional prosedur administrasi pemerintahan lingkungan kementerian sosial. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, keputusan menteri sosialkarier, dan motivasi kerja pegawai negeri sipil lingkungan kementerian sosial, perlupersyaratan administrasi persyaratan administrasi untuk perpindahan jabatan struktural adalah berstatus pegawai negeri sipil, memiliki pangkat serendah rendahnya (satu) tingkat bawah jenjang pangkat yang ditentukan dengan memprioritaskan bagi pegawai negeri sipil yang lebih senior dalam kepangkatan, memiliki tingkat dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan struktural yang akan diduduki, setiap unsur penilaian dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp3) selama (dua) tahun terakhir bernilai baik, dan sehat jasmani dan rohani. persyaratan pengangkatan dan kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional mengacu pada peraturan perundang undangan untuk masing masing jabatan fungsional. memiliki kompetensi jabatan sesuai standar kompetensi standar kompetensi meliputi hard competence dan soft competence. hard competence merupakan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan menteri sosial yang mengatur mengenai uraian jabatan. soft competence pejabat struktural fungsional merupakan sikap perilaku pegawai negeri sipil yang diperlukan untuk masing masing jabatan, yang diperoleh melalui assessment center sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri sosial yang mengatur mengenai assessment center kementerian sosial. contoh pejabat biro dapat pindah jabatan secara vertikal (promosi) apabila telah memenuhi keahlian bidang yang dipersyaratkan dalam jabatan pada biro keahlian tersebut sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas biro prestasi kerja prestasi kerja merupakan kinerja dari pejabat struktural fungsional yang diukur berdasarkan hasil indikator kinerja utama key performance indicator). dalam hal key performance indicator belum ditetapkan, prestasi kerja diukur berdasarkan target kinerja dari masing masing unit eselon contoh: prestasi kerja kepala panti sosial yang diukur berdasarkan target keberhasilan klien pengguna layanan dapat mengatasi masalahnya. menteri sosial republik indonesia jangka waktu menduduki jabatan dan atau wilayah kerja bidang tugas secara normal perpindahan jabatan dilaksanakan secara teratur antara (dua) sampai dengan (lima) tahun, dengan pertimbangan bahwa pejabat yang menduduki jabatan pada jabatan struktural, setelah (dua) tahun dianggap telah menyesuaikan diri dan menunjukkan kinerjanya. sedangkan untuk jabatan fungsional, perpindahan wilayah kerja bidang tugas dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan unit yang bersangkutan dalam kondisi tertentu, seperti pada daerah "rawan terpencil sulit", jabatan spesifik dan atau untuk kebutuhan dan karakteristik organisasi, pejabat yang ditempatkan suatu lokasi dapat dipindahkan lokasi lain dalam jangka waktu diluar kondisi normal. contoh sdr. markah hutapea, sh. (nip .), pembina gol. iv a), kepala bagian tata usaha uppks jayapura setelah menjabat selama (empat) tahun dapat dipindahkan menjadi kepala bagian tata usaha uppks banjarmasin. sdr. hasina, psi, m.m. (nip .) penata gol. iv c), widyaiswara madya pada uppks jayapura setelah menjabat selama (tiga) tahun dipindahkan pusdiklat lessons. sdr. rahmat hala, kom. nip .) penata gol. iii c) kepala pas pada isbn setelah menjabat selama bulan dipindahkan pusdatin lessons dengan alasan pegawai yang bersangkutan memiliki keahlian bidang informasi dan teknologi yang saat ini sangat dibutuhkan pada unit tersebut. peringkat jabatan perpindahan jabatan dapat dilakukan secara horizontal, vertikal, dan diagonal sesuai dengan peringkat jabatan yang sudah ditetapkan. perpindahan jabatan secara horizontal contoh sdr. kemala indrawi, psi nip .) penata gol. iii c), kepala subbagian peringkat jabatan dipindahkan jabatan baru (tetap eselon iv) yang memiliki peringkat jabatan lebih tinggi, misalnya kepala subbagian dengan peringkat jabatan sdr. afrizal, sos, si. nip .), pembina gol. iv a), kepala subdirektorat peringkat jabatan dapat dipindahkan jabatan baru (tetap eselon iii) yang memiliki peringkat jabatan lebih rendah, misalnya kepala subdirektorat dengan peringkat jabatan menteri sosial republik indonesia perpindahan jabatan secara vertikal contoh sdr. dra. bunga lestari, mp. (nip .) penata tingkat gol. iii d) kepala seksi (eselon iv) peringkat jabatan dapat dipromosikan menjadi kepala subdirektorat dengan peringkat jabatan (peringkat jabatan terendah untuk eselon iii). perpindahan jabatan secara diagonal contoh sdr. siswanto, aks. (nip .) pekerja sosial muda (jabatan fungsional), penata gol. iii c) pada isbn peringkat jabatan dapat dipindahkan untuk menduduki jabatan kepala seksi (jabatan struktural) pada smp peringkat jabatan sdr. chandra, s.e., m.m. (nip .) pembina gol. iv a) kepala bagian (jabatan struktural) pada biro humas peringkat jabatan menjadi widyaiswara madya (jabatan fungsional) pada pusat pendidikan dan pelatihan lessons peringkat jabatan hukuman disiplin pegawai negeri sipil pada dasarnya penjatuhan hukuman disiplin pns adalah dalam rangka pembinaan. penjatuhan hukuman disiplin pada hakikatnya tidak merupakan hukuman yang dijatuhkan sepanjang karier pns. dengan demikian seorang pns yang pernah dijatuhkan hukuman disiplin masih memiliki kesempatan untuk mengembangkan kariernya. untuk itu, penjatuhan hukuman disiplin perlu diberikan kepastian periode waktu. adapun periode waktu digambarkan dalam tabel bawah ini, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi unit eselon dalam melakukan pemindahan jabatan secara horizontal, vertikal, atau diagonal: hukuman disiplin periode waktu minimum sejak hukuman disiplin dinyatakan berlaku tingkat jenis vertikal diagonal horizontal (ke kantor yang lebih strategis ) ringan teguran lisan, bulan bulan teguran tertulis,dan tahun bulan pernyataan tidak puas tahun bulan| tahun secara tertulis. pai menteri sosial republik indonesia sedang penundaan kenaikan tahun tahun gaji berkala selama bulan (satu) tahun, penundaan kenaikan tahun bulan| tahun pangkat selama (satu) tahun, dan penurunan pangkat tahun tahun setingkat lebih rendah bulan selama (satu) tahun. berat penurunan pangkat tahun bulan| tahun setingkat lebih rendah selama (satu) tahun, pemindahan dalam tahun tahun rangka penurunan bulkantor yang lebih strategis adalah kantor yang mempunyai lingkup tugas dan tanggung jawab lebih berat, lebih kompleks, kantor yang tingkat pengawasannya terhadap kemungkinan penyalahgunaan penyelewengan lebih besar karena mempunyai "risiko" lebih berat. contoh seorang pejabat eselon dikenakan sanksi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama (satu) tahun terhitung mulai tanggal juli yang bersangkutan tidak bisa dipindahkan secara horizontal kantor yang lebih strategis sebelum tanggal desember dan tidak bisa dipindahkan jabatannya baik secara vertikal maupun secara diagonal sebelum tanggal agustus kebutuhan organisasi kebutuhan organisasi agar diperhatikan dalam perpindahan jabatan horizontal, vertikal atau diagonal. dalam menentukan kebijakan perpindahan jabatan, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu: menteri sosial republik indonesia waktu pelaksanaan perpindahan jabatan tidak berdekatan dengan hari raya keagamaan, waktu yang cukup bagi pegawai untuk mempersiapkan kepindahan jabatan yang baru dan menyelesaikan tugas tugasnya jabatan yang lama. persyaratan lain yang ditentukan unit eselon dalam membuat keputusan perpindahan jabatan, unit eselon dapat menetapkan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing masing unit. contoh pejabat direktorat jenderal dapat pindah jabatan secara vertikal (promosi) apabila sebelumnya telah menduduki jabatan teknis minimal pada (dua) jabatan teknis yang berbeda. perpindahan wilayah kerja perpindahan wilayah kerja merupakan proses pemindahan pejabat dari ke wilayah geografis teritorial maupun bidang tugas. pembagian wilayah geografis teritorial dapat diartikan seperti wilayah indonesia bagian barat (wilayah i), indonesia bagian tengah (wilayah ii), dan indonesia bagian timur (wilayah iii), daerah terpencil atau tidak terpencil, atau daerah strategis atau tidak strategis. pembagian bidang tugas dapat diartikan seperti biro biro dan biro pada sekretariat jenderal, direktorat direktorat direktorat pada direktorat jenderal.: sekretariat itjen, inspektur bidang pada inspektorat jenderal, dalam perpindahan wilayah kerja pada unit eselon yang mempunyai unit pelaksana teknis upt) perlu memperhatikan kebutuhan dan karakteristik unit yang bersangkutan. pelaksana staf) yang akan naik jabatan eselon iv, hendaknya dipindahkan unit kerja eselon yang berbeda yaitu misalnya bekerja pada seksi dipindahkan seksi atau seksi setelah selama (dua) tahun sampai (lima) tahun menduduki jabatan eselon dapat dipindahkan jabatan dengan eselon yang sama, masih unit kerja eselon iii yang sama atau yang berbeda. menteri sosial republik indonesia untuk eselon yang akan naik jabatan eselon iii, hendaknya dipindahkan jabatan eselon yang lain unit eselon iiiiii dapat pindahkan jabatan dengan eselon yang sama atau yang berbeda. untuk eselon iii yang akan naik jabatan eselon ii, hendaknya dipindahkan jabatan eselon iiiuntuk eselon yang akan naik jabatan eselon hendaknya dipindahkan jabatan eselonbab iii penutup demikian pedoman pola mutasi jabatan karier ini dibuat dalam rangka pembinaan karier pegawai negeri sipil lingkungan kementerian sosial yang tertib, teratur dan transparan. menteri sosial republik indonesia, ttd. salim segar juri sam menteri sosial republik indonesia memutuskanola mutasi adalah sistem pemindahan pegawai dalam jabatan karier yang dilakukan secara terencana dengan memperhatikan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebutuhan organisasi. mutasi adalah pemindahan pegawai dalam jabatan karier. jabatan karier adalah jabatan struktural eselon eselon ii, eselon iii, eselon iv, dan jabatan fungsional. peringkat jabatan adalah pengelompokan tingkat jabatan sebagaimana ditetapkan dengan keputusan menteri sosial. badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan kementerian sosial yang selanjutnya disebut baperjakatdan eselon iv. menteri sosial adalah pejabat pembina kepegawaian kementerian sosial. menteri sosial republik indonesia pedoman pola mutasi jabatan karier bagi pegawai lingkungan kementerian sosial dimaksudkan sebagai acuan bagi unit eselon dalam menyusun pola mutasi lingkungan unit kerja eselon masing masing. bab pola mutasi jabatan karier pola mutasi jabatan karier bagi pegawai harus mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ditetapkan, prestasi kerja, jangka waktu menduduki jabatan dan atau lokasi unit kerja, peringkat jabatan, hukuman disiplin pegawai, kebutuhan organisasi, dan atau persyaratan lain yang ditentukan oleh pimpinan unit eselon khusus unit eselon yang mempunyai unit vertikal, pola mutasi jabatan karier dilakukan dengan mempertimbangkan pembagian wilayah kerja. pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh pimpinan masing masing unit eselon kewenangan untuk melakukan mutasi dalam jabatan karier berada pada menteri sosial. menteri sosial republik indonesia mutasi dalam jabatan karier dapat dilakukan baik pada unit eselon yang sama maupun antar unit eselon dalam hal terdapat pegawai yang dimutasikan dalam jabatan karier antar unit sebagaimana dimaksud pada status kepiawaiannya beralih menjadi pegawai unit yang menerima. mutasi dalam jabatan struktural eselon ii, eselon iii, dan eselon harus melalui sidang baperjakat. mutasi dalam jabatan struktural eselon sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri sosial. mutasi dalam jabatan struktural eselon iii dan eselon sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh sekretaris jenderal atas nama menteri sosial setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri sosial. mutasi dalam jabatan fungsional yang meliputi pengangkatan pertama kalingaktifan kembali, pemberhentian jabatan, dan pemindahan wilayah kerja mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan. pemindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab bidang kepegawaian. pemindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan formasi dan beban kerja. menteri sosial republik indonesia pemindahan wilayah kerja bagi pejabat fungsional tingkat utama dan madya ditetapkan oleh menteri sosial. pemindahan wilayah kerja bagi pejabat fungsional tingkat muda, pertama, penyelia, pelaksana lanjutan, pelaksana dan pelaksana pemula ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh menteri sosial. setiap pimpinan unit eselon wajib menyusun pola mutasi jabatan karier unit eselon yang bersangkutan dengan mempertimbangkan karakteristik masing masing unit. pola mutasi jabatan karier unit eselon ditetapkan oleh pimpinan unit eselon setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan sekretariat jenderal c.g. biro organisasi dan kepegawaian. pola mutasi sebagaimana dimaksud dalam harus ditetapkan paling lambat (dua belas) bulan setelah ditetapkan peraturan menteri ini. ketentuan lebih lanjut mengenai pola mutasi jabatan karierlam peraturan menteri ini. sam menteri sosial republik indonesia bab iii ketentuan penutup pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, mutasi jabatan karier lingkungan unit eselon tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sampai dengan pola mutasi jabatan karier unit eselonreformasi birokrasi lingkungan kementerian sosial dilakukan dengan memprioritaskan pada penataan dan penanaman fungsi organisasi, penyempurnaan langkah kerja (business process) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk dapat memperbaiki layanan masyarakat dan membangun kepercayaan publik. reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, dan terbuka, serta menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang prima. salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan pembenahan sistem pembinaan pegawai negeri sipil, khususnya dalam perpindahan jabatan karier yang lebih memperhatikan kebutuhan organisasi. kementerian sosial terdiri dari unit yang beragam dan masing masing mempunyai karakteristik yang khas dan memiliki kantor vertikal yang tersebar seluruh indonesia, namun saat ini belum terdapat keseragaman dalam pola penempatan pejabat, hal ini dikarenakan belum semua unit eselon mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan menteri sosial ini. peraturan menteri sosial tentang pola mutasi jabatan karier menjadi salah satu dasar hukum bagi penyusunan pola mutasi pada unit eselon uraian lebih lanjut dari pola mutasi jabatan karier dituangkan dalam bentuk lampiran peraturan menteri sosial ini. tujuan pedoman penyusunan pola mutasi jabatan karier ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada pimpinan unit eselon dalam menyusun pola mutasi jabatan karier pada unit eselon yang bersangkutan. pengertianyang bersifat mandiri. perpindahan jabatan adalah perpindahan dari satu jabatan jabatan lain yang terdiri dari perpindahan jabatan secara horizontal, vertikal, dan diagonal. menteri sosial republik indonesia perpindahan jabatan secara horizontal merupakan, pada unit eselon yang sama maupun antar unit eselon, dari eselon yang lebih tinggi eselon yang lebih rendah atau kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional, pada unit eselon yang sama maupun antar unit eselon, pada unit eselon yang sama maupun antar unit eselon perpindahan wilayah kerja adalah proses pemindahan pejabat dari ke wilayah geografis teritorial maupun bidang tugas. prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai pegawai negeri sipilbab mutasi jabatan karier dalam dan antar unit eselon untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman dan kemampuan pegawai negeri sipil lingkungan kementerian sosial, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, perlu diselenggarakan perpindahan jabatan karier. perpindahan jabatan perpindahan jabatan pada unit eselon perlu memperhatikan hal hal sebagai berikutketentuan mengenai bantuan sosial sudah diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang belanja bantuan sosial pada perlu mengatur petunjuk pelaksana,, peraturan menteri sosial nomor tahun tentang nilai dan kelas jabatan lingkungan kementerian sosial, memutuskan: kementerian sosial. kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun fungsional kementerian sositunjangan kinerja diberikan kepadagi pegawai lingkungan kementerian sosialengan waktu istirahat dari pukul sampai dengan pukul dan hari jum'at hadir pukul sampai dengan pukulhari dan jam kerja pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan atau tugas belajar secara penuh dibebaskan sementara dari jabatannya menyesuaikan dengan hari dan jam pada tempat pendidikan dan pelatihan atau perkuliahandan tugas belajar. pegawai yang melakukan absensi kedatangan sebelum pukul dan diatas pukul serta kepulangan sebelum pukul untuk senin sampai dengan kamis dan jum'at sebelumpegawai tersebutlanggaran hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pad, (satu) hari sebelumnya. dalam halcepatnya memberitahukan atasan langsung secara tertulis berupa surat izin pemberitahuan. atasan langsung yang bersangkutan dapat menyetujui atau menolak permohonan yang bersangkutan berupa surat persetujuan izin. format surat izin pemberitahuan dan surat persetujuan izinkarena sakit, wajib menyerahkan surat keterangan doktercuti karena alasan penting, dan cuti luar tanggungan negara atau tugas belajar, wajib menyerahkan surat keterangan cutiharus menyerahkan bukti berupa surat tugas, instruksi dinas disposisi memo, atau dan surat keterang,yang dilakukan oleh setiap satuan kerja lingkungan sekretariat jenderaldberupa nilai capaian skp dan perilaku k cukup, berlaku pengurangandalam huruf diberikan penghargaanh. dan perilaku kerja. nilai capaian skp dan perilaku kerjtunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam apabila tidak mencapai nilai dalam kategori baik pada akhir tahun menjadi faktor pengurang terhadap jumlah tunjangan kinerja yang akan dibayarkan pada tahun berikutnyaasaran kinerja pegawai yang dilakukan setiap tahunbesaran pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada diberikan selama (satu) tahun pada tahun berikutnya. tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada mulai berlaku pada tanggalstaf khusus menteri non pegawaidan tidak mendapatkan tunjangan kinerja dan capaian kinerja dinilai dengan angka (nol). tunjangan kinerja pegawai yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan tunjangan kinerja sebesar (delapan puluh persen) dengan diberlakukan faktor pengurangbayarkan secara proporsional sebesar (delapan puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannyaa.tidak memperoleh capaian kinerja berdasarkan nilai capaian skp dan perilaku kerjayo) dari tunjangan kinerjanya. pengurangan tunjangan kinerja diberlakukan bagi pegawai yangtahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting, danpegawai yang izin tanpa keterangan, dikurangi (tiga) persen untuk setiap (satu) hari, dan pegawai) persen atau pukul dikurangi (satu koma lima persen), dan keterlambataniberlakukan untuktidak melakukan rekam medik, dikurangi (satu persen) untuk setiap (satu) kali kejadian, dan tidak melakukan rekam kehadiran pada saat pulang kerja, dikurangi (satutahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam huruf dikurangi (dua persen) persen untuk setiap (satu) hari. pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai yang:surat permintaan pembayaransurat izin pemberitahuan yang bertanda tangan bawah ini nama anananannanananan nana aan ana aan aan pangkat golongan ocean jabatan danananananananananana nana aan satuan kerja kakananananananana nenek nana aan aan anna unit kerja kakananananananana nenek nana aan aan anna dengan ini mengajukan permohonan izin untuk tidak masuk kerja, pemberitahuan terlambat masuk, izin pulang sebelum waktu, tidak absen pagi sore atau tidak melakukan absen elektronik pada hari ., tanggal ., bulan ., dan jam . karena alasan. j.onna tempat, tanggal, bulan, tahun hormat kami, jabatan nama. menteri sosial republik indonesia, ttd. salim segar juri lampiran iii peraturan menteri sosial republik indonesia nomor tahun tanggal juni tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja pegawai lingkungan kementerian sosial. surat persetujuan izin yang bertandatangan bawah inidengan ini memberikan izin kepada pegawai yang tersebut dibawah ini:untuk selanjutnya diberikan izin tidak hadir dan tidak melakukan absen elektronik pagi sore pada hari .i jjj. sid cu,keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani. tempat, tanggal, bulan, tahun atasan langsung coret yang tidak perlu. nama.lembaga sertifik, diubah sebagai berikut ditambahkan (dua) yakni dan:lembaga sertifikasi pekerjaan sosial dari kementerian sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf dijabat oleh kepala pusat pembinaan jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial atau ketua sekolah tinggi kesejahteraan sosial. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut lembaga sertifikdalam melakukan seleksi,ketentuan diubahtiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa tugas setelah melalui proses seleksi. ketentuan huruf dihapusdan berpengalaman bidang penyelenggaraandan sumber kesejahteraan sosial, bahwa untuk memperoleh data yang akurat dan akuntabelbahwa keputusan menteri sosial nomor huk tentang pola pendataan kesejahteraan sosialmengolah data, il. menganalisis data, menyimpan data, menyajikan data, oo. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan melakukan pembinaan dan pengawasan. bagian ketiga pemerintah provinsi gubernur memiliki kewenangan melaksanakan kebijakan pendataan dan pengelolaan data, memfasilitasi pengembangan kapasitas petugas pendataan, memfasilitasi pengembangan kapasitas pengelolaan data, dan melakukan pengembangan jaringan kerja dan koordinasi lintas kabupaten kota dalam pendataan dan pengelolaan data, melaksanakan kompilasi data dari seluruh kabupaten kota lingkup wilayahnya, melaksanakan verifikasi data dari seluruh kabupaten kota lingkup wilayahnya, mengolah data dari seluruh kabupaten kota lingkup wilayahnya, menganalisis data dari seluruh kabupaten kota lingkup wilayahnya, menyimpan data dari seluruh kabupaten kota lingkup wilayahnya, j . menyajikan data dari seluruh kabupaten kota lingkup wilayahnya, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dari kabupaten kota lingkup wilayahnya, il. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan data kabupaten kota lingkup wilayahnya, dan melaporkan hasil pendataan dan rekapitulasi data kepada menteri dan menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri. bagian keempat pemerintah kabupaten kota bupati walikota memiliki kewenangan menetapkan petugas pendataan, mengumpulkan data, mengolah data dari seluruh kecamatan lingkup wilayahnya, menganalisis data dari seluruh kecamatan lingkup wilayahnya, menyimpan data dari seluruh kecamatan dilingkupi wilayahnya, menyajikan data dari seluruh kecamatan lingkup wilayahnya, dan melaporkan hasil pendataan instansi dinas sosial provinsi. bab vii pendanaan pendataan dan pengelolaan data pks dan asks yang diselenggarakan oleh kementerian sosial republik indonesia bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. pendataan dan pengelolaan data pks dan asks yang diselenggarakan oleh pemerintahan provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. pendataan dan pengelolaan data pks dan asks yang diselenggarakan oleh pemerintahanngelolaan data pks dan asks kepada pemerintah provinsi. gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan program pendataan dan pengelolaan data kepada pemerintah kabupaten kota wilayahnya. bupati walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pendataan dan pengelolakebijakan, program dan pendataan dan pengelolaan datpendataan dan pengelolaan data daerahnya kepada menteri sosial dan menteri dalam negeri. laporan pendataan dan pengelolaan data dilaksanakan setiap tahun.menteri melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data pks dan asks yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. monitoring sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. gubernur, bupati, dan walikotangelolaan data pks dan asks dipergunakan oleh kementerian sosial, rujukan untuk memperbaiki proses pendataan dan pengelolaan data, dan cc. untuk pencapaian target pendataan. hasil pendataan dan pengelolaan data pks dan asks dapat menjadi bahan pertimbangan bagi menter provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota. bab ketentuan penutup pada saat mulai berlakunya peraturan ini, keputusan menteri sosial republik indonesia nomor huk tentang pola pendataan kesejahteraan sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan ini ditetapkan oleh menter.ini yang dimaksud dengani::ampung desa kelurahan nagari banjar atau wilayah adat, jaringan sosial yang berada rt rw kampung desa kelurahan nagari banjir atau wilayah adat, dan cc.cc.:il.: dan membantu penanganan masalah sosial. jakarta, mei menteri sosial republik indonesia, ttd. salim segar jurimaksud, tujuan dan ruang lingkup pedoman pendataan dan pengelolaan data pks dan asksukan penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan data pks dan asks.:ruang lingkup peraturan ini meliputi data pks dan asks, pendataaniniinstansi sosial kabupaten kota. instansi sosial kabupaten kota melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada kepada instansi sosial provinsi. instansi sosial provinsimenteri. hasil pendataan dan rekapitulasi data dari instansi sosial provinsi digunakan sebagai data terpadu. pendataan oleh dinas instansi sosial kabupaten kotayaitu aparat kecamatan dan atau kelurahaninstansi sosial kabupaten kota atas usulan kepala desa lurah atau nama yang sejenisnylaksanaan pendataanmenterianketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendataan diatur dengan peraturan pejabat unit kerja eselon yang menangani pendataan. bab,: cc.instansi sosial kabupaten kota untuk data pks dan asks kecamatan lingkup wilayah kewenangannya, instansi sosial provinsi untuk data pks dan asks kabupaten kota lingkup wilayah kewenangannya, dan kementerian sosial untuk data pks dan asks lingkup wilayah provinsi bab kewenangan bagian kesatu umum pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupatendata pks dan asks oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pemerintah oleh menteri, pemerintah daerah provinsi oleh gubernur, dan pemerintah kabupaten kota oleh bupati walikota. bagian kedua pemerintah menterimenetapkan bentuk laporan pendataan, melakukan pengembangan kapasitas petugas pendataan,, melaksanakan kompilasi data, melaksanakan verifikasi dan validasi data, |
peraturan menteri sosial republik indonesia nomor tahun tentang organisasi dan tata kerjmenyesuaikan perkembangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang pekerjaan sosial, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja sekolah tinggi kesejahteraan sosial': : tentang pendirian sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandu bab kedudukan, tugas, dan fungsi sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut seks bandung merupakan perguruan tinggi lingkungan kementerian sosial, dipimpin oleh ketua yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada menteri sosial. pembinaan teknis akademik seks bandung dilaksanakan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan dan pembina teknis fungsional seks bandung dilaksanakan menteri sosial. menteri sosial melimpahkan wewenang kepada kepala badan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial untuk melakukan pembinaan seks bandung. seks bandung mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik, vokasi, dan profesi bidang pekerjaan sosial. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seks bandung menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang pekerjaan sosial, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bidang pekerjaan sosial, cc. pelaksanaan penelitian pekerjaan sosial, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi, pelaksanaan pembinaan civitas akademika, pengelolaan laboratorium pekerjaan sosial, pengelolaan administrasi umum, akademik, dan kemahasiswaan, dan pengelolaan penunjang akademik. bab susunan organisasi bagian kesatu umum seks bandung terdiri atas: ketua dan pembantu ketua, senat: program diploma pekerjaan sosial, program pascasarjana pekerjaan sosial, pusat penelitian, pusat pengabdian kepada masyarakat, pusat penjaminan mutu, laboratorium pekerjaan sosial, bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan, bagian administrasi umum, instalasi penunjang akademik, dan il. kelompok jabatan fungsional dosen dan fungsional lainnya. bagan organisasi seks bandugian kedua ketua dan pembantu ketua ketua dan pembantu ketua merupakan unsur pimpinan seks bandung. ketua mempunyai tugas memimpin seks bandung. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketua dibantu (tiga) orang pembantu ketua yang bertanggung jawab langsung kepada ketua. pembantu ketua sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas pembantu ketua bidang akademik, selanjutnya disebut pembantu ketua pembantu ketua bidang administrasi dan organisasi, selanjutnya disebut pembantu ketua ii: dan pembantu ketua bidang kemahasiswaan dan alumni, selanjutnya disebut pembantu ketua iii. pembantu ketua mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian pekerjaan sosial, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pengelolaan laboratorium, dan kegiatan administrasi akademik, serta penyelenggaraan kerja sama internal dan eksternal. pembantu ketua mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan organisasi. pembantu ketua iii mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi kemahasiswaan dan alumni. bagian ketiga senat seks bandung senat seks bandung merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi seks bandung yang diatur lebih lanjut dalam statuta seks bandung. bagian keempat program pendidikan diploma program diplomdiploma pekerjaan sosial mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi bidang pekerjaan sosial. program diploma pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada terdiri atas program studi diploma pengembangan sosial masyarakat dan rehabilitasi sosial. dalam melaksanakan tugas, ketua program dibantu oleh sekretaris program. bagian kelima program pendidikan pascasarjana program pascasarjanpascasarjana pekerjaan sosial mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesi bidang pekerjaan sosial. program pascasarjana pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada terdiri atas program studi spesialis (satu) pekerjaan sosial. dalam melaksanakan tugas, ketua program dibantu oleh sekretaris program. bagian keenam laboratorium pekerjaan sosial laboratorium pekerjaan sosial merupakan unsur pelaksana akademik yang dipimpin oleh kepala laboratorium yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada ketua. laboratorium pekerjaan sosial mempunyai tugas pengelolaan praktikum dan sarana dan prasarana laboratorium. dalam melaksanakan tugas, kepala laboratorium dibantu oleh sekretaris laboratorium. bagian ketujuh pusat penelitian pusat penelitianelitian mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang pekerjaan sosial. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pusat penelitian menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengkajian dan penelitian bidang kemiskinan dan kebijakan sosial, pelaksanaan pengkajian dan penelitian bidang bencana dan pengungsi, cc. pelaksanaan pengkajian dan penelitian bidang kelembagaan dan pelayanan masyarakat, pelaksanaan pengkajian dan penelitian bidang keluarga, pelaksanaan pengkajian dan penelitian bidang perempuan, pelaksanaan pengkajian dan penelitian bidang anak, pelaksanaan pengkajian dan penelitian bidang lanjut usia, pelaksanaan pengkajian dan penelitian bidang hiv aids, pelaksanaan pengkajian dan penelitian bidang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napa), pelaksanaan pengkajian dan penelitian bidang disabilitas, dan pelaksanaan pengkajian dan penelitianelitian terdiri atas unit kajian kemiskinan dan kebijakan sosial, unit kajian bencana dan pengungsi, unit kajian kelembagaan dan pelayanan masyarakat, unit kajian keluarga, unit kajian perempuan, unit kajian anak, unit kajian lanjut usia, unit kajian hiv aids, unit kajian napa, j . unit kajian disabilitas, unit kajian komunitas adat terpencil, dan il. unit kajian lain yang dipandang perlu. unit kajian dipimpin oleh kepala unit. unit kajikajikajikajian keluarga mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penelitian bidang keluarga. s5) unit kajian perempuan mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penelitian bidang perempuan. unit kajian anak mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penelitian bidang anak. unit kajian lanjut usia mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penelitian bidang lanjut usia. unit kajian hiv aids mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penelitian bidang hiv aids. unit kajian napa mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penelitian bidang napa. unit kajian disabilitas mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penelitian bidang disabilitas. unit kajidelapan pusat pengabdian kepada masyarakat pusat pengabdian kepada masyarakatgabdian kepada masyarakat mempunyai tugas melakukan pelayanan pekerjaan sosial dan aplikasi teknologi pekerjaan sosial. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pusat pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan dan aplikasi teknologi pekerjaan sosial bidang kemiskinan dan kebijakan sosial, pelaksanaan pelayanan dan aplikasi teknologi pekerjaan sosial bidang bencana dan pengungsi, cc. pelaksanaan pelayanan dan aplikasi teknologi pekerjaan sosial bidang kelembagaan dan pelayanan masyarakat, pelaksanaan pelayanan dan aplikasi teknologi pekerjaan sosial bidang keluarga, pelaksanaan pelayanan dan aplikasi teknologi pekerjaan sosial bidang perempuan, pelaksanaan pelayanan dan aplikasi teknologi pekerjaan sosial bidang anak, pelaksanaan pelayanan dan aplikasi teknologi pekerjaan sosial bidang lanjut usia, pelaksanaan pelayanan dan aplikasi teknologi pekerjaan sosial bidang hiv aids, pelaksanaan pelayanan dan aplikasi teknologi pekerjaan sosial bidang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napa), pelaksanaan pelayanan dan aplikasi teknologi pekerjaan sosial bidang disabilitas: dan pelaksanaan pelayanan dan aplikasi teknologi pekerjaan sosialgabdian kepada masyarakat terdiri atas unit layanan kemiskinan dan kebijakan sosial, unit layanan bencana dan pengungsi, unit layanan kelembagaan dan pelayanan masyarakat, unit layanan keluarga, unit layanan perempuan, unit layanan anak, unit layanan lanjut usia, unit layanan hiv aids, unit layanan napa, unit layanan disabilitas, unit layanan komunitas adat terpencil, dan il. unit layanan lain yang dipandang perlu. unit layanan dipimpin oleh kepala unit. unit layanlayanlayanlayanan keluarga mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penelitian bidang keluarga. s5) unit layanan perempuan mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penelitian bidang perempuan. unit layanan anak mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penelitian bidang anak. unit layanan lanjut usia mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penelitian bidang lanjut usia. unit layanan hiv aids mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penelitian bidang hiv aids. unit layanan napa mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penelitian bidang napa. unit layanan disabilitas mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penelitian bidang disabilitas. unit layansembilan pusat penjaminan mutu pusat penjaminan mutu merupakan unsur penjaminan mutu yang dipimpin oleh kepala pusat yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada ketua. pusat penjaminan mutu mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang pekerjaan sosial. dalam melaksanakan tugas, kepala pusat dibantu oleh sekretaris. bagian kesepuluh bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan adalah unsur pelaksana administrasi bidang akademik dan kemahasiswaan yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada ketua dan dibina oleh pembantu ketua sepanjang menyangkut bidang administrasi akademik dan pembantu ketua iii menyangkut bidang administrasi kemahasiswaan dan alumni. bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pelaksanaan administrasi pengajaran, pelaksanaan registrasi dan pengelolaan data mahasiswa, cc. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni, dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerja sama. bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan terdiri atas subbagian administrasi pengajaran, subbagian registrasi dan data mahasiswa, subbagian administrasi kemahasiswaan dan alumni, dan subbagian perencanaan dan kerja sama. subbagian administrasi pengajaran mempunyai tugas melakukan administrasi pengajaran. subbagian registrasi dan data mahasiswa mempunyai tugas melakukan registrasi dan pengelolaan data mahasiswa. subbagian administrasiperencanaan dan kerja sama mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerja sama. bagian kesebelas bagian administrasi umum bagian administrasi umum adalahketua dan dibina oleh pembantu ketua ii. bagian administrasi umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tanggaadministrasi kepegawaian pengelolaan keuangan, cc. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan tata usaha, dan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga. bagian administrasi umum terdiri atas: subbagian kepegawaian, subbagian keuangan, subbagian hubungan masyarakat dan tata usaha, dan subbagian perlengkapan dan rumah tangga. subbagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian. subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan. subbagian hubungan masyarakat dan tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat dan tata usaha. subbagianbagian keduabelas instalasi penunjang akademik instalasi penunjang akademik merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi pekerjaan sosial yang dipimpin oleh kepala instalasi, berada bawah dan bertanggung jawab kepada ketua. instalasi penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada meliputi: instalasi perpustakaan, instalasi bahasa, instalasi teknologi informatika, instalasi pendidikan agama, instalasi media pembelajaran, dan instalasi penerbitan. instalasi perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. instalasi bahasa mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan peningkatan kemampuan berbahasa. instalasi teknologi informatika mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan teknologi informatika. instalasi pendidikan agama mempunyai tugas melakukan pelayanan bimbingan kerohanian. instalasi media pembelajaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pelayanan dan pengembangan media pembelajaran. instalasi penerbitan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan penerbitan. bab iii kelompok jabatan fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya kelompok jabatan fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalseks bandungs bandung serta dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing masing. setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan seks bandung wajib:emimpin satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. setiap pemimpin satuan organisasi lingkungan seks bandueselon ketuatua program, kepala pusat, kepala laboratorium, kepala unit, dan kepala instalasi merupakan jabatan non eselon. sekretaris program, sekretaris pusat, dan sekretaris laboratorium, merupakan jabatan non eselon. bab lokasi seks bandung berlokasi bandung jawa barat. bab vii ketentuan peralihan pada saat mulai berlakunya peraturan ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkungan seks bandung tetap melakukan tugas dan fungsi seks bandung sampai dengan diatur kembali berdasarkan peraturan insosial, setelah terlebih dahulu. pada saat mulai berlakunya peraturan menteri ini, maka keputusan menteri sosial republik indonesia nomor periuk tentang organisasi dan tata kerja sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan dan ketentuan sebagai pelaksanabandung yang ada pada saat diundangkannyanomor tahun tanggal april tentang organisasi dan tata kerja sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung sook seks bandung kemahasiswaan administrasi registrasi dan subbagian subbagian mahasiswa isi subbagian administrasi humas perlengkapan dan kerjasama dan alumni tangga diploma pascasarjana pekerjaan kepada masyarakat pekerjaan pekerjaan sosial sosial sosial layanan psm dan pekerjaan penunjang reason sosial akademik keterangan struktural non eselon bereeeeen struktural eselon teng$ional dosen dani inn aan ann eleb:a. bahwa undang undang nomor tahun tentang narkotika menyatakabahwa untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi, dan kepala badan narkotika nasional nomor o01 pb ma 1ii nomor tahun nomor tahun nomor tahun nomor per a ja nomor tahun dan nomor berber i1. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri inidan korban penyalahgunaan narkotika yang berhadapan dengan hukum adalah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dan atau yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetapnerimaan dan registrasi adalah serangkaian kegiatan yang mencakup serah terima legalitas dari lembaga merujuk, orang tua, atau keluarga lembaga rehabilitasi sosial dan pendokumentasian informasi serta data yang berkaitan dengan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. pengasaman adalah kegiatan menempatkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika pada ruang bangunan tertentu lembaga rehabilitasi sosial. orientasi adalah proses kegiatan pemberian pemahaman dan pengenalan program layanan dan lingkungan lembagancana pemecahan masalah adalah kegiatan penyusunan rencanae, strategi dan teknik, tim pelaksana, waktu pelaksanaan, dan indikator keberhasilan. intervensi adalah pelaksanaan kegiatan dari rencana pemecahan masalah. sosialisasi adalah kegiatan menyiapkan lingkungan sosial, lingkungan pendidikan, dan lingkungan kerja. reintegrasi adalah kegiatan mengembalikan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kepada keluarga pascarehabilitasi sosial lembaga. terminasi adalah kegiatan pengakhiran rehabilitasi sosial. pembinaan lanjut adalah upaya yang diarahkan kepada penerima pelayanan yang telah selesai mengikuti proses rehabilitasi sosial, baik dalam maupun luar lembinstansi peniti adalah kepolisian republik indonesia, kejaksaan republik indonesia, pengadilan, atau badan narkotika nasional. penegak hukum adalah penyidik kepolisian republik indonesia dan atau penyidik badan narkotika nasional, jaksa penuntut umum, ketua pengadilan, dan atau hakim yang sedang menangani atau yang menetapkan kasus pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. lembaga penyelenggaratujuan: memberikan arah dan pedoman bagi penegak hukum yang akan menitipkan atau menyerahkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dalam lembaga, memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara rehabilitasi sosial, dan terlaksananya proses rehabilitasi sosial dalam lembaga rehabilitasi sosial. sasaran: pemerintah dan pemerintah daerah,yang telah ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, penegak hukum, dan masyarakat. bab persyaratwajib menjalani rehabilitasi sosial. rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada lembaga rehabilitasi sosial. lembaga rehabilitasi sosiallembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam ditujukan kepada: pecandu narkotika dan atauproses persidangan pengadilan, proses banding, kasasi, dan peninjauan kembali,atau pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetaptitipan berdasarkan penetapan pengadilan dan atau atau putusan pengadilanberdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dengan status titipan sebagaimana dimaksud dalam ditempatkan lembaga rehabilitasi sosial pemerintah. rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dengan status berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ditempatkan lembaga rehabilitasi sosial pemerintah atau masyarakat yang ditetapkan menteri sosial. persyaratan penerimaan dan registrasi pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika dengan status titipan sebagaimana dimaksud dalam harus dilengkapi dengandan instansi peniti, surat pernyataan bersama antara lembaga rehabilitasi sosial dan instansi peniti mengenai keamanan dan pengawasan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang ditempatkan lembaga rehabilitasi sosial, kewajiban mengantar dan menjemput pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika sesuai kebutuhan proses peradilan menjadi tanggung jawab instansi peniti. resume kronologis kasus,dan surat persetujuan dari badan narkotika nasional badan narkotika provinsi badan narkotika kabupaten kota mengenai biaya rehabilitasi selama pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika dititipkan. persyaratan pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika yang telah mendapatkan status berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilengkapi dengan salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, surat rujukan pengantar yang ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri yang dihembuskan kepada kepala kejaksaan negeri jaksa atau penuntut umum yang bersangkutan, melampirkan foto copy hasil tim asesmen terpadu untuk rehabilitasi sosial, berita acara serah terima antara lembaga rehabilitasi sosial dan instansi peniti, dan menandatangani surat pernyataan bersama mengenai keamanan dan pengawasan pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika yang ditempatkanpaling sedikit (delapan belas) tahun ditempatkan dalambawah (delapan belas) tahun dirujuk pks. bab iii pelaksanaan rehabilitasi sosial pelaksanatahapalam lembaga rehabilitasi sosial meliputi: pengasaman, orientasi, cc. asesmen, rencana intervensi, intervensi, sosialisasi, reintegrasi, terminasi, dan pembinaan lanjut. pengasaman sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika baik dengan status titipan maupun status berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ditempatkan program prarehabilitasi sosial. layanan yang diberikan selama berada program prarehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam meliputi pemenuhan kebutuhan pokok, orientasi program prarehabilitasi sosial, mempelajari kasus, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan psikososial, konseling, terapi psikososial untuk stabilisasi emosi, asesmen awal, pencatatan perkembangan, rujukan, dan pemindahan program rehabilitasi sosial. orientasi sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika dalam lembaga rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk: menginformasikan jenis layanan, menjelaskan aturan dan tata tertib selama mengikuti proses rehabilitasi sosial, menjelaskan hak dan kewajiban selama mengikuti proses rehabilitasi sosial, dan mengenal wilayah lembaga dan lingkungannya. asesmen sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: biopsikososial, dan vokasional.pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika menyalahgunakan narkotika, dialaminya masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika, dan dialaminya kesiapan pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika dalam melakukan perubahan, risiko, dan kesempatan melakukan rehabilitasi sosial. asesmen sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh: pekerja sosial profesional, dan atau tenaga kesejahteraan sosial yang terlatih bidang adisi dan atau konselor adisi. petugas asesmen sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan analisis biopsikososial dan spiritual serta memberikan rekomendasi rencana rehabilitasi sosial. hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rencana intervensi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan: identifikasi alternatif pemecahan masalah sesuai kebutuhan, merumuskan tujuan perubahan yang diharapkan, identifikasi metode dan teknik yang akan digunakan, memilih alternatif pemecahan masalah yang akan dilaksanakan, dan membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah. intervensi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan keagamaan, dan bimbingan keterampilan. bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pemeliharaan diri melalui perilaku hidup bersih dan sehat, pemenuhan kebutuhan makan, cc. pemeliharaan kesehatan, dan atau melaksanakan terapi fisik bagi yang berkebutuhan khusus. bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi bimbingan individu, bimbingan kelompok, dan bimbingan komunitas. bimbingan individu sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: konseling individu, terapi kognisi dan perilaku, dan pendampingan. bimbingan kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kegiatan pertemuan, permainan yang bersifat rekreasional dan edukatif, dan kegiatan evaluasi personal dan kelompok. bimbingan komunitas sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kegiatan advokasi dan penyampaian informasi mengenai dunia adisi kepada lingkungan sosial, melakukan sesi terapi kepada keluarga dan orang orang yang berpengaruh dalam kehidupan penerima pelayanan, dan melakukan konseling keluarga. bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan: melaksanakan sesi terapi keagamaan, melaksanakan bimbingan ibadah, dan melaksanakan bimbingan budi pekerti. bimbingan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan keterampilan bidang barang jasa. sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui kegiatan: penyiapan pelaksanaan sosialisasi, kunjungan keluarga, dan. reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui kegiatan: konseling individu untuk menyiapkan penerima pelayanan kembali kepada keluarga atau lembaga merujuk, koordinasi dengan keluarga dan atau instansi peniti, cc. mengembalikan kepada orang tua, keluarga, wali, atau keluarga terdekat,, dan pemantauan dan evaluasi. terminasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dalam hal penerima pelayanan: diambil oleh instansi peniti, telah selesai mengikuti rehabilitasi sosial, atau meninggal dunia. pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui kegiatan: bimbingan sosial kepada penerima pelayanan pascarehabilitasi sosial melalui kunjungan rumah, tempat pendidikan, tempat kerja, dan atau dimana yang bersangkutan melakukan aktivitas, pendampingan kewirausahaan, cc. pemberian informasi mengenai perkembangan keputihan kepada keluarga dan layanan yang dapat diakses terkait dengan kebutuhan penerima pelayanan pascarehabilitasi sosial, dan memfasilitasi pertemuan antara penerima pelayanan pascarehabilitasi sosial dengan teman sebaya dan lingkungannyadisi dan atau konselor adisi pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditetapkan oleh menteri, baik luar maupun dalam lembaga untuk mendampingi pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika. pendampingan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada saat dan atau dalam proses peradilan berlangsung sampai dengan putusan pengadilsampingan psikososial, mendampingi selama proses persidangan, dan menyusun laporan pelaksanaan pendampingan. bab pembiayaan sumber pendanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika,, gubernur, dan bupati walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada lembagabab vii pemantauansanakan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitasantauan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara berkala melalui koordinasi dengan pihak terkaiterintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten kota melaksanakan evaluasi pelaksanaanpecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika. bab viii pelaporan lembaga rehabilitasi sosial pemerint, dan penegak hukum yang menitipkan. lembaga rehabilitasi sosial pemerintah daergubernur c.g. kepala dinas instansi sosial provinsi, menteri sosial c.g. direktur jenderal rehabilitasi sosial, dan cc. penegak hukum yang menitipkan. lembaga rehabilitasi sosial milik masyarakat yang telah ditetapkan oleh menteri sosialberdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan tembusan kepada: gubernur c.g. kepala dinas instansi sosial provinsi, dan bupati walikota c.g. kepala dinas instansi sosial kabupaten kota. pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara berkala sejak prarehabilitasi sosial, saat rehabilitasi sosial, dan pascarehabilitasiri dan jam kerjaisiplin, mendorong profesionalitas, dan mengoptimalkan kinerja pegawai diperlukan pengaturan hari dan jam kerjahari kerja adalah hari yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bagi pegawai untuk melaksanakandisiplin kerja adalah kesanggupan pegawai lingkungan kementerian sosiapejabat pengelola kepegawaian satuan kerja adalah pejabat yang bertanggung jawab mengelola daftar hadir. siaga tugas adalah waktu kerja yang ditetapkan oleh kepala satuan kerja luar hari dan jam kerja. bab hari dan jam kerja hari kerja lingkungan kementerian sosialnegeri sipilkerja masing masing lingkungan kementerian sosial. pegawai negeri sipil wajib menaati hari datur pada dilakukan sebanyak (dua) kali yaitu pada jam masuk dan pulang kerja. pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal: selama belum terdapat alat absensi elektronik, sistem kehadiran elektronik mengalami kerusakan dan tidak berfungsi, pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik, pemindaian tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik, atau terjadi keadaan kahar (force majeure):i. daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakannegeri sipil yang sedang cuti, diberhentikan sementara, tugas belajar, dan dinas luar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang tidak diwajibkan mengisi daftar hadir. bab iii pelanggaran hari dan jam kerja pegawai negeri sipilkerja pada saat jam kerja tanpa alasan yang sah. pegawai negeri sipil dinyatakan tidak melanggar jam kerja sebagaimana dimaksud pada selama didukung dengan alasan yang sah. alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan mengajukan permohonan izin pemberitahengan ketentuan menteri sosial, untuk surat permohonan izin pemberitahuan yang diajukan oleh sekretaris jenderal, sekretaris jenderal bertindak atas namasatuan kerjasurat izin pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam wajib disampaikan kepada pejabat pengelola kepegawaian satuan kerja selambat lambatnya (tiga) hari kerja setelah ketidakhadiran. surat. pelanggaran hari dan jam kerjjabat pengelola pejabat pengelola kepegawaian bertanggung jawab kepada pejabat pembina kepegawaian pada unit kerja eselon pejabat pengelola kepegawaian unit kerja eselon sebagaimana dimaksud pada melaporkan kepada menteri sosial melalui sekretaris jenderal cg. biro organisasi dan kepegawaian setiap awal bulan. pejabat pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut bagi unit kerja eselon lingkungan kantor pusat, unit pelaksana teknis eselon ii, unit pelaksana teknis eselon iii dilaksanakan oleh kepala sub bagian tata usaha kepala sub bagian umum kepala sub bagian kepegawaian, bagi unit pelaksana teknis eselon dilaksanakan oleh kepala urusan tata usaha. bab ketentuan penutup selambat lambatnya (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan, seluruh unit kerja wajib menggunakan absensisurat izin pemberitahuan yang bertanda tangan bawah ini nama anannanananananaaan aan aan ana aan anna aan aan pangkat golongan jabatan nakanaanaaanaan anna aan ana aan unit organisasi anannanananananaaan aan aan ana aan anna aan aan dengan ini mengajukan permohonan izin untuk tidak masuk kerja, izin pulang sebelum waktunya, pemberitahuan terlambat masuk kerja"), selama . hari jam menit, pada hari ., tanggal ., karena alasan atas perhatian bapak ibu disampaikan terima kasih. menyetujui tidak menyetujui lokasi tempat, tgl, bln, thn jabatan, nama pejabat nama pemohon nip nip coret yang tidak perlu menteri sosial republik indonesia, ttd salim segar juri salinan salinan |
peraturan menteri sosial republik indonesia nomor tahun tentang pengendalian gratifikasuntuk meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi lingkungan kementerian sosial melalui gratifikasendalian gratifikasi lingkungan kementerian sosia: peraturan menteri sosial tentang pengendalian gratifikasi lingkungan kementerian sosial. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksudsecara penuh pada satuan organisasi lingkungan kementerian sosial. pengendalian adalah proses memantau mengawasi kegiatan kegiatan mencegah terjadinya penyimpangan untuk memastikan bahwa kegiatan kegiatan tersebut diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan dari norma yang telah melembaga. gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian dalam bentukpenerima adalah pegawai beserta keluarga yang mendapatkan gratifikasi. pemberi adalah para pihak, baik internal maupun eksternal, perorangan maupun unit lingkungan kementerian sosial,bertujuan memberikan pedoman bagi pegawai dalam menentukan tindakan yang berpotensi atau mengarah pada gratifikasi, dan mewujudkan pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. bab kategori dan bentuk gratifikasi gratifikasi dikategorikan menjadi dianggap suap, tidak dianggap suap terkait kedinasan, dan dianggap bukan suap. gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk uang, barang, rabat, komisi:suap sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan gratifikasi yang diperoleh pegawai dan atau keluarganya, yang berkaitan dengan jabatan dan atau kedudukan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. gratifikasi tidak dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan gratifikasi yang diterima pegawai, selaku wakil yang sah dari kementerian sosial dalam pelaksanaan tugas kedinasan. gratifikasi tidak dianggap suap sebagaimana dimaksud pada meliputi gaji, tunjangan profesi, tunjangan kinerja, dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganesuai dengan standar biayadiberikan oleh penyelenggara kegiatan, yang berlaku secara umum dan sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan hidangan sajian jamuan berupa makanan dan minuman yang diperoleh secara resmi dan berlaku umum dalam kegiatan kedinasan. gratifikasi dianggap bukan suap sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan gratifikasi yang diperoleh pegawai yang tidak termasuk gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan. gratifikasi dianggap bukan suap sebagaimana dimaksud pada meliputi gratifikasi yang diperoleh dari:cc.undian, diskon rabat, voucher, point rewardakademik dengan biaya sendiri atau tidak terkait dengan kedinasan,, yang tidak terkait dengan tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan, kode etik pegawai, dan dengan izin tertulis dari atasan langsung, danbab iii upg dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui gratifikasi lingkungan kementerian sosial dibentuk upg. upg lingkungan kementerian sosial dilaksanakan oleh tim upg yang ditetapkan oleh menteri. tim upg lingkungan kementerian sosial sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. ketua sebagaimana dimaksud pada huruf diketuai oleh inspektur jenderal. wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh sekretaris inspektorat jenderal. sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh kepala bagian umum inspektorat jenderal. anggota sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas sekretaris unit kerja eselon kepala biro umum sekretariat jenderal, inspektur bidang ii, iii, dan iv, kepala bagian umum pada unit kerja eselon dan kepala bagian analisis pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan. upg kementerian sosial bertugas melaksanakan analisa, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kepada komisi pemberantasan korupsi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upg lingkungan kementerian sosial mempunyai fungsi: menerima laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi, memverifikasi dan mengklarifikasi laporan gratifikasi, meneruskan laporan gratifikasi yang diperoleh kepada komisi pemberantasan korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan menginventarisasikan dan mendokumentasikan penerimaan dan penolakan gratifikasi. bab mekanisme pelaporan pengendalian gratifikasi setiap pegawai wajib melaporkan gratifikasi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf kepada komisi pemberantasan korupsi. untuk mempermudah koordinasi pelaporan gratifikasi lingkungan kementerian sosial, pelaporan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui upg. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir secara manual maupun elektronik. formulir sebagaimana dimaksud pada paling sedikit berisi identitas pelapor terdiri dari nama dan alamatdokumen kelengkapan pendukung lainnya. pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui website kementerian sosial. dalam hal pegawai lingkungan kementerian sosiallingkungan kementerian sosial disertai dengan bukti tanda terima dari komisi pemberantasan korupsi. laporan sebagaimana dimaksud dalam paling lambat (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya gratifikasi. dalam hal laporan yang disampaikan kepada upg melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada laporan diteruskan komisi pemberantasan korupsi. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan yang telah disediakan. upg wajib menerima dan mencatat laporan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf laporan yang diterima upg sebagaimana dimaksud dalam segera diverifikasi dengan menggunakan isian formulir laporan dan dokumen pendukung serta dilakukan klarifikasi kepada pelaplingkungan kementerian sosial diperlukan pedoman analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihananalisa '. analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional merupakan proses dan tata cara untuk memperoleh informasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu untuk kepentingan peningkatan kualitas sumber daya manusia pegawai negeri sipil lingkungan kementerian sosial. pedoman analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional digunakan sebagai acuan bagi kementerian sosial dalam melakukan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsionalusun dengan sistematika sebagai berikut babi pendahuluan bab pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil bab iii analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihkelancaran pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil lingkungan kementerian sosial secara objektif, kompetitif, dan memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang tersedia serta bersih dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan kesejahteraan sosial, perlu adanyimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab dalam melaksanakan pengadaan calon pegawai negeri sipilmenteri sosial republik indonesiusun dengan sistematika sebagai berikut pendahuluan pengadaan calon pegawai negeri sipil dari pelamar umum ill. penyaringan pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil pengawasan dan pengendalian pengadaan cons pembiayaan vii evaluasitag, menteri sosial republik indonesia pendahuluan umum dalam rangka mengisi formasi pegawai negeri sipil pns) perlu disusun suatu panduan bagi penyelenggara pengadaan calon pegawai negeri sipil cons), mulai dari pendaftaran, seleksi sampai dengan penerbitan surat keputusan yang bersangkutan. pengadaan cons merupakan salah satu realisasi proses pembangunan tenaga kesejahteraan sosial disamping pemberdayaan dan pengembangan pegawai. mengingat pengadaan cons merupakan salah satu kunci utama yang menentukan keberhasilan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, maka proses rekrutmen dan seleksi perlu dilaksanakan sebaik mungkin. tujuan ketentuan dalam peraturan ini sebagai petunjuk bagi pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab dalam melaksanakan pengadaan cons, guna: dipakai sebagai acuan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil.dan:menteri sosial republik indonesia pengertian dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan: calon pegawai negeri sipil selanjutnya disebut cons adalah mereka yang setelah memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang undangan, diangkat oleh kepala kantor satuan organisasi yang berwenang dan melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat kepala kantor satuan organisasi dan digaji menurut ketentupejabat pembina kepegawaian selanjutnya disebut ppknya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. lembar jawaban komputer selanjutnya disebut ljk adalah formulir isian berupa data peserta ujian, kode pendidikan, jenis tes, tanda tangan, dan tanggal pelaksanaan tes serta jawaban soal ujian yang akan diolah (scanning) dengan menggunakan komputer: setiap warga negara indonesia yang memenuhi syarat,surat kabar, dan atau papan pengumuman). menteri sosial republik indonesiarriil dari masing masing satuan unit kerja. pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai consejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. il. pengadaan calon pegawai negeri sipil dari pelamar umum perencanaan pengadaan cons perencanaan pengadaan pegawai analisis kebutuhan pegawai merupakan suatu upaya untuk mengatasi kesenjangan kualitas maupun kuantitas antara kebutuhan dan kondisi ketenagaan yang ada. dengan perencanaan yang matang, maka kebutuhan tenaga pegawai dalam jumlah yang memadai serta mempunyai kemampuan melaksanakan tugas pada tempat dan waktu yang diperlukan, dapat dipenuhi. tujuan perencanaan pengadaan pegawai secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut tersusunnya prakiraan kebutuhan tenaga pegawai secara keseluruhan kementerian sosial dalam rangka mencapai misi serta program yang telah ditentukan. tersedianya data tentang kualifikasi, jumlah, kekurangan maupun kelebihan tenaga pegawai. mantannya rekomendasi tahunan tentang formasi pegawai. tag, menteri sosial republik indonesia tahapan perencanaan pegawai analisis jabatan dan pekerjaan. analisis kebutuhan tenaga pegawai. analisis kebutuhan tenaga pegawai tahunan. penyusunan perencanaan pengadaan pegawai tersebut atas merupakan suatu proses analisis yang dilakukan secara logis dan teratur untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan oleh kementerian sosial. penerimaan (rekrutmen) penerimaan (rekrutmen) adalah proses pencarian peminatan para calon pegawai (pelamar) yang mampu untuk melamar sebagai pegawai kementerian sosial. proses ini dimulai dengan mencari pelamar dan berakhir bila lamaran lamaran (aplikasi) mereka diserahkan. hasil dari kegiatan ini adalah sekumpulan pencari kerjaipelamar yang akan diseleksi menjadi pegawai baru. proses penarikan ini sangat penting, karena kualitas sumber daya manusia kementerian sosial tergantung pada kualitas penerimaannya. untuk itu perlu ditetapkan metode atau cara penerimaan yang efektif agar memperoleh calon pelamar yang berkualitas. metode metode penerimaan calon pelamar pegawai kementerian sosial ditempuh melalui pengiklanan. cara ini dilakukan dengan memasang iklan surat kabar atau internet yang berisi tentang kebutuhan pegawai kementerian sosial dengan menyebut kualifikasi dan persyaratannya dan jumlahnya untuk setiap unit kerja. tag, menteri sosial republik indonesia lembaga lembaga pendidikan. biro organisasi dan kepegawaian mengirim pengumuman kepada lembaga lembaga pendidikan institut universitas) mengenai formasi kebutuhan kementerian sosial, beserta kualifikasi dan jumlah yang dibutuhkan. dengan kedua cara tersebut maka akan diperoleh calon tenaga (pelamar) yang berkualitas dalam jumlah yang relatif besar. setelah dilakukan penarikan dan sejumlah lamaran maka dilanjutkan dengan evaluasi terhadap para pelamar tersebut. evaluasi itu meliputi persyaratan administrasi dan kualifikasi pelamar yang dibutuhkan. persiapan kepanitiaan pejabat pembina kepegawaian membentuk tim pengadaan cons kementerian sosial dengan ketentuan yaitu sekurang kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris serta sub tim seleksi administrasi, sub tim penyusun materi ujian dan pengolah hasil ujian, dan sub tim pelaksana ujian tim pengadaan cons kementerian sosial terdiri dari penanggung jawab menteri sosial ketua sekretaris jenderal kementerian sosial wakil ketua kepala biro organisasi dan kepegawaian sekretaris tim kepala bagian perencanaan dan formasi pegawai sub tim seleksi administrasi kepala bagian mutasi kepegawaian tugas dan tanggung jawab sub tim seleksi administrasi: tag, menteri sosial republik indonesia oleh ketua tim pelaksana pengadaan cons tingkat nasional:sub lampiran menyiapkan daftar hadir peserta ujian, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam sub lampiran: menyiapkan tata tertib peserta ujian yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam sub lampiran mengumumkan kelulusan hasil ujian bagi peserta yang dinyatakan lulus yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. sub tim penyusunan materi ujian dan pengolahan hasil ujian kepala sub bagian formasi dan pengadaan pegawai. tugas dan tanggungjawab sub tim penyusunan materi ujian dan pengolahan hasil ujian: menyiapkan materi soal ujian yang berpedoman pada kisi kisi yang ditetapkan oleh tim pelaksana pusat dan menggunakannya: menyiapkan kunci jawaban soal ujian, menyiapkan dan menggandakan formulir lembar jawaban komputer, tag, menteri sosial republik indonesialakukan pengolahan ljk hasil ujian dengan komputer. pengolahan ljk hasil ujian dilakukan bekerjasama dengan pihaksub lampiran menyampaikan daftar peringkat nilai hasil ujian tertulis dan ujian wawancara sebagaimana tersebut dalam angka kepada sekretaris tim untuk diteruskan kepada ketua tim pengadaan cons kementerian sosial ri:sub lampiran sub tim pelaksanaan ujian kepala bagian pengembangan pegawai tugas dan tanggungjawab sub tim pelaksanaan ujian, yaitu yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam sub lampiran tag, menteri sosial republik indonesia menyelenggarakan ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, membacakan tata tertib pelaksanaan ujian: membagikan soal ujian dan formulir ljk kepada peserta ujian: mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta ujian: mengumpulkan daftar hadir, soal ujian bersama ljk hasil ujian dari peserta ujian: pelaksanaan ujian: jumlah peserta ujian yang hadir dan tidak hadir, cc) sisa soal ujian,sub lampiran sub tim pemantauan inspektur bidang penunjang tugas dan tanggung jawab sub tim pemantauan melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian meliputi kegiatan: memantau pengumuman penerimaan cons,, ctag, menteri sosial republik indonesiamemantau penyimpanan dan pengamanan sisa soal ujian dan sisa formulir ljk,: memantau pelaksanaan scanning perekaman data ljk hasil ujian dari seluruh peserta,:memantau usul penetapan nip dengan pengumuman yang dinyatakan lulus dan diterima oleh ppk. jadwal kegiatan jadwal kegiatan pengadaan cons, ditetapkan lebih lanjut oleh kepala badan kepegawaian negara bkn) selaku ketua tim pelaksana pusat pengadaan cons tingkat nasional. tag, menteri sosial republik indonesia untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan cons perlu dis, antara lain mengenai waktu, tempat pelaksanaan danmateri ujian dalam penyusunan materi ujian, sub tim penyusunan materi ujian dan pengolahan hasil ujian bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri setempat terdekat dengan persetujuan pejabat pembina kepegawaian. dalam penyusunan materi ujian harus tetap dijamin kerahasiaannya. jenis materi ujian terdiri dari tes kemampuan dasar tkd), tes kemampuan bidang tkb), tes kemampuan kerja tkk). semua materi ujian tkd, tkb dan tkk) berlaku untuk semua peserta ujian. ujianmenteri sosial republik indonesia integritas dan inisiatif. untuk itu dalam menyusun soal tkd harus mengacu pada unsur unsur sebagai berikut: kelompok tes pengetahuan umum tpu) ideologi pancasila, ii. undang undang dasar negara republik indonesia tahun politik sistem administrasi negara republik indonesia, ii. sistem pemerintahan pusat dan daerah: iii. politik dalam negeri: iv. politik luar negeri. ekonomi i. sistem perekonomian nasional: ii. kebijakan fiskal dan moneter. sosial dan budaya sejarah kebangsaan, ii. masyarakat madani. hankam wawasan nusantara, ii. sistem pertahanan dan keamanan. hukum i. norma hukum: ii. azas hukum: iii. supremasi hukum. kelompok tes bakat skolastik tbs) kemampuan verbal padanan kata sinonim: ii. lawan kata antonim: iii. analogi: menteri sosial republik indonesia iv. pemahaman wacana. kemampuan kuantitatif deretan angka, ii. aritmatika, iii.' geometrik. kemampuan penalaran penalaran logis, ii. penalaran analitis. kelompok skala kematangan tsk) kemampuan beradaptasi berupaya memahami perubahan: ii. memahami pendapat orang lain. pengendalian diri i. pengendalian emosi, ii. bersikap tenang. semangat berprestasi fokus pada tugas, ii. kemampuan meningkatkan kinerja. integritas kejujuran: ii. konsistensi. inisiatif melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah: ii. mengantisipasi terhadap masalah. ujian tes kemampuan bidang tkb)tag, menteri sosial republik indonesia ujian tes kemampuan kerja tkk) dimaksudkan untuk mengukur ketelitian, konsentrasi, kecepatan, keanehan dan ketahanan kerja peserta ujian. kemampuan tersebut akan membantu pegawai dalam melaksanakan tugas tugasnya.pegawai bisa diterima atau sesuai dengan kebutuhan organisasi kementerian sosial. proses wawancara ini bisa menggunakan format berstruktur atau tidak berstruktur, bekerjasama dengan pihak ketiga. pencetakan dan distribusi naskah soal ujiankementerian sosial ri. pengepakan naskah soal ujian: pengepakan naskah soal ujian dikelompokkan menurut jenis jabatan d: daftar hadir, tata tertib peserta: formulir berita acara pelaksanaan ujian, bahan segel pengaman: menteri sosial republik indonesiaumuman pengumuman dilakukan melalui media massa (cetak dan elektronika) yang tersedia sehingga pengadaan pegawai negeri sipil diketahui oleh umum. pengumuman tersebut: batas waktu pengajuan surat lamaran, waktu dan tempat seleksi, dan lain lain yang dipandang perludan tag, menteri sosial republik indonesia,berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum dalam ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan"dengan hormat tidak atas permintaan sendiri" atau "tidak dengan hormat" sebagai pns tni polri atau "diberhentikan dengan tidak hormat" sebagai pegawai swasta. tidak berkedudukan sebagai cons pns tni polri. tidak berkedudukan sebagai anggota dan atau pengurus partai politik. bebas dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah. mampu mengoperasikan komputer minimal program office dan internet. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan. tag, menteri sosial republik indonesia siap dan bersedia ditempatkan seluruh wilayah republik indonesia sesuai formasi. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan lembaga instansi lain selain kementerian sosial ri. melakukan pendaftaran secara online pada situs web go.id situs web hanya dapat diakses dari dalam negeri). mengikuti seluruh tahapan seleksi. tahapan seleksi seleksi dilaksanakan dengan sistem gugur, terdiri dari tahap pendaftaran pendaftaran hanya dapat dilakukan secara online melalui internet. pelamar yang telah melakukan pendaftaran online dan mengunggah upload photo digital akan mendapatkan nomor register dan formulir kemudian harus mengirimkan berkas lamaran. setiap pelamar diwajibkan memilih wilayah penempatan. tahap seleksi administratif pelamar yang akan diikutkan dalam proses seleksi administratif hanya pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara online. pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahapan selanjutnya. tahap iii ujian tulis ujian tulis akan dilaksanakan (empat) lokasi wilayah yang didasarkan pada jumlah pelamar yang akan mengikuti ujian tersebut. peserta ujian yang dinyatakan lulus ujian tertulis akan dipanggil mengikuti ujian wawancara. tag, menteri sosial republik indonesia tahap wawancarabisa diterima atau sesuai dengan kebutuhan organisasi kementerian sosial. wawancara merupakan salah satu usaha untuk meyakinkan hasil ujian tertulis dan mengetahui sikap, minat dan kecakapan pelamar. proses wawancara ini bisa menggunakan format berstruktur atau tidak berstruktur. wawancara akan dilaksanakan jakarta. pelajaran setiap pelamar melakukan pendaftaran secara online pada situs web dan mengunggah upload pas photo berwarna terbaru digital dengan format jpg maksimal besar file (lima puluh kilo byte). mencetak formulir pendaftaran dengan ukuran folio), surat pernyataan, surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah mutasi, surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah dan surat izin dari suami istri orang tua. mengirimkan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan (sesuai contoh format terlampir), menggunakan tinta hitam, ditujukan kepada menteri sosial c.g. kepala biro organisasi dan kepegawaian, dan dilengkapi dengan (sesuai urutan): pas photo berwarna terbaru ukuran yang telah ditulisi nama dibelakangnya sejumlah lembar, photocopy kartu tanda penduduk ktp) yang masih berlaku (satu) rangkap: formulir pendaftaran yang telah ditandatangani: photocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang (masing masing (satu) rangkap), photocopy surat akreditasi jurusan dari instansi berwenang yang telah dilegalisir (satu) rangkap): menteri sosial republik indonesia photocopy kartu tanda pencari kerja kartu kuning) yang masih berlaku dari instansi tenaga kerja (satu) rangkap): photocopy surat keterangan catatan kepolisian sick) yang masih berlaku (satu) rangkap): photocopy surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang mencantumkan kondisi fisik (tidak cacat cacat, bila penyandang cacat disebutkan jenis kecamatannya) dan kondisi kesehatan (satu) rangkap): surat pernyataan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai: surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah mutasi yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai: surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai: surat izin yang telah diisi dan ditandatangani diatas materai dari suami istri bagi yang telah menikah atau dari orang tua bagi yang belum menikah: photocopy surat keputusan pengangkatan tenaga kontrak yang telah dilegalisir (khusus bagi yang sedang terikat kontrak kerja dengan kementerian sosial ri): surat keterangan dari pertani (khusus bagi pelamar penyandang tuna netra): setiap pelamar diwajibkan untuk memilih satu wilayah penempatan yang diinginkan. lokasi wilayah penempatan terdiri dari wilayah meliputi pulau sumatera, wilayah meliputi pulau jawa, bali dan nusa tenggara barat, wilayah iii meliputi pulau kalimantan, wilayah meliputi pulau sulawesi, maluku, papua dan nusa tenggara timur. berkas lamaran dimasukkan kedalam amplop coklat polos (ukuran mm) yang mencantumkan nama pelamar dan nomor register pendaftaran sudut kiri atas. setiap pelamar hanya diperkenankan mengajukan satu berkas lamaran. berkas lamaran dikirimkan melalui pos. tag, menteri sosial republik indonesia ii. penyaringan pemeriksaan administratif penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengumuman. setiap surat lamaran yang diterima, diperiksa dan diteliti sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam pengumumseleksi dilaksanakan dalam (empat) tahap dengan menggunakan sistem gugur yaitu tahap pendaftaran, tahap seleksi administratif, tahap seleksi ujian tulis, dan tahap wawancar. tag, menteri sosial republik indonesiakementerian sosial rilampiran,olahan ljk hasil ujian bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri. pengolahan ljk hasil ujian yang bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri minimal harus disaksikan oleh tim pengadaan cons kementerian sosial dan inspektorat: pengertian ljk adalah formulir yang berisi data peserta ujian, wilayah instansi yang dilamar, kode jenis dan jabatan formasi yang dilamar,proses scanning ljk. scanning adalah kegiatan memindahkan data isian dari ljk melalui scanner dalam media komputer. menteri sosial republik indonesia perekaman data adalah kegiatan untuk memindahkan data dari ljk dalam media komputer. ruang lingkup pengolahan pengolahan meliputi: melakukan proses scanning perekaman data ljk sampai dengan menghasilkan database file: merancang dan membangun database file referensi yang dibutuhkan, merancang database file dan memasukkan data kunci jawaban untuk seluruh jenis soal ujian,waban. mekanisme pengolahan formasi yang sudah ditetapkan oleh ppkmasing masing dikelompokkan sesuai dengan jenis tesdilakukan proses scanning atau perekaman data ljk hasil ujian sampai menghasilkan database filetag, menteri sosial republik indonesia bekerjasama dengan pihakrta wilayah penempatan yang dipilih oleh peserta ujian sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam pengumuman penerimaan cons. mengeluarkan hasil pengolahan tes tertulis yang disusun dalam daftar nilai sesuai dengan peringkat dari nilai yang tertinggi sampai dengan terendah berdasarkan hasil ujian tertulis sesuai dengan kualifikasi formasi yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran daftar tersebut digunakan untuk menyaring peserta yang akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu tes wawancara dengan perbandingan yang dipanggil untuk mengikuti wawancara kali dari jumlah formasi. menyampaikan daftar peringkat nilai dari akumulasi hasil tes tertulis dan tes wawancara kepada sekretaris tim pengadaan cons kementerian sosial tahun untuk diteruskan ketua tim pengadaan cons kementerian sosial tahunkementerian sosial tahunlampiran menyampaikan daftar peringkat nilai hasil tes tertulis dan wawancara seluruh peserta ujian (satu) eksemplar kepada kepala bkn. tag, menteri sosial republik indonesia penetapan kelulusan dan yang diterima daftar ranking nilai hasil tes tertulis dan wawancara peserta ujian diserahkan oleh tim pengadaan cons kementerian sosial tahun kepada ppk. ppkdan hasil seleksi wawancara sesuai dengan jumlah lowongan formasi yang telah ditetapkan oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasinomor bagiiv. pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil setelah adanya hasil seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil kementerian sosial yang berkualitas tersebut, maka langkah selanjutnya adalah pemrosesan pengusulan pengangkatan calon pegawai negeri sipil cons) kementerian sosial kepada kepala badan kepegawaian negara untuk mendapatkan persetujuannya sekaligus dicantumkan rencana penempatan unit kerja yang disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pegawai, baik pada kantor pusat menteri sosial republik indonesia kementerian sosial maupun pada unit pelaksana teknis kementerian sosial seluruh indonesia. pemanggilan pemberitahuan pelamar umum yang dinyatakan lulus ujian dan diterima, disampaikan melalui situs web dan dalam pemberitahuan tersebuterkas yang harus dibawa oleh pelamar yang lolos seleksi akhir yaitu: kartu ujian asli, photocopy stub l ijazah dan daftar transkrip nilai dari pertama sampai dengan terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (sesuai dengan anak lampiran i a keputusan kepala bkn tahun masing masing (dua) rangkap, asli dan photo copy kartu tanda pencari kerja kartu kuning): asli dan photo copy surat keterangan catatan kepolisian sick) yang masih berlaku, asli dan photo copy surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, asli dan photo copy surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya narkoba) dan hasil pemeriksaan urine dari rumah sakit pemerintah: photo copy surat nikah bagi yang telah menikah, photo copy akta kelahiran anak bagi yang telah memiliki anak, dan pas photo berwarna terbaru berlatar belakang merah ukuran sebanyak (delapan) lembar. tag, menteri sosial republik indonesiaumuman. apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan:.. (satu) lembar photocopy surat keputusan ppk tentang penetapan formasi pegawai negeri sipil tahun anggaran (satu) lembar photocopy ijazah yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. tag, menteri sosial republik indonesia (satu) set daftar riw hidup yang ditulis dengan tandaphotopk diserahkan unit kerja lingkungan kementerian sosialsurat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah. surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. tag, menteri sosial republik indonesiadengantag, menteri sosial republik indonesia formasi yang lowong akibat huruf akibat huruf dan atas, tidak dapat dipergunakan dalam tahun anggaran yang bersangkutanbiro organisasi dan kepegawaian menempatkan cons berdasarkan pada formasi yang telah ditetapkan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berdasarkan hasil analisa kebutuhan pegawai pada unit kerja lingkungan kantor pusat maupun unit pelaksana teknis. cons melaksanakan tugas pada tingkat eselon pada suatu unit kerjangawasan dan pengendalian pengadaan cons tim pengadaan cons kementerian sosial tahun. pengawasan dan pengendalian tersebut, dilakukan melalui pemantauan terhadap: rencana pelaksanaan seleksi, meliputi kegiatan: menteri sosial republik indonesia memantau pengumuman penerimaan cons,mantau distribusi soal dan formulir ljk dari panitia seleksi kepada pengawas ujian:cc. pengumuman hasil seleksi, meliputi kegiatan:vi. pembiayaan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan cons kementerian sosial. tag, ray menteri sosial republik indonesia pembayaran gaji cons kementerian sosial dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. vii. evaluasi tim pengadaan cons kementerian sosiali. penutup apabila dalam pelaksanaan ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada ketua atau wakil ketua tim pengadaan cons kementerian sosial. demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya. jakarta, september menteri sosial republik indonesia, ttd. salim segar juri tag, menteri sosial republik indonesia sub lampiran peraturan menteri sosial nomor: tanggal tanda peserta ujian cons tahun nama manan nan alamat manan nomor peserta ann ann ann nan ann ane ejaan nan ana aananaaanai jenis jabatan yang dilamar: oom. woo) kualifikasi pendidikan pelamar naakknnnnaakannnaaannnnaannn akan) hari tanggal nnannnnnannnnn dnnnnnnnnnnnnnnanaaaka. tempat ann ann pen nnnennnnnppeneennnnn nan aan pukul bana waktu setempat s d selesai tim pengadaan cons tahun pas foto kementerian sosial peserta 3x4 catatan saat pelaksanaan pengisian ujian harap membawa pensil asli penghapus lautan nama jabatan yang dilamar selain yang tercantum " ) jenjang dan kualifikasi pendidikan pelamar menteri sosial republik indonesia sub lampiran peraturan menteri sosial nomor tanggal daftar hadir peserta ujian cons kementerian sosial formasi tahun tempat pelaksanaan? .ooooooooooo kode? nannnnnnnnnnannnnnnnnnannnnnanna mata ujian ananannnnnnanenannnnnneemealannaaa ruang snnenenannnnnnnnnnnnnannannnnnnnnnaa nomor ujian nama peserta tanda tangan aoi (po yg. yoh pa. ya,tidak hadir peangaananan gel) orang jumlah peserta yang seharusnya hadir peangaananan gel) orang jumlah peserta yang hadir darngananan (efek) orang jakarta, .oo.oee pengawas pengawas nip. nip. ty. menteri sosial republik indonesia sub lampiran peraturan menteri sosial nomor tanggal tata tertib peserta ujian cons tahun kementerian sosial peserta wajib membawa tanda peserta ujian serta menunjukkannya kepada panitiabila dianggap salah peserta harus mencantumkan nomor dan nama pada ljk peserta dilarang membawa buku, kalkulator, telepon genggam senjata api tajam atau sejenisnya selama mengikuti ujian peserta dilarang bertanya berbicara dengan sesama peserta cc. keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia merokok dalam ruangan ujian peserta wajib mengerjakan semua soal ujian yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu menandatangani ljk ditempat yang disediakan mengisi daftar hadir peserta yang telah disediakantim pengadaan cons formasi tahun sub tim pelaksanaan ujian kementerian sosial dan formulir lembar jawaban komputer pengadaan cpnstahun21 aa pada hari ini . tanggal ., bertempat di. telah berlangsung serah terima dalam rangka persiapan bahan seleksi cons tahun antarari) dengankedua (dalam hal ini sub tim pelaksanaan ujian kementerian sosial ri)naskah penunjang ujian, berupa pedoman panitia ujian: formulir daftar hadir peserta ujian: formulir berita acara pelaksanaan ujian: petunjuk pengerja, lembar jawaban komputer dan sisa soal ujian cons tahun pada hari ini . tanggal ., bertempat di.pertama (dalam hal ini sub tim pelaksanaan ujian kementerian sosial ri) dengansosial ri) pihak pertama telah menyerahkan lembar jawaban komputer hasil ujian kepada pihak kedua yang terdiri dari soal ujianljk untuktes kompetensi kerja tkk) sejumlah . amplop (. set) sisa soal soal ujian dan ljk yang terdiri dari: tes kompetensi dasar tkd) sejumlah . set ljk . ibr tes kompetensi bidang tkb) sejumlah . set ljk . ibr tes kompetensi kerja tkk) sejumlah . set ljk . ibr naskah penunjang ujian, berupa daftar hadir peserta ujian berita acara pelaksanaan ujianmenteri sosial republik indonesia sub lampiran peraturan menteri sosial nomor tanggal daftar peringkat nilai hasil ujian instansi kementerian sosial instansi penyelenggara ) kementerian sosial jenis formasi pelamar umum nama peserta tgl. lahir nilai wb dst aro dst nama peserta tgl. lahir nilai kou dst kou dst sub tim penyusunan materi ujian dan pengolahan hasil ujian kementerian sosial catatanpemusnahan dokumen seleksi cons tahun pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . pukul . bertempat di. kami sub tim penyusun materi ujian dan pengolahan hasil seleksi ujian kementerian sosial telah memusnahkan dokumen seleksi cons tahun terdiri dari: sisa formulir ljk tkd penta kembar tkb penta kembar cc. tkk peninnnamaana lembar naskah soal ujian tkd tkb tkk sisa naskah soal ujian penannnenaan kembar naskah soal ujian yang telah digunakan penanaman kembar demikian berita acara pemusnahan dokumen seleksi cons tahun ini untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. saksi saksi sub tim penyusunan materi ujian dan pengolahan hasil ujian kementerian sosial nil snnannnaan nip naa. saksi adalah pejabat pembina kepegawaian atau yang mewakilinaskah master soal ujian, kunci jawaban dan dokumen lainnya pada hari ini. tanggal., bertempat di.dengankedua pejabat pembina kepegawaian ketua tim pengadaan cons kementerian sosial ri),. amplop ( . set) kunci jawaban untuk amplop( . set) dokumen lainny(ennnnnnnnnnnnnnn coret salah satu. ) saksi adalah pejabat pembina kepegawaian atau yang mewakili. tag, menteri sosial republik indonesia sub lampiran peraturan menteri sosial nomor tanggaanggal lahir pendidikan jurusan alamat akan kami tempatkan pada unit kerja teknis .ooooooocoocoooooo woo) sebagai.cbooo senaaanaan5) oli lingkungan .o.voodoo##oinnnnnnnnakannneannnannunit kerja setingkat eselon kementerian sosial unit kerja teknis yang akan ditempati tugas jabatan yang akan ditempati menteri sosial republik indonesia sementara ini kementerian sosial menggunakan model daftar nominatif pegawai dnp). proses penyusunan prakiraan kebutuhan pegawai adalah dihimpun, dianalisis dan dnp disusun menurut jabatan struktural dan non struktural) jumlah eselon dsp golongan pendidikan dsp diklat c prakiraan masa kerja pegawai usia jenis kelamin lokasi unit unit kerja |
menteri sosial republik indonesia peraturan menteri sisi republik indonesia nomor huk tentang akresi tasi lembaga dang kesejahteraan sisi dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri sisi republik indonesiaakresi tasi lembaga dang kesejahteraan sisi al. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan akreditasi adalah penentuan tingkat kelayakan dan standarisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada lembaga bidangdiberi kewenangan oleh menteri untuk menetapkan akreditasi lembaga bidang kesejahteraan sosial.standar penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah ukuran kelayakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi kelengkapan kelembagaan, proses dan hasil pelayanan. sensor adalah seseorang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya ditugaskan oleh badan akreditasi untuk melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga bidang kesejahteraan sosial. bab maksud dan tujuan akreditasi lembaga bidang kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial. akreditasi bertujuan menentukan tingkat kelayakan dan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh lembaga bidang kesejahteraan sosial, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pelayanan sosial yang dilakukan oleh lembaga bidang kesejahteraan sosial: memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas: dan mendorong pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk berperan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. bab iii akreditasi, visi dan misi lembaga, program dan strategi: manajemen lembaga,9g.akreditasi terhadap lembaga bidang kesejahteraan sosial dilakukan secara obyektif dan transparan. pelaksanaan penilaian kinerja lembaga bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh sensor yang kompeten. lembaga bidang kesejahteraan sosial yang telah memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam dapat diakreditasi dengan tingkatan sebagai berikut: akreditasi baik sekali: akreditasi baik atau akreditasi cukup. penetapan tingkatan akreditasi sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (lima) tahun, dan dapat ditetapkan kembali setelah dilakukan penilaian ulang. pemberian akreditasi dapat diturunkan peringkatnya atau dibatalkan oleh badan akreditasi, dalam hal lembaga bidang kesejahteraan sosial terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam lembaga bidang kesejahteraan sosial yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam berkewajiban memperbaiki kualitas pelayanan dengan bimbingan instansi sosial dalam waktu paling lama (satu) tahun. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penetapan tingkatan akreditasi diatur dengan peraturan badan akreditasi yang ditandatangani oleh kepala badan akreditasi. bab badan akreditasi badan akreditasi dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan berkedudukan ibukota negara republik indonesia serta mempunyai jangkauan wilayah nasional. badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada dibentuk dan ditetapkan serta bertanggung jawab kepada menteri. badan akreditasi berwenang: memberikan akreditasi terhadap lembaga bidang kesejahteraan sosial: dan mengangkat dan memberhentikan sensor. badan akreditasi mempunyai tugas melakukan penilaian akreditasi terhadap lembaga bidang kesejahteraan sosial, menyusun standar penyelenggaraan kesejahteraan sosial: menetapkan indikator unsur penilaian, menyusun, menetapkan kriteria dan tugas sensor: dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan akreditasi. keanggotaan badan terdiri dari (sebelas) orang anggota yang berasal dari unsur:, lembaga koordinasi kesejahteraan sosial tingkat nasional sebanyak (satu) orang: dan instansi, satu orang wakil ketua: dankeanggotaan badan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai masa tugas (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa tugassebagaimana dimaksud dalam diberhentikan sebelum selesai masa tugasnya apabila: meninggal dunia: mengundurkan diri: cc. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, sakit yang berkepanjangan: dan terbukti melakukan perbuatan tercela. keanggotaan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada diganti dengan anggota yang berasal dari unsur organisasi yang sama: berpendidikan serendah rendahnya atau diploma iv: dan memiliki pengetahuan dan pemahaman bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. tata cara pengusulan keanggotaan badan akreditasi diajukan oleh masing masing unsur sebagaimana dimaksud dalam untuk dilakukan seleksi dan ditetapkan oleh menteri sosial. dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam badan akreditasidan untuk selanjutnya ditetapkan oleh badan akreditasi. sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas membantu pelaksanaan tugas badan akreditasidiangkat dan diberhentikan oleh menteri serta berfungsi sebagai sekretaris badan akreditasi. sekretaris sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada ketua badan akreditasi. sensor sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga bidang kesejahteraan sosial. sensor sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pekerja sosial profesional. bab pembiayaan segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas badan akreditasi lembaga kesejahtersisi ri, ttd. (hc) bakti alamsyah, |
menteri sosial republik indonesia peraturan menteri sisi republik indonesia nomor huk tentang serta kasi bagi pekerja sisi profesi onal dan tenaga mesej ahteraa, memutuskan menetapkan peraturan menteri sosial republik indonesia tentang sertifikasi bagi pekerja sosial professional dan tenaga mesej ahteraan sosial. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan sertifikasi adalah pemberian sertifikat kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi. sertifikat kompetensi adalah surat pengakuan yang diberikan oleh lembaga sertifikasi sesuai kualifikasi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial setelah lulus uji kompetensi. standar kompetensi adalah ukuran kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai pekerjaan sosial dalam praktik pekerjaan sosial dan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial. lisensi atau izin praktik adalah mandat atau kewenangan yang diberikan oleh menteri sosial kepada pekerja sosial profesional untuk melaksanakan praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. lembaga sertifikasi pekerjaan sosial adalah lembaga independen yang berwenang menetapkan kualifikasi dan memberikan sertifikat kompetensi untuk menjamin mutu kompetensi dan kualifikasi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial untuk melaksanakan praktik pekerjaan sosial dan atausuji kompetensi adalah penentuan ukuran kemampuan dalam praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. bab maksud dan tujuan sertifikasi bagi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial dimaksudkan sesuai standar kompetensinya. tujuan sertifikasi adalah untuk memberikan pengakuan atas kualifikasi dan kompetensi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial: meningkatkan mutu praktik pekerjaan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial: cc. meningkatkan martabat dan tanggung jawab pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial: melindungi dan memberikan peluang kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial dalam melaksanakan tugas: melindungi dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan bertanggung jawab. bab iii serif kasi sertifikasi kompetensi pekerjaan sosial dilakukan terhadap pekerja sosial profesional berdasarkan standar kompetensi pekerjaan sosial yang diberikan dalam bentuk sertifikat. sertifikasi kompetensi pelayanan kesejahteraan sosial dilakukan terhadap tenaga kesejahteraan sosial berdasarkan standar kompetensi pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan dalam bentuk sertifikat. sertifikasi sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. sertifikat kompetensi pekerjaan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan setelah lulus uji kompetensi. uji kompetensi pekerjaan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengetahuan: keterampilan: dan nilai. sertifikat kompetensi pekerjaan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah kembali mengikuti dan dinyataksebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi pekerjaan sosial yang ditetapkan oleh menteri sosial. pekerja sosial profesional yang dapat mengikuti uji kompetensi pekerjaan sosial harus memenuhi persyaratan: berpendidikan sekurang kurangnya sarjana diploma pekerjaan sosial kesejahteraan sosial: berpengalaman kerja sekurang kurangnya (dua) tahun dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial: dan telah mengikuti pelatihan bidang pekerjaan sosial dengan jumlah keseluruhan minimal (enam puluh) jam latihan. tenaga kesejahteraan sosial yang dapat mengikuti uji kompetensi pelayanan kesejahteraan sosial harus memenuhi persyaratan: berpendidikan sta pekerjaan sosial kesejahteraan sosial atau sarjana non pekerjaan sosial kesejahteraan sosial: berpengalaman kerja minimal (tiga) tahun bidang pelayanan kesejahteraan sosial: dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang pelayanan kesejahteraan sosial dengan jumlah keseluruhan minimal (seratus enam puluh) jam latihan. uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan atas rekomendasi organisasi profesi sesuai dengan kewenangannya. organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada yaitu ikatan pekerja sosial profesional: lembaga pendidikan pekerjaan sosial: dan lembaga kesejahteraan sosial. pemberian sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan tata cara: mengajukan permohonan uji kompetensi kepada ketua lembaga sertifikasi setelah memperoleh rekomendasi dari organisasi profesi: mengisi formulir dan melengkapi persyaratan: dan mengikuti dan lulus uji kompetensi. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam dan tata cara sertifikasiditujukan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang didasarkan pada: jenis: dan jenjang. jenis sebagaimana dimaksud pada huruf didasarkan pada bidang kerja, obyek sasaran, dan spesialisasi metode. jenjang sebagaimana dimaksud pada huruf untuk pekerja sosial profesional meliputi pekerja sosial profesional generalis: dan pekerja sosial profesional spesialis. jenjang sebagaimana dimaksud pada huruf untuk tenaga kesejahteraan sosial meliputi tenaga kesejahteraan sosial generalis: dan tenaga kesejahteraan sosial spesialis. pemegang sertifikat kompetensi pekerjaan sosial dapat melaksanakan praktik pekerjaan sosial setelah memperoleh izin praktik dari menteri sosial. untuk mendapatkan izin praktik sebagaimana dimaksud pada pemegang sertifikat mengajukan permohondalam. ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam serta pengusulan dan pencabutan izin praktikbab lembaga serta kasi lembaga sertifikasi pekerjaan sosial bersifat independen dan berkedudukan ibukota negara, serta mempunyai jangkauan wilayah nasional. lembaga sertifikasi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri sosial. lembaga sertifikasi pekerjaan sosial bertanggung jawab kepada menteri sosial. organisasi lembaga sertifikasi pekerjaan sosial terdiri dari: satu orang ketua, satu orang wakil ketua, sembilan orang anggota. lembaga sertifikasi pekerjaan sosial dibantu oleh sekretariat: dan sensor pekerjaan sosial.berfungsi sebagai sekretaris lembaga sertifikasi pekerjaan sosial yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri sosial. sekretaris sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada ketua lembaga sertifikasi pekerjaan sosial. sensor sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan praktik pekerjaan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan instrumen yang dibuat oleh lembaga sertifikasi pekerjaan sosial. sensor sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional yang telah memperoleh sertifikasi.,melakukan seleksi lembaga sertifikasi pekerjaan sosialsosial dan untuk selanjutnya ditetapkan oleh lembaga sertifikasi pekerjaan sosial.lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa tugas setelah melalui proses seleksi.cc.berpengalaman bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial: dan bersedia bekerja penuh waktu. keanggotaan lembaga sertifikasi pekerjaan sosial diberhentikan sebelum selesai masa tugasnya apabila: meninggal dunia, mengundurkan diri: cc. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: sakit berkepanjangan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dan terbukti melanggar kode etik profesi pekerjaan sosial. kewenangan lembaga sertifikasi pekerjaan sosial meliputi: penetapan kriteria jenis dan jenjang kompetensi pekerjaan sosial: pengangkatan dan pemberhentian sensor sesuai dengan kebutuhan: penetapan sertifikasi kompetensi terhadap pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial: dan pemberian rekomendasi kepada menteri sosial dalam memberikan dan mencabut izin praktik pekerja sosial profesional. lembaga sertifikasi pekerjaan sosial mempunyai tugas pokok: menyusun standar kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang pekerjaan sosial: melakukan uji kompetensi terhadap pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial: memproses pemberian izin praktik. ketentuan mengenai fungsi dan tata kerja lembaga sertifikasi pekerjaan sosial ditetapkan dengan peraturan lembaga sertifikasi yang ditandatangani oleh ketua lembaga. bab pembiayaan segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas lembaga sertifikasi profesi pekerj(hc)dom undang undang peraturan keputusan presiden nomor tahun pemerintah nomor nomor tahun tentang penyandang tahun ttg tentang cacat upaya peningkatan lembaga koordinasi kesejahteraan pengendalian sosial peningkatan penyandang cacat kesejahteraan sosial penyandang disabilitas peraturan peraturan pemerintah nomor menteri sosial tahun nomor tentang huk pelaksanaan tentang pengangkatan persyaratan anak pengangkatan anak undang undang peraturan keputusan presiden nomor tahun pemerintah nomor nomor tahun tentang tahun tentang komisi kesejahteraan tentang nasional lanjut sosial lanjut usia pelaksanaan usia upaya peningkatan menteri sosial republik indonesia peraturan keputusan peraturan keputusan mmm ora oma kesejahteraan sosial lanjut usia undang undang nomor tahun tentang pengumpulan uang atau barang undang undang peraturan nomor tahun menteri sosial tentang undian nomor 14a huk tentang izin undian. keputusan presiden keputusan nomor tahun menteri sosial tentang nomor pembinaan periuk kesejahteraan tentang sosial komunitas pedoman adat terpencil pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil menteri sosial republik indonesia peraturan keputusan peraturan keputusan v0, pemerintah presiden menteri menteri peraturan menteri sosial nomor huk tentang pedoman karang taruna keputusan menteri sosial nomor huk tentang pelaksanaan pemberian menteri sosial republik indonesia peraturan keputusan peraturan keputusan mmm daa dom bantuan sosial bagi keluarga fakir miskin keputusan menteri sosial nomor huk tentang pemberdayaan peran keluarga keputusan menteri sosial nomor huk tentang ziarah taman makam pahlawan makam pahlawan nasional menteri sosial republik indonesia peraturan keputusan peraturan keputusan keputusan menteri sosial nomor huk tentang pedoman pelaksanaan pemberdayaan wahana kess berbasis masyarakat jakarta, juliarsip nasionalkepala arsip nasionalberketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. jadwal retensi arsip dipergunakan sebagai pedoman untukmemindahkan arsip inaktif dari unit pengolah unit kearsipan lingkungan kementerian sosial,erah kepada arsip nasional daerah. bab iii ketentuan penutup dengan ditetapkannya peraturan ini, peraturan menteri sosial nomor huk tentang jadwal retensi arsipsyaratan pengangkatengangkatan anaklu menetapkan peraturan menteri sosial tentang persyaratan pengangkatan,sosial republik indonesiapersyaratan pengangkatan anak. bab ketentuan umum dalam peraturan iniorang tua tunggal adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda dudalembaga asuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau, yayasan, yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar. tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak yang selanjutnya disingkat tim pipa adalah suatu wadah pertemuan koordinasi lintas instansi guna memberikan pertimbangan kepada menteri untuk pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara warga negara indonesia dengan warga negara asing atau kepada gubernur untuk pemberian izin pengangkatritual maupun sosialnya. anak yang memerlukan perlindungan khusus,dari,instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik pusat maupun daerahizin pengangkatan anak adalah persetujuan dari menteri atau: pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak, yang, diangkat dengan orang tua kandungnya: cota harus seagama dengan agama yang dianut oleh caa,, danuntuk mewujudkan kesejahteraan dan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. bab persyaratan calon anak angkat dan calon orang tua angkat bagian pertama persyaratan calon anak angkat syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi: anak yang belum berusia (delapan belas) tahun: merupakan anak terlantar atau ditelantarkan: cc.permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif caa yang meliputi: copy ktp orang tua kandung wali yang sah kerabat caa, copy kartu keluarga orang tua caa, dan kutipan akta kelahiran caa. persyaratan caa sebagaimana dimaksud dalam huruf dibagi dalam (tiga) kategori yang: anak berusia (enam) tahun sampai dengan belumcc. anak berusia (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus. bagian kedua persyaratan calon orang tua angkat persyaratan cota meliputi: dan izin tertulis darisetempat: telah mengasuh calon anak angkat paling singkat (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan: dan memperoleh izin menteri atau kepala instansi sosial propinsi. umur cota sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu perhitungan umur cota pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak. persetujuan tertulis dari caa sebagaimana dimaksud pada huruf disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari caayang kedua sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacatota. bab iii jenis pengangkatan anak pengangkatan anak terdiri daripengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari pengangkatan anak: secara langsung, dan melalui lembaga pengasuhan anak. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari pengangkatan anak oleh cota yang salah orangnya warga negara asing: pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.hanya dilakukan melalui lembaga pengasuhan anak. bab kewenangan menteri memiliki kewenangan memberikan izin pengangkatan anak untuk selanjutnya ditetapkan pengadilan, yang meliputi: pengangkatan anak antara warga negara indonesia dengan warga negara asing: pengangkatan anak oleh orang tua tunggal: dan cc. pengangkatan anak yang dilakukan oleh cota yang salah orangnya warga negara asing. menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam kepada pejabat eselon yang memiliki kewenangan bidang pengangkatan anak. menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada kepala instansi sosial propinsi. pendelegasian sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh menteri. kepala instansi sosial propinsi memiliki kewenangan, memberikan izin pengangkatan anak antar warga negara indonesia untuk selanjutnya ditetapkan pengadilan: dan memberikan rekomendasi untuk pemberian izin pengangkatan anak yang diberikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pemberian izin pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan kepala instansi sosial propinsi setempat sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya. kepala instansi sosial kabupaten kota memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas permohonan izin pengangkatan anak antar warga negara indonesia lingkup kabupaten kota setempat untuk dilanjutkan tim pipa propinsi. menteri melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak. gubernur melalui kepala instansi sosial propinsi melakukan pembinaan,, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak antar warga negara indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal propinsi dan kabupaten kota. bupati walikota melalui kepala instansi sosial kabupaten kota melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak antar warga negara indonesia yang berada lingkup wilayah kabupaten kota. gubernur melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sebagaimana dimaksud pada setelah mendapat pendelegasian kewenangan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dari menteri. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, bimbingan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan menteri tersendiri. bab pengangkatan anak antar warga negara indonesia bagian pertamasebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. kepala instansi sosial propinsi dan kabupaten kota.departemen sosial, instansipertama pengangkatan anak secara langsung pengangkatan anak antar warga negara indonesia secara langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf caa harus berada dalam pengasuhan orang tua kandung atau wali: pelaksanaan pengangkatan anak antar warga negara indonesia secara langsung hanya dapat dilakukan oleh cota baik suami maupun isteri berkewarganegaraan indonesia. persyaratan cota pada pengangkatan anak secara langsung meliputi persyaratan material: setempat: i. memperoleh rekomendasi dari kepala instansi sosial kabupaten kota, dan memperoleh izinetempat,a, surat pernyataan tertulis atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan.rekomendasi dari kepala instansi sosial kabupaten kota, dan oo. surat keputusan izin pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh kepala instansi sosial propinsisecara langsung, dilaksanakan dengan tata carakabupaten kota menugaskan pekerja sosial propinsi kab kota untuk melakukan penilaian kelayakan cota: permohonan pengangkatan anak diajukan kepada kepala instansi sosial propinsi melalui instansi sosial kabupaten kota: kepala instansi sosial kabupaten kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut propinsi: kepala instansi sosial propinsi mengeluarkan surat keputusan tentang izin pengangkatan anak untuk dapat diproses lebih lanjut pengadilan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota: dan sebagaimana dimaksud dalam huruf caa harus berada dalam lembaga pengasuhan anak. pada pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada caa harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dan persyaratan cota pada pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anakimemperoleh rekomendasi dari kepala instansi sosial kabupaten: dan memperoleh izin untuk pengangkatan anak dariick) setempat:i.oo., dan lembaga pengasuhan anak: surat keputusan izin asuhan dari kepala instansi sosial: uu. laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh pekerja sosial instansi sosial dan lembaga pengasuhan anak: surat rekomendasi dari kepala instansi sosial kabupaten kota: surat rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak dari tim pipa daerah, dan xx. surat keputusan izin untuk pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh kepala instansi sosial propinsimelalui lembaga pengasuhan anakmenugaskan pekerja sosial propinsi dan pekerja sosial, kepala instansi sosial propinsi mengeluarkan surat izin pengasuhan sementara:pekerja sosialuntuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut pengadilan: dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada lembaga pengasuhan, dan dinas kependudukan catatan sipil kabupaten kota: kepalatiga pengangkatan anak oleh orang tua tunggalmenteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin pengangkatan anak kepada gubernur. pengangkatan anak warga negara asing indonesia oleh orang tua tunggal warga negara indonesia dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah republik indonesia dan dari pemerintah negara asal anak, pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh negara dimana caa berasal. pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui lembaga pengasuhan anak. persyaratan cota pada pengangkatan anak oleh orang tua tunggal: laporan sosial mengenai cota yang dibuat oleh pekerja sosial instansi sosial dan lembaga pengasuhan anak: surat keputusan izin asuhan dari menteri sosial direktur jenderal pelayanan dan rehabilitasi sosial: laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh pekerja sosial fungsional departemen sosial dan pekerja sosial lembaga pengasuhan anak, surat keputusan tim pipa tentang pemberian pertimbangan pengangkatan anak, dan uu. surat keputusan izin pengangkatan anak yang dikeluarkan oleholeh orang tua tunggalsosialmenteri sosial c.g direktur pelayanan sosial anak mengeluarkan surat keputusan izin pengasuhan anak sementara diberikanditetapkan pengadilan, apabila permohonan pengangkatan anak yang ditolak maka anak akan .dikembalikan kepada orang tua kandung wali yang sah kerabat atau menetapkanngkatan anak oleh orang tua tunggal yang kewenangan pemberian izin pengangkatannya telah didelegasikan oleh menteri kepada gubernur, tata cara pengajuannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam bab pengangkatan anak oleh cota yang salah orangnya warga negara asing caa pada pengangkatan anak oleh cota yang salah orangnya warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam huruf harus berada dalam lembaga pengasuhan anak. caa pada pengangkatan anak oleh cota yang salah orangnya warga negara asing sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dan persyaratan cota pada pengangkatan anak oleh cota yang salah orangnya,: dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial,atas kertas bermaterai cukup yang menyatakanmembuat pernyataan tertulis atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwai.. adanya laporan sosial dari pekerja sosial instansi sosial propinsi dan lembaga pengasuhan anak: telah mengasuh calon anak angkat paling singkat (enam) bulan,sejak izin pengasuhan diberikan: melalui lembaga pengasuhan anak: gg. memperoleh persetujuan pengangkatan anak secara tertulis dari pemerintah negara asal suami atau istri melalui kedutaan atau perwakilan negara suami dan atau istri yang ada indonesia: memperoleh rekomendasi untuk pengangkatan anak dari kepala instansi sosial propinsi: ss. memperoleh izin pengangkatan anak dari menteri sosial untuk copy surat nikah akta perkawinan cota,tertulismembuat pernyataan tertulis atas kertas bermaterai cukup yang menyatakanoo. membuat surat pernyataan tertulis, membuat surat pernyataan tertuliss. surat penyerahan anak dari ibu kandung wali yang sah kerabat kepada cotpropinsi: surat keputusan izin asuhan dari instansi sosial propinsi: laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh pekerja sosial instansi sosial propinsi: surat keputusan tim pipa tentang pemberian pertimbangan izin pengangkatan anak, surat izin pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh menteri sosial untuk ditetapkan pengadilan. selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada juga harus memenuhi persyaratan administrasi lainnya, yang meliputi rekomendasi dari instansi sosial propinsi: surat izin dari pemerintah negara asal suami dan atau istri: cc. foto copy paspor dan kartu izin tinggal terbatas kita) dan kartu ijin tinggal tetap kitap): akte kelahiran suami dan atau istri warga negara asing: copy kutipan akte perkawinan surat nikah yang dilegalisir catatan sipil kua jika perkawinan indonesia dan legalised negara asal dikeluarkannya surat tersebut jika perkawinan luar negeri: persetujuan dari keluarga suami atau istri warga negara asing yang dilegalisir negara asal dikeluarkannya surat tersebut: surat keterangan catatan kepolisian dari negara asal suami atau istri warga negara asing dan melaporkannya kepada markas besar kepolisian negara republik indonesia, dan laporan sosial dari negara asal dimana cota berdomisilidokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dan huruf harus disahkan negara asal suami atau istri melalui departemen luar negeri negara setempat, diketahui oleh perwakilan negara tersebut dan kemudian disahkan departemen luar negeri dan kedutaan besar asing yang ada indonesia serta departemen hukum dan hak asasi manusia. pelaksanaan pengangkatan anak oleh cota yang salah orangnya warga negara asing dilakutetapkan dalam dan dan kepala instansi sosial propinsi menugaskan pekerja sosial instansi sosial propinsi dan: kepala instansi sosial propinsi mengeluarkan surat izin pengasuhan sementara,rekomendasi untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut departemen sosial:departemen sosial, forum tim pipa mengeluarkan surat keputusan tentang pertimbangan pengangkatan anak menteri sosial mengeluarkan keputusan tentang izin pengangkatan anak untuk ditetapkan pengadilan: dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak dikembalikan kepada lembaga pengasuhan anak dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kotadilakukan oleh cota atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak pengadilan. bab vii pengangkatan anak antara warga negara indonesia dengan warga negara asing bagian pertama pengangkatan anak warga negara indonesia oleh warga negara asing indonesia caa pada pengangkatan anak warga negara indonesia oleh cota yang warga negara asing harus berada dalam lembaga pengasuhan anak. pengangkatan anak warga negara indonesia oleh cota warga negara asing, caa harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dan pengajuan permohonan pengangkatan anak, selain harus memenuhi. persyaratan sebagaimana dimaksud pada juga melampirkan penetapan pengadilan yang menetapkan bahwa caa terlantar. persyaratan cota pada pengangkatan anak warga negara indonesia oleh berada dalam rentang umur paling rendah (tiga puluh tahun dan paling tinggi (limapuluh lima) tahun pada saat cota mengajukan permohonan pengangkatan anak,membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak, membuat pernyataan tertulisadanya: telah mengasuh calon anak angkat paling singkat (enam) bulan, sejak. izin pengasuhan diberikan:, ag. caa berada lembaga pengasuhan anak, telah bertempat tinggal indonesia secara sah selama (dua) tahun: ss.sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu harus melampirkan surat keterangan sehat cota dari rumah sakit pemerintah: surat keterangan kesehatan dari dokter spesialis jiwa pemerintah yang menyatakan cota tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa,e kelahiran cota yang dilegalisir negara asal dikeluarkannya surat tersebut, copy paspor dan kartu ijin tinggal terbatas kita) dan kartu ijin tinggal tetap kitap): serta surat keterangan tempat tinggal, copy: surat keterangan catatan kepolisian sick) cota dari mabes polri: copy akte perkawinan yang dilegalisir negara asal dikeluarkannya surat tersebut, copy aktedeplu dan dephukham, il. surat izin dari orang tua waliuntuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak, membuat pernyataan tertulis atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa, membuat surat penyataan, surat pernyataans. surat pernyataandepartemen luar negeri setempat,xx. surat penyerahan anak dari instansi sosial: surat keputusan izin asuhan yang ditandatangani direktur jenderal pelayanan dan rehabilitasi sosial atas nama menteri sosial tentang pemberian izin pengasuhan sementara, ge., bb. foto caa bersama cota,: cc. surat keputusan tim pipa tentang pertimbangan izin pengangkatan anak, dd. surat keputusan menteri sosial c.g. direktur jenderal pelayanan dan rehabilitasi sosial tentang pemberian izin pengangkatan anak untuk diproses lebih lanjut pengadilan: dan bb. penetapan pengadilan bahwa status caa sebagai anak terlantarwni oleh wnadirektur pelayanan sosial anak atas nama menteri sosial direktur jenderal pelayanan dan rehabilitasi sosial mengeluarkan surat keputusan izin pengasuhan anak sementarauntuk ditetapkan pengadilan: apabila permohonan pengangkatan anak ditolak maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung wali yang sah kerabat, lembaga pengasuhan anak, ataubagian kedua pengangkatan anak warga negara asing indonesia oleh warga negara indonesia pengangkatan anak warga negara asing indonesia oleh warga negara indonesia, harus memenuhi syarat: memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah republik indonesia: memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak, dan cc. cota dan caa harus berada wilayah negara republik indonesia. pelaksanaan pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara indonesia sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh negara anak dimana anak tersebut berasal. persetujuan pengangkatan anakwarga negara indonesia harus dilaporkan dan dicatat instansi yang berwenang dengan tembusan pemberitahuan departemen sosial. tata cara pengangkatan anak warga negara asing indonesia oleh warga negara indonesia, tunduk kepada tata cara dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku negara asal anak. pemerintah indonesia dapat memberikan rekomendasi sesuai dengan permintaan negara yang bersangkutan. bab viii pengangkatan anak warga negara indonesia yang dilahirkan luar wilayah indonesiayang berada luar negeri, harus dilaksanakan negara republik indonesia. dalam hal ibu kandung caa berkewarganegaraan indonesia dan ayah kandung berkewarganegaraan asing pelaksanaan pengangkatan anak dapat diproses negara republik indonesia atau negara asal ayah kandung caa. pengangkatan anak yang dilahirkan luar wilayah indonesia yang memerlukan perlindungan khusus dapat dilakukan pengangkatan anak oleh cota warga negara asing.atau warga negara asing yang berada luar negeri harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengangkatan anak sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini. selain memenuhi persyaratan dan tata sebagaimana dimaksud. pada, pengangkatan anak warga negara indonesia yang dilahirkan luar wilayah indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah melalui perwakilan negara cota dan caa berada, adanya pengesahan atas dokumen pengangkatan anak negara asal cota melalui departemen luar negeri negara setempat, untuk kemudian dilihat diketahui oleh perwakilan r.i negara tersebut dan kemudian disahkan departemen luar negeri dan kedutaan besar negara asal cota jakarta serta departemen hukum dan hak asasi manusia, cc. menyampaikan laporan sosial caa secara tertulis dan berkala minimal (satu) tahun sekali perwakilan dimana cota dan caa berada dan cota mengijinkan bilamana tim berkunjung untuk melihat perkembangan caa, caa sementara ditempatkan lembaga sosial setempat yang memperoleh ijin dari pemerintah negara setempat hingga cota memperoleh penetapan atau putusan pengangkatan anak dari pengadilan. bab ketentuan penutup pada saat peraturan ini berlaku, maka keputusan menteri sosial nomor huk keputusan menteri sosial nomor huk salinan, peraturan ini disampaikan kepada yth presiden republik indonesia. wakil presiden republik indonesia. ketua mahkamah agung republik indonesia. ketua dewan perwakilan rakyat ri. ketua dewan perwakilan daerah menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat ri. menteri luar negeri. menteri dalam negeri. menteri hukum dan ham. menteri agama. menteri negara pemberdayaan perempuan menteri negara pendayagunaan aparatur negara. kepala kepolisian ketua komisi perlindungan anak indonesia para gubernur seluruh indonesia. para pejabat eselon lingkungan departemen sosial ri. para kepala dinas sosial propinsi seluruh indonesiaisi republik indonesia nomor huk tentang indi kantor ner pembangunan mesej ahteraan sisi dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri sisi republik indonesia, menimbang aa. bahwa dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja bidang pembangunan kesejahteraan sosial serta lebih meningkatan akuntabilitas kinerja maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja pembangunan kesejahteraindikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial:perhatikan instruksi presiden nomor tahun tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah: menetapkan peraturan menteri sosial republik indonesia tentang indikator kinerja pembangunan mesej ahteraan sosial. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial adalah suatu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat usaha, pencapaian sasaran, dan tujuan pembangunotensi dan sumber kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut asks adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam, dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. indikator masukan (input) adalah segala sumber daya yang dibutuhkan dan digunakan agar tujuan pembangunan kesejahteraan sosial dapat tercapai. indikator keluaran (output) adalah segala sesuatu yang diperoleh dan dicapai dalam pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. indikator manfaat (outcome) adalah segala sesuatu yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran yang dicapai secara optimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial. indikator dampak (impact) adalah segala pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial. penetapan indikator kinerja pembangunan bidang kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengukur kinerja pembangunan kesejahteraan sosial secara kuantitatif dan atau kualitatif berupa masukan, proses, hasil, manfaat, dan dampak pembangunan. lingkup indikator kinerja pembangunan bidang kesejahteraan sosial meliputi dimensi indikator kinerja, pemutakhiran data dan penyajian informasi, pengorganisasian, dan koordinasi serta pemanfaatan dan pencapaian indikator kinerja. penetapan dimensi indikator kinerja pembangunan! "bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada terdiri atas indikator dampak, indikator manfaat, indikator keluaran, dan indikator masukan. indikator kinerja yang ditetapkan merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap sejak ditetapkannya peraturan ini sampai tahun bab mens ndi kantor ner bagian kesatu indikator dampak indikator dampak pembangunan kesejahteraan sosial merupakan peningkatan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial. indikator dampak pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud terdiri dari: rata rata persentase penurunan pks per tahun: persentase pks per tahun yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dan persentase asks per tahun yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial. bagian kedua indikator manfaat indikator manfaat pembangunan kesejahteraan sosial terdiri dari: keberfungsian sosial: peran kelembagaan kesejahteraan sosial: dan cc. peran lingkungan sosial. keberfungsian sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengatasi masalah, dan menampilkan peran sesuai dengan statusnya. indikator keberfungsian sosial sebagaimana dimaksud terdiri dari: rata rata persentase pks yang ditangani mampu mengurus diri sendiri: rata rata persentase pks yang ditangani mampu menjalin relasi sosial yang harmonis: rata rata persentase works yang ditangani memiliki kemandirian ekonomi: rata rata persentase pks yang ditangani mampu melaksanakan peranan sosial: rata rata persentase pks dengan kecacatan yang ditangani berfungsi secara fisik: rata rata persentase pks yang ditangani mampu menghadapi situasi kritis: dan rata rata persentase pks yang ditangani mampu berintegrasi sosial. indikator peran kelembagaan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan peran kelembagaan kesejahteraan sosial dalam keikutsertaan menangani masalah sosial dan mendayagunakan potensi serta sumber kesejahteraan sosial. indikator peran kelembagaan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: persentase karang taruna yang termasuk kategori maju: persentase karang lansia atau lembaga sejenis yang termasuk kategori maju: persentase taman penitipan anak kelompok bermain yang termasuk kategori maju: persentase organisasi sosial yang termasuk kategori tipe persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang memiliki kompetensi dalam usaha kesejahteraan sosial. indikator peran lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan peran masyarakat dalam keikutsertaan menangani permasalahan kesejahteraan sosial. indikator peran lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: persentase keluarga yang berperan aktif menangani pks: persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif menangani pks, persentase dunia usaha kelompok masyarakat perorangan yang melaksanakan program usaha kesejahteraan sosial community development untuk pks, persentase kelompok kelompok masyarakat yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial:: dan. bagian ketiga indikator keluaran indikator keluaran pembangunan kesejahteraan sosial meliputi: akses pelayanan kesejahteraan sosial: mutu pelayanan kesejahteraan sosial: dan kontribusi sektor terkait. indikator akses pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan keterjangkauan pelayanan kesejahteraan sosial yang ditujukan bagi pks. indikator akses pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: persentase pks yang memperoleh penyuluhan bimbingan sosial konseling informasi kesejahteraan sosial: persentase pks yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat: persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat: persentase pks yang tinggal daerah krisis pangan yang memperoleh bantuan makanan jaminan hidup: persentase pks yang menjadi peserta jaminan kesejahteraan sosial: persentase pks yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kue atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya: i. persentase pks yang mendapat akses terhadap perlindungan sosial, persentase penyaluran dana dari masyarakat untuk pks, dan persentase penerbitan menteri sosial tentang ijin penyelenggaraan ugb dan pub. indikator mutu pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kualitas yang dicapai dari suatu program kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. indikator mutu pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: persentase panti sosial yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial: persentase panti sosial yang menggunakan tenaga pekerja sosial terlatih: cc. persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai: persentase panti sosial yang mengelola administrasi pelayanan secara memadai, persentase panti sosial yang mampu menyediakan dana secara mandiri: persentase: persentase rsos yayasan lsm yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti, persentase pegawai yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial, persentase tingkat penyimpangan yang terindikasi kerugian negara: persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti: persentase mitra kerja yang menyatakan puas atas kinerja pembangunan kesejahteraan sosial: dan i. persentase pks yang menerima manfaat perlindungan sosial. indikator kontribusi sektor terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan keterlibatan lembaga instansi terkait yang memiliki kepentingan dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. indikator kontribusi sektor terkait sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: persentase pks yang memiliki akses terhadap air bersih dan sarana mck: persentase pks yang memiliki akses pelayanan kesehatan dasar jaminan kesehatan askeskin: persentase pks yang memperoleh bantuan pangan raskin: persentase pks usia sekolah yang memiliki akses pendidikan dasar tahun, persentase pks yang memiliki rumah layak huni: persentase pks potensial usia produktif yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap: persentase pks yang memperoleh pelatihan keterampilan bidang usaha ekonomi produktif, persentase pks yang memperoleh bantuan modal usaha lkm koperasi, modal bergulir atau bantuan sarana prasarana usaha ekonomi produktif, dan i. persentase pks usia produktif yang mengalami kecacatan yang memperoleh pekerjaan pemerintah dan swasta. bagian keempat indikator masukan indikator masukan merupakan segala potensi yang dapat dijadikan sumber daya kesejahteraan sosial, yang meliputi ketersediaan: sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran dan pemanfaatannya: dan norma, standard, prosedur, dan kriteria (spk). indikator ketersediaan sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki baik pegawai maupun tenaga kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. indikator sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud terdiri dari: rata rata rasio pekerja sosial per kelompok pks: rata rata rasio tenaga kesejahteraan sosial masyarakat per kelompok pks, rata rata rasio pekerja sosial per klien panti sosial: rata rata rasio pekerja sosial profesional per pegawai yang bertugas langsung lapangan pendamping sosial, termasuk yang bekerja menangani klien panti, persentase kabupaten kota yang memiliki tenaga pekerjaan sosial kesejahteraan sosial kecamatan, dan rata rata rasio tenaga penyuluh sosial fungsional per kelompok pks. indikator ketersediaan sarana prasarana kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan dan memberikan dukungan untuk keberhasilan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. indikator ketersediaan sarana prasaranasarana prasarana tanggap darurat bencana persentase kecamatan yang memiliki pusat pelayanan kesejahteraan sosial community centre atau sejenisnya: persentase kabupaten kota yang memiliki dinas instansi sosial mandiri: persentasi sarana prasarana perkantoran yang berkualitas: persentase desa kelurahan yang telah memiliki wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, persentase kecamatan yang telah memiliki lembaga pelayanan kesejahteraan sosial: persentase hasil penelitian yang digunakan untuk perencanaan, kebijakan dan program kesejahteraan sosial: dan persentase pembangunan kesejahteraan sosial yang dipublikasikan. indikator ketersediaan dan pemanfaatan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan dana yang tersedia atau yang dianggarkan dan dimanfaatkan dalam rangka penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. indikator ketersediaan dan pemanfaatan anggaran kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: rata rata persentase anggaran kesejahteraan sosial per tahun dalam apbd kabupaten kota per tahun: rata rata persentase kontribusi masyarakat dan dunia usaha per tahun dalam usaha kesejahteraan sosial: dan rata rata persentase realisasi anggaran per tahun. indikator ketersediaan norma standar prosedur dan kriteria spk) kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pedoman dan acuan dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang harus diikuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. indikator ketersediaan norma, standar, prosedur dan kriteria spk)pedoman operasional lengkap untuk usaha kesejahteraan sosial: persentase kabupaten kota yang memiliki rencana strategis pembangunan bidang kesejahteraan sosial: persentase kabupaten kota yang memiliki contingent plan untuk masalah kesejahteraan sosial akibat bencana, persentase kabupaten kota yang memiliki sistem pendataan dan pemutakhiran data pks dan asks, persentase kabupaten kota yang memiliki profil pembangunan bidang kesejahteraan sosial: dan persentase produk hukum bidang kesejahteraan sosial yang memenuhi kebutuhan pembangunan kesejahteraan sosial. bab iii data dan informasi dalam rangka penyusunan indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan pemutakhiran data dan penyajian informasi. pemutakhiran data merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyimpanan data. penyajian informasi merupakan kegiatan penyediaan hasil pengolahan data yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial. pemutakhiran data dan penyajian informasi indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara reguler dan terpadu. pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan adanya kebutuhan validitas data. bab pengorgani sasi gubernur dan bupati walikota bertanggung jawab penuh dalam pencapaian indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya. pencapaian indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud padacapaian indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi bidangnya. bab komedi nasi penyusunan indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara koordinasi. koordinasi dalam penyusunan indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui koordinasi perencanaan, pengumpulan dan pemanfaatan data, serta pembahasan internal lingkungan departemen sosial dan instansi terkait. bab pemanfaatan dan pencapaian indi kantor ner bagian kesatu pemanfaatan pemanfaatan indikator kinerja dilaksanakan pada kegiatan: perencanaan program: penyusunan anggaran: pemantauan dan pengawasan: dan evaluasi. bagian kedua pencapaian pencapaian indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial diterapkan secara bertahap. nilai dan batas waktu pencapaian indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. bab vii ketentuan lain penyusunan indikator kesejahteraan sosial secara operasional dilaksanakan oleh unit teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pemutakhiran data dan penyajian informasi. pejabat eselon satu bertanggung jawab penuh dalam penyusunan dan pencapaian indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial. ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial diatur dalam peraturan pejabat eselon pada unit yang bersangkutan lingkungan departemen sosial ri. bab viii tembi ayan pembiayaan atas penyusunan indikator kinerja dan pencapaian serta pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosialsumber lain yang. bakti alamsyah, se. salinan |
ndidikan etika meliputi sekolah menengah pertama smp), sekolah menengah atas sma), dan sekolah menengah kejuruan smk)adalahab maksud dan tujuan peraturan walikota ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan pendidikan etika berlalu lintas. tujuan pendidikan etika berlalu lintas adalah menumbuhkembangkan norma norma etika berlalu lintas bagi peserta didik melalui pengembangan pengetahuan, serta pembiasaan tentang etika berlalu lintas, meningkatkan ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas. bab pendidikan etika berlalu lintas bagian kesatu umum pendidikan etika berlalu lintas meliputi pengintegrasian dalam mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya satuan pendidikan, dan cc. pedoman penilaian etika berlalu lintas. bagian kedua pengintegrasian dalam mata pelajaran (l) pengintegrasian etika berlalulintas sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan suatu proses penyatuan materi etika berlalulintas dalam mata pelajaran yang menjadi bagian dari kompetensi dasar. dalam pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada pendidik melakukan analisis pemetaan sk kd dengan memperhatikan standar isi dan standar kompetensi lulusan skl). hasil analisis pemetaan sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti dalam pengembangan silabus dan rencana pelaksana pembelajaran rpp). tata cara penyusunan analisis pemetaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. bagian ketiga pengembangan diri (l) pengembangan diri dalam pendidikan etika berlalulintas sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilaksanakan melalui program pembiasaan dan atau kegiatan ekstrakurikuler satuan pendidikan. pembiasaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui penanaman nilai nilai keteladanan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian lingkungan. kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah, kepramukaan, dan kegiatan ekstrakurikuler lain yang berkaitan. tata cara, bentuk, dan jenis pengembangan diri dalam pendidikan etika berlalulintas melalui program pembiasaan dan atau kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. jl) pengembangan diri dalam pendidikan etika berlalulintas sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh seluruh warga satuan pendidikan dengan dukungan dari masyarakat. warga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada meliputi kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, orangtua peserta didik, dan peserta didik. bagian keempat pedoman penilaian etika berlalu lintas penilaian etika berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan pada waktu proses pembelajaran, dan atau akhir kegiatan pembelajaran. penilaian etika berlalu lintas dilaksanakan oleh pendidik, masyarakat satuan pendidikan, dan atau pemangku kepentingan. penilaian etika berlalu lintas yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dilakukan dengan cara tes dan notes. hasil penilaian etika berlalu lintas menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan nilai kepribadian peserta didik. bab pembinaan dan pengawasan jl) pembinaan dan pengawasan pendidikan etika berlalulintas dilaksanakan oleh dinas. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat bekerjasama dengan instansi terkait. bab ketentuan penutup peraturan walikota ini dilaksanakan secara bertahap dan dimulai pada tahun ajaran remaskeselamatan arsip fotofoto dimaksud,doman pengelolaan arsip foto lingkungan pemerintah kota yogyakarta yangpengelolaan arsip foto lingkungan pemerintah kota yogyakarta bab ketentuan umum akses arsip foto adalah ketersediaan arsip fotofotcaption adalah keterangan gambar foto secara lengkap, akurat yang meliputi penjelasan tentang apa, siapa, dimana, kapan dan bagaimana. compact disk atau adalah sebuah media berbentuk piringan merupakan media rekam yang berfungsi untuk menyimpan data berupa sarana, tulisan, dan gambar. daftar caption adalah sebuah daftar yang berisi tentang kumpulan caption yang digunakan sebgai sarana penemuan kembali arsip foto. foto dalam format digital adalah foto yang sejak pemotretan, pemrosesan, sampai penyimpanannya memakai sarana digital, seperti kamera digital untuk pemotretannya, disket' untuk media penyimpanannya dan program komputer untuk pengolahan data, sampai sarana digital lain untuk outputnya. layanan arsip foto adalah keseluruhan kegiatan melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan arsip fotolampiran iii: peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal juli daftar foto digital caption foto) uraian foto arsip tree simpan .(tempat), tanggal, tahun. pimpinan unit kearsipan skpd unit kerja ttd (nama jelas nip snnnnnnnnatn petunjuk pengisian: nomor diisi dengan nomor urut arsip, masalah diisi permasalahan tema arsip:,juli penyimpanan foto dalam bentuk gambar boks penyimpanjuli formulir penggunaan peminjaman arsip sn formulir tgl. masuk depo: tgl. keluar depo: data peminjam pengguna pea keretoo ooh aro ne. jumlah| mengetahui yogyakarta, petugas layanan arsip tanda tangan peminjam juli kartu deskripsi deskripsi arsip foto nomor kode nomor masalah uraian tempat tanggal negatif cd positif asal arsip memotret jenis media ukuran format jenis kertas lokasi simpan keterangan walikota yogyakarta ttd haryadi sudut lampiran vii peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal juli amplop foto tampak depan pencipta arsip) nomor) amplop foto tampak belakang walikota yogyakarta ttd haryadi sudut lampiran viii peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal juli kotak arsip foto ntt is walikota yogyakarta ttd haryadi sudut lampiran ix: peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal juli daftar arsip foto statis uraian foto arsip simpan |n| .(tempat), tanggal, tahun. pimpinan unit kearsipan skpd unit kerja ttd (nama jelas nip snnannnnnnaka petunjuk pengisian: nomor diisi dengan nomor urut arsip, masalah diisi permasalahan tema arsip: judul diisi judul arsip foto setelah dikelompokkan bila ada (di klise negatifnya):pengelolaan arsip foto adalah pengendalian arsip foto secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi kegiatanbab maksud dan tujuan maksud disusunnya pedoman ini adalah untuk memberikan panduan kepada pencipta arsip dalam rangka pengelolaan arsip foto. tujuan pedoman pengelolaan arsip foto adalah: melestarikan arsip yang memiliki nilai guna sekunder, yaitumenyelamatkan arsip yang mempunyai nilai kesejarahan. bab iii pengertian dan jenis arsip foto arsip foto adalah rekaman informasi yang tercipta dari suatu kegiatan organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah, lembaga swasta, dan perorangan dalam bentuk gambar baik yang dicetak maupun dalam bentuk negatif film, dan format digital sesuai dengan perkembangan teknologi. jenis arsip foto dibedakan menjadiembaga kearsipan daerahembaga kearsipan daerah. bab ruang lingkup ruang lingkup pengelolaan arsip foto meliputi: pengelolaan arsip foto dinamis: pengelolaan arsip foto statis. bab pengelolaan arsip foto dinamis bagian kesatu kewenangan dan kegiatan pengelolaan arsip foto dinamis lingkungan pemerintah kota yogyakarta adalah menjadi kewenangan pencipta arsip. pengelolaan arsip foto dinamis sebagaimana dimaksud pada yang dilakukan oleh pencipta arsip meliputi kegiatan sebagai berikut: penciptaan, penataan: penyimpanan dan pemeliharaan, penggunaan, dan penyerahan. bagian kedua penciptaan arsip foto yang diciptakan dapat dalam berbentuk foto positif negatif foto foto dalam format digital arsip foto dalam format digital wajib dialihkan dalam bentuk compact disk cd) atau media lainnya. ukuran dan jenis kertas arsip foto disesuaikan dengan kebutuhan masing masing pencipta arsip. setiap pencipta arsip wajib membuat daftar arsip foto sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran bagian ketiga penataan penataan arsip foto meliputi penataan arsip foto positif penataan arsip foto negatif penataan arsip foto dalam format digital penataan arsip foto positif sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut ditata dalam album sesuai dengan subyek dalam satu rangkaian kegiatan, dan dibawah foto dicantumkan informasi gambar. sampul album sekurang kurangnya mencantumkan informasi sebagai berikut: nama kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan pemotretan, tempat pelaksanaan kegiatan: nama memotret: keterangan lain yang melengkapi informasi arsip foto. album disimpan dalam boks atau rak, disusun berdiri, apabila memiliki keterkaitan dengan arsip lain, maka harus diberi kartu tunjuk silang. penataan arsip negatif foto sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut disimpan dalam amplop atau wadah lain yang terbuat dari kertas dan dicantumkan informasi sesuai dengan foto positif amplop negatif foto dimasukkan dalam boks, disusun berdiri dan apabila memiliki keterkaitan dengan arsip dalam format lain maka diberi kartu tunjuk silang. kartu tunjuk silang dituangkan dalam gambar seperti tersebut dalam lampiran ii. penataan arsip foto dalam format digital sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut disimpan dalam compact disc cd) atau media lain dan dituangkan daftar arsip foto digital (caption foto) yang sekurang kurangnya memuat informasi nomor urut foto, judul kegiatan: waktu pelaksanaan kegiatan: nama memotret: keterangan lain yang melengkapi informasi arsip foto digital. daftar arsip foto digital sebagaimana pada huruf dituangkan dalam format sebagaimana tersebut dalam lampiran iii. bagian keempat penyimpanan dan pemeliharaan penyimpanan arsip foto diletakkan dalam lemari atau ruangan yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. pemeliharaan arsip foto dilakukandalam format digital disimpan dalam wadah kotak yang terbuat dari mika kaca sebagaimana dimaksud pada dalam lampiran iv. bagian kelima penggunaan arsip foto dinamis dapat digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas pencipta arsip maupun instansi lain dan perorangan. penggunaan arsip foto oleh instansi lain pihak lain harus mendapat ijin dari kepala pencipta arsip. penggunaan arsip foto sebagaimana dimaksud pada dengan mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran bagian keenam penyerahan arsip foto dinamis yang terkait dengan arsip tekstual, telah habis masa potensinya, dan memiliki nilai guna kesejarahan dan atau berseberangan permanenidak terkait dengan arsip tekstual, memiliki kategori mutu informasi dan kualitas gambar yang memiliki nilai guna kesejarahan bagi pemerintah kota yogyakarta,ercipta sebelum tahun wajib diserahkan lembaga kearsipan daerah dan dinyatakan sebagai arsip statis. tata cara penyerahan arsip foto dinamis sebagaimana dimaksud pada dan pelaksanaannya berdasarkan peraturan walikota yogyakarta mengenai pedoman penyusutan arsip. bab pengelolaan arsip foto statis bagian ketujuh kewenangan dan kegiatan pengelolaan arsip foto statis lingkungan pemerintah kota yogyakarta adalah menjadi kewenangan lembaga kearsipan daerah. pengelolaan arsip foto statis pada lembaga kearsipan daerah meliputi penilaian pengolahan penyimpanan dan pemeliharaan arsip akses dan layanan. bagian kedelapan penilaian lembaga kearsipan daerah melakukan penilaian arsip foto yang diterima dari pencipta arsip. penilaian arsip foto sebagaimana dimaksud pada diberlakukan terhadap arsip foto positif dan arsip foto dalam format digital melalui tahapan sebagai berikut penelusuran dan identifikasi asal usul pencipta arsip, yaitu kegiatan pendataan arsip foto secara langsung lokasi penyimpanan untuk mengetahui jumlah dan kondisi fisik arsip, sistem penataan, asal usul dan sejarah terciptanya arsip foto: penelusuran sumber dan referensi, yaitu kegiatan penelitian data melalui sumber cetakan bahan referensi dari pencipta arsip atau lembaga terkait untuk menyusun skema sementara: penyusunan skema pengaturan arsip foto, yaitu kegiatan penyusunan kerangka daftar arsip foto berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip. penilaian arsip foto sebagaimana dimaksud pada berdasarkan kualitas gambar, kelengkapan nilai informasi, dan keunikan. arsip foto positif dan arsip foto dalam format digital yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada dapat dimusnahkan oleh lembaga kearsipan daerah setelah melalui prosedur berdasarkan peraturan walikota yogyakarta mengenai pedoman penyusutan arsip. bagian kesembilan pengolahan pengolahan arsip foto dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: rekonstruksi arsip foto, yaitu kegiatan mengelompokkan arsip dan menata kembali sesuai dengan skema pengaturan arsip, pendeskripsian informasi yang terdapat dalam arsip foto, yaitu kegiatan menyusun informasi yang terdapat dalam arsip foto dalam kartu deskripsi dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran vi: penyusunan skema sesuai dengan manuver pengelompokan informasi kartu deskripsi arsip foto, yaitu kegiatan menyatukan informasi dalam kartu deskripsi secara sistematis sesuai dengan skema: penomoran, penyimpanan arsip foto dalam amplop, yaitu kegiatan menyimpan arsip foto kedalam amplop disertai pencantuman nomor, dengan bentuk amplop sebagaimana tersebut dalam lampiran vii: pengelompokan fisik arsip, penataan, dan penyimpanan dalam kotak arsip foto sebagaimana tersebut dalam lampiran viii: penyusunan daftar arsip foto statis dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran ix, bagian kesepuluh penyimpanan dan pemeliharaan arsip foto disimpan pada ruang bersuhu sampai dengan kelembaban sampai dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. pemeliharaan arsip foto dilakukan oleh lembaga kearsipan daerahstatis dapat dialihmediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesebelas akses dan layanan arsip foto dapat dilayankan kepada pengguna melalui website maupun secara langsung dengan mengisi formulir peminjaman sebagaimana tersebut dalam lampiran layanan arsip foto meliputi jasa peminjaman, cetak dan penggandaan reproduksi yang dilakukan oleh lembaga kearsipan daerah. ketentuan mengenai layanan jasa peminjaman arsip sebagaimana dimaksud pada akan diatur dengan keputusan kepala lembaga kearsipan daerahlembaran daerah kota yogyakarta nomor: seri tanggaldaftar arsip foto yang tercipta nama skpd tahun kegiatan uraianfoto jumlah memotret ket kepala instansi nama pejabat) nip. petunjuk pengisian: nomor diisi nomor urut, kegiatan diisi penjelasan kegiatan yang tercipta: uraian foto diisi uraian masing masing foto dari kegiatan yang tercipta: jumlah diisi jumlah ekspor lembar dalam satu file atau satu rol, memotret diisi nama memotret: keterangan diisi penjelasan yang menyertai arsip foto yang tercipta,juli kartu tunjuk silang petunjuk pengisian: indeks diisi indeks kegiatan yang dilaksanakan: kode diisi kode klasifikasi sesuai dengn kegiatan yang dilaksanakan: isi ringkas diisi uraian singkat informasi yang ada dalam foto, lihat diisi dengan arsip lain yang terkait: kode diisi kode klasifikasi arsip terkait, nomor urut diisi nomor urut arsip terkait, catatan diisi keterangan informasi lain yang mendukung.dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota yogyakarta, bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang menimbang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab, dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat diperlukan penegakan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota: bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap ketegasan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota sudah dilaksanakan, bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan ketegasan satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat terlaksana berdasarkan ketentuan perundang undangan, perlu membentuk unit petugas tindak intern. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan ketertiban umumtentram dan teratstruktur organisasi unit petugas tindak internal kasat komandan pti wakil wakil wakil komandan komandan komandan anggota anggota anggota walikota yogyakarta, ttd haryadi sudut. anggota satpol adalah pegawai negeri sipil pns) dan atau pegawai tidak tetap ptt) atau pegawai kontrak yang bekerja satpol dan anggota satlinmas yang melaksanakan ketegasan satpol pp. unit petugas tindak internal yang selanjutnya disebut unit pti adalah anggota satpol yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik,, disiplin, pola tindak dan perilaku bagi setiap anggota satpol dalam melaksanakan tugas dan kewajibannydengan peraturan walikota ini dibentuk unit pti. maksud dibentuknya unit pti untuk memberikan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap aparat satpol dalam melaksantujuan dibentuknya unit pti untuk: meningkatkan dan melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik satpol daerah, dan memberikan pendampingan hukum terhadap anggota satpol yang terlibat dalam masalah hukum akibat penugasannya. bab kedudukan, tugas dan wewenang bagian kesatu kedudukan unit pti berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan. unit pti dipimpin oleh seorang komandan unit pti yang karena jabatannya bertanggung jawab kepada kepala satuan. bagian kedua tugas dan wewenang paragraf tugas unit pti sebagaimana dimaksud dalam bertugas: melaksanakan pembinaan, penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota satpol serta kode etik polisi pamong praja, melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan anggota satpol pp, melakukan sinergitas dan menjaga koordinasi antar seksi sub bagian lingkungan satpol pp, melaksanakan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat,pp, menyelenggarakan sidang kode etik anggota satpol lingkungan satpol atas perintah kepala satuan, h.menyerahkan keputusan hasil sidang kode etik kepada atasan langsung dengan tembusan kepala satuan untuk mendapatkan tindak lanjut dalam pembinaan atau pemberian sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan segala keputusan atasan pada anggota satj .dalam rangka pengamanan lingkungan pemerintah daerah, melaksanakan kebijakan kepala satuan, il. pemberian pengajuan saran rekomendasi dengunitunit pti sebagaimana dimaksud dalam mempunyai wewenang sebagai berikutpol pp, b.menyiapkan administrasi pembinaan, pengawasan, dan penyelidikan terhadap pelanggaran disiplin,kode etik, dan standar operasional prosedur polisi pamong praja, melaksanakanpp, mengawasi, menyelidiki, dan menghadirkan pelanggar disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur polisi pamong praja, apabila diduga patut diduga adanya pelanggaran, menyampaikan hasil pengawasan, pembinaan, dan penyelidikan atas pelanggaran disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur polisi pamong praja dalam bentuk berita acara pemeriksaan: membuat laporan tentang pembinaan, pengawasan,penyelidikan, dan pelanggaran disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur polisi pamong praja kepada kepala satuan, h.melakukan evaluasi terhadapketentuan peraturan perundang undangan. dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada unit pti tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan. bab iii susunan organisasi bagian kesatu umum susunan organisasi unit pti terdiri atas: komandan, wakil komandan, dan cc.walikota ini. bagian kedua komandan komandan unit pti berasal dari pejabat struktural dan atau pejabat fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh kepala satuan. persyaratan menjadi komandanpaling rendah setingkat kepala seksi dengan pangkat paling rendah penata, golongan iii c, pendidikan paling rendah sarjana, dan cc. surat keterangan sehat dari dokter. komandan unit pti sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: membantu kepala satuan dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, dan mengoordinasikan wakil komandan dan anggota unit pti,. bagian ketiga wakil komandan wakil komandan unit pti berasal dari anggota unit pti. persyaratan menjadi wakil komandan unit pti sebagaimana dimaksudtingkat golongan iiwakil komandan unit pti sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: membantu komandan unit pti dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan anggota unit pti, membantu komandan unit ptimbantu komandan unit ptitugas lain yang diberikan oleh komandan unit pti sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat anggota anggota unit pti berasal dari anggota satpol pp. persyaratan menjadi anggotamuda tingkat golongan ii d,anggota unit pti sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas membantu komandan unit pti dalam hal sebagai berikut: pelaksanaan penegakan hukum,pembinaan disiplin dan kode etikdan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengunit pti diusulkan oleh kepala bidang kepada kepala satuan melalui sekretaris satpol pp. pengangkatan sebagai unit pti ditetapkan dengan keputusan kepala satuan. bagian kedua pemberhentian pemberhentian keanggotaan unit pti diusulkan oleh kepala bidang kepada kepala satuan melalui sekretaris satpol pp. usulan pemberhentian unit pti sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan alasan dan bukti pendukung. alasan dan bukti dukung sebagaimana dimaksud pada yaitu apabila keanggotaan unit pti:keputusan kepala satumeninggal dunia. pemberhentian sebagai unit pti ditetapkan dengan keputusan kepala satuan. bab pakaian unit petugas tindak internal unit pti harus menggunakan seragam pakaian unit pti serta menggunakan baret warna khaki tua kehijau hijauan dan selempang warna putih dilengkapi dengan etiket, karena unit pti merupakan bagian dari satpol pp. unit pti harus menggunakan seragam yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembiayaan biaya pelaksanaan tugas unit pti dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atau sumber lain yang sah. bab vii pembinaan dan pengawasan kepala satuan mempunyai kewenanganlakukan bimbingan teknis terhadap anggota unit pti, pengawasan terhadap unit pti melalui komandan unit pti dalam bentuk laporan ketegasan unit pti secara berkala setiap bulan, dan melakukan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kewenangannyaenam |
aka rea papan walikotpdeo) usa yang112011wajib macam urusan: otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah unit organisasi bagian teknologi informasi dan telematika sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran adi sudut diundangkan yogyakarta pada tanggal14 september sekretaris daerah.03g bagian teknologi informasi dan telematika sebelum revisi setelah revisi kode rekening uraian jumlah kode rekening uraian jumlah rp) rp) .03g. program pengembangan komunikasi, teknologi program pengembangan komunikasi, teknologi informasi dan aplikasi telematika informasi dan aplikasi telematika pembinaan dan pengembangan teknologi informasi pembinaan dan pengembangan teknologi informasi belanja langsung .03g. belanja langsung .03g. belanja pegawai .03g. belanja pegawai .03g. honorarium pns .03g. honorarium pns .03ginstruktur narasumber moderator honorarium instruktur narasumber moderator honorarium non pns .03g. honorarium non pns .03g. honorarium tenaga ahli instruktur narasumber honorarium tenaga ahli instruktur narasumber belanja barang dan jasa .03g. belanja barang dan jasa .03g.belanja sewa koneksi jaringan belanja location server belanjntik pns .03g. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintik belanja kursus kursus singkat pelatihan pns belanja kursus kursus singkat pelatihan walikota yogyakartamaka perlu adanya penguatan terhadap(nrm). kemitraan tri pusat pendidikan adalah hubungan kerja sama antara tiga pusat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan anak yaitu keluarga, sekolah dtaman kanak kanak tk), sekolah dasar sd) dan sekolah menengah pertama smp). al adanya penanggung jawab pada masing masing nilai utama pendidikan karakter bertanggung jawab untuk: menjamin terlaksananya penyelenggaraan ppk, melakukan kerja sama dengan unit pelaksana teknis kementerian lembaga yang mendukung penyelenggaraan ppk, memfasilitasi kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri yang mendukung penyelenggaraan ppk, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan ppk, dan menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan ppk sekolahtahun terhadap penyelenggaraan ppk pada sekolah. bab penutup ketentuan mengenai pelaksanaan teknis penyelenggaraan ppk pada sekolnilai utama dan sub nilai pendidikan karakter religius mencerminkan keberimanan cinta damai, toleransi, terhadap tuhan yang maha esa menghargai perbedaan agama yang diwujudkan dalam perilaku dan kepercayaan, teguh melaksanakan ajaran agama pendirian, percaya diri, kerja dan kepercayaan yang dianut, (sama antar pemeluk agama menghargai perbedaan agama, dan kepercayaan, antibodi dan menjunjung tinggi sikap toleran kekerasan, persahabatan, terhadap pelaksanaan ibadah ketulusan, tidak memaksakan agama dan kepercayaan lain, kehendak, mencintai hidup rukun dan damai dengan lingkungan, melindungi yang pemeluk agama lain. kecil dan tersisih. nasionalis merupakan cara berpikir, apresiasi budaya bangsa bersikap, dan berbuat yang| sendiri, menjaga kekayaan menunjukkan kesetiaan, budaya bangsa, rela kepedulian, dan penghargaan berkorban, unggul, dan yang tinggi terhadap bahasa, berprestasi, cinta tanah air, lingkungan fisik, sosial, budaya, menjaga lingkungan, taat ekonomi, dan politik bangsa, hukum, disiplin, menghormati menempatkan kepentingan keragaman budaya, suku, dan bangsa dan negara atas agama. kepentingan diri dan kelompoknya. mandiri merupakan sikap dan perilaku etos kerja (kerja keras), tidak bergantung pada orang tangguh tahan banting, daya lain dan mempergunakan segala (juang, profesional, kreatif, tenaga, pikiran, waktu untuk keberanian, dan menjadi merealisasikan harapan, mimpi pembelajar sepanjang dan cita cita gotong mencerminkan tindakan menghargai, kerja sama, royong menghargai semangat inklusif, komitmen atas kerjasama dan bahu membahu keputusan bersama, menyelesaikan persoalan musyawarah mufakat, tolong bersama, menjalin komunikasi menolong, solidaritas, empati, dan persahabatan, memberi anti diskriminasi, anti bantuan pertolongan pada kekerasan, dan sikap orang orang yang perlawanan. membutuhkan. integritas merupakan nilai yang mendasari kejujuran, cinta pada perilaku yang didasarkan pada kebenaran, setia, komitmen upaya menjadikan dirinya moral, anti korupsi, keadilan, sebagai orang yang selalu dapat tanggung jawab, keteladanan, dipercaya dalam perkataan, |dan menghargai martabat tindakan, dan pekerjaan, individu (terutama memiliki komitmen dan penyandang disabilitas). kesetiaan pada nilai nilai kemanusiaan dan moral (integritas moralsub nilai dan deskripsi nilai pendidikan karakter bangsa religiushidup rukun dengan pemeluk agama lain. jujur perilaku yang didasarkan pada upaya menjadidisiplin tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dsebaik baiknya. kreatif berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan mandiri sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung demokratis cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai atacara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang kebangsaanpcial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. menghargai sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk prestasikomunikatif berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. cinta damai|a7 nilai utama deskripsi, ttd haryadi sudpala sekolah adalah kepala sekolah pada satuan pendidikan dilingkungan kota yogyakarta. peserta didik adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan satuan pendidsebagai berikut: penerapan nilai ppk, prinsip pelaksanaan ppk, cc. pengoptimalan fungsi ppk, pendekatan ppk, dan implementasi ppk dan kewenangannya. maksud diatasnya peraturan walikota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan ppk dan menanamkan nilai karakter dalam pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan. tujuan diatasnya peraturan walikota ini supaya muatan karakter dalam penyelenggaraan ppk sebagaimana dimaksud pada diimplementasikan melalui kurikulum dan pembiasaan. bab penguatan pendidikan karakter bagian kesatu umum sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerapkan ppk dengan berpedoman pada peraturan walikota ini. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini, dan dapat mengembangkan sesuai dengan visi misi atau ciri khas sekolah. bagian kedua penerapan nilai ppk sekolah dalam melaksanakan ppk, menerapkan nilai utama pendidikan karakter dan sub nilai pendidikan karakter. nilai utama pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada meliputi: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. yang selanjutnya disebut panca karakter. sub nilai pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada meliputi: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif: mandiri, demokratis: rasa ingin tahu, j . semangat kebangsaan, cinta tanah air, il. menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif: cinta damai, oo. gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. sekolah dalam melaksanakan ppk sebagaimana dimaksud pada menerapkan nilai pancasila dalam pendidikan karakter dengan memperhatikan nilai utama sebagaimana dimaksud pada pelaksanaan ppk sebagaimana dimaksud pada diwujudkan dalam pelaksanaan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan kebudayaan nilai yang berkaitan denganrincian nilai utama pendidikan karakter dan sub nilai pendidikan karakteub nilai pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada yang dijabarkan dalam deskripsi nilai pendidikan karakteinsip pelaksanaan ppk pelaksanaan ppk pada sekolahsekolah: dan berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu. bagian keempat pengoptimalan fungsi ppk ppk pada sekolah diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tri pusat pendidikan meliputi: sekolah, keluarga, dan masyarakat. pengoptimalan penyelenggaraan ppkekolah dasar atau sekolah menengah pertama diselenggarakan melalui kegiatan: ektrakurikuler, kurikuler, ekstrakurikuler: dan kebudayaan, yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu. pengoptimalan penyelenggaran pplibatan keluarga sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: menumbuhkan nilai karakter anak lingkungan keluarga, memotivasi semangat belajar anak, cc. mendorong budaya literasi, dan memfasilitasi kebutuhan belajar anak. pengoptimalan penyelenggaraan pplibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: sinergi ppk dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat, dan sinkronisasi program dan kegiatan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat serta orangtua siswa. bagian keempat pendekatan ppk penyelenggaraan ppk yang mengoptimalkan fungsi kemitraan tri ekolahutama dalambagi peserta didik pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertamadan melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar dalam bentuk. pelibatan dan pemberdayaan potensi lingkungan sebagai sumber belajar sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan melalui programlima implementasi ppk dan kewenangannya penyelenggaraan ppk: kepala sekolah, guru, cc. pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan bersama komite sekolah. kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam penyelenggaraan ppk. dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada kepala sekolah berperan sebagai: inovator, motivator: dan kolaborator. kewenangan dan tanggung jawab guru dalam penyelenggaraan ppk sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan siswaguru, sebagaimana dimaksud pada berperan sebagai: penghubung sumber belajar, pelindung, fasilitator, dan katalisator. kewenangan dan tanggung jawab guru, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya bersama komite sekolah dalam penyelenggaraan ppk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. peran komite sekolah dalam membantu kepala sekolah dan guru merupakan pelaksanaan fungsi komite sekolah untuk peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii kerjasama penyelenggaraan ppk dapat dilakukan melalui kerja sama: antar sekolah, dan antara sekolahmeliputi: lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, cc.ekolah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh setiap peserta didik pada sekolah jenjang pendidikan dasar. ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada merupakan ekstrakurikuler selain pramuka. bab pengembangan pendidikan karakter setiap sekolah harus mengembangkan pendidikan karakter. pengembangan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: upacara pada hari senin, upacara pada hari besar kenegaraan diikuti kegiatan sosial atau lagu daerah, adanya simbol kenegaraan dalam kelas, penggunaan pin lambang bendera merah putih, penggunaan pin lambang segera amat, pembiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat yang meliputi: melaksanakan kegiatan (sepuluh) menit untuk lingkungan sekolah melalui kebersihan dalam kelas, luar kelas, lingkungan sekolah:, dan pengelolaan unit kesehatan sekolah. pembiasaan pengamalan pendidikan agama meliputi: berdoa waktu mulai dan selesai pelajaran, beribadah bersama atau salat bersama setiap zuhur bagi yang beragama islam, melaksanakan kegiatan peringatan hari besar keagamaan, dan literasi keagamaan sesuai agama yang dianut sebelum pembelajaran paling sedikit (satu) kali dalam (satu) minggu. praktik kantin kejujuran,, il. melakukan penggalangan dana untuk kegiatan sosial, dan pelaksanaan kegiatan kepramukaan. |
kaa bupati ogan ilir provinsi sumatera selatan peraturanyusun pedoman anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran bahwa untuk memenuhindaklanjuti dengan standar biaya umum tahun anggarantandar biaya umum tahun anggaran lingkungan pemerintah kabupaten ogan ilista honorarium panitia pejabat penerima hasil pekerjaan disesuaikan dengan jangka panitia pemeriksa penerima barang jasa waktu pekerjaan tn pejabat penerima hasil pekerjaan pejabat pengadaan pengadaan s.d. rp.200jt dibayarkan per pekerjaan panitia penerima hasil pekerjaan panitia pemeriksa penerima nan nai ienennnn nona dengan barang! jasa pengadaan barang jasa nan pom kata ketua nun beneran pennnnnn nan nilai pagu dana sampai dengan rp. juta atau jasa konsultan top hingga juta nilai pagu dana atas rp. juta atau jasa konsultan diatas juta nana man pan sekretaris men "ti nilai pagu dana sampai dengan rp. juta atau jasa konsultan top mmm hingga juta nan man man nilai pagu dana atas rp. juta atau jasa konsultan diatas nan juta mana nilai pagu dana sampai dengan rp. juta atau jasa konsultan top " nana hingga juta pan nilai pagu dana atas rp. juta atau jasa konsultan diatas mm juta honorarium tim pengawas lapangan ton sen ted sejuta soojutasd miliar berdasarkan total kegiatan yang diawasi nilai pagu dana atas rp. miliar s.d. rp. miliar ini nak buruk enngnnnne:7o oku danny miki pagu danai atas rp25 milad. rpomiiar honorarium panitia seminar sosialisasudiseminasi penanggungjawab ok nun tema wiki ketua tk iagooooo sekretaris tok r00 anggota pns dan non pns) maa aaaaaa a honorarium narasumber naa narasumber pendidikan dan pelatihanjbimtekdan tata kab. sejenisnya pejabat eselon og pengajaran berasal diluar satker penyelenggara bengalaryang berasal dari dalam satker penyelenggara pakar praktisi luar lingkup kab. ogan ilir naa naa moderator pendamping | tenaga asistensi revi diluar lingkup kabupaten ogantlir | pembuatan materi . tipermateri cipemanduacara ok pembaca doa gak as0voodoo petugas ruangan aogooooo pakar pembicara khusus terluar provinsi) singkat profesor doklorkenaga ahli bom0000 esemka s2 anooodoo ni3 soo daa d kapasitas100orang ham eh kapasitastbh dan 1000rang hai diupayakan dengan fasilitas kantor dengan fasilitas kantor transport jang saku peserta utk yang bukan pns narasumber seminar rekor sosialisasi diseminasi lingkup luar kab. (lingkup nasional) narasumber membahas inn senna penenun menteri pejabat setingkat menteri pejabat negara lainnya yang mmwnbemunun sisrbtbkan .ooooooooooomonnnnnnn eno nan non non nomor nona nana nona ande nano jon nana anna pejabat eselon yang disetarakan naa pejabat eseloniliyangdisetarakan pejabat eselonilikebawahi fungsional yang disetarakan oi tenaga ahli profesional bidang keagamaan gooooooool be moderator la, pendamping narasumber ot gogoododf nett honorarium tim kekal ti tim lelang bobotoh| honorarium pegawai honoreritidak tetap jasapelayananskpd pelayanan skpd nnnnnnn senna menu gnu petugas penyedia jasa pelayanan program kegiatan petugas pengurus pemberian pengelola arsip arsip aktif petugas kebersihan . nan td. sopir driver setiap petugas honorertidak dapat memperoleh || honor ganda) sopir driver) ketua dprd dob tt 28sopir( driver wiki ketua dprd nan .8sopir pejabat struktural pimpinan skpd nan sopir mobil ambulans bodooooo| bor mobil operasional petugas lapangan pada dinas perumahan dan kawasan besaranhonorarumakan tidak melampaui umr pemukiman badan kesatuan bangsa dan politik satuan polisi pamong diatur lebih lanjut melalui praja dan pemadam kebakaran badan penanggulangan bencana keputusan bupati daerah bpbd) setiap petugas honorer tidak dapat memperoleh honor ganda) seluas honorer lapangan badan pendapatan petugas pelayanan ob merupakan batas maksimum operator komputer petugas administrasi pajak setiap petugas honorarium honorer tidak dapat memperoleh honor ganda) operator kependudukan setiap petugas honorertidakdapat | ob merupakan batas maksimum memperoleh honor ganda) honorarium esa tehnisijannganistrk sekretariat dprd setlappetugas lampirkan tupoksi honorer tidak dapat memperoleh honor ganda) tt). jasa operator website sekretariat dprd setiap petugas honorer eh .tia dapat memperoleh honorganda) bob nnknnaaan jasa operator sound system setiap petugas honorer tidak dapat .l.memperoleh honorganda) aaaafinnaannnnpannnann jasa konsultan fraksi sekretariat dprd setiap petugas honorer sanam jak dapat memperoleh honorganda) pan jasa konsultan akd kelompok pakar) sekretariat dprd setiap petugas honorer tidak dapat memperoleh honor ganda) benua kena yaaa menaati tayan (an aaa jasa petugas perlengkapan acara dan petugas rumah tangga kdh wkd (umum). setiap petugas honorer tidak dapat memperoleh honor ganda) honor humas dan penunjang keprotokolan pns dan non besaran honorarium akan tidak melampaui umr pns diatur lebih lanjut melalui keputusan bupati beda antara napas man man mennnnnnn honorarium operator sima keuangan barang aplikasi diberikan kepada operator nilai pagu skpd komputer lainnya skpd aplikasi nilai pagu dana sampai dengan milyar misipagu danadiatas rp3 miliar.d. rp1 miliar asooooo0p misi regu dana diatas rp10 milad. rp30 miliar meipagu dana diatas rp3 miliar men honorarium pengelola sistem informasi manajemen daerampada| melampirkan tupoksi satuan kerja pengelola keuangan daerah (skpd), sima pengelola aplikasi keuangan dan sima barang dan sistem manajemen informasi objek pajak dada usu bia one bnn nan database adniniskator ob ssnoonoo nan bii enak eny prana aanennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnana cek buru kebunukykuu nun teo www agaooaoo onorartm penai tar benoiti utama maksimum ajamlhan) menit maya maksimum alazhar) aso00 pensil muda maksimum jaman) tot peneliti pertama maksimum jam hari) tie bandit man fungsional pensil) bersama penari reerdinator perak dob penn sekretariat penelitian ea eegdoooog engan penelitian gagas sana orang resp) bo0000) nanah ane none nona oom anna anna nano mnannnnnnnnnnnnn boom. como oon ono anon anna nana mann non namun pembantu lapangan menggunakan kode rekening angan doc nos pegawai negeri sipil pns) anakan pegawai negeri sit (pns) aan ona disesuaikan dengan diatur keputusan ketentuan bappenastentang tersendiri pan ann ab. li. ina ana honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan nan ngak rgs 7e2721 ppt ppn ber uni benunknn penurun "nusa buruk dunungne ox) men honorarium tim penyusunan berita daerah jurnal berdasarkan kali terbit penanggung jawab other taat ha00geloof penyunting editor other desain gratis fotografer other nan nan sekretariat ter kanakan ton danny membuat artikel halaman honorarium tim penyusunan buletin majalah nan penanggung jawab . other t | berdasarkan kaitebit kali terbit ter ggoooooo nan menyunting editor tote to 2engoodo ll nan desain gratis fotografer ter sekratanat other nana membuat artikan halaman ikonoraium penerbitan buku laporan naa men tar penanggungjawab ti berdasarkan jmi bulan waktu penyelesaian penyusun togo dua ben pon nunnnnnnnnnnnnununaa denny aka penurunan "ox" denny penyunting editor top sogooooo tetesan gratis fotografer nk "na uny : koko bnn nan ketan annan honorarium tim pengelola website bnn penanggung jawab na bung daun kaga ea ug pingin nisn skk nan web developer sana nan honorarium pengurusipenyimpan barang nun non dennnnnnnn nun berarus penyimpan barang bnn dunia senna nan dating bpd bini seni ayu (ot tindkatcabdin ee anggoagog honorarium pengelola barang milik daerah kabupaten nana pemegang kekuasaan barang milik daerah ||) pengelola barang milik darah pengelola barang milik daerah aoopoooo| pembuat penaiusehaan barang daerah ) | pejabat ketatausahaan barang milik daerah ipoooootoy pemuas beam milik dasar pengurus barang milik daerah goopoooo| nan pemutus barang pengali pengurus barang pengelola te s00cbooo| pembantu pengurus barang pendeta) pembantu pengurus barang pengelola pengurus barang pengguna pengurus barang pengguna pengurus berang pembantu pengurus barang pembantu oo0000 nana uraian satuan biaya keterangan pembahasan . . vokasi penyelenggara ujian setingkat pendidikan dasar pemerksaankasiujan siswa mata nan momen oase era mma aha maa aaa ala lan nmr nan hanan san la ham hen a02 han lama ane pengawas ujian ii setingkat pendidikan menengah pemerksaanhasilujan siswa mata bana pengawas ujian setingkat pendidikan tinggi pemerksaanhasil ujan siswa mata| maag pengawas ujian lema makan dan snack tol oto |vang makan dan snack rapat item skpd (oo lvangmakan ioi dbayasak romi tro0ooo| po) 2luagmekendansnackkegatanites skpd(beratuumm) jang makan 2s000o| hayasrak pos ol uang makan dan snack rapat teknis antar skpd (minimal dipimpin sekda) hmm fpiayasnack ||. juang makan lingkungan kabupaten luang matan prasmanan berat umum) m, t u (oo biayasnack pori io. ||. yang makan tamu prasmanan provinsi porsi too (oo ietayasnack porsi juang makan tamu eksekutif (setingkat menteri pasi anglo0, io (oo ibiayasnack uang makan tamu super eksekutif setingkat dan porsi biayasnack yoo |. uang makan diklat struktural bkd) bro p3, diklat pim porsi (oo biayasnack isi kau wang makan diklat fungsional porsi biayasnack ori uang makan operasional penanggulangan bencana aaa honorarium tim aplikasi layanan kepegawaian oaf pelindung ag500000o| ( bil pembina tokek asoooooo| total wakilnya as00o0o0| (ti oelekretaris aa0000000| " il anggota a000oooool juu uju u u u u goo ttl iju u u ll too u u djvu u al )b s u ia d b perjalanan dinas bupatiwakil bupati, pimpinan anggota dprd dan pejabat eselon uang harian (una aaaaaa bupati wakil bupati pimpinan dprd secara lumpur anggota dprd pejabat eselonila pejabat eselonilb luar kabupaten dalamprovinsi |) |. bupati wiki bupati pimpinan dprd anggota dprd pejabat eselonlla pejabat eselon oo merujuk pada kemenkeu pmk. dan permendagri nomor tahun komponen uang harian perjalanan dinas luar daerah adalah uang saku uang makan dan transport lokal dan taxi. rincian uang harian dengan kebutuhan masing masing. uang harian perjalanan dinas dalam kabupaten ao. wilayah kecamatan indralaya utara, indralaya selatan, oo. bupati wakil bupati pimpinan dprd anggota dprd dan pejabat ess pejabat eselon wilayah kecamatan sungai pinang, tanjung raja, rantau panjang, tg. batu, pemungutan barat oo. bupati wakil bupati pimpinan dprd anggota dprd dan pejabat ess pejabat eselon wilayah iiibupati wakil bupati pimpinan dprd anggota dprd dan pejabat ess pejabat eselon uang harian perjalanan dinas dalam kabupaten diatas terdiri dari komponen uang saku, uang makan dan transport. untuk pejabat eselon yang kendaraan dinas nya dianggarkan biaya bbm nya, maka uang harian dikurangi anggaran transport sesuai dengan tingkatan perjalanan dinasnya sesuai dengan point representasi aje omar pejabat eselon ii, anggota dprd satuan biaya penginapan aman luar provinsi 3b . penginapan secara bupati wiki bupati pimpinan dprd ,000j cost permen anggota dprd pejabat eselonlia (oo pejabat estonia sesuai dengan ketentuan jluarkabupatendalamprovinsi bupati wakil bupati pimpinan dprd anggota dprd pejabat eselon oo pejabat eseonllb sesuai dengan permendagdinyatakan bahwa perjalanan dinas harussatuan biaya uang harian perjalanan dinas untuk pns hingga eselon iii satuan uang harian perjalanan dinas sebagai berikut sea uang harian akomodasi ditanggung .3a oleh todesamw tea00l dleaongmw 1mom| deaogmm s000l (also sma idea m0000! ntmoseumotamoma bom mon) ioemmw won) sdleoongamw am00l te5000l doagamm amor| desongmi ose000 ooleaongai small ss00001 disesuaikan dengan kondisi anggaran skpd yang bersangkutan. perjalanan dinas dari kabupaten kecamatan sebagai berikut untuk perjalanan dinas dalam kabupaten, dengan tama perjalanan dinas lebih dari jam diberikan uang harian petimanbem berkabut open transport pengeluaran riil kecamatan indralaya utara, indralaya selatan, pejabat ess pejabat ess kecamatan sungai pinang, tanjung raja, rantau panjang, tg. batu, pemungutan barat pejabat ess pejabat ess wilayahpejabat ess iii pejabat ess yang tidak memperoleh bbm satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri untuk staf hingga eselon iii) ??$@o"" too aceh (meter utara eananaanenanamaanaman enaaaaan loop nana senam bea . aa, kepulauan riau mangan ann. bank. merk scan man snn h0 bangsa burung banten ko igawa tengah jdi yogyakarta st000007 lawa timur ma800000 bali nusa tenggara barat nda imo nusa tenggara timur 20cbooo| kalimantan barat ao7000001 kalimantan tengah o000000| kalimantan selatan a0000000| (kalimantan timur "r4 kalimantan utara sulawesi utara m000000 nona nnnaanniammaammemubonnnn domoool suksesi baat momo sulawesi selatan sulawesi tengah anna imammeaaadamanenni sulawesi tenggara atooogo| kain mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnanna bni tank cnn wako ara annaonmemmah anna roo000| papua papua barat isatuanbiiket perjalanan dinas luar negeri nomor tahun satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri jean aer da. gol gol. il! gol aro i31 oo. 31o aceh sumatera utara riau kepulauan riau s|jambi sumatera barat sumatera selatan lampung bengkulu bangka belitung banten jawa barat |dki. jakarta jawa tengah |di. yogyakarta jawa timur bali nusa tenggara bard nusa tenggara tim kalimantan barat 21i kalimantan tengah| kalimantan selatan| kalimantan timur kalimantan utara sulawesi utara gorontalo sulawesi barat sulawesi selatan |sulawesi tengah sulawesi tenggara maluku maluku utara papua papua barat untuk eselon ill, dan staf (dua) orang per kamar, kecuali berjenis kelamin berbeda. pertanggungjawaban penginapan menggunakan sistem cost satuan biaya transportasi perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi info uya indralaya kayuagung indralaya batu raja indralaya muara dua indralaya palembang indralaya martapura indralaya prabumulih indralaya muara enim indralaya lahat indralaya pagar alam palembang lubuk linggau palembang pangkalan balai palembang sedayu akti ung yas panji alam, yang dimaksud dengan: rencana kerja dan anggaran perangkat daerah yang selanjutnya disingkat rka perangkat daerahumum terdiri dari standar biaya masukan dan standar biaya keluaran yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rka perangkat daerah. standar biaya masukan sebagai batas tertinggikepala daerah. standar biaya umum ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ogan ilir tahun anggaran standar biaya umumerangkat daerahtahun anggaran dalam rangka pelaksanaan anggaran, standar biaya masukan tahun berfungsi sebagai batas tertinggi, atau estimasi,sebagaimana dalam huruf telah termasuk pajak dan pungutan lainnyaperangkat daerah untuk menyusun biaya keluaran kegiatan dalam rka perangkatberupa total biaya keluaran. selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada dalam rangka perencanaan anggaran standar biaya keluaran tahun anggaran berfungsi sebagai referensi: penyusunan perkiraan maju, dan atau bahan penghitungan pagu indikatif perangkat daerah tahun anggaran bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini berlaku makaan perubaha number plt. bupati ogan ilir, dto ilyas panji alam diundangkan indralaya pada tanggal november sekretaris daerah kabupaten ogan ilir, dto herman berita daerah kabupaten ogan ilir tahun nomor.a4 salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum setda kabupaten ogan ilir, artha nir, pembina tk. i iv. nip. lampiran peraturan bupati ogan ilir nomor. tahun tanggal: (yoon groote tentang standar biaya umum tahun anggaran lingkungan pemerintahan kabupaten ogan ilir standar biaya masukan tahun anggaran yang berfungsi sebagai batas tertinggi (dalam rupiah) ap. so. . honorarium pengelola keuangan "tm honorarium penanggung jawab pengelola keuangan tt besaran honorariumakan terdapat pada daerah kabupaten diatur lebih lanjut melalui permendagri do. keputusan bupati. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd) pen pejabat ketatausahaan keuangan ppid bendahara pengeluaran ppid tob "tt bendahara penerimaan pkd dob tt pembantu bendahara pengeluaran ppid btl selain gaji ob pol it koordinator pengelola gaji dan tunjangan ti5 honorarium penanggung jawab pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (skpd) pembuat pengguna anggaran pa) pejabat pengguna anggaran pa) nana nan aoa tenun asd 500juta nun sunan unnnnannnnnngnggnnengnnnngn hitung berdasarkan total berdasarkan total kegiatan skor 500juta.d miliar mia pagu danadiatas miliar rp25 miliar miai pagu danai atas rp25 miliar.d. rp. miliar the mpeg dana diatas smkarsd tomar waipagu danadiates rp7, milad rp1 miliar tt. misi regu danai atas rp1 omilarsd rpi miliar id ob wikipage dana diatas rp15 milad rp2miliar baso dana diatas rp20 mars rp3similar a85000000 waipagu dana diatas rp25 miliar rp100 miliar ob mai pegudanadiatas rp100 miliar lir pejabat kuasa pengguna anggaran kpa) berdasarkan keg taat apapoata tiada dibawah tggiwbnya sotjtasd similar so0cbooo| nan misaipagu dana diatas milad. rp. miliar misipagu dana diatas rp25 miliar rpamilar dob to00000 misi pagu dana diatas mars rp7miliar b000000 pol mia regu dana diatas rp5 milad rp1 millar ti. miaipagu dana diatas rp1 milan rpibmillar mia pagu dana diatas rp45 miliar rp20 miliar ob a37000000 pagu dana diatas rp20 milad rp35 miliar abogorto0 pagu dana dates rp25 milad rp100miliar ob diaturiik (berdasarkan surat keputusan bupati kepala skpd sekretaris rihik atau kuasa pengguna anggaran. anggota o hiik mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur, ketua o hik cc. wakil ketua o hik ib. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk sekretaris mengikutsertakan eselon dan iii lainnya: o hik anggota bersifat temporer, pelaksanaannya perlu o hik |c.egiatan berdasarkan surat keputusan bupati ppk kepala skpd atau kuasa pengguna anggaran. penanda tangan semuiccstandar satuan harga honorariumnp perl. dg4kaki eliterip per kaki buah rak baja tingkat,uk.220x100x40cm: topper. dg4kaki buahpanel berlubang bakau unit roll pack dengan model ukuran roll opac single double jkayu bengkirai buatan buah papan pengumuman, ukuran 120x240 cm, bahan melamin putih, lis alma buah papan nama besar untuk daftar pasien mondok (1x1, buatan unit papan nama pasien untuk tipa bed hospital buatan unitstandar satuan harga pengadaan barangab buah model gab express gablstandar satuan harga pengadaan barang tama temanstandar satuan harga pengadaan barang tamara paman ransd sdh mmc slot, video, lcd. kodakbl sanyo buah sanyo vpc ca9 sanyo buah sanyo vpc th1panasonic nv gs90 panasonic buah kipas angin standar satuan harga pengadaan barang missionstandar satuan harga pengadaan barangstandar satuan harga pengadaan barang sel mmsiwaunaasa satuan| mancastandar satuan harga pengadaan barang siraman wrn tere televisi berwarna) flat buah turbo swing buah buah turbo swing buah 29us888 sharp unit crystal ctv televisi cristal unit sony cti television sony unit sony kv 21ltiail unit fu3rl unit fu61b860ad samsung unit cs 0standar satuan harga pengadaan barangoel mmsiwaunaarsa were satuan| manca #mp3 ppo philips unit philips dvd 3000k dvd player philips unit philips fw d596 dvd standar satuan harga pengadaan barangjasa pemeliharaan perawatan pengecatan penggantian scanner meter virtual jasa pemeliharaan maintenance perawatan operating system onlinei: dan standar satuan harga honorariumvacuum cleaner standar satuan harga pengadaan barang so| musi smananana satuan maronpower unithorsepower unit.acer spire acer amd dual core e450, 2gb ddr3, 320gb hdd, dvd, lan, fi, webcam, wga, vga radon hd6310, windows7 acer spire acer gentium b987, 2gb ddr3, 500gb hdd, dvd, lan, wifi, webcam, vga intel gma hd, wga. acer spire acer intel core i3 ghz), ddr3, 500gb hdd, dvd, lan, wifi, webcam, bluetooth, vga nvidia force windows8 gt630 acer spire acer intel core i7 ddr3, hdd, dvd, lan, wifi, webcam, bluetooth, wga, vga vida force gt540m. acer spire acer intel core i5 4gb ddr3, 500gb hdd, dvd, wifi, bluetooth, vga vida force 710m, win78 premium asus asus amd dual core, ddr3, 320gb hdd, lan, wifi, webcam, wga, dos (slimbook) asus asus gentium b950, 4gb ddr3, 500gb hdd lan fi, webcam, hdmi, wga (slimbook) asus asus core i3 4gb ddr3, 500gb hdd, dvd, lan, fi, webcam, nvg635 dos asus asus core i5 4gb ddr3, 500gb hdd, dvd, lan, wifi, webcam, wga, ngt635m2gb.dos compat rosario gentium b820 ghz), ddr3, 320gb hdd, dvd, lan, wifi, alter landing speakers, wga. pavilion core i3 ghz) processor, ddr3, 500gb hdd, dvd, camera, wga,dos pavilion core i3 2gb ddr3, 500gb hdd, dvd, lan, fi, webcam, wga, vga before gb, win8 toshiba satellite toshiba gentium dualcore b960 ghz), ddr3, 320gb hdd, dvd, lan, fi, hd. toshiba satellite toshiba core i3 ddr3, 640gb hdd, dvd, lan, wifi, webcam, bluetooth, wga, amd radon 7670m (ext gb) toshiba satellite toshiba core i5 ddr3, 640gb hdd, led, dvd, vga amd radon (ext gb), lan, fi. win8 standar satuan harga pengadaan barang sol semsimamanarana fasa jaguar| manga samsung samsung core i3 2gb ddr3, 320gb hdd, dvd, lan, fi, bluetooth, vga intel high definition, webcam, wga. samsung samsung core i5 4gb ddr3, 500gb hdd, dvd, lan, fi, bluetooth, vga nvidia n11p gv2h 512mb, webcam, wga, windows home premium asli lenovo lenovo intel gentium b830 ,2gb ddr3, 320gb hdd, dvd, lan maps, wireless lan b g n, card reader, port usb, webcam, intel gma hd, wga led widescreen display, dos non os) lenovo lenovo intel core i3 .3g hz), ddr3, 750gb hdd, dvd, nvidia before 540m ddr3 gb, lan maps, wireless lan b g n, card reader, port usb, webcam, bluetooth, wga led widescreen display, dos non os) lenovo lenovo core i5 hz, ddr3, 640gb hdd, dvd, lan maps, wireless lan b g n, card reader, port usb, webcam, bluetooth, intel gma x4500, wga led widescreen display, dos non os) lenovo lenovo core ghz), ddr3, 500gb hdd ssd, dvd, lan maps, wireless lan b g n, card reader, port usb, webcam, bluetooth, nvidia before g610m, wga led widescreen display, windows 64bit sony vaio sony intel core i3 2gb ddr3, 320gb hdd, dvd, lan maps, wireless lan b g n, card reader, port usb, webcam, bluetooth, inte graphics wga led widescreen display, windows sony vaio sony core i5 hz, ddr3, 750gb hdd, lan maps, wireless lan b g n, card reader, port usb, webcam, turbo boost (up ghz), wide, windowstandar satuan harga pengadaan barang, wga led display, windows home premium470m mb, wga led display, windows professional sony vaio sony core i7 hz, ddr3, 256gb ssforce gt540m gb, full led display, windows ultimate sony vaio sony core i7 4gb ddr3, 500gb hdd, dvd, lan, fi, vga amd radon hd6630m 1gb dedicated, windows premium 64bit sony vaio sony core i7 4gb ddr3, 500gb hdd, dvd, lan, fi, bluetooth, win7, vga amd radon hd6630m, windows7 premium 64bitjenis nama barang satuan harga brandedde.ndows wide. pavilion all one unit core i3 ddr3,500gb hdd, dvd, lan fi, sound, card reader, vga intel gma, lcd wide os. pavilion all one unit core ddr3, hdd dvd, lan, sound, card reader lcd led pavilion all one unit core hz, gb, ddr3, hdd, dvd rw, amd radon 7650a gb, wide led, fi, win premium 64bit. acer spire all one acer unit core hz ddr3 hdd dvd nvidia gt630m lcd tuner remote control lan win singel language. acer spire all one acer unit core hz) ddr3 hdd dvd nvidia force ddr3 lcd webcam lan win home premium. acer spire all one acer unit amd e1 proc dualcore hz) ddr3 hdd dvd rw card reader lcd os. desktop acer spire acer unit inte18@ telepon dual core g1610 2gb ddr2 500gb hdd dvd lcd monitor intel graphics gigabit lan, modem firmware pci express@ pci express@ hdmi port, pci slot, inc card reader ps2 keyboard optical mouse usb speaker, vista@ home basic. desktop acer spire acer unit inte18 core ghz), ddr2, sata, dvd#rw free blank dvd) lcd monitor nvidia gb, gigabit lan modem bps, firmware, media reader in dmi port, pci express@ slot, pci express@ slot, two pci (sv) slots audio wireless, keyboard optical mouse, os. lenovo lenovo unit intel pdc g645 ghz), intel h61 chipset, ddr3, hdd sata dvd#trw, lcd touchscreen. lan. k4m ps das. lenovo lenovo unit core i3 ghz) ddr3 gtb hdd sata, dvd#rw, lcd lan ps os. lenovo all one lenovo unit core hz, ddr3, hdd sata, bluray combo, nvidia before gb, lcd wide touch screen, lan fi, bluetooth win standar satuan harga pengadaan barang printer inkjet canon canon unit color a4, dpi, ipm, usb connectivity canon canon unit a4, dpi, usb connectivity, tilt up lcd, multi language ui, weight kg, anti theft wire lock slot bennington lock style) borderless bordered canon canon unit a4, dpi, ipm, usbofficejet unit a3t printer, dpi, ppm, tray, usb connectivity,printer canon canon unit a4, dpi, 18ppm black, 14ppm color, chrome life100, usb printer canon canon unit a4, dpi, 25ppm black, 17ppm color, chrome life100, usb ekson stylus ekson unit 5760x1440dpi 22ppm black, 13ppm color water and sludge resistant prints with ekson dura rite' ultra inks economical individual' cartridges eliminates stage and maximises savings high resolution for superior print quality usb desk jet unit a4, 4800x1200 dpi, 16ppm black, ppm color, usb dekret unit 4800x1200dpi print resolution 26ppm black 20ppm color print speed usb dekret unit 23ppm 4800x1200dpi usb ink dekret unit 28ppm (black) 22ppm (color) 4800x1200dpi usb dekret unit 4800x1200dpi color 1200dpi black potret iii 3ppm printing speed 8mb memory pages per month usb standar satuan harga pengadaan barang officejet unit 20ppm 4800x1200dpi 32mb max memory usb parallel ink desk jet unit 600dpi (black), 4800x1200dpi (color), photo iii, 14ppm black, 11ppm color, memory: (max), proc. hz, ieee usb lemak lemak unit 17ppm black color cartridge 2400x1200dpi black resolution 4800x1200dpi color resolution usb color laserjet canon canon unit a4, dpi, ppm, tray lan, usb samsung samsung unit samsung laser color, a4, dpi, ppm, usb fuji xerox fuji unit laser color, a4, dpi, ppm, tray usb fuji xerox fuji unit a4, dpi, ppm, tray lan, usb laser jet unit a4, dpi, ppm, tray usb detailpastandar satuan harga pengadaan barang so| semi mahaprana o )| merk (satuan| manca):standar satuan harga pengadaan barang r17ppm (letterstandar satuan harga pengadaan barang soem |saran| oma ererwaan oo)cc.standar satuan harga honorarium standar satuan harga pengadaan barang ro| jms(wamaparang )o) o | mer (satuan| mancastandar satuan harga pengadaan barang so| semi ma maa ana o )| omer satuan| manca)ma ana o )| merk (satuan| manca) nihaprana o )| omer (satuan| manca)ippmlotandar satuan harga pengadaan barang mo| jms(wamaparang )o) o | mer satuan| mancastandar satuan harga pengadaan barang ro| semsymamanarana merk (satuan| mancaltandar satuan harga pengadaan barang sae jeon amanstandar satuan harga pengadaan barang sma jeon amanstandar satuan harga pengadaan barangpdf standar satuan harga pengadaan barang:.rw dan anggota lpml kelurahan ketua rt rw kelurahan standar satuan harga honorarium mma tae tera tan asus pskstandar satuan harga pengadaan barang ama amar jeraa4tech bluetooth mouse bt tech buah a4tech g9 500f tech buah standar satuan harga pengadaan barangwhstandar satuan harga pengadaan barang amammama ter3standar satuan harga pengadaan barang semsrmamagarana )o) )| otak (satuan| mananstandar satuan harga pengadaan barang amarmarmama ame jen tenlatm system, xga max saga), ansi lumen, contrast ratio aspect ratio dvi, projector acer acer unit latstandar satuan harga pengadaan barang leestandar satuan harga pengadaan barang toshiba toshiba unit latnpmc atinn .11g)standar satuan harga pengadaan barang amammama mem ter.11g).11g)standar satuan harga pengadaan barang ann gen1standar satuan harga pengadaan barang aman tera8standar satuan harga pengadaan barang aman mar jeruklstandar satuan harga pengadaan barang amammama terstandar satuan harga pengadaan barang rapat tim sumber data honorarium diberikan kepada pegawai standar satuan harga honorarium mmammama mem terstandar satuan harga pengadaan barang amar temenstandar satuan harga pengadaan barang aman tera amastandar satuan harga pengadaan barangsbt gr surge arrest outlet with phone apc p5si apc sc4201 apc smart ups 420va 230v apc sc450milapc sua1000i apc sua100011 apc smart ups 1500va usb and serial standar satuan harga pengadaan barang|fi jitsu buah standar satuan harga pengadaan barang ffe |perlengkapan rumah tangga alat kebersihan bangun spray isi bangun kaleng isi bangun kaleng blau (isi docs) karton ember ember plastik isi galon lion star buah ember plastik isi liter keramas buah ember plastik liter lion star buah ember plastik bak lion star buah ember plastik tutup liter lion star buah ember plastik tutup lion star buah engkau gayung engkau bambu buah engkau plastik buah engkau plastik lion star buah gayung air lion star buah isi bagus bagus buah kain pel besar gading buah kecil gading buah kapur barus swallow kapur barus bagus buah keset keset sept (40x60 cm) buah keset sept (40x120 cm) buah keset karpet (40x60 cm) buah keset karpet (40x60 cm) lapisan bawah karet buah keset karpet (60x90 cm)ling botol kit black magic johnson buah kit original paste wax buah kremlin wangi (karbol cemara) dipol botol lap kaca buah obat pemutih kain liter) balin botol pembersih lantai ml) sos botol pembersih porselin closet ml) viral buah pewangi closet (swallow toilet) buah pewangi kamar mandi (swallow) bagus buah pewangi ruangan ml) grade kaleng pengharum ruangan matic ml) kaleng sabun bubuk gr) rins sabun deterjen cream gr) wings bungkus lifeboat buah hand soap jury buah molto fill (900ml) buah sampo (untuk jenazah) antena sapu standar satuan harga pengadaan barang tee sapu lidi buah sapu juk buah sapu logo logo buah serbet ukuran gading buah sikat sikat cuci pakaian (kayu) buah sikat cuci tangan multipopore song cleanmati buah sikat kamar mandi bagus) elephant buah sikat kawat buah sikat plastik buah sikat w.c buah sulap kemoceng bulu ayam buah tempat sabun buah tempat sampah tempat sampah bulat buah tempat sampah injak lion star) buah tempat sampah lion star buah tempat sampah geo dust bin claris buah tempat sampah bio dust bin green leaf| buah tempat sampah bio dust bin bulat) green leaf| buah tempat sampah bio dust bin injak green leaf| buah tempat sampah solo dust bin kirana buah tempat sampah solo dust bin kiranatesla dus tissue iklan (multi)kuantum set sendok garpu snack buah sendok makan dol lsn sendok makan stainless sangphoenix buah spree komplit danarhadi set spree komplit danarhadilokalbuah teko tenis buah teko plastik lion star buah standar satuan harga pengadaan barangtterflyorchid buah panci alumunium cm) orchid buah panci alumunium orchid buah panci alumunium orchid buah pembuka botol biasa buah penutup makan pasien buah pisau acar nagara buah pisau daging diamond buah pisau dapur buah pisau pengulas wortel buah plastik bahan makan kg) bundel plastik kino kglion stkuantum buah becak sampah roda buah bed cover danarhaditotokuantum buah guling makron aro buah gunting pangkas kenmaste buah insect killer mik mission buah benang jahit dos benang nilon buah standar satuan harga pengadaan barangnational unit dispenser md pas mission unit dispenser miyako panas dingin miyako unit dispenser miyako panas normal miyako unit dispenser miyako tinggi panas dingin miyako unit dispenser cosmos panas dingin cosmos unit dispenser cosmos panas normal cosmos unit dispenser md rspas pas) mission unit dispenser md 09pas mission unit dispenser md 04d uchida unit dispenser lemari miyako unit garpu dan gelas garpu besar lsn garpu kecil lsn gelas lusin gelas lusin gelas fwww kig lsn gelas aro lusin gelas kaki wing glas aro lusin gelas kaki lusin gelas kristal set jam jam beker sesko buah jam dinding buah jam dinding sesko buah karpet dan perlengkapan kamar karpet dan pemasangan new duke| meter karpet dan pemasangan new meter kasur spring bed 90x25x200 kuantumlovelion star set kompor biasa tabung minyak buah kompor gas hitachi telon hitachi buah kompor gas listrik hitachi buah kompor gas listrik mp box hitachi buah kompor gas tungku kuantum ogc kuantum buah kompor gas tungku rinci ringan buah kompor gas tungku rinci ringan buah kompor gas tungku kuantum dmp kuantum buah kompor gas tungku kuantum ogc kuantum buah standar satuan harga pengadaan barang rapat tim sumber data standar satuan harga honorarium kompor gas tungku rinci bgx ringan buah kompor gas tungku rinci ringan buah kompor gas tungku rinci bgx ringan buah meja setrika meja setrika buah meja setrika bigstar buah meja setrika big star kayu buah mesin jahit mesin jahit kaki standard buah mesin jahit kaki singer buah mesin obras swan gn buah mesin jahit high speed jarum juki buah mesin jahit high speed jarum juki buah mesin kancing jeblok buah mesin bordir juki buah piring kue keramik besar keramik buah keramik kecil keramik buah melamin besar sang buah melamin kecil sang buah piring buah lambang pemda dan garis warna kuning emas buah lepet lsn lepet karbon) sangsang lusin piring makan putih sangmot mission buah mot mission buah pompa air panasonic panasonic buah panasonic jxk panasonic buah panasonic jak panasonic| buah panasonic gpa jack panasonic buah sanyo sanyo buah sanyo pompa air dangkal auto sanyo buah sanyo pompa air dangkal sanyo buah pompa submersible (untuk sumur artesis), type 5a sumber buah phase capacity bible thermo thermo biasa lion star buah thermo biasa mission buah thermo pencet liter lion star buah thermo pencet liter rrt buah thermo pencet liter lion star buah thermo pencet liter rrt buah termos air panas tenis buah tutup gelas stenlies lusin under layer dan pemasangan omega meter oo. standar satuan harga pengadaan barangkereta dorong material unit standar satuan harga pengadaan barangpama ame tenphilips buah standar satuan harga pengadaan barang bertornado cdl ww philips buah genie cdl ww philips buah genie cdl ww philips buah standar satuan harga pengadaan barang012 mkri philips buah mso012 mkri philips buah lampu lampu baca galaxy pnk ye bu purple philips buah south wh ye bu #pll philips buah soft re ye bu#hid lamps self ballast ml) standar satuan harga pengadaan barang taj gemar era aman w es philips buah w esphilips buah tlx12 v50 comm, pack philips buah halogen, par, twistline, double envelope halogenstandar satuan harga pengadaan barang0e50f philips buahstandar satuan harga pengadaan barang madame ternamalampu baret comm) lcb circle comm buah lsb circle comm buah lub circle comm buah lcb rtl circle comm buah lsb ttl circle comm buah lub circle comm buah lcb circle comm buah standar satuan harga pengadaan barang mama ten lsb circle comm buah lub circle comm buah lcb rtl circle comm buah lsb rtl circle comm buah lub t param buah halo standar20 param buah halo standar param buah halo standar param buah halo standart24 halo standart param buah halo standart20 param buah halo standartcaroline param buah caroline param buah caroline1000 param buah caroline1500 param buah caroline2000 param buah dulu dulu d10 18w param buah dulu d26w param buah dulu standar satuan harga pengadaan barang rapat tim sumber data sudah dibahas honorarium pengurus penyimpan bmd ada kenaikan dari menjadi standar satuan harga honorarium maa tea ten dulu s5 7w param buah dulu 9iw param buah dulu s11 param buah hol standart hol param buah hol param buah hol125 param buah hol250 param buah hol param buah hwl lamp hwl160w,225v &235v param buah hwl250w,225v &235v param buah hwl 500w,225v &235v param buah dulu economy e27 economy 12w param buah economy16 21w param buah economy24 param buah dulu longtime longtime param buah longtime11 param buah longtime23 param buah circle watt philips buah watt philips buah tp1 crystal buah tp2 crystal buah lampu halogen volt watt philips buah watt philips buah lpl volt watt philips buah watt philips buah watt philips buah lampu hit220 volt watt philips buah spot light220 volt watt philips buah watt philips buah cfl110 volt watt philips buah watt philips buah slf20 watt philips buah mml220 volt watt philips buah watt philips buah acc kering a.ah panasonic buah emergency lamp buah are buah neon sl20 watt buah kontraktor star delta (tanpa proteksi abb unit abb unit abb unit abb unit abb unit abb unit standar satuan harga pengadaan barang saja ara ter mama abb unit abb unit abb unit abb unit abb unit abb unit okw abb unit abb unit abb unit abb unit kontraktor star delta (dengan proteksi)okw abb unit abb unit abb unit armatur bl1 x18 artolite unit bl1 artolite unit bl1 artolite unit bl2 x18 artolite unit bl2 artolite unit bl2 artolite unit 3x18 artolite unit artolite unit artolite unit exit1 x10 acr1 artolite unit exit1 x10 acr2 artolite unit exit2 x10 acr1 artolite unit exit2 x10 acr2 artolite unit exit green1l acr1 artolite unit exit green1 acr2 artolite unit msi1 x18 acr artolite unit msi1 acr artolite unit gms2 x18 acr artolite unit gms2 acr artolite unit x18 acr artolite unit x18 artolite unit x18 acrstandar satuan harga pengadaan barang amanat tawon 3x18 acr artolite unit 3x18 artolite unit x18krs artolite unit 3x18 artolite unit acr artolite unit artolite unit 36krs artolite unit artolite unit x18 acr artolite unit x18gloss2 x18 divider m4) artolite unit gloss2 x18 divider m5) artolite unit gloss2 x28 p.d artolite unit gloss2 divider m4) artolite unit gloss2 divider m5) artolite unit gloss2 p.d artolite unit gloss2x18 all (m1) artolite unit gloss2x18 strip m2) artolite unit gloss2x all (m1) artolite unit gloss2x3x18 all (m1) artolite unit gloss 3x18 strip m2) artolite unit gloss all (m1) artolite unit gloss4x18 all (m1) artolite unit gloss 4x18 strip m2) artolite unit gloss all (m1) artolite unit gloss strip m2) artolite unit rmi gloss2 x18 all diff. artolite unit rmi gloss2 x18 all dummy artolite unit rmi gloss2 x18 alldiv return artolite unit rmi gloss2 x18 divstrip diff. artolite unit rmi gloss2 x18 strip dummy artolite unit rmi gloss2 x18 strip return artolite unit rmi gloss2 all diff. artolite unit rmi gloss2 all dummy artolite unit rmi gloss2 all return artolite unit standar satuan harga pengadaan barang mma mat teen ama rmi gloss2 div diff. artolite unit rmi gloss2 div dummy artolite unit rmi gloss2 div return artolite unit rmi gloss2 div return artolite unit rmi gloss2 div diff. artolite unit rmi gloss2 div dummy artolite unit rmi gloss2 strip diff. artolite unit rmi gloss2 strip dummy artolite unit rmi gloss2standar satuan harga pengadaan barang maa mat two rmi gloss div dummy artolite unit rmo1 artolite unit rmo2 x18 artolite unit rmo2 artolite unit rmo 3x18 artolite unit rmo artolite unit rmo 4x18 artolite unit rmo artolite unit rmo x18 artolite unit rmo t1x artolite unit rmo x18 artolite unit rmo artolite unit root3x18 artolite unit root3x artolite unit rmo t4x18 artolite unit rmo t4x artolite unit sm2 x18 acr artolite unit sm2 x18 artolite unit sm2 acr artolite unit sm2 artolite unit x18 acr artolite unit x18 artolite unit acr artolite unit artolite unit x18 acr artolite unit x18 artolite unit acr artolite unit artolite unit x18 artolite unit artolite unit p3x18 artolite unit alp3x artolite unit tk1 x18 artolite unit tk1 artolite unit tk1x artolite unit tk2 x18 artolite unit tk2 artolite unit tk2x artolite unit 3x36 artolite unit 4x36 artolite unit shape1 x18 artolite unit shape artolite unit shape2 x18 artolite unit shape2 artolite unit shape x18 artolite unit shape artolite unit vsa1 x18 artolite unit vsa1 artolite unit vsa2 x18 artolite unit vsa2 artolite unit down light lux e27 artolite buah frm e27 artolite buah frm lux e27 artolite buah cd4rpl artolite buah rsl e27 artolite buah standar satuan harga pengadaan barang akame ame teen ama horizontal artolite buah horizontal artolite buah rsl e27 artolite buah bfs lux e27 artolite buah d125 phoiac plc artolite buah d138 phoiac2 xe27 artolite buah spot square ment d artolite buah 3e14 artolite buah halogen artolite buah halogen square artolite buah e27 artolite buah new e27 artolite buah e27 artolite buah rsl e27 artolite buah rd1 halogen emergency artolite buah rd100 e27 artolite buah rd100 halogen artolite buah rd125 e27 artolite buah rd150 cdm artolite buah rd150 e27 artolite buah rd150 horizontal cross plc artolite buah rd150 horizontal gls2plc artolite buah rd150 horizontal grille plc artolite buah rd150 horizontal plc artolite buah rd150 ment artolite buah rd150 vsl e27 artolite buah rd175 e27 artolite buah rd175 horizontal gls2plc artolite buah rd175 horizontal grille plc artolite buah rd175 horizontal plc artolite buah rd175 horizontal prs2plc artolite buah rd2 vsl halogen artolite buah rd200 cross2 plc artolite buah rd200 glass2 plc artolite buah rd200 horizontal2 plc artolite buah rd2 halogen artolite buah rd225 e27 artolite buah rd225 horizontal grille plc artolite buah halogen baffled artolite buah halogen reff halogen artolite buah 3002xpl artolite buah rdc halogen artolite buah rdc halogen artolite buah rwl2 halogen artolite buah rwl halogen artolite buah rwl halogen artolite buah rwl halogen artolite buah lampu sorot dibangun buana e27 artolite buah amar e40 artolite buah amc halogen artolite buah yml e27 artolite buah file aman artolite buah gms hg1x36 artolite buah gms hg2x36 artolite buah industrial light11 square acr frost e40 artolite buah standar satuan harga pengadaan barang mama ama teman industrial light square acr frost e40 artolite buah industrial light square e40955 artolite buah industrial light artolite buah industrial light e40040 glass over artolite buah industrial light e40640 artolite buah industrial light square e40040 artolite buah industrial light acr grill artolite buah lampu belajar buah senter buah lampu, panel lampu blitz metz blitz buah lampu metz ct metz buah starter fs2 watt) philips buah s10 watt) philips buah trafo watt philips buah watt philips buah watt philips buah watt philips buah trafo out put amp buah mcb 616a bbc buah bbc buah bbc buah phase20 merlin beri buah mcb phase merlin beri buah magnetic switch ms10a msn10 buah ms20 msn20 buah ms29 msn29 buah 35a msn buah 50a msn buah 65a msn buah 95a msn buah ms125 msn125 buah ms150 msn150 buah ms220 msn220 buah ms4a msn buah msn buah otherwise overload relay) th12 th12 buah th20 th20 buah th20 th20 buah thk buah thk buah th120 thk120 buah th120 thk120 buah th220 thk220 buah th220 thk220 buah breaker 40a buah 50a buah 60a buah nf100 nf100 buah nf250 nf250 buah standar satuan harga pengadaan barang madame ame teo ama nf250 nf250 buah buah buah buah pole buah buah nf2000 nf2000 buah nf20005 2000a pole nf2000 buah stop kontak bow brock buah bow rasio white crew brock buah bow berger buah bow marten buah bow vicar buah bow dus buah out bow brock buah out bow also buah stop kontak room buah saklar bengkel bow brock buah bengkel bow berger buah bengkel bow marten buah bengkel bow vicar buah bengkel out bow brock buah bengkel out bow also buah serie bow brock buah serie bow berger buah serie bow marten buah serie bow vicar buah serie out bow brock buah serie out bow also buah big rocker switches saklar besar) gang10 switch logic buah gang10 switch logic buah gang10 switch logic buah standart rocker switches saklar kecil)gang20 switch with neon (lampu atas) logic buah gang20 switch with neon (lampu samping) logic buah gang20 switch with neon marked logic buah gang10 switch logic buah gang10 switch logic buah gang10 switch logic buah gang10 switch logic buah peralatan studio humas lampu pemancar tube lamp e1mc unit pemancar giant stalink tech water heater divers way logic buah gang way logic buah gang2 way logic buah gang2 way logic buah standar satuan harga pengadaan barang mama ame ternama way logic buah outlets single non isolated logic buah tv fm isolated logic buah boxes gang flush box (in both) logic buah gang surface box depth (out both) logic buah gang flush box (in both) logic buah guardian weathershield enclosure for switches socket outlets with logic buah guardian surface box logic buah shaker supply unit shaker supply unit dual voltage115 output logic buah socket outlets gang10 a2pin universal switched sacked5 socket outlet logic buah gang15 switched socket outlet logic buah gang15 switched socket outlet with neon logic buah gang16 socket6 a250v (non uk) logic buah architrave switchesconnection units gang13 switched fused connection unit with front logic buah flex outlet neon. gang13 switched fused connection unit with logic buah front flex outlet neon. data voice outlets gang rj11 american type logic buah gang with sij port logic buah gang with2 sij port logic buah gang rj11 american type logic buah blankplates gang logic buah gang logic buah screw m3. 37mm crews logic buah plugs adaptor whi logic buah whi logic buah whi logic buah whi logic buah whi logic buah whi logic buah socket outlet gang socket outlet13 avant buah gang switchsocket outlet avant buah gang switchsocket outlet with neon13 avant buah gang socket outlet13 avant buah standar satuan harga pengadaan barang mama ame ten ama gang switchsocket outlet13 avant buah gang switchsocket outlet with neon13 avant buah socket outlets gang switchsocket outlet avant buah gang switchsocket outlet with neon15 avant buah gang schu socket outlet16 avant buah socket isolated single socket avant buah socket avant buah telephone socket rj11) american type wire) telephone socket outlet rj11 avant buah way telephone connector avant buah data socket data frontpage only avant buah data socket outlet rj45 avant buah steker biasa (tanpa order) atk buah biasa (tanpa order) brock buah dengan order atk buah dengan order brock buah klem kabel pak klem buah fitting gantung buah plafon buah kabel kabelsoprano meter kabel listrik phase lmk rol kabel pvc isi federal room kabel pvc isi federal room kabel roset standar unit kabel telepon isi15 type100y federal room nya1, eternal meter nya2,5mm eternal roll nym volt4 x1. mm? supreme meter nym volt4 x10 mm? supreme meter nym volt4 x2. mm? supreme meter nym volt4 mm? supreme meter nym volt4 mm? supreme meter nym uk2 x2, mm2 lmk roll nym uk2 mm2 lmk roll nym uk2 mm2 lmk roll nym uk2x2, mm2 matsuda roll nym uk2x 4mm2 eternal roll nym uk2x 4mm2 matsuda roll nym uk2x1, mm2 eternal roll nym uk2x2, eternal roll nym 3x2,5mm2 eternal roll nym 3x2,5mm2 matsuda roll nym 3x1,5mm eternal roll standar satuan harga pengadaan barang rapat tim sumber data gruppe (usulan dari bakpao untuk honor dibedakan sesuai masa kerja depending dulu hoon kenaikan dari sebelumnya standar satuan harga honorarium nym 6mm2 matsuda roll nym 4x4mm2 matsuda roll nyo2x ,75mm2 eternal meter nyr 1kv4 x1. mm? supreme meter nyr 1kv4 x10 mm? supreme meter nyr 1kv4 x120 mm? supreme meter nyr 1kv4 x150 mm? supreme meter nyr 1kv4 x16 mm? supreme meter nyr 1kv4 x185 mm? supreme meter nyr 1kv4 x2. mm? supreme meter nyr 1kv4 x240 mm? supreme meter nyr 1kv4 x25y 1kv x1. mm? supreme meter nyy 1kv x2. mm? supreme meter nyy 1kv10 x1. mm? supreme meter nyy 1kv10 x2. mm? supreme meter nyy 1kv12 x1. mm? supreme meter nyy 1kv12 x2. mm? supreme meter nyy 1kv19 x1. mm? supreme meter nyy 1kv19 x2. mm? supreme meter nyy 1kv24 x1. mm? supreme meter nyy 1kv24 x2. mm? supreme meter nyy 1kv30 x1. mm? supreme meter nyy 1kv30 x2. mm? supreme meter nyy 1kv4 x1. mm? supreme meter nyy 1kv4 x10 mm? supreme meter nyy 1kv4 x120 mm? supreme meter nyy 1kv4 x150 mm? supreme meter nyy 1kv4 x16 mm? supreme meter nyy 1kv4 x185 mm? supreme meter nyy 1kv4 x2. mm? supreme meter nyy 1kv4 x240 mm? supreme meter nyy 1kv4 x255 x1. mm? supreme meter nyy 1kv5 x2. mm? supreme meter nyy uk2 x2, mm2 lmk roll nyy 3x2, mm2 lmk roll nyy 4x10 mm2 lmk roll nyy 4mm2 lmk roll nyy mm2 lmk roll sepur nya uk2, mm2 olympic roll fuse box standar satuan harga pengadaan barang group buah group buah group buah isolasi besar buah kecil buah test pen besar buah kecil buah sekering otomatis bbc buah cc. air conditioned ac) air cooled split unit panasonic pk, pc 5jkj panasonic pk, kc 5jkj panasonic pk, pc 7jkj panasonic pk, c 7jkp panasonic pk, pc 9jkj panasonic pk,c 9jkp panasonic pk, s 10jkp panasonic pk, c 12jkp panasonic pk, pc 12jkp panasonic pk, s 13jkp panasonic pk, c 18jkp panasonic pk, pc 18jkp panasonic sharp 2pk, 5schl sharp 2pk 5jml sharp 2pk ,5jhy sharp 2pk 5smy sharp 4pk ,7khl sharp 4pk ,7jml sharp 1pk 9khl sharp 1pk 9jml sharp ,9jhy sharp ,12jhy sharp pk,12jmy sharp pk, 18khl sharp samsung samsung pk, srl samsung pk, samsung pk, samsung pk, samsung pk, samsung neo plasma ,05lp ,07lp 1pk, 09lp ,5pk ,12lp pk,18lp 2pk,05lg2 4pk,07ls 4pk,07lg 4pk,07lcr 1pk, .09lcr standar satuan harga pengadaan barang pk,09ls 1pk,09lg ,5pk,12lg ,5pk,12lcw 2pk,18lg ,5pk,24lg general 2pk,05lct general 4pk,07lct general 1pk,asg9 general ,5pk,asg12 general 2pk,asg18 general changing pk,05y3 changing pk,07y2 changing pk,07p3 changing pk,09y2 changing pk,09p3 changing pk,12y2 changing pk,12p3 changing pk,18y2 changing hercules ,5lpb ,9lpb mitsubishi daya mitsubishi ,srk 06ch mitsubishi pk,srk 09ch mitsubishi ,srk 12ch mitsubishi pk,srk 18ce mitsubishi daijin pk, ft20f daijin pk,ft25f daijin pk,ft25d daijin pk,ft35sf daijin pk,ft35d daijin pk,ft50d daijin last pk,05gp last pk,07gp last pk, 09gp last pk, 12gp last pk, 18gp last ceiling suspendwall mountceiling cassette standar satuan harga pengadaan barang taj semar ara maan btu h mitsubishi unit pl2floor standing btu h mitsubishi unit btu h mitsubishi unit btu h mitsubishi unit btu h mitsubishi unit central set) okay unit window gold fin) btu pk) unit btu pk) unit btu pk) unit btu pk) unit btu pk) unit split standard type btu pk) unit btu pk) unit split gold fin look btu pk) unit btu pk) unit btu pk) unit btu pk) unit btu pk) unit split gold fin look btu pk) unit btu pk) unit btu pk) unit btu pk) unit golden series models table type pk) unit type pk) unit type so9 pk) unit type 12lg( pk) unit type pk) unit type 24lg pk) unit art cool panel models table type lcm pk) unit type12 lcd pk) unit type12 lck pk) unit type12 lcm pk) unit type12lco pk) unit art cool deluxe models table type lcb pk) unit type lcr pk) unit type lcv pk) unit type lcb pk) unit type lcm pk) unit type lcr pk) unit type lcv pk) unit standar satuan harga pengadaan barang pal amar ara man type 12lcb pk) unit type lcm pk) unit type lcb pk) unit type lcm pk) unit type lcr pk) unit type lcb pk) unit type lcr pk) unit type lcv pk) unit plasma gold btu pk) unit btu pk) unit btu pk) unit neo plasma plus type unit type unit type unit type unit split articolo btu pk) unit btu pk) unit btu pk) unit cassette type standard btu pk) unit btu pk) unit btu pk) unit btu pk) unit btu pk) unit floor standing standard btu pk) unit btu pk) unit btu pk) unit ceiling convertible standard btu pk) unit btu pk) unit btu pk) unit dated splitingle packagetandar satuan harga pengadaan barang ber ceiling concealedsentral sentral mitsubishi unit sentral okay unit sentral fuji unit samsung as 09cm pk, btu) samsung buah samsung as 09p8 pk, btu) samsung buah samsung asp 09wh pk, btu) samsung buah samsung asp 13wh z pk, btu) samsung buah samsung ask 09wh pk, btu) samsung buah samsung ask 13wh z pk, btu) samsung buah samsung ask 18wj pk, btu) samsung buah samsung as 05z1 pk: btu) samsung buah samsung as k 07z1 pk, btu) samsung buah transformator trafo phase, yzn5, outdoor b&d unit kapasitas25 kva trafo phase, yzn5, outdoor kapasitas b&d unit 50k trafo phase, yzn5, outdoor b&d unit kapasitas kva trafo phase, yzn5, outdoor b&d unit kapasitas kva trafo phase, dyn5, outdoor b&d unit kapasitas200 kva trafo phase, dyn5, outdoor b&d unit kapasitas250perlengkapan pompa motor pompa motor rpm1500 4kw abb unit motor rpm1500 .5kw abb unit motor rpm1500 .5kw abb unit motor rpm150011kw abb unit motor rpm150015kw abb unit motor rpm150018.5kw abb unit motor rpm150022kw abb unit motor rpm1500 30kw abb unit motor rpm1500 37kw abb unit motor rpm1500 45kw abb unit motor rpm1500 55kw abb unit motor rpm1500 75kw abb unit motor rpm1500 90kw abb unit motor rpm1500110kw abb unit motor rpm1500132kw abb unit motor rpm1500160kw abb unit standar satuan harga pengadaan barang ber motor rpm1500200kw abb unit pompa electric hidrat pump type kapasitas130 grundfos unit total head meter speed: rpm, power phase volt diesel hidrat pump type kapasitas130 grundfos unit total head meter, speed: rpm, engine daewoo jockey pump type kapasitas m3 h total grundfos unit head meter, power2. phase volt pressure tank, kapasitas1000 liter, pressure bar grundfos unit wire rope untuk pengaman pompa unit pompa submersible unit unit panel pompa lengkap) unit pipa gip medium diameter ppi batang diameter ya" ppi batang diameter ppi batang diameter ya" ppi batang diameter v2" ppi batang diameter ppi batang diameter y2"pipa gip medium super diameter y2" diameter y4" diameter diameter v4" diameter diameter diameter v2" diameter diameter diameter diameterv4" calon batang diameter v4" gavin batang diameter calon batang diameter calon batang diameter calon batang standar satuan harga pengadaan barsaringan stainless steel diameter johnson diameter johnson diameter johnson diameter johnson diameter johnson pipa saringan low carbon steel diameter johnson diameter johnson diameter johnson diameter johnson diameter johnson fire house approx murata yamato (with machine coupling working pressure10 kg cm?) 30m tertera unit x20 tertera unit x30m tertera unit x20m tertera unit x40m tertera unit tertera unit x20 tertera unit without coupling x20 tertera unit tertera unit x20 tertera unit x30m tertera unit x20 tertera unit tertera unit tertera unit hidrat box kosong 52x15cm| tertera unit x18 tertera unit (125x75x18cm)| tertera unit 95x 66x20cm| tertera unit standar satuan harga pengadaan barang madame ame ten ama a2kaca, temporer tertera unit kaca, temporer 5mm tertera unit fire fighting equipment machine coupling material tertera unit tertera unit tertera unit tertera unit straight nozzle machine coupling) with nozzle tip, seamless tertera unit seamless tertera unit seamless, short, w o grip tertera unit seamless, long, w o grip tertera unit seamless, long, grip tertera unit hidrat valve machine coupling material tertera unit tertera unit tertera unit home rack comb tertera unit comb tertera unit spray nozzle head tertera unit tertera unit home reel home reel, swing type complete with box siamea tertera unit hidrat pillar x2. x2. tertera unit x2. tertera unit gate valve body bronze125 psi air valve dia. unit check valve dia. unit diameter toyo kita buah diameter ya" toyo kita buah diameter toyo kita buah diameter y4" toyo kita buah diameter toyo kita buah diameter toyo kita buah diameter v2" toyo kita buah diameter toyo kita buah diameter toyo kita buah peralatan komunikasi dan sound system alat komunikasi pesawat radio16 channel walt motorola gm unit pesawat radio16antena uhf fm bracket, series clave unit antena uhf fm bracket, series clave unit stabilizer stabil unit penangkal petir elektrostatik current unitstandar satuan harga pengadaan barang mama ame teen keyboard facsimile toshiba unit alat alat komunikasi antena gnr unit antena tele lokal garden set connector rg buah connector rg buah digital production mixer wj mx12 unit handy talk ht) icon unit handy talk ht) amino unit kabel coaxial cia meter kabel coaxial elden rg meter kabel coaxial elden rg meter konektor buah power supply vc20 unit power supply rtv20 amp unit power supply bel1l20 amp unit radio panggil pager) motorola adv unit rig amino unit tiang antena bsa2 inch set tiang antena, tower segi tiga tinggi meter dengan unit radio repeater repeater icon vhf fm icon ic unit repeater icon uhf icon unit repeater keyword vhf fm keyword unit repeater keyword uhf fm keyword unit repeater motorola vhf fm motorola gr unit repeater motorola uhf fm motorola gr unit radio rig rig icon uhf fm icon ic2100 unit rig icon vhf fm icon ic2100 unit rig icon vhf fm uhf icon ic2101 unit rig motorola uhf fm motorola gr unit rig motorola uhf fm vhf motorola gr unit rig motorola vhf fm motorola gr unit rig keyword uhf keyword unit rig keyword vhf fm keyword tm unit antena antena uhf fm tele hy gain unit antena vhf fm tele hy gain unit antena uhf fm garden unit antena vhf fm garden unit handy talk ht) icon uhf fm icon unit icon vhf fm icon unit motorola uhf fm motorola gp unit motorola uhf fm uhf motorola gp unit motorola vhf motorola p108 unit motorola vhf fm vhf motorola p109 unit keyword (all band) keyword unit icon uhf fm icon unit icon vhf fm icon unit motorola ffm motorola gp unit channel watt, display, termasuk batt nih, motorola unit desktop charger motorola vhf motorola p108 unit motorola motorola unit spare part sarana komunikasi battery pack motorola buah battery pack icon buah battery ups amp jepang amp buah standar satuan harga pengadaan barang rapat tim sumber data (usulan dari dinkes sudah dibahas penyesuaiandilengkapi dengan surat undangan yang oleh pejabat pa kpa surat tugas bagi peserta dari unit penvelenaaara vana ditandatangani oleh surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung catatan uang saku rapat dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang (enam) kriteria telah terpenuhi standar satuan harga honorarium mama ame ten ama diode bride lokal amp buah intercom type ch12 national unit iphone panasonic unit kabel pvc isi15 federal room kabel pvc isi2 federal room kabel pvc isi federal room kabel pvc isi federal room kabel pvc isi federal room kabel roset standar unit kabel helix rol andrew ldf kabel penghubung dan jack repeater motorola, unit kabel telepon isi type100 y per100 federal room kunci anti interlokal buah mike telepon standar buah modul paux type tkh siemens unit paku klem lokal docs power supply engine pack buah power supply rtv13, v20 amp rtv buah receiver type m120 motorola block roset standar buah sensor pesawat facsimile tfp toshiba buah soldier pistol type200 good buah speaker telepon standar buah spiral standar buah switch telepon buah tombol telepon standar buah trafo amp standar buah transistor final trf type motorola buah transmitter type m120 motorola block wireless phone kxt1227 panasonic unit wireless phone type sony unit paux sentral telepontoshiba unit kapasitas panasonic unit kapasitas toshiba unit kapasitas panasonic unit kapasitas standart toshiba unit kapasitas232 siemens unit kapasitas288 panasonic unit kapasitas port toshiba unit tex single card, slt) sentral telepon paux siemens unit sentral telepon paux siemens unit sentral telepon paux sigma vkt208 unit sentral telepon paux siemens unit sentral telepon paux terdiri dari sub toshiba dk unit sentral telepon paux terdiri dari 1koto (c o card, sigma vkt unit key telephone kapasitas standart sigma kt unit spare part paux back cpu paux panasonic unit standar satuan harga pengadaan barang madame ame tawon komputer billing system paux panasonic unit software paux panasonic unit visit connection linux unit repeater uhf fm acc kuasa unit antena tele hy gain uhf tele hy gai unit antena tele hy gain uhf tele hy gai unit kabel coaxial elden unit power supply motorola unit power supply motorola unit repeater dengan power supply motorola unit tiang antena t15 bsa unit radio base station vhf fm antena mobil uhf fm larsen hustle buah breaker antena mobil japan buah kabel antena mobil connector from rg set power supply rtv20 amp unit sinkronisasi connector radio japan buah telepon module sama analog extension part siemens unit module trunk link tm2lp part siemens unit multi attendant unit pesawat telepon standart siemens buah program ls ls unit program module sama unit program module lp part unit sentral telepon paux) paux series line telephone extension) panasonic unit dapat dikembangkan sampai line telkom extension telepon nit cuka dtm buah telepon mikro star buah telepon siemens dtm buah telepon lg tmp buah telepon nra dtm buah telepon panasonic ktc145dtm panasonic dtm buah pesawat link repeater uhf fm antena uhf fm rx tx tele hy gai buah kabel t25 rx tx coaxial rg set pesawat link uhf fm power supply motorola unit sound system unit bass speaker void impulse unit cable installation elden roll cable speaker elden roll player cassette macam cda unit connector lain lain metric lot equalizer void spectragraph unit mic. wireless rg2 combo set mixer allen heath unit monitor speaker mackie srm unit power void infinite unit processor void digi drive unit rack untuk driver beroda central, set speaker void stay unit speaker rack mobile customized lokal set standar satuan harga pengadaan barang madame maa two ama sound system unit cable audio canard l2t2s roll cable speaker canard roll player prof. macam cda unit connector power supply lot equalizer ashley unit microphone wireless bener dynamic unit mixer allen heath unit power amplifier bose p2150 unit rack untuk driver central, set speaker bose unit sound system unit bracket bose unit cable audio canard l2t2s roll cable speaker canard roll player macam cda unit connector instalasi lot digital controller proc. bose psgc unit equalizer ashley unit microphone cable bener dynamic unit microphone wireless bener dynamic unit mixer soundcraft unit power amp. bose p1800 unit rack untuk driver central, unit speaker bose unit sound system unit equalizer executive audio eol215 unit equalizer dengan unit extension cable lbb bosch unit extension cable10 lbb bosch unit mixer tass mix unit mixer dengan unit power amplifier tass pt6 unit power amplifier dengan unit screen electric jordan150" unit screen electric draper usa unit speaker tass h8p unit speaker spirit unit speaker stage accompany unit loud speaker stage accompany unit sub footer stage accompany unit sub footer stage accompany unit speaker tass lft2" tass unit speaker tass lft1, tass unit sub footer tass 418s 1x18" tass unit monitor speaker tass ps12a tass unit speaker aktif monitor operator taiwan unit power amplifier es stage accompany unit amplifier stage accompany unit power amplifier tass 2x1100 tass unit equalizer pbx 2x31 pbx unit loud speaker management 2x6 kbx kbx unit mixer allen heath allen heath unit tape player macam cda500 macam unit digital processor dso probl unit shake large stage accompany unit coupling unit stage accompany unit quick release locking pin stage accompany unit mixer consoles vlz pro mackie unit standar satuan harga pengadaan barang pama ternama comp lim dbx unit noise gate xr beringei unit self power loud speaker next hba probl unit floor bracket kptnxo1 probl unit active direct box dba1ch probl unit amplifier xs executive audio unit dual octa eol executive audio unit snake cables tn 2406lu40 probl unit snake cables probl unit loud speaker cables hpc probl unit microphone cables hpc probl unit microphone cables per roll probl unit audio cables hpc probl unit audio cables probl unit connector xlr 3mv 3fv probl unit connector probl unit season spk4fc probl unit kabel speaker elden elden unit kabel instalasi elden elden unit microphone wireless rm 900m probl unit microphone cable share share unit microphone wireless share uhf share unit microphone dynamic sm 58lc share unit microphone dynamic sm 57lc share unit microphone drum kit pgzzk6 xlr share unit microphone stand taiwan unit stand book lokal unit stand mic lokal unit rack with acrylic door double fan central unit sound sistem ceiling speaker type 5646r toa buah column speaker type zs, toa buah atennotor type toa buah chime module chime mikropon type e.c 100m toa buah dvd player type pioner buah amplifier type toa buah selector modul type v.106z. b toa buah kabel nya eternal rol keyboard psr yamaha unit hi fashioned speaker system f 160g hi fashioned speaker toa unit f 160gm hi fashioned speaker matching trans toa unit f 160w hi fashioned speaker toa unit f 160wm hi fashioned speaker matching trans toa unit f 160wp hi fashioned speaker (weateherproof) toa unit f 240g hi fashioned speaker toa unit f 240gm hi fashioned speaker matching trans toa unit f 240w hi fashioned speaker toa unit f 240wm hi fashioned speaker matching trans toa unit pro sound speaker system sl speaker system toa unit sl 122m monitor speaker system toa unit sl speaker system toa unit sl 152m monitor speaker system toa unit sl speaker system toa unit accessories attenuata toa unit attenuata 2v toa unit attenuata toa unit standar satuan harga pengadaan barang mama ame ten attenuata 2v toa unit attenuata 60w toa unit attenuata toa unit boom arm stand toa unit diaphragm toa unit diaphragm15 toa unit diaphragm25 toa unit ext. cable for smm toa unit ext. cable for ts series toa unit ext. cable for1 omm toa unit floorstand toa unit floorstand boom toa unit matching transformer toa unit matching transformer toa unit microphone stand toa unit wall mounting box toa unit wireless antenna ya 401a toa unit wireless antenna ya toa unit cabinet rack blank panel bk 013a b toa unit blank panel bk 023a b toa unit blank panel bk 033a b toa unit blower panel toa unit power supply toa unit junction box jb 600a toa unit junction box jb toa unit junction box jp 028g b toa unit mounting bracket toa unit performed panel pf 013a b toa unit performed panel pf 023a b toa unit power amp. toa unit power amp. toa unit power amp. toa unit power switch panel toa unit pre amplifier panel pp 024g b toa unit pre amplifier panel pp toa unit speaker selector toa unit series oct. graphic equalizer toa unit zone selector module, toa unit zone selector module, toa unit alarm signal panel, toa unit alarm signal panel, toa unit antenna toa unit am fm tuner toa unit aux. dream. module toa unit blank box toa unit blank box toa unit blank panel unit toa unit blank panel2 unit toa unit blower unit toa unit cabinet rack, cr toa unit cabinet rack, cr toa unit cassette player unit toa unit chime module toa unit data receiver module toa unit double cassette toa unit flexible gooseneck toa unit ground cleavage monitoring mod toa unit standar satuan harga pengadaan barang marga ten interface module toa unit joint metal plate toa unit line amplifier module toa unit line amplifier kit toa unit melody chime toa unit mic for spot announcing toa unit mic input panel toa unit mic dream. module, v 1051a toa unit mic dream. module, toa unit mic dream. module, v 1151a toa unit mixer amplifier toa unit mixer amplifier toa unit mixer amplifier toa unit mixer frame toa unit monitor panel toa unit mounting bracket toa unit paling mic. toa unit pgm. selector module toa unit phone. dream. module toa unit power amplifier toa unit power amplifier toa unit power amplifier240w toa unit power supply module toa unit program timer toa unit remote mic. toa unit remote mic. toa unit remote mic. toa unit spot announcing machine toa unit professional sound system speaker system reference monitor system toa unit speaker system, toa unit speaker system, toa unit speaker system, toa unit speaker system, f 155g toa unit speaker system, f 305g toa unit sub footer single footer) toa unit sub footer twin footer) toa unit microphone condensed mic. vokal, inst) toa unit condensed mic. vokal, inst) toa unit dynamic mic. toa unit dynamic mic. toa unit dynamic mic. inst) toa unit dynamic mic. inst) toa unit dynamic mic. vokal, inst) toa unit dynamic mic. vokal, inst) toa unit mixer ch. mixer toa unit ch. mixer (25w) toa unit ch. stereo mixer toa unit ch. stereo mixer toa unit mixer ch. cx toa unit mixer ch. cx 2a toa unit mixer ch. toa unit mixing console12 toa unit mixing console16 toa unit stereo mixer toa unit signal processing standar satuan harga pengadaan barang mama ten men digital delay toa unit graphic eg. oct. toa unit reseller limiter toa unit power amplifier power amp. 300w toa unit power amp. toa unit power amp. toa unit accessories camera mount bracket, c bc10 toa unit camera mount bracket, c bc20 toa unit camera mount bracket, c bc30 toa unit camera mount bracket, c bc40 toa unit ccd b w camera, cc toa unit ccd b w camera, cc toa unit ccd colour camera, cc toa unit ccd colour camera, cc toa unit ccd colour camera1 b w camera, c cb10zl toa unit cctv1 b w camera, c cb20l toa unit cctv1 b w camera, mains, c cb toa unit cctv1 b w camera, mains, c cb 31h toa unit cctv1 b w camera, ac, c cb toa unit cctv1 b w camera, ac, c cb 34h toa unit cctv1 colour camera, c cc10zl toa unit cctv1 colour camera, c cc10l toa unit cctv1 colour camera, c cc30l toa unit digital multiplayer toa unit dummy camera toa unit focus adjusted toa unit four camera driver unit, c p40l toa unit four camera driver unit, c p40sal toa unit manual switcher, cc toa unit manual switcher, cc toa unit matching trafo for p 1030d toa unit matching trafo for p 1060d toa unit matching trafo for p 1090d toa unit matching transformer for ip 300d toa unit matching transformer for ip 450d toa unit matching transformer for ip 600d toa unit mic unit toa unit mounting bracket toa unit mounting bracket for toa unit mounting bracket for toa unit multi channel viewer toa unit multiplayer toa unit sequential switcher ch. toa unit sequential switcher12 ch. cc toa unit sequential switcher12 ch. cc toa unit single camera driver unit toa unit smart switcher toa unit speaker stand toa unit stand adaptor for toa unit video distributor toa unit amplifier car amplifier20 (dc) toa unit standar satuan harga pengadaan barang mara ten car amplifier20 (dc) toa unit amplifier (ac dc) toa unit amplifier (ac dc) toa unit amplifier (ac dc) toa unit amplifier12 (ac dc) toa unit amplifier15 (ac dc) toa unit amplifier25 (ac dc) toa unit power amplifier120 za 1201br toa unit power amplifier120 za 1202br toa unit pre amp mixer, za 01mr toa unit pre amp mixer, za 02m toa unit wireless amplifier cassette, zw 660c toa unit wireless amplifier w o cassette, zw toa unit ceiling speaker box speaker toa unit box speaker toa unit panel cone speaker zs 61pr s toa unit panel cone speaker zs 61pr s 646r toa unit panel cone speaker zs 62pr s toa unit column speaker column speaker toa unit column speaker toa unit column speaker toa unit column speaker toa unit projection speaker projection speaker toa unit projection speaker toa unit horn speaker horn speaker zh toa unit horn speaker 25w zh toa unit horn speaker besar toa unit horn speaker zh 2h toa unit horn speaker zh toa unit horn speaker zh toa unit horn speaker medium toa unit horn speaker zh toa unit horn speaker zh 151a toa unit horn speaker kecil toa unit horn speaker zh 2h toa unit horn speaker mat. trafo, zh 5025m toa unit horn speaker mat. trafo, zh 5025m 2h toa unit horn speaker mat. trafo, zh 4015m toa unit horn speaker mat. trafo, zh 4015m toa unit horn speaker mat. trafo, zh 2515m toa unit horn speaker mat. trafo, zh 2515m toa unit horn speaker toa unit horn speaker 2h 625s toa unit horn speaker mat. trafo toa unit horn speakermegaphone megaphone toa unit standar satuan harga pengadaan barang mama ten men megaphone 2r toa unit megaphone sirine toa unit megaphone sirine r 510s toa unit megaphone whistle toa unit megaphone whistle toa unit megaphone toa unit megaphone 2r toa unit megaphone sirine toa unit megaphone sirine toa unit megaphone toa unit megaphone 2r toa unit megaphone whistle toa unit microphone dynamic microphone, dm toa unit dynamic microphone, zm toa unit dynamic microphone, zm toa unit dynamic microphone, zm toa unit dynamic microphone, dm toa unit dynamic microphone, dm toa unit dynamic microphone, dm 524s toa unit microphone chime toa unit microphone chime toa unit paling microphone, pm toa unit paling microphone, pm toa unit paling microphone, pm 660d toa unit remote microphone toa unit remote microphone chime toa unit wireless accessories handheld wireless mic. toa unit handheld wireless mic. w 3200t2 toa unit cavaliers wireless mic. toa unit wireless tuner200 toa unit wireless set wireless amp. mic. besar) toa unit wireless amp. mic. kecil) toa unit wireless amp. mic. besar) toa unit wireless amp. mic. besar)t caste toa unit wireless amp. mic. kecil) toa unit wireless amp. mic. kecil)t caste toa unit wireless amp. mic. besar kecil) toa unit wireless amp class1 (mic besar) toa unit wireless amp class1 (mic kecil) toa unit wireless amp class2 (mic besar) toa unit wireless amp class2 (mic kecil) toa unit wireless amp class2 (mic besar kecil) toa unit hi fashioned speaker system speaker system gray), f 160g toa unit speaker system gray), f 240g toa unit speaker system gray) trans, f 160gm toa unit speaker system gray) trans, f 240gm toa unit speaker system (weather proof) toa unit speaker system white), f 160w toa unit speaker system white), f 240w toa unit speaker system white) trans, f 160wm toa unit speaker system white) trans, f 240wm toa unit po sound speaker system monitor speaker system, sl 122m toa unit monitor speaker system, sl 152m toa unit speaker system, sl122 toa unit standar satuan harga pengadaan barang mama ten men speaker system, sl152 toa unit speaker system, sl toa unit trumpet speaker horn speaker toa unit horn speaker toa unit horn speaker toa unit conference system automatic recording toa unit center amplifier toa unit center booster amplifier toa unit chairman unit, ts toa unit chairman unit, ts toa unit conference case unit) toa unit delegates unit, ts toa unit delegates unit, ts toa unit elected cond mic toa unit extra power supply toa unit passive unit toa unibb bosch unit extension cable type bosch unit extension cable type bosch meter extension cable type bosch unit extension cable type bosch meter visual projection system control system setara amx), terdiri dari integrated set cross point switcher in out unit electric data lift projector unit lamp lcd projector proxima paket mainboard lcd projector proxima paket video presenter tope tfv tope unit installation plasma cable xga, cable video, lot peralatan khusus untuk studio dan komunikasi camera digital type ag duc panasonic unit power mixer chanel dyna record buah senheiser shotgun microphone audio tecnica buah sure portable audio mixer type share buah video mixing type panasonic buah video recorder type ag du2500 panasonic buah headphone type yoga unit camera dvc, type nv.md terdiri dari panasonic unit lampu pemancar radio imax buah audio mixer chanel beringei buah swr meter dawa buah encoder stereo aev type starlight unit exeter rvr blues unit transmitter watt events, etg30 unit suku cadang bendung gerak bearing motor buah bearing pompa buah dinamo starter s11524 v 6x lucas buah standar satuan harga pengadaan barangapat tim sumber data dalam hal struktur organisasi pada skpd eselon illuang saku kegiatan sosialisasi penyuluhan pelatihan bintik diklat teknis fungsional rekonsiliasi yang hanna camii tarcahiit dapat didasarkanmahat setingkatlembur dan uang makan lembur dengan ketentuan uang lembur merupakan kompensasi standar satuan harga honorarium mama ame ten dioda semipack skpd buah karet kopling lokal pos lokal set lampu kontrol a25 jp24 red buah marusu limit switch vdc e2pnp buah volt variant limit switch v20 vac wac buah voll variant main ccb h a80a3 buah nanometer bar buah mechanical seal diameter saat diary set resistor semipack svc20 buah mikron timer buah telemecanigue morgue refrigerator cabinet model smr ukuran luar x1. mm, todd unit perlengkapan electronic acc kuasa unit acc kuasa unit antena mobil uhf larsen usler buah antena tele gain uhf tele gain unit antena tele gain uhf tele gain unit breaker antena mobil japan buah mike telephone standar 10k buah paku klem lokal docs power supply motorola unit power supply rtv20 unit power supply rtv20 amp unit soldier pistol type200 good buah stabilizer buah switch telephone buah wireless phone type sony unit wireless phone kxt1227 panasonic unit peralatan siskomdagri back plane chasis visit plus lle visit dep unit fine tuning crosspoll visit dep unit kabel andrew visit dep unit kabel ifl visit dep meter kertas untuk mesin sandi type sn200 room main board tema modul controller visit dep unit modul alarm visit dep unit modul simo mission siemens buah modul mission siemens buah modul paux siemens buah mti idu (mux) visit dep unit mti odu (tx modul) visit dep unit ops visit dep unit pita untuk mesin sandi type sn200 unit psu visit plus lle visit dep unit roda pin mesin sandi unit tema modul cone dc) visit dep unit tema modul cone mb) visit dep unit peralatan mesin sandi mesin sandi type cam unit unit check paul buah left drum disk unit lever cpl buah standar satuan harga pengadaan barang mama ame ten lug weezer buah operating know cpl buah roda pin set roda pin type sn set slider bar supporting disk long unit supporting disk short unit type wheel unit mesin sandi type display buah prom unit buah buah buah buah buah mc14049 bcp set nm27c128 set buah micro line buah module unit paper film roll roll password buah pcb module printer buah pcb printer buffer buah mekanik ink roll botol paper roll mesin sandi type roll elektronik paper roll mesin sandi type sn200 roll pita mesin sandi unit parepare mesin facsimile rich adf feeder unit buah balas board buah bracket idle gear buah ccd unit buah cutter unit buah engine icmpsn free rich buah rich buah fcu buah fluoresen lamp buah gear agitator buah gear mag roll buah harness asy opu buah harness motor buah harness motor buah kabel pvc isi toshiba buah kabel pvc isi10 toshiba buah mbu buah modern board buah motor buah motor buah ncu buah original sensor buah original sensor buah original sensor buah pdu buah power supply rich buah power supply rich buah standar satuan harga pengadaan barang mame tae ten pressure roll buah pressure roll asy buah pressure roll pick buah printing unit rich buah psu buah registration roll buah registration roll using buah roll present port toshiba buah scanner facsimile rich buah sensor exit facsimile rich buah sensor paper buah staff pressure buah tenor soldier can toshiba buah termal unit buah transistor toshiba buah transistor toshiba buah peralatan jaringan komputer arrested eksternal protector sumur bor untuk paket embedded router unranked unit fiber optic cable12 core amp meter fiber optic media converter allied telepon unit fixed phone panasonic unit galvanized pipe mounting unit instalasi radio konfigurasi site paket instalasi radio2, konfigurasi site paket klem unit optical termination box amp paket patchcord amp unit gatekeeper unranked unit tower wire mounting kit paket tower self support20 meter paket video conference planet unit gateway port planet unit gateway port planet unit peralatan kantor automatic perfume dispenser spm buah bahan pembersih liquid clear clear galon fill perfume air freshener izz buah ups with automatic voltage regulator apc unit ups 30kva chloride unit pengisian tabung compressor central unit formula 90x150 lembar formula 90x150 lembar infraboard 3mm uk100x150 lembar infraboard smm uk100x150 lembar inverter lift losses buah panel aluminium 100x200 set pengisi tabung oxygen botol within duduk aluminium 75x100 set within tempel aluminium 75x100 set alat pengukur getaran ouest unit alat pengukur kebisingan ouest unit desktop scanning technology desakan dekade unit radio modem, 240x116x66 ration unit remote terminal unit antena uhf garden rakitan set casing box terminal node communication coaxial cable elden standar satuan harga pengadaan barang mama ten men control module cpu modem radio indoor power supply12 v 15a,12v 3a, 5v 3a radio12 dc, watt, uhf sensor gas co2 dagger, polygon unit telemetri digital rakitan set modifikasi meter air sensor dc, digital output, rakitan sub master terminal antena omn uhf rakitan modem radio terminal node communication modem telephone tower three angle air bentonit zak centralized buah elektrode massa unit gravel grease kawat las doss lie gear box liter lie hidraulik liter lie mesin liter lie transmisi liter semen zak solar home system shs) siemens unit stick elektrode buah tutup sumur buah water flow meter, diameter unit well head buah alat peringatan dini perlintasan sebidang pdfs) controller, lampu isyarat led, tiang pipa oricon unit galvanis medium sensor, speaker hom, panel surya watt, battery kering ah volt, rambu rambu kereta api transfer, panel surya watt, battery kering ah oricon set telepon otomatis kereta api toka) set alumina marine later corp. usa ml ireland signal unit gmu alumina marine later corp. usa ml ireland signal unit battery volt kimia slab unit solar module watt monoerytaline unit solar module watt monoerytaline unit bulb ,77a s8 c8 prefocus single unit bulb 1a ss8 cc8. prefocus single unit tf 3b omnibus lampehanger hc705 unit predrege sounding interim sounding final sounding receiver all band icon ic r8500 unit transceiver hf ssb icon ic unit transceiver all band yes ft unit transceiver hf ssb, standart system veteran unit transceiver all band ic mkg unit transceiver vhf icon ic v8000 unit camcorder sony dcr pc109e unit azimuth antena yes unit standar satuan harga pengadaan barang pama maa tawon azimuth antena aldol mkr 30r unit avr kva apc sua2200i unit sound system, subregion unit speaker stage accompany unit bracket wa stage accompany unit speaker stage accompany unit bracket mount stage accompany unit amplifier es stage accompany unit amplifier xpp jcb unit mixer sx jcb unit wireless mic mud jcb unit player cdp executive audio unit amplifier executive audio unit rack mixer xs probl unit rack mounting wkxs probl unit mic wireless rm probl unit mic wireless probl unit speaker cable hpc probl rol speaker cable hpc probl rol connector probl loud speaker probl unit bass cabinet stw probl unit loud speaker probl unit speaker monitor active stm probl unit amplifier apw probl unit crossover acre probl unit mono oct aeo probl unit mixer consoles probl unit snake cable cmf probl unit stage box probl unit player mcd american audio unit portable sound system mikro subregion american audio unit ccs 800s supply digital acoustic feedback lbb bosch unit ccs 800s chairman's unit c w cable lbb bosch unit spec ccs 800s delegate's unit c wtv system dome camera, dome camera color high unit resolution, tvl, lux with varifocal lens ccd camera, color camera mount high unit bracket mounting camera indoor unit bracket housing camera outdoor unit cctv monitor color ntsc pal compatible, unit metal case, loop trough automatic termination digital multi player, video multiplayer, digital unit multi system color gua processor unit remote keyboard unit cable coaxial roll 100m) rol connector lot rack monitor system lokal lot instalasi testing commissioning lot lighting stage fresnel lot casing repeater motorola unit standar satuan harga pengadaan barang mama mat ten radio uhf fm chanel motorola gr300 unit radio uhf fm chanel motorola gr300 unit interface control repeater motorola rick unit microphone palm motorola unit connector helix andrew spam rpc unit penangkal petir kawat tembaga ground dan batang lokal unit tembaga dengan penanaman meter radio uhf fm chanel watt, sensitivity motorola unit dibawah (input) antena mobil uhf db) omi directional larsen unit braket antena mobil kabel antena dawa japan unit connector kabar antena buah) rg phenol unit casting repeater motorola buah interface motorola buah kabel penghubung rick buah microphone motorola buah kabel coaxial helix meter master rich fax 2500l rich unit pcb opu buah terminal unit buah power supply unit psu) buah control power supply lbb bosch unit engine psn free rich buah roll present port toshiba roll tec buah mother board (mesin telepon) unit battery kering wireless phone buah tone cheer teacher) a bug buah cheer phone siemens buah multi meter sana buah crore kabel krone buah tool set good buah module sama mission siemens buah keeper kabel tico com) buah inserting toll siemens buah modul tkh siemens buah walk talk karte unit walk talk motorola unit genset genset model type kva, kw, perkins unit amp genset model p1, type kva, perkins unit kw, amp genset model p1, type kva, perkins unit kw, amp genset model p1, type tg2, kva, perkins unit kw, amp genset model p1, type tg2, kva, perkins unit kw, amp genset model type tiga, kva, perkins unit kw, amp genset model type tg2a, kva, perkins unit kw, amp genset model type tag, kva, perkins unit kw, amp genset model type e87t perkins unit kva, kw, amp standar satuan harga pengadaan barangtwg2, kva, perkins unit kw, amp genset model type tag2, kva, perkins unit kw, amp genset model type tag4a2, perkins unit kva, kw, amp genset model type twg2, perkins unit kva, kw, amp genset model type tag2, perkins unit kva, kw, amp genset model type tag, kva, perkins unit kw, amp genset model type tag2, perkins unit kva, kw, amp genset model type kva, kw, perkins unittype tiga, kva, perkins unit kw, amp silent roda) genset model type tg2a, kva, perkins unittwg2, kva, perkins unit kw, amp silent roda) genset model type tag2, kva, perkins unit kw, amp silent roda) standar satuan harga pengadaan barang genset model type tag4awg2, perkins unit kva,kva summit unit generator set genset) ats modul honda buah genset solar, silent, d2840 kva man unit genset solar, silent, 8m1015 cp, kva deut unit genset solar, silent, d2866 kva man unit genset solar, digital, silent, stanford, kva dorman unit genset solar, panel digital, kva caterpillar unit genset solar, 90a, kva mitsubishi unit genset solar, silent prof, dinamo maraton, kva scania unit engine zstc phaseii00x1370, weight kg engine atfw phase:1i650x2900, weight kg generator max, type forced air cooled, akita g2800l unit cycle, generator max, type forced air cooled, akita g4300l unit cycle, generator max, type forced air cooled, akita g1100 unit cycle, generator mge reu, electric start, type air mitsubishi unit cooled, stroke twin, ohv, gasoline generator mge4000z roa, electric start, gm301, mitsubishi unit hp, cycle ohv generator mge5800 reu, electric recoil start, mitsubishi unit gm401, hp, cycle ohv standar satuan harga pengadaan barang mama ame tawon generator mge4800 rou, recoil start, gm301, mitsubishi unit hp, cycle ohv generator mge6700 rou, recoil start, gm401, mitsubishi unit hp, cycle ohv generator de, ohv engine, electric yamaha unit start, type brush, avr generator, maximum output watts, rated output generator yg6600 de, ohv engine, electric yamaha unit start, type ruthless, avr generator, maximum output watts, rated output watts insinerator lokal unit pemadam api (springer) springer unit pompa sumur dalam groundwork unit kompresor air, spesifikasi dinamo kx t7636x line back lit display digital proprietary unit kx t7636x line back lit display digital proprietary unit kx t7601x usb module card unit kx t7630x line display digital proprietary unit kx t7665x line display proprietary telephone unit kx t7625x digital proprietary telephone unit kx t7603x add on module keys) unit kx t7640x digital dss console dss) unit kx tda100 basic unit capacity co ext pits unit slt) kx tda200 basic unit capacity co ext unit kx tda100 main unit slot optional slot unit kx tda main unit slot optional slot unit mesin antrian mesin antrian mom standart unit terdiri dari buah casing printer buah display utama (besar) buah wireless switch buah speaker aktifdernier caliper unitrapat tim sumber data bagirintisan dan makanan karir (early pmk satuan biaya rapat pertemuan luar kantor billboard luar kota billboard adalah paket kegiatan billboard dalam kota fully adalah paket kegiatan granat pertemuan billboard dalam kota fully adalah standar satuan harga honorarium jenis nama barang satuan harga peralatan pengawasan barang dalam kemasan tertutup bkt)(epatu lars warna putih pasang standar satuan harga pengadaan barang ama taraket warna putiheragam pdl bahan drill set seragam pdl2 bahan emd perwira set standar satuan harga pengadaan barang tenpasang sepatu pdh pasang sepatu pdh tali (tanpa semir) pasang sepatu pdh rets (tanpa semir) pasang sepatu pdh tni (jatah)pasang pangkat pdh lux) buah kopel dan timang pol hitam putih) standar pasang kopelpasang topi bahan drill bordir pakai nama standar satuan harga pengadaan barang no) jenis nama barang satuan mara topi bahan dil bordir nama buahbuah jas hujan model jas pasang jas hujan model atasan celana buah jas hujan model poco buah jaket parasut logo pol buah jaket bahan drill lipstick logo pol buah rompi parasut buah rompi bahan drill lipstick buah helm pol warna coklat kupingban lengan ppn pasangstandar satuan harga pengadaan barang no) jenis nama barang satuan maratandar satuan harga pengadaan barang g a) set sepatu sepatu pdh model set standar satuan harga pengadaan barang sepatu pdh model set sepatu pdl modelstandar satuan harga pengadaan barang ama amastandar satuan harga pengadaan barang san) fun mnastandar satuan harga pengadaan barang fully halnya dalam halfway adalah kota paket kegiatan rapat pertemuan yang diselenggarakan luar kantor minimal jam tanpa (menginap. standar satuan harga honorariumtali staticstandar satuan harga pengadaan barangeragam sekolah seragam olahraga untuk siswa set seragam sekolah untuk siswa set seragam batik untuk siswa set standar satuan harga pengadaan barang papa merasa maacalung kawi set calung standart set drum band cymbal laser buah drum band cymbal paradekotibuah mengandung zat padat) elektroda tembaga buah elektrode set terdiri atas sepasang pelat tembaga cu) buah ukuran 90x45x0, dan pit seng zn) mm) pembangkit gas (terdiri dari bejana dari kaca borosilikat pjg buahbuah alat gaya sentripetal buah alat konduksi kalor buah alat muai standar satuan harga pengadaan barang standar satuan harga honorarium papa merasa maa cakram warna mm,dibuah atasmil buah baker glass rrt buah baker glass rrt buah beban buah beban buah standar satuan harga pengadaan barang papa merasa maao10:40xs,100xs, eyepieces: x,10x, 16x, focus:50mm,25m, .7mm, manis: x,50x,200x:500x, 10x, 100xs:400x,:1000x,16x, mikroskop siswa rrc buah mikroskop siswa, xsp 105a novel mech tube length buah mm, obat x:40xs,na eyepieces: x,10x, .5x, focus:50mm,25m,20mm, manis: x,50x,200x: 10x: 100xs:400x: .5x:125x,500x, dia grg .standar satuan harga pengadaan barang pepe area maastandar satuan harga pengadaan barang papa merasa maa emblem emblem logo club buah emblem motif (tempel) buah emblem romero (tempel) buahstandar satuan harga pengadaan barang standar satuan harga honorarium papa merasa maa lembing aluminium u besi warna buah lembing aluminium u besi warna buah matrastandar satuan harga pengadaan barang papa merasa maa sepatu eagle sidekick buaht tiang lompat tinggi (pipa 4x6) buah standar satuan harga pengadaan barang papa merasa maaleg puzzle gajah buah leg puzzle geometri buah leg puzzle ikan buah leg puzzle kelinciso| msi wamaparana o | satuan margastandar satuan harga pengadaan barang so| semsynamamarasa o) ) | satuan arcamop ammmcamama men temu manca50l buah n50z buah 50zl buah buah n70z buah n70zl buah n200 buah buah 40l buah buah 40z buah buah zls buah 40zs buah buah 60l buah standar satuan harga pengadaan barang tol mmmmmarama wan terutama buah isi 6n4n94b pol buah kit isi 12n5 kit buah isi gm5z kit buah battery standard volt volt deep cycle buah volt deep cycle buah volt n200 deep cycle buah volt n70t deep cycle buah income buah 120n income buah income buah income buah l s income buah 40z income buah income buah 40n income buah income buah 60l income buah 60s income buah s l income buah 55d23r l income buah income buah 70l income buah income buah income buah income buah 70l income buah standar satuan harga pengadaan barang standar satuan harga honorarium tol mmmmmarama wan terutama income buah 70nbrigestone buah brigestone buah brigestone buah r15 owt brigestone buah rbt brigestone buah d 686t brigestone buah brigestone buah d 686t brigestone buah sr15 brigestone buah techno serimop ammmcamama men temu mancad 604t8pr d 603t brigestone buah bison r12 6pr brigestone buah r12 6pr brigestone buah r12 8pr brigestone buah r13 6pr brigestone buah r13 8pr brigestone buah r13 6pr brigestone buah r13 8pr brigestone buah r14 6pr brigestone buah r14 8pr brigestone buah truck bus tbs)standar satuan harga pengadaan barang mop ammmcamama men temu mancasp10 dunlop buah sr13 6si dunlop buah sr13 sp70i dunlop buah hr13 dunlop buah sr12 sp70e dunlop buah sr13 sp70e dunlop buah sr13 sp70i dunlop buah hr13tandar satuan harga pengadaan barang tol mmmmmarama wan terutama sr14r14 sp70e dunlop buah dunlop buah sp2000 dunlop buah vr16sr15 65e dunlop buah sp2000 dunlop buah dunlop buah dunlop buah sr15standar satuan harga pengadaan barang tol mmmmmarama wan terutamalts dunlop buah lts dunlop buah lts dunlop buah lts dunlop buah lts dunlop buah lts dunlop buah pcr textile sr13 imax dunlop buah sr13 imax dunlop buah 6plt4 dunlop buah 8plt4 dunlop buah sr12 imax dunlop buah sr13 imax dunlop buah irc buahstandar satuan harga pengadaan barangstandar satuan harga honorarium eversp) gayam inocarpus sp) gayam inocarpus sp),5msp)mata buta garu excoecaria agallocha mata kucing damar shore sp) standar satuan harga pengadaan barang amma panam,5m,5m belimbing wuluh sirsak sirsak ,5m mangga mangga ,5m nangka sukun sukun ,5m bakau (propanol api api cemara laut cemara laut mona payung tanjung pule ,5m bungur ,5m ketapang biasa ketapang kencana ketapang kencana puspa ,5m kenari kelenteng nyamplungamammkamana meng terong rarei2s @quick kuota unit traktor tangan eva, motor diesel rd110 di @quick kuota unit traktor tangan motor diesel rd85 di1s @g550, ditching,rider, swing @quick unit paket pembajakan (roda besi vagina, bajak quick unit zona,garu g1000) paket pembajakan (roda besi vagina, bajak @quick unit zona,garu g1000, celebes g1000) traktor roda type rotary, myanmar unit traktor roda type rotary,kopel langsung: motor bensin honda unit standar satuan harga pengadaan barang tahun mol gemsimmamsnama meme temu baronmbi honda dengan terpal unit power thruster motor diesel mbi myanmar dengan terpal unit power thruster motor bensin mbi honda dengan terpal unit mesin panen padi (paddy reaper) myanmar unit seed cleaner kapasitas kg jam dengan lokal unit paddy cleaner kapasitas kg jam denganmyanmar unit mesin pemimpin jagung (corn seller) diesel pk myanmar unit oven rak mbi unit oven rak mbi unit oven rak mbi unit combine harvested ranger ranger unit standar satuan harga pengadaan barang tahun mol gewsimmamsnama meme temu baronstandar satuan harga pengadaan barang tahun iwo| sensinamasaran )me satuan| marganoken buah nozel buah oli pasokan n120 buah pasokan n70 buah plunder buah poli jaringan buah standar satuan harga pengadaan barang tahun (wol jensimamapa rana )oo o o ) | )were (satuan) mancalatlokal unit standar satuan harga pengadaan barang tahun moj emsmamamana were team| saranlembar terpal lembar terpal lembar terpal lembar terpal lembar terpalstandar satuan harga pengadaan barang tahun (wol jensimamaparana oo o ) | )were (satuan) mancaunit 500mm 500mm timbangan duduk digital kapasitas platform unit 500mmcc.standar satuan harga pengadaan barang tahun mol gemsimamssama meme temu baronibit rawit bersertifikasi rawit bibitbatang delima)standar satuan harga pengadaan barang tahun standar satuan harga honorarium moj mamwampanano meme teruna tarolokal batang beriklan,bayam kangkung kangkung secret kacang panjang cairan secret tomat secret tomat bibitstandar satuan harga pengadaan barang tahun |xo jenis nama barang merk satuan hargastandar satuan harga pengadaan barang tahun moj memamamana wan team| sarangreen way kemasan itr rhizotren kemasan asam humat kemasan boron kemasan itr simbion kemasan pakaian kno merah kno putih suplemen kalsium powerful petroaranul power kci pupuk cair kuda laut itr standar satuan harga pengadaan barang tahun moj eusmuamemmana meme termf baron zinc sulfat zpt sumber mkp kemasan obat obatan pertanian dan pestisida amistoatov kemasan applied kemasan kemasan barito kemasan kemasan mil traktat buah budak kemasan kemasan kemasan baca kemasan kemasan bactocvn kemasan kemasan blast kemasan curation kemasan kemasan kemasan kemasan consider kemasan cerat kemasan kemasan desis kemasan kemasan kemasan kemasan elev plus kemasan uraian kemasan flickr kemasan kemasan kemasan fujian kemasan kemasan gramofon kemasan kemasan kemasan jordan kemasan kebo kemasan kemasan lihat kuning lembar marshall kemasan kemasan marshall susu kemasan kemasan marshall kemasan kemasan manuver kemasan kemasan kemasan native kemasan nouvelle kemasan kemasan shin kemasan otopsi kemasan plenum kemasan predator kemasan kemasan pengacau kemasan polder kemasan kemasan kemasan pria kemasan kemasan kemasan kemasan predator kemasan recent kemasan kemasan kemasan secret recent merah kemasan recstandar satuan harga pengadaan barang tahun mof usmuamemmana meme temu baron sidebar kemasan kecil kemasan score kemasan kemasan sumo kemasan kecil kemasan sedang kemasanbit ternak ternak besar kerbau betina. umur 2th pole psa tinggi ekor kerbau jantan. umur .5th pole psa tinggi ekor sapi bakalan mental limosin jantan. umur ekor sapi bakalan mental limosin betina. umur ekor sapi bakalan mental limosin jantan. umur ekor sapi peranakan mental mantan. umur th tinggi ekor sapi peranakan mental betina. umur th tinggi ekor sapi perah betina. umur 2th pole psa tinggi ekor sapi pfh jantan. umur 12b in tinggi 105cm. ekor sapi betina. umur 2th pole psa tinggi ekor sapi betina bunting ekor sapi jantan. umur .5th pole psa tinggi ekor ternak kecil domba batur betina. umur ekor domba batur jantan. umur ekor domba betina. umur 12bln tinggi 55cm. ekor domba jantan. umur .5th pole psa tinggi ekor domba peg betina. umur 12b in tinggi 60cm. ekor domba peg jantan. umur .5th pole psa tinggi ekor domba betina. umur 12bin tinggi 55cm. berat ekor domba jantan. umur .5th tinggi 75cm. berat ekor kambing jawa randu betina. umur 12bi tinggi ekor kambing jawa randu jantan. umur .5th pole ekor kambing kacang betina. umur .5h pole psa ekor kambing kacang jantan. umur 12bin tinggi ekor kambing kacang jantan. umur 15bin tinggi ekor kambing kelas betina. umur 12bin tinggi ekor kambing klas jantan. umur .5th pole psa ekor kelinci betina ekor kelinci jantan ekor napas alam arab jantan umur bln ekor alam arab lever betina umur bln ekor alam arab betina umur bln ekor alam buras betina ekor alam buras jantan ekor alam kedu betina ekor alam kedu mantan ekor itik muntilan betinaumur bln ekor itik muntilan jantanumur bln ekor itik tebal betinaumur bin ekor itik tebal jantanumur bin ekor bibit hijauan pakan ternak rumput gajah stek rumput raja kinaarass stek bibit leauminosa lamtoro guna tinggi batang petai cina tinggi batang turi tinggi batang obat obat hewan analgesik antibiotic falcon antiseptik itr anti biotik falcon anti blood falcon anti histamin falcon anti parasit inffitus liter standar satuan harga pengadaan barang tahun moj emamumpanano meme teruna tonena telinga kambing buah antena telinga sapi buah antena telinga sapi kecil (logam) pasang alligator buah sarana sekam bull stamp buah tinta bullstamp botol butvrometer buah bencana pdrenchina gun unit ember plastik canadian buah ember plastik liter buah formalin test kit set gerobak dana (stainless steel) unit gerobak kotoran roda satu (besi) unit dolok cleaner buah handscoon dos ice boxnana set pengukur kadar air danaulisan buah pisau untuk melepas dana dari tulang buah penjajah pisau buah sak karena buah sepatu boot karet pasang sepatu boot sintetis pasang seal rantai buah seal tambang buah sikat buah spectrum buah suit buah suit buah sebuuit disposable buah suit disposable buah suit disposable buah suit disposable buah stempel dana buah stick alat ukur buah tabung sperma buah tahunan dana buah tali roll tali ekor meter tali pengikat plastik meter tas besar buah tas kecil buah tas tanaauna buah tas vaksin buah standar satuan harga pengadaan barang tahun moj mamuampanano meme temon taro tinta danahvdrovet dosis hvdrovet dosis hvdrovetodina vanguard dosis vaksin dosis vibriovet dosis antigen antigen vial antigen vial antigen pulchrum polwaa test mrt) dosis mvcoplasma gallisepticum dosis dosis pulchrum polwadari pak give dua dari pak dea gisdect (pendeteksi kebuntinaan) pak nitrogen cair liter glvcerin cat liter aauabidest liter skim milk dos glucose penisilin iut fic streptomvilina nozzle buahohotometer pack standar satuan harga pengadaan barang tahun mol msmamamana wan team| taran fisiologis back cover class botol objek class back lifter minister pack goblet uk. buah alumunium foil serial .6x30 roll protecting abrena morte karena blankbangan sperma pack asin (per1004g buah standar satuan harga pengadaan barang tahunstandar satuan harga pengadaan barangstandar satuan harga pengadaan barang standar satuan harga honorariumcc. peralatan dan mesin perikanan anno buah bagan apung rakit unit bagan tancap unit bak fiber bulat kapasitas buah bak fiber bulat kapasitas buah bak fiber bulat kapasitas buah bak fiber persegi empat kapasitas buah bak fiber persegi empat kapasitas buah bak fiber persegi empat kapasitas buah blower (operator) takashi buah bingkai hill) ban truk buah bingkai hill) ban mobil buah ban truk isi semen buah belahan kuningan ban truk buah baterai kapal buah blong plastik buah baling baling buah cangkang unit biduk buah standar satuan harga pengadaan barang dodol unit drum plastik kapasitas liter buah drum plastik kapasitas liter buah drum plastik lapis styrofoam buah fish finder unit gill net multifilamet 50x120m pls gill net multifilament uk. inci unit gill net multifilament uk. inci unit gilingan daging buah global position sistem gps) unit gear box buah hand line ikan karang unit hand line tuna unit isi gas oksigen buah jaring cumi cumi stick head cast net) unit jaring lang pls jaring peter pls jaring nilon net inc d12 unit jaring nilon net inc unit jaring ingus tangkap buah jala buah jangkar besi ukuran buah jangkar besi ukuran buah kembang buah kako ukuran buah kako ukuran buah kantong plastik meter kertas lakmus air buah kapal long line uk. sedang buah kincir angin kecil buah kincir angin besar buah lampu lentera alarm buah life jacket buah life buoy buah mesin pelet unit mesin ukuran unit mesin ukuran unit mesin ukuran unit motor tempel unit oksigen o2) tabung payang ampera besar unit payang gempol kecil unit payang medi sedang unit pompa air tambak pk, inchi dong feng unit pompa air tambak pk, inchi dong feng unit purse seine besar type cangkring unit purse seine sedang sambung pls) unit purse seine type cukai sambung pls) unit panci presto buah packing benih ikan kantong perahu comparing uk. panjang 14x3,5x1 buah perahu fiber glass uk. 10x1,5x2 buah standar satuan harga pengadaan barang pelampung panggung biji pelampung tidak biji raflaktometer rrc buah geser buah salinometer buah soil tester tabanura buah stereo foam kecil senar meter senar meter senar meter tali ris nilon) tali ris nilon) tali ris nilon) tabung oksigen kecil buah toll kit buah terpal 2x3 buah terpal 3x4 buah terpal 4x5 buah terpal 5x6 buah terpal buah terpal buah daring dolphin buah daring eagle air buah rawai rawai dasar peo dan peo mata unit rawai tuna mono( mata pancing) basket sesar diameter buah sesar diameter buah travel net pls travel net unit terumbu karang buatan beton posisi dalam air) piramida point dari bis beton unit sabuk pantai dari bis beton dan bambu meter apo alat pemecah ombak) dari bambu unit rumpon perairan samudra unit rumpon laut dangkal pelagis unit rumpon laut dangkal demersal piece gill net jaring nylon inchi x45 piece jaring millenium gill net millenium piece gill net bawal jaring lang inch piece gill net bawal jaring lang inch piece gill net kembung piece gill net kawasan piece gill net moon filament inchi piece gill net cakalang piece purse saint cakalang unit travel net jaring lapis piece jaring teri payang gempol unit bubu rajungan buah unit under water lamp unit refrigerator sea water rsw) unit standar satuan harga pengadaan barang mesin tempel bbm bensin honda unit mesin tempel bbm bensin suzuki unit mesin tempel bbm bensin honda unit mesin tempel bbm solar li, chiang unit palkanisasi unit palkanisasi kapal unit jaring peter jaring rajungan piece kapal fiber glass berkarir unit senar meter senar meter tali maju meter kaos tangan buah jas hujan buah pancing inci pak pancing inci pak pancing inci pak pancing inci pak pancing inci pak timahstandar satuan harga pengadaan barang pakan pangasius pakan patin starter pakan patin grover pakan patin finisher9g. sarana dan prasarana laboratorium bbi multi direct photo meter buah direct (ph meter) buah direct buah mikroskop buah ecchi disc buah iron range mg l buah iron mg l buah iron vtr mg l buah nitrate mg l buah nitrite range mg l buah nitrite mg l buah aguadest liter refrigerator buah seok induk ikan buah seok benih ikan kecil buah seok benih ikan sedang buah seok benih ikan besar buah sepatu boot pasang daring roll jaring mesh size inchi ember buah ember buah ember buah ember buah ember buah akuarium dan aksesoris buah pengadaan rak akuarium buah alat alat pengolah ikan standar satuan harga pengadaan barang mma tae paman ema panci presto12 buah panci presto16 buah panci presto20 buah alat penggiling daging kecil mmc buah alat penggiling daging kecil buah alat penggiling daging kecil buah alat penggiling daging kecil g31 buah alat penggiling daging kecil smg31 buah blender new jumbo mix buah blender buah spider kecil buah spider sedang buah spider besar buah timbangan duduk buah timbangan duduk buah timbangan digital buah bak plastik buah bak plastik buah alat pengarang kerupuk kecil manual buah alat pengarang kerupuk besar manual buah mesin pengarang kerupuk kecil buah mesin pengarang kerupuk sedang buah mesin pengarang kerupuk besar buah keranjang basket buah cold box buah cold box buah cold box buah cold box buah cold box buah pisau fillet buah pisau golok buah pengarang kerupuk buah impulse dealer buah kompor wus buah inset cabut duri buah bak besar buah alat pres abon ikan manual buah wajan buah panci presto, buah blender buah drum plastik buah baskom buah keranjang basket konten buah dandang buah tekanan buah mesin pemutus minyak centrifugal unit alat penggoreng abon buah pengisi adonan sosis buah dandang kotak buah timbangan duduk (portable) buah tabung oksigen (kecil) buah mesin pemotong daging unit mesin perang kerupuk udang unit mesin cetak butiran bakso unit standar satuan harga pengadaan barang pengepung ikan (disk mill type unit kompor wus buah alat presto ikan bandeng unit mixer grande buah royal oven buah multi presto buah baking pan pcs buah medi maker buah panci deluxe buah blender new jumbo mix buah standar satuan harga pengadaan barang tamara rae tembuah led buah box lampu fasa 20cmmma rae teraalat uji co hc tester portabel unit alat uji smoke tester portabel unit timbangan portable ton unit timbangan portable tonstandar satuan harga pengadaan barang aman temp pemeliharaan alat uji kendaraan dan lalulintas kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor alat uji rem (brake tester) per alat uji alat uji lampu utama (head light tester) per alat uji alat uji kecepatan (pedometer tester) per alat uji alat uji emisi gas buang mesin cetus api (gas analyses) per alat uji alat uji emisi mesin kompresi (smoke tester) per alat uji alat uji tingkat suara klakson (sound level meter) per alat uji alat uji berat (axle load meter) per alat uji alat uji kegelapan kaca (tilt tester) per alat uji pemeliharaan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor smoke tester analyzer head light tester side slip tester axel load tester pedometer brake tester sound level meter play detector analyze1) dikritik unit asesoris mmm unit ufl unit connector sma sma unit pig tail unitstandar satuan harga pengadaan barang standar satuan harga honorarium mma rae temgsx w#adaptor poe 24v) ubiquitin unit ubiquitin air grid ghz 20d antenna radio 100m adaptor ubiquitin unit poe 24v)ubiquitin unit poe 24v) ubiquitin air grid m5hp ghz 23d antenna radio 316m w#adaptor poe 24v) ubiquitin unit ubiquitin air grid ghz 27d antenna radio 100m adaptor ubiquitin unit poe 24v) ubiquitin air grid m5hp ghz 27d antenna radio 316m w#adaptorstandar satuan harga pengadaan barang mma cm tema am16d dual polarized simo sektoral) apc unit deliberate apc 5m ghz 800mpectoral dual band ghz 14d hyperlink com hg2458 hyperlink unitstandar satuan harga pengadaan barangubiquitin unit power beam m5 junt pbe m5standar satuan harga pengadaan barangrackmount allied televis uniports) allied televis unitmisc 4#rm (css326 24g 2s#rm) dikritik unit switch gigabit port rb260gs (rb260gs) dikritik unit switch gigabit port rb260gsp (rb260gsp) dikritik unit mikro bits switch standar satuan harga pengadaan barang emma jeaniiristandar satuan harga pengadaan barang iril3202a topicon unit auto tracking total station gpt 83203a topicon unit auto tracking total station gpt 3205a topicon unit remote controller rc 2h topicon unit data controller fc topicon unitstandar satuan harga pengadaan barangiemarosoostandar satuan harga pengadaan barang iriotttopicon unit survrdstdstandar satuan harga pengadaan ba,honorarium iri154agstandar satuan harga pengadaan barang irin2o# tabung, gas c2h2#(besar) buah kunci rantai buah hydride vapor generator, hvg fast guantization of|standar satuan harga pengadaan barang iri:122f) storage temperature ( 4f 140f) humidity non condensing power single alkaline hrs) data retention year size (140x 70x mm) weight (440g)standar satuan harga pengadaan barangx40x4 batang plat siku 50x batang plat galvanis lembar submersible pump unit, pole cradle turbin propeller open flame dia mm, head my,, tools kunci kunci, spare parts bearing set, grease, unit belt,standar satuan harga pengadaan barang iri(ema teman accessory messenger miskin unit volume capacity tank pvc"f) housing (width):mesin pengumpan dimension rotating proportion power drive electric motor quantity ' hari standar satuan harga pengadaan barang ie:5m?standar satuan harga pengadaan barang iristandar satuan harga pengadaan barang iristandar satuan harga pengadaan barangstandar satuan harga pengadaan barang uang papa pomuofaan seamani30y6tandar satuan harga perjalanan dinas tahunbuah jalanunit warningstandar satuan harga pengadaan barangkapal wisattandar satuan harga pengadaan barangstandar satuan harga pengadaan barangunit industrialstandar satuan harga pengadaan barang iri peci buah sandal stel sepatu stel pakaian nelayan stelf000jow golden star buah wheel loader standar satuan harga pengadaan barangstandar satuan harga pengadaan barangnama jenis barang satuan harga oo. uuu batu kali bulat batu belah batu belah batu pecah batu pecah standar satuan harga pengadaan barang batu pecah batu pecah batu pecah cm, 1cm batu pecah pasir urug timbunan batu putih batu bata pasir anak untuk beton 1m3 1380kg 1kg situ (tak anak timbunan pilihan (tanah padas aspal curah aspal minyak tanah lt. kayu bakar semen pc) paku jembatan baja tulangan beton polos) baja konstruksi kawat baja (indra) kapur pasang alat bantu untuk pek. jalan set kayu untuk perancah krueng solar it. premium it. pertama lt. pelumas mesin solar lt. minyak bakar lt. paku paku sumbat kayu jati klas kayu jati klas kayu jati klas iii kayu polos keramik (40x40) paving block tipe holland paving block tipe holland paving block tipe holland paving block tipe unipa paving block tipe unipa paving block tipe hexagonal standar satuan harga pengadaan barang paving block tipe hexagonal paving block tipe tribe kantin uk.nok stel asbes gelombang kecil asbes gelombang besar tebal btg. pipa pvc diameter bt. pipa pvc diameter bt. pipa pvc diameter 4m' bt. pipa pvc diameter bt. pipa pvc diameter bt. pipa pvc diameter bt. seng gelombang bjs seng datar bjs seng datar bjs player tembok kg. catat karat kg. cat men kg. cat aluminium kg. cat kayu kg. cat tembok kg. minyak cat genteng pres bj. genteng keramik bj. genteng korpus bj. genteng beton bj. ter arang triple tebal lbr. teaxwood lbr. kloset duduk sedang komplit bj. standar satuan harga pengadaan barang uang papa pomuofaan seaman satuan biaya uang harian perjalanan sedangkan hari lainnya dari standar uangistandar satuan harga perjalanan dinas tahun kloset jongkok sedang bj. wastafel sedang bj. glass block 20x bj. kaca bening tebal 3mm kaca bening tebal kaca rien tebal 5mm kaca tebal 3mm pagar brc 240cm lbr. pagar brc 120x 240cm lbr. bus beton 20cm bj. bus beton d30cm bj. bus beton 40cm bj. bus beton d20cm bj. bus beton d30cm bj. bus beton d40cm bj. bus beton d50cm bj. bus beton d60cm bj. bus beton d8060x15mm pipa pvc 20mm (s pipa pvc (s pipa pvc32 (s pipa pvc 40mm (s pipa pvc 50mm (s pipa pvc25mm pipa pvc32mm pipa pvc 40mm (s pipa pvc 50mm (s pipa pvc63mm pipa pvc75 (s pipa pvc90mm pipa pvc (s pipa pvc (s pipa pvc (s pipa pvc 160mm (s pipa pvc (s pipa pvc (s standar satuan harga pengadaan barang pipa pvc 250mm (s pipa pvc (s pipa pvc (s pipa pvc (s pipa pvc (s pipa pvc 5 (s pipa pvc (s pipa pvc75500mm (s pipa pvc (s pipa pvc 50mm (s pipa pvc (s pipa pvcbambu ori btg bambu patung btg gedestandar satuan harga pengadaan barangstandar satuan harga pengadaan barangdm2 stang draw liter skal meja roman meja roman b 50cm bvalve valve socket reduced pvc pcd mmm: pintu klep plat baja, pintu klep plat baja, pintu klep plat baja: pintu klep plat baja, pintu klep plat baja,uang uraian satuan harian rp) keterangancc. anggota dprdnie pvc dm75 pipa pvc dm40 mm$dm13x50det. head ' 6m standar satuan harga pengadaan barang515m lengkap otomatis tekanan, mano meter dan otomatis level valve, check valve dan stranger3x2 :0 mini pile kotak x15 mini pile kotak 20x50x sheetpile 50x sheetpile 50x box bullet x120 box bullet100 box bullet150 box bullet tebal box bullet150 tebal box bullet120 tebal box bullet100 tebal ditch60x 440x120 ditch60x50x120 ditch60 60x tebal ditch60 x70 tebal ditch60 80x tebal ditch tebal ditch80 x100x120 standar satuan harga pengadaan barang ditch100x 80x ditch 100x100 ditch60x tebal ditch60 x100 tebal cover ditch tebal cover ditch x70 tebal cover ditch 80x tebal cover ditch tebal cover ditch 80x tebal cover ditch x10027 cm) diafragma erection elastomer bearing pc i girder ctc plat deck (160x 100x cm) diafragma erection elastomer bearing pc i girder ctc plat deck (160x100x cm) diafragma erection elastomer bearing pc girder ctc plat deck (115x 100x cm) diafragma erection elastomer bearing standar satuan harga pengadaan baramur baut ukuran mur baut ukuran mur bautukuran1 mur baut ukuran14 mur bautukuran112 mur baut ukuran174it dtk head pompa submersible it dtk head lampu: hpl watt hpl watt hpl watt sont70 watt sont watt sont watt hpi t watt hpi t watt son hps w t e40 hps msb w 220w sl18 watt watt sl32 watt sl5 watt tl20 watt set trafo: 15va 20va 40va 70va standar satuan harga pengadaan barang fotocell 10a contractor contractor contractor contractor mcb: mcb4a mcb6a mcb10a mcb16a mcbmuk.3x15mm roll nym uk. 3x2. mm? roll nya15mm roll nya21 roll nya2, mm2 roll nym3x1,5mm roll ltc 2x16 ltc 2x10 ltc2x25 ltc3x25 nyy2x15mm roll nyy4x roll nyy4x4mm roll nyy4x6mm roll nyy4x10 roll nyy3x25 roll nyy2x25mm roll 2x10 ltc nkh x3, kabel sepur yyyy 3x2, mm2 kap lampu:standar satuan harga pengadaan barangl:3m' stang l:6m'bc6mm2 bc10 mm2 mm2 are ground aspen tang kerja set kunci string set kunci senter kepala sabuk pengamanstandar satuan harga pengadaan barang pisau potong dorong pisau potong gendong kampus gas set busi kanker pompa air: wb20xhia" ember gunting taman bendo sabit standar satuan harga pengadaan barangerville variegata bunga ceplok piring lili kuning taiwan bawang bayanganndar satuan harga honorarium30x100cm cetak palu garuk betul pahat beton) cuka bibit sewa pompa conveyor oli sae oli sae stempel standar satuan harga pengadaan barang iiitabel prosentase biaya perencanaan, pengawasan, manajemen kontruksi, administrasi dan fisik pada kegiatan fisik klasifikasi tidak sederhana biaya kegiatan perencanaan ranbiaya kegiatan perencanaan pengawasan administrasi fisik 54i 55i 61i 65tabel prosentase biaya perencanaan, manajemen konstruksi, administrasi dan fisik pada kegiatan fisik klasifikasi khusus biaya kegiatan perencanaan administrasi fisik nan biaya kegiatan perencanaan administrasi fisik aon 6e1l| ss|tabel prosentase biaya administrasi dan persiapan pelaksanaan pada kegiatan fisik kegiatan pelaksanaan jutaan) persiapan max min max min max min tabel prosentase biaya administrasi dan persiapan pelaksanaan pada kegiatan non fisik kegiatan persiapan jutaan) yo) yo)perhitungan harga satuan tertinggi bangunan kabupaten demak gedung per m:? gedung bertingkat gedung tidak bertingkat rumah negara kelas kelas tidak kelas kelas tidak pagar per m? kelas kelas tidak standar satuan harga perhitungan harga satuan tertinggi bangunan iv. standarisasi biaya pemeliharaan jenis nama barang satuan mustwsaauna seru tama senang dekat pemeliharaan perlengkapan kantor perawatan membelai m2 thn mesin ketik hitung bh thn mesin foto copy bh thn mesin ketik elektronik bh thn mesin ketik manual bh thn mesin micro film set thn mesin komputer ups unit thn personal komputer pc) unit thn hub ibm unit thn theme unit thn printer printer laser jet unit thn printer dot matrix unit thn printer ibm unit thn desk jet laser jet unit thn projector selector projector type unit thn selector dan video out projector unit thn jasa teknisi unit thn mesin ups unit thn kva unit thn mesin cash register type ncr unit thn type ncr tp1483 unit thn kipas angin bh thn almari bh thn over head projector bh thn slide projector bh thn filling cabinet bh thn lampu royong lampu set thn lampu set thn lampu set thn air conditioned ac) split bh thn dispenser bh thn almari besi bh thn sound system set thn cctv set thn service fire alarm system fire alarm control panel zone unit thn fire alarm control panel zone unit thn fire alarm control panel zone unit thn rate rise detector unit thn smoke detector bh thn fixed temp. detector bh thn bell bh thn instalasi detector line thn instalasi bell line thn break glass detector bh thn service fire hidrat system electrical fire pump ksb eta hp usp unit thn diesel fire pump hp usp unit thn jockey fire pump unit thn pricing tank liter unit thn standar satuan harga biaya pemeliharaaniiiiiihonorarium panitia penyusunan buku standar satuan harga pengadaan barang jasa. penanggung jawab org keg ketua org keg standar satuan harga honorarium ringan sepang berat service fire hidrat system hidrat pillar two way unit thn hidrat box out door unit thn hidrat box door unit thn siamea connection unit thn control panel fire hidrat bh thn pressure switch bh thn pressure gauge unit thn generator set per kva pk thn lift unit thn pompa air unit thn unit thn mesin bubut unit thn mesin bor pk) unit thn mesin saraf pk) unit thn mesin rais pk) unit thn mesin absensi unit thn mesin pembersih vakum cleaner unit thn pengisian botol pemadam kebakaran yam 2ss kg) buah ya 4el kg) buah ya kg) buah yam 4l kg) buah ayam 10y kg) buah ya 15l kg) buah ayam 20l kg) buah ayam 30l kg) buah mesin penghancur kertas unit thn service pintu automatic unit thn sumur artemis unit thn kamar pendingin calling unit) unit thn peti uang (pembersihan) unit thn salak peliharaan aplikasi kas daerah dan bulan mesin foto copy popstar unit tahun pemeliharaan prasarana lla, pekerjaan umum, dan dinas kitar pemeliharaan prasarana pekerjaan umum road roller unit thn buldoser unit thn stone crushed unit thn asphalt prayer unit thn tire roller unit thn crane mobil onmwhile) unit thn crane mobil oltratik) unit thn trailer unit thn standar satuan harga biaya pemeliharaan ringan sepang berat air compressor unit thn generator set unit thn water pump unit thn motor grader unit thn vibration roller unit thn sampel unit thn mesin bubut unit thn mesin rais unit thn mesin saraf unit thn mesin hoping corner) unit thn excavator unit thn novel and back hoe unit thn service co hc tester unit thn smoke meter unit thn kalibrasi unit thn co hc tester smoke meter cold killing unit thn asphalt mixing plant unit thn pemeliharaan prasarana dinas permukiman dan tata ruang kalibrasi timbangan analitik elektronik, mekanik) bh th timbangan analitik elektronik, mekanik) bh th datktilitas tensionmeter) bh th dwt piston bar bh th nanometer pressure gauge kg cm? bh th vakum gauge vac bh th mesin tekan kgf bh th mesin tekan kgf bh th proving ring bh th buret bh th ellen meyer bh th gelas ukur bh th mikrometer bh th pipet volume bh th furnace bh th furnace bh th penetrasi bh th inkubator bh th oven bh th oven bh th thermometer gelas bh th thermometer gelas bh th water bath bh th conductivity bh th meter proof bh th meter proof bh th spektrofotometer portable bh th morbidity bh th standar satuan harga biaya pemeliharaan ringan sepang berat viscometer bh th showatch bh th indicator dial bh th water pas mm m bh th saringan bh th peralatan elektrik oven bh th thermomagnestir bh th hydride vapor generator bh th tanur bh th tanur bh th aquarius bh th inkubator bh th refrigerator bh th autoclave bejana bertekanan) bh th ion distillation unit with heater bh th heat tracer bh th universal shakers bh th pemanas climate chambers bh th penangas bh th magnetic stiker bh th circulating aspirated bh th water bath bh th cooling circulation aspirated bh th alat berat mesin tekan soil test machine bh th cbr proving ring bh th marshall bh th direct shear dial moneter) proving ring bh th portable cod reaktor portable bh th dissolved oxygen bh th conducting orion bh th conductivity meter bh th turbiditimeter bh th spektrofotometer portable bh th meter bh th colony counter bh th digital spektrofotometer bh th spektrofotometer bh th pemeliharaan alat aas bh th nebulizer eme atomic absorption bh th lampu digital aas bh th vakum pump bh th until test ast bh th cc. pemeliharaan perlengkapan rumah tangga dispenser unit thn insect killer mik buah thn standar satuan harga biaya pemeliharaan ringan sepang berat kompor gas buah thn kompor gas ringan rr50a 55a auto gas cooker buah thn mesin jahit kaki buah thn pompa air type manual buah thn pompa air type automatic buah thn sumur artesis, type 5a phase buah thn water heater (duo) unt 10km buah thn pemeliharaan alat peraga sekolah alat peraga slip dan smu alat kesenian seni musik angklung oktaf set thn angklung melodi tb) pcs set thn bass pukul rambat std set thn calung standart set thn drum band cymbal laser buah gambang pengiring set gendang set set kit smp listrik buah mekanik buah optik buah panas buah kit sma listrik dan power supply buah mekanika dan timbangan rrt buah optik buah mikroskop lanjutan, xsz novel buah laboratorium bahasalaboratorium bahasa techno pro siswa) set thn laboratorium bahasa techno pro siswa) set thn laboratorium bahasa techno pro siswa) set thn alat olah raga permainan luar kelas ayunan double besar buah th ayunan double kecil buah th ayunan double keranjang besar buah th ayunan double keranjang kecil buah th ayunan double rantai buah th ayunan bengkel buah th ayunan bengkel keranjang buah th ayunan isi buah'th ayunan kombinasi buah th standar satuan harga biaya pemeliharaan ringan sepang berat dorong dorongan buah th droumolen buah th singkatan kecil buah th kuda pir buah'th lingkaran tupai buah th mangkok putar besar buah th mangkok putar kecil buah th peluncur besar kombinasi atap buah th peluncur cabang buah th peluncur fiber besar buah th peluncur fiber kecil buah th peluncur mini rumah buah th pemeliharaan alat kesenian gamelan set tahunritem roland buah pemeliharaan alat mesin pertanian mesin penggerak dieselhopper unitdiesel type hopper unit diesel type hopper unit diesel type hopper unit diesel type hopper unit mesin penggerak bensin mesin bensin unit mesin bensin unit mesin bensin unit mesin bensin unit asinan pengolah tanah traktor roda type singkat, steering unit clutch, traktor roda type singkat, steering unit clutch, traktor roda type singkat, tanpa unit steering clutch traktor roda type singkat, tanpa unit steering clutch traktor roda type singkat, steering unit clutch, traktor roda type rotary, unit traktor roda type rotary, unit cultivation unit asinan penanaman padi mesin tanam padi unit mesin pembibitan padi unit asinan penting mesin penting padi unit asinan irigasi: belum dgn unit penggerak landasan, belum dgn unit penggeraksumur dalam unit landasan pompa air landasan pompa air landasan pompa air landasan pompa air landasan pompa air asinan penyemprot hand prayer liter unit hand prayer liter unit power mist blower unit asinan pasca panenmesin panen unit mesin perontok type dorong kecil belum unit dengan penggerak mesin perontok type dorong besar belum unit dengan penggerak mesin perontok type mobil kecil belum unit dengan penggerak mesin perontok type mobil besar belum unit dengan penggerak mesin pemimpin jagung, belum dgn unit penggerak paddy cleaner belum dengan penggerak unit seed cleaner belum dengan penggerak unit dryer type box ton penggerak diesel unit dryer type vertical: kap ton, penggerak unit genset kva dryer type vertical, kap ton: unit penggerak genset kva mesin pecah kulit, belum dgn penggerak unit mesin penyosoh, kap. kg jam, belum unit dgn penggerak mesin penyosoh: kap. ton jam, belum unit dgn penggerak timbangan kapasitas unit impuls smaller unit wrapping machine unit mesin pengepungrang pisau unit pisau unit pisau unit perang singkong manual unit perang singkong dng motor listrik unit perang tempe manual unit perang pisang manual unit perang pisang dng motor listrik unit perang cabe bawang unit mesin penggiling kedelai type tanpa penggerak unit type tanpa penggerak unit pisau okupasi unit pengukur kadar air type gabah) unit type jagung) unit type biji bijian) unit standar satuan harga biaya pemeliharaan jenis pemeliharaan jenis nama barang satuan "ringan sedang berat alat pembuat emping type hentakan (manual) kap. kg jam unit type injak ukuran super lebar dng unit elektro motor type jepit dng elektro motor kap. unit kg jam type jepit manual kap. kg jam unit alat pengolah hasil pertanian vakum crying kap. unit waste crushed kap. ton unit alat parut kelapa dng motor bensin unit alat pemecah kulit biji jarak dng motor unit bensin alat pengering buah vanili unit alat pengolah bubuk kopi unit alat pengolah gula kelapa gula merah unit alat pengolah kacir mete unit alat pengolah kolang kaling manual unit alat pengolah minyak atsiri unit alat pengolah minyak kelapa unit alat pengolah minyak wijen unit alat pengolah perang empon2 unit alat perang tembakau unit alat pengolah sangrai kopi unit alat kopi unit enyoson kopi alat pres serbaguna unit alat pemecah pala dng penggerak unit alat penghancur plastik unit mesin pengasapan unit room plastik buah alat perbengkelan pertanian generator set kva unit generator set kva marathon) unit generator set kva unit generator set kva unit generator set kva unit generator set kva marathon) unit mesin bubut type unit mesin bubut type unit pemeliharaan alat pertukangan mesin pemotong rumput unit thn stempel mtr unit thn mesin gergaji tangan unit thn pemeliharaan gedung, rumah negara, pagar pemeliharaan gedung bertingkat klas sederhana pemeliharaan gedung bertingkat klas tidak sederhana pemeliharaan gedung tidak bertingkat klas sederhana standar satuan harga biaya pemeliharaan pemeliharaan gedung tidak bertingkat klas tidak sederhana pemeliharaan rumah negara tipe pemeliharaan rumah negara tipe pemeliharaan rumah negara tipe pemeliharaan pagar gedung depan klas sederhana pemeliharaan pagar gedung depan klas tidak sederhanagedung samping klas sederhana pemeliharaan pagar gedung samping klas tidak sederhana pemeliharaan pagar rumah negara samping tipe pemeliharaan pagar rumah negara samping tipe pemeliharaan pagar rumah negara samping tipe standar satuan harga biaya pemeliharaan pop mmmarsnama saran pemeliharaan sarana komunikasi telepon sentral telepon paux) siemens esk e. unit thn siemens ems unit thn siemens icon unit thn siemens icon kapasitas unit thn siemens icon kapasitas unit thn telepon langsung buah thn telepon lokal buah thn key telepon sigma v kt unit bulan key telepon sigma v kt unit bulan tele tele dial unit thn tele ams unit thn radio single side band ssb) unit thn repeater uhf fm dan vhf fm unit thn radio uhf fm unit thn walk talk ht) unit thn radio mobil uhf fm unit thn facsimile (termasuk service dan penggantian spare part) unit thn instrument meter unit thn siskomdagri unit thn mesin sandi sn unit thn mesin sandi unit thn sentral telepon paux toshiba unit bulan toshiba unit bulan pemeliharaan dokumen, dan barang gudang pemeliharaan dokumen perpustakaan unit thn membersihkan dan menata kembali arsip buku thn barang kenang kenangan buah thn termine control fumigasi pest control house praying berkas arsip buku perpustakaan buku thn membersihkan dan penataan katalog buku thn majalah judul hal surat kabar bulan pemeliharaan barang gudang belum dipakai dari biaya pembelian buah thn setengah pakai buah thn tidak dipakai dari biaya pembelian buah thn standar satuan harga biaya pemeliharaan)standar satuan harga honorarium mana aman pemeliharaan kendaraan dinas bus:tandar satuan harga biaya pemeliharaan pel mmm temu maanstandar satuan harga biaya pemeliharaan pel mmm tema magratus unit tahun deteksi radiasi beli film orang bln unit itahun difteri buah difteri set enrafnanius unit tahunstandar satuan harga biaya pemeliharaan raman ame temu ekg kuda unit ekg life unit ekg btea yptsa4 unit tahunandar satuan harga biaya pemeliharaan raman ame temustandar satuan harga biaya pemeliharaan pel gamma meme teman maanndar satuan harga biaya pemeliharaan era aan temurcrit unit centrifugal table top unit centrifugal (jetski dan cina) unit centrifugal plc unit tahun centrifugal dialek unit tahun centrifugal health hc12 unit tahun clinikpett unit fotometri microlab dan 4010icliniconstandar satuan harga biaya pemeliharaan memang tenanstandar satuan harga biaya pemeliharaanstandar satuan harga biaya pemeliharaan matanttd hm. natsir standar satuan harga biaya pemeliharaan perincian pekerjaan satuan honorarium keterkustandar satuan harga honorariumerincian pekerjaan satuan honorarium keteranganib k honor koreksi tes psikologi interview kegiatan standar satuan harga honorariumpemeriksa pelanggaran disiplin pns ketua org sidang sekretaris org sidang bendahara org sidang honorarium pembina disiplin ketua org sidang sekretaris org sidang bendaharstandar satuan harga honorarium perincian pekerjaan satuan honorarium keterangans1. : honorarium rohaniawan orang kegiatan: pembaca do'a orang kegiatan: honorarium panitia seleksi penganugrahan tanda kehormatan satyalancana karya satyalancana karya satya penanggungjawab o k ketua o k sekretaris o k anggota o k standar satuan harga honorarium perincian pekerjaan satuan honorarium keterangan honorarium tim pelayanan dan penanganan izin perkawinan dan perceraian psv penanggungjawab oik ketua oik sekretaris oik anggota oindar satuan harga honorariumstandar satuan harga honorarium perincian pekerjaan satuan honorarium keteranganketua org keg anggota org keg panitia lelang bond desa penanggung jawab org keg ketua org keg sekretaris org keg anggota org keg staf administrasi org keg personil keamanan org keg personil kebersihan org keg pengawas lelang bond desapenanganan konflik sosial ketua org triwulan wakil ketua org triwulan sekretaris wakil sekretaris org triwulan anggotatandar satuan harga honorarium perincian pekerjaan satuan honorarium keterangdan penanggungjawab orang berkas tahun tim ketua orang berkas ditetapkan bupati sekretaris orang berkas demak anggota orang berkastahun ketua orang bulan tim ditetapkan bupati sekretaris orang bulan demak anggota orang bulan honorarium kegiatan pelaksanaan spip pengarah orang paket dasar tahun penanggungjawab orang paket perlu demak ketua orang paket tahun tim sekretaris orang paket ditetapkan bupati anggota orang paketugas tambahan anggota melaksanakan review dan money aspek keuangan dan kinerja standar satuan harga honorariumdiberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.kepada uang saku luar daerah propinsi api berdasarkan surat uang saku luar propinsi perintah panggilan dari pejabat yang berwenang yang diberi tugas membantu proses penanganan perkara kasus oleh aparat penegak hukum. honor pemeriksaan dalam penanganan kasus pemeriksaan biaya kompensasi kepada khusus resiko rendah sedang api berdasarkan surat penanggung jawab perintah yang diberi pembantu penanggungjawab tugas tambahan pengendali teknis menangani kasus ketua tim pengaduan yang tidak anggota kurang berpotensi mengarah pada proses litigasi resiko tinggiim tugas tambahan anggota menangani kasus pengaduan yang berpotensi kuat mengarah pada proses litigasi. honorarium kegiatan rakernas tindaklanjut penanggung jawab orang bulan biaya kompensasi hasil pembantu penanggungjawab orang bulan lhp pemeriksaan dari ketua orang bulan pengawasan eksternal sekretaris orang bulan maupun internal anggota orang bulanstandar satuan harga honorarium memesona) ora foot) sewananggungjawab o h k ketua o h k wakil ketua o h k sekretaris o h k anggota o h kstandar satuan harga honorarium perincian pekerjaan satuan honorarium keterangan petugas ubian org hari pengawas panen org hari buruhtag bku) rp.standar satuan harga honorariummma tea pesan tem bersertifikat atas pemohon menggunakan rumus tpb 15096hsb kpdibebankan kepada wajib bayar pemohon peraturan pemerintah tahun org bidang saksicc. siaran siraman rohani orang honorarium siaran tenaga lepas org perstandar satuan harga honorarium perincian pekerjaan satuan honorarium keterangorang kegiatan ulamastandar satuan harga honorariumhonor rapat haji org honorarium panitia haji penanggung jawab org kegiatan ketua org kegiatan cc.standar satuan harga honorarium remomrerenum saru |lolowau| supermanstandar satuan harga honorarium remeumsesanmn sewa jinowaw| seruan st@ fasi dan festifal aki@ st@ fasi dan festifal qasidahstandar satuan harga honorarium emomenanami arum (roro) sereuwenstandar satuan harga honorarium emas tawan peropenanggungjawab ketua sekretaris o b verifikator o b helpdesk operator opd o b honorarium tim pengelola sismo, sig pbb p2, media sosial web pbb penanggungjawab ketua cc. sekretaris koordinator pelaksana teknis pns pelaksana teknis non pns standar satuan harga honorariumprofesional fee akreditasi supervisor akreditasi tk. pusat nara sumber akreditasi tk. provinsi tim pendamping akreditasiketua wakil ketua sekretaris anggota staf administrasi standar satuan harga honorarium perincian pekerjaan satuan honorarium keteranganib k wakil ketua oib k sekretaris oib k anggota orbit honorarium tim teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan ketua oib k wakil ketua oib k sekretaris oib k anggota oib k honorarium tim penegasan batas daerah penanggung jawab oib k ketua oib k wakil ketua oib k anggota orbit staf administrasi oib k honorarium tim penyusun laporan keterangan pertanggungjawaban bupati penanggung jawab o b k standar satuan harga honorarium mmm tea pena tema ketua oib k sekretaris oiib k wakil ketua oib k wakil ketua oib k sekretaris oib k anggota tetap orbit staf administrasi oib k honorarium tim penyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan$sekolah, ujian nasional d mi sederajat danstandar satuan harga honorarian,iaya pendidikan orang keg dean orang uang saku peserta orang keg |dari pusat, monitoring evaluasi dari pusat, pembinaan diklat kepemimpinan tingkat pengasuhan siswa, uang saku peserta, biaya pendidikan orang keg pr,f .bantuan tugas belajar perguruan tinggi wilayah jateng standar satuan harga biaya kegiatantandar satuan harga biaya kegiatan tema man emeamoaplong biaya sewa tatak biasa dengan plafon plong hari ,00018x10 biaya sewa panggung regina hari ,0001standar satuan harga biaya kegiatan(biaya santunan nelayan panti santunan satu orang satu hari sos) orang hari nelayan panti pemerintah santunan satu orang satu hari sos) orang hari subsidi bagi panti nelayan panti swasta swasta uang saku anak nelayan panti orang bulan standar satuan harga biaya kegiatan no) uraian kegiatan satuan barca keterangsea aan uang saku banyaknya perwira piket org kali kegiatan uang saku satu |standar satuan harga biaya kegiatan ammnsaama danstandar satuan harga biaya kegiatastandar satuan harga biaya kegiatan mama pamanstandar satuan harga biaya kegiatangap temu pama gammaunit layanan pengadaan (ulp) honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh pengguna kuasa pengguna pembahasan konstruksi, barang, jasa barang jasa dan atau pejabat fungsional pbj yang ditugaskan oleh kepala ukpga untuk nilai pagu pengadaan s.d rp. melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa nilai pagu pengadaan diatas rp. s.d rp. melalui pengadaan langsung, e purchasing untuk paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya yang bernilai paling tinggi (dua ratus juta rupiah) kelompok kerja ulp kontruksi dan barang) nilai pagu pengadaan diatas rp. s.d rp. honorarium kelompok kerja unit kerja pengadaan ketua barang jasa ukpga) sekretaris anggota honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang nilai pagu pengadaan diatas rp. s.d rp. ditugaskan oleh kepala ukpga menjadi kelompok ketua kerja pengadaan barang jasa untuk melaksanakan sekretaris pemilihan penyedia barang jasa. anggota kelompok anggota kerja pengadaan barang jasa sekurang kurangnya cc. nilai pagu pengadaan diatas rp. s.d rp. (iga) orangmma pom standar satuan harga biaya kegiatan mol omeatmusoraran serum mara we7(tandar satuan harga biaya kegiatan srn men blnlat tulis kantor kertas hvs gr: folio ib) sinar dunia rim kertas hvs gr: folio ib) dunia mas rim folio ib) sinar dunia rim folio ib) bola dunia rim folio ib) mirage rim kartu 1b) sinar dunia rim kartu 1b) paper one rim kartu 1b) bola dunia rim kartu 1b) dunia mas rim kertas hvs gr: folio ib) paper one rim folio ib) sinar dunia rim folio ib) bola dunia rim kartu 1b) paper one rim kartu 1b) sinar dunia rim kartu 1b) bola dunia rim kartu 1b) pipelinetelevision pak kertas doorslag folio berwarna pak kertas foto pak kertas hvs folio berwarna pbn pak kertas raaf sampul lembar kertas folio bergaris sinar dunia gelatin pak kertas duplikat pak kertas sheet dato dato dos kertas milimeter folio buku kertas milimeter select rol kertas roti lembar kertas telstrook mesin hitung rol kertas continuous form 8x11" ply lembar) sinar dunia box 2x11" ply lembar) sinar dunia box 2x11" ply box 2x11" ply berlogo kab. demak sinar dunia box 2x ply berlogo kab. demak box karbon standar satuan harga pengadaan barang den double folio d f dato pak folio dato pak jepitan kertas jepitan kertas menko buah jepitan kertas menko buah stensil sheet double folio helai) dato docs folio helai) dato docs buku tuliswisuda buah isi lembar wisuda buah isi lembar wisuda buah isi lembar wisuda buah buku ekspedisi isi lembar) merak buah buku kas folio isi lembar) kambing buah buku kas folio isi lembar) o biz buah buku kas kartu isi lembar) o biz buah buku kas kartu isi lembar) optimal buah buku kartu garis (isi lembar) suara buah buku kwitansi side sinar dunia buah buku kwitansi panjang buah buku folio isi lembar buah spidol spidol besar permanent snowman buah spidol besar non permanent snowman buah spidol kecil warna snowman set isi ballpoint parker sheaffer parker shelf buah gentel gentel buah pilot pilot buah ballpoint box box buah joko gel pen jk joko buah menko gel pen ke menko buah gentel gentel buah pilot pilot buah pilot hi tec c4, pilot buah pilot bpt p pilot buah snowman bp snowman buah snowman snowman buah standard opaque standard buah standard standard buah pensil gambar stadler buah hitam greatwall buah mekanik stadler buah merah biru stadler buah standar satuan harga pengadaan barang pensil alis (untuk jenazah) buah isi pensil isi pensil mekanik lead faber castle buah isi pensil mekanik lead pilot buah isi pensil mekanik lead menko buah pensil kaca (glass) mitsubishi buah penghapus cair penghapus cair correction fluid tipe buah penghapus cair correction fluid gentel buah penghapus cair correction fluid joko buah penghapus papan tulis penghapus papan tulis joko buah lem cair besar liter) nominal botol kecil nominal botol tanggung nominal botol lem kental besar taiko buah kecil taiko botol tanggung taiko buah lem fox fox buah lem gom kristal cendrawasih lem kayu fox buah lem stik glue stik uhu uhu buah uhu ,2g uhu buah koreksi lak dato buah setiap setiap biasa stealer buah setiap biasa joko buah setiap biasa faber castle buah setiap biasa stabil buah setiap kombinasi besar pelikan br buah kecil pelikan br buah setiap was buah pita mesin tik biasa rol besar dato rol rol polos rol rol kecil dato rol rol kaleng rol pita mesin tik elektronik type royal rol type select ibm rol penghapus mesin ketik royal royal rol ibm ibm rol pita mesin tele polos pelikan rol pita rekaman pelikan rol kertas tele ply hvs ncr buah ply dato buah ply ncr buah mesin sandi standar satuan harga pengadaan barangatom docs kecil atom docs perforata peluang kertas: besar buah sedang buah kecil docs latmax folder dengan plasticlip bostinco buah removed max buah starmap batik (kain) buah folio buah plastik buah snelhecter folio jitu buah plastik data buah amplop ismail tali docs amplop manila amplop manila docs kecil (kartu nama) mulia docs panjang (kabinet) merpati docs panjang (kabinet) sinar dunia docs persegi merpati docs sedang merpati docs map dokumen isi amazon mita buah order folio pata buah portabel bertali buah pen sheet kusuma buah screen sheet falcon buah stempel kusen stempel kusen (stam pad hr president buah stempel kusen (stam pad joko buah stempel kusen (stam pad joko buah stempel kusen (stam pad pd president buah stempel kusen (stampa) hero buah tinta rapid stadler tube spidol snowman botol spidol airline botol stempel botol tulis parker botol white board snowman botol white board airline botol tinta stensil dato dato tube tinta fotokopi (serbuk) zak kapur tulis berwarna docs standar satuan harga pengadaan barang putih docs plastik transparan folio ukuran (isi lb) stabil pak kertas gambar kertas kali pak stempel tanggal roda buah pita pita demo demo rol pita ibm type pelikan rol paku pines putih square docs stabil boss besar stabil buah warisan mika ukuran butterfly buah ukuran butterfly buah ukuran butterfly buah ukuran butterfly buah ukuran butterfly buah warisan segitiga besar buah kecil buah rapid ukuran roaring buah mata rapid ukuran roaring buah ukuran roaring buah ukuran s d roaring buah isolasi biasa sumi rol prefix prefix rol prefix prefix rol prefix prefix rol prefix prefix rol plak bandblok rol kecil blok rol sedang kg) blok rol tali gelang karet murah gunting gunting besar buah gunting kecil buah gunting sedang buah file box standar satuan harga pengadaan barang ben banten banten buah index index buah rak surat susun) besi set tempat ballpoint set batu baterai batu alkaline aaa buah) alkaline set batu alkaline buah) alkaline set batu energies aaa buah) energies set batu energies buah) energies set batu abc besar abc set batu abc kecil abc set batu abc sedang abc set batu abc volt abc set batu abc aaa buah) abc set batu everyday sedang everyday buah batu everyday kecil everyday buah plague besar buah kecil buah alat perlengkapan mesin foto copy toner seleb buah toner foto copy digital gestetner buah toner minta minta botol toner oet selebstandar satuan harga pengadaan baranggestetner botol tinta cetak tinta cetak temani tuka gestetner kaleng solution plate solution plate pph galon solution plate gestetner galon blanket blanket gestetner lembar sarung roll besar gestetner docs kecil gestetner docs developer oed gestetner botol toner oet gestetnermaxwell bass buah standar satuan harga pengadaan barang bej m town| sma terma kelompok kerja ulp konsultansi dan jasa lainnyahonorarium penerima hasil pekerjaan panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang jasa nilai pagu pengadaan s.d rp. juta ketua sekretaris anggota nilai pagu pengadaan diatas rp. juta s.d rp.diatas rp. milyar s.d milyar ketua sekretaris anggota nilai pagu pengadaan diatas rp. miliar ketua sekretaris anggotaru dana diatas rp. miliar s.d rp. miliar nilai pagu dana diatas rp. milyar s.d rp. milyar standar satuan harga honorarium cassette video vhs) s peh sony buah sony buah super vhs) tdk buah mini sony buah nv.e panasonic buah shs se120 tdk buah cassette matic film fi fuji docs film polaroid kodak docs kca xbr sony buah kca brs sony buah kca brs sony buah kcs brs sony buah kcs xbr sonytuscan buah can film feet tuscan buah film slide proyektor asa isi kodakstandar satuan harga pengadaan barangtype perfostar electric system: wheels numbering, huruf type perfostar i a manual system automatic: wheels type perfostar manual system wheels numbering, type periset e d: electric system slide date, huruf type periset e t: electric system fixed text, huruf type office electric system wheels numbering, type office electric system slide date, huruf type office electric system fixed text, huruf type perfoseti d: manual system slide date, huruf type perfoseti t: manual system fixed text, huruf american perforata usa) type electric system, huruftype e 288a electric system, huruf angka digit, baris type e 288b electric system, huruf 'type m 155a manual system, huruf angka digit, baris type m 155b manual system, huruf type m 155a manual system, huruf type m 155b manual system, huruf (raz perforata double system tipe tipe teks baris tulisan tipe ring kombinasi huruf dan angka standar satuan harga pengadaan barang dae raz perforata electric tipe tipe teks baris tulisan tipe ring kombinasi huruf dan tipe teks baris tulisan raz perforata manual system tipe tipe teks baris tulisan tipe ring kombinasi huruf danekson buah defile laser isi ulang unitpengadaan barang pel amaasasa amanstandar satuan harga pengadaan barang pel amaasasa aman blank folio top ncrijazahlembar a4:210x lembar scaling color lembar lembar a4:210x lembar plotting hvc bc a1: lembar lembar plotting hvc bc lembar lembar lembar lembar f4: lembar standar satuan harga pengadaan barang (soem saran| oma kerelaan oo )k(standar satuan harga honorarium pop mama seen paman a4:210x lembar plotting kali 840x lembar lembar 420x lembar lembar lembar a4:210x lembar plotting color grafik matte 840x lembar lembar 420x lembar plotting color grafik hvs 840x lembar lembar 420x lembar copy hvs 840x lembar lembar lembar copy kali 840x lembar lembar 420x lembar lembar lembar a4:160ketua dprd, uk. buatan set 300x 150xpati, meja buatan set 60x45cm. standar satuan harga pengadaan barang mama tema 120x 60x 45cm. meja kursi tamu tunggu pej. eselon 75x75x45 buatan set meja kursi tamu tunggu pej. eselon iii 75x75x45 buatan set meja kursi tamu ukir bhn kayu jati utk pejabat eselon buatan stel meja kursi tamu ukir bhn kayu jati utk pejabat eselon iiielite buah tipis stand type 74o80x bahan team block dan block board lis meranti meja guru meja guru jati buatan buah standar satuan harga pengadaan barang bahan sekelas jati mahoni finishing fitur melamin meja guru non jati buatan buah ukuran 75x bahan kayu kelas finishing fitur melamin meja siswa meja siswa jati buatan buah ukuran 55x bahan sekelas jati mahoni finishing fitur melamin meja siswa non jati buatan buah ukuran 55x bahan kayu kelas finishing fitur melamin meja siswa smp jati buatan buah ukuran x55x72 bahan sekelas jati mahoni finishing fitur melamin meja siswa smp non jati buatan buah ukuran x55x72 bahan kayu kelas finishing fitur melamin meja study care ,80x0,60x1,22m kayu jati kayu besi buatan buah meja sirkulasi layanan ,30x0,60x1,10m kayu jatiwarna coklat)60x60x75, grey glory buah meja komputer tanpa tempat printer, gd 60c, 60x60x75, beech glory buah meja komputer dengan tempat printer, gd 120c, 120x60x75, glory buah grey standar satuan harga pengadaan barang meja komputer dengan tempat printer, gd 120c, 120x60x75, glory buaholympus55x bahan sekelas jati mahoni finishing fitur melamin kursi siswa non jati buatan buah ukuran 55x bahan kayu kelas finishing fitur melamin standar satuan harga pengadaan barang kursi siswa smp jati buatan buah ukuran x55x72 bahan sekelas jati mahoni finishing fitur melamin kursi siswa smp non jati buatan buah ukuran x55x72dudukan cat bios buah bios super kursi lipat type from kaki belakang plat dudukan cat bios bios buah supersandaran bios buahstandar satuan harga pengadaan barangplastik cetak bios bios buahbed sofa bed besar bhn jati finishing melamin dop kain oscar buatan buah sofa bed biasa bhn jati finishing melamin kain oscar buatan buah kursi sofa tempat tidur buatan set sofa bed putri chinese buah kursi sofa meja buatan buah sofa uk. 80x70x70 buatan buah meja sofa uk. 180x70x50 buatan buah standar satuan harga pengadaan barangjati kayu besi buatan buah1kayu jati buatan buahalat pres koran ,90x0,48x0,75m kayu jati kayu besi buatan buah alat pres majalah ,58x0,39x0,60m kayu jati kayu besi buatan buah alat pres buku ,38x0,29x0,50m kayu jati kayu besi buatan buahstandar satuan harga pengadaan barangoard mm, buatan buah ukuran 100x40x40 cm, lis meranti, finishing melamin dot35x olympic buah ksa 35x olympic buah ksa 35x olympic buah ksb x51x76 olympic buah ksb 78x51x76 olympic buah ksb 78x51x76 olympic buah ksb x51x76 olympic buah panel pameran design khusus) ukuran 3x5 bahan kayu triple buatan buahukuran laci elite buah dalam ukuran kertas almari gambar type 89x ukuran laci elite buah dalam ukuran kertas almari gambar type ukuran elite buah kertas almari gambar type ukuran elite buah kertas almari gambar laci ao) acre buahwx62wx62standar satuan harga pengadaan barang almari arsip laci brother unit almari arsip laci 620d 1300t lion unit almari arsip laci acre unit almari arsip laci 620d 1600t lion unit almari arsip laci acre unit almari arsip laci46x elite buah almari kantor pintu tinggi atlanta buah cup board swing door type 46x elite buah cup board swing door type ,4x xw.standar satuan harga pengadaan barangpuas raya kecamatan bunut hiliss memutuskan:adikapuas raya kecamatan bunut hilir. penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah desa kapuas raya kecamatan bunut hilir berdasarkan:melati mandatjelekkesepakatan penandatanganan peta batas desa antara kepala desa bunut hilir kecamatan bunut hilir kabupaten kapuas hulu dan kepala desa kapuas raya kecamatan bunut hilir kabupaten kapuas hulu nomor pemdes jkm berita acara kesepakatan penetapan dan penegasan batas kecamatan antara kecamatan bunut hilir, kecamatan kalis dan kecamatan mengubah kabupaten kapuas hulu nomor: setda pem a tanggal oktober tahunmengubah kabupaten kapuas hulu nomor setda pem a tanggal oktober tahun batas wilayah desa kapuas raya titik koordinat dan bt, selanjutnya menuju arah tenggara titik tk. yang merupakan pertigaan batas antara desa kapuas raya kecamatan bunut hilir dengan desa menembak kecamatan batang luar dan desa lawak kecamatan embaloh hilir pada titik koordinat dan bt, selanjutnya menuju arah tenggara titik nanga suak urung yang merupakan perempatan batas antara desa kapuas raya, desa tembang kecamatan bunut hilir dengan desa lawak dan desa nanga embaloh kecamatan embaloh hilir pada titik koordinat dan bt, selanjutnya menuju arah barat daya titik antara danau bernama danau minumantenggara titik antara dua sungai bugidaya titik tugu batatitik batas alam tengah sungai kapuas yang merupakan pertigaan batas antara desa kapuas raya, desa tembang dan desa bunut hulu kecamatan bunut hilir pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah hilir menyusuri tengah sungai kapuas sampai pada titik muara sungaitimur titik keringtitik tepianpintasbatas alam tengah tengah muara sungai bunut yang merupakan pertigaan batas antara desa kapuas raya, desa bunut hulu dan desa bunut tengah kecamatan bunut hilir pada titik koordinat dan bt, selanjutnya menuju arah barat laut titik batas alam tengah tengah sungai kapuas yang merupakan perempatan batas antara desa kapuas raya, desa bunut tengah, desa bunut hilir dan desa ujung pandang kecamatan bunut hilir pada titik koordinat dan bt, selanjutnya menuju arah timur laut menyusuri tengah sungai kapuas arah hulu menuju titikpantai danau suak peramujalan lintas utara yang merupakan pertigaan batas antara desa kapuas raya, desa ujung pandang kecamatan bunut hilir dan desa menembak kecamatan batang luar pada titik koordinat dan bt, selanjutnya menuju arah barat laut. penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa kapuas raya kecamatan bunut hilipuas raya kecamatan bunut hluas diundangkan putussibau pada tanggal agustus penjabat sekretkas da: kabupaten kapuas hulu, bag sedan sarana,,' haa pa) batitik koordinat batas desa kapuas raya kecamatan bunut hilir lintang bujur nomor nama lokasi deskripsi batas utara timur bean kapuas raya desa menembak sabagai nee aap kapuas raya menembak lawak nanga suak pai. urung ten lantik tagawa oi" nanga embaloh nana kanungur aa wayan tembang |antara dua kapuas raya sungai bugis tembang kapuas raya pan mata tembang kapuas raya bahasa lam tembang bunut hulu muara sungai kapuas raya bunut lentera hulu kapuas raya bunut kering lentera kau pagi tepiankerinan kapuas raya bunut lentera hulu pintas kering kapuas raya bunut lentera hulu kapuas raya bunut pan hulu bunut tengah kapuas raya bunut bego batas alam tengah bunut hilir ujung pandang kapuas raya ujung |0s47 tan pandang |100mdaritugu kapuas raya ujung |0s47 batas pandang dag ejaan kapuas raya ujung pandang dari jalan kapuas raya ujung 1i" 2s aka lintas utara pandang menembak tp. pan ushul sit uas |
bupati demak provinsi jawa tengah peraturan bupati demak nomor tahunsurat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten demak nomor: tanggal juli perihal: persetujuan pergeseran anggaran mendahului perda apbd perubahan kabupaten demak dan persetujuan sekretaris daerah kabupaten demak nomor:ujuhnya pergeseran anggaran pada perangkat daerah dinas pendidikan dan kebudayaan, sekretariat daerah, badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dinas kelautan dan perikanan, dinas pertanian dan pangan, dinas pariwisata, badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten demak tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati soppeng, menimbang bahwa dalam rangka memberikan efek jera dalam pemberlakuan masker sebagai salah satu langkah dalam pengendalian penyebaran corona virus disease covid maka perlu adanya pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf maka perlu dilakukan perubahan atas peraturan bupati soppeng nomor tahun tentang kabupaten wajib maskerperaturan bupati soppeng nomor tahun tentang kabupaten wajib masker memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan bupati soppeng nomor tahun tentang kabupaten wajib masker ketentuan dalam bab saksi administratif, pada diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bab sanksi administratif bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada: setiap orang yang melanggar ketentuan setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dan pimpinan perangkat daerah instansi lembaga swasta yang melanggar ketentuan huruf sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada berupa, teguran lisan, atau teguran tertulis,atau penutupan sementara tempat usaha, atau denda,dan atau sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. sanksi sosial berupa: bagi masyarakat dikenakan sanksi berupa: menyapu,dan atau membersihkan jalan. bagi asn, kepala desa dan perangkat desa dikenakan sanksi berupa membersihkan ruangan dan halaman kantor. denda sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: bagi asn, kepala desa dan perangkat desa dikenakan denda sebesar rp. bagi masyarakat dikenakan denda sebesar rp. bagi pelaku usaha dikenakan denda sebesar rp. denda sebagaimana dimaksud pada disetor kas daerah. bupati dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi kepada perangkat daerah instansi yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsiberita daerah kabupaten soppeng tahun nomor pena gai dengan aslinya pit biasa bagian hukum ani |musik sh:mngelola keuangan dan asekeuangan mempunyai tugas membantu sekretaris badan menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja badan serta pengelolabadbadananggaran bidang angganggaran mempunyai tugas membantu kepala badan menyusun perencanaan operasional dan melaksanakan urusan pengelola keuangan dan aset daerah bidanganggaran menyelenggarakan fungsi: perumusan bahan kebijakan operasional bidang anggaran, perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang anggaran, cc. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang penyusunan dan pengendalian anggaranlangsungtidak langsung dan pembiayaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang anggangganggaperencanaan operasional program dan kegiatan pengelola anggaran daerah, merumuskan bahan penyusunan naskah rancangan apbd dan perubahan apbd serta arah kebijakan umum anggaran kua) pengelola apbd, merumuskan pedoman penyusunan apbd setiap tahun anggaran, memantau, menganalisa dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan apbd, menyampaikan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang anggaran, mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang penetapan dan perubahan apbd beserta penyebarannya, mempersiapkan proses, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyusun bahanyusunan dan pengendalian anggaran sub bidang penyusunan dan pengendalian anggapenyusunan dan pengendalian anggaran mempunyai tugas membantu kepala bidang anggaran menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan penyusunan dan pengendalianyusunan dan pengendalian anggusunan dan pengendalian anggaran sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, menyiapkan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyusunan dan pengendalian anggaran, menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan nota keuangan tentang anggaran daerah, menyiapk serta penyusunan kebijakan umum anggaran kua) pengelola apbd, melaksanakan penerbitan dan pengendalian surat penyediaan dana spd), melaksanakan penerapan sistem dan prosedur pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku: j . menerima, mengolah dan menganalisa dokumen pelaksanaan anggaran yang diusulkan oleh masing masing instansi satuan kerja perangkat daerah lainnya berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, melaksanakan penelitian terhadap penyediaan kredit anggaran untuk program kegiatan skpd, il. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalangsunglangsung sesuai dengan ketentuan peraturlangsung sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku: menerima dan mengolah rencana anggaran belanja langsung yang disusun dalam rencana kerja anggaran rka) skpd kabupaten nundan pembiayaanbelanja tidak langsung dan pembiaytidak langsung dan pembiayaketatausahaan pengelola keuangan daerah, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan sub bidang belanja tidak langsung dan pembiayaan guna kelancaran pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan, menerima dan mengolah rencana belanja tidak langsung dan pembiayaan yang disusun dalam rka skpd se kabupaten nunukan,bendaharaan dan kas daerah mempunyai tugas membantu kepala badan menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan program dan kegiatan pengelola perbendaharaan dan kas daerah sesuaierbendaharaan dan kas daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan bahan kebijakan operasional bidang perbendaharaan dan kas daerah: perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah, cc. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang belanja dan pembiayaan, perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang belanja pegawai, perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang kas daerah, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perbendaharaan dan kasbendaharaan dan kasaset daerah bidang perbendaharaan dan kaslaksanaan pengelola perbendaharaan, merumuskan dan mempersiapkan bahan petunjuk teknis tentang pelaksanaan perbendaharaan dan kas daerah yang telah ditetapkan, merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah sebagai pedoman dan acuan kerja, merumuskan bahan penerapan sistem dan prosedur pengelola keuangan daerah sesuai dangan ketentuan perundang undangan yang berlaku, melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan dokumen surat perintah membayar spm) yang diajukan oleh pengguna anggaran pa) kuasa pengguna anggaran kpa) skpd kepada bendahara umum daerah bud) kuasa bud, menerbitkan surat perintah pencairan dana sp2d) atas beban anggaran belanja tidak langsung, belanja langsung dan pembiayaan, il. menerbitkan surat keterangan penghentian pembayaran surat keterangan pemberhentian pembayaran spp) gaji, m.menyampaikan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah, merumuskan bahan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan apbd melalui penyusunan spd atas dasar usulan pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran skpd, oo. merumuskan laporan kondisi riil kas umum daerah secara harian dan bulalangsung sub bidangbelanjabelanja langsung sebagai pedoman dan acuan kerja, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan skp dilingkungan unit kerja, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis belanjabahan penetapan kebijakan teknis kegiatan belanja langsung, menyiapkan bahan penetapan kebijakan teknis ketatausahaan pengelola keuangan daerah, melakukan perencanaan operasional program dan kegiatan belanja langsung, mengelola spd atas dasar usulan pa kpa skpd, j tidak langsung sub bidang belanja tidaktidakkegiatan belanja tidaktidakbelanja tidakdaftar pembayaran pensiun dan mencatat pembayaran maupun pelunasan hutang hutang pensiun pada skpd masing masing, melaksanaklisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan penetapan kebijakan teknis belanja pegawai, menyiapkan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan belanja tidak langsung, j .atausahakan daftar gaji satuan perangkat daerah skpd), melaksanakan penerbitan sp2d gajas daerah sub bidang kaskas daerahgelola kasasaskas daerah, menyiapkan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan pengelola kas daerah, menerima serta meneliti berkas berkas bukti penerimaan dan membukukan semua jenis penerimaan daerah baik berupa uang tunai maupun surat berharga, melaksanakan dan menatausahakan penempatan dana pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, mencatat dan menatausahakan penerimaan dana transfer, menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang menjadi beban apbd oleh bank dan lembaga keuangan lainnya yang ditunjukuntansi dan pelaporan mempunyai tugas membantu kepala badan menyusun bahan kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta melaksanakan pengelola system akuntansi dan pelaporakuntansi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi perumusan bahan kebijakan operasional bidang akuntansi dan pelaporan, perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang akuntanakuntansi, perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pelaporan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang akuntansi dan pelapokuntansi dan pelapokuntansi dan pelaposistem akuntansi dan pelaporan, merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan pengelola sistem akuntansi dan pelaporan, merumuskan bahan ketatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sap): merumuskan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai pelaksanaan pengelola apbd secara periodik, j . memantau pelaksanaan pembukuan atas realisasi pendapatan dan belanja daerah yang telah dilaksanakan oleh instansi satuan kerja perangkat daerah lainnya, memberikan saran kebijakan atas penerbitan surat perintah pencairan dana sp2d), il. memantau pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah serta laporankuntansi sub bidang akuntanakuntansisystem akuntansi dan verifikasikuntanakuntansistem akuntansi atas keuangan daerah, merumuskan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan pengelola system akuntansi atas keuangan daerah, menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan daerahgelola keuangan dan aset daerah kabupaten nunukan. kepala badan adalah kepala badan pengelola keuangan dan asetnyiapkan bahan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah, mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pembukuan keuangan daerah secara sistematis dan kronologis terhadap realisasi apbd, melakukan rekonsiliasi data keuangan dengan skpd dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, melaksanakan konsolidasi data keuangan daerah dengan skpd, il. menyusun laporan keuangan pemerintah daerah skpd)laporan sub bidangpelaporanpelaporanlaporan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku: merumuskan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan pelaporan atas keuangan daerah, menyiapkan bahan penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan keuangan daerah, mempersiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, mempersiapkan bahan bahan penyajian informasi keuangan daerah secara sistematis:aset daerah bidang asetsetbidang asetbidang aset daerah menyelenggarakan fungsi perumusan bahan kebijakan operasional aset daerah, perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang aset daerah, cc. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang ketatausahaan dan perencanaan kebutuhggunaan dan pemanfaatilaian, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang asetsetsetbarang milik daerah, merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan pengelola barang milik daerah, merumuskan bahan pelaksanaan ketatausahaan dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, merumuskan bahan penyusunan standar barang, standar kebutuhan dan standar harga pemerintah kabupaten nunukan, merumuskan bahan penetapan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah, merumuskan bahan pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, il. merumuskan bahan pelaksanaan penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah, memantau pelaksanaan ketatausahaan barang milik daerdengan bidang tugasnya, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya, paragraf kepala sub bidang ketatausahaan dan perencanaan kebutuhan barang milik daerah sub bidang ketatausahaan dan perencanaan kebutuhan barang milik daerah bmd)ketatausahaan dan perencanaan kebutuhketatausahaan dan perencanaan kebutuhtatausahaan dan perencanaan kebutuhketatausahaan dan perencanaan kebutuhketatausahaan dan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan barang skpd dan rencana kebutuhan barang daerah, meneliti dan menganalisa kbd pengadaan, kbd kebutuhan kbd pemeliharaan, kbd kebutuhan kbd pemanfaatan, kbd pemindahtanganan dan kbd penghapusan yang diusulkan oleh skpd: menyiapkan bahan penyusunan standar barang, standar kebutuhan dan standar harga barang jasa pemerintah kabupaten nunukan, mengumpulkan daftar hasil pengadaan barang semester dan daftar hasil pengadaan barang tahunan dari skpd dan menyusun daftar hasil pengadaan barang semester daerah dan buku hasil pemeliharaan barang milik daerah, melakukan ketatausahaan dan penyusunan rencana kebutuhketatausahaan dan perencanaan kebutuhidang penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sub bidang penggunaan dan pemanfaatggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang aset daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan operasional penggunaan dan pemanfaatan barang milikggunaan dan pemanfaatggunaan dan pemanfaatbarang milik daerah berupa penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah:ggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah, menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah, menyiapkan dan mengelola administrasi dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada skpd, melakukan penetapan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan batas kewenangan pengelola barang. menyiapkan dan mengelola pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah, il. mengelola administrasi dalam rangka penggunaan dan pemanfaat, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah sub bidang penilaian, penghapusan dan pemindahtanganilaian, penghapusan dan pemindahtanganpenilaian, penghapusan dan pemindahtangan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah bmd)ilaian, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah bmd)nyusunan pedoman dan petunjuk teknis penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan bmd, menyiapkan dan mengelola administrasi dalam rangka penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah pada skpd: menyiapkan dan mengelola administrasi dalam rangka penilaian barang milik daerah, j . melakukan penilaian, penghapusan dan pemindahtanganpenilaian, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah, mengelola administrasi dalam rangka penilaian, penghapusan dan pemindahtanganaadanbadanbadanbabanggaran, terdiri dari sub bidang penyusunan dan pengendalian anggaran,. bidang perbendaharaan, terdiri dari sub bidang belanja langsung, sub bidang belanja tidak langsung, dan sub bidang kas daerah. bidang akuntansi dan pelaporan, terdiri dari sub bidang akuntansi, dan sub bidang pelaporan. bidang aset daerah, terdiri dari sub bidang ketatausahaan dan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, sub bidang penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah, dan sub bidang penilaian, penghapusan dan pemindahtangan barang milik daerah. unit pelaksana teknis badan, danpengelola keuangan dan aseatuan badan pengelola keuangan dan aset daerah kepala kabupaten nunukan kelompok jabatan sekretariat fungsional tvw wv oo ( w loo loanggaran perbendaharaan akuntansi dan aset daerah pelaporan sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang penyusunan dan belanja langsung akuntansi ketatausahaan dan pengendalian perencanaan bmd anggaran sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang anggaran belanja belanja tidak pelaporan penggunaan dan langsung langsung pemanfaatan bmd sub bidang sub bidang sub bidang anggaran kas daerah penilaian, belanja tidak penghapusan dan langsung dan pemindah tanganan pembiayaan rmn bupati nunukan, upt ttd admin laura hafid bab iiidaerah bidang pengelola keuangan dan aset dan pelaporan, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang asetmimpin dan mengendalikan organisasi badlingkungan unit kerja, mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang anggabendaharkuntansi dan pelaposet daerahgelola keuangan dan aset daerah, il. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengelola keuangan dan aset daerahdan evaluasi kinerja bidang pengelola keuangan dan aset daerah,a dan pengendalian administrasi keuangan lingkungan badanadan, administrasi umum dan perlengkapan perbekalan rumah tangga badan, merumuskan bahan pengeloladan dokumentdan pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang unit kerja lingkungan badan, il. mengkoordinirpenyusunan program dan pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris badan menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan kegiatan serta pelaporperaturan bupati bungo nomor tahun tentang pola tata kelola rsud hanafi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bungosud hanafsud hanaf1bupati bungo nomor tahun tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah berita daerah kabupaten bungo tahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pola tata kelola rsud. hanafi muarakomite etik dan hukum adalah wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh direktur yang bertugas bidang medikoetikolegal dan etik pelayanan rumah sakitsud hanafi, dokter. dokter mitra adalah dokter yang direkrut oleh rsud hanafi, dokter tamu adalah dokter yang karena keahlian atau reputasinya diundang oleh rsud hanafipola tata kelola rsud hanafisud hanafi. jeniteuku umar muara bungo. bagian kedua moto, visi, misi dan tujuan strategis moto rsud hanafi yakni sapa, salam, senyum, sopan, santun, tanggap yang disingkat dengan st. visi rsud hanafi yakni menjadi rumah sakit unggulan dalam pelayanan kesehatan berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat. misi rsud terdiri dari: memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat paripurna, bermutu dan terjangkau masyarakat, menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara harmonis, terpadu dan berkesinambungan melalui peningkatan kesehatan dan pencegahan serta upaya rujukan, melaksanakan peningkatan kompetensi seluruh aparat melalui pendidikan dan pelatihan bidang masing masing melalui skala prioritas untuk menghasilkan sdm yang berkualitas dan handal, ikut mengembangkan penelitian bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan secara nasional, meningkatkan kesejahteraan aparat, meningkatkan segala upaya untuk menunjang kemandirian, memperkuat sistem monitoring dan pengawasan seluruh kegiatan atau aktifitas secara berkala. tujuan strategis terdiri daribagian ketiga . bagian ketiga kedudukan, tugas pokok dan fungsi rsud hanaf(l) rsud hanafrsud hanafirsud hanafpemerintahhanafi. bagian kelima dewan pengawas paragrafparagrafsud hanafikeanggotaan. a1 keanggotaan dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya olehhanafi dan dimuat dalam rba. bagian keenam pejabat pengelola paragraf komposisi pejabat pengelola blue rsud hanafi, terdiri dari: direktur: pejabat keuangan, yang selanjutnya disebut kepala bidang keuangan, pejabat. a2 pejabat teknis, yang terdiri dari: kepala bagian umum, kepala bidang medik dan penunjang medik, dan kepala bidang keperawataragraf pengangkatan pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola rsud hanafi ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat serta persyaratan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. kompetensi sebagaimana dimaksud pada merupakanoleh bupati.atau pengguna barang. paragraf . a43 paragraf persyaratanmenjadi direkturkeuangan harus memenuhi syarat sebagai berikut: seorang sarjana memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman bidang akuntansi dan atau keuangagian umum harus memenuhi syarat sebagai berikutdan umum, berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pengelolaan adminstrasi dan umum yang profesional, cc. mampu melaksanakan koordinasi lingkupngelolaan adminstrasi dan umum rsud hanafi. . a44 selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, maka syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala bidang keperawatan harus memenuhi syarat sebagai berikut:keperawatanpelayananlayanan rsud hanafi. paragraf pemberhentian direktur selain dikarenakan hal hal yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, maka direktur dapat juga diberhentikan karena: berhalangan secara tetap selama (tiga) bulan berturut turut tanpa alasan yang sah, tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, melanggar visi, misi, dan kebijakan atau. paragraf tugas dan kewajiban direktur: memimpin dan mengurus rsud hanafisud hanafi, mewakili rsud hanafi dalam dan luar pengadilan, melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola rsud handle sebagaimana yang telah digariskan, memperhatikan pengelolaan rsud hanafi dengan berwawasan lingkungan, menyiapkan rencana strategis bisnis rsb) dan rencana bisnis anggaran rba) rsud hanafidan keuadirektur melaksanakan fungsi sebagai berikut serta rumah tangga, perlengkapan dan umum. selain memiliki kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, maka direktur memiliki kewenangan sebagai berikut: memberikan perlindungan kepada tenaga medis paramedis penunjang medis dan non medis sepanjang menyangkut kewenangan klinik, menetapkan kebijakan operasional rsud hanafi, menetapkan. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap rsud hanafi, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan perundang undangan berlaku, mengangkat dan memberhentikan aparat berstatus non pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan berlaku, menetapkan hal hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban aparatur rsud hanafi sesuai dengan ketentuan perundang undangan berlaku, menetapkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, memberikan penghargaan kepada aparatur ataumendidik sesuai dengan ketentuan yang berlakujajaran direksi. selain memiliki tanggung jawab yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, maka direktur juga memilik tanggung jawab sebagai berikut: atas kebenaran kebijakan rsud hanafi, atas kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan rsud hanafi, atastugas dan kewajiban sebagai berikut: mengkoordinasikan penyusunan rencana bisnis anggaran rba), menyiapkan daftar pelaksanaan anggaran,dan mengkoordinasikan pelaksanaan serta pemantauan pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan bekerjasama dengan spi. . a7 selain melaksanakan fungsitugas dan kewajiban sebagai berikut:, cc. mengupayakan pelayanan dan bantuan hukum serta kegiatan koordinasi dengan pihak berwenang bidang hukum untuk kepentingan rsud hanafi, melakukan kegiatan hubungan masyarakat dan kegiatan pemasaran yang bersifat internal dan eksternal yang meliputi antara lain penyiapan bahan publikasi, hubungan masyarakat dan protokoler, dan kegiatan penyampaian informasi dalam maupun keluar yang meliputi pemberitaan dan pendapat umum, pelayanan informasi dan komunikasifungsi sebagai berikut: pelaksanaan pembinaan organisasi, penatalaksanaan, dan hukum, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan, pengelolaan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, dan barang inventaris, pelaksanaan pengaturan rapat dan hubungan masyarakat, dan penyusunan perencanaan program dan kegitugas dan kewajiban sebagai berikut: menyusun. a48medis, komite etik dan hukum serta instalasi instalasi yang ada, melaksanakan kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis sesuai dengan ketentukoordinasi pelaksanaan pelayanan medis, stilisasi peralatan medik, penunjang medik serta sarana dan prasarana, dank dan non mediktugas dan kewajiban sebagai berikut: mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pelayanan administrasi serta teknis bidang mutu dan etika keperawatansuhan keperawatfungsi sebagai berikut: penyusunan rencana kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan keperawatan, mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kegiatan, etika dan mutu keperawatan, pengumpulan dan pengolahan data stilisasi serta koordinasi pengusulan peralatan keperawatan, dan penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan tehnis penyuluhan kesehatan. bagian ketujuh. bagian ketujuh organisasi pelaksana paragraf instalasi (dl).pi guna membantu direktur dalam bidang pengawasan internal dan monitoring dibentuk spi. spi mempunyai tugas sebagai berikut: pengawasan terhadap pelaksanaan dan operasional rsud hanafi, menilai kinerja pengelola pelaksanaan kegiatan rsud hanafi, memberikan saran perbaikan kepada direktur, spi mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan lingkungan rsud hanafirsud hanafi. spi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur. spl. spisi dan menjamin mutu pelayanan medis agar sesuai dengan standar pelayanan dan untuk memberi wadah bagi profesional medis dibentuk komite medik. komite medik mempunyai otoritas tertinggi dalam organisasi staf medis. paragraf komite etik dan hukum guna membantu direktur dalam melaksanakan pengawasan bidang medikoetikolegal dan etik pelayanan serta memberikan pertimbangan kepada direktur dalam bidang hukum dan kode etik maka bentuk komite ftin dan hukum. untuk masa kerja (tiga) tahun pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit serta menyelesaikdan memfasilitasi bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum rsud hanafi. bagian kesembilan tata kerja dalam melaksanakan tugas, kewajiban, fungsi dan kewenangan setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan rsud hanafi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar satuan organisasi dan dengan instansi lain diluar rsud hanafi sesuai dengan tugas pokoknya masing masing. . setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan rsud hanafi bertanggung jawab langsung dalam mengkoordinasikan bawahannya dalammatuhi petunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada atasan masing masing dan menyampaikan laporan berkala tepat padaselanjutnya dan untuk memberikan petunjuk petunjuk pada bawahan. dalam menyampaikan laporan kepada atasan dilakukan melalui hirarki organisasi dan setiap pimpinan organisasi dibantu oleh para pimpinan unit organisasi bawahannya secara fungsional. dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan dengan semua laporanny dalam hal direktur sedang berhalangan tetap atau tidak berada ditempat, maka yang mewakili direktur dilimpahkan kepada kapal bagian umum. dalam hal direktur dan kepala bagian umum berhalangan tetap atau tidak berada ditempat maka pelimpahan wewenang mewakili diberikan kepada salah satu kepala bagian yang senior. dalam hal mewakili sebagaimana dimaksud pada dan untuk hal hal prinsipil tetap ditangani langsung oleh direktur kecuali atas perintah langsung bupati. terhadap hal hal yang sifatnya sangat mendesak, agar dilaporkan kepada bupati dan hasilnya dilaporkan kepada direktur setelah kembali berada ditempat. sumber daya manusia rsud hanafrsud hanafi,seleksi akademik dan keterampilan, wawancara, dan test kesehatan. panitia sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh keputusan direktur..paragraf penghargaan dan sanksi untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas aparatur maka rsud hanafi menerapkan kebijakan tentang imbal jasa bagi pegawai yang memenuhi ketentu. pemberian.paragrafaragraf, cc. terlibat. cc. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukumsebelas remunerasi remunerasi dapat diberikan kepada dewan pengawas, pejabat pengelola dan aparatur rsud hanafi, sekretaris paling banyak sebesar (lima belas persen) dari gaji direktur. . remunerasi bagi pejabat pengelola danrsud hanafi. bagian ketiga . subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan rsud hanafilayanan rsud hanafi. tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan tersendiri dengan peraturan bupati. bagian kelima belas pendapatan dan biaya paragraf pendapatan pendapatan rsud hanafi dapat bersumber dari: tarif layanan, hibah: hasil kerjasama dengan pihak lain, apbd: apbn, atauhanafihanafiparagrafjalankan tugas dan fungsi. biaya. biaya nonhanafi. bagian ketujuh. bagian ketujuh , dan staf medik.rsud hanafi sebagai pegawai tetap dan berkedudukan sebagai sub ordinat yang bekerja untuk dan atas nama rsud hanafi serta bertanggung jawab kepada lembaga tersebut. staf. staf medik mitra sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan dokter yang bergabung dengan rsud hanafirsud hanafirsud hanafi dan bertanggung jawab secara mandiri serta bertanggung gugat sesuai ketentuan yang berlaku rsud hanafi. staf medik tamu sebagaimana dimaksud dalam huruf merupkan dokter dari luar rsud hanafivolunteersud hanafi, termasuk unit unit pelayanan yang melakukan kerjasama operasional dengan rsud hanafian.(l)rsud hanafi,il., rapat dengan direktur atau kepala bidang medik dan penunjang medik,(d).cc., sekretaris, dan anggota. sub komite mempunyai kewenangan sebagai berikut: untuk .ccsud hanafi rsud hanafirsud hanafi: berhak membuat peraturan yang berlaku rsud hanafi,,,ixplt. sekretaris daerah kabupaten bungo, sukarno berita daerah kabupaten bungo ; b.; c.;; e.;; g.dinas pendapatan daerah memerlukan perangkat berupa fungsi fungsi sebagai berikut: a.b.d.laporan dan atau pendaftar; penilaian secara massal maupun individu untuk objek pajak berupa bangunan dengan pendekatan biaya;; dinas pendapatan^ suryadman gadot diundangkan bengkayang pada tanggal desember sekretaris der kab&w.ten bengkayang, kristiani anim berita daerah kabupaten bengkayang tahun nomor ft?. lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun2014 tanggal emb ebei^kadang,^ suryadman gadot lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal fcm bt.e^kadang suryadman'gadot lampiran iii peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal 4er\ntuk penilaian massal.;mpiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal ssm&ep<h'<*' bupati bengkayang, fgkayang, suryadman gadot lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal pecel&eff'bengkayang, suryadi& gadot lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun2014 tanggal once^ se.iidendaidendaidendadidenda dan menyimpan lembar ketiganya dalam arsip. bupati bengkayang suryadman lampiran vii peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal megaiain lain. bupati bengkayang,f^ suryadman gadot lampiran viii peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal p6s@mbidenda akan aiidenda kepala didendadinas pendapatan daerah dinas pendapatanbagan alir pendaftaran objek pajak wajib pajak fungsi pelayanan menyiapkan pop bagan alir pendataan pekerjaan persiapan fungsi pendataan dala informasi terdiri dari wilayah, perkiraan luas tanah yang dapat dikenakan pbb, luas tanah bangunan yang sudah dikenakan pbb.jumlah penduduk, serta jumlah yang sudah terdaftar rencana kerja menyediakan set, peta desa kelurahan sarana pendukung menyusunorganis pelaksana pendahuluan data& informasi menyusun .a.membuat set letak relatifbidang op& melengkapi administrasi daftar sementara data objek subjek pbb sketletakrelatif bidang bersamaan dengan tahap mi, fungsi penilaian melakukan pekerjaan nya (dijelaskan dibagian akhir sub prosedur penilaian. mengi ent ficas kumpulan berdasarkan balas rt rw data yang ber nop mengisi menandatangani pop pop yang telahdusi pop yang telah juri pop yang telah diisi menyampaikan pop&stiker nop ,b. pekerjaan lapangan pengukuran bidang objek pajak fungsi pendataan wajib pajak skt, peta desa kelurahan mengukur batas batas objek pajak bersamaan dangan tahap int, fungsi penilaian melakukan pekerjaannya (die akan bagan alir subprosedur penilaian) jala objek pajak yang terukur menempel stiker objek pajak data objek pajak yang bcrstikcr nop mengisi pop yang suriah diukur pop yang telah duri pop yang telah dasi mengecek data dan menandai ngawi pop pop yang ialah duri pop yang telah diisi .c. pekerjaan lapangan set,peta kelurahan identifikasi objek pajak fungsi pendataan skt itak relative bidang mcngidentiflkasidata bcrsamaandengan mahalini,fungsi *"" pekerjaannya (dijclaskandibagan alirsubprosedur penilaian) data plane tender ratifikasi member) nop data yang ber nop mengisikandata pada pop spo yang lelah jhm mengonfirmasi pop kepada yang telahdusi wajib pajak pop lelahtjim mengecekdata& menandatangani pop spo yang telahdnsi .d. pekerjaan lapangan verifikasi data objek pajak fungsi pendataan wajib pajak bersamaan dengan tahapan, fungsi penilaian melakukan pcc nya (dijelaskan bagan alirsubprosedur penilaian) set,pela desa kelurahan set ida relative bidang menempelstiker nop spo yang lelahdiisi mengecekdata& menandatangani pop spo yang telahdiisi penelitian stop fungsi benda saan menempel stiker nop melengkapi pop yang belum lengkap lalu mencocokkan pop yang sudah lengkap dengan skt pela blok znt hasil dari penelitian pop dapat digunakan sebagai dasar memperbaharui net konsep set peta blok serta peta znt bagan alir .a. penilaian massal tanah fungsi penilaian peta wilayah, peta desa ke!arahan, pela blok, pela znt, znt lam, afc ni1r data dari laporan notaris plat data potensi pengembangan wilayah data potensi pengembangan wilayah melanjutkan persiapan penilaian massa! .a. penilaian massal tanah fungsi peni jalan mengumpulkan data harga jual form data transaksi properti form analisis penentuan nilai pasar wajar mengkompilasi rekapitulasi data transaksi menentukan nilai pasar tanah m2 data nilai pasar tanah m2dengan znt terdekat langsung menggunakan nir znt terkait jika znt terkait tidak memiliki data transaksi membuat batas imajiner daftar nop ini digunakan untuk menghitung jumlah pajak terutang dengan menggunakan menyiapkan nop bumi daftar nop bumi .b.bangunan, mengumpulkan data upah pekerja harga bahan bangunan menganalisis data upah harga bahan bangunan wajar menyusun rencana anggaran biaya bangunan menghitung biaya dasar keseluruhan bangunan daftar nop ini digunakan unuk menghitung jumlah pajak tentang dengar menggunakan komputerri masing masing komponen,membagi biaya dasar dengan luas bangunan &dijumlahkan untuk setiap komponen, menjumlahkan tiap biaya komponen daftar nop menentukan njo1' bangunan standar menkomponen bangunan objek pasal non standar ada tiga, yaitu komponen utama, komponen material komponen fasilitas komponen utama bangunan menghitung nilai komponen material bangunan daftar nilai komponen utama bangunan menghitung nilai komponen fasilitas bangunan daftar nilai komponen material bangunan membuat dbb menghitung nop bangunan daftar nop bangunan nop bangunan ditentukan dengan cara nilai dbb total dikurangi penyusutan daftar njo pini digunakan untuk menghitung jumlah pajak terutang dengan menggunkan komponen .a. penilaian individual data pasar untuk tanah fungsi peni jalan melakukan persiapan berdasarkan dokumen dokumen yang diperlukan menyiapkan pop, i.kok, rencana kerja data lainnya yang diperlukan dokumen pendukung mengumpulkan pasartanah membandingkan op& harga pasar daftar nop digunakan untuk menghitung jumlah pajak terutang dengan menggunakan komputer membual rekomendasi nir .b. penilaian individu pendekatan biaya untuk tanah bangunan dif pp.ndatflan wajib pajak mcuiliii hangiuwn dengan menghitung nilai perolehan bam bangunan dikurangi penyusutan menilai tanah seperti pada pendekatan data pasar daftar njo pini digunakan untuk menghitungjumlah pajak tendata terdiri dari data pendapatan sewa setahun.data tingkat kekosongan setahun.dala (capital isasi.bagian pengusaha (untuk penjualan) menghitung pendapatan kotor potensial setahunjnenentukan setahun.meng hitung pendapatan kotor efektif setahunjnenghitung biaya operas) setan unjnenghitung nilai sewabersih setahunjnenghitung nilai melakukan kapitalis pendapatan pendapatan berasal dari melakukan kapitalisasi pendapatan menghitung pendapatan kotor potensial setahun.menentukan tingkat kekosongan setahun.diskon komisi.menghitung pendapatan color efektifsetahun (temasuk menambahkan dengan pendapatan dari sumber lain),menghilang biaya operasi setahun,menghilang keuntungan bersih setahun.meng hitung nilai sewa kotor setan nen biaya operasional lainnya,menghitung nilai sewa bersih setahun.menghitung nilai daftar nop ini digunakan untuk menghitungjumlah pajak terutang dengan menggunakan komputer bagan al1r bagan al1r pengajuan pengurangan fungsi penagihan kepala didenda surat pengurangan spot skpd bukti pendukung melakukan pemeriksaan pcmcnksaan surat pengurangan spit skpd bupati pendukung membuat sura! keputusan sura, keputusan pemeriksaan pemenksaa bagan alir_ pengajuan keberatan_ wajib pada'k" fungsi pelayanan fungsi penagihan kepala didenda surat keputusan surat keberatan spit skpd surat kepulusui surel keberatan spot7 skpd bukti pendukung; sum keberatan spot skpd bukti pendukung.mencocokkan dala dan menandatangani ssd diserahkan kepada petugas pemudi rut pembayaran pbb tempat pembayaran elektronik tpe) wajib pajak tempat pembayaran elektronik tempat pemda^varian pbb mengisidata spot pada tempat pembayaran elektronik ssd (kembar bukti ;bayaran membual pencatatan atas pembayaran pbb diserahkan kepada dppkad bagan alir penagihan wajib pajak fungsi penagihan pembayaran ini memperbaharui daftar tunggakan prr melakukan pbb menerbitkan surat paksa lembar) pembayaran ini daftar tunggakan pbb melakukan penyetoran pbb menindaklanjuti terkait tindak lanjut yang dilakukan bias berupa penuntutan, pelelanganaset wp, dm. 3akan\ pelaporan bendahara penerima tempat pembayaran pbb sts (lembar) ssd (lembar2) penerimaan penyetoran penutupan buku penerimaan penyetoran bendahara penerimaan sts (lembar1) ssd l.pj bendahara penerimaan (rangkap2) melakukan pencatatan bendahara penerimaan (2rangkap) (lembar2) (lembar1) ppk lpj bendahara (rangkap1) (lembar2) sts ^ j (lembar1) melakukan lpj penemuan (rangkap1) ssd sts l | (lembar1) prosedur pencatatan dalam sapi lpj bendahara (rangkap1) ssd kepala dppkad lpj (rangkap1) ssd (lembar2) sts pengesahan lpj bendahara penemuan (rangkap1) ssd (lembar2) sts %j i: ^^^'' c.i. laporan realisasi pbb p2 tempat pembayaran tempat pembayaran elektronik bendahara penerimaan dppkad daftar pembayaran lpj bendahara penerimaan melakukan rekonsiliasi semua update data dhnfonnasikan kepada fungsi pengolahan data ip1 bupati bengkayang, suryadman gadot |
lanpasuruan. perangkat daerah adalah perangkat daerah kabupaten pasuruan. cc. pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan peningkatan kemampuan dan keterampilan satuan perlindungan masyarakat, perumusan rencana strategis pemetaan jumlah personil dan kesiapan satuan perlindungan masyarakat, penyusunan rencana strategis operasional perlindungan masyarakat dalam membantu proses penyelamatan dan penyaluran bantuan korban bencana, pelaksanaan kamtibmas dan pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, perumusan kebijakan dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka penanganan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan. seksi satuan lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap pengerahan anggota satuan lintas dalam rangka membantu proses evakuasi, rehabilitasi dan penyaluran bantuan korban bencana serta rekonstruksi daerah bencana, menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data jumlah anggota satuan lintas, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan dan ketrampilan anggota satuan lintas, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka pengerahan anggota satuan lintas untuk membantu pengamanan daerah bencana, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kamtibmas, pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta kegiatan lainnya, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka pengiriman bantuan dan penggunaan peralatan tanggap daruratmendata jumlah lembaga masyarakat yang bergerak dibidang kemanusiaan, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan personil taruna tanggappendataan dan penanganan pengungsi, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka pemetaan kategori daerah rawan bencana, menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan sistem keamanan lingkungan (siskamling): dan il. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. seksi pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugasmenyiapkan bahan pelaksanaan, penanganan dan penanggulangan kebakarsatuan polisi pamong praja kabupaten pasuruan polisi pamong praja sekretariat kelompok jabatan fungsional sub bag sub bag penyusunan umum dan keuangan pelaporan kepegawaian bidang bidang benang per. ketertiban umum pembinaan dan perang dan ketentraman pengen. uu an daerah masyarakat kompetensi masyarakat seksi pembinaan, seksi pembinaan seksi pengawasan operasi satuan lintas penyuluhan pengendalian pelatihan aparatur seksi seksi seksi seksi penyelidikan kerjasama pengembangan pemadam penyidikan kompetensi kebakaran bupati pasuruan, ttd irsyad yusuf kelompok jabatan fungsional adalah kelompokketentuan peraturan perundang undangan. dansebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: sekretariat, terdiri atas. seksi kerjasama. bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, terdiri atas seksi pembinaan dan pelatihan aparatur. seksi pengembangan kompetensi. bidang perlindungan masyarakat, terdiri atas seksi satuan perlindungan masyarakat lintas). seksietenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan. satdan pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakatpenyusunan program dan pelaporan, umum, kepegawaian, perlengkapbina dan menyelenggarakan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta urusan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda dan peraturan bupati. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang penegakan perundang undangan daerah, mempunyai fungsi penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja bidang penegakan perundang undangan daerah, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan ketenteraman, ketertiban umum dan produk hukum daerah, cc. pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati, pelaksanaan koordinasi bidang penegakan perundang undangan daerah, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembentukan tim pembina penyidik pegawai negeri sipil daerah, pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasimbinaan, pengawasan dan penyuluhan bidang penegakan peraturan daerah, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, cc. menyiapkan bahan mengikutsertakan proses penyusunan produk produk hukum daerah, menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyuluhan produk hukum daerah kepada masyarakat, menyiapkan bahan pelaporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada kepala bidang penegakan perundang undangan daerah:nyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, menyiapkan bahan pelaksanaan penindakan preventif non yudisial terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati, menyiapkan bahan pelaksanaan penindakan yudisial melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan persidangan, menyiapkan bahan pelaksanaan rangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan kepada masyarakat, aparatur dan badan hukum yang diduga kuat melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati, menyiapkan bahan pelaksanaan pembuatan berita acara pemeriksaan perkara pelanggaran, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan administrasi penyidikan serta pengiriman berkas perkara pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati sampai tingkat peradilan, menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, menyiapkan bahan pelaporan hasil kegiatan penyelidikan dan penyidikanmbina dan menyelenggarakan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang meliputi urusan kegiatan operasional dan pengendalian, serta urusan kerjasama dalam rangka, mempunyai fungsi penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan dan menyelenggarakan kebijakan operasi dan pengendalian terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, cc. pembinaan dan menyelenggarakan kebijakan kegiatpemberian bimbingan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan operasional unit kerjanya, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporanoperasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan operasi, pengendalian dan pengamananegiatan operasi penertiban terhadap ganggumenyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan operasional, yang meliputi pelaksanaan kegiatan patroli rutin dan antisipasikegiatan operasi penertiban terhadaptugas tugas operasi lain sesuai dengan hasil koordinasi dengan instansi terkait. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan keamanan, yang meliputi pengendalian dan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan masa yang berpotensi terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. turut serta menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat yang berpotensi terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. pengamanan kegiatan pemerintah daerah dan pengawalan pejabat daerah dan tamu vip, termasuk pejabat negara dan tamu negara. penjagaan, pengamanan dan penertiban aset aset pemerintah daerah. pengamanan dan pengendalian penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal. menyiapkan bahan pelaporan hasil kegiatan operasi dan pengendalian kepada kepala bidang, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan, menyiapkan bahan pelaksanaengan pemerintah daerah lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menyiapkan bahan pemberian keterangan dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kepada masyarakat umum, menyiapkan bahan pelaporan hasil koordinasi dan kerjasamalima bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan aparatur polisi pamong praja, melaksanakan urusan pengembangan kompetensi aparatur. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi mempunyai fungsi penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya, perencanaan kebijakan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur polisi pamong praja, perencanaan kebijakan kegiatan pembinaan sumber daya aparatur bidang teknis fungsional, penyelenggaraan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, penyelenggaraan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perlengkapan operasional lapangan, pemberian bimbingan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan operasional unit kerjanya, penyusunan laporan dan pelaksanaan evaluasi tugas dan fungsi bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, dan pelaksanaan fungsi fungsi lain yang diberikan oleh kepala satuan. seksi pembinaan dan pelatihan aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas polisi pamong praja, menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil ppn), menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur polisi pamong praja, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan latihan jasmani dan kesamaptaan rutin polisi pamong praja, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan disiplin polisi pamong praja, menyiapkan bahan pengevaluasian dan penyusunan laporan hasil kegiatan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. seksi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis seksi pengembangan kompetensi, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja seksi pengembangan kapasitas, menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kemampuan dan ketrampilan anggota satuan, menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman dan wawasan anggota satuan, menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perlengkapan operasional lapangan, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam jabatan fungsional satuan dan angka kreditnya, menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pengembangan karier jabatan fungsional satuan, menyiapkan bahan penganalisaan, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsiesiagaan, pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat, menggerakan semua unsur masyarakat yang dapat dikerahkan dalam rangka membina potensi masyarakat agar tanggap terhadap gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta berbantuan terhadap tanggap bencana dan pemadam kebakaran penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja bidang perlindungan masyarakat, penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya, |
jj)gian keempat bidang pertamanan bidang pertamanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pertamanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pertamanantamanan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. seksi pertamanan dan ruang terbuka hijaumanan dan ruang terbuka hijausarana dan prasarana pemakaman umumarana dan prasarana pemakaman umumpemeliharaan drainase dan bahu jalanrainase dan bahu jalan, dan pertamanlingkungan hidup, kebersihan dan pemadam kebakarka, dan ham yakobus. pembina tingkat (iv b) nip. sinkepala dinas subbagian perencanaan, subpage apn dan keuangan, aset dan pasa akuntabilitas kinerja bidang pengelolaan dipa kebekih, bid portia lingkungan hidup kebersihan bidang pertamanan seksi pengendalian seksi operasional dan seksi pertamanan dan ruang pencemaran dan kerusakan pemeliharaan sarana terbuka hijau lingkungan hidup prasarana kebersihan pre arena nng seksi sarana dan prasarana aksi kehutanan dan pem umum seksi pemeliharaan drainase seksi penataan, penataan dan seksi pengelolaan tempat dan bahu jalan peningkatan kapasitas pembuangan akhir hara tertentu teknis bupati sanggau, ttd paulus hadi salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian: hukum dan ham xi (ex yakobus, sh. pem ina tingkat (iv b) nip. espterdiri atas: sekretariat, bidang pengelolaan lingkungan hidup, bidang kebersihan, bidang pertama(l)lingkungan hidup bidang pengelolaan lingkungan hidupkehutanan dan keanekaragaman hi, dan seksi penataan, penataan dan peningkatan kapasitasersihan pasai bidang kebersiersihan membawahi tiga) seksi yaitu: seksi operasional dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan, seksi angkutan sampah, dan seksi pengelolaan tempat pembuangan akhitamanan bidang pertamtamanan membawahi (tiga) seksi yaitu: seksi pertamanan dan ruang terbuka hijau, seksi sarana dan prasarana pemakaman umum, dan seksi pemeliharaan drainase dan bahu jal, dan kehutanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamaksi kehutanan danhutanan dan keanekaragaman hi, penataan dan peningkatan kapasitas, penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusiakebersihan bidang kebersihan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kebersihan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kebersihan menyelenggarakan fungsi: perumus210p pelaksanakebersihan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. seksi operasional dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasaiangkutan sampahngkutanpengelolaan tempat pembuangan akhirtempat pembuangan akhir |
turun sebagail) uraian tugas dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahvbupati mempawah, pada tangan y. .il, sekretaris daerah se! paten mempawah d tt a ria norman ochbizal berita daerah kabupaten mempawah tahun top. nomor ann asg ce? tuu linn bbi ceo ke) asa sila sengomempawah, 1l. kepala dinas adalah kepala dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten mempawah: sekretaris adalah sekretaris dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahanumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, bab: suh bagian perencanaan dan keuangan. bidang perumahan dan kawasan permukiman, membawahi (dua) seksi yang terdiri dari: seksi perumahan: seksi kawasan permukiman. bidang pertanahan, membawahi (dua) seksi yang terdiri dari: seksi tata guna tanah: seksi pengendalian pertanahumahan, kawasan permukiman dan pertanah perumusan kebijakan teknis bidang: perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, pelaksanaan kebijakan teknismengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, pembinaan pelaksanaan tugas bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, pelaksanaan:umahan, kawasan permukiman dan pertanah.riketatalaksanaanj, cc.tokohnil),iumahan dan kawasan permukiman bidang perumahan dan kawasan permukimperumahan dan kawasan permukiman, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman, penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengelolaan, pengaturan dan penataan perumahan dan lingkungan pemukiman, tata kota serta bangunan, pelaksanaan pelayanan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman, penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. bidang perumahan dan kawasan permukiman dipimpin oleh seorang kepala bidang perumahan dan kawasan permukimrumahperumahan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perumahan menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja seksi perumahan, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perumahan: cc. penyiapan bahan koordinasi terkait bidang perumahan, penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi bidang perumahan: penyiapan bahan pelayanan umum bidang perumahan: penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang perumahan, sg.perumahan dipimpin oleh seorang kepala seksi perumahan yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perumahan dan kawasan permukiman. seksi kawasan permukimkawasan permukiman. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kawasan permukiman menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja seksi kawasan permukiman, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman, penyiapan bahan koordinasi bidang kawasan permukiman, penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi bidang kawasan permukiman, penyiapan bahan pengelolaan dan pengaturan sarana lingkungan permukiman serta penempatan lingkungan permukiman, penyiapan bahan administrasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang kawasan permukiman,kawasan permukiman dipimpin oleh seorang kepala seksi kawasan permukiman yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang perumahan dan kawasan permukiman. bagian ketujuh bidang pertanahan bidang pertanahdi penyusunan program kerja bidang pertanahan, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan, penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan bidang pertanahan, pelaksanaan pendayagunaan bidang pertanahan, ec. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang pertanahan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. bidang pertanahanpasai seksi tata guna tanahtata guna tanah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi tata guna tanah menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja seksi tata guna tanah, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan bidang tata guna tanah, penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang tata guna tanah: penyiapan bahan penyelenggaraan pengadaan tanah dan ganti rugi untuk kepentingan pembangunan, penyiapan bahan penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasan dengan keputusan bupati, penyiapan bahan pemanfaatan tanah kosong, penyiapan bahan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten, penyiapan bahan sertifikasi tanah pemerintah daerah dan fasilitasi sertifikasi tanah masyarakat dan tanah wakaf, penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang tata guna tanah, pelaksanaan tugas lain bidang pertanahan yang diberikan oleh kepala bidang pertanahan. seksi tata guna tanah dipimpin oleh seorang kepala seksi tata guna tanah yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pertanahan. seksi pengendalian pertanahanpengendalian pertanahan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengendalian pertanahan menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja seksi pengendalian pertanahan, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan bidang pengendalian pertanahan, penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang pengendalian pertanahan, penyiapan bahan penyelesaian sengketa tanah garapan, penyiapan bahan penetapan dan penyelesaian tanah dan tanah kosong, penyiapyiapan bahan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanami sengketa untuk pembangunan, penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang pengendalian pertanahan, pelaksanaan tugas lain bidang pertanahan yang diberikan oleh kepala bidang pertanahan. seksi pengendalian pertanahan dipimpin oleh seorang kepala seksi pengendalian pertanahan yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pertanahan. bab tata kerja pasaitaan dan administrasi desa: seksi penataan kelembagaan desa, seksi pembinaan administrasi pemerintahan desa, bidang pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan: seksi sosial budaya, seksi penguat: seksi pengembangan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna, seksi pengembangan ekonomi masyarakat dan jaringan penanggulangan kemiskipada, meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang pemberdayaan masyarakat dmberdayaan masyarakat dan desa, cc. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desmberdayaan masyarakat dan desa, mengoordinasikan pembinaan dan penataan terhadap aparatur desa, administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan desa, mengoordinasikan pemberian fasilitasi, pembinaan dan bimbingan partisipatif pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa, mengoordinasikan pembinaan terpadu dengan lembaga teknis melalui program program pelatihan dan bimbingan teknis, j . mengoordinasikan pengembangan dan menggali sumber daya alam potensi desa dalam rangka pemanfaatan dan penerapan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya dan perekonomian masyarakat, mengoordinasikan peningkatan program serta partisipasi aktif pada masyarakat bidang pemanfaatan teknologi tepat guna, penataan kelembagaan desa, aparatur desa, administrasi desa serta pengembangan sumber daya alam, sosial budaya dan perekonomian masyarakatmberdayaan masyarakat dan desmberdayaan masyarakat dan desa,ditaan dan administrasi desa meliputi penataan kelembagaan desa dadministrasi desa, mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang penataan dan administrasi desa, cc. mengoordinasikan tugas bidang penataan dan administrasi destaan dan administrasi desa, menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan bidang penataan dan administrasi desa, mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya, menghimpun, menganalisa, mengoordinasikan dan mengevaluasi laporan dan penyelenggaraan pemerintahan, kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa serta administrasi keuangan, administrasi aset desa dan kekayaan desa, melakukan fasilitasi dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan desa, kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa serta administrasi keuangan dan desa, memfasilitasi penyelesaian permasalahan tanah kas desa, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama desataan kelembagaan desa seksi penataan kelembagaataan kelembaganataan kelembagaan desnataan kelembagaan desa, membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya, menyusun data informasi yang berhubungan dengan bidang kelembagaan dan aparatur pemerintah desa, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pengisian kepala desa dan perangkat desa, melaksanakan inventarisasi fasilitasi penetapan dan pengelolaan data kepala desa dan perangkat desa, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemilihan kepala desa dan perangkat desa, melaksanakan pembinaan terhadap kepala desa dan perangkat desa, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi lembaga desadministrasi pemerintahan desa seksi pembinaan administrasi pemerintahadministrasi pemerintahan desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi pembinaan administrasi pemerintahan desinaan administrasi pemerintahan desa, membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya, menyusun data dan informasi yang berhubungan dengan administrasi desa, menyusun dan menyajikan data statistik dan grafik administrasi desa, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penetapan dan pengelolaan data monografi desa, profil desa, assessment desa, melaksanakan pembinaan administrasi desa, melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan desa, melaksanakan pembinaan administrasi aset dan kekayaan desa, melaksanakan penyelesaian permasalahan tanah kas desa, melaksanakan asistensi penyelenggaraan pemerintahanosial budaya dan lembaga kemasyarakatan meliputi sosial budaya dan penguatan lembaga kemasyarakmenyiapkan bahan penyusunancc. mengoordinasikan tugas bidang pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan, mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakgembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan, menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan bidang pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakfasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa, menyusun program pemberdayaan, pelestarian dan pembinaan pelaksanaan sosial, tradisi dan budaya masyarakat, j , mengoordinasikan fasilitasi dan pemberdayaan perencanaan pembangunan partisipatifosial budaya seksi sosial budayatradisi sosial budaya masyarakat yang mencakup pelestarian, pengembangan dan pelaksanaanosial budaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi sosial budayosial budaya, membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya, menyiapkan bahan pemberdayaan dan pembinaan tradisi sosial budaya masyarakat, menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan dan bimbingan teknis serta evaluasi melalui pelatihan, melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa, melaksanakan fasilitasi dan pemberdayaan perencanaan partisipatif desa, melakukan pendataan dan pengembangan tradisi sosial budaya masyarakat, melakukan fasilitasi dan pengembangan sosial budaya masyarakat, melaksanakan fasilitasi pengembangan swadaya partisipasi gotong royong dan kemandirian masyarakatuatan lembaga kemasyarakatan seksi penguatan lembaga kemasyarakdan penguatan lembaga kemasyarakatuatan lembaga kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi penguatan lembaga kemasyarakatnguatan lembaga kemasyarakatan, membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya, melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, melaksanakan pendataan dan evaluasi tentang perkembangan lembaga kemasyaraj umber daya alam, teknologi tepat guna dan ekonomi masyarakat meliputi pengembangan sumber daya alam, pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengembangan ekonomi masyarakat, serta jaringan penanggulangmenyiapkan bahan penyusunancc. mengoordinasikan tugasrencana program kegiatan bidang pengembangan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan ekonomimbangan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan ekonomi masyarakat, menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaaningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalampelaksanaan usaha pemanfaatan, pelestarian, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraanupaya pengembangan, pembinaan perekonomian masyarakat, melaksanakan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan, mengoordinasikan pengolahan data dan penyusunan program pengembangan serta pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat, m.mengoordinasikan melaksanakan pendataan dan evaluasi tentang lingkungan kumuh dan rawan bencana alam, mengoordinasikan dan fasilitasi pengembangan kawasan perdesasumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna seksimberdayaan dan pelestarian sumber daya alam serta pemanfaatan teknologi tepat gunsumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat gunasumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat gunsumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna, membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannyperekonomianngembangan atas produk produk teknologi tepat gunaekonomi masyarakat dan jaringan penanggulangan kemiskinan seksi pengembangan ekonomi masyarakat dan jaringan penanggulangan kemiskinanngembangan ekonomi dan pengentasekonomi masyarakat dan jaringan penanggulangan kemiskinan, membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinafasilitasi, pembinaan, pengembangpendataan lembaga ekonomi masyarakat, melaksanakan fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan, melaksanakan bimbingan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan ketrampilan pengelola lembaga ekonomi masyarakat, menyusun, mengolah data dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan, melaksanakan fasilitasi dan pengembangan upaya penanggulangan kemiskipemberdayaan masyarakatpemberdayaan masyarakat dan despengembangan sosial pengembangan sumber penataan dan pengembangan sumber administrasi desa budaya dan lembaga kemasyarakatan tepat guna dan ekonomi masyarakat seksi seksi seksi pengembangan mengesahkan penataan sumber daya alam salinan foto copy sesuai dengan aslinya kelembagaan desa sosial budaya dan pemanfaatan bupati klaten a.n bupati klaten teknologi tepat guna sekretaris daerah cap u.b seksi seksi seksi ttd kepala bagian hukum pembinaan penguatan lembaga mangan ekonomi ttd pemerintahan desa penanggulangan bambang srigiyanta, sh, hum kemiskinan pembina tk.pokokj . melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan bidang perdagangan, kemetrologiandagangan kepada atasan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. kepala seksi promosi dan usaha perdaganganusaha perdagangan, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan seksi promosi dan usaha perdagpromosi dan usaha perdagangan, memberikan pertimbangan teknis terhadap perizinan bidang usaha perdagangan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, melaksanakan kegiatan promosi produk produk usaha perdagangan berorientasi ekspor: h.melaksanakan pembinaan dan pengawasan perizinan bidang perdagangan, melaksanakan kegiatan sistem resi gudang, melaksanakan pembinaan pedagang kaki lima dan asonganil. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provindistribusi dan perlindungan konsumen mempunyai uraian tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi distribusi dan perlindungan konsumen, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan seksi distribusi dan perlindungan konsumedistribusi dan perlindungan konsumen, menyiapkan bahan bimbingan teknis bidang distribusi dan perlindungan konsumen, melaksanakan kegiatan monitoring harga rata rata dan stok barang pokok penting dan barang umum lainnya serta barang strategis, menginventarisir data distributor dan pelaku usaha bidang dan imporperdagangan, menerima pengaduan konsumen, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi bahan berbahaya, ildistribusi dan perlindungan konsumen berdasarkan program kerja, membuat laporan pelaksanaan kepada seksi distribusi dan perlindungan konsumemetrologi mempunyai uraian tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi metrologi, mempelajari dan melakukan peraturan perundang undangan yang terkait dengan seksi metrologmetrologi: melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kemetrologian, melaksanakan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya http), barang dalam kemasan terbungkus bkt) dan satuan internasional si), h.melaksanakan pemeriksaan dan pengujian, tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya http): mengelola dan pengendalian standar ukuran, cap, tanda tera serta sarana kemetrologian lainnya, mengumpulkan data dan mengolah data hasil pelaksanaan program pengembangan kemetrologian dan data data alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya http) maupun data lainnya yang berkaitan dengan kemetrologian, memberikan pertimbangan teknis terhadap perijinan bidang kemetrologian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakumetrologi legalmpatlembagaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, serta usaha simpan pinjam koperasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang koperasi,operasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidangdang koperasi, usaha mikro,koperasi, usaha mikro, kecil dan menengperasi, usaha mikro, kecil dan menengperasi, usaha mikro, kecil dan menengahbidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah sesuai peraturan perundang undangan sebagai bahan kajian pimpinan, melaksanakan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, h.melaksanakan penetapan perijinan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, melaksanakan kebijaksanaan teknis alokasi fasilitasi pembiayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, melaksanakan pemantauan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengahidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah kepada atasan, n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. kepala seksi kelembagaan koperasi mempunyai uraian tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi kelembagaan koperasi, mempelajari dan melakukan peraturan perundang undangan yang terkait dengan seksi kelembagaanlembagaanbidang kelembagaan, pendampingan, pembiayaan, penjaminan, kemitraan bidang usaha koperasi pertanian dan non pertanian, melaksanakan pembinaan dan pengkajian pendirian koperasi, penggabungan, peleburan, perubahan anggaran dasar koperasi, h.melaksanakan koordinasi lintas sektor dan pembinaan administrasi kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, melaksanakan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan koperasi non simpan pinjam, melaksanakan penyuluhan koperasi kepada masyarakat, melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sdm) koperasi, melaksanakan bimbingan pedoman akuntansi, perpajakan, administrasi pembukuan koperasi, melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan bidang pengoperasian, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, oo. melaksanakan identifikasi permodalan sarana prasarana pemasaran, sarana pra dan pasca panen dan kemitraan koperasi pertanian dan koperasi non pertanian, koperasi pertanian dan koperasi non pertanembagaan koperasi berdasarkan program kerja, membuat laporan pelaksanaan kepada seksi kelembagaan koperasiusaha mikro, kecil dan menengah mempunyai uraian tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi usaha mikro, kecil dan menengah, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan seksi usaha mikro, kecil dan menengmikro, kecil dan menengah, melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah berupa bimbingan teknis dan bantuan perkuatan bidang produksi, promosi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi, memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders), h.melaksanakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah melalui penumbuhan wirausaha baruusaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan program kerja, membuat laporan pelaksanaan kepada seksi usaha mikro, kecil dan menengahusaha simpan pinjam koperasi mempunyai uraian tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi usaha simpan pinjam koperasi, mempelajari dan melakukan peraturan perundang undangan yang terkait dengan seksi usaha simpan pinjamsimpan pinjamusaha simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro, pendampingan pembiayaan, penjaminan dan kemitraan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi akses permodalan unit simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam, h.unit simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam, melaksanakan pembinaan, pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan terhadap operasional unit usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam serta koperasi kantor cabang, melaksanakan pembinaan dan penilaian kesehatan unit simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam, melaksanakan pembinaan dan pengkajian pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas, il. melaksanakan pemetaan data perkembangan serta pendampingan audit eksternal bagi unit simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam, m.melaksanakan koordinasi lintas sektor dan pembinaan administrasi unit simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam, melaksanakan pembinaan dan pemberian izin usaha bagi unit simpan pinjam dan koperasi simpan pinjamusaha simpan pinjam koperasi berdasarkan program kerja, membuat laporan pelaksanaan kepada seksi usaha simpan pinjam koperasi berdasarkan program kerja, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. bagian kelima bidang pengelolaan pasar bidang pengelolaan pasarsarana dan prasarana, ketertiban dan kebersihan serta pendapatan dan ketenagaan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengelolaan pasarlolaan pasar: pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pengelolaan pasar, cc. mengoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pengelolapasarpasarpasarlaksanakan perencanaan, pemungutan dan penagihan serta mengadministrasikan pendapatan pasar: melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi kas daerah, mengatur dan menata sarana dan prasarana pasar, mengelola kebersihan pasar termasuk perizinan, j . menerbitkan perizinan dan memberikan pelayanan umngelolaan pasar kepada atasan, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. kepala seksi sarana dan prasarana mempunyai uraian tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi sarana dan prasaranasarana dan prasarana, melakukan penataan dan pengaturan sarana dan prasarana pasar, merencanakan dan melaksanakan pembangunan, revitalisasi dan pemeliharaan pasar, melakukan pembinaan, pertimbangan, dan saran terhadap pengelolaan pasar darana dan prasarana berdasarkan program kerja, membuat laporan pelaksanaan kepada seksi sarana dan prasaranaketertiban dan kebersihan mempunyai uraian tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi ketertiban dan kebersihan, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan seksi ketertiban dan kebersitertiban dan kebersihan, mengelola kebersihan pasar dan penertiban tempat dataran, memberikan pertimbangan teknis terhadap perizinan kios dataran, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang ketertiban dan kebersihan kepada pedagang pastertiban dan kebersihan berdasarkan program kerja, membuat laporan pelaksanaan kepada seksi ketertiban dan kebersihan berdasarkan program kerja, il. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. seksi pendapatan dan ketenagaan mempunyai uraian tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi pendapatan dan ketenagaan, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan seksi pendapatan dan ketenagpendapatan dan ketenagaan, menertibkan setoran pendapatan retribusi pasar dengan cara menyusun dan merencanakan sistem dan mekanisme penagihan retribusi pasar yang lebih baik dan efektif, melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi kas daerah, h.mengupayakan peningkatan pendapatan retribusi pasar dengan cara menyusun dan merencanakan teknis pemungutan retribusi pasar dengan lebih baik dan mengoordinasikannya dengan koordinator pasar dan tenaga pemungut retribusi, menertibkan pedagang untuk memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pasar serta melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang pendapatan dan ketenagadapatan dan ketenagaan berdasarkan program kerja, membuat laporan pelaksanaan kepada seksi pendapatan dan ketenagaan berdasarkan program kerja, m,nunjangkabupaten demakkabupaten demakkabupaten demak. pejabat fungsional adalah pegawai asn yang mendudukiperindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengkepala ama fungsional sekretariat dan keuangan kepegawaian bidang koperasi, usaha menengah pasar seksi promosi dan seksi sarana dan prasarana nan koperasi seksi usaha mikro, kecil kebersihan seksi usaha simpan ketenagaseksi metrologi: dan seksi pendapatan dan ketenagaan. unit pelaksanaandinas anan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang dibidang perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengahan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengahdagangan, koperasi usaha mikro, kecil dan menengah program kesekretariatan, bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan bidang pengelolaan pasarlaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengkementerian lembaga:margirinckementerian lembaga.melaksanakan tugas kedinasan, dan metrologi. untuk melaksandagangan, b.pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang perdagangan, mengoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan kegiatrdagangan sesuai peraturan perundang undangankegiatan tera, tera ulang, pengawasan dan pembinaan reparasi alat http ukur, takar, timbang dan perlengkapannya), |
ana cah bupati boalemo provinsi gorontalo naa peraturan bupati boalemo nomor tahun bea'a. bahwa untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan dan kamen hama, das sanad karena kurangnya tenaga maka dipandang perlu bad ti memberikan insentif kepada tenaga non aparatur sipil lemas sat pesona our nawa: negara rumah sakit umum daerah tani dan nelayan. bala kabupaten boalemo, mana ana nan bahwa pemberian insentif dimaksud dalam huruf ani power maraommama sebagai penghargaan atas kinerja tenaga non aparatur basi sipil negara lingkungan rsud tani dan nelayan kabupaten boalemo: area hilary para hirarkis cg. .bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana iuenesramantaeroaansoama bun dimaksud dalam huruf dan huruf perlu menetapkan ag. koe eeaaau peraturan bupati tentang pemberian insentif bagi tenaga sekda non aparatur sipil negara rumah sakit umum daerah tani dan nelayan kabupaten boalemo tahun mun nomor memanfanannenngpames anggaran kabar "utu nipngingeg undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten boalemo lembaran negara ken republik indonesia nomor tahun tambahan. lembaran negara republik indonesia nomor pahanag.tbupati adalah bupati boalemo sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten boalemo. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten boalemo. insentif adalah kompensasi yang diberikan kepada pegawai non aparatur sipil negara lingkungan rumah sakit unum daerah tani dan nelayan kabupaten boalemo yang bekerja berdasarkan kelangkaan profesi, kondisi kerja atau beban kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. tenaga medis adalah tenaga dokter yang memiliki ijazah kedisiplinan ilmu kedokteran yaitu dokter ahli dan dokter umum. visits sister hospital adalah tenaga yang dikirim oleh institusi pendidikan kedokteran untuk monitoring kelayakan dari rumah sakit baik fasilitas, ketenagaan dan jumlah pasien yang memungkinkan fakultas atau bagian untuk bekerja sama dengan institusi pelayanan rumah sakit, apakah layak atau tidak untuk mengirimkan tenaga kesehatan. tenaga kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan yang memiliki ijazah dengan kedisiplinan apoteker bidan, perawat, elektromedis, radiografi fisikawan medik, analis laboratorium, perekam medis, fisioterapi, gizi yang berpendidikan d iti, d iv, ners, apoteker tenaga akuntansi adalah tenaga yang memiliki jatah d iii dan akuntansi nan . tenaga tekhnik sim adalah tenaga tehnik yang mengoperasikan aplikasi sim yang memiliki ijazah tehnik informatika tenaga administrasi adalah tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya yang menunjang kegiatan pelayanan yang memiliki ijazah sma, d iii, insentif diberikan selama (satu) tahun anggaran yakni tahun anggaran berjalan. pejabat penanggung jawab adalah kepala. organisasi perangkat daerah rumah sakit umum daerah tani dan nelayan sebagai. pengguna anggaran. aan bab besaran dan perhitungan besaran insentif tenaga non aparatur sipil negara rsud tam dan nelayan yang diberikan digolongkan dalam (sepuluh) kategori insentif untuk tenaga medis, insentif untuk tim visits sister hospital insentif untuk apoteker, insentif untuk paramedis perawatan dan non perawatan, insentif untuk tenaga radiologi, insentif untuk perekam medis insentif untuk tenaga akuntansi insentif untuk tenaga tehnik sim tenaga administrasi j . insentif visite rohaniawan besaran insentif yang diberikan akan diatur. lebih lanjut dengan keputusan bupati boalemo. insentif dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran apbd opd rsud tani dan nelayan tahun bersangkutan insentif dibayarkan setiap awal bulan berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku. insentif dibayarkan kepada tenaga non asn yang tidak melaksanakan tugas karena alasan sakit, izin atau tanpa alasan yang jelas namun kepada yang bersangkutan dilakukan pinalti harian yang terdiri dari apel harian dan absensi hariatinan ditetapkan tilamuta haa tang pada tanggal, mag ran darwis morin. aan diundangkan tilamuta pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten boalemo h.a tango (berita daerah kabupaten boalemo tahun nomor (s8: |
oea bupatiboalemo aan peraturan bupati boalemo nomor tahun gan ann pengeluaran belanja yang bersifat mengikat untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten boalemo tahun anggaran kanan dengan rahmat tuhan yang maha esa nan haa bupati boalemo, menimbang bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pelayanan kepada aparatur, sana bor perlu didukung dengan penyediaan dana belanja tidak kana gana langsung untuk operasional pelaksanaan kegiatan, bahwa 'sehubungan dengan hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam bana tia peraturan menteri nomor. tahun tentang ora tana pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana keran dana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan bau menteri dalam negeri nomor tahun mai pengeluaran kas dimaksud kebalikan bagi belanja yang bersifat mengikat maupun belanja yang bersifat haun bupati. boalemo tentang pengeluaran belanja. yang dee bersifat mengikat untuk kepentingan penyelenggaraan haa pemerintahan kabupaten boalemo tahun anggaran sen mengingat: undang undang nomor tahun tentang sang pembentukan kabupaten boalemo lembaran negara san republik indonesia tahun nomor tambahan. nenas kdealkent tan bea, undang undang nomor tahun tentang keuangan. negara lembaran negara republik indonesia tahun asa nomor. tambahan lembaran negara republik. tan indonesia nomor lah undang undang nomor tahun tentang tag atasi perbendaharaan. negara lembaran negara republik indonesia tahun. nomor tambahan lembaran kanan negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang ban pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tan hau negara lembaran negara republik indonesia tahun aan nomor tambahan lembaran negara republik nanang sena indonesia nomor bea pin undang undang nomor tahun tentang dae pembentukan peraturan perundang undangan lembaran negara republik indonesia tahun nomor doa tambahan lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang aparatur tan ahnaan negara republik indonesia nomor sebagaimana. degan telah. diubah beberapa kali terakhir dengan undang pane san undang nomor tahun tentang perubahan kedua kenaan negara republik indonesia nomor kanan kana undang undang nomor tahun tentang doa administrasi pemerintah5601): peraturan pemerintah nomor tahun tentang. hala pengelolaan keuangan daerah lembaran negara. republik indonesia tahun nomor tambahan naa lembaran negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor: tahun: tentang bi. peraturan pemerintah nomor tahun tentang pan perangkat daerah lembaran negara republik indonesia deo tahun nomor tambahan lembaran negara . republik indonesia nomor nana peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah bian snn han tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman han pen:an tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan. peraturan menteri ana bana dalam negari nomor tahun tentang perubahan. atas peraturan menteri dalam negari nomor tahun ana tentang pembentukan produk hukum daerah aan berita negara republik indonesia tahun nomor tenang peraturan daerah kabupaten boalemo nomor tahun teng tentang pokok pokok pengelolaan keuangan tah daerah lembaran daerah kabupaten boalemo tahun nan nomor tambahan lembaran daerah kabupaten. boalemo nomor 0s, peraturan daerah kabupaten boalemo nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kena tahun anggaran lembaran daerah kabupaten boalemo tahun nomor pen nan nana . peraturan bupati boalemo nomor tahun tentang pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan. pemerintah kabupaten boalemo kepada koordinator pengelolaan keuangan daerah, bendahara umum. daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan kepala. satuan kerja perangkat daerah lembaran daerah kabupaten boalemo tahun nomor hasan peraturan bupati boalemo nomor tahun tentang nana menetapkan peraturan bupati boalemo pengeluaran belanja yang bersifat mengikat untuk kepentingan tana penyelenggaraan pemerintahan kabupaten boalemo tahun anggaran aan kisah babi rana mena ketentuanumum tepi dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan ban daerah adalah kabupaten boalemo. ban pemerintah daerah. adalah bupati beserta perangkat han dul daerah sebagai unsur penyelenggara. pemerintahan kan daerah. bal bupati adalah bupati boalemo. satuan organisasi perangkat daerah selanjutnya disingkat (en sold: adalah perangkat daerah. pada pemerintah daerah sa) gada selaku pengguna anggaran pengguna barang. sana.untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan. pengeluaran dan jenis belanja yang bersifat mengikat sean oon (il) penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat adalah belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai. (@) belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada adalah 'belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan tan pembayaran belanja gaji dari tunjangan serta belanja tambahan kanan den penghasilan pns dilakukan dengan: mekanisme pembayaran doa langsung ls). dah penyediaan dana belanja bersifat mengikat sebagaimana dimaksud tan sea dalam wajib dipenuhi sesuai kemampuan keuangan daerah dan tidak melebihi pagu belanja gaji dan tunjangan serta . tambahan penghasilan pns yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran dpa) masing masing sold atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran nan dan nan nan pencairan 'anggaran belanja yang bersifat mengikat dapat binaan dilaksanakan sebelum ditetapkannya anggaran pendapatan dan: bea belanja daerah perubahan tahun anggaran dalam hal rancangan peraturan daerah. kabupaten boalemo pan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan kabupaten boalemo tahun anggaran belum ditetapkan, nae maka untuk kepentingan bulan berikutnya besaran anggaran gak sar mengacu pada bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ban peraturan bupatiini. sketentuanlain kena tag tan aan peraturan bupati ini mulai berlaku sampai dengan ditetapkan dan: 'ditempatkannya peraturan daerah kabupaten boalemo bai tentang anggaran pendapatan dan belanja: daerah perubahan kabupaten boalemo tahun anggaran dalam lembaran bag daerah. bea babena kabupaten boalemo. ditetapkan tilamuta pada tanggal18 . sonar ono bands moril . diundangkan'di tilamuta pala tan padatanggal maret sekretaris daerah kabupaten boalemo, nana berita daerah kabupaten boalemo tahun nomor fo) aa. |
bupati boalemo provinsi gorontalomera pem nen peraturan menteri desa, pembangunan daerah pam umn main ngada tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor tahun perlu diatur pedoman teknis nan penggunaan dana desa tahun peak bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan peraturan mentan bupati boalemo tentang pedoman teknis penggunaan nssan undang nomor tahun tentang perubahan atas haamean batamitas penggunaaan dana desa sebagaimana dimaksud pada (l)kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada (l)): mandi, cuci, kakus mck), mobil kapal motor untuk ambulance desa,, poskesdes polindes: posyanduma: cc)khi!c|)sangrai kopi, pemotong pengirim bri::@c)|a|) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas, pembuatan bioetanol dari ubi kayu: cc) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel,:: kopi::::! dan: perencanaan kegiatan bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud 4maksudmaksudmaksudmaksud pada disajikan pada lampiran peraturan bupati ini. bab pembinaanpendamping kecamatan yang akan ditetapkan dengan keputusan bupati. tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada 8dengan susunan antara lain: bupati sebagai pembina, wakil bupati pembina, sekretaris daerah sebagai pengarah, asisten kebijakan pemerintahan sebagai ketua, kepala dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai sekretaris, kepala bagian pemerintahan sekretariat daerah kabupaten boalemo sebagai anggota, inspektorat wilayah kabupaten boalemo sebagai anggota kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten boalemo sebagai anggota, kepalaunsur staf inspektorat kabupaten boalemo sebagai anggota unsur staf badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten boalemo sebagai anggota: unsur staf. tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: merumuskan kebijakan tentang dana desa, melaksanakan sosialisasi atas kebijakan, data dan informasi mengenai dana desa, www wwwnghitung besaran dana desa yang diterima desa berdasarkan formula yang ditetapkan, melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan dana desamaksud pada adalah satker teknis yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa yang terdiri dari:ng. usaha ekonomi dan psd dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten boalemo: staf seksi pemberdayaan masyarakat dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten boalemo (satu) orang: tim asistensi kabupaten sebagaimana. disebutkan pada mempunya tugas: mengasistensi permohonan penyaluran dan penggunaan dana desa:bad kabupaten boalemonggunaan dana desapenanggung jawab: sekretaris camat sebagai ketua, kepala seksi pemerintahan kecamatan sebagai sekretaris: kepala seksi sosial dan kesra sebagai anggota.dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten boalemo,dana desa sebagaimana perubahan peraturan bupati boalemo dana desa. tim pelaksana teknis pengelola keuangan desabendahara desa sebagai pelaksana keuangan, sekretaris desa sebagaimana dimaksudpada huruf mempunyai tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dana desa, menyusun rancangan peraturan desa tentang dana desadanbendahara desadana desa. bab pengawasan pengawasan oleh unsur dinas sosial dan pemberdayaan masayarakat dan desakpemerintah desa dan badan permusyawaratan desamelaksanakan tugas pemantauan dan evaluasipenggunaan dana desa, dibahas dalam musyawarah desa, disesuaikan dengan format laporan desa yangberlaku, secara berkala,hadap prosespenggunaan dana desa sesuai ketentuan peraturanperundang undangan, dan atau cc) studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek bahkan buruk desa desa dalam penerapan prioritas.)i ge, darwis murid diundangkan tilamuta pada tanggal januari plt. aris kabupaten boalemo husain. tango: tahun tanggal: sawan tentang pedoman teknis penggunaan dana desa tahunmremmancunawoesa pembangunan, pengembangan pembangunan pengadaan memenuhi dan mendekatkan akses dan pemeliharaan sarana tandon air bak penampung kebutuhan air bersih untuk prasarana lingkungan air hujan atau air bersih dari penduduk desa, permukiman sumber mata air.saluran air bersih dari sumber mata air bersih rumah rumah penduduk. menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk (pembangunan, pengembangan pembangunan jalan poros meningkatkan kualitas jalan poros dan pemeliharaan sarana desa. desa, prasarana pembangunan, memudahkan distribusi hasil pengembangan dan pertanian. pemeliharaan sarana prasarana pembangunan jalan meningkatkan kualitas jalan kas memudahkan transportasi hasil pertanian. pembangunan, pengembangan |membangun pembangkit listrik memaksimalkan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana tenaga mikro hidro dan biogas sumberdaya sungai untuk prasarana energi.. dan pemeliharaan sarana pengembangan sistem informasi prasarana informasi dan dan komunikasi desa komunikasi. pembangunan, pengembangan pembangunan poskesdes, mendorong optimalisasi kegiatan dan pemeliharaan sarana polindes dan balai posyandu (pelayanan kesehatan prasarana kesehatan masyarakat masyarakat.pertanian.|memenuhi kebutuhan pendidikan dasar (obat obatan, vitamin, untuk anak balita usia dini, makan tambahan, dan lain lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat desa. pembangunan, pengembangan pembangunan dan memenuhi kebutuhan pendidikan dasar dan pemeliharaan sarana pengembangan gedung paud untuk anak balita usia dini, prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan (pengadaan, pembangunan, pembibitan tanaman sayur mengurangi tingginya biaya produksi pengembangan dan sayuran pengolahan hasil pertanian pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang meningkatkan pendapatan petani berskala produktif dan usaha sayur produksi, distribusi dan mayur produksi pertanian pemasaran untuk ketahanan pembangunan kandang pangan ternak sayur mengembangkan usaha peternakan ae) pembangunan sarana meningkatkan pendapatan peternak prasarana pengolahan dan petani sayur kompos pupuk kandang mendorong kesadaran petani untuk pupuk organik. memanfaatkan pupuk organik program kegiatan lainya yang sesuai dengan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa aumemenaraammasvanatar dukungan kegiatan ekonomi baik|a. pendirian dan meningkatkan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh bum pengembangan bum desa. desa bum desa bersama. desa bum desa bersama.anggota bersama. dalam mengembangkan usaha ekonomi desa ekonomi desa. peningkatan kapasitas pelaku pelatihan pertanian organik meningkatkan keterampilan usaha ekonomi desa melalui penduduk mengelola pertanian pelatihan dan pemasangan. organik: meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. pelatihan penggunaan memberikan pengetahuan pertanian dan usaha produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya ekonomi lainnya bantuan peningkatan kapasitas ja. pelatihan peningkatan merevitalisasi tradisi lumbung padi untuk program dan kegiatan kualitas musyawarahaneka dan usaha ekonomi lainnya.. meningkatkan kemampuan fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan desa menyelesaikan masyarakat dan pelatihan sengketa hukum secara mandiri paralegal desa tanpa melalui jalur pengadilan. pelatihan penyelesaian meningkatkan penyelesaian sengketa mediasi sengketa hukum hukum dalam penggunaan aset desa. berkaitan pengelolaan aset desa serta penyimpangan meningkatkan pencegahan dan penggunaan keuangan dan penanganan korupsi aset desa. sosialisasi dan edukasi sosialisasi ancaman meluaskan pemahaman masyarakat kesehatan masyarakat penyakit desa. desa tentang ancaman penyakit desa. bersih dan sehat desa. sehat. program kegiatan lainya yang sesuai dengan desa yang dan jagung) meremmangunancesa ema dan pemeliharaan sarana memudahkan akses permukiman. prasarana lingkungan pengadaan dan mendorong masyarakat permukiman pengembangan sarana bertanggungjawab terhadap prasarana pembuangan pengelolaan sampah secara mandiri. sampah desa bank sampah desa. pengadaan dan mendorong kemanfaatan daur ulang pengembangan sarana sampah untuk mengurangi prasarana daur ulang pencemaran lingkungan sell dan pengadaan, pembangunan, pembangunan dan menjamin kelancaran pasokan air pengembangan dan pemeliharaan saluran irigasi areal pertanian. pemeliharaan sarana prasarana tersier. menjaga kualitas bangunan saluran produksi dan pemasaran hasil irigasi. usaha pertanian pembangunan dan mendorong pengembangan pusat prasarana pembibitan mengurangi ketergantungan petani anyaman pangan terhadap bibit pabrikan. pembangunan dan mendorong kesadaran masyarakat pengembangan sarana petani dalam menggunakan pupuk prasarana pengolahan kandang kompos bank kodepos, pupuk kandang kompos bank pembangunan sarana memudahkan akses petani prasarana pengolahan hasil padi jagung pada pusat pusat pertanian serta pengadaan penggilingan padi agung: mesin penggilingan padi dan mengurangi biaya produksi tinggi mesin penenang biji bijian pengolahan hasil pertanian. e. pembangunan ruang menyediakan ruang promosi hasil promosi produk hasil produksi pertanian pertanian (pengadaan, pembangunan, pembangunan penyediaan pelayanan kesehatan pemeliharaan sarana prasarana polindes kesehatan masyarakat. bh. pengadaan alat alat pemenuhan peralatan kesehatan poskesdes polindes pengadaan kebutuhan medis| pemenuhan kebutuhan medis dalam obat obatan, vitamin, mendukung kesehatan masyarakat makan tambahan, dan lain desa. lan) dalam mendukung kesehatan masyarakat desa. dan pemeliharaan sarana pengembangan paud dgn, aa. asar untukdalam meningkatkan pengetahuan perpustakaan desa masyarakat desa. pembangunan dan menggerakkan kembali seni tradisi pengembangan taman rakyat desa: seni musium desa.ngembangan sarana prasarana tenaga mikrohidro, tenaga sumber daya alam untuk energi baru terbarukan serta surya, dan biogas penerangan desa. kegiatan pelestarian lingkungan |b. membangun sumur resapan menjaga keberlanjutan air hidup.pemeoayaanmasyaraat dukungan kegiatan ekonomi baik|a. pengembangan usaha meningkatkan akses pasar petani yang dikembangkan oleh bum perdagangan yang dikelola yang dikelola secara bersama sama desa bum desa bersama. oleh bum desa bum desa bersama meningkatkan penyertaan memperkuat permodalan bum desa modal bum desa bum yang dimiliki desa desa bersama pelatihan manajemen meningkatkan keuntungan bum desa perencanaan bisnis dalam untuk penambahan pendapatan asli pengelolaan bum desa bum| desa desa bersama. pengembangan kerjasama meningkatkan sumber sumber perdagangan antar bum penerimaan desa dengan desa.ja. pelatihan pengolahan bahan meningkatkan keterampilan desa melalui pengadaan, pangan penduduk pengolahan hasil pengembangan atau bantuan pertanian pangan: alat alat produksi, permodalan, meningkatkan nilai tambah komoditas pemasaran dan peningkatan ekonomi lokal. pemasangan. teknologi per desain untuk pengolahan hasil pertanian penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian tanaman pangan ekonomi lokal. pengadaan induk sapi dan meningkatkan kemandirian petani inseminasi buatan yang dalam menyediakan pupuk kandang dikelola oleh gabungan kelompok tani menciptakan pendapatan tambahan bagi petani pameran hasil produksi mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pangan pasar. pelatihan e marketing dan pembuatan website untuk memperkuat kapasitas strategi pemasaran hasil produksi pemasaran produk lokal desa. hujan) |bantuan peningkatan kapasitas |a. musyawarah rembug warga menghidupkan lumbung desa untuk untuk program dan kegiatan untuk mengungsikan ketahanan pangan ketahanan pangan desa kembali tradisi lumbung padi hasil pertanian lainnya. pelatihan teknologi tepat meningkatkan pengetahuan guna pengolahan dan masyarakat tentang teknologi penyimpanan bahan pangan pengolahan hasil pertanian untuk basil pertanian petahana pangan. pengorganisasian masyarakat, pelatihan paralegal desa. meningkatkan kemampuan desa fasilitasi, bantuan hukum menyelesaikan sengketa hukum masyarakat dan pelatihan "secara mandiri tanpa melalui jalur paralegal desa pengadilan pelatihan penyekat meningkatkan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset ea aan desa serta penyimpangan penggunaan aset desa. penggunaan keuangan dan meningkatkan pencegahan dan aset desa. penanganan korupsi naa(bidang kegiatan tujuan promosi dan edukasi kesehatan (sosialisasi dampak negatif meningkatkan pencegahan dampak masyarakat serta gerakan hidup |pupuk kimia terhadap negatif pupuk kimia, bersih dan sehat. peningkatan kapasitas kelompok (pelatihan pemanfaatan limbah masyarakat untuk energi organik rumah tangga dan pengembangan energi alternatif untuk terbarukan dan pelestarian pertanian serta limbah pengolahan hasil pertanian lingkungan hidup peternakan untuk energi biogas pengproduk unggulan desa wisata epemmamaumam esa (pembangunan, pengembangan pembangunan tembok laut memperkuat tebing bibir pantai dan pemeliharaan infrastruktur kawasan wisata laut. lokasi wisata pantai: lingkungan permukiman mengurangi ancaman abrasi erosi pantai:meningkatkan kesehatan warga masyarakat desa. pembangunan, pengembangan pembangunan tambahan mengembangkan fasilitas layanan dan pemeliharaan sarana dan ruang rawat inap poskesdes kesehatan untuk masyarakat dan prasarana kesehatan masyarakat (posyandu apung perahu). wisatawan. menyiapkan unit untuk penanganan darurat. rehabilitasi dan memberikan kenyamanan fasilitas penambahan unit fasilitas publik jamban publik.sarana peralatan kesehatan untuk prasarana kesehatan. poskesdes. pembangunan, pengembangan membangun panggung menyediakan arena untuk atraksi dan pemeliharaan sarana dan hiburan ruang publik seni budaya kawasan pantai. prasarana pendidikan, sosial dan pantai:. kebudayaan penambahan bahan bahan mencukupi kebutuhan informasi dan promosi dan buku pengetahuan wisatawan tentang pendidikan tentang pantai terumbu karang, penyu, ikan dan dan laut.terbuka yang penunjang acara tradisi aman dan nyaman bagi kegiatan sedekah laut . budaya lokal yang memiliki nilai wisata: mendorong interaksi sosial dan pada oka tetap terasa. pengembangan usaha ekonomi ja. membangun pusat budidaya,| mendorong kemampuan nelayan masyarakat, meliputi pembenihan dan keramba budidaya untuk mencukupi pembangunan dan pemeliharaan ikan kerapu, konservasi kebutuhan benih dan produksi ikan, sarana prasarana produksi dan tukik penyu dan terumbu distribusi karangmeningkatkan tambatan perahu. produksi tangkapan, meningkatkan pelayanan wisata memancingsarana prasarana| penyu dan terumbu karang melestarikan terumbu karang, energi terbarukan serta kegiatan meningkatkan kemanfaatan aset pelestarian lingkungan hidup desa mengembangkan paket wisata bahari meningkatkan des peningkatan kapasitas kelompok |b. pembibitan penanaman mengurangi resiko pengikisan pantai, masyarakat untuk energi cemara laut dan bakau. bencana perebusan air laut terbarukan dan pelestarian sumur warga dan penahan alami lingkungan hiduppengelolaan sampah bagi rumah tangga dan rumah tangga. kawasanepemempavaanmasrararan peningkatan investasi ekonomi ja. pelatihan benih kerapu, meningkatkan pengetahuan dan desa melalui pengadaan, tukik dan budidaya cemara keterampilan budidaya hasil laut dan pengembangan atau bantuan laut dan bakau. konservasi. alat alat produksi, permodalan, mendorong produktivitas ekonomi dan peningkatan kapasitas budidaya laut dan konservasi. melalui pelatihan dan kursus pelatihan kerajinan meningkatkan nilai ekonomi bahan pemasangan tangan berbahan baku baku lokal. limbah laut (kerang, kayu, meningkatkan keterampilan bakau dan cemara laut). membuat kerajinan tangan berbahan pelatihan kuliner dan meningkatkan pengetahuan dan pengembangan makanan kuliner, lokal sebagai komoditas memproduksi olahan hasil laut dan strategi ekonomi wisata. sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata. dukungan kegiatan ekonomi baik |a. pelatihan kewirausahaanesa dan atau bum desa pemuda desa. bersama, maupun oleh kelompok pengembangan bisnis dan mendorong pemerintah desa, bpd dan lembaga ekonomi pemetaan kelayakan dan masyarakat desa mengetahui masyarakat desa lainnya. bum desa dan bum desa posisi strategis unit bisnis yang akan bersama dikembangkan melalui bum desa untuk program dan kegiatan untuk mengungsikan ketahanan pangan dengan ketahanan pangan kembali tradisi lumbung (pengorganisasian masyarakat, pelatihan paralegal melatih keterampilan warga desa fasilitasi, bantuan hukum untuk memetakan dan masyarakat dan pelatihan menyelesaikan masalah melalui jalur paralegal desa luar pengadilan. pelatihan penyelesaian melatih keterampilan bagi warga mediasi sengketa aset desa tentang penyelesaian sengketa desa untuk warga desa. aset desa. promosi dan edukasi kesehatan |a. festival makanan olahan mengangkat keunggulan ekonomi masyarakat serta gerakan hidup hasil laut menu lauthidup bersih sejak keindahan alam dan hidup dini kepada anak dan orang tua, bersih dan sehat anak pantai . mencari bakat anak anak pantai, paket wisata. ap & m bidang kegiatan tujuan dukungan terhadap kegiatan pelatihan pengolahan hasil membekali keterampilan pengolahan pengelolaan pantai untuk laut dan pantai untuk petani sumber daya laut dan pantai untuk kepentingan desa, budidaya dan nelayan para petani dan nelayan tangkap, membentuk memperbaharui| mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal untuk kelembagaan lokal desa yang menjaga kelestarian pantai memiliki peran terhadap produksi dan laut termasuk bakau, dan pelestarian lingkungan laut. terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut. |program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah desa yan darwis muridgurangi pengangguran: |
bupati boalemo provinsi gorontalrakyat tinggi. kerja paling cepat bulan jx2 (empat output penyerapan dan capaian output output mpt output output output, output, cara. output. input output output dana. output output bupati bola mari7 j<!lk jari kabupaten boalemo, ^ ^.) nomor tahun tanggal ja^ ai^^kecamatan mama desa aio kasi dasar klasifikasi desa idm detil jpm alokasi afirmasilllcil . penduduk rasio jumlah penduduk bobot jumlah penduduk miskin rasio jumlah penduduk: miskin bobot wilayah bobot indeks kesulitan geografis rasio ine kesulitan geografi bobot total bobot alokasi formula pagu dana desa per desa (si rsj jj fj4j fj5j (isi (isi i22h( ]< (7i*(21i botumoito rumbia tertinggal botumoito patoameme ivia n77 q7n botumoito botumoito berkembang botumoito i l l berkembang botumoito hutamonu berkembang botumoito kapada berkembang 7r7 oiumoiio da^.^ kotanya berkembang botumoito tulangnya berkembang q73 ooxumotio doiinutuo a*) fa berkembang kulup kota raj fa berkembang lit tutupi t.^nn#v . angga fa sangat tertinggi dulu kanan rutin fa72. berkembang r\iil>m! tutupi loong ber kembang dulu polohungo berkembang kulup kulup berkembang dulu pagi fa72. berkembang w.b. i^^w dulu tanpa ? java train p&al menunggu apostolo berkembang menunggu bumi berkembang menunggu tablo berkembang menunggu tablo selatan berkembang menunggu bendungan tertinggal menunggu aaryan berkembang menunggu menunggu berkembang menunggu sallam berkembang menunggu kramat berkembang paguyuban molombulahe berkembang paguyuban ulama tertinggal ,00d4 paguyuban tenis tertinggal paguyuban bongo nol berkembang o12 o,oo03 paguyuban serial tertinggal ,00d3 paguyuban garis tertinggal paguyuban kuala lumpur tertinggal paguyuban mutiara berkembang paguyuban bongo berkembang paguyuban balata jaya sangat tertinggal paguyuban buwono tertinggal o.ordo paguyuban sosial berkembang paguyuban tangkobu maju o.gods paguyuban bulo tertinggal o,o:oo9 paguyuban permata berkembang paguyuban wonggahu berkembang paguyuban difoto tertinggal paguyuban bongo tua tertinggal paguyuban karya mum) tertinggal paguyuban mustika berkembang paguyuban batu kramat tertinggal paguyuban bojonegoro berkembang paguyuban bangga tertinggal o.gods paguyuban today tertinggal paguyuban ibu berkembang paguyuban lito berkembang paguyuban limbatihu berkembang paguyuban bubar berkembang paguyuban bukit karya tertinggal paguyuban apitalawu tertinggal tilamuta hungayonaa maju aa^ aa4 tilamuta mohungo maju tilamuta bajo berkembang tilamuta sentadu timur maju tilamuta ayuhulalo berkembang r nr ar* tilamuta lambo berkembang ol64 rfr tilamuta tenis sangat tertinggal tilamuta piloliyanga berkembang aa4 aaaa tilamuta sentadu barat berkembang ,0l3l tilamuta lagu berkembang ,0bl3 aaaaaa tilamuta limbata m^ju o,oo03 o.ordo tilamuta modello maju aa4 wonosari trirukun berkembang wonosari tanjung harap; tertinggal wonosari bongo iii berkembang wonosari mekarjaya tertinggal s10 wonosari jatimulya berkembang wonosari limit tertinggal o.oid wonosari dulohupa berkembang q007 wonosari sukamaju berkembang wonosari sari tani sangat tertinggal o,0o33 wonosari pangeran tertinggal s5. wonosari raharja berkembang wonosari harapan berkembang wonosari bongo maju wonosari suka mulya tertinggal total bupati boalemo darwis murid |
pn: bupati boalemo provinsi gorontalo pa nap: efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan fear naa: fajar teen anggaran pendapatan belanja daerah apbd) kabupaten gw. boalemo tahun anggaran perlu dilakukan nan pelita agent vena penyempurnaan terhadap peraturan bupati boalemo nomor apakah ang lead tahun tentang standar satuan harga umum road lingkungan pemerintah kabupaten boalemo tahun mamndhhhnam mm! bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud para mark his dalam huruf perlu menetapkan peraturan bupati boalemo enoemognmonevomenecwmma tentang perubahan kedua atas peraturan bupati boalemo map nomor tahun tentang standar satuan harga umum lingkungan pemerintah kabupaten boalemo tahun kena bisa lx) anggaran ps3 mengingat i1.l undang undang nomor tahun tentang pee lm: pembentukan kabupaten boalemo lembaran negara pan buk. gaga vw www www iv www201ietapkan surat sekertaris dprd kabupaten boalemo nomor set. dprd perihal permohonan penyesuaian standar satuan harga ssh), telaahan staf direktur rst kabupaten boalemo nomor sudan iii perihal usulan standar satuan harga umum suhu) tentang besaran insentif non asn dokter spesialis lingkungan rumah sakit umum daerah tani dan nelayan kabupaten boalemo: telaahan staf direktur rst kabupaten boalemo nomor sudan i1i1 perihal usulan standar satuan harga umum suhu) tentang besaran insentif tenaga iucn, pengelola program hiv aids tb mdr, ketua komite medik, keperawatan, ketua komite mutu, k3, 'alamantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut penggunaan perubahan standar satuan harga umumapa att darwis work duk., undangan tilamuta padatanggal apa sekretaris daerah umat boalemo husain tango berita daerah kabupaten boalemo tahun 7ci lama lampiran peraturan bupati boalemo :nomor tahun tanggal: apri) uraian sar ket meammpencmastampesawi laksanakan dengan peraturan kepala basah emang umah sakit dan nelayan oma men oa mama tamantesaammaam adegan jawab puasa kesehatan got san perangsang jawab ruangan fan kesehatan gor sa, i pangan ranger besaran cai yi ge ian panas pengusaha aa" eee e matamu gan nation prevention onta use bisa oe perawat names poin or men apoteker cor sen apoteker ceri mao ea ema aa, samaran hana hhe ve bbs e bee asean $ tata kesan nan lampiran peraturan bupati! boalemo :nomor. : tahun tanggal:) uraian sat biaya ket oaatasasamkeshameat iss en o w ) armor cari w mo ima aetoneas cai ew aaa bom re, emapsgan sea e jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan dokter umum dokter gigi. dog00o0o0o| . steker asbes e ear elakromeas e ss aan faham tomas rar asean espana semasa range lmerampaers rumah sakit tani dan nelayan, dinas kesehatan dan puskesmas dokter spesialis |. lampiran peraturan bupati boalemo nomor tahun tanggaut biaya bupati darwis murid tan lampiran peraturan bupati boalemo :nomor tahun tanggal: banatan belanja langsung annsat ket xik odoratum saranitraksi dan sar aht pimenanbreo staf ahli fraksi dprd aaa staf ahli pimpinan dprd seooooo| mmm dokter ahli jantung . kunjungan . dokter ahli layanan dasar kunjungan dokter ahli lainnya kunjungan penguna dawasmaammea ama penanggung jawab rekam medik honorarium komite musik raman sake ketua komite medik pi ga. ketua komite keperawatan. ( i anuncia komite keperawatan s0, w ieangoota komite mutu dan sego tekanan urea maa, l.lk pora pemilihan pee se09000| bnn darwis murid kanan ann belang is hal tan ml! ben |
bupati boalemo provinsi gorontalil mao prioritas pembangunan tahunan sebagaimana diamanatkan dalam amanat undang undang haid nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang undang nomor tahun tentang anna maan pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah ym." beberapa kali terakhir dengan undang undang tama nomor tahun tentang perubahan kedua para hab atas undang undang nomor tahun pemain tentang pemerintahan daerah, pemerintahan arsip daerah wajib menyusun rencana kerja pemerintah daerah, |onsoalemoorganisasi perangkat daerah senja sold) adalah dokumen perencanaan satuan organisasiyang digunakan sampai dengan tanggal desember rencana kerja pemerintah daerah kabupaten boalemo tahun merupakan pedoman bagi satuan organisasijuga digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten boalemo tahun anggaran bab sistematika penyusunan rencana kerja pemerintah daerah sistematika rencana kerja pemerintah daerah kabupaten boalemo tahun adalah babi pendahuluan li. latar belakang landasan hukum hubungan antar dokumen sistematika penyusunanidentifikasi permasalahan dan solusipendapatanlampiranrancangdasar bagi sold untuk penetapan senja soldbab iii penutuper #upa yana (darwis murid diundangkan tilamuta pada tanggal plt. aris daerah kabupaten boalemo, husain tango (menimbang bahwa sistem pengendalian intern terhadap penyelenggaraan nenek pemerintahan merupakan suatu hal yang harus dibangun kana dan dilaksanakan oleh pemerintah termasuk pemerintah tawasisi pemerintahan dapat terpenuhi, memanen bahwa sejalan dengan hal tersebut dan dalam rangka maanara ph: perlu membentuk sistem pengendalian intern pemerintah rena lingkungan pemerintah kabupaten boalemo, ae. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maa pada huruf dan huruf perlu menetapkan dengan nan peraturan bupati boalemo tentang penyelenggaraan sistem kala z7 . pengendalian intern pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten boalembab ketentuan umum dalam peraturan bupati boalemoalemoabupaten boalemoalemooalemoalemoboalemo! penyelenggaran spip pada pemerintah kabupaten boalemo perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten boalemo wajib menerapkan spip spip sebagaimana dimaksud dalam meliputi unsurboalemo dikoordinasikan oleh sekretaris daerah kabupaten boalemoalemo. ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok satuan tugas spip pemerintah kabupaten boalemo. inspektorat kabupaten boalemoilamuta pada tanggal m e bupati a n darwis morii diundangkan tilamuta pada tanggal me plt. sekretaris daerah kabupateniboalemo husain tango (berita daerah kabupaten boalemo nomor |
tina bupati boalemo isa ga) peraturan bupati boalemo nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan penilaian risiko:a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan agar karya sistem pengendalian intern pemerintah, wajib mela ian dilaksanakan penilaian risiko yang meliputi dinas identifikasi risiko dan analisis risiko, tag bahwa dalam penilaian risiko memerlukan upaya ban lis sonam untuk mengintegrasikan antar sub unsur kantor pengendalian intern dan mengarahkan langkah bagianparas mark his dimaksud dalam huruf dan huruf perlu naa menetapkan peraturan bupati boalemo tentang markup pedoman pelaksanaan penilaian risiko lingkungan semua pemerintah kabupaten boalemo, pat: undang undang nomor tahun tentang asa kal pembentukan kabupaten boalemo lembaran negara tua republik indonesia tahun nomor sompomtrmemmnboalemo tentang pedoman pelaksanaan penilaian risikowakil bupati adalah wakil bupati boalemo sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten boalemo inspektur adalah inspektur kabupaten boalemo inspektorat kabupaten adalah inspektorat kabupaten boalemapikabupaten boalemkabupaten boalemelaksanaanwi bupati darwis murid diundangkan tilamuta pada tanggal juw plt. sekretaris daerah paten boalemo, h.a. ke) (berita daerah kabupaten boalemo tahun nomor da. lampiran peraturan bupati boalemo nomor: tahun tanggal tentang pedoman pelaksanaan penilaian risiko lingkungan pemerintah kabupaten boalemokabupaten boalemolkabupaten boalemkabupaten boalemo dalam kaitannya menyelenggarakan spip, satuan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten boalemo, inspektorat kabupaten boalemokerja pembangunan,tanidi dapat dirumuskandipa termasuk indic)1m, tuangkan langkah langkah di:. output penetapan konteks operasional adalah. langkah kerja penetapan konteks operasional adalah sebagai berikut: tuangkan langkah langkah ditetang sistem pengendalian internal pemerintah spip),pelayanan public gambaran bagaimana pengaruh dampak tersebut kepada pihak pihak yang berkaitan dengan pelaksana rating dampak keterangan skala nilai sangat mengancam program dan organisasi tingg kerugian keuangan maupu kejadian kejadian tunggal skala kemungkinan berulang probabilitas) nilai sangat jarang kemungkinan diabaikan terjadi '' probabilitas sangat kecil, tahun mendekati nol depan jarang kemungkinan kecil kemungkinan tetapi terjadi sekali tidak diabaikan dalam probabilitas rendah, tetapi kadang mungkin kemungkinan kurang dari kadang terjadi sekali (pada tetapi masih dalam cukup besar y0) tahun probabilitas kurang dari pada y6, tetapi masih cukup tinggi sering mungkin mungkin tidak terjadi atau terjadi kira kira peluang sekali dalam tahun sangat sering dapat terjadi kemungkinan terjadi beberapa kali dalam setahununacceptable), matriks. level deskripsi dimulai penanganan risiko dari status sangatdi, selanjutnyarendah danbusiness process) sesuai dengan arah pedoman yaitu penyelenggaranesiko. prinsip dan tujuan pemahaman proses operasional dalam melaksanakan penilaian resiko, pemahaman tentang proses operasional suatu kegiatan harus tetapkan atau dirumuskan terlebih dahulu sebelum mengidentifikasi peristiwa risiko dan mengenalinya sehingga dapat menghasilkan daftar, status dan peta risiko prosedur, formulir, dapatkan kebijakan dan standart operating procedure kso patas suatu kegiatan yang akan nilai risikonya anggaran,ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, pihak terkait, ketentuan peraturanyang relevan, dan sarana dan prasarana yang terkait bab langkah kerja penilaian resiko penilaian reesiko, menganalisis reesiko, identifikasi resiko para pelaksana kegiatan umueoai temuan audit, lakukan identifikasi risiko yang meliputi peristiwa risiko pemilik risiko,sumber dan uraian penyebab risiko, pengendalian yang ada serta sisa risiko:. buatkan catatan catatan tentang peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasinata perkiraan dan strategis what case prospektif lem memakan pembahasan prioritising prospektif pimpinan retrospektif hasil da temuan daftar potensi risiko retrospektif dapatkan informasi tambahan yang sah( valid identifikasi informasi dokumen yang mendukung sop laporkan hasil audit evaluasi, pemberitaan dalam media masa)diatas, identifikasi faktor penyebab terjadinya risiko dengan dengan panduan sebagai berikut apa penyebab atau sumber risikodiat,peroleh informasi pada area masfhkan nilai kemungkinan dan nilai dampaknya diklasifikasikan risiko berdasarkan tingkatan referensi instansi pemerintah yaitu tingkat tinggi unacceptable), dan tingkat rendah (acceptable) tuangkan langkah langkah diatas dalam kertas kerja kkp cetakan hasil yambupati darwis lampiran kertas kerja penilaian risiko (kkp)temukan adanya kelemahan. nama kegiatan kegiatan yang akan dinilai risikonya data awal sasaran indikator kegiatan apakah indikator sasaran telah memenuhi men pojamankaaan sasaran dan tujuan yang selamatkan bur kegiatan petunjuk pengisian data pa dan atau dokumen lain apabila terdapat ketidaksesuaian uraian sasaran dalam beberapa dokumen lakukan terhadap masing masing sasaran. tujuan kegiatan tujuan kegiatan sesuai konteksnya strategis, organisasional atau operasionalenggarakan kolom uraian diisi dengan sasaran kegiatan indikator sasaran kegiatan yang telah disesuaikan dengan kriteria smartselamatkan. nama entitas memerah pemahaman proses bisnis (business process) tujuan pemahaman proses bisnis mengidentifikasi alir, prosedur,teja aaaa pak ketentuan peraturan dbmmean smamadantaar. formulir dan instrumen sebutkan formulir yang akan digunakan dalam proses operasional dan pengendalian yang telah adanama entitas ton nee ann ran temuan bpk api informasi pengelola lainnya dan menentukan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan nama kegiatan aoi temuan bpk api referensi pengaruh kelemahan dan terdapat pencapaian tujuan ohh petunjuk pengisian kolom cukupjelas kolom cantumkan hasil diagnostic assessment temukl dampak. nama kegiatan uraian pihak yang oli ole petunjuk pengisian kolom cukupjelas kolom uraikan sumber risiko berasal internal, sdm, metode, dana, material, sarana dan prasarana, eksternal, masyarakat, pemerintah)skala dampak sangat kecil2 sedang besar sangat kecil besar spp oo. skala kemungkinan toh petunjuk pengisian skala dampak kolom(l) cukupjelas kolom i, finansial, waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu atau mutunama entitas oesmannama kegiatan daftar risiko kir pernyataan pemilik pengendalian sisa risiko maa man kir kode identitas risiko petunjuk pengisian daftar risiko aan? kolom isi dengan sumber penyebab risiko atau controlable) bagi pemilik kolom berikan uraian secara singkat pengaruh penyebab terhadap risiko kolom sebutkan jenis pengendalian kebijakan sop) yang sudah ada dan nyatakan memadai atau tidak kolom istilah sisa risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas nama entitas .uu.u.onuuuunununaununennn.noooonunanooooonahingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. status risiko arak b.peta resiko gambarreal yang sesuai. peta risiko sangat kecil sedang besar sangat (kemeja sempat petunjuk pengisian: status risiko kolom (lt) isi kode dengan kode identitas risiko( kir) dalam daftar risiko yang masih mempunyai sisa risiko kolom pernyataan risiko diisi dengan sisa risiko sebagaimana tertuang dalam daftar risikolihat kkp kolom tentukan nilai kemungkinannya sesuai dengan skala kemungkinan yang dibuat atau sepakati lihatlihat kkp kolom tentukan nilai dampaknya sesuai dengan skala dampak yang dibuat atau disepakati lihat kkp .a)seb, atau rendah) peta risiko gambardisukai. bupati (lapan sem mah, |
area pep ben tenan bupati boalemo berarti teki nen tisu tuk sir terong ams senar anne nba peraturan bupati boalemo nomor tahun tentang petunjuk teknis penyelenggaraan dan pemanfaatan dana animasi dan non kapital program jaminan kesehatan nasional pusekemae dan jaringannya bupati boalemo, menimbang bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan . . . urumqi kesehatan bagi masyarakat miskin kabupaten boalemo telah diselenggarakan program jaminan kesehatan oleh asa padan penyelenggara bangunan sosial kesehatan bpjs): lb. bahwa untuk memperjelas mekanisme penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pengelolaan dan pemanfaatan tai patahan keuangan program jaranan kesehatan nasional bai eri fasilitas kesehatan jungkat pertama ktp) dan asam es, jaringannya, dipandang peri menetapkan petunjuk sia kok teknis, dugaan sad spenyelenggaraan dea eni sai eka nera dan pemanfaatan dana kapital dari non kapital program kans jaminan kesehatan nasional puskesmas dan pan baim nun lana sea ann dao aan jaringannya: enau (ol mere menata maka akan latar pre pan mora geni mengingat undang undang horlpha! nasional! lembaran negara republik indonesia tahun nomer tambahan lembaran negara republik indonesia: nomor undang undang nomor tahun tentang kesenuuhi hetuatgunaa shu kesuguadanesis molus tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang pemerintahan dogrebuhun tentang pembagian urusan pemeritahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi. dan pemerintahan daerah kabupaten kota biden long guuablik indonesia tahun noer sb, meunbohen lembaran negara republik indonesia nomor j0.kuat standar iwantudan dada fasilitas kesehatan tingkat pers dan wasihtas kesehatan tingkat lantaran daku penyelenggaraan program jaran kesehatan: peraturan menteri kesehatan nomer tahun tentang pelayanan kesesatan bada garapan kesehatan nasional peraturan menteri kesehatan nomor tahun rentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, peraturan center! kesehatan nomer tahun lotte penuh teen abyss 60an kesehatan nasional untuk jasa pelangi kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik daerah: per pon menetapkan: peraturan dusty tang petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapttasi dan now kapital program jaminan kesehatan nasional puskesmas dan jaringannya tahun bab ketentuan umum pasai dadar peraturan subang ani bango uga danang daerah adalah daerah motor kabupaten boalemo pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lai sebagai badan eksekutif daerah kabupaten boalemo. bupati adalah bupati benzene sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten boalemo kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan jiwa dan sosial yang memungkinkan: setiap orang produktif secara sosial dan ekonomi membayar quran atau perannya dibayar oleh pemerintah., badan penyelenggaraan jurniuan siswi kesehatan yang selanjutnya disingkat bps kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyaenggurakan program jaminan kesehatan. peserta adalah sean ore masuk orang asing yang demak gahuskh angan ato indonesia yang ketat nembeyerguran. penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut peri jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang yang tidak mampu sebagai peserta jaman kesehatan yang berasal dari kepesertaan jaminan kesehatan pbi apbn pbi apbd dan pb! apbd non pbi pekerja penerima upah adalah peserta yang berasal dari peserta akses, sabri dan jamsosiek. pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya badan hukum atau badan anya yup mempekerjakan tenaga kerja atqjutsu musyarukar, kapital adalah sebuah meter pembayaran untuk pelayanan kesehatan dimana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap pcr pasien tanpa memperhatikan jumlah atau sifat layanan yang sebenarnyaladi fasikhlas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan kambuh pelayanan yang diberikan. jasa pelayanan adalh jasa pelaksanaan upaya kesehatan komprehensif! yang meliput preventif, promosi dan rehabihtative untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. jasa sarana adalah biaya yang digunakan untuk menunjang kelancaran upaya kereta lani oiprenensi. ftp adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas bab maksud dan tok a15 pasai maksud program jaminan kesehawu nasional adalah untuk menjamin pelayanan kesehatan pada masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu. pasai kayuan program minat sestilatan stone asalan untuk memberikan kepausan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, memberikan tahunan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi siap vestra dan atau anggota keluarganya, meningkatkan akses dan mulu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan dak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optional secara efektif dan efisien: ktonimgkatkan karas dear kesehatan bagi masyarakat: terselenggaranya pengelolaan kenangan yang transparan dan akuntabel) bab iri ruang lingkup pelayanan kesehatan pasa! ruang lingkup pelayanan kesehatan progress jaminan kesehatan nasional! yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama non spesialistik (primer) yang meliputi rawat jalan dan rawat inap pelayanmeliputi observasi diagnosis pengobatan dan atau pelayanan tindakan medis lainnya pelayananyang meliputi observasi diagnosis pengobatan dan atau pelayanan tindakan teknis lainnya peserta dan atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat (satu) hari dalam upaya meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan bagi peserta jkn diharapkan puskesmas dan jaringannya melakukan kegiatan puskesmas dan jaringannya, puskesmas keliling secara bertahap dan berkesinambungan, pelayanan kesehatan ketidak:an dan neonatal meliputi pemeriksaan anc arsenat care), persalinan pervaginam normal, penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengar tindakan emergency dasar ga. pelayanan kawat terurai persatuan pemeriksaan pnc pos nata! cara, neonatus, pelayanan undakan paska persalinan, pelayanan pra rujukan peta kunpikasi kebidanan dan neonatal) pelayanan keluarga berencana pemasangan tud (intra terisi device) implant, suntik penanganan komplikasi keluarga berencana paska persalinan tempat pelayanan pertolongan persalinan dapa: dilakukan sarana pelayanan kesehatan yaitu puskesmas gan jaringannya, badan praktik, dokter praktik, tenaga kesehatan yang berkompeten yang mada koe kar menuang kera sampa dengan bpjs,dan sub spesialisiik yang meliputi rawatjalan tingkat lanjutan rawat inap tingkat lanjutan rawat inap ruang perawatan khusus, prosedur rujukan dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur dengan prinsip portabilitas, pelaksanaan rujukan harus didasarkan nada indikasi medis pun maskesanin ata men harus dapat melakukan kendali data hai rujukan pendanaan ketentuan:g kas bendahara jkn fasilitas kesehatan tingkat pertama" ho. dana non kapas program jkn untuk pelayanan rawat inap dai pelayanan pertolongan persalinan dilakukan dengan system udara, pembayaran dana kapital dari bpjs kesehatan dilakukan melaut rekening dana kapital nada ftp dan diakui sebagai pendapatan sesuai peraturan presiden nomor pendigags sma sumber dan alokasi data siber dana dana kapital dan non kapital jkn pada pelayanan kesehatan dasar, rawat inap dan klaim persalinan yang dhakmnekan puskesmas dar tariannya bersumber dari bpjs kesehatan gorontalo: alokasi dana dare kapital dan non kapital jkn yang dialokasikan untuk setiap puskesmas dengan memperhitungkan jumlah peserta pe? sang berasa! dan kepesertaan jamkesmas, amnesia dan jamkesdam, akses sosial, sabri dan jamsostek. besaran taru pelayanan besaran tarif kapital fasilitas pelayaran tingkat pertama puskesmas don jaringannya! berdasarkan hasi! kredensialing yang dilakukan oleh bpjs dan hasil assessment yang dilakukan oleh dinas kesehatan, sedangkan tarif rawat inap dan persalinan mengacu pada kemenkes nomor tahun sebaran terlahir dakara peraturan imi. mekanisme pembayaran untuk pelayanan kesehatan dasar fasilitas kesehatan tingkat pertama dibayar dengan sistem kapital , dan untuk pelayanan rawat inap, rujukan, dan pertolongan persalinan dibayar dengan sistem kalo?) dibayar oleh bis kesehatan setiap bulan berdasarkan altar kiat yang teki sllyeuk masing masing ftp puskesmas, bias menyalurkan dana klaim tersebut melalu rekening bendahara non kapital masing masing ftp untuk selanjutnya dibayarkan berdasarkan klaim yang telah disetujui oleh bpjs kesehatan. bab pemanfaatan dana kapital dan non kapital ii. pemanfaatan dana kapital program jkn untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan rada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas kabupaten boalemo adalah sebesar enam puluh persen) pemanfaatan dana kapital program jkn untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan tingkat pertama atau puskesmas kabupaten boalemo adalah sebesar tempat puluh person, dengan pengaturan pemanfaatannya sebagai ber:kut obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut petayanasg keenam gaya pecinan meliput: pelayanan kesehatan secure lupmrehanuif bagi semua pasien bea age perasa bap uin upaya promosi, preventif, kuratif dan sekakihtahve ftp milik pemerintah daerah. pelayanan kesehatan luar gedung meliputi: pelayanan diluar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promosi preventif, kurang, dan rehanmilnaul, sera kunjungan ruah pada peserta jkn dalam penyelenggaraan program sen. operasional dan pemeliharaan kenderaan puskesmas keliling meliputi: operasional gulur tulis karier administrasi, koordinasi program den system informasi menuju kegiatan administrasi, kporataasi program dan mulaksnnaan sebab natoretas dakara pelaksanaan ayi ila kosan kuhhisa kesehatan nasional dik), oo) peningkatan kanan sumber daya manusia kesehatan mnelisuni upaya peningkatan kemampuan peningkatan kapasitas sdm petugas prp nah permperine ru, pembagian jasa pelayanan kesehatan berpedoman pada kemenkes nomor tahun dengan mempertimbangkan minimal dua variable yatu jenis ketenagaan dan atau jabatan dan kehadiran kepala puskesmas ftp dapat mempertimbangkan untuk ipedanhah vanjahie diatas daan kestantuaa disepakati bersama oleh staf puskesmas (didukung dengan asia secara kesepakatan). mengutamakan asas kedua dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan press! kunya uj " pemanfaatan dana neon kapital program jkn yaitu untuk klaim pelayanan kia dan neonatal digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan sebesar delapan puluh persen) dan jasa sarana (dua puluh persen),(tujuh puluh persen) dan jasa sarana sebesar (tiga puluh persen pembagian jasa sarana untuk klaim pelayanan kebidanan dan neonatal sebesar (dua puluh persen) digunakan untuk pad fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas kabupaten: boalemo sebesar yo, untuk penunjang operasional program kia puskesmas s5. pembagian jasa sarana untuk klaim pelayanan rawat inap sebesar (tiga puluh persen) digunakan untuk pad fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas kabupaten boalemo sebesar dan untuk penunjang operasional rawat inap puskesmas yo. bab pembinaan, indikator keberhasilan pencatatan dan pelaporan pasai pelaksanaan program jkn agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan pembineens leh tim pengelola jkn kabupaten sesuai dengan pedoman pelaksanaan jkn beberapa hai penting terkait dengan pembinaan oleh tim pengelola jkn antara lain: tim pengelola jkn kabupaten melakukan pembinaan dalam penyusunan poa puskesmas seat target target kinerja jkn dapat terdapat dun peibanluniah anggaran dapat optimal, transparan dan akuntabel, pembinaan diakukan melalui pengecekan oleh tim pengelola jkn kabupaten terhadap pelaksanaan program jkn puskesmas yang mencakup pencapaian hasil kegiatan dan laporan keuangan, perancangan dilakukan melalui kunjungan puskesmas pada sal aan tokakutwa babi perabimaan melalu! kunjungan lapangan secara sampling untuk pembuktian paparan puskesmas: pembuatan ruelalul pertemuan koordinasi tingkat kabupaten dengan mengundang puskesmas. untuk menilai keberhasilan jkn puskesmas dan jaringannya ditetapkan indi kantor keberhasilan yang meliputi indikator input tersedianya data peserta jkn puskesmas: tersedianya data pupuk saus. tersedianya dana kapita dan non kapital dalam penyelenggaraan jkn: tersedianya apbd untuk mendukung penyelenggaran jkn: indikator proses terlaksananya prohati jan puskesmas dan jaringannya, terlaksananya pencatatan dan pelaporan penyelenggaran program jkn di, puskesmas dan jaringannya. indikator output jumlah kunjungan rawat jalar jumlah kunjungan rawat inap jumlah rujukan jumlah persalinan terpenuhinya kecukupan dana jkn, hasil kegiatan pelayanan kesehatan program jkn yang dilaksanakan deh puskesmas dan jermpe: veda bulan register tambahan untuk menucedakan bani uemaliks lowydanan kesehatan lainnya puskesmas: pencatatan kegiatan program jknklaim puskesmas dan jaringannya, secara berjenjang dan periodcalo. sek nana darwis wor diundangkan tilamuta pada tanggal jun plt. sekretaris ran kabupaten boalemo husain tango (berita daerah kabupaten boalemo nomor. lampiran peraturan bupati boalemo nomor tahu tanggal: jw! tentang peraturan bupati tentang petunjuk teknis penyelenggarauskesmas dan jaringannya tabel tarif klaim rawat inap fasilitas pelayanan tingkat tarif pelayanan pertama rp) puskesmas: rp. rp. rp. rp. boom tabel tarif non kapital kesehatan kebidanan neonatal tarif o | keterangan jenis pelayanan rp) ott diberikan dalam bentuk paket anc paket paling sedikit (empat) kali pemeriksaan jenis pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal pemeriksaan anc tidak dilakukan satu tempat maka dibayarkan per ama aan somad kunjungan kurungan senam mma dann mere mbah bemjambeb pemeriksaan diberikan dalam kurun waktu pang pnc kunjungan kunjungan dengan ketentuan (dua) kali kunjungan ibu nifas dan neonatus pertama dan kedua gif en dan kf2. kn2) (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga ikp3) perkeangun giga atau pencabutan djlmplant pelayanan suntik per kali suntik mop nan nama persalinan pervaginam normal yang uhurksn oleh (bidan amp paket persalinan pervaginam normal yang diakukan oleh dokter pon anna manmnaan aan malam persalinan asolglu pervaginam dengan tindakan jemergensi dasar "di puskesmas pond e pelayan tindakan pasca persalinan (mis. magenta manual) puskesmas pond anon maan is pelayanan pra ditujukan bia komplikasi kebidanan dani penobatan lngoofoo moon menteng mama mna banana maan mmm penanganan lega, komplikasi kb: pasca persalinan kena maman mann maan paman ama pama pelayanan imp vasekaoan ap rujukan serum tarif dasar ambulans yang ditetapkan oleh pemerintah bhn anna mama mean mantan erna haa laman demam mama lama mean non daerah pelayanan rujuk balik pemeriksaan sesuai indikasi medis aps pemeriksaan gdp rp30000 bulan kali pemeriksaan dpp bulan kali pemeriksaan bulan kali alc pemeriksaan rp. kali dalam tahun microalbumin pria pemeriksaan rp. kali dalam tahun reum kreatinin pemeriksaan kolesterol rp. kali dalam tahun total pemeriksaan kolesterol ldl rp. kali dalam tahun pemeriksaan hdl pemeriksaan fnghserida rp. kali dalam tahun layanan a.a skrining kesehatan pemeriksaan rp. kali dalam hari selama tahun berturut turut selanjutnya per rp. pemeriksaan sesak papsmear rp. pemeriksaan gds, gdp, ppp terapi krio rp. untuk kasus positif ooc bupati mo, app paris workout |
bupati boalemsahabat tuhan yang maha esa bupati boalemo y:^h nmi> i'ikljkii b'. memutus. desa zl) z2) z3) z4)} kab kota output output output output output output output output output, output, output. input output output output output output output sebagai ina pit. paris daerah kabupaten boalemo, husainati nomor.^ <f.) lampiran peraturan bupati boalemo nomor tahun tanggal ^iv4la;v(jumlah penduduk makin bobot luas wilayah rasio luas wilayah bobot indeks result geografis rasio indeks kesulitan firnrrafls bobot total bobot alokasi formula pagu dija desa oer desa paguyuban bongo nol berkembang paguyuban bongo tertinggal paguyuban molombulahe berkembang paguyuban mutiara berkembang paguyuban script berkembang paguyuban wonggahu berkembang paguyuban tangkobu berkembang paguyuban bogota berkembang paguyuban kuala lumpur tertinggal paguyuban mustika tertinggal paguyuban tenis tertinggal paguyuban buwono berkembang paguyuban karya murni tertinggal paguyuban garis sangat tertinggal paguyuban batu kramat tertinggal paguyuban bulo tertinggal paguyuban sosial sangat tertinggal paguyuban permata sangattertinggal paguyuban ulama berkembang paguyuban balata jaya tertinggal paguyuban bojonegoro berkembang paguyuban difoto berkembang wonosari harapan berkembang wonosari bongo berkembang wonosari bongo iii berkembang wonosari mekarjaya tertinggal wonosari sukamaju tertinggal wonosari pangeran tertinggal wonosari jatimulya maju wonosari suka mulya tertinggal wonosari sari tani berkembang wonosari limit tertinggal wonosari tanjung harapan tertinggal wonosari raharja berkembang wonosari trirukun tertinggal kec catatan nama desa alokasi dasar klasifikasi desa idm dell jpm alokasi afirmasi alokasi formula kec catalokasi formula pagu dana desa jeff* desa^ kec catatan nama desa alokasi dasar klasifikasi desa idm dell jpm alokasi afirmasi penduduk rasio jumlah kenouou bobot jumlah penduduk rasio jumlah penduduk isla_ bobot wilayah solo wilayah bobot indeks kesulitan geografis rasio indeks kesulitan bobot total bobot alokasi formula pagu dana desa jeff* desa^ !3l ib) (") wonosari dulohupa tertinggal dulu dulu berkembang dulu tabung berkembang dulu kotapraja berkembang dulu polohungo berkembang dulu pagi berkembang dulu tangga jaya sangattertinggal dulu tan putih berkembang dulu tangga barito sangattertinggal tilamuta limbata berkembang tilamuta piloliyanga berkembang tilamuta ayuhulalo berkembang tilamuta hungayonaa maju tilamuta modello berkembang tilamuta sentadu barat berkembang tilamuta sentadu timur maju tilamuta bajo berkembang tilamuta mohungo berkembang tilamuta lambo berkembang tilamuta lagu berkembang tilamuta tenis tertinggal menunggu tablo berkembang menunggu aaryan berkembang menunggu sallam berkembang menunggu bendungan tertinggal menunggu menunggu berkembang menunggu bumi berkembang menunggu apostolo berkembang menunggu kramat berkembang menunggu tablo selatan berkembang botumoita tutul tertinggal botumoita hutamonu berkembang botumoita patoameme berkembang botumoita kapada berkembang botumoita pitanga berkembang botumoita botumoito berkembang botumoita bolihutuo berkembang botumoita rumbia tertinggal botumoita tulangnya berkembangpenduduk bobot luas wilayah rasio luas wilayah bobot indeks kesulitan geografis rasio ine kesulitan fimrrafls bobot total bobot alokasi formula pagu daha desa per is p5; paguyuban bubar berkembang paguyuban lito tertinggal paguyuban limbatihu berkembang paguyuban bukit karya tertinggal paguyuban apitalawu tertinggal paguyuban bangga tertinggal \j.\aj30 aas paguyuban today sangattertinggal paguyuban ibu tertinggal total bupati darwis murid |
bupati boalemo peraturan bupati boalemo nomor tahun tentang standar harga barang dan jasa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati boalemo, menimbang bahwa untuk mewujudkan terbitnya pengelolaan para keuangan daerah, perlu atur standar harga guna para kore, nan barang dan jasa kabupaten boalemo, evo oem bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ket maksud dalam huruf perlu menetapkan peraturan kantor bupati tentang standar harga barang dan jasa saw kabupaten boalemo. ega tipara hrank on.benua tentang perubahan atas undang undang nomor mas tahun tentang pembentukan kabupaten esaomosammemunia boalemo lembaran negara republik indonesia satbarang dan jasa dalam peraturan bupati ini yang maksud dengan daerah adalah kabupaten boalemo pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten boalemo bupati adalah bupati boalemo. dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya satuan organisasi perangkat daerah yang selanjutnya singkat sold adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran barangan daerah yang bahas dan setujui bersama oleh pemerintah daerah dan dprd, dan tetapkan dengan peraturan daerah rencana kerja dan anggaran sold yang selanjutnya serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan apbd. dokumen pelaksanaan anggaran satuan organisasi perangkat daerah yang selanjutnya singkat dpa sold adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap skpd yang singkat tapi adalah tim yang bentuk dengan keputusan kepala daerah dan pimpin oleh sekertaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka )singkat shj adalah penetapan besaran harga barang menurut jenis, spesifikasi dan kualitasstandar harga barang dan jasa yang selanjutnya sebagaimana maksud dalam adalah harga tertinggi (harga wajar tinggi) untuk setiap jenis barang dan jasa. harga satuan dalam batasan tertinggi adalah harga yang pergunakan sebagai pagu tertinggi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran( rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa). ketentuan lebih lanjut tentang teknis standar harga barang dan jasa setiap tahun anggaran atur dengan keputusan bupati. keputusan bupati sebagaimana maksud pada dapat lakukan perubahan dan atau tinjau kembali secara periodik dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka peraturan bupati nomor tahun tentang standar harga barang dan jasajuu bupati bpm iwa darwis undangan tilamuta pada tanggal pit daerah kabur boalemo. h.a nip: berita kabupaten boalemo tahun nomor:) " j|j .agamawilayah perencanaan wilayah perencanaan rencana zonasi kent ppt pulau rusa dan pulau raya meliputi: kearah darat, mencakup seluruh wilayah daratan pulau rusa dan pulau raya, dan kearah laut, mencakup wilayah perairan sekitar pulau rusa dan pulau rayaacehrusa dan pulau rayrusa dan pulau raya. bagian kedua fungsi rencana zonasi kent ppt pulau rusa dan pulau raya berfungsi sebagai pedomanrusa dan pulau raya bertujuan untuk mewujudkan:, dan atau kawasan perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan ekosistem. bagian kedua kebijakan perencanaan ruang kebijakan untuk mewujudkankebijakan untuk mewujudkan kawasan, dancc.ekopembudidayaan ikan, dan kepelabuhanan, melindungi alur migrasi biota dan mamalia laut, tsunami, dan abrasi, membangun bangunan pengamanan pantai, menyediakan jalur dan ruang evakuasi tanggap darurat dan bencana, penanaman mangrove dan transplantasi terumbu karang, mengendalikan kegiatan kawasan budi daya yang berpotensi merusak pada kawasan sempadan pantai dan ataubab rencana struktur ruang bagian kesatu umum rencana struktur ruang pada rencana zonasi kent ppt pulau rusa dan pulau raya meliputi: struktur ruang pulau rusa, dan struktur ruang pulau raya. bagian kedua struktur ruang pulau rusa struktur ruang pulau rusltimur pulau rususa dengan dermaga kecamatan lhoong, kabupaten aceh besargenerator listrik,wbak penampungan air dan sumur air tawar. bagian ketiga struktur ruang pulau raya struktur ruang pulau rayenergi, cc.: dan jaringan yang merupakan sistem jaringantitik kumpul bencana yang dibangunutara pulau rayaya dengan dermaga kecamatan sampoiniet, kabupaten aceh jayamengikuti jaringan distribusi energi listrik pulau raya bagian utara. jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: sistem penyediaan air minum, sumber air, dan cc. instalasi produksi: mengikuti sebagian jaringan jl. sebagaimana dimaksud dalam dan mengikuti jaringan perpipaan pulau raya bagian utara.: air permukaan, air bawah tanah: dan cc. mata air. instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: instalasi pengolahan air bersih, dan bak penampungan air tawar. jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: sistem pembuangan limbah setempat, dan instalasi pengolahan limbah. sistem pembuangan limbah setempat sebagaimana dimaksud pada huruf berupa bak septik untuk penampungan limbah domestik. instalasi pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: saluran penampungan limbah peternakan, dan sistem pengolahan limbah peternakan. jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi jaringan drainase yang dibangun dengan mengikuti jaringan j. rencana struktur ruang pulau rusuktur ruang pulau raypada rencana zonasi kent ppt pulau rusa dan pulau raya meliputi: rencana pola ruang pulau rusa, dan rencana pola ruang pulau raya. rencana pola ruang pulau rusrencana pola ruang pulau raybagian kedua rencana pola ruang darat pulau rusa rencana pola ruang darat pulau rusdan zona l.l.p yang merupakan sempadan pantai. zona l.b sebagaimana dimaksud pada huruf berada pada sebagian sisi utara arah selatan pulau rusa. zona l.l.p sebagaimana dimaksud pada huruf berada pada sebagian sisi utara arah timur pulau rusaperlindungan ekosistem wilayah daratan pulau rus, zona l.l.p sebagaimana dimaksud dalam huruf diarahkan untuk pengembangan: perlindungan keberadaan sempadan pantai, area pengaman pantai dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut, intrusi air laut, erosi, abrasi, dan atau gelombang tsunami, cc. pedestrian, ruang terbuka, dan atau bangunan dan rambujalur evakuasi bencanapelayanan umum, dan zona b.l yang merupakan zona lainnya. zona b.a sebagaimana dimaksud padanempatan pos tentara nasional indonesia atau kepolisian negara republik indonesia dan asrama prajurit, cc. pembangunan dermaga, pembangunan sebagian jaringan jl. sebagaimana dimaksud dalam pembangunan fasilitas penyimpan logistik, bahan bakarpada huruf meliputi: subzona b.u.t yang merupakan subzona sarana transportasi, dan subzona b.u.u yang merupakan subzona sarana umum. subzona b.u.t sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan untuk pengembangan: sarana bantu navigasi pelayaran, dan sebagian jaringan jl. sebagaimana dimaksud dalam subzona b.u.u sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan untuk pengembangan: sebagian jaringan sebagaimana dimaksud dalam rumah singgah nelayan, dan cc. rumah ibadah. zona b.l sebagaimana dimaksud pada huruf berupa subzona wisata yang selanjutnya disebut subzona b.l.w. subzona b.l.w sebagaimana dimaksud pada diarahkan untuk pengembangan: sarana dan prasarana pariwisata berbasis ekowisata, akomodasi semi permanen, fasilitas pendukung kegiatan pariwisata, dan sebagian jaringan sebagaimana dimaksud dalam dan jaringan sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga rencana pola ruang darat pulau raya rencana pola ruang darat pulau ray yang merupakan zona perlindungan setempat, dan zona l.t yang merupakan rth. zona l.b sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan untuk pengembangan: perlindungan keberadaan resapan air,. zona l.l sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: subzona l.l.p yang merupakan sempadan pantai, dan subzona l.l.s yang merupakan sempadan sungai. zona l.l sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan untuk pengembangan: pembatasan pendirian dan atau penempatan bangunan paling dekat (lima puluh) meter dari garis pantai pada saat pasang tertinggi, pengendalian pembangunan akomodasi, cc.pemanfaatan air sungai sebagai sumber air baku. zona l.t sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: subzona l.t.t yang merupakan subzona taman, dan subzona l.t.p yang merupakan subzona pemakaman. zona l.t sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan untuk pengembangan: penghijauan, pedestrian, pemeliharaan taman lingkungan sebagai sarana olah raga, rekreasi, dan sosial, dan penataan dan pemeliharaan tempat pemakaman umumzona b.r yang merupakan zona perumahan, zona b.d yang merupakan zona perdagangan dan jasa, zona b.l yang merupakan zona peruntukan lainnya, dan zona b.s yang merupakan zona peruntukan khusus. zona b.a sebagaimana dimaksud dalammbangunan pos tentara nasional indonesia atau kepolisian negara republik indonesia, cc. pembangunan dermaga, pembangunan sebagian jaringan berupa jaringan distribusi energi listrik sebagaimana dimaksud dalam pembangunan fasilitas penyimpan logistik, bahan bakar,diarahkan untuk pengembangan: sebagiansarana penunjang permukiman, sarana transportasi dan pendidikan, sarana kesehatan dan sosial budaya masyarakat, rumah ibadah, sarana bantu navigasi pelayaran, dan prasarana dan sarana dasar permukiman. zona b.r sebagaimana dimaksud dalam huruf diarahkan untuk pengembangan: permukiman, dan prasarana dan sarana penunjang permukiman. cc. pembangunan akomodasi wisata, pembangunan perumahan kepadatan rendah dan perumahan kepadatan sangat rendah dengan upaya untuk mempertahankan fungsi resapan air, penyediaan fasilitas umum, dan penyediaan sistezona b.d sebagaimana dimaksud dalam huruf diarahkan untuk: pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, pengembangan penataan akomodasi wisata, dan penyediaan sarana dan prasarana bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas. zona b.l sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: subzona b.l.i yang merupakan subzona pembudidayaan ikan, subzona b.l.t yang merupakan subzona peternakan, subzona b.l.p yang merupakan subzona pertanian lahan basah, subzona b.l.b yang merupakan subzona perkebunan, dan subzona yang merupakan subzona wisata. subzona b.l.i sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan untuk pengembangan kegiatan pembudidayaan ikan air payau. subzona b.l.t sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan untuk pengembangan kegiatan peternakan ruminansia. subzona b.l.p sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan untuk pengembangan kegiatan pertanian lahan basah. subzona b.l.b sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan untuk pengembangan kegiatan perkebunan dan pertanian lahan kering. subzona b.l.w sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan untuk: pengembangan wisata minat khusus dan ekowisata: dan pembangunan akomodasi wisata pada sebagian pesisir pulau raya. zona b.s sebagaimana dimaksud dalam huruf diarahkan untuk pengembangan dan atau penempatan sebagianrencana pola ruang darat pulau ruspola ruang darat pulau raylam rencana pola ruang darat dan daftar koordinat masing masing zona dan subola ruang laut pulau rusa rencana pola ruang laut pulau ruszona kpu pt sebagaimana dimaksud pada berada pada sebagian perairan sekitar pulau rus bagian kelima rencana pola ruang laut pulau raya rencana pola ruang laut pulau raysebagian zona kpu pt sebagaimana dimaksud pada berada pada sisi barat dan utara pulau ray. rencana pola ruang laut pulau rusola ruang laut pulau rayviin daftar koordinat setiap zona dan subzona dalam rencana pola ruang laut sebagaimana dimaksud dalam sampai dengrencanapelaksana program untuk menetapkan prioritas pembangunan pada kent ppt pulau rusa dan pulau raya. rincian indikasi program utama rencana pemanfaatan ruarusa dan pulau raya merupakancc.ataul1. sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf pemeliharaan jaringan jl. sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufperluasan titik kumpul evakuasi bencana, dan pembangunan fasilitas pendukung jalanl pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas, keselamatan penggunaaan, dan fungsi jalur evakuasi bencana dan fungsi jaringan jl1. sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufpenyeberangan untuk mendukung kegiatan pariwisata, penempatan dan atau pemasang ambpemanfaatan ruang pada dermaga dan pos penjagaan pintu masuk pulau rusa dan pulau raya, dan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat menetapfondasi dan penambahan bangunan tambat kapal atas terumbu karang, kegiatan yang mengganggu proses sandar kapal dermaga, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan j1. sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruflaksanaan operasional dan penunjang sistem jaringan sebagaimana dimaksud dalam pembangunan bts, cc. pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan operasional jaringan sebagaimana dimaksud dalam dan pemeliharaan jaringan sebagaimana dimaksud dalamdan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan sebagaimana dimaksud dalamsistem jaringan dan mengganggu fungsi sistem jaringan sebagaimana dimaksud dalamdiesel dan ataudan huruf.perpipaan subzona b.laku sesuai dengan standar yang ditetapkanpenyediaan dan distribusi sumber daya airsebagaimana dimaksud dalam danzona l.b, peraturan pemanfaatan ruang untuk subzona l.l.p, peraturan pemanfaatan ruang untuk subzona l.l.s, peraturan pemanfaatan ruang untuk subzona l.t.t, peraturan pemanfaatan ruang untuk subzona l.t.p, peraturan pemanfaatan ruang untuk subzona b.u.t, peraturan pemanfaatan ruang untuk subzona b.u.u, peraturan pemanfaatan ruang untuk zona b.r, peraturan pemanfaatan ruang untuk zona b.a, peraturan pemanfaatan ruang untuk zona b.d, peraturan pemanfaatan ruang untuk subzona b.l.w, il. peraturan pemanfaatan ruang untuk subzona b.l.i, peraturan pemanfaatan ruang untuk subzona b.l.t, peraturan pemanfaatan ruang untuk subzona b.l.p, dan peraturan pemanfaatan ruang untuk subzona b.l.b. peraturan pemanfaatan ruang untuk zona ndalian pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada zona l.b, cc. pengusahapenyediaan sumur resapan dan atau bak penampungan pada lahan terbangun yang sudah ada, dan rehabilitasi zona l.b untuk menjamin ketersediaan air baku. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf meliput.subzona l.lerthanana subzona l.l.p untuk menjaga titik dasar dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai, cc. peningkatan fungsi ekologis subzona l.l.p untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pengembangan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan subzona l.l.p guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan subzona l.l.p sebagai rth, pembangunan menara pengawasmbangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perikanan, j . pengendalian kualitas perairan, pemanfaatan subzona l.l.p sebagai ruang publik, pengamatan cuaca dan iklim, dan pemanfaatan sebagian subzona l.l.p sebagaprasarana dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada yang tidak mengganggu fungsi subzona l.l.p. kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputkegiatan yang mengganggu fungsi subzona l.l.p sebagai zona perlindungan setempat. peraturan pemanfaatan ruang untuk subzona l.l.slolaan badan air dan atau pemanfaatan air, cc. pemanfaatan kawasan sekitar subzona l.l.s sebagai taman rekreasi beserta kegiatan penumpangnya, pemanfaatan ruang untuk rth, dan pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial budaya. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pendirian bangunan penunjang kegiatan rekreasi air dan bangunan pengolahan air baku: dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada yang tidak mengganggu fungsi subzona l.l.shidrologi sungai, kegiatan yang mengganggu kelestarian ekosistem sekitar sungai, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi subzona l.l.s sebagai kawasan perlindungan setempat. peraturan pemanfaatan ruang untuk subzona l.t.tpemanfaatan ruang untuk rth, pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelayanan pemakaman, pemanfaatan ruang untuk taman lingkungan, dan pemeliharaan rtht. kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pendirian bangunan yang bersifat permanen, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu subzona l.t. peraturan pemanfaatan ruang untuk zona l.tanfaatan ruang untuk rth, dan pemeliharaan makampkelestarian ekosistem hutan sebagai kawasan perlindungan setempat, kegiatan pembuangan limbah dan sampah, dan cc. pembangunan pada subzona l.t.p yang mengurangi fungsi subzona l.t.p. peraturan pemanfaatan ruang untuk subzona b.u.t sebagaimana dimaksud dalam huruf dan subzona b.u.layanan transportasi darat, cc. pelayanan transportasi laut, pembangunan tempat ibadah, pembangunan tempat pendidikan, pembangunan balai pertemuan, pembangunan tempat pelayanan kesehatan, penyediaan prasarana dan sarana minimum dalam subzona b.u.t dan subzona b.u.u, pengembangan jaringan prasarana pada subzona b.u.u untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara, pengembangan jaringan prasarana pada subzona b.u.t dan subzona b.u.u berbasis mitigasi dan adaptasi bencana, dan penempatan sarana bantu navigasi pelayaran subzona b.u.t. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan subzona b.u.t dan subzona b.u.u30y6 (tiga puluh persen) dari luas subzona b.u.t dan subzona b.u.u, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf yang tidak mengganggu fungsi subzona b.u.t dan subzona b.u.usubzona b.u.t dan subzona b.u.u. peraturan pemanfaatan ruang untuk zona b.rperumahan dengan kepadatan sedang, rendah, dan sangat rendah, cc. pembangunan perumahan sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana, pengolahan hasil perikanan dan hasil perkebunan, pelayanan prasarana permukiman dan kesehatan, pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, pelayanan angkutan umum penumpang dan angkutan barang,nyediaan rth privat pada tiap persil perumahan dalam zona b.r, dan penyediaan prasarana dan sarana minimum dalam zona b.r. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan jaringan prasarana pada zona b.r untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf yang tidak mengganggu fungsi zona b.rzona b.r. peraturan pemanfaatan ruang untuk zona b.acc. danpemanfaatan yang mengganggu dan atau merusak fungsi zona b.a,cc.dkegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung hubungan fungsional dengan zona b.r, penyediaan tempat parkir sekitar zona b.d luar badan jalan, penyediaan jalur pejalan kaki dan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, dan pembangunan dan pemeliharaan jaringanzona b.dd. peraturan pemanfaatan ruang untuk subzona b.l.wan fasilitas penunjang wisata dengan konstruksi tidak masif dari bahan alami yang menghadap arah laut: cc. pembangunan papan penanda kegiatan rekreasi, pembangunan sarana pengolahan air limbah, pembangunan dan pemeliharaan jaringan j3,, wisata pantai, dan penghijauan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembangunan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan dengan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang ketenagalistrikan, koefisien wilayah terbangun kwt) pada subzona b.l.w antara (tiga puluh persen) sampai dengan (lima puluh persen) dari luas zona tersebut, koefisien daerah hijau kdh) pada subzona b.l.w antara (lima puluh persen) sampai dengan (tujuh puluh persen) dari luas zona tersebut,yang tidak mengganggu subzona b.l.w, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembuangan limbah dan sampah akomodasi wisata, pembuangan limbah bahan beracun, dan berbahaya, cc. penambangan pasir laut, dan atau kegiatan yang mengganggu fungsi subzona b.l.w. peraturan pemanfaatan ruang untuk subzona b.l.i sebagaimana dimaksud dalam huruf subzona b.l.t sebagaimana dimaksud dalam huruf subzona b.l.p sebagaimana dimaksud dalam huruf dan subzona b.kegiatan perkebunan tanaman tahunan subsisten, pariwisata, peternakan, permukiman perdesaan skala terbatas, dan penyediaan prasarana dan sarana minimum fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perkebunan, peternakan, pariwisata, dan penyediaan lokasi sertakegiatan pertahanan dan keamanan negara, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada yang tidak mengganggu fungsi zona b.ll, peraturan pemanfaatan ruang untuk kk, cc. peraturan pemanfaatan ruang untuk al ap, dan peraturan pemanfaatan ruang untuk al amb. peraturan pemanfaatan ruang untuk zona kpnangkapan ikan dengan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan dilaksanakan berdasarkan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada yang tidak mengganggu fungsi zona kpu pt,wisata bahari, perlindungan vegetasi pantai, penangkapan ikan oleh nelayan kecil, pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan, rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun, dan kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi kkwisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada yang tidak mengganggu fungsi kkk, kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya, penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem, pertambangan, pengambilan terumbu karang, pembuangan sampah dan limbah, dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kk. peraturan pemanfaatan ruang untuk al adanlaut dan atau melintasi kawasan konservasimbagian ketiga perizinan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputicc.cc.kenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi kent ppt pulau rusa dan pulau rayappt pulau rusa dan pulau rayadalamppt pulau rusa dan pulau rayaidentifikasicc.cc.ppt pulau rusa dan pulau rayappt pulau rusa dan pulau raya dilakukan (satu) kali dalam (lima) tahun. peninjauan kembali rencana zonasi kent ppt pulau rusa dan pulau rayappt pulau rusa dan pulau rayappt pulau rusa dan pulau rayappt pulau rusa dan pulau rayaa gan aslinya kepala bira sekretariat jenderal tini makan tappulau rusa rusa dan pulau raya 1130bt 95170bt 1230bt 9s1ict wppnri peta rencana struktur ruang pulau rusa kawasan strategis nasional tertentu pulau rusa provinsi aceh tahun skala daun won geog0tc system wgs b4) legenda pang curi batas laut teritorial mani manan ala avi alya man pare semantik2 ala aah aceh besar raja una kr, logam kec. lhoong pedal jie pagi" samudera hindia ngk, peta indeks peta ss: keterangan riw dan sumber peta peta ini bukan referensi resmi mengenai garis badan informasi geospasial, tahun ya. peta rupa bumi indonesia skala ten "id survey lokasi tahun analisa tim, tahun kepala pegkakshnssn organisasi menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, sekretaris jenderal as) ttd. tini nya lindarat pulau rusa rusa dan pulau raya peta rencana struktur ruang pulau raya wppnri kawasan strategis nasional tertentu pulau raya provinsi aceh tahun pam sambal gatot0200 aan sean dau mayora syarat anymore orator pan datum world geodetik system wgs jaan sega cepat dara bee sungai akan ate pan tan samudera hindia memmwmatik eng pulau raya tan lee, inset peta indeks peta tee mata daan mega gre peta lingkungan para indonesia skala badan informasi geospasial. tahun bacan laman goonpasa tan lokasi dan fgd tahun analisa tim, tahun "2730bt "2308t 23308t salinan sesuai dengan aslinya menteri kelautan dan perikanan kepala kekslali angin organisasi republik indonesia, pte sekretariat bendera, ttd. tini maan edy prabowusa rusa dan pulau raya kementerian kelautan dan perikanan peta rencana pola ruang darat pulau rusa kawasan senate ota kamal tertentu pulau rusa provinsi aceh wppnri tahun sat garis pangkal (fit garis pantai batas laut teritorial pelabuhan mana batas zona tambahan dermaga enjeleiiesol keterangan ong pata risa nan (bei zona perlindungan ttir dasa referensi iri sub zona perkantoran kanker tai aceh besar wana san mia. samudera hindia inset peta indeks peta keterangan riw dan sumber peta kota ini bukan toleransi resmi mengenai garis pat rupa dum kas salinan sesuai aslinya menteri kelautan dan perikanan kepala bkg tilt"dan organisasi republik indonesia, sekretariat jender ttd. tini lemaya rusa dan pulau raya maa kementerian kelautan dan perikanan wppnri peta rencana pola ruang darat pulau raya rencana zonasi kawasan maan, tertentu provinsi aceh tahun ray aa, sana sewmrakal sasa sena mag tai proyeksi universal transverse mercato san rirrntnnarn orasi see neo plan nannlanann, merarigking uan tapa were enak." batas administrasi perairan teater peteraroreren statadet garis pangkal cars pana (tete yan jet eteletatetete etetetete . batas lau temporal dai maa mean paparan demam sea lana resapan samudera hindia pasien nan raya zone peraturan hankam mapan pln umum pepeterea 5x2 zo00 wisata keterangan penamaan ruang inset peta indeks peta keterangan riw dan sumber peta. peta ini bukan referensi resmi mengenai garis pet kunjungan pat indies sala badan informasi geospasial, tahun foto udara tahun survei lokasi dan fgd tahun analisa tim, tahun salinan sanur awan menteri kelautan dan perikanan dengan aslinya ann republik indonesia, kepala bra paku dan organisasi ttd sekretariat bendera, tz ) tinidarat pulau rusa derlind perlindungan setempat sempadan pantai budidaya pertahanan dan perlindungan titik b.a.t keamanan dasar referensi perkantoran hankam sarana pelayanan sarana umum transportasi b.u.t e rincian luas setiap zona dan subzona pola ruang darat pulau raya (kawasan zona suszona rope kadang ban sangat rendah eee pertahanan dan b.a.k keamanan gelpedagangandangaa peruntukan khusus jas ama daftar koordinat zona dan subzona pola ruang darat pulau rusa os00| |pr s00| 203a|1u 2a7o|mr |1u os00| |pr s00| 304o|uu soo| |8r os00| a9ss|1u os00| |pr s00| a03o|u aoa soo |8r s00| sisa|vu ss00| 2s10|pr s00| |mr a921|1u doo os00| |pr s00| aso|u aoa soo |8r s00| as0o1|1u 6s00o| |pr s00| aoa soo |8r s00| szo2|vu 6s00| |pr s00| 3sse|uu aoa s0oo| |8r s00| sisa|vu voodoo ooo|o os0o| 2s00|pr s00| s208|u os00| 256s|mr as0o1|1u doo os00| |pr s00| loss|1u |mr loss|1u soo| |8r os00| sesi |vu keamanan dasar referensi loo. s500| molar s00| sasalvu oo. loo s500| miller s0oo| sss|vu loo malam s00| saselvu keamanan keamanan loo |mr s0oo| sto2|vu loo. lho s500| 2a01|mr s00| sto2|vu loo loo s500| molen s0oo| sisa|vu keamanan keamanan look s500| esiolmr s00o| sss3|vu 2aor|mr oo | ) s00| sisa|vu yoo 2a603| s0oo| szo2|vu yoo r40s| s00| s77a|vu loo. logo s500| sa0os|mr os00| ssaolvu loo loo s500| 1ass|mr os00| ssaolvu loo. loo s500| |mr s00| sto2|vu loo loo s500| 2810oleh soo| sesi |vu loo. o500| gas8s|mr os00o| sesi|vu yoo 2a6e3|8n os0oo| szo2|vu 2a9a|mr os00| |vu yoo 2s72|8n s0oo| loo s500| 25a2|mr os00| asia|vu 2ass|mr s00o| ss3i|vu loo loo s500| |mr s00| sisi|vu $ 2s2oleh sool mori $ oleh soo a00 02ol $ ole sela 2seleb sol revo ml $ ear $ ssler look 200oleh0o| 000k oleh sesar son 00k 2sole mol era 520k $ soo $ rona role $ noer reel pool s0o| daftar koordinat zona dan subzona pola ruang darat pulau raya subzona blok lao les lae emo tao naa aoi subzona blok ab asso ana ala aoa setempat sempadan aman avpolmeo|loss| sal asesmen asli setempat l.l.p naa tao mol subzona blok aras san mas ina setempat uuu u are sar saja uuu u ser ea ana uus aan mater osn uuu ana setempat www aon uuu san setempat www ama uuu 20k mn uuuuuuu saja setempat naa subzona blok setempat aan setempat www oon uuuuuu ank setempat aan ama setempat www uuu nan ana setempat na uuu noer ojv an aer elu aan uu sae es uuu san subzona blok u dao mana ono bea budidaya perumahan singa renda ) |nre os| solo wal budidaya perumahan sangat rendah b.r.t ewe lah atasmu ana atas budidaya (perumahan sengatkamdat (mm |rro 25l u020lmm sal 200nuw budidaya perumahan sangat rendah b.r.t nona aa subzona blok sangat rendah ono man manga men sangat rendah atas soo al asal sal sosok sangat rendah era ana sangat rendah ana nara sangat rendah rol subzona blok sangat rendah asal sej sangat rendah sangat rendah ae ono asu keamanan dasar referensi aan al alam subzona blok derajat menit detik bujur derajat menit detik lintang keamanan dasar referensi aon u are ole asa ara keamanan dan keamanan aa $ ana kiss e media isis bed kasi kas kos dengan jasa umum $ area umum daa ea subzona blok derajat menit detik bujur derajat menit detik lintang umum asu one v umum aan uuu ala oa uus aa osi umum asa asu alas ajw umum anu abal umum aon nan aan aan uuu uu ajw ea ema solo eta o naa naa ol subzona blok aas eno teh asa etan lana naa lean sala anal asal naa ana budidaya perantukantaiaya perkebunan are ro) os|aa| essay sal noor aro eno naa les naa asn subzona blok ben ono emo ane sao naa baso aro tan subzona blok derajat menit detik bujur derajat menit detik lintang aan helai baa ana aas aan aoi ena amj gea bebas subzona blok menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, ttd. edy prabowo salinan dea ngan aslinya kuta ag. kepala biru pukul'dan organisasi nd. sekretaris jenner tini murni tagusa "00bt "obt 'bt "fo'bt "1z0bt "150bt kementerian kelautan dan perikanan sego rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu pulau rusa provinsi aceh ben bana pn, tahun ama proyeksi universal transverse mercato daan gdate bytes wgs legenda batas administrasi perairan seal fit garis pantai pe: san wen peranan keterangan pai samudera hindia inset peta indeks peta ten gas peta lindungan para cones sala badan informasi geospasial. tahun mna peta rencana pola ruang laut pulau rusa nomor lembar peta yo"bt "yo"bt bt "yo"bt "1707b1 "150bt kementerian kelautan dan perikanan wppnri peta rencana pola ruang perairan pulau rusa rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu naa sana ena tenant naa mom ane nya ter tea sang kek pen kamar haa yang, aan kas srutaeu sar ngaruonrud 2enbudrsn sme mn, rzburg png aroupasu abe bnbubarar rei gardan psr$ ari aceh besar nomor lembar pata ken anna daan konan pen maan rap nasi ns) aaa roa: pang: aan ana proyeksi universal transverse mercato maa bivak grd geosite bara dena anang kaa ppn datum world geodesi system wgs bea dara, kat kedua pre nae saha pan snn panai kaa andi ben lsn naa aan naya pena garis pangkal (ta garis partai tag pepe nan sala karna yan snn ai: pena ean saran senar batas laut teritorial pelabuhan ena pma ana bana spin batas zone tambahan domain maron nba rukun ron ari iris, bangsa ara wak ana sun oma ben sunter pen aan sak ban wilayah katon pengin laot manan ann donna nan aan pudak ada pesan keterangan koma amors pen pen pena pen bug kawasan konservasi tp. sat kawasan pemanfaatan umum ana maan zone perikanan tangkap aan pena ana rayon tia pet duta bentuk span men mea daya, nas more wen benjolan loh ak: plat tea aka dada ara mur layanan regional kan pan rpg aan @ & keras mamalia kur tugas penyu apa alfa pada malu maan aka tan ara, uea pelat tis ena ser ken hana han, aah pee naa) mean ana aha mea samudera hindia tan aga ben apa kobaran ana kota pan ter naa inset peta indeks peta pen tan tega kanan pen aa, pena hope ag land wes tana sil keterangan dan sumber peta peta ini bukan referensi resmi mengenai gans. peta laut, pushidros al. materi teknis zwp3k provinsi aceh tahun foto udara tahun survey lokasi tahun analisa tim, tahun fo"bt "to"bt "eo bt "fo'bt "bt "1507bt peta rencana pola ruang laut pulau rusa nomor lembar peta a1 a ? salinan sean gan 2nga menteri kelautan dan perikanan kepala sa san organisasi republik indonesia, ttd tini rama edy prabowo lampiran vaya dena sea mena rencana zonasi sasa kawasan strategis nasional tertentu bata yen pulau raya provinsi aceh tahun pan uma pas gans pantai batas laut teritorial dee sungai mag batas zona tambahan (os bates wilayah perencanaan sasa wppnri samudera hindia inset peta indeks peta wppnri (ve pafbnyuenbaoyenseitbor #iban peta rencana pola ruang laut pulau raya nomor lembar peta "yo'bt 1z0 8t 150bt os1e0 bt bt bt kementerian kelautan dan perikanan mera ann rencana pola ruang perairan pulau rai pia atas rencana zonasi aan anna pan dar3 bate kawasan strategis nasional tertentu pan tani pakan kel ana ran men spa ben kak sea pulau raya per eaa nan ann dan aoa arena anta per aan uan pro ken pab sss tahun kua alan lan yan rea naga anta sap depan aan ane pnp ana tanpa yaa (open kerana kp) sonata ana piyannnnnnnnn las taat tan tan aan aan, kal ana antara sika tan ank pala ant ata latar aaa, sana ana yan kun run epa ran per upn snn sun nai pers selain ( nn ana pal hoa pen sia inn skala t0000 ata riana nata rea mutiara tanam tea para aoa pan pada pantau nan usg snn uns snn ark ban snn lama dosen ada pnp nun ata ban royal yahrrss tranevena merokok aan aaa pkn lan matan sik: geng lahan nan aaa aaa pl, asn aaa aaa aan ara ana aan rasa ron jan ben asean datum waris geodetik system wgs ana sea buana maa sep dar nia rin lag kta ana maa dna agar mean bca gas pangkal sie pantai ana mau mau tan pan aaa rae kanan tak put rena ann batas laut teritorial pxg sungai nae nan nsp anim balas zona tambahan pelabuhan kan nn san mamhpermenan ormas snn maros pengamat aan nina ana bea aoi kematian man pia kun aia kta aaa tn wppnri pep kan na? ban ata pan (nn sae rka nina jgn ane ane asn panas pan aaa pan ape ran meet tan mua bass bana ann wes kawasan konservasi parakan pen mena bnn aan maa nata aaa aal rth) sea elia ala alan tak pare baru ala lan tarian pala says pena aan gangsa ber nak anri maa ant harap tpa bni rakasa sab gro ari net ann anak bara ana kpa ama menara on, seat mta haa pan ton eni ann atas aaa nya peta map nona koran antena (depo yon hpo kta dana pep etika ppa latin pat ana arah perikanan tangkap mmo tan han bip ara keren san ran asap ane gen matan erp rata eny nur laut sam eceran inn pon ono apn tka apa tea gen peta sap beton gone peti pet pee teror taat rat per yeon ari nan and muri pena hop sword aa, ask dar maen sulu migrasi penyu aan han paru rana ena? aaa ptn una nas kun ada mob nun psn pnp pan ant tega aan alan khan sea ana pan iba paha abad kerap apa han apm per ara bana oba and aan nan ant aan bani mea energi saus br ana pun apn neon gran tap upt bara kup eni pan dad nan pena aan aan tali tan ati pan nona pan maan ban ena menangi nata wontiria ignore peta asal yaa pan aan ana pia yaaa pena psr, pet kanan pan maman tes snn yaa tan tai sen maa nan novara peleeyuabonineraktuaa pen erp ada arp brg bra apn daa pen una peta ini bukan referensi resmi mengenai garis kiat sae san dang dots adminlayani natural oon niomaskagl aan maa nana neo par gan peta lingkungan pantai indonesia skala nasa pan bnn aaa badan informasi geospasial, tahun eee peta rupa burn indonesia skala badan informasi geospasial, tahun peta laut pushidros al. mater teknis zwp3k provinsi aceh, tahun foto udara tahun survei lokasi tahun analisa tim, tahun yo'bt bt 15107bt bt bt bt republik lampiran vlaut pulau rusayusa kawasan r00 season ronsewasi i208020|pr as) 25p0s|wu rincian luas setiap zona dan subzona pola ruang wilayah perairan pulau raya kawasan konservasi perairan | ) oo as2ilmu s0| ses7 hot vol a2i3l as| aa25 loo og958 oo a9| ooh oo@osl as) maaf s2| look o.g5, 28s8o|pr oo sal 260011y loo a0o13| osa| |1u ooo s3| 4as8o| tangkap ooh ss22loro a2| asa ooh angel oso| |1u loo ai| sessjmr sal ass7 ooh 62aj8r al oss| tangkap ooo as| annales os2| loo |mr a0| ooo om| @2as|er oo as| aa2s|1u menteri kelautan dan perikanan aliran sesuai dengan aslinya republik indonesia, kepala casa van organisasi ttd. sekretariat bendera, tini nd: edy prabowo liaindikasi program utama rencana pemanfaatan ruang pulau rusa dan pulau raya kegiatan lokasi dana pelaksaan kegiatan dana pelaksana a a perwujudan rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi jaringan transportasi darat pembangunan jalan sesuai apbd dan pemerintah lingkungan lampiran apbn daerah dan dan kementerian pupr pembangunan titik kumpul sesuai apbd dan pemerintah evakuasi bencana, lampiran apbn daerah dan bnpb penyediaan papan informasi dan dan papan petunjuk mengenai jalur, serta ruang evakuasi bencana pembangunan jalur evakuasi sesuai apbd dan pemerintah bencana lampiran apbn daerah dan bnpb dan jaringan transportasi laut penetapan alur pelayaran sesuai apbd dan pemerintah lampiran apbn daerah dan dan kementerian perhubungan pembangunan dermaga sesuai apbd dan pemerintah penyeberangan lampiran apbn daerah dan dan kementerian perhubungusa kecamatan lhoong dan kementerian perhubungan kegiatan lokasi ana pelaksana kegiatan dana pelaksana naya kecamatan dan kementerian sampoiniet perhubungan pembangunan pos penjagaan sesuai apbd dan pemerintah dermaga sebagai pintu lampiran apbn daerah dan masuk kawasan pulau rusa dan kementerian dan pulau raya pupr revitalisasi dan penguatan sesuai apbn kementerian fungsi sarana bantu navigasi lampiran perhubungan pelayaran berupa menara dan suar pembuatan dan peletakan sesuai apbn kementerian alat alat penunjang lampiran perhubungan kenavigasian wilayah dan perairan untuk membantu kegiatan pelayaran pembangunan dermaga gampong apbd pemerintah penyeberangan karung daerah kecamatan lhoong pengembangan angkutan sesuai apbd dan pemerintah regular dari pulau raya lampiran apbn daerah dan lhok kluet dan kementerian perhubungan sistem jaringan telekomunikasi pembangunan dan sesuai apbn kementerian pengembangan prasarana lampiran bumn komunikasi nirkabel untuk dan piranti komunikasi dan jaringan operator kegiatan lokasi ama pelayan kegiatan dana pelaksana sistem jaringan energi dan atau ketenagalistrikan pembangunan pembangkit sesuai apbd dan kementerian listrik tenaga surya untuk lampiran apbn bumn, permukiman, kebutuhan dan kementerian kegiatan pariwisata, dan esdm, pertahanan dan keamanan kementerian kelautan dan perikanan, serta pemerintah daerah pembangunan jaringan sesuai apbd dan kementerian distribusi energi listrik lampiran apbn bumn, dan kementerian esdm, kementerian kelautan dan perikanan, serta pemerintah daerah |. sistem jaringan air minum perlindungan terhadap sesuai apbd dan kementerian sumber sumber mata air dan lampiran apbn bumn, daerah resapan air sebagai dan kementerian cadangan sumber air baku esdm, kementerian kelautan dan perikanan, kementerian pupr, serta pemerintah daerah perbaikan dan penguatan sesuai apbd dan kementerian sumur air tawar lampiran apbn bumn, kementerian kegiatan lokasi ama pelaksana kegiatan dana pelaksana aan esdm, kementerian kelautan dan perikanan, kementerian pupr, serta pemerintah daerah pembangunan distribusi air sesuai apbd dan kementerian bersih lampiran apbn bumn, dan kementerian esdm, kementerian kelautan dan perikanan, kementerian pupr, serta pemerintah daerah pembangunan jaringan pipa sesuai apbd dan kementerian distribusi air bersih lampiran apbn bumn, dan kementerian kelautan dan perikanan, kementerian pupr, serta pemerintah daerah survey cekungan air tawar pulau rusa apbn kementerian penyediaan bak sesuai bumn dan kementerian penampungan air bersih dan lampiran instansi bumn, air hujan dan nonpemerintah kementerian esdm, kegiatan lokasi ana pelaksana kegiatan dana pelaksana nan kementerian kelautan dan perikanan, kementerian pupr, serta pemerintah daerah sistem jaringan persamaan pengembangan pengelolaan sesuai apbd dan kementerian lhk sampah lampiran apbn dan pemerintah dan daerah pembangunan tempat sesuai apbd pemerintah penampungan sementara lampiran daerah berupa bak bak sampah dan penyediaan tps sesuai apbd dan kementerian lhk lampiran apbn dan pemerintah dan daerah pembangunan tpa sesuai apbd dan kementerian lhk lampiran apbn dan pemerintah daerah sistem jaringan limbah pembangunan instalasi sesuai apbd dan kementerian lhk pengolahan air limbah lampiran apbn dan pemerintah daerah pembangunan saluran sesuai apbd dan kementerian pembuangan limbah lampiran apbn kelautan dan terpusat zona wisata dan perikanan, kementerian pariwisata, kementerian lhk, dan pemerintah daerah kegiatan lokasi ana pelaksana kegiatan dana pelaksana pembangunan sarana mandi, sesuai apbd pemerintah cuci, dan kakus mck) lampiran daerah komunal sistem jaringan drainase pembangunan jaringan sesuai apbd pemerintah drainase dengan lampiran daerah menggunakan sistem dan jaringan terbuka serta melalui pembuatan kolam retensi air hujan perwujudan rencana pola ruang wilayah daratan sertifikasi tanah pulau seluruh apbn kementerian detmadanbata toman bayam pengurusan perizinan seluruh apbd dan kementerian lhk pemanfaatan ppt zona apbn dan pemerintah daerah penyusunan rdr pulau apbd dan kementerian raya dan pulau rusa apbn atr bpn dan pemerintah daerah sosialisasi rencana zonasi seluruh apbn kementerian kent pulau rusa dan pulau zona kelautan dan raya perikanan kawasan lindung zona resapan air l.b) pengembangan, rehabilitasi, sesuai apbd dan kementerian lhk dan revitalisasi fungsi fungsi lampiran iii apbn dan pemerintah resapan air dan daerah zona perlindungan setempat l.l) pengamanan fungsi ekologis sesuai apbd pemerintah sempadan pantai dan lampiran iii daerah sempadan sungai dan kegiatan lokasi ama pelaksana kegiatan dana pelaksana penataan sempadan pantai sesuai apbd pemerintah disesuaikan dengan lampiran iii daerah karakteristik pantai dan penanggulangan dan sesuai apbd dan kementerian lhk, pengembalian fungsi lindung lampiran iii apbn kementerian pantai yang mengalami dan kelautan dan kerusakan karena abrasi, perikanan, serta pemerintah daerah perencanaan kegiatan sesuai apbd pemerintah akomodasi wisata yang lampiran iii daerah berada pada pinggir pantai dan pemeliharaan, rehabilitasi sesuai apbd pemerintah dan revitalisasi fungsi fungsi lampiran iii daerah sempadan pantai dan dan sempadan sungai zona ruang terbuka hijau l.t) penyediaan taman unit sesuai apbd pemerintah penetapan dan penataan sesuai apbd pemerintah anakan men pemeliharaan, rehabilitasi, sesuai apbd pemerintah revitalisasi taman kota, dan lampiran daerah pengembangan kawasan sesuai apbd dan bnpb dan persiapan bencana lampiran apbn pemerintah daerah kegiatan lokasi ana pelaksana kegiatan dana pelaksana www pengembangan sistem sesuai apbd dan bnpb dan tanggap bencana (sirine lampiran apbn pemerintah bencana) daerah kawasan budidaya zona pertahanan dan keamanan pembangunan tanda sesuai apbn bpp, tni, simbol batas negara lampiran iii dan survey tanda batas negara sesuai apbn bpp, tni, lampiran iii dan survey dan pemutakhiran sesuai apbn big data lampiran iii dan penempatan pos pertahanan sesuai apbn kementerian dan keamanan serta sarana lampiran iii pertahanan dan pendukung lainnya dan tni zona pelayanan umum pembangunan gedung sesuai apbd pemerintah lum ima loo pmii pembangunan sarana sesuai apbd pemerintah pemadatan lumen memo pki pembangunan sarana sesuai apbd pemerintah kesehatan, puskesmas, lampiran daerah puskesmas pembantu, dan posyandu pembangunan balai sesuai apbd pemerintah pertemuan dan fasilitas lampiran daerah umum dan fasilitas sosial kegiatan lokasi ana pelaksana kegiatan dana pelaksana nan pengembangan dan penataan sesuai apbd pemerintah sarana olahraga skala lampiran daerah lingkungan pembangunan mess penjaga sesuai apbd pemerintah instalasi instalasi lampiran iii daerah pengolahan air limbah, dan plus pembangunan tempat sesuai apbd dan kementerian persinggahan nelayan lampiran iii apbn kelautan dan perikanan dan pemerintah daerah zona perumahan pembangunan kawasan sesuai apbd dan kementerian pemukiman bagi relokasi lampiran apbn pupr dan penduduk pulau raya pemerintah daerah relokasi penduduk pulau sesuai apbd dan kementerian raya lampiran apbn pupr, kementerian pdt, dan pemerintah daerah zona perdagangan jasa penyediaan kawasan sesuai apbd dan kementerian perdagangan dan jasa lampiran apbn perdagangan dan (farmer market pemerintah daerah zona peruntukan lainnya subzona pembudidayaan ikan pengalokasian ruang untuk sesuai apbd dan kementerian pembudidayaan ikan kecil lampiran apbn kelautan dan perikanan dan pemerintah daerah kegiatan lokasi ana pelaksana kegiatan dana pelaksana pembangunan tambak sesuai apbd dan kementerian rakyat lampiran apbn kelautan dan perikanan dan pemerintah daerah pembangunan kolam ikan air sesuai apbd dan kementerian tawar lampiran apbn kelautan dan perikanan dan pemerintah daerah rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai apbd dan kementerian saluran tambak lampiran apbn kelautan dan perikanan dan pemerintah daerah subzona peternakan pengalokasian kawasan sesuai apbd dan kementerian pembibitan plasma nutfah lampiran apbn pertanian dan sapi aceh pemerintah daerah pembangunan sarana sesuai apbd dan kementerian kesehatan ternak lampiran apbn pertanian dan pemerintah daerah rehabilitasi dan revitalisasi sesuai apbd dan kementerian kandang ternak lampiran apbn pertanian dan pemerintah daerah pembangunan gudang pakan sesuai apbd dan kementerian ternak lampiran apbn pertanian dan pemerintah daerah revitalisasi peralatan sesuai apbd dan kementerian kegiatan lokasi ana pelaksana kegiatan dana pelaksana nan pemerintah pembangunan bak sesuai apbd dan kementerian penampungan air untuk lampiran apbn pertanian dan ternak pemerintah daerah pembangunan pagar keliling sesuai apbd dan kementerian lampiran apbn pertanian dan pemerintah daerah pembangunan laboratorium sesuai apbd dan kementerian dan klinik kesehatan hewan lampiran apbn pertanian dan pemerintah daerah pembangunan kandang sesuai apbd dan kementerian isolasi dan karantina hewan lampiran apbn pertanian dan pemerintah daerah ai) pengembangan areal kebun sesuai apbd dan kementerian rumput lampiran apbn pertanian dan pemerintah daerah pembangunan rumah sesuai apbd dan kementerian petugas ternak lampiran apbn pertanian dan pemerintah daerah pembangunan jalan lingkar sesuai apbd dan kementerian kawasan peternakan lampiran apbn pertanian dan pemerintah daerah pembangunan tempat sesuai apbd dan kementerian pemusnahan bangkai ternak lampiran apbn pertanian dan pemerintah daerah kegiatan lokasi ana pelaksana kegiatan dana pelaksana nan pembangunan tempat sesuai apbd dan kementerian pengolahan limbah lampiran apbn pertanian dan peternakan pemerintah daerah subzona pertanian lahan basah pengembangan perkebunan sesuai apbd dan kementerian sayuran lampiran apbn pertanian dan pemerintah daerah perbaikan sarana drainase sesuai apbd dan kementerian pertanian lampiran apbn pertanian dan pemerintah daerah pembangunan sawah sesuai apbd dan kementerian lampiran apbn pertanian dan pemerintah daerah subzona perkebunan pengembangan perkebunan sesuai apbd dan kementerian subsisten lampiran apbn pertanian dan pemerintah daerah pengembangan perkebunan sesuai apbd dan kementerian tanaman tahunan lampiran apbn pertanian dan pemerintah daerah subzona wisata penyediaan sarana sesuai apbd pemerintah pelayanan administratif lampiran iii daerah wisata dan kegiatan lokasi ana pelaksana kegiatan dana pelaksana pengembangan zona terpadu sesuai apbd dan kementerian pendukung kegiatan wisata lampiran iii apbn pariwisata dan dan pemerintah daerah pembangunan akomodasi sesuai apbd dan kementerian wisata lampiran apbn pariwisata dan dan pemerintah daerah penetapan regulasi kegiatan provinsi apbd pemerintah pariwisata sesuai norma aceh daerah agama dan budaya masyarakat aceh pengembangan pusat wisata sesuai apbd pemerintah pengembangan kegiatan sesuai apbd pemerintah wisata minat khusus lampiran iii daerah dan |. perwujudan rencana pola ruang wilayah perairan pembangunan tanda sesuai apbn bpp dan tni simbol batas negara lampiran iii dan survey tanda batas negara sesuai apbn bpp dan tni lampiran dan survey dan pemutakhiran sesuai apbn big dan tni data lampiran iii dan zona perikanan tangkap penertiban aktivitas sesuai apbd dan pemerintah perikanan tangkap yang lampiran apbn daerah dan tidak sesuai dengan dan vii kementerian ketentuan kelautan dan perikanan kegiatan lokasi ana pelaksana kegiatan dana pelaksana sosialisasi mengenai daerah sesuai apbd dan pemerintah penangkapan ikan, daerah lampiran apbn daerah dan larangan penangkapan ikan, dan vii kementerian metode dan alat kelautan dan penangkapan ikan perikanan kawasan konservasi perairan penetapanataan batasyusunan rencana sesuai apbd dan pemerintah pengelolaan dan zonasi lampiran apbn daerah dan kawasan konservasi dan dan vii kementerian regulasi pendukung kelautan dan perikanan sosialisasi mengenai kab. aceh apbd dan pemerintah kawasan konservasi besar dan apbn daerah dan kab. aceh kementerian jaya kelautan dan perikanan pembentukan kelembagaan provinsi apbn pemerintah konservasi patroli aceh daerah dan pengelolaan kawasan kementerian konservasi kelautan dan perikanan kegiatan lokasi ana pelaksana kegiatan dana pelaksana nan pengkajian kesesuaian sesuai apbd dan pemerintah aktivitas budidaya lampiran apbn daerah dan dan vii kementerian kelautan dan perikanan sosialisasi cara budidaya sesuai apbd dan pemerintah ikan yang baik bib) dan lampiran apbn daerah dan cara pembenihan ikan yang dan vii kementerian baik pib) kelautan dan perikanan pengembangan budidaya sesuai apbd dan pemerintah laut dengan keramba jaring lampiran apbn daerah dan apung dan vii kementerian kelautan dan perikanan pengembangan budidaya sesuai apbd dan pemerintah perikanan rumput laut lampiran apbn daerah dan dan vii kementerian kelautan dan perikanan ai) pengembangan budidaya sesuai apbd dan pemerintah ikan skala kecil lampiran apbn daerah dan dan vii kementerian kelautan dan perikanan pengembangan budidaya sesuai apbd dan pemerintah lobster lampiran apbn daerah dan dan vii kementerian kelautan dan perikanan alur laut sosialisasi mengenai alur sesuai apbd dan pemerintah migrasi biota lampiran apbn daerah dan dan vii kementerian usulan program sumber institusi tahap tahap tahap tahap kegiatan lokasi ana petahana kelautan dan noh im identifikasi alur pelayaran sesuai apbd dan pemerintah yang aman dari alur migrasi lampiran apbn daerah, biota dan vii kementerian kelautan dan perikanan, serta kementerian perhubungan penyusunan regulasi provinsi apbd dan pemerintah mengenai alur migrasi biota aceh apbn daerah dan lang kepala bko paku dan organisasi e ea ko) tini margin tan one |
tahun perlu menetapkngembangan usaha garam rakyat pulingkup kementerian kelautan dan perikanan yang terkait, yang pelaksanaannya dilaporkan secara tertulis kepada menteri kelautan dan perikanan. peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal januari ditetapkan jakarta pada tanggal menteri kelautan dan peri kanan republik indonesia, ttd. fadel muhammad pisalipsesuai dengan aslinya dan organisasi (s1 sekretariat jen 1e supra yusuf (sy pad arependukung kanan republik indonesia ttd. fadel muhammad disalin sesuai dengan aslinya aan dan organisasi ( s same ips, sarana yusuf nam ind push onal pemberdayaan masyarakat (ppm) mandi kelautan dan peri adalah kualitas masyarakat kelautan dan perikanan yang masih rendah yang menyebabkan kemiskinan. disamping itu karena kurangnya akses permodalan, pasar dan teknologi, perlindungan sosial tidak memiliki aset sebagai modal aktif serta lemahnya kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah pemasar ikan sertapengembangan ppm mandiri kelautan dan perikanan ppm mkpngembangan usaha garam rakyat pur) dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan. dalam rangka pelaksanaan ppm mkp tahun menteri kelautan dan perikanan membentuk tim pump dan puur merupakan upaya kegiatan pemberdayaan diantaranyakp untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan ppm mkp, kuku didampingi oleh tenaga pendamping dan penyuluh perikanan. melalui pelaksanaan ppm mkpuntuk mencapai tujuan ppm mandiri kp, yaitu, ppm mandiri dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan kkp maupun kementerian lembaga lain bawah payung program ppm mandiri. tujuan ppm mkpkp yaitu berkembangnya kelompok usaha kelautan dan perikanan kuku)lm kepada kuku.dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: kementerian kelautan dan perikanan yang selanjutnya disebut kkp adalah unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh menteri yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada presiden untuk melaksanakan tugas tugas pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. sekretariat jenderal yang selanjutnya disebut setjen adalah sekretariat jenderal kementerian kelautan dan perikanan. direktorat jenderal yang selanjutnya disebut ditjenan direktorat jenderal kelautan, pesisir, dan pulau pulau kecil:kp adalah program pemberdayaan masyakarebut pump dan pengembangan usaha garam rakyat yang selanjutnya disebut pur adalah bagian dari pelaksanaan program ppm mkp melalui bantuan modalpetambakimodal usaha. modal usaha adalah dana blm yang digunakan oleh kuku penerima ppm mkp untuk mengembangkan wirausaha kelautan dan perikanan sesuai dengan potensi desa. tim pengendali adalah tim pelaksana ppm mkp pusat yang dibentuk oleh menteri untuk mengkoordinasikan ppm mkp. tim pembina adalah tim pelaksana ppm mkp provinsi yang dibentuk oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan ppm pkp wilayahnya. tim teknis adalah tim pelaksana ppm mkpkp wilayahnya. oo. pelatihan adalah peningkatan kapasitas sdm untuk mengisi kebutuhan yang semestinya dengan kondisi yang ad dan pemasar ikan serta petambak garam rakyat dalam melaksanakan ppm mss. kelompok pengolah pemasarub. kelompok usaha garam rakyat yang selanjutnya disebuxxperseorangan yang berprofesi sebagai penggarap lahan garam. zzkp. aa. penyuluh adalah perseorangan atau wni yang melakukkp pola dasar pola dasar ppm mkp dirancang untuk meningkatkan kemampuan kuku yang terdiri dari kelompok nelayan, pembudidaya ikan, pengolah pemasar ikan dan petambakkp adalah: keberadaan kuku (kub, pondokan, poklahsar dan kelompok usaha garam rakyat): keberadaan tenaga pendamping: sosialisasi, pelatihan dan lokakarya: penyaluran dana blm, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. hana masyarakat (blm) naiatatatai kuku ca, pendamping ronda kan ocean gambar. pola dasar pelaksanaan ppm mkp strategi dasar strategi dasar ppm mkpperikanan: cc. fasilitasi bantuan usaha bagi kuku (nelayan, pembudidaya, pengolah pemasar ikan dan petambak garam rakyat): pendampingan kuku (kub, pondokan, poklahsar dan kelompok usaha garam rakyat) dalam manajemen usaha dan pemanfaatan teknologi. strategi operasional strategi operasional ppm mkp adalah: sosialisasi tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota, rekrutmen tenaga pendamping:tim pengendali, selanjutnya akan ditetapkan oleh menteri kelautan dan perikanan melalui peraturank untuk menjadi rub oleh tenaga pendamping dan tim teknis sebagai dasar pengusulan pencairan blm kepada tim pengendali pusat: penyiapan sistem pelaporan secara ine dari tenaga pendamping kepada tim pengendali (model e form). ruang lingkup kegiatan ruang lingkup kegiatan ppm mkp meliputi: sosialisasi dan koordinasi kegiatan: identifikasi, seleksi, verifikasi dan penetapan calon kuku penerima blm, rekrutmen tenaga pendamping, pelatihan: penyusunan dan pengusulan rub dan dokumen administrasi: penyaluran blm, pendampingan: pembinaan dan pengendalian: i. pemantauan dan evaluasi: pelaporan. bab iii seleksi calon penarielompok usaha garam rakyat): pengurus dan anggota bukan merupakan aparat dinas atau pns: berdomisili desa setempat, berada dalam satu desa yang sama:berdasarkan aspirasi masyarakat yang telah diseleksi dan diverifikasi oleh tim teknis, kuku calon penerima blm diusulkan kepada tim pengendali melalui tim pembina, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penerima blm dengan keputusan menteri kelautan dan perikananlakukandari: data kelompok, nomor rekening kelompok atas nama ketua dan bendahara kelompok, kwitansi bermaterai secukupnya yang ditandatangani oleh ketua kelompok, perjanjian kerjasama dan berita acara surat perintah kerja spk) bermeterai secukupnya dan surat pernyataan tanggung jawab belanja stub) kepada tim pembina. verifikasi rub dan dokumen administrasi tim teknis, tim pembina dan tim pengendali::: penyaluran dana blm dilakukan dengan mekanisme transfer langsung rekening kuku: surat perintah membayar spm ls) diajukan kantor pelayanan perbendaharaan negara ppn) jakarta dengan lampiran ringkasan keputusan menteri kelautan dan perikanan tentang penetapan kuku penerima blm. kwi. penyaluran dana blm dari ppn jakarta rekening kuku melalui penerbitan sp2d. kuasa pengguna anggaran ppn jakarta timteknis sp2d bank operasional verifikasi pump transfer dana pum rekening kelompok unit bank daan kuku dengan pendamping (sulanrub kelompok gambar. prosedur penyaluran blm bab organi sasi pelaksana ppm mkp organisasi pelaksana ppm mkp terdiri dari tim pengendali,menteri kelautan dan perikanan ditjen ditjen ditjen p2hp ditjen kp3k (kpa) (kpa) (kpa) tenaga pendamping kuku gambar. organisasi pelaksana ppm mkmelalui keputusan menteri kelautan dan perikanan. ketua tim pengendali membentuk sekretariat dan pokja pokja yang terdiri darikoordinator pokja membentuk sekretariat pada masing masing unit kerja. tugas tim pengendali adalah merumuskan kebijakan umum, menyusun pedoman pelaksanaan ppm mkp, melakukan sosialisasi pengembangan ppm mkp, mengkoordinir provinsi terhadap pelaksanaan kegiatan dan melakukan monitoring dan evaluasi. kelompok kerja pokja) dalam rangka pelaksanaan ppm mkp tingkat pusat, ketua tim pengendali membentuk pokja, sebagai koordinator direktur jenderal terkait. adapun tugas pokja adalah melaksanakan seluruh kegiatan pump, mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan. rincian tugas diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis pump dan pur yang ditetapkan oleh koordinator pokja. sekretariat dalam rangka meningkatkan koordinasi pelaksanaan ppm mkp tingkat pusat, ketua tim pengendali membentuk sekretariat yang diatur lebih lanjut dengan keputusan sekretaris jenderal. adapun tugas sekretariat adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan, sosialisasi tingkat pusat, serta koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporankelautan dan perikanan provinsi membentuk tim pembina tingkat provinsimonitoring, evaluasitim pengendali melalui surat kepala dinas provinsi. tim teknis tim teknis terdiri dari dan tenaga pendamping. dalam pelaksanaan ppm mkp tingkat kabupaten kota kepala dinas membentuk tim tekniscc. melakukan verifikasi rub dan dokumen administrasi lainnya guna pencairan blm:melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan. tenaga pendamping tenaga pendamping mempunyai tugas tugas sebagai berikut: melakukan identifikasi kelayakan kegiatan usaha kuku dan pasar. membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh kuku. membantu kuku dalam membuat laporan perkembangan sesuai pedoman teknis. 9g.bab tembi naan dan pengendali pembinaan tingkat pusat dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan ppm mkp dilakukan oleh tim pembina kepada tim teknis kabupaten kota difokuskan kepada: (i)., (ii). melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan. tingkat kabupaten kota pembinaan pelaksanaan ppm mkp oleh tim teknis dilakukan: (i). menjamin penyampaian rub dan dokumen administrasi lainnya dari kuku kepada tim pembina tepat waktu, (ii). melakukan sosialisasi, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian tingkat pusat untuk menjamin pelaksanaan ppm mkpkpkp dapat dilihat pada gambar dibawah ini. menteri kelautan dan perikanan tenaga pendamping gambar. alur pembinaan dan pengendalian ppm mkp tim pengendali melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pump. bab vii evaluasi dan pelaporan evaluasi evaluasi pelaksanaan kegiatan ppm mkpkpketentuan peraturan perundang undangan. bab viii penutup pengembangan usaha mina pedesaan pump) dan pengembangan usaha garam rakyat pur) dibawah naungan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan ppm mkp) merupakan kegiatan strategis kkp untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengembangan wirausaha kelautan dan perikanan pedesaan. keberhasilan ppm mkpusulan kelompok calon penari blm nama kelompok pengurus ketua sekretaris bendahara alamat desa kecamatan kabupaten provinsi tanggal pendirian keanggotaan jumlah ta. orang berasal dari lngembangan usaha garam rakyat pur) tahun dan seluruh data diisi dinyatakan benar apa adanya. ketua kelompok ttd kadis kab kota kepala bpp ttd ttd formulir data dasar kelompok penari blm pas foto ketua 3x4 nama kelompok alamatrencana usaha bersama (rub) nama kelompok alamatbea kor ur. ha, ekor dil rp. penangkapan alat tangkap too oli bam last budidaya komoditas |2luaslahan produksi poo ads pengolahandan pemasaran nan aan bam ads produksi |2luaslahan disetujui ketua kelompok ttd ttd (ketua tim teknis) (eennnnnnnnnnnnnna) formula data dasar tenaga pendamping pas foto 4x6 nama tenaga pendamping tempat tanggal lahir jenis kelamin l p agama status perkawinan belum menikah nikah status tenaga pendamping pns honorer thl pp alamat nomor telp wilayah kerja pendidikan terakhir dipl dipl s11 s2 kelompok yang dibina alamat kelompok tenaga pendamping ttd formula laporan teknik provinsi pena kabupaten kota . bulan pan kelompok usaha kegiatan perikanan produktif nan nan nan naa nan naa nan nan naa nan naa ooh ketua tim teknis ttd formula laporan tembi provinsi banana bulan banana aon kelompok usaha kegiatan perikanan produktif aan leo. lo0000.| leo. lo0000.| aanleo. lo0000.| aan leo. lo0000.| aan lo. leo. loo00.| ketua tim teknis ttd formulir data rekap tulai rub kelompok propinsi kabupaten no| nama kelompok pena alasan mama ban cabang' uni jumlah rp) nas. . nas. nawa aw. nas. . ass. nas. total rupiah menyetujui, tim pembina ttd ditandatangani oleh ketua sekretaris tim pembina pump propinsi formulir format pelaporan ppm mkp tahun pro provinsi.ooc 22an nana loo ket: untuk jenis kegiatan disebutkan secara detail (contoh perikanan budidaya hingga jenis komoditas) formulir format pelaporan ppm mkp tahun kabupaten kota. . lo. lo. lo. oo. ll. lo. lo. lo. lo. oo. ll. lo. lo. lo. lo. lo. oo. ll. lo. lo. lo. lo. oo. ll. lo. lo. lo. lo. oo. ll. lo. lo. ll. lo. leo ket untuk jenis kegiatan disebutkan secara detail (contoh perikanan budidaya hingga jenis komoditas) road map pelaksanaan ppm mkp tahun uraian kegiatan persiapan loro sosialisasi alta akaniusulkan kepada tim pengendalik untuk menjadi rub oleh tenaga pendamping sebagai dasar pengusulan pencairan blm kepada tim pengendali pusat ema aemantagang peta penyiapan sistem pelaporan secara line dari penyelia kepada tim pengendali pusat model e form) |jantung eta nan |
pemerintahan yang efisien dan efektif, bahwa dengan perkembangan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkanlautan dan perikanan, perlu menerapkan manajemen risiko dalam setiap pengambilan keputusrepublik indonesia nomor tahun tentang percepatan kualitas. bab i. a bab ketentuan umum bagian kesatu pengertian, tujuan, dan manfaat peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan atau pegawai lingkungan kementerian untuk pengembangan kebijakan, perencanaan. . peraturan menteri ini bertujuan untuk:: dan cc. mengintegrasikan proses manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. manfaat penerapan manajemen risiko meliputi: memberikan perlindungan kepada unit kerja sebagai akibat kegagalan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, proses, dan sistem: berorientasi jangka panjang: dan mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya. bagian keempat faktor keberhasilan penerapan manajemen risiko: pihak yang ditetapkan untuk secara langsung bertanggung jawab guna mengkoordinasikan proses manajemen risiko:(risk management policy) yang merinci peranan dan tanggung jawab dari unsur pimpinan dan staf pada setiap unit kerja: metodologi manajemen risiko yang menyeluruh: pelatihan. pelatihan tentang manajemen risiko untuk tujuan kepedulian risiko (risk awareness) bagi seluruh pejabat dan atau pegawai: dan pemantauan yang terus menerus mengenai aktivitas pengendalian risiko. bab kelembagaan manajemen risiko. tim penyelenggara manajemen risiko lingkup kementerian: pimpinan unit kerja lingkup kementerian sebagai penanggung jawab pada unit kerjanya masing masing: dan inspektur jenderal sebagai evaluation. untuk membantu tim penyelenggara manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam dibentuk satuan tugas manajemen risiko kementerian. satuan tugas manajemen risiko kementerian sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sekretaris jenderal sebagai penanggung jawab: kepala biro perencanaan sebagai koordinator merangkap anggota: kepala bagian perencanaan umum, biro perencanaanmanajemen risiko kementerian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri. satuan tugas manajemen risiko kementerian sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugas: menyusun pedoman dan petunjuk teknis manajemen risiko lingkungan kementerian: melakukan.: cc.: melakukan kegiatan pengendalian risiko lingkungan kementerian: melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen risikomanajemen risikokomite manajemen risiko unit eselon sesuai kewenangannya. keanggotaan komite manajemen risiko unit eselon sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sekretaris jenderal direktur jenderal inspektur jenderal kepala badan sebagai penanggung jawab: kepala biro perencanaan sekretaris direktorat jenderal inspektorat jenderal badan sebagai ketua merangkap anggota: pejabat eselon iii yang membidangi perencanaan program pada unit eselon masing masing sebagai sekretaris merangkap anggota, dan pejabat eselon pada unit eselon masing masing sebagai anggota. komite manajemen risiko unit eselon sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugas: menyusun arah kebijakan, strategi penerapan, dan metodologi manajemen risiko unit kerja eselon masing masing: menyusun rencana kerja pelaksanaan manajemen risiko unit kerja eselon masing masing: cc. melaksanakan manajemen risiko unit kerja eselon masing masing:manajemen risiko kementerian. dalam. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ketua komite manajemen risiko unit eselon sesuai kewenangannya menyelenggarakan rapat koordinasi berkala dengan unit pemilik risiko untuk membahas dan memutuskan sejumlah aspek yang terkait. sekretariat jenderal direktorat jenderal inspektorat jenderal badan merupakan unit pemilik risiko instansi pada unit kerja eselon masing masing. unit kerja eselon dan atau unit pelaksana teknis merupakan unit pemilik risiko kegiatan pada unit kerjanya masing masing. unit pemilik risiko kegiatan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas pemilik risiko, koordinator, dan administrator. pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada adalah pejabat eselon dan atau kepala unit pelaksana teknis lingkungan kementerian yang merupakan pimpinan pada unit pemilik risiko. koordinator manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada adalah salah satu pejabat eselon iii iv atau pejabat yang ditunjuk pemilik risiko. koordinator manajemen risiko:mbantu pemilik risiko dalam proses operasional manajemen risiko sehari hari. administrator manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada adalah salah satu pejabat eselon iii iv atau pegawai yang ditunjuk oleh pemilik risiko. administrator manajemen risiko sebagaimana dimaksud bertugas menatausahakan proses manajemen risiko. bagan kelembagaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam d. bab iii strategi penerapan manajemen risiko, diperlukan strategi penerapan manajemen risiko::punmanajemen risiko pada unit kerja lingkungan kementerian memberikan perhatian utama padadan sasaran: dan adanyadalam huruf dilakukan penanganan risiko baik risiko yang dideteksi maupun risiko yang ditransfer. . kriteria risiko yang dideteksi sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit meliputi hal hal sebagai berikut: terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan atau kontrak perjanjian: dan cc. unithal sebagai berikut: dan unit kerjapimpinan unit kerja lingkungan kementeri sebagai berikut: sumber daya manusia: infrastruktur: dan sistem dan prosesvatau kegiatan. program dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada adalah kegiatan yang memiliki indikator kinerja utama dan kegiatan prioritas lainnya. dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi: penetapan tujuan: identifikasi risiko: analisis risiko: evaluasi risiko: penanganan risiko: dan monitoring dan revi. penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf hal hal sebagai berikut: lingkungan internal dan eksternal: tugas dan fungsi unit kerja: dan pihak: dan mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko. : risiko rendah dengan warna biru: risiko sedang dengan warna kuning: risiko tinggi dengan warna orange: dan risiko sangat tinggi dengan warna merah. . matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko: prioritas penanganan risiko: dan cc. besarnya dampak penanganan risiko. penanggung jawab penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan tingkat risiko, yaitu: untuk risiko sangat tinggi dan tinggi dilakukan oleh pemilik risiko: untuk risiko moderat, rendah, dan sangat rendah dilakukan oleh koordinator pada satgas manajemen risiko kementerian, ketua pada komite manajemen risiko eselon dan koordinator pada unit pemilik risiko kegiatan. dalam penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam unit pemilik risiko perlu mengembangkan rencana kontingensi bila. rencana kontingensi sebagaimana dimaksud pada mencakup langkah langkah darurat, termasuk langkah langkah pendeteksian dan pengurangan dampak. langkah langkah darurat sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan secepatnya. dalam pelaksanaan langkah langkah darurat sebagaimana dimaksud pada harus disusun rencana penanganan kondisi darurat. rencana penanganan kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya mencakup: rencana terperinci strategi dan penanganan kondisi darurat: tim penanganan kondisi darurat langsung bawah penanggung jawab penanganan risiko: dan dana penanganan kondisi darurat. langkah langkah pemulihan. langkah langkah pemulihan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas sekurang kurangnya (dua) tahap yaitu: tahap pertama: dan tahap kedua. langkah pemulihan tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf sekurang kurangnya mencakup: rencana dan strategi pemulihan: infrastruktur pemulihan: dan cc. dana pemulihan. langkah pemulihan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf sekurang kurangnya mencakup: kegiatan pemulihan: pengembangan proses baru peningkatan proses yang ada, dan cc. dana pemulihan. dalam hal telah dilakukan langkah pemulihan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada kondisi darurat belum dapat diatasi, maka dapat dilakukan langkah pemulihan tahap berikutnyarisiko. hasil penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada mencakup: hasil identifikasi berbagai opsi penanganan risiko: penilaian atas opsi opsi tersebut: dan cc. rencana penanganan, persiapan, dan penerapannya. tahap:penanggung jawab dalam penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam dan monitoring dan revi sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: pada tingkat kementerian adalah penanggung jawab dan koordinator satuan tugas manajemen risiko kementerian: pada tingkat unit kerja eselon adalah penanggung jawab dan ketua komite manajemen risiko: dan pada tingkat unit kerja eselon dan atau unit pelaksana teknis adalah kepala unit kerja dan atau kepala unit pelaksana teknis dibantu oleh koordinator manajemen risiko pada unit kerja masing masing. bab evaluasi dan pelaporan dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko lingkungan kementerian dilakukan evaluasi oleh inspektorat jenderal secara berkala atau bila diperlukan, yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk menjamin efektivitasnya. . setiap pemilik risiko wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko baik risiko instansi maupun risiko kegiatankoordinator satuan tugas manajemen risiko kementerianlaporan manajemen risiko unit kerja eselon sebagaimana dimaksud pada dikompilasi dan disampaikan oleh ketua komite manajemen risiko kepada. masing masingjenis dan format lapovi. bab pembiayaan segala biaya yang diperlukan dalam penerapan manajemen risiko kementerian dibebankan padakretariat ane .m ran small &|| 0x. sunomor isi lampiran bagan kelembagaan manajemen risiko matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko matrik analisis terhadap tingkat risiko (profil risiko) jenisek nan semar jeng, mna minta supranawa yusufbagan kelembagaan manajemen risiko pengarah menteri penanggung jawab evaluation kementerian sekretaris jenderal inspektur jenderal satgas manajemen risiko kementerian penanggung jawab: komite manajemen risiko sekretaris jenderal eselon koordinator: penanggung jawab: kepala biro perencanaan sekretaris jenderal direktur sekretaris: jenderal inspektur kabar perencanaan umum, jenderal badan biro perencanaan ketua: anggota: kepala biro perencanaan sekretaris direktorat jenderal sekretaris direktorat jenderal inspektorat jenderal badan inspektorat jenderal badan sekretaris: pejabat iii bidang penunnnannanananannnnannanann perencanaan program anggota: pejabat eselon masing masing unit pemilik risiko kegiatan anan ana manan makanan ana pemilik risiko: senanananananaana nana pimpinan unit kerja ii kepala unit pelaksana teknis koordinator: salah satu pejabat eselon iii iv atau keterangan: pejabat yang ditunjuk garis komando see garis koordinasi administrator: salah satu pejabat eselon iii iv atau pegawai yang ditunjuktingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tingkat dampak keterangan sangatrendah. kerugian keuangan cukup besar tinggiangatkemungkinan probabilitas keterangan hampir tidak peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa terjadi persentase jarang terjadi peristiwa diharapkan tidak terjadi persentase kemungkinan peristiwa kadang kadang bisa terjadi terjadi persentase sering terjadi peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi persentase hampir pasti peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi terjadi persentase lampiran iiianalisis terhadap tingkat risiko (profil risiko) matrik analisis rendah rendah sedang tinggi tinggi hampir pasti terjadi sering terjadi mungkin terjadi v " jarang terjadi hampir tidak terjadi warna level dimulai dari deskripsi status risiko status risiko sangat tinggi tinggi sedang rendah sangat rendahjenis dan format laporan hasil identifikasi dan analisis risiko tingkat kementerian visi misi tahun. tujuan formulir: mr risiko teridentifikasi faktor penyebab kemungkinan dampak status deskripsi risiko status risiko dst. keterangan: kolom diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing masing tujuan nan yang ingin dicapai oleh kementerian seperti tertuang dalam renstra kementerian. kolom diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan. satgas manajemen risikoementerian, hampir tidak terjadi sangat rendah penanggung jawab(ennennnnnannnnannnnn)nip da. enennnntnnnnanaaatingkat eselon unit eselon program tujuan tahun: sasaran formulir: mr risiko teridentifikasi kemungkinan dampak status risiko deskripsi status bat, keterangan: kolom diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan program unit kerja eselon seperti tertuang dalam renstra eselon penannannnnannannnnnnnnnnnnnnaan kolom diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahomite manajemen risiko hampir tidak terjadi sangat rendah eselon jarang terjadi rendah penanggung jawab(seventeenunit pemilik risiko kegiatan (tingkat eselon ii upt) unit kerja nama kegiatan tahun. tujuan kegiatan formulir: mr . . deskripsi risiko teridentifikasi faktor penyebab kemungkinan dampak status risiko status risiko wal last keterangan: kolom diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan kegiatan unit kerja eselon ii upt yang bersangkutan kolom diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan unit pemilik risiko kegiatpenanggung jawab hampir tidak terjadi sangat rendah(oennenennenenanaenanann) kolom merupakan hasil perkalian kolom kolom nippenanganan dan pemantauan risiko tingkat kementerian visi misi semester tahun. tujuan formulir: mr risiko rincian penanganan usulan waktu pemantauan penanggung prioritas) rencana realisasi sela perbaikan rencana realisasi usulan jawab tertangani perbaikanpanam naa selama satu semester. satgas manajemen risikoementerian,enanggung jawab(meennnnnnnnnnnlannnnan) kolom diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani nip. oonncanatantanaa hasil penanganan dan pemantauan risiko instansi tingkat eselon unit eselon program tujuan semester tahun.i. sasaran formulir: mr risiko rincian penanganan usulan waktu pemantauan penanggung prioritas) ao yang belum perbaikan ( usulan jawab rencana realisasi tang seluas rencana realisasi usulan tertangani perbaikan lal i|m lagmaaaanaan20. akar permasalahan dari faktor penyebab. komite manajemen risiko kolom diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring selama satu semester. eselonpenanggung jawab(onennnnnnnnnnnnnnnnnn) hasil penanganan dan pemantauan risiko pada unit pemilik risiko kegiatan (tingkat eselon ii upt) unit kerja nama kegiatan semester tahun. tujuan kegiatan formulir: mr risiko rincian penanganan usulan waktu pemantauan penanggung sel prioritas) . yang belum perbaikan usulan jawab rencana realisasi rencana realisasi tertangani perbaikannni20. akar permasalahan dari faktor penyebab. unit pemilik risiko kegiatan, kolom diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring selama satu semester. penanggung jawabtunjuk penyusunan dan penelaahan rka kl tahun, dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran masing masing satuan kerja. pedoman umum penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian kelautan dan perikanan: lampir: lampiran iii: lampiran klasifikasi jenis belanja dalam konsep kapitalisasi: lampiran kerangka acuan kerja term reference tor): lampiran rincian anggaran biaya rab): lampiran vii contoh format revi rencana kerja dan anggaran kementerian kelautan dan perikanan: lampiran viii rambu rambu penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian kelautan dan perikananearementerian dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan yang efektif, efisienhal ini4encana kerja dan anggaran rka)kpdan akun standarementerianencana kerja dan anggaranementerian, terdapat adanya kesamaan persepsi penggunaan bagan akun standar(kpm) dalam rangka pelaksanaan rencana strategis kementerian dalam penyusunan rka kkp. pengertian pengertianadalah kementerian kelautan dan perikanementerian lembagakkpementerian lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian lembagaencana kerja pemerintahipaerencanaan pembangunan nasional kepala badan perencanaan pembangunan nasionaltahun depan. baseline dalam rka k ltermasuk tambahan kebijakan baru luar rencana kerja pemerintah rkp) dan rencana tiga tahun depan:: daftar inventaris barang milik negara (bmn), antara lain, gedung bangunan, peralatan, kendaraan bermotor dan yang sejenis yang perlu pemeliharaan: dokumen tagihan langganan daya dan jasa, kontrak kontrak dalam rangka operasional kantor, antara lain, cleaning service, satpam, sopir atau out sourcingn(gaji dan tunjangan)ln anggaran yang bersumber dari pinjaman dan atau hibah luar negeri pln)tiga pihak, yaitulautan dan perikanan. adapun indikasi hibah luar negeri sesuai dengan usulan yang disampaikan kementerian perencanaan pembangunan nasional badan perencanaan pembangunan nasional(i) sumber dana pekerjaan berasal dari rupiah murni: (ii) substansi pekerjaannya merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan sebuah output, iii) secara teknis, pekerjaannya tidak dapat dipecah pecah: (iv)encana kerja dan anggaran kementerian dalam rincian kegiatan, sasaran, dan anggaran satker pusat, unit pelaksana teknis upt)daerah. koordinasi, sinkronisasi, dan konsolidasi rka kkp langkah ini merupakan proses revi usulan rka kkp unit eselon yang dilaksanakan bersama oleh sekretariat jenderal biro perencanaan dan biro keuangan), inspektorat jenderal, sekretariat unit kerja eselon dengan satker bersangkutan. proses ini disebut quality control tahap kedua setelah masing masing unit kerja melakukan revi internal unit kerja eselon masing masing (9c revi dimaksudkan untuk meneliti kesesuaian usulan program dan kegiatan dengantujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa usulan rincian kegiatan, sasaran, dan anggaran telah sesuai dengan targetja kementerian keuanganerangka acuan kegiatan, standar biaya, dan bagan akun standar bas). proses ini disebut quality control ketigamaker dan rdpuan kerja (satker) peran satker dalam penyusunan rka kkp, antara lain, adalah menyusun dokumen kertas kerja kk) rka kkp dengan menggunakan aplikasi rka kkp untuk menghasilkan kertas kerja rka kkp, yang terdiri dari penyusunan anggaran belanja dan pendapatan kegiatan. sedangkan langkah langkahnya adalah: penyusunan anggaran belanja, penyusunan anggaran pendapatan, menyampaikan melengkapi data dukung: rka kkpkepala biro perencanaan. untuk selanjutnya dilakukan quality control tahap pertama oc data dukung yang harus disiapkan oleh satker, antara lain, adalah: rka kkp dan arsip data komputer adk): gender budget statement gbs) bila berkenaan dengan gender, data dukung teknis antara lain: peraturan perundang undangan, analisis kelayakan bangunan oleh dinas yang menangani pekerjaan umum atau instansi berwenang lainnya: surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam) yang ditandatangani kpa: data pendukung terkait, antara lain: perhitungan kebutuhan biaya dinas yang menangani pekerjaan umum setempat, atau instansi yang berwenang lainnya. peran unit eselon peran unit kerja eselon yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh sekretariat unit eselon adalah: menghimpun mengkompilasi rka kkp satker lingkup unit kerja eselon bersangkutan: melakukan quality control tingkat pertama rka satker lingkup unit kerja eselon menyusun rka unit eselon formulir dan berdasarkan rk total pagu anggaran, sumber dana, dan sasaran kinerja (jenis barang jasa dan volume output): meneliti dan menyaring relevansi komponen dengan output kegiatan pada masing masing rka kkp:: rka unit eselon ditandatangani oleh pejabat eselon selaku kpa sebagai penanggung jawab program: menyampaikan rka unit eselon dan data dukung terkait menteri c.g. sekretariat jenderal. peran sekretariat jenderal sekretariat jenderal bertugas mengkoordinir penyusunan rka kkp, dengan rincian tugas sebagai berikut: menghimpun kompilasi rka unit eselon dalam lingkup kkp: melakukan quality control tingkat kedua rka satker lingkup kkp, menyusun rka secara utuh untuk lingkup kkp berdasarkan rka unit eselon memvalidasi alokasi anggarabagian formulir rka tentang strategi pencapaian sasaran strategis: rka:quality control tingkat ketiga rka satker lingkup kkp: rupiah murni pendamping (rmp): pendapatan negara bukan pajak (pnb): pinjaman luar negeri (pln): hibah luar negeri (: belanja modal: belanja bantuan sosial. unit eselon harus menjaga total anggaran menurut program dan masing masing kegiatan serta sumber pendanaannya:, unit eselon yang melakukan perubahan alokasi dan lokasi kegiatan dan anggaran harus disampaikan kepada menteriementerian kelautan dan perikanan: penanggulangan kemiskinan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik: reformasi birokrasi. pencapaian target indikator kinerja utama kkp dalam rangka rencana penetapan kinerja kkp, yakni pertumbuhan pdb perikanan, produksi perikanan, nilai ekspor hasil perikanan, konsumsi ikan per kapita, nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan:uu(pkn): program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan. masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia (mp3ei) koridor ekonomi, yakni koridor ekonomi sulawesi, bali nusa tenggara, dan maluku papua, percepatan pembangunan papua dan papua barat. pelaksanaan industrialisasi kelautan dan perikanan, untuk komoditas tuna tongkol cakalang, udang, bandeng, patinperubahan iklim gs, maluku sebagai lumbung ikan nasional, pemberantasan korupsi, cti cff, ran kepemudaan, dan ran hak asasi manusi:kapal dan kendaraan roda empat operasional kawasan konservasi perair. khusus untuk kegiatanementerian negara lembaga: pemberian ucapan selamat, hadiah tanda mata, karangan bunga, dsb untuk berbagai peristiwa, pesta untuk berbagai peristiwa dan por (pekan olah raga) pada kementerian negara lembaga:efisiensi dalam penyusunan anggaran lingkup kkpmana tercantum dalam lampiran viiikantor pusat dengan peserta kantor pusat hanya dapat dilaksanakan jakarta, jawa barat, atau bantenupt dan daerah dilaksanakan lokasi terdekat dengan satkerlibatkan seluruh upt atau dinas provinsi kab kota dan instansi daerah lainnya dikoordinasikan pada tingkat eselon dan dilaksanakan maksimal kali per tahun: pertemuan teknis yang mengundang daerah (upt, dinas provinsi kab kota, dan instansi daerah lainnya) harus terintegrasi minimal pada tingkat eselon dan dilaksanakan maksimal kali per tahun,fully, halfway) harus melibatkan unit eselon lain atau k l lain: jumlah panitia pertemuandan belanja perjalanan lainny:dan pengiriman jenazah: belanja perjalanan tetap digunakan pada komponen kegiatan pelayanan kepada masyarakat, seperti penyuluhan kelautan dan perikanan, serta perjalanan pimpinan: belanja perjalanan lainnya digunakan antara lain dalam rangka perjalanan dinas panitia dan atau peserta yang berasal dari luar kota tempat lokasi penyelenggaraan rapatgan akun standar yang umumnya digunakan pada penyusunan rka kkp sebagai referensi dapat dilihat pada lampiran iiyang dapat dilihat pada lampiran iii.ementerian negara lembaga pemerintah pusat dan daerah. kementerian kelautan dan perikanan, sesuai urutan kementerian negara lembaga memilikementerian kelautan dan perikanan terdiri dari: fungsi pelayanan umum: fungsi ekonomi: satuan bawah nilai minimum kapitalisasi rp. unit)disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk kegiatan operasional satker blu (gaji dan operasional pelayanan satker bluerintah daerah, khusus belanja perjalanan dinas komponen perjalanan dinas terdiri dari: uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal (transport lokal dalam rangka perjalanan dinas): biaya transport pegawai (tiket pp): biaya penginapan: yang representasi: sewa kendaraan dalam kota: dan atau biaya menjemput mengantar jenazah. komponen luar biaya perjalanan dinas tidak dapat dibebankan pada akun 524xxx(: biaya uji coba:dapat dilihat pada lampiran iv. dokumen pendukung rka kkp rka kkp masing masing satker ditandatangani oleh kpa selaku penanggung dan rincian biayanya. pengadaan peralatan dan mesin agar dilengkapi dengan spesifikasi barang, price list dan penawaran dari pihak penyedia barang. satuan biaya dengan harga satuan lebih dari rp.surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam) yang ditanda tangani oleh kpa apabila rincian biaya yang tercantum dalam rka kkp tidak terdapat dalam standar biayadirektorat jenderal sekretaris inspektorat jenderal sekretaris badan kepala biro perencanaan (format sesuai lampiran dan lampiran vi)untuk dilakukan revi bersama satker bersangkutdirektorat jenderal badan yang telah mendistribusikan anggaran termasuk sumber pendanaannya. rka ditandatangani oleh kpa selaku penanggung jawab kegiatan masing masing satker dan disampaikan menteri c.g. sekretariat jenderal untuk dilakukan revi bersama dalam rangka persiapan usulan rka kkprka kkp yang disampaikan terdiri dari form form rka kl serta dihampiri dokumen pendukung berupa: kak tor dan rab:bab revi dan penelaahan rka kkp rka k l yang disusun oleh masing masing satker berdasarkan pagu anggaran akan direvisi oleh tim revi internal rka kkp. tim revi internal rka kkp sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh menteri dan terdiri atas unsur sekretariat jenderal biro perencanaan dan biro keuangan), inspektorat jenderal, serta sekretariat unit kerja eselon lingkup kkp. format revi rka kkp sebagaimana dimaksud mengacu pada lampiran vii peraturan menteri ini. tahapan revi rka internal kkp: masing masing satker agar memastikan bahwa rka kkp telah disusun berdasarkan senja sesuai tugas dan fungsi satker yang ditunjukkan dengan output yang telah ditetapkan: masing masing sekretariat unit eselon mengkoordinir memvalidasi, dan mengumpulkan rka dari masing masing satker danmasing masing unit eselon menyampaikan rka form form dan kertas kerja rka sekretariat jenderal c.g. biro perencanaan dengan data dukungan untuk selanjutnya akan dilakukan revi dan validasi untuk menyusun form rka kkp). revi yang dilakukan kkp c.g. sekretarirevi. kelengkapan, kesesuaian dokumen dan instrumen pendukung tambahan. cc. penggunaan format baku untuk rka kkp maupun dokumen pendukung. kesesuaian kode kewenangan, lokasi satker dan ppn. arsip data komputer (soft copy back data rka kkp). petugas revi akan membuat berita acara hasil revi dan ditandatangani oleh perwakilan tim revi dan satker.. kesesuaian program, kegiatan, output, komponen, penggunaan bagan akun standar (bas) serta rincian dan standar biaya. kesesuaian pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas. komponen komponen input dari suatu output suboutput kegiatan yang tidak diperbolehkan dan dibatasi.. kesesuaian kak dan rab dengan output kegiatan. ruang lingkup revi rka kkp difokuskan pada hal hal sebagai berikut: kesesuaian antara output kegiatan dengan indikator kinerjanya. relevansi setiap komponen input dalam mendukung pencapaian output kegiatan. cc. kesesuaian besaran biaya komponen input dengan standar biaya.revi rka kkp: tim revi internal rka kkp melakukan revi bersama dengan perwakilan satker terkait. memeriksa volume target sasaran sesuai tugas dan fungsi masing masing satker sesuai senja kkp. meneliti kesesuaian pagu dalam rka kkp dengan besaran alokasi pagu anggaran. meneliti jenis belanja, sumber pendanaan serta penerapan standar biaya dan bagan akun standar. meneliti kak, rab serta dokumen pendukung lainnya. membuat berita acara revi serta memberikan mengesahkan (para) pada lembar kertas kerja rka k l, kak dan rab.dan alokasi anggarannya akan dimasukkan dalam output cadangan. tim revi rka kkp akan memasukkan dalam berita acara apabila pada saat revi satker belum dapat memenuhi satu atau lebih persyaratan pengalokasian anggaran. membuat berita acara hasil revi serta memberikan pengesahan (.quality controlrevi dan petugas revi dari masing masing unit kerja, sehingga revi internal kkp mendahului penelaahan direktorat jenderal anggaran kementerian keuangementerian negara lembaga dengan rkp.standar biaya, dan bagan akun standar (bas). bahan (dokumen) yang diperlukan dalam rangka penyusunan dan revi rka k l antara lain: uraian tugas dan fungsi setiap unit satker, b.data pendukung (kak, rab dan dokumen lainnya): satuan anggaran berdasarkan pagu anggaran, d.standar biaya, bagan akun standar, petunjuk penyusunan dan revi rka kkp: satuan anggaran kkp. tindak lanjut rka kkp rka kkp yang telah selesai disusun dan ditelaah mulai dari 9c 9c dan 9tunjuk teknis penyusunan dan penelaahan rka k belanja pegawai kode contoh penerapankode contoh penerapanuang lembur pengeluaran untuk pembayaran uang uang lembur pns lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur belanja tunjangan lain lain termasuk biro umum uang duka pns dalam dan luar sekretariat jenderal dan negeri sekretariat eselon pengeluaran untuk tunjangan lain lain termasuk uang dukakode contoh penerapan belanja keperluan perkantoran pengeluaran untuk membiayai langganan internet keperluan sehari hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional kkp terdiri dari: langganan lease angeltele, internet:pengadaan bahan makanan bea makanan belanjapenambah dahantubuh pengeluaran untuk membiayai hanya diberikan kepada pengadaan bahan pns yang bekerja pada makanan minuman obat obatan unit kerja tertentu. yang diperlukan dalam menunjang petugas lab pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai operator komputer kode contoh penerapanrangka kedinasan yang dibayarkanhonor pejabat kpa, ppk, pejabat honor pengelola pnb penguji spp dan penanda tangan pejabat pengadaan spm, bendahara pengeluaran pum, barang dan jasa honor staf pengelola keuangan, petugas sai (sak pejabat pengadaan barang jasa, simak bmn)dapat pakan ikan yang tampung dalam mata anggaran sediakan dalam dalam rangka kegiatan operasional rangka operasional upt pusat tenaga pengolah data komputer, statistik pengeluaran yang digunakan untuk makan pembayaran biaya bahan pendukung snack kud kegiatan (yang habis pakai) seperti nach ucapan pakan benih, pupuk alat tulis kantor atk pupuk, tulis kantor atk) bibit dan induk ikan konsumsi bahan makanan untuk penelitian bahan cetakan dokumentasi bahan bahan kimia spanduk untuk keperluan laboratorium biaya fotokopi tabung reaksi, gelas yang diperlukan dalam pelaksanaan ukur untuk kegiatan non operasional seperti dies laboratorium natalis, pameran, seminar, pejabat, sosialisasi, rapat dan lain lain. honoroutputkegkegiatan, penelitian, honor penyuluh panitia pengadaan non pns, honor tim pelaksana pemeriksa penerima kegiatan: (pengarah, penanggung barang jasa yang jawab, koordinator, ketua, sekretaris, tidak menghasilkan anggota dan staf sekretariat). honor aset tetap aset panitia pengadaan barang jasa, lainnyapengeluaran yang tidak dapat paket rapat ditampung dalam mata anggaran| pertemuan diluar dan termasuk biaya | kantor, akomodasi biaya crash program atau digunakan (hotel, ruangan, untuk pengadaan barang yang| kamar), dan translit diserahkan masyarakat peserta wanita lokal transport lokal dalam kota. uang saku paket pertemuan luar dalam kota kode contoh penerapan uang saku rapat dalam kantor tenaga ppm dan pendamping ppm pengelola tambak upt honor tenaga pengolah data honor petugas statistik seminar kitpon pembayaran denda keterlambatan listrik, telepon, dan air belanja jasa konsultan pembayaran konsultan secara konsultan perorangan kontraktual termasuk jasa pengacara dan atau perusahaan yang outputnya tidak menghasilkan yang outputnya tidak aset lainnya menghasilkan aset lainnya kode contoh penerapan digunakan untuk pembayaran sewa sewa kantor, ruang (misalnya sewa kantor gedung pertemuan, mobil, ruangan, atau sewa lainnya) kapal, helikopter nara sumber, untuk non pns pembicara,praktisi, pakar dalam besikepentingan dinas pakar dalam suatuproduksi dan halaman taman gedung kantor angkatan kirilingkup pendidikan, pelabuhan kkp perikanan, balitbang kode contoh penerapan belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin pengeluaran untuk pemeliharaan perbaikan peralatan perbaikan untuk mempertahankan |dan mesin satker peralatan dan mesin agar kembali kkp, yang tidak berada dalam kondisi normalpemeliharaan jalan dan perbaikan untuk mempertahankan jembatan lingkungan jalan dan jembatan agar kembali upt kkp berada dalam kondisi normal belanja biaya pemeliharaan irigasi pengeluaran untuk pemeliharaan pemeliharaan saluran perbaikan untuk mempertahankan irigasi tambak (aset irigasi agar berada dalam kondisi kkp), kolam labuh normal belanja biaya pemeliharaan lainnya pengeluaran untuk pemeliharaan aset pemeliharaan perangkat tetap selain gedung dan bangunan, lunak, dan peralatan dan mesin serta jalan, pemeliharaan jaringan irigasi dan jaringan agar berada komputerdinas mutasi pegawai seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan konsultasi, pengiriman jenaka perjalanan dinas dalam rangka monitoring, supervisi pengawasan pemeriksaan, mutasi dan pembinaan pegawai, mutasi pension, pengiriman jenasah untuk kepentingan dinas pengawasan daerah luar negeri belanjaperjalanantetp hanya perjalanan pengeluaran untuk kegiatan petugas penyuluh pelayanan masyarakat bpsdm belanjaperjalananlannya pengeluaran untuk perjalanan perjalanan dinas lainnya dalam rangka pendukung panitia dan atau kegiatan kementerian peserta yang berasal negara lembaga yang tidak dari luar kota tempat tertampung dalam pos belanja lokasi perjalanan biasa dan tetap penyelenggaraan rapatsos bong anggaran mona antrean masyarakat pemda pengeluaran untuk pengadaan pengadaan gedung pih, barang barang selain tersebut atas gudang produk kp, untuk diserahkan kepada rumah pengolahan, pos masyarakat pemerintah daerah pengawas, pos wisata melalui tugas pembantuan bahari, gedung pertemuan nelayan,, benih dan induk, pengadaan jalan, irigasi tambak, saluran tersier, dan jaringan irigasi lokasi tambak kolam kode keterangan contoh penerapandiserahkan kendaraan bermotor kepada pemerintah daerah dan sejenisnya untuk menunjang kegiatan tugas pembantuan belanja modal kode pembebasan penyelesaian, balik lai nama, pengosongan, penimbunan, dika, perataan, pematangan tanah, arsen pembuatan sertifikat tanah serta iba gka pengadaan tana pengeluaran pengeluaran lain cy, yang bersifat administratif han uran, tidak sehubungan dengan perolehan mai lang idak hak dan kewajiban atas tanah 'serai pada saat pembebasan pemerintah acara masyarakat pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan dipakai (swakelola kontraktual) belanja modal peralatan dan mesin pengeluaran untuk pengadaan pengadaan kendaraan peralatan dan mesin yang| roda digunakan dalam pelaksanaan pengadaan mesin pelet kegiatan antara lain biaya peng pembelian, biaya pengangkutan, pengadaan komputer biaya instalasi, serta biaya pengadaan kamera langsung lainnya untuk digital memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin pengadaan scanner tersebut siap digunakan dipakai. peng dalam belanja ini termasuk biaya pengadaan kapal untuk penambahan dan pembelian penggantian penggantian yang meningkatkan harddisk pc laptop masa manfaat dan efisiensi speed boat pengawasan peralatan dan mesi|(e perbaikan atap seng sedang dan bangunan yang| multirole memperpanjang masa manfaat mau ekonomis, atau penggantian lantai gedung dari lantai semen yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis masa datang menjadi keramikpengeluaran untuk memperoleh pembangunan jalan jalan dan jembatan sampai siap| lingkungan pelabuhan pakai meliputi biaya perolehan perikanan upt pusat) atau biaya kontruksi dan biaya biaya lain yang dikeluarkan pembangunan jembatan penghubung sampai jalan dan jembatan link balai balai tersebut siap pakai. dalam belanja lingkungan baja budidaya upt pusat)kode contoh penerapanbalai budidaya biaya perolehan kontruksi dan upt pusattruksi dan biaya biaya pusat lain yang dikeluarkan sampai contoh: pengadaan kabel lin tersebut, siap pakai, dan peralatan lain untuk alam belanja ini termasuk jaya keperluan jaringan untu penambahan internet, telepon dan penggantian yang meningkatkan listrik masa manfaat danyang aspal memperpanjang masa tap manfaat umur ekonomis, atau jembatan satu menjadi yang kemungkinan besar memberi jembatan baja manfaat ekonomis masa yang yang dilaksanakan akan datang dalam bentuk (lingkungan upt pusat peningkatan kapasitas, produksi pelabuhan perikanan, atau peningkatan standar kinerja, balai budidayapenambahan nilai peralatan dan mesinpgrade desktop umur ekonomis, atau yang laptop print kemungkinan besar memberi laptop printerangunan pengeluaran untuk memperoleh pembangunan kantor gedung dan bangunan secara labuh kontraktual sampai dengan pembangunan pelabuhan gedung dan bangunan siap termasuk konsultan digunakan meliputi biaya perencana dan pembelian atau biaya kontruksi, pengawas, dan biaya termasuk biaya pengurusan izin hilangnya mendirikan bangunan, notaris dan pajak (kontraktual). belanja modal setelah perolehan pada saat pengeluaran gedung dan bangunan yang awal, daya listrik memperpanjang masa dimasukan dalam akun manfaat umur ekonomis, atau gedung dan bangunan. yang kemungkinan besar memberi untuk pengeluaran manfaat ekonomis masa yang selanjutnya perlu dilihat akan datang dalam bentuk apakah pengeluaran peningkatan kapasitas, produksi tersebut memenuhi nilai atau peningkatan standar kinerja. minimum kapitalisasi dan memenuhi batasan minimum gedung dan bangunan kapitalisasi sesuai dengan sebesar rp300. peraturan perundang undangan apabila memenuhi, maka yang mengatur batasan minimum dibebankan dalam kode kapitalisasi akun (belanja penambahan nilai gedung dan bangunan), sedangkan apabila tidak memenuhi kriteria nilai minimal kapitalisasi maka cukup dibebankan dalam belanja barang dalam akun (belanja pemeliharaan sedang dan bangunan) pengeluaran untuk pemeliharaan akun untuk pemeliharaan perbaikan untuk irigasi. mempertahankan irigasi aga contoh: pembersihan berada dalam kondisi normal yang saluran tambak areal nilainya memenuhi nilaialat modal fisik lainnya yang tidak| olah raga. dapat diklasifikasikan dalam pembuatan software, belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, website, lisensi (lebih dari tahun) jalan, irigasipengembangan software, aset tetap lainnya yang websitekode contoh penerapan belanja pemberdayaan sosial dalam bentuk uang digunakan untuk pengeluaran ppm kelautan dan atau belanja pemerintah pusat perikanan diantaranya dalam bentuk uang untuk pump tangkap, pump kegiatan pemberdayaan yang budidaya, pump p2hp, diserahkan secara langsung pagar kp3k dan kepada kelompoka sekretaris bendera| anung cahyono katti amors pake bahan komputer computer paket supply) dokumentasi paket perlengkapan paket peserta seminar kit perjalanan dinas (dalam orang kegiatan, apabila negeri luar negeri) nilai anggaranmenteri kelautan dan perikanan republik indonesia, ttd. salinan sesuai dengan aslinya hari sutardjo kepala biro hukum dan organisasi, lia sekretariat anung cahyono stirklasifikasi jenis belanja dalam konsep kapitalisasi kamerun nan feranatamng service tune lao pemanenan pat (erantataana non permanen pama pengisian ren sereal belanja barang pembelian membelai, dispenser belanja modal memenuhi wsssnisad nda kapitalisasi lana mann manan jaringan overhaul kendaraan dinas belanja modal bukan berkala rutin bnyateang pengadaan aset belanja moda perbaikanjalan berlubang belanja barang hotmix nomor kendaraan (stok) belum diatur dengan ran elantataane masyarakat diserahkan pihak iii sem para cleaning service pembelian accumobi dimas belanja barang pembelian tape mobilitas belanja modal penambahan jaringan dan belanja modal memenuhi pesawat telpon nilai kapitalisasi penambahan jarngantistak belanja modal jap nan dan pengawasan jarananmultiro kerangka acuan kerja (terms reference tor) kementerian negara lembaga akananananaaan nana anna anna unit eselon nan program hasil nnananaanananananan ana aan unit eselon satker nnnnaanana nana anna nana kegiatan co) indikator kinerja kegiatan nkaaanananaaan anna anna anna anna asas satuan ukur dan jenis keluaran nnakanaanananananan aan volume co)sa yang diperlukan jakarta,. kepala satuan kerja sekretaris ditjen sekretaris itjen kennannananaananaananaaan sekretaris badan kepala biro perencanaan, tanda tangan tanda tangan nama lengkap nama lengkap nip.xxxx koo ini penjelasan kerangka acuan kerjakelautan dan perikananisi jumlah volume keluaran kegiatan. volume yang dihasilkan ana contoh peraturan, orang peserta, laporan lhp terkait langsung dengankementerian kelautan dan perikanan contoh pegawai, nelayan, siswaana yang diperlukan dalam pencapaian keluaran kegiatan satker vertikal) isi dengan diketahui oleh sesditjen sesajen sebaran masing mag kepala biro perencanaan untuk sekretariat jenderal penandatangan kak dan rabcontoh jakarta,. kepala satuan kerja sekretaris ditjen sekretaris itjen bnananaanannannanaananaa sekretaris badan kepala biro perencanaan tanda tangan tanda tangan nama lengkap nama lengkap nip xxxx nip xxxxkebijakan terkait atau dokumen perjanjian pln sebagai alat dukung. harus cap stempel basah oleh masing masing satkerz5| sekretariat jendela, anung cahyono lampiran vincian anggaran biaya (rab) kementerian negara lembaga unit eselon program po) hasil nnannannaana nana unit eselon satker kegiatan indikator kinerja kegiatan satuan ukur dan jenis saran cennnnana nana nana keluaran volume rincian komponen biaya ukur biaya subouputa9 io. lo. tali fee miabasanisitasan knnnnn penenun ben last pool lo. logo tahapan komponen input) a9) aa sub komponen lo. lo. lk. akun lo. lo. dedi lo. no000000| sub output b.dst il. ho0000000| |total biaya keluaran lo. ho. jakarta,. kepala satuan kerja sesditjen sesajen sebaran kepala eselon kkp biro perencanaan, tanda tangan tanda tangan nama lengkap nama lengkap ini i2. ini isa. .hmaa contoh peraturan pmk, orang peserta, laporan lhp. ada survey, kajian, workshop, sosialisasi. digunakan.isi jumlah biaya yaitu perkalian dari nomor dan nomor isi dengan nama penanggung jawab kegiatan eselon kepala satker vertikal). isi dengan nip penanggungjawab kegiatanjakarta,. . kepala satuan kerja sesajen sesditjen sebaran, kananannanananaananaa eselon kkp tanda tangan tanda tangan nama lengkap nama lengkap nip xxxx nip xxxla: z5| sekretariat jendela, anung cahyonocontoh format revi rencana kerja dan anggaran kementerian kelautan dan perikanan catatan hasil revi rka kkp unit eselon nknaanaa nan ana nana nanas apaan nama satker wanna total anggaran rp. kriteria administratif legalitas dokumen rka k l form dan kak, rab) dokumen pendukung (jika ada) format baku rka k l dan rab ditandatangani kpa kesesuaian kode lokasi, kewenangan, ppn adk keterangan: lengkap: tl: tidak lengkap kriteria substantif kesesuaian program, kegiatan dan output dengan fusi satker kesesuaian komponen dengan output kegiatan kesesuaian penggunaan bagan akun standar |. relevansi input dengan komponen kegiatan kesesuaian volume output dengan senja keterangan: sesuai, ts: tidak sesuai catatan hasil review: jakarta,. unit nama stake (.voodoo wo#ooo wom esa) unit eselon (l. mma) teen (nan natikambu rambu penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian kelautan dan perikanan pertemuan yang meliputi seminar sosialisasi diseminasi focus group discussion fgd) pertemuan sejenis lainnya: pertemuan dimaksud antara lain meliputi pertemuan yang bersifat nasional, pertemuan yang melibatkan peserta dari pusat, pertemuan yang melibatkan peserta dari daerah, pertemuan yang melibatkan peserta dari k l terkait lain, dan pertemuan yang melibatkan tim yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan untuk pertemuan dengan peserta hanya dari pusat dilaksanakan jabodetabek. pelaksana bersifat dibentuk maksimal honor yang terkait output kegiatan mengundang nasional berdasarkan hari sesuai dengan jumlah panitia) nara sumber keputusan atk dan komputer suplai (jumlah paket dari k l menteri, dan sesuai dengan frekuensi pelaksanaan, lainnya, pakar, melibatkan paket maksimal rp. juta) praktisi, dll eselon billboard meeting (sesuai dengan jumlah panitia dapat lainnya atau peserta dan frekuensi pelaksanaan) hadir sehari k l lainnya jasa profesi sesuai kebutuhan) sebelum dan perjalanan dinas (uang harian paket sesudah billboard disesuaikan dengan standar pelaksanaan biaya umum) pelaksanapusatdilaksanakan lainnya billboard disesuaikan dengan standar jakarta, biaya umum) jawa barat, atau bantendaerahlainnya billboard disesuaikan dengan standar biaya umum) pelaksana melibatkan dibentuk maksimal honor yang terkait output kegiatan dapat k l laidak dilaksankan secara terus menerus selama bulan pertemuan dan tentative jadwal yang akan dilaksanakan oleh sekretariat jenderal untuk tingkat kementerian yang wajib diikuti atau ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan oleh setiap eselon penyusunan laporan laporan yang dimaksud antara lain meliputi laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semester, laporan tahunan, dan laporan yang bersifat insidentil. laporan dimaksud dapat berupa laporan yang berkaitan dengan keuangan, bmn, akuntabilitas, ketatausahaan, atau laporan tim yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan. untuk laporan yang disusun oleh tim peserta pusat dilaksanakan jabodetabek. pelaksana tingkat dibentuk maksimal honor yang terkait output kegiatan dapat kementeriasesuai dengan frekuensi pelaksanaan, dari k l eselon atas paket maksimal rp. juta) lainnya nama konsumsi rapat (bila dilaksanakan panitia dapat menteri, dan kantor) hadir sehari melibatkan billboard meeting (sesuai dengan sebelum dan eselon jumlah peserta dan frekuensi sesudah lainnya pelaksanaan) pelaksanaan jasa profesi sesuai kebutuhan) perjalanan dinas (uang harian paket billboard luar kota disesuaikanara sumber pelaksana eselon atk dan komputer suplai (jumlah paket dari k l atau sekretaris sesuai dengan frekuensi pelaksanaan, eselon lainnya eselon atas paket maksimal rp. juta) panitia dapat nama konsumsi rapat (bila dilaksanakan hadir sehari menteri, dan kantor) sebelum dan dapat billboard meeting (sesuai dengan sesudah melibatkan jumlah peserta dan frekuensi pelaksanaan eselon pelaksanaan) dilaksanakan lainnya jasa profesi sesuai kebutuhan) jakarta, perjalanan dinas (uang harian paket jawa barat, billboard luar kota disesuaikan atau bantengkat dibentuk maksimal honor yang terkait output kegiatan dapat satkerpelaksanapenyusunan bahan sifat rincian satuan harga keterangan paket rutin bulan atk juta semester triwulan komputer supplies juta pencetakan dan juta penjilidan sosialisasi bintik atk juta disesuaikan dengan leveling destinasi fgd) komputer supplies juta kegiatan pada acara pencetakan dan penjilidan juta spanduk juta backdrop juta perjalanan dinas monitoring, supervisi dan eselon iv maksimal hari untuk untuk money terpadu waktu pembinaan eselon dan disesuaikan dengan waktu tempuh eselon iii dan tujuan disesuaikan dengan dapat didampingi oleh staf maksimal kebutuhan orang sosialisasi eselon ii disesuaikan dengan staf kebutuhan mengikuti pertemuan eselon staf disesuaikan dengan kebutuhan staf billboard meeting eselon ii disesuaikan leveling tidak ada perjalanan survey staf kegiatan catatan: perjalanan dinas mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai perjalanan dinas. studi kajianaja: sekretariat yenbagi jabatan fungsional merekayasa lingkungan kementerian kelautan dan perikanan, perlu pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional merekayaspengkajian dan penerapan teknologi nomor kp bppt tentang petunjuk teknis jabatan fungsional merekayasa dan angka kreditnya, memperhatikan peraturan bersama menteri negara riset dan teknologi dan kepala badan kepegawaian negara nomor m pbmemutuskan:merekayas|bab pendahuluan latar belakang badan pengkajian dan penerapan teknologi sebagai instansi pembina jabatan fungsional merekayasa telah menetapkan petunjuk teknis jabatan fungsional merekayasa dan angka kreditnya melalui keputusan kepala badan pengkajian dan penerapan teknologi nomor kp bppt petunjuk teknis tersebut atas, merupakan pedoman bagi pejabat fungsional, tim penilai serta pejabat struktural yang terkait dalam melaksanakan kegiatan perekayasaan dan tata cara penilaian serta pengelolaan administrasi. sebagaimana telah diketahui bahwamenterian kelautan dan perikanan kkp) mempunyai pejabat fungsional merekayasa yang melaksanakan kegiatan perekayasaan unit pelaksana teknis upt). untuk melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional merekayasa lingkup kkp tersebut diperlukan acuan yang lebih rinci dari petunjuk teknis, terutama pada butir kegiatan perekayasaan yang disesuaikan dengan sifat dan karakter kegiatan perekayasaan pada upt lingkup kkp agar dapat lebih mudah dipahami oleh semua pihak terkait. cakupan pengaturan dalam petunjuk operasional jabatan fungsional merekayasa ini meliputi organisasi fungsional perekayasaan, kegiatan perekayasaan seperti pendidikan, kegiatan perekayasaan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang serta tata kerja dan tata cara penilaian merekayasa. maksud . maksud dan tujuan pedoman pelaksanaan penilaian jabatan fungsional merekayasa dan angka kreditnya ini dimaksudkan agar para pejabat fungsional merekayasa, tim penilai merekayasa, pejabat pengelola jabatan fungsional merekayasa, dan para pejabat struktural terkait mempunyai pedoman baku dalam hal pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan jabatan fungsional merekayasa. pedoman pelaksanaan penilaian jabatan fungsional merekayasa dan angka kreditnya bertujuan untuk tercapainya keseragaman pemahaman dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perekayasaan, tata kerja dan tata cara penilaian bagi tim penilai merekayasa, sehingga pengelolaan pembinaan bagi pejabat fungsional merekayasa mempunyai standar yang sama baik pusat maupun daerah. pengertian dalam pedoman pelaksanaan penilaian jabatan fungsional merekayas, manual. manual adalah buku petunjuk praktis tentang suatu jenis pekerjaan atau tentang cara kerja suatu alat atau peranti tertentu. desain adalah kerangka bentuk, rancangan, motif, pola, corak, inovasi adalahsistem, atau alat) baik sebagian maupun secara keseluruhannya. inovatif adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru, bersifat pembaruan (kreasi baru)::,,, ketua kelompok group leader) adalah kepala sebuah struktur rincian kerja wbs) yang memimpin beberapa paket kerja, ketua sub kelompok leader) adalah kepala sebuah paket kerja,: bab ii. bab organisasi fungsional perekayasaan organisasi fungsional perekayasaan, yang selanjutnya disingkat ofk, adalah organisasi yang dibentuk secara temporer (ad hod untuk pelaksanaan kegiatan perekayasaan dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan tertentu. ofk merupakan organisasi dengan pola matriks dimana sebagai struktur rincian kerja wbs (kolom) diambil tahap kegiatan perekayasaan dan sebagai paket pekerjaan (baris) diambil disiplin keilmuan atau sebaliknya. ofk dapat dibedakan menjadi (tiga) tipe, dimana masing masing tipe memiliki persyaratan dan batasan sebagaimana berikut: type terdiri dari minimal lima disiplin ilmu kegiatan perekayasaan wbs), dengan jumlah pelaksana kegiatan lebih besar dari tiga puluh delapan peran peran) dan melibatkan institusi lain luar kementerian (bersifat nasional) melalui kesepakatan bersama u), dalam waktu minimal (satu) tahun. institusi luar dapat berkontribusi pada tingkat wbs ataupun pada tingkat wp. antara lain berisi hak penggunaan hasil kegiatan perekayasaan oleh para pihak. program manager engineer leader wbs (wbs (wbs (wbs (wbs wp2. (wp (wp (wp (wp (wp (wp teknisi teknisi teknisi teknisi teknisi teknisi teknisi teknisi teknisi teknisi type b. type terdiri dari minimal dua disiplin ilmu kegiatan perekayasaan wbs), dengan jumlah pelaksana kegiatan lebih besar dari tujuh belas peran peran), dalam waktu minimal (satu) tahun. kepala program protest tente wbs (wbs (wp (wp staff staff staff staff teknisi teknisi teknisi teknisi contoh: program peningkatan produksi dan mutu benih kerapu program manager chief engineer wbs wbs peningkatan dan mutu larva perbaikan lingkungan, nutrisi dan melalui rekayasa pemeliharaan aplikasi vaksin pada pengedaran induk dan larva. penambahan suplemen pada perbaikan nutrisi dan lingkungan pakan induk untuk meningkat kan pada pengedaran benih produksi dan mutu telur uji penggunaan pakan uji multivitamin mineral buatan nnancnkanaaaaan nannnaaakaan perbaikan lingkungan, nutrisi aplikasi vaksin pada dan aplikasi vaksin pada pengedaran benih pemeliharaan larva uji dosis vitamin uji aplikasi vaksin vnn nnannntnnnaaaaan sanannnnnnnnnaaaan type c. type terdiri dari satu disiplin ilmu kegiatan perekayasaan wbs), dengan jumlah pelaksana kegiatan delapan sampai tujuh belas peran sampai dengan peran dalam waktu minimal (tiga) bulan. group leader merangkap sekaligus sebagai chief engineer dan kepala program. group leader wbs program manager leader leader (wp engineering staff engineering staff teknisi teknisi contoh: program rekayasa teknologi peningkatan produksi dan kualitas udang windu wpi1 perbaikan kualitas benih udang windu wp2 perbaikan teknik penggelondongan leader udang windu leader uji pendahuluan penerapan ras pada genera pan teknologi ras pada pemeliharaan induk udang windu penggelondongan benih udang windu perbaikan kualitas air pemeliharaan induk udang windu melalui metode ras rekayasa desain wadah sistem ras pada penggelondongan benih udang windu uji pendahuluan penerapan inseminasi buatan pada induk udang windu catatan: teknisi adalah staf pelaksana teknis yang membantu engineering staff dalam melaksanakan kegiatan penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian, dimana idealnya merupakan teknisi penelitian dan perekayasaan (teknisi litkayasa). setiap wbs terbagi dalam paling kurang dua wp), dan tiap dilaksanakan oleh paling kurang dua orang engineering staff es). engineering . engineering staff dapat merangkap dalam beberapa wp, asalkan tidak dilaksanakan dalam kurun waktu yang sama ofk menggambarkan suatu teamrock untuk melaksanakan program perekayasaan dengan target output yang lebih cepat memberi manfaat bagi masyarakat bila diperlukan setiap pejabat merekayasa dapat merangkap peran dalam satu tahun berjalan maksimal empat peran asalkan tidak dilaksanakan dalam kurun waktu yang sama. bab iii . bab iii kegiatan perekayasaselain itu, the massachusset institute technology mit), usa mendefinisikan teknologi berdasarkan unsur unsur pembentuknya yaitu fusi (kesengajaan) yang sempurna dari seni rupa (arts), ilmu pengetahuan (science), teknik (engineering), ekonomi (economics) dan bisnis (business) pada perkembangan selanjutnya kelima unsur utama teknologi atas saling mempunyai antarmuka (overlapping) yang menghasilkan unsur unsur baru teknologi seperti socio engineering yang merupakan fusi dari socio economics dengan engineering dan juga arts, science dan engineering yang menghasilkan humanity dan anthropology technology dan sebagainya. untuk menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia, kegiatan teknologi harus dilakukan melalui suatu tahapan yang runtun meliputi penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian yang didefinisikan sebagai perekayasaan. kegiatan perekayasaan kelautan dan perikanan dapat dilakukan oleh personil yang memiliki latar belakang keilmuan academic background) bidang yang diklasifikasikan berdasarkan unsur teknologi yaitu, antara lain: ilmu pengetahuan science) terdiri dari sains matematika dan alam, dan sains hi, serta teknik engineering) yaitu teknologi farmasi, media dan hi. pendidikan pendidikan sekolah dan memperoleh gelar ijazah kegiatan hasil pendidikan .kode butir kegiatan satuan kegiatan hasil lamanya lebih dar jam lamanya 6t1 960jam serikat lamanya asi jam serikat lamanya jam lamanya s1 jam lamanya jam lamanya jam catatan: diklat yang dilaksanakan kurang dari jam pelajaran tidak dapat dinikahkan sebagai angka kredit pelatihan tetapi dikompensasi sebagai peserta seminar iv.b. dengan ak pendidikan dan pelatihan prajabatan kode butir kegiatan satuan kegiatan hasil lc. pendidikan dan pelatihan sertifikat prajabatan golongan iii, dengan syarat didalamnya diberikan mata pelajaran jabatan fungsional merekayasa selama enambelas jam pelajaran jpl) butir kegiatan perekayasaan pelaksanaan kegiatan penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian. peran dan tugas merekayasa dinilai secara individual menurut kedudukannya dalam organisasi fungsional perekayasaan, oleh karena itu adanya organisasi fungsional perekayasaan mutlak perlu agar seorang merekayasa jelas kedudukannya dalam melaksanakan profesinya sehingga dapat dinilai secara adil. adapun pembagian tugasnya sebagai berikut: ila. sebagai . ila. sebagai staf merekayasa engineering staf) ila.i.a. melaksanakan kegiatan perekayasaan kesepakatan pan butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan i.a.i.a. melaksanakan desain konseptual ila.i.a. ).(a) menetapkan menetapkan tujuan dan lembar tugas ini tujuan dan parameter parameter kerja didasarkan kebutuhan dasar yang dibutuhkan pada desain desain dalam kegiatan lembar requirement dan perekayasaan yang keputusan objective) ditugaskan. la. .b menjelaskan secara program spesifik tujuan desain manual perekayasaan dan menguraikan kebutuhan parameter batasan inovasi yang ingin dicapai dalam kegiatan perekayasaan ia.i.a. ).(b) menyusun menyusun konsep konsep lembar tugas ini filosofi rancang dasar pemikiran yang kerja didasarkan bangun akan digunakan untuk pada pelaksana kan kegiatan lembar perekayasaan yang keputusan ditugaskan. i1.a2.b berupa latar belakang, program kerangka pikir (referensi) manual dari butir kegiatan ila.i.a. ).(a). ia.i.a. ).(c) menetapkan menetapkan metoda yang kembar tugas ini metoda yang akan digunakan untuk kerja didasarkan digunakan perekayasaan yang pada ditugaskan melaksanakan lembar kegiatan. instruksi untuk melaksanakan teknik butir butir kegiatan kegiatan bila.i.a. ).(a) meliputi alat, ii.a. .a. ).(a) bahan, sistem dan atau atau lembar cara kerja untuk keputusan melaksanakan butir ila. .b kegiatan ila.i.a. ).(a) program dapat berasal dari studi manual literatur. ila.i.a. melaksanakan desain awal ila.i.a. ).(a) merekayasa melaksanakan lembar tugas ini bentuk konfigurasi penyelarasan produk kerja didasarkan kegiatan perekayasaan pada untuk mencapai lembar bentuk konfigurasi yang keputusan optimal. i1.a. .b untuk hardware, dan program dapat digambarkan manual ila.i.a. ).(b) . kesepakatan kegiatan ila. il.a. ).(b) mengkalkulasi membuat perhitungan lembar tugas ini kinerja awal perhitungan atau analisa kerja didasarkan untuk mengetahui kinerja pada awal dari kegiatan lembar perekayasaan yang instruksi ditugaskan sehingga akan teknik butir diketahui kegiatan dimensi kapasitas ila. .a. ).(b) besaran besaran seperti atau lembar yang diinginkan pada keputusan design requirement dan i1.a. .b objective program manual ila.i.a. ).(c) membuat gambar melakukan pembuatan lembar tugas ini teknis engineering gambar awal berdasarkan kerja didasarkan drawing) awal kaidah pembuatan pada gambar teknis untuk lembar suatu produk kegiatan keputusan perekayasaan sesuai i1.a. .b dengan ii.a.1i.a. ).(b). program manual ila.i.a. ).(a) melaksanakan melakukan optimasi lembar tugas ini iterasi hasil desain desain awal dengan cara kerja didasarkan awal iterasi (proses revisi pada lembar secara berkesinambungan instruksi melalui metoda tertentu). teks butir iterasi dapat kegiatan ila. .a. ).(c) menggunakan: kualitas, atau lembar kuantitas, harga, atau keputusan nilai tertentu hingga ii.a. .b diperoleh hasil yang program optimal manual ila.i.a. ).(b) mengestimasi melakukan lembar tugas ini hasil desain awal penyempurnaan hasil kerja didasarkan desain awal terhadap tual suatu produk rancang dan lembar bangun agar dapat instruksi optimal ditinjau dari teknik butir segi fungsi, kinerja, kegiatan biaya dan waktu ila. .a. ).la) atau lembar keputusan ila. .b program manual ila.i.a. ).(c) melaksanakan melaksanakan lembar tugas ini konfigurasi penyusunan konfigurasi kerja didasarkan desain rinci (unsur dan saling pada keterkaitan antar lembar unsur) secara rinci atas keputusan desain yang akan program dihasilkan sesuai mana dengan persyaratan persyaratan yang telah ditentukan. ila.i.a. ).(d) . kesepakatan kegiatan i.a.i.a. ).(d) menetapkan menetapkan konfigurasi lembar tugas ini konfigurasi rinci atas desain setelah kerja didasarkan melakukan kalkulasi pada kinerja, iterasi dan lembar optimasi desain, aan disesuaikan dengan prosa: gram persyaratan yang manual diinginkan. konfigurasi adalah desain yang sudah teruji, dapat berbentuk sop blue print produk desain yang merupakan laporan akhir sebuah desain il.a.i.a. ).(a) melaksanakan membuat perhitungan lembar tugas ini perhitungan berdasarkan model kerja didasarkan pendekatan awal matematik untuk pada mengetahui sifat sifat lembar umum dari suatu teknik butir desain yang akan keci niatan dihasilkan. bila. .a. ).(c) atau lembar keputusan il. .b program manual il.a.i.a. ).(b) melaksanakan membuat perhitungan lembar tugas ini perhitungan berdasarkan model kerja didasarkan analitik rinci matematik untuk pada mengetahui berbagai lembar. silat sifat data yang teknik butir dibutuhkan dari keci kegiatan bagian komponen ila. .a. ).( produk rancang bangun atau lembar yang akan diproduksi. keputusan il. .b program manual il.a.i.a. ).(c) melaksanakan membuat perhitungan lembar tugas ini komputasi perhitungan matematik kerja didasarkan numerik (persamaan aljabar, pada interpolasi, kuadran lembar. dan sebagainya) yang teknik butir dilakukan dengan keci niatan komputer untuk ila. .a. mendukung pembuatan atau lembar produk yang diinginkan keputusan il. .b program manual ila.i.a. . kesepakatan kegiatan ia.i.a. ).(a) menetapkan menetapkan cara metoda lembar tugas ini konfigurasi dan tahapan pada proses kerja didasarkan pengujian pengujian. pada lembar termasuk didalamnya instruksi adalah jadwal pengujian teknik butir alat kegiatan ila. peralatan yang .a. ).(a) atau dipergunakan dalam butir pengujian ila. .a. ).(d) atau lembar keputusan ila. .b program manual ila.i.a. ).(b) membuat benda melaksanakan memberi benda tugas ini uji asistensi pada teknisi kerja didasarkan dalam membuat desain lembar pada dan pembuatan kerja ila. .a. ).(b) benda alat instrumen atau lembar yang akan digunakan keputusan untuk proses pengujian i1.a. .b berdasarkan metoda program seperti butir ii. a.1l.a. ).(a) manual benda uji dimaksud adalah prototype yang akan dilakukan pengujian, dapat berupa: ikan, vaksin, pakan, sarana penangkapan, dll. ila.i.a. ).(c) menetapkan menetapkan sistem lembar tugas ini sistem penginderaan kerja didasarkan penginderaan (kontrol sensor) untuk pada decision pengujian pelaksanaan kegiatan hhe pengujian program manual ila.i.a. ).(d) menetapkan menetapkan metoda dan lembar tugas ini sistem perolehan strategi untuk kerja didasarkan dan pengolahan mendapatkan data dan instruksi dari data mengolah data hasil butir pengujian ila. .a. ).(b) atau butir ila. .a. ).(c) atau lembar keputusan i.a. program manual ila. il.a. ).(e) melaksanakan melaksanakan lembar tugas ini operasi pengujian memberikan asistensi kerja didasarkan pada teknisi dalam proses pada pengujian sesuai dengan il.a. .a. ).(d) metoda seperti butir ii. atau lembar keputusan al. (la) dan ila. .b mencatatnya dalam program sebuah lembar kerja manual testing manual ila.i.a. ).( . kesepakatan kegiatan ila.i.a. ).( menganalisis menganalisis data hasil lembar tugas ini data pengujian menjadi kerja didasarkan grafik atau tabel pada sehingga diperoleh i.a. .a. ).(d) kesimpulan hasil atau lembar pengujian keputusan ii.a. .b program manual ila.i.a. menginterpretasi menginterpretasikan lembar tugas ini hasil uji data berdasarkan kerja didasarkan metoda yang diberikan instruksi oleh leader. interpretasi dari butir data hasil pengujian i1.a. .a. ).(e) harus dikaitkan dengan atau lembar keputusan tujuan pengujian ila. .b program manual il.a.i.a. ).(a) menetapkan menetapkan tujuan dan lembar tugas ini instrumentasi peralatan instrumen kerja didasarkan eksplorasi yang dipergunakan instruksi untuk eksplorasi dari butir ii.a. ).(b) atau lembar keputusan ii.a. .b program manual ii.a.i.a. ).(b) menetapkan menetapkan sasaran | lembar tugas ini sasaran eksplorasi sasaran kerja didasarkan kualitatif kuantitatif instruksi yang harus dicapai pada dari, butir proses eksplorasi asi atau lembar keputusan ii.a. .b program manual ii.a.i.a. ).(c) melaksanakan melaksanakan kegiatan lembar tugas ini eksplorasi eksplorasi dan mencatat kerja didasarkan data hasil peristiwa instruksi yang diperoleh selama dari butir eksplorasi ila. .a. ).(b) atau lembar keputusan ii.a. .b program manual eksplorasi manual ila.i.a. ).(d) . kesepakatan kegiatan ii.a. .a. ).(d) menganalisis menganalisis data hasil lembar tugas ini data eksplorasi eksplorasi menjadi kerja didasarkan gambar grafik dan instruksi mengambil kesimpulan dari, dari data eksplorasi atau lembar keputusan il. .b program manual bila.i.a. ).(e) menginterpretasi menginpretasikan data lembar tugas ini hasil eksplorasi hasil eksplorasi kerja didasarkan berdasarkan metoda instruksi yang diberikan oleh butir leader. interpretasi data (b) atau hasil eksplorasi harus lembar dikaitkan dengan keputusan tujuan pengujian i1.a. .b program manual i.a.i.a. ).(a) menetapkan menetapkan lembar tugas ini instrumentasi instrumen peralatan kerja didasarkan observasi yang akan digunakan instruksi untuk melakukan dari butir observasi pengamatan i1.a. .a. ).(b) visual terhadap suatu obyek yang terkait dengan produk atau benda uji ila.i.a. ).(b) menetapkan menetapkan capaian lembar tugas ini sasaran (kuantitatif dan kerja didasarkan observasi kualitatif) yang instruksi diharapkan selama dari butir observasi ii.a. .a. ).(a) atau lembar keputusan il. .b program manual ila.i.a. ).(c) melaksanakan melaksanakan lembar tugas ini observasi memberikan asistensi kerja didasarkan pada teknisi dalam instruksi pelaksanaan observasi dari butir ii.a. .a. ).(b) atau lembar keputusan il. .b program manualobservasi pengolahan data hasil kerja didasari kan observasi (data mentah) instruksi menjadi data dari, adi perhitungan atau lembar gambar grafik, sehingga keputusan mendapatkan ila. .b kesimpulan hasil program observasi manual observasi manual ila.i.a. ).(e) menginterpretasi melaksanakan lembar tugas ini hasil observasi interpretasi dari data| kerja didasarkan kesimpulan hasil instruksi observasi terhadap dari butir tujuan sasaran wp nya ila. .a. ).(d) atau lembar keputusan il. .b program manual ii.a.i.a. ).(a) menetapkan menetapkan instrument lembar tugas ini instrumentasi peralatan yang akan kerja didasarkan pengukuran digunakan untuk instruksi melakukan pengukuran dari butir (yang berupa besaran ii.a. .a. ).(b) fisika, kimia, matematika) atau lembar terhadap suatu obyek keputusan yang terkait dengan i1.a. .b produk atau benda uji program manual ii.a.i.a. ).(b) menetapkan menetapkan capaian lembar tugas ini sasaran (kuantitatif dan kualitatif) kerja didasarkan pengukuran yang diharapkan selama instruksi melakukan pengukuran dari butir ila. ).(a) atau lembar keputusan il. .b program manual ila.i.a. ).(c) melaksanakan melaksanakan memberi lembar tugas ini pengukuran asistensi pada teknisi kerja didasarkan dalam pelaksanaan instruksi dari pengukuran bidang butir il.a. engineering ).b) atau lembar keputusan ila. .b program manual manual pengukuranpengukuran pengolahan data hasil| kerja didasarkan pengukuran (data instruksi mentah) menjadi data dari, butir perhitungan .a. gambar grafik, sehingga atau lembar keputusan mendapatkan kesimpulan hasil ila. .b program pengukuran manual ila.i.a. ).(e) menginterpretasi melaksanakan lembar tugas ini hasil interpretasi dari data| kerja didasarkan pengukuran kesimpulan hasil instruksi pengukuran terhadap dari butir ila. .a. ).(b) tujuan sasaran wp nya atau lembar keputusan il. .b program manual ila.i.a. ).(a) melaksanakan melaksanakan memberi lembar tugas ini repair kan asistensi pada| kerja didasari kan (perbaikan) teknisi dalam dan foto instruksi produk pelaksanaan perbaikan dari butir ii.a. .a. ).(b) produk atau lembar foto dimaksudkan keputusan untuk meyakinkan ila. .b bahwa telah terjadi program proses perbaikan. foto manual dapat diganti dengan metode lain untuk pembuktian perbaikan. produk diperbaiki apabila telah beroperasi ila.i.a. ).(b) melaksanakan melaksanakan memberi lembar tugas ini modifikasi produk asistensi pada teknisi kerja dan didasarkan dalam pelaksanaan foto instruksi modifikasi produk sesuai dari butir dengan kebutuhan. ila. .a. ).(a) catatan: produk dimodifikasi setelah dilakukan pengujian observasi pengukuran foto dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa telah terjadi proses modifikasi. foto dapat diganti dengan metode lain untuk pembuktian modifikasi. produk berupa hardware. ila.i.a. . kesepakatan kegiatan ila.i.a. (a) melaksanakan melaksanakan lembar tugas ini perawatan rutin memberikan asistensi kerja dan didasarkan (harian) produk pada teknisi dalam foto instruksi perawatan rutin harian dari, terhadap produk. atau lembar catatan: keputusan produk telah beroperasi il. .b secara program berkesinambungan manual maintenance memberikan metode manual untuk melaksanakan perawatan rutin harian. ila.i.a. (b) melaksanakan melaksanakan lembar tugas ini perawatan memberikan asistensi kerja didasarkan berkala produk pada teknisi dalam dan foto instruksi perawatan berkala produk dari butir (bisa mingguan, bulanan ila. .a. ).(a) atau tahunan, tergantung atau lembar obyek yang dirawat) keputusan memberikan metode i1.a. .b program untuk pelaksanaan perawatan rutin berkala. manual maintenance foto dapat diganti dengan manual metode lain untuk pembuktian perawatan, contoh: data catatan: produk telah beroperasi secara berkesinambungan ila.i.a. melaksanakan melaksanakan lembar tugas ini perbaikan memberikan asistensi kerja didasarkan menyeluruh (over (pada teknisi dalam dan foto instruksi haul) produk melaksanakan perbaikan dari butir menyeluruh suatu produk ii.a. .a. ).(b) (untuk produk hardware: atau lembar biasanya pada saat keputusan banyak part yang habis il. .b umur pakainya) program manual catatan: maintenance produk telah beroperasi manual secara berkesinambungan. memberikan metode untuk melaksanakan over haul. foto dapat diganti dengan metode lain untuk pembuktian over haul, contoh: data ila.i.a. ). kesepakatan pan butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ila.i.a. melaksanakan studi kelayakan sistem teknologi ila.i.a. (a) menetapkan menentukan dan lembar tugas ini parameter menetapkan dari beberapa kerja didasarkan kelayakan parameter kelayakan instruksi dari sistem teknologi butir ii.a. .a. ).(b) atau lembar keputusan ila. .b program manual ila.i.a. (b) melaksanakan mengevaluasi dan lembar tugas ini penyelidikan memeriksa kesesuaian kerja didasarkan kesesuaian dengan parameter kelayakan dari instruksi paramater suatu sistem teknologi dari butir kelayakan ii.a. .a. ).(a) atau butir i.a. .a. ).(c) atau lembar keputusan i1.a. .b program manual ila.i.a. melaksanakan studi banding sistem teknologi i.la.i.a. menetapkan menetapkan acuan lembar tugas ini ta) acuan studi studi banding yang| kerja didasarkan instruksi dari banding dipergunakan pada butir suatu sistem teknologi ila. .a. atau lembar keputusan ila. .b program manual il.a.i.a. melaksanakan melaksanakan lembar tugas ini (b) perbandingan perbandingan kinerja kerja didasari kan instruksi dari kinerja suatu suatu sistem teknologi butir teknologi dengan acuan yang ila. .a. telah ditetapkan atau lem bar sebelumnya keputusan ila. .b program manual ila.i.b. melaksanakan lingkungan pekerjaan yang surat terkait dengan program: bersifat keputusan kegiatan rutin (bukan penugasan lingkungan insidentil) dengan resiko berisiko tinggi kesehatan dan keselamatan jiwa berubah baik jangka pendek maupun atau berbahaya jangka panjang. butir kegiatan ini hanya dapat dinikahkan kali per tahun orang. bukti untuk penilaian: merupakan surat keputusan dari kepala program yang disetujui oleh kepala unit struktural yang memberikan pekerjaan. yang dimaksud lingkungan beresiko tinggi dan berbahaya adalah: pekerjaan . kesepakatan kegiatan pekerjaan yang melibatkan bahan bahan beracun, bakteri, kuman dan sejenisnya. umumnya pekerjaan ini dilakukan laboratorium kimia atau biologi. bekerja pada lingkungan dengan: temperatur dibawah derajat, contoh pada percobaan laboratorium yang menuntut kondisi suhu ekstrem untuk pengembangbiakan vaksin atau enzyme tertentu. bertekanan lebih dari atmosfer, contoh kedalaman laut untuk melakukan pengamatan kondisi biota laut atau geologi laut dengan menggunakan kapal selama ini: lingkungan bervariasi nuklir. bekerja ditengah laut dengan gelombang: seperti berlayar untuk melakukan pemetaan data hidro oseanografi, pemetaan dasar laut: dianjurkan minyak dalam rangka pengeboran atau konstruksi pengeboran: uji kinerja hasil rancang bangun kapal penangkapan ikan. uji terbang untuk riset atmosfer, menyemai awan, modifikasi cuaca, uji terbang pesawat udara. dan. kesepakatan pan butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan dan lainnya yang disetujui oleh instansi pembina jabatan fungsional merekayasa. untuk lingkup kkp yang dimaksud adalah: melakukan penyelaman hinggketua sub kelompok leader) ila. .a. memberikan supervisi kepada para engineering staff dalam: kesepakatan pan nga butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ila. .a. melaksanakan desain konseptual awal ila. .a. ).(a) memberikan memberikan beberapa lembar beberapa alternatif metoda desain instruksi alternatif metoda konseptual awal dalam teknik desain perekayasaan lingkup memberikan kelautan dan perikanan beberapa alternatif pilihan metoda pada desain konseptual awal ila. .a. ).(b) menetapkan mengevaluasi dan lembar metoda kalkulasi menetapkan metoda instruksi perhitungan pada teknik desain konseptual awal berdasarkan beberapa landasan teori perhitungan yang akan dipergunakan ila. .a. ).(c) . kesepakatan kegiatan ila. .a. ).(c) menilai hasil mengevaluasi dan lembar butir ini desain awal menetapkan desain kerja digunakan konseptual awal yang untuk bertujuan untuk mengevaluasi memperoleh desain desain konseptual awal yang konseptual paling optimum awal yang dilakukan oleh engineering staff ila. .a. ).(a) memberikan melaksanakan dan lembar metoda optimasi memberikan metoda agar instruksi diperoleh hasil optimum teknik ditinjau dari segi fungsi, kinerja, biaya, dan waktu pada desain rinci ila. .a. ).(b) mensintesiskan membuat desain rinci| lembar hasil desain awal berdasarkan desain awal kerja menjadi desain sehingga diperoleh rinci dimensi (ukuran, bentuk, koordinat, warna, dll) dari obyek yang dirancang il. .a. ).(c) memberikan melaksanakan dan lembar iterasi (lihat metoda iterasi memberikan metoda instruksi pada desain iterasi terhadap desain| teknik engineering rinci dengan pertimbangan staf) kualitas, kuantitas, harga, atau nilai tertentu yang optimal i.a. .a. melaksanakan perhitungan ila. .a. ).(a) melaksanakan melaksanakan dan lembar penurunan mengevaluasi kerja persamaan perhitungan penurunan matematik persamaan matematik dan modelling atau melaksanakan dan mengevaluasi model melalui pemodelan numerik ii.a. .a. ).(b) melaksanakan melaksanakan dan lembar deskritisasi memberikan deskritisasi kerja persamaan dari persamaan ila. .a. ).(c) memberikan melaksanakan dan lembar metoda memberikan metoda instruksi pemecahan pemecahan persamaan, teknik persamaan dan apabila diperlukan termasuk didalamnya adalah menerapkan persamaan tersebut dalam suatu perhitungan numerik ila. .a. . kesepakatan kegiatan il. .a. ).(a) menyajikan memberikan pilihan lembar beberapa berbagai jenis peralatan instruksi alternatif jenis instrumen yang dapat| teknik peralatan dipergunakan untuk pengujian melakukan pengujian terkait dengan obyek yang akan diuji, baik berupa hardware maupun software ila. .a. ).(b) menentukan menentukan lembar peralatan peralatan instrumen yang instruksi perolehan data akan dipergunakan untuk teknik mendapatkan data yang diinginkan. peralatan ini dapat berupa hardware maupun software ila. .a. ).(c) menentukan menentukan lembar peralatan peralatan instrumen yang instruksi pengolah data akan dipergunakan untuk teknik mengolah data hasil pengujian ia. .a. ).(d) memberikan memberikan metoda cara lembar metoda dan (dan strategi pengujian instruksi strategi pengujian yang akan digunakan agar teknik data yang diperoleh akurat ila. .a. ).(e) memberikan memberikan metoda lembar metoda inter interpretasi hasil instruksi prestasi hasil pengolahan data agar| teknik pengujian secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dikaitkan tujuan pengujian la. .a. ).(a) melaksanakan melaksanakan pemilihan lembar pemilihan dan (dan penetapan sasaran instruksi penetapan eksplorasi berdasarkan teknik sasaran eksplorasi tujuan yang ingin dicapai il. .a. ).(b) menetapkan menetapkan metoda lembar metoda eksplorasi eksplorasi yang akan instruksi digunakan sehingga hasil teknikeksplorasi eksplorasi menjadi model menjadi model matematika dengan matematika hasil berupa rumus empirik ila. .a. . kesepakatan pan butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ila. .a. melaksanakan observasi ilobservasi berdasarkan observasi tujuan yang ingin dicapai il. .a. ).(b) menetapkan menetapkan metoda lembar metoda observasi yang akan instruksi observasi digunakan sehingga teknik hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan il. .a. ).(c) melaksanakan melaksanakan lembar penurunan hasil penurunan hasil kerja observasi observasi menjadi model menjadi model matematika dengan matematika hasil berupa rumus empirik melaksanakan pengukuran ilapengukuran pengukuran berdasarkan tujuan yang ingin dicapai il. .a. ).(b) menetapkan menetapkan metoda lembar metoda pengukuran yang akan instruksi pengukuran digunakan sehingga teknik hasilpengukuran pengukuran menjadi menjadi model model matematika matematika dengan hasil berupa rumus empirik melaksanakan modifikasi produk ila. .a. ).(a) memberikan memberikan metoda lembar metoda modifikasi modifikasi produk sesuai instruksi produk dengan kebutuhan teknik ila. .a. ).(b) memberikan memberikan metoda lembar metoda perbaikan perbaikan produk instruksi (repair) produk perekayasaan agar sesuai| teknik dengan spesifikasi awal ila. .a. . kesepakatan pan butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan melaksanakan perawatan produk i.a. .a. ).(a) memberikan memberikan metoda lembar metoda perawatan perawatan produk agar instruksi produk kinerja awal tetap teknik terpelihara ila. .a. ).(b) memberikan memberikan metoda over| lembar metoda perbaikan haul produk instruksi menyeluruh teknik (overhaul produk melaksanakan studi kelayakan sistem teknologi i1.a. .a. (a) menetapkan menetapkan lembar persyaratan persyaratan kelayakan instruksi kelayakan sistem teknologi teknik i.a. .a. ).(b) melaksanakan menentukan parameter lembar pemilihan dari persyaratan instruksi parameter kelayakan sistem teknik kelayakan teknologi i1.a. .a. (c) menetapkan menetapkan model yang lembar model yang akan akan digunakan sebagai instruksi dipakai sebagai acuan untuk teknik acuan melaksanakan kegiatan studi kelayakan ila. .a. menetapkan menetapkan acuan lembar acuan banding banding (parameter instruksi teknis, konsep, model teknik dan lain lain) untuk melaksanakan kegiatan studi banding sistem teknologi ila. .b. menyelenggarakan pertemuan dan memimpin diskusi dengan para staf merekayasa engineering staff tentang pekerjaan mereka. kesepakatan pan butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ii.a. .b. menyelenggarakan pertemuan rapat antara lembar pertemuan dan leader dengan para keputusan memimpin engineering staff untuk diskusi dengan membahas: permata para staf lahan, jadwal dan merekayasa berbagai hal lainnya engineering yang berkaitan dengan staff) tentang pekerjaan pekerjaan mereka ila. .c. . ila. .c.). kesepakatan kegiatan i.la. .c. mempersiapkan mengumpulkan bahan materi bahan bahan dari para presentasi presentasi engineering staff yang laporan hasil dipimpinnya dan kegiatan paket mempersiapkan kerja work presentasi kepada package) yang pemimpin kelompok dipimpinnya group leader) ii.a. .c. memberikan melaksanakan materi presentasi hasil presentasi kepada group presentasi kegiatan leader berkaitan daftar hadapan ketua dengan hasil pekerjaan hadir kelompok group yang dipimpinnya. atau leader) secara didalam pertemuan bukti berkala tersebut dilakukan lainnya pemaparan, diskusi diskusi dan diskusi, dan pengambilan penyimpanan kesimpulan atas hasil) berbagai hal yang diperlukan agar tercapai hasil kerja yang optimal ila. .d. melaksanakan kegiatan lingkungan berisiko tinggi atau berbahaya. kesepakatan kegiatan ila. .d| penyelaman hingga atau berbahaya. sebagai ketua kelompok group leader) pelaksana: merekayasa madya) ila. .a. mengkombinasikan hasil hasil dari seluruh paket pekerjaan wp) yang berada bawahnya dalam kelompok keilmuan keahliannya kesepakatan kegiatdesain berdasarkan dan wbs) untuk program manual, dan lembar masalah disain pelaksana kan integrasi aja desaipengujian (testing) dan wbs) untuk berdasarkan program lembar masalah testing manual dan kerja melaksanakan integrasi hasil pengujian (testing)eksplorasi berdasarkan dan wbs) untuk program manual dan lembar masalah melaksanakan integrasi aja eksplorasi hasil eksplor| lembar subintegrasi teknik kepada leader instruksi produk struktur (yang berkaitan dengan teknik rincian kerja observasi berdasarkan dan wbs) untuk program manual dan kmi masalah melaksanakan integrasi observasi hasil observ. kesepakatan kegiatwbs berkaitan dengan teknik untuk masalah pengukuran berdasarkan dan pengukuran program manual dan lembar melaksanakan integrasi kerja hasil pengukurmodifikasi berdasarkan dan wbs) untuk program manual dan lembar masalah melaksanakan integrasi kerja modifikasi modifikperawatan produk dan wbs) untuk perekayasaan berdasarkan lembar masalah program manual dan kerja perawatan melaksanakan integrasi hasil perawatb. yang terkait kesepakatan kegiatan ila. .b. berdiskusi kan melakukan evaluasi dan lembar tugas ini kualitas capaian mendiskusikan kualitas keputusan didasarkan dari segi teknis capaian dari segi teknis instruksi dengan dengan para group dari butir melakukan leader yang lain i.la. .d. iterasi teknis bawah koordinasi dari diantara chief engineer dan kelompok (group) mengadakan yang terkait penyelarasan antara wbs agar tercapai hasil ang optimal ila. . ila. .c.nteraksi yang terkait dengan ketersediaan aliran pendanaan kesepakatan pan butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ila. .c. mendiskusikan melakukan evaluasi dan lembar peserta masalah yang mendiskusikan keputusan diskusi ketepatan waktu, program ditinjau dari ybs dengan pendanaan, segi dana, pengadaan dan para pengadaan barang leader pada arang dan waktu, serta sesuai dengan kah wbs tsb, struktur rincian menentukan angka tugas ini kerja wbs) nya langkah yang didasarkan melakukan iterasi mengatasi dari butir yang terkait permasalahan yang ada ila. .a. ).(a) dengan ketersediaan aliran pendanaan ila. .d. kesepakatan pangan butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ila. .d. membuat membuat konsep kontrak butir ini perencanaan kontrak kerjasama kerjasama klaim juga kontrak (teknis dengan pihak lain teknis pada butir kerjasama teknis untuk kemudian atau draf ila. engan ditetapkan menjadi kontra bersama manajer kerjasama kontrak kerjasama oleh program program manager) bersama yang berwenang sesuai manajer program dengan peraturan program manager) ila. .e. mengusulkan pengadaan barang dan spesifikasinya kepada manajer programe. mengusulkan menentukan spesifikasi lembar pengadaan barang jasa dan jadwal usulan barang dan pengalamannya bersama spesifikasi spesifikasinya para leader untuk teknis kepada manajer kemudian mengusulkan program kepada program program manager agar diproses manager) lebih lanjut ila. .f. ila. .f. memberikan presentasi hasil kegiatannya dalam pertemuan secara berkala yang diselenggarakan dan dipimpin oleh program director dan dihadiri oleh insinyur kepala chief engineer dan manajer program program manager kesepakatan pan butir kegiatan penjelasan butir pangan keterangan kegiatan ila. .f. mempersiap kan mengumpulkan bahan materi materi materi bahan dari masing presentasi presentasi presentasi masing work package sesuai laporan hasil yang dipimpinnya dan dengan program mempersiapkan yang presentasi kepada dikuasai program director dapat berupa power point, prototype dll ii.a. .f. memberikan melaksanakan presentasi materi presentasi hasil kepada program director presentasi kegiatan berkaitan dengan hasil dan daftar hadapan kepala pekerjaan yang hadir program dipimpinnya. didalam program pertemuan tersebut dilakukan diskusi diskusi director) secara dan pengambilan berkala kesimpulan atas berbagai (paparan, hal yang diperlukan agar diskusi dan tercapai hasil kerja yang kesimpulan) optimal ia. .g. melaksanakan kegiatan lingkungan berisiko tinggi atau berbahaya kesepakatan panasisten manajer program assistant program manager) pelaksana merekayasa muda) ila4.a. membuat perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pendanaan bersama dengana. mengusulkan memberikan usulan lembar metode alternatif metoda kerja pengendalian pengendalian proyek proyek dan kepada manajer sejenisnya untuk program program penjadwalan dan manager) untuk pengendalian penjadwalan dan program pengendalian program program control and monitoring), serta mendiskusikannya dengan manajer program ila. .a. mengusulkan memberikan usulan lembar rencana tentang rencana kerja pendanaan yang pendanaan kepada telah program manager dikoordinasikan dimana usulan rencana dengan pihak pendanaan tersebut pihak terkait telah didiskusikan dan dikoordinasikan dengan pihak pihak terkait lainnya ila. .bb. menyiapkan memberikan usulan draft draft kontrak draft kontrak kepada kontrak kerjasama teknis program manager dengan pihak tentang kerjasama lain bersama teknis dengan pihak lain manajer program untuk kemudian program ditetapkan menjadi manager) kontrak kerjasama oleh yang berwenang sesuai dengan peraturan ila. .c. . kesepakatan kegiatan ila. .c. mengusulkan bersama manajer lembar pengadaan program dan ketua kerja barang melalui kelompok group pengelola leader) mendiskusikan anggaran sesuai tentang spesifikasi dengan teknis barang yang akan spesifikasi yang diadakan. kemudian diusulkan ketua mengusulkan kelompok group pengadaan barang leader) bersama tersebut kepada unit manajer program kerja yang berwenang program manager) ia. .d.) kesepakatan kegiatan ila. .d. melakukan bersama manajer lembar penyesuaian program dan ketua kerja jadwal kegiatan kelompok group terhadap kondisi leader) melakukan pendanaan yang evaluasi berkala tentang berjalan, perencanaan kegiatan mendiskusikan berdasarkan kondisi dampak pendanaan yang kesesuaian berjalan, dan pendanaan yang mengusulkan langkah baru terhadap langkah penyesuaian produk kerja jadwal dan sasaran kegiatan ia. .d. berdiskusi kan memberikan masukan lembar masalah yang dan usulan kepada kerja berkaitan program manager dalam dengan melakukan evaluasi ketepatan waktu berkala berkaitan pengadaan dengan ketepatan waktu barang pengadaan barang, dan mengusulkan langkah langkah penyesuaian terhadap perencanaan ila. .e. . ila. .e. memantau jalannya program ditinjau dari segi waktu dan dana kesepakatan pan nga butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan i.a. .e. melaksanakan bersama program draft pemantauan dan manager melaksanakan pcm pengendalian pemantauan dan report kemajuan pengendalian jalannya kegiatan (pcm) program ditinjau dari bersama segi waktu dan dana manajer program berdasarkan metoda program yang telah ditetapkan manager) oleh program manager ila. .e. menyusun draft menyusun draft bahan draft laporan laporan secara berkala laporan kemajuan berdasarkan data yang program dari mutakhir mengenai segi waktu dan jalannya program dana ditinjau dari segi waktu dan pendanaan ila. .f. melaksanakan kegiatan lingkungan berisiko tinggi atau berbahaya kesepakatan pan nga butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ila. .f. melaksanakan jelas surat kegiatan keputusan lingkungan berisiko tinggi atau berbahaya ila. sebagai manajer program program manager) pelaksana: merekayasa madya) ila. .a. membuat perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pendanaan. kesepakatan pan nga butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ila. .a. merencanakan jadwal pendanaan program yang telah ditetapkan ila. .a.1l).(a) memberikan memilih, menentukan lembar metoda dan menginstruksikan instruksi pengendalian metoda pengendalian teknik proyek, dan proyek untuk sejenisnya untuk penjara'an pengendalian program penjadwalan dan dali program control and pengendalian monitoring) program lembar instruksi disampaikan kepada para group leader atau leader kalau type ila. .a. ).(b) . kesepakatan kegiatan ila. .a. ).(b) membuat rencana melakukan koordinasi lembar pendanaan yang dengan unit kerja kerja telah keuangan melalui dikoordinasikan pengelola anggaran dari dengan pihak setiap satuan kerja yang pihak terkait. terlibat untuk pembuatan rencana pendanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku ila. .b. menetapkan kontrak kerja sama teknis dengan pihak lain kesepakatan kegiatan i.a. .b. menetapkan bersama ketua kelompok kontrak draft kontrak kerja group leader) membuat kerjasama kontrak sama teknis konsep kontrak kerja draft kerja sama dengan pihak sama teknis dengan pihak kontrak dibuat lain lain untuk kemudian kerjasama apabila ditetapkan menjadi tidak diberi kontrak kerja sama oleh kewenangan yang berwenang sesuai membuat dengan peraturan kontrak kerja samakesepakatan kegiatan ila. .c. mengusulkan mendiskusikan dengan lembar pengadaan barang ketua kelompok group kerja melalui pengelola leader) tentang spesifikasi anggaran sesuai teknis barang yang akan dengan spesifikasi diadakan. kemudian yang diusulkan mengusulkan pengadaan ketua kelompok barang tersebut kepada group leader) unit kerja yang berwenang ila. .d. melaksanakan evaluasi berkala dengan para group leader kesepakatan kegiatan ila. .d. melakukan melakukan evaluasi lembar tugas ini penyesuaian berkala perencanaan keputusan didasarkan jadwal kegiatan kegiatan berdasarkan instruksi terhadap kondisi kondisi pendanaan yang dari butir pendanaan yang berjalan, dan mengambil ii.a. .d. berjalan, langkah langkah berdiskusi kan penyesuaian jadwal dan dampak sasaran kegiatan baru kesesuaian terhadap produk kerja pendanaan yang baru terhadap produk kerja ila. .d. . ila. .d. berdiskusi kan melakukan evaluasi lembar masalah yang berkala berkaitan keputusan berkaitan dengan ketepatan waktu dengan pengadaan barang, dan ketepatan waktu menetapkan langkah pengadaan langkah penyesuaian barang terhadap perencanaan ila. .e. memantau jalannya program ditinjau dari segi waktu dan dana kesepakatan kegiatan ila. .e. melaksanakan melaksanakan laporan pemantauan dan pemantauan dan pcm pengendalian pengendalian jalannya report kemajuan program ditinjau dari segi waktu ana kegiatan pcm) berdasarkan metoda yang telah ditetapkan pada butir bila. .a. .(a) ila. .e. menyusun menyusun bahan laporan laporan laporan laporan secara berkala materi pang sud kemajuan berdasarkan informasi presentasi) adalah akan program dari yang benar dan muta digunakan segi waktu dan mengenai jalannya sebagai dana program ditinjau dari segi bahan waktu dan pendanaan presentasi ila. .e. mempresentasikan melaksanakan presentasi materi materi laporan kepada program director presentasi presentasi kemajuan berkaitan dengan disertai program dari kemajuan program dari dengan segi waktu dan segi waktu dan dana daftar hadir dana hadapan berdasarkan informasi presentasi kepala program yang benar dan mutakhir. program didalam pertemuan tersebut dilakukan director) secara diskusi diskusi dan berkala pengambilan kesimpulan atas berbagai hal yang diperlukan agar tercapai hasil kerja yang optimal ila. .f. membentuk organisasi fungsional program bersama kepala program program director dan insinyur kepala chief engineer kesepakatan kegiatan ila. .f. membentuk membentuk organisasi lembar organisasi fungsional perekayasaan keputusan fungsional yang akan digunakan program bersama dalam menjalankan kepala program program berdasarkan program director) program objective dan insinyur (pembentukan organisasi kepala chief fungsional perekayasaan engineer) lihat bab iii) ila. .g. . iatau berbahayaasisten insinyur kepala assistant chief engineer) pelaksana merekayasa madya) ila. menyiapkan draft engineering test production manual kesepakatan pan butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ila. .a. menyiapkan draft jelas engineering buku acuan manual perekayasaan (draft) engineering manual) ila. .a. menyiapkan draft jelas test buku acuan manual pengujian test (draft) manual) ila. .a. menyiapkan draft jelas production buku acuan manual produksi (draft) production manual) ila. .b. mengusulkan personil yang sesuai serta klarifikasi dan sandi kerja (job code). kesepakatan pan nga butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ila. .b. mengusulkan mengusulkan klasifikasi lembar personil yang dan sandi kerja (job code) kerja sesuai serta personil yang dibutuhkan klarifikasi dan sandi kerja (job code) ila. .c. . ila. .c. mengusulkan rencana waktu keterlibatan personil dalam tiap program. kesepakatan pan nga butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ila. .c. mengusulkan mengusulkan lembar rencana waktu perencanaan personil kerja keterlibatan sesuai dengan personil dalam kompetensi, waktu tiap program penugasan, dan penempatan berdasarkan kebutuhan program ila. .d. menyiapkan pertemuan dalam rangka koordinasi kerja. kesepakatan pan butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ila. .d. menyiapkan menyusun jadwal rapat, lembar pertemuan mempersiapkan kerja dalam rangka dokumen rapat dan koordinasi kerja membuat notulensi rapat ila. .e. memantau pelaksanaan program bersama insinyur kepala chief engineer). kesepakatan pan butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ila. .e. memantau melakukan pemantauan lembar pelaksanaan sebagai bagian supervisi kerja program yang dilakukan oleh bersama chief engineer kepada insinyur kepala para ketua kelompok chief engineer) group leader) agar. ila. .f. melaksanakan kegiatan lingkungan berisiko tinggi atau berbahaya. kesepakatan butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ii.a. .f. melaksanakan jelas lembar kegiatan kerja lingkungan berisiko tinggi atau berbahaya lihat ii.a. ila. . ila. sebagai insinyur kepala chief engineer). pelaksana merekayasa utama) ila. .a. kesepakatan butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ila. .a. membentuk membentuk organisasi lembar organisasi fungsional keputusan program bersama perekayasaan yang kepala program span digunakan dalam program director) menjalankan program dan manajer berdasarkan program program program binti manager) objective ila. .b. membuat perencanaan sdm yang sesuai kebutuhan, berkoordinasi dengan para kepala unit struktural yang terlibat dalam program. kesepakatan pan nga butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ila. .b. merencanakan menyusun perencanaan lembar waktu personil sesuai dengan kerja keterlibatan kompetensi, waktu personil dalam penugasan, dan tiap program penempatan berdasarkan kebutuhan program il. .b. berdiskusi kan mendiskusikan personil draft dan personil yang tim kerja menetapkan direncanakan pada sumber daya laba dengan para manusia yang kepala unit seru tua dan mengusulkan personil terlibat dalam yang telah disepakati program dengan kepada kepala program para kepala program director) dalam unit struktural bentuk draft tim kerja ila. .c.. kesepakatan butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ila. .c. mengevaluasi mengevaluasi dan lembar dan menyetujui memutuskan spesifikasi keputusan usulan teknis barang yang telah spesifikasi diusulkan ketua teknis barang kelompok group yang diusulkan leader). ketua kelompok group leader) ila. .d. . ila. .d.) kesepakatan kegiatan i.a. .d. memberikan melaksanakan supervisi lembar supervisi teknis dan memberikan instruksi untuk instruksi teknik kepada teknik penyelarasan para ketua kelompok kinerja secara group leader) agar rutin ila. .d. memberikan jelas lembar saran keputusi.a. .d. melakukan lembar keputusan lembar optimasi desain ini diperoleh dari keputusan (trade off rapat antara terhadap dengan para kondisi batas yang dimaksud yang masih bisa masih bisa negosiasi negosiasi adalah diantara batasan yang secara struktur rincian teknis masih dapat kerja wbs) dan ditoleransi.ila. .e. . ila. .e. mempresentasikan hasil kegiatan secara teknis hadapan kepala program secara berkala. kesepakatan kegiatan ila. .e. mempresentasikan melaksanakan materi hasil presentasi kepada presenta kegiatan secara program director secara teknis berkala berkaitan disertai hadapan kepala dengan hasil kegiatan daftar program secara secara teknis hadir berkala berdasarkan informasi yang benar dan mutakhir. dalam pertemuan tersebut dilakukan diskusi diskusi dan pengambilan kesimpulan atas berbagai hal yang diperlukan agar tercapai hasil kerja yang optimal. dalam kondisi normal presentasi kepada kepala program maksimal kali dalam satu tahun (awal, pertengahan, akhir) ila. .f. melaksanakan kegiatan lingkungan berisiko tinggi atau berbahaya kesepakatan kegiatan ila. .fkepala program program director) pelaksana merekayasa utama) bila. .a.kesepakatan pan nga butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ila. .a. melakukan jelas lembar perencanaan kerja ila. .b.b. mengangkat jelas surat personil keputusanila. .c. . ila. .c. program manajer program manager dan insinyur kepala chief engineer). kesepakatan kegiatan ila. .c. berdiskusi kan mengadakan pertemuan lembar jalannya program dengan chief engineer, keputusan ditinjau dari segi program manager dan teknik ketepatan group leader untuk waktu dan membahas hasil hasil pendanaan secara berkala yang telah dicapai bersama para ditinjau dari segi teknik, ketua kelompok dana dan jadwal. group leader), dalam pertemuan program manajer tersebut dilakukan program diskusi diskusi dan manager) dan pengambilan keputusan insinyur kepala atas berbagai hal yang chief engineer) diperlukan agar tercapai hasil kerja yang optimal ila. .d. memantau jalannya program. kesepakatan kegiatan il. .d. memberikan memberikan saran saran lembar saran saran pada dan instruksi pada setiap instruksi setiap fasa fasa program review teknik penelaahan terhadap jalannya program (program program secara review): tahap keseluruhan (teknis, persiapan waktu dan dana) preliminary), tahap rinci detail), tahap kritis (critical) dan tahap akhir final) bila. .d. melaporkan jelas materi jalannya program presentasiila. .e. . ila. .e. mensosialisasikan hasil program kepada para stakeholders terkait untuk dilakukan uji operasional dan evaluasi. kesepakatan butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ila. .e. memberikan menyiapkan materi presentasi bahanpresentasi dan presentasi mengenai mempresentasikan hasil program program kepada pihak terkait alam rangka berjalan melaksanakan tahap uji operasional dan evaluasi dan ila. .e. memperagakan mensosialisasikan hasil| benda hasil hasil program melalui peragaan kerja program cara kerja produk. lembar benda kerja berbentuk benda hardware sedangkan kerja lembar benda kerja berupa software dokumen ila. .f. mempresentasikan serta mempertahankan usulan hak atas kekayaan intelektual hadapan yang berwenang. kesepakatan pan nga butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ia. .f. mempresentasikan jelas dokumen serta hari mempertahankan usulan hak atas kekayaan intelektual hadapan yang berwenang illihat il.a.dari 10m, atau berbahaya.b pelaksanaan . ii.b. melaksanakan penyusunan pedoman dan pembuatan laporan dalam organisasi fungsional perekayasaan. i.b. penyusunan pedoman pelaksanaan program program manual). kesepakatan pan nga butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan il. b.i.a. sebagai insinyur jelas program kepala chief manual engineer) mempersiapkan buku acuan program program manual ii.b. .b. sebagai manajer jelas program program program manual manager) memeriksa buku acuan program program manual) il. .c. sebagai kepala jelas program program program manual director) menyetujui buku acuan program progam manual) i.b. menyusun pedoman pelaksanaan desain design manual yang terdiri dari design, requirement, and objective dan o), state the art method, mean compliance, engineering drawing and documentation, design scheduling. kesepakatan butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan il. .a. sebagai ketua jelas design kelompok group manual leader) mempersiapkan buku acuan desain design manual) il. .b. sebagai insinyur jelas design kepala chief manual engineer) memeriksa buku acuan desain design manual il. .c. sebagai kepala jelas design program program manual director) menyetujui buku acuan desain design manual i1.b. menyusun . menyusun pedoman pelaksanaan perekayasaan pengujian produksi engineering test production manual) i.b. .a. menyusun engineering manual yangkesepakatan pan nga butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ii.b. .a. sebagai ketua jelas engine kelompok group ring leader) manual mempersiapkan buku acuan perekayasaan engineering manual il. .a. sebagai insinyur jelas engine kepala chief ring engineer) memeriksa manual buku acuan perekayasaan engineering manual il. .a. sebagai kepala jelas engine program program ring director manual menyetujui buku acuan perekayasaan engineering manual i1.b. .b. menyusun buku acuan pengujian test manual kesepakatan butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ii.b. .b. sebagai ketua jelas test kelompok group manual leader) mempersiapkan buku acuan pengujian test manual) ii.b. .b. sebagai insinyur jelas test kepala chief manual engineer) memeriksa buku acuan pengujian test manual) ii.b. .b. sebagai kepala jelas test program program manual director menyetujui buku acuan pengujian test manual) i.b. .c. . i1.b. .c.. kesepakatan butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan .b. .c. sebagai ketua jelas production kelompok group manual leader) mempersiapkan buku acuan produksi production manual) ii.b. .c. sebagai insinyur jelas production kepala chief manual engineer) memeriksa buku acuan produksi production manual i.b. .c. sebagai kepala jelas production program program manual director menyetujui buku acuan produksi production manual i.b.) setiap saat dari kegiatan yang dilakukan. kesepakatan butir kegiatan penjelasan butir satuan keterangan kegiatan ii.b. .a. sebagai staf jelas technical merekayasa notes engineering staff) mempersiapkan catatan teknis tn) ii.b. .b. sebagai ketua sub jelas technical kelompok leader) notes memeriksa catatan teknis tn) ii.b. .c. sebagai ketua jelas technical kelompok group notes leader) menyetujui catatan teknis tn) i.b. . ii.b. dari para staf merekayasa engineering staff) yang terlibat. kode butir kegiatan kesepakatan satuan keterangan kegiatan penjelasan butir hasil kegiatan il. .a. sebagai ketua jelas technical kelompok leader) report mempersiapkan memo laporan teknis gandum technical report) atau revisi laporan teknis technical memorandum) il. .b. sebagai ketua sub jelas technical kelompok group report leader) memeriksa memo laporan teknis gandum technical report) atau revisi laporan teknis technical memorandum) ii.b. .c. sebagai insinyur jelas technical kepala chief report engineer) menyetujui memo laporan teknis gandum technical report atau revisi laporan teknis technical memorandum) i1.b. menyusun dokumen teknis technical document. kesepakatan kegiatan ii.b. .a. sebagai ketua sub jelas technical kelompok group document leader) mempersiapkan dokumen teknis technical document) ii1.b. .b. sebagai insinyur jelas technical kepala chief document engineer) memeriksa dokumen teknis technical document) ii1.b. .c. sebagai kepala jelas technical program program document director) menyetujui dokumen teknis technical document) m.b. . i.b.yang dihasilkan. kesepakatan kegiatan i.b. .a. sebagai insinyur jelas program kepala chief document engineer) mempersiapkan program document il. .b. sebagai manajer jelas program program program document manager) memeriksa laporan akhir program program document ii.b. .c. sebagai kepala jelas program program program document director) menyetujui laporan akhir program program document i1.b. dan asisten manajer program asisten program manager dalam bentuk dokumen yang meliputi evaluasi program terhadap dana serta perubahan perubahannya. kesepakatan kegiatan ii.b. .a. sebagai manajer jelas progress program program control manager) and mempersiapkan monitoring laporan pemantauan dan pengendalian kemajuan kegiatan progress control and monitoring) i1.b. .b. sebagai manajer jelas progress program program control manager) memeriksa and laporan pemantauan monitoring dan pengendalian kemajuan kegiatan progress control and monitoring) .c. sebagai kepala jelas progress program menyetujui control laporan pemantauan and dan pengendalian monitoring kemajuan kegiatan progress control and monitoring sistem . sistem pelaporan dan sistem informasi kegiatan program perekayasaan dicatat dalam beberapa dokumen yang merupakan rekam jejak mulai dari persiapan, selama perjalanan program sampai dengan akhir progam. rekam jejak ini dicatat dalam sistem pelaporan yang dikerjakan oleh para merekayasa menurut peran mereka masing masing dalam tim kerja program, dengan beberapa tahapan sebagai berikut: sistem dokumen tahap persiapan. dokumen yang harus dipersiapkan pada tahap persiapan adalah program manual. dokumen lain untuk mengendalikan dan melancarkan kegiatan perekayasaan. dokumen utama yang harus disiapkan: jenis yang program merupakan buku acuan manual pegangan yang menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan program berlaku selama program tersebut berjalan (satu kali dalam tahun) sebagai pengendali program. format penulisan dan isi program manual meliputi: halaman judul, ringkasan eksekutif lembar pengesahan: dibuat oleh chief engineering) diperiksa oleh program manager) disetujui oleh program director kepala program) (untuk organisasi tipe dibuat, diperiksa dan disahkan oleh group leader daftar isi: pendahuluan, latar belakang: tujuan, state the art technology (pembaruan tingkat teknologi yang ingin dicapai): target, manfaat, mitologi pencapaian program, metodologi: prosedur kerja (kalau ada): bahan dan alat (kalau ada): struktur . struktur organisasi fungsional perekayasaan, rencana program jangka panjang road map program bersangkutan): struktur rincian kerja kode pekerjaan, peran, nama personil, jumlah jam efektif waktu pekerjaan, uraian tugas): jadwal kegiatan tahun berjalan: perencanaan sdm (kebutuhan dan spesifikasi personil: kompetensi, jumlah pejabat, waktu penugasan, dan penempatan peran berdasarkan kebutuhan program): rencana anggaran biaya rekap biaya dan rok): sistem pelaporan dan dokumentasi tn, tr tm, td, pada program bersangkutan). dokumen penunjang kegiatan (disiapkan sesuai kebutuhan) jenis yang design merupakan buku acuan manual pegangan yang menjelaskan tentang desain (khusus: desain konseptual, desain awal dan desain rinci), yang terdiri dari uraian atau manual untuk menyelesaikan rangkaian: desain konseptual: desain awal: desain rinci. engineering merupakan buku acuan manual pegangan yang menjelaskan kegiatan perayaan (khusus desain rinci) yang terdiri dari: tujuan perekayasaan engineering objective) metode perekayasaan engineering method) definisi parameter (parameter definition) testing merupakan buku acuan manual pegangan yang menjelaskan kegitan testing pengujian, dari: test philosophy metoda pengujian yang diambil cc. sistem . jenis rain yang dokumen isi dokumen menyiapkan cc. sistem inst argumentasi uji, mulai sistem sensor, sistem data acquisition, sistem data processing, analisis dan specimen, sistem telemetri dan data recording, sistem operasi pengujian, sistem kalibrasi instrumen serta standar keabsahan hasil uji yang dipakai production merupakan buku acuan manual pegangan yang menjelaskan terdiri dari: seleksi material produksi komponen bagian bagian sistem, sub sistem yang harus dibeli atau diintegrasikan sendiri sub assembly dari komponen integrasi awal dan akhir menjadi produk final program uji fungsional dan uji lapangan sistem dokumen tahap berjalan. dokumen yang dibuat pada saat program perekayasaan sedang berjalan pada masing masing fungsi dalam organisasi pada satu program secara berkala. sistem pelaporan terdiri dari jenis, yaitu: untuk organisasi type dan perkiraan jenis kode sifat disiapkan diperiksa disetujui jumlahchief report wp) leader engineer lembar technical wbs) (ce) membran dum technical group chief program document leader engineer director lembar wbs) (ce) (pd) progress . perkiraan jenis kode sifat disiapkan diperiksa disetujui jumlah progress pcm program program program lembar control manager manager director monitoring pm) (pm) (pd) document untuk organisasi type perkiraan dan dan disiapkan diperiksa disetujui jumlah sifat hala man laporanleader report wp) (wbs), lembar technical membran dum technical group leader wbs) document lembar progress pcm program program group lembar control manager manager leader monitoring pm) (pm) (wbs) document rincian bagian isi dokumen kode jumlah rincian bagian dokumen bagian isi (bab) penjelasan bagian kegiatan dan rincian dan hasil yang kegiatan hasil teknis yang dicapai dapat berupa: desain, penyu kurang, pengujian, perhitungan, eksplorasi, observasi, perawatan, modifikasi, studi kelayakan atau studi banding. ii. referensi daftar acuan yang dipakai termasuk tn tn pada fase review sebelumnya atau lain dari para dan literatur yang dipakai tr tm pengantar penjelasan tentang dokumen ini merupakan apa dari bagian wbs apa serta program apa. penjelasan tentang kontribusi tersebut terhadap kegiatan wbs nya. il. tujuan tujuan kegiatan secara rinci, metoda, cara teknik yang dipakai, hasil yang diharapkan dalam mendukung kegiatan wbs nya iii. kegiatan deskripsi kegiatan secara rinci dan urut iv. hasil . kode jumlah rincian bagian dokumen bagian isi (bab) penjelasan bagian iv. hasil hasil yang dicapai dalam kegiatan dan rangkuman terpadu disertai pembahasan grafik, tabel, gambar foto hasil kegiatan. pembahasan hasil kegiatan yang diperoleh wp, apakah memenuhi sasaran awal atau tidak dan hubungannya dengan weber hasilan kegiatan wbs nya rekomendasi rekomendasi teknis berdasarkan hasil yang dicapai terhadap tujuan dari wbs nya atau program secara keseluruhan vi. referensi daftar acuan yang dipakai termasuk tn tn, dari para dan literatur yang dipakai pengantar penjelasan tentang dokumen ini merupakan kegiatan wbs apa, penjelasan tentang kontribusi wbs tersebut terhadap kegiatan program secara keseluruhan. il. tujuan tujuan kegiatan dari wbs secara rinci dan peran peran masing masing didalamnya. metoda memadukan hasil hasil setiap menjadi satu kesatuan hasil wbs iii. kegiatan deskripsi kegiatan wbs secara wbs rinci dan urut mengikutsertakan kontribusi setiap nya. iv. hasil hasil kegiatan wbs mencakup, kegiatan dan analisis hasil yang dicapai pembahasan dibandingkan terhadap rencana awal program wbs tersebut. pembahasan hasil kegiatan wbs dikaitkan dengan ketercapaian sasaran teknis terhadap pencapaian program secara keseluruhan atau target wbs nya. rekomendasi rekomendasi teknis berdasarkan hasil wbs yang dicapai terhadap tujuan dari secara keseluruhan vi. referensi daftar acuan yang dipakai termasuk tr tm ir tm dari para leader dan literatur yang dipakai. kegiatan progress . progress control monitor document pcm) merupakan dokumen laporan hasil pemantauan dan pengendalian jalannya program baik dari segi jadwal dan aliran pendanaan yang dipersiapkan oleh program manager. pada setiap fase review catatan catatan pada dokumen ini dijadikan acuan untuk merubah strategi dari program agar bisa mencapai tujuan dengan tepat waktu (efisien dan efektif). merupakan sebuah dokumen dari kegiatan rinci suatu program dengan status sudah atau belum terlaksananya setiap rincian kegiatan disertai dengan analisisnya (teknis maupun pendanaan). penomoran kode laporan dokumen pengkodean diperlukan untuk memudahkan dalam pendokumentasian, penelusuran laporan dan informasi dari suatu rangkaian kegiatan perekayasaan. sehingga didalam penulisan laporan dalam dokumen diperlukan konsistensi dalam penggunaan istilah dan singkatan dalam pengkodean dokumen. contoh penulisan nomor kode dokumen, technical note tn) nomor urut technical note tn) yang dibuat oleh seorang engineering staf es) kode kepanjangan dari technical note dan nomor urut dalam struktur sub kelompok leader wp) leader wp)dan nomor urut leader wp) dimana berada pada struktur organisasi. bulan tahun dimana kegiatan sedang berjalan wbs dan nomor urut wbs dimana dan berada pada struktur organisasi penjelasan: technical notes catatan teknis tn) jumlahnya tidak dibatasi, namun isi (content) harus ada faktor kebakaran. pekerjaan yang isinya bukan teknis (hanya sebuah pernyataan), maka pernyataan tersebut tidak perlu dituliskan dalam tapi harus ditulis dalam working sheet. tidak semua working sheet dapat menghasilkan tn. technical report tr), pada organisasi tipe dibuat oleh leader wp), diperiksa dan disetujui oleh: group leader wbs). technical memorandum tm) dibuat oleh leader wp), diperiksa oleh: group leader wbs), disetujui oleh chief engineer ce), dibuat bila ada perbaikan dalam technical report tr). technical document td) dibuat oleh group leader wbs), diperiksa oleh: chief engineer ce), disetujui oleh program director pd). progress. progress control monitoring document pcm) dibuat oleh program manager pm),diperiksa oleh: chief engineer ce) dan disetujui oleh program director pd). format dari halaman cover dokumen. format cover halaman depan dokumen harus mencerminkan suatu keterkaitan dan kesatuan yang utuh dan informatif dari isi dokumen laporan tersebut sebagaimana contoh berikut: format cover dokumen technical note tn) lejojijo urutan code dlm organisasi bln mei thn ad), nama program an mutan ne perekayasaan judul perekayasaan (judul tn nya) kementerian kelautan dan perikanan direktorat jenderal perikanan budidaya balai besar. oooooooococococeenennenennennnntnnnnnnannnnnnnaanaaaan dibuat oleh: diperiksa oleh: disetujui oleh: engineering staf leader group leader wbs tanda tangan tanda tangan tanda tangan format . format cover dokumen technical report tr) wejelaja 2ejojilo urutan code dlm organisasi bln mei thn nama program judul perekayasaan (judul trleader group leader wbs chief engineer tanda tangan tanda tangan tanda tangan format . format cover dokumen technical document td) zejojailo urutan code dlm organisasi bln mein nama program judul perekayasaan (judul tdgroup leader wbs chief engineer kepala program tanda tangan tanda tangan tanda tangan format . format progress control dan monitoring document pcm). kedua aktivitas kegiatan rincian aktivitas (butir kegiatan.) aktivitas keterangan januari februari juni melaksanakan desain konseptual uji induk tahan penyakit melaksanakan desain awal uji induk tahan penyakit melaksanakan desain rinci uji ikan tahan penyakit melaksanakan penghitung desain rinci uji ikan tahan penyakit setiap bar dalam kedua aktivitas kegiatan diatas dapat merupakan tahapan kegiatan atau butir kegiatan perekayasaan, kemudian dibetulkan dirinci setiap aktivitas tersebut dalam sub butir kegiatan dengan target waktu penyelesaian dan pendanaan sebagai kendali kontrol dalam penyelesaian kegiatan perekayasaan tersebut. tabel progress control dan monitor (d. dapat digunakan sebagi kontrol pengendali kegiatan, agar dicapai hasil yang optimal, efisien dan efektif sesuai dengan perencanaan. progress control dan monitor status aktivitas kedua pendanaan keberhasilan keterangan start end rp. menetapkan jan jan tujuan dan kebutuhan desain menyusun jan jan filosofi rancang bangun menetapkan jan jan metode yang digunakan merekayasa jan jan bentuk konfigurasi mengkalkulasi . status aktivitas kedua pendanaan keberhasilan keterangan start end rp. mengkalkulasi jan jan kinerja awal membuat jan jan gambar teknis melaksanakan feb feb iterasi hasil desain awal mengestimasi feb feb hasil desain awal melaksanakan feb feb konfigurasi desain rinci menetapkan feb feb konfigurasi melaksanakan feb feb perhitungan pendekatan awal melaksanakan feb feb perhitungan analitik rinci melaksanakan feb feb komputasi numerik sistem dokumen tahap akhir sebagai bukti berakhirnya suatu program adalah tersusunnya satu dokumen yang merupakan hasil hasil program secara keseluruhan ditinjau dari segi teknik, kualitas hasil, maupun dari segi pendanaan dan kerapatan waktu. program document pd) dokumen akhir program, merupakan hasil hasil program secara keseluruhan yang merupakan analisis dari seluruh technical document dari seluruh group leader wbs) dan pcm. laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksana program kepada pemberi dana (baik dipa atau non dipa): program document dibuat oleh chief engineer ce), diperiksa oleh: program manager pm) dan disetujui oleh program director pd): jumlah halaman dari program document sekitar lembar dengan menggunakan kode dokumen: xxx, pada . pada saat program akan dijalankan dan banyaknya laporan yang akan dibuat (dalam bentuk tn, tr tm, td, progress control monitoring) serta penomorannya harus terlebih dahulu ditentukan oleh kepala program pd), bersama dengan chief engineer ce) dan program manager pm) serta para group leader wbs). rincian bagian dokumen sebagai berikut: kode jumlah rincian bagian program pengantar latar belakang adanya program ant bila program dipa: menjelaskan kontribusi program tersebut terhadap kebijakan strategis nasional ristek trm industri masyarakat dan lain lain. tujuan menjelaskan tujuan dan sasaran dari report sasaran yang akan dicapai pada kegiatan kerekayasaannya kegiatan deskripsi kegiatan program secara program rinci dan urut mengikut sertakan kontribusi setiap wbs termasuk pengembangannya, dan pengaruh aliran pendanaan dan jadwal dari pm, hasil hasil yang dicapai, dalam rangkuman yang terpadu disertai grafik, tabel dan gambar gambar foto foto hasil kegiatan. hasil menyampaikan hasil hasil kegiatan kegiatan yang dicapai secara program rinci, sesuai dengan tujuan dan dan pem sasarannya bahasan pembahasan hasil kegiatan program yang diperoleh, apakah memenuhi sasaran awal atau tidak, termasuk pengaruh kelancaran pendanaan terhadap sasaran quality, cost and delivery). bila dana dipa maka dilengkapi pengaruh hasil kegiatan program terhadap sasaran trm jakstranas ristek industri masyarakat dan lain lain rekomendasi memberikan rekomendasi teknis hasil program yang dicapai kepada pemberi dana dan alternatif alternatif untuk mengoptimalkan hasil yang telah dicapai referensi daftar acuan yang dipakai, termasuk technical document dari para group leader dan masukkan masalah pendanaan dari progress control monitoring sistem . sistem informasi dalam kegiatan working sheet ws) lembar kerja merupakan lembaran yang berisi pernyataan tentang apa yang telah dikerjakan oleh merekayasa. tidak memuat rincian hasil kerja yang dilakukan oleh merekayasa seperti sketsa, gambar teknik, penurunan rumus, rincian hasil kerja dinyatakan dalam technical notes, technical reports memorandum, technical documents atau program document. working sheet ws) dibuat oleh engineering staf es) dan cukup diketahui lehernya, sehingga tidak perlu diperiksa oleh: leader wp), atau disetujui oleh group leader wbs). batasan dari working sheet (dasarnya adalah waktu minimal atau jam) minimal yang diperlukan untuk melakukan butir tertentu). waktu minimal untuk peran peran mendapatkan angka kredit, (jam) group leader param manca dasar perhitungan jam efektif adalah jam th untuk kenaikan normal tahun) karena working sheet adalah fungsi waktu, maka pekerjaan dapat dilakukan tidak berturut turut (tidak setiap hari harus mengerjakan pekerjaan yang sama), asal menyebutkan berapa waktu yang diperlukan menyelesaikannya. satu working sheet dapat dibuat lebih dari technical notes tn). tidak semua working sheet dapat dibuat technical note. working sheet dibuat tidak harus berdasarkan instruksi instruction sheet) tapi bisa juga berdasarkan program manual atau keputusan rapat decision sheet). working sheet dibuat berdasarkan jam efektif. contoh . contoh format laporan working sheet lembar kerja ws): program maan dan gas sites rancang bangun pilot plant tgl lembar kerja ini dikeluarkan oleh engineering staf es. rujukan lembar instruksi dari leader sebagai dasar membuat lembar kerja lembar kerja: urut lembar kerja bulan maret tahun engineering staf yang mengeluarkan lembar kerja untuk leader wp. (catatan: working adalah pernyataan dan bukan surat jadi formatnya tidak seperti ini) contoh melaksanakan pengujian bio oil motor penggerak, . mempersiapkan bahan belanja bahan kimia melakukan pencampuran bio oil y6, terhadap kualitas pakan melakukan pengujian pengapian melakukan pengujian gerak pengambilan sampel pengukuran viskositas analisa plc oleh ama naa (es kegiatan instruction . instruction sheet lembar instruksi is). merupakan lembaran yang berisi perintah terkait dengan cara, metoda atau formula tertentu dan lain lain sesuai dengan kegiatan kerekayasaannya. lembar instruksi instruction sheet is) dapat dibuat oleh: leader wp), group leader wbs), chief engineer ce) maupun program director pd) sesuai kebutuhan. kode dokumen adalah sebagai berikut: jika yang membuat wp leader . is l. bl in tahun kegiatan. jika yang membuat wbs . is gl. bln tahun group leader gl) kegiatan. jika yang membuat chief . is ce. bln tahun engineer ce) kegiatan. contoh format laporan instruction sheet lembar instruksi is): lembar instruksi (is) group leader program is gl2 v and teknologi pembuatan bio oil ref is ce ii "eee dan gas sites bbp. bs2 rekayasa pilot tel mei plant tgl lembar instruksi ini dikeluarkan oleh group leader d rujukan instruksi sebagai dasar group leader membuat instruksi ini lembar instruksi: urut lembar instruksi group leader . bulan mei tahun group leader wbs pejabat yang mengeluarkan instruksi ini untuk leader wp.2y catatan instruction sheet boleh ada referensi ataupun tidak tidak ada format instruction sheet instruction sheet sifatnya adalah informasi intern jadi formatnya tidak perlu seperti surat formal untuk contoh buatlah instruction sheet dari leader melaksanakan sub integrasi produk struktur rincian kerja wbs) untuk masalah desain memberikan supervisi kepada para dalam melaksanakan desain konseptual awal dar tak tentang pangan nama pss ama butir kegiatan catatan butir ila. .a. produk butir ini kegiatan adalah lembar kerja bukan instruction sheet tanda tangan tanda tangan decision . decision sheet lembar keputusan ds). merupakan lembaran yang berisi pernyataan keputusan rapat kegiatan perekayasaan yang sedang dilaksanakan. lembar keputusan dapat dibuat oleh leader wp), group leader wbs), chief engineer ce) maupun program director pd) sesuai kebutuhan. lembar keputusan berisi tentang pernyataan keputusan rapat kegiatan perekayasaan yang sedang dilaksanakan. laporan lembar keputusan harus dilampirkan daftar hadir peserta rapat. kode dokumen: nomor urut atau atau atau pd bln tahun kegiatan. contoh format laporan decision sheet lembar keputusan ds): ns) teknologi pembuatan bio oil dan. (dan gas plant tgl rapat group nona nona nana minggu (dua) dihasilkan keputusan2 rapat lembar keputusan: urut lembar keputusan group leader . bulan mei tahun group leader wbs yang mengeluarkan keputusan hasil rapat m keputusan keputusan rapat: daftar hadir terlampir program ama pengembangan . pengembangan profesi kegiatan pengembangan profesi adalah bagian dari kegiatan unsur utama. kegiatan pada pengembangan profesi ini terdiri atas: penyebarluasan produk teknologi sesuai dengan tugas dalam program yang sedang berjalan: membuat karya tulis bidang perekayasaan penyebarluasan produk teknologi sesuai dengan tugas dalam program yang sedang berjalan. dalam bentuk buku yang dipublikasikan internasionalbuku yang dipublikasikan nasional.makalah majalah ilmiah internasional. makalah yang dapat dinikahkan adalah makalah yang merupakan karya tulis ilmiah perekayasaan, dengan ketentuan sebagai berikut: makalah . makalah tersebut merupakan bagian dari peran dan tugas yang bersangkutan dalam organisasi fungsional,majalah dan media massa nasional yang diakui instansi pembinayang dipresentasikan pada pertemuan ilmiah yang tidak dipublikasikankarya tulis ilmiah kti) bidang perekayasaan pada dasarnya mempunyai format yang sama dengan karya tulis ilmiah bidang penelitian. perbedaan karya tulis ilmiah bidang perekayasaan terlihat pada tujuan dan bahasan ilmiahnya, dimana karya tulis ilmiah perekayasaan dalam tujuan dan bahasan ilmiah lebih fokus mengarah masalah pembuatan sistem proses desain model prototip. meskipun demikian karya tulis ilmiah penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi bidang perekayasaan juga dapat dinilai. data informasi yang diperoleh dari kegiatan tersebut atas dapat digunakan sebagai data informasi dalam kegiatan perekayasaan. ketentuan umum tentang karya tulis ilmiah yang diterbitkan dapat dinilai angka kreditnya, apabila memenuhi ketentuan ketentuan sebagai berikut: kti tersebut tidak terkait dengan tugas akhir pendidikan sarjana pasca sarjana doktor, karena dokumen ini merupakan bagian dari pendidikan formal. sedang bagian dari skripsi thesis disertasi yang ditulis dan dikembangkan dengan analisis baru dapat dinilai: kti hasil kegiatan perekayasaan ditulis dengan mengikuti norma penulisan ilmiah yang mengandung unsur latar belakang, metoda, dasar teori, pelaksanaan kegiatan pembuatan sistem proses desain model prototip, analisa pembahasan, dan kesimpulan: kti . kti yang ditulis oleh lebih dari satu orang, maka pembagian angka kreditnya ditetapkan (enam puluh persen) bagi penulis pertama dan (empat puluh persen) untuk penulis kedua, bila penulisnya (dua) orang. bila kti ditulis orang, pembagian angka kreditnya untuk penulis pertama, dan masing masing untuk penulis kedua dan ketiga. jika kti ditulis oleh orang, pembagian angka kreditnya ditetapkan untuk penulis pertama dan sisanya dibagi sama rata diantara penulis pembantu. bila melebihi orang penulis, maka penulis berikutnya tidak dihitung: kti yang diterbitkan tingkat internasional diberikan angka kredit lebih tinggi dibanding dengan penerbitan tingkat nasional: kti yang diterbitkan dalam dua bahasa atau lebih dinilai satu kali yang paling menguntungkan: makalah yang diterbitkan dalam bentuk elektronik jurnal yang memenuhi kriteria kti dapat dinilai sama dengan jurnal yang diterbitkan, dengan ketentuan disertakan dokumen dalam bentuk cetakan hard copy: karya tulis ilmiah yang diterbitkan dalam suatu prosiding dinilai dari yang diterbitkan pada majalah ilmiah, dalam hal ini dapat dibedakan tingkat nasional atau tingkat international: kti yang telah disampaikan pada pertemuan ilmiah dapat dinilai sebagai kti yang belum tidak diterbitkan, apabila kti ini kemudian diterbitkan, maka penilaian hanya diberikan untuk selisih angka kreditnya saja. contoh: karya tulis ilmiah merekayasa yang telah dipresentasikan, namun belum diterbitkan mendapat angka kredit apabila kemudian hari dibuat prosiding, maka angka kredit yang diperoleh dari penerbitan prosiding ini adalah dengan rincian dikurangi pengusulan dokumen penilaian dilegalisir oleh pejabat tertinggi yang ada unit kerjanya serta dihampiri dengan fotokopi halaman depan (cover), nomor isbn issn, kode akreditasi, tanggal tahun penerbitan, daftar dewan redaksi, daftar isi dan kata pengantar. kti yang belum tidak diterbitkan adalah kti yang telah disampaikan pada pertemuan ilmiah (seminar workshop kongres simposium) yang diselenggarakan oleh instansi setingkat eselon il satuan kerja atau organisasi profesi ilmiah. kti dalam bentuk pointer (power point) atau poster dapat dinilai apabila telah ditulis lengkap dalam bentuk makalah naskah kti. kti dalam kriteria ini juga mencakup kti yang disampaikan dalam bentuk makalah prasarana yang dipresentasikan pada pertemuan ilmiah. pendayagunaan . pendayagunaan produk teknologi dapat dibedakan menjadi yaitu: mendayagunakan produk teknologi yang memperoleh hak cipta atas kekayaan intelektual hari), kecuali merek. hari yang dapat dinilai adalah hari dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut: hari yang telah mendapatkan persetujuan dari kementerian kehakiman dan ham dengan melampirkan bukti (foto kopi) dari dokumen persetujuan hari, dan telah disyahkan oleh pejabat yang berwewenang unit kerjanya, apabila penemu lebih dari orang, maka masing masing penemu yang terlibat mempunyai nilai yang sama, hari yang terdaftar diluar negeri dapat diberikan nilai sesuai dengan nilai yang diperoleh dalam negeri: hari yang telah dimanfaatkan oleh pengguna berdasarkan kerjasama dapat diberikan nilai sebagaimana hari yang telah terjual serta memperoleh royalti atau dikomersialisasikan. mendayagunakan produk teknologi terjual dan memperoleh royalti. hari yang telah dimanfaatkan oleh pengguna berdasarkan kerjasama dapat diberikan nilai. perolehan sertifikat profesi. sertifikat profesi merupakan sertifikat yang diperoleh dari kegiatan dalam rangka pengembangan atau meningkatkan profesionalisme keahliannya bidang perekayasaan. sertifikat yang dapat dinilai adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi organisasi profesi institusi yang telah diberi wewenang (bukan vendor), misalnya badan nasional sertifikasi profesi. penerjemahan penyaluran buku dan bahan lain bidang perekayasaan kegiatan menerjemahkan penyaluran buku adalah penyusunan buku bidang perekayasaan berdasarkan kegiatan alih bahasa dari buku berbahasa asing menjadi buku berbahasa indonesia atau sebaliknya. tujuan penerjemahan dan penyaluran adalah untuk mempermudah dan memperluas pemanfaatan buku tersebut. buku hasil terjemahan saduran dapat dinilai dengan ketentuan sebagai berikut: mencantumkan fotokopi buku pada terbitan asli, buku . buku yang diterjemahkan disadur adalah buku ilmiah bidang perekayasaan: buku terjemahan saduran harus diterbitkan penerbitan nasional penerbitan instansi minimal setingkat eselon ii, yang disertai nomor isbn. menerjemahkan menyadur , dalam majalah ilmiah yang diakui oleh lembaga yang berwenang. menerjemahkan menyadur bidang teknologi yang tidak dipublikasikan: dalam bentuk buku: dalam bentuk makalah. adapun rincian kegiatan pengembangan profesi dan angka kreditnya seperti pada tabel bawah ini: kesepakatan pan butir kegiatan penjelasan satuan keterangan butir kegiatan iil.la penyebarluasan produk teknologi sesuai dengan tugas dalam program yang sedang berjalan. berhubungan dengan penugasannya dalam organisasi fungsional bila. membuat karya tulis dibidang perekayasaan bila.i.a dalam bentuk buku buku pelaksana: yang dipublikasikan semua jenjang internasional nil.a.i.b dalam bentuk buku buku pelaksana: yang dipublikasikan semua jenjang nasional iil.a. dalam bentuk makalah makalah pelaksana: majalah ilmiah semua jenjang internasional nl.a. dalam bentuk makalah makalah pelaksana: majalah dan media semua jenjang masa nasional yang diakui instansi pembina bila. dalam bentuk makalah makalah pelaksana: yang dipresentasikan semua jenjang. pada pertemuan ilmiah forum ber sifat yang tidak ilmiah dipublikasikan dapat dilakukan internal unit kerja atau forum lain narasumber . kesepakatan pan ana butir kegiatan penjelasan satuan keterangan butir kegiatan narasumber minimal orang dari luar unit kerja peserta minimal orang bukti kuat: legalised ka. balai bukti penunjang: daftar hadir, sertifikat, surat keterangan materi makalah harus tentang program perekayasaan yang sedang berjalan iii. pendayagunaan produk teknologi ii.b. mendayagunakan dokumen pelaksana: produk teknologi yang semua jenjang. memperoleh hari nilai masing kecuali merk) masing mendapat ii1.b. mendayagunakan dokumen pelaksana: produk teknologi semua jenjang terjual dan memperoleh royalti. ii.c. penyusunan petunjuk dokumen pelaksana: pelaksanaan, petunjuk merekayasa teknis pengelolaan madya dan kegiatan utama perekayasaan. menyusun petunjuk memaksa naan, petunjuk teknis pengelolaan kegiatan perekayasaan. jumlah dan jenis perekayasaan sebagai penjabaran peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara ni. d. kesepakatan butir kegiatan iii.d perolehan sertifikat sertifikat pelaksana: profesi memperoleh semua jenjang. sertifikat profesional sertifikat yang bidang perekayasaan dikeluarkan oleh (dinilai berjenis) organisasi profesi berdasarkan tingkat kesadarannya ii.e. menerjemahkan bahan terkait menyadur bidang dengan perekayasaan yang pelaksanaan dipublikasikan program perekayasaan yang sedang berjalan jumlah tidak dibatasi file.i.a dalam bentuk buku tiap pelaksana: yang diterbitkan dan buku semua jenjang diedarkan secara nasional ni.e. dalam majalah ilmiah tiap pelaksana: yang diakui oleh buku semua jenjang lembaga yang berwenang ii.e. menerjemahkan bahan terkait menyadur bidang dengan teknologi yang tidak pelaksanaan dipublikasikan program perekayasaan yang sedang berjalan jumlah tidak dibatasi file. dalam bentuk buku tiap pelaksana: buku semua jenjang iii.e. dalam bentuk makalah tiap pelaksana: makalah semua jenjang contoh . contoh formulir daftar hadir dalam kegiatan perekayasaan yang akan menghasilkan sistem pelaporan wajib mengisi daftar hadir dalam setiap pertemuan. format daftar hadir sebagaimana contoh dibawah ini. daftar hadir rapat program perekayasaan pompa serba guna untuk kapal ikan tingkatan rapat kelautan wp (pompa serba guna) tanggal januari nama nip peran job code tanda tangan wp perbapakeakakakak engineering es wp staff pompa engineering es wp perbapakeakakakak lll staff pompa mengetahui, group leader mmmm bab . bab tata kerja dan tata cara penilaian merekayasa tata kerja tim penilai instansi kedudukan tim penilai instansi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh menteri kelautan dan perikanan. tugas tim penilai instansi bertugas menilai prestasi merekayasa pertama pangkat penata muda golongan ruang iii a sampai dengan merekayasa madya pangkat pembina golongan ruang iv a. fungsi tim penilai instansi berfungsi sebagai: pemeriksa dan penilai daftar usulan pengajuan angka kredit dupa) beserta bukti fisiknya: pemeriksa kebenaran dokumen dokumen dalam dupa: pembina pejabat merekayasa dalam hal pengembangan karir fungsionalnya. susunan susunorang anggota, persyaratan menjadi anggota tim penilai instansi: jabatan pangkat serendah rendahnya sama dengan jabatan pangkat merekayasa yang dinilai: serendah rendahnya merekayasa muda, pangkat penata tk. golongan ruang iii d, memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja merekayasa, dapat aktif melakukan penilaian, menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim penilai instansi dengan diketahui oleh atasan langsung: mematuhi kode etik tim penilai instansi. apabila anggota tim penilai instansi tidak dapat dipenuhi oleh merekayasa, maka anggota tim penilai instansi dapat diangkat dari pns lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja merekayasa, sekretaris tim penilai instansi dapat merangkap sebagai anggota tim apabila yang bersangkutan seorang merekayasa atau dinyatakan mempunyai kompetensi untuk menilai oleh pejabat yang mengangkat, masa kerja tim penilai instansi satu tahun, dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan berikutnya: anggota tim penilai instansi yang telah menjadi anggota tim penilai instansmasa jabatan. pada . pada unit kerja eselon iii dan dapat dibentuk tim penilai instansi bila berada dalam lokasi yang jauh terpencil dari unit kerja eselon ii nya. tim penilai instansi ini bertugas menyiapkan dupa merekayasa pertama, pangkat penata muda, golongan ruang iii a sampai dengan merekayasa madya pangkat pembina, golongan ruang iv a. pada unit kerja eselon dapat dibentuk tim penilai instansi dalam lokasi yang jauh terpencil dari unit kerja eselon i nya. peranan tim penilai instansi peran tim penilai instansi adalah: membantu kepala biro kepegawaian untuk menetapkan angka kredit merekayasa lingkup kementerian kelautan dan perikanan. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala biro kepegawaian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit merekayasa. dalam melaksanakan kegiatannya, tim penilai instansi dibantu oleh tim sekretariat tim penilai instansi. konsep pak dibuat menjadi pak dan disampaikan kepada kepala unit kerja masing masing. sekretariat melakukan tugas tugas kesekretariatan yang berkaitan dengan kegiatan penilaian. tim penilai instansi dan sekretariat tim penilai instansi instansi jabatan fungsional merekayasa kementerian kelautan dan perikanan dalam melaksanakan tugas memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada menteri kelautan dan perikanan melalui sekretaris jenderal. masa penilaian angka kredit masa penilaian angka kredit calon merekayasa dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan melaksanakan kegiatan perekayasaan. apabila mengisi formasi dari cons, dihitung mulai pengangkatannya sebagai cons: untuk kenaikan jabatan pangkat merekayasa, masa penilaian angka kredit berdasarkan pada masa penilaian angka kredit terakhir, yang angka kreditnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (bukan berdasarkan angka kredit perolehan penetapan sementara). langkah langkah pengisian dupa oleh merekayasa: mengumpulkan bukti fisik dan atau dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, memilah bukti bukti tersebut berdasarkan unsur dan sub unsur kegiatan: mengisi formulir surat pernyataan melakukan kegiatan perekayasaan dilengkapi dengan bukti fisik: mengisi formulir surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dilengkapi dengan bukti fisik: mengisi formulir surat pernyataan melakukan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas perekayasaan dilengkapi dengan bukti fisik, mengisi . mengisi formulir surat pernyataan melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan, menilai sendiri dengan mengisi angka kredit pada formulir dupa sesuai dengan butir butir kegiatan pada lampiran vi: semua surat pernyataan beserta bukti fisik disusun berurutan sesuai dengan masa penilaian. hasil penilaian semua butir kegiatan dihimpun dalam satu dupa. dupa, surat pernyataan dan bukti fisik disahkan oleh kepala unit pelaksana teknis kepala balai), setelah diverifikasi dan mendapat para dari koordinator pejabat fungsional: semua berkas tersebut dilampirkan pada dupa sebagai bukti fisik untuk diajukan tim penilai instansi dan dimasukkan dalam outer. pengisian dupa oleh tim penilai instansimerekayasa yang dinilai: unsur yang dinilai, diisi dengan hasil penilaian terhadap bukti fisik yang disampaikan, dan diisikan pada kolom tim penilai instansi: lampiran pendukung dupa yaitu surat pernyataan melakukan kegiatan perekayasaan:dokumen dokumen lainnya. pengesahan diisi oleh ketua dan anggota tim penilai instansi yang berhak menilai. pengajuan dupa pengajuan dupa merekayasa pertama golongan ruang iii a sampai dengan merekayasa madya golongan ruang iv acatatan: apabila kepala unit pelaksana teknis sedang berhalangan dapat didelegasikan dengan melampirkan, surat tugas dinas kepala unit pelaksana teknis. kepala unit pelaksana teknis mengesahkan semua lampiran lampiran dan bukti fisik yang disertakan setelah mendapat para koordinator, berkas dupa yang telah disahkan kepala unit pelaksana teknis dikirim kepada bagian kepegawaian unit eselon masing masing untuk diverifikasi, berkas. berkas dupa yang telah diverifikasi oleh bagian kepegawaian selanjutnya dikirim sekretariat tim penilai instansi: sekretariat tim penilai instansi melaksanakan verifikasi dupa dan melengkapi kekurangan berkas, sekretariat tim penilai instansi mengundang tim penilai instansi untuk melakukan penilaian terhadap dupa dan bukti fisik yang telah diverifikasi: tim penilai instansi menilai semua bukti kegiatan, kemudian mengisi hasil penilaiannya pada dupa dan menyerahkan kepada sekretariat tim penilai instansi untuk disiapkan konsep pak: tim penilai instansi melaksanakan rapat pleno hasil penilaian, dan menanda tangani berita acara hasil penilaian: tim penilai instansi menyerahkan hasil rapat pleno kepada sekretariat tim penilai instansi untuk proses pembuatan pak, sekretariat tim penilai instansi mengajukan konsep pak untuk dimintakan para kepada ketua tim penilai instansi, ketua tim penilai instansi mengajukan konsep pak kepada kepala biro kepegawaian untuk ditetapkan, kepala biro kepegawaian menandatangani pak. waktu usulan dupa pengajuan dupa merekayasa madya iv b sampai dengan merekayasa utama iv ekepala unit pelaksana teknis, mengesahkan semua lampiran lampiran dan bukti bukti untuk dinilai oleh tim penilai instansi. tim penilai instansi melakukan pemeriksaan, penilaian selanjutnya menyerahkan kepada ketua sekretariat tim penilai instansi, ketua sekretariat tim penilai instansi menyampaikan hasil penilaian beserta lampiran laporannya kepada kepala biro kepegawaian untuk diteruskan kepada kepala bppt selaku kepala instansi pembina untuk dinilai tim penilai pusat. tim penilai pusat menilai semua bukti kegiatan, kemudian mengisi hasil penilaiannya pada dupa, instansi pembina menerbitkan pak yang ditandatangani oleh kepala bppt. pejabat yang berhak mengajukan dupa. kepala biro kepegawaian kementerian kelautan dan perikanan kepada kepala badan pengkajian dan penerapan teknologi untuk penetapan angka kredit bagikepala . kepala unit pelaksana teknis kepada kepala bagian kepegawaian masing masing,lampiran dan susunan dupa. dupa yang telah diisi dengan bobot angka kredit dari masing masing butir kegiatan yang dikerjakan pejabat fungsional merekayasa yang bersangkutan dilengkapi dengan lampiran lampiran sebagai berikut: bagi pejabat fungsional merekayasa yang akan melaksanakan mengerjakan butir butir kegiatan yang bukan tugas pokoknya panjangnya), terlebih dahulu harus mendapatkan surat keterangan penugasan dari kepala unit pelaksana teknis, surat pernyataan melakukan kegiatan perekayasaan, surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, surat pernyataan melakukan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas perekayasaan dan surat telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perekayasaan: cc. surat keputusan tentang kedudukan pejabat fungsional merekayasa dalam organisasi fungsional perekayasaan yang ditetapkan oleh kepala unit kerja lingkungannya masing masing: sistem pelaporan dan time schedule sesuai yang tercantum dalam program manual, bukti fisik hasil kegiatan yang dilakukan seperti: ijazah sertifikat, karya tulis karya ilmiah dan bukti fisik kegiatan perekayasaan seperti lembar kerja, lembar instruksi, lembar keputusan, technical note, technical report dll, fotokopi penilaian pelaksanaan pekerjaan satu tahun terakhir, fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi cons, fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi pns (khusus untuk pengangkatan pertama): fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional merekayasa (khusus untuk kenaikan pangkat pertama kali dalam jabatan fungsional merekayasa):: il. fotokopi pak terakhir (khusus untuk kenaikan pangkat kedua kali dan seterusnya sebagai pejabat fungsional merekayasa): fotokopi perolehan angka kredit (jika ada perolehan angka kredit pada penilaian sebelumnya): ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang untuk pengangkatan pertama kali atau bagi yang diangkat kembali setelah tugas belajar. semua persyaratan huruf sampai dengan huruf dilegalisir oleh kepala upt. adapun . adapun susunan usulan dupa tersebut dibagi dalam dua map, yaitu: map memuat form dupa, lampiran organisasi, personil, surat pernyataan, dan lain lain, map memuat bukti fisik kegiatan perekayasaan, pengembangan profesi dan kegiatan penunjang. catatan: jika mempunyai peran dalam beberapa program (organisasi) dengan surat pernyataan dikelompokkan sesuai program. bukti fisik setiap peran dalam satu program (organisasi) dikelompokkan terpisah dengan peran dari program lain. dapat ditempatkan dalam map yang diberi pembatas dengan nama program atau ditempatkan dalam map tersendiri. pejabat yang berwenang menetapkan penilaian angka kredit pak). kepala biro kepegawaiantata cara penilaian dan penghitungan angka kredit tim penilai instansi dalam melakukan penilaian angka kredit atas berkas yang diusulkan, mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional merekayasa dan angka kreditnya serta kesepakatan kesepakatan tim penilai instansi selama penilaian. semua berkas usulan yang masuk akan dinilai angka kreditnya, dan setiap berkas dinilai oleh dua orang penilai. setelah selesai penilaian seluruh berkas, dilakukan rapat pleno untuk membahas rekap hasil penilaian. apabila selisih hasil penilaian dari dua orang penilai tersebut atas angka kredit tambahannyaak baru. jika angka kredit tambahannya lebih dari maka nilai akhir ditetapkan berdasarkan hasil penilaian penilai yang ketiga dengan memperhatikan hasil penilaian kedua penilai sebelumnya. hasil penilaian disampaikan kepada ketua tim penilai instansi dalam bentuk konsep pak. contoh . contoh tabel penilaian yang dilakukan oleh tim penilai instansi 10y6 yang dipakai penilai kedua (karena unsur utamanya lebih besar) yy0 y0 karena lebih dari maka dinilai kembali oleh penilai ketiga bab . bab penutupmerekayasa yang bersangkutan sebagai upaya untuk memperlancar pembinaan karier dan penyelesaian administrasi kepegawaian merekayasa, sehingga ada kesamaan persepsi dan keseragamdalam melaksanakan pengusulan dupa, penilaian angka kredit, dan penetapan angka kredit jabatan fungsional merekayinaan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing ikan hias anak ikan arwana, benih ikan boti hidup, dan ikan boti hidup perlu mengatur larangan pengeluaran ikan hias tertentu dari wilayah negara republik indonesia luar wilayah negaraikan hias adalah ikan yang dipelihara untuk hiasan atau pajangan, untuk dilihat dan dinikmati keindahan warna, corak, dan bentuknya yang memiliki daya tarik tersendiri dan diperdagangkan sebagai komoditas hidup. pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan ikan hias dari wilayah negara republik indonesia keluar wilayah negara republik indonesia, orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. tujuan peraturan menteri ini adalah untuk membatasi pengeluaran ikan hias anak ikan arwana, benih ikan boti hidup, dan ikan boti hidup dengan ukuran tertentu dari wilayah negara republik indonesia luar wilayah negara republik indonesia. . setiap orang dilarang mengeluarkdari wilayah negara republik indonesia luar wilayah negara republik indonesia. anak ikan arwana scleropages formosus dan scleropages jardin) sebagaimana dimaksud pada berukuran kurang dari dengan pos tarif kode benih ikan boti hidup cromobotia macracantha) sebagaimana dimaksud pada berukuran kurang dari dengan pos tarif kode ikan boti hidup cromobotia macracantha) sebagaimana dimaksud pada berukuran diatas dengan pos tarif kode deskripsi ikan hiukursebagaimana dimaksud dalam dilarang dikeluarkan dari wilayah negara republik indonesia luar wilayah negara republik indonesia dengan pertimbangan: menjaga ketersediaan sumber daya ikan hias, meningkatkan keanekaragaman sumber daya hi, meningkatkan nilai tambah perekonomian dalam negeri, menjaga kelestarian sehingga tidak merusak ekosistem dan lingkungan hiduppertimbangan sebagaimana dimaksud pada didukung dengan telah diterbitkannya: standar nasional indonesia nomor tentang ikan hias boti boti spp.) syarat mutu dan penanganan, dan standar nasional indonesia nomor tentang ikan hias arwana scleropages formosus) syarat mutu dan penanganan. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, keputusan menteri pertanian nomor pts um tentang larangan pengeluaran beberapa jenis hasil perikanan dari wilayah republik indonesia luar negeri, khususnya yang terkait dengan ikan hias air tawar jenis boti boti macracantha) ukuran keatas (calon indukskripsi anak ikan arwana scleropages formosusmuller and schlegelii, nama dagang asian bonytongue nama umum sibuk, also, arwana pink gambar pee err daanmempunyai banyak jenis tergantung warnanya (hijau, putih, merah) daerah penyebaran perairan kalimantan dan sumatera karakteristik scleropages jardinjardin weber and beaufort, nama dagang jardin nama umum jardin gambar jpn ara dan lini mrt ati yepwarna badan perak agak pink keunguan daerah penyebaran perairan papua dan australiasatu ekor induk dapat mengerami anakan dapat .benih ikan boti hidup dan ikan boti cromobotia macracantha) klasifikasi filum chordata kelas osteichthyes sub kelas actinopterygii ordo teleostei sub ordo cyprinoidea famili cobitidae genus chromobotia species chromobotia macracantha bleeker berdasarkan hasil penelitian terakhir oleh kottelat al., boti dimasukkan dalam genus chromobotia, sehingga namanya menjadi chromobotia macracantha bleeker. gambar ciri ciri morfologi bentuk tubuh ikan boti adalah agak bulat memanjang dan agak pipih samping. kepala agak meruncing pipih arah mulut (seperti torpedo). badan bersisik, mulut agak bawah, dengan (empat) pasang sungut atas patil duri bawah mata yang akan luar apabila merasa ada bahaya. warna ikan kuning cerah dengan (tiga) garis lebar atau pita hitam lebar. pita pertama melingkari kepala melewati mata, yang kedua bagian depan sirip punggung dan yang ketiga memotong sirip punggung bagian belakang sampai pangkal ekor. sirip perut anal berpasangan, sirip punggung tunggal dan sirip berlagak agak dalam. sirip . sirip berwarna merah oranye, kecuali sirip punggung yang terpotong garis hitam. karakteristik biologi penyebaran ikan boti banyak terdapat sungai sungai sumatera bagian selatan dan kalimantan. hidup dalam kelompok mulai dari hulu sampai muara. habitat ikan boti berada daerah sungai dengan kondisi air ber p yang agak asam antara dengan suhu 300c. ikan boti hidup daerah dengan arus kuat (hulu) yang jernih dan dasar berpasir dan bebatuan, dengan kedalaman sekitar meter, sedangkan benih ikan boti hidup daerah yang berarus lemah, dasar berlumpur dan keruh (morbidity tinggi) dengan kedalaman meter. ikan boti termasuk jenis ikan omnivora atau pemakan apa saja, walaupun pakan hidup lebih disukai. pakan alami ikan boti adalah organisme dasar perairan, seperti cacing rambut tubifera sp.) atau larva serangga dasar seperti cacing darah cironomus sp.), juga terkadang memakan udang udang kecil. ikan boti hidup dasar perairan dan aktif mencari makan pada malam hari (nocturnal), pada siang hari umumnya hanya diam bersembunyi, termasuk ikan yang pemalu sehingga lindungan atau sembunyikan dalam pemeliharaan amat diperlukan. daerah penangkapan ikan boti adalah perairan yang tenang yaitu rawa rawa dan sungai bagian hilir. benih ikan boti umumnya ditangkap nursery ground yaitu tempat air pasang sampai hilir sungai. penangkapan dilakukan dengan menggunakan alat tangkap bubu dari bambu, dipasang mulut sungai arah rawa rawa. benih ikan boti banyak ditangkap pada musim hujan yaitu antara bulan oktober sampai januari yang mengindikasikan bahwa waktu tersebut adalah musim ikan boti memijah, sementara pada musim kemarau tidak ada benih ikan boti allda sekretaris bendera, y . anung cahyono las |
aj, uma. peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor permen kp tentang kemitr. kementerian, dan pulau pulau kecil. bagian kedua tujuan peraturan menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi perairan. bab persyaratan kemitraan kementerian atau pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan konservasi perairan dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan. kemitraan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola dengan masyarakat. masyarakat. persyaratan kelompok masyarakat dan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf merupakan masyarakat yang tinggal dalam atau sekitar kawasan konservasi dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ktp) atau surat keterangan dari kepala desa lurah. persyaratan lsm sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu: lsm provinsi atau kabupaten kota, yang berada sekitar kawasan konservasi perairan, lsmlsm asing: memiliki kesepakatan bersama dengan pemerintah dan terdaftar kementerian luar negeri, dan memiliki program terkait konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan. persyaratan korporasi sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu: tidak sedang dalam proses hukum, dan atau. persyaratan lembaga penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu: a., dan b.lembaga penelitian asing, memiliki izin penelitian dari instansi yang berwenang. persyaratan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu: perguruan tinggiperguruan tinggi negeri atauperguruan. perguruan tinggi asing: memiliki kesepakatan bersama dengan pemerintah, dan memiliki program terkait konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan. bab iii mekanisme kemitraan satuan unit organisasi pengelola melakukan kemitraan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan. berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud satuan unit organisasi pengelola menyampaikan usulan program kemitraan kepada masyarakatsatuan unit organisasi pengelola. berdasarkan usulan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada satuan unit organisasi pengelola. usulan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada apabila disepakati oleh satuan unit organisasi pengelolaperjanjian kemitraan ditandatangani oleh kepala satuan unit organisasi pengelola dengan ketua penanggung jawab masyarakat yang melakukan kemitraan. kepala satuan unit organisasi pengelola sebelum melakukan penandatangan perjanjian kemitraan wajib melaporkan kepada direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. . perjanjian kemitraan pengelolaprogram kemitraan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: a.pemantauan habitat dan populasi ikan, b.d.h.k.pengumpulan dan pengembangan data dan informasi. bab pembinaan, monitoring, dan evaluasi direktur jenderal dan gubernur menyelenggarakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan kemitraan kawasan konservasi perairansosialisasi, dan atau penyuluhan pengelolaan kawasan konservasi perairan. direktur jenderal dan gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kemitraan. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dijadik. bab ketentuan lain lain tata cara kemitraan kawasan konservasi perairan yang menjadi kewenangan gubernur diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur dengan mengacu pada peraturan menteri ini. ketentuan dalam peraturan menteri ini berlaku mutasi mutans terhadap kemitraan pengelolaan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecberhappt pulau berhala meliputi: arah darat, mencakup seluruh wilayah daratan pulau berhala, dan arah laut, mencakup wilayah perairan sekitar pulau berhala, dengan mengikuti ketentuan: sampai dengan palingsumatera utaraberhalberhala. bagian kedua fungsi rencana zonasi kent ppt pulau berhalawilayahberhal, dan cc.prasarana dan prasarana dan sarana pendukung pertahanan dan keamanan negaranetapkan alokasi ruang untuk kawasan konservasi, mempertahankan ekosistem terumbu karang dan mangrove terutama kawasan konservasi, menetapkan dan melindungi alur migrasi biota laut, menetapkan alokasi ruang untuk perlindungan habitat penyu, menetapkan alokasi ruang untuk perlindungan zona resapan air, membangun prasarana dan sarana pengelolaan kawasan konservasi yang mendukung kegiatan perikanan dan kepariwisataan, mengendalikan kegiatan atau aktivitasdan atau kawasan lindung dengan kawasan pemanfaatan umum dan atau kawasan budi daya dan abrasi, membangun bangunan pengamanan pantai, cc. menyediakan jalur dan ruang evakuasi tanggap darurat dan bencana, menanam mangrove dan transplantasi terumbu karang, mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan budi daya yang berpotensi merusak sempadan pantai danstrategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan kegiatan parienangkapan ikan dan pariwisata, membangun sistem pengolahan limbah, membangun sarana penyediaan air bersih, membangun fasilitas ketenagalistrikan, dan melindungi alur kabel bawah laut. bab rencana struktur ruang rencana struktur ruang kent ppt pulau berhalaselatan pulau berhalpulau berhala kecamatan tanjung beringin, kabupaten serdang bedagaisejajar dengan garis pantai.pt pulau berhala meliputi.p yang merupakan sempadan pantaipada sebagian sisi barat, utara, dan timur pulau berhala. zona l.l.p sebagaimana dimaksud pada huruf berada pada sebagian sisi selatan pulau berhala. zona l.o sebagaimana dimaksud pada huruf berada pada sebagian sisi selatan pulau berhala. kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam diarahkan untuk pengembangan: pertahanan tutupan vegetasi yang berakar kuat paling sedikit (delapan puluh persen) dari luas kawasan lindung, perlindungan keberadaan zona resapan air, cc. perlindungan lanskap kawasan lindung yang memiliki kemiringan curam, dan perlindungan ekosistem wilayah daratandan zona b.l.w yang merupakan zona peruntukan lainnya. zona b.a sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: subzona b.a.t yang merupakan perlindungan titik dasar dan titik referensi, dan subzona b.a.k yang merupakan perkantoran pertahanan dan keamanan. zona b.u sebagaimana dimaksud pada huruf berada bagian tengah pulau berhala. zona b.l.w sebagaimana dimaksud pada huruf berada bagian tenggara pulau berhala. subzona b.a.t sebagaimana dimaksud pada huruf berada bagian selatan daratan pulau berhala. subang b.a.k sebagaimana dimaksud pada huruf berada bagian selatan daratan pulau berhala. kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam diarahkan untuk pengembangan: penyediaan prasarana dan cc. pengembangan kegiatan pariwisata berbasis ekowisata: dan pemanfaatan dan pengembangan jaringan untuk menunjang kegiatan dalam kawasan budi daya. subzona b.a.t sebagaimana dimaksud dalam huruf diarahkan untuk pengamanan posisi titik dasar dan titik referensi. subzona b.a.k sebagaimana dimaksud dalam huruf diarahkan untuk pengembangan: pos tentara nasional indonesia atau kepolisian negara republik indonesia dan asrama prajurit, jaringan jalan, fasilitas penyimpan logistik, bahan bakar, dan air bersih, dmerupakan area untuk pembangunan: sarana bantu navigasi pelayaran, sebagian jaringan sebagaimana dimaksud dalam cc. sarana telekomunikasi, sarana pengolahan atau produksi air minum, sarana pembangkit listrik, dan rumah singgah nelayan. zona b.l.w sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan area untuk pembangunan: prasarana dan sarana pariwisata berbasis ekowisata, sarana akomodasi pariwisata semi permanen, fasilitas pendukung kegiatan pariwisata, sebagian jaringan sebagaimana dimaksud dalam dan sebagian jaringan sebagaimana dimaksud dalam, dan cc. alur laut. kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa zona kpu pt yang merupakan zona perikanan tangkap. zona kpu pt sebagaimana dimaksud pada berada sebagian perairan pulau berhala. kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa indikasi kawasan konservasi. indikasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada berada sekitar perairan pulau berhalapk yang merupakan alur kabel bawah laut. al ap apk sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi al apk kt yang merupakan alur kabel bawah laut untuk kegiatan telekomunikasikawasan dan zona dalam rencana pola ruang laut dan daftar koordinat masing masing kawasan dan zona sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan tercantum dalam lampiranppt pulau berhaladarippt pulau berhala. rincian indikasi program utamberhaladan peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan j4l1. pemeliharaan jaringan j1l. penyediaandan titik kumpul evakuasi bencana.roduksi, perbanyakan, pengadaan dan distribusi induk udang unggul dan keterangan untuk keperluan domestik maupun ekspor, perlu membentuk balai produksi induk udang unggul dan keterang. bab kedudukan, tugas, dan fungsi balai produksi induk udang unggul dan keterangan, yang selanjutnya disebut bpi2k adalah unit pelaksana teknis bidang produksi induk udang unggul dan keterangan yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal perikanan budidaya. bpi2k dipimpin oleh seorang kepala. bpi2k sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan produksi induk udang unggul dan keterangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bpi2k menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan uji mutu dan uji lingkungan dan penyakit pada udang dan keterangan:, pengelolaan produksi calon induk, induk udang unggul dan keterangan: pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi bidang produksi calon induk, induk udang unggul dan keterangan, pengelolaan sarana dan prasarana bidang produksi calon induk, induk udang unggul dan keterangan: pelayanan teknis bidang produksi calon induk, induk udang unggul dan keterangan, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan: dan pelaksanaan urusan tata usaha bpi2k. bab susunan organisasi bpi2k terdiri atas: subbagian tata usaha, seksi pengendalian mutu dan pengelolaan produksi, seksi sarana dan prasarana, seksi data dan informasi, dan kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi bpi2k, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan penyusunan laporan. seksi pengendalian mutu dan pengelolaan produksi mempunyai tugas melakukan uji mutu dan uji lingkungan dan penyakit pada calon induk, induk udang dan keterangan, serta pengelolaan produksi calon induk, induk udang unggul dan keterangan. seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana bidang produksi udang unggul dan keterangan. seksi data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan teknis bidang produksi induk udang unggul dan keterangrbanyakan produksi induk udang unggul dan keteranganteknisibpi2kbpi2k maupun dengan instansi lain luar bpiuzkbpi2kdan wilayah kerja bpiuzk berlokasi karangasem, provinsi bali. wilayah kerja bpi2kbpi2kpi2k. perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja bpi2klik sesuai dengan aslinya dan organisasi sekretariat jenveyul supraray a yusuf nik. bagan organisasi balai produksi induk udang unggul dan keterangan kepala subbagian tata usaha seksi seksi seksi pengendalian mutu sarana dan dan pengelolaan prasarana data dan informasi produksi cool heh kelompok b d jabatanfungsional iii (jii aaaaaa.a.hhh, menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, ttd. fadel muhammad bee senar aslinya hukum dan organisasi ya2 sekedar jenderal surabaya yusuf nokiatahun perlu melaksanakrepublik indonesia nomor tahun keputusan . keputusan presiden nomor tahun tentang tim koordinasi peningkatan dan perluasan program pro rakyat:mperhatikan surat edaran menteri keuangan, nomor: se mk. tanggal agustusmemutuskan:bantuan .yang selanjutnya disebut blm apbn p tahun adalah bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan yang diberikan kepada kelompok masyarakat berupa barang yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraanjabat eselon adalah pimpinan unit kerja eselon lingkungan kementerian kelautan dan perikanan yang mempunyai program dan kegiatan penyaluran bantuan langsung masyarakat dinas adalah dinas provinsi kabupaten kota yang membidangi uruslam rangka pelaksanaan program dan kegiatan penyaluran blm apbn p tahun peraturan menteri ini ditetapkan dengan tujuan untuk: meningkatkan pencapaian sasaran kinerja kegiatan pro rakyat yang akuntabel: dan memberikan pedoman dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi pelaksanaan penyaluran blm apbn p tahun bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi program dan kegiatan, mekanisme penyaluran, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan blm apbn p tahun bab ii. bab program dan kegiatan blm apbn p tahun dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran prioritas program pro rakyat sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan nasional, serta visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan, dilaksanakan blm apbn p tahun blm apbn p tahun sebagaimana dimaksud pada disalurkan dalam bentuk barang. barang sebagaimana dimaksud adalah barang dari program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun blm apbn p tahun berupa barang sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan kepada kelompok masyarakat apabila memenuhi kriterialm apbn p tahun sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan untuk subbidang: perikanan tangkap: perikanan budidaya: pengolahan dan pemasaran hasil perikanan: dan kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil. . blm apbn p tahun pada subbidang perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa sarana perikanan tangkap untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta mutu hasil usaha perikanan tangkap skala kecil. sarana perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: mesin tempel: sistem penentu posisi global global positioning system gps), alat pencari ikan (fish finder): lampu pengumpul ikan: alat perbengkelan (tool kit) jaring: jaket penolong ( ife jacket), dan rumpon. blm apbn p tahun pada subbidang perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa sarana perikanan budidaya untuk meningkatkan produksi ikan hasil budidaya. sarana perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada berupa keramba jaring apung kja). blm apbn p tahun pada subbidang pemasaran dan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa sarana pengolahan hasil perikanan untuk mengoptimalkan pencapaian hasil pengolahan. sarana pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: paket sarana pengolahan hasil perikanan: dan alat industri pengolahan. blm apbn p tahun pada subbidang kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: keramba jaring apung kja) dan mesin perahu penangkapan ikan untuk pemberdayaan masyarakat adat bajo: sarana . sarana air bersih untuk masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil: dan perangkat alat pengolahan air laut menjadi air layak konsumsi (desalinasi air laut) pulau pulau kecil termasuk pulau pulau kecil terluar. bab iii mekanisme penyaluran blm apbn p tahun penyaluran blm apbn p tahun dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang dilakuperencanaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan berkoordinasi dengan sekretariat jenderal dan dinas provinsi kabupaten kota. penetapan kelompok masyarakat penerima blm dilaksanakan oleh pejabat eselon penetapan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada harus mempertimbangkan::: dan kesediaan untuk menandatangani berita acara serah terima barang dari kementerian. kesediaan calon penerima blm sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dalam surat pernyataan dan berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. penyaluran blmmekanisme penyaluran blm sebagaimana dimaksud pada yang terkait dengan pengadaan barang dilakukan sesuai dengabeserta laporannya dan peraturan perundang undangan lainnya. . pedoman teknis pelaksanaan penyaluran bantuan langsung masyarakat: kriteria pemilihan daerah dan atau lokasi penerima bantuan: kriteria pemilihan calon penerima bantuan langsung masyarakat: tata cara penyaluran bantuan langsung masyarakat: dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. penyusunan pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada wajib dikoordinasikan dengan biro perencanaan, sekretariat jenderal. bab pembinaan dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelaksanaan blm apbn p tahun pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat penerima blm apbn p tahun bab monitoring dan evaluasiolehbab vi. bab pelaporanapbn p tahun berdasarkan laporan unit kerja eselon dan hasil monitoring dan evaluasi. laporan kementerian sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan kepada kementerian negara lembaga terkait dalam rangka sinergi pengentasan kemiskinan. bab vii ketentuan lain lain hal hal teknis yang belum diatur dalam peraturan menteri ini akan diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis oleh masing masing pejabat eselonan s5ligan sesuai aslinya kepala bio hukum dan organisasi, oma ugt sekretariat jewpeay, mean tanah pt) nop ereenomor isi lampiran lampiran surat pernyataan menerima dan mengelola barang ken surat pernyataan memberikan keterangan yang benar berita acara serah terima barang dari kementeriekretariat japan, ksal tlm ugu puma emang(jenis. dan jumlah.|eranannya yang menyatakan ketua kelompok materaiatuan kerja berita acara senang ana nana nana nana nana serah terima barang ditjen mao. onnraanaann bantuan langsung kementerian kelautan dan masyarakat perikanan . sejumlah.dalam rangka . tanggal . pada hari ini (.| tanggal |. bulan j.) tahun dua ribu sebelas kami yang bertanda tangan bawah ini: nama dll jabatan btanaatan menanamkan alamat ann nan nan pan anni. nama bln jabatan pekerjaan ) momo alamat beenmenjaga ee, ma, pihak kedua, satker. ketua kelompok nama nama) jabatan nip mengetahui, dinas kelautan dan perikanan kab kota nama) jabatan nipnegeri druang lingkup peraturan menteri ini meliputi: perencanaan, jenjang, program, dan jangka waktu pendidikan, cc. persyaratan . cc. persyaratan, mekanisme, kewenangan, hak dan kewajiban, perpanjangan dan pembatalan, dan penugasan dan pengaktifan kembali. ketentuan diubah dan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:tugastugas belajar sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan menteri. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:tahunan, paling lambat (enam) bulan sebelum tahun berjalan. rencana kebutuhan tugas: program pendidikan yang direncanakan, dan jangka waktu pendidikan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:. program diploma iii (d. (enam) semester, program diploma (d. iv), (delapan) semester, program diploma (d. iv) sisipan, (dua) semester,ketentuan huruf dan huruf angka diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:1 a):tugas belajar dilaksanakan::sedang atau: mendapat . mendapat persetujuan dari kementerian sekretariat negara untuk tugas belajar luar negeri: menandatangani surat perjanjian tugas belajar sesuai dengan peraturan perundang undanganketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: batas usia pns yang akan mengikuti tugas belajar pada saat dinyatakan diterima perguruan tinggi, yaitu: program diploma iii (d. iii), paling tinggi (dua puluh tujuh) tahun, program diploma (d. iv), paling tinggi (tiga puluh) tahun, program diploma (d. iv) sisipan, paling tinggi (tiga puluh) tahun, program sarjana s1), paling tinggi (tiga puluh) tahun: program magister s2) atau yang setara, paling tinggi (empat puluh) tahun, dan program doktor s3), paling tinggi (empat puluh dua) tahun. ketentuan diubah,ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:pertama kaliaftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp3) untuk (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir, surat perjanjian tugas belajar yang telah ditandatangani pns yang bersangkutan: surat keterangan yangil dengan tembusan kepada kepala biro kepegawaidimintakansurat persetujuan penugasan luar negeri dan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan, dengan tembusan kepada kepala biro kepegawaian. berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada dan kepala biro kepegawaian melakukan verifikasi berkas usulan tugas belajar dan menyiapkan konsep surat keputusan tugas belajar. permohonan ketentuan huruf dan diubah serta penambahan (satu) huruf pada menjadi huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:kepada pimpinan unit kerja.: rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai tugas belajar melaksanakan tugas belajar: rekomendasi jaminan perpanjangan pembiayaan dari yang bersangkutan, dan surat pernyataan kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pendidikan dalam waktu paling lama (satu) tahunpenugasan dan pengaktifan kembali pegawai tugas belajar yang telah menyelesaikan tugas belajar harus mengajukan permohonan pengaktifan bekerja kembali kepada pimpinan unit kerja eselon melalui atasan langsung secara berjenjang paling lama (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus,surat keterangan lulus ijazah. pengaktifan bekerja kembalioleh pimpinan unit kerja eselon kepada sekretaris jenderal dengan tembusan kepada kepala badan, untuk mendapatkan surat pengaktifan kembali yang ditetapkan oleh menteri. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:. bantuan badan yayasan lembaga perusahaan organisasi swasta baik dalam maupun luar negeri,dengan pimpinan unit kerja sesuai dengan kewenangannya dan diketahui oleh kepala badanketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:yang diberikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan dari lembaga yang menyediakan pembiayasurat permohonan aktif bekerja kembali form surat keterangan aktif bekerja kembali form surat keterangan meninggalkan tugda searetarut jenderal anung cahyono sun hoounit kerja . tahun . . plan jangka ikan kualifikasi waktu pendidikan (d.|d.|d. .id.|d. .id. |d. id. id. .'d.id. dibutuhkan oo iii iii lia iii lini dil lll ill ill iii1lili lo)raian amanperpanjangan masa tugas belajar hal: permohonan perpanjangan masa benakkaknnnnnnka aan ii) tugas belajar yth. dengan hormat, saya yang bertanda tangan bawah ini nama manakala akan aan nana aan pangkat, golongan ruang penananannnnn nan nana anna maan ana nana unit kerja lau nnn nnnnnnnnpnnnnnnnnnnan nan ennpnn nan nnnnnnn nan pena nennnnnn alamat knnmnannannan anna nana aan aan ena anna aan ., surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pendidikan dalam waktu paling lama (satu) tahun, danuraianri pns yang mengajukan permohonan nip dari pns yang mengajukan permohonan pangkat, golongan ruang dari pns yang mengajukan permohonan unit kerja dari pns yang mengajukan permohonan alamat dari pns yang mengajukan permohonan i8s|k. sdr. . diberikan tugas belajar, bahwa sdr. . belum dapat menyelesaikan tugas belajar pada program . . jurusan bidang ilmu keemmeaadoananaanatenan aan anna tempat tanggal lahir .ooa pangkat, dnknnanananannn anna nana aa. golongan ruang jabatan donnanaanatenan aan anal unit kerja dedkaananananenala alamat dnkantananenat aan ane untuk menyelesaikan tugas belajar pada programbelajar sea |logam yang diikat pegawai tugas belajar manan dan asam perpanjangan tugas belajar danaktif bekerja kembali hal: permohonan aktif bekerja kembali yth. dengan hormat, saya yang bertanda tangan bawah ini nama knakakanana aan ana anaanaaaaa pangkat, golongan ruang penananananananananana nana nana unit kerja penataan banana nana anna alamat krananananan anna aan alasan ana asas pendidikan terakhir penkkkknnnnna aan sehubungan dengan telah selesainya tugas belajar, saya mengajukan permohonan untuk dapat aktif bekerja kembali pada: unit kerja: loco aan instansi aknaananannanaan anna nan anna aan aan anna) sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan fotokopi surat keterangan lulus ijazah. demikian saya sampaikan, atas perhatian dan perkenan bapak ibu, diucapkan terima kasih. mengetahui hormat saya, petunjuk pengisian form surat permohonan aktif bekerja kembali kode ojo jum kerja pxs yang mengajukan permohonan pendidikan teratur pns yang mengajukan permohonan coco tum kerja asn pns yang mengajukan permohonaaktif bekerja kembali nomor . ine saya yang bertanda tangan bawah ini nama ankaaanan aan aaaaaa naa aan naa ena ana pangkat, golongan ruang .eoooooooooo walk jabatan kkkakakananan anna unit kerja aananankanlknkaa nana aan aman dengan ini mengaktifkan bekerja kembali kepada: nama ankaakaaaan anna anna aan aan sana asean pangkat, golongan ruang .oooooooooo aan pendidikan terakhir kkkananaakaaaaaa ana unit kerja aananakeannknkaaaaana nana ana nknnaaa aan aan li) sesuai dengan program studi kualifikasi pendidikan terakhir dan ditempatkan pada: unit kerja aknnnnnananaannnaa aan aan aan demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. tembusan yth. petunjuk pengisian form surat keterangan aktif bekerja kembali kode coca jum kejaptabat yang bersenang yang mengatakan permohonan angkat tongan ruang pns yang mengajukan permohonan permohonanmeninggalkan tugas saya yang bertanda tangan bawah ini nama kkaananaan anna nana naas anna aan ana pangkat, golongan ruang .oooocooooooo maan jabatan kkkakakaknan anna ana aan unit kerja nenananananananananana nana dengan ini menerangkan bahwa nama kkkaakanananaaa aan pangkat, golongan ruang .ooooooooooo woman jabatan knkaanaakaanaaaaa naa ana ena aan unit kerja nun ann nnnnnnnnnp nnnnnnnn rena panen ann ann nnn nan nnn pena nnn non mean telah diterima sebagai peserta tugas belajar pada perguruan tinggi . di. dan saat ini yang bersangkutan sedang mengikuti . . dari tanggal .demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. petunjuk pengisian form surat keterangan meninggalkan tugas kode ieee meninggalkan tugas gemar ana keterangan meninggalkan tugas tugas yang dipersyaratkan) salinan sesuai dengan aslinya a01 dan organisasi, sekitar ojhnung cahyono slr undone |
kelancaran pelaksanaan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara lingkungan kementerian kelautan dan perikanan kepada komisi pemberantasan korupsi, perlu mengatur pelaporan harta kekayaan penyelenggaramemutuskan: menetapkan peraturan menteri kelautan dan perikanaini,. pejabat kementerian kelautan dan perikanan yang selanjutnya disebut pejabat kementerian adalah pejabat struktural, pejabat fungsional, pejabat pengelola anggaran, dan atau pejabat pengadaan barang dan jasa lingkungan kementerian kelautan dan perikanan. harta kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh pejabat penyelenggara negara lingkungan kementerian kelautan dan perikanan berlingkungan kementerian kelautan dan perikanan, yang dituangkan dalam formulir lakon yang ditetapkan oleh komisi pemberantasan korupsi. kementerian adalah kementerian kelautan dan perikanan. bab laporan harta kekayaan penyelenggara negara pejabat kementerian yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada komisi pemberantasan korupsi, terdiri dari: menteri, pejabat eselon pejabat eselon pusatpejabat pembuat regulasi lingkungan kementerian kelautan dan perikananlingkungan kementerian yang wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikietiap awal tahun, masing masingserta pada pusat lingkungan sekretariat jenderal menyusun daftar nama pejabat kementerian yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya, dan dituangkan dalam formulir sebagaimana lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. paling lambat pada akhir bulan januari, masing masing pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud pada menyampaikan daftar nama pejabat kementerianda kepala biro kepegawaian. seluruh . seluruh daftar nama pejabat kementerianiro kepegawaian mengoordinasikan dengan komisi pemberantasan korupsi terhadap kebutuhan formulir lakon yang akan diisi oleh pejabat kementerian. pejabat kementerian, selama dan setelah memangku jabatannya wajib melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki kepada komisi pemberantasan korupsi dengan mengisi formulir lakon. paling lambat (dua) bulan setelah secara resmi dilantik dan menduduki jabatannya, pejabat kementerianformulir lakon sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap (dua) tahun memangku jabatannya, pejabat kementerian wajib melaporkan kembalipejabat kementerian tepat (dua) tahun menduduki jabatannya. pejabat kementerian wajib melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya, apabila sewaktu waktu diminta olehditerimanya permintaan dari komisi pemberantasan korupsi. pejabat kementerian, yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan, mengakhiri jabatan, atau memasuki pensiun, paling lambatsanakan sendiri oleh pejabat kementerian bersangkutan, atau oleh ahli warisnya apabila pejabat kementerian yang bersangkutan meninggal dunia. . formulir lakon yang telah diisi oleh pejabat kementerian, wajib dihampiri dengan fotokopi akta bukti surat kepemilikan harta kekayaan yang dimilikinyakementerian, ditandatangani oleh pejabat kementerian, atau ahli waris yang bersangkutan atas meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pelaporan harta kekayaan pejabat kementeriausat lingkungan sekretariat jenderal. penyampaian formulir lakon dapat diserahkan langsung kepada komisi pemberantasan korupsi atau dikoordinasikan oleh sekretariat jenderal, dalam hal ini biro kepegawaian. laporan harta kekayaan pejabat kementerian yang dituangkan dalam formulir lakon, atau pengakhiran jabatan dari pejabat kementerian,ada pusat lingkungan sekretariat jenderal, dilaporkan kepada sekretaris jenderal melalui biro kepegawaian. berdasarkan laporan promosi, mutasi, pensiun, atau pengakhiran jabatan sebagaimana dimaksud pada sekretaris jenderal dalam hal ini kepala biro kepegawaianiii ketentuan lain lainjabat kementerian. inspektorat jenderal melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pelaporan harta kekayaan pejabat kementerian kepada menteri. bablaporan harta kekayaan penyelenggara negara lingkunganeselon sekretaris jenderal:: direktur jenderal kelautan, pesisir, dan pulau pulau kecil: direktur jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan:bijakan publikeselon pusat kepala biro perencanaan, kepala biro kepegawaian, kepala biro keuangan: kepala biro hukum dan organisasi: kepala biro umum, kepala pusat data, statistik, dan informasi: kepala pusat analisis kerja sama internasional dan antarlembaga, kepala sekretariat dewan kelautan indonesia, sekretaris direktorat jenderal perikanan tangkap: direktur sumber daya ikan, direktur kapal perikanan dan alat penangkap ikan: direktur pelabuhan perikanan, direktur pelayanan usaha penangkapan ikan, direktur pengembangan usaha penangkapan ikan, sekretaris direktorat jenderal perikanan budidaya, direktur prasarana dan sarana budidaya, direktur perbenihan, direktur produksi: direktur kesehatan ikan dan lingkungan, direktur . direktur usaha budidaya, sekretaris direktorat jenderal pengolahan dan pemasaran hasil perikanan: direktur pengolahan hasil: direktur pengembangan produk nonkonsumsi, direktur pemasaran dalam negeri: direktur pemasaran luar negeri, direktur usaha dan investasi: sekretaris direktorat jenderal kelautan, pesisir, dan pulau pulau kecil, direktur tata ruang laut, pesisir, dan pulau pulau kecil direktur konservasi kawasan dan jenis ikan direktur pesisir dan lautan direktur pendayagunaan pulau pulau kecil direktur pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha sekretaris direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, direktur pengawasan sumber daya perikanan: direktur pengawasan sumber daya kelautan, direktur kapal pengawas, direktur pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan: direktur penanganan pelanggaran, sekretaris inspektorat jenderal, inspektur inspektur ii: inspektur iii, inspektur iv, inspektur sekretaris badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan, kepala pusat penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan: kepala pusat penelitian dan pengembangan perikanan budidaya, kepala pusat pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan, kepala pusat penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir, sekretaris badan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan: kepala pusat pendidikan kelautan dan perikanan: kepala pusat pelatihan kelautan dan perikanan, kepala pusat: kepala pusat karantina ikan: kepala pusat sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan: dan kepala pusat manajemen mutu. auditor . auditor pejabat yang mengeluarkan perizinan, baik yang berada pusat maupun daerah pejabat pembuat regulasi lingkungan kementerian kelautan dan perikanan kepala unit pelaksana teknis kepala balai besar pengembangan dan penangkapan ikan bpi) semarang: kepala pelabuhan perikanan samudera nizam rachman, jakarta, kepala pelabuhan perikanan samudera kendari, sulawesi tenggara, kepala pelabuhan perikanan samudera belawan, sumatera utara, kepala pelabuhan perikanan samudera bungsu, sumatera barat, kepala pelabuhan perikanan samudera cilacap, jawa tengah, kepala pelabuhan perikanan samudera bitung, sulawesi utara, kepala balai besar pengembangan budidaya air payau bbpbap) jepara, jawa tengah: kepala balai besar pengembangan budidaya air tawar babat) sukabumi, jawa barat: kepala balai besar pengembangan budidaya laut bbl) lampung: kepala balai besar pengembangan dan pengendalian hasil perikanan bbp2hp) jakarta: kepala balai besar penelitian dan pengembangan budidaya laut bbppbl) gondok, bali: kepala balai besar penelitian dan pengembangan pengolahan produk dan bioteknologi (bpp2b) jakarta, kepala balai besar penelitian sosial ekonomi (base) jakarta, ketua sekolah tinggi perikanan, badan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, kepala balai besar karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan jakarta soekarno hatta, jakarta, dan kepala balai besar karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan hasanuddin, makassar. kepala pelabuhan perikanan nusantara sibolga, sumatera utara, kepala pelabuhan perikanan nusantara tanjungpandan, bangka belitung: kepala pelabuhan perikanan nusantara palabuhanratu, jawa barat: kepala pelabuhan perikanan nusantara kerawanan, jawa barat, kepala pelabuhan perikanan nusantara pekalongan, jawa tengah: kepala pelabuhan perikanan nusantara brondong, jawa timur, kepala pelabuhan perikanan nusantara parigi, jawa timur, kepala pelabuhan perikanan nusantara perangkat, kalimantan barat: kepala pelabuhan perikanan nusantara ternate, maluku utara, kepala pelabuhan perikanan nusantara ambon, maluku, kepala pelabuhan perikanan nusantara tual, maluku: kepala pelabuhan perikanan nusantara sungai liat, pangkal pinang, kepala pelabuhan perikanan nusantara pengambangan, denpasar bali: kepala pelabuhan perikanan nusantara karangan, banten, kepala pelabuhan perikanan pantai teluk batang: kepala balai budidaya air payau bba) takalar, sulawesi selatan, kepala . kepala balai budidaya air payau bba) situbondo, jawa timur, kepala balai budidaya air payau bba) ujung battle, daerah istimewa aceh, kepala balai budidaya air tawar obat) sei gelam, jambi, kepala balai budidaya air tawar obat) mendingin, kalimantan selatan, kepala balai budidaya air tawar obat) tabel, sulawesi utara, kepala balai budidaya laut bbl) batam, kepulauan riau, kepala balai budidaya laut bbl) lombok, nusa tenggara barat, kepala balai budidaya laut bbl) ambon, maluku: kepala balai layanan usaha produksi perikanan budidaya karawang, jawa barat: kepala balai produksi induk udang unggul dan keterangan karangasem, bali: kepala loka pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan serang, banten, kepala balai pengelolaan sumber daya pesisir dan laut spl) padang, sumatera barat: kepala balai pengelolaan sumber daya pesisir dan laut spl) denpasar, bali: kepala balai pengelolaan sumber daya pesisir dan laut spl) pontianak, kalimantan barat, kepala balai pengelolaan sumber daya pesisir dan laut spl) makassar, sulawesi selatan: kepala balai kawasan konservasi perairan nasional bukan) kupang, nusa tenggara timur, kepala loka pengelolaan sumber daya pesisir dan laut loka spl) sorong, papua barat, kepala loka pengelolaan sumber daya pesisir dan laut loka spl) serang, banten, kepala loka kawasan konservasi perairan nasional loka kkn) pekanbaru, riau, kepala pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan jakarta, kepala pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan bitung, sulawesi utara, kepala stasiun pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pontianak, kalimantan barat: kepala stasiun pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan belawan, sumatera utara, kepala stasiun pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tual, maluku: kepala balai penelitian perikanan perairan umum bppu) mariana, palembang sumatera selatan: kepala balai penelitian perikanan laut muara baru, jakarta, kepala balai penelitian dan pengembangan budidaya air payau maros, sulawesi selatan, kepala balai penelitian dan pengembangan budidaya air tawar bogor, jawa barat: kepala balai penelitian dan observasi laut perancah, bali: kepala . kepala balai penelitian dan pengembangan budidaya ikan hias pancoran mas, depok, kepala balai penelitian pemulihan dan konservasi sumber daya ikan jatiluhur, purwakarta, jawa barat: kepala balai penelitian pemuliaan ikan sukatani, subang, jawa barat, kepala loka penelitian dan pengembangan mekanisasi pengolahan hasil perikanan slip, jakarta pusat: kepala loka penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir bungsu, padang, sumatera barat: kepala loka penelitian perikanan tuna benda, bali: kepala loka litbang budidaya rumput laut gorontalo, kepala loka perekayasaan teknologi kelautan wakatobi, sulawesi tenggara, kepala balai diklat aparatur sukatani, subang, jawa barat: direktur akademi perikanan sorong irian jaya, direktur akademi perikanan sidoarjo, jawa timur, direktur akademi perikanan bitung, sulawesi selatan, kepala balai pendidikan dan pelatihan perikanan ppp) belawan, sumatera rata, kepala balai pendidikan dan pelatihan perikanan ppp) tegal, jawa tengah: kepala balai pendidikan dan pelatihan perikanan ppp) banyuwangi, jawa timur: kepala balai pendidikan dan pelatihan perikanan ppp) aertembaga, sulawesi utara, kepala balai pendidikan dan pelatihan perikanan ppp) ambon, maluku: kepala sekolah usaha perikanan menengah sup) ladang, daerah istimewa aceh: kepala sekolah usaha perikanan menengah sup) pariaman, sumatera barat, kepala sekolah usaha perikanan menengah sup) tegal, jawa tengah, kepala sekolah usaha perikanan menengah sup) pontianak, kalimantan barat: kepala sekolah usaha perikanan menengah sup) bone, sulawesi selatan: kepala sekolah usaha perikanan menengah sup) weiter, ambon, maluku: kepala sekolah usaha perikanan menengah sup) sorong, irian jaya, kepala sekolah usaha perikanan menengah sup) kota agung lampung: kepala balai uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan jakarta timur, dki jakarta: kepala balai karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas denpasar ngurah rai, denpasar: kepala balai karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas surabaya juanda, surabaya, kepala balai karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas surabaya tanjung perak, surabaya, kepala . kepala balai karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas medan polonia, medan: kepala balai karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas balikpapan sepinggan, balikpapan: kepala balai karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas jayapura sentani, jayapura, kepala balai karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas jakarta tanjung priok, jakarta, kepala balai karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas kelaparan, mataram, kepala balai karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas sultan mahmud baharuddin ii, palembang: kepala balai karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas sam ratulangi, manado: kepala balai karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas tanjung emas, semarang: kepala balai karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas syamsuddin noor, banjarmasin, kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas pontianak, stadio, pontianak: kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas kendari, welter mongonsidi, kendari, kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas lampung, panjang, bandar lampung: kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas ambon, pattimura, ambon, kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas batam, hang nadi, batam: kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas entikong, sanggau: kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas padang, minangkabau, padang pariaman: kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas jambi, sultan thaha, jambi, kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas palu, mutiara, palu, kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas palangkaraya, tilik ribut, palangkaraya: kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas kupang, tari, kupang: kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas pangkal pinang, depati amir, pangkal pinang: kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas ternate, hasbullah, ternate, kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas yogyakarta, adi sucipto, yogyakarta, kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas aceh, sultan iskandar muda, aceh besar, kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas gorontalo, jalaluddin, gorontalo, kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas pekanbaru, sultan syarif kasim ii, pekanbaru, kepala. kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas medan ii, belawan, kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas sorong, bandar udara deo, sorong, kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas bandung, husein sastranegara, bandung: kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas bengkulu, fatmawati, bengkulu: kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas cirebon, kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas luwuk banggai, syukuran aminuddin amir, luwuk, kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas tanjung pinang, raja haji fisabilillah, tanjung pinang, kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas tanjung balai asahan, teluk nibung, tanjung balai, kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas bima, salahudin, bima, kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas tahuna, naha, sangar, kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas tarakan, juta, tarakan: kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas bau bau, pasar wajo, buton, kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas merauke, merah, merauke: kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas merak, banten, dan kepala stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan kelas mamuju, tampa padang, mamuju. pejabat pengelola anggaran: bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran. ovs aliran sesuai dengan aslinya sharif sutardjo dan organisasi, sekretaris sena ( . nung cahyono stiraftar pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya alamat alamat tempat nama lengkap, jabatan eselon kantor rumah tanggal nip nomor nomor lahir telepon telepon jakarta, . penanggung jawab lakerian bantuan rehabilitasibencana alameberapa ketentuan dalamterdiri dari: jaring, perahu kepiting, .rumpon, cool box, blong tempat penyimpanan bahan bakar minyak bbm), blong tempat penyimpanan air bersih, alat keselamatan, lampu penerangan kerja atas perahu, perlengkapan dapur perahu, dan perlengkapan alat pertolongan pertama pada kecelakaan (p3k). sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, terdiri dari: l.obat ikan, vitamin ikan, benih ikan, pakan ikan, probiotik untuk ikan, alat dan mesin untuk pembudidayaan ikan, dan rehabilitasi saluran dan konstruksi tambak. cc. sarana dan prasarana produksi garam, terdiri dari: gudang, jalan produksi areal gudang dan lahan, drainase tersier, alat pengemas (packaging machine), pondok perebusan garam, dan pintu air. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pengalokasian kegiatan dan anggaran untuk bantuan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam diusulkan kepada menteri keuangan setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari menteri koordinator bidang perekonomian dan kementerian lembaga terkait apabila diperlukan. pelaksanaan esejahteraan masyarakat bidang kelautan dan perikanan, perlu memberikan bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan, bahwa guna tertib pelaksanaan pemberian bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan, perlu pedoman umum pelaksanaan bantuan langsung masyarakat. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: bantuan langsung masyarakat adalah bantuan berupa barang jasa yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau lembaga kemasyarakatan secara selektif, tidak terus menerus yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bidang kelautan dan perikanan. kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisirkuasamembidangi urusan kelautan dan perikanantas belanja barang jasa yang diserahkan kepada kelompok masyarakat atau lembaga kemasyarakamaksud ditetapkannya peraturan menteri ini sebagai acuan dalam pelaksanaan bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan. tujuan ditetapkannya peraturan menteri ini dalam rangka tertib pelaksanaan bantuan langsung masyarakat secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: kriteria, mekanisme pengalokasian anggaran, mekanisme pemberian bantuan langsung masyarakat, pembinaan dan pengawasan, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. bantuan langsung masyarakat dapat diberikan dengan kriteria: mengoptimalkan potensi sumber daya alam, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, selektif, dan atau tidak terus menerus. . mengoptimalkan potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan memanfaatkan kekayaan alam secara menyeluruh dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko kerugian, demi memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam tersebut dimasa yang akan datang. meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melaluiselektif sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tidak terus menerus sebagaimana dimaksud dalam huruf bantuan dilakukan tidak bersifat wajib untuk dilaksanakan setiap tahun anggaran. bantuan langsung masyarakatolahan dan pemasaran, pelatihan, dan atau penyuluhan kelautan dan perikanan non pemerintah, pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh masyarakat, pengembangan usaha garam skalaesisir dan pulau pulau kecil pulau pulau kecil terluar, pengelolaan irigasi tambak partisipatif, pengembangan pakan ikan mandiri, penguatan sosial ekonomi kelompok masyarakat konservasi, pengembangan dan peningkatan ketangguhan kawasan pesisir, dan rehabilitasi pesisir dan vegetasi pantai. rencana lokasi dan anggaran untuk bantuan langsung masyarakat disusun dengan memperhatikan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian dan kebutuhan masyarakat calon penerima. pengalokasian . pengalokasian anggaran untuk bantuan langsung masyarakat pada satker provinsi dan atau kabupaten kota melalui mekanisme tugas pembantuan atau pada satker pusat dengan mempertimbangkan karakter kegiatan dan tujuannya. bantuan langsung masyarakat yang dialokasikan pada satker pusat, sebagaimana dimaksud pada termasuk barang untuk masyarakat pemerintah daerah yang penyerahannya dilakukan melalui satker dinas. mekanisme pengalokasian anggaran bantuan langsung masyarakat melalui satker tugas pembantuan dan satker pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan terkait penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga. bantuan langsung masyarakat dilaksanakan berdasarkan usulan dari kelompok masyarakat dan atau lembaga kepada menteri melalui unit eselon terkait lingkup kementerian dan atau dinas. usulan yang melalui dinas sebagaimana dimaksud pada diteruskan kepada unit eselon terkait lingkup kementerian. usulan sebagaimana dimaksud pada diidentifikasi, diseleksi, dan diverifikasi oleh unit eselon lingkup kementerian. penetapan kelompok masyarakat atau lembaga kemasyarakatan penerima bantuan langsung masyarakat dilaksanakan oleh pejabat eselon terkait. penetapan penerima bantuan langsung masyarakat sebagaimana dimaksud pada harus mempertimbangkan: memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah administrasi satker yang bersangkutan, telah terdaftar desa kelurahan setempat dan atau terdaftar pada unit kerja satuan kerja perangkat daerah pemerintah daerah setempat, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan, berkedudukan dalam wilayah daerah dan memiliki sekretariat tetap, yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan, kesediaan calon penerima bantuan untuk memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas intern dan eastern pemerintah, yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan, dan kesediaan calon penerima bantuan untuk menandatangani berita acara serah terima barang dari kementerian. bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf danyaluran bantuan langsung masyarakatketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran bantuan langsung masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam pedoman teknis yang, kriteria pemilihan daerah dan atau lokasi penerima bantuan, persyaratan calon penerima bantuan langsung masyarakat, tata cara penyaluran bantuan langsung masyarakat, tata cara pembinaan pasca bantuan, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. menteri dan pimpinan satker tugas pembantuan dan atau pusat melakukan pembinaan atas pelaksanaan bantuan langsung masyarakatlangsung masyarakat. menteri dan pimpinan satker tugas pembantuan dan atau pusat melakukan pengawasan atas pelaporan pelaksanaan bantuan langsung masyarakatlangsung masyarakatselain dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan pula oleh inspektorat jenderal. minggu pertamaberdasarkan laporan unit kerja eselon dan hasil monitoring dan evaluasi. pengadaan barang jasa dalam rangka pelaksanaan bantuan langsung masyarakatjenis. dan jumlah.| untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatanpelaksanaan program dan kegiatan sertanyatakan ketua kelompok materahukum dan organisasi, sekretariat bendera|atuan kerja ditjen . kementerian kelautan dan perikanan berita acara serah terima barang bantuan langsung masyarakat nom fr:. pada hari ini |.| tanggal |.)| bulan |.| tahun dua ribu. kami yang bertanda tangan bawah ini nama ocean jabatan . alamat? locol. nama donkanananananan nanas jabatan pekerjaan") .reopen alamat enaanannannanaanan anakenaanantana nana, sejum pihak kedua satuan kerja . ketua kelompok nama nama) jabatan nip mengetahui dinas kelautan dan perikanan kabupaten kota nama) jabatantugasperlu mengatur. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan pejabat pimpinan tinggi madya nonpegawai negeri sipil adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya lingkungan kementerian kelautan dan perikanan yang berasal dari kalangan nonpegawai negeri sipil. setiap pejabat pimpinan tinggi madya nonpegawai negeri sipil memiliki hak: keuangan, administrasi, cc. perlindungan, pengembangan kompetensi, dan fasilitas lainnya. hak sebagaimana dimaksud pada diberikan setingkat dengan jabatan struktural eselon i.a. hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: gaji, tunjangan, yang meliputi tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan kinerja, tunjangan kejahatan, honor, uang makan, uang lembur, uang duka, dan biaya perjalanan dinas, termasuk biaya pindah dan representatif. hak administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: cuti, administrasi kepegawaian, dan cc. penghargaan. hak perlindunganhak pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. hak fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain: kendaraan dinas, pengemudi, dan tempat parkir eksekutif, rumahjabatan, pakaian seragam kerja, penggunaan lift eksekutif, ruang kerja, dan peralatan kantor. setiap pejabat pimpinan tinggi madya nonpegawai negeri sipil mempunyai kewajibadan membayar pajak yang tidak ditanggung pemerintah. hak dan kewajiban pejabat pimpinan tinggi madya nonpegawai negeri sipil melekat sejak pelantpem) se0 atau #rini lir moore |
han laman organisasi, era ang tini mana noo: jumlah pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan, luas wilayah pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, dan frekuensi pelaksanaanpembina mutu hasil kelautan dan perikanan adalah jumlah dan jenjang jabatan fungsionalkegiatanmbina mutu hasil kelautan dan perikanan umum pengangkatan pns dalam jabatan fungsionaldapat terjadi karena kebutuhan jabatan fungsionalmbina mutu hasil kelautan dan perikanan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pembina mutu hasil kelautan dan perikanan dapat digunakan untuk kebutuhaisalnya: pembina mutu hasil kelautan dan perikanan ahli pertamauda, pangkat penata tingkat golongan ruang iii dadya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang iv c(mbina mutu hasil kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut: pembina mutu hasil kelautan dan perikanan ahli pertama, pangkat penata muda il a) sampai dengan penata muda tingkat (iii b) pembina mutu hasil kelautan dan perikanan ahli muda, pangkat penata iii c) sampai dengan penata tingkat (iii d) pembina mutu hasil kelautan dan perikanan ahli madya, pangkat pembina iv a) sampai dengan pembina utama muda iv c) per jenjang pembina mutu hasil kelautan dan perikanan ahli utama, pangkat pembina utama madya vatauwpu kebutuhan pembina mutu keterangan: kebutuhan pembina mutu jumlahmbina mutu hasil kelautan dan perikanan ahli pertama waktu uraian kegiatankredit berdasarkan unsur akb) kt) butir kegiatan tahun volume utama) wpk) kegiatan wpv) bea ben beathasil dan dan perikanan kelautan dan perikanwaktu uraian kegiatan angkaberdasarkan unsur kt) butir kegiatan tahun volume utama) wpk) kegiatan wpv) asiti,dan pengolahan ikan unit penanganan pengolahan produk nonkonsumsi kapal tambak peraih an), pusat pendaratan ikan ppi), pasar merencanakan laporan dan atau melakukan pengambilan sampel produkanalisis, pembinaan, kajian rencana induk pembangunan dan gan men dengan belsai, melakukan laporan penyebar luasan informasi, publikasi, dan promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melakukan laporan identifikasi ragam diversity en men dian men benang bean kelautan dan perikanan untuk peningkatan mutu melakukan rekomendasi pengelolaan standar kultur bakteri melakukan laporan penyediaan pengujian sampel dengan menggunakan metode tingkat sederhana membuat tabel tabel kendali kendali jaminan mutu hasil pengujian evaluasi dan menyusun rekomendasi pelaporan rekomendasi pelaksanaan hasil pembinaan pembinaan mutu dan dalam rangka keamanan evaluasi hasil pelaksanaan kelautan dan kegiatan perikanpertam2. contoh penghitungan kebutuhan jabatan pembina mutu hasil kelautan dan perikanan ahli mudtahun saran berdasarkan (ak) kt) butir kegiatan volume unsur utama) wpk) kegiatan wpv) bal bean pembinaan persiapan menyusun rencana mutu dan pembinaan rencana kerja tahunan keamanan mutu dan kegiatan hasil keamanan pembinaan kelautan hasil kelautan mutu dan dan dan perikanan keamanan perikanan hasil kelautan gan dengan mensai melakukan laporan analisis sarana dan prasarana dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan, kajianalex) kt) butir kegiatan volume unsur utama) wpk) kegiatan wpv) ti,lakukan laporanidentifikasi ragam diversity kasi produk kelautan dan perikann dan gan dengan dengan verifikasi, dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial) dalam rangkarawat dan rekomendasi mengkondisi kan peralatan uji tingkat sulit melakukan rekomendasi kalibrasi internal peralatan tingkat sullakukan laporan pengujian sampel laboratorium tingkat sulit melakukan laporan penyediaan pengujian sampel dengan metode tingkat sedang melakukan rekomendasi verifikasi data hasil pengujian dengan menggunakan metode tingkat sederhana melakukan laporan penyiapan bahan uji banding uji profisiensi dalam rangka penerapan jaminan mutu menyusun nobulan rancangan penyusunan standar nasional indonesia (satu) melakukan nobulan perumusan penyusunan rancangan standar nasional indonesia (dua)gan manga memudmbina mutu hasil kelautan dan perikanan ahli madya waktu unsur sub unsur (ditentukan kredit konstanta penyelesaian dalam (satu) tahun saran berdasarkan unsur (akb) kt) butir kegiatan volume utama) kegiatan wpv) psadan dan perikanan hasil kelautan perikansatu) tahun volume utama) ak) wpk) tv) kegiatan wpvkondisi pembinaan sanitasi mutu dan sarana dan keamanan prasarana hasil sentra kelautan dan produksi (unit perikananmelakukan bahan pembinaan rekaman sarana dan prasarana untuk standar kelayakan dasarkeamanan produktama) kegiatan wpv) keamanan hasil kelautan dan perikanan dengan negara lain instansi lain melakukan laporan pembinaan untuk pembinaan tindak lanjut kasus penolakgunalaporan penyediaan pengujian sampel dengan menggunakan metode tingkat sulit melakukan rekaman verifikasi data dasi hasil pengujian dengan menggunakan metode tingkat sedang menyusun laporan instruksi kerja dan atau metode pengujian tingkat sulit melakukan laporan audit internal ester nal atau evaluasi data uji banding uji profisiensi dalam rangkapenerapan mma menyusun nobulan konsensus konsensus rancangan standar nasional indonesia (tiga) cc.tahun berdasarkan unsur tak) (k4 butir kegiatan volume utama) kegiatan wpv) jumlah kebutuhan pembina mutu hasil kelautan dan perikanan ahli madya wpv meanmbina mutu hasil kelautan dan perikanan ahli utamsaran berdasarkan unsur kt) butir kegiatan volume utama) akb) wpk) tahun sv) kegiatan wpv) ben bela men bela il.amanan dan kelautan dan hasil kelautan perikanan perikanan dan perikanan tahu dgn mal man mea pelaksanaan melakukan bahan kegiatan kajian rencana kebijakan bidang induk pembinaan pembangunan mutu dan dan keamanan pemanfaatan hasil sarana dan kelautan dan prasarana perikanankajian regulasi kebijakan untuknyusun bahan bahan rekaman rekomendasi dasi dalam rangka pembinaan tindak lanjut kasus penolakan melaksanakan laporan pembinaan terkaa mea mnc mal mana men diversifikasi produk kelautan dan perikananrekaman verifikasi data dasi hasil pengujian dengan menggunakan metode tingkat sulit melakukan bahan kajian rekaman dokumen dasi sistem manajemen mutu melakukan bahan kajian sistem kebijakan manajemen mutu menyusun laporan skema uji banding uji profisiensi melakukan rekaman penyusunan dasi skema proses pengolahtss menyusun bahan kajian hasil kebijakan jajak pendapat melakukan bahan kajian kebijakan penerapan standar nasional indonesiaberdasarkan unsur (k4 butir kegiatan volume alb) tahun 1v) utama) kegiatan wpv) manga mana mnc mal. mana men jumlah kebutuhan pembina mutu hasil kelautan dan perikanan ahli utama wpv maambina mutu hasil kelautan dan perikanan penentuan jumlah kebutuhan jabatan fungsionalpembina mutu hasil kelautan dan perikanan kebutuhan jabatan fungsionaln yan keemasan) tini rhigugus pulau pulau kecil terluar kepulauan anambas yang selanjutnya disingkat gugus ppt kepulauan anambas adalah ppt kabupaten kepulauan anambas yang terdiri atas pulau tokongmalangbiru, pulau damar, pulau mangkat, pulau tokongnanas, dan pulau tokongbelayagugus ppt kepulauan anambas meliputi: kearah darat, mencakup seluruh wilayah daratan gugus ppt kepulauan anambas, arah darat, mencakup pulau kecil sekitar gugus ppt kepulauan anambas, yaitu pulau remaja dan pulau siantan. cc. kearah laut, mencakup wilayah perairan sekitar gugus ppt kepulauan anambas, arah laut, mencakup perairan antara gugus ppt kepulauan anambas luar kewenangan wilayah provinsi kepulauan riau. bab peran dan fungsi bagian kesatu peran rencana zonasi kent gugus ppt kepulauan anambasgugus ppt kepulauan anambas. bagian kedua fungsi rencana zonasi kent gugus ppt kepulauan anambaspenetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. bab iii tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan ruang bagian kesatu tujuan perencanaan ruang rencana zonasi kent gugus ppt kepulauan anambas perairan, danprasarana dan prasarana dan sarana pendukung lainnya. strategi penetapan dan atau pengelola perairan, menetapkan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan, menetapkan unit organisasi pengelola kawasan konservasi perairanperairanperairanparidayaprasarana dan dan pembudidayaan ikkawasan konservasi perairan dgugus ppt kepulauan anambasrencana struktur ruang rencana struktur ruang kent gugus ppt kepulauan anambasjaringan yang merupakan sistem jaringan energi,, dan jaringan yang merupakan sistemberupa jalan setapak kawasan lindung dan kawasan budi daya. jaringan j1. sebagaimana dimaksud pada huruf berupa dermaga penumpang. jaringan j1. sebagaimana dimaksud pada terhubung oleh alur lauyang berada pulau mangkat pada zona sarana bantu navigasi pelayaranenergi terbarukan pulau mangkat pada zona pariwisata. jaringan distribusi energi listrik sebagaimana dimaksud pada huruf dibangujaringan perpipaan, dan jaringan nonperpipaan. jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf dibangun mengikuti jaringan j1. sebagaimana dimaksud dalaoleh pulau mangkat pada zona pertahanan keamanan. jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputpulau mangkat pada zona pariwisata. jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa pembangunan jaringan drainase yang mengikuti jaringan j1 pulau remajagugus ppt kepulauan anambas terdiri atasterdiri atas: kawasan lindung, dan kawasan budi daya. kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: zona l.b yang merupakan zona resapan airsebagian daratan pulau mangkat dan pulau mangkat kecil. zona l.o sebagaimana dimaksud pada huruf berada sebagian pantai selatan dan sebagian pantai utara pulau mangkato sebagaimana dimaksud dalam huruf diarahkan untuk pengembangan:terdiri atas: zona b.a yang merupakan zona pertahanan dan keamanan, zona b.n yang merupakan zona sarana bantu navigasi pelayaran, dan zona b.w yang merupakan zona pariwisata. zona b.a sebagaimana dimaksud pada huruf berada sebagian daratan gugus ppt kepulauan anambas. zona b.n sebagaimana dimaksud pada huruf berada sebagian daratan gugus ppt kepulauan anambas. zona b.w sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: zona b.w. dan zona b.w. zona b.w. sebagaimana dimaksud pada huruf berada bagian tenggara pulau mangkat. zona b.w. sebagaimana dimaksud pada huruf berada bagian barat pulau mangkat kecil. zona b.a sebagaimana dimaksud dalam huruf diarahkan untuk pengembangan: titik dasar dan titik referensi, pos tentara nasional indonesia, dermaga patroli, fasilitas penyimpan bahan bakar dan air bersih, dan sebagian jaringan jl. j3, dan j4. zona b.n sebagaimana dimaksud dalam huruf diarahkan untuk pengembangan: jaringan j2, dan sarana bantu navigasi pelayaran. zona b.w. sebagaimana dimaksud dalam huruf diarahkan untuk pengembangan: akomodasi pariwisata, dermaga pariwisata, fasilitas pendukung pariwisata, dan jaringan jl, j3, j4, j5, dan j7. zona b.w. sebagaimana dimaksud dalam huruf diarahkan untuk pengembangan: akomodasi pariwisata, fasilitas pendukung pariwisata, dan sebagian jaringan jl, j3, j4, j5, j6, dan j7. perairan, dan cc. alur laut. selain pola ruang laut sebagaimana dimaksud pada sebagian perairan sekitar gugus ppt kepulauan anambas dan perairan yang menghubungkan pulau pulau tersebut ditetapkan daerah perikanan antara negara indonesia dengan negara malaysia. ketentuan mengenai daerahmanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: zona kpu pt yang merupakan zona perikanan tangkap, dan zona kpu pb yang merupakan zona perikanan budidaya. zona kpu pt sebagaimana dimaksud pada huruf berada sebagian perairan sekitar gugus ppt kepulauan anambas. zona kpu pb sebagaimana dimaksud pada huruf berada sebagian perairan antara pulau mangkat dan pulau tokongnanas. kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa kkp n. kkp n sebagaimana dimaksud pada merupakan taman wisata perairan kepulauan anambas dan laut sekitarnya yang dikelola oleh pemerintah pusat. alur laut sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: al amb yang merupakan alur migrasi biota laut, al ap yang merupakan alur pelayaran, cc. al apk p yang merupakan alur pipa bawah laut, dan al apk k yang merupakan alur kabel bawah laut. al amb sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: alur yang dilalui penyu yang bermigrasi dan bertelur daratan pulau mangkat, dan alur yang dilalui mamalia laut dan ikan tertentu yang bermigrasi melewati perairan laut natuna dan laut natuna utara. al ap sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: alur pelayaran internasional, alur pelayaran nasional yang menghubungkan terminal dan atau pelabuhan penumpang gugus ppt kepulauan anambas dengan pelabuhan nasional lainnya, koridor pelayaran negara indonesia dan negara malaysia, alur pelayaran masuk pelabuhan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, alur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan penumpang lesung, kecamatan remaja dengan pelabuhan penumpang tanjung pinang, kabupaten bintan,lesung, kecamatan remaja dengan pelabuhan penumpang pulau mangkat, pulau damar dan pulau tokongmalangbiru, danarema, kecamatan siantan, pulau siantan dengan pelabuhan penumpang pulau tokongnanas dan pulau tokongbelayar. al apk p sebagaimana dimaksud pada huruf berupa koridor pemasangan dan atau penempatan pipa minyak dan gas bawah laut. al apk k sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: kabel listrik bawah laut: dan kabel telekomunikasi bawah laut. selain al apk p sebagaimana dimaksud pada dan al apk k sebagaimana dimaksud pada perairan gugus ppt kepulauan anambas terdapat koridor pemasangan dan atau penempatan kabel dan atau pipa bawah laut negara malaysia wilayah perairan negara indonesia antara malaysia timur dan malaysia barat. koridor pelayaran negara indonesia dan negara malaysia sebagaimana dimaksud pada huruf dan koridor pemasangan dan atau penempatan kabel dan atau pipa bawah laut negara malayiran sekitar al apk p sebagaimana dimaksud dalam dan atau perairan sekitar al apk k sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan: d.t.r yang merupakan daerah terlarang, dan d.t.b yang merupakan daerah terbatas. d.t.r sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan pada area (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar kabel dan atau pipa bawah laut. d.t.b sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan pada area (seribu dua ratus lima puluh) meter dihitung dari sisi terluar d.t.r sebagaimana dimaksud pada ketentuan mengenai d.t.r dan d.t.b dilaksanakanlaugugus ppt kepulauan anambasgugus ppt kepulauan anambas. rincian indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang kent gugus ppt kepulauan anambasgugus ppt kepulauan anambasterdiri atas: peraturan pemanfaatan ruang, perizinan, insentif dan disinsentif:l. peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan j1jalan penghubung antara zona pertahanan dan keamanan, zona pariwisata, zona sarana bantu navigasi pelayaran, dan zona resapan air pulau mangkat, cc. pembangunan sarana kelengkapan jalan untuk mendukung aksesibilitas, pemeliharaan jaringan jl1jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengganggu fungsi jaringan j1ldan pemanfaatan ruang pada dermaga dan pos penjagaan pintu masuk pulau mangkatdermagapondasi dan atau penambahan bangunan tambat kapal atas terumbu karang, kegiatan yang dapat mengganggu proses sandar kapal dermaga, dan kegiatan lain yangoperasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan j2, pembangunan bts, cc. pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan operasional jaringan j2, dan pemeliharaan jaringan j2jaringan dan tidak mengganggu fungsi jaringan j2jaringan dan mengganggu fungsi jaringan j2dan tidak mengganggu fungsi jaringancc. pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan dan nonperpipaan zona bersih sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam4j4:air limbah untuk mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan air limbah dan prasarana penumpangnya, cc. pembangunan prasarana pendukung jaringan j5,penempatan dan atau pembangunan jaringan dengan memperhatikan baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan penetapan jarak aman jaringan dengan zona l.b, zona l.o, dan zona b.wdan instalasi pengolahan limbahbahan berbahaya dan beracun, cc. pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun: dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan j5dan sarana jaringan untuk mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, pembangunan prasarana dan sarana pendukung jaringan j6, cc. pengembangan, operasi, dan pemeliharaan jaringan dan prasarana dan sarana penunjang, optimalisasi aliran air hujan untuk mengendalikanjaringan j6, pemeliharaan dan pengembangan jaringan yang selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan dalam jaringan jl. dan pembangunan jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan akses alat pengumpul sampah6limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan j6remaja, penghijauan, pemeliharaan tempat penampungan sementara, pelaksanaan kegiatan penunjang operasional tempat penampungan sementara,pembuangan sampah pada areal yang telah ditentukan untuk mencegah kerusakan lingkungan. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kegiatankegiatan selain sebagaimana dimaksud pada yang tidak mengganggu fungsi jaringan j7. kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembakaran sampah, dan kegiatan yang mengganggu fungsi tempat penampungan sementarakawasan lindung, dan peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan budi daya. peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: peraturan pemanfaatan ruang untuk zona l.b, dan peraturan pemanfaatan ruang untuk zona l.o. peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: peraturan pemanfaatan ruang untuk zona b.a, peraturan pemanfaatan ruang untuk zona b.w, dan peraturan pemanfaatan ruang untuk zona b.n. peraturan pemanfaatan ruang untuk zona l.gendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada zona l.b, kegiatrehabilitasi zona l.b,mangkatdiperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada hurufzona l.omempertahankan luasan zona l.o, monitoring, penelitian dan pengawasan yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan zona l.o, pelindungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir, dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung zona l.o. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengamatan penyu, pelepasan tukik, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada yang tidak mengganggu fungsi zona l.o. kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengambilan telur penyu, kegiatan yang mengganggu fungsi dan keberadaan zona l.o, dan kegiatan yang mengganggu penyu bertelur atau mendarat. peraturan pemanfaatan ruang untuk zona b.akegiatana, kegiatancc., pembangunan sarana pengolahan air limbah, pembangunan jaringan j3, pembangunan jaringan j4: pemeliharaan jaringan dan prasarana penumpangnya, wisata rekreasi pantai, dan penghijauan. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembangunan kelengkapan jalan dan fasilitas penerangan jalan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada yang tidak mengganggu zona b.w. kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembangunan bangunan akomodasi wisata dan bangunan penumpangnya dengan konstruksi masif:, dan kegiatan yang mengganggu fungsi zona b.w. selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan ketentuan khusus untuk kegiatan zona b.w meliput antara (tiga puluh persen) sampai dengan (tujuh puluh persen) dari luas zona tersebut: kdh pada zona b.w antara (tiga puluh persen) sampai dengan 70y6 (tujuh puluh persen) dari luas zona tersebut: pembatasan jumlah wisatawan zona b.w paling banyak sejumlah (lima puluh) orang per hari, dan pembatasan jumlah wisatawan yang menginap zona b.w paling banyak sejumlah (dua puluh) orang per hari. peraturan pemanfaatan ruang untuk zona b.dan merasionalisasi sarana bantu navigasi pelayaran, cc. pembangunan sarana penunjang sarana bantu navigasi pelayaran, dan pembangunan jaringan j2sarana bantu navigasi pelayarann, kegiatan pemanfaatan wilayah sekitar zona b.nn yang dapat menimbulkan bahaya bagi operasional pelayaran', peraturan pemanfaatan ruang untuk zona kpu pb, peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan kkp peraturan pemanfaatan ruang untuk al amb, peraturan pemanfaatan ruang untuk al ap, 4i peraturan pemanfaatan ruang untuk al apk p, dan peraturan pemanfaatan ruang untuk al apk k. peraturan pemanfaatan ruang untuk zona kpu ptnangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapalpembudidayaan ikan lepas pantai:zona kpu pudidayaan ikan dengan metode, alat, dan teknologi yang tidak merusak ekosistem perairan antara pulau mangkat dan pulau tokongnanas, cc. penangkapan ikan pelagis dan demersal pada kolom air, pelayaran tradisional, pembudidayaan ikan secara semi intensif: dan penempatan keramba jaring apung. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembudidayaan ikan skala menengah sampai besar dengan metode, alat, dan teknologi yang tidak merusak ekosistem wilayah pesisir, dan pengembangan wisata dengan sarana dan prasarana yang bersifat menetap. kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembudidayaan ikan yang menggunakan metode, alat,, cc. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang, kegiatan pertambangan, kegiatan nonperikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya, penggunaan pakan untuk budidaya ikan secara berlebihan, dan pembuangan sampah dan limbah laut. selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan ketentuan khusus untuk kegiatan zona kpu pb meliputi: kewajiban kegiatan pembudidayaan ikan untuk menghindari areal terumbu karang, pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan pengembangan bibit, dan koefisien pemanfaatan perairan zona kpu pb paling tinggi (delapan puluh persen) dari luas zona kpu pb. peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan kkpengawasan dan pengendalian, dan kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan kkp npemanfaatan sumber daya ikan, cc. wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana, dan kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan kkp n kkp n, kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya, kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya, penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem, usaha pertambangan, pengambilan terumbu karang, pembuangan sampah dan limbah, dan kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan atau fungsi dalam kawasan kkp n. peraturan pemanfaatan ruang untuk al amperaturan pemanfaatan ruang untuk al a perairan: pemanfaatan ruang pada alur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan arema, kecamatan siantan dengan dermaga pulau tokongnanas dan pulau tokongbelayar untuk kegiatan kenavigasian dan kepelabuhanan, dan pemanfaatan ruang pada alur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan lesung, kecamatan remaja dengan dermaga pulau mangkat, pulau damar, dan pulau tokongmalangbiru untuk kegiatan kenavigasian dan kepelabuhanankegiatan usaha pk p sebagaimana dimaksud dalam huruf dan al apk kkolom dan permukaan laut: pendidikan dan penelitian, penyelenggaraan pelayaran, penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat dinamis: pembudidayaan ikan, wisata bahari: penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, dan penetapan d.t.r dan d.t.b sekitar al apk dan al apk k, kegiatan dasar laut: pelaksanaan konservasi sumber daya ikan, dan pemasangan dan atau penempatan kabel dan atau pipa bawah laut negara malaysia: wisata bawah air, pembudidayaan ikan, cc. pendirian dan atau penempatan bangunan dan instalasi laut sekitar kabel dan atau pipa bawah laut, dan perbaikan dan atau perawatan kabel dan atau pipa bawah lautganggu fungsi al apk dan al apk k, pertambangan mineral, cc. penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik, dan pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis. selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan ketentuan khusus untuk kegiatan al apk p dan al apk k meliputi: pemeriksaan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa transmisi, distribusi dan pipa hulu yang terdapat dasar laut terutama pada lokasi lokasi yang potensial untuk terjadinya kegagalan struktur pipa, jalur pipa yang melewati lokasi tempat labuh kapal, jalur pipa yang melewati lokasi penangkapan ikan sekitar daerah terumbu karang dan jalur pipa yang melewati lokasi alur pelayaran, pemeriksaan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa untuk mendeteksi adanya korosi, kebocoran pipa, pipa retak, dan pertumbuhan teritip, cc. pencegahan terjadinya kegagalan struktur pada sistem perpipaan, penempatan, perendaman, dan penandaan pipa atau kabel laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kewajiban perendaman sedalam (empat) meter bawah permukaan dasar laut untuk pemasangan pipa atau kabel bawah laut yang berada pada al ap dengan kedalaman laut kurang dari (dua puluh) meter, dan memperhatikan koridor pemasangan kabel atau pipa bawah laut al apk p dan al apk k. bagian ketiga perizinan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atasberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi kent gugus ppt kepulauan anambasgugus ppt kepulauan anambasterhadap pelaksanaan pemanfaatan ruanggugus ppt kepulauan anambasgugus ppt kepulauan anambasgugus ppt kepulauan anambas dilakukan (satu) kali dalam (lima) tahun. peninjauan kembali rencana zonasi kent gugus ppt kepulauan anambasyang ditetapkangugus ppt kepulauan anambasgugus ppt kepulauan anambasgugus ppt kepulauan anambasbra tan pemain sekretariat segera, bon tini makan lemstruktur ruang tertentu gugus pui memar laut natuna utara sora rsn wppnri rencana struktur ruang wing pil pulau tolong berlatar, den pulau tolong malanggimu ag provinsi kepulauan ral udi psi per ssp perawi phl maha di pai apa aer maa sedan propana wwwersal irargveae avatar sore ara seram sad gaograta maa dakara hiticrital heh eran ui! ja ada z0. sik jan y gp" apa panjat lih an: sambas ng. kasim amgkunea, foramen pa. nias mas keterangan tuanya keausan bam lan komen #nrusrcm pp. tentang peran pat. barak aon para baba daa bahan wii provinsi kepulauan riau tete pandan tramportan rta tana lahan seong peerosantsna para sasis in nak anak maan malaysia alur et) laut natuna kanan mna puja star modul paman efek tun penata " g kewajaran sala senyakaingga solonya republik indonesian susan kepala biru. hui uda organisasi ttd. sekretaris energy ane tini edy prabowo sik moon,peta rencana pola ruang darat tertentu gugus pulau pulau kecil terluar kepulauan anambas pulau tokongmalangbiru putri kementerian kelautan dan perikanan pulau mangkat, pulau damar, pulau tokowgnana5, pulau tolong berlayar, dan pulau tolong malanggiru provinsi kepulauan riau peni tokongmalangbru laut natuna aga gai daki data horizontal wgs kenalan inn pulau tokongmalangbiru sat kenapa: makam men pekowtenman mean mea dea emak pom seananggayan pulau damar net t0s kearah msi sala(ks nt) pulau mangkat, pulau damar, pulau tokongnanas, pula tolong berlayar, dan pulau tolong malangbinu provinsi kepulauan riau skala meier wppnri proyeksi universal transversa marcador latm zona jun sistem oid : did geografis drum horizontal wgs inset peta eter an. are year par put leaf pai ter nia sungai pe keterangan dasar medamakelian see batas lalat teritorial. data zee perlu kesepakatan aoa tambahan care ami td. eun penamaan sena wgrasisiotsipeniin) kur wgrsiibiotamkmal ia) all worasisiotagnan terpenting dengan parmesan tmaueportasi eaveerssnng tewas penuaan letak ramlan jalan lapang ane pelayanan lokal bencana pola pelan wilayah daratan mamasa lindung lia wars bbi duwrarsusaranu kampak budaya teri akun eno ini ruanvamsns bei semata pameran pasal hansa naga tapal tarian pai bean normani oncapasisi tata mentine kamu dani dan ikrmaita tahan kenesleran elegan dar perikanan tari ptk, kametianan kelautan dan perikanan tahun penerrlah proprio kepdwsn fbs tahun pewetirtah kabupaten aearbaa tata iba baki sagt tahan burung lapang, tahun mang arena 2r1ur kebut kas pulau mangkat iogasorer (asean (earu tokongnanas, pulau tolong berlayar, dan pulau tolong malangbiru jan provinsi kepulauan riau pulau mangkat wppnri aa) sat bale matar proyeksi unweras transverse mencatat latm zone den sistem grid grd geografis datum horteonta wgs inset peta ita umum aan ih. wagon senapan pulau mangkat le? bana (ana fans naga mua te) haa mangan tas dau keterangan lang dasar upi nia dawai landas konten haa bros lilit tertera batas tee perlu kesepakatan ban emas bawah pma tambahan garis pantai ama maman alur migrasi elata (pintu) pulau alur horas biota (mamalia mangkat kecil "ang all narasi bot akan tertentu rencana jaringan trembpdatasi wamsaresamna rencana dermaga jalan setapak pertama jalan setapak (lur pelayaran lokal kencan kola kua wilayah ane tan kawasan lindung diab r0wakawaaman bee eanpenyu kawasan budidaya bee aman eme tuan wan manage 2owonamsata jai sak nara pusat hare onsanogi tanya bestari sinograms drcgossisl tayan kemnrtenea kerangan san mirmetka tahun roa kernarintar kirsten dan pesanan third pak. kementerian kelautan: dam pesikarar tate pemerintah provinsi mesdauan riau tahan pencetak kanupstsi menebas tenun cile balet spot tahun survey lapang, tahun hang aaliyah ket seo nat pulau tokongnanas ses 1ges7up (stan#ximo) pulau manga, pulau damar, pulau tokokenanas, pulau tolong berlayar, dan pulau tolong malangyiro provinsi kepulauan rad pulau tomongnanas pai ska ni) . pan meter terpakai lisiversa! tenetawaraa marker itu are jan star sek rkt gaograls wppnri pal (akun wantaonti inget peta gue un, pat pri bram mama "hi men der ba mas, nan met tian mua tata yana naa aan ann mur keterangan tema ( . batas lantai konten bab lan tea sang tee perlu esewmatan iomatagahan pai pai enam kmr bta pena air was biota jualan ena ali grk pria pan tertentu rank jaringan transportasi wpa rna mada wan emak enam lan setan kun penamaan ln. bat rencana pola pra milih daratan pia kanan undang gua ine roeemawennu kawasan budidaya poli ken bee dri saman kasi pad par alasan pemakan pusat hio oeamnogat tata batan erupsi pengganda taun kera green ham etika dan nicrnasika tatar kpl, keterangan kok perkara than pak. kewajaran kajian dan peranan tata penanda ovi pilihan tahan with pemetikan kabupaten ara nas tahun citra sadik spot taher save larang inn bryan sri wes open ten pulau tokongbelayar anasaeooran henenrer besaran tokongnanas laut natuna utara pulau tolong berlayar, dan pulau tolong malangbiru wppnri tag provinsi kepulauan riau pulau tokongbelayar jaa skuat meter proyeksi uinivaraai trarsevs isa mentor latm zone 48n summer god geografis datum henroral von yae4 inset peta fan aam eka ada pagi date ata ban td. yar keterangan atk desak nat esa bass landas matikan malas lalat teritori batas tee perlu kesepian sat miss oma tawar pai garis pantai aan tam gerakan migrasi mta penyu hai all mitra yigua mamalia| mei alan migran india akan tertentu rencana jaringan trans pantas: ermokekbsting #emanaoka maan mansetaekk nga musik alur pelayaran lokal mencapai pola uan wilayah daratan tangan lindung din sesama teri 21taru prana kamera bud daya pertanaman keamanan bei satuan mantu mamasa peran) po1x panai mugen bata plat hero use pegas jne tamara padan intowum cerapawd tahi team kawparikan cos iebmsika tali sie, memamerkan termuat dan putaran panen dope india nya sai memerintah kadipaten antik tahun semu saka spor sunan g018 neng kerrang tekun neo taurat mana salinan ses gan aslinya republik indonesia, kepala "dan. organisasi nan nana sekretariat jenner ruy ttd. tini edy prabowo nddarat dan daftar koordinat masing masing zona kawasan zona kode luas ha) pulau tokongmalangbiru kawasan budidaya pulau damar kawasan lindung pulau mangkat kawasan lindung pulau tokongnanas kawasan budidaya pulau tokongbelayar kawasan budidaya menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, ttd. edy prabowo salinan ban ngan aslinya kepala bra kanan tan pemain sekretariat jenderal tini man kaspola ruang laut kepulauan anambas (order sak kementerian kelautan dan perikanan laut utara aa! rencana pola ruang wilayah perairan bencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (kent) epi sea peran pola segel sintasan mapan muaaaai tallarun ubin yna dpn pali provinsi kepulauan lan ban ena a1. inna marak ta! pet seal ui bem "ena premam batam god ona ika datum hanzontal wgs lga daan inset peta mad menag seru singa tema? tap nita spa na. fil jebolan, indian yaa sg . oma tas en, hua kabupaten keterangan kepulauan tiwoalar kota kabupaten anambas musimdasknten mianrcmuin dna nat "ip batas laut teritorial pelabuhan his: ala batas perlukesepakatan dermaga batas zona tanganan bangka fran snn car batan batas tmp kepulauan anambas laut beritanya provinsi (is wilayah perencanaan kepulauan eta gunman militer wilayah penangkapan ikan trans cina melawan malaysia peta ordo pemakaman tradisional malas ne, hrpenyantanane r.i "perairan vip kawasan konservasi peranan (taman wisata perairan fan had para s9. laut natuna muoraananan jae haa ab. dae mean ara, tan tn: leg asi tss 227i alan mas biota penyu) saka pa3 cas all mngrrngi bita amamkkuk laut) apn rn: te, alur pelayaran nternabena. pali pendapa alur pelayaran regional bagan gang www mukpelayban massal pang asa pan p5) naa hai oppo maa malaysia pp wan snn ita gpp una zen nba trem terlarang pipa banyan laut ewen para ppm yoon dat anta app ppp #p83 fpf men akan pra aje dan nanda aah pan pn, hana ash kkupako kanan dea pep yos tower otot yo indeks peta rencana pola ruang laut wee watu ong ker lan ja p kementerian kelautan dan perikanan laut natuna utara." perencanaan wilayah rencana drovinsi kepulauan riau til vas skala tri (| . . kilometer proyeksi umunrsal transverse mercato itn zone 48n c1. ip ta pee psi inset peta bam sara na, fin ja. vena amb & kara lea upk "umpan keterangan ri medan te, babelandas kontinen pat mata laut tool bias zee perlu kesepakatan provinsi batas zona tambahan kepulauan riau sis mani mei pai wta milis kelola perairan proving kepulauan rim f3! eka angel kota kabupaten kotakelaukun wayan perendaman dea momomlamban peta (mp) seno lx. pai let malaysia dya laut natuna sumber data aaa geni kamurtenan komunikan san imo maka tabu kkl, kumonelan kemhan gus penganan timun pak. kementan kolaka dan perikanan satu xit7 s# wt ac ingin menit kara ott not peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: sadarkilometer proyeksi universal transverse mercato utm zone 48n sister grid grid geografis datu horizontal wgb inset peta app tas jaja pp, kel laras inn tam sai ninfatahan ( dia tina sambal er, san keterangan tik dasar kuota kabupaten ana (es batas landas kontinen kotakecamatan batas laut teritorial pelabuhan batas iee perlukesepakatan dermaga batas zona tambahan bandara aan garis pantai (ii datas twp kepulauan anambas laut sekitarnya wilayah perencanaan mena une mar ter wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan malaysia kompor pelayaran tradisional malaysia as, pola ruang perairan kawasan konservasi jii wawasan konservasi perairan (taman wisata perairan) kawasan pemanfaatan umum pp. zona perikanan tangkap pok wapemmanan budaya sap alur aim ati exe akur migrasi biota penyu) fan laut natuna utara luna nur pelayaran internasional wppnri . .mam law non pelayanan nasional alur pelayaran lokal kabel bawah laut pipa bawah laut mea terlarang kabel bawah laut iii mea terlarang ppa bawah laut sumber data pai pena waste ams sungai du, tuna aga kpu pt megantara mermraau han neomedg talun bip basa kamerun kawan har aroma pak keweryatar makanan dan pemanas baar nama turunan penari kepakan haa tete tor dia ce, bea lag man ao non peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: not kementerian kelautan dan perikanan rencana pola ruang laut dea anal tele tna paha tapa aan pre a3 nanga eno gugus pulau pulau kecil terluar kepulauan anambas lembar laut natuna utara skala | . . kilometer proyeksi universal transverse mercato utm zone 48n sistem grid grid geografis datum horizontal wgb inset peta menunda ifa meme pa san gai on| (ol sae g3 kam, sit yna anta keterangan tik dasar ibukota kabupaten batas landas konten kota kecamatan batas laut teritorial pelabuhan bias zee perlu kesepakatan dermaga batas 20na tambahan badan garis pantai batas twp kepulauan anambas laut sekitarnya wilayah perencanaan daerah latihan writer tati iii wilayah penangkapan ikan tradisional melawan malaysia men motor pelataran tradisonal malaysia j8. pola ruang peranan nmp kawasan konservasi pra inn kawasan konservasi perairan (taman wisata perairan) r3$rilis ton peranan tangkap nn nnnmaniaiani homa perikanan budidaya keren din kerana ena kur merasa biota pintu) nnmmimion tni n a ses: ann layanan baminagona, wpp nnimmiiimim@adonan (nn ilir pelayaran regional mn" mmi meron pip pmi pelayaran nasional ppm nia mui pelayaran lokal pilihan min keniiimm n@n men mapel dawan laut ihnmnmjaaahj non mjmjmonm ppa bawah laut jj (nn (nn area terlarang kabel bawah laut nnjmjiaa nan ( n tn (www hanniainiaipioajn nim pmr mmi kuantan period kannada eta kmi hminhmaanknmki mis nia ijnaaanananini3ainun nn nn kkn mn . nn wn |. mw. wn nn. peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: 1oroocr kementerian kelautan dan perikanan erie kla ban sala, sat can pala pak nge bat atau iwan dee luar abe aub ara ane ana aa, amp ama jaa dada. rencana pola ruang laut rencana zonasi kawasan strategis signal tertentu (kent) ng gugus pulau pulau kecil terluar kepulauan anambas lembar laut natuna utara sn sap papi skala sea hee) pat jaa t5 age yee kat kilometer mea proyeksi universal transverse marcador utm zone 48n ale sistem grid grid geografis datum morwontal wgb aed pada meter lae inset peta gear may ee pra tepi bah lan angan lai ana an: gta wppnri pad len idm dika sana pen teen sai sed piala egi ea has are san keterangan nn tnkoatan muotakabumten (nn batas landas kontinen kotakecamatan aden aan belaka see batas laut teritorial pelabuhan (nn batas zee perlu kesepakatan dermaga baya8 ton tanganan bata (nn (ii batas twp kepulauan anambas laut benarnya ara (nn cst wilayah perencanaan kpn (nn ( n nt ( n ( nn ( n (el bomaperikman budaya (6t ( n (nn orasi kota penyu) oot w6100 peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: sea kementerian kelautan dan perikanan nyi kpu pt jeans aan ppmin laut natuna utara teki wppnri ae bin kilometer proyek universal transverse mercato utm zone 48n datum horizontal wgs inset peta jooneea ama akan sak pan maa berwajah jaa ia, hera keterangan terdapat mukdtakablpaten fr. batas landas kontinen kotakecamtan batas laut teritorial pelabuhan bias tee perlukesepakatan dermaga batas zona tambahan bandara batas tmp kepulauan anambas laut sekitarnya kpu pt swalayan perencanaan daerah layan militer wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan malay gua cl) kondor pelayaran tradisional malay h4. pola ruang perairan kawasan konservasi kawasan konservasi peranan (taman wisata perairan) aci kawasan pemanfaatan mua top perikanan tangkap psi alur hee kur migrasi bea penyu) apa # ena alur migas biota (mamalia laut) pelayaran internasaoak alur pelayaran regional #lur pelayaran nasional sah kepulauan riau kairo aren palawan laut bee area terlarang kabel bawah laut pap are terlarang pipa baik laut nnmmiaaibma kena daa taher then ae? pen snn (nn (nn koe peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: osn sesar 'a01rlaut natuna utara des kilometer (. wppnri ang ong genoa merta datum horizontal wgs ton an namun men. pp tem jakarta mike) al, pt. ttkdasaa mukosa kabupaten ba tas batas landas kontinen kota kecamatan batas laut teritorial pemboman pe. batas 2ee perlu kesepakatan dermaga bp tan batas zona tanganan aka bean bias tmp kepulauan anambas laut sekitarnya, maya perendaman nan aan merah uan ter wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan malaysia, koridor pelayanan tradisional malaysia nwerauma inn kawasan konservasi perairan (taman wisata perairan imron bma perikanan budidaya alur alir migrasi biota penyu akar alur migrasi nota mamalia laut) iki alur pelayaran internasional ari mlm pelayaran regional maan yaa kabel bawah laut bp kel pariaman laut sii area terlarang kabel bawah laut setara cat fee mea terlarang pia bahan laut bep kala fee cst 1os"a0 peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: tospasat 10s" str mea laut natuna utara kementerian kelautan dan perikanan rencana pola ruang laut nan rencana donasi kawasan strategis nasional tertentu (kent) kain 'gugus pulau pulau kecil terluar kepulauan anambas ter lembar nas skala lnnpani mantan dir nan kilometer pp nan proyeksi universal transverse mercato utm zone 4bn (no datum horizontal wgs kuat (nn inset peta sss wppnri lean kan ten and tee sila pgi ena pagi damar pon asli sedang sana bag png mag mei ita aga jaa tm, san sni kkn tik dasar mukosa kabupaten batas landas kontinen kota kecamatan batas laut teritorial pelabuhan batas zee perlu kesepakatan of dermaga aan wiki zona tambahan bandara garis pantai ttu miss tap kepulauan anambas lalat sekitarnya wilayah perencanaan (st daerah latihan meter kpu pt wilayah penangkapan ikan tradisonal nelayan malay gia (ttl nomor pelayaran tradisional malaysia pola ruang perairan kawasan konservasi kawasan konservasi perairan (taman wisata perairan) kawasan pemanfaatan umum ton perikanan tangkap zona perikanan budidaya pulau tokongnanas lua mlamgrasi minta penyu) alur migrasi biota mamalia laut) pelayaran internasional mlm pelayaran beramal alur pelayaran nasional alur pelayaran lokal mabel bahwa laut pipa bawah laut area terlarang kabel bawah laut area terlarang pita dawan lalat lan dena yan manset ina maan pena dani aman kararuetar kuno ena run karpet kong perbanas tears mal henry teman dan pore bee dae papa akan pan tana penari lang aaaaaa mua tmn nba 10s &7o" peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: 10a" orr casos weru" wei20 kementerian kelautan dan perikanan kpu.pt pt, pia pen hoa rencana pola ruang laut lautnatuna utara rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (kent) aah gugus pulau pulau kecil terluar kepulauan anambas taat yaa lembar aga hat lae ara kkn par gan kpu.pt skala w w uas kilometer np, proyeksi unworsal transversa marcador utm zone 48n nina sistem grid grid geografi snn al. omenangaranseonninnasaasunas sea sana masssanpanag wppnri set lana sah dam jalanan kkn aaa yaa nee pihak sama tania nyawa sea nan bum pahit bal ol, atw keterangan tikomsar (g3 mukotakabupaten te batas landas kontinen kota kecamatan sel menggiling datas lalat teritorial, pelatihan batas zee perlu kesepakatan dermaga batas zona tabanan bandara nai garis pantai aa" aka fti mmvas tun kepulauan anambas laut sekitarnya. ria cu) maya perencanaan daerah latihan militer wilayah penangkapan ikan tralibkinal nelayan malaysia koridor pelajaran tradisi kanal malaysia pola ruang perairan kawasan konservasi kec. palmata kawasan konservasi perairan (teman wisata peranan) kawasan pemanfaatan umum tema peranan tingkap pulau dapur tomaperkaman bullata durasi pai alur grab biota penyu) dapur alur orasi biota (mamalia laut) kan seenbasga perang nur pelayaran nasional alur pelayaran lokal aiu ank mata oem bisa mainan lalat lgi area terlarang kabel bawah laut kkn area terlarang pipa banda laut laman sumber data fus mengarah dana penekan nnmmmmmmmmiimmimmmmmnnnan kosan kaka rara rup atu (et pena part 10e"ogo 1d8 syp bt peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: ward kuat. jm. taat, kementerian kelautan dan perikanan plan san aemanenaea aan 0b3 maa pane nona ooo sen (nn rencana pola ruang laut rencana donasi kawasan strategis nasional tertentu (kent) ann ann tnkpknmmiiiii snn nnn laut natuna utara ann taulan top layar nm sik, nia hinmnuijm jt ses zhatay (6jaman kepulauan riau kilometer nnooaoan inn proyeksi universal transverse marcador utm z0n0 48n @anr ng. sistem gnd gnd geografis .onsehatantanasen data marsda wo6 wppnri pln tea men. aon prana, nan emang tag, sae. al: dai ore ata atas sea sem bm, dak tee the: keterangan damar ibukota kadipaten batas landas konten xoaercama tan batas laut teritorial pelabuhan batas fee perlu kesepakatan dermaga kecil batas zona tambahan bandara mai pantai sata tap kepulauan anambas laut bertanya. wilayah perencanaan daerah laman militer (kabupaten wilayah penangkapan ikan irasional melawan malaysia (kepulauan motor pelayaran tradisonal malaysia nama pola uang peranan kawasan konservasi iii mamasa konservasi perhatian (taman wisata perairan) kawasan pemanfaatan umum 2ona perikanan tangkap oma peranan budaya alur migrasi biota penyu) 0akur migrasi biota (mamalia laut) nur pelayaran internasional lau mata pelayaran regional nur pelayaran nasional nun pelayaran lokal kabel bawah laut sab pinjaman laut tee mea terlarang kabel bawah lalat ta? maa terlarang ppa daman kit manek daa kanan ethane a010 kerajaan tanam permana ara ont kamera lan.ran tan peran town pak karunia karan aan peranan tuna sean dera key mae pena kang mentan una sea pem ran wat peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: tersemat morotai ios (s5 kementerian kelautan dan perikanan rencana pola ruang laut rencana donasi kawasan strategis nasional tertentu (ks mt) |. laut natuna utara gugus pulau pulau kecil terluar kepulauan anambas lembar see aan ieee akan aki skala era era padan kilometer "ag esa para proyeksi universal transverse mercato latm zone 48n lan una aka stem grid grid geografis yebanlad kala datum horizontal wgs koran eta tia inset peta sen kel mta tan sena co. m (|| mmnpyanaa pln andres ring nda jala sao! |ngg al, dag kpu pt serum mmm eng nai pan las tan jon ist: ula| panas ker two tan nvs iirjmmnm man keterangan nn nn mentah ibukota kabupaten (nn i batas landas kontinen kota kecamatan mio npm sana akira inn mia pun ean ppm seni wppnri batas zona tambahan maka .mmi melata nia jami beres nah (ts batas twp kepulauan anambas laut sekitarnya. vowewmcnwan nim mmiiiioi sah kpu pt derma matan nim wilayah penangkapan ikan eladksicanail melawan malaysia. nan yaaa nan nan nan nya nrp? pmp (elit2 mohon pelayaran tmadiknal malaysia nnanonhimn pola ruang perairan (nn nnmmmmmmmmmmiii (ii kawasan konservasi perairan (taman wisata perairan) ant (dnn (snn kawasan pemanfaatan umum ( n hoa perikanan tangkap nip mmmmiimmmimmmmi zona permainan budidaya ntttnnna lsn nina pmn mmm yan mmm murmgrasi kota (penyu nan exe alur migrasi (mamalialaliti ann nniimii alur pelayaran internasional mmmiiiiiiiiiioon oniniimimm ( nn alur pelayaran regional minin nnnnmmmiiiiiiiiiiiimn alur pelayaran lokal kia ibmiihimoaono ini nan ite sen kabel batam lalat nniiiniiiiiiiiimmnooaij ppasamalaut manamnmnnnntnmanmnnmnnnnn nan nnn nn3bm rea terlarang kabel bawah laut ta) ' n jw mann nnmmmnmiiinmhmaj areaterlahang pipa bawah lalat pane mma ihiainnhmhinaaaaihiajan snn prroeoaiiiiiiiiin (nn (nn nnmjomoomonmmnnjm sina mama jmiioaaiii raya pen sea iimmjn pay nn, mworuter uraian iana kan ppm lena (ns mm mmmmmwwmwmwmwmwmwmwaem per inn nn. asal ns 15o ngga atp peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: keaaynat pain adik asi ramen kementerian kelautan dan perikanan kpu peran oka hita rica: rencana pola ruang laut eh, mei pad mma, pala ena rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (kent) aan anak du sma gugus pulau pulau kecil terluar kepulauan anambas nana bara kuat mena dar lembar anta laga sai aga ana ideas kama apn pns pass "gi mem, rio apa ane ana naa ane aan aan tan ska puri pena and beta akan nan dalaman kilometer ana tea naa: tea teh telur bln tea oki mesin ka. pa: ama tab wika sia esa panai pengenaan muncar lpm ate: nee af. nam datu horizontal wgs era maa mma mega. penjara, banten imam pap nat pentas hina peran tee? tah pem kta kult, lia lada same nata big muat yaa nn ( n ten e . sidabaten . i batas landas konten &komakecamtan jan nj opa fai banme laut tertolak pelabuhan (nn ntt nan sa batas bee perlukeserakatan dermaga ken batas zona tambahan bandara senenpnna inn sana maa (ti batas tmp kepulauan anambas lalat sekitarnya. (nn ( n (ti mah perendaman (nn ( n nih daerah rataan militer ann ni. (nn (tt motor pelayaran tradisional malaysia nano nn (nn kabayan konservasi perairan (taman wisata perairan non" (nn nan ( n kawasan pemanfaatan umum (nn snn oma pertama tangkap (nn (nn mua pelayaran nasional noj nat alur pelayaran lokal (nn f#cw nam tee area terlarang ppa bahan laut peter (nn penayangan nan mon part pana tau bet nan (nn aan bata deng dai www || nw nn wtn s"ayat nas peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: toga 3oo sso kementerian kelautan dan perikanan kpu pb kpu pt kpu ptenak kaa kan kan aka nata tana lembar maan lan pgn ak? car sana tenun ana anu eng mao tea kel ink bo) inn yap) aaa der epa lan snn top yag pap nga enam min enam por uap are epl nia sid rubi jeng lensa non tae kel yan maut apn peni ses ape tor rap sae can pada tai miami many pena nah skala tar mpu aan kp laut natuna utara kilometer kpu.pt int lnayarga! kenanga mediator utm zone 4in wppnri kpu pt datum horizontal ans0n3 inset peta yr. saman mia dam sia min. sad sana maapataag peran npepeam sii par peli asia sea lita teman) an, aga an. ali "es aaa cair san sat plan ali kia ppp an? jet: ara lembata rem yes pan acak oal leg ara mainan besa harga2e suga and kat maa kan hata ran dan yaa satu ip. ana k3, men opa keterangan dasa kota kabupaten ema batan landas kontinen kotakedamatan ta pen can batas laut teritorial pelukan adas. batabibe perlu kesepakatan dermaga 2tnn, atas 20na tabanan gmf pantai atau twp kepulauan anambas laut bertanya tan (ii wilayah perencanaan sai daerah latihan militer pas wilayah penangkaran ikan tradisional nelayan malaysia peti moroni pelayaran tradisional malaysia pola muang permainan kawasan konservasi iii #hiasan konservasi perairan (taman wisata perairan kawasan pemanfaatan umum provinsi zona perikanan tangkap kepulauan riau ton perikanan budaya air migrasi biota (penyu) 00x air migrasi biota (mamalia laut alih pelayaran internasional alur pelayaran regional sense alun pelayanan mammal air pelayaran lokal mabel baina laut mpa baik laut mala terlarang kabel bawah laut eng cnn uwu data panai maman emvenyah png tentu tot bea pan ham ma, mernoraoann kaki ian pat bara zta tdk korban wetonan uas pub.aran satu bep dan merak paru kapan nai era peredaran kabupaten anameena tanu ban pen gea karir aon turun bet bot war laga tara bang peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: tran kementerian kelautan dan perikanan kpu pt laut natuna utara (ata rencana pola ruang laut . . rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (ks tai sec, palmata con pena man kita tembak keponakan anak aaa man pan umr nah sai peti lembar san ala sara tan na. ten aya pa, wppnri kaca .i (ta proyeksi universal transverse mercato utm zone 48n samapai tag sistem grid: gnd geografis cadang aaa datum horizontal vgs sya pan pen selasa inset peta degan ta, are (ec. santai eni keita a'ela) keterangan provinsi ttkdasar bukotakablpaten kepulauan riau batas landas kontinen takecamaran batas laut teritorial pelabuhan matan 2ke perlu keberadaan dermaga batas 2owa tambahan dara garis pantai batas kepulauan anambas laut sekitarnya wayan perencanaan pulau santai mera laman militer wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan malaysia (el koridor pelayaran tradisional malaysia meajaatosae epl awan (ii mamasa konservasi perairan (taman wisata perairan) pen powa perikanan langkat ton perikanan budidaya (antan selatan alur alur merasa kota penyu) lanka ilir orasi kota (mamalia laut) alur pelayaran nternasona. nya alur pelayaran regional mlm pelayaran nasional (ur pelayaran lokal kabelbiawah laut pia sana laut rea terlarang kabel bawah laut tae asin tara pang nan yati mn, aan rpg semangat penari perry kepuasan kea peer nan mama nero a06 i0e peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: ng6 ta sin kementerian kelautan dan perikanan nan nya peter sana rencana pola ruang laut lite any rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (kent) etd nna yan gugus pulau pulau kecil terluar kepulauan anambas pass lembar ban nnn sss dikata nina, kpu pt long ngan! tacowetan marcador utm zone 48n datum horizontal wgs nun gamma ata eit nos tbk tita mere sem enda wppnri emas| src nyn il: demi ji: ann ppp ina karya ann jaan senam catatan air pen keterangan ttkdakr ibukota kabupaten mint batas fee perlukesepnkatan dermaga snn nn batas zona tambahan bandara inn (nn pantai atas twp kepulauan anambas lait segarnya mamyowem operan latin militer seayah penangkapan ikan trade ional melawan malaysia (nn koridor pelayaran tradmiowal malaysia kkn ni, pola buang perairan kopi lor nan nan kawasan konservasi perairan (taman pesta perairan) ning kawasan pemanfaatan umum (nn town perikanan tangkap can (nn zona perikanan budaya (nn pas eni all migrasi kota (penyu san kkn (nn migrasi biota (mamalia laut) pr! pelayaran internasional (ne mur pelayaran regional lsn mar pelayanan takokak pelayaran lokal pa, kai mama lalat sambas san lan nan ses mta terlarang pipa bawah dati pln sn laut natuna nan (van yan ntan (wan pennemwam atasi pesan anan snn menata woman bantan nun yan pan ana ramen sysop aan spa runs nan ant ask 15k peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: iut 19sago yes"mt) gugus pulau pulau kecil terluar kepulauan anambas lembar kata kilometer kkp.n proyeksi universal transverse mercato utm zone 48n sistem grid gid geografis datum horizontal wgs inset peta iii mana jan pata man sewoegooaa . smosvacae hh naa aya heli teng oral tua peni tpt tama 2nd ng "an tau peta fa" keterangan pama ang lesung tikoasan ibukota kabupaten nai batas landas kontinen kota kecamatan batas laut teritorial pelabuhan batan tee perlukebepakatan dermaga wppnri batas zona tambahan garis pantai ang batas tap kepulauan anambas laut sekitarnya wilayah perencanaan daerah latihan meter wilayah penangkapan ikan tradisonal nelayan malaysia koridor pelayanan tradisional malaysia provinsi pola buang perairan kupu riau kawasan konservasi lahan pulau remaja kawasan konservasi perairan (taman wisata perairan kawasan pemanfaatan umum oma perikanan tangkap tok perikanan budaya nn alur alur migrasi kota penyu alur migrasi biota (mamalia lalat) 3nx pesan ora pelayaran internasional in. alur pelayaran regional muir pelayaran nabowal alur pelayaran lokal par pda sena kabel bawah laut bawah laut ag kabu ten area terlarang kabel bana: lalat area terlarang pipa bawah laut kepulauan anambas tang laut natuna pang muno nun nan mpu won cetakan ken serta tran kara kebal par bom pentareepnparlan metre babat bot tenan non hana kembar otot apr peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta:oke oo kilometer wppnri men berat, so0s0eyssanepawaman sistem rki grid geografis pp, datum horizontal wgs inset peta 2n0 ope eng res tel page emas danger i0. can beda daratan sah sni dadakan tia pam naa keras tikam co) bukotakablpaten batas landas kontinen kotakegamatan rias laut teritorial pelabuhan bikin batasi perlukesepakatan dermaga nynnvina bita8 zona tambahan bandara nan peduli bnpnnnannpa (tot wilayah perencanaan opera latihan militer nan (is! wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan malaysia nia kmi perairan kawasan konservasi inn kawasan konservasi perairan (taman wisata perairan) kan jnaiiin laut natuna nim ijj mmatngaaun alur pelayaran regional snn mua pelajaran nasional mil pelayaran lokal per brian laut nn pes terdakwa kane bahan ann kau masa terlarang bawah laut kanton suara cata perang met doa kanan anta gan permanen nun akar kana 0root tosaosu7 tas ro peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: ag6 2at artikan kena kementerian kelautan dan perikanan rencana pola ruang laut nan ann rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (kent) nya nan gugus pulau pulau kecil terluar kepulauan anambas sin nnn lembar nan ga: nan nan nnn suaka ale nan ti) les film irman rar ray kilometer nan ran (ng proyeksi universal transversa mercato zone 4bn nan nia sistem grid grid gaograts nan daun horizontal wgs wppnri arena saga nan e0nama nan jin nn lama oman ali laya ii, wall, irn bentar tepi dena pan dara beli pan el, kan kkn tikar mumotakabipaten e batas landas konten kotakecamatan (nn batas laut teritorial pelabuhan nan batan perlukeepakatan dermaga wan . batas 2owa tambahan bandara car pantai (tt emas kepulauan anambas laut sekitarnya es) wilayah perencanaan gera ter yaa wilayah penangkapan ikan trac soal nelayan malay yaa lan saman din tez) motor pelayaran tradisonal malaysia, mneeseeee, kentang tes era nnn pona ruang penahan (nn tai kawasan konsekrasi pulau daman kawasan konservasi perairan (taman impala peranan) town perikanan tangkap tka perikanan budidaya s e alur migrasi biota (penyu) all satgprabi biota (mamalia laut) pelayaran internasional .mum pelayaran regional alur pelayaran nasional pelayaran lokal kabel bahan laut ppa salah laut area terlarang kabel bawah laut ann mea terlarang pipa bawah lalat murbei data eoigeratanndablo koa kasam tara peran mun kementan hee pengen aan tenar kanan ever larang tapa camat peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: a06705u bobot.id kementerian kelautan dan perikanan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (kent) bagus pulau pulau kecil terluar kepulauan anambas lembar (nn mao aaa sala ega bea ben bison brake layaran yrrevarse mercato utm zone min dana hoa (nn provinsi jin mun jenuh kepulauan riau kop heran hata ana tau jawara ea, iri ( n dasa mahkota kabupaten batas landas kontinen kota kecamatan batas laut teritorial pelabamni pasien pemlukebenwatn dermaga . baim long tanaman mma pantai atas two memulakan anambas laut sekitarnya. yaaa perencanaan ( nn iga asean ben w mei saat apa san una maa (ita agar pelayanan tpinmbional malaysia (@@tt (nn kawasan kumseyasi perusak taman wisata cairan) mamasa pemanfaatan umum ima perikanan tangkap ima peranan elia inn alur murmgras kota penyu) (ns mlm migas imamat laut) (nn at mui pelayaran regional nc. laut natuna bee tega esn? nanga nan iman ag, peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: nos opp 1esrogor aga san taat ban ah, kementerian kelautan dan perikanan keke!wppnri . uy kilometer proyeksi universal transverse locator utm zone a8n datu horizontal wgs inset peta ega ama sate (nona ana jae kama ear pap jerit tah wee kgo iii daan fasa." art are ita bo) keterangan ttm dasar ibukota kabupaten sun batas landas kontinen kota kecamatan see batas laut teritorial pelabuhan mata perlu kesepakatan dermaga batas zona tambahan bandara care pantai batas tmp kepulauan anambas laut ketatnya klan perencanaan laut natuna oesman taman suren seayah penangkapan main tetapi signal nelayan malaya koridor pelayanan rad ional malaysia pola uang peranan kawasan konservasi kawasan konservasi gerakan (taman wisata peranan kawasan pemanfaatan umm toma perikanan tangan toma perikanan budidaya alur ten kur lokasi ota (penyu) mall migas kota (mamalia laut alur pelayaran intefinasionan mlm pelayaran rednonak alumni pelayaran mammal alan pelayaran lokal hab danny lalat amat "ts masalah laut area terlarang kabel bawah laut area terlarang pwm dangan lalat sumber data pat tabung lia permanen dangan ang pena 2ra bee as1 10ros0r a06 aren peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: sin kementerian kelautan dan perikanan rencana pola ruang laut (ng snn rencana nominasi kawasan strategis nasional tertentu (kent) gugus pulau pulau kecil terluar kepulauan anambas nis lembar kkr gd: ana gata ana kilometer proyeksi universal transverse mercato utm zone 48n sistem grd grd geografis datum horizontal wgs inset peta senin anta menara ang camat tan yaa sak kkn ata main kpu pt nan yee tara mw sanad ata pat pala sid" keterangan tikar buta kabupaten an batas landas kontinen kotakecamatan batas laut tertarik pelabuhan kpa batas dee perlu kesepakatan dermaga nan batas 2ona tambahan bandara garis panin kpu pt naa batas tmp kepulauan anambas laut sekitarnya. try np wilayah perencanaan yan asean daerah lam ter renyah penangkapan man tradisional nelayan malaysia wpp ann iki koridor pelajaran trade oma malaysia nan pola ruang perairan nan nag ara kawasan konservasi ann kawasan konservasi perairan (taman wisata peralfani nn? kawasan pemanfaatan uwn 20wa perikanan tangkap bra stan toma perikanan budidaya kun ria mia pee" alur migrasi biota (penyu lana alur migrasi biota (mamalia laut) anta pelayaran internasional tera! satoe kur pelayaran regional nat ann rain laut natuna ama ariel bawah lait te apa bahan laut pupr isa mea terlarang kabel bawah laut bsa area terlarang pipa bahan laut psp nae sumber data kena lea taruna ten negaranya year dekan. kerapu pakar lan postkan true kpn seven tagawa merana pakan team sos tag asa peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: 1683ever ist ksm a3a 3a3aj kementerian kelautan dan perikanan prnrmbrbrbrbrnmi3 $$. rencana pola ruang laut ann mpr provinsi mencapai zonasi kawasan strategis nasional tertentu (kent) knpi kepulauan riau aa mj aan jbpepj snn pi3$bpm neta njnepinri anri mmi mpr iii shake r000 nim mnmimkm.mamamoo m.m mmi mmj ma nw pena nasa matan mama ann. aa: moasroar rekor pir mmi minin buana man teman pen lian nannnnnaa. tab sasa kar ata (nn ( n ( n lak ta" snn onsen |onan (nn hmm (nn na" talkie kpu pt tikoksan won per batas landas kontinen kotaecamatan el bata laut teritori. pelabuhan ai batas zee perlu kesepakatan dermaga laut natuna kis maman ma0aa care pan (it batas kepulauan nanas laut sekitarnya (oi wilayah perencanaan (daerah latin militer. iii) watch penangkapan ikan tradisional nelayan malaysia, (la merdeka maa pola ano perairan kawasan konservasi: (ii kawasan konservasi perairan (taman wisata perairan) kawasan pemanfaatan umkm tom perikanan tangkap toma permukaan wonoayu alur alur orasi kota (penyu alur migrasi biota (mamalialauti alur pelayaran mternasioan. akur pelayaran regional ukur pelayaran nasional alur pelayaran lokal sia enka gri mes kanan mie san aang isp mmlatilarang kabel bawah laut ban mata terlarang pipa bam laut bae be, ian. ban kue pia harurturan semen yen mala asean tag lage panen eror 106a0tr peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: 2ho" hto met kementerian kelautan dan perikanan rencana pola ruang laut aa.esan lembar aa skala . kilometer ani proporsi universal transverse berlatar utm zone 48n jas sitem gna gra geografis sni, mpr anno ea! seal nang datum horizontal wgs inset peta wppnri tae kama sag setu namum at p3: lama mantan ea laut natuna ama lia data pan keterangan tik dasar ibukota kabupaten atas landas kontinen kotakedamatan atas laut teritorial pelabuhan batas iee pemilikesepakatan dermaga batas dewa tabanan bandara orb pantai kpu pt san nata twp kepulauan aman gas laut sekitarnya. naam perendaman era ter waropen pelayanan tradisional malaysia pola ruang perairan kawasan konservasi iii kawasan konservasi perairan (taman wisata perairan) kawasan pemanfaatan ulin ina keamanan tangkap awan buda wjjmiooa ta, (nn @ns wemarmuresow alur pelayaran regnal njr bagasi pidana laut noj hla$ h naa (6nn del agus maa sn. feb mea terulang pak aman laut nih hbwiibiimmmmm ilaihi (j5. mpv ' jjn agama napa beban been ni eri "ag (nn (nn ( nn (nn pak dowetanuni kepada kan marun toni pet ea frm p$h phh snn ao tebu peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: nos 10s aber dean kementerian kelautan dan perikanan rencana pola ruang laut tan rencana donasi kawasan strategis nasional tertentu (kent) pan gugus pulau pulau kecil terluar kepulauan anambas lembar kan skala kpu pt kilometer wpp proyeksi universal transverse marcador utm zone 48n sistem gnd gnd gecgrats datum honzontai wgs pen persela minang jam cr.aa ban ayah, laut natuna gal plt pen al sama tema tang jas gea lawa ter tie keterangan pen tik dasar ibukota kabupaten sx. batas landas kontinen kota kecamatan tes ata laut teritorial pelabuhan in batas tee perlu kesepakatan dermaga bae .batas zona tambahan bidara aki petai inn atas twp kepulauan anambas laut sekitarnya pan #earth perencanaan alasan penangkapan ikan tradisional nelayan malaysia, moda pelayaran tradisional malaysia ris. pola ruang perairan nas kawasan konservasi rat kawasan konservasi perairan (taman wisata peranan kawasan pemanfaatan umum iya toma perikanan tangkap yna nan oma perikanan budaya nan alur migrasi beta (penyu) kkn alt migrasi biota (mahal laut) alur pelayaran internasional mia pelayaran regnal yan mua pelayaran nasional jaan. alur pelayaran lokal pulau tokongmalangbiru kabel bawah laut pasaman laut tan see area terlarang kabel bawah laut adonan esai area terlarang pipa darah laut tn tan kkn magenta npl ana remurorat long3 o15 nan memeras aidan mann tan nya dat peranti hamdan aman dear perak pore ken pemarah telaga keesaan come pen saga ata snn beres lapang tahan r17 peniasanun nos isu kis stop peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: ns4so 1assistny) gugus pulau pulau kecil terluar kepulauan anambas laut natuna lembar skate . kilometer proyeksi universal transverse marcador utm zone 48n salem grid grid geografis datum hormonal wgs inset peta kea tan men maa aman cena provinsi samp kepulauan riau pan aan bantuan wppnri mlm senat tikdasar ibukota kabupaten batas landa3 kontinen kota kecamatan atas laut teretoruk pelukan batas palu kesepakatan dermaga pa, batas zona bahan bandara garis pantai batas tap kepulauan anambas laut sekitarnya, wilayah perencanaan pulau report mem laman are layak penangkapan (kan tradisional nelayan malaysia (el koridor pelayanan trmosiomal melati pola uang permainan kawasan konservasi iki wawasan konservasi perairan (taman wisata perairan) aan ton perikanan tangkap bona perikanan budidaya tai alur nur ngra kita (penyu) akur mnras biota (mamalia laut) pai aku pelayaran internasional aan ilir pelayaran regional mua pelayaran nasional alur pelayanan lokal pai kabel bawah lalat mprbaman lalat mea terlarang kabel bawah laut area terlarang pipa bama laut pa. kpn pai uber dara rms at, log ra. semereasar tandon am: pangeran ioi mavmnaran katun dan nah tahta pemda femina manny pena pegal week 0s pee peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta: wn rencana pola ruang laut nn, mei ena nn atm maa: saga wae ena i miaslmdaikdntren kotakecauntm mur saw ikal aaa aas pereli kesepakatan oenwaca me pee j7 kami pernah bei m5955 "ym gea merk ampar wana uya www mmm gang una area terlarang ppabainah laut aa. peta rencana pola ruang laut nomor lembar peta engan map tanpa www 1w7 mexoatan #umomasuaren ela wajar app ppp prop$ apa aek urang umypppp3 mapan owopoppopopnoopppopooooppennp salinan sesyakdangan aslinya menteri kelautan dan perikanan tagar skuad3n organisasi republik indonesia, a. memang) ttd. kaa edy prabowo nlaut dan daftar koordinat masing masing zona perairan sekitar kawasan zona kode luas ha) konservasi twp kep. anambas) pulau tokongmalangbiru terlarang pipa kabel bawah laut (dalam alurdamarperairan sekitar kawasan zona kode luas ha) konservasi twp kep. anambas) daerah terlarang pipa kabel bawah laut pulau tokongbelayar daerah terbatas pipa kabel bawah lautperikanan tangkap kpu pulau tokongnanas perikanan budidaya pb daerah terlarang pipa kabel bawah laut alur daerah terbatas pipa kabel bawah laut perairan sekitar kawasan zona kode luas ha) daerah terlarang pipa kabel bawah laut (dalam k.n) daerah terbatas pipa kabel bawah laut (dalam k.n)terlarang pipa kabel bawah laut (dalam daerah terbatas pipa kabel bawah laut (dalam k.n) konservasi twp kep. anambas) perikanan tangkap kpu perikanan budidaya daerah terlarang pipa kabel bawah laut pulau tokongnanastulen amalia menteri kelautan dan perikanan kapas ur. organisasi republik indonesia, sekretariat jenderal ttd. tini lipatindikasi program utama rencana pemanfaatan ruang gugus pulau pulau kecil terluar kepulauan anambas utama lokasi pelaksana pentana utama pelaksana pendanaan perwujudan rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi darat pembangunan jalan pulau kementerian apbn, lingkungan mangkat pupr dan apbd, dan penghubung kawasan pemerintah atau kerja lindung dan kawasan daerah sama budidaya pendanaan pembangunan titik pulau pemerintah apbd dan kumpul evakuasi mangkat daerah dan apbn bencana, penyediaan dan pulau bnpb papan informasi dan mangkat papan petunjuk kecil mengenai jalur, serta ruang evakuasi bencana pembangunan jalur pulau pemerintah apbd dan evakuasi bencana mangkat daerah dan apbn bnpb lokasi para ooo|ooo utama pelaksana pendanaan a2| sistem jaringan transportasi laut penetapan alur ppt pemerintah apbd dan pelayaran gugus daerah dan apbn kepulauan kementerian anambas perhubungan perbaikan dan pulau kementerian apbn pengembangan mangkat pertahanan, dan atau dermaga untuk tni, dan kerja sama kepentingan kementerian pertahanan dan pariwisata keamanan serta pariwisata pembangunan pos sesuai kementerian apbn penjagaan dermaga lampiran pertahanan sebagai pintu masuk ii dan tni pulau s d ii tolong malang biru, pulau damar, pulau mangkat, pulau tolong nanas, pulau tolong belajar revitalisasi dan ppt kementerian apbn penguatan fungsi gugus perhubungan sarana bantu navigasi kepulauan pelayaran berupa anambas menara suar pembuatan dan ppt kementerian apbn peletakan alat alat gugus perhubungan penunjang kepulauan kenavigasian anambas wilayah perairan lokasi para ooo|ooo utama pelaksana pendanaan p020 untuk membantu itepatmtoayuan pembangunan pos pulau kementerian apbn penjagaan dermaga mangkat perhubungan dan atau sebagai pintu masuk kerja sama pendanaan sistem jaringan telekomunikasi pembangunan dan ppt kementerian apbn pengembangan gugus komunikasi dan atau prasarana komunikasi kepulauan dan kerja sama nirkabel untuk piranti anambas informatika pendanaan komunikasi dan jaringan operator pembangunan base pulau kementerian apbn transceiver station mangkat komunikasi dan atau bts) dan kerja sama informatika pendanaan sistem jaringan energi dan atau ketenagalistrikan revitalisasi dan pulau kementerian apbn, pengembangan daya mangkat esdm dan apbd, pembangkit listrik pemerintah dan atau tenaga surya dan daerah kerja sama pembangkit listrik pendanaan tenaga bayu untuk kebutuhan kegiatan pariwisata dan pertahanan dan keamanan pembangunan jaringan pulau kementerian apbn, lokasi para ooo|ooo utama pelaksana pendanaan pemerintah dan atau daerah kerja sama pendanaan sistem jaringan air minum perlindungan terhadap pulau kementerian apbn, sumber sumber mata mangkat pupr dan apbd, air dan daerah dan pulau pemerintah dan atau resapan air sebagai damar daerah kerja sama cadangan sumber air pendanaan baku perbaikan dan pulai kementerian apbn, penguatan sumur air mangkat pupr dan apbd, tawar pemerintah dan atau daerah kerja sama pendanaan pembangunan pulau kementerian apbn, distribusi air bersih mangkat pupr dan apbd, dan pulau pemerintah dan atau mangkat daerah kerja sama kecil pendanaan pembangunan jaringan pulau kementerian apbn, pipa distribusi air mangkat pupr dan apbd, bersih pemerintah dan atau daerah kerja sama pendanaan pembangunan sarana pulau kementerian apbn, desalinasi mangkat pupr, apbd, kementerian dan atau kelautan dan kerja sama perikanan, pendanaan dan lokasi para ooo|ooo utama pelaksana pendanaan r020 pemerintah sistem jaringan limbah pembangunan jaringan pulau kementerian apbn, air limbah bawah mangkat lhk dan apbd, permukaan tanah pemerintah dan atau dengan daerah kerja sama mempertimbangkan pendanaan kelestarian lingkungan pembangunan pulau kementerian apbn, instalasi pengolahan mangkat lhk dan apbd, air limbah pemerintah dan atau daerah kerja sama pendanaan revitalisasi dan pulau kementerian apbn, pengembangan sarana mangkat klik dan apbd, mandi, cuci, dan pemerintah dan atau kakus mck) komunal daerah kerja sama pendanaan sistem jaringan drainase pembangunan pulau kementerian apbn, jaringan drainase mangkat pupr dan apbd, dengan menggunakan pemerintah dan atau sistem jaringan daerah kerja sama terbuka serta melalui pendanaan pembuatan kolam retensi air hujan sistem pengelolaan persamaan lokasi para ooo|ooo utama pelaksana pendanaan pembangunan tempat pulau kementerian apbn, penampungan mangkat lhk dan apbd, sementara berupa dan pulau pemerintah dan atau bak bak sampah mangkat daerah kerja sama kecil pendanaan pembangunan tempat pulau kementerian apbn, pemrosesan akhir remaja lhk dan apbd, pemerintah dan atau daerah kerja sama pendanaan penyediaan sarana pulau kementerian apbn, transportasi remaja lhk dan apbd, pengangkutan sampah pemerintah dan atau dari pulau mangkat daerah kerja sama tempat penampungan pendanaan akhir pulau remaja perwujudan rencana pola ruang wilayah daratan sertifikasi tanah gugus kementerian apbn, pulau tolong ppt kelautan dan apbd, malangbiru, pulau kepulauan perikanan, dan atau damar, pulau anambas kementerian kerja sama mangkat, pulau atr bpn, dan pendanaan tolong nanas, pulau pemerintah tolong belajar daerah pengurusan perizinan gugus kementerian apbn, pemanfaatan ppt ppt kelautan dan apbd kepulauan perikanan, dan atau anambas kementerian kerja sama atr bpn, dan pendanaan lokasi para ooo|ooo utama pelaksana pendanaan r020 pemerintah sosialisasi rencana lampiran kementerian apbn, zonasi kent gugus iii dan kelautan dan apbd, ppt kepulauan perikanan dan dan atau anambas pemerintah kerja sama daerah pendanaan kawasan lindung zona resapan air l.b) identifikasi lampiran kementerian apbn, penggunaan lahan dan dan iii kelautan dan apbd, status pengelolaan perikanan, dan atau termasuk pengguna kementerian kerja sama lahan lhk, pendanaan kementerian atr bpn, dan pemerintah daerah pengembangan, lampiran kementerian apbn, rehabilitasi, dan dan iii lhk, apbd, revitalisasi fungsi kementerian dan atau fungsi resapan air pupr, dan kerja sama pemerintah pendanaan daerah tai zona perlindungan dan pelestarian penyu l.o) pembangunan pos lampiran kementerian apbn, penjaga pengelolaan dan iii kelautan dan apbd, zona perlindungan dan perikanan dan dan atau pelestarian penyu utama lokasi saya sana dangan oo1ooo|oo1o o| omo utama padanan pemerintah kerja sama oo man pembentukan lampiran kkp apbn, kelembagaan patroli dan iii kementerian apbd, pengelolaan zona kelautan dan dan atau perlindungan dan perikanan dan kerja sama pelestarian penyu pemerintah pendanaan daerah identifikasi model lampiran kementerian apbn, pengembangan dan iii pariwisata, apbd, pariwisata zona kementerian dan atau perlindungan dan kelautan dan kerja sama pelestarian penyu perikanan, pendanaan pulau mangkat dan dan pulau mangkat kecil pemerintah daerah pembuatan jalur lampiran kementerian apbn, wisata pulau dan iii pariwisata, apbd, mangkat dan pulau kementerian dan atau mangkat kecil berbasis kelautan dan kerja sama ekowisata perikanan, pendanaan dan pemerintah daerah pembatasan lampiran kementerian apbn, pembangunan sarana dan iii pupr, apbd, prasarana wisata kementerian dan atau zona perlindungan dan pariwisata, kerja sama pelestarian penyu kementerian pendanaan kelautan dan perikanan, dan sega utama pelaksana pendanaan pemerintah "ta kawasan budidaya zona pertahanan dan keamanan b.a) pembangunan tanda lampiran bpp dan apbn simbol batas negara dan iii kementerian pertahanan survey tanda batas lampiran bpp dan tni apbn survey dan lampiran big dan tni apbn penempatan pos lampiran bpp, apbn pertahanan dan dan iii kementerian keamanan serta pertahanan, sarana pendukung dan tni lainnya perbaikan dan lampiran bpp, apbn pengembangan dan iii kementerian dermaga dan pertahanan, penumpangnya yang dan tni dapat mendukung kegiatan pariwisata dan pertahanan dan keamanan 2a| zona sarana bantu navigasi pelayaran b.n) pembangunan pos jaga lampiran kementerian apbn sega utama pelaksana pendanaan pembangunan shelter lampiran kementerian apbn untuk kondisi darurat dan iii perhubungan, bagi kementerian nelayan wisatawan kelautan dan berlindung perikanan, kementerian pupr, dan kementerian pariwisata zona pariwisata b.w) penetapan regulasi lampiran kementerian apbn dan yang mendukung dan iii pariwisata, apbd pengembangan dan kementerian pembangunan kelautan dan akomodasi dan perikanan, fasilitas pendukung dan pariwisata berbasis pemerintah ekowisata daerah pengembangan zona lampiran kementerian apbn, terpadu pendukung dan iii pariwisata dan apbd, dan kegiatan wisata pemerintah atau daerah kerjasama pendanaan perwujudan rencana pola ruang laut zona perikanan tangkap p.t) sosialisasi mengenai lampiran kementerian apbn, lokasi para ooo|ooo utama pelaksana pendanaan p020pengawasan kegiatan lampiran kementerian apbn, penangkapan ikan dan dan kelautan dan apbd, dan pencegahan iuu perikanan dan atau kerja fishing pemerintah sama daerah pendanaan tai zona perikanan budidaya p.b) pemantapan tata batas lampiran kementerian apbn, zona budidaya dan kelautan dan apbd, dan perairanzona budidaya dan kelautan dan apbd, dan perairan dan metode perikanan dan atau kerja budidaya yang pemerintah sama diizinkan daerah pendanaan kawasan konservasi k.n) pemantapan tata batas lampiran kementerian apbn, kawasan konservasi dan kelautan dan apbd, dan perairan perikanan dan atau kerja pemerintah sama daerah pendanaan penyusunan rencana lampiran kementerian apbn, pengelolaan dan zonasi dan kelautan dan apbd, dan kawasan konservasi perikanan dan atau kerja sega utama pelaksana pendanaan p020 dan regulasi pemerintah sama penyiapan regulasi lampiran kementerian apbn, tentang aktivitas dan kelautan dan apbd, dan wisata baharikkn dan alur migrasi dan kelautan dan apbd, dan biotadaerah penangkapan dan kelautan dan apbd, danmonitoring dan lampiran kementerian apbn, pengawasan kawasan dan kelautan dan apbd, dan konservasi perikanan dan atau kerja pemerintah sama daerah pendanaan alur laut alur migrasi biota laut al amb) sosialisasi mengenai sesuai kementerian apbn, kawasan konservasi lampiran kelautan dan apbd, dan dan alur migrasi biota dan perikanan dan atau kerja lokasi para ooo|ooo utama pelaksana pendanaan p020 pemerintah sama alur pelayaran al ap) sosialisasi mengenai sesuai kementerian apbn, alur pelayaran lampiran perhubungan, apbd, dan dan kementerian atau kerja kelautan dan sama perikanan, pendanaan dan pemerintah daerah pemantapan tata batas sesuai kementerian apbn, untuk alur pelayaran lampiran perhubungan, apbd, dan yang terbagi menjadi dan kementerian atau kerja alur pelayaran kelautan dan sama internasional, koridor perikanan, pendanaan pelayaran nkri dan dan malaysia, alur pemerintah pelayaran regional, daerah alur pelayaran lokal alur pipa bawah laut sosialisasi mengenai sesuai kementerian apbn, alur pipa bawah laut lampiran perhubungan, apbd, dan dan kementerian atau kerja esdm, sama kementerian pendanaan kelautan dan perikanan, tni, dan utama pelaksana pendanaan pemerintesdm, sama dan atau kementerian pendanaan pembongkaran pipa kelautan dan bawah laut perikanan, tni, dan pemerintah daerah alur kabel bawah laut sosialisasi mengenai sesuai kementerian apbn, kabel bawah laut lampiran perhubungan, apbd, dan dan kementerian atau kerjaidentifikasi kabel sesuai kementerian apbn, bawah laut eksisting lampiran perhubungan, apbd, dan dan rencana dan kementerian atau kerja komunikasi lokasi para ooo|ooo utama pelaksana pendanaan pemasangan pipa dan sama kabel bawah laut informatika, pendanaan kementerian kelautan dan perikanan, tni, dan pemerintah daerah penentuan koridor sesuai kementerian apbn, pemasangan atau lampiran perhubungan, apbd, dan penempatan kabel dan kementerian atau kerja bawah lautkomunikasi sama dan atau dan pendanaan pembongkaran kabel informatika, bawah laut kementerian kelautan dan perikanan, tni, dan utama pelaksana pendanaan tr020 pemerintah daerahdan organisasi jenderal z)| tini makanrsiapan pelaksanaan the convention international trade endangered species wild fauna and flora cites) daerah dan dengan adanya perpindahan management authority spesies akuatik dari dan wilayah kerja unit pelaksana teknis pengelolaan sumber daya pesisir dan lautn menteri kelautan dan perikanan mainan sesuai aslinya republik indonesia, kepala bio hukum dan organisasi, pahami" ttd. sekretariat mms usa fadel muhammad u.lokasi, satuan kerja, dan wilayah kerja upt pengelolaan sumber daya pesisir dan laut upt lokasi satuan kerja wilayah kerja balai padang, aceh pengelolaan sumatera sumatera barat sumber barat jambi daya ami pesisir dan sumatera selatan laut medan, sumatera utara sumatera utara pekanbaru, riau riau tanjung pinang, kepulauan riau kepulauan riau denpasar, bali bali surabaya, jawa timur jawa timur mataram, nusa tenggara nusa tenggara barat barat kupang, nusa tenggara nusa tenggara timur timur pontianak, kalimantan tengah kalimantan kalimantan barat barat balikpapan, kalimantan kalimantan timur timur banjarmasin, kalimantan kalimantan selatan selatan makassar, gorontalo sulawesi sulawesi barat selatan sulawesi selatan manado sulawesi utara palu sulawesi tengah kendari sulawesi tenggara upt lokasi satuan kerja wilayah kerja loka sorong, maluku utara pengelolaan papua papua barat sumber barat daya merauke, papua papua pesisir dan ambon, maluku maluku laut serang, bengkulu banten bangka belitung banten jawa barat daerah istimewa yogyakarta semarang, jawa tengah jawa tengah jakarta, dki jakarta dki jakarta bandar lampung, lampung lampungizin9), surat direktur kelembagaan, departemen pendidikan nasional nomor d5. t perihal penjelasanizinizin belajar sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan menteri. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:tahunan paling lambat (enam) bulan sebelum tahun berjalan. rencana kebutuhan izinprogram pendidikan yang direncanakan, jangka waktu:ketentuan huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:i a), cc.izin belajar dilaksanakan: mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja: tidak .: dan bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan organisasi dan memiliki jarak tempuh antara lokasi perkuliahan dengan tempat bekerja paling jauh (enam puluh) kilometer atau paling lama (dua) jam. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:program sebagaimana dimaksud pada bukan merupakan pendidikan jarak jauh kelas jauh kelas khusus kelas eksekutif sabtu minggu. calon peserta izin belajar pada daerah daerah tertentu yang tidak memiliki program studi pada lembaga pendidikan tinggi berakreditasi dapat mengikuti program pada universitas terbuka. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pns yang akan mengikuti: surat pernyataan melanjutkan pendidikhasil penilaian pelaksanaan pekerjaanrjenderal anung cahyono sik one |
lembaran daerah kota bekasi ann nomor seri: peraturan daerah kota bekasi nomor tahun tentang retribusi izin ganggubahwa tarif retribusi ditinjau paling lama (lima) tahun sekali, bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan iklim usaha investasi dan memberikan kemudahan pemberian izin gangguan atau izin tempat usaha dan tanda daftar gudangatau izin tempatdan retribusi izin gangguan mengingat undang undang gangguan ho) tbl tahun nomor yang telah diubah dan ditambah terakhir denganmberian izin tingkat pemberian izin gangguan atau izin tempat usaha diukur berdasarkan ltinggi besar induknya perusahaan dengan tingkat gangguan menengah induknya perusahaan dengan tingkat gangguan sedang induknya perusahaan dengan tingkat gangguan kecilpinsi jalan kota jalan lingkunganlayanan pemberian izin. biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud antara lain meliputi biaya administrasi, pengadaan sarana prasarana, transportasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan. bab xii struktur besarnya tarif dan tatacara perhitungannya setiap izin gangguan dikenakan retribusi. besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada apabila luas ruang usaha sampai dengansebagaimana dimaksud pada ini, apabila luas ruang usaha diatas ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut 100m indeks lokasi indeks gangguan rp. kelebihan dari indeks lokasi indeks gangguan rp. , .atau surat izin tempat usahaxiii wilayah pemungutan retribusi dipungut daerah. bab xiv masa retribusi dan saat retribusi terutang (l) masa retribusi adalah jangka waktu berlakunya izin yaitu selama usaha tersebut masih berjalan dan wajib daftar ulang setiap (lim(l) pembayaran retribusi dilaksanakan kas daerah dengan menggunakan skr atau dokumen lain yang dipersamakan. pembayaran sebagaimana dimaksud disetor kas daerah. bab xvii keringanan, pengurangan dan pembebasan (l)viii penagihan kekurangan retribusi (l) walikota mempunyai kewenangan untuk menagih kekurangan retribusi antara lain disebabkan kesalahan hitung, kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang undangan retribusi daerah yang menyebabkan kerugian keuangan daerah. penagihan kekurangan retribusi dipungut dengan menggunakan skrk. tatacara penagihan kekurangan retribusi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan walikota. bab xix kadaluwarsa kadaluwarsa penagihan retribusidaftaran gudang setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya perangkat daerah yang berwenang. setiap perusahaan yang memiliki tempat penyimpanan barang, wajib memiliki stub. usaha pergudangan atau tempat penyimpanan barang sebagaimana dimaksud wajib memiliki surat izin usaha perdagangan sup). perusahaan industri yang memiliki gudang atau tempat penyimpanan barang untuk keperluan industri wajib memiliki izin usaha industri. (l) setiap usaha perdag sehingga dapat diikuti lalulintas barang dari dan gudang dan atau tempat penyimpanan barang. penanggung jawab usaha perdagbab xxi penyimpanan(l)sahdapat dilaksanakan setelah mengajukan stub. gudang yang dibebaskan dari kewajiban untuk didaftarkan sebagaimana dimaksud adalah, gudang yang melekat dengan usaha industrinya. bab xxii kewenangan penerbitan (l) kewenangan penerbitan tanda daftar gudang tdg) dan atau surat keterangan tempat penyimpanan barang stub) berada pada walikota. walikota dapat melimpahkan kewenangannya sebagaimana dimaksud kepada kepala perangkat daerah. kepala perangkat daerah atas nama walikota melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pergudangan dan atau tempat penyimpanan barang sesuai wewenang dan tanggung jawabnya antara lain terhadap kegiatan usaha dan jenis barang sesuai dengan yang didaftarkan, terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang yang belum memilki tanda daftar perusahaan tdp), terhadap jumlah barang dan jenis barang yang didaftarkan. bab xxiii sanksi administrasi perusahaan atau badan dikenakan sanksi administrasi apabila tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam peraturan daerah, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam izin gangguan atau izin tempat usaha yang telah dimiliki. penghentian usaha dan atau penutupan tempat usahamasing masing (satu) bulan. apabila peringatan tertulis sebagaimana tidak diindahkan maka dilakukan pembekuan dan pencabutan izin. tatacara pembekuan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan walikota.. bab xxivdan atau izin tempat usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlakuk. bekasinyelenggaraan dan retribusi izin gangguan atau izin tempat usaha dan tanda daftar gudang atau surat keterangan tempat penyimpanan barangas daerah adalah kas daerah kota bekasi. peraturan daerah adalah peraturan daerah kota bekasibekasiizin gangguan (l) orang pribadi atau badan yang mendirikan, memperluas, memperpanjang ,dan alih usaha tempat usahanya lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan bahaya dan kerugian diwajibkan memiliki izin gangguan. orang pribadi atau badan yang mendirikan, memperluas, memperpanjang ,bab iii izin tempat usaha orang pribadi atau badan yang mendirikan, memperluas, memperpanjang dan alih usaha tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan, bahaya kerugian dan wajib memiliki izin tempat usaha. syarat dan tatacara untuk memiliki izin tempat usaha ditetapkan dengan peraturan walikota. bab izin gangguan dan izin tempat usaha berjangka izin gangguan dan izin tempat usaha berjangka diberikan kepada perusahaan atau badan yang, cc. peruntukan bangunan tidak sesuai dengan jenis usahanya. melakukan kegiatan usaha dengan dasar sewa atau kontrak. izin gangguan atau izin tempat usaha berjangka diberikan paling lama (tiga) tahun. izin gangguan atau izin tempat usaha berjangka dapat diperpanjang apabila masa berlakunya habis, dengan ketentuan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan dikenakan biaya perpanjangan sebesar dari retribusi yang dihitung kembali berdasarkan peraturan daerah. izin gangguan atau izin tempat usaha sebagaimana dimaksud dikecualikan apabila pemerintah daerah akan membangun sesuai dengan peruntukannya, maka pada saat itu izin dianggap berakhir. (l) perubahan izin gangguan izin tempat usaha terjadi karena: perubahan kepemilikan perubahan jenis usaha perluasan tempat usaha. apabila terjadi perubahan izin gangguan izin tempat usahaizin tempat usaha kepada walikota. bab larangan penolakan izin gangguan izin tempat usaha: adanya perubahan kepemilikan usaha. (l) setiap keadaan sebagaimana dimaksud huruf danbab kewenangan penerbitan izin (l) walikota berwenang menerbitkan izin gangguan atau izin tempat usaha. walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud kepada pejabat yang ditunjuk. bab vii pembinaan, pengendalian dan pengawasan (l) perangkat daerah berhak melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin gangguan atau izin tempat usaha usaha, jenis usaha, cc. ruang usaha, tingkat gangguan. bab viii nama, obyek dan subyek retribusi dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi izin gangguan obyek retribusi adalah |
lembaran daerah kota bekasi ad, nomor seri peraturan daerah kota bekasi nomor tahun tentang pajak hotel dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota bekasiraturan daerah nomor tahun tentang pajak hotel:harus dilakukan sekaligus atau lunas. walikota dapat memberikan persetujuan dilakukansepuluh hari sejak tanggal pelakswalikota. bab pengurangan, keri ngarantara lain a.b.membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar:setelah lewat waktu dua belaspaling lama (dua puluh empat) bulan. bab xii pengembali elebi otel rumah kos ketentuan perawi han pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dinyatakan masih tetap berlakutetapajak hotelhoteladalah dinas yang memiliki kewenangan mengelola pendapatan daerahnyafasilitas laioleh walikota bekasi. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat skpdkbt, adalahyang menentukan pajak terutang sama besarnya dengan krediterahtermasuk jasa penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lainadalah fasilitas yang disediakan oleh hotel hanya untuk tamu hotel bukan untuk umum. untuk tamu hotel dan umum yang menggunakan fasilitas olahraga dan hiburan atau sarana lainnya dengan dipungut bayaran dikenakan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalamayah pemungutan dan cara pergi tangan pajak pajak hotel yang terutang dipungut wilayah daerah tempat hotel berlokasi, sebagaimana dimaksud bab masa pajak, saat pajak berhutang, dan surat pemberi tata cara pergi tangan dancc.gelolaan air tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bekasi, menimbang bahwa dalam rangka pengelolaan air tanah yang berdasarkan atas azas manfaat, umum, keseimbangan dan kelestarian air tanah, sejalan dengan meningkatnya perkembangan pembangunan kota bekasi, makin meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap pengambilan air tanah, telah ditetapkan peraturan daerah kota bekasi nomor tahun tentang pengelolaan air bawah tanah: bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang sumber daya air jo. peraturan pemerintah nomor tahun tentang air tanah, pengaturan pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungbahwa pengambilan air bawah tanah tidak termasuk dalam objek retribusi sebagaimana diatur dan berkenaan dengan hal tersebut pengambilan air tanah tidak dapat dikenakan pembebanan kewajiban retribusi dan atau estimasi target pendapatan asli daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf huruf dan huruf maka pengelolaan air tanmasa berlaku iupac dan ijb sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diberikan selama (lima) tahun, dengan kewajiban daftar ulang (satu) tahun sekali. masa berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan selama (enam) bulan dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izindengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. masa berlaku ipa sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diberikan selama perusahaan beroperasi, dengan berkewajiban daftar ulang setiap (dua) tahun sekali,dan dapat diperpanjang setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalamatas permohonan pemegang izindengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. bab berakhirnya izin izin pemanfaatan air tanah dinyatakan berakhir karena pemegang izin menghentikan atau menutup kegiatan usahanya: masa berlaku izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi, khusus untuk ipa apabila perusahaan daerah air minum dam) atau perusahaan air bersih dan atau perusahaan air minum lainnya siap melayani kebutuhan air: permohonan penutupan pencabutan izin pemanfaatan air tanah atas permintaan pemegang izin dicabut oleh walikota karena melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini dan tidak memenuhi kewajiban kewajiban yang tercantum dalam surat izin yang bersangkutan, pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan air tanah dan atau tidak melaporkan kegiatan penutupan usahanya, volume dan kedalaman pengambilan air tanah tidak sesuai dengan kondisi akuifer daerah setempat: mengganggu keseimbangan air tanah atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan: tidak melakukan pendaftaran ulang pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada harus diikuti dengan penyegelan dan penutupan atas titik pengambilan air tanah. bab kewajiban pemegang izin pemegang izin usaha perusahaan pengeboran dan izin juru bor air tanah berkewajiban: melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis setiap (enam) bulan sekali kepada walikota melalui kepala plh:, mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin. pemegang izin pengeboran air tanah berkewajibanmelalui kepala plh, memberitahukan secara tertulis kepada walikota melalui kepala plh. pemegang izin pengambilan air tanah berkewajiban melaporkan jumlah pengambilan air tanah dan sumber alternatif lainnya setiap bulan kepada walikota melalui kepala plh: membayar pajak air tanah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, cc. memasang meter air pada setiap titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh instansi yang berwenang, memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air atau alat pengukur debit air, menghentikan kegiatan pengambilan air tanah dan mengusahakan penanggulanganmberitahukan kepada walikota melalui kepala plh apabila pemegang izin pengambilan air tanah menghentikan atau menutup kegiatan usahanya: memelihara kondisi sumur pantau dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada kepala plh:, memelihara kondisi sumur resapan dan atau sumur imbuhan dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada kepala plh: serta membuat sumur resapandan atau sumur imbuhan. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam jika terdapat hal hal sebagai berikut: pada (satu) lokasi yang terdapat (lima) titik sumur, pengambilan air tanah dengan debit lebih dari liter detik yang berasal dari (lima) titik sumur dalam areal kurang dari (lima) hektar, cc. pengambilan air tanah dengan debit lebih dari liter detik yang berasal dari (satu) titik sumur. lokasi dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan atau sumur imbuhan ditentukan oleh instansi instansi yang berwenangkota. setiap badan atau perorangan yang melakukan pengambilan air bawah tanah berkewajiban melaksanakan konservasi air tanah. pelaksanaan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. setiap kegiatan usaha pengambilan air tanah wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan dan atau kajian mengenai air tanah. ketentuan kewajiban kegiatan wusahasebagaimana dimaksud mengacu pada ketentuan yang berlaku dari plh. bab pembinaan, pengendalian dan pengawasan plh berhak melakukan pembinaan dan pengendalian pengambilan air tanah bersama sama dengan instansi terkait debit, pendataan volume pengambilan air tanah, teknis penerapan air. dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan kemudian melalui keputusan walikota, melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang diperlukan. penggunaan meter air dan alat ukur debit sah jika sudah dilengkapi tanda segel dari plh dan atau instansi terkait. kepala plh atas nama walikota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan air tanah, sesuai wewenang dan tanggung jawabnya, meliputi pengawasan kegiatan eksplorasi air tanah: kegiatan pengeboran dan atau penerapan air tanah, cc. pengambilan air tanah, pencemaran dan kerusakan lingkungan air tanah. pengawasan dalam rangka penertiban terhadap kegiatan pengelolaan air tanah tanpa izin, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan walikota. pengaturan terhadap pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dan serta dan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. biaya operasional teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan air tanah dibebankan kepada anggaran daerah. bab xii larangan pemegang izin setiap orang atau kegiatambilan air: memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa persetujuan walikota: mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin, merubah konstruksi penerapan atau pengambilan air, melakukan pengeboran dan pengambilan air tanah tanpa izin. bab xiii sanksi administrasi yang berlaku. sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini berupa peringatan, teguran dan pencabutan izin untuk sementara, pencabutan izin usaha perusahaan pengeboran air tanah: cc. pencabutan izin juru bor air tanah, pencabutan izin pengeboran air tanah, pencabutan izin pengambilan air tanah: pencabutan izin eksplorasi air tanah, penutupan sumur bor dan atau penerapan. pengaturan sanksi sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut oleh peraturan walikota. bab xivgadadan atau kegiatan usahaxvdengan batas waktu daftar ulgelolaan air bawah tanah lembaran daerah kota bekasi2):kota bekasi nomor tahun 2008pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat plh adalah badan pengelolaan lingkungan hidup kota bekasi. kepala plh adalah kepala plkepala bppt adalah kepala bppt kota bekasi. instansi terkait adalah lembaga atau unit kerja yang bidang tugasnya meliputi pengelolaan air tanah. kegiatan usaha adalah setiap bentuk usaha baik perseorangan atmanfaatmanfaatan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna. pengeboran air tanah adalah kegiatan pembuatanmanfaatan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaat, untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lainnya:tanah yang selanjutnya disingkat adalah izin melakukan pengeboran, penerapan mata air dan penggalian air tanah. izin pengambilan air tanah yang selanjutnya singkat ipa adalah izin pengambilan air atau penggunaan air tanah melalui sumur bor, sumur antek, sumur gali atau penerapan mata air. izin usaha perusahaan pengeboran air tanah yang selanjutnya disingkat iupac adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air tanah yang diberikan kepada badan atau perorangan. izin juru bor air tanah yang selanjutnya disingkat ijb adalah izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air tanah. izin eksplorasi air tanah yang selanjutnya disebut adalah izin melakukan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air tanah termasuk kegiatan pengeboran eksplorasi air tanah.. alat ukur adalah suatu alat untuk mengukur jumlah air yang diambil dalam satuan meter kubik (m3). bab azas dan landasan bagian kesatu umum pengelolaan air tanah berdasarkan atas azas manfaat, umum, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. teknis pengelolaan air tanah berdasarkan kepada kewenangan daerah untuk pengelolaanota, cekungan air tanah dalam satu kota. cekungan air tanah sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud untuk wilayah kota bekasi meliputi cekungan air tanah lintas provinsi yaitu cekungan air tanah jakarta: cekungan air tanah lintas kota yaitu cekungan air tanah karawang bekasi dan: cekungan air tanah dalam satu kota yaitu cekungan air tanah kota bekasi berdasarkan hasil kajian kemudiantiga ruang lingkup ruang lingkup pengelolaan air tanah kota yaitu cekungan air tanah yang berada wilayah dalam satu wilayah kota. bab iii peruntukan dan pemanfaatan peruntukan ddan pemanfaatan air tanah adalah sebagai berikut air minum, air untuk rumah tangga:8g. air untuk usaha perkotaan, air untuk kepentingan lainnya. urutan prioritas peruntukan dan pemanfaatan air tanahkewenangan dan tanggung jawab kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan air tanah berada pada walikota. kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sebagaimana dimaksud walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada kepala plh. bab pemanfaatan air tanah pemanfaatan air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin sesuai ketentuan perundang undangan. bab perizinan setiap kegiatan eksplorasi, pengeboran, penerapan dan, pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin pengelolaan air tanah dari walikota. perusahaan industri dilarang melakukan kegiatan pengeboran dan pengambilan air tanah selama kebutuhan air bersih untuk kegiatan industri dapat dipenuhi dari air permukaan atau perusahaan daerah minum dam) atau perusahaan air bersih dan atau perusahaan air minum lainnya. izin pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ,terdiri atas izin usaha perusahan pengeboran air tanah iupac): izin juru bor air tanah ijb): izin pengeboran air tanah ip): izin pengambilan air tanah ipa): izin eksplorasi air tanah ie). izin pemakaian air tanah atau izin pemanfaatan air tanah diterbitkan oleh walikota dengan ketentuan pada setiap cekungan air tanah jakarta setelah mendapat rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari menteri: pada setiap cekungan air tanah karawang bekasi setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari gubernur, pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari plh. bab vii tata cara memperolehmelalui kepala bppt. walikota dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada disertai dengan alasan alasannya. untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada disertai persyaratan sebagai berikut untuk izin usaha perusahaan pengeboran air tanah melampirkan surat tanda instalasi bor, sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari instansi atau lembaga yang berwenang serta persyaratan lainnya: untuk izin juru bor air tanah harus melampirkan pengalaman kerja dan atau sertifikat kursus atau pelatihan kerja dari instansi yang berwenang serta persyaratan lainnya: untuk izin pengeboran air tanah melampirkan surat tanda instalasi bor, surat izin juru bor air tanah yang masih berlaku dan persyaratan lainnya: untuk izin pengambilan air tanah, dan izin eksplorasi selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum kegiatan dimulai telah mengajukan permohonan perizinan dengan melampirkan peta lokasi dan persyaratan lainnya: izin pengambilan air tanah diberikan setelah ada hasil pemeriksaan mutu air (analisa secara fisika dan kimia) dari laboratorium yang ditunjuk pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. |
lembaran daerah kota bekasi sda jan nomor seri:: bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi daerah serta dengan telah ditetapkannya kebijakan pemerintah daerah tentang pembebasan biaya pelayanan kesehatan puskesmas kota bekasimaka perlu ditetapkan peraturan daerahkes nomor menkes per xii tentang upaya pelayanan kesehatan swasta bidang medik, kemenkes nomor menkes sk vii tentang registrasi dan izin kerja perawat gigi sik berlaku selama sig masih berlaku: sertifikasi laik sehat berlaku selama (tiga) tahun, dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru, surat izin klinik kecantikan, kebugaran, salon kecantikan berlaku selama (lima) tahun, dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru rekomendasi industri obat, makanan dan minuman, alat kesehatan, industri kosmetika, jasa boga, pest control berlaku selama (satu) tahun dan dapat diperpanjang. permohonan pembaharuan izin sebagaimana dimaksud diajukan sekurang kurangnya tiga bulan sebelum masa izin berakhir, dan dikenakan retribusi. bab golongan retribusi retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi perizinan penyelenggaraan saranapemberian izin. pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. pedoman penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta yang dalamnya mengatur tentang pemberian izin sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan daerah tersendirpelayanan kesehatan dan biaya pembinaan saranamberian izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta dimaksudkan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, pembinaan dan pengawasan. biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin: pembinaan dan pengawasan lapangan, cc. penegakan hukum, ketatausahaan: dan pemberian izin. besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran peraturan daerah inkecuali puskesmas antar gebang dan jaringannya. bab tata cara pemungutan pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan. hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksudndalian dan pengawasan walikotawalikota dapat melakukan pembinaandibebankan kepada apbd kota beklembaran daerah tahun nomor serikemenkes nomor menkes sk xi tentang registrasi dan praktik perawat sik sipp berlaku selama sip masih berlaku: kemenkes nomor menkes sk xii tentang registrasi dan praktik fisioterapi spf berlaku selama sif masih berlaku, kemenkes nomor menkes sk xi tentang registrasi dan izin kerja reflaksionis optisien, kemenkes nomor menkes sk vii tentang registrasi dan praktik bidan ipb berlaku selama sib berlaku: kemenkes nomor menkes sk v tentang registrasi dan izin kerja asisten apoteke: keputusan dprd babiewan perwakilan daerah adalah dewan perwakilan rakyat daerah kota bekasi: anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bekasi yang selanjutnya disebut apbd kota bekasi, peraturan daerah adalah: dinas adalah dinas kesehatan kota bekasi: kas daerah adalah kas pemerintah daerah kota bekasi,,: rumah sakit umum adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan lanjutan yang melayani pelayanan kesehatan komprehensif, yang dilengkapi dengan sarana pelayanan rawat jalan maupun rawat inap sebagai tempat rujukan pelayanan umum dan spesialis serta instalasi pelayanan kesehatan penunjang diagnostik lainny, puskesmas pembantu yang selanjutnya disingkat pustu, adalah bagian dari puskesmas yang melaksanakan sebagian kewenangan puskesmas dalam wilayah kerja puskesmas induk, pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan:puskesmas: pelayanan rawat jalan tingkat satu adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi,,membawa atau tanpa rujukan dari pelayanan kesehatan lainnya dan dilaksanakan pada poliklinik spesialiakomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan puskesmas dengan tempat perawatan:pemberian alat atau anggota tubuh palsu) bimbingan sosial medik dan jasa psikolog, bahan dan alat adalah obat, bahan kimia reagentia, alat kesehatan, bahan radiologi atau bahan lainnya yang dipergunakan secara: jenis pelayanan cito adalah jenis pelayanan medik dan penunjang medik yang harus dilaksanakan segera dan tidak dapat ditunda berdasarkan indikasi medikrumah sakit kepada pasien, baik rawat jalan, rawat inap ataupun gawat darurattenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesial, surat izin praktirekomendasi pendirirumah sakit khusus setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan: izin mendiriksetelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan: izin penyelenggarayelenggarakan rumah sakit kelas dan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, surat izin klinik radiologay, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkantetapkan, surat izin optikal adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kaca mata, baik melalui resep dokter mata, maupun dengan melakukan refraksi sendiri serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter spesialis mata: surat izin klinik fisioterapi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan,:kesehatan (praktik dokter perorangan berkelompokk sesuai keahlian dan kewenangannya,njualan obat obatan sesuai dengan ketentuan,,cafe, jasa boga, hotel, kolam renang, dan depot air minum: rekomendasi industri obat adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada industri obat untuk menyelenggarakan pembuatan obat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan:lah ditetapkan: rekomendasi klinik hemodialisis adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan dialisis kronik rawat jalan yang mempunyai kerjasama dengan rumah sakit yang menyelenggarakan hemodialisis sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan:, rekomendasi industri kosmetika,nya kota bekasi,surat izin kerja adalah surat keterangan yang diberikan kepada tenaga kesehatan perseorangan sebagai bukti yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas profesi sesuai dengan kompetensinya. bab nama obyek dan subyek retribusi dengan namaipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan puskesmas serta pembayaran atas pemberian izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta., meliputi pemeriksaan dan pengobatan, pengujian kesehatan, cc. pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis tertentu, pemeriksaan penunjang dan: bahan dan alat serta tindakan yang bertujuan bagi kosmetika: protes gigi tiruan, pengobatan alternatif, infertilitas: ii. pemeriksaan kesehatan lainnya. subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah penduduk kota bekasi dan diluar kota bekasi yang mendapat. penduduk kota bekasi tidak termasuk subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam hal pelayanan yang diberikan oleh puskesmas dan jaringannya serta laboratorium kesehatan daerah, meliputi: pemeriksaan dan pengobatan kesehatan dasar termasuk tindakan medis, pemeriksaan penunjang untuk mendukung diagnosa. objek retribusi perizinan adalah pemberian izin terhadap penyelenggaraan sarana kesehatan swasta yang meliputi praktik perorangan dokter umum: praktik perorangan dokter gigi: cc. praktik berkelompok dokter umum: praktik berkelompok dokter gigi: balai pengobatan: rumah bersalin: praktik perorangan dokter spesialis: praktik perorangan dokter gigi spesialis, ii. praktik berkelompok dokter spesialis, praktik berkelompok dokter gigi spesialis: praktik perawat: praktik bidan, praktik tukang gigi praktik pengobatan tradisional praktik fisioterapis: rumah sakit umum: klinik radiologi, klinik hemodialisis, klinik fisioterapi, klinik kebugaran: klinik kecantikan: laboratorium kesehatan: optikal, salon kecantikan: apotek, toko obat, aa. industri obat tradisional: bb. industri makanan minuman: cc. industri kosmetika: dd. industri alat kesehatan: ee. rekomendasi perusahaan pest control ff. surat izin kerja perawat, gg. surat izin kerja perawat gigi, hh. surat izin kerja nutrisionis, ii. surat izin kerja refraksionis position jj surat izin kerja pranata laboratorium, kk. surat izin kerja asisten apoteker, il. sertifikat laik sehat restoran: mm. sertifikat laik sehat hotel: nn. sertifikat laik sehat rumah makan: sertifikat laik sehat cafe, pp. sertifikat laik sehat jasaboga, gg. sertifikat laik sehat kolam renang dan spa: rr. sertifikat laik sehat depot air minum: subjek retribusi perizinan adalah orang pribadi atau badan mendapat pelayanan perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan swasta. bab iii masa berlaku izin masa berlaku izin penyelenggaran sarana pelayanan kesehatan diatur sebagai berikut izin praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya berlaku selama (lima) tahun selama str izin profesi masih berlaku dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru: izin praktik (sertifikat tanda daftar) pengobat tradisional, tukang gigi, akupuntur berlaku selama (satu) tahun, dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru: izin kerja tenaga kesehatan berlaku selama (lima) tahun dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru, izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan berlaku selama (lima) tahun selama izin profesi masih berlaku dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru, rekomendasi pendirian rumah sakit kelas dan rumah sakit khusus berlaku selama (dua) tahun, dan dapat diperpanjang selama (satu) tahun: izin pendirian rumah sakit kelas dan berlaku selama (dua) tahun, dan dapat diperpanjang selama (satu) tahun, 9g. izin penyelenggaraan rumah sakit kelas dan berlaku selama (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru, kota bekasi:samp:walikota::cc.:::walikotaatur dalam peraturan walikota. paragraf penanganan sampah kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan: pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir: sampah yang mudah membusuk:::walikota:: tidak mencemarkan air lindi, bersih: waktu dan rute. ccwalikota::::: fasilitas perlindungan lingkungan: fasilitas operasi:walikota:sampah kota bekasi: evaluasi, laporan. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan walikotacc::: ccwalikota. bab vii hak dan kedai nan setiap orang perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari walikotamasyarakat wajib berperan serta dalam kegiatan kebersihan lingkungwalikota. bab kerjasama dan kemi train dalam hal pengelolaan sampah pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah pemerintah daerah dan pihak swastadaerah tersendiri. bab larangan setiap orang dilarang mencampur sampahbab xii pengawasan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah skpd) terkait. pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah skpd)bab xiii sanksi admin strata walikota: pencabutan atau pembatalan izin: denda administrasi. bab ketentuan danapenyu kota bekasirawi han selambat lambatnya (satukotasampah kota bekasi penjelasan umum dengan bertambahnya jumlah penduduk khususnya kota bekasirtiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah:cutugas dan wewenang pemberi kbbi : kebijakan dan strategi penanganan sampah: kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka menengah::: pengelolaan sampah spesifik pada sumber::::cc) |
lembaran daerah kota bekasi jaalam rangka menyukseskan visi dan misi kota bekasi yang cerdas, sehat dan ihsan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pajak daerah, maka tarif pajak penerangan jalan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kota bekasi nomor tahun tentang pajak penerangan jalan dapat dinaikan, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf dan atas, maka kenaikan tarif pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud harus ditetapkan kembali dalam peraturan daerah perubahan atas peraturan daerah kota bekasiajak penerangan jalandiubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut penggunaan tenaga listrik yang berasal dari pln bukan untuk industri tarif rumah tangga pengguna watt yo, pengguna watt ya, pengguna watt yo, pengguna watt atas fasilitasi sosial dan umum sosial murni sosial komersial tarif untuk bisnis pengguna watt pengguna watt pengguna watt pengguna watt atas penggunaan tenaga listrik yang berasal dari pln untuk industri, pertambangan, minyak bumi, dan gas alam perusahaan industri kecil perusahaan industri menengah perusahaan industri besar penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari pln bukan untuk industri, sebesar penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari pln untuk industri sebesaad), te. sh, nomor seri: menimbang aa. bahwa pembangunan dan pertumbuhan kota serta meningkatnya pertambahan penduduk kota bekasi semakin pesat sehingga kebutuhan akan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan menjadi semakin kompleks: bahwa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan telah mengalami perubahan yang signifikan: bekasi nomor tahun tentang penyediaan lahan prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh pengembang kota bekasi dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu membentukrsi ruang terbuka hijau rth) pada kawasan perdagangan diambil dari proporsi luasan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud dan: sarana kantin, (termasuk halte dan atau sub terminal): sarana pemadam kebakaran,aikkawasan industri sebagaimana dimaksudinstalasi pengolahan air limbah: jaringan saluran pembuangan air (drainase)::, ruang terbuka hijau, sarana parkir, sarana kantin dan: sarana kawasan perumahan bagi pekerja buruh mess karyawan: utilitas, antara lain jaringan air bersih, jaringan listrik: jaringan telepon: jaringan transportasi, jaringan gas, sarana penerangan jalan umum dan,dempat tempat pemakaman umum dan ruang terbuka hijau paragraf tempat pemakaman umum tpu) kewajiban pengembang perumahan menyediakan lahan untuk tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam huruf angka adalah berupa lahan siap bangun dengan ketentuan untuk pembangunan kawasan perumahan horizontal, kewajiban pengembang menyerahkan lahan tempat pemakaman umum sebesarsun, kewajiban pengembang menyerahkan lahan tempat pemakaman umum maksimal per unit dan minimal per unit yang disesuaikan dengan luasan tiap tipe yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. cc.per unit ruko dan atau bukan. penyediaan sarana pemakaman tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dengan cara membangun atau mengembangkan tempat pemakaman dalam atau: apabila penyediaan tpu tidak dapat dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf dan huruf atas maka penyediaan tpu dapat dilakukan melalui mekanisme kompensasi: lahan untuk tempat pemakaman umumbentuk kompensasi tpu sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk perumahan horizontal berupa uang kepada pemerintah daerah senilai (dua persen) dari luas lahan yang dikembangkrumahan vertikalmbangunan rumah toko ruko) dan atau rumah kantor bukan)kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada dantpu tahun berjalan sesuai ketentuan huruf penyerahan melalui kompensasi uang sebagaimanatpu berupa uang sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan walikota. bukti penyerahan tpu sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dan diserahkan pada saat mengajukan proses rencana tapak (site plan) untuk kawasan perumahan horizontal dan pada waktu mengajukan proses imb untuk kawasan perumahan vertikal. paragraf ruang terbuka hijau rth) setiap pengembang kawasan perumahan, perdagangan dan industri wajib menyediakan ruang terbuka hijau rth) minimal sebesar (lima belas persen) untuk kawasan perumahan atau (dua puluh persen) untuk kawasan perdagangan dan industri dari luas lahan yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam huruf dan apabila pengembang tidak dapat memenuhi penyediaan rth dalam lokasi pembangunan perumahan, perdagangan dan industri yang dimohon dengan luasan sebagaimana dimaksud atas maka kekurangan luasan rth dapat dipenuhi luar lokasi pembangunan perumahan, perdagangan dan industri yang lokasinya ditentukan sesuai dengan rencana tata ruang. penyediaan pemenuhan rth luar lokasi perumahan, perdagangan dan industri sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan cara untuk pengembangan kawasan perumahan, pengembang wajib menyediakan rth yang dihitung seluas dari kewajiban dikurangi lahan yang sudah disediakan pada lokasi yang dimohon: b.untuk pengembangan perdagangan dan industri, pengembang wajib menyediakan rth yang dihitung seluas (dua puluh persen) dari kewajiban dikurangi lahan yang sudah disediakan pada lokasi yang dimohon: apabila penyediaan rth tidak dapat dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf dan huruf atas maka penyediaan rth dapat dilakukan melalui mekanisme kompensasi: lahan untuk rth yang penyerahannya sebagaimana dimaksud pada huruf danbentuk kompensasi rth sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk kawasan perumahan, perdagangan, dan industri berupa uang kepada pemerintah daerah senilai luas kekurangan lahan rth yang harus dipenuhi sesuai huruf dan huruf dikalikan nilai jual obyek pajak nop) tanah pada lokasi sesuai peruntukan rth, ditambah biaya administrasi dan sertifikasi. kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud padarth tahun berjalan sesuai rencana kota. penyerahan melalui kompensasi uang sebagaimana yangrth berupa uang sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan walikota. bukti penyerahan pemenuhan kekurangan rth untuk kawasan perumahan, perdagangan dan industri sebagaimana dimaksud huruf dan huruf dan diserahkan pada saat pengesahan rencana tapak (site plan). bab kri teri prasarana, sarana dan uti tas yang secara fisik bagi perumahan vertikal, kawasan perdagangan, dan industri diserahkan setelah prasarana, sarana dan utilitas dibangun (seratus persen) dan telah dipelihara selama (enam) bulan terhitung sejak selesainya pembangunan sebagaimana dimaksud dalamperumahan, perdagangan, dan industriwalikota. pembentukan dan pelaksanaan tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan walikota. penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan, perdagangan dan industrilampirkansuratyang berwenang. berita acara serah terima fisik untuk perumahan horizontal dapat dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan penyerahan sebesar (empat puluhpenyerahan sebesar (seratus(sembilan puluh persen): cc. khusus untuk penyerahan utilitas penerangan jalan umum dilaksanakan setelah kavling efektif terjual seluruhnyawalikotabekasibekasipejabat yang ditunjukpertanahan kota bekasi. setelah kantor pertanahan kota bekasinomo tahunu2011 tentang persetujuan (lima) buah dprd xi rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah kota bekasibekasi perubahan kondisi alam: force majeure (bencana alam): program pemerintinduk ataui pengawasan dan pengendali stasi pengembang yang tidak menyerahkan prasarana, sarana dan utilitasmasuk dalam daftar hitam dan dipublikasikan kepada masyarakat: pemerintah daerah dapat menolak pengajuan izin yang dilakukan oleh pengembang yang masuk dalam daftar hitamdana pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan dan dan peraturan daerah ini dikenakan sanksi pidana maksimal (enam) bulan penjara dan atau denda maksimal, pelaku dipidana dengan pidana sesuai ketentuan hukumsesuai ketentuan hukum yang berlaku. bab penyu cc. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan:xii ketentuan perawi han pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan, kawasan industri dan kawasan perdagangan, dan fasilitas sosial oleh pengembang kota bekdagangan, dan industryperdagangan, dan industryperdagangan, dan industry oleh pengembang kepada pemerintah daerah. bahwa pengatura yang selanjutnya disebut sebagai penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan, perdagangan dan industri, sebelumny. bahwa perubahan peraturan daerah dimaksud:lahan untuk prasarana, sarana dan utilitas sebagaimansebagaimana yangperumahan, perdagangan dan industryperdagangan dan industry sesuai dengan yang dimaksud dengan asas pembangunan berke cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasummah toko ruko) dan atau rumah kantor bukan) yang dikenakan untuk penyediaan tpu adalah yang berjumlah minimal unit ruko dan atau bukan huruf luasan tpu yang disediakan dalam lokasi pembangunan perumahan minimal seluas huruf yang dimaksud arahan lokasi sesuai rencana yang ditetapkan dalam tata ruang kota adalah arahan lokasihuruf perhitungan kompensasi tpu adalah nilai konversi dari luasan lahan untuk tpu (sesuai ketentuan) dikalikan dengan nop pada lokasi tpu ditambah biaya administrasi dan sertifikasi. nilai konversi tersebut menjadi pedoman pengadaan tpu yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada saat pembelian lahan untuk tpu selanjutnya. huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas yang dimaksud nilai jual obyek pajak nop) tanah pada lokasi tpu adalah nop tahun berjalan dengan nilai terbesar sekitar lokasi tpu yang terdekat dari lokasi pengembangan yang dimaksuddaerah sama dengan penjelasan pada sama dengan penjelasan padtpu yang disesuaikan pada saat pembelanjaan cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud lokasi rth ditentukan sesuai dengan rencana tata ruang adalah arahan lokasi rthhuruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf perhitungan kompensasi rth adalah nilai konversi dari luasan lahan untuk rth (sesuai ketentuan) dikalikan dengan nop pada lokasi rth, ditambah biaya administrasi dan sertifikasi. nilai konversi tersebut menjadi pedoman pengadaan rth yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada saat pembelian lahan untuk rth selanjutnya. huruf cukup jelas huruf cukup jelas yang dimaksud nilai jual obyek pajak nop) tanah pada lokasi rth adalah nop tahun berjalan dengan nilai terbesar sekitar lokasi rth yang ditunjuk dalam rencana yang ditetapkan dalam tata ruangkotrth yang disesuaikan pada saat pembelannolak pengajuan izin misalnya penolakan pemberian persetujuan amdal, penerbitan surat izin pemanfaatan ruangprasarana, sarana dan utilitasmasyarakat adalah penghuni kawasan perumahan, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun yang tergabung dalam rukun tetangga rt) dan rukun warga rw rth)ekasekasi dilaksanakan dengan tujuan yaitu menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan dan kawasan perumahan: memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan fasilitas sosial atau umum baik bagi masyarakat, pemerintah dan pengembang. penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas didasarkan kepada: keberpihakan yaitu pemerintah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakatnyedia aan dan penyerahan prasarana, sarana dan uti tas bagian kesatu kawasan perumahan setiap pengembang dalam melakukan pembangunan kawasan perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi sebagai berikut luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun prasarana dan utilitas kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalamkawasan perumahan:kawasan perumahan: proporsi ruang terbuka hijau rth) pada kawasan perumahan diambil dari proporsi luasan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud huruf huruf dan huruf dengan luasan yang dihitung minimal (lima belas persen) dari luas lahan keseluruhan atau kdh lima belas persen:sarana pemadam kebakaran:sampai denggembang wajib memelihara prasarana dan utilitas kawasan perumahan sebelum dilakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas tersebut kepada pemerintah daerah. pembangunan, pemeliharaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahankawasan perumahan tersebut. kerja sama sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai standar pemanfaatan sarana kawasan perumahan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota |
lembaran daerah kota bekasi nomor seri peraturan daerah kota bekasi nomor tahun 2oo9 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras kota bekasi dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bekasi, menimbang;mengingat undang undang nomor tahun tentang metrologi lab; peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan kitab undang undang hukummenkes per iv tentang minuman keras;c); peraturan derah kota bekasi nomor tahun tentang izin gangguan lembaran daerah tahun nomor seri ctentang pengawasan dan pengendalian minuman keras;; kepala daerah adalah walikota bekasi; minuman keras adalah semua jenis minuman yang beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan dengan kadar etanol (c2h50h) (satu persen) sampai dengan (lima persen), minuman keras golongan dengan kadar etanol (c2h50h) lebih dari (lima persen) sampai dengan (dua puluh persen), minuman keras golongan dengan kadar etanol (c2h50h) lebih dari (dua puluh persen) sampai dengan (lima puluh lima persen); industri minuman keras adalah semua jenis usaha yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok yang berbadan hukum maupun tidak yang memproduksi minuman keras; badan usaha adalah perorangan dan atau badan hukum yang melakukan kegiatan bidang usaha minuman keras termasuk biro iklannya; produksi adalah semua usaha pembuatan jenis minuman keras;keras; pengedar adalah setiap orang yang mengedarkan, menyediakan dan memperjualbelikan minuman keras; peminum adalah setiap orang yang meminum minuman keras; memperdagangkan adalah memperkuat belikan minuman keras; menyimpan adalah mengumpulkan minuman keras dalam jumlah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. kuota adalah batasan jumlah maksimal untuk memproduksi, menawarkan, mengedarkan, memperdagangkan dan menyimpan minuman keras. menimbun adalah menyimpan minuman keras yang melebihi kuota. menawarkan adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum untuk memperkenalkan minuman keras dengan tujuan menarik perhatian orang, baik yang berupa spanduk, baliho, brosur dan siaran; lokasi adalah tempat produksi, peredaran, penjualan dan penggunaan minuman keras. badan hukumkumpulan firma, kongsi koperasi atau organisasi yang sejenisnya, yayasan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. bab maksud dan tujuan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras dimaksudkan sebagai upaya untuk membatasi kuota peredaran minuman keras kota bekasi. penetapan kuota peredaran minuman keras sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras bertujuan untuk mengantisipasi sedini mungkin gangguan baik sosial maupun ketertiban umum yang diakibatkan minuman keras. bab iii pengawasan dan pengendalian dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras daerah, setiap orang atau badan hukum dilarang untuk memproduksi, menawarkan, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengolok, menjamu dan atau meminum minuman keras golongan dan setiap orang atau badan hukum yang memproduksi, mengedarkan memperdagangkan, menyimpan minuman keras golongan dan harus mendapat izin dari walikota. lain sebagaimana dimaksud pada harus diajukan secara tertulis. tata cara, prosedur dan persyaratan izin diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. produksi, peredaran, perdagangan, penyimpanan, dan peminum minuman keras golongan dan harus dilakukan pada lokasi dan kuota yang ditetapkan oleh walikota,keras melalui kegiatan memberikan informasi adanya penyalahgunaan, penyimpanan, penimbunan dan penggunaan minuman keras kepada instansi yang berwenang; memberikan saran terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman keras. bab penyitaan dan pemusnahan semua minuman keras golongan dan yang diproduksi, diedarkan, diperdagangkan dan disimpan tanpa mendapat izin walikota disita dan dimusnahkan. tata cara penyitaan dan pemusnah,n dapat jugalambat lambatnya (enam) bulan sejak peraturan daerah ini ditetapkan, maka semua minuman keras golongan dan yang tidak memiliki izin harus dimusnsudah tidak diperkenankan lagi memungut retribusi selain yang telah diatur dalam undang undang dimaksud harus dicabut: cc. bahwa retribusi izin peruntukan penggunaan lahan yang diatur berdasarkan peraturan daerah kota bekasi nomor tahun tentang retribusi izin peruntukan penggunaan laha:bagian keempat izin peruntukan penggunaan lahan ppl) dan rencana tapak paragraf ppl ppl bertujuan untuk mengatur peruntukan lahan: mengatur fungsi bangunan yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan: mengatur ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan: mengatur jumlah lantai lapis bangunan dibawah permukaan tanah dari ktb yang diizinkan: mengatur kdb maksimum yang diizinkan: mengatur klb maksimum yang diizinkan: mengatur kdh minimum yang diwajibkan: mengatur ktb maksimum yang diizinkan. ppllll: rencana pemanfaatan yang dimohonkan sesuai rencana peruntukan: cc. lahan tidak dalam keadaan sengketa. paragraf rencana tapak rencana tapak bertujuan untuk menjamin bahwa rencana tapak yang diajukan pemohon sesuai dengan ppl: menjamin penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai kebutuhan dan hasil kajian pertimbangan pil banjir, andal lalin, izin lingkungan, dan proteksi damkar. rencana tapak terdiri dari rencana induk (masterplan), adalah rencana umum yang mengatur peletakan blok fungsi kegiatan pada satu kawasan, rencana percetakan ssiteplan), adalah rencana peletakan massa bangunan pada satu kavling atau persil yang dirancang dalam satu kesatuan dengan prasarana, sarana dan utilitas. rencana tapakdapat diperpanjang (satu) kali sebelum masa berlakunya berakhir. rencana tapak yang tidak diajukan kepanjangannya sebagaimana dimaksud pada dinyatakan gugur dengan sendirinya. izin yang telah dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada dapat diperoleh kembali dengan syarat pemohon harus mengajukan permohonan. pengesahan rencana tapak dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut gambar rencana tapak yang diajukan telah sesuai dengan arahan izin prinsip pemanfaatan ruang dan ppl, dan izin pertimbangan teknis lainnya sesuai ketentuan yang berlaku: gambar rencana peletakan prasarana, sarana dan utilitas telah memenuhi standar kebutuhan fasilitas lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku: cc. luas lahan pada gambar rencana tapak sesuai dengan bukti kepemilikan lahan. rencana tapak dapat direvisi dan disahkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. ppl dan rencana tapak diberikan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. persyaratan dan ketentuan mengenai ppl dan rencana tapak diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. paragraf pertimbangan teknis setiap rencana usaha dan atau kegiatan pembangunan memerlukan pertimbangan teknis pil banjir. pertimbangan teknis pil banjir, meliputi penentuan ketinggian minimal dan maksimal pematangan lahan pada daerah yang akan dibangun yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan lingkungan geografis sekitar: penentuan arahan sistem drainase. pertimbangan teknis pil banjir merupakan salah satu persyaratan teknis pada saat pengajuan pengesahan rencana tapak. pertimbangan teknis pil banjirsebagaimana dimaksud padalingkungan yang dituangkan dalam rencana tapak. setiap bangunan gedung, kecuali untuk rumah tinggal non perumahan. pertimbangan teknis proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu persyaratan teknis pada saat pengajuan imb. pertimbangan teknis proteksi kebakaran disahkan oleh pejabat sesuai kewenangannya. persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bagian kelimaketentuan tentang izin mendirikan bangunan diatur dengan peraturan daerah tersendiri. bagian keenam izin penggunaan bangunan ipb) paragraf izin penggunaan bangunan ipb) izin penggunaan bangunannggunaan bangunan bertujuan untuk menjamin keandalan bangunan yang meliputi aspekipb diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut bangunan telah selesai dibangun sesuai dengan imb: bangunan telah memperoleh sertifikat laik fungsi slf) dari pejabat yang ditunjuk: cc. ipb yang diterbitkan berlaku selama penggunaannya sesuai dengan imb dan bangunan masih memenuhi persyaratan kelayakan menggunakan bangunan: untuk bangunan yang memiliki imb berjangka, ipb yang diterbitkan dapat ditinjau kembali setelah jangka waktu imb tersebut berakhir: sebelum ipb diterbitkan, atas permohonan pemilik bangunan, dapat diterbitkan izin pendahuluan penggunaan bangunan untuk sebagian atau seluruh bangunan dengan masa berlaku paling lama (enam) bulan. paragraf perbedaan, akta pemisahan satuan rumah susun dan sertifikat laik fungsi ipb untuk bangunan yang membutuhkan sertifikat hak milik satuan rumah susun harus terlebih dahulu memperoleh perbedaan, akta pemisahan satuan rumah susun dan slf sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. penerbitan ipb, pengesahan perbedaan, akta pemisahan satuan rumah susun, dan penerbitan slf dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk. pengesahan perbedaan, akta pemisahan satuan rumah susun dan slf sebagaimana dimaksud dan adalah menjadi dasar dalam penerbitan sertifikat hak milik satuan rumah susun oleh kantor pertanahan kota bekasi. tata cara permohonan dan persyaratan mengenai ipb, perbedaan, akta pemisahan satuan rumah susun dan penerbitan slf diatur lebih lanjut dengan peraturan wali izin prinsip pemanfaatan ruang: izin lingkungan: izin lokasi: ppl dan rencana tapak: imb: ipb. pemanfaatan rumah tinggal, yaitu: ppl dan rencana tapak: imb. ccppl dan rencana tapak sebelum diterbitkannya izin prinsippemohon mengajukan permohonan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk: proses izin dapat dilakukan secara berurutan maupun secara bersamaan (simultan): izin yang dilakukan dan diproses secara berurutan, diantaranya: izin prinsip pemanfaatan ruang: izin lokasi: ppl dan rencana tapak, imb: ipb. izin yang dapat diberikan dan dapat diproses secara bersamaan (simultan), diantaranya: izin lingkungan dan pertimbangan teknis lingkungan: pertimbangan teknis pil banjir: pertimbangan teknis andal lalin: pertimbangan teknis proteksi damkar.: terwujudnya pemanfaatan lahan dan bangunan yang sesuai dengan ketentuan rencana ruang kota: cc.) apabila perubahan fungsi bangunan dan ipb, imb dan ip: membatasi dan mengendalikan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang::cc. menyediakan prasarana lingkungan untuk kepentingan umum luar kewajiban yang telah ditentukan:: pemberian kompensasi besaran kdb dan klb: cc. pembangunan serta pengadaan infrastruktur pendukung: kemudahan prosedur perizinan::: pengenaan sanksi atau denda. tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. bab viiulihan fungsi ruang: denda administratifketentuan pidana setiap orang dan atau badan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pelakuketentuan peralihan perbedaan, akta pemisahan satuan rumah susun, sertifikat laik fungsi dan sertifikat hak milik satuan rumah susun yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan daerah ini tetap berlaku. bab xsten pemerintahan, ttd cap narendra sutarmidji lembaran daerah kota bekasi tahun nomor seri1 5dprd kia tentang persetujuan sorang atau perusahaan yang diberikan dalam rangka penguasaan lahizin peruntukan penggunaan lahan atau yang selanjutnya disebut ppl adalah izin perencanaan bagi penggunaan lahan yang didasarkan pada rencana tata ruangizin penggunaan bangunan atau yang selanjutnya disebut ipbmindahan hak adalah izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk pemindahan hak atas tanahil banjir adalah pertimbangan yang diberikan dalam rangka penentuan ketinggian minimal pematangan lahantimbangan teknis proteksi kebakaran adalah pertimbangan semua peralatan yang digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. sistem proteksi bahaya kebakaran adalah sistem peralatan yang digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. sertifikat hak milikannya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandungyang: keserasian: cc. keselarasan: keseimbangan: keberlanjutan:: perizinan: cc. pemberian insentif dan disinsentif: pengenaan sanksi. ketentuan mengenai peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan daerahzin prinsip pemanfaatan ruang: izin lingkungan amdal ukl upl): izin lokasi: ppl dan rencana tapak: imb: ipbzin prinsip pemanfaatan ruang izin prinsip pemanfaatan ruangpemanfaatan ruangpembentukan badan koordinasi penataan ruang daerah dan prosedur pemberian izin prinsip pemanfaatan ruang selanjutnya diatur dengan peraturan walikota. kegiatan yang memerlukan izin prinsip pemanfaatan ruang: kegiatan yang memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan: cc.bagian kedu: menjamin kesehatan, keselamatan, dan kehidupan manusia:izin lingkungan dapat diterbitkan bersamaan atau sesudah diterbitkannya imb selama pertimbangan teknisnya telah dipenuhi dalam rencana tapak. ketentuan dan persyaratan izin lingkungan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bagian ketiga izin lokasi izin lokasilokasi diberikan oleh walikota setelah mendapat pertimbangan teknik pertanahan dari kantor pertanahan kota bekasi. persyaratan dan ketentuan mengenai izin lokasi diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.: |
lembaran daerah kota bekasi nomor seri:dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bekasi, menimbang :.a. bahwa untuk terwujudnyabekasi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan serta untuk penguatan akses publik terhadap informasi perlu dit::ii: rencana pengeluaran tahunan laporan keterangan pertanggungjawaban walikotametro bekasi, kejaksaan negeri kota bekasiwalikota::bekasi berkedudukan kota bekasikota bekasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik kota bekasibekota bekasikesatu sekretariat komisi informasi untuk mendukung kegiatan komisi informasi dibentuk sekretariat komisi informasi. struktur dan jumlah personil kepegawaian sekretariat komisi informasi sebagaimana diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. sekretaris komisi informasi disetarakan dengan eselon iv akota bekasi. paragraf kedua penata kelolaan komisi informasi untuk melaksanakan penata kelolaan komisi informasibekasibekasi: warga kota bekasiii. sehat jiwa dan raga. rekrutmen calon anggota komisi informasiewan perwakilan rakyat daerah kota bekasi oleh walikota sejumlah (lima belas) orang calon. dprd memilih anggota komisi informasi kota bekasi melalui uji kepatutan dan kelayakan. anggota komisi informasi kota bekasibekota bek::cc.:dprdkota bekasi tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan: mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik: cc.:cc. seluruh kebijakan dan atau:, menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi: membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik yang berlaku kota bekasi sesuai ketentuan perundang undangan:i.lembaran daerah kota bekasi psn nomor seri: peraturan daerah kota bekasi nomor tahun tentang pelayanan ketenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota bekasi menimbang :a.ota bekasota bekasi: bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksudnuansa otonomi daerah, bahwa dalam rangka tertib pelayanan administrasi ketenagakerjaan kota bekasiekasi tentang pelayanan ketenagakerjaan. mengingat undang undang dasarparagraf umum setiap perusahaan wajib memprioritaskan agar lowongan pekerjaan yang terbuka diisi oleh pencari kerja yang ber ktp kota bekasi. pengisian lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memprioritaskan pada warga yang berdomisili sekitar perusahaan sekurang kurangnya persen dari tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, apabila tidak dapat memenuhi maka perusahaan dapat diisi dari dalam wilayah kota bekasi bekasi. keahlian khusus sebagaimana dimaksud adalah harus bersertifikat. pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. paragraf tenaga kerja asingwalikotawalikota atau pejabat yang ditunjuk. paragraf pemberian rekomendasi putri setiap optis harus memiliki sup optis. sup sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada optisyang dimaksud dan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikotaputri optis yang berdomisili luar daerah yang melakukan kegiatan daerah harus mendirikan persadadiatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. optis dan atau persadasebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan walikotakota bekasi yang dibuktikan dengan ktp. pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota paragraf bursa kerja khusus pelayanan terhadap pemohon izin pendirian bursa kerja khususbagian keempat pelayanan ketransmigrasian pelayanankota bekasi, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat kota bekasi sebagaimana dimaksud pada diwujudkan melalui penyediaan kesempatan kerja peluang usaha, pemberian hak milik atas tanah, pemberian bantuan modal,memperkokokota bekasi untuk pemantapan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. bagian kelima hubungan industrialtingkat nasional, dan lembaga kerja sama tripartit tingkat daerahaj: sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan industrial. dinas wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menyampaikan pencatatan serikat pekerja:: tanggal pencatatan. tanggal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan selambat lambatnya (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dengan menggunakan formulir.persyaratan sebagaimana dimaksud pada dinas dapat menangguhkan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan selambat lambatnya (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan dengan memberitahukan kelengkapan yang harus dipenuhi dengan menggunakan formulir. apabila setelah lewat (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan, serikat pekerja serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja serikat buruh belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada maka berkas pemberitahuan dikembalikan dengan menggunakan formulir organisasi pemutusan hubungan kerja phk): kepentingan: hak:h9g. pekerjahpekerja buruh dalam hubungan kerja minimal (lima puluh lima) tahun dan maksimal (enam puluh) tahu::: risalah perundingan sebagaimana dimaksud huruf memuat antara lain nama dan alamat pekerja, nama dan alamat serikat pekerja serikat buruh:dan alamat pengusaha atau yang mewakili, tanggal dan tempat perundingan: alasan atau pokok masalah perselisihan: pendirian para pihak:dalam::kpd yang mempunyai kewenangan bidang ketenagakerjaan:: menguasai peraturan perundang undangan, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela: berpendidikan sekurang kurangnya strata satu s1), dan syarat lain yang ditetapkan oleh walikota::walikota. bagian keenam::perjanjian kerja dibuat jenis dan sifat pekerjaan, jangka waktu berlakunya,syarat perpanjangan dan syarat pembaharuan perjanjian kerja untuk waktu tertentu diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota yang ditetapkan oleh gubernurdanwalikotangesahan peraturan perusahaan oleh walikotayahkan oleh walikota hak dan kewajiban pengusaha:aturan perusahaan mulai berlaku setelah disahkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjukwalikotapelaksanaan pembinaan syarat syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh dinas. bagian ketujuh pengawasan ketenagakerjaan paragraf pengawasan pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dilakukan oleh masyarakat, perusahaan, pengusaha, tenaga kerja dan pemerintah daerah. pemerintah daerah menunjuk dinas yang melayani masalah bidang:memberikan penjelasan, nasehat, pembinaan kepada tenagayang berlaku. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas. pegawai pengawasan ketenagakerjaan diangkat oleh walikota dan diberi kartu legitimasi. pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah menjalani pendidikan pengawas ketenagakerjaan. tata cara dan syarat menjadi pegawai pengawas ketenagakerjaan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. pegawai pengawas ketenagakerjaan berkewajibanngawasasing pendatang: keputusan presiden nomor tahun tetang dewan penguperah kota bekasi nomor tahun tentang perubahan atas peraturan derah kota bekasi nomor tahun tentang dinas daerah kota lembaran daerah tahun nomor seri d).i 20t1 dprd'xi2011 tentang persetujuan s(lima)buah rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah kota bekasi.wanitaketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. paragraf pengupahan perusahaan wajib membayar upah tenaga kerja dalam sebulan minimal sama dengan ketentuan upah minimum kota bekasi yang berlaku. upah minimum sebulan untuk kota bekasi tersebut terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap. pengusaha wajib meninjau kenaikan upah secara berkala minimal (satu) kali dalam setahun bagi tenaga kerja yang telah menerima upah diatas upah minimum kota bekasi. perusahan wajib membuat dan menyimpan buku upah karyawan serta wajib memperlihatkan memberikan apabila diminta oleh pegawai pengawas ketenagakerjapokok dan tunjangan tetap::sendiri menikah, dibayar upah selama (tiga) hari: menyiratkan atau membaptiskan anaknya dibayar upah selama (dua) hari: menikahkan anaknya, dibayar upah selama (dua) hari:: istri pekerja melahirkan dibayar upah untuk selama2: untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar (dua) kali upah sejam:: cc.wanitawanitawanita:diyang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian: jaminan hari tua: program jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi yang membidangi ketenagakerjaan. tenaga kerja yang bekerja pada proyek proyek yang dibiayai apbn, apbdwalikotap:instansi yang bertanggung jawab bidang ketenagakerjaan setempatbagian kedelapanota bekasi: organisasi pengusaha, serikat pekerja buruh:walikotabagian kesembilan keselamatan dan kesehatan kerja paragraf yang berlaku:walikota menetapkan dan melantik p2k3paragraf ketel uap dan bejana bejana uap, bejana bertekanan dan botol botol bertekanan: pesawat angkat dan angkut yaitu crane, hoist, forklift, gondola dan eskalator translator escalator: lift penumpang lift barang, instalasi listrik: instalasi penyalur petir: instalasi penyalur gas, bahan bakar, bahan beracun dan uap:laya. dinas adalah dinas yang menangani kewenangan bidang ketenagakerjaaneriksaan dan pengujian dilakukan oleh dinas atau perusahaan jasa inspeksi yang telah mendapat penunjukan atau ijin operasi dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, pengesahan pemakaian baruparagraf yang berlaku yang berlaku. bab tembi walikotabab penyu disanksi admin strata walikota: pembatasan kegiatan usaha: pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran: penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi: ketentuan kerja buruh adalah tenaga kerja yang bekerja pada badan dengan menerima upah. serikat pekerja buruh adalah organisasi pekerja buruh yang anggotanya terdiri dari para pekerja buruh disatu badan. tenaga kerja indonesia yang selanjutnya disebut tki, rata adalah rencana penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang yang meliputi jabatan, jumlah dan jangka waktu serta rencana menggantikannya oleh tenaga kerja indonesiasurat izin usaha penempatanartu identitas tenaga kerja indonesia yang selanjutnya disebut kiki adalah kartu identitas yang diberikan kepada calon tki yang telah lulus seleksi administratif dan keterampilan yang akan diberangkatkan luar negeri. peraturan perusahaan yang selanjutnya disebuthasil perundingan antara serikat buruh serikat pekerja atau perkumpulan yang memuat syarat syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak). perwakilan daerah disingkat persada adalah perwakilan optis daerah yang melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja indonesia luar negeri daerah: persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum:::: pelayanan pemberian ijin lembaga latihan swasta lls) pelayanan akreditasi dan sertifikasi lembaga latihan swasta lls): pelayanan legalisasi sertifikat uji keterampilan:: pelayanan pemasangan dan produktivitas kerja: penempatan tenaga kerja: informasi lowongan kerja, pendaftaran pencari kerja, penyaluran tenaga kerja, pemberian izin bkk, perpanjangan izin kerja tenaga asing ikta): pembinaan tenaga kerja indonesia, pemberian rekomendasi izin pendirian optis): pemberian izin penampungan calon tki: pemberian izin persada kantor cabang, pelayanan ketransmigrasian: pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran pkb, pemberian izin operasional penyedia jasa pekerja buruh, pelayanan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu pwt): pelayanan pencatatan serikat pekerja serikat buruh: pelayanan pendaftaran lembaga kerjasama bipartita: pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industri dan pemutusan hubungan kerja phk): pelayanan penanganan jamsostek dan pengupahan: pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja, pelayanan penanganan pelanggaran norma ketenagakerjaan: pelayanan penanganan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatanwalikota. setiap lembaga latihan swasta lls) wajib memilliki izin pelatihan. pelayanan terhadap pemohon izin pendirian lembaga latihan swasta llslsdiatur lebih lanjut dengan peraturan walikotalswalikotawalikotawalikota. |
satu data terpadu daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pekalongan, menimbangvalid, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam satu data terpadusatu data terpadu daerah diperlukan pengaturan tentang pengelolaan satu data terpadtu data terpaduparagraf wikidata wikidata adalah kepalatingkat daerah bertugas memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah dengan prinsip std dan validasi, penyebarluasan, analisis dan penyimpanan data dan metadata portal satu data: dan membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data tingkat daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai wikidata diatur dengan peraturan walikota. bagian kedua produsen dataprodusen data tingkat daerah bertd, dan cc. menyampaikan data beserta metadata kepada wikidata. ketentuan lebih lanjut mengenai produsen data diatur dengan peraturan walikota. bab forum satu data pemerintah daerah dalam menyelenggarakan std dapat membentuk forum satu data yang keanggotaannya terdiri atas: pengarah, pembina data, wikidata: produsen data, dan atau pemangku kepentingan lainnya forum satu data adalah forum untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka konsolidasi, sinergitas, dan keterpaduan serta menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan std. forum satu data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan pihak lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. forum satu data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka memberikan masukan dan bahan bahan bagi dewan std untuk menetapkan kebijakan mengenai data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya, data yang menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya, penyusunan rencana aksi std. solusi atas permasalahan terkait pelaksanaan std. kebijakan penganggaran untuk pelaksanaan agenda rencana aksi pengelolaan std sesuai kemampuan keuangan daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai forum satu data diatur dengan peraturan walikota. bab vii penyelenggaraan std bagian kesatu tahapan penyelenggaraan std tahapan penyelenggaraan std terdiri atas perencanaan data, pengumpulan data, cc. pemeriksaan dan pengolahan data, verifikasi dan validasi, penyebarluasan data, dan analisis dan evaluasi. bagian kedua perencanaan data perencanaan data dalam rangka std terdiri dari: perencanaan umum untuk identifikasi dan penyusunan kebutuhan daftar data dan data prioritas yang akan menjadi agenda pengumpulan dan atau integrasi data dalam std pada tahun berikutnya, dan perencanaan teknis dalam rangka perancangan pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, penyebarluasan data dan penyiapan sistem teknologi informasi pendukung yang diperlukperencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan mempertimbangkan cara memperoleh data yang meliputi: survei, kompilasi produk administrasi, cc. integrasi atau interoperabilitas data dari sistem teknologi informasi yang sudah ada, dan atau cara perolehan data lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologidengan memperhatikan: arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuaidan data prioritas yang akan dikumpulkan dan diintegrasikan dalam sistem std digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi produsen data, wikidata dan penyelenggaraan forum satu data. penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas dilakukan berdasarkan: usulan forum satu data, usulan wikidata, dan arahan dari pengarah stpm atau prioritas pemerintah pusat atau pemerintah provinsibahas dalam forum satu data. hasil pembahasan dalam forum satu data dilaporkan kepada dewan std untuk mendapatkan persetujuan dan atau arahan penyempurnaan serta dukungan kebijakan terkait. rencana program dan kegiatan terkait std dituangkan dalam rencana aksi std. rencana aksi stdtd, kegiatan terkait pengumpulan data, kegiatan terkait pemeriksaan dan pengolahan data, kegiatan terkait penyebarluasan data, kegiatan terkait penyiapan infrastruktur dan sistem teknologi informasi dan komunikasi, dan atau kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip std. rencana aksi std diusulkan dan disepakati dalam forum satu data. wikidata mengoordinasikan penyusunan rencana aksi std untuk disampaikan kepada pengarah std untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan dengan keputusan walikota. ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan data diatur dengan peraturan walikotwajib disampaikan kepada wikidata dalam rangka integrasi dalam sistem std. penyampaian dalam rangka integrasi data sebagaimana dimaksud pada dilakukan baik melalui penyerahan dokumen data secara fisik (hardcore), dan atau pemberian akses dan atau penyediaan interoperabilitas dalam hal data tersedia dalam bentuk database aplikasi atau sistem teknologi informasiketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan data diatur dengan peraturan walikotatd oleh wikidata. dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip stdtd oleh wikidata. hasil pemeriksaan data prioritas sebagaimana dimaksud pada apabila diperlukan dapat dimintakan untuktdreceiving atau penerimaan, watching atau pengelompokan, editing atau penyuntingan, coding atau pengkodean, tabulation atau tabulasi: perekaman, input, dan penyimpanan data. ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan data diatur dengan peraturan walikoketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi dan validasi diatur dengan peraturan walikota. bagian keenam penyebarluasan data penyebarluasan data merupakan kegiatan diseminasi data,dalam bentuk media cetak, media elektronik secara berkala dan media lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. penyebarluasan data secara elektronik dilakukan dilakukan melalui portal satu data dan atau media berbasis elektronik lainnya sesuaiperangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. ketentuan lebih lanjut mengenai penyebarluasan data diatur dalam peraturan walikota. dan wikidata. pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganuntuk pengguna data luar perangkat daerah. perangkat daerah dapat membangun portal data luar portal satu data. data yang disebarluaskan oleh perangkat daerah portal data sebagaimana dimaksud pada harus terdapat dalam portal satu data. data yang dikelola dalam portal sistem std, terbuka untuk diakses dan dimanfaatkan oleh perangkat daerah dan atau pemangku kepentingan lainnya dan atau masyarakat secara umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan. penyelenggara std dilarang menyebarluaskan data dalam portal stat yang bersifat rahasia dan atau dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang undangan. penentuan data termasuk dalam kategori bersifat rahasia atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.dewan std dan walikota, dan atau pemangku kepentingan terkait sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerahdan merumuskan yang terjadi dalam seluruh tahapan penyelenggaraan std dan merumuskan masukan perbaikan penyelenggaraan std selanjutnya. pelaksanaan evaluasibab viii sumber daya manusia setiap perangkat daerah menyediakan sumber daya manusia sebagai pengelola std. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola std, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola std juga dilakukan melalui upaya penyelenggaraan bimbingan teknis, workshop, sosialisasi dan atau fasilitasi teknis lainnya. bab koordinasi untuk menjamin keterpaduan penyelenggaraan std, tim pengelola std melaksanakan koordinasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem dan prosedur std. koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan pemerintah pusat: pemerintah provinsi: dan cc.tdrguruan tinggi, lembaga penelitian, dan cc. pemangku kepentingan lainnya. bagian kedua kemitraan daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan lembaga atau badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan stddaerah dan lembaga atau, pemanfaatan dan pengembangan std, pemanfaatan dan pengembangan std serta pengembangan jejaring masyarakat sadar atau peduli data. pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan jejaring masyarakat sadar data dalam rangka penguatan budaya sadar data masyarakat dan lingkungan perangkat daerah. bab xii insentif dan disinsentif pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada tim pengelola std yang telah melakukan pengelolaan std dengan baik dan atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan std. pemerintah daerah dapat memberikan disinsentif kepada tim pengelola std yang tidak melakukan pengelolaan std dengan baik.gelolaan satu data terpadubab xistd. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pembentukan sistem pengelolaan std, pengintegrasian dan pengkondisian pengelolaan std, cc. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia pengelolaan std:std. pengembangan sistem pengelolaan stddikota ngan,gelolaan satu data terpadu daerah umum penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga mendorong daya saing daerah. untuk dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengupayakan pencapaian tujuannya tersebut, maka perlu didukung dengan kebijakan pemerintah daerah yang berkualitas, baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun evaluasi. salah satu faktor penting yang akan secara signifikan mempengaruhi kualitas proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan dan pembangunan daerah adalah faktor ketersediaan data dan informasi. secara umum selama ini ketersediaan data pada khususnya dan tata kelola pengelolaan data lingkungan pemerintah daerah belum mampu secara optimal mendukung ketersediaan data yang akurat, mutakhir, lengkap, dinamis, valid, mudah akses dan berkelanjutan. akibatnya kondisi ketersediaan data dan tata kelola pengelolaan data masing masing organisasi perangkat daerah masing cenderung berdiri sendiri atau pulau pulau data yang tidak terhubung satu sama lain, sehingga bukan saja tidak mudah diintegrasikan satu sama lain, juga kadang kadang tidak sinkron satu sama lain, baik karena faktor perbedaan metodologi, definisi dan atau sebab lainnya. ketidakadilan payung hukum atau landasan formal yang mengatur tentang tata kelola data secara menyeluruh lingkungan pemerintah daerah dan juga antar instansi atau pemangku kepentingan lain lingkungan daerah kota pekalongan menjadi salah satu sebab yang menyulitkan pengelolaan data secara terintegrasi. oleh karena itu, keberadaan peraturan daerah kota pekalongan tentang pengelolaan satu data terpadu daerah std) menjadi kejelasan akan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan data kota pekalongan. salah satu dimensi yang sangat krusial dalam pengelolaan data dalam pembangunan daerah adalah persoalan sistem pengelolaan yang terpadu atau terintegrasi. oleh karena itu menjadi keharusan dalam pengelolaan satu data terpadu daerah adalah pengembangan sistem pengelolaan yang terintegrasi secara yang mencakup baik dari lingkup kelurahan, kecamatan, organisasi perangkat daerah, kota, instansi lembaga vertikal, perguruan tinggi dan juga pemangku kepentingan lainnya. tanpa sistem pengelolaan data yang terintegrasi maka fenomena pulau pulau data yang tidak terhubung satu sama lain, atau tidak sinkron satu sama lain akan sulit dihindari, dan lebih lanjut akan berdampak pada sulitnya membangun kualitas penyusunan kebijakan pembangunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan karena data yang berbeda satu sama lain. hal penting lain yang mendorong arah integrasi data adalah perkembangan dunia digital. dalam hal ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau dunia digital telah membuka peluang dan kesempatan untuk melakukan pengintegrasian data berbagai perangkat daerah atau organisasi atau pemangku kepentingan secara sistematis, terstruktur dan akuntabel. hal demikian memberikan kesadaran sekaligus juga keniscayaan agar proses pengelolaan data harus dilakukan dengan berbasis teknologi informasi. proses proses pengelolaan dan atau pengolahan data secara manual atau konvensional akan relatif mulai ditinggalkan karena pertimbangan efisiensi, kesulitan untuk integrasi dan lain lainnya. oleh karena upaya membangun sistem pengelolaan satu data terpadu daerah harus berjalan seiring dengan upaya pengembangan sistem teknologi informasi yang mendukungnya agar dapat berdaya guna dan berdaya guna. hampir mustahil dapat melakukan pengelolaan dan pengolahan data secara optimal, cepat dan dalam skala yang besar apabila tidak memanfaatkan dukungan sistem teknologi informasi. aspek penting lain yang juga perlu diberikan penekanan adalah pengaturan secara jelas mengenai aspek transparansi data agar semua pihak dapat mengambil manfaat secara optimal bagi upaya upaya mendorong kualitas proses proses perencanaan berbagai sektor kehidupan, baik lingkungan pemerintah daerah dan atau lingkungan masyarakat, dunia usaha, lingkungan akademik dan atau lingkungan pemangku kepentingan lainnya. namun demikian upaya mendorong transparansi juga tetap harus memperhatikan batasan batasan terkait dengan kerahasiaan atau pengecualian data data atau informasi informasi tertentuterpadu daerah yang selanjutnya disingkat std serta satu portal data. sistem satu data terpadu daerah, yang selanjutnya disebut sistem std adalah sistem teknologi informasi sebagai data warehouse yang mengintegrasikan semua data perangkat daerah kota pekalongan, dan atau produsen dataorang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, perangkat daerah, dan atau badan publik lainnysatu data terpadu daerahterpadu daerah, yang selanjutnya disebut forum satu data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah dan atau pemangku kepentingan terkait untuk penyelenggaraan satu data terpadu daerah, seperti peta dasar rupa bumi indonesia, data induk penduduk, data induk kepegawaian, dan data induk lainnyjejaring masyarakat sadar data adalah komunitas atau kelompok kelompok masyarakat yang bersifat relawan atau sukarela yang bergiat dan aktif mendorong terwujudnya budaya sadar data. bab asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu asas pengelolaan std berasaskan kepastian hukum, keterpaduan, keakuratan, kemanfaatan: pemutakhiran, berkelanjutan, dan aksesibilitas. bagian kedua maksud dan tujuan maksud pengaturan pengelolaan std adalahtd. tujuan pengaturan pengelolaan std adalahatau pemangku kepentingan lainnyagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup pengelolaan std, meliputi: kebijakan dan strategi, prinsip std, cc. penyelenggara std, penyelenggaraan std, sumber daya manusia, koordinasi, kerjasama dan kemitraan, peran masyarakat dan dunia usaha, insentif, dan j . pembiayaanpengelolaan stdbagian kedua strategi strategi pengelolaan std, adalah: penyusunan konsepsi dasar, metodologi dan tata kelola std, pembentukan dan penguatan kelembagaan std, cc. pembentukan forum stdsumber daya manusia pengelola data, pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian data daerah, dan publikasi hasil pengolahan data pembangunan daerah. bab prinsip std pemerintah daerah membangun sistem std terintegrasi yang meliputi:sistem std mencakup: data statistik, data geospasial: dan data lainnya. data yang diintegrasikan pengelolaannya dalam sistem std, diperoleh melalui: survei, kompilasi produk administrasi, integrasi dan atau interoperabilitas sistem teknologi informasi, dan atau cara perolehan data lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. data dalam sistem std disusun dalam format berbasis teknologi informasi dan komunikasi. data dalam aplikasi atau sistem teknologi informasi yang dikelola produsen data diintegrasikan secara bertahap sistem std yang dikelola wikidata. data yang dihasilkan oleh produsen data yang dikelola secara terpadu dalam sistem std harus memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi data induk. ketentuan lebih lanjut mengenai sistem std, format data, integrasi data dalam aplikasi atau sistem teknologi informasi, standar data, metadata, interoperabilitas data, dan data induk atau kode referensi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota bab penyelenggara std pelaksanaan std dilaksanakan oleh penyelenggara yang meliputi: tim pengelola std, yang terdiri dari: pengarah std, pembina sdt dj, wikidata. produsen data. bagian kesatu tim pengelola std tim pengelola std sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas: merumuskan kebijakan teknis sistem pengelolaan std, melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan sistem pengelolaan std, menyiapkan bahan bahan dan merumuskan masukan untuk pengambilan kebijakan oleh dewan std, merumuskan bahan harmonisasi kebijakan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan std, menyusun rencana aksi tahunan std, mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi tahunan, menyepakati pembentukan kelompok kerja tematik sesuai dengan prioritas daerah, dan menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan std secara berkala kepada dewan std dan walikota. tim pengelola stdstatistik. tim pengelola std dapat melibatkan pakar atau tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. tim pengelola std ditetapkan dengan keputusan walikota. ketentuan lebih lanjut mengenai tim pengelola std diatur dengan peraturan walikota. paragraf pengarah stat pengarah std bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan std, meminta pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan dan kinerja std, memantau dan mengevaluasi perkembangan dan atau kemajuan hasil pelaksanaan std, menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan std: mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan std. pengarah stat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada walikota. pengarah std diketuai oleh sekretaris daerah, dengan keanggotaan meliputi: perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian, daerah, lembaga atau badan yang bertugas sebagai pembina data sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan lembaga pemangku kepentingan lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. keanggotaan pengarah std sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan pakar atau tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. pengarah std sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. ketentuan lebih lanjut mengenai dewan std diatur dengan peraturan walikota. paragraf pembina data pembina data terdiri atas: badan pusat statistik kota pekalongan sebagai pembina data statistik, badan informasi geospasial atau unit kerja yang ditunjuk oleh badan informasi geospasial melakukan pembinaan data geospasial daerah, dan kementerian lembaga negara lainnya sebagai pembina data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pembina data tingkat daerahtd sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai pembina data diatur dengan peraturan walikota. |
rsekalongan, menimbang bahwa hewan sebagai karunia dan amanat tuhan yang maha esa mempunyai peran pentingtugas yang berwenang ditunjuk. pengawasan terhadap produksi pakan ternak sebagai dan atau pengguna pakan bahan pakan. pengawasan terhadap peredaran pakan ternak sebagai pusat penjaminan mutu dan sertifikasi pakan maupun laboratorium swasta yang telah terakreditasi. bagian keempatpeternakan impordiedarkan daerah wajib berlabel dan dilengkapi petunjuk manual berbahasa indonesiaola budi daya hewan peliharaan meliputi pola budi daya: intensif, semi intensif, atau ekstensif. pola budi antara perusahaan peternakan dan pemerintah daerah,ermodalan atau pembiayaan, cc.sesuai dengan kewenangannyakan oleh perorangan warga negara indonesia atau badan hukum indonesia yang berusaha bidang: rph dan rumah pemotongan unggas, b. storage), dan toko kios daging (meat shop)pangan asal hewan wajib memiliki nkv sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketujuhmbinabagian kesatu umumgian kedua dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini,bagian ketiga pencegahan penyakit hew pencegahan masuknya penyakit hewan dari luar daerah dalam daerah:pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan kesehatan hewan. pencegahan penyakit hewankawasan pengamanan penyakit hewan, penerapan prosedur biosafety dan biosekuriti, cc.walikota. pengamanketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bagian keenam pengobatan penyakitpenyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam huruf menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternak, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan. pengobatan penyakitharus dieutanasi dan atau dimusnahkan.bagian ketujuhfix, dan obat alami. berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana yangdiedaran obat hewan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota bagian kedelapanpemberian pelayanan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan dapat dikenakan biaya atas jasa kompetensi medik veteriner dan fasilitas yang diguijazahb kesehatan masyarakat veteriner, rphdan pengendalipeliharternakan dan kesehatan hewan. produk hewan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: produk pangan asal hewan, b.dalam rangka menjamin higiene dan sanitasstandardlam negeri, dan dimasukkan dari luar negeriwalikotadaerah daert hasil pemeriksaan dan pengujian,daerah:daerah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh walikota, |
udengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pekalongan, menimbang aa. bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial masyarakat kota pekalongapekalongan, bahwa dalam peraturan daerah kota pekalongan nomor tahun tentang ketertiban umum masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubaha. beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kota pekalongan nomor tahun tentang ketertiban umum lembaran daerah kota pekalongan tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan angka dan angka diubah, setelah angka ditambahkan (lima) angka baru, yaituwaduk, dan muara. daerah milik jalansetelah huruf ditambahkan (satu) huruf baru yaitu huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:, tertib usaha: tertib lingkungan, tertib sungai, saluran air, dan sumber air, tertib penghuni bangunan, tertib susila: tertib sosial, dan tertib pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. setelah bagian kedelapan bab ii, ditambahkan (satu) bagian baru yaitu bagian kesembilan tertib pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan diantara dan disisipkan (lima) baru, yaitu i5a, 15b, 15c, 15d, dan 15e yang berbunyi sebagai berikut: bagian kesembilan tertib pencegahan dan penanggulangan kebakaran paragraf pencegahan kebakaran 15a setiap pemilik, pengguna dan atau pengelola bangunan gedung dan lingkungan yang memiliki resiko bahaya kebakaran wajib, akses pemadam kebakaran, dan cc. proteksi kebakaran. ketentuan lebih lanjut mengenai sarana penyelamatan, akses pemadaman dan proteksi pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. 15bkebakaran. setiap bangunan perumahan dengan luas paling sedikit (sepuluh delapan meter kubik). bangunan perumahan lainnya yang mempunyai (empat) lantai pada bangunan perumahan diatur dengan peraturan walikota. 15c setiap orang harus melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakannya. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pemerintah daerah dan dapat dipungut retribusi. dalam hal pemeriksaketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan alat pemadam kebakaran diatur dengan peraturan walikota. paragraf penanggulangan kebakaran 15ddimaksud pada meliputi: melakukan aktifitas pemadaman awal, melaporkan kejadian kebakaran pada perangkat daerah yang membidangi kebakaran dan atau pos pemadam kebakaran terdekat: dan cc. menjaga ketertiban keamanan lokasi kebakaran. ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kebakaran diatur dengan peraturan walikota. 15e dalam mencegah menjaganya kebakaran, pemilik dan atau pengelola penggunamembantu memindahkan barang bahan yang mudah terbakar, cc. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah bahaya kebakaran: merusak merobohkan sebagian atau seluruh bangunan: dan melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan. ketentuan diubah, dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan dan 15a, 15b, dan 15e diancam dengan pidana sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. dihapus. dihapuswalikota ngan, m.s anumumpemerintah umum dan pembangunan daerah jugakota pekalongan penyelenggaraan ketertiban umum selama ini telah diatur dengan peraturan daerah kota pekalongan nomor tahun tentang ketertiban umum. akan tetapi dengan adanya perkembangan masyarakat dan perlunya pengaturan terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu untuk melakukan perubahan atas peraturan daerah kota pekalongan nomor tahun tentang ketertiban umum. ii. demi angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. |
walikota pekalongan provinsi jawa tengah peraturan daerah kota pekalongan nomor tahun tentang kebudayaan gemar membaca dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pekalonganmeningkatkbudaya membaca mencakup aspek individual dalam keluarga, masyarakat, komunitas tertentu sampai dengan unsur pemerintah kota pekalongan, untuk mencapai perbaikan kualitas hidup, memperoleh keterampilan atau kualifikasi tertentu sehingga membuka wacana baru dan menambah wawasan terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi: bahwa berdasarkanrpustakaan lembaran daerah kota pekalongan tahun nomor dengan persetujuanpekalongan. huruf yang dimaksud dengan koleksi referensi adalah kumpulan bahan pustaka yang dimaksudkan untuk mencari suatu informasi tertentu, tidak untuk dibaca secara keseluruhan, memuat fakta dan data dari berbagai sumber dan diatur sedemikian rupa agar dapat digunakan dengan mudah dan cepat. seperti kamus, ensiklopedi, almanac, direktori sumber geografi dan sebagainya. huruf yang dimaksud dengan terbitan berkala terbitan berseri merupakan publikasi yang diterbitkan secara berkesinambungan dengan berdasarkan nomor urut secara kronologis dan diterbitkan dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. contoh majalah, jurnal, surat kabar dan sebagainya. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud deuruf yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan ii audio visual dan tenaga teknis ketatausahaan. huruf yang dimaksud dengan layanan pinjam antar perpustakaan adalah adalah pemberian peminjaman koleksi perpustakaan daerah kepada perpustakaan masyarakat, perpustakaan kecamatan, dan perpustakaan kelurahan atau sebaliknya dalam jumlah dan waktu tertentu huruf yang dimaksud dengan layanan bimbingan teknis perpustakaan adalah pemberian bekal kemampuan dan ketrampilan dalam mengelola perpustakaan berupa bimbingan teknis perpustakaan.pustakaan. kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota pekalongan yang dipimpin oleh camat. kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan. perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulismasyarakat adalah perpustakaan yang dimiliki masyarakat, atas kehendak, keinginan dan sepenuhnya dipergunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan dan kehidupan sehari hari dalam bidang informkepedulian dalam bidang membaca serta bidang perpustakaan. kebudayaan gemar memrasarana dan sarana perpustakaan adalah terdiri atas ruang perpustakaan atau bagian tertentu dalam suatu gedung dan perabot sebagai sarana pendukung atau perlengkapan perpustakaan. gerakan pemasyarakatan minat ab ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi penyelenggaraan kebudayaan gemar membaca, perpustakaan masyarakat, perpustakaan kecamatan, perpustakaan kelurahan, perpustakaan sekolah: pengelolaan perpustakaan, gerakan pemasyarakatan minat baca, evaluasi dan pelaporan, penghargaan, dan pengawasan. bab iii penyelenggaraan kebudayaan gemar membaca bagian kesatu pembina dan penyelenggara pemerintah daerah menyelenggarakan kebudayaan gemar membaca. walikota karena jabatannya merupakan pembina dalam penyelenggaraan kebudayaan gemar membaca. pembina menunjuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan sebagai penyelenggara kebudayaan gemar membacakebudayaan gemar membaca, melakukan evaluasi penyelenggaraan kebudayaan gemar membaca: dan melaporkan penyelenggaraan kebudayaan gemar membaca secara tertulis kepada pembina. bagian kedua penyelenggaraan kebudayaan gemar membaca penyelenggaraan kebudayaan gemar membaca dilaksanakan lingkungan: keluarga: masyarakat: satuan pendidikan, dan pemerintah daerah. kebudayaan gemar membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui penyediaan fasilitas buku murah dan berkualitas. kebudayaan gemar membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana perpustakaan tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu. kebudayaan gemarkolah sebagai proses pembelajaran. kebudayaan gemar membaca pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh unsur pemerintah daerah. bab perpustakaan masyarakat pemerintah daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat dengan memfasilitasi bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan prasarana dan sarana perpustakaan yang mudah diakses. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan masyarakat. perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada antara lain: taman bacaan masyarakat: dan atau rumah baca dan sejenisnya. penyelenggaraan perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bab perpustakaan kecamatan kecamatan wajib menyelenggarakan perpustakaan kecamatan. penyelenggaraan perpustakaan kecamatkantor kecamatan. kecamatcamatperpustakaan kelurahan kelurahan wajib menyelenggarakan perpustakaan kelurahan. penyelenggaraan perpustakaan kelurah: penyediaan gedung atau ruang dan perabotan yang berfungsi untuk perpustakaan lingkungan kantor kelurahan, dan penyediaan bangunan atau ruang tertentu yang berfungsi untuk perpustakaan setiap rukun warga wilayah kelurahan masing masing. kelurahlurah perpustakaan sekolah sekolah wajib menyelenggarakan perpustakaan sekolah. penyelenggaraan perpustakaan sekolahsekolah. sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi teguran tertulis. sanksi kepada sekolahi pengelolaan perpustakaan pemerintah daerah memfasilitasi pengelolaan perpustakaan masyarakat, perpustakaan kecamatan dan perpustakaan kelurahan. pengelolaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan penyediaan prasarana dan sarana perpustakaan. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dapat memberikan fasilitasi dalam penyelenggaraan perpustakaan masyarakat, perpustakaan kecamatan, dan perpustakaan kelurahan, meliputi: koleksi: pembinaan sumber daya manusia, dan cc. pelayanan. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaperangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh pembina. koleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: buku, koleksi referensi: cc. terbitan berkala atau serial:dan atau bahan pandang dengar. pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kepala perpustakaan: pustakawan, dan cc. tenaga teknis perpustakaan. pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain meliputi: layanan pinjam antarperpustakaan, layanan bimbingan teknis perpustakaan. bab gerakan pemasyarakatan minat bacapustakaan dengan melibatkan seluruh masyarakat. bab evaluasi dan pelaporan evaluasi tingkat keberhasilan peningkatan budaya gemar membaca dilakukan oleh pembina dengan pertimbangan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan. tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. penyelenggara kebudayaan gemar membaca menyampaikan laporan hasil perkembangan kinerja penyelenggaraan kebudayaan gemar membaca kepada dprd secara berkala. hasil perkembangan kinerja sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling sedikit (satu) kali setahun. hasil perkembangan kinerja sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan dalam rapat rapat dprd. bab penghargaan pengawasan pembina melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebudayaan gemar membaca. pembina sebagaimana dimaksud pada dapat melimpahkan kewenangan pengawasan kepada pejabat yang ditunjuekalongan. ditetapkan pekalongan pada tanggal juli walikota pekalongan, achmad alf asian junaidibudayaan gemar membaca umum bahwapeningkatebudayaan gemar memerdasar. sehubungan dengan hal tersebut atas, perlu mengatur kebudayaan gemar membaca kota pekalongmfasilitasi bahan bacaan bermutu dan terjangkau adalah penyediaan sarana untuk memperoleh bahan bacaan bermutu dengan harga murah melalui pameran buku murah yang diadakan tiap tahun. cukup jelas |
yang aa) walikota pekalongan provinsi jawa tengah peraturan daerah kota pekalongan nomor tahun tentang ketahanan pangan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pekalongan, menimbang:: bahwa berdasarkan ketentuan dalaperangkat daeraperangkat daerahrangkat daerahrangkat daerahmasyarakat dan pelaku usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bentuk kerja yang diberikan kepada petani, nelayan dan pelaku usaha pangan, antara lain: pengembangan infrastruktur pertanian dan perikanan, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit varietas unggul, cc. dan perikanan:pengaturan dis: perseorangan, kelompok: dan atau badan usaha. masyarakat baik: penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi: dandan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab dan pengendali dan pengendalian ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada dan walikota dapat membentuk kelompok kerja ketahanan pangan daerah. bab xiv pembiayaan pembiayaan untuk operasional dan penyelenggaraan ketahanan pangan daeraketahanan pangan daerah masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebelum terbentuknya kelompok kerja ketahanan pangan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang bartahanan pangan umuyangditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk peraturan daerah tentang ketahanan pketahanan pangdaerah. bab fungsi dan ruang lingkup bagian kesatu fungsi peraturan daerah ini berfungsi: pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program dan kegiatan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah, pedoman bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup ketahanan pangan daerah, terdiri atas: perencanaan ketahanan pangan daerah: penyelenggaraan ketahanan pangan daerah, terdiri atas: produksi pangan: ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan, mutu dan gizi pangan: pencegahan dan penanggulangan masalah pangan: koordinasi dan sinkronisasi, kerjasama: pengembangan sumber : pembinaan, pengawasan serta pengendalian::tengah, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksudupayakan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan: melaksanakan pengendalian terhadap ancaman hama tumbuhan, penyakit hewan dan bencana alam:: memobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan: :: dan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha pangan: meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi pangapangan penganekaragaman: dan peningkatan peran masyarakat dan pelaku usaha pangan. bagian kelima keamanan pangan pemerintah daerah menyusun dana.standar proses produksi, penyimpanan, distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana: standar penggunaan kemasan: standar jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium: d.standar bahan cemaran fisik, kimia dan biologi, serta masa |
menimbang mengingat bupati luwu utara peraturan bupati luwu utara nomor tahun2005 sumbangan pihak ketiga biasa pengganti dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupaten luwu utara tahun anggaran bupati luwu utara bahwa untuk menunjang pelaksanaan pengadaan barang don jasa pemerintah kabupaten luwu utara don sebagai wujud partisipasi dalam kegiatan pembangunan maka pandang perlu mengatur mengadakan biaya pengganti dokumen pengadaan kepada perusahaan atau pihak ketiga. bahwa untuk maksud tersebut pada point diatas dipandang'barohlawesi selatan ,,.,.,. __.__ ' '"' = . ._ . o:i. . ,,, memperhatikan menetapkan peraturan daerah kabupaten luwu toro nomor tahun tentang sumbangan pihak ketiga; lembaran daerah kabupaten luwu toro tahun nomor peraturan daerah kabupaten luwu toro nomor tahun tentang anggaran pendopcton don belanja daerah kabupaten luwu toro tahun anggaran lembaran daerah kabupaten luwu toro tahun nomor peraturan bupati luwu toro tahun tentang penjabaran anggaran pencopotan don belanja daerah kabupaten luwu utara tahun anggaran berita daerah xcbupoten luwu toro. tahun nomor peraturan menteri kolom negeri nomor tahun tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah; sumbangan pihak ketiga bia penggandaan dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupaten luwu utara tahun anggaran biaya pengganti atas pengodean bebonkon pihak ketiga biaya penggandaan dokumen kepada penyedia barang jasa besarnya biaya pengganti dokumen pengadaan berdasarkan nilai kegiatan yang besarnya sebagai berikut nilai pekerjaan pengadaan sampai dengan rp. juta rp. nilai pekerjaan pengadaan diatas rp. juta s d rp. juta rp. 1_00milyarp\.liar,i p l,,pria,r,n pnr,glenn lint j?n ": mekanisme pengganti biaya dokumen pengadaan disusun oleh didenda dengan instansi terkait. biaya dokumen pengadaan disetor secara brute kos daerah kab. luwu utara. dari total sumbangan pihak ketiga yang disetor secara brute kos daerah kabupaten luwu utara seperti dimaksud pos! digunakan untuk biaya biaya insentif upah pungut pengelola sebesar biaya pengembangan som asosiasi penyedia barang jasa yang dikelola oleh asosiasi yang mewakili penyedia barang jasa sebesar peraturlembaran daerah kabupaten luwu utara. tetap masamba pada gagal. maret bupati utara yh. drs. chairul pangerang diundangkan masamba pada tanggal. maret sekretaris daerah kabupaten berita daerah kabupaten luwu utara tahun nomor |
bup,ti lu u.utara perahu j bupati luwu utara nomor117.a tahun perubahan peraturan bupati nomor tahun tentang biasa perjalanan dinas jabatan bi\g pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak peta" !:)alam ungkap pemerintah daerah kabupaten luwu utara bupati luwu utara, menimbang bahwa unt jkl optimalisasi pena.papan sasaran dan tujuan pelaksanaan 1perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri small dan p awal tidak tetap lingkup pemerintah daerah kabupaten lu',}'u utara, dipandang perlu melakukan penyesuaian besaran biaya' perjalanan dinas bahwa keputusan bupati luwu utara nomor tahun tentang bla yia perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dalam lingkup pernerlntah kabupaten luw j t.utara, dipandang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada maka perlu dilakukan perubahan: bahwa untuk maksud tersebut pada huruf dan atas, perlu ditetapkan dengan peraturan bupati.i mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten arah tingkat luwu utara lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara report indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang keuangan negara lembaran neg:ira republik indonesia tahun nomor tambahan ld1 jba,ran negara republik indonesia nomor undang u dang nomor tahun tentang perbendaharaan negara lembu rnn negara republik indonesia tahun nomor tambahan l baran negara republik indonesia nomor undang u dong nomor tahun tentang pemerintahan daerah temp ran negara republik indonesia tahun nomor tambah lembaran negara republik indonesia nomor sebab ari (lembaran negara republik indonesia tahun nomor i'tambahan[),'tara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lembaran gara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia peraturan per p blojuara republik indonesia tahun nomor tambahan lb,f,baran negara republik indonesia nomor peraturan jr perintah nomor tahun tentang pence olahan keuangan d ;perintah nomor tahun tentang pedoman pembinaan d rj peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor tahun tentang pok0k pokok pengelolaan keuangan daerah lembaran daerah kabupaten luwu utara tahun nomor peraturan d p.fah kabupaten luwu utara nomor tahun tentang peru, ran pendapatan dan belanja daerah kabupaten luwu utara jl)hun lembaran daerah kabupaten luwu utara tahun nomor peraturan blp j'.ahun anggaran berita daerah kabupaten luwu utara nomor memperhatikan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pe$splay tahun anggaran keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang perjalanan o;dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil da pegawai tidak tetap; menetapkan perubahan peraturan bupati nomor tahun tentang bia a! pe,jalanan dinas jabat alli bagi pejabat negara, peta,wai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dalam lingkup pemeran'rah daerah kabupaten luwu utara biaya perjalanan dinas adalah perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri small, dan pegawai ledak tetap dalam lingkup pemerintah kabupaten luwu utara. pejabat negara sebagaimana dim kpud adalah bupati dan wakil bupati yang disetarakan dengan p!mp!nan dprd, anggota dprd disetarakan dengan pejabat eselon bupati dan wakil bupati, pimpin n dan anggota dprd serta pegawai negeri sipil golongan yang menduduki jagalah eselon diberikan uang representasi. biaya perjalanan dinas dimaksud asal diberikan biaya transportasi, penginapan dan uang harian. uang harian yang dimaksud pada termin dari uang makan, uang angkutan setempat dan uang saku. perjalanan dinas yang dipaksa 1akan luar wilayah kabupaten tugu utara dalam wilayah provinsi sulawesi selatan ditentukan sebagai berikut sampai dengan dibayarkan (satu) hari, s d dia y,akan (dua) hari, dan seterusnya derby,dekan (tiga) hari. kecuali ditentukan lain. luar provinsi sulawesi selatan paling lama (lima) hari, kecuali ditentukan lain. biaya penginapan dibayarkan beku ang satu hari dari jumlah hari perjalanan dinas yang ditentukanlrnbong dan rapi diberikan lumpsorn paling lama (tiga) hari kecuali ditentukan lain. perjalanan dinas dalan wilayah kecamatan masamba tidak diberikan biaya perjalanan dinas kecuali perjalanan dinas 'p lantang talang, desa bicara, desa surnillin, desa hero, desa sepakat, desa pon90 dan to' rada. perjalanan dinas yang melebihi dibayarkan sesuai dengan surat berwenang. waktu yang ditentukan pada dan perintah tugas yang dikeluarkan oleh pejabat yang yang dimaksud dengan ketentuan aln dalam peraturan lni adalah perjalanan dinas yang melebihi waktu yang telah tentu dalam dan yang didasarkan pada pelaksanaan kegiatan sesuai dengan surat perintah tugas. yang merupakan bagian yang tilda terpisahkan. ketentuan yang diatur dalam percaturan inl tidak berlaku untuk perjalanan dinas pejabat keluar negeri, perjalanan'n pindah, dan biaya perulangan pegawai yang pensiun. hal hal yang belum jelas diatur elem peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. peraturan lnl mulai berlaku ser tanggal ditetapkan, agar setiap mengetahuinya rnernerlntahkan pengundangan peraturan bupati penempatannya dalam berita daerah kabupaten luwu utara. orang dapat ini dengan ditetapkan masamba adc! tanggal, maret , p ti luwu utara 'll., ., ' :; lut butty 2601i diundangkan masamba pada tanggal, maret s ,.baris daerah, . "j'' ,._, . . j ! l . l ;.'.' ltu u t ' =.::: berita daerah kabupaten luwu l!utara tahun nomor lampiran peraturan bupati luwu utara nomor tahun tanggal jl!area uang representasi pejabat negara pns ha kab kota ibuku tf, prop. luar prop. bupati wakil bupati kalau wakil kalau dprd pejabat eselon anggota dprd satuan biasa transpor bagi pejabat ne:g.'\ra pejabat negara transpor tasi bupati dan ketua dprd rp. wakil bupati dan wakil rp. , ketua dprd satuan biasa transportasi bagi pejabat pegawai tingkat eselon staf tl sl' ol< tasi eselon ii.a rp. eselon .b& ang. dprd rp. eselon ill rp. eselon rp. eselon rp. stal dan ptt rp. ajudan sopir standar tiket pesawat perjalanan dinas keluar prop sulsel biasa tiket makassar jakarta makassar yogyakarta makassar, ___ sura tl! makassar denpasar makassar bima, maumere can lombok makassar manado makassar palu makassar luwuk makassar gorontalo makassar kendari, raha ca pola makassar bulan ja uri_. makassar makassar timika i4 : sorong makassar makassar ambon makassar balikpapan "makassar biak makassar pontianak . makassar f'ada g makassar p_l!lem ng if. makassar batam makassar medan m8k"ass3r banda aceh lampiran peraturan bupati luwu utara nomor tahun tanggal more satuan biasa perjalanan dinas al! wilayah kabupaten luwu utara lumpur zon zona zon alil zona zona bone bone, malang bicara, hero, el< baebunta, mal bar congo, sepakat lambang ml' sabang, maju l.talang mappeoeceng toraja bupati& bpi ketuaoprd wakil bupati pl wl< ketua dprd eselon +pl eselon pl anggota dprd eselon ill fpl eselon 1pl eselon 1pl staf, pti aoc 1pl sopir ,pl satuan biaya uang harian dan penginapan perjalanan dinas dalam negeri dalam wilayah pr? sulsel luar wilayah prop. sulsel liang harian penginapan uang harian p.penginapan bupati ketua dprd . +.: w a k il b u p a t l& : t t i wkl ketua dprd "": eselon eselon anggota dprd eselon ill eselon eselon staf, pit adc sopir ri lampiran peraturan bupati luwu utara nomor tahun tanggal maret tabel jarak kilometer dari ibukota kabur.ren luwu ara wilayah kabupaten dan kota dalam prop. sulsel dan kota lainnya yai berbatasan dengan prop.sulsel nama kabupaten kota jarak km makassar l<m maros pangkep barru pare pare pin rang sid rap sengkang spp eng 306km bone 480km sinjai gowa takalar jeneponto bantaeng mba selayar' tato enrekang maliki kotapalopo luwu sorak kolaka (sul tra) poso, morowali, bungku (sul teng) mamuju (sulbar) catatan: jarak dikali (dua). . ;::. : ::. !.':'" . . i.l .' . , ( , y ati luwu utara<' \ \,> " ''( j, \_" 'r. ', >, . . \,. .: : h'.m,luthfi butty 'j .>"" . .;: |
dnyasekretaribeserta perangkat daerah, bupati adalah bupati lumajangasisten pemerintahan adalah asisten pemerintahan sekretariat daerah kabupaten lumajang, bagian administrasi pemerintahan adalah bagian administrasi pemerintahan sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian aparatur dan penyelenggara pemerintahan adalah sub bagian aparatur dan penyelenggara pemerintahan bagian administrasi pemerintahan sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian otonomi daerah adalah sub bagian otonomi daerah bagian administrasi pemerintahan sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian kerjasama dan pertanahan adalah sub bagian kerjasama dan pertanahan bagian administrasi pemerintahan sekretariat daerah kabupaten lumajang, bagian hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian pembentukan produk hukum daerah adalah sub bagian pembentukan produk hukum daerah bagian hukum sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian bantuan dan pembinaan hukum adalah sub bagian bantuan dan pembinaan hukum bagian hukum sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian dokumentasi hukum adalah sub bagian dokumentasi hukum bagian hukum sekretariat daerah kabupaten lumajang,daerah kabupaten lumajang, sub bagian agama adalah sub bagian agama bagian administrasi kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian pendidikan dan kebudayaan adalah sub bagian pendidikan dan kebudayaan bagian administrasi kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian kesejahteraan sosial adalah sub bagian kesejahteraan sosial bagian administrasi kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten lumajang,lumajang, bagian administrasi energi sumber daya alam dan perekonomian adalahdata perekonomian adalah sub bagian data perekonomian bagian administrasi energi sumber daya alam dan perekonomian sekretariat daerah kabupaten lumajang: sub bagian penanaman modal dan investasi adalah sub bagian penanaman modal dan investasifasilitasi energi sumber daya alam adalah sub bagian fasilitasi energi sumber daya alammajang, sub bagian administrasi program adalah sub bagian administrasi program bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian administrasi pelaksanaan program adalah sub bagian administrasi pelaksanaan program bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah sub bagian monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah kabupaten lumajang, bagian layanan pengadaan barang jasa adalah bagian bagian layanan pengadaan barang jasa sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian administrasi dan perencanaan pengadaan adalah sub bagian administrasi dan perencanaan pengadaan bagian layanan pengadaan barang jasa sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian pelayanan pengadaan barang jasa adalah sub bagian pelayanan pengadaan barang jasa bagian layanan pengadaan barang jasa sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian pembinaan, evaluasi dan konsultansi adalah sub bagian pembinaan, evaluasi dan konsultansi bagian layanan pengadaan barang jasa sekretariat daerah kabupaten lumajang, asisten administrasi adalah asisten administrasi sekretariat daerah kabupaten lumajang, bagian organisasi adalah bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian kelembagaan adalah sub bagian kelembagaan bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian standarisasi kinerja adalah sub bagian standarisasi kinerja bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub. bagian tata laksana adalah sub. bagian tata laksana bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten lumajang,abupaten lumajang, sub bagian peliputan adalah sub bagian peliputan bagian hubungan masyarakat dan protokol sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian pemberitaan adalah sub bagian pemberitaan bagian hubungan masyarakat dan protokol sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian protokol adalah sub bagian protokol bagian hubungan masyarakat dan protokol sekretariat daerah kabupaten lumajang, bagian umum adalah bagian umum sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian dan rumah tangga adalah sub bagian dan rumah tangga bagian umum sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian pengadaan adalah sub bagian pengadaan bagian umum sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian pemeliharaan adalah sub bagian pemeliharaan bagian umum sekretariat daerah kabupaten lumajang, bagian keuangan dan kepegawaian adalah bagian keuangan dan kepegawaian sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian kepegawaian adalah sub bagian kepegawaian bagian keuangan dan kepegawaian sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian anggaran dan perbendaharaan adalah sub bagian anggaran dan perbendaharaan bagian keuangan dan kepegawaian sekretariat daerah kabupaten lumajang, sub bagian akuntansi dan pelaporan adalah sub bagian akuntansi dan pelaporan bagian keuangan dan kepegawaian sekretariat daerah kabupaten lumajang, staf ahlilompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada sekretariat daerah kabupaten lumajang. bab kedudukan dan susunan organisasi sekretariat daerah merupakan unsur pelaksana urusan penunjang urusan pemerintah pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah, penetapan rencana kerja dan program kegiatan sekretariat daerah, cc. mengkoordinasikan rencana kerja dan program sekretariat daerah, mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah kabupaten lumajang bidang pemerintahan, pembangunan, administrasi organisasi dan tata laksana, pemberian pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah kabupaten lumajangalam perumusan kebijakan pemerintahan kabupaten kepada seluruh perangkat daerah, pelaporan program dan kegiatan sekretariat daerahmembawahi bagian administrasi pemerintahan, membawahi a). sub bagian aparatur dan penyelenggara pemerintahan, b). sub bagian otonomi daerah, c). sub bagian kerjasama dan pertanahan. bagian hukum, membawahi a). sub bagian pembentukan produk hukum daerah, b). sub. bagian bantuan dan pembinaan hukum, c). sub bagian dokumentasi hukum. bagian administrasi kesejahteraan rakyat, membawahi a). sub bagian agama, b). sub bagian pendidikan dan kebudayaan, c).energi sumber daya alam dan perekonomian, membawahi a). sub bagian data perekonomian, b). sub bagian penanaman modal dan investasi, c). sub bagian fasilitasi energi sumber daya alam. bagian administrasi pembangunan, membawahi a). sub bagian administrasi program, b). sub bagian administrasi pelaksanaan program, c). sub bagian monitoring, evaluasi dan pelaporan. bagian layanan pengadaan barang jasa, membawahi sub bagian administrasi dan perencanaan pengadaan, sub bagian pelayanan pengadaan barang jasa, sub bagian pembinaan, evaluasi dan konsultansi. asisten administrasi, membawahi bagian organisasi, membawahi a). sub bagian kelembagaan, b). sub bagian standarisasi kinerja, c). sub bagian tata laksana. bagian hubungan masyarakat dan protokol, membawahi a). sub bagian hubungan masyarakat, b). sub bagian protokol, c). sub bagian dokumentasi. bagian umum, membawahi a). sub bagian dan rumah tangga, b). sub bagian pengadaan, c). sub bagian pemeliharaan. bagian keuangan dan kepegawaian, membawahi a). sub bagian kepegawaian, b). sub bagian anggaran dan perbendaharaan, c). sub bagian akuntansi dan pelaporan. staf ahli, kelompok jabatan fungsional. masing masing asisten sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dipimpin oleh asisten yang berada dihuruf angka angka dan angka huruf angka dan angka huruf angkaberada bawah koordinasi asisten dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah. masing masing sub bagian sebagaimana dimaksud pada hurufc),laksanakan tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintah, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana prasarana pemerintah daerah serta pembinaan dan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh perangkat daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sekretaris daerah, mempunyai fungsi pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah, mengkoordinasikan rencana kerja dan program sekretariat daerah cc. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah,prasarana pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparaturdan tindakan yang perlu diambil dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah kepada bupati dan seluruh perangkat daerah, j . pelaksanaan tugas tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh bupatiadministrasi pemerintahan, hukum dan, mempunyai fungsi perumusan kegiatan operasionalperumusan kebijakan pemerintah kabupaten dancc. pelaksanaan monitoring dan evaluasipenganalisaan data kebijakankegiatan penyelenggaraan bidang, pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerjaparatur dan penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama dan pertanahan. bagian administrasi pemerintaherintahan, pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan bidang aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama dan pertanahmonitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunparatur dan penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama dan pertanahparatur dan penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama dan pertanahan kepada sekretaris daerah melalui asisten pemerintahparatur dan penyelenggara pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf a), mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program kerja sub bagian aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan, menginventarisasi data personil kecamatan dan kelurahan serta aparatur pemerintah desa, cc. menyusun petunjuk tehnis pembinaan aparatur pemerintah kecamatan dan desa, mengkoordinasikan permasalahan perangkat daerah, mengkoordinasikan dan fasilitasi permasalahan aparatur pemerintah kecamatan dan desa, mengkoordinasikan dan memfasilitasi dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa, mengkoordinasikan dan memfasilitasi dalam komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, membina aparatur kecamatan dalam peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik, melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian aparatur dan penyelenggaraan pemerintotonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf bj, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program kerja sub bagian otonomi daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan otonomi daerah, memberikan pertimbangan data usulan perbaikan fisik kantor rumah dinas beserta sarana dan prasarana perkantoran kecamatan, merumuskan kebijakan pembentukan, penghapusan, perubahan batas, nama kecamatan serta pemindahan ibukota kabupaten dan kecamatan, melaksanakan bimbingan, pemantauan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan dan pengembangan perkotaan serta penyelenggaraan sarana prasarana pemerintahan kecamatan dan kelurahan, menyusun dan merumuskan monografi kecamatan dan kelurahan, melaksanakan pengolahan data penetapan batas wilayah kabupaten dan kecamatan, menetapkan dan pembakuan nama rupa bumi, menyusun kode wilayah, j . menyusun data penunjang pencalonan dan pelantikan bupati wakil bupati, mengkoordinasikan penerimaan dan penyajian data dalam rangka kunjungan kerja dpr dprd dan pemerintah kabupaten kota, melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian otonomikerjasama dan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf cc), mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program kerja sub bagian kerjasama dan pertanahan, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan bidang administrasi kerja samarja sama antar daerah dan antar lembaga serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kerja sama, mengumpulkan dan mengolah data terkait intensifikasi pendapatan asli daerah tanah tanah eks aset kelurahan dan pemerintah daerah, menyusun petunjuk teknis pembinaan tentang pertanahan, menyiapkan administrasi pelantikan camat sebagai pejabat pembuat akta tanah, memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah, mengkoordinasikan data penyelesaian masalah ganti kerugian tanah untuk pembangunan, mengolah dan menyusun rencana penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti rugi tanah kelebihan dan tanah absence, penyelesaian tanah ul, j . menginventarisasi dan mengevaluasi data tanah terlantar, mengumpulkan, menganalisa dan mengolah data tentang perencanaan penggunaan tanah sesuai dengan fungsi kawasan, il. melaksanakan pensertifikatan tanah aset negara pemerintah kabupaten, memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah aset negara pemerintah kabupaten, mendata tanah aset negara pemerintah kabupaten, oo. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian kerjasama dan pertandan program serta petunjuk teknis. bagian hukum sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi perumusan dan penyusunan program kerja bagian hukum, pemberian arahan dan petunjuk teknismengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan serta fasilitasi rencana aksi nasional hak asasi manusia, perumusan bahan pembinaan peraturan desa, pengolahan data, penyusunan dan penyempurnaan serta pembentukan produk hukum daerah dan perbuatan hukum daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum daerah dan perbuatan hukum daerah, pelaksanaan penyusunan dan penyuluhan serta pembinaan kesadaran hukum dan sosialisasi produk hukum daerah, pengolahan data dan penyusunan dokumentasi, informasi dan kodifikasi produk hukum daerah, pemberian bantuan hukum dan perlindungan hukum terhadap aparatur dalam pelaksanaan tugas, j . pelaksanaan pembinaan penyusunan peraturan desa, pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bagian hukumpembentukan produk hukum daerahmbentukan produk hukum daerah, memberikan arahan dan petunjuk tekniscc. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatanrumuskan bahan pembinaan peraturan desa, mengolah data dan penyusunan dan penyempurnaan serta pengembanglaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum daerah dan perbuatan hukum daerah, melaksanakan pemantauan perkembangan hukum, khususnya yang menyangkut tugas pemerintahan daerah, melaksanakan pembentukan produk hukum daerah, memfasilitasi penyusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian pembentukan produk hukumsub bagian bantuan dan pembinaan hukumbantuan dan pembinaan hukum, memberikan arahan dan petunjuk teknis pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum, penyuluhan hukum, mengolah data, menyusun dan menyempurnakan materi bantuan hukum, penyuluhan hukum, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penegakan produk hukum daerah, melaksanakan penyusunan dan penyuluhan serta pembinaan kesadaran hukum dan sosialisasi produk hukum daerah, memberikan bantuan hukum dan perlindungan hukum terhadap aparatur dalam pelaksanaan tugas, melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian bantuan dan pembinaanhukum, j . melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian hukum. sub bagian dokumentasi hukumdokumentasi hukum, menyusun dan penghimpunan peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan dan instruksi bupati, mengkoordinasikan pembinaan peraturan desa, pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah, menyusun materi informasi hukum dan perundang undangan, menerbitkan lembaran daerah dan berita daerah, menggandakan dan mendistribusikan peraturan daerah, keputusan dan instruksi bupati, informasi hukum dan perundang undangan, melaksanakan fungsi dokumentasi dan perpustakaan hukum serta jaringan dokumentasi informasi hukum, melaksanakan fungsi tata usaha hukum, melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian dokumentasirogram dan penyusunan kebijakan bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat. bagian administrasi kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi perumusan dan penyusunan program kerja bagian kesejahteraan rakyat, penyediaan data keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat, cc. penyelenggaraan analisa dan kajian data keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat, penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat, penyusunan hasil analisa dan kegiatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat, penyediaan informasi hasil analisa dan kajian keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat, mengkoordinasikan rencana pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat, pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bagianj .gamgama, mengumpulkan dan menganalisa data keagamaan, cc. menyusun hasil analisa data keagamaan, menyediakan informasi hasil analisa, menyusun kebijakan bidang keagamaan, memproses bantuan bantuan bidang keagamaan, memproses pelayanan administrasi bidang keagamaan, mengkoordinasikan rencana fasilitasi pembinaan, menghimpun dan memelihara data keagamaan, melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian agampendidikan dan kebudaydidikan dan kebudayaan, mengumpulkan dan menganalisa data pendidikan dan kebudayaan, cc. menyusun hasil analisa data pendidikan dan kebudayaan, menyediakan informasi hasil analisa, menyusun kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan, memproses bantuan bantuan bidang pendidikan dan kebudayaan, memproses pelayanan administrasi bidang pendidikan dan kebudayaan, mengkoordinasikan rencana fasilitasi pembinaan, 'mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, menghimpun dan memelihara data pendidikan dan kebudayaan, melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian pendidikan dan kebudayaan, ilkesejahteraan sosialkesejahteraan sosial, mengumpulkan dan menganalisa data kesejahteraan sosial, cc. menyusun hasil analisa data kesejahteraan sosial, menyediakan informasi hasil analisa data kesejahteraan sosial, menyusun kebijakan bidang kesejahteraan sosial, memproses bantuan bantuan bidang kesejahteraan sosial, memproses pelayanan administrasi bidang kesejahteraan sosial, mengkoordinasikan rencana fasilitasi pembinaan, menghimpun dan memelihara data kesejahteraan sosial, melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian kesejahteraan sosial, mempunyai fungsi perumusan kegiatan operasional dan program kerja bidang ekonomi dan pembangunan, mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah kabupaten bidang ekonomi dan pembangunan, mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang ekonomi dan pembangunan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja bidang ekonomi dan pembangunan, penganalisaan data kebijakan dan program kerja bidang ekonomi dan pembangunan, mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraanluruh perangkat daerah, pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerjaenergi sumber daya alam dan perekonomian bagian administrasi energi sumber daya alam danbahan kebijakan dan program serta pemantauan dan evaluasi. bagian administrasi energi sumber daya alam dan perekonomian sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi perumusan dan penyusunan program kerja bagian perekonomian, pengumpulan, mengolah dan menganalisis data potensi dan perkembangan perekonomian daerah, data perekonomian, penanaman modal dan investasi serta sumberdaya alam dan energi, dalam rangka perumusan kebijakan dan program perekonomian daerah, penyusunnyusunan pedoman pembinaan pengembanganpemantauan dan evaluasi pelaksanadan fasilitasi pengelolaan beras untuk keluarga miskin, mengkoordinasikan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program perekonomian daerah, pelaksanaan koordinasi perumusan pedoman teknis pengembangan perekonomian daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan perekonomian daerah, pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bagian administrasi energi sumber daya alam dan perekonomianekonomi dan pembangunrekonomian dan pembangunan. sub bagian data perekonomian sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf aj, mempunyai tugas menyusun program kerja sub bagian data perekonomian, menyusunkoordinasimonitoring dan evaluasi perkembangan harga, melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan kelembagaan ekonomi, melaksanakan koordinasi dan pembinaan badan usaha milik daerah, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengendalian inflasi daerah, melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian data perekonomipenanaman modal dan investasianaman modal dan investasi, mengolah data penanaman modal dan investasi, cc. menyusun bahan perumusmonitoring dan evaluasi pelaksanakoordinasi dan fasilitasi penanaman modal dan investasi, melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian penanaman modal dan investasfasilitasi energi sumber daya alamsumber daya alam dan energi, melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya alam dan energi, cc. mengolah data pengelolaan sumber daya alam dan energi, melaksanakan fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan energi, menyusun bahan perumusan kebijakan dan program pengembangan sumber daya alam dan energi, melaksanakannyusun hasillaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian sumber daya alam dan energparagraf keduapedoman dan petunjuk tehnis pembinaan, pengendalian dan evaluasi administrasi pembangunan. bagian administrasi pembangunbangunan, perumusan kebijakan teknis dan petunjuk tehnis pembinaan, pengendalian dan evaluasi administrasi pembangunan, cc. mengkoordinasikan penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan dan program dibidang pembangunan, mengkoordinasikan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program bidang pembangunan, pelaksanaan pengelolaan manajemen administrasi pembangunan, pelaksanaan pelaporan, monitoring evaluasi dan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang dikelola masing masing unit satuan kerja, pemberian pelayanan konsultasi koordinasi kepada unit kerja berkaitan pengelolaan pembangunan, pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bagian administrasi pembangunanekonomi dan pembangunan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah serta asisten ekonomi dan pembangunan. sub bagian administrasi programnyusunan dan administrasi program, mengolah data usulan usulan program pembangunan dari unit satuan kerja, cc. menyusun sinkronisasi antara usulan dengan rencana prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dengan rpm, melaksanakan fungsi ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan, merumuskan pedoman, petunjuk teknis, dan pelaksanaan pembangunan, melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian penyusunan administrasiadministrasi pelaksanaan program,dministrasi pelaksana program, mengolah data administrasi pembangunan daerah yang dikelola unit satuan kerja, melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengawasan realisasi penyerapan anggaran, melaksanakan koordinasi dengan unit organisasi perangkat daerah terkait pelaksanaan administrasi kegiatan pembangunan, memberikan pelayanan konsultasi koordinasi administrasi pelaksanaan rencana pembangunan kepada unit satuan kerja daerah, melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian pelaksanamonitoring, evaluasi dan pelaporan, mengolah data pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, cc. menyusun rencana jadwal monitoring dan evaluasi, melaksanakan koordinasi dengan unit satuan kerja dalam rangka laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, menyusun konsep permintaan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari masing masing unit satuan kerja, menghimpun dan menganalisa laporan pelaksanaan pembangunan dari masing masing unit satuan kerja, melaksanakan rekonsiliasi atas pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian monitoring, evaluasi dan pelaporan, j paragraf ketiga bagian layanan pengadaan barang jasa bagian layanan pengadaan barangkebijakan daerah, layanan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengadaan barang jasa. bagian layanan pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi mengkoordinasikan penyusunan kegiatan bagian layanan pengadaan barang jasa setda kabupaten lumajang, menyusun kebijakan serta mengevaluasi pelaksanaan strategi pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten lumajang, memberikan pelayanan, konsultansi, koordinasi, dan fasilitasi terhadap opd dalam melaksanakan pengadaan barang jasa, memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan bagian pelayanan pengadaan barang jasa, pengelolaan dan memfasilitasi sistem informasi manajemen pengadaan barang jasa secara elektronik, melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pengelola pengadaan barang jasa, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa kepada bupati, melalui sekretaris daerah, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sub bagian administrasi dan perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf a), mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan sub bagian administrasi dan perencanaan pengadaan, melaksanakan tugas tugas ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan pada bagian pelayanan pengadaan barang jasa, melakukan koordinasi dan menginventarisasi terhadap paket paket pekerjaan yang akan dilelang diseleksi sebagaimana tercantum dalam rencana umum pengadaan barang jasa rup) bersama opd: membantu dan mengkoordinasikan terkait pengembangan personil jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa, menyusun strategi pengembangan kelembagaan organisasi bagian pelayanan pengadaan barang jasa, meningkatkan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelompok kerja pengadaan barang jasa, melaporkanlayanan pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf berima usulan opd untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang jasa, memfasilitasi dan menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan pokja, melaksanakan koordinasi, memberikan saran dan pendapat hukum kepada pokja dalam untuk penyelesaian masalah sanggahan dan pengaduan yang disampaikan oleh penyedia barang jasa pada proses pengadaan barang jasa, melaksanakan dokumentasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa oleh kelompok kerjalaporkan hasilmbinaan, evaluasi dan konsultansi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf cyusun pedoman teknis, mekanisme dan tata cara pengadaan barang dan jasa meliputi pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, jasa konsultansi dan jasa lainnya mengelola sistem informasi manajemen katalog untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik, melaksanakan pembinaan bagi organisasi pengadaan barang jasa opd lingkungan pemerintah kabupaten lumajang, memberikan pelayanan konsultansi kepada opd terkait pelaksanaan pengadaan barang jasa, membuat laporan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh perangkat, proses dan hasil pengadaan barang jasa melalui kepala bagian, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bagianumum, organisasi, hubungan masyarakat dan protokol, keuangan dan kepegawaian. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada asisten administrasi, mempunyai fungsi perumusan kegiatan operasionalrumusan kebijakan pemerintah kabupatenlaksanaan program kerja bidang bidang umum, organisasi, hubungan masyarakat dan protokol, keuangan dan kepegawaian, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksananganalisaan data kebijakankegiatan penyelenggaraanumum, organisasi, hubungan masyarakat dan protokol, keuangan dan kepegawaian kepada seluruh perangkat daerah, pelaporan pelaksanaan tugasbidang umum, organisasi, hubungan masyarakat dan protokol, keuangan dan kepegawaikesatu bagian organisasi bagian organisasi dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam melaksanakan mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan program tata naskah, standar pelayanan minimal, prosedur kerja, pelayanan publik, analisa kelembagaan, jabatan dan standarisasi kinerja. bagian organisasi sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi perumusan dan penyusunan program kerja bagian organisasi, mengkoordinasikan rencana operasionalmbinaan teknis dan pelaksanaan kinerjanya, mengkoordinasikan secara hirarki dan vertikal tentang tugas bagian organisasi, penelaahan konsep konsep naskah dinas tentang tata naskah dinasnganalisaan produk produk hukum tentang organisasi dan manajemen, pengevaluasian dan menginventarisasi permasalahan bidang organisasi dan manajemen, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis organisasi dan manajemen untuk jangka pendek, menengah dan panjang, pengajuan telaahan staf tentang organisasi dan manajemen, j . penyelenggaraan analisa organisasi dan manajemen serta analisa jabatan, penyusunan hasil analisa dan kompetensi jabatan, il. pemberian pelayanan administrasi kelembagaan, tata naskah dan standarisasi kinerja, penyusunan petunjuk teknis atau peraturan perundang undangan tentang organisasi dan manajemen, pelaksanaan pembuatan konsep perda dan tata kerja organisasi, penyediaan peraturan perundangan berkaitan dengan organisasi perangkat daerah dan manajemennya, pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bagian organisasiadministrasi:kelembagkelembagaan, mengolah data kelembagaan, analisa jabatan, analisa organisasi dan manajemen, cc. menganalisa data kelembagaan, analisa jabatan, analisa organisasi dan manajemen, melaksanakan analisa jabatan organisasi dan manajemen, merumuskan bahan kebijakan bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa organisasi dan manajemen untuk jangka pendek, menengah dan panjang, menyusun konsep penataan kelembagaan, menyusun konsep rancangan peraturan daerah dan jumlah jenis kelembagaan, menyusun konsep hasil analisis jabatan, organisasi dan manajemen, menganalisa produk produk hukum tentang kelembagaan, analisa jabatan, analisa organisasi dan manajemen, membuat telaahan staf tentang kelembagaan, hasil analisa jabatan, analisa organisasi dan manajemen, melaksanakan pembinaan kelembagaan dan analisa jabatan, il. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelembagaan, melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian kelembagaoo. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian organisasi. sub bagian standarisasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf bj, mempunyai tugas menyusun program kerja sub bagian standarisasi kinerja, mengolah data budaya kerja laki laporan kerja organisasi dan aparatur, cc. menganalisa data budaya kerja, laki dan laporan kinerja organisasi dan aparatur, menyusun rumusan bahan kebijakan bidang budaya kerja dan administrasi laporan kinerja, menyusun konsep keputusan bupati tentang budaya kerja, laki dan laporan kinerja organisasi dan aparatur, menganalisa produk produk hukum tentang budaya kerja laki dan kinerja organisasi dan aparatur, membuat telaahan staf tentang budaya kerja, laki dan kinerja organisasi dan aparatur, menyusun konsep hasil analisa budaya kerja dan administrasi pelaporan kinerja, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, budaya kerja, laki dan laporan kinerja organisasi dan aparatur, melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian standarisasi kinerjsub bagian tata laksanatata laksana, mengolah data tata naskah, prosedur kerja, standar pelayanan minimal dan pelayanan publik, cc. menganalisa data tata naskah, prosedur kerja, standar pelayanan minimal dan pelayanan publik, menyusun rumusan bahan kebijakan bidang tata naskah, prosedur kerja, standar pelayanan minimal dan pelayanan publik jangka pendek, menengah dan panjang: menyusun konsep keputusan bupati tentang, tatambuat telaahan staf tentanglaksanakan pembinaan tentang tata naskah, prosedur kerja, standar pelayanan minimal dan pelayanan publik, j . melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tata naskah, prosedur kerja, standar pelayanan minimal dan pelayanan publik, menyiapkan data tata naskah, prosedur kerja, standar pelayanan minimal dan pelayanan publik, melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian tata laksanusun kebijakan bidang hubungan masyarakat, protokol dan dokumentasi. bagian hubungan masyarakat dan protokol sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi perumusan dan penyusunan program kerja bagian hubungan masyarakat dan protokol, penyelenggaraan pengumpulan dan penyusunan pemberitaan, cc. penyelenggaraan dan pengaturan layanan penyampaian berita informasi, penyelenggaraan dan pengaturan layanan kegiatan protokoler bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, dan tamu pejabat pemerintah lainnya, mengkoordinasikan kegiatan kehumasan dan keprotokolan, penyediaan petunjuk pedoman data informasi, protokoler dan pemberitaan, pemfasilitasian kerjasama penyampaian informasi dan keprotokolan, pendokumentasian aktivitas dan statement bupati dan wakil bupati, penyiapan bahan sambutan bupati, wakil bupati dan pejabat lainnya, j . melakukan pendampingan kegiatan kedinasan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bagian hubungan masyarakat dan protokoldan tindakan yang perlu diambil kepada sekretaris daerah melalui asisten administrasi, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah dan asisten administrasi. sub bagian hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf a), mempunyai tugas menyusun rencana kerja sub bagian hubungan masyarakat, mempersiapkan rencana kehumasan, cc. menyusun berita kegiatan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah dalam bentuk release berita serta menyajikan berita kepada pihak pihak yang berkepentingan, menyiapkan bahan sambutan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah: mengkliping media cetak kegiatan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, dengan menyajikan kepada pihak pihak yang bermas dan protokol, melaksanakan dialog audiensi dengan tokoh tokoh masyarakat, organisasi sosial dan kemasyarakatan, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian hubungan masyarakat dan protokol, sub bagian protokolrotokol, mengolah data kegiatan bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, dan pejabat pemerintah lain lingkungan pemerintah kabupaten lumajang, cc. mendampingi kegiatan kedinasan bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, dan pejabat pemerintah lan lingkungan pemerintah kabupaten lumajang, memberikan layanan pengaturan kegiatan protokoler, menyusun petunjuk pedoman tata laksana dan tata kerja keprotokolan, melaksanakan koordinasi kegiatan keprotokolan, menyimpan peralatan kebutuhan tata kegiatan keprotokolakat dan protokol, menyiapkan dan mengatur penerimaan kunjungan tamu vip vip pemerintah kabupaten lumajang, j . melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian hubungan masyarakat dan protokol. sub bagian dokumentasidokumentasi, menyiapkan rencana pendokumentasian acara kegiatan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan media dalam rangka pelaksanaan dokumentasi, menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dokumentasi, menginventarisir dokumentasi pemerintahan dan pembangunan daerah dalam bentuk file aneka medikat dan protokol, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian hubungan masyarakat dan protokol. paragraf ketiga bagian umumprogram dan kegiatan tata usaha dan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan. bagian umum sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi perumusan dan penyusunan program kerja bagian umum, perumusan dan penyusunan program kerja bagian umum, cc. mengkoordinasikan rencana operasional bagian umum, penelitian dan memilah surat surat yang akan disediakan kepada pimpinan, penyiapan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana kantor dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana tamu tamu dinas, pengkajian kelayakan semua naskah kerjasama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan perbaikan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas maupun peralatan kantor, penghimpunan data kebutuhan rencana pengadaan barang lingkungan sekretariat, penyusunan konsep naskah dinas kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang, pengadaan, menyimpan dan mendistribusikan serta memelihara barang daerah, pelaporan pelaksanaan dan program kerja bagian umumtata usaha dan rumah tanggtata usaha dan rumah tangga, menyelenggarakan administrasi agenda surat menyurat dan mendistribusikannyadilingkungan sekretariat daerah, meneliti kelengkapan kebutuhan bahan bahan yang disediakan untuk pimpinan, memantau jadwal kegiatan dan perjalanan dinas pimpinan berdasarkan jadwal kegiatan yang diprogramkan, melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian tata usaha dan rumah tanggangadgadaan, mengumpulkan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit lingkungan sekretariat, cc. menyusun daftar kebutuhan barang daerah kbd) tahunan lingkungan sekretariat, menyusun konsep naskah dinas kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, menyediakan dan mengatur kelengkapan rapat, upacara atau acara lain serta penyediaan akomodasi dan konsumsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, mengurus keperluan rumah tangga bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja subang pengadameliharapemeliharaan, mengumpulkan data, meneliti dan menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan kebutuhan barang barang daerah, melaksanakan pemeliharaan serta pengamanan gedung kantor dan rumah dinas bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah dilingkungan pemerintah daerah, melakukan pemeliharaan kendaraan jabatan maupun kendaraan operasional lingkungan sekretariat daerah, melakukan pengaturan dan pendistribusian pemanfaatan bahan bakar kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional untuk kepentingan dinas, mengurus surat surat kendaraan dan surat lain yang diperlukan dilingkungan sekretariat daerah, mengatur kebersihan dan memelihara rumah tangga, ruang kantor dan halaman sekretariat, melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja subang pemeliumum, j . melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum. paragraf keempat bagian keuangan dan kepegawaian bagian keuangan dan kepegawagelolaan keuangan dan kepegawaian lingkungan sekretariat daerah. bagian keuangan dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi perumusan dan penyusunan program kerja bagian keuangan dan kepegawaian, penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian dilingkungan sekretariat daerah, cc. pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian gaji pegawai lingkungan sekretariat daerah, penerimaan surat permintaan pembayaran dari bagian lingkungan sekretariat daerah untuk diverifikasi dan disahkan, penerbitan surat perintah membayar lingkungan sekretariat daerah, penelitian kelengkapan administrasi kepegawaian lingkungan sekretariat daerah, pelaksanaan inventarisasi data kepegawaian daerah, mengkoordinasikan rencana operasional bagian keuangan dan kepegawaian, mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan belanja sekretariat daerah, penyelenggaraan perbendaharaan pengelolaan keuangan sekretariat daerah, pelaksanaan kegiatan akuntansi dan pelaporan pengelolaan keuangan sekretariat daerah, il. pemberisekretaris daerah, pelaksanaan operasional administrasi umumanggaran dan perbendaharnggaran dan perbendaharaan, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dan perubahan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan urusan gaji pegawai negeri sipil lingkungan sekretariat daerah serta bupati wakil bupati, melaksanakan fungsi perbendaharaanfungsi bendahara satuan kerja perangkat daerah, menyusun anggaran pendapatan dan belanja serta konsolidasi anggaran pendapatan dan belanja serta laporan pertanggungjawabannya setiap bagian lingkungan sekretariat daerah, mengkoordinasikan serta penyusunan rencana dan perubahan anggaran keuangan dari masing masing kepala bagian lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan rekonsiliasi dan pendataan gaji pegawai negeri sipil sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan perubahan anggaran keuangan bupati wakil bupati dan sekretariat daerah, melaksanakan evaluasi dan monitoring pengendalian anggaran keuangan bupati wakil bupati dan sekretariat daerah, j . melaksanakan ketatausahaan keuangan bupati wakil bupati dan sekretariat daerah, melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran bupati wakil bupati dan sekretariat daerah, il. meneliti kebenaran laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran dan penerimaan pembantu: menyelenggarakan tata usaha keuangan lingkungan sekretariat daerah dan bertindak sebagai pejabat ketatausahaan keuangan sekretariat, menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai lingkungan sekretariat daerah, oo. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian penganggaran dan perbendaakuntansi dan pelaporkuntansi dan pelaporan, melaksanakan fungsi verifikasiverifikasi dokumen sumber akuntansi, melaksanakan proses pengolahan data akuntansi lingkungan sekretariat daerah melaksanakan konsolidasi dan penyusunan laporan keuangan lingkungan sekretariat daerah, mengolah data transaksi keuangan bupati wakil bupati dan sekretariat daerah, membina dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja disetiap bagian lingkungan sekretariat daerah, mengkonsolidasikan laporan keuangan berkala dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun dari setiap bagian, melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan bupati wakil bupati dan sekretariat daerah, melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian akuntansi dan pelaporkepegawaikepegawaian, menyelenggarakan administrasi kepegawaian dilingkungan sekretariat daerah, melaksanakan pengolahan data dan informasi kepegawaian lingkungan sekretariat daerah mengkoordinir laporan absensi pegawai lingkungan sekretariat daerah, melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian kepegawaibab staf ahli staf ahli sebagaimana dimaksud dalam hurufmelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. jabatan kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksibupati sesuai dengpebruari bupati lumajang ttd. drs. as'at diundangkan lumajang pada tanggal pebrdan tata kerja sekretariat daerah kabupaten lumajang sekretaris staf ahli kelompok jabatan daerah fungsional asisten asisten asisten pemerintahan perekonomian dan pembangunan administrasi bagian bagian bagian bagian administrasi bagian bagian bagian bagian bagian bagian administrasi hukum administrasi energi sumber administrasi layanan organisasi hubungan umum keuangan dan pemerintahan kesejahteraan daya alam dan pembangunan pengadaan masyarakat kepegawaian rakyat perekonomian barang jasa dan protokol sub bagian sub bagian sub bagian aparatur dan pembentukan sub bagian sub bagian sub bagian administrasi sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian penyelenggara produk hukum agama data administrasi dan kelembagaan peliputan dan rumah anggaran dan pemerintahan daerah perekonomian program perencanaan tangga perbendaharaan. pengadaan sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian bantuan dan sub bagian penanaman administrasi pelayanan dan sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian otonomi pembinaan pendidikan dan modal dan pelaksanaan pengadaan standarisasi pemberitaan pengadaan akuntansi dan daerah hukum kebudayaan investasi program barang jasa kinerja pelaporan sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian fasilitasi monitoring, pembinaan, sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian kerjasama dan dokumentasi kesejahteraan energi sumber evaluasi dan evaluasi dan tata laksana protokol pemeliharaan kepegawaian pertanahan hukum sosial daya alam pelaporan konsultansi bupati lumajang drs. as'at ag. |
bupati luwu utara peraturan bupati luwu utara nomor tahun tentang batas jumlah surat roll dita al'i pembayaran vang persediaan dan surat permintaan pembayaran alf alf persediaan sa.tuan kerja perangkat daerah lingkup pembjqntab kabupaten luwu ut deng. all rahmat tunai yang maha bsa. bupati low utara, menimbang bahwa unn,tlc' tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerahatuan kerja perangkat daerah jam lingkup pemerintah daerah bu.paten luwu utara. ';' ,' mengingat undang bidang nomor tahun tentang pajak b :or sebagaimana telah diubah dengan bi{flak atas tanah dan bangunan i,,._t r,, 1_1!1_ t_.:i '" ' ("\l"\ , : .: ;.,r : menetapkan:! uang persediaan satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten luwu utarat_ t 1_1 t"i, ttt"lo\ .__1_1_ ' ' ! persetujuan pencairan danaganti uang spm gu) dapat diajukan apabila realisasi belanja pada bendahara pengeluaran skpd mencapai paling rendah delapan puluh persen) dari uang persediaan uluwu utara. .,._ p , .,i.lff". diundangkan masamba pada tanggal sekretaris daerah kabupaten luwu utara mujahidin ibrahim ditetapkan masamba pada tanggal al' rlt bupati luwu utara, 1rain serta daerah kabupaten luwu utara tahun nomor |
naekeuangan desbupati sumbawa nomor tahun tentang daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal desa berita daerah kabupaten sumbawnusa tenggara barat. sekretaris desa adalah perangkat desa yang bertindak selaku koordinator ppid. kepala seksi adalah unsur dari pelaksana teknis sesuai dengan bidangnya. kepala urusan adalah unsur dari pelaksana teknis sesuai dengan urusan(l) kepala desa adalperangkat desa atau staf yang melaksanakan urusan dibidangan pengeluaran belanja: aadapada ditetapkan dengan peraturan desaterdiri atas kelompok pendapatan asli desa, kelompok transfer, dan kelompokbarang yang dinilai dengan uang. swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada merupakan perkiraan pendapatan yang disesuaikan dengan rincian belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam apbdisusun berdasarnusa tenggara baratnusa tenggara baratdalam huruf diklasifikasikan menurut kelompoktea sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam rkp pergunakan antara lain untuk alat tulis kantor: benda pos, bahan material: pemeliharaan: cetak penggandaan:il. honorarium narasumber ahli: operasional pemerintah desa: operasional bpd: oo.ak terduga. penggunaan biaya tidak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang disahkan oleh kepala desa setelah ditetapkannya keadaan darurat dan atau kejadian luar biasa dalam skala desa oleh kepala desa dengan keputusan: pencairan dana cadangan:tentang tata cara dan penentuan jumlah penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada huruf pada badan usaha milik desa berpedoman pada peraturan daerah tentang badan usaha milik"adtentang apbsebagaimana dimaksud dalam kepada camat. camat atas namadana desa, dana desa sebagaimana dimaksud pada ,disalurkan dengan syarat: dana desa telah diterima dalam rekening kas umum daerah, dan apb desa telah ditetapkanminggu keempat bulan april sebesar (empat puluh per seratus), tahap pada minggu keempat bulan agustus sebesar (empat puluh per seratus), dan tahap iii pada minggu keempat bulan november sebesar (dua puluh per seratus). bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerahpenyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing masing desa dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berjalan secara triwulanan dengan ketentuan: triwulan sebesar (lima belas per seratus) dari pagu perkiraan alokasi dan disalurkan pada minggu pertama bulan april. triwulan sebesar (dua puluh per seratus) dari pagu perkiraan alokasi dan disalurkan pada minggu pertama bulan juli. cc. triwulan iii sebesar (tiga puluh per seratus) dari pagu perkiraan alokasi dan disalurkan pada minggu pertama bulan oktober. triwulan sebesar (tiga puluh lima per seratus) dari pagu perkiraan alokasi dan disalurkan pada minggu ketiga bulan desember. pagu perkiraan alokasi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf mengacu pada keputusan bupati tentang jumlah pengalokasian add dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berkenaan. add sebagaimana dimaksud huruf bersumber dari: dana alokasi umum, dan dana bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak. penyaluran add yang bersumber dari dana alokasi umummasing masing desa. penyaluear dilakukan pada minggu pertama setiap bulan. penyalurealisasi penyaluran dari pemerintah. add sebagaimana dimaksud padadalam hal apb desa belum ditetapkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, penyaluran add yang bersumber dari dana alokasi umum rekening kas desa hanya dapat disalurkan untuk membiayadalam hal apb desa sebagaimana dimaksud pada telah ditetapkan, penyaluran dana desa, add dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan memperhitungkan kekurangan penyaluran bulan sebelumnya. proses penyaluran dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan add sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: bendahara desa membuka rekening pada bank umum yang ditetapkan sebagai rekening kas desa dan menyampaikan salinannya kepada ppid, bendahara pengeluaran ppid mengajukan spp langsung kepada ppid melalui pejabat ketatausahaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan daerah, spp langsung sebagaimana dimaksud pada huruf dilengkapi dokumen antara lain keputusan bupati sumbawa tentang penetapan jumlah dana transfer untuk masing masing desa, surat penyediaan dana spd), dan fotokopi rekening kas desa: berdasarkan spp langsung yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ppid, ppk skpd menerbitkan surat perintah membayar langsung spm ls) untuk ditandatangani oleh ppid. berdasarkan surat perintah membayar langsung spm ls) yang diajukan oleh ppid, kuasa bendahara umum daerah bud) menerbitkan surat perintah pencairan dana sp2d) sebagai dasar pencairan dana untuk kemudian disalurkan rekening kasberdasarkan peraturan perundang undangan. bendahara desmeliputi penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan bpd, dan insentif rukun tetangga rukun warga. rincian belanja operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan untuk pembayaran rekening listrik kantor desa, pembayaran rekening air kantor desa, alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, benda pos, biaya makanan dan minuman rapat, dan biaya perjalanan dinas. peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada mengatur tentang pengeluaran kas sebelum penetapan peraturan desa tentang apb desa. pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan belanja operasional perkantoran menggunakan perhitungan jumlah minimal berdasarkan keputusan bupati yang menetapkan harga standar pemerintah daerah. dalam hal peraturan desa tentang apb desa telah ditetapkan dan terdapat selisih jumlah pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada maka diperhitungkan pada pembayaran bulan berikutnya. pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dalam mengajukan kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan,sebagaimana dimaksud pada| . pelaksana kegiatan mengajukan spp kepada kepala desa. pengajuan spp sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah barang jasa lengkap: dan lampiran bukti transaksilegdesa melakukan pembayaran dgadaan barang jasa desa diatur dalam peraturan bupati yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang jasa desbearperaturan desa tentang apb desa adalah sama dengan tata cara pengajuan peraturan desa tentang apb desa. dalam hal bantuan keuangan dari anggaran dan pendapatan belanja daerah provinsi nusa tenggara barat dan anggaran dan pendapatan belanja daerahyang dikelolaig) bulan berikutnya. (l) dokumen surat pertanggungjawaban penggunaan dana dibuat untuk masing masing rincian penerimaan dan pengeluaran. setiap tanda bukti pengeluaran harus jelas peruntukannya, meliputi penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, tunjangan bpd, dan insentif rukun tetangga rukun warga, terdiri dari: kwitansi pembayaran, daftar tanda terima, keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan kepala desa dan peresmian keanggotaan bpd, keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa dan rukun tetangga rukun warga, dan surat setoran pajak ssp). pembelian barang jasa, terdiri dari kwitansi pembayaran bermeterai cukup, (pi nota faktur atau nota pembelian, dan surat setoran pajak ssp). perjalanan dinas, terdiri dari surat perintah tugas spt): surat perintah perjalanan dinas spp): kwitansi pembayaran, laporan perjalanan dinas, dan bukti pembayaran yang sah atas biaya transportasi dan biaya penginapan. belanja makanan minuman rapat, terdiri dari kwitansi pembayaran bermeterai cukup: daftar hadir, surat setoran pajak ssp): dan laporan hasil rapat nobulan. untuk setoran pajak pengadaan barang jasa menggunakan nomor pokok wajib pajak npp) bendahara desa. untuk setiap pengeluaran harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kwitansi, nota faktur atau nota pembelian, dibuat dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut ditandatangani oleh yang berhak menerima pembayaran dan tercantum dengan jelas nama, alamat, jabatan atau pekerjaan, serta dibubuhi stempel perusahaan organisasi: jika yang berhak menerima uang tidak dapat membubuhi tanda tangan, dapat membubuhi cap jempol yang dikuatkan dengan tanda tangan (dua) orang saksi yang berasal dari perangkat desa, cc. uraian pengeluaran dalam kwitansi harus singkat dan jelas, tidak diperkenankan adanya coretan, tindakan dan penggunaan koreksilak tipe ex, jumlah uang yang ditulis dengan huruf dan angka harus sama: tanda tangan lunas dibayar oleh bendahara desa dan tanda tangan setuju dibayar oleh kepala desa, kwitansi pembayaran barang jasa harus dibubuhi tanda tangan bendahara barang dibelakang kwitansi dengan keterangan barang telah diterima dalam keadaan cukup dan baik , untuk pengadaan barang jasa dengan nilai diatas rp250. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan rp1. (satu juta rupiah), dikenakan bea materai sebesar rp3. (tiga ribu rupiah): untuk pengadaan barang jasa dengan nilai atas rp1. (satu juta rupiah), dikenakan bea materai sebesar rp6. (enam ribu rupiah), dan segala pajak yang timbul akibat dari pengadaan barang jasa, disesuaikan dengan peraturan perundang undangan bidang perpajakan. pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan jika pada pos anggarncatatan setiaptyangtanggungjawaban penggunaan dana dibebankan pada kepala desa. dalam hal terjadi pergantian kepala desa, maka dilakukan penutupan dan pemeriksaan kas yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan kas. berita acara sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada pejabat baru pada saat pelaksanaan serah terima jabatan. sisa kas dan sisa dana menjadi tanggungjawab kepala desa baruterdiri dari laporan realisasi pendapatan, laporan realisasi belanja, dan laporan realisasi pembiayaan. laporb.laporan kekayaan milik desa per desember tahun anggaran berkenaan, dan laporan tentang program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan desa. kepalakepada bpd untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat (tiga) minggu setelah tahun anggaran berkenaddalam bentuk papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangukti bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagai dasar penyusunan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa disimpan dan dipergunakan oleh pemerintah desa untuk kepentingan pemeriksaan. ketentuan mengenai: format rancangan peraturan desa tentang apb desa, tercantum dalam lampiran format rencana anggaran biaya, tercantum dalam lampiran ii, format buku kas pembantu kegiatan, tercantum dalam lampiran iii, format surat permintaan pembayaran, tercantum dalam lampiran iv, format pernyataan tanggung jawab belanja, tercantum dalam lampiran format ketatausahaan yang terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank, tercantum dalam lampiran vi, format laporan realisasi pelaksanaan apb desa, tercantum dalam lampiran vii: format rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa, tercantum dalam lampiran viii,, tercantum dalam lampiran ix, format penutupan kas, tercantum dalam lampiran dan format persetujuan bersama kepala desa dengan bpd terhadap rancangan peraturan desa tentang apb desa, tercantum dalam lampiran xi, il. kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan, tercantum dalam lampiran xii, kode rekening kegiatan, tercantum dalam lampiran xingelolaan keuangan desa dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan desa dengan bekerja sama dengan perangkat daerah dan atau lembaga terkait. bab vii ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, peraturan bupati sumbawa nomor tahun tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa, belanja bagi hasil retribusi dan belanja bantuan keuangan kepada desa dan kelurahan berita daerah kabupaten sumbawaebruari bupati (ja abi tekanan), al, alauddin malik uml diundangkan sumbawa besar pada tanggal februari sekretaris daerah kabupaten sumbawa, select tragedi berita daerah kabupaten sumbawa tahun nomorkepala desa . kabupaten sumbawa rancangan peraturan desa.(peraturan bupati sumbawa nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa)malakat edan can belanja desa kelompok penyelenggaraan pemerintah desa rp.ooo kelompok pembangunan dea akan kelompok pembinaan kemasyarakatan ukentantnk terurai kelompok pemberdayaan masyarakat pep bni sena peak aah kelompok tak terduga epa anta men. jumlah belanja mere dan surplus defisit mana pembiayaan desa penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan selisih pembiayaan (a ani ate kan panadennn za. man air uraian lebih lanjut mengenai rincian strukturpbpenempatannya dalam lembaran desa rincian struktur anggaran pendapatan dan belanja desa. tahun anggaran. rekening rp. ten dan erp ana tato mea ber swadaya, partisipasi dan gotong royong esa esa pke "bnn ban i1| pendapatan transfer sana ren |il dana desa men peak bnn petai bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten kota kaset, i1| alokasi dana desa samuamkanupaten kota. man tap sonia hibah dan sumbangan dari pihak ke yang tidak mengikat lain lain pendapatan desa yang sah dea ara wee bara sania senna ane renang kmr . mom desa kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan kane at) tunjangan |1l| belanja pegawai: kiki penghasilan tetap kepala desa dan perangkat kantin tunjangan kepala desa dan perangkat pai ben nana 2rle kegiatan operasional perkantoran belanja barang dan jasa mea tea pena sea alat tulis kantor merbketat sat benda pos pet dip era pakaian dira, dan atribut rek ip pakaian dinas arena badan bahan kesenian kang pan brb rama paras aaa belanja modal eee ban araepaa pria our, nas prop dna bean pena pena nga masa, ber bar tan kegiatan operasional rt belanja barang dan jasa kana ena insentif insentif peta men tan kelompok pelaksanaan pembangunan desa t2|i| (kegiatan perbaikan saluran irigasi ber naa tes serum entire uin mere one bee dina pso cepat ber rar nan men keamanan one uni border era kegiatan pengaspalan jalan desa terali pemuanasagandama "en epa dulu! morena per anu ika bta mana a aspal ora aan era tan mpn, fan arta mere are air tee maa anom agama, tes cena tuban bag: tote mencapai pak ternama kelompok pembinaan kemasyarakatan ketertiban sbn eng cvt vote era bean aaa men nan dan mana peran barang, meter corn erekiranuva |2l4| kelompok pemberdayaan masyarakat pena eng kerok te, perangkat angan gone bernada area ben aan aang tot lan one bet aga san nan panen kelompok tak terduga sl|i1| kegiatan kejadian luar biasa belanja barang dan jasa: irr sera hse munas konsumsi bem jubamek sas pandan kada pen pat senar nas aan ala ena fun han beneran jumlah belanja mia mere were sup lus defisit mei relik mori spa) ing di, agen lol pembiayaan ho, tan pata temaannaaakgaan rea pencairan dana cadangan we1 esa ji| hasil kekayaan desa yang dipisahkan tor mana ( oo jumlah (rp a0. gnk pengeluaran pembiayaan i3|2j j1) pembentukan dana cadangan lee sen penyertaan modal desa bea eropa bea bnn morena ber sea tea eka kepala desa . nama desa), (tanda tangan) nama (tanpa gelar dan pangkat) pai bupati ama ddin malik paser lampiran peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan desa format rencana anggaran biaya rencana anggaran biaya tahun anggaran oo. bidang tussisansunsandasbecannonara kegiatan deisdorsoniusesananasosasara waktu pelaksanaan rincian pendanaan rp. rp. esa para nnen gana fee era seram wol enneenaer salat wee jumlah rp. disetujui mengesahkan pelaksana kegiatan kepala desa cara pengisian format rabcljaan apa. pas bupati malik aa j| lampiran iii peraturan bupati nomor tahuntahun anggaran, coocorioooooiierankonntocanrsnsenaa bidang kegiatan nomor belanja djawa saldo kas tanggal uraian dari swadaya bukti belanja pengembalian rp.) bendahara masyarakat dar jas, modal bendahara tpt pindahan jumlah dari halaman sebelumnya kota penerimaan peta pengeluaran desa., .(tanggal) pelaksana kegiatan ppid man cara pengisian format buku kas pembantup: atas bawa, pat "1g seat 'surat permintaan pembayaran surat permintaan pembayaran spp) desa konser0restarkanga kena matan saver senansanyaneesnnsaa tahun anggaran . waktu pelaksanaan rincian pendanaan uraian pagu pencairan.d.| permintaan jumlah sisa dana anggaran lalu sekarang bgmtias anat bea maa mulai ba: rp. mer bay bar an. bra jumlah | hana setujui untuk dibayarkan telah dibayar lunas kepala desa bendahara telah dilakukan verifikasi pelaksana kegiatan sekretaris desa petunjuk pengisian format surat permintaan pembayarbopatijanmbawa, sep v0. nam seed malik lampiran peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan desa format pernyataan tanggung jawab belanja pernyataan tanggungjawab belanja tahun anggaran oo. terang: i event kenakalan kaa ran tobin sanbanereesraninawang ang arena ari milos:. rp. orkes rea sea ma format pernyataan tanggung jawab belanjaga wa, rea, spanketatausahaan buku kas umum buku kas umum pipa, ane rara desa marmer obi maan hunian wasir tahun anggaran .oooooocoooo. jumlah saldo rp. rp. kumulatif deng ungaran menpan sanksi near persero tangan kanal dari rak langue dera, arena maa mei ine maa tata kal sar lemeanat narsis dekan sekian da enam eneennres aon pelamar" sala day: mei ie, jadi jne ren tno tan (ok pagar babi stream wni bener cara mengetahui bendahara desa, kepala desa, cara pengisian buku kas umumata iss cimentebtufsnag memanen tan serbu cmeiharewarssnsasss ena tahun anggaran . ten sen tee yaa seru tam osmreea baba tolak peel spa rima, aan gea ana mena ara mninnama aan ang pat mea sr. otr aka dur epa sarana han era ana aib por aal ane maa kala merek tenga d ik akik pra malas tuna peb sas dan dea bad karet uan saba ati sus maa mail mengetahui bendahara desa, kepala desa, cara pengisian buku kas pembantu pajakp an ar. ngga buku bank buku bank pbb. sepencns come cen0hansen kencana enrevonibasstn sive aras baina tahun anggaran . bulan bank cabang rek. tanggal uraian bukti saldo man klan are ori tamat saat iseng ann snn ara bau din bikin: sang been mari ana nan mana oem ane "tbm, rina tega bal kan ran been ian bek era naa tegang ibl maka nan as, uang ade maka bsa mengetahui bendahara desa, kepala desa, cara pengisian buku bank desa walati kolom diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran. sen iganaa kolom diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan. jamaluddin malik kolom diisi dengan pengeluaran jumlah pajak. ah, kolom diisi dengan pengeluaran biaya administrasi. kolom diisi dengan saldo bank. lampiran vii peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan desaekening anggaran realisasi kurang apinya" rp. rp3). man bah ipo pga anu, pendapatan asli desa mer maan akan jak tipe bani gotong royong babi .ooessndmm bar bra ang sah dmn ban bah pendapatan transfer ' see asu ea aan era: bagian dari hasil pajak kota kat epa jil2 tal bantuan keuangan ban bean pasi |2kali bantuan provinsi dna bantuan kabupaten kota | see rpg kat tvs ulah sarana mean l1| pendapatan lainlain gea dai ken hibah dan sumbangan dari pihak ke yang tidak mengikat aa) rea sah jumlah pendapatan msmparur ran des sar merrroal are pure mba kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa kegiatan pembayaran tunjangan |ij1| belanja pegawai: oo menara sial desa dan perangkat tunjangan kepala desa dan sees beam akn debu keras bpr naa ser men mere maa dob. pada perkantoran belanja barangan jasa ' | era ena lian mena ben kana ane din men aan (li pakaian dinas ane ant alat dan bahan kebersihan taxon omep lari perjalanan dinas air, listrik,dan telepon sana adm era et: lan sama b ikan abang tee ik: pem war ane bara punssodet senang maa bia snn seennnaree uan desa panas men apn mei nan kal uas aan naa lea gea 2iris kegiatan operasional bpd sar undi bea abe belanja barang dan jasa ' eng was kab (pn sera reg ernmnee amnbabukase ted era gang ton "warta bnn maa ot) ana pus dara gene anri 2lija (kegiatan operasional rt aan yaa |image belanja barang dan jasa brp pte perindo true aon pen pan ole sape) gen par ana menpan aaa dna bea ken pembangunan desa irigasi bri atasan dnrnnnaen home tai feri ternama belanja modal pare dana tengah diy ranaaknpnani sia kebenaran aa kera omah aka ppn ran des wear "op spi apn kan mea wan gek desa |e|belanja barang dan jasa: dena perak ana pena bra sekarang lae pie mang yan baba mea aoa berarti bnn, danrem, wen senar unas tari una ptt see ane menaaaane jani makna sae mere toba ver lensa sessetnga san irr dao kri ru, sai oa: dena kemasyarakatan bbb ser ketentraman dan ketertiban onorpeatih aha skl kanan dari: ten tan bea bbi asean menaati tia tenang men peraga sae keren "rararrmrar tentara, ie, bar aan man pang mana kagak kelompok pemberdayaan ban ara bhd? end mms belanja barang dan jasa: io. per ann keren (ue teresa tag gal irr mri bahanpelatihan ikan perlu beri, tee katai ten teri mana sis begalamasanssssssasaa sai mendasar dna kane sae k2|s| sesama kebagian buas biasa maa dimer ana vena bee era taman bearer brk tri ter guna . rebana mbk aa daa nun peg ter sae were ttu uan keluarga kyu sea kegiatan than sin ban saran ine nsnnnpin pera pol funk injumiabebelanga pena an surplus pers erna din telur mop purna dara date sea nba a i3| penerimaan pembiayaan ear pesanan dona cadangan baik enbnsbe gmo asia pisahkan koran gene, taat bar rea aan: len porn man pembentukan dana cadangan po, penyertaan modal desa ' nan tenaga sae sarana one one barspi ue? arena saat sau baas nut pertama maa nada on: kid kata: jilid| pendapatan asli desa tea ben att asa akan oei ten lae gotong royong orasi mbk mesra ang sah snn see pendapatan transfer pena nik, tel jasenpam ipo (sore bagian dari hasil pajak tee kota alokasi dana desa j1| bantuan keuangan paten man". j1j2|4a| bantuan provinsi (ann kena pre banyan kabupaten kota brio gwang akan before nata erp ane saran bara erd bana pia (bo be? dna eng mesra pihak ke yang tidak mengikat ben. come sah sen maan maan maya naa aoi tee pemerintahan desa times penghasilan tetap dan tunjangan pia kia insee desa dan perangkat aldi perangkat pena pemeran erp ita wes pesan. ma perkantoran san belanja barang dan jasa ' | rne mesa penemuan pena pendeta terra maan deras para aaa dps set tan nan roa i pakaianpinasdfanatibut (oo seni anna ita aro ter kat banana keberalbaai. naa perjalanan dinas oo pen aan ayun pemeliharaan menko kera era air, listrik,dan telepon hiasan nak kengnararng ter ar, uan ane ron pena nan wants ban sera net pari mernadion tekanan pen ekor tana man aan empat sera era bean per ira aa, bri beri aaa inap tmp dpk rsa (aa kia eter one b kegiatan operasional bpd ' (ara mana belanja barang dan jasa ' | tipe kenal bea don senada konsumsi rapat aekngtan wana kegiatan operasional rt serta port bekerja berangdanjasa (oo bea aan pan merah kena bra angin take one kritik pre sea berisi real msi nona tee pembangunan desa irigasi tamu bamngaanjama ape err saat ere mereoie 2oweleira naaanut: sem nan belanja modal aon lrt pandan, rem teror tag arta aya bibi? oven ksad desa eru 2etemnnskadargmdebnannkn binganake dgn dark ber were nan mabes rsa ben snn tag gri uny kas enta best asma banner ber isian dan smp bebas bor sana kenari roa energi kang aan maa gea roa ane bra tea mud mean besar dan sosialisasi perjalanan dinas add keluar desa. pena ketentraman dan ketertiban belanja barang dan jasa: | pelan wae sta bar merger with jne dial taat lereng aan kereta nan setara ket pen ara refer ana bit pus roman tepat rasi keb udara wak gnt ber tno ega pe: ppl (mayarakat mena dan perangkat 2jalijeleeanja barang langkah honor pelatih mario kena beraksi ketan bak aan wae enemernn tear bra eranrnan mea noteayn perang peta nasi (ee aba karang nan ben por ana mars maan anna pre (kegiatan kejadian luar biasa ijo. |5lil2 belanja barang dan jas: o| sea pena negnengg genre area brg rms manan p3) mane per aan nee ann eka benua baba org ana per (lt jumlah belanja oo pan pre "aim enna mana pra mere tnnnabneran bersih degan tpg rarsenga bea ann mea aang ata soon naam enka era dau ana sar ane 3silet pencarian danacadangan dna mn pisahkan bkr bae age kisah maa dieengnng dark voa ber erp pas nernnanaeganegi saking eme j3i211il pembentukan dana cadangan mere mere nan plate ton pena vas ara aan (ia panai pole disetujui oleh kepala desa., len ttd saya nen ndandnarenan mutan) bawa, mat jul ane pak alauddin malik lampiran viiiisi saga kepala desa . kabupaten sumbawa rancangan peraturan desa.(nai,. peraturan daerah kabupaten sumbawa nomor . tahun . tentang kepala desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran. tahun . tentang pedoman pengelolaan keuangan desa berita daerah kayu pakan. nc. cor coco padi cnexernoe momo le.atra belanja desa kelompok penyelenggaraan pemerintah desa nan kelompok pembangunan aka kelompok pembinaan kemasyarakatan lan tama tea maa kelompok pemberdayaan masyarakat kaa ana kane kan beta san uni kelompok tak terduga ata jumlah belanja ena tatanan kano surplus defisit pen lara meh maan sc. pembiayaan desalaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa tahun anggaran ., sebagaimana tercantum dalam lampiran laporan kekayaan milik desa sampai dengan desember ., sebagaimana tercantum dalam lampiran iii, dan laporan program sektoral dan program daerah yang dilaksanakan desa., sebagaimana tercantum dalam lampiran iii,penempatannya dalam lembarandipertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa . tahun anggaran . kode uraian anggaran realisasi lebih ket. rekening kurang rp. rp. rp. than kemana camat j1 pendapatan asli desa sera kaum bar sia. abi onar arena royong baki osn oase ang sah pendapatan transfer ane bea nan sara mie pare bad mtb daerah kabupaten kota alokasi dana desa png ksr basa bantuan provinsi dee mere ber mana mentari saran pai bieaeern mairaraa iman! mana dea main er, ke yang tidak mengikat tega sah pemda mena bau ofmcap pen dapatan oo aan bpr iso ane lai ca, pra sae sangat aaa kd dan pemerintahan desa dan tetap dan tunjangan piransem sen tea "id rencana enggan mesra bbi. dan perangkat perangkat nan kegiatan operasional perkantoran | parker ba. merek semeeeesik pen annua ben moore ti alat tulis kantor ken pen dna wes asli naenara pakaian dinas dan atribut | pare pakaian dinas badan bahan kebersihan nara bbcom penuaan mekuaea uang ranah dna na aan ann mere kena menanam tan pari pena ari ter bee mabes garena ter alasan dek manan ampat tka. pin her una opo menang i2| kegiatan operasional bpd bis cbooo boa belanja barangan jasa kia era. mere enya memanen sendi sae insan aa. nan mere gerakan pan bean tot tana ian uang pos beta ori nia take rena ppu: kenalan operasional ru rm oo belanja barangan jasa nan sara eme sas asean beras asp ttu enak unuteria marga soap eribaanmnegsanan barbera emas diadakan sep rena menerangkan drone menenngprg2i eta nasa pembangunan desa i2| kegiatan perbaikan saluran irigasi ' kare: belanja barangdanjasa mea esa par tar amara beo anna are mesir was belanja modal kane ann berita denda uan man ana yen dmxo spare mn. bar eni pake botak menara none rea mea tenn best benang tegar kerana kasi: moran kegiatan pengaspalan jalan desa. naa gear bem kelas esa barunya wee rama: tag ape bicara inan deras magna mia tea nea peron has inn ana ane manga $ na ras kepe ben arai memamennn) feb h3) kemasyarakatan ser ngan dan ketertiban i| belanja barang dan jasa: lan, tekan tertera detik pekan bee asap iran writer rei tiebakes prasasti san nan aan ber ber naa era anan mapel eny mpr ran dan ane poin asn mpa kie made era nan: versi masyarakat dan perangkat bae sen mate lor naa apa man pra era terpaan tea rasa sta bea wat tea nangka menpan eng panas bentar durian sia isi. kesetanvagusian dasar biasa. dai semana cor aoa meski teror apn bank tas ppa orbit bes ag, ara karang doang ngada pan dati ben merek he jumlah belanja oo menu mere heri root apn annknnaa miras rea dae mana san .e sekar tepi: bee rena one mania kendi sama sem ban sana ion san: san pisahkan pee maa sab men bra din baru pembentukan dana cadangan tps tape (en penyertaan modal desa ' sonia seaepii pen mta bee sip mep enak tee pala ula wina pembiayaan netto penerimaan pembiayaan pengeluaran siapa tahun 'berjalan (selisih antara pembiayaan netto dengan hasil surplus defisit kepala desa . nama desa), (tanda tangan) nama (tanpa gelar dan pangkat)pen ega gran ann meoasis persediaan kertas segel materai dtasasia bee rena (a06 ra, mdmbiasenar dana cadangan dana cadangan aset tidak lancar lainnya ara kent huni ii. kewajiban jangka pendek mer jumlah kewajiban jangka pendek peak ana jumlah kekayaan bersih( yen tea olak tema bep wei kareena eny pope monika kepala desa . nama desa), (tanda tangan) nama tanpa gelar dan pangkatprogram sektoral dan program daerah yang masuk desa tanggal nana. desa wetan akan bara kabupaten pep nan jenis lokasi rincian sumber jumlah jatuh glenn kegiatan kegiatan dana rp) ana pena era gan mana sab like pantun asa tur tak total a5) pada kepala desa . nama desa), (tanda tangan) nama (tanpa gelar dan pangkat) kayak kata date bupati dibawa, tertiary akakepala desa. kabupaten sumbawa rancangan peraturan kepala desa.(nama desa) nomor . tahun .disk kepala desa. 220i uraian menimbang bahwa untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan belanja pelayanan dasar dan, perlu diatur jenis belanja yang dapat dikeluarkan sebelum penetapan apb desa tahun anggaran .jbahwkecuali untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantomaka pengeluaran despengeluaran kas sebelum penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun angkatan .o.oo.ooesumbawa nomor tahun . tentang pembentukan desa . kecamatan, peraturan bupati sumbawa nomor tahun tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan dia. tahun . tentang pedoman pengelolaan keuangan desa berita daerah keadkdaren arc greene ce1tran laut eno ve2baron tngetkot sofa dst. memutuskan menetapkan peraturan kepala desa. bab ketentuan umum dalam peraturan kepala desa ini yang dimaksud dengan desa adalah adalah desa. pemerintah desa adalah kepala desa. . dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. atlet pengeluaran desa adalah uang yang keluar dari kas desabab belanja yang bersifat mengiuap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. belanja yang bersifat mengikat sebagaimana maksud dalam terdiri dari belanja pegawai kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, dan tunjangan bpd. belanja barang dan jasa operasional pemerintah desa, operasional bpd, dan insentif dan rt. pengeluaran terhadap jenis belanja yang bersifat mengikat setinggi tingginya sebesar jumlah minimal yang ditetapkan bupati untuk masing masing item dalam rangka penyusunan rancangan apb desa tahun anggaran perencanaan untuk membiayai keperluan setiap bulan. bab iii ketentuan penutuptetapkan . pada tanggal. sekretaris desa . nama desa), (tanda tangan) nama (tanpa gelar dan pangkat) berita desa . tahun . nomor . (tp dag bah bawa, tp, tj) jamal malik lampiran peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan desa format penutupan kas bea pemerintah kabupaten sumbawa kecamatan. io. akan tibaai, dan sebagainya .i. rp. jumlah rp. perbedaan positif negatif rp. menentang penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif mengetahui, kepala desa. bendahara (tanda tangan) (tanda tangan) (nama lengkap) (nama lengkap)sy bawa, tera lee anaeeddin malik lampiran peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan desa format persetujuan bersama kepala desa dengan bpd tentang apbd desa berita acara nomor . tahun . nomor pemdes) nomor . tahun . nomor bpd) persetujuercseererian pada bari sea real nina duik leo mud seniman, urat yang bertandatangan bawah ini: line pangan ppu man men kepala desa link meme kalau ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah desa .oooocccd yang beralamat keeekameeae, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. lena ara ken saya mean dekan ang bra kaa nan ketum bpd analis open pns tanpa pan aaa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan permusyawaratan desa ., selanjutnya disebut sebagai pihak kedua menyatakan bahwa: il. pihak kedua telah membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan belanja desa apb desa) apb desa apb desadesa na. ketua eni kai wakil ketua bpd 2iis21n022is1012201, pat bupati sumbawa, apn durasi alauddin malik lampiran xii peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan desa kode rekening apbd desa per aan roa wna ana hoa sana desa tae hasil aset hao aman erat toni earnest biji| tempat pemandian umum toni permana ines atrisi fotonya, pertapa dan goreng royal lain lain pendapatan asli desa yang sah dijaga pengurusan kartu mutasitrnak tee tem nba pengurusan surat menyurat pengurusan dokumen data kantor desa iik pengurusan jual beli barang jasa desa tino amman regamasitemak amankan kir kane l1| pendapatan transfer heni mana desa aka leo tae bagian dari hasil pajak daerah retribusi daerah mapan dana desa teen tuan pemeran abuse lal|s3| pendapatan lain lain hibah dan sumbangan dari pihak ke yang tidak mengikat eka lain lain pendapatan desa yang sah bee lili penghasilan tetap kepala desa oo lal penghasilan tetap perangkat desa hal ana alias tunjangan jabatan bpd la| tunjangan kesehatan kepala desa dan perangkat ' ' ' ' | lal2 tunjangan kesehatan anggota bpd ' ' ' | bean kena bani sera tee etnik ane pen nemenin ben ana heoooibtami maris kantor senna sma aris dan elektron amp par, batik kena laer tet mon belanja bahan, alat kesehatan pakai habis on l2| belanja jasa kantor i2l2 belanja telepon mea ara belanja surat kabar majalah sop belanja kawat faksimili internet intranet kabel satelit belanja paket pengiriman belanja jasa dokumentasi dan dekorasi kan taman belanja jasa tenaga non pegawai l2l2 belanja transportasi, akomodasi dan uang saku non belanja jasa advertising iklan pemberian informasi keb belanja insentif dan kara belanja honorarium honor pengelola keuangan adan penyimpan bang soooomortimeetaksama kegiatan aaranrenanganjawah loo. tenaga operator komputer tenaga teknis . tea merasa lal belanja perawatan kendaraan bermotor belanja jasa service atu belanja penggantian suku cadang lal belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas . . . agusan ditempat kendaraan beredar etape desanya bea bali ama kendaraan bermotor kare belanja surat tanda nomor kendaraan tea jala belanja cetak dan penggandaan jero eny gta bee man belanja penggandaan mere juan belanja penjilidan home ega des belanja sewa rumah jabatan rumah dinas habitat tempe oma has tatang sewa ruang rapat pertemuan l2le belanja sewa sarana mobilitas hehehe emas mata kesan mekanik men belanja sewa sarana mobilitas air mare eranya sewa sarana mobilitas udara belanja sewa alat berat l2l belanja sewa eskalator mean aaaa belanja sewa buldoser tag hana l2| belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor put belanja sewa meja kursi herba aan sewa komputer danpiner nama sewa praetor hera asam sewa gemar mere belanja sewa tenda hebat amp mba iheeooifesasasewasema sem j5 a ann naa l2j9 belanja makanan dan minuman lel9 belanja makanan dan minuman rapat aneka kak belanja makanan dan minuman tamu belanja makanan dan minuman pelatihan maka ket |aji| belanja pakaian dinas dan atributnya jae mag kang belanja pakaian dinas harian pdh) kepala desa help nana fla din para tea per tepi3 belanja pakaian dinas harian pdf perangkat desa hepaopa esa pakatan dinas saran pdwbpd jeb etana pakatan khusus daa teri hartersata kie irs belanja pakaian adat daerah cara mtsantetta belanja pakaian olahraga era pak belanja pakaian kegiatan tha. j2j12| belanja perjalanan dinas eka ab. hehe nama pelayanan dinastia desi akan cars isap mem pemilik renagatbas hehsyooiopsana beasiswa paket setara sd) tebe beasiswa pake selaras thom beasiswa pak beam men aan enter open petis, sosis biogas mafia| belanja kursus kursus singkat pelatihan belanja sosialisasi karate belanja bimbingan teknis ea, teratai lalat| belanja pemeliharaan mare ekspor belanja pemeliharaan peralatan dan mesin jelas) belanja pemeliharaan aset tetap lainnya j2jis| belanja pemeliharaan perlengkapan l2li ss| belanja pemeliharaan mebeulair oo sean peranan onan spa panen jadi6| belanja jasa konsultansi iho petani jasa konsultansi pencirian terasa esamadasa konsultansi perencanaan tebe men barang untuk diserahkan kepada masyarakat pihak lalat belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat meja7| belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga tan menang jalan| belanja jasa narasumber tenaga ahli instruktur sena l2| belanja jasa tenaga ahli oo l2ji8| belanja jasalnstruktur menanam tiban kepada organisasi sosial kemasyarakatan ep). belanda hibah kepada kelompok masyarakat jajak9| belanja hibah kepada anggota masyarakat tebe lil belanja bantuan sosial belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat jal20| belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat tea naa non i8| belanja modal i8i1 belanja modal peralatan, perlengkapan dan mesin, antaralain: sea moga rama era kena pesan tom gap (da bnn paus aa. mesin ketik ssh pen data mesin hitung buku bacaan mia rena alat alat angkutan bermotor ker fisik sipil konstruksi, antara lain rare ebook una sala eta aan joe neo one ang belanja modal tanah maen age belanja modal pengadaan tanah kuburan pas tan belanja modal pengadaan tanah pertanian haram eman joo akan hee moda pengadaan tanah perkebunan hain tata modal pengadaan tanah unik bangunan gedang? ana bangunan perumahan tempat tinggal eman untuk bangunan gedung perdagangan perusahaan hai ntu bengunanindusi ema unta bangunan tempa keganasan ben tanah peternakan kap tanah bangunan pengairan tanah bangunan jalan dan jembatan sel belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan bukan gedung tanah lapangan olah raga tanah lapangan menimbun barang hem bangunan daan tema untuk banana yeo eman untu bangunan berarah eman untu bangunan gedung ola raga hoo eman untk bangunan tempat ibadah bar kos seal1 |sma pencairan dana cadangan paa. tai rika ane hasil kekayaan desa yang dipisahkan eko batan nan 8f2| pengeluaran pembiayaan 3j2eji pembentukan dana cadangan inn (ea dibawa, sae jamaluddin malikdea ana benar keren kegiatan operasional pemerintah desa perkantoran) kegiatan operasional bpd ia: kegiatan operasional rw pan paipip akamai desa musrenbang desa kegiatan penyusunan rpm desa tam pemerintahan desa bae mba anda penyusunan laporan realisasi pelaksanaan apb desa semester dan aah penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa kegiatan pemilihan kepala desa dst. kelompok pelaksanaan pembangunan desa ' ')' ' aaa ketan pelayanan dasar desai pelayanan dasar desa, pengembangan tenaga kesehatan desa: pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui: pane layanan gizi untuk balita, yaa opi pemeriksaan ibu hamil, gor pemberian makanan tambahan, pada penyuluhan kesehatan, den gerakan hidup bersih dan sehat, . penimbangan bayi, gerakan sehat untuk lanjut usia, msentifkader dan tenaga kesehatandidesa. oo ) pasa una naas kia pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif desa, bea pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, penyediaan lahan lokasi gedung paud pembangunan dan pemeliharaan pengadaanalat kelengkapan pendidikan benda dan pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa, mma kotukatmanas sntusatstf desa pesan oto pir genre pea untan pengadaan sarana dan prasarana desa: pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa: ' | tana pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, bh, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, dai bang gani pembangunan dan pemeliharaan embung desa, bila pembangunan dan pemeliharaan bendung desa, ana pembangunan energi baru dan terbarukan, nan pembangkit listrik sederhana tenaga mikrohidro tah egg pembangkit listrik sederhana tenaga angina pembangkit listrik sederhana tenagaair | kerarebrrrar nan targneeirkar: pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah) pengelolaan pemakaman desa dan petilasan! pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan: | bee akan saluran pembuangan air limbah spal) brewer esnnasnnen bei sutera kabarnrana da tetea selain yang bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.a, provinsi dan pusat): beta pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa,: | tea pengembangan sarana dan prasarana pemasaran produk desa, bet pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa: peak pengembangan sarana dan prasarana pendidikan desa, alor abses kegiatan pengembangan ekonomi lokal desa area kembang nan dan pengelolaan dasar desa dan kios desa, pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa, mei pengembangan usaha mikro berbasis desa, sal "pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa, pembangunan jan pengelolaan keramba jaring apung dan baganrekanan secara terpadu, mms adobe: penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan, mar kasat pak pengembangan benih loka pena pengemban gan ternak secara kolektif, pembangunan dan pen kelolaan energi mandiri, "pendirian dan pengelolaan bum aras pembangun dan pengelolaan tambatan sahu, (ana pengelolaan padang gembala latteknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian pengembangan sistem usaha produksi pertanian ang bert salin sada sumberdaya, kelembagaan dan budaya tanah desa, dst. amin pemanfaatan sumberdaya alam dan lin: mel dukungan desa hutan bakar: mata air: gan terumbu kar: una ae ang, sungai: tj, tan nyeri persim aan sarana dan prahara prasarana oman bin pengelolaan s dst., operasi pertama klonal bahan ngel kelompok eiga temp will tan per naan sana kentang, wako, mh ". .ban pan ana kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kegiatan operasional pemerintah desa perkantoran) kegiatan operasional bpd aan, kegiatan operasional rw rtdesa musrenbang desa kegiatan penyusunan rpm desa pemerintahan desa abdi ore mba penyusunan laporan realisasi pelaksanaan apb desa semester dan bila penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa tpg gara kelompok pelaksanaan pembangunan desa kegiatan pelayanan dasar desa, |. pengembangan tenaga kesehatan desa: o )| ken dub ban pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui: layanan gizi untuk balita: pemeriksaan ibu hamil, bare bai ate pemberian makanan tambahan, ana penyuluhan kesehatan, gagal lagi gerakan hidup bersih dan sehat, . penimbangan bayi: |. mgerakansehatuntuklanjutusias |. insentifkader dan tenaga kesehatandidesa. oo ) bee ket semen woo eme |. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif desa: aan dina berisi pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, penyediaan lahan lokasi gedung paud pengadaan alat kelengkapan pendidikan pemberian insentif pengelolaan dan tenaga pendidik ') | sea pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa, desa ane maa ana pengadaan sarana dan prasarana desa: pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa: | pln pembangunan dan pemeliharaan jalan desa: sek pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, mea pembangunan dan pemeliharaan embung desa, net tea eta pembangunan dan pemeliharaan bendung desa, tgt ure pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangkit listrik sederhana tenaga mikrohidro pembangkit listrik sederhana tenagaangina pembangkit listrik sederhana tenagaair | akan san pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah, pengelolaan pemakaman desa dan petilasan: (|: pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan! bab mandi cuci kakus mck ena saluran pembuangan air limbah spal pan ena umum nan erselain yang bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.n, provinsi dan pusat): ben pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa: ulas! pengembangan sarana dan prasarana pemasaran produk desa, pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa: tag pengembangan sarana dan prasarana pendidikan desa: bea eae ber serikat kegiatan pengembangan ekonomi lokal desa pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa: ' ion son desa, ( pengembangan usaha mikro berbasis desa: ' ( pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa: ' ' | ikan, naa cadangan pangan desa, ngan manben aa, bat penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan, mean mobil entah star.ir esensi ria pengembangan benih lokal, pengembangan ternak secara kolektif, pang pembangunan dan pengelolaan energi mandiri, pendirian dan pengelolaan bum desa: 'o) ) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan padang gembala lar, en. pengembangan pariwisata kabupaten, team ant teniinikang angkabae ran pengelolaan tanah desa, ng. kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa ama . . . be pentolan mage kan peniindunyan trumbukgang pembersihan daerahaliransungaih oo seek enggan maa kegiatan pengelolaan persamaan desa pangan: penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persamaan desa rar. penyediaan biaya operasional pengelolaan persamaan desa e pie, k34 kelompok pembinaan kemasyarakatan kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah kegiatan keadaan luar biasa (yang disebabkan oleh kejadian luar biasa wabah ana pisan sion senen yana cuma tmaeuddin malik |
berita daerah kabupaten bandung aan tentu, nomor tahun peraturan bupati bandung nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan gerakan multi aktivitas agribisnis (gemar) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung, menimbang bahwa dalam menindaklanjutid: bahwa untuk memberdayakan perekonomian perdesaan dan pengembangan usaha agribisnis, dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja perlu diciptakan pola kegiatan yang produktif, bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan gerakan multi aktivitas agribisnis gemar) sebagaimana dimaksud pertimbangan pada huruf dan perlu ditetapkan peraturan bupati bandung tentang petunjuk pelaksanaan gerakan multi aktivitas agribisnis gemar: keputusan gubernur nomor kep. bipod tentang tim pembina gerakan multi aktivitas agribisnis gemarmembantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar: memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dana gemar, membantu gapoktan dalam membuat laporan perkembangan gemar. penyuluh dan atau pemandu lapang pada lokasi gemar, ditetapkan lebih lanjut oleh kepala organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan kewenangannya, dan atau oleh bupati kepala organisasi perangkat daerah kabupaten yang bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bagian keempat pendamping kegiatan pendamping dilakukan terhadap kelompok tani gapoktan oleh pendamping yang berkompeten dibidang agribisnis lembaga keuangan mikro pembangunan perdesaan. pendamping sebagaimana dimaksud pada ini diarahkan agar kelompok tani gapoktan mampu menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan aktivitas agribisnis secara terpadu dan terintegrasi, baik dahulu maupun hilir, serta mampu menyusun rancangan kebutuhan pembiayaan usaha proposal pembiayaan. pendamping sebagaimana dimaksud pada ini mempunyai tugas dan fungsi: melakukan supervisi dan advokasi kepada gapoktan: melaksanakan pertemuan reguler dengan penyuluh pemandu lapang dan gapoktan: cc. melakukan verifikasi awal terhadap proposal dan dokumen administrasi lainnya: melaksanakan pengawalan pemanfaatan dana gemar yang dikelola oleh gapoktan: membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan gemar. pendamping pada lokasi gemar ditetapkan lebih lanjut oleh gubernur atau kepala organisasi perangkat daerah provinsi, sesuai kewenangan dan bidang tugasnya. pendamping yang telah ditetapkan bekerjasama dan berkoordinasi dengan kepala organisasi perangkat daerah ditingkat provinsi dan kabupaten. mekanisme rekrutmen tenaga pendamping, ditetapkan oleh tim provinsi. bab evaluasi dan laporan ketua gapoktan membuat laporan rutin bulanan atau laporan insidental sesuai keperluan mengenai perkembangan fisik dan keuangan gemar yang ditujukan kepada camat dengan tembusan kabupaten. tim kecamatan melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan gemar kepada bupati melalui tim kerja kabupaten secara periodik atau sewaktu waktu apabila dipandang perlu. tim kabupaten melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan gemar kepada gubernur melalui tim kerja provinsi secara periodik atau sewaktu waktu apabila dipandang perlu. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dan ini meliputi: realisasi fisik pelaksanaan gemar: realisasi penggunaan dana bantuan: capaian kinerja pelaksanaan gemar lokasi kegiatan meliputi peningkatan produksi, pendapatan dan lapangan kerja: permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya: rencana tindak lanjut. bentuk, mekanisme dan format pelaporan ditetapkan dalam pedoman monitoring, evaluasi dan pelaporan gemar yang diterbitkan oleh tim provinsi. bab pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagian pertama pembinaan dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan gemar, tim provinsi melakukan pembinaan terhadap sumberdaya manusia kabupaten, kecamatan dan desa dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan supervisi. pembinaan teknis usahatani dilakukan oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain: pembinaan teknis usahatani tanaman pangan, hortikultura, biofarmaka, tanaman perkebunan, hutan rakyat dilakukan oleh dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan kabupaten bandung: pembinaan teknis usahatani perikanan dan peternakan dilakukan oleh dinas peternakan dan perikanan kabupaten bandung: pembinaan teknis usaha tani pengolahan dan pemasaran perdagangan hasil pertanian kehutanan perkebunan dan kelembagaan serta koperasi dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan dan koperasi ukm kabupaten bandung. pembinaan teknis kabupaten dilakukan oleh organisasi perangkat daerah lingkup pertanian kabupaten sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya. pembinaan pelaksanaan gemar oleh tim kabupaten kepada gapoktan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan bentuk kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran gemar. bagian kedua pengawasan dan pengendalian paragraf umum untuk menjamin pelaksanaan gemar dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan, tim provinsi dan tim kabupaten melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian. paragraf pengawasan pengawasan sebagaimana dimaksud padaangka huruf dilaksanakan oleh instansi pengawas fungsional daerah dan instansi pengawas fungsional kabupaten setempat, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf pengendalian pengendalian terhadap kegiatan gemar dilaksanakan mulai dari tahapan lokasi, penyiapan dokumen gapoktan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. untuk mengendalikan pelaksanaan gemar daerahuntuk mengendalikan pelaksanaan gemar kabupaten, bupati dapat membentuk operation room yang dikelola oleh sekretariatlain lain penentuan lokasi dan peserta gemar tahun ditetapkan berdasarkan identifikasi dinas pertanian tanaman pangan provinsi jawa barat, dinas perkebunan provinsi jawa barat, dan dinas kehutanan provinsi jawa barat bersama sama dengan dinas yang menangani pertanian, perkebunan dan perhutanan kabupaten. bab xiii penutup hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh organisasi perangkat daerah penyelenggara gemar daerahkegiatan gerakan multi aktivitas agribisnis (gemar). bab ketentuan umum pada. bupati adalah bupati bandungtani berbasis potensi local. rumpun pertanian adalah sektor pembangunan yang berkaitan dengan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakprovinsi yang selanjutnya disebut tim provinsi adalah tim yang beranggotakan unsur organisasi perangkat daerah, akademisi, dan praktisi daerah. tim pembina gemar kabupaten kota yang selanjutnya disebut tim kabupaten kota adalah tim yang beranggotakan unsur organisasi perangkat daerah, akademisi, dan praktisi kabupaten kota. tenaga pendamping gemar yang selanjutnya disebut pendamping adalah tenaga sarjana, yang diutamakan berasal dari masyarakat setempat yang telah lulus seleksi oleh tim pembina gemar kabupaten kemudian diajukan tingkat provinsigabungan kelompoktani yang selanjutnya disebut gapoktan adalah beberapa kelompok, dan sumberdaya untuk mengingatkan dan mengembangkan usaha anggota. peserta gemar adalah gapoktan yang definitive hasil revitalisasi dan terdaftar secara resmi yang organisasinya dan kepengurusannya jelas dan lengkap serta mendapat penetapan daritani dan untuk operasional tim kabupaten kota sesuai denganberdasar aturan yang berlaku sebagai pengelola keuangan gapoktan. bab maksud dan tujuan kegiatan gemar dimaksudkan untuk mendorong terjadinya keberagaman aktivitas usahatani pada gapoktan guna meningkatkan pendapatan petani dalam suatu wilayah yang terintegrasi, saling menguatkan antar sektor, meningkatkan produktivitas, posisi tawar dan efesiensi usahatani dengan pola agribisnis yang berasaskan kualitas, kuantitas dan kontinuitas. pelaksanaan gemar bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tani: memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat perdesaan: meningkatkan kemampuan manajerial dan kewirausahaan para pelaku agribisnis: memberdayakan kelembagaan kelompoktani dan perekonomian perdesaan. bab iii pelaksanaan gemar bagian pertama umumbagian kedua sasaran lokasi gemar sasaran lokasi gemar paket adalah hamparan sawah darat pada dua desa atau lebih dalam satu kecamatan yang merupakan satu unit pengelolaan untuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan. sasaran lokasi gemar paket adalah hamparan darat lahan kering yang terdiri dari dua desa atau lebih dalam satu kecamatan. bagian ketiga peserta gemar peserta gemar adalah petani padi kebun hutan yang terdiri dari beberapa kelompoktani yang tergabung dalam satu manajemen gabungan kelompoktani gapoktan), dengan ketentuan sebagai berikut petani yang mempunyai status sebagai petani pemilik penggarap, petani penggarap atau petani penyadap yang berdomisili tetap: petani sanggup melaksanakan usahataninya secara sendiri sendiri atau kolektif dan sanggup mengembangkan usahataninya berdasarkan pola usaha agribisnis: petani sanggup melaksanakan semua aturan dan ketentuan yang berlaku dengan menandatangani fakta integritas. kriteria kelompoktani sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut kelompoktani hasil revitalisasi yang telah dikukuhkan oleh pejabat yang berwenang dan tercatat badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian bkp3): susunan kepengurusannya lengkap yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi seksi dan beranggotakan minimal orang dan maksimum orang: mempunyai lahan garapan yang tetap. kriteria gabungan kelompoktani gapoktan) sebagaimana dimaksud pada ini adalah sebagai berikut berdomisili dua desa atau lebih dalam satu wilayah administrasi kecamatan, memiliki sumberdaya manusia yang mampu mengelola usahatani: bersifat definitif dan mempunyai struktur organisasi, kepengurusannya jelas dan lengkap, dan telah mendapat pengukuhan dari pejabat yang berwenang: setiap anggota harus memiliki atau menggarap lahan usahatani pokok dan berpotensi untuk mengembangkan usahatani lainnya: gapoktan memiliki lembaga keuangan mikro lkm) sebagai pengelola bantuan keuangan yang akan diberikan kepada gapoktan. dalam hal gapoktan belum memiliki lkm sebagaimana dimaksud pada huruf ini, maka gapoktan harus membentuk lkm sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat pengusulan, penetapan lokasi dan gapoktan peserta gemar penyuluh pertanian lapangan bersama kepala desa mengadakan seleksi calon peserta gemar yang terdiri dari kelompoktani yang berada wilayah kerjanya. hasil seleksi kelompoktani diusulkan tingkat kabupaten setelah mendapat legitimasi dari koordinator penyuluh pertanian kecamatan, kepala upp3 dan camat setempat. calon lokasi yang diusulkan diverifikasi oleh tim kabupaten berdasarkan kepada kriteria sebagaimana dimaksud pada sampai bupati mengusulkan calon lokasi gemar kepada gubernur melalui tim provinsi. tim provinsi melakukan verifikasi kelayakan calon lokasi yang diusulkan bupati untuk kemudian hasilnya disampaikan kepada gubernur. gubernur menetapkan lokasi gemar yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada sampai bab mekanisme penyusunan perencanaan setiap kelompoktani yang menjadketahui oleh penyuluh pertanian dan disyahkan oleh kepala desa yang bersangkutan. ruk, rdk dan dkk yang disusun oleh peserta gemar sebagaimana dimaksud pada ini, dinilai oleh upt unit pelaksana teknis program penyuluhan pertanian). gapoktan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ini, menyusun rencana rancangan usaha bersama rub) dalam bentuk proposal berdasar kepada ruk, rdk, dan dkk dari kelompoktani anggota gapoktan, dengan bimbingan penyuluh pertanian dan atau pendamping. proposal sebagaimana dimaksud pada ini ditandatangani oleh ketua gapoktan dan disetujui oleh koordinator penyuluh pertanian kecamatan serta disahkan oleh camat setempat. camat mengusulkan proposal sebagaimana dimaksud pada ini, kepada bupati melalui tim kabupaten untuk diverifikasi dan diuji kelayakannya dari aspek teknis dan ekonomi. proposal yang telah memenuhi syarat disahkan oleh bupati dan diusulkan kepada gubernur, untuk memperoleh persetujuan. bab pembiayaan pembiayaan gemar berasal: cc. kredit pembiayaan lembaga keuangan:pendapatan dan belanja daerah provinsi jawa barat sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas bantuan gubernur kepada kabupaten, meliputi: bantuan penguatan modal usaha tani peserta gemar: bantuan operasional tim kabupaten dukungan anggaran operasional perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya. besarnya anggaran bantuan kepada kabupaten sebagaimana dimaksud angka ditetapkan oleh gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pembiayaan gemar yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sebagaimana dimaksud huruf diarahkan penggunaanya untuk penggunaan operasional tim kabupaten dalam rangka menunjang kelancaran dan keberhasilan gemar kabupaten bersangkutan. babangka huruf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut proposal sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan dokumen administrasi pendukung yang diperlukan, diajukan oleh bupati kepada gubernur melalui tim provinsi: tim provinsi memverifikasi proposal yang diajukan oleh bupati: cc. proposal dan dokumen administrasi pendukung lainnya yang sudah memenuhi syarat, ditetapkan dan disahkan oleh gubernur untuk mendapatkan bantuan penguatan modal usaha tani. pengusulan bantuan gubernur untuk operasional tim kabupaten sebagaimana dimaksud angka huruf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut bupati membentuk tim kabupaten: tim kabupaten yang telah dibentuk, menyusun rencana rancangan operasional kegiatan gemar kabupaten, yang disahkan bupati:pertama pencairan bantuan pencairan bantuan gubernur sebagaimana dimaksud pada angka dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: bupati mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada gubernur melalui tim provinsi: keputusan bupati tentang tim pembina gemar kabupaten: rencana operasional kegiatan gemar kabupaten: nomor rekening kas daerah kabupaten: kwitansi rangkap (tiga) bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani bupati yang bersangkutan. biro keuangan sekretariat daerah provinsi jawa barat, setelah mendapat persetujuan gubernur jawa barat, memproses pemindahbukuan dana bantuan keuangan dari rekening kas daerah provinsi rekening kas daerah kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua penyaluran bantuan penyaluran bantuan gubernur sebagaimana dimaksud pada angka diatur sebagai berikut: penyaluran bantuan gemar diberikan hanya kepada satu gapoktan pada suatu kecamatan: bupati menyalurkan bantuan kepada gapoktan peserta gemar melalui rekening gapoktan: bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf ini, disalurkan secara bertahap kepada anggota gapoktan sesuai kebutuhan jadwal rancangan usaha bersama: penyaluran bantuan dilaksanakan oleh lkm atas usulan ketua gapoktan yang disetujui tim kabupaten: mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf dan diatur lebih lanjut oleh surat keputusan bupati. penyaluran bantuan operasional tim kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka huruf dilakukan sesuai dengan rencana operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii pemanfaatan dan pengembalian bantuan bagian pertama pemanfaatan bantuan pemanfaat: untuk membiayai multi aktivitas usahatani sesuai dengan proposal yang telah disetujui tim provinsi, diluar usaha pokok:cc.bantuan dimanfaatkan dengan besaran sesuai rancangan usaha bersama yang telah disetujui. pemanfaatan bantuan operasional tim kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka huruf dilaksanakan dengan:pengembali anggota peserta gemar mengembalikan bantuan kepada lkm yang bersangkutan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati: besaran pengembalian bantuan, baik pokok maupun bunga bagi hasil, disesuaikan dengan kelayakan dan karakteristik usaha yang dijalankan oleh anggota pola syariah). pergiliran bantuan penguatan modal usahatani peserta gemar sebagaimana dimaksud pada angka huruf harus memenuhi ketentuan sebagai berikut dana pengembalian bantuan dari anggota peserta gemar harus disalurkan kembali oleh lkm kepada anggota: lkm melakukan penilaian dan penyaluran pinjaman berdasarkan persetujuan tim kabupaten. mekanisme pengembalian dan pergiliran bantuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur sebagai berikut lkm menyalurkan modal usaha berdasar kepada rub yang telah diverifikasi oleh tim teknis kecamatan bersama tim teknis kabupaten: besaran bagi hasil yang merujuk kepada pola sari'ah adalah untuk pelaku usaha dan untuk penanam modal dari keuntungan usaha: pengembalian modal dan keuntungan tergantung dari jenis usaha yang dilakukan, yaitu untuk bisnis ritel pengembalian modal dan keuntungan selama bulan cicilan, sedangkan jenis usaha berjangka, mengembalikannya dilakukan setelah usahanya dinyatakan selesai panen: pergiliran bantuan kepada kelompok lain dilakukan setelah diadakan verifikasi kelayakan usaha oleh tim teknis. bab organisasi penyelenggaraan gemar bagian pertama tim kabupaten untuk meningkatkan koordinasi antar dinas instansi kabupaten, bupati membentuk tim kabupaten. tim kabupateabupaten. tim kabupaten sebagaimana dimaksud pada dan ini,abupaten ditetapkan dengan keputusan bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua tim kecamatan untuk meningkatkan koordinasi antar dinas instansi lingkup kecamatan dibentuk tim kecamatan. tim kecamataecamatan. tim kecamatan sebagaimana dimaksud pada dan iniecamatan ditetapkan dengan keputusan camat, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga penyuluh dan pemandu lapang penyuluh dan atau pemandu lapang lokasi gemar, berasal dari aparatur organisasi perangkat daerah provinsi dan atau aparatur organisasi perangkat daerah kabupaten kota. penyuluh dan atau pemandu lapang sebagaimana dimaksud ini mempunyai tugas dan fungsi, memberikan bimbingan teknis usaha tani termasuk pemasaran hasil usaha:: melaksanakan pelatihan usaha tani dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi setempat, |
bupati luwu ara peraturan bupati luwu ara nomor ahun pemberian tunjangan perumahan kep ada pimpinan dan anggota dprd kabupaten luwu utara bupati luwu ara. menimbang bahwa berhubung perda luwu utara belur dapat menyediakan rumah jabatan wakil ketua dprd dan rumah dinas anggota dprd luwu utara, maka untuk rnernenuhi ketentu, perlu menetapkan peraturan bl. j.pati luwu utara tentang pemberian tunjangan perumahan kepada wakil ketua dan anggota dprd luwu utara; bahwa untuk maksud huruf diatas,omor t , menetapkan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman penyusunan, pertanggungjawaban clan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan clan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah clan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan clan belanja daerah; peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor tahunclan keuangan pimpinan clan anggota dprd lembaran daerah kabupaten luwu utara tahun nomor memutuskan: peraturan bupati luwu utara tentang pemberian tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota dprd kabupaten luwuutara. memberikan tunjangan perumahan kepada pimpinan clan anggota dprd kabupaten luwu utara setiap bulannya yang besarnya sebagai berikut: wakil ketua dprd rp. empat [uta rupiah) anggota dprd rp. tiga [uta lima ratus ribu. rupiah) tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk uang clan dibayarkan setiap bulannya terhitung sejak tanggal januari besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dapat diubah sesuai dengan perkembangan tingkat kejahatan harga setempat dan perubahannya ditetapkan dengan peraturan bupati luwu utara. tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dianggarkan dalan apbd kabupaten luwu utara pada pos dprd. pasa dengan ditetapkannya peraturan bupati ini, makaprd kabupaten luwu utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. peraturan bupati ini dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari tempat terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakmei bupati laju utara mt::::{ city diundangkan masamba pada tanggal mei sekretaris daerah drs. chairul pangerang |
aal san bupati rokan hilir aan nana aan arranraan peraturan bupati rokan hilir nomor: tahun tentang pembentukan satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan 'di kabupaten rokan hilir bupati rokan hilir menimbang bahwa kebakaran hutan dan lahan disamping dapat mengakibatkan kerusakan hutan dan atau lahan serta lingkungan yang dapat merugikan negara dan masyarakat, juga dapat menimbulkan gangguan asap serta citra kurang baik didunia internasional sehingga diperlukan peningkatan usaha penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara lebih terkoordinir dan terarah: bahwa untuk meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara lebih terkoordinir dan terarah,serta dapat. melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan daerah: kabupaten rokan hilir, maka dipandang perlu membentuk tim satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ditetapkan dengan peraturan bupati rokan hilir, mengingat undang undang nomor tahun tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara tahun nomortahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun'gubernur riau nomor pts v tanggal mei tentang pembentukan pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan propinsi riau, memutuskan menetapkan peraturan bupati rokan hilir tentang pembentukan satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten rokan hilir bab ketentuan umum sdan keanekaragaman tumbuhan dan satwa ekosistem,hutan konservasi terdiri dari kawasan suaka alam cagar alam dan suaka margasatwa) dan kawasan pelestarian alam taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam), lahan adalah bentangan alam berupa daratan yang tidak termasuk kawasan hutan, yang dapat digunakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, perternakan, perikanan, dan pemukiman masyarakat, kebakaran adalah proses nyala api yang dapat terjadi karena adanya tiga unsur yaitu, udara oksigen, bahan bakar dan panas temperatur tinggi, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan meluasnya kebakaran hutan dan lahan: pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha baik pencegahan, pemadaman dan penyelamatan akibat kebakaran hutan dan lahan, sakladalkarhutla adalah satuan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah unit operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat kabupaten kota yang mengkoordinir salak pada tingkat kecamatan, ji. satuan tugas satgas) pemadam kebakaran hutan dan lahan adalah unit operasional pemadam kebakaran hutan dan lahan yang mengkoordinir regu pemadam hutan dan lahan pada tingkat kecamatan, regu pemadam kebakaran hutan dan lahan adalah kumpulan tenaga yang terlatih berjumlah orang dalam satu regu dibawah satu komando yang bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan pada desa unit kerja unit usaha: satuan koordinasi pelaksana penanggulangan bencana satkorlak pb) adalah unit koordinasi operasional penanggulangan bencana alam dari masing masing pusat pengendalian pusat) yang sifatnya menjadi bencana tingkat nasional, bab kedudukan, susunan organisasi, tugas dan wewenang serta kewajiban bagian pertama kedudukan dan susunan organisasi kedudukan dan organisasi satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan terdiri dari satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat kabupaten, selanjutnya disingkat satlakdalkarhutila berkedudukan kantor bupati rokan hilir, satuan tugas pemadam kebakaran hutan dan lahan tingkat kecamatan selanjutnya disingkat satgas dalkarhutla berkedudukan kantor camat, regu pemadam kebakaran hutan dan lahan tingkat desa instansi hph hati bumn izin usaha, selanjutnya disingkat rendam karhutla berkedudukan kantor desa atau tempat operasi lapangan masing masing instansi izin usaha: susunan organisasi satuan pelaksana pengendalian hutan dan lahan kabupaten rokan hilir sebagaimana lampiran (dua) dalam keputusan ini sebagai pedoman pelaksana tugas satlakdarkarhutla: bagian kedua tugas dan wewenang tugas dan wewenang satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten rokan hilir mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut penanggung jawabpada tingkat propinsi, ketua satlakdalkarhutlasatlakdalkarhutla pada tingkat kabupaten, ketua harian mempunyai tugas menentukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan melakukan evaluasi program dan skala prioritas penanganan kebakaran: mengkoordinasikan dan menggerakkan kegiatan satlakdalkarhutla tingkat kecamatan: menentukan tingkat siaga situasi kebakaran serta kuantitas dan kualitas sumber daya yang harus diaktifkan dalam berbagai tingkat situasi siaga, menghimpun masukan masukan dari setiap anggota satdalkarhutla: melaporkan secara kontinyu. kegiatan kegiatan satlakdalkarhutla kepada ketua satlakdalkarhutla:, memimpin pertemuan rutin yang telah diagendakan: mengatur mekanisme pendanaan baik penerimaan maupun distribusi dari sumber sumber dana dalam maupun luar negeri, melaksanakan pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan satlakdalkarhutla,: sekretaris mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan logistik dan pendistribusian dalam kegiatan pemantauan, pencegahan dan penanggulangan musisi, mengadakan kerjasama dengan instansi terkait, menggali sumber sumber dana, baik dalam maupun luar negeri serta melakukan pengelolaan sumber dana untuk kegiatan satlakdalkarhutla: mengadakan pertemuan, menyalurkan menginformasikan keputusan keputusan, menyebarluaskan data dan informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan kepada berbagai kalangan serta hal hal yang bersifat administrasi, menyiapkan laporan bulanan dan tahunan kepada ketua: bidang penanggulangan mempunyai tugas membuat dan mengkoordinasikan program program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, mengembangkan mobilisasi potensi sumber daya baik personil, regu pemadam kebakaran maupun sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan pemadam kebakaran hutan dan lahan yang dibentuk.tersendiri maupun pendayagunaan potensi pada masing masing instansi, melaksanakan penanggulangan pada saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan, mengkoordinir regu pemadam kebakaran dari instansi kabupaten untuk melaksanakan pemadam kebakaran, apabila kecamatan tidak dapat ditanggulangi: melaporkan kegiatan kepada ketua melalui sekretaris, satuan tugas (satgas) mempunyai tugas mempertanggungjawabkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan satgas pada tingkat kecamatan, regu pemadam mempunyai tugas memadai kebakaran hutan dan lahan pada desa unit kerja unit usaha, bagian ketiga kewajiban menetapkan rumusan kebijaksanaan operasi dalam rangka upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, memberi bantuan atau dukungan terhadap pelaksana satgas kecamatan untuk kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, bab il! pendanaan segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada apbn, apbd dan dana lainnya yang tidak mengikat. bab ketentuan lain pelaksana kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tingkat salak, berpedoman kepada petunjuk umum guide lines) standar operasional prosedur sop) yang ditetapkan oleh salak pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten rokan hilir, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam skala terbatas (skala kecil) pada masing masing desa unit kerja atau unit usaha, penanggulangannya dapat dilaksanakan secara langsung oleh rendam karhutla masing masing desa unit kerja atau atau unit usaha secara terpadu dan terkoordinir pada masing masing wilayah kerja: kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam skala besar dan dapat dikategorikan sebagai bencana nasional, kegiatan penanggulangannya dikoordinir oleh satkorlak pb, dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur dan mengerahkan segala kemampuan tenaga, peralatan dan dana yang dimiliki oleh masing masing instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat, bab penutup hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala badan sepanjang teknis pelaksanaannya, dengan ditetapkannya peraturan ini, maka keputusan bupati rokan hilir nomor bapedalda tanggal agustus tentang pembentukan satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten rokan hilir dinyatakan tidak berlaku lagi: peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan, ditetapkan bagansiapiapi padatanggal maret bupati rokan hilir, h.thamrin hasyim diundangkan bagansiapiapi pada tanggal, sekretaris daerah drs. noor maret susunan satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan aa. penanggung jawab gubernur riau ketua bupati rokan hilir ketua harian sekretaris daerah sekretariat bersama . kepala bapedalda kepala dinas kehutanan akan satpol pp, lintas dan kembang bidang penanggulangan ketua kepala dinas kehutanan anggota kepala dinas kesehatan kepala dinas pertanian tanaman pangan kepala dinas perhubungan kepala dinas perkebunan akan satpol pp, lintas dan kembang kepala bagian tata pemerintahan kepala bagian umum kepala bagian sosial kepala bagian humas satuan tugas (satgas) camat kabupaten rokan hilir regu pemadam (rendam) lurah kabupaten rokan hilir penghulu kabupaten rokan hilir perusahaan kabupaten rokan hilir bagansiapiapi, maret thamrin hasyim tai muj isi ia) ae) ke) oi: mi: al: tai olx ri: allows| elev:c (sg help| sis l:l3 ra) l:i5 iis aj: oo: el: isl si: ba) si: ti: sj: too sl: oil: an: si: 20r itl sas aa. raga oo: ss: s5: kb) aa, na: |
bupati luwu utara bupati luwu utara peraturan bupati luwu utara nomor "ahun peningkatan pelayanan pertanahan melalui program sertifikasi massal swadaya (sms) kabupaten luwu utara bupati luwu utara, menimbang mengingat bahwa berdasarkan surat edaran kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi sulawesi selatan tanggal oktober nomor tentang peningkatan pelayanan pertanahan dalam rangka kegiatan sertifikasi massal swadaya dan surat kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi sulawesi selatan tanggal pebruari nomor tentang pelayanan pertanahan dalam kegiatan sertifikasi massal swadaya sulawesi selatan bahwa dalam pemberian hak atas tanah dengan pelayanan massal swadaya diberikan keringanan biaya dalam pelayanan sertifikasi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan atas dipandang perlu ditetapkan dengan peraturan bupati luwu utara tentang peningkatan pelayanan pertanahan melalui program sertifikasi massal swadaya sms) kabupaten luwu utarmenetapkan indonesia, tahun nomor tambahan lembaran negara epub!i indonesia nomor teratur pemerintah nomor tahun tentang benda ,a an tanah lembaran negara republik indonesia tahun r997 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia' nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang tarif atas jenis p berimbadan peran h n nasional lembaran negara republik indonesia tahun nomor memutuskan peraturan bupati luwu utara tentang peningkatan pelayan{, pertanahan melalui program sertifikasi massal swadaya (sms) kabupaten luwu utara. bab ketentuan umum dalam peraturan lnl yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten lu'(il! badan pertanahan nasional bf;' adalah kantor pertanahan kabupaten luwu utara e. bank sul sel adalah pt. ban ul sel cabang masamba. pimpinan bank sul sel adala kepala pt. bank sul sel cabang masamba. catur tertib pertanahan adalah tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pemilikan dan link jangan hidup program sertifikasi mass' swadaya sms) adalah program sertifikasi yang pembiayaannya ditanggung oleh pemohon sertifikat yang dalam pelaksanaannya melibatkan pihak perbankan std adalah surat tanda alla dokumen bpt adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bae! maksud dan tujuan maksud dilaksanakan program sertifikasi massa! swadaya sms) yaitu mewujudkan catur tertib jrt jahan yang meliputi tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan tanah da? tertib pemilikan dan lingkungan hidup terwujudnya peningkatan peng asian daerah melalaui pajak pbb dan bpt) terwujudnya pemerataan isikan sertifikat hak atas tanah antara golongan yang tidak rnarnpu dan yang mampu tujuan dilaksanakannya program sertifikasi massa! swadaya sms) yaitu terciptanya ketenangan dalam menempati mengolah menggarap tanah karena kejelasan dan kepastian hukumnya mengurangi birokrasi penyu san hak atas tanah yang berbelit belit sekaligus menghilangkan praktek perca[oan mengurangi beban biaya mas'harakat dalam pengurusan sertifikat baik secara tunai (cash) maupun dengan menggunakan fasilitas kredit melalui pt. bank sul sel cabang masamba. bab ill kriteria dan persyaratan kriteria dan persyaratan pemberian sertifikat tarian melalui pelayanan massal swadaya sebagai berikut jumlah pemohon minimal orang maksimal orang yang berada dalam desa kelurahan yang sama dan diupayakan tanahnya merupakan satu hamparan. obyek tanah yang dimohon e1rtipikatnya adalah tanah pertanian dan non pertanian dibuatkan daftar nama pemohon yang ditanda tangani oleh kepala desa kelurahan dan diketahui oleh canal temp jtj berdasarkan daftar pemohon tersebut pada angka atas, maka kepala kantor pertanahan kabupaten luf utara mengeluarkan keputusan penetapan lokasi desa kelurahan dan penetapan nama peserta sertifikat tanah melalui pelayanan massal swadaya pemohon wajib membayar l:>saya sertifikasi tanah sesuai yang telah ditetapkan baik secara tunai maupun kredit m l lui pt. bank sul sel cabang masamba. pengukuran dilaksanakan sete!ah pemohon memegang patok batas dan bukti setoran bank bagi pembayaran tuna( dan bagi pengguna jasa bank ada bukti setoran kepada bendaharawan penerima kantor pertanahan kabupaten luwu utara bab pelaksana pelaksanaan program sertifikasi! massal swadaya sms) dilaksanakan berdasarkan nata kesepakatan bersama antara f1pemerintah kabupaten luwu utara, kantor pertanahan kabupaten luwu utara dan pt. bank sul sel cabang masamba untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan sertifikasi massa! swadaya sms) dalam operasionalnya dibentuk tim t<koordinasi tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan bupati luwu utara bab mekanisme pelaksanaan pelaksanaan program bertipe asi massa! swadaya sms) pencatatan administrasi pemohon dilaksanakan tingkat kelurahan desa dengan mengisi formulir isian yang telah disiapkan dan dikirim kantor pertanahan kabupaten luwu utara melalui kepala desa masing masing. masyarakat yang tercatat sebagai pemohon wajib menyerahkan seluruh berkas dokumen yang berhubungan dengan obyek yang akan disertipikatkan kepada petugas dari kantor pertanahan kabupaten luwu utara dan kepada petugas yang ditunjuk wajib memberikan surat tanda terima dokumen stid) kepada pemohon atas permohonan dan berkas yang telah diserahkan selanjutnya diadakan seleksi keabsahan berkas dan status kepemilikan. pemohon yang telah dinyatakan lulus seleksi dikelompokkan dalam orang atau orang setiap kelompok dengan memperhatikan lokasi, tempat tinggal dan hal hal lain yang memudahkan terjalinnya komunikasi antar kelompok. dalam satu kelompok ditunjuk satu orang penanggung jawab yang ditunjuk oleh desa kelurahan. daftar pemohon yang dianggap layak untuk diproses permohonannya, oleh pihak kantor pertanahan kabupaten luwu utara disampaikan kepada pihak bank sul sel cabang masamba untuk akad kredit. pemohon yang telah memenuhi persyaratan perbankan oleh bank diadakan akad kredit dan terdaftar sebagai nasabah pt. bank sul sel cabang masamba. atas pelaksanaan akad kredit sebagaimana dimaksud pada oleh kantor pertanahan kabupaten luwu utara diadakan pengukuran pada lokasi pemohon untuk selanjutnya diadakan proses penerbitan sertifikat. bab pembiayaan setiap peserta program sertifikasi massal swadaya sms) diwajibkan memiliki rekening pada pt. bank sul sel cabang masamba sehingga para pemohon menjadi nasabah pt. bank sul sel cabang luwu utara program sertifikasi massa! swadaya sms) dapat dilaksanakan dengan (dua) cara atau versi cara atau versi sebagaimana dimaksud pada adalah bagi pemohon dapat membayar langsung atau tunai melalui pt. bank sul sel cabang masamba rp. delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari biaya operasionalpengadaan materai (dua) lembar, foto copy formulir dan daftar izin lain serta patok batas tanah sebesar rp. bagi pemohon dengan pembayaran secara angsuran kredit melalui pt. bank sul sel cabang masamba sebesar rp. sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari biaya operasional,sebagaimana dimaksud pada angka meliputi pengelolaan administrasi dusun lingkungan, desa lurah, canal dan kabupaten. p.pengadaan materai (dua) lembar, foto copy formulir dan daftar isian lain serta patok batas sebesar rp. jasa pt. bank sul sal cabang masamba dan notaris sebesar rp. biaya sebagaimana dimaksud pada huruf angka adalah sebagai fasilitas kredit dari pt. bank sul sel cabang masamba yang dibayarkan selama bulan dengan bunga (dua belas persen) selama bulan dan setiap bulan dengan angsuran rp. terhitung setelah akad kredit. bagi pemohon yang batas tanahnya berupa pondasi atau tembok permanen, biaya sertifikat untuk pembayaran tunai sebesar untuk pembayaran kredit sebesar rp. rp. biaya sebagaimana dimaksud pada huruf adan dan tidak termasuk bea perolehan hak atas tanah bumi dan bangunan bpt) yang dihitung berdasarkan nilai jual obyek pajak nop). bab vii tata cara pembayaran bagi pemohon yang akan membayar dengan tunai dapat membayar langsung pada pt. bank sul sel cabang masamba dengan ketentuan sebagai berikut untuk pembayaran biaya operasional, administrasi pertanahan dan pendaftaran pertama kali, biaya materai, foto copy dan daftar isian lain serta patok batas sebesar rp. melalui nomor rekening: atas nama kantor pertanahan kabupaten luwu utara. untuk pembayaran biaya administrasi lainnya sebesar rp. melalui nomor rekening atas nama tim koordinasi kabupaten luwu utara. bab viii program sertifikasi massal swadaya sms) dilaksanakan dalam jangka waktu (dua) tahun untuk tahap pertama selanjutnya diadakan evaluasi. keberhasilan tahap pertama menjadi dasar pelaksanaan untuk tahap selanjutnya. babi ketentuan lain lain peserta program sertifikasi massal swadaya sms) yang melakukan pembayaran secara tunai dapat mengambil sertipikatnya langsung apabila telah selesai, dengan menunjukkan bukti pelunasan setoran pt. bank sul sel cabang masamba. bagi peserta sertifikasi massal swadaya sms) yang memanfaatkan fasilitas kredit, maka sertipikatnya akan menjadi jaminan pada pt. bank sul sel cabang masyarakat memberikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab atas pelaksanaan program sertifikasi massa! swadaya sms) ini. babmei bupati luwu utara, luthfi butty' diundangkan masamba pada tanggal mei sekretaris daerah, h.a.chaerulara dengan r,\jimat tuhan yang maha esa bupati luwu ara, bahwa dengan ditetapkannya kenaikmeiberdasarkan pertimbang=meba perikanan, transportasi dan pelayanmei perihal menyikapi kenaikan tarif angkutan penumpang umum memutuskan: peraturan bupati luwu utara tentang penyesuaian tarif kendaraan penumpang umum angkutan perk:than dan angkutan perdesaan dalam wll. ayah kabupaten luwu er sebagaimana tersebut pada lampiran angka melainkan besarannya tetap pajajaran yang berbeda; anak sekolah sebagaimana dirnasud pada huruf terdiri dari taman kanak kanak tk); sekolah dasar sd); sekolah lanjutan tingkat pertama slip) atau sederajat; sekolah lanjutan tingkat atas ta) atau sederajat; mahasiswa.jika terjadi peningkatan prasarana jalan pada wilayah pedesaan sebagaimana dimaksud pada maka tarif angkutan pada wilayah tersebut akan ditinjau kembaliiangkutan penumpang umum dalam wilayah kabupaten luwu utarpar kep>.la di,m !< \ol:; : ' kami kasi. diundangkan masamba pada tanggal juli ditetapkan masamba pada tanggal juli ""') bup ti, sekret aris daerah kabupaten luwu utara, ;} , . dn. chairul pangerang berita daerah kabur ten luwu ara ahun nomor lampiran peraturan bupati luwu ara nomor tahun tanggal jui kerangka perhitungan kenaikan tarif kendaraan penumpu ang umum angkutanperkotaandanangkutanperdesaan dalam wilayah kabupaten luwu lkilometre rp png km) sebagai berikut biaya penyusutan biaya bunga modal biaya awak bus biaya bbm biaya ban biaya pemeliharaan bi term pajak biaya eur biaya asuransi biaya tidak langsung total ketentuan biaya tarif tarif batas bawah tarif batas atas biaya pokok atau biaya operasional biaya tarif batas atas rp. rp. rp. png tarif batas bawah biaya pokok atau biaya operasional biaya tarif batas bawah rp. rp. rp. png bupati, lampiran peraturan bupatiluwu utara nomor tahun tanggal juli kenaikan tarif;. kendaraan penumpang umum ang kut perkotaan dan angkut perdesaan dalam wilaya:: kabupaten luwu utara jarak tarif rnl trayek (km) batas batas atas wah terminal masamba bicara mappedeceng homebase tarra tall ban pres trans cendana putih ujung mattajang harapan raso terminal dasarnya larnpuawa mangga tall kesulungan tarnboke maluku ji. pramuka salulemo sapta marga bone bone kota) tanuki sidomukti munte patula minna kapita bunga didi terminal masamba sukaraja kota) tolandi mulyorejo mojokerto rawamangun bur terminal masamba rada meli kelapa gatltu demo lara tua mario baku barn belaka amasangeng pengkajian tiada pattimang malang kappa solo salubongko angkutan kota anak sekolah ""bupati, lut |
peraturan bupati luwu utara nomor tahun 20t>g tent ang ara t sy arat memperoleh izin retribusi atas pengawasan kualitas air dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati luwu utara, menimbang 1ngawasan kualitas air, maka perlu ada syarat dengan uan perizinan atas pengawasan kualitas air bidang kesehatan.yarat syarat memperoleh izin retribusi atas pengawasan kualitas aisyarat syarat memperoleh !zin retribusi atas pengawasan kualitas airwu utara satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat skpd adalah unit kerja yang diserahi tugas untuk melaksanakan pengawasan kualitas air wilayah kabupaten luwu utara. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten luwu utara. air adalah air minum, air bersih, air kolam diproses. air kolam renang adalah air dalam kolam renang yang digunakan untuk olahraga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor air, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. pengujian adalah pemeriksaan dan analisa yang dilakukan laboratorium, persyaratan kualitas air adalah ketentuan ketentuan teknis kesehatan yang meliputi persyaratan fisika, kimia, dan bakteriologi. laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan air, secara fisika, kimia, bakteriologi, dan radio aktif yang disediakan oleh pemerintah daerah. wajib retribusi adalah badan organisasi perusahaan perorangan yang memproduksi, menyalurkan, dan mengelola air. objek retribusi adalah jenis air minum dan air bersih yang digunakan untuk keperluan kegiatan ekonomi. lingkup pengawasan kualitas air adalah air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi, air yang dikelola dam, hotel, penginapan dan wisma serta kolam renang permandian umum. parameter adalah indikator air yang diawasi dan diperkirakan laboratorium. bab ruang lingkup dan ketentuan perizinan objek retribusi atas pengawasan kualitas air meliputi: jenis air minum air bersih; jenis air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi lainnya. jenis air sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi air yang dikelola dam dan pihak lain yang digunakan untuk kepentingan umum; air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga; air yang didistribusikan melalui tangki air; air kemasan; air yang dikelola oleh depot air minum. jenis air sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi air yang digunakan pada kolam renang; air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat; air yang dimanfaatkan oleh hotel, rumah makan, dan restoran. syarat syarat untuk memperoleh izin bidang kesehatan terdiri atassudah tidak berlaku. wajib retribusi diharuskan memeriksakan kualitas air setiap enam) bulan sekali; membantu melaksanakan pengawasan kualitas air; memperbaiki kualitas air sesuai petunjuk unit kerja berwenang yang membidangi kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. wajib retribusi dilarang: mengalihkan pengolahan tanggungjawab kegiatan pelayanan kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan surat izin; mengubahjenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang dari surat izin. pemeriksaan sampel kualitas air laboratorium kesehatan dilakukan secara berkala setiap enam) bulan sekali. pemeriksaan sampel air dilakukan laboratorium kesehatan dengan cara menguji secara fisika, kimia, dan atau bakteriologi. hasil pengawasan kualitas air diperoleh secara berkala oleh dinas kesehatan secara berjenjang. segala biaya dibebankan kepada wajib retribusi yang besama sesuai dengan peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor tahun tentang retribusi atas pengawasan kualitas air. skpd yang diserahi tugas menerbitkan izin retribusi atas pengawasan kualitas air bidang kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten luwu utara. penyelenggaraan izin atas pengawasan kualitas air bidang kesehatan dilaksanakan setelah keluarga izin'.,"hru ri mengesahkan t.x diundangkan masamba pada tanggal l;'beru ri "' ' bup tl, "f' b.!!::: .a. butty sekretaris daerah kabupaten luwu ara, >,. h.adoman penyusunan, perubahan dan pertanggungan al! anggaran pendapatan dan belanja desesa dan dalan rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan desa, perlu menetapkanyusunan, perubahan dan pertanqqunqjawaban anggaran pendapatan dan belanja. ran bupati tentang pedoman penyusunan, pirrubahon dun pertanggung}jawaban apb de sa l<ever peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor tahun tentang keuangan desa (l.ern.lembaran daerah kabupaten luwu utara nomor perlu,1ran ,:,otl tentang, pedoman pen11111non, ptrubahart dr;m prrtanggunfl}awalan jasa kabupaten tuw11 utara menetapkan memutuskan: peraturan bupati luwu utara tentang pedoman penyusunan, perubahan, pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desriqqara pemerintahan,mcernua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa y;i_n belanja desa. peraturan llupatl tentang p domain pamyu juan, perut!lt klan pertanggung]woman apb kabupott:n (uwu tort1.g mengakibatkan desa menerima sejumlah atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah desa dibebani kewajiban untuk membayar kembaliutang desa dalah jumlah uang yang wajib dibayar.lokasi dana desa yang selanjutnya disingkat add adalah dana yang bersumber dari pendapatan dana perimbangan pemerintah daerah yang dibagikan pemerintah desa. bab struktur penyusunan, perubahan dan pertanggungjawaban apb desa apb desa, perubahan apb desa, pertanggung_jawaban apb desa adalah merupakan serangkaian kegiatan dalam ketatausahaan dan pengolahan keuangan desa. format penyusunan apb desa, perubahan a?b desa, pertanggungjawabanill perhitungan pengalokasian anggaran perhitungan pengalokasian anggarkode rekening anggaran pl: dapatan, belanja dan pembiayaan kode rekening anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaperoruron bupotltentang p#domain l'penyusunan, perubahan don pertanggung q woon apb des.a kabupaten luwu ut:ua . kode rekening anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada bukan merupakan acuan baku dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan keadaan pemerintah desa, urupa"fi i.uwu utara, nadi dihidangkan masamba pada tanggal sekretaris daerah kabupaten luwu utara, a.chaerul. k.i.tempo ka. dpko kabid pemdes tempo kabid angg.iran opk "():c,. kasi . . , p po kasi . . peraturan bupati tentang l'toman penurunan, perubahan dan portant,r,unr, jawaban belt kabuportn luwu utara |
naa se050p:mengikuti dinamika perkembangan yang ada menyebabkan struktur apbd sudah tidak lagi sesuai dengan asumsi kebijakan umum apbd sehingga mendahului perubahan apbd pelaksanaan pergeseran anggargeseran rp. jumlah pembiayaan neto setelah pergeseran rp. sisa lebih pembiayaan anggaran setelah pergeseuntuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbdtagulandang biaroura yan siau tagulandang biaro, kn, tan bei seru (ee poni supit kera diundangkan condong siau anang pada tanggal mei baris daerah kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro, sep jenis, sh. mm. han pembina tama muda nip. berita daerah kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro tahun nomor a13 same naa com c|w sisi| si|s mn) m cl. ga: sisilelim s|i1 si1 sala run s|s||sil sisiisiis sis is. lan sia d.: 81c ku) sis |s| c||& ka) d|silsila3 sis sallam sis||sil inf penata alim ilsillalsis bea terisi sisi istilah ja: slim allim pan ti, sil moms til|w sie s|sig gila apsis anus er) on, sel ea, alkali alel san fr) il) 4s. ia, ali beli3 a|lc w|| alla o|l|o sil cl) kasi bli g|| |i|s inr alih sia te) kt) pe) tra sll sis ge|ls fa) iis| islisilis (lelisilis fan) aang maa sisilia pgn aan (ed has bad cols s||s al| sama alis sulu le) isis ali il$ ka.) kel) . ls) kas sil ali. a||s kal o|l|a a|ls sasis sukses she 2s) ala mama isa aga mass (al als| isi sih sia ka) pk) ti8| ( ej la) tim awal lal ala ala ala ala sel isi ss kas) iri: (ega li. les (sala seal sls sis ir lai disini sis jas sia mis mari ik: ear isa (ega islam (sisi nia sini. sl si2 dss| jalal sosial sells (s8 ssi ani tah dls cimisisia islan salt ura kini ami. isis slo nilai sie sis isi sisi els kylie |s sss |8isi3i sis| isis siais s|ei pixie e|(sis elis isi3 #isi3isl alas nia exi.s 2sls milisi isis glu sis m|z ||sis sci (sasis sll ei3l (sis lima sat jaa |s| sai kal kain s|g jga tag nl& ulu clc sasaasis ses sis sisi3| (sisisisis s| gl. isles sis esi3 sala sse ssi bis s|s sis sisi $s|s|s ace sasis3 i8| isis . il. pig sle sis bil 1disisi sl. sal ( la &jsl lala alis nil isi ro. kn) ioi pan si. gl: sul8 fin tar) (up) m | tlk mal (gie ia| ssi sis ka) kol dig aio bagi sis (emis isis (s8 (else (sala ski sign |( pan sss (sisi sislelsis ak: ale sisi sisi serasa sesat lela (sig ssi sull disisipi else| (z3 sis ns| 3lava sim sisi asusila sisi ek: 2s iisiaixsia class n|.o ts) egg si. (ss sis #|s isis sis s|( sisi|sisi sisi (aja slaloisisisisic tags asas s|s lal, slenxolc siz|s|s|s sl2is| sis sila gic malu :isi sis says giz|similis g|: lele xi? sis $is35 sisi| s|s sisi bel sisi3i3 sala sis kie alus sig| sisa sale gejalelajaja|a|z s| &s| sis sisleslolela gol jis sis halsall asas esensi fee csisisisisis|s ss| (sis kr) sasa sis s|(s| |v| sim ollalul ala) alle)s lalin sis sisissig sis| sisi isis fe) jaa eagle is| is| (sila s|isis|similis (elles isis (s3 six ssiseslelalas |sjelsisisisis is|s| is) isl 'logo pula|g ''siu lee ala dan tire here naa sisi isi sisi #gss$ .songs |ejajaja isl sisi .ls al. gas isis sis |sisi sis sis ama g|c ala sis nis kala sis "las sis|? sis gie mia slm sis sala s|e s|s|s disisi isis isi isis rilis (8s sis siap| mini sie |al8 sis s|issisisi sisa ban iz|e isi sis nala ala sa. jae sisisisisia (us a3is| llg sesi aaa lela sisi visi lagi crisis sis su|sis (as) ibn isi3| disisi 3isi3 s e|e slam oa. heo seri agama ark ls isis sig u|sis eis (sis sis gar asa aas herbal sisi sis meja jalal malas sis|s "das agama? hab hai diaz sisisisis &|& logis sss aan yaa s|s sic|s saja ba) tenaga laa sis sisi isis bela (fa al2|s sala ental ku) tak helai sisi sis exe asin bana gaya sis yag ala sis ana sis (ss bin sail ten bahan nagara is|s sis su|s|is|sisi|.s #|$ isis sai hanna ara iss aha sisi sar: sis sisi $|.|sis |s|s isis lele sasa asana 2e| sisi iri sis|s sis s|s sisi(z| "|| isis|s s|sis|s isisisix| 2e)e|sslalass| ala sis (sama u|a| aja ee? sis|m e|ejlealalg sis|s| ba: sig mati sis (as sis c|s ala s|s (mis tapa sial isl sisi isis si2 sis n|s sisi. sis disisi sia pola ada (sie (s|e|asias |els ola jalal isis w|e|g alatas c|a|$ s|. 5lss|s|s| (s2 siz (sis sial sale ssisisis sis sici isi sla. gis lal sisi| sisi 53s sisi iss (sis ssi&|s sis eksis ssg aan saga sisa lol gin|s|s sial kan aaaa gejala sadar 2lae23 sis scale sesal ada naa elsa isis (sg |si rlg jan sielsisis |s| #les isis sisa sap hpa (s8 i2| wis sel elg |c u||e| |sang sis is| sis crisis sela (ae elalalals aher here shah |slselaalaal ala sis (sis als aaa isi$g raja sisi saga jaja salsa lelalala slelsalsials sala sis| sa) jaja jala ala lamella ih3peka ea jelata aaa sic|els isis jab bar sis|s|z|sis |s8 is viz| mega panas ilina isis sisisisisis is|sis pull jaja akasia uses2s akan isis ais isis sis s231s ala anak viv s|sis|$ medis sis| sis sis als| s sis|s|s|s ass asa san: aaa iodida ann shoot ana sisi bad u|u|u o|o| mengenai dada sai sial isc similis|s ai2| saksi sjasisis (z8 masin gis jua sis| isi sis|s jas pari iisimiyg alabama akan akan dai an: a hang pra baal lai 'latar nata kai nala wl illus| viwiniwil a|,|# sisi tel akun ipa c2|zz pls| olx &. ea! m|'s s|u|au|a s|e|s |s| s|$ yag (r3 e|sis| jelelalslal. o|s| sisi fei si. isi sisi3 . olelsig signs| similis| is| (fisisisis s|i8 disisi |laisisisis clubs |(e(similis al, s|s|s isisisisi3| ss3isi similis| similis|s mis kes) elalalal sisi sis is| (sisi isis| |gjs sisi2|assisi8sie slalalala nla o|a| tu) slmlmlala sni osis ce|c siu si|glasial angel iss sis sisisisisis isisisisis sis alu vla man sisi8s sati gel allah laalalala (el sisi psikis ala 'alalalala lx cicalelxla fe) ke) dan sa" sil kg) riwigilu| ka) mop bea sate han ala kel her kan ulun pera ke) mim in|juga (me (mba wlwlwiniola oli wia sial llum elu similis|ix olc| | s| re|v|9g sisi' i.inisiasi sisi8z e|eis isle i8ie| s|s|sisi|is|$ s|& (es s|si3is| sia| sisi sisi mea mar slualulululu|s w|lala sleleoelrja |s| s| esi3 busi jalalajal jalalalajalala ta) similis| sisisisisisis c|cei sic clcicicic ssi elulelalalou simbol slelsisls| sic sis|als aja dulolslalalula isi s5lj oolojaol|o n|ale posisi9ja|sla|e| clelalalalalanig|s sis sis i2 s| |sis| (sislsalelslala sis sis isis (sisisisisseasisis dal si) sja| s8|s o1s|o|9o|o|e|s iso |szleloslulel axlolulololaju jos |.|lila.lol.|z itlalolaisisi ssa| sik skola skala ala im) i|g sila th ala ala sisi |eksis s|s sie|s sis lalu all kal mana don eje|e|j2 aje s|gig aa. lee) sialan isl sss . . isi nn|is (ssi sia souls| sisa is) lal 3la| salah3| kala asal sig (elsisig|s ka) sle|ai sis |lc s|gi3 disisi ala dis sial si|g sasis sial s2| sie sis ella similis sole sig x|o|g ka) sell &l.ax s|s| sela se|si s ela s|$ asi uls| sila sigfig sela |elegans sisi isi3|s ng: |(s als ssl3 s|g|z k3 (s|gls beli3 aaa sisa #is| |s| wan lt) sis sanalah (ala? elaalsa ara sls| aaa heri terurai "iis isi3 s iss |a| jslalelas ela izlsiz ser alalalal gaga selada baja sz| ol. kak sis ss| s|s ice lelsisis nang alasan: selisih|s|s|sis tt, sisi ss3838 sil. lam il: dak sis|i (al della jeda sessilis ss| (sisa (sisi nsis (sis (gl ris| isl magis| (2g si. siaisisisi sal sini c|g jejejele sjeleisisi sis lejlelaja|al bls isil ll. oo. ll sl.ld sisi ls isis sis ss! sisi sin s| |s isi& laila isis gisiaisis ka) small isl isi3 isisisisis salute jul sia nis ae) ala sis (ala a|s|s sisi| js| sal jalal ssi sisi| s|| list| isa bsi (ssi kzl (is si8is| isis sisi sisi isi| sla|s|s isis #| si3|s ssigisi kr) tam alel coli sex nis| s|is sisi lola (&|slabel8s kel s$|g susi elalalsias| (mlo|sig sl2ls|s olssiss| sells| biasa ald) alla) sela sis sisi| seal2 s|z| sll (sisi ass sas balas ala sig|s (to) belalang ala sala sala eksis ala sis sisa sisi a'ias scale| sis sss |sis s|e |$|si sis e|b isis similis d|sig sesi |$|sisi s||sl siswa| (size s|#lslalsl presisi o(sisi pl2i3 sel seal8 ss| sistem e|s sis aga ken bis (all sajojela) slaisisis| pat aga sisi sis |s| |s3|z lai lela) lag sisi isla small sss eju o0| oa| clean$ dl ela|asasi @apsis |s|s (si #|sis| sisi8 sis| saga asasi (lal rlalojojaj: nyu9n lo| idola|g sisa saar masa sis alas lala ala similis| isis sis sis sisa isis sis isis jsisisis| (sl isis| isi (similis s|s|s sis sis sis |s|| jaisisisi jala (sisi (si jaisisis lal. isl isi mulia label lal imlaluls ahad lal alabama awal alalalajla (el (cl |el. lala see lg viii la lul sig win ein slw (sisik m|isle min clubs will sin sin ss: alm melaka isis 3ls lelsisim hr: dolalilal sib (sf| sis c||g s|s isis aisisisls. (el. sis isi ie. |s: his (is sis s(seni s|3le isi iss je. iaiui (ajal (ala (ajal s||m sie sai ita c|e| s|s tlg (lal jalsigisi2 apsis lala aksial3 kal mimi s|n lis isis (sis isis isi idlsisiais (situs sls sisi| ip! ala. disisi lalu lal gli is sisisisis cicit c|g slelsic s||z s|s (j3 sala kai sa|sis|s sila anis ini siz|s| sis alone ale s|sisi (el seals isis |(ssislelalalais jelas (else sisi sis n|g elo sis sll selo |ag laga c||c ala isis min|i8|ci sim visi ulu ulujulu sll sisi si3is| s|z ziz ap aka v||s ale similis alla labela c|a ha) eksis|isi.s isis: s|sisi elis ti) kai sisi sis isc isis size|a| glz| size (lele |disisi#lolsisis isi sis sis sisi swiss s|| isis sis s|s 3gy3 sis mass asli (eksis sis sis nis sisi. (39stress3 sss ssi iss bes sasa si: ssisisals| sis mis mis is|, sun olg umi mio floral ul. duga salaman slejalale alas sam selama bbi r10 gis hi! ss)s3s sisi 2ls|s sss33 sss passes ssi (as tan eig ala sec sigi sisi ba, it. isis isisisis sis siszizis in: uns inisiasi sl|e ka. nlc isi a|| situs u|s wiki six s||s isi isis elul sli8 isl apsis wlwlgsim al| alilin . tas) ra) nou) kelola a||g wiki mini ola sim! visa sis isis classis sici sjs (disisi sis isl oldimsialk sinis isis ilicis alan '|c olu six jul sis (is (li sisi sisi isis inisiasi ||s sis sisi |ls simisiuis sisi i8i3 (2isis|z isi. isloelmi ela e|c siasat isi sie sisdlgis kol ulu sal is| versi3lie ala siecle|e sana aka akan (is sis isi sisisisisi sisi sisi isis (similis sila u|s aka s18| s|lalu felix isi8 |a|l.s s.s s|l slelalgla (ol kalo (salsa anj apl lu s.lat sim inis slu v|uly vlolulu oli lalu sein tal eol jae jae jae jae lac . xl|a naa als lal nui sieisisiu lulu ulu wulnwlulum cole (uje s(s| apsis|s| sis| si2 z iz (sz olla (ol ssinigisjlofsja aaa aja alabama gila mu|s| aja elsislais|ujung cic cicisic si ello as) elles ss|csis lolo e|slot|o sik sle is| lal siciecic( s|i fi2 ziz v||c ais|s|sisi ss|g lalu ala lulus sel isi aas cis|w mo| bo) wol bol mo| sa) isis) lkakalssg 3s| sasis peran elsisisisalsis glu cis3is(s sit| ingin6 ssi cif wire cik |(re|ikk il) al. isis sis nsisisis isalsisals| sms m|s|is|s sisi|$ a3| mala (xl swa cija 2lala sisi his wsisisis ssulasula| |je| slewmsu|siesisisisissussasu|s sus) sj. suca jala jaka salam lele osis (s| sisglosisisis|sisi gis|( gis g s| cc) u|u ulu |u| u:. u|ulu|v 'ulu ul|ulu u|u vl|u|u|s s.a883833 s8| 3883838838g8 bisa cis|lolo oleh nnlmlie| isi nlm ela tele te) lelalalalala| selama jala fafajalal rin ena is. isi oo. la) ara. man sl.| lal. (isis jas lalu sial ale ls isi| sla| gis isis isis sisi sisi cls lela lala sisilsisi isle isl pat desa sig s|lewisi3 mah c1. silla| pac sisi ciamis olah olx 2s|s|siapa3 (eksis isl3 jala jala 5isisilsisisis sie lks jelas. isis s| als sis bal sis isis isis 2isisisisisis (sus isis (sis (sis. (js sasis iis sis als i&. isis sisi3|s|z|sis si8 bis. (sis. (ale sle|siislelsis sit alle. isis sila (as il9 io| o|g selagi isis s|similis sis isi3 sensus susi: sisi fissus 3l& isis diss jis liga nadi na: s.a1518 g|s salollcit kun el. signals apsis lai5 c|a|o siesissses wolsiwosi o sss s8. sisisalsisss sisiosssass sta s'o tai! telaga ajari inka: (sis8 s|isi iis 8i8 isi8 sal isl. fall. sis|| ( isis (salah rela "nee sisir lia nil sla| (sig isl ol. isi sal ela sis| cell (js sis sll (sa ita sin n|$ slow ban sis 1iz sial isl sisisisisi isl (cl sisi is. sila fel (z3 sisisilniai is iga isi (el lal ellcisiai2 |o| x.jo| si2| silalsixit sol red sila lal lol is|ilelainia (ea sil joel jie |similis sisi mie bis lel jel &xl|olo oa. bin2 sil |e| lal s|$ claw tuw|$ lvl ie| civic ale isu ke) oo. all a10 slolsilesisis sis 3lp isi lal o|s3i sisi|si8 &|s isl isi sis sosial similis3is3s sis situs e|gol|l|.o sis is| ic| ssel sisi elamgxls (gs bi |ileleiela aja si. o|o| x|lu talk s|elo mie cin sawi sle(g'ille ( (ex joel $s( |la |s| gi$ sie siallelejoja ole isi cal scc list| d.i cis|a sole signals (s| aj. isirianjo lol jal aaa bela ber sisissis |s|sisi sssssaa3 san eta sisisisis sis logam kei oke) nila siaisigis lesi mim im saj lag ciaisisis lola sistim s sisi ia als sila ala ala (ama ala aja (ey ola ls ) isle d ce, bad hasi sis saja sim sa! disisi six sllujsl elu sisa i krisis wal img si( slu| disisi sasis sia sisi3i| issue| (nyala ken sig ind usia gl slalslal sisa ala wikis simjelsim all sik|s| (s2 sx| dls ain alas rels| (al als isi similis $z| als sissici3 sis sss (eximia sisi in| similis| kasi (sis als ssi #aaa signs ssi sis (ul sisi is| island sisi usg elixir is|s ber ban cit similis sererrr isl sil sis| isis sis assess sasis e|s sis sigzisis| eos lalai v|c deng (sis jas were |&| | |s sisisisis| lm ssi sis seal isis bs) o|.m c| ka) size| (si sisi bisa$ ease: sis|s|s s|lc|si sela ulin elelsisisisis la|t jaga dana mala cicit ban sis miss cic sss aka sis s|s|si3| cic jaga ass asa olslals| sabar ara s|sn isis s|o| isle| laa sisi sales als| televisi elsa cici sis "|. (kanan sie |ss|sss sis is| sisisisis sis siswa|s isa lola. sisi: s353 similis| ssissisis selai sisi sasak tara naga aaa aaa sis sssssg beedeasas isis isi sisisisisi| bisisisisisisis tarian uls him ola sea mula keg ala imi (ec lala: sasis sisa 2ese| e|s el| gili ain la, kas isl ta) sin kan kari mat) add ira sinyal masi silika| isl iis less eal jelsial sisi8| fe: e(s| sjalsisiel sisi siigisi nis isi ''uls (nisa lo| oisisisia nia alkil lu: ialalsis| s|sis nvs sisi oleosa sisi. diisi bag e|( slalalal jalanan tulang sisielw isis sia|sela|. (sains legal sisi o|le|x isi sisi kali9 issue alam wellsi| sis per ssi asia basics iss islalals| (elelaala similis isi sisi sif| sela sales? disisi& cie sis s|(sis|s aneenggb sis sis| (sig siesisis| ter uns scisjia| saa|sis| sss si(siz clw (elacalalelejala c|s siz slalsisi.s tis isi ssi. lela sisisisis| liat glalalal sial elvis|a files| sig |(sis|s s| |e| selesai sisisisisisisisis olah lag sm) ajo solusi ssssag eaa oclc les sis|sisi|g g|el sal similis ss|s| s|e| sisi sis s slslsle s|s|c oa. bi: olo|el2| kal sis sisisisis (sss isles pia cai sel cite nia sisa sasis asia isle gisjajaa sa|ala sie sel kamis sis glass all sasis share rare ss2ss33 bike sal malala& :|e| lalat ala sis isi3 s|sisi3 era ara 19a sisi sasis| sijisimisikis talas all jual isisisissisisis| (sii sisi fe) kon) fieisisi2seisi (sil sisi|s sisissisisisis| si| isi isi sisi|s asisisisidisiala| ilegal mojo ole sim jesesesde sense sai ati ssi f3, islsaisis abi nini ai, isi sisi nis sin|a elit isi sis sis 2ll isl sisi s|is 'is| isis isis (isl isi sisi isis isi sisi sisi (isi (slaisisisi. isis sis ssel|s lha ilelgilalis lg .|s ||s isi (isi iis isis halal s|sz s|2l l i2isi seal sisi isi lalisilsisisi jalal elo sislizisi isi (ls sim eli3 isis es) ciisjols isis| sisi's dini sisi 3isi| dar ata asi imilwiisil kay s|zis oli sisi toledo dit sisi lini p|s bea s|lal lala ol sisi sila mix sislassel isaac blg sisilalsis|sisisialsi3 jelas s2|s| s|siinalsisi (eksis sig sisissilsisisisis isielelala sisi iis|z sisir selama s|s s|suisse (sisisisisie (esisisisislasslas sis sisa sigi s|(z2|sel|e le33 sas3 sss sielelsisisi isisisla sia sal similis ls 2malala sistem lalosiisisiag sasis sel sis sisi alalak ssi iga ela| tiscisasss sisi s|si$ sisi|(isis sis berasal (eksis szl ass sisjalaag ses) islilala| a|| ik|k iik aldol jeli pama kam dn) sissisissss sisisisisisi: ber isl isi isislslslis (ig siiwalsisids| isiidiis isis fasisselasi (sil isl isi sasa (sia kita isilelidi ina nol oa. allailaljlallarla kisi sim kw) sini s8i|m bad tn a.a si8|e ina alo ml. isi ka) sl: psi ibi iiglwla alis e. irg ol. tadi ar: sis sis isi isl isis|$ nas! ana ilo sigi sll4 sie sis 5lintas sisi sie lela sel lela (al lalisial jala je) isi (leela ile allsllel luis isl isasi| isle will sisi iis iis aas isa sis isi sisi sis ls| sisi seal isiisiisiisihals lal isl (elo sii nlm lk ssilsalisilel sisi wis o|a sala slwiglla il. sta isl isi oli ola ella s|s la) olok is|s pes: diisi uic gallo| si23s sis sis, lelossaigsis) sasis silmiisi sis ses iisisisisjo| sissdisisissi sela sis siisilallslsisisisis. slelsisisisi dar sisi. sel lol: sssisisisi (ecisielal sal sole sisi disisi sial sista isisisiisisis isis sieiselsisisgi lelsipisi sss sielelic?l2 sis sis ajejlalalgia sisi si2|sis| s|g islsisisisielsl sis ssilssiss ( llsl sis! (elo sis sri ielgsasas| dallas islam slsleelelsjalels (elsa sia |e| isiselelelssl sisialalela sesuai |e|lallslaelslasa sisa aaa ajal a|e| sisi sisi lalai osis lal2ii ssilelalasala ups olelelelcic seleb ana lele c|s| sisi||isis sisi (sissilslsisiasis sasis sis s|s| mar u||o|| v|w seekers sisi sis ie eilelsiajlallala jala sol jee ol. fellaalnfelalol jisilalsialelal jala sii3 sia sisa ilx 2l| s|ls sis sells kel e|e isa. isis sisi8 isl isi |.ia sigi3| isis bar kan sisa van nee tan situs sisi isle (sasis ame) aga seat isu isi3 elsa gel sis isa sar: els|s s3. jelas lin a13 lalu si3 pad sis s.|. s|s|s| bore ka) semi sisi2 o|s|g sis bal #n3 sin s|ag sisi ts|s|e aksi s|s|g sis cats saja adas jalal aaa sial (si hasil s3ssg s|s| (sil (gl akan ala (s3 ale kn) similis ira) w|c disisi lela sss ssi al ci|s sis sasis olla isi s|s sit eee aaa ke) sen) iga isis ki) ika eza sisiaasa |g lal kangana (sa i2| assis kis similis sisi snn ikan sis aja. isis aia ssi sis isi isi sis ssi sis sri a8) (sis $$. sisi tele misi ala ss.8i3 nan |ele| oa. :.tulo ala ke! tika tin si. nina wika! mn. nala il. isufs sis isis ke) yan ren "lu lih isis ale pat sala ana alis lsg isis li rise ale na. "lala sis lis |bela| (al arah (ejalss bas na isis ss. j2 bang della sis lal jelajah s.p siz| iss isi (8isle igisisis isi5 kan tni rei si3 sis c|. | sis (lisis blolsic lan ka) ke) uang s|sis| ola s|s| &|il3 pasi koni sis ellas sini ss! aka bee malala s|2lsid bal (gg isi sic a|& sisi sisi klip b|s apa wiki naa e|alc sis|si els lalai |level bicara pas ton (s1 is|sis bas isis six mlm bs| ae lele aci i8| ele midi bea ala disisi gl. seal s|c sisi sid tiz23 kg) olx ku) u|u p3 lal ali ke) sasis e) b9) sisi lea) le) crisis sisi al ima seals xio|s sisi sig isi fis3 sis ky) sc! sala sis sis sisi "1s sia e3i3 sasa naa usa. denda tag| isis teda agama sisjsls siapa|gis (ea . see sis ii: sis mila film nila wil sis ka) (en (similis jsisisis| sasis sas3gsa sil |similis| (similis| sisi is| (si. s2ss|s3is| (ala isis isisinls| ke) siswi nin| sil. nlalolala sasis| s|sisi| (similis siasisisis labirin lulus iwloc al iialnlala oen ika mer sia silam ima pai mad si|s alalalal alalalalal lalaloala (en alalalalalala| all ggg ielelelec| lela|elia elalcalaelala| ella (8x (sh lea isl kang #||s mills| sisi isis ian ink show mmlalsin lum ml| 'laluislala ig la|alo tel ian band pole ka) siuisinig sll (isis sis isimidlals sisi sil sisi| jami sisi|is sisleju i silam (es sini lelamials alang e|l| (5ice siul| isisisisis imelda disisi i si9| india nila laloloslul8i| ss|si3. isi lal clelkliles| lsietisis disisi sil isisisisi sisi inisiasi (similis disisi9ls |sis (er) s|2i|s islafislals| |asli seals (ella) sisislalslals lalslelas. isis|a sama jaga tags sisi2e| sela |elalaialg. clara| s|sis|e (z|s isi3i3 small else crisis las itu llsislaal isis| sis| sis| sisi|s| sells| sislelsissis| slolulols| s.le|sici sial lesissisisi si3issn. sglolgja sisi &l| s|ci ssisisisis| similis iis.e s|e|s|s o1| |eleixsisis| e|similis 2s|s|si3 selalelala| ola sicicicisic|is sieieie|isis| ieisisele sala isisisisss lslplelsalels| |9g|( si|isi.s|s sis| s|l9|. o|lelelcisici3| disisi fisi |swi cis daa alslssadsde| isisisiss|s| sis ssi31 isisisis is| i8isi2| (sis s8is|s3|s reaksi| s8. sss8g8 ss3gas (s| (similis (sj sas |sls situs similis imam sin intel sis ia. issues jel simon tea n|oli& kan sisisisib alla alalalalalal sala ses cesssss sil sig "s1 ti) lola isi| sisi iny nla laga nle sulla lulus lou ml l kalis ala edisi nisn jlaldlalkis. isis mia tuli kie iia isl (sisi sinialuls. ini iel sim| hlm s1m sini inermis nia nia olla isap naa maa glasiasi sia| eksibisi sasis. sisi| s4) iss sis is| sisislsls isis|s|s isl isi (al ptn mpr ks) (va) ill sisisisisi sisi sisi3 sisi is.ie isl luas sin sss s|x|s isi sisi fjslals| (sisisisis |isi|z isl isil (elsisislelt| (eisisisie. sisilia sisi (kas: s|a kn) hkn sis is(si2|s| (similis|s sici2ig similis| l2pole siegel classics pan ai: sial "il al. ella sisi similis3| (#|xiziss xisigis sidi isis 2sz|sasis| (sisisisis size ke) seksis 'sis$|s |si sis sle|s sasis cell sisisislsls| (si sisi3 lelalsls ssi isl swiss3sis| jsi8sisi jelelais ix| sisisiesisel| cile isis| irlelssis ma|g zlu2|sici is|| (2is|e(s isis| inisiasi3la isi isi syst gu: vla ka: cisisicisi isi jalalalajala| |jelzlala aalalula isi isis @gi3| slalnlololala| mises s|s mlm. oa. s. smg aman tama clolojeye|c mic c|m c|c|c mana (siesiesisis(s| (sisisisjs sisi|isis selera, lulu| bl) isis8isis isis| sesgkppa| olsen| it) (ef iseislelels jolalalaf afalalelaf fef isieelelolla mma sil sis nia $|| pe. ilw ulu sil bila ain all si: a.' ala kode cell serial. felelelalal (al. sinis| sis were iga lela. selalu jala all sisimimsim (8s bibi8 sil ane ajal isle cisisiais| (ella trs bis kimia sila alolalalal all eh. lela eee ella nn. lal te: ta) br: sig los isa na: abi saji sll isl lsl ini sil ul3 del (al cil isl isis (iis el iss ala bal mah al. isl isl (el (sis isle isi ie. (al als |el (al jal tes isis. malaga 3ll isl isis isi leg sisisisis| ben lelkidisdisi sel isi isl als liulalal tao sici ks) ke) 2s. mal lal sisi disisi isi isi is| (s|c isl isl felda sisi isl isi isis sisi| e'ss ey) sisi tis sis lal s( is fl2 s|e a|situs isi isi2 sis 3is|sis|s| ss| isl sis sasis sama jalan lm sis|sis|s ( | s2sees tin dengan rilis ice lal. see aan kn) kai kai ku) ja) pai lal isi sig lo lel m33| isi isl isis (dig isl '@) olx alai pe) kai pes kal total bs) ka) nila ali ln! isi isl lal isi ssel lal isl sisi (al sisi.isi elu sig sis3cicit lal lalu (essays| i2| isi isi lens isil isis| isi jsl isis isl (mela sisi isi isi ss) jzl isl (sessilis| sla sluit sisi| alga g|g| sis isi isl isl f isis isi similis| alelcicici tic sis n|m olololol isl lal (sis (el (sie alga. te) sie| isl isi isi ses al. tia elilekel (el maa . sis s|s sis. sil sis ila ka) el2e sis| isis jala sasis| (|| ho. abi fanaa. wee mita is| si8| isi alar go. klinis sisi sil sil alabama alexis se lapis aan. file. (la ing (lal sel lis. (kl una lis belia size sin is$ sin xl. tells h ) m|lw six oo. 'a| ka) a12 silo v|ls ku) sila ku) six &lm sis ce| a|c s||(&e (is) sati rel loli nnl|lo sit wil ita i2| si2|l&l (ja sis blu aan is| sie sisi 8is| |sla s|sl| z:|s as) alis sis $|x t|e sil edisi isis |&is all mill sal |. csi. sicielsi nana mera sis sisi|isisiis 2n(sis|s uu|w u|u sosis isisjis |isi3 sis|.isi. ama! all. jalal (al isl isi sl. @e: ala ala (ey ia sigi ce. ill (ls las bi: size. elim sila isi eng isl (as mil s.$. d sil petaka is||g isl.rise iis sisa calls isl iai asi #|s ala ila jas polls s|sil .les ku) sisi slr jeli ang sil. ke) isis sisi ss| isis isis sisi cole isis| similis iss isi sisa had s||x cell slu "sal. s|@& ku) u|u ii tas) a|sila sia sja bli indie si: sisi, isis sisi|s sz|si les. isis isllalsials|.lala|la) s3) (sila s5). n|o|lc sll wol sale similis bisa eslesisisel fs|s sisisisia(is|isis $isis|s|s ella(v val2ziu llu s|lu olulululu #lala an) olililar. lala mali oli lah sis nila shape sie (sisi| isi (si isis |clo ea) sis r8| sisi als isi ala alel. ( an aaa ajal sel b|| ls sinis bila u||iwm fe) mana sigi ar: || is.al belia nia iki finis ulin bnp alis isl elvis ii| sia sal alaa lis cell isl islam jalsisigais bis isl. jaskeja isl jejalsi skala sis z|| ibn: dia level sis| iblis sil (sisi apsis iwlsisi elsisielalt jae disisi sis isis sisi disisi is gol isi disisi out istana s|zis sesi sis im. ( is|sisi3is u|| ala sisilia sic| (el isl s|similis disisipi2 (eksis iss jsisjasigs sil seisi awas initials seluas sisa ala aaaa szl3 sar s|| ie3 jelas il: si. s|| visas sis sisi sis solo sla misi al disisi else less sasa #dasar oja)s iss similis| (s3) sis |si8is3 sasis sisi. (elo telah ajal jala jelata sil (si si3 sisi isl sensus kane pena ai: a.s. ka) (as) isi bag sini lali rel (edi isi8 lal nia '&a isi all lal ini miss six png sis masi isis kan lalelsiat sasis| s||c dialisis iblis les pole sisi lol susi isis kel jali islam isi isl disisi3 oh. jeli pad ala (el ix lal isl jl. iii (el selgigaa isis isi sisi (sale isis jelas elsa isi iflix isl s|sislsls (ala|alsos isi| cell isisisisisis (sisi (sil isl eksis sisi selig isi isisisisi cls assisi isl isis isisiskelsis iss kas isi jelsiasidisalmss| jai (si (el islalsls volelaisis selisih| is| eisislela sasis disisi (s| inisiasi sisi ic||s isil esisisis miris sisi ss e lali tai islam ma: ke) isl esisisga sisca ja| (ala a|aaaaaa iblis (as lu te) |aol.gl. isis sissseesssag glasses sisi isi sisi sis| sis| |s| (s| isis|similis si joel jas jas ss3issssys is) indah isl pfelsha jala jalalalalal (sll hai sis fib sis sls misses |s| legal inisiasi (sis sisi sisi| isisisisis tej jelajah (alel! jala ts! telah| jelslalsisis mel mela wmlwnlw ssioisi jelajah jalal teja lala! telalelalala ala sin ning a35: aka palatal palatal 'lela awal palatal lalalalalala meleleh lele call lele leci s6s ip. isi: fla e|l|s sis! ai: tie uli mia ini lal full (au nis inisisiki png iis uin lajajalm kis sis z|ls igisisiw isi. 3i9 neil isis el|e asis kal m|ix& selalu "la ||s iss siaialei. ilegal isi jelas misicisi sig (as par sia wan s|sis| jalal sia ane 'sisi sisi| bisa sia bal |s|. und deal fa) sis sisi esiskoelsis siegel isi sis siege| sie (ss sisisisisisi is| sisi| sisi signals| lela sisi dati3using sis sis sis slang (2g) (ellisialal (sosial| (sia lam hadi sis sisi8s| (aisisislaisisis (sisisisizla|si sis| |elalsisi uji misi vla. han seisi disisi celui sele sinis|s| sis ali ola sasis sisi elsa sisi eisigio elc sil lesi sisi skala ses label swiss asli crisis| sis jalelels sisi| sisi| is|s sicisisi2 sisi similis| |&|s sale persis (sisislalsslsis|s)ss|eletielsi |disisi cip si1| mis while ts) sisi sis gea sg" sis aslaleis| s|s| isis is| si3iclelsiele| skala| sialsisisis| |similis sasisisissisisisisisss sala salep s|&legal (sia sisi s|elsa sa, a32 sisi tol an) mba tc! aoa lalu mis sisi| |(s legal pia ses dl. sil8 a rang si: kes) isis ala lis laik lu alis lal isl ilk j2 ala :lls meli knpi pet goal lalsisim sal sim alam als sig unl ilegal lala isis| sis olx isisisis sl. .lal isa similis| sis nim led osis night tia kas sil vital nias|. sisi sol ss) sis sisi s|i idol ulu olc lal s sol ||x ini sini kali slot lielolw maan) nila nia s|(s alslolalp|2i3|s| dapat sla| sis ela slo19| selo malas aln| onl ola sells sisi sisi sisi ssel sisi cgi elit ela bls zisisisisisisis| ial8i singel esai isi| i2is sisilia| (sisi3| isl |ele| sis is| s|s tas) o|c ipad isis isi, sisisisisisisisi (sisisisisisisieis disisi sis reli s|elu osi isi disisi isle|lisensi friesii sic isis s(z|sie salsleles sialsisisisisi sis silla| saja isl similis| (posisi s|sisi isle|similis sieisisie| ielalsis| sis s|. sisa suapssis isisisisisi2| isis|sisielala(zis| crisis| sis iis sislelelsisi sisisisisisja|sis sie laila similis| sia ke) sisa: islajalaja sje|gicleslajels|e| sisi ssi sis isis wgslela sss basis elle sial eksis slelelelais |sieesicleles s|si disisi sisi sss slelelsiaicis disisi sis|s| sisi s)| sis isi sisi sislelal sla (sasis sisisisislasiaisi ssisisisizloloislalalsisisis| sis ella ale elelvjulslsjalala sasis| mala ( ) sis sis sssssssiss sjasisssssssss33 sasis s|s|sjejalsisiaissisisiais sisi siswa ss| (as classis is isi3| xi) (slav sosialis| aja jala religi lelsisislalsajale| (sia la ku) sin mila eleleselssias lelelsislslslsisisisisisis| (ella lelah aal isis alis ig ia| laris telaah iss ld. ala ilm jan dead sial lantis isis sisi sie ssi sisekxisis iss isis (al sisi bisnis jas lalu ssi ola saga alasan jala ian nan aga pi2is w| and ta. lis (salle easa jas isslslslae siifiri selisih aha: bee beres inici sisi sisi isi sisik ssim s|sissisisi ssisisisi8 sinis (elc|u|slalasimlela isis |(similis smelting sisa ass gagasan |s| sie (eisisisisagas3a eksis pat ddandngna angan ananda akan dada ala sis |ealelslelsjalsis sis (aa alelelalalala sisssisisis sis) is|s sisisisisis|s is|s loisisisisisisisiol.& #|o ivisisis sasis eksis siswa|ais) sias) (es| selama alla) malala(s ias istal jelajah isl paralel ) jalodalalalala lelslsesisssisasss lan pep coli. dana sean pada sis sis sim alis ig. sosis dosa ssl) jess isi sit apsis misiasigisia| kala (aids sisjalajaldis| tel simisisisis s si siselalsl sis il. |slslaig ale iealanisasials| (nis (#isisisisis elsierissgalal ieigielw sisi bsa saja lisis| (ss (v) iso isis lai tipe s|s selasa ass lala daa lolos ana lalu slsisissl etal jalaiselsiea2si lala sielaldelesaas las (elseisasis esa igi s8|s islam (six susu eeas s|s|similis sss sai isma esisissisislalss sisa si2ejesasiz|sisi|sis sisi disisi ssiseclesis (sis dls isisisisisis| tisdale|ei sig lela essaseps sisi csi iss (eisislelelsisis (s3 sis |s3| s|(c #aaaaaa aka s.s. loss visual pls|issn)gl.all al. aaa aas asa anas |gs |jalasisissi s3sisi (sis sis (3s |sisi is|similis isi3|s (align| inline belolaalaja aaa aja jafalalnasjalaalelalgal she gis2 men ton akik see alis isis sana hear jaga aoaaanaaraana |ss|ssisisis pia nan nan nana sela is. selalu|c #ellas|alalolalaala! ani is aha sis mannanana esa gia the rra nan 2leela hak asia daa ea! isi pen aaaaaa hap lia key "hehe pgn anas ke) saga s|z aim mel sig sis sisi 35a s|ela| (ae she sas aher esa abb 3oz2 sisi calls is: ialah sisa s sisi es$ isis sisi sai sisiwisis sisi gigs i2g3 sl: gas celia siapa sig is fee sisi|s bene sis sis si: sie sala similis sig gang slc|s seal here bala sergei adalah 5s. si. alatas si'c|z|s disisi sela es, sss sssaasa sela |s| s|s fee sisi sisi3 aaa peri saad sisi sabar six ssi sil aan moi sisa ss|s||s sila: jua rebana lela share sisi |s|sis| sis 1k ) #asas see similis hehe pelslalalg aaa asas isisisisis salalala! sisi|s sala nan |eeleaaeela (sis shamaemaer pos slaaagaa sasa ola si inygg sisisisis 2ejeeja men inketndtad lx kal tia3 ls sense sik jas sis iss ina smk ara benar: jaga sanga sis sala lela sis sang pep ala ig (is pemain telan persis alm sin sis sisi feb disisi ela s| sisieisia sel sisi s eksis sis here sis ibi kei ser arh swa sin ssi sz|sis erp: sasa #sis|s tan 2sini aem aher free ara sela ala #|ss rea rea buy aaa tan bagunan yana ee! nana sasis salelalalal2 lada here are kan cia jagad rea sisilia|s lean sis sei sisi ak) (aa sl. sisi al. aaa: wis mana abs daa |ol heb ang sio sin iialalelaa "ia sin alsj| ala beken similis |s|s| nan aeelelnt'r tete ela bls poli den a11 tata" sisi tej isisisis sel ig) lelelala (al (melanda laa lal jelata jeli jelas adalah lele jalal lelalalal isl (ajal idle etal.| asal sis sigi iss lela al. jae| jajal jalal telah c|elixir int lea isis dalah iblis isl pp: igisiyi.|$ iis .ig| jas ellas| 3llsl lsg jalasjalsisi there 2i(sisi las ieislalaisis| isolasi silslul ig. is|s3 is| s|z|s lintel sis ssisisis isis sss jal lal jala selasa ria selalu #class melapisi seal sisi sis sis ags eealalaal rela si2 ssi #sisi lelajalaja| ala hrd isc sici sula sisi| sulla l3 ana silsila (el isi isl sisa aid alkali| gagal ssi (elsa sal sia yealsjasis| ssisisis| sis| soul ssi selo ls ioi isg2lsler isl ala( sis slajalalalels| sasis, sgsjsla|ojek j9) signals silla| sisi| disisi sis| elev tah susila class| scisisossis3| s8s3s|s|z| isi isis (s| (sis all isis ala e| (se 3s (aa giz |: il) fa) hp) ari disia rai abuja ala be) mini mm. doll uber! bela sisi (ss soal.lig sisisisisisi sisi| al. (lag misisjglals (sis is| sigi irwini z|s|s in| mis sinis| isis| isisisis isis elsisls alah pala doa teelalaal: jelas) i#posisi |aja isis seelelelal sisi yaa islisisi sis aeljals else|e|sls| (s|s| silat2l sila signals|nil 2ai2| is| osis cleisialo|s| ee za) sisi| al s|o|zi.x alm ci2| sis lud sulsel| |cici sepsis|s|is| | |z isllelsi lal alias (eaalalala| islsisl pad silabis isi isi eksis sisi|sisi| s|s|s isis( sel (2sisi s|si sis 2s |apsis| (sisi sisi| level isl classis disisi sis| s|s| sis rels| similis sisi|? mol s|( e|x si3|s| |(g visuals albela| fls) ga|a|s sisi al. bi: sisi| las. lan s|s|sis inisiasi ai: glass salsa #is|s (el kw) sela s|s| ola sis isis is|sje|s| mj2| s3| (3lang, sial lal: sala alm sus (lal alsiaisl dsgsdagassa selsisiaal lajalrixfo| |zi8 assis( |s| sis|s|s melela aris |? adele fa) legal palatal slalom lala ola jasirisi sagara sis isis s9. (sis sis gis all jera aah sisa sisi sis sisi isi. sssssss3 (al i3g she |sss si2 s| isis| isa ssi ssisisisisis is| (sll8 lull idol| sisi sisa jojo sola isialajajaju|o ale cells tna . teki. ec. sesi |seleksi |les| |s| lela ilelelelalsleisis| della rig us. sis kan rculo ala rani u|$ lil siais sisi sisi islas $|l si2is: jlujale ia lolos ii e||(s sisi? sisi sis. lelah ats ale3 sle isis ijsl ssi3| isis sici toll uno f|si8 z|$ sis32 disisi sisi ella sisi sai lala along ce|s selama ngel kulit si2isis s|s ola melulu akal sia tis) &laos olga pend isisisgisisis ale sisi |(s|e sisinya13 e|g (se seek i2| situs| gas s|s isis sie&l| s|si als s|isis8iz|. a91 sinis|awal sinis|is|is sis sis sis|a sasar alih|s sl2less disisipi sisi$ lisis sis sis sisi sis sis| zis elz|s sad sisisisis gladislsalsit sala sisa (sis (ssolesisisels sisi relasi si elelesisis selaras sis sia |s|sls sis| s|s sis s s|s isis sisisissosar3 si shalat sis isis seberat isis| ssisssisis| sisa sisi digagas o|w mia #lel 2zxaasx cite es. ega assess lag ala nis bil. ulu ann "ic (ls sl3 alla s|s menlu fat in a.a rilis inul s|s isis isis sis je: les lela |a| sila soils sl| ulas sila cile lela sulu olga elo lal sia si2ls sislsasisi pur apsis sle| bls jas sis lele sic ak: s|s| (sisi disisi. sig| (lisis e|s i2|si2 sis|s|. isl sis t|o s|elev sis3 s|a si|c gigi: (#s|w|i? sis sib |(sis|c e|el dia(p alt|'s sesi8 sisi| s'|s isis loloicic|s sig leolalele disisi s.s lelelselalalr sisixlal (s ic| sisi| sisi cisisiceax esa asi sis si3 |s| sis 2i2is &isisisisisisir sis sisi2 ulama| kapal mana koe sll lalat lal akal lisis| @|jalelels sele sie eksis sjalelsl (similis sis|s| ile(s|s|s| similis ( iss jxselal lol isi ti3is isl aga asia false tel lelslefo pet sis sa, hp! sim is lal. kes a.lalat vad fa) (ag sisi sil lagi similis sia |.s haa sisi #lalu isis aini lag) bara lulus nihilis lela s|| disisi issue ialululs gak lokal inlay similis (al inu sisi3ia sala sitasi sle(sin| si iaisisis sula alis sisi imi lalat slislu old bikini si.sisi tipis isim nieisisiaisian nisiesis isi isla slalslaisi sisisislsisi isis sis sd) slo1lo sisssisisisisisissels (el bis ellas sisi las isi sisisisiei ssi i3j3 (s1 (sg sisi soe sosial e isi cilslalsi sis sig sisi lulu disisi c|aislalela. iel lal sisloaszeis sis isis isi isi o|sisi ssisisisisisisisisia sisisisisicislsleisisis ss| sisi sesi ass 2jelsisis ala (al. selesai sisi sisi asi (sis is|is sisi (sig si23i2isi8i bizlaja nie nil saelclealelsalsa nil lele eksis geceeiejesisi ais sisi|sisisisis|sisi3|s sis. (sis naa nama ulu s|is|u|u|u u|u|u sasis ssi3i3 333k jojo gisisisisisisisisisis| ssissisisisisisisis|.s isi ios 1boost isis isis similis isl reste|aja|disisi2is| nnloleitimlwialal pns sia awal alalalalala| aja issn$ assist| (ce tahu, lag lal rsi saja riset$ all asia similis igl: (se pop sisi a19 ain disisi sil sisi| elul alkimia lala nik miss ils|l isisisis isle kan sis val ola s|.s la sisi ologie|i ii iliensis lala asi sta imt sisi ssiclelaias sis sus . i sis mae ingin dag met tis lim|.l idola tlp six sloleainsi selapis 2lsi slelsislelelsisisisis isl jala assisi esisismitisisis isl siglos sisisisisisiolojle ist isis disisipi disisi slelsisis isi sisisisie sisi3i3| (sig nan abi aa: silsisisisis|gisjelzaigis (sis disisi sst tisisisisisi s|sig sisi slalalsisinjola lt) der sisi2 sisi|sisi sis yale bas sisjaisi is|a|s3 al) (ala (mi sisi seislelelsisisi sis| (al cile ani iran) ham celelsisi3 ol sisisisisis sisisnisi jala ilegal ala djajajala (ala slalalsinlalalalelalele kal lala bari sss salsa seal sie. sis esta|s sis s(s sisisisisisisis (sis ululoloelujlululululuju|u kp) sisizizrialulmlalmlalalm mim| llw oll ini luloinjalafalal jas (ja pi: sis esa issn (as aaa. (ig metal 1galla lela lal ke) (asia r8) file case see. els sen sis sl. sial om.llm #s| isis mls semi sel (isis (situs sis simi slide sisi | sisi sia isis tesis isis jul (leleluls sisi isi isis si3i s|a| (size isi isi isis isi sisi sill (si sisi sis|etal |sasis (sg (label dil. tesla islalalal (el sia sis sis islgig se) 5si4 sic lap isl (selalu situs| ss|s biu:e| (esislole| sin silo|s| sl2ja sss33 jai se|s|s |alla isisisisisi (s| #is|s sis sisi ssi (si| sil sis sisi8| sisi gal mita selevel lela sisi isllsisi (sis isis haa s|1sis bl. kalsel sana es ses see saji . . aula lim bis. tesis aan si. aal ill al sisi dik mimi kar mik i'e krisis lal #||z ssl2| (alis plus al. isis sis|s al: ie. (fasis| isis s lsl silsila iblis (el jala sasis (fe isl jelas isisigis| apsis isl ul mall llsl ajal sisi9 (il |is ala elit isle sis (als|$ isi mis sin isis |cls(2dl jenis isis si sia (sis sisi. |s| e| level isi (si |le|sis seisi similis| (sis|s isi sisi isis sisi| sisi isl isl situs| sie meleleh sala. isi iss elsa (ls isis! (jelas) (jaja (sisi|sis| (sis seisi side asia (elslalsjal did siswa jalal ollalal lalulelel tol leo sis rig ln) sasis3ss sis disisipi (sis (an) xi5888| sis isisisisi isi isl isi) (sisi pisisisisisis sim sisi| isi sidisisis| sialsisia| nach ii. dcc egg (el krisis li na: kala mla isisisisis| ale al3 ulun sisi| (bi isi imisisisisi isl isi ris| isl isl lal sl. isigialala| sie jsl sisi disleksia| (ni sisi disisi isl sisi kel diisi iisisisisisi ija.i sisi ss s| isi3isi3| isis (eksis (el isi lea sis sis 5sisi isisils (el isl (alexa disisi eisisisis| isisils ala six sasis alel ella s3 s|si8| (sis ssi moeisislsisi.si (sisi disisi isi (le il, flelaaiajalsisi (alel (tel lala sis| isi ie. lala, simo lie sisi isis isilelsis pat sis2|elt sisi sisi sis aaa e|c sizisipissitis sisir pat cisisisis| sis is|(sis|(s sis s|(ss|sslslsisis 3isi isi2 age segala isissisisi52 jalanan isisilelalailslalaalal (ea age #dasa2? (eskalasi aelalseren (agl sasis sslelelejajajs| salami sis sss italys|etal iss sama ssssisssij| sisi olu co|m|it essay| deal ema sinlulololalis 'lololisis. sesama besa akal aliilmlelu team sisi cesesss css elis king al pra sih sisi joss sil lalsisu iisisisis| bani |g isl. nor bee isl ilas iss je| sisisisis| isi sala silla| ol5i3isis| isi bisa ellis sslalalalal isl isis isi lol sisi jis dlslalals| (al sisi ellada. isl isi his #isisisis| isl isis lelisisisisi isl sis |8i3| isi: ibi eksis isllsis c3ls| ialsils issue (el is) naja (es(& s| ini sil ba! sisisisis sis jeli ois|as sisi lalsils sisisisis| (sis| labels sala sis is s5 sisi|i s|sig pan | sisi el. sieslealsals| (elsa issa sislsisiwieiwial ye. elect lela jelisiaisisisisi sisi isis islelsisisi sis isllsisieleisisisisi sisi slelalsielesjel (se asi sllsisis sisi sis ssi (sela ala als| (2lxellalcila isi sela sal isisils|al3| didakwa bs|sis| |aise|s sale) selasa han blk. sis sei5iei lalu| isisisis|s ubs bee see elsa sebesar silat ol. pa) ala star (ey dar tadi ah (an) yap lidi eli hal ari run ke) bis del plg ro. isi. isis| i(sisi fei i8| sei slc| jsi3 az| kasi jasa sisi iss sisi sil las rey isi |( oo. lal kan fe) al. (hn pama kal fa) pal ki) isi tel tel seni sel tai ka) ta) ks) isi (sisi isl isi, sisi s|c isl (etal iis alis had s| s|c sis ka) sis mila le) kn) tas) tag ala sel sale size ssi isis sis| si? ko) ssi ja. ael.lja ke) mai |elalalsialal islam lelalala| jelaialalsi sisi|sisi ig| sisi (eksis isis slalalala sisisisisisis| sis sselssgssesa| lak lan rc) sisi r21 kei x s|| sisi |s apsis sisi|.isi lal umum sis krisis sisa alla nni2 talas iaidisia sisa disia "ina "ida nrp: kan disisi isis jelas) jelaldisisisis 2is pen dahulu selasa rial sss las jenis sisisisisi sisi pa. ali tea silo| sis| sil inisiasi asli3 (sisisulsisi sisi i3i sisi salalalsaisas (las 2aelalaisislslalaisi ola: islalslala |alsj disisi sila sisa m|( |33iu|sisi s1312 gule |3sis|s|3isi isisisisisisisis sisi elelsiss|slz|sisi| s|isis|sis|i (sis (sisa sisisisisinsisisidis s|sjsjsssissi$ sis s| z see cleo klu. silelsissisisisia ds|s|s sis sisi|sinis sisi( ses similis sis sis sisir|e|s slalsjasa|sang msl sales ela esissjelalas ile|e| seisi|e|ala a|sis (isl else|selalu alas sis all posisi| pisisisalsisi2 sisi3| |s|s|s|s|s| sisisisississgjajas sasis|aja s|isla|aja murad wara ac dry tiga. tenis. dn, tender, enak. si. sisisisisisis| sisi sssissssia ss8| lela. 2ingjegaa| ea) sssisissisjsisis| (lainisjalsislal |etal jalajalalalalalalaal ja. iel similis? jojolai naik alalalalalalal alami lalalalelalsisisials . claaalajalal pejal lele ejaejaeleja (rk sil sisi sisi disisi isi alla idola ulama ml l9 als krisis isis sisi pt, lala ni8 jalal alla real lala nie tulis uislaisisisis lulu n|s simile imjeluja alla 'lml| isian sis pai stele sis jul sla. leleleisissis| dulu lola sisi., sleloldigigis sss i lak isis sis isi sis sis isis| kai sll s| misi fisil(z|g|s sil is|(s(ei i kis alel | isisiessisieri i3 siisisisisisisisis sisi egjalsi3is is|s|s|sis "lm isijaleiajasisisis jelas sisiasisalalsiajals sllsisisisisials (sisi din|isi ss| sic |e| sis edisi3l3i3iu|sisi si3isis3| se|3im| siisisilslsisirigis vluuidlulululasisisio| tilolplelnloe|lol solok slojoeleloois sisir isi sg|2i2 s|(sisi sisa3 sisisisis isis |els|s| &a silsiololog|s ena) slo slwlesi sis isilsisisisis| iir sisi siyisisi sales|sisi mi|z| |e|e(zi i sl3a mis sis sisisisisis disisi slc s|islalsisis|s|irisan s|$ isis sis |(si ss| sis. slalaisisi sisi apsis| dis isisisis |s|s|sis . s35 isislalsisis als sie si2|sis|s| |s| |&. sil elalalaelalaja della|s elena lalejaja (sja a|u au) aja ol. isjelsisis| seals sala agi sis d., sigla sala (slalsislalassalalaja #s| si3| ppa hah ata nat phbaparalra rana isle isimfelolels| jalal isjalsjajainjalalsja said lo. medi (cells| isis (is (las| sta jalal isi isi ala |e@lg ibi |l l ii8 isis i8 s|z sis sl is| iis isis s||s s|| isi alis ds: istana isi3 ella (lal isl jala (el ds: jala jala (lol si.lla isi iss isis k34 gila zis| sisi sisi ta) s|l clg pal lis sisa s|s|s |. lisis e||s s| sis |(s isi similis.is ale (lal sill lal pala |alai3 mis sis silalahi jai isl issilsisiisala: (sisi sil2 (isl milisi isl sal isslisisiesisie else is, sisilia is) iss. sulisisisglsis (si sis ta) hu) ta) cim si sil sis sesi3 sis isi rilis isl segi iis sisa ssli33iz sis sil sisi| isl small cslsisajas salsa (s| @lla ell8 cile selig sale tss isl isalalis disisi( bis is3 isi sal |., angan saja sasa asa bahasa sis s||s iss sis (ella ela lal jalal yp) (an) sis! isis js| sig sia mai ag sam cc. oo, isis isi2 |$ al|o il. iki (sa bola isi iis (sig sis an) (os isl fla isi selir #@l lal lal isis hal ta) alis sisi isi (ii sisi lela iis iisisils isis isle (sg isis silellsl is|. siz|is isasi3 (sz s|| nang s| alor 2llsl telp inl elg sil |s||s cis sisi olla. | wikis par aulia sll ja) al| sells is| sisi sisi isi ss|i siklis sll|s (sisi isis isi sjilsiisi js| isa ssilsisssisis (se sisi. sila sulit sic| isles sitasi issisisi issilsis sasis segi ielteeje isis isl sisilsalisis| sulli sis sisi|# s|z isis isl sis sis|ss isis susi situs silam sig malala lala iglesia su| sisa a|ilicis ika (aa iia mar: sss sjisils| (s| bisnis.lisis bisnis crisis p3! ls ss! (ix mile jul labil ill ira isi sis (sisi sisi| sia sinis see isis inisiasi sisi|. s||. nisa sisi iea sisi side la kasi alel &.|' in s|isisisis| anita c|a|a oo. uids ing sis seal|$ te) misa. kei 3zsi3 fisis is.is #alla (#is| fisika ssj3 s13|s las (sasa ela (is sisi (#lsisisis tam isis sisi (eksis s|s ntah s|a ala six sal (la similis esa: selai serie b3is fals el: ala 3sis33|s |gaib |as ana ss. laa3 disisi4is aan s3l3.| sae |s|z)p8 "at sisi kan disisipi|s dra sdn isis delta sisisisisis sisi is. sisa |v|sisi sis sis sslaisisis (sis sells|apsis sis j3| sisi (sg. saja lala iss disisipi ge, isis g22ax| #alelala sisi$&is s.sn sisiselasiag sbs) sis 2i3is sa| sis l s) 3sells|s s|su s|s|s|s. ala s | isis ssr3 t |sg| |s|s|s aaa 2all rag (s elsie isis sis s8|s sasis3s3 |s|is| $| dlm similis isis disisipi'|s (sisi si2is mah aa) ala. c|($ level isl jagal (si9| isis ala sia sig sisi ini ia, nla keg) mis lele la sisi sis urai ig: oops siaisisis jslsisis sisisisis .|g salas (aisisisis sisi) (e.i3 |seals ka) mining sislalela ||z3 pistols sgi3 e|#sisi sla te) sis| ala (3x3 (s2 enji, disisi lw sie sisi kla |s| hpm |(&u| isisisis zsi2 |s$ sis isis ie|rilis |s3| (similis sus (xl miss (e9| isisisis sgs losing fa) sila smw| ele| sela. |ssi3 s|s isis e|sisisisis |(sis n|s. sisisisis |goals sisi8 e2sisi sisa dag sala sia krisis sisi i53 is| ala eje ana sea cisjuleisis six sisi8 sisisisxis cin sisi alas eksis eksis sis sisa sleolgu lal a22 akan sisi slag|x sa|$ sal clan |alelsjele isis als sie s|sis|.s2 slow s|isisisis x|g ec 2gala (ass (sg 3sisisise sis . |s333 sisi siak si$|i3| ci8a s|. s(s&c|& selain ka) land man sisisisisisa sis|sis3ls |.m ssisliasg| sejak| ne: sin sis sll ai3 .s| |a| "al ala lag # |. luis st! pa) tu) pagi had kej bar ta! (sd naa nn: t3| is| sil isis bal isl lsj laa sil isi tgl: il, dag ppa size| sis s|| lle| name an: (aja ke) |. fi: kaa sik. |s| daa? isl lal. hell tan kat ala isi all ke) gan! isl s|| tar sil sila sl. sis isi (pt kan mes si| ta) isl si| ri3 silat| elsa is| il) sil ss lal isl 2l3| ssi isi ella isis sisi | i|s s|| lea) s.lc sil (s| isi sila isl. selisih sl| isi iel c|| sisi s|| bj. cl| ru) x|b ts) ka) sir lia s|s| sila elus song tani tia sis sis sig sssississs sisi |s||s ye) similis sisiaisi(sisi| (sisi (elsa jalal ini oltinim swiss| s| i(siais (ella bala sis oao ilm |loji abi isl krisis sis s||(s . milis on) cesssgss sis sil3 ori szl.c ana ( kal sia elpais is: lah siisiisil sisi silsila v |.lgl: ela isis ala siisiisi simi sio allellaisiis. tis sisi (ds olx sila ellalialsils nialaimialk ini isi isilerslisik sisik. lele isis alm nik) alias sau sei l3 ils isi (el fellalisiisika |.is sela als ses edisi is| isis|insignis sis sinis (sisa. bola asas alga isisisisi: disisipi siisilslis iis isg ole els s|(s|s3is|sisi silsiisi asli sie isisisisis|s|sja|e #analis (si. s|elevate (asas jala sal jean esa si3 sisisisielsis sisilia gli8 is|s sisisisis sasis sisa salle| ag) si2 sss s(gisloja siisilsil sii re) i3y saksi sislolaelcla| sisi2 sis allsixleleleleleisis sisi asi sis|s|s is|s esissssisisis si sialssisilsl iss) jalaisis apsis olelelcicil sll tali sial mlm eselagasele ssi asli mela apsis ssi s|disisipi3 sisi| isi tag eee|sje|sjisijalls siklus| jas) (sis|sis sisi sisi sssssssis sis s(sisi|s|s|s|s three sll (#asia|gia| ir liar ala ala. cdessssse . lis isi sll isi sis lea ul|m selama ill isis silsilsil s|sel sia isi. lis slsinie lelisila eksis s|l.l3 isiisisisis |.list sisi: lis isis lela isi iareliailelia ime ssing sis isis isilsisisis sis sisi8s (sis (ss islisisi isl assists bisa isisisig. (xls size kan falelasia bos janda ala kisssiss.disisi sisi misi abs sisa isisisisisisis elisa sisi$s (ex alga iisifla|sis tieisilalsisias (alel (sg smiles. isle dalla isielsisis|s i2|ss| silsilells wellsi sele (le 2isis kan nia sial siisilsilc isis css sici slsisisic|sisisisis sisi deli isi lela sisi im| sisi isissislejalsis sasis isl jalalsis aza si3 ieliszisis sosis: sis islisisisisie lela xle8lan isilsixiciclele(e|s|s sisi nig sisi |2l, sia fis sisa sis |kelas klas similis disisipi si| size ps) maka sis |si3 sissiesssi slslisisis ellos (s8) ella lala. sisi sii silla vwlallw a|spolu vlv sis laljejje ja| selasa salsa sala della ballalkelh lokal. iml inl li. isi. sis sisi isjsisisis isis| sisi (eisisisis (j8 tabel celana sal sisa isl alat sasis see al mile isis isl iis ala iss isis sis lm| aas sasak sisa tek sls |.is hi: sigisisisi |elsisiaig is. inisiasi s|9isis nina tas (es (sigisisis lagi (dl (si disisi salsa s||z s|3si sig sla|s i9. isis isles ss sisi similis sisi is. si| fisi3 kisisisis ss|sja|s sisi nan dia else s|z lelah ele sisi sie sisi disisi (si .i8. she laa sll similis ala: aaa i3| similis isis e|ela s|ls bala sib sic e|i sings ajalalala sis relasi disisipi bela mis sis| sis: (sib sis dis als si3 sae ssalsisla bahar sisisisis sisi sisisisis sasis ssisisis sisi|sisi| par disisi| s3i3 s8| kisi sis || isi alel jalal. 2e| jae dela lalu lala isl lela np: lx pan jean ku) sigi isi sial jala sisisisis sisi is. sis sidinlelwi lsinisis sis 3i| ujajujal lal dlulaje| olalmnlela miss esai al mpn) mag sesame sekda sielolgis| sintesis jules bakat saga lalang ee3 elesiels| (slalslals sisi$| aiatsis (elelalais (2lelzleis sis| (xx isi garis isl sisisisis sisi (el similis (lansia| (sasis isi sic sisisisis| s|ols|a| isis sii cell inisiasi (sis| |3is salslals (sis sis (sis sosialis ssia sil (si sls|e sisislsis (sisisisis sis|s alejalalajal |angka yaaa jadasdoang asal sea mala ken) sis s|s|sis oas a sanga nn. sisi. nl| kal small ssa|sgiesisas (5is assasagang sesal ass similis sisi|sis|s sisi sila ma. laka pn) yen gong im. lela iejujeinja. isisisiai la: ea! sub alel aaa (sisa fasa fall (al (sisi '|l ali (ssi (s8 (al sjg cell (ml ini nol pale pa) ala ala malala senbammken uno sel gel e|a jalal jajal naenara wari) tia fi. una pps anta ann kt, misi sir lm#& lis nina all miki nini inn gigi bagi sil isis sial tel lea sil ela sil (sis dal sis lal sal lal aa. sial jelek aga tee (sel cis| logistik fa) (2jal ssl dsal (skala sil iso| isi isis (sule hk) isis isl (sisi (susila sisa isis isasi adele| (socks |l sisi isi also sil (sis (si les| sisi sil jalal sis sis iss wol cim sll sig (si sis| eksis| isis isi8| icl izin sak) (sisi (s| isis| (sz he: |.is bala alas isl oo. (sis sinis t ) sis s2) bii e|e ese sil. te. all ian sll miki isis isi sin sisi8 sisi (siri isis jala alas si| sawit ela sas isl isl sisi sal isis isis (s8 sil isi (dl jlelsis sid isis isis lal felix. ain sisi isis iblis olah. lagi isl telain isu (wis inl lele olah sis sil (etal persis lali (an cell sis alu lala tag jelata pat ibi (sis isl sisi (sisi sisi sis |8iz al3| sis bul sig mia|$ s|.sis isl sela |est misi (sisi laila isl (sisa |legs isis list isis semi (sis isl sisi sisisnisulais (ass tan lela id. sala nia his ala am) sala (el jalalsuls sss (sa kat pasca isis| |s| sisi als ses las! las |sasis sss sisi| malala isl info jul islam jalal islajal peer leo nso s5. 0o| mw) lal tolol ahh 'riz sisi aan ala gel mbr raja bpr aal yls pee pad sis tadi mba sla elg nana panik anna pelat, sasis isi sel sasa sasi ssi han ilellel jel ses sale seni kep nan isl |s| sisa esa2 sale isa s8$ tss harto kaga aa ane jo. fan an) ii. li png kn) lis ir. iis (s.lal dal bal sisi jal c|. sal is. (oli iss (ea (el (nm dal isi isl iri ssi. ika eas| bae ole ola sil isl sel sela zi2lak ika sae: fe: ssesasase salsa jar sasis seal ris|z gaa sassessal silk axis sisiassi bsecgg sis and ken tag tang fan) tar brain nu) lalu wiki kep) nee lap ada rada il oli urai will jaa hana famine (lk sman ann: ala pradana gmn stt tato utc age nun resonnngnn nang tani misa (aa kes bee nennnenieini dan nigin isis sisi! isl lis isi alis sisi baba lala san bri kal stt man. ana bia aan 2slo. art (jg oman iga |2l ella oa s|. (la arena, ba. lanata keamanan nata milano rie kis ris (ian dasa isl lalai ba. mena dang eeeeee luna tessaaaagaa penamaan aan petir nam nan (bis b|. (sia) (era asia (esisizis isi| (sisi ana antar ptt egegeaasiaa lelajalaa ter. belajar (asli aisieiolslsislalala| songs iku (isi meleleh jalal gisisislejelslejalsls| (exisiaia iga ikat iai (sama (asas (ai ima iri gangguan anna ann sunan han mel n0e ia, (sel jelalelal tale (ea bli della,| lan dela (jek $|sia aaa hala moksa senna dikala poreaseeasaga melania aia (alel dnlalelal dallas lala (ea) ai. fun) dg menu nnnnknn akan angka nama sana kanan ann kanan kuli lnn lt, daan kena eta nan ncode nrnnmuinanni tele tera azg lema aan anu serta maha kanan? abi tapa ana mang aon del isi jeli ina nna kanan aka cannon anis onlimadoonannkuntnllann ana medang sanak sda jos) sebal belang! masa masa asal penata lkkkkaonge luka rbngnnnk kak tangan li) mana kang nan katakan ana anang nn: bra aaa gaga aaa aaa raga aan are rea aaa wan multi wnbwnbwdinnintlkaleninn nnnnannn) ana dan (alaeaesia hag, agama ja) sore ena tel elegan sielalelalal 2lelalalala (slalslslalal lelealalnlal jel lelelelelalelala nbowodoronbawuwonhdlbunun thea esa maan aaaa area fndandndsliban rer #jalsssissis span owl hana wan nan domain fee hehe hehe snn dansa hoon) beban basa kakang alasan han rea lia gaia jul let uni anne kiai na: tn, 2a| (2le(s ialah( is| isis scale(sle z|s|ss ilelelslals li #slalalaselalalalejalaalalalajalsielelalalsle) (elajeisislajaleisis sala aaa sis aaa aaa else|se|ele|alejajajajal ala lajalalzia aaaaaa aaa aaa tove iii angka akal helai been maman kornet rara carita mana sislelooololejolsla siolelolnlosisleles| |saleislaassla merdnnaana aaryan kana kala gni size bagggsss (edisi) (aja sisinya| jelajelelaisisis| js) islalsis| (sis sisi| asaassss sasis isis sisisisisisisisi isl (disisipi isis nan kong) pn ieee tesesasaa tesla aa) lol isl asas) jejaslasisas) (similis| (isla| pelelelsisisisi is) tells aaa dra laka namai mama aan lai ai. ina ann (his (elelsla (al iss him gabe oia jaga all semasa disasar bela pesan gangga aaa haa jha maaldadasal (kel emas aas ni. haa sae adaa amp glee men ana men mana: nn: msn kmp ama nan uan ket . . . . . . . desa. warta ga, ui? her hpa gta ran lai located bean prp phat set tuisisis31 lai been pera apa kan mo) iki ton pon kangen kanan sisa pkn hana utama sesi asisten ane pan pun para kaa eng san ari ala tag jig alah yak wika tea sisi berbagi kak rod b3, pku ter ipa ngaco! duka hoo dar rar kun ipa stan mat pan yo nyaris nia tag lag sis ann rai peg mat: hari leci kpa muka perut uea aga pak tea sana aha bata bini kaa kia (is del his kan take lan con ina han pera kabar peta ika kaka diy bea maa kah wet pagi her lan bim para pes esa pss aga daa pai ada baba saat kmk ata per pai mah ara kta phi per ban tea tan ina asa kedai sea bek alarm dara pas bag ian senen nata kaa east iki gea bar bta bantuan mana era aga aan roa bat kan (is tka 22k sisa bank aan net tetapi rata dan dalan nek rea kes dan aman maa kan ara koni dan tri del ag far dag tak sin maa man tsi panai molen apa kore bia tg: ren sani tesis irr lila kek edhi maaf ketan dan paha tau rta la! kan hen doa lagi kaki tes led "an para bkn yai dan bad peran pal aan psn dati ten keren han tan dpt ane selatan fan ena esa sss bath kate ica pan das padi: kaki anpeatefem pre sll saba daa des ana sila si: tere rar pria gaya ppa eti set esa pai din dan) kar psa #islnteles haus kek lean maa kena teh fan par) (ia "is! tem aja. ppa page dan ter pia mebel telat pap lhp ang yua ente laos sat ray iai bag per san mean dat tail tah ben cell ata) ahad kaa dana team per pap dana lag nasi merah wife hak maa kal pan rea lama hti panah ate ket neta daan sama dan ole asn paing mea, tan pe) bara "ala wet, ajang pata aini sal baret tag pia pala pts hari kaa ter era pak keke karya pan pari tes per rri pas kanan afi pen pia warna kesan nama sofa: ron wal dag inap ara sas pre mdr aan paw enam disini kpa pat na! mag tag sgb nb: bak pra een oni bea kandis sana ata uni bret ank beni nagi dasi bak sat dag laa ran bi) ida sai anda ten maan grip sahut oles han path naam kas pkn aan han pan megan kkp bsa pan anna raya met kam kaa sai seat kak pa) kaa gea layar lte alias tenaga mea run dana nla dana nya bona aan bisa pap pada apakan dok kak "kata pofstalain? una ope ran ppp ran nak pas pada ela dan ana pan kei kav ham tak aaa lan dia tee di: ta. ka) tek kasi yaa pra kaa baki lok pra han dai los atas kaki alga ica hip pan han isi roa tengah sala upah bangun kan sata pra aki pra denah sela kebereaa daa pala &i8i ses bisiaass ii: spa esa han lisa isis pan rata anu lia oleng: bodi ian par pat sar ae, kap dad ipo his sesuka kak haa tapi aki kana kaa kan tai kei ana lai hal pen pan maa pen maa setelan that pai pen mada help ppt kan berat karolina ola hap man osn kaa mapan pare rsd laga saya soil mea png eka pik pesat tah, ara pie alot kla dia kina ping roar ane iyo nasi dan maaf pai ara bag bea dera ten pbr kai jae ah ppp sdp rta (ee aja ade pee peta pap pap pen pan beta mana: tonbraa rent ela ama apk ng. lag "aga gg: bian visi re) "''g iku tor mala mpn edan has wan han ta. hargai war pagi itn mta mri pga pkn pada palka aka: lan gila te: radio pee hpa nag bia kai sula sh, tami yaa kei khai snn tah kaa all sia eni png del oka pan aka ini ek. nia pan pan (ke tak awal2 sar ita ipa tag cdi inc ppn tah heat kane lilin mel lan sekata: oat kar tua dena) man ppi lan sel ade uts dela tara lia sean shah bel isl bsk: uta natal telakaheha sara kun go halal li, ola sen p iia sa ai ye! hara tki ptpn pot tia nia tpa pks tea oa, dasa nona vct rar (bp gregis bela fan ikan san pel aan sis bala ta, blk ks nan rsa gl. ln pal log, han pon lita mpa (lan pena karya gun bal bea panen kan sik selesai sia lille| jalal eli wara sis: (al iga. ici ala rena men laka kali alat &|s nie tahap eni siasat ala terus state eat tata ala mis bid bi. ker dee kop "bah rage la, igisisiasi sis): sis. a5: sil para ne: hata aaaa tells maia maa man ara usai bn ros pee haa tan ani sela lean esa ken (bar telak bia ukir kera yara toska yell aka kela pia las dan mls ru) fan bsa akan pe: pdt may gea kan hindi eni ana kaa @iee sia dl, wati, bai tapa pni laga din ie. ban (ap dana es) bah panas pay sea mbk aan ttl sap iya yna "ma . sala area ten perak sula. bia kai! kamu pink nge keren mana ri! eni hannah aha pra yap tab! kana kai pkn ina ari ian asi jua aaa kn) head fa! jak kala senkanys. tahu ban audi alay pe) miang meat tar san aktif has $$, evi tag pan pen. pin han mea ina: kaki last man sate ely bala tita: rah hua nan prt hal tha hap sita ken dala panai kan aan: ska nea aed yit bak kan karate jadi dalan una hanan papan tanda ahh les ban yaa tika nah apa pmp "an ishak tpa mri nas sek besi kan seal) melata (ak ipar beo salam manga "ular kpi kana akan teen sea hina geng shah tag pan kat pes naik hang kan ana aah hah bea nadi alat laa tan kant heal aha spa seek ani kran kala ska bui bat) naa telan akan pin bid (res siksa ann aha haa yee kah oka rea nina kun "|: ata naka tan bab kip taat esa bani ye! kam par saya sentai let medal klas tah kpa bai pari rsa mada! png leak tang tata (ri bni akg thang kena tri air (alat ki) kata han sia tpi mangan bat "lt sandi ita? ega aha al pemain nang oo! lha kel man pan alas fall mea una epa bang ing sud pap ran pra ana c7) sebuah lan pel alat atau fn) kalap tik tas "it memakannya hadir set st. sisi pit ka, pita lan elis ang pan han kita dan lala kaa hat bak nun isl: cnn (es lala . haa him harta art tag selat rak bay yan walls aka. mela nya than! sda cara sak ala sel bahar tile tea (ha dai pada (21k tag" ang wage was pan onde sal kena gal "sahaja pet lana pon ppa kejar pelat mengena bak nia mta) sos nek jk! ka) al. abel ipa bt? aoa! lrt era sun jan teka hala tali isis r mana ara pan ni) ptt pagi ibi maa dag maa sib nah bud ian pa tah let pai mea any suar hat iklan tilt (aa are ery re! sed, tni meteantan see (egg ank tali gala dag gea nda haa pel ran yan kedai daa apa batara haa sah pari bis assisi otp kasi kai nya tali ika galah nai ben alga paper hah ian koni pas "hama nk n san ata tah ntah erat has jan! seakan ria sita tak) ps3 bawa kri weh men hki duh con pon bpm ts), masa pur, tina maag ide st, sisi usa ane lan irham kaa dan ketiga sip telat mena sel sia tai "pipa nas akad! ang lara sinai kini "ina ado wana sai lan kuda al" atratus ata telak nia tah s3: lgi rt) visit bug maa mera sas sll halal ana sda gan sele folk heads kai pena dana pia kta tea! "gt jas setan han ja para ia) pakan rank bu) wbeliskata taka gel ain kai ren lensa yai sisidisi: uas slr ig: mae bis: il: ter ama tor iga poin ta) teen bea sha pot senna idi kai pesan isa p3) dion bid did tea? bad bagi ama papa ah: tah tak in) tan saat nasa, tua bai org ai salah aren kakak meta reg haa anta tag teratas pat san ink agra mam wah ke) kah dra heh pegal elang org aki win po) mia hkn bak kaa "at pgi tag iba sevorots pen mili tia. sj ah: sta bat tag dl mike ran #:hin|as ppi sha nan npk ena map api kes iran yan kr: ina kan duh hak de: sap pak ala mag ujan sala sara rpp pik peak dan bai bni laki sap ipa belia jan pon psn ani pon tan dare ika pal fals yak am! mela sela kia seat sana pandan pssi hak aka tar top wetan nai ray pen zgh pra bali bad soe han teen, (ega amal tee msg aki pace s0, bala kuta pon (g) aka aa, nan van het aon par kkg dah tni "eling. kta klu top kanan nad jati sen ann raja pt. mpa pan nak sama net: ng: wali tan tan pia tua hala bah sala avi tis vi. rsa pt, tea! eba ran dana (on nan ata "ena tag tagih nas, inna eat hoa eng an: ark psi ata mea pan sang saka tata ana ine yaa sha laa sda ne! lela hanya aga ada singa maa tha malala: tala akn sale nina pia ihe h 3r kaca eau para fhp aah lana tana kta tenis kar pada ntah naa pee nama sen legi lala ban naa naa lea mikha sik iki inai lan al naa! yi kan neng ang: pep sele pia pes key naga kerja mei rea hal nag kei map si: sig sel sans mera pak np: ayah dp3h (ea kena yati lap nan bia aka teja um, san ken iga mane tea tenor buang been ina psa sea man lan hara nia nan, gusi jpnn janin maja sunan dan tia lag, awan pot fed batal &|: pelat aa) th: aah dan ola (eta kaa image day pra tangan uta nag one ng, teh ho: ' $ kei hg. tag eng tan gran pra ape naa fan rea lon tangan (rod kar maag pada me: sel ia san dasa sea yh: kata on: kendi minta niaga tak metra pok paid sek naya rob tea patah tab boa peak pra bar tag naa srs arah ani goa pik tomeneaa liga hai dan san mal ten san gol nag naga gan patas seb eng mp3 yan ari kada sgt seluk tit wib sup bgt maha jen katai nan ola. nanga aj. nah pan eri lipa lan! 2g: tata ang kanan d.i: stand ahad ata tt, sena tana (eksis aan rig att paska tan tai ab: kena drag bab sei brk: aan kou stan kanan kaa bahan inai aka ipa peka yee nenkan 1g) aa! tikus dn) halus "us (ita har pan ruu sangat aan truk ind kya "has bin nasa sak rta ke: bsn ls. kan kah. kang aah sala sejati: ten gay: ker tata tai ratna esa asalan, lgi ana aan tah brg pda fa. masih ha: tan fa bnn bah bani han sh: al, bagan aka asn kan sus dia dasi pati kes rom) seno pda sas heli telan pan dag kaa buih "ae wae: dah ende isa dek rob 2awan men akad nisan bin ban sule ikan nih dra lap ref arya nam tera aan aan sea ku: kesbindulas peta lite tai ita. suke data tha ina singa bin: si. aka anal kuan hau ang salah nia meta kes ran rok desk nw: bki dar tap peta hentai kat aha mada maa maa pal ang tan kean pria nian opi feb fat apa blue sek day bia kera daa can muka kua din bob pen dekan karo sela dad tes kok tali kuta big tee tenaga tau halal telat tek bee maa pia alba elok kaa era kat yag hkn beta deket ate bai hg ban ban tot hua bone pen haa sis isisisiisi isis sisi isisisis kaa ako ren weh siak hata. bagi pra jaan eni iis esa uta iis ire kana) aya lag kejati laa aaa dita bad aga ane dki hala landa mad adl oki dak ana tk, dak naga seng mine sila dean tapa pad weh rda bag ban kos mia pil paru maa tea ain kkr kan papan pad nose aft lia sea kang han pet ban sea kta pia atas pop daa peka pan rana nah tah wait plan than kakak esai kang suelovthodshas (han sad nan han dea kena kaa dkk tari taat dak ara pon kah kah abang pal pan sis isis ng hehomnveppan sena kam abal ban lk: bat aki beda nak banana bat lonoatomumnt lan kanan pak kata "as nia en, san, dag hari dyah nan yen pak masa dh: sai kal hmi has dp.) nag bia sak hal, aaa san ana kai bia fan aan kan eka lha lan org ta) ber hear rbi tale kue dar masa feat pai aoa ana kue bat nata han tan naa bee (oa una sic wtn sia ata maa daa senja barat uheyalbsala jae bala sada ana layan spn. bap pra mata ika yme yai kok (ar bae pas kera org an? nikita kan bags run dan pan ice ran nisa sis asia gran ana ane las ang alus tung kan rem nan aan arp kan tan api pan pemain apn had apel kel tan bet kak (c) kan mane kane riyadi akn besi bahan sana kg) been peran ula maesa esa nan kanan bala! pkn bag (hp bia bko ban eka daa yah naa iris) tani yi) rea tale bra bsa lu" bat tani aan nanga gak mana luna pet (po iya kiri pra dra rea tab elus kapan kr, tel fan hang kaa bni per year teh des pala bar pen bea pen kan tni pare ita pia linkin dah bag lala ton tes wal tahu nda tok pas pon ben ban lola ken ane uap puma sasa and tata tenaga aga jala men sae mean dampak pen pita ktp iker dare ara net nek ken ken ska (al kan maka kau bak kara) set han so) pena tara gea tan paru dd? data kaa kei dove par pan menpan malu nek lon shaking lea pom sem pat heat teh wan tik had baal kal bari tag fan pat mula paten pohan menahan "ie h5: malah balada tas kua pkn ket basa par tin tes pan maa ban sta pan say yai kaa rka spirsetoaro aan pap eta ban dea hei peka kan pasi kaa psi dkk mri upe han abk dak awan kaa seba harap gta nga bok don pai kue dra tea hak pak gap kor nah pap laila pan perak pan laki hah pki kek luvasskaa lai gap lia pon rasa kak kal daa brp pang kena gta men: pan ian mea ter ata asi per daa ppp ong npl kan dok him pia gol pap pare maa mri hata pes pia ana knee ron kaa pra tpa ika pada isi kah tani per daa pakan kaa pas kang) plan rgya pos menelan dus aki dea mma ran (sh yaa pes tai pakan abi lila sai karang sta per nomor kapten haa sat batan yai uan beri kaa bas roe kaa tap mmm hanya nag key kai ang pai ita pen) bilah maki digi rad maka biaya sunda seri dak pda fit ran ska rea kam uan esa sebuah ie) ena sean sarung par sala kak kopo kan iskan dra wat iat pn! eren sea mana jaa bae rrt kau sae nan (aa kks mata akh kanan mela aah dara ban sngneean tengu para kant bnn aha nyata pls ata edp daa dana kena daa ama wih dia semar nat pra yaa pin bata (oa tante an! pat ata mere bre tart jaa nai kau hita lada gina pai yuk mpu alan asta pang sila: eta kacangan kena eat kar da2 rear karo haram apa hari tahap gan kan dpn anas ira kn, ek ana pya kan ten haha kebaya tak in) hal kan pra ktb kebun kan akn wina eka hak bag kan jet tag apv ampar mae ana apa kat pan banjir kat papi soal mas male apn pes yaa tag talk ten width tua dag kakap gag apa tan fs) ana tetang bagan aasagas: asa sae akur kaa agar aha tab ane kie britania tatakan eta kah ken tea eat pan kesan kaki dls kening dara daa hdaipakuredpejelakepemaingaanyaoa gea kur lan pai babe masa try kabah kun nian dana pera sit late ten meet hama keb ang dan segel aan metal pal gea setda alan han ped seng nee teka suar depan mei ban mep tai kaa ban pap bea tag bas maa bia pai tpa pan hki dra en sha die bia hpa bei bet asa ha) can dea ipa lap adat dengan ika panah dan log ky, ran nan kain ipa tka bia dash tes kai ida ala psn bring been pebalap truk sia men dag be) kaa rn! dan kas lae bra bgi tas tag bin tali bel nag loka pan kan ikan pap yai ps. ann daa isi pari mp1 tenun main ska tes len hewan its @usul peak akan: kata ka: ben gan anne ian prp pen ron pal pr lan pan r21 kos dea lerlashu, nis snn tan dem dah rea eka pes tiga ana iran mal angle ola seni lag hanya pena anak ala tan kaa asa ber tapa ppa hak (estilo upaya aoa para dkaaratte pan apa may ana ron baba ebay bai sat bale alel pad (ego dkolkahan tan ipa data ter) datang belang 2nd matang cnn han dah cash boy kalu ak: aan her neha der ies ht) koki kaa os: del mala tesla pas set agar paok sin beli pasar tea kan naga sah psa sea wap, ptn taka kan neh kai lan aah bro men rah) tags selat har sak see ppk gni dear al arn teman kpa er) (an ir) mani r1) saran kyt tan kena eng rr) turun dl kta pbb dan pte ar) belati iii. raka! lila maa ga tkn kata nara min daan lalat malala dkt ipa bata buana sin pps hang kena ad! nana sate ika kaa apn ban telan pnp naga masa lala penang nassar iga aeu naa sat pala tian ray 0p2 are toga bag tag)" mei age sir arena pap megan per aang 1s: jade nenek nn, nek eni ekn nan uan karaoke deh jah tea e) nldkaa, sun ane (3d hai abon) oil bae she pad asam kan kan men rea pa) tp: tak ang nia vkantann tan pan kan yan puti dik ag sir lan kon bis lega men kan kpa kan kaa gila area gia mna kak bani langka says aaa tah aka ket ban kan pan (ra kala kaa janin paha eig sta tag li: bata pakta tehadap ssl saw ppa era lan sis tangki tgh kasih teen apa pada dan siak maka kpai kan pangan angin den poo aras esa ata ifa kat saat dia pa) spa tali pada tai kai peel era ter sala, kene bran rsa nang adik: sel: psa tebal para pgi kelak kia denah prt kuli tag tahta ag: tia peta aka p2 fan pon kaa kale ska peta pesan aan bahan kok 2d: kang din tah ba: per kaa ust fan pari sara bata pil tekan rank wae hati hiu ika kai ian aaa bni sia alta tni ben bat pan pra pra kek an. ah. tema tan brp pil bay bata bni kas kan pwi kie aia tani mia dra kaa yaa peta kena maa san ma, tea bar dan yaa wap taka peta nam menelan yna ane ebay pen baik hen kai bela khas murai hak matang tani por jar kok bar kaa mia pai marak ana und iwan ketut ahauhaslifadaceo sah kaa pai nan tol mr) tor kau cat tea snya prey yan menpan yen ons dena te, ran gas dik imgbperananuatama apn ran pan pat nas ike da1 kia kebenaran pan kaa tepat k22 pep goa aman par tan lan oven beton: eka nga sib ina tani aoa #tata katak dip hay sense anata tera rae men tan tan masak oni oat beat apa kan alt tam era mana mp3 ets trap ppa aan laa peni bah nan king yen nanga wash kap sala el ken teh fasa enam kaa hal kasi patah aon tya try tam ana dsa tan yai uang kah: r27 ina dikaji ekbabapan mia far pama daa bean bpa karya isi baik dan kan gara rri) seksi kayanya lan esa kain aan kami aon stone png kayu jan ss) kenya ivan kata sika ada yaa sar dag kur ket ypp pen lan gray late tah gan tan aaa nan had tekad anu alba polka pur) ala nate den (ne sin) tan ban tari yan yan kab neb: bat ressa sia aang dil beton tie lag tam senin plan uan nos pem kan kah pot ponens lipa tak nan aaron sy) ls snn kena saya bis bag aaa anu man dot kai are haa med hai nyari bunga kua mea ban ann war kan das wol ron raft png kah tka jan fak naa lalu pan bian bra rai bag san yan keramik pan aan masa ben kana nun pak kang doa raga han bedah pati tap year ban pesta para kala sbn pai rap dana kok pn) dra nya het ksad hap aaa kanan bank ppg kaa apa kur pon nasa nam aio "pan ora pai ket png kata mena dea yui lana kia kun meri kia bian mika. kapan bibir mama paha voa can wear yaa beda dek pan kan kaa "ae. khan sin king bum haa make par panen kep tag pia kaa utara kaa pmn bata lagu ras sara nan kan ping atm ta) epa hui perak sud "lini papan yan use: enam kue 70h bat aed padi eka mea aka kyle pagi ketam ana kat mela eta part eren (ag jun kan pia edan acokakkatakyn laa pipa pon bia mma lapa safe han per kia aja bea tan bta kia pip maa kpk gag mackay gan beck kena dpr sani masa pesan pai ia, kain maan pma layan pan pada kap tka kri ena dao soul ah haa baal dala lesi bai psn fan end arun lan pga haa bala brk kera kena mea kan telah men anak sana bola kaa kia eta pak nana sana pen ket edi reloaded sha lah: nag ann rem tg! msi swa tata lautan ada her pep serta ian en, (sas, ara tangan sen las metal asn bata ses ttg aaa kena ara ana hak ket par cnn ruu ia. tama rea dep akn luan make hkd what bin irr juang taat ber rak peta pan kaa kom dia kapan sea ber pasi sial lala: pan gni pat mpr kan iga tit jaga bani (sa dna daa kena blak ie pon daa ben pot baku yan kpai nik met kang daa pena aia kan pan yan kan sido kata tea ari esa kang pur eloalp ken karna epa rea kesana tani por hun lea si? pena ih opa hoki kapan man bani desa oma adit jab mda pai abang depan paniai sore psv mea ran men latar ati pin ari ws! maki fyi kak sele ente thi da3, kapan ka: ssi dara lia tea tki psa dai fla run dai kia pai dae lai maa ppi kau par escu kaa pai kan perang kiri lagi lean bin gran kaa lan are ank png han (dut on, katun pi) klo nas bara pai beta (ag bii hate daa tekan teratai daging soe do. iri nag pit man mea deer bibi wil nah bag ramai demi pet jae lk, lan bete dea kia ika kap dak meh nrp yaa pda teras pre kau dee ebi ang pas kpa ta) lemon sibarani ber ani mt) maa ndash der ana lan bean jap bian daya pisa layer ata pakai kenal lon fattah stade bay base era dar nata ata nga ipk kpa ikan psn rar marga aa: ott toba keb pon gua ppn kaa han ind pada pra stang mua kan bee kan pena mea bak yel rat iku lan salju saka beta lai long san ne) pan ppa kain pasi aan jae ata dna eng dar wae rpl pena kai dada pap tee mrt akses kesakitan mad lai era lan siak kaa uya menamrmrnte ala ita kek tpa bara pen pon ih: beta eng essen naa mena senang lessgassaa yesasia ten mag ga! uan. (ai ln, aan desa ala iai kanan ws. hana nan ran sig tai pda daa pak emteefebenpete adem ptn kong alel. lan maan brk magna! ladalalata lala had "el desa dai sata mua pat masa dig banget yan da1 dai iya apa laka kpa yna tia kaki kong bona pera kanal una para: sebe win tia dark pen yan malah esa pia lag uan mwave santan epa fan bpa kir syam meta lo pny mean yamaha kan maan kav pon kia pan png mad: ena ea: atom par ran rea truk rio versi rta kau fan apes dan perah kal pera kera pen" kelak por ken loe kan ppn uje that tak gala isa bissjolsia loe kanan pak kaa lam bni hem han ppa aan tea ngeri kop make! han una daa ta) aa, saleh lan pati dian nama pasi beban yan gmn nama pena tea plan lae panai paksa pula tan reg kaa koto rak rda hpn tan kas hanya png krs pari bea teri daa rri sun mia kal kek pan sabda that batas maka psa ling pen yep kta pan reg peta pai ora des kan kan hat pan sis hanan pai fat daa mia mea gun kcp dag mrt kia png kaa kai ever ber brc apel ada atau gan nias pra ann ena gan kaa ra: rasa eka kaa ata sungai ta, pen kia ara ara bor dan baik doi rgb gigi pra peka pia kain kaa beri lea hui lan pan aan huda pat agra pra ruh aki ola pola peta kau "ul dna kta ska pan dah kana nabla lala sek mena hae selatan pake pan pra hari kena ape tee una rap ragi bal eni plan bina ana pala bae pai una sup nyata han pin spg bela ari kaa ban para pra yaa per rsa bnn dra bani kap tan kapan kang kan inka tsi krb papan naa dea angle aula tempat ban dia lek panai key lite kam kas yaya agar r20, yaa kaa masa kapan kata rap ina (ak bpa bag roa seno bara ea, sar pala han unair enya iya neon pai keras kata ppk papa uan need annya kah open kanan lan pan kun inka pps sar cak nan anh sat drg para kim par man din tah, tiba han ika tea hara hero kan satu pan daa kpai kok kaa ega kaa nia ter kta tes akan masa bag aia pai rata bap dad kpa ana keabebka peel tu) dan era nag bata pasir han psa edaran ag) lan pal say saba #bila maa masa sep gita san peer ampuh ada nag tema dae apa (kah: blah kek hg. span aaa pan roa uta hadi kane ads tag aga natal aya ren dmn among il sha sen sun same man: keke nat, peran akn aah papan hiruk kanal nd: mana pane sisi rgn ann aan tel (ee muh san dag wale can tag pan ben pns sha dr: bn: pisa bag laluan tanpa teru ist senar ana korea algin peak koa pan ema snn ugal ana (inikah bad kene bea san loan elang nasi nnjkog eren lea neta kan aaa bah tni menara san agama kanan tan desert pena san kan sss nad bina bsk kang angga ak: sai sis besok asa faks saka menag kan kangin tail pon oma bau sun iya png yah maen kanan kaa akn ips) ara hap pas aka lenunateiaba aah ona nang anna ken pola pat miki dian kis ran liga bala fan peta maan kana lia toni kai por kar cerai bah balak bean min kia mea bala pia kaa can pan kaa non kata ank pura bera pan arena laras abi wat yaa pra pekan ton pai ppa kan btn eng maa kaa kan dan tan aka kat eni selena net bang png boring a.a ta) asap) ka) par akn lan taat dana benny ata kopi kan ate png min ana ban ipl pada ryan pen pada pda panen tor ppa arta uan tan nyata kera aka pes pada ata men dan ppn kur "ben doa span pan hana bkn pan pma par peta naga harian doha rya kain rea kan kera naya nnonentenasn for kata tek kan pelan kes daa pan lan ket kebyar pro rar tea san play miris kyung yen shah ata ahad and sen teh pan (ia una a93 gt! mana mpa stw phi ala bani kaa dijual ser eee tes daa kain kyt ban sen pasangan jas ipa arena nett tes ant sal sama sha desta hrb bil lea nam dak han kai per kan "ia gpu pp, ade dah dapat anlanhan we, eter: taka kiri sila ban kan sala pay per siaga: ketan esa ini aib hai tana ate eta yai "ag nas phat kpn dik yon tea sea iya rania yi, sesak kan las tata nana kanan ane lan psn bbs sak han sia jihan bibir pen yana alan "laba pasha bala pan kta alas kabah bana tam nam ala nak sea kota pak nat bada tipis skala pakan mena kab ana ppa en) pan hak leh hak papan nur, ter daa tele pan telah kai pak "ig aan tag leh aan bpa keren per tits (uas afu psi peka tan lala: ako tia leah ak: mel area sisi sie yan pale teh kas ada bah lg: yana mea iho santa wetan her kai jala eni tema ia: anom uk peran kebun pecinan pet) kur tas net sig peta mon nila nala ian kesah bayi ar bia tie nana usa (bat: ita pak salad sisisisis ik) npsn ara an) ane pada nama kan ata aan pma band koi ora, apr bala ba) hhoiigkas pergi is! pte pat tai skip aida ha, dna aka kop pir prt puma man kah hara tara! oka nyak akan (jer ina san sala ken hap koran pelaku van pete sisik maa sis abal nach ang, ska pan rag hari ton fan pln aka pena ratu aaa kpa aha han ren ain man sana sas ses hem ana "ag rena yai las ara taat kia kya oles mata telah "kerah hak pangan sai bt. krg ana lan kah tar lia sn lan ora war sae jenis oka bad aadpankas nan tata kan wahana kan span tas: sis age aan tea miasta: ann nepal: ta'ala mia pena yah lan isl bg! (erat oli aan (ka kan ten) tha maa nan tania adi yeo nek wah fata hal, aap kana nata ln tar kua joan ist tea pala bang ana! raman tag laa lis min kat tha ira pati aan tuan metan ipa aan nan kan ann na) kaga gki kai are ena pan akal dag nan kena alel eat hat had tha nya? up? tee haag peta selasa taat bani aah ram bao am) bani ter tan tea babi hai sara santa kah asus ken tea pia ek) tong nyah heh sun sea sta ing dag man taufan sala bak lia. wit hai ran sa, kali ia, daya wala? tue pun pagi ipa kek ban kali sis kan tan sasa pasta fat akan ben far apa sasa pole aaa tax ako kebjaahat yaa sak yinsrele hape fia lha bapa saka lita saber gal saat pada aha raga nina mil soe rfe tata tapa ayang maa ha) biak dip ska esa rei pan bh) tea alas" hi! era ika arif tentu neha pub ahh mas bel gari kaa pics pal kaa khas yang selalu, berharap wak jika haha usa pep paha pat mena kopi user men big pada ken sula ban vip ye: wet! ah nan dna kid psa ena dal aka has kanal san pai kan sele daa dolanan, kan pin eng sak afi dek) hal sal una "but, hug lan ban akar sah peb kena sian seal masa yak pajak, rea aman pane ata ann ingat, pes bal dag roa iso k71 lan mia aah les hah pan spa papa kia yai laa ana silika uin laa bea lah nik ane sha sek leah kep pari hem eno sana bea besi nak adu hop pen anand pun da2 raha bin nan apa tani men ana han map uta man kanan peta hah) lah telak tea suara. aga ben sak man iain bah kebun alah neko (sh ida tri wita! tahu "ad rei sak ton kat: np. kena s0) tai nan aan wtn iga tata dek baya dag mha kab fed yai pak etika sam papa aan hata una manu gel ban papa raja asha saleh aas lil maa sisi kita dab uan bola matik ina nike mel ban ing tan ss: tea dana ical hasi tante aib hera sat! yes tki bagi maa taa wit now: iho maan balita sena bak (kdi (ale des elus, dan fao abad what et, wan leah sasa sela sgp san kenya (head (om anta tea ana pest ann kap tari para dan (aah gala adas (aral hbd para beb bam sa: pam nee untan tak san aka kpa "hati "ge dea bgt silat hah pan nan par pon kang bio mah saba nan lai sebuah pai ata eta nan abe ana hani kerap uas ani pesan baabbndard lia hye ken ten bang sara nag manah alih ana mana ena aan kanan nasi ban bar 1g! elia as) sha mpa hair kia ratna sabit cat pai penta yoga ha) tab las bai) hujan daa apa aaa kan ban mung sal nih kia pari in kah wan maa san na, pki pap bia ban ann tau haa jan latihan: hkn kan pad gaya akh bli kaa hah pertanda syal mes bea panen tautkan hana ana masa nan yan roket haha. taman ala wak tah hal apa raga istilah lan ina mer pia ban biasa dar hara pole ira! kaki tan kia nan niatnya san lag lana sala atau kia kanan nba skate dab pan pad yaoi iis bei rentang wani! g0) tahu npm dau bara sah siar ala telat pra tan tea pala anta tata. eng dah pir taka tan tek bsi hani aoa arya maan pan nah sea men kan sang pes tee ha pam kali nai pena kaa dan udin lama era saga sela neha un) al. nan sia tata @ltl tale telu pes data ioi lag set dai kopi raba ban jak galih pad nah nak salah lari ana malin tha bela taka oral adek wafat sal bea data del brg ta! akg bia jalur ads ar, pan kia pas dah edit tag nia loket nan lan ala "ala lekat han mpi si: gan "baki ana enak satin beli kan $p) akan pipa cr kana mara nan ah, hula bun! pet) hip hh: abad kea ran ran k7: la) isa telaga ng: she jae baal aah sala ben ena (ear yara flag sis hajar alis nia pata). tata kopo tag ran aas) mk: si: pena el. (kb lam eksis, han alah kaki dah yen pang nai hina tan, hah ang ogan: koral! none tara tgl, abad perawi yak cal kah eka dag org aan han sin gap jelas.| anang teo: sisi pa. ap) lae lend fib otg akan tana nga "ajal hak tandan ara pai kang naik mieke pasa oi) her bah bb: bgl skala lok (ae alai yam kan ai) lu3 beer deco kran hao kar kbr sah: tea sig ta, pas inn jeng hi: bah nak sia sie pijakan tgl: ena iagetgahar ja|a uno hamka kaya sala bl. kanak kab nai ban k3) ita latus bak ter kar kpi kat pita pak ikal nan "en tubaligan kan tempa dea keke har ore etude tua ana sebaendesan pen tot tan ipa ite bea per kan pra kai kasi pasi pan hap bia bim fan sat ten sea hat lan alat pap bal apk apa aha pai hkn pak dan rta pia mean ata ara saga kurban pada kmk kam gayam egg bah aan sara peng kari kai ssi) bei iya ani yon mel kos ova (pakan kang nmr malaka tah lite deh tai bad. sig kan aang base nee ika nan peli ii: sar tanu dep kan fdfaef rea dark koil yna npl han haid ab: pan ngk menhan kana panai han apa boat dan abg bnp (on guna pantat ker kaa ann rta kuno dai daa nila phi ang: kkn aan ray pia plan ape tan para pma menenyarakt mean drag pan kata bea sai latar bapa perang ng. pp) era kab pra kok peran eni pad dan pan kena pre ppt put tag pada kpt upaya pena alien tan maa asa sis aga sen tahta elo lanang men lion daya kan sasis isis tata ram kata hen akan snp lan nai sena bata png par pat kta erp nata p3) ng) wita pan sman maa kaa maa dar ken gar kan kant perti ika inn dong (patah lah may pena lan kva moe bean bisa kat pki versi kai kanan dea aia dai pala daya aal ngka nan bes raba bangun (rapuh tata naa ana der eni lain mpa dg) kan kaa aja pra bpa tali yaa sapa nai pama opo lan aliran pun daa ran kesan yang mini kaa kaa kaa nya ppn ber psa hora rom nya opini uap (on rka hal lain nni dan) arta kbr bpi mea att aaa ori rta unp pisa tel dna nata dara ari koba tae tka sia kas luna nan plat baba tata dak ng! sa) kie ipa tag nasa na, nepali asean asih uta sisa pa) kah rod tani kan loonggsane takar apapun pat and pra anda amp asia fu) nan nun san kta gpp nak aal rip kernet kanibal akan must tangan tan rayi li) koni bpa dea utan ba) akn hak sae stan pasa along skk map tan kia pan aaa bayang ini tun aek sabar peta ana bond amp sap bayiotie snn gta hata san lah aka eta pend kada par gui? lan (akan aaa pen lai led min man men lag tan kat yan ata benar han ara nek yogi nas baka dapa rai kat pan lani nan anu ternak ganga man tarian dan bei beri raha dal pang von laa gan rela pda pad bol pnb sus apa para gan nya pa: wal yaa kaa aaa kwan pen sen ktp naa hak baka hae haa dab tar astpabasban ate" keran pangsa bay kan koe lan ara bay dena fan yan kku kaki aku ban sda paok jeng pop (apa dale (kek kadar mat pia der arah" ira haa ban kep tetes pra wala tea ban kan ran rai kaa eri dan era haa tan kata ban cloth ppm bat pers aia las raya kpa jai bia kan maya per pap) hasi min bag tas panai pet lama bra fta kan han iker get dad kanan nan kan mit p2tn3 sat ike meter tengah shot sda dewan, rea pari daa edp daa pia kaa rea ter ren akn balon haram dago meli kaa kaa dea lee lean kat pas ind beri bam yana hal bea pentas sari daa daa pen air tam tegas resi tea raha ark dra dana nba pod kora pon sen rei merapi rei pes ula sae) kua sila data tia jia tek tha age deg "entah, meli: ideal tea ig, sig kecil linda sap and kos bar bar bond nia aya koi mayan kok genes ber par dari dia pap akan sia. slooslolelelstk ten pee" selera kec bag kadi kas purna kam hki yaa fdi pee babe kasa tag rri konten baku tea kena gran kama bag mita naa, rg: tg: dan pat aan lagi bro has pra opi yan abs ala bun edi hasi sani kal pan dag pat air peti unt yan seh kai ram bat kek nat sana karl sasa lerhaknfeeraa bea sen ang fa) hsp peta lag tega jang hang kena mas head kai) lai ska bap pac kan kaa era pan peg bor bala bas hat ita bina mri par epa kek bta eta bapa dri besa mean bia der bam aja bpd hai lahir gia ter dp: psa hak apu suara lagi kan rok akan saya bal mati mei daa basa daa bko pari daa pia rap dra kab rms ina bag pakan may pan tag dsa pia ben kesan pa: ama eee yaa tea ari par aka kata pen una bale ton peta nia ain legal ata basa lah asih wrp yp. kaa pad par kai bap ikea pan kpa kak kap maa ark tea bata at? si) kai ken tap ana naga pal na) waris) pai dak eni kav mua pend mpa ika liga ron ona harun bin sata karya tea kasar basa brp ker 1g! gea itn nan para pan bai nag yaa saya bea sar pen psa kal dpl kku koni rss dan peta kata dna apk dang pen aga rata tak boa men tai dip pai maha his bang lag tana ana ant ika tan fila pan pasa pas ternak alan dana aya mri rsa) ban pati ro. kena bln san bia san psi pop uni tek hala hap tag pak ng, sekat tes dai nenek pat: pra dian pra kap cena pai yan kasur mana tante masa bhs aka una sar nathan kaa pap pia selat isi ajak spa pan sala pen ena pap ben pan aan ben rekanan bisa eren san kata mas jaga sial pan hen peran dan penis ena ena aon san sea ber gan ena kan nda pang danger pama una sasa (ai alka pera non para aku kan pora per pan men enya lea mantan akan dag anemia hama (ob jom gan aga pre tien aka tar she ata hae aha lean. wadi ana han men bian ata ine goa anna akn tata msn ken apa kan ben 1s|g paha san tua mua rea eni wed alam leh cah dota man epa oo) hani psn kun tea sar abang yang based aeh sak tio inap saka aah laanpeloahan (ea kane pen ken pers tni (tn ska sib dana sila me: raya sar bar dalan cik mana kena dai iba tea kah sain kta phi ak! aaaa mia run kon uas laka pakar pte galah hai sab aan aaa data pas ten bra bei par org kaa sap dana ben ipa door daa sit kaa bra pada aka dsa pia kang ptn per uks kaa ica bisa naga tan pala tip man tea pata ku) per ska nba san asp bra dept nya kan kale pak daa hen tele desa nae pala las boa pan gas pakar yaa, nga au: pari ka aan mei naa ana dia bara cal pes daa bat ate ala kane pena ban bai (ai san ika nai keeleidaagi kaa dan bet plat sj haha tan! saat kai hak rey haa pala ha pen ran pan siap teh pet dia dl: jati susi asia telu iso kie nek sajian brc shi iya dia tn. in) tao dik bisa rai 3s! nanga sis nas akan roa alan (ta ya" hawa pakai aja ima iban cg) sala tan bagi bea bae pol pln apaan ata kan tgn bid tak ser wi: saat tni yul: bpn kpi ada pa) tah maya was kap par "abi saus r3 el, neta hina bai ep "lai can sale tae pal saat kia selam nan gni ban ata tana arang ja sup pa, pln ten sis memang hap la. ats kan alat isi apa ah naa alias kanan dea yo" sta rta ag) nan weh dan mag sus nah sari! tag pan ani babat hala ali ker hain (alat bagi si. pnp: sai nari nan enda ea: tgl kab boa pia kaa iai teen ana kaa nag kanan ras kei san is: maa abs dik upn eng deal an, dg) klx ku) lag telah intip ayi weh sig naa mo, sa) kap ink oa. kara ola ana aga ali tai 19k tah saki les) sati naa ag ph. "uli, ella kost dbs ian abi atas ak tan (si aan ara il. gila hak dan wajah "ghe say! ika baka ona heh tapak heat eng ham tai mer ha) rat leg kan kabar 2i3inisial| |sisi8 kadi stt tanggap sama ala lala sia len islan lala |zlr sisiajals sains sisi|s s|si3 3hbh naa age isis isisjlaln sisa jas s|s| inna 22an dada bab rak anna tan nan iman: terelatete telaga telalafe talajafalejejajajala malala lala lala lalalelajaja alas aaaa sisa islalala ala eja eksis segaris inci moregehei paha hi) fee fee pee tenereeeee pep "bit tele bekel gi ate jan anne nang iis sisa tea tua gabe ran a08 eng ar: 22303e lai sila etika 2aganasanga gaga (rbr insani asas dada ajudan (dangkal a33) heh hhe hal lil |e| sisi is| jea|l sisi|"i" tana pra yaaa khusus asa uu, poker pahehhhhopapita seni asa anda aaaaaa aseesasasasasaaas ana ana aaa gene kanan merelelara tela jalur rara jafalefalahsjalsjelaia welalalalalalala alan ana mea man desa boss de: mes daa gan (ng keteeeer erp pep eei saran dan ella lel titi aan (ek led aan. nan aan gia dll loh aan ton men lehman jahat ada nana alia ino shhhhharebabreaaha esesokeh tehbaohb pia zslelsle(sis is|als|jaja niskala (sis jajsjsjaja untan panai pir |isis sisi iisjris|sja g(z|a|s|s|s|s sis bjelalsaja teh #late trials tala st|a ternate ternate edan pen per era aielalara anna aaaaaa ala lalalalalalala malala ale aan lan raja ana jan ana (nan ini oogocanaadoonogiod ar. lol sis isi bisa (ales ghika nota suu lelaigjala (at bbs belanja jala alba jab (ale ana lalalajats dale jala (bj final lal selama lala jen pre asia aga rea saudara jadasias aoa asa jasa (as secara seagal bala ena ale sal laci della sig kill tigo aa: ann kan isis s(sx|s|s|s hening man bib men ai: mumbai diana isis| meera alang rena sang bnn lala ani jh: bi. ($$ lali agni eksis lala lsg lala lal lalu jala dea ala laa ig. #ajannana #la jala ne: nan tatanan (aaa bip daa blalelalala nak: kw. idol bela okt pangan monks senang sana tan kal elinune nun nona mkd non sam: acne tee utk minum snn peli tan ehh ban nan ben ll. merr con hore ter anne tag kelas kau ika are (na seed make meng kau front: dal lan ayal pkl iga ata) bg) blalaala jai nani see pecel sei mal # | eisifisis jalsisisig era msi mei angsa pem aia tan nnu nan marak ang: man oma belalai jel lai lal lala| fla) (akasia isi halaman kegialaaala aa, kana masa bam annnanin iain hill dim mahdi laba bapa tank mulan tenun han bak ddoddodda bana nae baal les bnn maya nyata "pt jangan men serie movie rina andika nana ann dana nan naa aini tana lan ihan sig asian dada inn tms ndinidadsina mining leh tai nan masa dea deh bai aan maa kkh a remake dumannmi rad dodol sana mon basa add laya lai kadal nan lina opa (en tht aia pad jati mk? lama ana rar mrborn:, ann: jesus dal, kini tel tan tan: kan lain daa ana gan ala pond ana teu ssi cerita insani genre era kala ovoolieli nda png energy sun knn inka london mini sen dea pam maan nun ann man marang: ann ranga: (bh man anu maan nn bagananannn bkn ukm mnn bali fenol (ea lee tata lab daa naggngngnn dal iran una katakana lag uha senna belakang benih ninagasil seater telah teen ala tar al. bn: dll (alan ma. snp maut santoso ann ino kan kontan nmnonoakenk anak annan hole meter ann pel tt. klalalalalal,i (el ia) (ala gan ina malalalalelal (el (al (al (gl (elaalalaal (al jah paralel lal ssi mil. enak jaa teja ter riaa tifa o2l gaga iga gie tata! her (al la) dll ser emjamslaml tt) palma tan nan al, il. pai fbr aan dahak dulu mea sta tema |||0n baal lan ken ann arbani nan: (gp 2le (leg isl danh jual ona kaa dak rah ana bina ella besi sak: state sar tandan cak naam z2. see uta ben sad baal lala sfe basil ah: dls iia ele| jala sl sis air naa pan nn! alas level ile maa panci im! sin tan sis|s lal s| har uni anakan |s|sis c|o hakim bar sisiajala ipa #. sla|g|sis g|als|g s|g| ri3 sis |s|sis sal gig edge rp. "tn pot salt i|z isis maa u|n| |similis sis (8s x|o| sl8| lalu issue lil tam dasi metorbertanta bonbovboboeteed bortecbowtomkodomtoto pond ii aah abal ata lele sisisislsjelelelsisi (si disisi isl isl s8isis amini daa ann danau tinta iamnnnn lal lah jelmaan alla, tell dasi (le jala fall cilik anta man main nniiiahinnaba nona nokrlonanonya kang klanannnan denga aan lan abaikan man sol ll, tneloall lek ala lal ella ella pelafaflel fell lele bra eli sankei mike nngnanknnnn bandara mi, ilham keunukkankn yaaa loe sabda anakan atau ella lala! lala kai ddd ann ron ann ainjeleler telelnlelelelnelal delelelele elalalalela (elo jalal (etal (alel aneh bntilonidundonakbal "tum kuku mama lubulalal jnlalnlelelelelalal dalalaalal lan wal lal aia nia dia non kiai kanan isl #alla nan kanan 2naamannnn tamatan ama lama aaa nua mep puma aaa kak anak (et epi ndiiketlutatolntulk toto sent sis amananaan ama sis lela| (sisi jala) ela| (sis ikdilowallolnbendok fatal kulit daa sptetptpt peta level pmk lelet ppn tani leni lal lal ibi (islalalaip is(a aan an: seed |
bupati tanah bumbu peraturan bupati tanah bumbu nomor tahun tentang pengelolaan cadangan patelah dialokasikan dana alokasi khusus dak) bidang pertanian tahun kabupaten tanah bumbngelolaan cadangan pangananah bumbu bab ketentuan umumntor adalah kantor ketahanan pangan daerah kabupaten tanah bumbu. kepala kantor adalah kepala kantor ketahanan pangan daerah kabupaten tanah bumbubumbu. paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehinga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk pada priode wilayahikabupaten tanah bumbu adalah sebesar rp. besaran dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah kabupaten tanah bumbu dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten tanah bumbudaerah kabupaten tanah bumbudaerah kabupaten tanah bumbu sekretaris kepala seksi ketersediaan dan kerawanan pangan pada kantor ketahanan pangan daerah kabupaten tanah bumbu anggota badan perencanaan dan pembangunan daerah badan penanggulangan bencana daerah inspektorat kabupaten dinas tanaman pangan dan peternakan bp4k sekretariat seksi ketersediaan dan kerawanan pangan pada kantor ketahanan pangan daerah kabupaten tanah bumbu tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati(delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) per dan atau sesuai dengan peraturan direktorat jenderal perbendaharaan, kementrian keuangan nomor per pb pelaksanaan pengadaan gudang cadangan pangan pemerintah kabupatensebesar ton dilaksanakan pada tahun bab vsetitik bagi penyaluran sebagaimana maksud pada menjadi tanggungjawab pemerintah kabupatenkabupaten selanjutnya disampaikan kepada kepala kantor ketahanan pangan daerah kepala kantor ketahanan pangan daerahkantor ketahanan pangan daerahdilaporkan oleh kepala kantor ketahanan pangan daerah kabupatemajene:,netapkanpembentukan kelurahan dalam wilaymemutusmajene merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan senja skpd dalam _ evaluasi hasil pelaksanaan rkd tahun bab_ berlaku'ttdtears jika bupati bogor provinsi jawa barat peraturan bupati bogor nomor tahun tentang pedoman pengesahan site plan dan gambar situasi bupati bogor, menimbang bahwa dalam rangka pelayanan pengesahan master plan, site plan dan gambar situasi, telah dibentuk,raturan bupatisahan site plan dan gambar situsahan site plan bagian kesatu tata cara pengesahan site plan paragraf umum pengesahan site plan sebagaimana dimaksud dalam melalui tata cara sebagai berikut penelitian administrasi, peninjauan lokasi, cc. pemaparan dan pembahasan, pengesahan, dan registrasi. paragraf penelitian administrasi permohonan pengesahan site plan sebagaimana dimaksud dalam diteliti oleh pegawai yang ditugaskan oleh kepala dinas tata ruang dan pertanahan. apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada permohonan dinyatakan tidak lengkap maka permohonan tersebut dikembalikan kepada pemohon. apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada permohonan dinyatakan lengkap maka permohonan diterima yang dibuktikan dengan tanda terima permohonan pengesahan site plan. setelah permohonan diterima dan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada kepala dinas tata ruang dan pertanahan menugaskan bidang yang tugas pokok dan fungsinya meliputi pelayanan pengesahan site plan untuk melakukan penelitian administrasi mengenai kelengkapan berkas permohonan pengesahan. dan pemaparan serta pembahasan. paragraf . paragraf peninjauan lokasi berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan peninjauan lokasi oleh tim teknis yang dibentuk oleh bupati. dinas tata ruang dan pertanahan menyampaikan berkas permohonan pengesahan site plan. peninjauan lokasi dilakukan untuk mendapatkan data kondisi eksisting lapangan. hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam berita acara hasil peninjauan lokasi sebagai bahan pemaparan dan pembahasan. paragraf pemaparan dan pembahasan setelah dilakukan peninjauan lokasi kepala dinas tata ruang dan pertanahan mengundang pemohon atau kuasanya untuk menyampaikan pemaparan dihadapan tim teknis yang dibentuk oleh bupati. pemaparan sebagaimana dimaksud pada meliputi: perumahan.konsep hunian berimbang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, penggunaan lahan sarana untuk sarana yang dapat dibangun paling kurang (lima puluh keseratus) dari total luas sarana, bukti kepemilikan penguasaan tanah, peta bidang tanah dan atau gambar hasil ukur, )garis.penggunaan ruang (prasarana, sarana dan utilitas, fungsi bangunan, ipar, tps b3, tpsatas pemaparan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam berita acara rapatsite plan, kecuali atas site plan yang diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah berdasarkan surat tugas. . jiksite planjik maka dinas tata ruang dan pertanahanparagraf pengesahan jik oleh pemohon, maka pemohon menyerahkan hasil perbaikan gambar site plan kepada dinas tata ruang dan pertanahan untuk mendapatkan pengesahan dari kepala dinas tata ruang dan pertanahan. terhadap hasil perbaikan gambar site plansite plan pada dinas tata ruang dan pertanahan. penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada menitikberatkan pada kesesuaian antara gambar site plan. jika berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, maka kepala dinas tata ruang dan pertanahan mengesahkan site plan. pengesahtata ruang dan pertanahan atas nama bupati diatas kertas kop dinas tata ruang dan pertanahan serta penandatanganan pengesahan lampiran keputusan bupati berupa gambar site plan. paragraf registrasi terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan registrasi. registrasi sebagaimana dimaksud pada meliputi pencantuman nomor dan tanggal keputusan kepala dinas tata ruang dan pertanahan serta pengecapan stempel dinas tata ruang dan pertanahan. keputusan sebagaimana dimaksud dalam beserta lampiran gambar site plandinas tata ruang dan pertanahan tentang pengesahan site plan dan salinan fotokopi gambar site plan yang telah registrasi disampaikan kepada dinas tata bangunan dan pemukiman, badan perizinan terpadu dan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi lain yang dianggap perlu. dokumen pengesahan site plan asli diarsipkan oleh dinas tata ruang dan pertanahan dan atau kantor arsip daerah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua. bagian kedua jangka waktu pelayanan jangka waktu pelayanan pengesahan site plan paling lambat (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkapmaka selama jangka waktu pemohon memenuhi hasil pemaparan danpengesahan gambar situasi sebagaimana dimaksud dalam melalui tata cara sebagai berikut penelitian administrasi dan teknis oleh dinas tata bangunan dan pemukiman atau pejabat yang ditunjuk, peninjauan lokasi, cc. persetujuan gambar, pengesahan, dan registrasi. dalam melaksanakan proses pengesahan sebagaimana dimaksud pada kepala dinas tata bangunan dan pemukiman atau pejabat yang ditunjuk dapat berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan gambar situasi diatur oleh kepala dinas tata bangunan dan pemukiman. bab vii. bab vii peralihan dan perubahan site plan bagian kesatu peralihan dalam hal orang atau badan pemegang site plan mengalihkan usaha atau kegiatannya kepada pihak lain, maka pemilik baru tidak perlu mengajukan permohonan pengesahan site plan atas nama yang bersangkutan sepanjang tidak terjadi perubahan rencana tapak, maka pemilik baru wajib mengajukan permohonan site plan atas nama yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dengan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan permohonan pengesahan site plansite plan sebelumnya. bagian kedua perubahan site plan dapat diubah sepanjang memenuhi ketentuan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan. pengajuan permohonan perubahan site plan harus disertai dengan alasan perubahan. alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi kriteria sebagai berikut perubahan luas lahan, perubahan luas bangunan, cc. perubahan tata letak masa bangunan, d.khusus. khusus untuk perumahan perubahan tidak atas prasarana sarana dan utilitas yang sudah diserahterimakan secara fisik, perubahan tidak atas prasarana sarana dan utilitas yang strategis secara fisik dan sudah tercantum dalam pengesahan site plan sebelumnya. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan tata cara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan bab viii kewajiban pemegang site plan atau gambar situasi dalam melaksanakan pembangunan, pemegang site plan atau gambar situasi wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pengesahan site plan dan atau gambar situasi. kepala dinas tata ruang dan pertanahan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemenuhan kewajiban pemegang site plan sebagaimana dimaksud pada kepala dinas tata bangunan dan pemukiman melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemenuhan kewajiban pemegang site plan dan gambar situasi sebagaimana dimaksud pada bab pembatalan site plan dan gambar situasi kepala dinas tata ruang dan pertanahan dapat membatalkan site plan yang telah disahkan apabila pemegang site plan memberikan data dan atau keterangan yang tidak benar. kepala dinas tata bangunan dan pemukiman atau pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan gambar situasi yang telah disahkan apabila pemegang gambar situasi memberikan data dan atau keterangan yang tidak benar. bab xketentuan lain penggunaan istilah satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan pengesahan site plan atau gambar situasi mengikuti kebijakan pemerintah daerah dibidang penataan kelembagaan. apabila kepala dinas tata ruang dan pertanahan berhalanganmaka pelayanan pengesahan site plansite plan serta standar operasi dan prosedur pengesahan site plan diatur lebih lanjut oleh kepala dinas tata ruang dan pertanahan. bab xii ketentuan peralihan untuk permohonan pengesahan site plan yang diajukan sebelum peraturanmaster plan, site plan dan gambar situasi, maka penandatanganan keputusan bupati beserta lampiran keputusan bupati berupa gambar site plan dilakukan oleh kepala dinas tata ruang dan pertanahan atas nama bupati. bab xiii. bab xiwanaris sempadan jalan tambahan lembaran daerah provinsi jawa baratkeputusan gubernur jawa barat nomor tahun tentang penyediaan lahan untuk tempat pemakaman umum oleh perusahaan pembangunan perumahan, keputusan. keputusan gubernur jawa barat nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan gerakan rehabilitasi lahan kritis, peraturan bupati bogor nomor tahun tentang pedoman operasional pemanfaatan ruang berita daerah kabupaten bogor tahun nomorbogor, memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pengesahan site plan dan gambar situasibogor, bupati adalah bupati bogor, dinas tata ruang dan pertanahan adalah dinas tata ruang dan pertanahan kabupaten bogor. kepala dinas tata ruang dan pertanahan adalah kepala dinas tata ruang dan pertanahan kabupaten bogor. dinas tata bangunan dan pemukiman adalah dinas tata bangunan dan pemukiman kabupaten bogor. kepala dinas tata bangunan dan pemukiman adalah kepala dinas tata bangunan dan pemukiman kabupaten bogor. tim teknis adalah tim yang antara lainperencanaan pembangunan, penataan ruang, penataan bangunan dan pemukiman, pengendalian lingkungan, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, jalan dan atau pengsite plan. site planizin pemanfaatan ruang dan atau sebagai penjabaran dari master plankawasan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama lindung dan budidaya atas dasar kondisi, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan buatan, dengan fungsi sesuai dengan masing masing rencana kawasan. bab kewajiban membuat site plan dan gambar situasi setiap usaha atau kegiatan pembangunan diwajibkan untuk membuat site plan atau gambar situasi sebagai aplikasi darperolehan tanah melalui konsolidasi. pelaksanaan atas site plan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah disahkan oleh kepala dinas tata ruang dan pertanahaninas tata bangunan dan pemukiman atau pejabat yang ditunjuk. pembuatan site plsite plan bagian kesatu obyek site plan obyek site plan yaitu setiap rencana tapak pembangunan suatu lokasi untuk kegiatan perumahan maupun non perumahan. bagian kedua. bagian kedua subyek site plan subyek site plan yaitu setiap orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga persyaratan permohonan pengesahan site plan untuk dapat memperoleh pengesahan site plan sebagaimana dimaksud dalam permohonan pengesahan site plan diajukan kepada bupati melalui kepala dinas tata ruang dan pertanahan, dengan melampirkan berkas persyaratan sebanyak (empat) rangkap. permohonan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk surat permohonan atas materai. khusus untuk pemohon badan, surat permohonan harus menggunakan kop surat badan yang ditandatangani oleh pimpinan badan serta ditempel badan. permohonan sebagaimana dimaksud pada disertai kelengkapan persyaratan sebagai berikut perumahano.fotokopi.untuk rumah susun melampirkanfotokopi gambar dan perhitungan teknis pembangunan jalan dan saluran pembuang air hujan sampai badan air penerima, yang telah diteliti oleh: fotokopi sertifikat hak pakai atas nama pemerintah daerah untuk penyerahan cadangan tanah makam atau paling kurang melampirkan bukti pendaftaran hak pakai dimaksud,tangani oleh ketua tim verifikasi dan pengembang, fotokopi pengesahan dokumen lingkungan hidup. non perumahan fotokopi identitas pemohon ktp kita):.fotokopi.fotokopi rekomendasi pil banjir, terhadap lokasi yang berdasarkan ketentuan harus memiliki rekomendasi pil banjir dari pengesahan dokumen lingkungan hidup. bab gambar situasi bagian kesatu obyek gambar situasi obyek gambar situasi yaitu luas lahan maksimal (tiga ribu meliputi tata letak bangunan, pola jalan dan parkir, pola drainase, dan pola tata hijau. dalampada dikarenakan perluasan lahan atau perubahan menjadi kegiatan yang bukan obyek gambar situasi, maka atas keseluruhan lahan tersebut diwajibkan mengajukan permohonan pengesahan site plan. bagian kedua subyek gambar situasi subyek gambar situasi yaitu setiap orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga persyaratan permohonan pengesahan gambar situasi untuk dapat memperoleh pengesahan gambar situasi sebagaimana dimaksud dalam permohonan pengesahan gambar situasi diajukan kepada bupati melalui kepala dinas tata bangunan dan pemukiman. kepala dinas tata bangunan dan pemukiman dapat mendelegasikan kewenangan pelayanan dan pengesahan gambar situasi kepada pejabat dilingkungan dinas tata bangunan dan pemukiman. permohonan sebagaimana dimaksud pada disertai kelengkapan persyaratan sebagai berikut fotokopi kartu tanda pendudukcc.dari kantor pertanahan. bab v. |
as. (yi? sarenanantannt banana kawanan nanae.e.eneennn tanggal liu.coco wnkkaena alan alamat anaanananaanana nana ana anna alamat objek pajak .iiioooococo weak alan tahun pajak kannaanananana nana alasan pemeriksaan .ieennnnnnn nnnanannanaanan anna canaan tanggal . jj. yang telah diberitahukan kepada saudara dengan surat pemberitahuan pemeriksaan pbb p2 nomor peatananaananananeaee tanggal iii, dengan ini diminta kehadiran saudara pada hari tanggal oleh waktu anananananaa anal tempat nnananananaa nanas nana aapemerintah kabupaten tanah bumbu dinas pendapatan laporan hasil pemeriksaan pajak bumi dan bangunan ong tp, pa: aga mal sersan nomor laporan enannnnannn anna aan tanggal laporan ane ninnin anna aan nama wajib pajak event nana anna aan identitas pemeriksa nama anannanannanaanan nana anna ana aan nip jabatan posisi nkanananana nana ana nomor sp2pbb surat tugas nkanananana nana ana ii. identitas wajib pajak nama anannanannanaanan nana anna ana aan alamat nkanananana nana ana iii. identitas objek pajak alamat objek pajak anaanananaananaaaaa aan jenis dan nomor kepemilikan tanah .ieeooceetenneksi. jjj. ketua tim nip nip anggota nip menyetujui, kepala bidang pengendalibukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan atau dokumen nama wajib pajak knakaaanananan aan nomor dan tanggal sp2pbb nona jenis nama nomor pengembalian buku, catatan, jumlah lenga tidak lenga tidak dokumen cng kap lengkap cng kap lengkap diterima oleh dikembalikan oleh tanggal .iieeeela tanggal .iiiieo nip nip diterima oleh dikembalikan oleh tanggal: .iioeeennn tanggal: .iiiieie nip nip lampiran vcontoh surat pernyataan surat pernyataan yang bertanda tangan bawah ini nama nnananananananann nana aan aan aan alamat aanaanannanaaan ana aan ana anannaannan anna aan ana anna ana tanggal kakananananananaka aan aan naa aan telah menyerahkan kepada pemeriksa pbb p2 fotokopi atas buku, catatan, dan atau dokumen berupa . uukabupaten tanah bumbu pendapatan pendapatan tangani oleh kepala dinas pendapat skpd: skpd: halpendapatan tim pemeriksa berwenang untuk: tangani. dalam hal wajib pajak: tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b.atau. bentuk formulir: sp2tugas pemeriksaanmberitahuan pemeriksaan pbb p2 sebagaimana ditetapkan pada lampiran iii yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini, surat panggilan dalam rangka pemeriksaan lhpbukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan atau dokumenbahwa fotokopi buku, catatan, dan atau dokumen sesuai dengan aslinya sebagaimana ditetapkan pada lampiran viyelesaian pemeriksaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan nama wajib pajak: .ooooococo wnaanale aan alamat anaanananaananananaa aan ana anna alamat objek pajak .iiiooooco wombnnaaelallaaaan tahun pajak ananannananananana nana alasan pemeriksaan . jennnnnnn a.n. bupati tanah bumbu kepala dinas pendapatdonkannannannaannan nana nana anna aan anna aan nomor dan tanggal sp2pbb .j.e.ooo womomlnann. kepala dinas pendapatan, nip |
bupati luwu utara peraturan bupati luwu utara nomor tahun tent ang kebijakan akuntansi01rumah sakit umum. daerah andi djemba masamba kabupaten luwu utara. babi ketentuan umum sakit umum daerah andi djemba kegiatan: yang meliputi perencanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan sakit umum daerah andi djemb; pengelolaan keuangan rumah masamba adalah keseluruhan pelaksanaan, ketatausahaan, pengawasan keuangan rumah masamba; pola pengelolaan keuangan blue rsud andi djemba masambaanggung utang kepada blue rsud andi djemba masamba, yang untuk selanjutnya disebut penanggung utang adalah badan atau orang yang berutang kepada blue rsud andi djemba masambarekening kas rumah sakit umum daerah andi djemba masamba adalah rekening tempat penyimpanan uang kas rumah sakit umum daerah andi djemba masamba yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan blue pada bank yang ditetapkan. penerimaan rumah sakit umum daerah andi djemba dasarnya adalah semua aliran kas yang masuk rekening kas rumah sakit umum daerah andi djemba dasarnydasarnya adalah semua penerimaan rekening kas rumah sakit umum daerah andi djemba dasarnya yang menambah ekuitas dana lancar dalandasarnya adalah semua pengeluaran dari rekening kas rumah sakit umum daerah andi djemba dasarnya yang mengurangi ekuitas dana lancar dalanrumah sakit umum daerah andi djemba dasarnyapiutang rumah sakit umum daerah andi djemba dasar' keuangan dan laporan kinerja.an rangka pengungkapan yang memadai. babi lebih.akan akuntansi bagian kesatu pengertianc;,. bagian kedua laporan realisasi anggaran komponen utama laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan; belanja; surplus atau defisit; pembiayaan; dan sisa lebih pembiayaan anggaran lpa) atau sisa kurang pembiayaan anggaran kpa). paragraf pendapatan pendapatan merupakan semua penerimaan rekening kas rsurumah sakit umum daerah pendapatan sebagaimana dimaksud pada diakui pada saat diterima pada rekening kas rumah sakit umum daerah. pendapatan yang diterima oleh bendahara penerima rsud yang belum disetorkan kas rsberita acara serah terima, danakan azas brute, yaitu dengan membukukan penerimaan brute, dan tidak mencatat jumlah mottonya {setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada saatekuaragraf2 belanja belanja adalah semua pengeluaran rekening kas rsud yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak blue rsud dan tidak perlu dibayar kembali dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak blue rsud. belanja dalam laporan realisasi anggaran diakui pada saat pengeluaran pada rekening kas rsud.anggaran. belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) dan fungsi. klasifikasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk dilaksanakan suatu aktivitas. klasifikasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasafungsi adalah klasifikasi yang bersajikan dalamrealisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ,,, ditetapkan dalam dokumen anggaran. koreksi kesalahan belanja yang sifatnya tidak berulang (non receiving) mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode periode sebelumnya dan mempengaruhi saldo kas serta mempengaruhi secara materil posisi aset selain kas dilakukan apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada koreksi kesalahan verse sebesar nilai yang tercantum.:.;; paragrafaat pelaporan. paragraf4 pembiayaan pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan rsud baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu atau akan diterima kembali dalam penganggaran rsud terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. pasa19 penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam adalah semua penerimaan rekening kas rsud antara lain berasal dari pinjaman, penjualan obligasisebagaimana dimaksud pada diakui pada saat diterima pada rekening kas rsud.pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam adalah semua pengeluaran rekening kas rsud antara lain berasal dari pinjaman, penjualan obligasi, pembayaransebagaimana dimaksud pada diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas rsud;>to sebagaimana dimaksud pada. ., paragraf sisa lebih pembiayaan anggaran lpa) atau sisa kurang pembiayaan anggaranbagian ketiga laporan operasional laporan operasional rumah sakit disajikan secara berjenjang (multiple step) yang menyajikan beban berdasarkan fungsinya sebagai bagian dari biaya <: pelayanan pasien, kegiatan administrasi dan umum, serta kegiatan operasional lainnya. penyajian secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam untuk memberikan informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan keuangan. bagian keempat akuntansi pendapatan blue pendapatan blue adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dan aktivitas blue selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. pendapatan blue sebagaimana dimaksud dalam diklasifikasikan dalam: pendapatan usaha dan jasa layanan; hibah; transfer; pendapatan apbd apbn; pendapatan usaha lainnya; keuntungan penjualan aset non lancar; dan pendapatan dari kejadian luar biasa. pendapatan usaha dan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam hurufhibah sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud dalam huruf diklasifikasikan menjadi hibah terikat dan hibah tidak terikat. hibah terikat sebagaimana dimaksud pada adalah hibah yang peruntukannya ditentukanoleh pemberi hibah. hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah. transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan penerimaan atau pengeluaradapatan apbd apbn sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pendapatan yang berasal dan apbd apbn, baik untuk belanja operasional maupun belanja investasi. belanja operasional sebagaimana dimaksud pada adalah belanja pegawai dan belanja barang jasa. belanja investasi sebagaimana dimaksud pada adalah belanja modal. pendapatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pendapatan yang berasal dansebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan selisih antara harga jual dengan nilai bukan aset non lancar. pendapatan dari kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pendapatan yang timbul diluar kegiatan normal blue, yang tidak berulang dan diluar kendali blue.menggunakan azas bruto. , gian kelima biaya blue biaya blueblue sebagaimana dimaksud pada diklasifikasikan sebagai berikut: biaya layanan; biaya umum dan administrasi; biaya lainnya; rugi penjualan aset non lancar; dan biaya dari kejadian luar biasa. biaya layanan sebagaimana dimaksud pada huruf biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf,sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan biaya yang tidak dapat dikelompokkan dalam biaya layanan dan biaya umum dan administrasi, antara lain meliputi biaya bunga dan biaya administrasi bank. rugi penjualan aset non lancar sebagaimana dimaksud pada hurufsebagaimana dimaksud pada hurufan kerugian dicatat sebesar jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran verse but dibayar pada periode berjalan; jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang; alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan; dan jumlah kerugian yang terjadi. biaya disajikan pada laporan keuangan terpisah untuk setiap jenis biaya, dan rincian jenis biaya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. bagian keenam pendapatan lain lain blue pendapatan lain lain adalah semua jenis pendapatan dan keuntungan yang bersifat tidak rutin atau berasal dari kegiatan yang tujuan utamanya tidak untuk memperoleh penghasilan bagi entitas rumah sakit diluar pendapatan operasional. pendapatan lain lain sebagaimana dimaksud pada diakui dalam laporan operasional apabila kenaikan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. pendapatan lain iain sebagaimana dimaksud pada meliputi antara iain: pendapatan jasa giro; pendapatan bunga deposito; keuntungan penjualan aset tetap; pendapatan sewa insidentil; pendapatan klaim asuransi kerugian; dan pendapatan denda kontrak kerja. pendapatan jasa girojasa girobunga deposito sebagaimana dimaksud dalan huruf diakui pada saat tanggal diterimanya atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan bunga tersebut sebesar jumlah yang telah menjadi hak entitas rumah sakit pada periode tersebut. keuntungan penjualan aset tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf diakui pada tanggal terjadinya transaksi penjualan aset tetap sebesar jumlah selisih antara harga jual dan nilai buku aset tetap verse but. ' .) pendapatan sewa insidentilsewa insidentilklaim asuransi kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf diakui setelah memenuhi kondisi sebagai berikut: klaim yang diajukan kepada perusahaan asuransi telah disetujui untuk dibayar; dan perusahaan asuransi telah menetapkan jumlah klaim yang akan dibayar kepada entitas rumah sakit. pendapatan denda kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf diakui setelah pihak lain setuju untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan kontrak kerja sebesar denda yang harus diterima berdasarkan kontrak kerja yang disepakati. penghasilan lain lain disajikan sebagai pos tersendiri dalam laporan operasional sebesar jumlah netto yang telah diterima selama periode berjalan atau hak yang harus diterima. entitas rumah sakit harus mengungkapkan jenis dan jumlah pendapatan lain lain. bagian ketujuh bahan lain lain blue bahan lain lain adalah beban yang terjadi akibat dari transaksi non operasional, yang umumnya berupa nilai bersih dari setiap pendapatan yang terkait. bahan lain lain sebagaimana dimaksud pada diakui dalam laporan operasional apabila terjadi penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan nilai aset yang berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas. bahan lain lain sebagaimana dimaksud pada antara lain beban bunga (pendanaan); kerugian selisih kurs; rugi penjualan aset tetap; dan beban penghapusan persekat. bahan lain lain sebagaimana dimaksud pada disajikan dalam laporan operasional sebesar jumlah yang dibebankan pada periode verse hut. bagian kedelapan keuntungan kerugian luar biasa bluerumah sakit dan karenanya tidak diharapkan untuk sering kali terjadi atau terjadi secara teratur. keuntungan kerugian luar biasa adalah keuntungan atau kerugian yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya laba bersih. hakikat dan jumlah dari setiap pos luar biasa harus diungkapkan secara terpisah. suatu kejadian atau .transaksi dapat diklasifikasikan sebagai pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada jika memenuhi kriteria bersifat tidak normal yaitu kejadian atau transaksi yang bersangkutan memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi dan tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan normal entitas rumah sakit; dan tidak sering terjadi dalam kegiatan normal entitas rumah sakit. kejadian atau transaksi yang pada umumnya menimbulkan kerugian luar biasa sebagaimana dimaksud pada antara lain kerugian karena gempa bumi, banjir, kebakaran atau bencana alam lainnya; dan kerugian karena pengambil alihan aset entitas rumah sakit. keuntungan luar biasa sebagaimana dimaksud pada diakui pada saat keuntungan tersebut secara pasti dapat diperoleh sebesar jumlah yang diterima atau yang dapat diterima. kerugian luar biasa sebagaimana dimaksud pada diakui pada saat: terjadinya peristiwa luar biasa yang mengakibatkan kerugian luar biasa, seperti gempa bumi, banjir, kebakaran atau bencana alam lainnya; dan ditetapkannya pengambil alihan aset. kerugian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam diakui sebesar nilai tercatat aset: rusak; hilang, atau hancur karena gempa bumi; banjir; 'kebakaran atau bencana alam lainnya; dan diambil alih. keuntungan kerugian luar biasa diakui sebesar nilai setelah dikurangi pajak terkait dan hak minoritas. pada setiap akhir periode keuntungan kerugian luar biasa ditutup pos saldo laba, keuntungan kerugian luar biasa disajikan sebagai bagian unsur hasil usaha dalam laporan operasional. keuntungan kerugian luar biasa dirinci dan disajikan terpisah untuk setiap pos keuntungan luar biasa dan kerugian luar biasa yang berasal dari peristiwa atau transaksi yang terpisah. rincian berdasarkan jenis dan jumlah untuk setiap pos keuntungan kerugian luar biasa. nilai bruto keuntungan kerugian luar biasa sebelum dikurangi pajak terkait dan hak minoritas. bagian kesembilan neraca blue komponen utama neraca blue terdiri dari aset lancar; investasi jangka panjang; aset tetap; dana cadangan; aset lainnya; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; ekuitas dana lancar; ekuitas dana investasi; dan ekuitas dana cadangan, aset lancar sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada antara lain deposito berjangka sampai bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. piutang sebagaimana dimaksud pada. diterima dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. persediaan sebagaimana dimaksud pada merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: diperkira; atau berupa kas dan setara kas. setara kas sebagaimana dimaksud pada hurufsebagaimana dimaksud pada hurufinvestasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada)'"" "\. kas sebagaimana dimaksud dalam huruf (b)sebagaimana dimaksud pada mencakup kas yang dik.usai, dikelola, dan bawah tanggungjawab bendahara rsud, dan terdiri dari saldo rekening kas rsud; setara kas, antara lain deposito kurang dari tiga bulan; dan uang tunai (uang tunai kertas dan logam) bendahara. kas sebagaimana dimaksud pada. rincian kas diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangsebagaimana dimaksud pada berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan kas ppkblud. kas bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada dicatat sebesar nilai nominal dan diklasifikasikan dalam ekuitas (pos pendapatan yang ditangguhkan). kas bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja yang belum disetor kas daerah per tanggal desember. kas sebagaimana dimaksud padadesember. kas bendahara pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal. kas dalam valuta asing bendahara pengeluaran dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank indonesia pada tanggal desember. kas harian bendahara pengeluaran yaitu kas kecil yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan harian non rutibulan atau kurang dan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut dapat segera diperjualbelikan dicairkan.n; ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan berisiko rendah. investasi yang digolongkan sebagai investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada antara lain terdiri dari: deposito berjangka waktu tiga sampai bulan; pembelian obligasi surat utang negara pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; dan investasi jangka pendekverse but. investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, beruppengeluaran untuk perolehannon saham, dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal tersebut. harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan nilai tukar (kurs tengah bank indonesia}deposito, bunga obligasi dan deviden tunai dicatat sebagai pendapatan jain lain. pelepasan investasi dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan perundang undanganiutang merupakan hak rsud untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas jasa pelayanan yang diberikan dan atau semua hak klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca. piutang diakui atas pelayanan yang sudah ada ketetapan tarifnya dan atau dokumen yang disamakan dengan ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari pihak lain pada akhir periode akuntansi. piutang dicatat sebesar nilai nominal, piutang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan rsud, kecuali mengenai piutangtan hale. tagih. penghapusan secara mutlak dengan menghapuskan hale tagih. piutang usaha diakui pada saat barang ataujasa diserahkan, tetapi belum menerima pembayaran danapabila pita:ng yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maleiutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang talk tertatih. penyisihan kerugian piutang talk tertatih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidal dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase dan pendapatan. penghapusan piutang talk tertatih dilakukan berdasarkyang digunakan dalam rangka kegiatan operasional; bahan atau perlengkapanbeli dan disimpan untuk dijual kembali atau diserahkan kepada masyarakat; dan pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali persediaan sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam diakui pada saat diterima atau hale kepemilikan dan atau penguasaan berpindah. persediaan sebagaimana dimaksud dalam pada akhir periode akuntansi, dicatat berdasarkan basil inventarisasi fisik. persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki melalui swakelola dan dibebankan suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidal dimasukkan sebagai persediaan. ; . persediaan sebagaimana dimaksud dalampotongan harga, rabat dan biaya lainnya yang dibebankan pada perolehan persediatetap suo dan memenuhi .kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari anahrsudrsud dan dalam kondisi siap pakaipengakuan aset tetap sebagaimana dimaksud dalam, dansetiap akun yang terkait dengan transaksi harus diklasifikasikan dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun tahundantidak boleh digunakan oleh entitten kabar hukum kasual diundangkan masamba pada tanggal maret sekretaris daerah utara, m0mujahidin ibrahim ditetapkan masamba pada tanggal maret bupati luwu utara, (\ ari berita daerah kabupaten luwu utara tahun nomorrdiri dari harga bell atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang secara la,langsung dalam membawa aset tersebut kondisi yang dapat dioperasionalkan atau digunakan. jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati suatu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai .konstruksi sebagaimana dimaksud pada yang dikerjakan secara swakelola meliputi biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; biaya yang dapat didiskonstruksi sebagaimana dimaksud pada; kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan .,. informasi sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan.yusutan aset tetap menggunakan metode garis lurusb. metode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan poladilaporkan sebagai kerugian, dan penurunan tersebut dilaporkan dalam laporan operasional aktivitas. aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusut,kan harus dihapuskan dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangandigunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu bulan setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:neraca; dan utang perhitungan pihak ketiga merupakan utang yang timbul akibat belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan. kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. .,_. '\ "" .>. kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan kewajiban dalam mata uang asingneraca. pada saat. menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.meliputi .a, utang dalam negeri perbankan, adalah; dan, dan apabila pembayaran dilakukan dengan bagi bbasil yang dibayarkan.sebagaimana dimaksud padsebagaimana dimaksud pada adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu,;; surplus dan defisit tahun berjalan;terikat temporer sebagaimana dimaksud padadonatur, antara lain meliputi: sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu; investasi untuk jangka waktu tertentu; dana yang penggunaanya ditentukan selama periode tertentu dimasa depan;dan dana untuk memperoleh aset tetap. < ! j.' ekuitas terikat permanen sebagaimana dimaksud pada; dan donasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen. ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang. investasi jangka pendek; pendapatan yang ditangguhkan, merupakan akun lawan untuk menampung kas bendahara penerimaan; cadangan piutang, merupakan akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar; cadangan persediaan, merupakan akun lawan untuk menampung persediaan; d yang teri; diinvestasikan dalam aset tetap, merupakan akun lawan dari aset tetap; diinvestasikan dalam aset lainnya, merupakan akun lawan aset lainnya; danjangka panjang. ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan yang dicadangkan untuk tujuan memenuhi kewajiban yang tidak terduga. bagian kesepuluh laporan arus kas bluekas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi rsudmms kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: penjualan aset tetap yang tidak dipisahkan; penjualan aset lainnya yang tidak dipisahkan; perolehan aset tetap; dan perolehan aset lainnya. armdan klaim terhadap pihak lain masa yang akan datang. arms masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain: penerimaan pinjaman; penerimaan dari divestasi; penerimaan kembali pinjaman; dan pencairan dana cadangan. arms keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain: pembayaran pokok pinjaman; pemberian pinjaman jangka panjang; dan pembentukan dana cadangan. arm. arms kas dari aktivitas non anggaran sebagaimana dimaksud pada antara lain perhitungan pihak ketiga dan kiriman uang. perhitungan pihak ketiga sebagaimana dimaksud padadari pihak ketiga. (l) |
menimbang mengingat otot peraturan bupati kabupaten kutai timukutai timur, bahwa untuk menunjang pelaksanaan perhitungan retribusi khususnya retribusi menara telekomunikasi, diperlukan adanya nilai jual obyek pajak sebagai dasar perhitungan retribusi menara telekomunikaskutai timur nomor tahun tentang retribusi jasa umumtunjuk pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikas: dan sebagai petunjuk pelaksana dalam melaksanakan pemungutan terhadap:ankeberadaan selaras dan serasi dengan tata ruang kabupaten dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika. bab penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tarif retribusi ditetapkan sebesar (dua per seratus) dari nilai jual objek pajak nop) menara telekomunikasi per tahun. besarnya nop sebagaimana yang dimaksud pada dihitung berdasarkan ketetapan dari kantor pajak atau instansi lembaga yang membidangi dan apabila belum ada penetapan maka tarif retribusi mengacu pada surat edaran dirjen pajak nomor: se pj dengan analisis cost reproduction new cnr) yang updating sesuai ketentuan perkembangan ruang wilayah indeks harga dan tahun tertentu. cost reproduction new pengganti nop seperti yang dimaksud dalam adalah sebagai berikut: tinggi menara meter meter meter meter meter meter meter bab iii pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi bagian kesatu:harus mengikuti cell plan menara telekomunikasi. pembangunan menara telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh: cc.(rounding): penangkal petir:lekomunikasi: kapasitas listrik terpasang, beban maksimal menara telekomunikasi: patbagian kedubupati ini. bagian ketiga ketentuan pembangunan menara kawasan tertentu pembangunan menara telekomunikasi, menara pemancar radio harus sesuai dengan site plan menara yang ada kabupaten kutai timur., kawasan pengawasan militer: cc.kabupaten kutai timur:pra iran noor lampiran peraturan bupati kutai timur nomor 28tahun tentang petunjuk 'pelaksanaan retribusi telekomunikasi pengendalian menara mmm. bupati kutai timur, iran noor pemerintah kabupaten kutai timur surat ketetapan nomor urut dinas perhubungan komunikasi dan informasi retribusi daerah (skr) nilai jual objek pajak nop) pajak bumi dan bangunan pbb) menara telekomunikasi, kepala dinas perhubungan komunikasi dan informasi kabupaten kutai timur. nama nip. kepada yth. ruangan untuk terapan kas register tanda tangan cap pejabatretribusi pengendalian (alamat kantor) menara telekomunikasipemerintah kabupaten kutai timur surat setoran nomor dinas perhubungan komunikasi dan retribusi daerah (ssd) urut onar nun tahun: bulan nama telp. alamat dprd batas penyetoran terakhir rekening rincian tanberhutang: tarif retribusi pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan menyetor sangat, kepala dinas perhubungan komunikasi dan informasi kabupaten kutai timur. nama nip. jsi tel bupati kutai timur, teen iran noor kepada yth.ruangan untuk terapan kas register tanda tangan cap pejabatlampiran iii peraturan bupati kutai timur nomor hun tentang petunjuk 'pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi kop nomor sangat, lamp. hal teguran peringatan kepada yth. di. dengan hormat, berdasarkan peraturan daerah kabupaten kutai timur nomor tahun tentang retribusi jasa umum yang dalamnya diatur tentang retribusimenara telekomunikasi sesuai dengan peraturan daerah kabupaten kutai timur nomor tahun oleh karena itu kami peringatkan agar bpk lbu sdr segera membayar retribusikaltim cabang bantul atau melalui bendahara penerima dinas perhubungan kabupaten kutai timurnama nip. bupati kutai timur, iran noorkop surat tagihan retribusi daerah (std) nomor tanggal penerbitan tanggal jatuh tempo berdasarkan peraturan daerah kabupaten kutai timurdprd alamat rt rw desa kabupaten ulslwlni kecamatan provinsi atas pembayaran retribusi daerah nomor tanggal obyekretribusi jenis retribusi lokasi obyek retribusi rt rw kelurahan desa kabupaten iwi n| |o kecamatan provinsi dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yangmasih harus dibayar adalah sebagai berikut pokok retribusi yang harus dibayar telah dibayar tanggal pengurangan jumlah yang dapat diperhitungkan kurang bayar alu| lwu| sanksi administrasi, berupa jumlah sanksi administrasi (6a 6b) jumlah yang masih harus dibayar #6c) terbilang bupati kutai timur, door iran noor kepala skpd nama nip kepada yth, diterima tanggal oleh nama ttd |
tum:rgesera. snn pa) ixzz act oxs mai nn: dna: ig: pang kas bisa sas makam sss ada nan man pata nda maa aariaaiaa. so: co ten s z aan) pari ziz aja sisi ng tai anti ban ola sis rr) gal ical nan ter en: tea tag ia: itn tukad nat uht dra apa tana urat eaa mam mmm pe) ena ssi sis pp2 i3sg "usus oo cy # &y v co oc o c c co e sel ii: tel ela ur: ih: iki 13x s|s boa pen pen pera dome tie fis mom ume ad: zs: pan man ann aa dang sis sia" lea laa see en. mania bba nan tok ran pada ite selai pot tua ppp kanak eee noor ef: pbs sss5$ htm i c gi$&$&# : lampiran peraturan bupati kutai timur nomor tahun tentang strategi pergeseran anggaran format keputusan sekretaris daerah tentang persetujuan pergeseran anggaran kop sekretariat daerah) keputusan sekretariat daerah kabupaten kutai timur nemmobi son wanna tentang persetujuan pergeseran anggaran dinas badan kabupaten kutai timur, usulan pergeseran nomor . tanggalsekretaris daerah, format keputusan ppid tentang persetujuan pergeseran anggaran kop bukan) keputusan pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten kutai timur nomor: wibineenenreresi means tentang persetujuan pergeseran anggaran dinas badan ewe kabupaten kutai timurkabupaten kutai timur:. kabupaten kutai timur, usulan pergeseran nomor . tanggal semauppid, format keputusan skpd tentang persetujuan pergeseran anggaran kop skpd) persetujuan keputusan pengguna anggaran nomor: spinner mememowennsawana rasa tentang persetujuan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek badan dinas .cocok.m#okabupaten kutai.pejabat pelaksana teknis kegiatan nomor . tanggal. tahun . perihal usulan pergeseran atas uraian dari sub rincian objek tahun anggaran ., memutuskan: menetapkan kesatu pada prinsipnya usulan pergeseran atas uraian dari sub rincian objek oleh pejabat pelaksana teknis kegiatannyampaikan permohonan bukan kabupaten kutai.tas uraian dari sub rincian objekj. pengguna anggaran, timur, ardiansyah aman. rama ana, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan ppid, dancontoh format surat persetujuanperaturan bupati tentang perubahan penjabaran apbd yang selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan dprd dan dimuat dalam peraturan daerah tentang perubah. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan apbd mengikuti ketentuan mekanisme perubahantujui oleh sekretaris daerah dan disahkan oleh ppisangat, tanggal bulan tahun nomor xxx xxx xxx 202x kepada sifat penting yth. sekretaris daerah lampiran (satu) berkas kabupaten kutai perihal usulan pergeseran anggaran timur antar obyek belanja dalam jenis yang sama pada apbd tahun anggaran .obyek belanja dalam jenis belanja yang sama pada apbd t.a ., dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ppt dna tanisangat, tanggal bulan tahun nomor xxx xxx xxx 202x kepada sifat penting yth: kepala bukan lampiran (satu) berkas kabupaten kutai perihal usulan pergeseran anggaran timur selaku ppid antar rincian sub rincian") obyek belanja dalam obyek belanja yang sama pada apbd, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut abahesa contoh format surat usulan kepala skpd terhadap perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek kepada pengguna anggaran. kop surat skpd sangat, tanggal bulan tahun nomor xxx xxx xxx 202x kepada sifat penting yth. kepala lampiran (satu) berkas dinas badan perihal usulan perubahan atau pergeseran selaku atas uraian dari sub rincian obyek pengguna tahun anggaran. joo anggaranubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek pada apbd t.a ., dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut digkikconenvawssppt tembusan kepala bukan kabupaten kutai timur, kanan moon vj cl? sera p28 isi ken au. lan te) kasi jaw peg sa. cus s9 ong eat lan te) ana ka) 2z| lip! pig kesan wang nani roboh roni men sas lee ega peg sss eah darat har s5es3s3 " )) # |
news bye bupati tegal peraturan bupati tegal nomor marun tentang penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja kepala, sub bagian tata usaha.dan seksi lingkungan satuan polisi pamong praja kabupaten tegal bupati tegal, menimbang bahwa pembentukan organisasi satuan polisi pamong praja. kabupaten tegal tersebut dipandang perlu mengaturs.atuan polisi pamong praja lembaran daerah kabupaten tegal tahun nomor memutuskan.peraturan bupati inisatuan polisi pamong praja kabupaten tegal sesuai dengan bidang tugas masing masing. dalam melaksanakan tugasnya kepala, sub bagian tata usaha dan seksi lingkungan satuan polisi pamong praja kabupaten tegal wajib secara hirarki menerapkan. prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkup.alam melaksanakan tugasnya polisi pamong praja kabupaten tegal dapat dibantu oleh pembantu polisi pamong praja yang statusnya bukan pegawai negeri sipil. jumlah polisi pamong praja kabupaten tegal disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah kabupaten tegal. dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka keputusan bupati tegal nomor tahun tentang penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja kepala, sekretaris, sub bagian tata usaha, bidang, sub bidang dan seksi lingkungan lembaga teknis daerah lembaran daerah kabupaten tegal tahun nomor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. ! padatanggal desember bupati tegal, agus riyanto diundangkan slawi pada tanggal. desember sekretaris kabupaten tegal, moc sgelistiyawan berita daerah kabupaten tegal tahun. .nomor. . lampiran peraturan bupati tegal nomor tahun tanggal desember penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja kepala sub bagian tata usaha dan seksi lingkungan satuan polisi pamong praja kabupaten tegal kewenangan menertibkan dan menindak warga masyarakat dandan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati: melakukan tindakan represif non yudisialbupati. nama jabatan kepala satuan polisi pamong praja. tugas dan fungsi kepala satuan polisi pamong praja mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati. untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala satuan polisi pamong praja mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja penyusunanserta peratur9g. pengelolaan urusan ketatausahaan satuan polisi pamong praja. uraian. uraian tugas merumuskan rencana kerja: merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum: merumuskan pengawasan terhadap ketaatan anggota masyarakat dan atau badan hukum dalam pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati: .d. merumuskan pelaksanaan penertiban lapangan bersama sama dengan instansi terkait: merumuskan melaksanakan patroli dalam rangka mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban: merumuskan pelaksanaan koordinasi pengamanan kantor dan rumah jabatan bupati serta pejabat lain yang dianggap perlu, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang ketentraman dan ketertiban serta menyajikan alternatif pemecahannya: mendistribusikan tugas kapada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan proporsi masing masing: iikerja: tersusunnya, cc. terlaksananya kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum daerah dd. terlaksananya kebijakan penegakan peraturan daerah serta peraturan bupati, terlaksananyaterlaksananyaterlaksananya pengelolaan urusan ketatausahaan satuan polisi pamong praja. terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas. nama.c.cnnnnaa nama jabatan kepala sub bagian tata usaha tugas dan fungsi kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas membantu kepala satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perpustakaan serta mengevaluasi dan menyusun laporan. untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala sub bagian tata usaha mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan perpustakaan: cc. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laportata usaha, cc. menyiapkan dan melaksanakan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perpustakaan: menyiapkan dan melaksanakan urusan umum yang meliputi urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan humas dan protokolgc. tanggung jawab tersusunnya rencana kerja: terlaksananya pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan perpustakaan, terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan: terwujudnya keteraturan, kelancaran, dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas. nama. nama jabatan kepala seksi pembinaan umum tugas dan fungsi kepala seksi pembinaan umum mempunyai tugas membantu kepala satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan kualitas personil, kesamaptaan, dokumentasi dan laporan. untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala seksi pembinaan umum mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja: penyusunan rencana peningkatan kualitas personil polisi pamong praja, cc. penyusunan petunjuk pelaksanaan kesamaptapembinaan umum: menyiapkan dan melaksanakan pengembangan kualitas personil polisi pamong praja, menyiapkan dan melaksanakan pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas sdm satuan polisi pamong praja: menyiapkan dan melaksanakan perencanaan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan bupati: kang menyiapkan dan melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan kesamaptaan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pembinaan umuml. memberikan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi, dan loyalitas bawahan il: bh. tersusunnya rencana peningkatan kualitas personil polisi pamong praja: tersusunnya petunjuk pelaksanaan kesamaptaan terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas. nama. nama jabatan: kepala seksi ketentraman dan ketertiban tugas dan fungsi kepala seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu kepala satuan polisi pamong praja dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengamanan, pengawalan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan atau badan hukum serta penyuluhanyusunan petunjuk pelaksanaan pengamanan dan pengawalan penyusunan petunjuk pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat atau badan hukum: penyusun. uraian tugas:ketentraman dan ketertiban: cc. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah jabatan bupati serta pejabat lain yang dianggap perlu menyiapkan dan melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta ketaatan masyarakat dan atau badan hukum. dalam melaksanakan peraturan daerah dan peraturan bupati menyiapkan dan melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan penyuluhan bidang ketentraman ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati menyiapkan dan melaksanakan pemantauan perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum agar tetap kondusif: menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan ketentraman dan ketertib.. tanggung jawab tersusunnya rencana kerja: db. tersusunnya petunjuk pelaksanaan pengamanan dan pengawalan cc. tersusunnya petunjuk pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat atau badan hukum: tersusunnyaoperasional dan penindakan tugas dan fungsi kepala seksi operasional dan penindakan mempunyai tugas membantu kepala satuan polisi pamong praja dalam menyusun pedoman, petunjuk dan pelaksanaan penertiban penindakan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati. untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala seksi operasional dan penindakan mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja: 'b. penyusunan petunjuk pelaksanaan operasional penertiban dan penindakan penyusunan petunjuk pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati: penyusunan petunjuk pelaksanaan penyidikan, operasi musisi dan memproses sampai pengadilan: penyusunan petunjuk pelaksanaan penyimpangan, penghapusan pemusnahan barang bukti. uraian tugas menyiapkan dan melaksanakan rencana kerja, menyiapkan dan melaksanakan kebijakan umum dan teknis urusan operasional dan penindakan: cc. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan operasional penertiban menyiapkan dan melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan operasi penegakan musisi) peraturan daerah dan peraturan bupati menyiapkan dan melaksanakan serta mengkoordinir penyidik pegawai negeri sipil dan melakukan penyidikan sampai proses pengadilan menyiapkan dan melaksanakan penyusunan petunjuk dan pelaksanaan penindakan berupa pemberhentian sementara terhadap pelanggaran peraturan daerah menginventarisasi. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan operasional dan peninda, tersusunnya petunjuk pelaksanaan operasional penertiban dan penindakan cc. tersusunnya petunjuk pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati: tersusunnya petunjuk pelaksanaan penyidikan, operasi musisi dan memproses sampai pengadilan: tersusunnya petunjuk pelaksanaan penyimpangan, penghapusan pemusnahan barang bukti: terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas.satuan polisi pamong prajg6.. setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan polisi pamong praja, kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi dari bawahan lingkungan satuan polisi pamong praja"p agus riyanto |
bupatibogor peraturan bupati bogor nomor28 tahun . bupati bogor, menimbang bahwa pengelolaan perusahaan daerah perkreditan kecamatan pk) dilakukan oleh direksi dan dewan pengawas: b.bahwa dalam rangka transparansi dan profesionalisme pengelolaan perusahaan daerah perkreditan kecamatan pk) sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu diatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan pengawpk): mengingat undang:nperusahadireksi bank indonesia nomor kep dir tahun tentang bank perkreditan rakyat, peraturan. daerah propinsi jawa barat nomor tahun tentang perusahaan daerah perkreditan kecamatan pk) propinsi jawa barat lembaran daerah propinsi jawa barat tahun nomor seri d. babi ketentuan penutup peraturan bupatictober bupatibogor, . agusutara effendi diundangkan cibinong pada tanggal orroser sekretaris kabupaten bogor, per soedirman berita daerah kabupaten bogor. tahun nomor bupati adalah bupati bogor. perusahaan daerah adalah perusahaan daerah perkreditan kecamatan pk) kabupaten bogor. bank perkreditan rakyat, selanjutnya dapat disingkat bpr adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh. daerah:perkreditan kecamatan pk) kabupaten bogor. dewan pengawas adalah dewan pengawas perusahaan daerah perkreditan kecamatan pk) kabupaten bogor. seleksi adalah proses pengangkatan calon anggota direksi dan dewan pengawas untuk ditetapkan sebagai anggota direksi dan dewan pengawas, terdiri dari tahap penjaringan, tahap .uji kelayakan dan kepatutan, serta tahap pengusulan. penjaringan adalah proses administrasi: yang dilakukan oleh panitia seleksi untuk mendapatkan bakal. calon anggota direksi dewan pengawas. po. uji kelayakan dan kepatutan adalah metode. yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakal calon anggota direksi dewan pengawas dalam mengelola perusahaan daerah. pengusulan. adalah proses pengajuan calon anggota direksi dewan pengawas untuk ditetapkan oleh bupati sebagai anggota direksi dewan pengawas. bakal calon anggota direksi dew. penjaringan yang diadakan oleh panitia seleksi. anna hadi calon anggota direksi dewan pengawas adalah seseorang bakal calon yang memperoleh. hasil peringkat terbaik dalam proses uji kelayakan dan kepatutan. bab ii. bab pengangkatan bagian kesatu persyaratan paragraf inn direksi untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:. daerah, cc. berpendidikan paling rendah diploma iii atau sederajat: mempunyai pengalaman kerja paling bidang operasional perbankan sedikit (dua) tahu. sejak tanggal mengajukan diri sebagai calon anggota direksi, tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati, dewan pengawas, dan atau dengan direksi lainnya sampai derajat ketiga, baik dalam garis jurus maupun samping, dan atau hubungan keluarga yang timbul akibat perkawinan: memiliki sertifikat.. dewan pengawas . untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: warga negara indonesia: sehat.berpendidikan paling rendah diploma iii atau sederajat: ' mempunyai pengalaman kerja paling sedikit (dua) tahun bidang operasional perbanka sejak tanggal mengajukan diri sebagai calon anggota direksi: tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati, direksi, dan atau dengan dewselain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan calon anggota direksi dewan: pengawas harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut: integritas,: tan memiliki komitmen untuk pengembangan operasional pk, dan tidak termasuk dalam daftar tidak lulus: kompetensi teknis keahlian, meliputi pengetahuan yang memadai di.bidang perbankan, yang dibuktikan dengan sertifikatpengalaman dan keahlian di, bidang perbankan dan atau keuangan: kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan perusahaan, dan pemahaman mengenai manajemen perusahaan: cc. reputasi . reputasi keuangan, meliputi tidak termasuk dalam daftar kredit macet, dan tidak pernah dinyatakan pailit atau.mendaftarkan diri menjadi calon anggota direksi dewan pengawas. bagian kedua seleksi paragraf panitia seleksi calon anggota direksi dewan pengawas dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh bupati. bupati menetapkan ketua dewan pengawas sebagai ketua panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada dalam hal dewan pengawas belum terbentuk, maka seleksi calon anggota direksi dilakukan oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada tanpa mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada panitia sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan kegiat. nama calon anggota direksi dewan pengawas: dan melaksanakan kegiatan persiapan pelantikan calon terpilih menjadi anggota direksi dewan pengawas. paragraf penjaringan jumlah bakal calon anggota direksi dewan pengawas paling sedikit (tiga) orang untuk masing masing jabatan direksi dewan pengawas. untuk. untuk melaksanakan penjaringan, panitia harus telah mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota direksi dewan pengawas paling kurang (dua belas) hari kerja sebelum proses penjaringan ditutup. pengumuman sebagaimana dimaksud pada dilakukan .secara terbuka untuk umum melalui media massa dan atau media lainnya yang mudah diketahui oleh masyarakatpada terlampaui, pendaftaran dibuka kembali untuk jangka waktu (tujuh) hari. dalam hat setelah dilakukan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada tetap tidak diperoleh jumlah minimal yang ditunjuk oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. lembaga sebagaimana dimaksud pada diutamakan berasal dari perguruan tinggi. bakal calon anggota direksi dewan pengawas yang akan diuji harus mematuhi ketentuan yang. ditetapkan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada setelah dikonsultasikan aus dengan panitia seleksi. uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) hari kerja. khusus untuk perusahaan daerah yang telah berfungsi sebagai bpr, uji kelayakan. dan kepatutan dilakukan oleh lembaga independen dan bank indonesia. pasat hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan disampaikan kepada bupati melalui panitia seleksi. hasil . hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada diklasifikasikan dalam peringkat peringkat. bakal calon: anggota direksi dewdireksi dewan pengawas oleh panitia seleksi. dalam jangka waktu paling lama (tiga) hari sejak diperoleh hasil uji kelayakan dan kepatutan, panitia seleksi menyerahkan berkas calon anggota direksi dewan pengawas kepada bupati, berupa short ist yang mencantumkan (dua) nama: calon anggota direksi dewan pengawas untuk masing masing jabatan, dengan peringkat sesuai dengan hasil uji kelayakan dan kepatutan. pengusulan pasat paling lambat (tiga) hari sejak diterimanya hasil uji kelayakan dan kepatutan, dewan pengawas mengusulkan calon anggota direksi kepada bupati untuk ditetapkan menjadi direksi dewan pengawas. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada bupati menyampaikan calon anggota direksi dewan pengawas untuk memperoleh persetujuan dari bank indonesia. dalam hal dewan pengawas belum terbentuk, pengusulan calon anggota direksi dewan pengawas dilakukan oleh panitia seleksi. pengangkatan anggota direksi dewan pengawas ditetapkan dengan keputusan bupati. khusus untuk perusahaan daerah yang telah berfungsi sebagai bpr, sebelum diangkat menjadi anggota direksi dewan pengawas, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan bank indonesia.n nusa, dan bangsa. nenek babtan atas permintaan sendiri: reorganisasi: bnn nan hal. anggota direksi diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan maka dewan. pengawas. melakukan pemeriksaan terhadap. yang bersangkutan. la. ona jika. nusa, dan bangsa. bab ii(aa. atas permintaan sendiri: reorganisasi: cc.: hal anggota direksi diduga melakukan "perbuatan sebagaimana dimaksud dalam .huruf dan maka : dewan pengawas melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. hen f2) jika. |
error jkeiekeik'7x xwwsaaaaaaaaaaa,,,aaaa,aaaaaa,awwawnnnnnnann ae klmdalam pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuandan prosedur pemungutan pajak bukan logam dan batua iaaaaaaawwjwjww j ww555555 '!'a waw. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten sanggauinstansi atau dinas yang berwenang dalam bidang kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan adalah dinas energi sumber daya mineral atau unit kerja pemerintah kabupaten sanggau yang ditunjuk atau diberi wewenang dibidang pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan oleh bupati. pejabat adalah kepala dinas atau pejabat lainnya dan atauww pajak pengambilan, pengolahan dan pemanfaat, pengolahan dan atau pemanfaatatau informasi serta penata usahakan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat speed kepada wajib pajak untuk diisi secara lengkap dan benar. lgertian pengertian yang tidak disebutkan dalam dan terdapat pada berikutnya dalam peraturan ini berlaku ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang undangan perpajakan daerah. wilayah pemungutan pajak adalah wilayah daerah kabupaten sanggau. bab pengendalian dan pengawasan pengendalian dan pengawasan terhadap orang atau badan menyelenggarakan eksploitasi dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dilakukan oleh dinas instansi yang berwenang dalam bidang eksploitasi dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan. pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam berlaku ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab iii penentuan pengenaan pajak dan tarif pajak dasar pengenaan pajak ditetapkan sebagai berikut dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi mineral bukan logam dan batuan. nilai jual sebagaimana yang dimaksud pada satuua masing masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditetapkan oleh bupati setiap enam) bulan sekali atau selambat lambatnya dalam satu tahun. penetapan nilai pasar sebagaimana dimaksud pada tiga sebagaimana dalam lampiran peraturan ini. harga standar sebagaimana dimaksud dua ditetapkan oleh instansi yang berwenang yang juga dapat dipergunakan sebagai dasar nilai jual. tarif pajak ditetapkan sebesar sepuluh persen dari nilai jual hasil eksploitasi dan atau pemanfaatan dari masing masing jenis mineral bukan logam dan batuan. w gwvwvwvjwjwjluwudaerah kabupaten sanggau. wajib pajak wajib mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas,lengkap dan benar serta mengembalikannyawajib pajak yang telah memiliki ppd setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi speed. speed sebagaimana dimaksud pada satukepala daerah ca. kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah atau dinas instansi yang ditunjuk oleh bupati selambat lambatnya tiga puluh hari kerja. apabila speed sebagaimana dial:sud dua ini tidak disampaikan dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja, maka digunakan data tahun sebelumnya ditambah denda administrasi dua puluh lima persen seluruh data pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada dua),berhutang. bab wewenang penetapan pajak kepala daerah memberikan wewenang kepada kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk menetapkan pajak berhutang dengan menerbitkan skpd, skpd, skpd dan std. untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak wewenang kepala dinas sebagaimana dimaksud pada satu selanjutnya dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya dengan menerbitkan surat keputusan kepala dinas. bea www bab tempat pembayaran dantempat lain sebagaimana dimaksud pada satu pada ini adalah bkp dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah: bkp kecamatan, bank pembangunan daerah cabang sanggau, dan atau petugas pemungut yang ditunjuk oleh pejabat. penunjukan tempat lain sebagaimana dimaksud pada dua diusulkan oleh kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. hasil penerimaan pajak yang diterima ditempat sebagaimana dimaksud pada dua) harus disetor kas daerah selambat lambatnya jam atau dalam waktu lima hari kerja bagi tempat pembayaran yang relatif jauh jaraknya kasberhutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. wewenang memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada dua dapat dilakukan oleh kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. persyaratan angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada (dua) ditetapkan sebagai berikut permohonan angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak dilakukan secara tertulis oleh wajib pajak kepada kepala daerah cg. kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah, mengisi surat perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran pajakdinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah, pembayaran angsuran harus dilakukan secara teratur dan berturut turut sesuai dengan tanggal pembayaran angsuran yang bersangkutan, dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar, vwb aansetiap pembayaran pajak harus menggunakan ssd atau tanda bukti pembayaran lain yang sah dan dicatat dalam buku penerimaan. bab viipajak mineral bukan logam dan batuamineral bukan logam dan batuan yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ega www bab viii tata cara pembetulan, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak wajib pajak pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dapat mengajukan permohonan pengurangan, kepingan atau pembebasan pajak kepada bupatiharus melampirkan skpd, std: dan surat surat lain yang sejenis. apabila bupati dapat menerima alasan alasan yang dimaksud pada bupatisebagaimana dimaksud pada selambat lambatnya tiga bulansebagaimana dimaksud pada tidak diterima oleh pemohon, maka permohonan dianggap diterima. surat keputusan pembetulan, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepada wajib pajak dan tembusan kepada bupati. bab tata cara keberatan dan banding keberatan dapat diajukan oleh wajib pajak atas suatu skpd, skpd, skpdkbt, skpd, skpd, dan atau psebagaimana dimaksud diajukan kepada bupati ca. kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. keberatan diajukan secara tertulis dengan mengemukakan jumlah pajak yang berhutang menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan alasan yang jelas dan melampirkan foto copy ssd, asli skpd skpd skpdkbt skpd skpd, dan foto copy ktp sim identitas lain. keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak daerah skpdinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah setelah menerima pengajuan keberatan dari wajib pajak memberikan tanda terima. surat keputusan keberatan yang diberikan oleh kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah atau tanda pengiriman surat keputuspendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerahkepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam dan harus memberikan suatu keputusmenolak: dan atau menambah besarnya pajak yang berhutang. (t) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah lewat dan kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak memberikan suatu keputusan untuk, pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat mengajukan banding hanya kepada badan penyelesaian sengketa pajak bpstata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan dalam hal pajak yang dibayar lebih besar dari pada yang seharusnya berhutang, permohonan pengurangan pajak yang berhdan atau permohonan banding atas surat ketetapan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya. kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah atas nama kepala daerah setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar skpdberhutang. untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada bupati cg. kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertulis dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran disertai alasan yang jelas dan melampirkan asli ssd: foto copy surat keputusan keberatan banding atau surat keputusan pengurangan keringanan dan pembebasan, dan foto copy ktp sim identitas lainnya. onoatas nama bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama dua belasinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah atas nama bupati menerbitkan skpd. seharusnya berhutang, skpd, dan skpd apabila jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dibayar oleh wa'ib pajak. apabila berdasarkan pemeriksaan diperoleh adanya bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan maka kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah atas nama bupati menerbitkan surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada dan kepada wajib pajak yang bersangkutan dapat dilakukan penyidikan. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam telah lewat dan kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah atas nama bupatisatu bulan sejak berakhirnya jangka waktu dua belas bulan sebagaimana dimaksud kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah atas nama bupati wajib menerbitkan skpd sesuai dengan permohonan wajib pajak tanpa pemeriksaan. kelebihan pembayaran pajak karena mengajukan keberatan atau permohonan banding yang dikabulkan sebagian atau sebagaimana dimaksud dan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan dengan masa bunga dihitung sejak pelunasan pajak yang berhutang sampai diterbitkan skpd dan dasar perhitungan bunganya adalah kelebihan pembayaran pajak dimaksud. ve www uuutiaandj atas surat keputusan keberatan putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau keputusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak diterbitkan skpd,berdasarkan skpd atau surat keputusan putusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan membayar pajak, mengirimkannya kepada wajib pajak dan kas daerah. dalam jangka waktu paling lama dua) bulan sejak diterbitkannya skpd sebagaimana dimaksud huruf dansetelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya. perhitungan sebagaimana dimaksud pada dua dicantumkan dalam speed sebagaimana dimaksud pada (satu). apabila penerbitan spp melewati jangka waktu dua bulan sebagaimana dimaksud pada dua maka kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga dua persen sebulan dengan masa bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu dua) bulan pada iniempat) dihitung dengan satuan bulan dan kurang dari satu bulan dihitung sebagai satu bulan penuhdua pembayarannya dilakukan dengan cara tunai. aw : babtetapkan kemudian oleh kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah atas sepengetah ttd sandi berita daerah kabupaten sanggau tahun nomor dika sesuai dengan aslinya hukum, dan ham mat (sekretariat seks daerah. nong. lopibous. gi. esai700223 co2 penjelasan atasbahan galian golongmaret tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten sanggau harga dasar mineral bukan logam dan batuan kabupaten sanggau bahan mineral bukan logam tan! jaa ben nae tan nitrat rp. phosphate rp. garam batu halte) rp. asbes rp. talk rp. mika rp. magnetit rp. grafit rp. korosif rp. tawas alum rp. li. leuit rp. oker rp. obsidian rp. batu permata rp. dari harga jual batu setengah permata rp. dari harga jual pasir kuarsa rp. kaolin rp. feldspar rp. gips rp. bentonit rp. batu apung rp. tras rp. permit rp. tanah diatom rp. tanah serap fuller earth) rp. marmer rp. batu tulis rp. batu kapur rp. dolomit rp. kalsit rp. granit, andesit, basalt dan lain lain bubuk pecah split) bahan rp. bangunan tanah liat tanah liat tahan api rp. tanah liat clay ball! rp. tanah liat untuk batu bata, rp. genteng dsb tanah liat urug rp. pasir dan kristal untuk bahan bangunan rp. untuk urug rp. kerikil batu pecah rp. situ rp. zeolit rp. transit rp. dari harga jual basal rp. dari harga jual bupati sanggau, ttd seniman sudan ajang sentai dengan aslinya tan hukum dan ham spouse, sani. |
bupati lebong peraturan bupati lebong nomor tahun tentang petunjuk pelaksanlebong, menimbang bahwa untuk menindaklanjuti peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah khususnya bab sampai dengan maka perlu dibuat aturan pelaksanaannya, bahwa peraturan bupati lebong nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, belum menjelaskan secara rinci tata cara pelaksanaan pbb kabupaten leboebo pemungutan pajak bumi dan bangunan pepemerintah kabupaten lebong. bupati adalah bupati lebebongebong dengan persetujuan bersama kepala daerah. pejabat adalah pengawas dan pensiun, persekutuan, perkumpuln daerah kabupaten lebong. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumieboatau zona nilai tanah. nilai zona tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objeatau wilayah administrasi kelurahan dan pedesaan. penentuan batas zona nilai tanah tidak terkai yang terjadi secara wajar dan bila tidak terdapat transaksi jual beli, nop pengganti. subjek pajak adalah orang pribadi atau badan ,meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, danarah. masa perpajakan adalah jangkatidak sama dengan tahun kalender.setoran pajak yang telah dilakukan dengperintah membayar kelebihan pembayaran pbb selanjutnya disingkat spp pbb adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kepala dinas pengelolaan keuangan daerah kabupaten lebong untuk membayar kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan perkota jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pbb pedesadesaan dan perkotertabb dan memindahbukukan bank kas umumpenetapan nilai jual objek pajak bumi dan nilai jual objek pajak bangunan sebagaimana dimaksud pada berpedoman kepada peraturan daerah kabupaten lebong nomor tahun tentang pajak daerah bumi dan nilai jual objek pajak bangunan. daftar biaya komponen bangunan sebagai perhitungabupaten lebong sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan bupati ini. bab iii tempat pembayaran, tata cara pembayaran, pengembalian pembayaran pbb p2, angsuran dan penundaan pembayaran pbb pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dilakukan secara tunai lunas. pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dilakukan oleh wajib pajak pada bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati atau melalui petugas pemungutan pbb yang ditunjuk resmi oleh dinas yang mengelola pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. bukti pernyatabukti pembayaran dibuat dalam rangkap (empat) dengan peruntukan sebagai berikut: lembar untuk wajib pajak yang bersangkutan lembar untuk bank tempat pembayaran pbb lembar iii untuk dinas pengelolaan pbb lembar untuk bendaharawan umum daerahan keuangan dan aset daerah kabupaten lebong. dalam halbb. untuk memperoleh pengembalian pembayaran pbblebong u.p dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten lebong. tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten lebongbumi dan bangunan pbb) terjadi apabila pbb yang dibayar pernyataan lebih besar dari yang seharusnya terutang. dilakukan pembayaran pbb yang seharusnya terutang. oleh bupati. lembar ke untuk wajib pajak yang bersangkutan. lembar ke untuk kantor dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menerbitkan spp pbbpendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah atas nama bupati lebong menerbitkan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan skip pbb), apabila jumlah pbb yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang. surat pemberitahuan sp), apabila jumlah pbb yang dibayar sama dengan jumlah pbb yang dibayar sama dengan jumlah pbb yang seharusnya terutangsebagaimana dimaksud dalampendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah atas nama bupati menerbitkan skip pbb. kelebihan pembayaran pbb yang masih tersisa, dikembalikan dalam jangka waktu (satu) bulan sejak diterbitkannya skpd pbbpp pbb beserta skip pbb harus disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk olehbank yang ditunjuk oleh bupati wajib mengembalikan lembar ke spp pbb yang telah dibubuhi cap, tanggal dan nomor penerbit sp2d disertai lembar ke sp2d kepada penerbit spp pbb. bentuk spp pbb sebagaimana dimaksud pada (satu) ditetapkan lebih lanjut oleh kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. formulir pop diperoleh secara gratis dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, kantor kecamatan dan atau kantor desa kelurahan setempat.. pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan. penilaian objek dan subjek pajak bumi dan bangunan. pendaftaran objek dan sukantor dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten lebongbumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh kantor dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten lebongmelakukan dengan alternatif penyampaian dan pemantauan pengembalian pop. identifikasi objek pajak. verifikasi data objek pajak. pengukuran bidang objek pajak. penilaian objek dan subjek pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh kantor pelayanan pajak bumi dan bangunandinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat bekerja sama dengan kantor pelayanan pajak pratama, pengelolaan keuangan dan aset daerah. rencana kerja pendataan dan penilaian bersumber dari apbd kabupaten lebong dan harus mendapatkan persetujuan dari bupati lebonglebong. standar biaya pendataan dan penilaian yang bersumber pada pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah atas nama bupatitata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak bumi dan bangunan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak pada dasarnya mengandung arti wajib pajak membantah atau tidak sependapat atas isi surat pemberitahuan pajak terutang spot) yang diterbitkan oleh kantor dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten lebong, karena tidak atau kurang sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengenai luas objek bumi dan atau bangunan, klasifikasi nilai jual objekbumi dan atau bangunan, terdapat perbedaan penafsiran undang undang dan peraturan perundang undangan antara wajib pajak dengan diskus, misalnya penetapan subjek pajak sebagai wajib pajak. objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan pbb. penentuan saat pajak terutang. tanggal jatuh tempo. syarat syarat pengajuan keberatan meliputi syarat formal dan syarat materil syarat formal adalah keberatan diajukan dalam jangka waktu (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya spot skp oleh wajib pajak, dalam hal keadaan terpaksa (force majeure) wajib pajak harus dan memberikan dan membuktikan alasan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia, diajukan kepada kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dalam hal dikatakan kepada pihak lain harus melampirkan surat kuasa. syarat materil adalah diajukan masing masing dalam satu surat keberatan kecuali yang diajukan secara kolektif melalui lurah kepala desa untuk setiap spot skp per tahun pajak. mengemukakan alasan yang jelas dan mencantumkan besarnya pajak bumi dan bangunan menurut perhitungan wajib pajak. dalam pengajuan keberatan, wajib pajak melampirkan bukti pendukung yang terkait dengan alasan pengajuan keberatannya, bukti pendukung tersebut antara lain foto copy kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas wajib pajak lainnya. foto copy kepemilikan hak atas tanah sertifikat. foto copy bukti surat ukur gambar situasi. foto copy akta jual beli segel. foto copy surat penunjukan kavling. foto copy izin mendirikan bangunan imb). foto copy izin penggunaan bangunan. surat keterangan lurah kepala desa. foto copy bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan tahun sebelumnya. j . foto copy resmi lainnya. pengajuan surat keberatan yang telah dilengkapi dengan bukti pendukung dilakukan dengan cara surat keberatan yang diterima melalui pos, setelah diagendakan oleh petugas sub bagian umum dan diteruskan bidang pendapatan dan bagi hasil pendaftaran dan pendataan untuk dicatat dan dibuatkan tanda ceritanya tanda pendaftaran pelayanan), tanggal penerimaan diisi dengan tanggal stempelpos. surat keberatan yang disampaikan langsung melalui pst, setelah dicatat dan dibuat tanda ceritanya, oleh pst diteruskan seksi pendaftaran dan pendataan untuk diproses lebih lanjut. bidang pendapatan dan bagi hasil pendaftaran dan pendataan setalah menerima surat keberatan dari pst segera mencatat membutuhkannya pada buku penjagaan penyelesaian keberatan pajak dan diteruskan kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk diproses lebih lanjut oleh tim pemeriksa (verifikasi) yang dibentuk oleh bupati. setiap surat keberatan diperiksa secara administratif oleh tim pemeriksa (verifikasi) yang dibentuk oleh bupati meliputi penelitian persyaratan batas waktu pengajuan keberatan atas spot skp, yaitu memenuhi ketentuan jangka waktu (tiga) bulan sejak diterimanya spot skp dimaksud kecuali wajib pajak menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana ketentuan dalam pencocokan bukti lampiran surat keberatan dengan data yang ada kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan surat pemberitahuan objek pajak pop), lampiran pop, daftar hasil rekaman dhr), pada blok, peta zona nilai tanah znt), sk. menteri keuangan tentang nop dan daftar biaya komponen bangunan dbb). penelitian syarat syarat dilakukannya pemeriksaan, baik pemeriksaan sederhana kantor maupun pemeriksaan sederhana lapangan. pemeriksaan sederhana lapangan dapat dilakukan terutama untuk hal hal sebagai berikut perbedaan data luas objek pajak. perbedaan nop m2 atara kantor dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten lebong dengan wajib pajak, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas. jika terdapat hal hal yang meragukan pada persyaratan dan data pendukung yang disampaikan wajib pajak. berdasarkan surat permohonan keberatan, dibuatlah berita acara pemeriksaan sederhana kantor dan atau berita acara pemeriksaan sederhana lapangan. dalam pembuatan berita acara pemeriksaan sederhana kantor maupun maupun berita acara pemeriksaan sederhana lapangan agar diperhatikan hal hal sebgai berikut berita acara harus memuat tanggapan atau bantahan atas hal hal yang diajukan keberatan oleh wajib pajak. berita acara pemeriksaan sederhana lapangan agar menyebutkan tentang keadaan objek pajak serta data pendukung yang menjadi dasar perhitungan penetapan pbb, misalnya data pembanding objek pajak yang mendukung penentuan nop. data tanah yang meliputi uraian lokasi, koning peruntukan, pemanfaatan, akses jalan besar, prasarana fasilitas, infrastruktur dan lain sebagainya. data bagunan yang meliputi uraian konstruksi, komponen dan pemanfaatan bangunan. keputusan keberatan atas spot skp berupa menolak, apabila permohonan keberatan wajib pajak memenuhi persyaratan formal atau formal dan materil dan telah dilakukan pemeriksaan sehingga alasan yang diajukan oleh wajib pajak tidak tepat atau tidak benar. menerima seluruhnya atau sebagian. menerima seluruhnya, apabila alasan wajib pajak sesuai dengan data keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan diterima seluruhnya berdasarkan perhitungan wajib pajak, atau atas perintah perda. menerima sebagian, apabila sebagai alasan wajib pajak sesuai dengan data keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan. tidak dapat diterima, apabila permohonan keberatan wajib pajak tidak memenuhi persyaratan jangka waktu (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam menambah besarnya jumlah pajak yang terutang, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh perhitungan yang menambah besarnya jumlah pajak yang terutang. dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan dan sekaligus mengajukan permohonan pengurangan baik dalam satu surat permohonan, maupun secara terpisah, maka harus terlebih dahulu diselesaikan permohonan keberatan. bab tata cara pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan dalam keputusan ini yang dimaksud dengan pajak terutang adalah pajak bumi dan bangunan pbb) terutang, bencana alam adalah gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya, sebab sebab lain yang luar biasa adalah kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman,adalah objek pajak berupa lahan pertanipengurangan atas pajak terutang dapat diberikan kepadaangka wajib pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan. pengurangan pbb diberikan atas pajak terutang yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang spot) atau surat ketetapan pajak skp). pengurangan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dapat diberikan setinggi tingginya (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi objek pajak serta penghasilan wajib pajak. pengurangan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dapat diberikan sampai dengan (seratus persen) dari besarnya pajak terutang. pengurangan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka ditetapkan sebesar (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang.permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam diajukan secara tertulis bahasa indonesia kepada kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menerbitkan spot atau skp dengan mencantumkan besarnya persentase permohonan yang dimohonkan. permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada diajukan selambat lambatnya (tiga) bulan terhitung: sejak tanggal diterimanya spot dan skp, atau sejak terjadinya bencana alam atau sebab sebab lain yang luar biasa. permohonan pengurangan pajak terutang dapat diajukan secara kolektif atau perseorangan. permohonan pengurangan pajak terutang secara perseorangan harus dihampiri foto copy spot skp dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan, dan foto copy tanda anggota veteran, bagi anggota veteran,. permohonan pengurangan pajak terutang secara kolektif dapat diajukan sebelum spot diterbitkan secara masal, selambat lambatnya tanggal januari untuk tahun pajak yang bersangkutan melalui pemerintah daerah setempat, atau organisasi legiun veteran republik indonesia, bagi anggota veteran. permohonan pengurangan pajak terutang untuk wajib pajak badan harus dihampiri dengan: foto copy spot skp dari tahun pajak yang diajukan permohonan penyerangannya, foto copy spt tahun pajak terakhir beserta laporannya, dan foto copydan atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari (lima) tahun laporan keuangan. permohonan pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam angka harus dihampiri surat keterangan dari pemerintah daerah setempat instansi terkait. wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang apabila telah melunasi pbb untuk tahun sebelumnya atas objek pajak yang sama. kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menerbitkan spot dan atau skp, atas nama bupati permohonan. keputusan sebagaimana pada harus diterbitkan selambat lambatnya (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan dari wajib pajak, apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan wajib pajak dianggap dikabulkan. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada terhitung sejak tanggal tanda terima surat permohonan, dalam hal surat permohonan disampaikan secara langsung, tanggal stempel pos, dalam hal surat permohonan dikirimkan melalui pos (biasa maupun tercatat) atau sarana pengiriman lainnyab vii tata cara pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan bupati pbb sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah. denda administrasi sebesar (dua persen) sebulan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerahpadacara kolektif sebagaimana dimaksud pada bagi veteran diajukan oleh organisasi legiun veteran republik indonesia. permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud padap pbb kecuali yang diajukan secara kolektif. diajukan kepada kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. disajikan secara tertulis dalam bahasa indonesia.. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi. tidak memiliki tunggakan tahun tahun sebelumnya dan belum kadaluarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk spot dan atau skp pbb atau stp pbb tahun pajak berjalan.pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahkantor dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. permintaan pengurangan denda administrasi yang tidak memenuhi persyaratan zsk: dipertimbangkan, terhadap spot skp pbb stp pbb yang telah diajukan permintaan kie gen ser permintaan pengurangan: japelunasan pokok pajak lima tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi. foto copykurangan dari kepal desa lurah. foto copy bukt. foto copy pendukung lainya. wajib pajak badanfoto copy laporan keuangan, dan foto copy bukti pendukung lainnya. kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah atas nama bupati memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administraskepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah atas nama bupati oleh tim pemeriksaan (verifikasi) yang dibentuk langsung oleh bupati. bab viii tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluterutang spot) surat ketetapan pajak skp) surat ketetapan pajak tambahan skt) surat tagihan pajak stp)bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar sebab) surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar tambahan skbkbt)dan piutang banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah: atau piutang pajak yang menurut data administrasi dinas pendapatan, pengelolaanderhana kantor dan atau pemeriksaan sederhana lapangan oleh tim pemeriksa (verifikasi) yang dibentuk oleh bupati dan hasilnya dilaporkan dalam berita acara hasil penelitian. berita acaraab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, peraturan bupati lebong tahun tentang tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaanditetapkan tube pada tanggal $u li pen mag rosjonsyah diundangkan tube pada tanggal 2uli sekretaris daerah kabupaten lebong arbani jamaluddin berita daerah kabupaten lebong tahun nomor. nanpelaksanadan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan dan pembinaan kepegawaian. kepala pelaksanpelaksansalinan sesuai dengan aslinya kepala bagian buku ttd cap sekretariat haa kokawutan penugeakanen mahmud ((4ay berita daerah kabupaten pangandaran tera reg membina tahun nomorekretariat daerah adalah unsur staf pemerintbadan adalah badan penanggulangan bencana daerah kabupaten pangandaran. kepala badan adalah kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten pangandaran. unsur pengarah bpbd adalah pengarah bpbd kabupaten pangandaran. unsur pelaksana bpbd adalah pelaksana bpbd kabupaten pangandnanggulangan bencana daerah ian kedua bidang tugas unsur organisasiini paragrafaragrafmelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggalan bencana daerahj cc. mengkoordinasikan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruhtanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencanagkomandoanpencegahan bencana, mitigasi, dan peringatan dini, pengkajian dan pemetaan risiko bencana, pemetaan kawasan rawan bencana, il. ketatausahaan badan paragraf kepala sekretariat kepala sekretariat dipimpin oleh sekretaris unsur pelaksana berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana badan. sekretaris pelaksans pelaksana menyelenggarakan fungsi, mengelola sistem informasi, pelayanan data dan informasi bidang penanggulangan bencana daerah, menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan,menyusun rencana kegiatanil. melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan badan, menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan: menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan: oo.pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis bidang pencegahan terjadinya bencana alam dan merumuskan langkah langkah antisipasi terjadinya bencana alam untuk melaksanakan tugas dimaksud pada seksi pencegahan dan kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi menyusun rencana kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan, b.d. dan mitigasi bencana:, dan petunjuk operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaankedaruratan dan logistik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pada saat tanggap darurat bencana dan penyaluran logistik pasca terjadinya bencana alam. untuk melaksanakan tugas dimaksud pada seksi kedaruratan dan logistik menyelenggarakan fungsi dan petunjuk operasional bidang kedaruratan dan logistik, il. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pemulihan dan rekonstruksi wilayah pasca terjadinya bencana alam. untuk melaksanakan tugas dimaksud pada seksi rehabilitasi dan rekonstruksi menyelenggarakan fungsi, dan petunjuk operasional bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksiatau keterampilan tertentunanggulangan bencana daerahyang ditetapkan dengan peraturan bupati: mengingat olsekretariat dewan perwakilan rakyatndegndeglang. eselon adalah tingkatan jabatan struktural. bab sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi sekretariat dprd, terdiri dari: unsur pimpinan adalah sekretaris dprd: unsur pembantu pimpinan adalah bagian, terdiri dari: bagian persidangan, terdiri dari: subbagian rapat dan risalah, subbagian perundang undangan dan produk hukum subbagian dokumentasi. bagian rumah tangga dan protokol, terdiri dari: subbagian rumah tangga: subbagian hubungan masyarakat dan protokol, subbagian tata usaha pimpinan. bagian umumcc. kelompok jabatan fungsional. bagian kedua kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugasdan fasilitasi kegiatan kegiatan dprd, penyelenggaraan kegiatan rapat rapat dprd: penyedia: penyelenggaraan ketatausahaan pimpinan dan komisi, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsipersidangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan rapat dan risalah, perundang undangan dan produk hukum serta dokumentasi. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian persidangan mempunyai fungsi: penyusunan rencana penyelenggaraan pelayanan rapat rapat dan risalah dprd, penyiapan bahan bahan rapat dan risalah dprd, penyusunan program dmbinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rapat dan risalah, peraturan perundangan undangan dan produk hukum serta dokumentasi:apat dan risalahrapat dan risalah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan rapat dan risalah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian rapat dan risalah menyelenggarakan fungsi: penyusunan bahan perumusan kebijakan rapat dan risalah: penyusunan rencana kegiatan rapat dan risalah, cc. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat dan risalah, penyelenggaraan kegiatan rapat dan risalah. rincian tugas subbagian rapat dan risalah adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja subbagian rapat dan risalah: melaksanakan pengadministrasian rapat dan risalah, melaksanakan pengelolaan urusan rapat dan risalah: menyiapkan bahan rapat dan risalah: menyusun risalah rapat dan risalah dprd, mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan rapat dan risalah, menyusun kalender kegiatan tahunan, bulanan dan menyusun jadwal rapat paripurnaundang undangan dan produksubbagian perundang undangan dan produk hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi perundang undangan dan produk hukum. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian perundang undangan dan produk hukum mempunyai fungsi: penyusunan bahan perumusan kebijakan subbagian perundang undangan dan produk hukum: penyusunan rencana kegiatan subbagian perundang undangan dan produk hukum: cc. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan subbagian perundang undangan dan produk hukum, penyelenggaraan kegiatan subbagian perundang undangan dan produk hukum. rincian tugas subbagian perundang undangan dan produk hukum adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja subbagian perundang undangan dan produk hukum, melaksanakan pengadministrasian perundang undangan dan produk hukum, mengumpulkan dan menyiapkan referensi peraturan perundang undangan: merumuskan rancangan produk produk hukum dprd, memfasilitasi penyusunan peraturan daerah inisiatif dprd dan penyedia tenaga ahli yang diperlukan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perundang undangan dan produkdokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dokumentasi dprd dan sekretariat dprd. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian dokumentasi mempunyai fungsi: penyusunan bahan perumusan kebijakan subbagian dokumentasi: penyusunan rencana kegiatan subbagian dokumentasi, cc. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan subbagian dokumentasi, penyelenggaraan kegiatan subbagian dokumentasi. rincian tugas subbagian dokumentasi adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja subbagian dokumentasi: melaksanakan pengadministrasian dokumentasi dprd dan sekretariat dprd: melaksanakan pendokumentasian peraturan perundang undangan, memfasilitasi sosialisasi peraturan daerah inisiatif dprd, menyelenggarakan pelayanan dokumentasi dprd dan sekretariat dprd: melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatprotokol bagian rumah tangga dan protokolrumah tangga dan protokol mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan urusan rumahtangga, hubungan masyarakat dan protokol dprd. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian rumah tangga dan protokol mempunyai fungsi: penyelenggaraan urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan dprd serta pimpinan, penyusunan program dan kegiatan bidang rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol serta tata usaha pimpinan, cc. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan bidang rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol serta tata usaha pimpinan: pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol serta tata usaha pimpinrumah tangga mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasisubbagian rumah tangga: penyusunan rencana kegiatan subbagian rumah tangga: cc. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan subbagian rumah tangga, penyelenggaraan kegiatan subbagipengadministrasian rumah tangga, menyelenggarakan tertib administrasi rumah tangga, melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, menyusun perencanaan pengadaan sarana dan prasarana dprd dan sekretariat dprd: melaksanakan pengadaan dan penginventarisasian sarana dan prasarana dprd dan sekretariat dprd: menyusun petunjuk pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian barang, melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian barang: melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana dprd dan sekretariat dprd: j . melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan subbagian rumah tangga, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. subbagian humas dan protokolhumas dan protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi hubungan masyarakat dan keprotokolan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian hubungan masyarakat dan protokol menyelenggarakan fungsi: penyusunan bahan perumusan kebijakan hubungan masyarakat dan keprotokolan, penyusunan rencana kegiatan subbagian hubungan masyarakat dan protokol: cc. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan: penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat dan protokol. rincian tugas subbagian hubungan masyarakat dan protokol adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja subbagian hubungan masyarakat dan protokol: melaksanakan pengadministrasian hubungan masyarakat dan protokol, menghimpun dan menyusun bahan informasi kegiatan dprd: melaksanakan pemberian layanan publikasi dan pemberitaan kegiatan dprd: menyiapkan layanan tamu tamu dprd: memfasilitasi pelaksanaan kegiatan protokol dprd: melaksanakan fasilitasi dalam layanan aspirasi masyarakat olehtata usaha pimpinan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan pimpinan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian tata usaha pimpinan menyelenggarakan fungsi: menyusun bahan perumusan kebijakan subbagian tata usaha pimpinan, penyusunan rencana kegiatan subbagian tata usaha pimpinan, cc. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha pimpinan, penyelenggaraan kegiatan subbagian ketatausahaanlaksanakan pengadministrasian kegiatan ketatausahaan pimpinan: menyusun jadwal dan agenda kegiatan pimpinan dprd: menyiapkan dan mengkoordinasi rapat pimpinan dprd, memfasilitasi agenda kegiatan pimpinan dprd, memfasilitasi kegiatan dan tamu tamu pimpinan: menyiapkan referensi bahan kegiatan pimpinan, menyiapkan laporan kegiatan pimpinyelenggarakan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporanadministrasi umum dprd, penyusunan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan:mbinaan, pengendalian, evaluasi dan pelapor. subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaanrumusan kebijakan umum dan kepegawaian, penyusunan rencana kegiatan umum dan kepegawaian, cc. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, penyelenggaraan kegiatan umum danpengadministrasian surat menyurat, menyelenggarakan tertib administrasi umum dan kepegawaian: melaksanakan pengelolaan urusan mutasi kepangkatan, pembuatan dp3 atau skp, pengolahan data pegawai dan fasilitasi penegakan disiplin: melaksanakan kegiatan urusan administrasi yang meliputi surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan lingkup sekretariat dprd: melaksanakan pengolahan data administrasi ketatausahaan sekretariat dprd, melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan dprd: melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasilbahan perumusan kebijakan keuangan, penyusunan rencana kegiatan subbagian keuangan, cc. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan, penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasinyelenggarakan tertib administrasi keuangan, melaksanakan pengelolaan urusan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan akuntansi, mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan anggaran dprd dan sekretariat dprd: mengoordinasikan penyusunan anggaran dprd dan sekretariat dprd: menghimpun dan menyiapkan bahan kajian kebijakan pelaksanaan anggaran dprd danencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasibahan perumusan kebijakan subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan: penyusunan rencana kegiatan subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan: cc. mengoordinasikan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat dprd, penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan: penyelenggaraan kegiatan subbagi: mengumpulkan bahan bahan dalam penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat dprd: melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tahunan sekretariat dprd, mengkompilasi hasil penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dari masing masing unit kerja: menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sekretariat dprd, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkupara pejabat lingkungprdprd serta instansi lain sesuai dengan tugas masing masing. apabila sekretaris dewaprdprdprd dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan sekretariat dprdprdundang undang dasar negara republik indonesia tahun mengingat: mengembangbiakkan ternak, maka harus dijaga kelestarian dan ketersediaannya; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dgunaternak sapi dan kerbau betina produktif. genetik untuk daya merupakan sumber menimbang: bahwa ternak sapi dan kerbau betina produktif bupati grobogan, dengan rahmat tuhan ya.ng maha esa pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif peraturan bupati grobogan nomor :j. tahun tent ang provinsi! jawa tengah bupati grobogan ,.sehatan masyarakat.rnentan ten tang pedoman pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik teman; peraturan menteri pertanian nomor perrnentan ot. tentang pengendalian teman ruminansia betina produktif; peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang kewilayahan sumber bibit; peraturan menteri dalanpenyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.. dinas adalah dinas peternakan dan perikanan kabupaten grobogan. kepala dinas adalah kepala dinas peternakan dan perikanan kabupaten grobogan. petugas yang berwenang adalah dokter hewan yang berwenang atau petugas lain yang ditunjuk oleh kepala dinastau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan tau manajemen setempat. rumah tong hewan yang selanjutnya ketentuan umum peraturan bupati tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif menetapkan memutuskan'j ruang lingkup yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi: identifikasi status reproduksi; penyeleksian; penjarahan; pembibitan pengendalian pemotongan; bab iii ruang lingkup pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dimaksudkan untuk memperkuat fondasi budidaya ternak melalui ketersediaan bibit yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya lokal. pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif bertujuan untuk mempertahankan kabupaten groboganbab maksud dan tu.juanidentifikasi status reproduksi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: ternak sapi dan kerbau betina yang melahirkan kurang dari. (lima) kali atau berumur dibawa~ (delapan) tahun; tidak cacat fisik fungsi organ reproduksi normal; dan memenuhi persyaratan kesehatan hewan. identifikasi status reprodukpt, kelompok ternak, kawasan peternakan, pasar hewan, rph, tempat budidaya dan tempat pembibitan teman lainnya. identifikasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh petugas yang berwenang. bab identifikasi status reproduksi kesejahteraan hewan; kartu identitas ternak; sertifikasi; pengendalian lalulintas bibit ternak; pembinaan dan pengawasan; koordinasi dan kerjasama; pembiayaan; peran serta masyarakat; sanksi; dan ketentuan penutup. penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai persyaratan sebagai berikut: penyeleksian sebagaimana dimaksud dalan dilaksanakan oleh pengawas bibit. pengawas bibit sebagaimana dimaksud pada diangkat oleh gubernur atas usulan kepala dinas. dilakukan untuk mendapatkan ternak sapi dan kerbau betina produktif sesuai dengan kriteria bibit, kriteria bibit sebagaimana dimaksud pada yaitu semua hasil penulisan, hasil pengujian dan pengkajian ternak yang memenuhi persyaratan untuk dikembangbiakkan adimaksud dalam baby penyeleksian hasil identifikasi status reproduksi sebagaimana dimaksud dalam meliputiclikakukan penggemukan untuk dijadikan teman potong. temanman yang dikeluarkan oleh kepala desa; surat keterangan dokter hewan; dan performa ternak sesuai dengan surat keterangan dari pengawas bibit ternakcm bit. pembibitan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pemuliaan serta mengacu pada p;pedoman pembibitan ternak yang baik. dalam melaksanakan penjaringan diperlukan peran dari: rph; kelompok budidaya ternak; dan bab penjaringan akan dilakukan penjaringan sedangkan yang tidak sesuai dengan kriteria bibit dilakukan pembudidayaan. ternak asli dan tau lokal; sehat dan 'bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter hewan; dan performa memenuhi kriteria ternak bibi persyaratan acbugairnnna demak sud pandu nyat huruf didasarkan pada rumpun, umur dan subur. pemerintah daerah melakukan inventarisasi dan dokumentasi atas sumber daya genetik yang sebaran asli geografisnya lintas kabupaten grobogan dalam wilayah provinsi jawa tengaht. bab vii pembibitan ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjaringan ditampung pada upt atau langsung didistribusikan kepada masyarakat dikawasan peternakan melalui sentra pembibitan ternak pedesaan. yang berwenangyang sesuai dengan kriteriarpotongan ternak; komunikasi, informasi dan edukasi kepada peternak; dan intensifikasi pemeriksaan sapi dan kerbau betina yang akan dipotong. bab pengendalian pemotongan inventarisasi dan dokumentasi sumber daya genetik hewan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan tas kekayaan keanekaragaman sumber daya genetik hewan dan pengetahuan tradisional serta kearifan local. tata cara pelaksanaan perpotongan ternak sapi dan kerbau dilaksanakan berdasarkan syariat agama islam untuk memenuhi pemilik ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang membuat sakit atau cacat ternaknya untuk tujuan menghindari dari larangan pemotongan. dalan rangka mencukupi ketersectiaaan bibit, sapi dan kerbau betina produktif diseleksi untuk pembibitpotong kecuali untuk keperluan penelitian, upacara keagamaan dan atau upacara adat, serta untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif hanya diperbolehkan jika ternak sapi dan kerbau betina tersebut cacat sejak lahir; menulari kecelakaan berat; menderita penyakit hewan menular; membahayakan keselamatan manusia; dan ternak sapi dan kerbau betina tersebut tidak memenuhi standar ternak bit dan atau populasi ternak betina telah mencukupi ketersediaan bit ternak pada tingkat populasi yang anctibudidaya.kan. serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap teman sapi dan kerbau. ketentuan mengenai kesejahteraan teman sapi dan kerbauman sapi dan kerbau dapat mengekspresikan perilaku alaminya; pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman teman sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik baiknya sehingga teman; pengangkutan teman; penggunaan dan pemanfaatan ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik baiknya sehingga teman sapi dan kerbau bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan; setiap usaha pengendalian teman sapi dan kerbau betina produktif harus mengindahkan aspek kesejahteraan teman. untuk kepentingan kesejahteraan teman sapi dan kerbau sebagaimana dimaksud pada dilakukan tindakan yang berkaitan dengan bab kesejahteraan ternakjuru sembelit hewan harus bersertifikat untuk menjamin terlaksananya penyembelihan halal.ternak bibit. sertifikasian. bab sertifikasi setiap kepemilikan dan atau penguasaan teman diwajibkan untuk memiliki kartu identitas ternak yang dikeluarkan pemerintah daerah kabupaten grobogan. kartu identitas teman sebagai mana dimaksud {l) hanya berlaku untuk setiap ekor teman. babi kartu identitas ''t"'ternak pemotongan dan pembunuhan ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik baiknya sehingga teman sapi dan kerbau1 bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;dan perlakuan terhadap teman sapi dan kerbau hams dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan. pemerintah daerah melalukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betindinas peternakan dan perikanan kepada bupati secara berkala setiap bulan. pemerintah daerah melalukan pem ab xiii pembinaan dan pengawasan ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dikeluarkan dari wilayah kabupaten grobogan kecuali untuk dibudidayakan. pengeluaran ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada wajib memperoleh rekomendasi pengeluaran ternak betina produktif dari kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala dinas; bab xii pengendalian lalu lintas bibit ternakbab xvi ketentuan sans! peran serta masyarakat dalam pengendalian temanbab xvi peran serta aff arakan pemerintah daerah wajib manga jokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produk:tif dala.nlaksanakan penjaringan sesuai kon isi spesifik lokasi. bab pembiayaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif. bab xiv koordinasi dan kerjasama paten grobogan tahun bambang pudjiono ditetapkan purwodadi,bupatviii penutup pencabutan izin. teguran peringatan secara tertulis; penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran; dan |
bupati grobogan provinsi jawa tengah peraturan bupati grobogan nomor tahunguna melaksanakan amanat sebagaimana dimaksud dalammengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut: pendapatan semula rp. bertambah (berukuran rp. jumlah pendapatan rp. setelah perubahan belanja semula rp. bertambah (berukuranpembiayaan semula rp. rp. bertambah (berukuran jumlah penerimaan rp. pembiayaan setelah perubahan pengeluaran pembiayaan semula rp. rp. bertambah (berukuran jumlah pengeluaran rp. pembiayaanwakil bupati grobogan, ttd ice baskom diundangkan purwodadi pada tanggal september sekretaris daerah ttd sugianto berita daerah kabupaten grobogan tahun nomor |
anak linaaparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten bengkayang danaparatur sipil negara.ang makan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pegawai asn berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan pegawai asn dan dibayarkan secara bulanan kepada aparatur sipil negarans dan ppp berdasarkan daftar hadir sesuai hari kerja dalam (satu) bulan: pns dan ppp sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk tenaga pendidikan, uang makan dibayarkan perbulan maksimal (dua puluh dua) hari kerja dalam (satu) bulan: besaran uang makan yang diberikan kepada pns dan ppp sebagaimana dimaksud pada disesuaikan denganns dan pppdiluar instansi pemerintah,dengan ketentuan sebagai berikut untuk pns dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja tambahan penghasilan pns dan rincian obyek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya: untuk ppp dianggarkanbab:: uang makan dibayarkan dalam bentuk uang tunai kepada pns dan ppppenghasilan ph) sesuai dengan ketentuan yang berlaku: spp ls uang makan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi:sspdiatas tercantum dalam lampiran iii dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan inidd dan inspektorat kabupaten bengkayang: pengawasan pelaksanaan pemberian uang makan dilakukan oleh inspektoratgonegeri sipil skpd bulan tarif uang jumlah jumlah tanda nama, nip gol kehadiran makan kotor 5y9 bersih tangan (4x5 15x isl is|jaejfilamp. ii: nip.: nip. bupati bengkayang, suryadman gadot lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal dekempemerintah dengan perjanjian kerja skpd bulan tarif setara uang jumlah jumlah tanda nama sk gol kehadiran makan kotor bersih tangan |4x5 |al| isolasi? lo. tell tlt tee .irz. nip. bupati bengkayang, rya dman lampiran iiinegeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada skpd upt .cocokkeneataneeeeean, tanggal, bulan, tahun pengguna anggaran nama nip bupati suryadman gadot |
nun yaaa bupati karawang provinsi jawa barat peraturan bupati karawangdilingkungan pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusingkat dbh dprd adalah alokasi dana dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi untuk desa dalam wilayolehganggaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa dbh dprd kepada desa bersumber dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi. dbh dprd kepada desa dianggarkan dalam apbd. satuan kerja perangkat daerah pengelola pajak dan retribusi setiap bulannya wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari masing masing desa dan kecamatan kepada dinas. laporan realisasi penerimaan pajak dan retribusi setiap desa sebagaimana dimaksud pada dihimpun dan rekapitulasi oleh dinas untuk disampaikan kepada camat dan badan sebagai bahan evaluasi, penganggaran dan penyaluran dbh dprd kepada desa. bab iii pengalokasian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa pemerintah daerah mengalokasikan dbh dprdtahun sebelumnya. pengalokasian dbh dprd sebagaimana dimaksud pada pada apbd dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. pengalokasian dbh dprd kepada setiap desa dihitungkontribusi penerimaan pajak dari masing masing desa. rincian alokasi dbh dprd untuk setiap desa ditetapkankepada desa penyaluran dbh dprd kepada desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rsud rekening kas desa. penyaluran dbh dprdjuli sebesar (lima puluh keseratus):, dan tahap pada bulan november sebesar (lima puluh keseratus). penyaluran dbh dprd sebagaimana dimaksud dalam dilakukan setelah kepala desa melengkapi persyaratan pengajuan penyaluran dbh dprd, sebagai berikut surat permohonan penyaluran dbh dprd yang diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui badan, fotokopi rekening kas desa, kwitansi penerimaan bermaterai cukup, fakta integritas bermaterai cukup, berita acara serah terima uang bermaterai cukup, peraturan desa tentang apb des tahun berjalan yang memuat tentang rencana penggunaan dbh dprd dan telah diverifikasi oleh camat setempat, laporan realisasi apb des tahun sebelumnya untuk penyaluran dbh dprd tahap atau laporan realisasi penggunaan dbh dprd tahap untuk penyaluran dbh dprd tahap ii: dan surat rekomendasi dan verifikasi dari kecamatan. bab penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa dbh dprd kepada desa dari pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan desa yang diperuntukan untuk belanja desa dan ditetapkan dengan peraturan desa tentang apb desa. kegiatan yang dibiayai oleh dbh dprd harus didbh dprd dicantumkan dalam apb desa. penggunaan ddesa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. pemerintah daerah menetapkan rincian kegiatan yang dapat didanai oleh dbh dprd sebagaimana dimaksud pada dengan keputusan bupati. kepala desa bersama bpd melakukan pembahasan alokasi kegiatan yang akan didanai oleh dbh dprd sebelum dicantumkan dalam peraturan desa tentang apb desa. kepala desa menentukan alokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan dengan berpedoman pada keputusan bupati tentang rincian kegiatan yang dapat didanai oleh dbh dprd sebagaimana dimaksud dalam bab tim fasilitasi, pendamping dan pelaksana tingkat kabupatensanakan sosialisasi kebijakan, penghitungan data dan informasi mengenai dbh dprd, menghitung dan menyusun besaran dbh dprd yang diterima oleh setiap desa, memberikan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan atau pihak lain, dan melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dbh dprd. dalam melaksanakan dbh dprd, bupati membentuk tim pendamping tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan bupati. tim pendamping sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan penyaluran dbh dprd, melakukan pendampingan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dbh dprd, melakukan pembinaan administrasi keuangan desa, melakukan penataan dan penyimpanan dokumen proposal pengajuan dbh pdr dan memberikan laporan kepada tim fasilitasi tingkat daerah. tingkat desa dapat dibentuk tim panitia pelaksana pengelola pada tiap kegiatan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas pemerintahvii pelaporan kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dakhirbh dprd sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dbh dprd. bab viii pertanggungjawaban kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dbh dprd. pertanggungjawaban dbh dprpengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari dsme e )terhadap kebijakan pembangunan ketahanan pangan kabupaten magelang telah diundangkan peraturan bupati magelang nomor tahun tentang dewan ketahanan pangan kabupaten magelang, bahwa beberapa dalam peraturan bupati magelang nomor tahun tentang dewan ketahanan panganmemutuskan: menetapkanbeberapa ketentuan dalamadalah dinas pertanian dketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: guna menunjang pelaksanaan tugas dewan ketahanan pangan dapat dibentuk sekretariat yang secara ex officio dilaksanakan oleh dinas pertanian dan pangan. sekretariat sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang sekretaris yang dijabat oleh sekretaris pada dinas pertanian dan pangan. sekretariat sebagaimana dimaksud pada beranggotakan: kepala bidang ketahanan pangan pada dinas pertanian dan pangan, kepala seksi ketersediaan dan kerawanan pangan pada dinas pertanian dan pangan, kepala seksi distribusi dan cadangan pangan pada dinas pertanian dan pangan, kepala seksi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan pada dinas pertanian dan pangan, dan kepala sub bagian perencanaan dan monitoring evaluasi jawab kepada ketua melalui sekretarijabatan instansi kedudukan wakil bupati wakil ketua sekretaris daerah wakil ketua asisten ekonomi, pembangunan dan kesra wakil ketua iii kepala dinas pertanian dan pangan sekretaris merangkap ketua harian kepala badan perencanaan pembangunan, anggota penelitian dan pengembangan daerah, koperasi, usaha kecil anggota dan menengah kepala dinas perindustrian dan tenaga kerja anggota kepala dinas perhubungan anggota kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa anggota kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang anggotasosial, pengendalian penduduk dan anggota keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepala dinas lingkungan hidup anggota kepala dinas pendidikan dan kebudayaananggota sekretariat daerah kepala kantor pertanahan kabupaten magelang anggota kepala kantor kementerian agama kabupaten anggota magelang komandan kodim magelang anggota kapolres magelang anggota kepala bulogmenimbang mengingattan arsip lingkungan pemerintah kabupaten sanggau dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sanggau, bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien dilingkungan pemerintah kabupaten sanggau, maka perlu dilakukan penyusutan arsip secara berkala bahwa dalam rangka penyelamatan arsip yang bernilai gunasanggau, diperlukan pedoman penyusutan arsip;dilingkujadwal retensi arsipnya jra sekurang kurangnya (sepuluh)r.ga; pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsipariskdm.hum penata nip. lampiran nomor tentang peraturan bupati sanggau tahun pedoman penyusutan arsip lingkungan pemerintah kabupaten sanggau prosedur penyusutan arsip sistematika bab pemindahan arsip inaktif penyeleksian arsip inaktif; penataan arsip inaktif; dan pembuatan daftar arsip inaktif. bab pemusnahan arsip; penetapan arsip yang akan memusnahkan; dan pelaksanaan pemusnahan arsip. bab iii penyerahan arsip statis penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah; penilaian: dan pelaksanaan serah terima arsip statis. babimemiliki jra sekurang kurangnya (sepuluh) tahun. kegiatan#name??]; pengolahan informasi arsip; dan penyusunan daftar arsip inaktifcontoh: organisasi unit pengolah daftar arsip inaktif yang dipindahkan dinas kearsipan dan perpustakaan bidang pengawasan, pembinaan dan sik pihak yang menerima kode klasifikasi arsip jenis series arsip tahun jumlah tingkat perkembangan boks ket pimpinan unit kearsipan ttd nama jelas) nip. pihak yang memindahkan pimpinan unit pengolah ttd nama jelas) nip. petunjuk pengisian nomor kode klasifikasi diisi nomor urut jenis arsipseries arsip tahun jumlah diisi tahun terciptanya arsip diisi jumlah arsip dalam setiap jenis arsip (eksemplar folder boks). perkembanganditandatangani oleh pimpinan unit pengolah dan atau unit kearsipan. contoh: berita acara pemindahan arsip nomor :. pada hari ini.tanggal. bulan. tahun.sebanyak. tercantum dalam daftar arsip yang telahyang memindahkan pihak yang menerima jabatan jabatandan berseberangan musnah berdasarkan jra, tidak ada yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara pemusnahan; penetapan arsip yang akan dimusnahkan; dan pelaksanaan pemusnahan arsip;pembentukan panitia tim penilai arsip dengan ketentuan sebagai berikutlam hal retensi aktifnya telah habis atau melampaui dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah, maka arsip tersebut kategorikan sebagai arsip usul musnah. contoh: daftar arsip usul musnah jenis arsip tahun jumlah tingkat perkembangan ket keterangan nomor diisi nomor urut jenis arsip tahun diisi dengan jenis arsip series arsip diisi tahun pembuatan arsip jumlah diisi jumlah arsip tingkat perkembangan keterangan diisi tingkat keaslian arsip asli, copyn dengan permohonan persetujuan pemusnahan arsip di.( nama perangkat daerah berdasarkan surat. pejabat pengirim surat nomor. tanggal. ,dalam hal ini telah melakukan penilaian dari tanggal. s d ,terhadap daftar arsip yang diusulkan musnah menghasilkan pertimbangan menyetujui usulan pemusnahan arsip sebagaimana terlampir; atau menyetujui usulan pemusnahan arsip, namun ada beberapa berkas yang dipertimbangkan agar tidak.sanggau. tanggal) bulan tahun) ketua) . (. nip.jabatan.) anggota . (. nip.,.jabatan.) anggota . (. nip.,.jabatan.) anggota . (. nip.jabatan.) anggota . (. nip.jabatan. permohonan persetujuan pertimbangan permohonan persetujuan pertimbangilai arsip. berdasarkan surat permohonan pemusnahan pertimbangan arsip tersebut, maka setelah berkoordinasi dengan lembaga kearsipan daerah, bupati sanggausanggau yang memiliki retensi dibawah (sepuluh) tahun; pemusnahan arsip lingkungan pemerintah kabupaten sanggau;;contoh surat permohonan persetujuan pertimbangan pemusnahan arsip kop surat perangkat daerah nomor lampiran hal permohonan persetujuan pemusnahan arsip sanggau. kepada yth. bupati sanggau di sanggau kami laporkan dengan hormat bahwdengan hal tersebut, sebagaimana peraturan bupati sanggau nomor. tentang pedoman penyusutan arsip lingkungan kabupaten sanggau, nama jelas nip. tembusan: sekretaris daerah kabupaten sanggau. asisten administrasi umum kabupaten sanggau. kepala dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten sanggauapabila retensi arsip sekurang kurangnya sepuluh tahun dansepuluh tahun, contoh kop bupati sanggau,. kepada yth. kepala perangkat daerah nomor daerah sanggau lampiran (satu) bundel hal persetujuan pemusnahan arsip memperhatikan surat saudara nomor . tanggal sanggaubupati sanggau, paulus adi tembusan kepala bagian hukum dan ham kabupaten sanggau. inspektur kabupaten sanggau;;; daftar arsip yang dimusnahkan. contoh berita acara pemusnahan arsip berdasarkan jra nomor :. unit hukum) unit pengawas internal) contoh berita acara pemusnahan arsip berdasarkan nilai guna nomor :. pada hari ini. tanggal. sebanyak .unit hukum) unit pengawas internal)nggau; penilaian arsip;(a). alamat . (b) sanggau,. kode klasifikasi uraian informasi arsip kurun waktu jumlah arsip ket yang menyerahkan pimpinan pencipta arsip ttd nama jelas) nip. menyetujui kepala lembaga kearsipan ttd nama jelas) nip. petunjuk pengisian (a) nama pencipta (b) alamat nomor kode klasifikasi arsip uraian informasi arsipdiisi dengan kode diisi uraian informasi yang terkandung dalam arsip kurun waktu jumlah arsip keterangan diisi tahun arsip tersebut diciptakan diisi jumlah arsip lembar,berkas diisi informasi khusus yang penting untuk diketahui seperti: kertas rapuh, berkas tidak lengkap,lampiran tidak ada dan tingkat keaslian dan sebagainyaetapan status penyerahan arsip statis hasil penilaian arsip tuangkan dalam pertimbangan tertulis oleh panitia penilai arsip daftar arsip hasil penilaian jenis arsip tahun rekomendasi ket musnah inaktif statis sanggau, nomor jenis arsip tahun rekomendasi musnah rekomendasi inaktif rekomendasi statis pimpinan instansi pencipta arsip jabatandiisi dengan nomor arsip; diisi dengan unit informasi arsip (series file item); diisi dengan kurun waktu terciptanya arsip diisi dengan rekomendasi musnah berdasarkan nilai guna primer dan sekunder diisi dengan rekomendasi inaktif simpan berdasarkan nilai guna primer dan sekunder diisi dengan rekomendasi statis permanen berdasarkan nilai guna primer dan sekunder. ttd nama jelas nip; menyampaikan daftar arsip usul serah;; kakikop dinas berita acara serah terima arsip statis*) selanjutnya disebut pihak kedua bertindak untuk dan atas nama lembaga kearsipan daerah kabupaten sanggau, telah melaksanakan serah terima arsip statissanggauihak kedua jabatan ttd sanggau,. pihak pertama jabatan ttd nama tanpa gelar nip nama tanpa gelar nipsalinan sesuai dengan aslinya bupati sanggau, pit. kepala bagian hukum dan ham bambang, sh,m.hum paulus hadi penata nip. |
salinan po), libagian keenam komite medisbagian ketujuh komite lainnya tugas dan fungsi komite lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan direkturinstalasidan pelaksanaan penelitian dan pengembangan. bagian kesepuluh staf medik fungsionaluabelas uraian tugas jabatan uraian tugas jabatan administrator dan pengawas pada utd rsd merah putimerah putimerah putimerah putimerah putimerah putimerah putimerah putimerah putmerah putimerah putimerah putih belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan keuangan utd rsd merah putih tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. utd rsd merah putihmerah putimerah putihmerah putidan kepala bidang merupaktugas dan uraian tugas jabatan administrator dan pengawas pada utd rsd merah putih direkturmerah putibagian tata usaha tugas memimpin pelaksanaan tugas bagian tata usaharumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis ketatausahaan. mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum bidang penyelenggaraan rumah sakit. bidang tata usaha. mengarahkan dan mengendali bagian tata usaha. mengarahkan dan mengendalikmerah putih. menyusun laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran utd rsd merah putihkabupaten magelang yang selanjutnya disingkat utd rsd merah putidirektur utd rsd merah putimerah putih. klasifikasi utd rsd merah putih adalah kelas kepala bidang pelayanan tugas memimpin pelaksanaan tugas bidangbidangbidang pelayanan, melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidanglayanan medis tugas memimpin pelaksanaan tugas seksi pelayanan medis. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dalam rangka pengelolaan pelayanan medis. menyusun dan mengelola tatalaksana pengadaan dan distribusi sumber daya pelayanan medis. melaksanakan koordinasi dengan instansi lembaga lain yang terkait dengan catatan medis dan pelaporan, melaksanakan pelayanan medis sesuai dengan standar kementerian kesehatan dan etika kedoktermantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan medis. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum seksi pelayanan medis. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pelayanalayanan keperawatan tugas memimpin pelaksanaan tugas seksi pelayanan keperawatkeperawkeperawatan. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis asuhan keperawatan dan kebidanan. melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan dan kebidanan. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keperawatan rumah sakit agar terlaksana asuhan keperawatan dan kebidanan yang bermutu. melaksanakan penyuluhan kesehatankeperawatan dan kebidanan termasuk dalam kondisi kejadian luar biasa. melaksanakan penyuluhan teknis keperawatan dan kebidanan. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum seksi pelayanan keperawatan. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pelayanan keperawatanbidang penunjang tugas memimpin pelaksanaan tugas bidangbidang.bidang penunjang. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidangmedis tugas memimpin pelaksanaan tugas seksi penunjang. melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang medis. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan penunjang medis. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan penunjangmedis. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan penunjang medis. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum seksi penunjangnunjang non medis tugas memimpin pelaksanaan tugas seksi penunjang nonnonon medis. melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang non medis. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan penunjang non medis. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan penunjang nonnon medis. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang nonnobagan susunan organisasi unit pelaksana teknis daerah rumah sakit daerah merah putih kabupaten magelang direktur komitemedis komite lainnya pemeriksaan koes internal. bagian tata usaha subbagian subbagian subbagian program keuangan umum dan kepegawaian ear jabatan! bidang bidang fungsional seksi penunjang seksi pelayanan medis medis seksi pelayanan seksi penunjang non keperawatan medis tana mena men san staf medik pf? instalasi jabatan instalasi jabatan salinan sesuai engan aslinya bupati magelang, kepala bagian hukum, ttd syarifudin, s.h. zaenal arifin pembina nip. bab iii kedudukan utd rsd merah putimerah putih, meliputi: direktur, bagian tata usaha, membawahi:hi: seksi pelayanan medis, dan seksi pelayanan keperawatan. bidang penunjang, membawahi: seksi penunjang medis, dan seksi penunjang non medis. komite medis, komite lainnya, satuan pemeriksaan internal, instalasi, staf medik fungsional, dan kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi utd rsd merah putata usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh kepala bagian tata usaha yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. subbagian sebagaimana dimaksud dalamdirektur,kepala instalasi bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutanmerah putifungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diaturmerah putimerah putipelaksana dan pola hubungan kerja jabatan pelaksana diatur dengan keputusan direktur. bab tugas dan fungsi bagian kesatu utd rsd merah putihmerah putih menyelenggarakanutd rsd merah putih, mengoordinasikan perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan rumah sakit, perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis ketatausahaan, pengarahan dan pengendalian kegiatan pelayanan umum bidang penyelenggaraan rumah sakit, pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang tata usaha:ngarahan dan pengendalian pengelolaan program, ketatausahaan keuangan, serta administrasi umum dan kepegawaian bagian tata usaha, il. pengarahan dan pengendali dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaranbidang pelayanan, il. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidanglayanaseksi pelayanan keperawbidang penunjang, pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidangpimpinan. seksi penunjang nopimpinan,minggu hari kerjaatu) minggu hari kerja,dd, dan pengadaan secara elektronik pembinaan pengadaan dilakukan oleh organisasi yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan desa serta unit kerja pengadaan barang jasa kabupaten. dalam melaksanakan pembinaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa melibatkan unit kerja yang membidangi urusan pengadaan barang jasa pbj) kabupaten setempat. apabila diperlukan,salinan sesuai dengan aslinya ttd kepala bagian hukum achmad tarmizi berita daerah kabupaten ogan komering ulu tahun nomor setda kabupaten oku, yunior syafarina, sh., pembina tingkat nip.engan nilai sesuai dengan standar biaya desa. dalam hal standar biaya sebagaimana dimaksud pada belum ditetapkan, maka berpedoman pada standar biaya kabupate |
berita daerah kabupaten cirebon nomor28 tahun see maa rea aan mpa sens panas san tanam aan nan ana uan ata anta wanmerintahan dan pembangunan manusimerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyerintahan dan pembangunan manusia, perumusan kebijakan teknispengevaluasian dan pelaporan pelaksanaerintahan dan pembangunan manusia, terdiri dari kelompok substansi pemerintahan yang dipimpin oleh sub koordinator pemerintahan, kelompok substansi pembangunan manusia yang dipimpin oleh sub koordinator pembangunan manusia, dan kelompok substansi kesejahteraan rakyat yang dipimpin oleh sub koordinator kesejahteraan rakyerintahan dan pembangunan manusia. bagian ketujuh bidang perekonomian dan sumber daya alam bidang perekonomian dan sumber daya alam dipimpin oleh kepala bidangkonomian dan sumber daya alakonomian dan sumber daya alam, perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerahpengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alamkonomian dan sumber daya alam, terdiri dari kelompok substansi perekonomian yang dipimpin oleh sub koordinator perekonomian,konomian dan sumber daya alam. bagian kedelapan bidang infrastruktur dan kewilayahan bidang infrastruktur dan kewilayahan dipimpin oleh kepala bidang infrastruktur dan kewilayahnfrastruktur dan kewilayrastruktur dan kewilayahan, perumusan kebijakan teknisil. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rtrw daerah dan rpm, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidangrastruktur dan kewilayahan, terdiri dari kelompok substansi infrastruktur yang dipimpin oleh sub koordinator infrastruktur, dan kelompok substansi pengembangan wilayah yang dipimpin oleh sub koordinator pengembangan wilayrastruktur dan kewilayahan. bagian kesembilanelitian dan pengemb daerah, cc.pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaelitian dan pengembangan, terdiri dari kelompok substansi sosial, ekonomi dan pembangunan yang dipimpin oleh sub koordinator sosial, ekonomi dan pembangunan, dan kelompok substansi pemerintahan, inovasi dan teknologi yang dipimpin oleh sub koordinator pemerintahan, inovasi dan teknologlitian dan pengembdaerah kabupaten cirebon, sena friend beri paten cirebon tahun nomor ire?rencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. kepala badan adalah kepala badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. sekretariat badan adalah sekretariat badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. bidang adalah bidang pada badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. subbagian adalah subbagian pada badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembrencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, perumusan kebijakan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan, cc. perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan daerah, pelaksanaan administrasi badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengevaluasianil.:penyelarasdangendalian pelaksanaan kerja sama daerah, pengevaluasian, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, terdiri dari kelompok substansi perencanaan dan pendanaan yang dipimpin oleh sub koordinator perencanaan dan pendanaan, kelompok substansi pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang dipimpin oleh sub koordinator pengendalian, evaluasi dan pelaporan, dan kelompok substansi data dan informasi yang dipimpin oleh sub koordinator data dan informkebijakan akuntansi pemerintah kabupaten polewali mandadan prosedur pengelolaan keuangan daerahagustus pada tanggal agustus kepala bagian hukum dan perundang undangan bupati polewali mandar, ttd male 3aib, andi ibrahim masdar pangkat pembina tk.dijelaskan bahwa dalam hal penganggaran pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease covid i9) pada apbd belum sesuai dengan menu kegiatan jenis dengar vaksinasi covid pemerintah daerah melakukan penyesuaian mendahului perubahan apbd ta. dan memberitahukan kepada pimpinan dprd dengan mempedomani ketentuan butirijelaskan bahwa hasil pemetaan (mapping) menu kegiatanyang telah disesuaiknjadi pedoman dalam perencanaan dan penganggaran dak non fisik pada apbd tahun anggaranccbelanja iuran jaminan kematian asn sebesar rp. dan il. belanja jaminan hari tuaelangkaan profesibagi asn atas insentif pemungutan retribusidan belanja iuran jaminan kematian kdh wkd sebesar rp. j .os sebesar rp. danyang terdiri atas belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat sebesar rp. belanja jasaanggaran belanja barang dan jasa bos sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. terdiri atas belanja barang dan jasa bos sebesar rp. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (l)belanja hibah kepada koperasidas negeri sebesar rp. belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh satdikdas swasta sebesar rp.yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu sebesar rp. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar rpindividu sebesar rp. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebesar rp. anggarankelompok masyarakat sebesar rp. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebesar rpil. belanja modal alat bantu eksplorasi sebesar rp. belanja modal alat keselamatan kerja sebesar rp. belanja modal peralatan proses produksi sebesar rp. belanja modal rambu rambu sebesar rp. belanja modal peralatan olahraga sebesar rp. belanja modal peralatan dan mesin boshewan sebesar rp. belanja modal tanaman sebesar rp. belanja modal aset tidak berwujud sebesar rp. belanja modal aset tetap lainnya bosjuni gubernur sumatera utara, aprilia h.siregar ttd pembina utama muda iv c) nip.salinan mas gubernur sumatera utara peraturan gubernur sumatera utaragubernur sumatera utara, menimbang bahwamemutuskan: menetapkan: peraturan gubernuprovinsi sumatera utargugus tugas percepatan penanganan corona virus disease covid provinsi sumateragubernurprovinsi sumatera utara. peraturan gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pengawasan tempat penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan secara optimal aplikasi peduli lindungi, mengawasi dan mendeteksi pergerakan masyarakat tempat penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan publik, cc. mengefektifkan penggunaan aplikasi peduli lindungi tempat penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan publik, dan menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi penyelenggara tempat kegiatan dan pelayanan publik yang tidak menggunakan aplikasi peduli lindungi. ruang lingkup peraturan gubernur dan pelaporan, dan sanksi administratif. bab pemanfaatan aplikasi pedulilindungi dalam rangka penggunaan aplikasi peduli lindungi wilayah sumatera utarapemanfaatan secara optimalperkantoran, fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata, hotel, cafe, sekolah dan institusi pendidikandisesuaikan dengan target yang sudah ditetapkan yaitu (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan (tujuh puluh persen) untuk dosis kedua. percepatan pencapaian target vaksinasi corona virus disease covid pada lansia disesuaikan dengan target yang sudah ditetapkan yaitu (enam puluh persen). percepatan pencapaian target vaksinasi corona virus disease covid pada anak usia (enam) tahun sampai dengan usia (sebelas) tahun. percepatan pencapaian target vaksinasi booster corona virus disease covid terutama pada lansia dan kelompok komorbid dan imunokompromaisbabrovinsi. pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan penegakan aplikasi peduli lindungi provinsisatuan tugas penanganan covid hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada gubernursatpol kabupaten kota dalam hal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab penyelenggara kegiatan dan pelayanan publik, selama danpenyelenggara kegiatan dan fasilitasi publik sebagaimana dimaksud dalam dan yang tidak menggunakan aplikasi peduli lindungi pada tempat penyelenggaraan kegiatan dan fasilitasitempat penyelenggaraan kegiatan dan fasilitasitiga) kali. s5)yan dwi aries sudarto pembina tingkat nip. |
mutu pelayanan kesehatan rumah sakit jiwa daerah provinsi jambi yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, responbilitas serta independensi dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan yang memberikan kebebasan, kejelasan dan kemandirian kepada masyarakat dengan mengedepankan peningkatan pelayanan kesehatan, bahwa peningkatan pelayanan kesehatan berupa penyediaan sarana dan prasarana dipandang perlu melakukan penyesuaian sebagian tarif layanan rumah sakit dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, serta prinsip bisnis yang sehat yang ditetapkan dengan peraturan gubernurperaturan gubernur jambimemutuskan.: memutuskan menetapkan peraturan gubernur. bab ketentuan umum dalam peraturan gubeadalah rumah sakit khusus milik pemerintah provinsi jambi. direksi adalah terdiri dari direktur utama dan para direktur daerah provinsi jambi. pelayanan kesehatan adalah kegiatan, pelayanan administrasi, pelayanan laundry, dan lain lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan pelayanan medik meliputi.pelayanankesehatan rumah sakit. penerimaan rumah sakit jiwa daerah provinsijiwajiwa daerah provinsi jambi dalam menjalankan fungsinya. penerimaan non fungsional rumah sakit jiwa adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan usaha atau kerja unit unit lain parkir, sarana olahraga, asrama, penyewaan sarana rumah sakit dan usaha lain yang sah yang berada dilingkungan rumah sakit jiwa daerah provinsi jambi. bahanlayanan penunjang medik diagnostik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi, terapi kerja, terapi rekreasi, terapi gerak dan bentuk psikoterapi lains dantifbab nama, obyek, subyek dan golongan tarif nama tarif adalah tarif pelayanan kesehatan .golongkan sebagai tarif jasa umum bab iii ruang lingkup pelayanan rumah sakit merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan dan pusat pendidikan dan penelitian. pelayanan rumah sakit meliputi rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, penunjang medik diagnostik, rehabilitasi mental, rehabilitasi pecandu narkoba, penunjang medik, konsultasi khusus, tindakan medik poliklinik gigi, visum repertum, fisioterapi, il. pemeriksaan kesehatan, pelayanan keperawatan, pendidikan dan pelatihan, oo. pelayanan laundry, pemasaran atau perawatan jenazah, pelayanan mobil ambulans mobil jenazahutama paviliun, kelas kelas ii: kelas iii, kelas khusus (ruang gaduh gelisah) standarisasi ruangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan pimpinan blue rumah sakit jiwa daerah provinsi jambi bab prinsip dan sasaran penetapan tarif bagian kesatu umum . pembiayaan pelayanan kesehatan ditanggung pemerintah,minimal menempati kelas ii. bila sistem pembayaran dan penagihan (klaim) maka ditambahkan dari tarif pelayanan. bagian ketiga komponen tarif komponen jasa sarana sebesar yo,l) hurufkelas ii. tarif rawat jalan dan tindakan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada il)lima. bagian kelima rawat darurat besarnya tarif pelayanan rawat darurat ditetapkan maksimal (dua) kali tarif konsultasi pasien rawat jalan. tarif tindakan medik dan penunjang medik ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas (dua(dua) dan rawat jalan dengan penambahan kecuali bagi pasien yang menggunakan skt terlantar. tarif rawat darurat sebagaimana dimaksud pada (l) danenam rawat inap pasien dirawat inap dapat menggunakan kelas perawatan pada ruangan perawatan rumah sakit jiwa daerah provinsi jambi pasien yang dirawat inap dikenakan tarif administrasi. tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada il) dan tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur iniruangan rehabilitasi narkobagunakan skt atau pasien terlantar. besarnya tarif jawatan khusus dan tindakannydelapan pelayanan penunjang medik diagnostik pelayanan penunjang medik diagnostik meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, cc. pemeriksaan diagnostik elektromedik, .besarnya. besarnya jasa pelayanan penunjang medik ditetapkan dengan keputusan pimpinan blue tarif pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada il) tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. bab pelayanan, pengganti obat obatan dan bahan habis pakai pelayanan, penggantian obat obatan dan bahan habis pakai bhp) untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis harga obat yang berlaku. harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada (l), ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi pengadaan penggunaan obat berpedoman pada daftar obat esensial nasional doen) dan formalarium yang ditetapkan oleh rumah sakit jiwa daerah provinsi jambi. pengadaan obat luar doen dan formularium rumah sakit harus atas persetujuan pimpinan blue rumah sakit jiwa daerah provinsi jambi. daftar obat dan bhp tertentu yang dapat disediakan oleh rumah sakit ditetapkan oleh pimpinan blue rumah sakit jiwa daerah provinsi jambi. obat dan bahan alat kesehatan habis pakai yang tidak dapat dipenuhi oleh rumah sakit jiwa daerah provinsi jambi instalasi farmasi) dapat diambil apotik lain (swasta) berdasarkan resep dokter(l)layanan visum repertum bagian kesatu pembuatan visumah sakit jiwa daerah provinsi jambi. tarif visum repertu. bagian kedua pemasardaerah provinsi jambi tarif pemasaran jenazah sesuai dengan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan. bagian ketiga pelayanan mobil ambulance dan mobil jenazah,kilo meter dari berangkat sampai kembali dari tempat tujuan ditambah biaya dalam kotaempat pemeriksaan dan pengujian kesehatan pemeriksaan pengujian kesehatan meliputi perneriksian kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan dan tidak buta warna. general medical check yang seama dengan tarif kelas yang telah ditetapkan besarnya jasa pelayanan dan administrasi penguji kesehatan ditetapkan dengan keputusan pimpinan blue. besarnya tarif pelayanan koordinator dan administrasi general medical check tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. bab ixunakan fasilitas rumah sakitjiwa daerah provinsi jambi tarif diklat sebagaimana dimaksud tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. pelayanan laundry pasien dan keluarga pasien yang menggunakan laundry dikenakan tarif per kilogram sesuai dengan tarif yang berlaku. besarnya jasa pelayanan petugas laundry ditetapkan dengan keputusan pimpinan blue rumah sakit jiwa daerah provinsi jambi besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksudlayanan kesehatan pasien pt. akses pasien dari pt. akses yang memerlukan rawat inap, dan atau rawat jalan serta pemeriksaan penunjang lainnya melebihi tarif pelayanan kesehatan yang dijamin oleh pt. akses, maka pasien yang bersangkutan membayar selisih tarif kurang bayar pada rumah sakit. tarif sebagaimana dimaksud dilakukan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat keputusan bersama skb) dan dibebankan kepada peserta akses cost sharing). babdaerah provinsi jambi seluruhnya disetorkan rekening badan layanan umum daerah rumah sakit jiwa daerah provinsi jambi, setiap hari kerja oleh bendaharawan penerima. perawatan. perawatan selain kelas iiiwan penerima dengan meminta bukti pembayaran sementara. penerimaan atas uang jaminan sebagaimana dimaksud diatas bendaharawan penerima menyimpan uang tersebut atas persetujuan pimpinan blue. bab xiiblue rumah sakit jiwa daerah provinsi jambi bank, setiap hari kerja oleh bendahara penerimaan. setiap akhir tahun anggaran pimpinan blue rumah sakit jiwa daerahmbinaan rumah sakit biaya peningkatan sumber daya manusia sebesarimpinan blue rumah sakit jiwa daerahimpinan blue rumah sakit jiwa daerah provinsi jambi yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pegawai rumah sakit jiwa daerah provinsi jambipimpinan blue rumah sakit jiwa. pengelolaan penerimaan dana pengembangan sdm dikelola sepenuhnya oleh pimpinan blue rumah sakit jiwa. besarnya jasa pengelola untuk direksi setinggi tingginya dari jasa pelayanan rumah sakit untuk pembagian ditetapkan dengan keputusan pimpinan blue rumah sakit jiw daerah provinsi jambi, ditanggulangi oleh pemerintah daerah atas usulan pemimpin badan layanan umum daerah blue). bab xiii ketentuan lain lain pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku,tahun nomor ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. hal hal. hal hal yang terkait dengan teknis pengelolaan belum diatur dalam peraturan gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan badan layanan umum daerah blue)berita daerah provinsi jambi tahun nomor |
s3) hana sus pari peraturan gubernur sumatera barat nomor tahun tentang tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang jasa dipelaksanaan pengadaan barang jasa yang berkesinambungan, berkeadilan, bermanfaat, tepat waktu, efektif dan efisien akan mempercepat pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa dilingkungan pemerintah provinsi sumatera barat, perlu diatur tertib administrasi aan ani telah ainahah canaaprovinsi sumatera barat. rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerahkegiatan satuan kerja perangkat daerahhun anggaran adalahwaktu selama dua belas bulan yang dijadikan perhitungan anggaranmasukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatsatuan kerja perangkat daerahgubernur untuk menggunakan apbdadalahdengan penyedia barang jasa atau pelaksana swakelolrencana umum pengadaan barang jasa yang selanjutnya disingkat rup adalahkerangka acuan kerja yang selanjutnya disingkat denganatuan kerjangguna anggarunit layanan pengadaan yang selanjutnya disingkat ulp adalahbarang jasa yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang jasaaplikasi sistem rencana umum pengadaan berbasis web web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat dalam mengumumkan ruetail engineering design yang selanjutnya disingkat dengan ded adalah tata cara pelaksanaan item pekerjaan dalam suatu kegiatan fisik konstruksi sebagai pedoman tata cara pelaksanaan pekerjaan. surat perintah mulai kerja yang selanjutnya disingkat smk adalah surat yang diterbitkan oleh kpa yang mencantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia, dan diterbitkan selambat lambatnya (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak. rapat persiapan pre construction meeting) yang selanjutnya disingkat pcm adalah rapat yang dilaksanakan oleh kpa dengan mengikutsertakan tim teknis dan atau tim pendukung yang membahas dan menyepakati persiapan pelaksanaan kontrak. rapat pembuktian show cause meeting)yang selanjutnya disingkat scm adalah rapat yang dilaksanakan membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu dalam rangka mengatasi kontrak kritis. provisional hand over yang selanjutnya disingkat pho adalah serah terima pekerjaan jasa konstruksi fisik yang dilaksanakan untuk pertama kali. final hand over yang selanjutnya disingkat fho adalah serah terima pekerjaan jasa konstruksi yang dilaksanakan kedua kali atau terakhir kali. sistem informasi manajemen pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat simbang adalah sistem informasi berbasis web yang dibangun untuk mendukung penyediaan data informasi untuk kebutuhan evaluasi dan pemantauan terhadap kegiatan pembangunan, baik yang memanfaatkan apbd maupun apbn yang dapat diakses melalui media internet untuk memberikan kemudahan bagi skpd dalam melaporkan realisasi kegiatan kepada gubernur melalui biro administrasi pembangunan dan kerjasama rantau. pengendalian adalahsuatu proses untuk menjamin terciptanya kinerja yang efisien yang memungkinkan tercapainya apa yang direncanakan. peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman tertibadministrasi pelaksanaan pengadaan barang jasa, sehinggasecara keseluruhan terencana dengan baik, sistematis, terukur mulai dari rup, pelaksanaan pengadaan barang jasa, pelaksanaan pekerjaan kontrak kerja, serah terima hasil pekerjaan, serta pengendalian dan pelaporan. peraturan gubernur ini bertujuanuntuk: mewujudkan pencapaian antara sasaran dan manfaat yang telah ditetapkan dari awal tahun, mengendalikan ketatausahaan keuangan guna terciptanya tertib keuangan tahunan, cc. mengusahakan terwujudnyaefisiensi anggaran, dan menjaga kestabilan tahapan pekerjaan dengan rencana yang telah dibuat agar dapat selesai tepat waktu. bab pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksanaan teknis kegiatan kepala skpd bertindak sebagai pada masing masing skpd. sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan. ketentuan mengenai tugas dan tanggungjawab diatur dengan keputusan gubernur. atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi gubernur dapat menetapkan kpa pada masing masing skpd atas usul pa. kpa memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh pa. kewenangan yang dilaksanakan kpa sebagaimana dimaksud pada tidak boleh melebihi kewenangan yang dilimpahkan oleh pa. atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi pa kp dapat menetapkan ppt pada masing masing unit kerja skpdejabat pa kpa. ketentuan mengenai tugas dan tanggungjawab ppt diatur dengan keputusan pa kpa. bab iii rencana umumpengadaan barang jasa pa kpa menyusun rup sesuai dengan kebutuhan skpd masing masing. penyusunan rup sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan jadwal dan kegiatan penyusunan rup. penyusunan rup pada tahun berikutnya harus diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. pa kpa mengumumkan rupdibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dprd. pengumuman rup sebagaimana dimaksud pada paling lambat 30f(tiga puluh) hari setelah rancangan peraturan daerah tentang apb disetujui. dalam hal terdapat perubahan dan atau penambahan dpa, pa kpa mengumumkan kembali rencana umum pengadaan barang jasa. pengumuman sebagaimana yang dimaksud pada paling sedikitmemuatjadwal penyusunan rup oleh pa kpa sebagaimana dimaksud dalam meliputi tahap yang terdiri atas penyusunan draft rup disusun setelah kua pas ditetapkan dan diverifikasi oleh tim yang telah dibentuk pada biro administrasi pembangunan dan kerjasama rantau, draft rup yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf dijadikan acuan dalam penyusunan rka pada skpd dan dijadikan salah satu dokumen acuan dalam pembahasan rka skpd oleh tapi, draft rup yang telah selesai diverifikasi menjadi rup final yang disusun bersamaan dengan penyempurnaan rka hasil verifikasi tapi, hasil verifikasi final dan penyempurnaan rka selanjutnya dan diserahkan kepada tim pada biro administrasi pembangunan dan kerjasama rantau untuk kembali diverifikasi akhir paling lambat (satu) minggu setelah pembahasan rka skpd oleh tapi. kegiatan penyusunan rup oleh pa kpa sebagaimana dimaksud dalam meliputi tahap yang terdiri atas pengidentifikasian kebutuhan barang jasa yang diperlukan skpd, penyusunan dan penetapak. dalam penyusunan dan penetapan rencana penganggaran untuk pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf skpd juga menganggarkan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan barang jasa yang terdiri atasdan biaya penggandaan dokumen pengadaan barang jasa, dan biaya lainnya yang diperlukan. penganggaran biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada (l)ekretariat daerah melalui biro pengelolaan aset daerah mengusulkan besaran standar biaya umum yang berlaku sebagai bahan pertimbangan kepada gubernur terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan barang jasa. kak untuk usulan anggaran pengadaan barang jasa dibuat oleh skpd untuk mendukung pengajuan rka sebelum dpa skpd disetujui disahkan. kak untuk acuan pelaksanaan pengadaan barang jasa dibuat setelah dpa skpd disahkan disetujui sebelum pekerjaan dilaksanakan. kak paket pekerjaan pengadaan barang jasa dibuat oleh kpa untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan terdiri atas uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi latar belakang, dasar pelaksanaan, maksud penyusunan kak, waktu pelaksanaan yang diperlukan schedulekegiatan, spesifikasi teknis barang jasa yang akan diadakan, spesifikasi personil yang dibutuhkan jika diperlukan, hasil yang diharapkan produk yang dihasilkan, dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan, dan lokasi kegiatan. kak sebagaimanadimaksud pada dan ditandatangani oleh kpa. ketentuan mengenai format kakumuman rup sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui website pemerintah daerah, website skpd, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan portal pengadaan nasional melalui lpse. pengumuman rup sebagaimana dimaksud pada wajib melalui aplikasi rup yang dapat diakses melalui alamat https: sirup.lopp.go.id sirup. pengumuman rup melalui rup menjadi syarat bagi skpd untuk melakukan lelang (e rendering) menggunakan sistem pengadaan secara elektronik. bab pelaksanaan pengadaan barang jasa bagian kesatusebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah rup ditetapkan. pokja ulp pejabat pengadaan melakukan proses pengadaan barang jasa setelah apbd ditetapkan. dalam hal dipandang perlu percepatan proses pengadaan barang jasa dapat dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang apbd disetujui bersama antara gubernur dan dprd. penerbitan surat penunjukan penyedia barang jasa dan penandatanganan kontrak pengadaan barang jasa dilakukan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan. dalam menyelenggarakan proses pengadaan barang jasa ulp fasilitasi oleh lpse. lpse sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang jasa secara elektronik. selain menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang jasa secara elektronik dan atau memfasilitasi ulp, lpse juga melayani registrasi penyedia barang jasa yang berdomisili wilayah kerja lpse. lpse sebagaimana dimaksud pada bertugas mengelola sistem procurement. pengelolaan sistem procurementsebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh lpse sumatera barat melalui aplikasi www ips.sumbarprov.go.idkpa,. dalam hal terjadi perubahan paket pekerjaan maka: kpa mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada untuk ditetapkan, atau ulp pejabat pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan melalui kpa untuk ditetapkan oleh pa. bagian ketiga metode pemilihan penyedia barang jas:cc.penyedia barang jasa sebagaimana dimaksud dalam, pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas rp. lima puluh juta rupiah),bab singgah banding gubernur menjawab singgah banding terhadap ketidakpuasan pelaksanaan lelang dari penyedia barang jasa melalui pembahasan tim singgah banding. singgah banding sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah penyedia barang jasa mendapatkan ketidakpuasan terhadap jawaban singgah dari pokja ulp dalam hal pelaksanaan lelang pengadaan barang jasa. tim singgah banding sebagaimana dimaksud pada terdiri atas biro administrasi pembangunan dan kerjasama rantau, biro hukum: inspektorat provinsi, dan dinas pengelolaan keuangan daerah provinsi, tim singgah banding sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh asisten ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah provinsi. tim singgah banding sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. tim singgah banding sebagaimana dimaksud dalam tidak diberlakukan jika pejabat dimaksud merangkap sebagai kpa atau kepala ulp untuk paket kegiatan yang disanggah. tim singgah banding sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugassebagai berikut menelaah permasalahan singgah banding pada pengadaan barang jasa skpd, menyimpulkan dan membuat hasil keputusan tanggapan singgah banding berdasarkan hasil rapat tidak melaporkannya kepada gubernur melalui sekretaris daerah, dan cc. menyiapkan konsep surat tanggapan singgah banding untuk ditandatangani oleh gubernur. bab penetapan jenis kontrak bagian kesatu umum menetapkan jenis kontrakdalampembebanan tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalamdalam kontrak pengadaan barang jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalambagian kedua kontrak berdasarkan cara pembayaran kontrak jump sumout .truksi jasa lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut penyedia jasa konsultansi jasa lainnya pbagian ketiga kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran paragraf kontrak tahun tunggal kontrak tahun tunggal merupakan kontrak pengadaan barang jasatunggal sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi kriteria sebagai berikut pekerjaan tidak melebihi (satu) tahun anggaran, khusus untuk pekerjaan konstruksi, harus telah dibuatkan study kelayakandan detail engineering design ded). kontrak tahun tunggal tidak dapat diberlakukan penyesuaian harga. dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendahuluisebelumditetapkannya perda tentang apbd, pengadaan barang jasa untuk kebutuhan yang sifatnya mengesakan terus menerus dapat dilaksanakan melalui penunjukan langsung untuk masa tertentu hingga terlaksananya pengadaan barang jasa melalui pelelangan setelah apbd ditetapkan. kebutuhan yang sifatnya mendesak dan terus menerus sebagaimana dimaksud pada seperti penanaman benih bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut udara, makanan, obat obatan, layanan pembuangan sampah, pengadaan jasa cleaning service, pengadaan jasa pengaman kantor dan pengadaan jasa sopir. pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis oleh pa kpa. pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan setiap bulan dan setinggi tingginya satu per dua belas) dari dpa tahun sebelumnya. paragraf kontrak tahun jamak (l) kontrak tahun jamak merupakan kegiatan pelaksanaan pekerjaan untuk masa lebih dari (satu) tahun anggaran atas beban anggaran. kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratanpaling sedikit terdiri atas: telah dibuat perencanaan induk master plan) disertai rincian kontrak dan ketersediaan dana pertahun sesuai pertahanan waktu (range), telah dilakukan sosialisasi oleh skpd pengguna barang jasa, khusus untuk pekerjaan konstruksi harus telah dibuatkan study kelayakan, telah ada ded, merupakan kontrak satu paket berupa perencana (konsultansi), pengawas (supervisi) dan pelaksana, pengadaan konstruksi yang memerlukan penyelesaian lebih dari (dua belas) bulan, untuk ketersediaan lahan dilengkapi dengan surat penyataan bupati walikota terhadapstatus lahan yang terkena lokasi pembangunan telah bebas, dibuktikan dengan surat pernyataan bersama antara ninik mamak, pemuka masyarakat, masyarakat pemilik lahan dan diketahui oleh wali nagari, camat, kerapatan adat nagari serta badan pertanahan nasional setempat berkaitan dengan pensertifikatan tanah sebagai aset provinsi, penganggaran kontrak tahun jamak terlebih dahulu harus dibahas oleh tim tertib administrasi pembangunan. tim sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: biro administrasi pembangunan dan berjasa rantau, biro hukum, inspektorat provinsi, badan perencanaan pembangunan daerah, dan dinas pengelolaan keuangan daerah provinsi. tim sebagaimana dimaksud pada merekomendasikan hasil pembahasan kepada tapi. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. hasil pembahasan timsebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh tapi kepada gubernur untuk selanjutnya dimuatgubernur. kontrak tahun jamak yang telah dianggarkan dapat diberlakukan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat kontrak berdasarkan sumber pendanaan kontrak pengadaan tunggal merupakan kontrak yang dibuat oleh (satu) kpapapa l d ikpaengan kesepakatan pendanaan bersama. bagian kelima kontrak berdasarkan jenis pekerjaansebagaimana dimaksud pada antara lainandntabab vii pelaksanaan pekerjaan kontrak kerja bagian kesatu jenis pelaksanaan pekerjaan kontrak kerja proses pelaksanaan pengadaan jasa terdiri atas pelaksanaan pekerjaan perencanaan, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengawasan. pelaksanaan pekerjaan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi ketentuan yang terdiri atas: perencanaan yang dibuat harus merupakan perencanaan yang utuh (full design) untuk suatu paket pekerjaan, perencanaan yang dibuat harus merupakan sesuatu yang dianggap prioritas dan mempunyai nilai potensial untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dan cc. perencanaan yang dibuat tidak boleh dilaksanakan beriringan dengan pekerjaan fisik yang direncanakan tersebut pada tahun anggaran yang sama, kecuali untuk pekerjaan sederhana yang diperkirakan dapat memanfaatkan waktu yang ideal ditahun yang sama. dalam hal penyusunan penganggaran kegiatan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd yang diperkirakan akan disetujui pada bulan september tahun anggaran berjalan, kegiatan pembangunan dibidang fisik agar dihindari. pelaksanaan pekerjaan konstruksidan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi ketentuan yang terdiri atas: pekerjaan harus mempunyai dokumen perencanaan berupa rab, gambar kerja, spesifikasi teknis, jadwal (time schedule) serta metoda pelaksanaan yang jelas dan akurat,dan pekerjaan yang dilaksanakan harus diawasi oleh pengawas yang dibentuk secara formal baik melalui konsultan ataupun tim teknis yang benar benar mempunyai kompetensi sesuai pada bidangnya. bagian kedua surat perjanjian kerja kontrak) paragraf tanda bukti perjanjian untuk pengadaan barang jasa yang nilainyasampai dengan rp. (sepuluh juta rupiah)denganmelampirkan bukti pembelian(faktur, inavoice) dilengkapi dengan kwitansi yang bermaterai. untuk pengadaan barang jasa yang nilainya diatas rp. (sepuluh juta rupiah) sampaidengan rp. (lima puluh juta rupiah)dengan melampirkan kwitansi dari penyedia. untuk pengadaan, ( bentuk kontrak berupa surat perintah kerja. untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang nilainya diatas rp. dua ratus juta rupiah) dan diatas untuk jasa konsultansi bentuk kontrak berupa surat perjanjian. paragraf penandatanganan kontrak kpasetelah diterbitkannya surat penunjukan penyedia barang jasa dansetelah penyedia barang jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan (kecuali untuk jasa konsultansi), atau bukti setoran keikutsertaan jamsostek (khusus untuk jasa pembohongan). para pihak yang menandatangani kontrak sebagai berikut dilingkungan pengguna barang jasa, kontrak ditandatangani oleh kpa dan dilingkungan penyedia barang jasa kontrak ditandatangani oleh direktur kuasa direktur. kontrak untuk pekerjaan pengadaan barang jasa yang kompleks dan atau bernilai diatas rp. (seratus milyar rupiah), dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak. setelah kontrak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam dan kpa menerbitkan smk. smk sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh kpa. kpa harus menyelenggarakan pcm paling lama (tujuh) hari sejak diterbitkannya smk. pcm sebagaimana dimaksud pada membahasdaerah setempat, dan penyusunan program mutu. bagian ketiga pelaksanaan kontrak paragraf perubahan kontrak perubahan (addendum) kontrak dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak antara pa kpa dengan penyedia barang jasa. perubahan sebagaimana dimaksud pada jika terjadi perbedaan antara kontrak awal dengan kondisi lapangan. perubahan sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan perubahan rab, gambar, spesifikasi teknis, sesuaidengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan harus didukung dengan justifikasi teknis. perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: perubahan kegiatan pekerjaan, meliputi untuk kepentingan pemeriksaan, pa kpa dapatmembentuk panitia pejabat peneliti pelaksanaan kontrak. apabila terjadi perbedaan yang signifikan, maka pa kp bersama penyedia barang jasa dapat melakukan perubahan kontrakanintah perubahan pekerjaan dibuat secara tertulis oleh kpa kepada penyedia barang jasa, yang ditindaklanjuti dengannegosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuanyang tercantum dalam kontrak awal. hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada angka dituangkan dalam berita acara sebagai dasarpenyusunan addendum kontrak. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan pertimbangan yang layak dan wajar, meliputi pekerjaan tambah, perubahan desain, keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pa kpa, masalah yang timbul diluar kewenangan penyedia barang jasa, keadaan kahar dan atau genting (force major). pa kpa dapat menyetujui perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis perpanjangan waktu yang diajukan oleh penyedia barang jasa. persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam perubahan (addendum) kontrak. bagian keempat kontrak kritis dalam hal penyedia barang jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal pa kpa harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. kriteria penilaian kontrak kritis terdiri atas5y6 dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. dalam hal kontrak dinyatakan kritis, menerbitkan surat peringatan kepada penyedia barang jasa dan selanjutnya menyelenggarakan scm yang dilengkapi dengan berita acara. dalam scm kpa,tahap penyedia barang jasa yangingkat tahap ii. penyedia barang jasa yangtahap iii. dalam hal uji coba gagal sebagaimana dimaksud pada dan kpa segerabab viii serah terima hasil pekerjaan bagian kesatu umum serah terima hasil pekerjaan terdiri atas pekerjaan pengadaan barang jasa, dan pekerjaankonstruksi.dalam halpapasetelah masa pemeliharaan berakhir sebagaimana dimaksud pada penyedia barang jasa menandatangani berita acara fho. penyedia barang jasa yang tidak menandatangani berita acara fho sebagaimana dimaksud pada dimasukan dalam daftar hitam. bagian kedua serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang jasa pa kpa menetapkan tim pemeriksa dan penerima barang jasa tim sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut meneliti dan memeriksa seluruh dokumen pengadaan barang, kontrak, administrasi kegiatan dan lain lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, meneliti keadaan barang dengan berpedoman kepada spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan barang, menerima barang apabila telah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan barang kepala skpd masing masing untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. bagian ketiga serah terima pekerjaan konstruksi serah terima pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan dalam (dua) tahap terdiri atas: pho, dan fho. pa kpa menetapkan tim pho dan fho yang beranggotakan skpd terkait. dalam hal skpd tidak menguasai teknis pekerjaan dapat melibatkan unsur dari skpd teknis. tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut meneliti keabsahan seluruh dokumen seperti kontrak, perubahan kontrak (addendum), kelengkapan administrasi kegiatan sesuai dengan peraturan perundang undangan, meneliti pelaksanaan fisik lapangan baik secara kuantitas maupun kualitas dengan mempedomani dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak serta back dataskpd masing masing untuk dapat ditindaklanjuti. bab pengendalian dan pelaporan bagian kesatu pengendalian biro administrasi pembangunan dan kerjasama rantau melakukan pengendalian terhadaptertib administrasi pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah daerah. pengendalian sebagaimana dimaksud pada merupakan pengendalian atas tertib penjadwalan (schedule) pelaksanaan pengadaan barang jasa. pengendalian atas tertib penjadwalan (schedule) sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap semua tahap pengadaan barang jasa yang terdiri atas penayangan rup oleh pa kpa, pelelangan, penandatangan kontrak, masa pelaksanaan kontrak, pencairan dana uang muka, dan pencairan dana realisasi pekerjaan. ketentuan mengenai penjadwalan (schedula kpa yang tidak melaksanakan tertib penjadwalan (schedule) sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari gubernur. selain pengendalian penjadwalan (schedule) sebagaimana dimaksud dalam biro administrasi pembangunan dan kerjasama rantau juga melakukan pengendalian yang berdasarkan pada hasil laporan realisasi pekerjaan yang rendah atau tidak mencapai target sesuai rencana, adanya permasalahan lingkungan terhadap pelaksanaan kegiatan baik permasalahan lahan, permasalahan dampak dari pekerjaan ataupun adanya informasi yang kurang baik dari pelaksanaan pekerjaan, dan cc. pekerjaan yang mempunyai skala prioritas utama pekerjaan strategis, bagian kedua pelaporan pa kp setiap bulannya wajib melaporkan realisasi pelaksanaan pekerjaankepada gubernur. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara langsung (on line) melalui simbang. simbang dijalankanolehadministrator yang bertanggungjawabatasjalannyasimbangd adanoperator yang bertanggungjawabdalammelakukanpengisian (entry) data pelaporan skpd yang bersangkutan. laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam dientrykanpaling lambat tanggal (delapan) setiap bulannya untuk pelaporan bulan sebelumnya. print out laporan realisasi yang telah dientrykan sebagaimana dimaksud pada diserahkan paling lambat tanggal (sepuluh). setiap pa kpa yang tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada dan dikenai sanksi administratif berupateguran tertulis dariadministrasi pelaksanaan program dan kegiatan berita daerah provinsi sumatera barat nomor tahun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan gubernurinimulaiberlaku pada tanggal diundangkan. agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundangan peraturan gubernurinidenganpenempatannyaplh. sekretaris daerah provinsi sumatera barat, devi kurnia berita daerah provinsi sumatera barat nomor tahun |
gubernur gorontalohuruf belanja tidak terduga, yangahwa guna tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga sebagaimana pertimbangan tersebut pada huruf perlu menetapkan peraturan gubernur gorontalera memutuskan menetapkan peraturan gubernur tentang pedomanyang selanjutnya disebut perda atau yang disebut dengan warnknis adalah skpd yang ditunjuk secara fungsional menangani keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. karo sekda wagub tca can asisten sekdaiayaan yang selanjutnya disingkat spp adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat dan atau petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembiayaan. surat perintah pencairan uang yang selanjutnya disingkat sp2u adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan uang pada rekening bendahara pengeluaran skpd yang diterbitkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran skpd teknisrencanencana kebutuhan belanja yang selanjutnya disebut rkb. hari adalah hari kerja. bab ruang lingkup belanja tak terduga belanja tidak terduga digunakan untuk: pengeluaran keadaan darurat, keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, kebutuhan lainnya diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak,dan serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya. selain pengeluaran sebagaimana dimaksud pada belanja tidak terduga digunakan untuk belanjapada diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek. jang sekda wagub isisas$belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam merupakan pengeluarmekanisme belanja tidak terduga belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf digunakan untuk tanggap darurat bencana alam, bencana non alam, kejadian luar biasa, bencana sosial termasuk konflik sosial, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap masyarakatatau pejabat berwenang instansi terkait mengeluarkan surat keterangan untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertoloteknis mengajukan rencana kebutuhan belanja rkb) kepada ppid selaku bud, format rencana kebutuhan belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran i. berdasarkan rkb sebagaimana dimaksud pada huruf ppid selaku bud melakukan rekapitulasi penyaluran belanja tidak terduga untuk selanjutnya mencairkan dana kebutuhan belanja dimaksud kepada kepala skpd teknis, paling lambat (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rkb, format rekapitulasi penyaluran belanja tidak terduga sebagaimana tercantum dalam lampiran ii, kepala skpd teknis dan laporan penggunaan belanja tidak terduga, format laporan penggunaan belanja terduga sebagaimana tercantum dalam lampiran iii, kepala skpd teknis yang menangani hal sebagaimana dimaksud huruf huruf dan huruf dapat menunjuk kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk melaksanakan kegiatan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan atau petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dapat mengajukan surat permintaan pembiayaan (spp) kepala skpd teknis sertai dengan rencana anggaran biaya (rab) pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dapat menerbitkan surat perintah pencairan uang sp2u) kepada bendahara pengeluaran,, rekap spp dan sp2u serta surat pertanggungjawaban mutlak atas penggunaan belanjpaling lama (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan.yang secara fungsional terkait penanganan keadaan darurat, mengajukan rencana kebutuhan belanja rkb),penanganan keadaan darurat,d.pencairan dana penanganan keadaan daruratpenanganan keadaan darurat, h.pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanganan keadaan darurat,j.dalam hal terdapat usulan rkb baru sesuai rencana penanganan keadaan darurat oleh perangkat daerah terkait ags dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban rkb sebelumnya selesai. belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk memperbaiki kerusakan sarana prasarana yang berdampak terganggunya kegiatan pelayanan publik. tata cara penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja skpd teknisdteknisteknis dj:karo akan yan sari beanpengeluaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakanbantuan sosial pada skpd yang membidangi,bagaimana dimaksud dalam huruf(ato denga tuan apbd atau telah melakukan perubahan apbdpengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun tahun sebelumnyapadaselaku bud melakukan verifikasi kelengkapan administrasi mencairkan belanja tidak terduga. fimbab pertanggungjawaban dan laporanvet (au benar gorontalo, sli habibie diundangkan gorontalo pada tanggal karet sekretaris daerah pro gorontalo, lu) dada darab berita daerah provinsi gorontalo tahun nomor keg asisten sekda wagub itulah lampiran peraturan gubernur gorontalo nomor: ditahun tanggal: arek tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga aaa rencana kebutuhan belanja keadaan darurat provinsi kabupaten kota . soo seo tempat, tanggal kepala skpd nama nip gubernur gorontalo, sli habibie lampiran peraturan gubernur gorontalo nomor ketahun tanggal karet tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga .,.f5f5f585898" #f#p@pp rekapitulasi penyaluran belanja tidak terduga skpd rencana jumlah rp) kebutuhan aan po. sp. tempat, tanggal bendahara umum daerah nama nip kusen gonna rusli habibie lampiran iii peraturan gubernur gorontalo nomor tahun tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga a.a ahok aka. laporan penggunaan belanja tidak terduga provinsi kabupaten kota . skpd tangbuseavus gkonrato rusli habibie lampiran peraturan gubernur gorontalo nomor tahun tanggal: karet tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga 55555555f ppp pfpfpfpfprprprpcpp rekapitulasi laporan penggunaan belanja tidak terduga skpd penggunaan jumlah (rp) realisasi selisih (rp) persentase (rp) realisasi a tempat, tanggal bendahara umum daerah nama nip fcu gorontalo rusli habibie lampiran peraturan gubernur gorontalo nomor tahun tanggal maret tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga aim pemerintah provinsi gorontalo maaaakanaan ana nama skpd teknis) surat permintaan pembiayaan (spp) nomor ii fi. (nama skpd teknis) spp . rincian (rencana) penggunaan tahun anggaran jumlah rp) terbilang l.ooo.ceo0wwveeoeneonn e00n00e sana ana ara gorontalo, . ppt petugas yang bertanggungjawab, dnnananannaananaan (nama lengkap) karo anang asien sekda wagub surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bertanda tangan dibawah ini: nama paman nana anna identitas ktp sim) alamat ketan jabatan dnanananannnnnnnnnannnaan nana nasa nomor telepon dan amaamaaannamamaaa anna namamu bertindak untuk dan ata .iiiioooooooo dengan ini menyatakan bahwa sebagai penerima uang belanja tidak terduga sesuai dengan surat permintaan pembiayaan dan rincian rencana penggunaan dana belanja tidak terduga serta pe pelaksanaannya telah mematuhi peraturan gubenur gorontalo tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga dan peraturan perundangan undangan terkait sesuai ketentuan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana belanja tidak terdugaanorontalo, yang membuat pernyataan, materai seting aux asisten pacu ". pemerintah provinsi gorontalo perietannaa. nama skpd teknis) surat perintah pencairan uang sp2u tahun anggaran sp2u . sp2uj.(singkatan skpd teknis) .(bulan) bendahara pengeluaran skpd teknis .oooooco.o.oo supaya membayarkan kepada: . (nama yang berhak) uraian nilai perangkat daerah geweoreeme ppn ketua sekretaris rekanan saawanaaon rekening bank mna nama bank sman l. jumlah npp mnwsnepasa kegiatan penewennan untuk keperluan pembebanan aneksasi) pada obyek belanja informasi (tidak mengurangi jumlah pemda aran spm nilai kode rekening nilai anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran pa. jj. :x oheseeeemeseeess uu ism yang dibayarkan mai der diminta rumah potongan uuu benemeremmesee jumlah yang dibayarkan kepada pihak ketiga jumlah pon terbilang .voodoo wo wo. woo woeennnenneannekeeaaa (dengan huru gorontalo, . tanggal . bulan . tahun pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran nama nip karo aban ugm |euhfaan assen sekda racun tka. pedoman umum bantuan keuangan desa dari pemerintah daerah provinsi jawa timurdalam rangka pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan melalui pemerintahan desa sebagai ujung tombak pemerintahan berupa bantuan keuangan desa. bantuan keuangan desa merupakan bantuan langsung dari pemerintah daerdiharapkan dapatbantuan keuangandidasarkan pada permohonan dari pemerintah desa kepada gubernur jawa timur, permohonan bantuan kepada gubernur jawa timur dihampiri berita acara musyawarah desa terkait permohonan usulan kegiatan, keputusan kepala desa tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan, rencana anggaran biaya rab) yang disahkan oleh kepala desa dengan diverifikasi sekretaris desa dan diketahui oleh badan permusyawaratan desa bpd), gambar teknis yang ditanda tangani oleh kepala desa, kutipan analisa harga satuan yang telah diatur oleh bupati walikota, denah lokasi: foto lokasi (nol persen), dan dokumen dokumen lainnya yang diperlukan. pemerintah pemerintah daerantuan keuangan desa provinsi jawa timur bersama dengan anggota tim fasilitasi bantuan keuangan desa provinsi jawa timur melakukan verifikasi data dan dapat dilakukan tinjauan lapangan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) pemerintah daerah provinsi jawa timur, dan hasil verifikasi data dan tinjauan lapangan dilaporkan kepada bapak gubernurabpaling banyakartu tanda penduduk ktp) kepala desa dan bendahara desa dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku, dpd, dana). tugasababdanpaling lambatdantenaga kerja tukanprovinsi jawa timurhasil penataan cabang dinas dan unit pelaksana teknis lingkungan dinas pendidikiubah sebagai berikut: ketentuan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:peserta didikji. mengoordinasikan j .)nyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan peserta didik unggul pendidikan menengah, pelaksanaan penelusuran peserta didik unggul prestasi akademik dan non akademik, pelaksanaan pengembangan peserta didik unggul prestasi akademik dan non akademik, pelaksanaan koordinasi penyediaan tenaga professional pembina peserta didik unggul, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi bina peserta didik unggul prestasi akademik dan non akademik jenjang pendidikan menengah atas, pelaksanaan kegiatan prestasi akademik yaitu olimpiade sains nasional osn)limpiade olahraga siswa nasional o2sn), serta festival dan lomba seni siswa nasional fls2n)ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:kurikulum pendidikan sma, menyiapkan bahan penetapan standar kompetensi dan kurikulumil.cc.i. menyiapkan menyiapkan bahan pelaksanaan ppdb dan mutasi pendidikan sma, menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis penerimaan peserta didik baru dan mutasi siswa, il.a, dan oo. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan peserta didik unggul sma)aa) menyiapkan bahan pemberian penghargaan bagi peserta didik sma berprestasi, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. ketentuan ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:peserta didikji. mengoordinasikan j .pelatihan dan pengembangan pendidikan kejuruan, pelaksanaan kegiatan prestasi akademik yaitu osn, lomba kompetensi siswa2sn, dan fls2ndiubah sehingga berbunyi sebagai berikut:kalender pendidikan, evaluasi belajar, sertifikasi siswa, dan pemasaran tamatan peserta didik satuan pendidikan smk, melaksanakan pengembangan pendidikan kejurumenyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan smk,il. menyiapkan penyusunan pedoman teknis penulisan buku pelajaran modul pendidikan untuk smk, melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan sarana prasarana kejuruanmenyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis penerimaan peserta didik baru, dan mutasi peserta didikkk, menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan peserta didik unggul smk,k, lomba kompetensi siswak, menyiapkan bahan pemberian penghargaan bagi peserta didik smk berprestasilingkungan hidup nomor tahun tentang pengukuran, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklimpemerintah pemerintah kabupaten kota adalah pemerintah daerah kabupaten kota yang berkedudukan dalam wilayah provinsi jawa timur. dinas adalah dinas perikanan dan kelautan provinsi jawa timur. orang adalah orang perseorangan dan atau badan hukum provinsi jawa timur. zonasizwp instansi lembaga yang berwenang. kedaruratanmulihan pemulihan adalah perbaikan atau pengembalian pada keadaan semula terhadapdari berbagai sumber emisi. maupun ekonomi. kejadian iklim ekstrim adalah kondisi iklim pada suatu wilayah dan periode tertentu luar kondisi normalnya dan sangat jarang terjadi. gas rumah kacaemisi baseline adalah besaran emisi gas rumah kaca yang dihasilkan pada kondisi tidak adanya aksi mitigasi perubahan iklipolisi khusus yang selanjutnya disebut plus adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang kepolisian khusus bidang pengawasan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi: arahan pengembangan kawasan konservasi, pendataan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, cc. pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil oleh pemerintah kabupaten kota, tata cara penetapan insentif dan disinsentif', pengelolaan resiko bencana, pengelolaan resiko perubahan iklim, pengawasan dan pengendalian zwp k, dan tata cara penjatuhan sanksi administratif. bab bab arahan pengembangan kawasan konservasi kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil provinsi jawa timur terdiri dari: kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil, dan kawasan konservasi perairan. batas wilayah kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil dan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada zwp k. wilayah kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil dan kawasan konservasi perairan dijabarkan dalam: zona inti: dan zona pemanfaatan terbatas. indikasi zona intiobjek eksisting yang diberikan perlindungan. indikasi zona pemanfaatan terbatasbuffer objek eksisting yang diberikan perlindungan. pengaturan pemanfaatan ruang pada zona inti dan pemanfaatan terbatas pada kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil dan kawasan konservasi perairan wajib berpedoman pada zwp provinsi jawa timur. bab iii bab iii pendataan masyarakat lokal dan masyarakat tradisional bagian kesatu tujuan dan fungsi pendataan dinas melakukan pendataan terhadap. pendataan sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai: jumlah, lokasi,, jenis, dan. data dan informasi sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai: pedoman dalam pemanfaatan ruang laut sehingga tidak terjadi tumpang tindih lokasi pemanfaatan ruang laut, acuan untuk menyetujui atau menolak permohonan izin lokasi guna melindungi hak hak masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, dasar dasar untuk menetapkan bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan yang tidak termasuk kedalam jenis kegiatan pemanfaatan oleh masyarakat lokal dan atau masyarakat tradisional sehingga perlu mengurus perizinan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan, dan dasar untuk menetapkan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilarang. bagian kedua waktu pendataan pendataan sebagaimana dimaksud dalam sudah harus selesai dilakukan paling lambat (dua) tahun sejak peraturan gubernur ini diundangkan. untuk memperbaharui data dan informasi, dinas melakukan kegiatan pendataan ulang setiap (lima) tahun sekali. bagian ketiga tata cara pendataan pendataan dapat dilakukan dengan cara top down atau bottom up. pendataan secara top down sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas dengan cara pendataan langsung wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. pendataan secara bottom up sebagaimana dimaksud pada dilakukan sendiri oleh masyarakat lokal dan masyarakat tradisional dengan mengisi aplikasi berbasis teknologi informasi. pendataan secara top down sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan mengisi formulir yang memuat antara lain: nama nama masyarakat lokal atau masyarakat tradisional, jenis kegiatan pemanfaatan yang dilakukan, koordinat lokasi kegiatan pemanfaatan, metode atau cara yang digunakan dalam kegiatan pemanfaatan, daftar sarana dan prasarana yang digunakan, waktu serta intensitas operasional, dan rata rata jumlah pendapatan atau penghasilan setiap bulan. formulir sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh masyarakat lokal atau masyarakat tradisional yang diketahui oleh petugas pelaksana pendataan. untuk melaksanakan kegiatan pendataan secara bottom sebagaimana dimaksud dalam dinas membuat aplikasi berbasis teknologi informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. aplikasi sebagaimana dimaksud pada berisikan fitur yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam dinas melakukan verifikasi terhadap pendataan masyarakat lokal dan masyarakat tradisional baik yang dilakukan secara top down maupun secara bottom up. bagian keempat penugasan pemerintah kabupaten kota dan desa pelaksanaan pendataan secara top down sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dengan: menugaskan menugaskan pemerintah kabupaten kota berdasarkan asas tugas pembantuan, dan atau menugaskan desa. tata cara dan biaya pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan desmasyarakat lokal dan masyarakat tradisional masyarakat lokal dan masyarakat tradisional wajib secara aktif mengikuti kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud dalam dan dalam hal masyarakat lokal dan masyarakat tradisional tidak mengikuti kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada dalam batas waktu yang ditentukan, maka masyarakat lokal dan masyarakat tradisional wajib mengurus izin lokasi dan izin pengelolaan. batas waktu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala dinas. dalam masa waktu pendataan dan atau sebelum berakhirnya masa waktu pendataan, dinas melakukan sosialisasi kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. bab pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil oleh pemerintah kabupaten kota bagian kesatu umum pemerintah kabupaten kota dapat melakukan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. pemanfaatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud pada untuk kegiatan: pemanfaatan air laut selain energi, dan wisata bahari. bagian kedua persyaratan pemerintah kabupaten kota yang melakukan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil wajibuntuk memperoleh persetujuan. permohonan sebagaimana dimaksud dalam wajib disertai dengan persyaratan teknis dan operasional. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada meliputi: perencanaan teknis kegiatan yang diusulkan, dokumen amdal atau dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, bukti kesesuaian lokasi dengan zwp dan atau rencana tata ruang wilayah provinsi dari instansi yang berwenang, hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannyapersyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada meliputi: memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan, mengakui, menghormati, dan melindungi hak hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, memperhatikan memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses sempadan pantai dan muara sungai, dan melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan lokasi pemanfaatan. bagian ketiga tata cara pemberian persetujuan gubernur membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan guna memverifikasi kebenaran dokumen permohonan yang diajukan. tim sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. gubernur menerbitkan persetujuan atau penolakan paling lama (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkapapabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada gubernur tidak memberikan persetujuan atau penolakan, maka permohonan dianggap disetujui. bagian keempat pencabutan gubernur dapat melakukan pencabutan persetujuan dalam hal: pemerintah kabupaten kota melakukan pelanggaran atas larangan yang ditentukan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, dan atau pemerintah pemerintah kabupaten kota melakukan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil tidak sesuai peruntukan yang disetujui. pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud padagian kelima jangka waktu persetujuan berlaku dalam jangka waktu: pemanfaatan air laut selain energi paling lama (sepuluh) tahun, dan wisata bahari paling lama (dua puluh) tahun. jangka waktu persetujuan sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang. pemerintah kabupaten kota dapat mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan kepada gubernur selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum masa berlaku persetujuan berakhir. permohonan perpanjangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan teknis, dan operasional sebagaimana dimaksud dalam selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada permohonan perpanjangan persetujuan wajib dilengkapi dengan: fotokopi fotokopi surat persetujuan awal, alasan perpanjangan, dan cc. surat pernyataan kesanggupan pemerintah kabupaten kota untuk melanjutkan pengelolaan. gubernur menerbitkan persetujuan atau penolakan perpanjangan persetujuan paling lama (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada gubernur tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan perpanjangan dianggap disetujui. penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada diberikan secara tertulis dan disertai alasan. persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam berlaku paling lama: (sepuluh) tahun untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi, dan (dua puluh) tahun untuk kegiatan wisata bahari, sejak berakhirnya masa berlaku persetujuan awal. bagian keenam luasan luasan persetujuanluasan persetujubatas luasan tertentu sebagaimana dimaksud pada diberikan sebagai berikut: pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan paling luas (seratus) hektar, dan wisata bahari dengan luasan paling luas (seratus) hektar. bagian ketujuh masa berakhirnya persetujuan persetujuan berakhir apabila: habis masa berlakunya, dicabut oleh gubernur, dan atau dikembalikan secara sukarela oleh pemerintah kabupaten kota. bab tata cara penetapan insentif dan disinsentif bagian kesatu umum pemerintah kabupaten kota dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan zwp berhak mendapatkan insentif dari pemerintah daerah. selain pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat memberikan disinsentif terhadap setiap kegiatan yang tidak sejalan dengan zwp k. bagian kedua pemberian insentif paragraf pemberian insentif kepada pemerintah kabupaten kota pemberian insentif kepada pemerintah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa: pemberian kompensasi dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten kota pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh pemerintah daerah, kompensasi penyediaan sarana dan prasarana, dan atau publikasi atau promosi kabupaten kota. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten kota atas pemberian manfaatnpemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten kota dankompensasikompensasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil pada wilayah yang diprioritaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemberian insentif berupa publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam huruf bertujuan untuk menciptakan daya saing antar pemerintah kabupaten kota guna menciptakan iklim bisnis yang kondusif. publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan: potensi lokal, dan tata pemerintahan yang baik. paragraf pemberian insentif kepada masyarakat pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa: pemberian kompensasi, pengurangan retribusi, pemberian imbalan, pemberian sewa ruang, pemberian kemudahan perizinan, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, dan atau penghargaan. pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. pemberian kompensasidalam dalam rangka melaksanakan pemberian insentif berupa pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada masyarakat dapat mengajukan permohonan kompensasi kepada pemerintah daerah. pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud padapengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan perangkat stimulus (rangsangan)ciptakan kesesuaian dengan zwp k. pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan: jenis kegiatan, skala kepentingan, dan nilai strategis guna lahan. pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan. pemberian imbalanmastikan kelestarian lingkungan dan daya dukung alam. pemberian imbalan sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan mempertimbangkan jenis kegiatan, skala kepentingan dan nilai kemanfaatan. pemberian sewa ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf bertujuan untuk mengelola aset daerah agar memberikan manfaat dan daya guna. pemberian sewa ruang sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pemasukan dana atau nilai keuntungan dan peningkatan nilaidalam huruf berupa: kemudahan proses perizinan dalam bentuk biaya perizinan, jangka waktu penyelesaian, dan atau persyaratan pengajuan untuk pengembangan ataupada dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. urun saham sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan berdasarkan: konsep membangun tanpa menggusur, pembagian keuntungan finansial atau non finansial, dan cc. rasa memiliki masyarakat terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. urun saham sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan jenis kegiatan, nilai strategis, skala kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang undangan.dalam rangka mendapatkan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada masyarakat dapat mengajukan permohonan penyediaan sarana dan prasarana kepada pemerintah daerah. bagian ketiga pemberian disinsentif pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: pemberian disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak retribusi yang tinggi sesuai dengan biaya yang dibutuhkan dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. pemberian disinsentif non fiskal berupa: pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, pengenaan penalti, persyaratan khusus dalam perizinan, dan atau pemberian status tertentu dari pemerintah daerah. pembatasan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf butir merupakan upaya untuk mengurangi dan atau menghambat pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil melalui pembatasan penyediaan infrastruktur. pembatasan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang sesuai dengan zwp k. pengenaan kompensaskompensasgenaan penaltrsyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf butir merupakan upaya penambahan persyaratan khusus dalamsifzinan, jangka waktu penyelesaian, dan atau persyaratan teknis pengajuan izin untuk pengembangan guna lahan tertentu. bagian bagian keempat tahap pemberian insentif dan disinsentif pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagai berikut: tahap perencanaan, tahap pengusulan, dan tahap penetapan. tahap pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas. tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tahap studi berdasarkan zwp dan isu strategis daerah. perencanaan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang ditetapkan dalam zwp k. tahap pengusulan sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan kepada gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala dinas. pengusulan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan oleh dinas, pemerintah kabupaten kota dan atau masyarakat. terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam gubernur membentuk tim penilai dengan keputusan gubernur. tim penilai sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kepala kepala dinas sebagai ketua, dan inspektorat, biro hukum, perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan unsur masyarakat sebagai anggota. tim penilai sebagaimana dimaksud pada bertugas untuk menilai kesesuaian kegiatan dengan zwp dan peraturan perundang undangan. tahap penetapan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam huruf dituangkan dalam keputusan gubernur. bab pengelolaan risiko bencana bagian kesatu umum bencana wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dapat diakibatkan oleh: peristiwa alam, dan atau perbuatan orang. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain meliputidan j . angin puting beliung. bencana bencana yang diakibatkan oleh perbuatan manusia sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi bencana: banjir, kenaikan paras muka air laut, tanah longsor, dan erosi pantai. dalam rangka melakukan pengelolaan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah dan atau pemerintah kabupaten kota melaksanakan pengelolaan risiko bencana dengan tahapan sebagai berikut: tahap mitigasi, tahap kesiapsiagaan, kedaruratan: dan pemulihan. selain pemerintah daerah dan atau pemerintah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada masyarakat dan atau badan usaha dapat berperan serta dalam melakukan pengelolaan risiko bencana. bagian kedua tahap mitigasi penyelenggaraan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf mengacu pada perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. penyelenggaraan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui kegiatan: struktur fisik, dan atau non struktur non fisikberdampak penting wajib melakukan mitigasi dengan mengacu pada dokumen amdal. setiap setiap orang dalam melakukan mitigasi bencanakegiatan mitigasi bencana gempa bumi melalui struktur fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan cara: penggunaan konstruksi bangunan tahan gempa, penyediaan tempat logistik, cc. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dan penyediaan sarana dan prasarana evakuasi. kegiatan mitigasi bencana tsunamiggunaan konstruksi bangunan ramah bencana tsunami, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, vegetasi pantai, dan pengelolaan ekosistem pesisir. kegiatan mitigasi bencana gelombang ekstrimmitigasi bencana gelombang laut berbahaya melalui struktur fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui penyediaan sistem peringatan dini. kegiatan mitigasi bencana letusan gunung api melalui struktur fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan cara: penyediaan penyediaan sistem peringatan dini, penyediaan bunker, cc. pembangunan jalur lahar, dan penyediaan sarana dan prasarana evakuasi. kegiatan mitigasi bencana banjirngendalian banjir, dan penyediaan sarana dan prasarana evakuasi. kegiatan mitigasi bencana kenaikan paras muka air lautnyediaan pompa air, cc.mitigasi bencana tanah longsor melalui struktur fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan caramitigasi bencana erosi pantairemajaan pantai, vegetasi pantai, dan pengelolaan ekosistem pesisir kegiatan mitigasi bencana angin puting beliungmitigasi bencana melalui non struktur non fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan caramdal, penyusunan tata ruang, penyusunan zwp k, dan pendidikan, penyuluhan dan penyadaran masyarakat. penyusunan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan penyusunan petunjuk teknis mengenai mitigasi bencana. penyusunan peta rawan bencana sebagaimana dimaksud dalamdalamdalamdalamwp sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui kegiatan yang berbasis mitigasi bencana. pendidikan pendidikan, penyuluhan dan penyadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui kegiatan pelatihan, gladi, simulasi, lokakarya dan atau peningkatan kesiapsiagaan masyarakat mengenai upaya mengurangi risiko bencana. selain pendidikan, penyuluhan dan penyadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam masyarakat juga wajib melaksanakan kegiatan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dengan cara: menjaga lingkunganmitigasi bencana bagi aktifitasgian ketiga tahap kesiapsiagaan tahappengelolaan risiko bencana. kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan cara. bagian keempat tahap kedaruratan tahap kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan carafungsi sarana dan prasarana vital. pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk mengidentifikasi:atau sumber daya buatan. penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan gubernur yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana dengan mempunyai kemudahan akses yang meliputi: pengerahdilaksanakan dengan carasanakan dengan cara memberikan prioritas penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayan kesehatan dan psikosis yang diberikan kepada: bayi, balita, dan anak anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, cc. penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia. pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan cara memperbaiki dan atau mengganti kerusakan akibat bencana. bagian bagian kelima tahap pemulihan tahap pemulihanbudaya dan ekonomirupakan kegiatan struktur fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, budaya dan ekosistem wilayah pesisir dan pulau pulau kecildilaksanakan melalui kegiatan: perbaikan infrastruktur, dan atau hunian yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat olehakibat bencana. pemulihan psikososial seperti kondisi sebelum bencana. pemulihan psikososial sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui kegiatan: bantuan konseling dan konsultasi keluarga, pendampingan pemulihan trauma, dan ataupelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui kegiatanmenyediakan peralatan kesehatan, menyediakan tenaga medis dan paramedis, dan atau merujuk rumah sakit terdekarekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh tokoh masyarakat, dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, karakter dan budaya masyarakat setempat serta menjunjung rasa keadilan. pemulihan sosial, budaya dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf bertujubudaya dan ekonomi seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana. pemulihan sosial, budaya dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan cara membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, budaya dan ekonomi melalui: layanan advokasi dan konseling, bantuan stimulan aktivitas ekonomi, dan atau pelatihan. pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam huruf bertujupemulihan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui kegiatan: pengaktifan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban daerah bencana, peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban, dan ataubertujuan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana. pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui kegiatan: pengaktifan kembali pelaksanaan tugas tugas pemerintahan secepatnya, penyelamatan dan pengamanan dokumen daerah dan pemerintah daerahatau pengaturan kembali tugasbertujupemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui kegiatan: rehabilitasi dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik, pengaktifan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi lembaga terkait, dan atau cc. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik. pelaksanaan kegiatan tahap pemulihan dampak bencana wilayah pesisir dan pulau pulau kecilngelolaan risiko perubahan iklim bagian kesatu umum perubahan iklim perairan pesisir merupakan perubahan kondisi iklim tidak normal akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca yang menyebabkan timbulnya fenomena dan dampak perubahan iklim perairan serta menyebabkan kerugian dan korban pada komunitas tertentu baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang sehingga diperlukan pengelolaan risiko perubahan iklim. pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kegiatan pengelolaan risiko perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang meliputi: mitigasi perubahan iklim, dan adaptasi perubahan iklim. bagian kedua mitigasi perubahan iklim mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kegiatan kegiatan yang berada wilayah perairan pesisir dan pulau pulau kecil. mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: pengukuran, pelaporan, dan verifikasi. pengukuran mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui: perencanaan, dan pelaksanaan. perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk mendapatkan: emisi baseline: dan besaran target penurunan emisi gas rumah kaca atau peningkatan serapan gas rumah kaca beserta waktu pencapaiannya. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan untuk mendapatkan besaran emisi gas rumah kaca atau serapan gas rumah kaca aktual. pelaporan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan laporan hasil capaian pengukuran mitigasi perubahan iklim. pelaporan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: penghitungan besaran emisi gas rumah kaca tanpa adanya mitigasi perubahan iklim, baseline yang ditetapkan serta asumsi asumsi yang digunakan dalam penyusunan baseline, cc. metodologi penghitungan capaian mitigasi perubahan iklim, hasil pemantauan terhadap data aktivitas yang dilakukan termasuk ukuran, lokasi dan periode pelaksanaan mitigasi perubahan iklim, uraian mitigasi perubahan iklim yang dilakukan serta capaian penurunan dan atau penyerapan emisi gas rumah kaca secara agregasi, uraian sistem manajerial yang ditetapkan mencakup nama penanggungjawab serta sistem yang dibangun untuk memantau dan mengumpulkan data aktivitas terkait dengan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan, dan kendala dan hambatan. verifikasi mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan kebenaran informasi yang termuat dalam laporan mitigasi perubahan iklim. verifikasi mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh verifikator yang ditunjuk berdasarkan kriteria sebagai berikut: tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan mitigasi perubahan iklim, dan memiliki sertifikat kompetensi sebagai verifikator capaian mitigasi perubahan iklim. tahapan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh dinas dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. bagian ketiga adaptasi perubahan iklim adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan penyesuaian sistem kehidupan yang dilakukan dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim perairan. adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:, penyusunan kajian kerentanan dan risiko iklim, cc. penyusunan pilihan aksi adaptasi perubahan iklim, dan penetapan penetapan prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dan pengintegrasian aksi adaptasi perubahan iklim dalam kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan. sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui: pemetaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang terdampak perubahan iklim, pengumpulan data dan informasi terkait dampak perubahan iklim, dan cc. pendataan kerugian dan manfaat akibat perubahan iklim. identifikasi target sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan cara: pengumpulan data dan informasi yang didapatkan langsung dari wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang terkena dampak perubahan iklim, dan atau kajian literatur yang dapat ditelusuri. hasil identifikasi target sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam laporan lingkup kajian yang menjadi pedoman penyusunan kajian kerentanan dan risiko iklim. penyusunan kajian kerentanan dan risiko iklim sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk memetakan bahaya perubahan iklim terhadap faktor biofisik, sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap resistensi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. penyusunan kajian kerentanan dan risiko iklim sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui tahapan: analisis analisis kondisi iklim dan kejadian iklim ekstrim historis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, penyusunan skenario iklim periode masa depan, cc. pengkajian dampak kejadian iklim historis yang mengancam fungsi ekologis, analisis historis, proyeksi kerentanan dan risiko wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, atau analisis kapasitas kelembagaan dalam mengendalikan dampak perubahan iklim. tahapan penyusunan kajian kerentanan dan risiko perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada harus menggunakan metode yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. hasil penyusunan kajian kerentanan dan risiko perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam dokumen kajian kerentanan dan risiko iklim guna dijadikan dasar pedoman penyusunan pilihan aksi adaptasi perubahan iklim. penyusunan pilihan aksi adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan cara: penelusuran studi pustaka pilihan aksi adaptasi perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan pulau pulau kecil terkait perubahan iklim yang dapat ditelaah dan ditelusuri, dan penelusuran pilihan aksi adaptasi perubahan iklim yang telah dilakukan. hasil penyusunan pilihan aksi adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk daftar pilihan aksi adaptasi perubahan iklim guna dijadikan dasar pedoman dalam penetapan prioritas aksi adaptasi perubahan iklim. penetapan prioritas aksi adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh gubernur dengan memperhatikan: cakupan cakupan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil terkait dengan risiko iklim, luasan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang terdampak oleh perubahan iklim, cc. sumber daya yang dibutuhkan, potensi kendala dalam melaksanakan aksi adaptasi perubahan iklim, manfaat dari pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim: periode manfaat aksi adaptasi perubahan iklim, perolehan manfaat investasi aksi adaptasi perubahan iklim, atau kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan aksi adaptasi perubahan iklim. hasil penetapan prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dituangkan dalam bentuk daftar prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dan diintegrasikan dalam zwp dan kebijakan, rencana dan atau program lainnya wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang berpotensi terkena dampak perubahan iklim. kegiatan adaptasi perubahan iklim. pengawasan pengawasan dan atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: plus, dan atau pengawas sumber daya kelautan dan perikanan lingkungan pemerintah daerah. pengawas sumber daya kelautan dan perikanan lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf melaksanakan pengawasan dan atau pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya. dalam melakukan pengawasan dan atau pengendalian, pemerintah daerah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten kota dan desa. pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada peraturan perundang undangan. bagian kedua pengawasan paragraf pengawasan oleh plus plus sebagaimana dimaksud dalam huruf diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan atas usulan gubernur. untuk dapat diangkat menjadi plus sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: pegawai negeri sipil daerah yang membidangi pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecilatau golongan ruang ii b dengan pendidikan paling rendah setingkat sekolah menengah atas atau sederajat, dan telah telah mengikuti pelatihan kepolisian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan. plus sebagaimana dimaksud pada diberhentikan apabila: dialihtugaskan dari bidang pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, mengundurkan diri sebagai plus, kartu tanda anggota plus dicabut, tugas belajar lebih dari (enam) bulan, cuti diluar tanggungan negara, berhalangan tetap,dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, plusdan ataupatroli perbedaan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: patroli perbedaan khusus, dan patroli perbedaan rutin, pengambilan contoh sampel dari suatu tempat kegiatan, apabila diperlukan, cc. meminta informasi dan atau keterangan dari berbagai pihak terkait, tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran peraturan perundang undangan. patroli patroli perbedaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan cara dan perlengkapan dinas yang sesuai dengan peraturan perundang undangan. selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam plus mempunyai tugas posisional lainnya. tugas posisional lainnya sebagaimana dimaksud pada meliputi: sebagai mitra kepolisian republik indonesia,sebagaimana dimaksud pada huruf bersifat: pre empty meliputi: sosialisasi dan penyuluhan, dan kegiatan pembinaan kemasyarakatan preventidanrepresif non yudisial, melaksanakan penanganan barang bukti tindak pidana bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, dan membantu proses penyidikan kepolisian republik indonesia. paragraf paragraf pelaksanaan pengawasan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil meliputi: perencanaan, dan pelaksanaan. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkaityang menunjang pelaksanaan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan dokumen zwp k.lain selain melakukan pengawasan kawasan sebagaimana dimaksud padaterhadap kegiatan: reklamasi, pengelolaan resiko bencana, cc. pengelolaan resiko perubahan iklim, dan rehabilitasi. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan masyarakat adat. paragraf pengawasan oleh masyarakat masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui penyampaian laporan dan atau pengaduan kepada plus dan atau pengawas sumber daya kelautan dan perikanan lingkungan pemerintah daerah. laporan dan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan secara lisan dan atau tulisan. plus dan atau pengawas sumber daya kelautan dan perikanan lingkungan pemerintah daerah menanggapi laporan dan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada melalui tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang undangan. bagian kedua pengendalian paragraf umum pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dilaksanakan melalui: akreditasi: dan rehabilitasi. paragraf akreditasi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang menjadi kewenangan daerah, kecuali pada: kawasan strategis nasional tertentu, dan pulau pulau kecil terluar. penyelenggaraliputi program rehabilitasi, konservasi, reklamasi, mitigasi bencana dan atau pengembangan ekonomi. dalam menyelenggarakan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam gubernur membentuk tim akreditasi yang dipimpin oleh kepala dinas dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada bertugas membantu gubernur untuk: melakukan penilaian akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, memberikan rekomendasi akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, dan cc. monitoring dan evaluasi akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dapat diusulkan oleh masyarakat atau badan hukum. usulan sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada gubernur melalui tim akreditasi. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada tim akreditasi melakukan penilaian terhadap program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil berdasarkan standar dan pedoman penilaian akreditasi, yangstandar dan pedoman penilaian akreditasi sebagaimana dimaksud pada masing masing terdiri dari beberapa aspek dan kriteria yang dinilai dan dilakukan pembobotan. berdasarkan pembobotan dari masing masing aspek yang dinilai dan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam setelah dikalikan diperoleh hasil penilaian akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. hasil hasil penilairupakan bahan pertimbangan tim akreditasi dalam menentukan penerima insentif yang didasarkan kemampuan keuangan daerah. tim akreditasi menyampaikan hasil penilaian akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil kepada gubernur yang dituangkan dalam berita acara berisi usulan pemberian insentif atau berita acara penolakan pemberian insentif. apabila usulan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada diterima, gubernur menetapkan surat keputusan terhadap masyarakat atau badan hukum yang berhak menerima insentif. apabila usulan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ditolak, gubernur menetapkan surat keputusan terhadap masyarakat atau badan hukum yang tidak dapat dipertimbangkan untuk menerima insentif. gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menyusun dan mengajukan usulan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil kepada menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. penyusunan dan pengajuan usulan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim akreditasi yang dipimpin oleh kepala dinas dan instansi terkait sebagai anggota yang dibentuk dengan keputusan gubernur. paragraf paragraf rehabilitasiantara lain dilakukan terhadap: terumbu karang, mangrove, lamun, estuari: laguna, (rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada memperhatikan rencana pengelolaan daerah aliran sungai. rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan cc. pemeliharaan. identifikasi penyebab kerusakan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: pengumpulan penyebab kerusakan meliputi penyebab kerusakan alami dan penyebab kerusakan akibat aktivitas manusia, yang diukur berdasarkan kriteria kerusakan yangzwp dan atau rencana tata ruang wilayah daerah il. tenaga, sarana dan prasarana, rencana pemeliharaan selama minimal (dua) tahun, dan pembiayaan yang menggambarkan jumlah dan sumber dana. pelaksanadilakukan melalui: penanaman, transplantasi, penyebaran benih atau restoring, dan atau pembuatan habitat buatan. perbaikan habitatpenggunaan penerapan teknis perbaikan habitat, transplantasi, dan atau pembuatan habitat buatan. cc. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami, dan atau penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan. ramah lingkunganilaksanab tata cara pengenaan sanksi administratif sanksi administratif dikenakan kepada setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan:, dan atauyang diberikan. setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan, atau cc. pencabutan izin lokasi.mbekuan atas kegiatan pemanfaatan ruang selama (satu) bulan. dalam hal setelah pembekuan atas kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada tidak ada penyesuaian terhadap izin lokasi, gubernur mencabut izin lokasi atas pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau pulau kecil. setiap orang dan atau badan usaha yang melakukansebagaimana dimaksud dalam huruf dikenai sanksi administratifdan atau denda administratif. peringatannghentian sementara atas kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan selama (satu) bulan. apabila setelah dilakukan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada pemegang izin tetap mengabaikan, gubernur dapat mezin wajib membayar denda administratif sebesar (lima) kali lipatncabut izin pengelolaan atas pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau pulau kecil. selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dan gubernur dapat membatalkan izin pengelolaan atas sumber daya perairan pesisir dan pulau pulau kecil apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung unsur: cacat hukum, kekeliruan: dan atau informakelautan dan perikanan provinsi jawa timurcabang kelautan dan perikanan adalah bagian dari dinas kelautan dan perikanan penyelenggara urusan kelautan dan perikanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu. unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disingkat upt adalah unsur pelaksana teknis dinas kelautan dan perikaikanan budidaya, membawahi seksi produksi dan usahaperikanan budidaya. bidang perikanan tangkap, membawahi seksi pengelolaan sumber daya ikan, seksi kepelabuhanan perikanan, dan seksi keteladanan. bidang bidang kelautan pesisir dan pengawasan, membawahi seksi pengelolaan ruang laut, seksi pendayagunaan pesisir dan pulau pulau kecil, dan seksi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. bidang pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan, dan seksi usaha dan investasilautan dan perikan: perumusan kebijakan perikanan budidaya, perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi usaha perikanan budidaya, cc. perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya, perumusan perumusan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, perumusan kebijakan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan bidang perikanan budidaya, perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan, perumusan kebijakan pengembangan teknologi perikanan budidaya, perumusan kebijakan pengendalian, penggunaan dan peredaran obat ikan kimia, perumusan kebijakan pelestarian sumber daya ikan lokal perairan umum, mengoordinasikan kebijakan pengembangan perikanan budaya, mengkoordinasikan kebijakan pengembangan instalasi perikanan budidaya, il. pemberian rekomendasi teknis perizinan usaha budidaya laut dan payau, pemberian rekomendasi teknis perizinan usaha budidaya tawar lintas kabupaten kota, pemberian rekomendasi perizinan peredaran obat ikan, ekspor impor benih dan induk ikan, ooroduksi dan usahmbangan produksi serta fasilitasi usaha perikanan budidaya, menyiapkan bahan mengoordinasikan kebijakan produksi dan usaha perikanan budidaya, cc. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan penyebarluasan teknologi perikanan budidaya, menyiapkan data dan informasi statistik perikanan budidaya, menyiapkan bahan pembinaan, sertifikasi dan pengawasan penerapan standarisasi cara pembenihan ikan yang baik pib) dan cara budidaya ikan yang baik bib), menyiapkan bahan perumusan kebijakan ketersediaan benih bermutu, calon induk dan induk unggul, menyiapkan menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kelompok pembudidaya ikan, menyiapkan bahan informasi usaha dan teknologi perikanan budidaya, menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi permodalan dan investasi perikanan budidaya, menyiapkan bahan pemberian rekomendasi surat izin usaha perikanan budidaya sup budidaya) dan surat izin kapal pengangkut ikan hidup hasil budidaya siki), menyiapkan bahan pemberian rekomendasi ekspor impor induk dan benih ikan, il. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan instalasi perikanan budidaya, menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi serta usaha perikanan budidaya, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. seksi sarana dan prasaraningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan fasilitasi sarana dan prasarana usaha kelompok pembudidaya ikan, menyiapkan bahan pembinaan, sertifikasi dan pengawasan penerapan cara pembuatan pakan ikan yang baik ppi), menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sarana dan prasarana perikanan budidaya, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang, seksi kesehatan ikan dan lingkungan budidayai kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan, menyiapkanlolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian residu obat ikan kimia dan kontaminan, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian, penggunaan dan peredaran obat ikan kimia, menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin peredaran obat ikan sebagai distributor obat ikan, menyiapkan bahan pelaksanaan pelestarian sumber daya ikan lokal perairan umum, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidanguntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perikanan tangkap, mempunyai fungsi: perumusan kebijakan pengembangan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap, perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasaranapenyiapan perumusan kebijakan kepelabuhanan perikanan, wpengoordinasian kebijakan pengembangan perikanan tangkapeksi pengelolaan sumber daya manfaatan dan pelestarian sumber daya perikanan tangkap, menyiapkan data dan informasi statistik perikanan tangkap, menyiapkan bahan analisis kuota kapal penangkap ikan diatas (lima) gross tonnage gt) sampai dengan (tiga puluh) gt, menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap, perizinan penangkapan ikan, perizinan kapal pengangkut ikan, pemasangan rumpon dan pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan berukuran diatas (lima) sampai dengan (tiga puluh) gt, menyiapkan bahan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran diatas (lima) sampai dengan (tiga puluh) gt, menyiapkan bahan koordinasi kebijakan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. seksi kepelabuhankepelabuhanan perikanan, menyiapkan bahan analisis lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan jaminan mutu hasil tangkapan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional pelabuhan perikanan, menyiapkan menyiapkan bahan koordinasi kebijakan kepelabuhanan perikanan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kepelabuhanan perikanan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. seksi keteladanan permodalan perikanan tangkap, menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitas penguatan kelompok nelayan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, menyiapkan bahan koordinasi kebijakan keteladanan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keteladanan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bagian kelima bidang kelautan, pesisir dan pengawasan bidang kelautan, pesisir dan pengawas, pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau pulau kecil sertapesisir dan pengawasan, mempunyai fungsi: perumusan kebijakan bidang kelautan, pesisir dan pengawasan, perumusan kebijakan pengelolaan ruang laut sampai dengan (dua belas) mil diluar minyak dan gas bumi, cc. pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut sampai dengan (dua belas) mil diluar minyak dan gas bumi, perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil, perumusan perumusan kebijakan konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan, perumusan kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan (dua belas) mil, g. mengoordinasikan kebijakan pengembangan dan pengelolaan kelautan, pesisir, mengoordinasikan kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, mengoordinasikan kebijakan pengembangan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecilengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas, menyiapkan bahan koordinasi kebijakan pengelolaan ruang laut, menyiapkan bahiapkan bahan pemberian rekomendasi izin lokasi dan pengelolaan perairan pesisir, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin pengelolaan produksi garam, izin biofarmokologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi pemasangan pipa dan kabel bawah laut, izin lokasi dan izin pengelolaan benda muatan kapal tenggelam bkt), menyiapkan dokumen rencana pengelolaan dan pencanangan kawasan konservasi, menyiapkan bahan penataan batas kawasan konservasi, menyiapkan data, bahan analisis dan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, melaksanakan melaksanakan identifikasi, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan ruang laut, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang seksi pendayagunaan pesisir dan pulau pulau kecilmasyarakat pesisir, menyiapkan data dan informasi statistik garam rakyat, cc. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat pulau pulau kecil, menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir, mengumpulkan data, bahan analisis dan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan pendayagunaan pesisir dan pulau pulau kecil, menyiapkan bahan koordinasi kebijakan pendayagunaan pesisir dan pulau pulau kecil, melaksanakan identifikasi, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pendayagunaan pesisir dan pulau pulau kecil, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. seksi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanpemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan wilayah laut sampai dengan (dua belas) mil: menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas, melaksanakan pengawasan terpadu pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan wilayah laut sampai dengan (dua belas) mil laut, melaksanakan pengawasan usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melaksanakan perencanaan pengawasan dalam rangka pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil wp3k), menyiapkan menyiapkan bahan koordinasi penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan, melaksanakan identifikasi, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. bidang keenampada bidang pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, mempunyai fungsi: perumusan kebijakan pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, perumusan kebijakan pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, cc. perumusan kebijakan jaminan mutu dan keamanan produk hasil kelautan dan perikanan, perumusan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, perumusan kebijakan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, pelaksanaan pemberian rekomendasi izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, mengoordinasikan kebijakan pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanakses pasar, promosi dan logistikakses pasar produk kelautan dan perikanan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan konsumsi ikan, menyiapkan bahan pelaksanaan promosi produk hasil perikanan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan distribusi produk hasil perikanan, menyiapkan bahan fasilitasi sistem logistik dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan, menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelompok pemasar produk hasil kelautan dan perikanan, menyiapkan bahan koordinasi kebijakan pengembangan akses pasar, promosi dan logistik produk kelautan dan perikanan, menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan akses pasar, promosi dan logistik, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. seksi bina mutu dan diversifikasi produteknologi pengolahan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis jaminan mutu dan keamanan produk hasil kelautan dan perikanan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis diversifikasi produk olahan hasil kelautan dan perikanan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan produk non konsumsi hasil kelautan dan perikanan,koordinasi kebijakan bina mutu dan diversifikasi produk, menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bina mutu dan diversifikasi produk, dan melaksanakan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. seksi usaha dan invelas kelompok pengolah dan pemasar produk hasil kelautan dan perikanan, menyiapkan data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan, menyiapkan bahan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar produk hasil kelautan dan perikanan dalam hal penguatan usaha dan kelembagaan, menyiapkan bahan kebijakan peningkatan investasi dan penumbuhan pelaku usaha produk hasil kelautan dan perikanan, menyiapkan bahan informasi pengembangan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, menyiapkan bahan koordinasi kebijakan usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan usaha dan investaand perikdaya manusia yang selanjutnya disebut badan adalah badan pengembangan sumberdaya manusia provinsi jawa timur. bab kedudukan dan susunan organisasi (|) badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan dan atau pengembangan kompetensi aparatur sipil negaraembangan kompetensi dasar dan manajerial, membawahi: sub bidang pengembangan kompetensi manajerial jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator, sub bidang sub bidang pengembangan kompetensi manajerial jabatan pengawas, dan sub bidang pengembangan kompetensi dasar dan kader pemerintahan daerah. bidang pengembangan kompetensi teknis, membawahi: sub bidang pengembangan kompetensi teknis urusan wajib pelayanan dasar dan urusan pilihan: sub bidang pengembangan kompetensi teknis urusan wajib non pelayanan dasar, dan sub bidang pengembangan kompetensi teknis administrasi dan pemerintahan umum. bidang pengembangan kompetensi fungsional dan sosial kultural, membawahi: sub bidang pengembangan kompetensi jabatan fungsional, sub bidang pengembangan kompetensi sosial kultural, dan sub bidang pengembangan kompetensi tenaga kedaulatan. bidang pengembangan pengajaran kompetensi, membawahi: sub bidang pengelolaan pengajaran, sumber belajar dan teknologi informasi, sub bidang sertifikasi kompetensi, dan sub bidang pengendalian mutu, inovasi kerjasama dan evaluasi kedaulat4)gembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negarmbangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara,antauan, evaluasi dan pelaporankompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara, pelaksanaan administrasi badan bidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negargembangan kompetensi dasar dan manajerial bidang pengembangan kompetensi dasar dangembangan kompetensi dasar dan manajerial mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan teknis dan rencanaelenggaradan fasilitasiantauan, evaluasi dan pelapomanajerial jabatan pimpinan tinggi dan jabatimpinan tinggi dan jabatan administrator, menyiapkannyelenggaraimpinan tinggi dan jabatmanajerial jabatanengawas,engawas, menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan kompetensi manajerial jabatan pengawas, menyiapkan bahan dan melaksanakengawasdasardasar dan kader pemerintahan daerah, menyiapkan bahan penyusunan standar perangkat pembelajaran pengembangan kompetensi dasar dan kader pemerintahan daerah, cc. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dasar dan kader pemerintahan daerah, menyiapkandasargembangan kompetensi teknisteknis. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengembangan kompetensi teknis, mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis administrasi, pemerintahan umum, dan kompetensi teknis urusan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, dan pilihan, dan kompetensi teknis urusan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, dan pilihan, penyelenggarabinaan dan fasilitasiantauan, evaluasi dan pelaporteknis urusan wajib pelayanan dasar dan uruspelayanan dasar dan pilihan, cc. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangnon pelayanan dasar, cc. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis urusan wajib non pelayanan dasaadministrasi dan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas: menyiapkan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis administrasi dan pemerintahan umum, menyiapkan bahan, cc. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis administrasi dan pemerintahan umumadministrasi dankompetensi fungsional dan sosial kultural bidang pengembanggembangusunan standar perangkat pembelajaelenggarambinaan, mengkoordinasikan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelapodan pelaksanajabatan fungsional, menyiapkan bahan penyusunan standar perangkat pembelajaran pengembangan kompetensi jabatan fungsional, menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan kompetensi jabatan fungsionsosial kultural, menyiapkan bahan penyusunan standar perangkat pembelajaran pengembangan kompetensi sosial kultural, menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan kompetensi sosial kulturnaga kedaulatan, menyiapkan menyiapkan bahan penyusunan standar perangkat pembelajaran pengembangan kompetensi tenaga kedaulatan, menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan kompetensi tenaga kedaulatnaga kedaulatan:pengajaran kompetensisama, sertifikasi kompetensi, pengajaran, pengelolaan sumber belajar dan teknologi informasi, pelaksanaan sertifikasi kompetensi dilingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota, pengelolaan pengajaran, sumber belajar dan teknologi informasi,mengoordinasikan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pengajaran kompetensi, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala badanajaran, sumber belajar dan teknologi informasi, menyiapkan bahan pengajaran, sumber belajar dan teknologi informasi, menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, mengkoordinasikan dan fasilitasi, menyiapkan bahan pengelolaan informasi dan dokumenidang. bidang pengendalian mutu, inovasi, kerjasama dan evaluasipengendalian mutu, inovasi dan kerjasama, menyiapkan bahan pengembangan dan inovasi, penyiapan dan pelaksanaan evaluasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, mengkoordinasikan dan fasilitasi, menyiapkan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan evaluasi pengendalian mutu, inovasi dan kerjasamasetiap pimpinan daya alam, membawahi: sub bidang industri, perdagangan, investasi, dan energi sumber daya mineral, sub bidang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, dan sub bidang pariwisata, koperasi dan usaha kecil menengah. bidang infrastruktur dan kewilayahan, membawahpelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan,mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang ipjp, rpm dan rkd)pelaksanaan musrenbang ipjp, rpm dan rkd)mengoordinasikanncanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. sub bidang perencanaan dan pendanaencanaan dan pendanaan, menyiapkan:kepala bidang sub bidang data dan: dan kesejahteraan rakyat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia,provinsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia,menyiapkan bahan kesepakatan dengan dprd terkait apbd lingkup pemerintahan, provinsi lingkuperintahan, melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pemerintahan, menyiapkan menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pemerintahan, il.menyiapkan bahan kesepakatan dengan dprd terkait apbd lingkupprovinsi lingkupbangunan manusia, melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasionalil., dan melaksanakan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidangmenyiapkan bahan kesepakatan dengan dprd terkait apbd lingkup kesejahteraan rakyat, provinsi lingkup kesejahteraan rakyatkesejahteraan rakyat, melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasionalil.lima bagian kelimadustri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pariwisata, koperasi dan usaha kecil menengah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padail. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alaminvestasi, energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknispenyusunan dokumedustri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral, menyiapkan bahan musrenbangapbd lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral, mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasialsinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi lingkup in, menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral, il. menyiapkan bahan kajian kebijakakehutanan, kelautan dan perikanan, menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikankehutanan, kelautan dan perikanan, menyiapkan bahan musrenbangapbd lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, kehutanan, kelautan dan perikanan, melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanrtanian, kehutanan, kelautan dan perikanpertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, il. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perik dan usaha kecil menengkoperasi dan usaha kecil menengah, menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan usaha kecil menengkoperasi dan usaha kecil menengah, menyiapkan bahan musrenbangapbd lingkup pariwisata, koperasi dan ukm, koperasi dan usaha kecil menengah, melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi lingkup pariwisataariwisata, koperasi dan usaha kecil menengah, melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pariwisata, koperasi dan usaha kecil menengah, menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pariwisata, koperasi dan usaha kecil menengah, il. menyiapkan il. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan usaha kecil menenguntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang infrastruktur dan kewilayahan,ji. mengoordinasikanil.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan oo. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. sub bidang infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidupapbd lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hiduplaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup.sumber daya air dan lingkungan hidup, melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasionalil.binamargaan dan perhubungapbd lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungbinamargaan dan perhubungil.ciptakaryaan dan kewilayapbd lingkup infrastruktur keciptakaryaanciptakaryaan dan kewilayahan, melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup infrastruktur keciptakaryaan dan kewilayahan, menyiapkanil.tas gubernur jawa timur peraturan gubernur jawa timur nomor tahunan untuk lebih mengembangkan peran asuransi bangun astrid dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan. dengan peraturan gubernur ini ditetapkan penambahan modal disetor dari pemerintah provinsi jawa timur kepada asuransi bangun astrid sebesar (tiga miliar seratus tujuh puluh juta rupiah). tambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk mendukung pelaksanaan spin off astrid syariah berbentuk pt. asuransi astrid syariah serta dalam rangka. untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada tambahan modal disetor tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat. tambahan modal disetor pemerintah provinsi jawa timur sebagaimana dimaksud dalam dianggarkan pada dokumen pelaksanaan perubahan anggaran kuasa pejabat pengelola keuangan daerah dpp kpk) biro administrasi perekonomian sekretariat daerah provinsi jawa timur tahun anggaran hasil dari tambahan modal disetor pada asuransi bangun astrid ini merupakan pendapatan daerah dari bagian laba atas penyertaan modal pada asuransi bangun astrlampung selatan peraturan bupati lampung selatan nomor tahun tentang penempatan uang daerah dalam bentuk deposito pada bank umum tahun anggar danberdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran dipandang perlu menempatkan uang daerah dalam bentuk deposito pada bank umum, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf dan perlu menetapkan peraturan bupati lampung selatan tentang penempatan uang daerah dalam bentuk deposito pada bank umumnempatan uang pemerintah daerah dalam bentuk deposito pada banklampung selatan, badan pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut bukan adalah lembaga teknis pendukung tugas bupati dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah: bendahara umum daerah yang selanjutnya disebut bud adalah kepala bukan yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum banyak,: untuk meningkatkan pendapatan asli daerah: bae iii besarnya simpanan besar dana pemerintah daerah yang ditempatkan dalam bentuk deposito disesuaikan dengan cash flow yang diatur oleh kepala bukan selaku bendahara umum daerah. bab mekanisme kepala bukan selaku bendahara umum daerah dapat mendepositokan uang daerah setelah mendapat persetujuan dari bupati lampung selatan, kepala bukanuntuk jangka waktu tertentu: pendapatan bunga atas penempatan deposito langsung dipindahbukukan rekening kas umum daerah: penempatan dan atau penarikan dana sebagaimana dimaksud pada kepala bukan memberikan laporan secara tertulis kepada bupati selambat lambatnya dalam waktu (dua) hari kerja. bab maksud dan tujundang17 makan |
bupati lampung selatan peraturan bupati lampung selatan nomor tahunringankan beban dan memberikan perlindungan moril serta materilmengalami musibah, dipandang perlu memberikan bantuan santunan,, maka perlu mengaturadu ate tampung selatan nomor peraturan bupati:adalah kepala badan kepegawaian pendidikan dan latihanpejabat adalah pns yang menduduki jabatan struktural eselon ii, iii dan lingkungan pemerintah daerah kabupaten lampung selatan. mantan pejabat adalah pns yang tidak lagi menduduki jabatan struktural eselon ii, dan lingkungan pemerintahsantunan adalah suatu biaya yang diberikan kepada pns dan this atau keluarganya (suami istri dan anak atau orang tua atau ahli waris lainnya yang sah), pejabat dan mantan pejabat yang mengalami musibah. musibah adalah sesuatu yang menimbulkan perasaan duka, sedih atas malapetaka atau bencana yang menimpa, meliputi tewas dan wafat. tewas adalah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya: ataudan atau sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir itu. wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal hal sebagaimana dimaksud pengertian tewas. pemohon adalah pns dan this yang bersangkutan atau suami istri, atau anak atau ahli waris yang sah. suami isteri adalah pria wanita yang dinikahi secara sah oleh pns dan atau this yang dibuktikan dengan akte atau surat keterangan nikah. anak adalah anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang menjadi tanggungan pns dan this., orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, ayah dan atau ibu angkat, ayah dan atau ibu nerima bantuan santunan bantuan santunan musibah diberikan kepada pns dan this, suami isteri dan anak: dan pejabat dan mantan pejabat. pns dan this yang mengalami musibah dalam dan luar tugas dinas diberi bantuan santunan musibah berupa uang tunai. pns dan this sebagaimana dimaksud pada mendapatkan bantuan santunan musibah berupa uang duka tewas diberi bantuan santunan musibah berupa uang duka sebesar rp. (lima puluh juta rupiah), dan wafat diberi bantuan santunan musibah berupa uang duka sebesar rp. (tiga juta rupiah). suami isteri dan anak wafat diberi bantuan santunan musibah berupa uang duka sebesar rp. (satu juta rupiah) pejabat dan mantan pejabat wafat diberi bantuan santunan musibah berupa uang duka sebesar rp. (lima juta rupiah) untuk pejabat dan mantan pejabat eselon dan rp. (tiga juta rupiah) untuk pejabat dan mantan pejabat eselon iii dan eselon iv. apabila terdapat suami dan isteri kedua duanya pns serta suami dan isteri kedua duanya this, maka yang menerima bantuan santunan musibah adalah salah satunya saja. apabila terdapat pns dan this dan keluarganya kesemuanya mengalami musibah, maka kepada pns dan this dan keluarganya tersebut mendapatkan bantubab ill pembiayaan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pemberian bantuan santunan musibah sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab tata cara dan persyaratan pengajuan bantuan santunan musibah bagian kesatu tata cara pemohon mengajukan permohonan bantuan santunan musibah sesuai dengan jenis kejadian skpd masing masing. bagi mantan pejabat permohonan diajukan skpd dimana yang bersangkutan terakhir ditugaskan melaksanakan tugas. kepala skpd melanjutkan permohonan tersebut kepada bupati melalui kepala badan kepegawaian pendidikan dan latihan. bagian kesatu persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan bantuan santunan musibah, dalam hal pns dan this tewas adalah surat keterangan kematian dari kepala desa kelurahan atau rumah sakit atau pejabat yang berwenang, surat perintah dan atau surat keterangan melaksanakan tugas dari kepala skpd, dan fotokopi kartu pegawai atau pangkat terakhir atau terakhir. pns dan this wafat adalah surat keterangan kematian dari kepala desa kelurahan: fotokopi kartu pegawai atau pangkat terakhir (bagi pns): dan terakhir (bagi this). suami atau isteri pns this wafat adalah surat keterangan kematian dari kepala desa kelurahan, fotokopi akte nikah atau surat nikah, fotokopi kartu suami isteri (bagi pns): dan fotokopi kartu keluarga atau kartu susunan keluarga. anak pns this wafat adalah surat keterangan kematian dari kepala desa kelurahan, fotokopi kartu keluarga atau kartu susunan keluarga, dan fotokopi akte kelahiran atau keterangan lahir anak yang bersangkutan. pejabat dan mantan pejabat wafat adalah surat keterangan kematian dari kepala desa kelurahan, fotokopi kartu pegawai atau pangkat terakhir (bagi pejabat), dan jabatan terakhir (bagi mantan pejabat). bab ketentuan lain lain anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang menjadi tanggungan pns yang tercantum dalam daftar gaji. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang menjadi tanggungan this yang berusia setinggi tingginya (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. mantan pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah apabila yang bersangkutan terakhir menduduki jabatan struktural lingkungan pemerintah daerah kabupaten lampung selatan. penyerahan bantuan santunan musibah dilakukan oleh pejabat yang menduduki jabatan dan atau pangkat minimal sama dengan penerima bantuan santunan musibah' bupati lampung selatan, rich mendoza szp diundangkan kalinya, pada tanggal 2anda"'(e1 iun tentang pedoman member tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang esa bupati lampung selatan, menimbang bahwa dalam rangka meningkat akan kesejahteraan bagi pegawai lingkungan pemerintah der'ah kabupaten lampung selatan sesuai dengan ketentuan pasa leri dalam negeri nomor i'ahun perlu memberikann huruf tersebut atas, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objek lif kepada pegawai.gelolaan keuang'doman pemberian tambahan tengah . bab ketentuan umum dalan teratur an bupati ini,hak dan kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban daerah. anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat apel adalah anggaran perrdnpatart dan belanja daerah kabupaten lampung selatambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif adalah tunjangan perbaikan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil pns) dan non pns lingkungan pemerintah daerah kabupaten lampung se1atan secara [satu] kali dalam (satu) tahun.klasik kasi pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif pasa12 tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif diberikan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan untuk meringankan beban ekonomi akibat dari lonjakan harga bahan pokok sehari hari. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pns dan non pns, dikecualikan bagi pns yang telah mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. pns dan non pns sebagaimana dimaksud pada meliputi pejabat struktural eselon iii dan eselon staf pelaksana pns) dan non pns bab iii besaran tambahan penghasilan pasa dasar pertimbangan pernbcr'ian dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan bupati. babi penutup hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan iii aka.?ul' diundangkan kalinya pada tanggal sekretaris daerah kabur lampung selatan, bupati lampung tan, rock toko daerah paten lampung selatan tahun nomor |
pd, cia bupati lampung selatanrancrta peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomotata naskah daerah lingkungan pemerintah daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan,: lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor surat perintah: surat izin, surat perjanjian, surat perintah tugas, iss. laporan: ll. rekomendasi: surat pengantar, telegram, lembaran daerah: berita daerah: berita acara: nobulan: aa. memo, bb. daftar hadir, cc. piagam, dd. serikat: dan ctanda tangan(l) terlampir. bagian kedua penulisan nama penulisan nama bupati, wakil bupati pada naskah dinas meliputi dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar dan pangkat:, surat perintah, surat izin: surat perjanjian: surat perintah tugas, surat kuasa: surat undangan: surat keterangan melaksanakan tugas, surat panggilan, nota dinas: lembar disposisi: pengumuman, laporan, rekomendasi: telegram: berita acara: memo: piagam, sertifikat: dan https. penandatanganan naskah dinas dalam bentuk susunan surat dan bersifat kebijakitandatangani bupati. naskah dinas dalam bentuk susunan surat yang isinya bersifat laporan, informasi dan alau keterangapat ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama) dan memo. wakil bupati atas nama bupati menandatangani naskah dinas meliputi bentuk dan susunan produk hukum keputusan: dan, s5. surat izin: surat perintah lms3. surat pengantar, lembaran daerah, an. uu. berita daerah, berita acara, nobulan, inen: pengumuman, telegram, berita min surat panggilan, nota dinas, nota pengajuan konsep naskah dinas, laporan: surat pengantar,surat perjanjian, il., lembar disposisi, telaahan staf: pp. pengumuman, laporan,,n cc. pengumuman, lapor, nota dinas: mi. nota pengajuan konsep naskah dimas, lembar disposisi: telaahan staf, pengumuman, laporan,, surat perintah perjalanan dinas: tr.l: pengumuman: oo. laporan: rekomendasi, gg. berita acara: memo: daftar hadir.unit pelayanannota dinas, dan daftar hadir,: ii. telaahan stat: laporan:aa.ilm., lembar disposisi: ce. telaahan staf: laporan, dan daftar hadir. kepala bagian, kepala bidang atas nama bupati menandatangani naskah.cd, surat izin, surat perjanjian, ((lta dinas: nota pengajuan konsep naskah dinas: telaahan staf, warnamerah. bab stempel bagian kesatu jenis jenis stempel!untukgaris luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah cm, ukuran garis tengah lingkaranlu: lembaga teknis daerah: dan lembaga lainnyalambang daerah sebutan pemerintah daerah kabupaten lampung selataaerah. kop naskah dinas kecamatmlambang daerah, nama pemerintah daerah kabupaten lampung selatan nama skpd yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, facsimile, e mail, website dan kode pos pada bagian tengah atas. sampul upt berisi lambang daerah,embaga logo dan cap dinas. stempel cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau skpd. lambang daerah adalah lambang daerah kabupaten lampung selatan: penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesaklambang daerah tulisan pemerintah daerah kabupaten lampung selatan(satu) atap atau (satu) komplek, dibuat dalam (satu) papan nama yang bertuliskan semuilingkungan pemerintah daerah. bab xii ketentuan penutup bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n.v, bab v,bab vi, bab vii, bab viii, dan babmaret bentuk dan susunan naskah dinas, penetapna mana masif: bupati lampung selatan peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor . tahun lo. tentang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lampung selatan, menimbang bah .voodoo woo dan seterusnya: mengingat under undang. woo.o. woo womnaag peraturan pemerintah .oooooee dan seterusnya. 5st uv" vceramah bab ketentuan umum bab bab iii (dan seterusnya) ecdi. pada tanggal. bupati lampung selatan, nama tanpa gelar dan pangkat) diundangkan di. pada tanggal . sekretaris daerah kabupaten lampung selatan, nama tanpa gelar dan pangkat) lembaran daerah kabupaten lampung selatan tahun . nomor . ppk bupati lampung selatan peraturan bupati lampung selatan nomor ., tahun co. tentang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lampung selatan, menimbang bahwa .iii.ooo woo omah bahwa daan nana anaanamasanai dan seterusnya, mengingat undang undang loco woo wajah peraturan pemerintah .oocoocooooo# w#c woo. dan seterusnya, memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang bab ketentuan umum bab lc.ampung selatan. ditetapkan .ooooco woo pada tanggal . jj.ooo bupati lampung selatan, nana tanpa gelar dan pangkat) diundangkan . pada tanggal . sekretaris daerah kabupaten lampung selatan, nama tanpa gelar dan pangkat) berita daerah kabupaten lampung selatan tahun. nomor. dara bupati lampung selatan peraturan bersama bupati lampung selatan dan bupati walikota nomor . tahun . nomor . tahun l. tentang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lampung selatan dan .ooooooonknnn menimbang bahwa .o.cbooo wo. www wana bahwa. efek aan dan seterusnya, mengingat undang undang .ioooooena efek peraturan pemerintah .voodoo anakan dan seterusnya: memutuskan menetapkan peraturan bersama bupati dan asean bab ketentuan umum bab . dan seterusnya. bab iii ., (dan seterusnya) peraturan bersamampung selatan dan berita daerah kabupaten kota. ditetapkan di.o pada tanggal. bupati lampung selatan, bupati walikota.,., sekretaris daerah ., (kabupaten kota) (kabupaten kota) nama tanpa gelar dan pangkat) nama tanpa gelar dan pangkat) berita daerah kabupaten kota . tahun . nomor . bupati lampung selatan keputusan bupati lampung selatan nomor . tahun ll. tentang bupati lampung selatan, menimbang bah .ooo w.oco# wo# lena aan anna mena nama nana aan mana cc. dan seterusnya: mengingat undang undang loe peraturan pemerintah .ooo.ooooooooooooooooo.oro. dan seterusnya: memutuskan menetapkan ketiga banana ana nana mad keempat aacceatenana penataan anne eka ditetapkan . pada tanggal. bupati lampung selatan, salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum ttd nama pangkat nama tanpa gelar dan pangkat) nipmua)nana pemerintah kabupaten lampung selatan sekretariat daerah keputusan bupati lampung selatan, nomor aa. tahun tentang bupati lampung selatan, menimbang bahwa. dan seterusnya, mengingat undang undang .ooo wo. wo. woo wmakaanaaan peraturan pemerintah . oo. dan seterusnya, memutuskan menetapkan ditetapkan pada tanggal a.n. bupati lampung selatan sekretaris daerah, salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum nama tanpa gelar dan pangkat) nama pangkat nip pan pakan bupati lampung selatan instruksi bupati lampung selatan nomor antannnaaan tentang bupati lampung selatan, dalam rangka oom aan dengan ini menginstruksikan kepada nnananannnnnannnnaannan akan kanlampung selatan, nama tanpa gelar dan pangkat) mas bupati lampung selatan tempat, tanggal, bulan dan tahun kepada surat edaran nomor an. cac nnanannnn tahun nanah tentang bupati lampung selatan, nama sen apa bupati lampung selatan tempat, tanggal, bulan dan tahun kepada nomor tho sasaran tannnnnnanannanan sifat kanananannna nan nan nan apaan lampiran bupati lampung selatan, nama jalan. lu. nomor., kabupaten lampung selatan telp. xxxxxxxxxx (e mail) ., website www . bupati lampung selatan surat keterangan nomor nan anna tanaka yang bertandatangan dibawah ini nama donnannenennnetanana anu ana naa nan aan ana menua nana anna jabatan bupati lampung selatan dengan ini menerangkan bahwa nama nip nanananananannnanananaanan nip. cincang anna nana pangkat golongan .ooo means jabatan nnnannanannanana nan aan ana naa ana nana nana maksud donnnanakanaannananan ana anna aan nana nana sanammpung selatan, nama bupati lampung selatan: surat perintah nama (yang memberikan perintah) oom jabatan manan nana nana nana asn memerintahkan kepada nama dandanan nana anna nana anna aan jabatan loco wo. woman anna untuk ditetapkan kalinya pada tanggal. bupati lampung selatan, nama bupati lampung selatan surat izin bupati lampung selatan nomor oom mnmnanaaan tentang dasar ban memberi izin kepada nama nanang aan aan ann ana anna kanan naa nana anna agunan nana aaaaaa jabatan annan una naa aman nana anna anna anna ana anna nana alamat onaveanvatee naa saman uefa sena man keamanan naa aan anna untuk danananananan anakan ana ana san aan ana maan ana naa nama uan ditetapkan kalinya pada tanggal. bupati lampung selatan, nama bupati lampung selatan surat perjanjian tentang pada hari. ., tanggal., bulan. dan tahun.bertempat di. kami yang bertanda tangan bawah ini: manakala aan pihak kesatu mena enam aan pihak kedua . makanan anna ena csi perjanjian pasa lkedua pihak kesatu bupati lampung selatan, nama jelas nama jelas pangkat nip saksi saksi nnnananinlneeeeaee (tandatangan) nnnanaeneneeeeeeee (tandatangan) nota kesepakatan antara pemerintah. anakan republik indonesia dan pemerintah. corona republik.an. kah pemerintah . republik indonesia dan pemerintah pananatannitanntaaan republik.kat bln !lampung selatan, nama namaakan peraturan daerah. berita daerah adalah naskah dinas untuk menggunakan peraturan bupati. berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atau sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak. nobulan adalah naskah dinas yang membuat catatan proses sidang aldari efisien dan efektif, pembakuan: cc. akuntabilitas: keterkaitan: kecepatan dan ketepatan: dan keamanan. contoh format map ia elia ss) sea rms bupati lampung selatan surat perintah tugas nomor mnc. dasar annanunanunnaa san anna asean nona anna naa ananda kemana sasa anna kanan nana aan memerintahkan kepada nama onnannnnaanannan ken san anna aan pangkat bol: . erna jabatan makanan maan nana nana nana nana ana ana naa nama kakanda kanan nana nana nasa nan nan anan aan pangkat 80l: lola nip aaknnnaanannnnnnnemannnnnnaan jabatan namanya anna nana ana aman aan ditetapkan . pada tanggal. bupati lampung selatan, nama tan kop naskah dinas perangkat daerah lembar look kode canarenanananananan nomor nangnrannnananaann surat perintah perjalanan dinas (spp) pejabat yang member perintah sekretari. pada tanggal sekretaris daerah, spp danannanaana nana berangkat dari tempat kedudukan) pada tanggal dgnanannananaan nana selaku pelaksana teknis kegiatan ii. tiba penataan berangkat dari iii. pada tanggal iii. dkanananaana nanas kepala pada tanggal joe. kepala il. tiba berkamar berangkat dari oo. pada tanggal ek. bonnaananaanakannan aan kepala pada tanggal kepala iv. tiba panen berangkat dari oo. pada tanggal jj. dnannanana nana anna kepala pada tanggal . kepala tiba kembali di: pada tanggal . j.oecalpaannya. bupati lampung selatan surat kuasa nomor son cnnnnanaan yang bertandatangan dibawah ini nama dnkanannanane anna anna jabatan nenkan anna anna ana memberi kuasa kepada nama donna elemen anthem anakan anne aaaaaa jabatan peranannya kanaampung selatan, nama nama pangkat nip. ) bupati lampung selatan tempat, tanggal, bulan dan tahun kepada nomor dana nenanaaana yth ana lampiran? hal undangan tanggal pnkaaenan anna acara donnanananananaaaa nana bupati lampung selatan, nama catatan bupati lampung selatan surat keterangan melaksanakan tugas nomor efek yang bertanda tangan dibawah ini pangkat golongan kkaaannnanan ana jabatan pnannananaa nana anna dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama ponnannnaanannan anna ann ana nana pangkat golongan pgkanaa anna naa aan jabatan donaannanennanaane takkan yang diangkat berdasarkan peraturan .ooooooococo nnpenananenean nomor bening lola telah nyata menjalankan tugas sebagai. mpung selatan, nama nias bupati lampung selatan tempat, tanggal, bulan dan tahun kepada nomor gagasan ana aan yeh ane rnnnnannnan silat dnnnaannanaanna nana manan aman nan anan akan lampiran loan hal panggilan dengan ini diminta kedatangan saudara kantor. daan aan aa, pada hari ponanana nen nana kanan tanggal paksa kanan ena naa aan tempat pakaian ana mane kanan anna nana anna menghadap kepada panaananamanana nana nana anna ana alamat ponanann anna anna ana demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya. bupati lampung selatan, nama wan tata bapa itn kop naskah dinas perangkat daerah nota dinas kepada nanannnannanna nana nana ana anna nomor donananannnnan kanan anna anna sifat nanannanana nan nan panganan nae kepala bkl, nama pejabat pangkat nip. ang saga atisarmea kop naskah dinas perangkat daerah tempat, tanggal, bulan dan tahun kepada nomor? ncenenntatananananaaan yth. and cnn sae nota pengajuan konsep naskah dinas disampaikan dengan hormat? .oooocoooooo tentang pnnnnanannannan gan nnen anang nana catatan donnanaanaananana nana anna ana aaa aan untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas bnngannanananann ana nan anna annmbentuyaa kop naskah dinas kenaditeruskan kepada sdr. dengan hormat harap hee proses lebih lanjut seneeteseseentanteena koordinasi dikonfirmasikan dan seterusnya ., enenpantanantnannnnannnananaa catatan nama jabatan para dan tanggal nama pejabat cam kop naskah dinas perangkat daerah telaahan staf kepada ponnnnnnannann anna nana aan samaran nomor donnatemenaneea ken mean anda nana aman aan persoalan. pra anggapan. iii. fakta fakta dan data yang mempengaruhi. iv. analisa. kesimpulan. vi. saran. nama jabatan nama pejabat pangkat nip ka, bupati lampung selatan pengumuman nomor leeteuk. tentang ditetapkan . pada tanggal . bupati lampung selatan, nama. hasil yang dicapai. iv. kesimpulan dan saran. penutup. dibuat pada tanggal nama jabatan nama pejabat pangkat nip bupati lampung selatan rekomendasi fran nanah nomor ena pannenneranenananan tempat, tanggal, bulan dan tahun bupati lampung selatan, nama kop naskah dinas perangkat daerah tempat, tanggal, bulan dan tahun kepada, surat pengantar nomor .a.horor#o. ben yang bank diterima tanggal . j.o telepon . formulir berita registrasi coolant panggilan men klasifikasi segera nomor panaanananenntananaan inn sen ccc ttk dan seterusnya ttk hbs tanggal waktu pembuatan . pengirim lintas operator nama jabatan tanda tangan lembaran daerah oo. nomor . tahun . seri . nomor . peraturan daerah nomor tentang dan seterusnya diundangkan dalam lembaran daerah .hoenn nomor. tahun lm. set ak. tanggal lc. sekretaris daerah kabupaten lampung selatan, nama pejabat pangkat nip. berita daerah nomor . tahun . seri. nomor peraturan bupati cm. keputusan bupati. nomor tentang dangan anna mena aaa aaaaaanannaae gan seterusnya diundang dalam berita daerah .eoooooooo wom ban nomor . tahun . setel locnkknakaaaan tanggal look. sekretaris daerah kabupaten lampung selatan, nama pejabat pangkat nip na) una tea bupati lampung selatan berita acara nomor nannstanaaan pada hari ini tanggal .oeoekenann aan penamaan aan nana kami masing masing makananenak yang selanjutnya disebut pihak pertama (memblampung selatan, nama pejabat nama pangkat. nip, mengetahui mengesahkan nama pejabat pangkal. nip. penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut aa. pengelolaan surat masuk: pengelolaan surat keluar: cc. tingkat keamanan, kecepatan proses: pengunaan kertas surat: pengetikan sarana administrasi dan komunikasimelalui tahapan yaitu: diagendakan,yakni,sebagai berikut konsep surat keluar dipakai secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannykop naskah dinas sekretariat daerah nobulan sidang rapat onnananannnna nana asas waktu panggilan dnananaanannkan nana aan nana anna aan ana kanan waktu sidang rapat .cbooo w.w welas acara nnananannan anna dan seterusnya. penutup. pimpinan sidang rapat .ooo woo wobennenannnenaeneaananaaan dan seterusnya. ketua doanentananenn anna nana nan anna nan nan kanan nan arena nan nan anna naa sekretaris dana nnnntan tanna nenek anna aaa ana ana ana kanan pencatat dnnannanananannan aan aan aan naa nan nan ema aan peserta sidang rapat .i.o.oooomoo wom menelan dan seterusnya. kegiatan sidang rapat . panen dan seterusnya kata pembukaan loco pembahasan nnnannnanananan atasan ana nana aan anna ana peraturan nannanannanan anna anakan nana naan aan nana naan nana pimpinan sidang rapat nama jabatan nama pejabat pangkat nip. bupati lampung selatan memo dari donakknananann aan kanan nana ena mae benak anakan ana kepada dogakannannnanaaaanana kanan anna nana aan ana inka anna tempat, tanggal, bulan dan tahun bupati lampung selatan, tanda tangan atau para kop naskah dinas perangkat daerah daftar hadir pertemuan rapat hari dnnnananannananan anan naa kanan nan kanan anak sana tanggal nnnnanaananananaa nana man man aan aman nama ana angan tempat nannannanannnannaanan nana nana ana naa naa anna nan acara nnannanannannann aan aan nana anna nana aan anna aan nan anna jabatan tanda pangkat mangan kep) an. dan sete rus nya tempat, tanggal, bulan dan tahun nama pejabat nama pejabat pangkat nip kop naskah dinas cab perangkat daerah daftar hadir bulan minggu pangkat tanggal mapan jalsjej7isjojiojin| kepala sub bagian sekretaris tempat, tanggal, bulan dan tahun nama pejabat nama pejabat pangkat nip bupati lampung selatan piagam penghargaan nomor denananannanan nana anna bupati none ema dengan ini memberi penghargaan kepada nama donnnanaaan ana nan ana naa mana aan aan aren naa anna kanan tempat tanggal lahir: l.voodoo woo. www jabatan penanganan knee ana naa ana instansi ponaanaanan nana akan nana akan tempat, tanggal, bulan dan tahun bupati lampung selatan, nama jelas lan bupati lampung selatan diberikan kepada nama nip instansi sebagai atas partisipasinya dalam .ooccoococo menata yang diselenggarakan oleh. wo.ooo momo dari tanggal . s.d .bertempat di. tempat, tanggal, bulan dan tahun bupati lampung selatan, nama jelas bupati lampung selatan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan nomor panannnanananan pemeran ddn bupati sennnanannan nana nan nana kanan nan kanan tempat tanggal lahir jo. pangkat gol. ruang penananananannanann jean 4x6 jabatan nnaakanaaana ana aman instansi knnnnanannan nana aan nandi. dari tanggal . sampai dengan . yang meliputi. tempat, tanggal, bulan dan tahun bupati lampung selatpendidikan dan latihan, nama pejabat pangkat nip. atap taun bupati lampung selatan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan an mai nomor pangeran anatara jena.kaknna nana aan kanan naa pasfoto tempat tanggal lahir .eee oom nip nrp 4x6 pangkat gol. ruang pgaananananan nenek jetis jabatan been aan nana instansi bnkananaa ana mean akan lulus kualifikasi pada pendidikan dan pelatihan . jjj. kabupaten jj. yang diselenggarakan oleh badan pendidikan dan pelatihan kabupaten . dari tanggal . samapai dengan . yang meliputi. tempat, tanggal, bulan dan tahun a.n. bupati lampung selatan kepala badan kepegawaian pendidikan dan latihanyang selanjutnya disingkat sr, merupakan surat materi dan sifatnya memiliki tingkat yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan rahasia negara, surat rahasia yang selanjutnya disingkat merupakan surat materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa: surat penting yang selanjutnyayang selanjutnya. surat biasa yang selanjutny(215x330 mm): penempatan a.n, u.b, u.p, plt, plh dan penggunaan "a.n. . a.n. bupati lampung selatan sekretaris daerah, nama pangkat. nip. a.n. camat kalinya a.n. lurah kalinya sekretaris camat, sekretaris lurah, nama nama pangkat. pangkat. nip, nip. penggunaan u.b a.n. bupati lampung selatan sekretaris daerah u.b. asisten bidang administrasi umum, nama pangkat. nip. penggunaan plt pit. bupati lampung selatan wakil bupati lampung selatan, nama pangkat. nip. penggunaan plh plh. bupati lampung selatan wakil bupati lampung selatan, nama penggunaan pj pj. bupati lampung selatan namafungsinya:berwenang harus dipakai terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit yanglampung selatan nama contoh para hierarkis dalam bentuk matrik: asta ioi bag. contoh para koordinasi lingkungan kab. para koordinasi parafkoordinasi omahdaerah tidak menggunakan gelar:da) 4cm a.a. stempel sekretariat daerah sah kain sah kas, ung ung se stempel sekretariat dewan ana setwan setwan ung ung ses stempel satuan kerja perangkat daerah kain nah kain kain namun nap ung ung ung stempel kecamatan, kelurahan, desa dan sekretariat desa kec. kalinya kel. kalinya ung se jalan stempel unit pelaksana teknis daerah aan tara tao stempel satuan kerja perangkat daerah untuk kepentingan tertentu 05cm contoh stempel untuk ktp dengan skala bentuk, ukuran dan isi kop naskah dinas perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulis nama pemerintah daerah dampung selatan jalan. zainal abidin pagar alam nomor kalinya, lampung selatan telepon: email contoh kop naskah dinas sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah. pemerintah kabupaten lampung selatan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah anna jalan zainal abidin pagar alam, . kalinya kabupaten den lampung selatan kode pos xxx telepon. xxx, xxxxx, xxxxx faks. xxx. contoh kop naskah dinas sekretariat daerah. pemerintah kabupaten lampung selatan sekretariat daerah sang jalan zainal abidin pagar alam nomor kalinya kabupaten lampung selatan telepon fans. website xxx contoh kop naskah dinas satuan kerja perangkat daerah te, pemerintah kabupaten lampung selatan badan perencanaan pembangunan daerah iang alamat zainal abidin pagar alam kalinya kabupaten lampung selatan telepon xxx pesawat mecca faks email wosoocone pan pemerintah kabupaten lampung selatan kantor satuan polisi pamong praja jalan zainal abidin pagar alam nomor kalinya kabupaten lampung selatan (kode pos) lampung telepon robot e mail mo0x pemerintah kabupaten lampung selatan dinas kependudukan dan dapil mang jalan zainal abidin pagar alam nomor kalinya kabupaten daa lampung selatan kode pos telp xooccx, faks xxx e mail xo00x contoh kop naskah dinas kecamatan dan kelurahan ke. pemerintah kabupaten lampung selatan kecamatan kalinya dag jalan ratu haris kalinya kabupaten lampung selatan kode pos telepon xxxxx, xxxxx e mail xxxxx an, pemerintah kabupaten lampung selatan kecamatan kalinya tea kelurahan kalinya hasan jalan raden intan kalinya (kode pos) lampung telepon xxx, xxxx e mail xxxlampung selatan jalan zainal abidin pagar alam nomor kalinya (kode pos) telepon xxx faks. woo kepada nama fin jean yth. sdr. k0mencanaaa stempel kode pos kop sampul naskah dinas sekretariat daerah dan sekretariat dprd sen pemerintah kabupaten lampung selatan gea sekretariat daerah ay jalan zainal abidin pagar alam nomor o1, kalinya nip telepon. fans. kepada nomor fana. yth. sat. sean stempel kode pos ce. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, paper dan laporan adalah (210x297 mmj): dan ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah (165x215 mm). pengalihan daerah,: surat edaran: surat biasa: surat keterangan: tan pemerintah kabupaten lampung selatan sekretariat dprd kang jalan zainal abidin pagar alam nomor kalinya (kode pos) haa telepon. woo faks. kepada nomor . fara yth. sdr, stempel kode pos kop sampul naskah dinas satuan kerja perangkat daerah. pemerintah kabupaten lampung selatan ina dinas kesehatan tabung jalan mustafa kemal nomor kalinya upon (ott) nono pass: o7an) pesona kepada nomor . fauna yth. t. lco wan stempel kode pos pemerintah kabupaten lampung selatan yam jalan zainal abidin pagar alam nomor kalinya (kode pos) kta telepon xxxxx faks xxxxx kepada nomor . fasa yth. sdr. ancaman stempel kode pos apn pemerintah kabupaten lampung selatan year jalan zainal abidin pagar alam nomor kalinya (kode pos) depo xxx faks medcom kepada nomor . fifa yth. sd, scan stempel kan kananuanan ade pos kop sampul naskah dinas kecamatan, kelurahan dan desa ww uw . pemerintah kabupaten lampung selatan kecamatan kalinya tam jalan ratu haris kalinya (kode pos) ' @ telepon xxxxx faks xxxxx kepada nomor .feeafafaan yth. sdr. snanaknaanntaaan stempel kode pos pemerintah kabupaten lampung selatan kelurahan kalinya mpg |. jalan raden intan kalinya kode pos) telepon xxxxx faks. kepada nomor . flu yth. sdr. com nnanannananaan stempel di mo. oo. kodepos, perbandingan ukuran huruf tang ukuran ruf untuk tulisan pemerintah kabupaten huruf untuk tuli perangkat daerah. san nama satuan kerja bahan. bahan papan nam satuan kerja perangkat sesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari setan, seng plat dan xx xxx | xxx contoh papan nama kecamatan dan kelurahan desa pemerintah kabupaten lampung selatan kecamatan kalinya jalan ratu haris kalinya (kode pos) telepon xxxxx pemerintah kabupaten lampung selatan kecamatan kalinya kelurahan kalinya jalan zainal abidin pagar alam (kode pos) telepon xxxxx pemerintah kabupaten lampung selatan kecamatan raja basa desa during jalan pesisir (kode pos) telepon xxx contoh papan nama yang terletak satu atap satu kompleks pemerintah kabupaten lampung selatan kantor. badan. dinas. jalan zainal abidin pagaralam nomor kalinya (kode pos) telepon xxxxx bupati lampung selatan, ryc mendoza szp |
dag kasual penutur peruntuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah air minum kabupaten lamandau dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan sehingga bersesuainomor tahun tentang pendirian perusahaan daerah air minum kabupaten lamandau, bahwa peraturan bupati lamandau nomor tahun tentang pengangkatan, pemsudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan sehingga perlu diganti: bahwa keadaan dan perkembangan sebagaimana huruf diatas terkait dengan uang jasa badan pengawas dan sekretariat badan pengawas, penghasilan direksi serta penghasilan pegawai dam kabupaten lamandau, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf huruf dan huruf perlubupati adalah bupati lamandatur dam kabupaten lamandau. badan pengawas adalah badan pengawas dam kabupaten lamandau. dam adalah perusahaan daerah air minum kabupaten lamandabadan pengawas danbadan pengawas dan direksi dabadan pengawas dan direksi dam yang ditetapkan oleh kepala daerah. bakal calon anggota badan pengawas dan bakal calon direksi adalah seseorang yang sadar mendaftar calon anggota badan pengawas dan bakal calon direksi dan mengikuti proses penjaringan. calon anggota badan pengawas dan calonsanakan seleksi terhadap calon anggota badan pengawas dan calon direksi yang ditetapkan oleh kepala daerah. pegawai adalah pegawai dam yang diangkat dan diberhentikan oleh direksi. istri suami adalah seorang,dan tunjangan lainnya. tunjangan lainnya adalah penghasilan pegawai, tenaga honorer tenaga kontrak yang pelaksanaannya ditetapkan melalui keputusan direksi. daftar penilaian pekerjaan pegawai adalah daftar penilaian pekerjaan pegawai yang dinilai oleh atasan langsungdam adalah peraturan yang ditetapkan oleh direksi dan atas persetujuan badan pengawas. tenaga honorer adalah tenaga yang bekerja dam yang penetapannya melalui keputusan direksi. tenaga kontrak adalah tenaga yang bekerja dam berdasarkan perjanjian kerja antara direksi dengan yang bersangkutan dengan sistem kerja jangka pendek (satu) tahun dapat diperpanjang kembali apabila masih diperlukan dan ketersediaan anggaran yang cukup. honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga honorer tenaga kontrak. jasa produksi adalah bagian dari laba bersih dam yang ditetapkan sebagai jasa produksi.yang memenuhi kompetensi bidang air minum. masyarakat konsumen adalah masyarakat pelanggan air minum, yang mampu menjembatani antara dam dengan masyarakat pelanggan air minum lainnya. penghasilan: penghasilan direktur dan pegawai adalah gaji pokok ditambah tunjangan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah, penghasilan sekretariat. bab organ dam organ dam adalah kpm, badan pengawas, dan direksi. bab iii badan pengawas anggota badan pengawas diangkat oleh kpm. anggota badan pengawas terdiri dari unsur pejabat daerah, profesional, dan masyarakat konsumen pelanggan. anggota badan pengawas maksimum (tiga) orang dengan komposisi seorang ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota, anggota badan pengawas sebagaimana dimaksud huruf merupakan pejabat daerah yang tugas dan fungsinya membina bumi: anggota badan pengawas sebagaimana dimaksud huruf adalah tenaga profesional bidang dam termasuk didalamnya mantan direksi dam,dan anggota badan pengawas sebagaimana dimaksud huruf konsumen. masa jabatan anggota badan pengawas paling lama (empat) tahun dan apabila masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan oleh kpm. pengangkatan kembali dilakukan sebagaimana apabila badan pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dam dan memberikan pendapat dan saran kepada direksi sehingga dam mampu meningkatkan kinerja serta pelayanan air minum kepada masyarakat. proses pemilihan anggota badan pengawas dilakukan melalui seleksi, seleksi sebagaimana dimaksudbadan pengawas yang masa jabatannya berakhir. penyusunan kekosongan jabatan anggota badan pengawas yang masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (enam) bukan sebelum masa jabatan anggota badan pengawas berakhir. bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota badan pengawas kepadabaddam melaporkan kekosongan jabatan kepada bupati. s5) bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksudbaddibidang peraih minuman: menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, berijazah paling rendahkan sanksi pidana, tidak sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan atau calon anggota legislatif: ilvertikal maupun samping termasuk menantu dan ipar. bab panitia seleksi, ketentuan pemilihan dan tata cara pemberhentian serta penghasilan badan pengawas bagian kesatu panitia seleksi pemilihan badan pengawas untuk melaksanakan seleksi anggota badan pengawas sebagaimana dimaksud dilakukan oleh panitia seleksi dengan keanggotaan berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri daribadbadan pengawas:dan menindaklanjuti calon anggota badan pengawas untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundanganproses penunjukan lembaga profesionaltentuan pemilihan anggota badan pengawas dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjaringan bakal calon anggota badseleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap unsur independen dan pejabatbadan pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud:t: dan memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi. ukk calon anggota badan pengawas paling sedikit melalui tahapan: psikosis, ujian tertulis keahlian:badbadbadan pengawas. panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota badbadan pengawas sebagaimana dimaksud dalam bupati menetapkan calon anggota badan pengawas terpilih, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada bupati menyerahkan calon anggota badan pengawas kepada kpm: calon anggota badan pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota badan pengawas, selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada calon anggota badbadan pengawas terpilih dilakukan dengan keputusan kpm, pengangkatan anggota bad, pengangkatan anggota baddam. anggota badbaddam: pemberian masukan dan saran atas pengelolaan dam, penerapan tata kelola perusahaan yang baik: cc. antisipasi dan atau meminimalisasi terjadinya kecurangan:: laporan keuangan: laporan hasil pengawasan, kontrak kinerja: dan risalah rapat dan kertas kerja. dalam hal anggota badan pengawas diangkat kembali, anggota badbadan pengawas. bagian ketiga tugas dan wewenang badan pengawas badan pengawas selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, juga memiliki tugas membantu kpm dalam merumuskan kebijakan dalam menggunakan kebijaksanaan anggaran dan keuangan perusahaan: dankpm untuk perbaikan dan perkembangan perusahaan: memberikan petunjuk dan pengarahan berdasarkan kebijakan kpm kepada direksi: meneliti rancangan anggaran perusahaan dan menyiapkan persetujuan kpm sebelum tahun buku mulai berlaku: dan meneliti neraca perusahaan pada akhir tahun buku dan menyarankan saran tindak lanjut. selain tugas sebagaimana dimaksud pada paling lama (enam) bulan sebelum masa jabatan direksi berakhir badan pengawas wajib meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban direksi untuk disampaikan kepada kpm.. ketua badan pengawas wajib menyelenggarakan pertemuan baik dalam lingkungan badan pengawas maupun dalam hubungannya dengan direksi, termasuk dalam halkpm untuk mendapatkan keputusan. bagian kelima pemberhentian badan pengawas jabatan badan pengawas berakhir apabila meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, dan atau: diberhentikan sewaktu waktu. anggota badan pengawas yang berkahir jabatannya dikarenakan sebagaimana dimaksud huruf wajib dilaporkan secara tertulis oleh keluarganya kepada kpm, yang dihampiri dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang. dalam hal anggota badan pengawas yang berakhir jabatannya karena masa jabatanya telah berakhir sebagaimanakahir masa jabatan tersebut:: laporan pengurusan tugas akhir sebagaimana huruf sebagai dasar pertimbangan bagi bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota badan pengawas, laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota bad, dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota badan pengawas pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh kpm. dalam hal anggota badan pengawas diberhentikan sewaktu waktu sebagaimana huruf wajib disertai alasan pemberhentian didasarkan pada data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah,badbagian keenam tata cara pemberhentian badan pengawas, huruf huruf huruf dan huruf dinas badan teknis segera meminta inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. hasil pemeriksaan sebagaimana disampaikan kepada badan dinas teknis dan ditindaklanjuti dengan ketentuan: apabila dalam hasil pemeriksaan anggota badan pengawas terbukti, melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf maka dinas badan teknis bay menyampaikan usulan pemberhentian anggota badan pengawas yang disertai alasannya kepada kpm untuk mendapatkan penetapan, apabila dalam hasil pemeriksaan anggota badan pengawas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf maka dinas badan teknis menyampaikan usulan pemberhentian sementara anggota badan pengawas yang disertai alasannya kepada kpm untuk mendapatkan penetapan kpm paling lama (dua belas) hari kerja sejak menerima usul pemberhentian sebagaimana huruf dan huruf wajib menerbitkan penetapan pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota badan pengawas. dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, badan pengawas dibantu sekretariat badan pengawas. sekretariat badan pengawas maksimum (dua) orang berasal dari pegawai pemerintah daerah, dengan ketentuan sebagai berikut: berijazah paling rendah d iii (diploma tiga), warga negara indonesia, memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait administrasi tugas dan wewenang badan pengawas, tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak pernah diberikan atau sedang melaksanakan hukum disiplin instalasinya, bisa menjembatani kepentingan antara badan pengawas dengan dam. bagian keempat penghasilan badan pengawas dan sekretariat badan pengawas badan pengawas dan sekretariat badan pengawas diberikan uang jasa dan jasa produksi yang dibebankan pada anggaran perusahaan. besaran uang jasa sebagaimana dimaksud sebagai berikut: ketua badan pengawas maksimum dari penghasilan direktur. sekretaris badan pengawas maksimum dari penghasilan direktur. cc. anggota badan pengawas maksimum dari penghasilan direktur. ketua sekretariat badan pengawas maksimum dari penghasilan ketua badan pengawas. anggota sekretariat badan pengawas maksimum dari penghasilan ketua badan pengawas. selain diberikan uang jasa sebagaimana badan pengawas dan sekretariat badan pengawas juga dapat diberikan tunjangan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah. bab direksi bagian kesatu pengangkatan direksi diangkat oleh kpm atas usul badan pengawas berdasarkan hasil seleksi. seleksi sebagaimana paling sedikit melalui tahapan: seleksi administrasi: ukk: dan cc. wawancara akhir. bupati menugaskan dinas badan teknis untuk melaporkan kekosongan jabatan direksi yang masa jabatannya berakhir, penyusunan jabatan direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dilakukan paling lambat (enam) bulan sebelum masa jabatan direksi berakhir, bupati melaporkan kekosongan jabatandireksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu waktu, dinas badan teknis melaporkan kekosongan jabatan, kepada kpm,direksi, harus memenuhi syarat sebagai berikut: berijazah paling rendah (strata satu): berusia paling rendah (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi (lima puluh lima tahun pada saat mendaftar pertama kalikanehat jasmani dan rohanipengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kpm, kpm melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan direksi, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuhuruf sampai dengan huruf pantai seleksi menetapkan bakal calondireksi paling sedikit melalui tahap: psikologi, ujian tertulis keahlian:, total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada sebesar (seratus persen),diatas (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan, dan (tujuh koma nolhuruf yaitu bakal calon direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi,pada,bupati menetapkan (satu) calon direksi setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada bupati menyerahkan calon direksi terpilih kepada kpm, pengangkatan calon direksi ditetapkan dengan keputusan kpm, calon direksi terpilih melakukan penandatangan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai direksi,,an,wajib menandatangani kontrak kinerja,an target dalam kontrak kinerja sebesar (seratus persen) selama (dua) periode kepemimpinan, direksi sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan setelah berakhirbadan pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja kepada pemegang saha, dan atau daerah: dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap: mengundurkan diri: tidak lagi memenuhi syaratsisi dan pembubaran perusahaan. direksi diberhentikan oleh kpm: kpm mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimanbadan pengawas dan direksi melalui media masa lokal nasional dan atau elektronik, media elektronik sebagaimana dimaksud pada muat dalam laman pemerintah daerah dan atau laman perusahaan, tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada l), paling sedikit: penjaringan, hasil seleksi administrasi, dan hasil ukk. biaya penyelengaraan seleksi anggota badan pengawas dan direksi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten lamandau. bagian kedua tugas, wewenang dan pelaksana tugas(lima) tahunan dan rencana kerja anggaran dam tahunan kepada badan pengawas untuk mendapatkan pengesahan, dapat: memindahkan tugaskan pegawai dari jabatan bawah direksi: cc. menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi dam: menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain, dan menandatangani pinjaman yang tidak membebani apbd setelah mendapat persetujuan bupati. apabila direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kpm mengangkat pelaksana tugas yang ditetapkan dengan keputusan kpm. masa jabatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud paling lama (enam) bulan. setiap tahun buku, direksi wajib mengirim perhitungan tahunan laba rugi neraca kepada badan pengawas selambat lambatnya (tiga) bulan sesudah tahun buku yang berlaku. tahun buku dam adalah tahun taklim. bagian ketiga penghasilan dan hak direksi penghasilan direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi. besarnya gaji direksi ditetapkan oleh kpm maksimal kali penghasilan tertinggi pegawai dam dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan. tunjangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas tunjangan kesehatan, tunjangan representasi, cc. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas serta kendaraan dinas: dan tunjangan tunjangan lain yang sah. jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. jasa produksi sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan memperhatikan keuntungan dan kemampuan keuangan dam. jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direksi, jasaperusahaan tahun anggaran yang berjalan. bagian keempat cuti direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut cuti tahunan selama (dua belas) hari kerja, b.cuti besar cuti panjang selama (tigdilaksanakan setelah mendapat persetujuan kpm atau pejabat yang ditunjuk. direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari dam. pelayan bagian kelimabad karena alasan kesehatanata dan informasi yang sah, setelah sebagaimana dimaksud huruf huruf huruf dan huruf setelah dilakukan pemeriksaan oleh badan pengawas, terhadap huruf dan huruf tanpa dilakukan pemeriksaan dan dapat langsung dilaporkan kepada kpm, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap direksi sebagaimana dimaksud pada terbukti, maka badan pengawas segera melaporkan kepada kpm. kpm paling lama (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari badan pengawas sebagaimana dimaksud dan segera mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian direksi. direksi yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf huruf sertasangon direksi berhenti sebagaimana dimaksud pada berhak atas pesangon yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan, pesangon sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan kpm: bagi direksi yang diangkat dari karyawan dam dan diberhentikan karena masa jabatan berakhir, tapi belum memasuki usia pensiun pegawai, dapat kembali menjadi karyawan pegawai dam dan diberikan pangkat yang sama dengan pangkat pegawai yang tertinggi dam. bab vii pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai bagian kesatu pengadaan direksi berwenang menerima, mengangkat dan memberhentikan pegawai: pengadaan pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditentukan. syarat syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah warga negara indonesia: berusia serendah rendahnya tahun dan setinggi tingginya tahun:polisi republik indonesia setempat, berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi perusahaan lain: dan syarat syarat lain yang ditetapkan oleh direksi. syarat sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku untuk pengangkatan pegawai dari tenaga honorer. calon pegawai dapat diangkat menjadi pegawai tetap setelah melalui masa percobaan paling singkat (tiga) bulan dan paling lama (enam) bulan. selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi kesetiaan: prestasi kerja: kerjasama, ketaatan:tetap. calon pegawai yangmberian pangkat sebagaimana dimaksud diatur dan ditentukan dengan formasi yang ada pada dam. bagian keempatpegawai sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai peraturan dam. kenaikan pangkat biasa diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan telahandalam (satu) tahun terakhir,dibutuhkan sesuai formasisanakan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir. bagian kelima pengangkatan dalam jabatan pengangkatan dalam jabatan ditetapkan dengan keputusan direksi. syarat untuk jabatan kepala bagian sebagai berikut: mempunyai pendidikan sarjana atau serendah rendahnyad.rensi) dari perusahaan dengan penilaian baik. pernah mengikuti diklat manajemen air minum bidang administrasi dan keuangan atau bidang tehnik baik didalam negeri maupun diluar negerisyarat untuk jabatan kepala sub. bagian sebagai berikut: mempunyai pendidikana. mempunyai pengalaman kerja dan memiliki daftar penilaian dengan hasil baikdireksi melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepada pejabat sebagaimana dan sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sumpah jabatan sebagaimana berbunyi sebagai berikut demi allah atas nama tuhan yang maha esa (disesuaikan dengan agama pejabat yang akan dilantik), saya bersumpah berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi kepala bagian kepala sub bagian)dam kabupaten lamandaupegawai yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud dan tidak diperkenankan membawahi pegawai yang pangkat dan golongannya lebih tinggi, pegawai yang memangku jabatan, namun masih berada (satu) tingkat dibawah pangkat dasar untuk jabatan tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, dengan persyaratan sekurang kurangnya telah (satu) tahun memangku jabatan dan minimal, kenaikan pangkat sebagaimana yang dimaksuddilingkungan dam sesuai dengan formasi. untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar besarnya dilaksanakan sistem karier dam,dan cc. tunjangan lainnya. pengaturan gaji pokok sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan dam, peraturan sebagaimana dimaksud harus mendapat persetujuan kpm melalui badan pengawas. tunjangan keluarga terdiri dari tunjangan istri suami: tunjangan anak. tunjangan istri suami sebagaimana dimaksud huruf diberikan kepada: pegawai pria yang mempunyai istri yang sah, pegawai wanita yang mempunyai suami yang sah. tunjangan anak diberikan kepada pegawai pria wanita yang mempunyai anak dan berstatus suami istri yang sah. tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud hanya diberikan kepada salah satu bagi suami istri yang bekerja dam. besarnya tunjangan istri suami adalah dari gaji pokok. besarnya tunjangan setiap anak adalah (lima per seratusrhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti hamils5) cuti tahunanselama (lima) hari kerja, dengan ketentuan bahwa selama sembilan belas selama (dua puluh empat dengan melampirkan surat keterangan dokter, pegawai yang menderita sakit, yang berdasarkan keterangan dokter memerlukan perawatan dan pengobatan secara intensif dirumah sakit dalam jangka waktu lebih dari (empat) bulan berhak atas cuti sakit paling lama (enam) bulan, lamanya waktu cuti sebagaimana dan diberikan terhitung mulai pegawai yang bersangkut menderita sakit, yang ditunjuk oleh dam: apabila berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksudan mendapat uang pesangon dan atau hak pensiununtuk persalinan anak yang pertama dan kedua pegawai wanita berhak atas cuti bersalin. waktu persalinan anak yang ketiga dan seterusnya, pegawai wanita diberikan cuti diluar tanggungan dam pegawai wanitawanita sebagaimana yang bersangkutan menerima penghasilan penuh dan apabila persalinan tersebut sebagaimana dimaksud maka penghasilan yang diterima hanya berupa gaji pokok, tunjangan suami, tunjangan pangan dan tunjangan pengobatan sajalainnya yang ditetapkan kemudian oleh direksisi atau pejabat yang ditunjukgajukan alasan alasanpegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan perusahaan,pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud berhak atas uang pesangon dan hak pensiun, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan direksi. selain selain sebagaimana dimaksud pegawai juga berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha perusahaan dan lurah pegawai yang ditetapkan dengan peraturan direksi peraturan lain yang mengatur tentang hal tersebutdengan peraturan direksi. selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pegawai perusahaan dan calon pegawai perusahaan dapat diberikan tunjangan lainnya. tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud sebagai berikut: tunjangan perumahan, tunjangan pangan, cc. tunjangan jabatan, tunjangan pelaksana, tunjangan pengobatan, tunjangan transportasi, tunjangan prestasi, tunjangan lauk pauk, tunjangan kinerja, dan tunjangan pendidikan. jenis dan besaran serta peruntukan tunjangan lainnya ditetapkan dengan keputusan direksi. pegawai membayar pajak penghasilan, atas beban damdam, diberikan kenaikan gaji berkala. kenaikan gaji berkala sebagaimana diberikan (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat syarat hasil penilaian prestasi kerja prestasi kerja menunjukkan hasil yangcalon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar dari gaji pegawai. selain gaji sebagaimana dimaksuddireksilima belasberupa uang yang besarnya diatur dengan keputusan direksi: pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama (dua puluh limaaksimal kali penghasilanmaksimal (enam) kali penghasilan: pegawai yang telah menunjuksi: dandengan keputusan direksididam ddamjcc.:damkan gaji sebesar (lima puluh persen) dari gajidamdan pengurangan pegawai. pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud mendapat uang pesangon dan hak pensiun serta jaminan hari tua yang ditetapkan dengan keputusan direksi atau keputusan pejabat yang berwenangkewajiban dan larangan serta sumpah janji pegawai dan atau sumpah janji jabatan, dan dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. bab viii penilaian pelaksanaan pekerjaan bagian kesatu penilaian terhadap setiap pegawai dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan secara terus menerus sekali setahun oleh pejabat penilai jawab, ketaatan: kejujuran, kerjasama, prakarsa,:kerjaan sebagaimana dimaksudyang dimaksudtagyang pejabat penilai. bagian kedua maka pegawai yang menduduki daftar urut kepangkatan yang lebih tinggi wajib dapat dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam dan urutan yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam daftar urut kepangkatan secara berturut turut adalah pangkat, jabatan: cc. masa kerja, latihan jabatan, pendidikan, danb pensiun pegawai dan janda duda pegawai pensiun direksi dan pensiun pegawai diatur dengan keputusan direksi. bab pengadaan tenaga honorer tenaga kontrak untuk kepentingan perusahaan direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak yang penetapannya melalui keputusan direksi. tenaga honorer atau tenaga kontrak diberikan honorarium dan dapat diberikan tunjangan lainnya yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan serta hak hak lain sebagaimana diwajibkan oleh undang undang ketenagakerjaan yaitu bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan. hak hak lain sebagaimana dibebankan kepada anggaran perusahaan. pemberian honorarium sebagaimana ditetapkan melalui keputusan direksi, sebagai bentuk penghargaan terhadap pekerja sebagaimana dimaksud dalam undang undang ketenagakerjaan tenaga honorer atau tenaga kontrak dapat diberikan cuti hari raya, cuti tahun, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting yang diberikan oleh direksi setelah mendapat pertimbangan persetujuan dari atasan langsungnya. bab kerja lembur pekerjaan lembur merupakan pekerjaan yang dilakukan diluar jam dinas dan pada hari libur kerja dan dapat diakui apabila kerja tersebut dilaksanakan lebih dari (satu) jam, pekerjaan lembur hanya dapat dilakukan pada pekerjaan yang bersifat sangat penting dan mendesak penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan. pegawai yang melaksanakan pekerjaan lembur sebagaimana dan diberikan uang lembur yang besarannya ditetapkan dengan peraturan direksi. bab xii perjalanan dinas pegawai perjalanan dinas hanya dapat diberikan untuk kepentingan perusahan, dengan ketentuan sebagai berikut: perjalanan dinas dalam daerah maksimal (dua) hari. perjalan dinas antar kabupaten dalam provinsi maksimal (tiga) hari. perjalanan dinas antar provinsi dan ibu kota negara maksimal (empat) hari. perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan latihan, seminar, lokakarya dan bimbingan teknis disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan oleh lembaga instansi penyelenggara dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan. besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan direksi, dengan perhitungan yang wajar. bab xiii ketentuan lain lain apabila dalam (satupenyesuaian peraturan ini paling lama (enam) bulan wajib dilakukan oleh direksi. dam yang kegiatan usahanya selain dibidang air minum, dapat mengangkat manager. dana representatifpensiun direksi dan pegawai dapat diikut sertakan pada lembaga penyelenggara pensiun. direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar daerah atau keluar negeri harus mendapatkan ijin dari kpm. bab xivngangkatan, pemberberita daerah kabupaten lamandau ditetapkan nanga balik pada tanggal april bupati lamandau, hendra diundangkan nanga balik pada tanggal april pj. sekretaris paten lamandau, sun rita daerah paten lamandau tahun nomor kasual gay peraturan per. pa rar undang dangan |
kasual donut jaa maan peraturan per. kid undang undangan tapak bupati, berdasarkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, rencana kerja pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan dapat diubah apabila berdasarkaguna mengakomodirerah, makarubahanprencana kerja pemerintah daerah tahun berita daerah kabupaten lamandau tahun nomor memutuskan menetapkan: peraturan bupatiberapa ketentuan dalamrita daerah kabupaten lamandau tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: maksud penetapan perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten lamandau tahun adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam: penyusunan perubahan rencana kerja skpd, penyusunan perubahan kua, perubahan pas dan rencanasistematika penyusunan perubahevaluasi hasillan agar setiaporang'ss ditetapkan nanga balik pada tanggal juli bupati lamandau, kaesang pberaksamal hendra lesmana diundangkan di nanga balik pada tanggal juli sekretaris erp kabupaten lamandau, kasual tas han mana ti4 peraturan per. pra ber daerah kabupaten lamandau undang undangan ahun26t9 nomor 6toc nihil, nyvanynyi jlvingvma hvasvg ini wdd vnyongma onyingil 8ioc nihil mohon nvanywvi dng nyaris add slv hvanadd onvilngl 6tos tiap ivdonvl 6toc navi noon nyanyvnvi dng nyvanlva nvaiaiwvt |
a27 bupati lamandau provinsi kalimantan tengah peraturan bupati lamandau nomor tahun tentang keprotokolbagai bentuk penghormatan atas kedudukan pejabat negara, pejabat pemerintahan yang sesuai dengan dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, tradisi dan kearifan lokal: bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan undang undang nomor tahun tentang keprotokolan, perlu pedoman lebih lanjut sebagai petunjuk teknis pelaksanaan keprotokolan lingkungan pemerintah kabupaten lamandau: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebutprotokolmantan bupati mantan wakil bupati adalah mantan bupati mantan wakil bupati lamandalamandau. ketua dprd kabupaten adalah ketua dprd kabupaten lamandau. wakil ketua dprd kabupaten adalah wakil wakil ketua dprd kabupaten lamandau. sekretaris daerah kabupaten yang selanjutnya disebut sekda adalah sekretaris daerah kabupaten lamandau. komandan distrik militer yang selanjutnya disebut dandim adalah komandan distrik militer pangkalan bun. komandan pangkalan udara yang selanjutnya disebut danlanud adalah komandan pangkalan udara iskandar pangkalan bun. kepala kepolisian resor yang selanjutnya disebut kapolres adalah kepala kepolisian resor lamandau. ketua pengadilan negeri yang selanjutnya disebut kpn adalah ketua pengadilan negeri nanga balik. ketua pengadilan agama yang selanjutnya disebut kpa adalah ketua pengadilan agama nanga balik. kepala kejaksaan negeri yang selanjutnya disebut ajari adalah kepala kejaksaan negeri lamandamandau terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dprd, inspektorat, dinas, badan, satuan, kecamatan, dan rsud. kepala perangkat daerah adalah kepala perangkat daerah kabupaten lamandau yang terdiri dari sekretaris daerah, sekretaris dprd, inspektur, kepala dinas, kepala badan, kepala satuan, camat dan direktur rsudmuka agama tingkat kabupaten adalah ketua majelis ulama indonesia, ketua flag atau nama lain yang diakui secara hukum, ketua paroki, ketua majelis hindu kaharingemuka adat tingkat kabupaten adalah ketua dad kabupaten lamandau dan atau pemuka adat yang diakui oleh peraturan perundang undangan pemerintah kabupaten. tokoh masyarakat tertentu tingkat kabupaten adalah panitia persiapan pembentukan kabupaten lamandau yang selanjutnya disebut p3kl, danpolri dengan spesifikasi teknis tertentubesar upacara dan fungsi kabupaten. pemuka agama tingkat kecamatan adalah ketua umum organisasi keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang undangan tingkat kecamatan pemuka adat tingkat kecamatan adalah datang dan atau pemuka adat yang diakui oleh peraturan perundang undangan tingkat kecamatan. tokoh masyarakat tingkat kecamatan adalah tokoh masyarakat kecamatan yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan. kepala desa lurah adalah kepala desa lurah yang berada diwilayah kabupaten lamandau. ketua badan permusyawaratan desa yang selanjutnya sebut ketua bpd adalah ketua badan permusyawaratan desa yang berada diwilayah kabupaten lamandau.tuan rumah adalah bupati, dan atau kepala serta instansi pemerintah tingkat kabupaten yang menyelenggarakan acara resmi kabupaten atau kecamata dan petugas protokol provinsi. penyelenggaraan acara resmiotoritas jasa keuangananglima tentara nasional indonesia, dan kepala kepolisian republik indonesia::tamu negara yang berkedudukan sebagai kepala negara kepala pemerintahan dalam kunjungan resmi kabupaten dengan urutan sebagai berikut tamu negara: gubernur, delegasi tamu negara: menteri republik indonesia pendamping tamu negara, bupati: ketua dprd kabupaten: dan pendamping gubernur. tata tempat tamu negara sebagaimana dimaksud pada dalam jamuan santap resmi kabupaten lamandau ditentukan dengan urutan sebagai berikut tamu negara: spouse tamu negara: gubernur: spouse gubernur, orang kedua delegasi tamu negara:indonesia, spouse dita besar lbbp kepala perwakilan negara asing untuk indonesia, duta besar lbbp republik indonesia: spouse duta besar lbbp republik indonesia: konsul jendral konsul negara asing untuk indonesia daerah, spouse jendral konsul negara asing untuk indonesia daerah, bupati, dan oo. spouse bupati. tan tata tempat bagi tamu lembaga negara asing dalam acara resmi kabupaten, ditentukan dengan urutan sebagai berikut ketua lembaga negera asing: gubernur bupati: duta besar lbbp kepala perwakilan negera asing untuk republik indonesia: ketua dprd kabupaten: kepala perwakilan konsuler negara asing, dan delegasi lembaga negara asing, tata tempat tamu negara, tata tempat jamuan santap resmi dan tata tempat bagi tamu lembaga negara asing sebagaimana dimaksud pada dan sebagaimana lampiran lampiran ii, lampiran iii dan lampiran peraturan bupati ini. tata tempat bagi ketua lembaga negara wakil ketua lembaga negara republik indonesia dalam acara resmi kabupaten ditentukan dengan urutan sebagai berikut ketua lembaga negara wakil ketua lembaga negara, gubernur: cc. anggota lembaga negara: bupati: wakil bupati: dan pejabat pemerintah daerah. tata tempat dalam acara resmi yang dihadiri oleh gubernur kabupaten ditentukan dengan urutan sebagai berikut: gubernur: wakil gubernur, mantan gubernur dan mantan wakil gubernur: ketua dprd provinsi: kepala perwakilan konsuler negara asing daerah: wakil ketua dprd provinsi: sekretaris daerah provinsi, panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, ketua pengadilan tinggi, ketua pengadilan tinggi agama, kepala kejaksaan tinggi, kalinya, komandan resort militer, koordinator daerah kemenyan dan komandan pangkalan udara provinsi, pemimpin partai politik provinsi yang memiliki wakil dprd provinsi: anggota dprd provinsi kalimantan tengah: bupati: kepala perwakilan badan pemeriksa keuangan republik indonesia kalimantan tengah, kepala perwakilan bank indonesia kalimantan tengah, kepala kantor otoritas jasa keuangan provinsi, ketua komisi pemilihan umum daerah provinsi, ketua badan pengawas pemilihan umum provinsi:, wakil bupati: oo. wakil ketua dprd kabupaten: sekda kabupaten, dandim, danlanud, kapolres, ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan agama dan kepala kejaksaan negeri: anggota dprd kabupaten, asisten sekda provinsi, kepala perangkat daerah tingkat provinsi, dan kepala kantor instansi vertikal provinsi, pemimpin organisasi kemasyarakatan tingkat provinsistaf ahli bupati, kepala perangkat daerah dan ketua kpu kabupaten, dan kepala instansi vertikal tingkat kabupaten dan pejabat administrator. tata tempat dalam acara resmi yang diselenggarak: ketua dprd kabupaten, wakil wakil ketua dprd kabupaten, sekda kabupaten, dandim, danlanud, kapolres, kpn, kpa dan ajari, pemimpin partai politik kabupaten yang memiliki wakil dprd kabupaten: anggota dprd kabupaten, pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat tertentu tingkat kabupaten yang diakui menurut undang undang, asisten sekda kabupaten, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, pejabat tinggi pratama, kepala kantor perwakilan bank indonesia tingkat kabupaten, ketua komisi pemilihan umum kabupaten dan ketua badan pengawas pemilu kabupaten:il. ketua organisasi keagamaan, adat dan kemasyarakatan tingkat kabupaten yang diakui menurut undang undang: kepala bagian pemerintah kabupaten, camat, dan pejabat administrator:, dan lurah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan pejabat pengawas. tata tempat dalam acara resmi yang diselenggarakan kecamatan ditentukan dengan urutan sebagai berikut: camat: kepala kepolisian sektor, komandan rayon militer,: sekretaris camat dan pejabat administrator: ketua organisasi keagamaan, adat dan kemasyarakatan tingkat kecamatan yang secara faktual diakui keberadaannya oleh pemerintah dan masyarakat: kepala desa lurah dan pejabat pengawas, ketua bpd: dandalam hal pejabat negara, pejabat pemerintpejabatprovinsi dandan huruf tata urutan upacara benderkhusus penyelenggaraan upacara mengenang detik detik proklamasi kemerdekaan republik indonesia yang dilaksanakan secara terpusat setiap tanggal agustus, petunjuk pelaksanaan upacara berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh sekretariat negar: pembawa naskah: pembaca naskah: pembawa acara, dan pembaca do'dan naskahtata pakaian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan diatur sesuailamandaulaksana. bab viii penomoran kendaraan dinas dalam rangka pengamanan, tertib pemanfaatan dan kepemilikan aset berupa kendaraanditetapkan nomor registrasi tanda nomor kendaraan bermotor dinas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penomoran registrasi tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan urutan tata tempat bagi pejabat negara dan pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalammelekat pada jabatan. untuk kendaraan bermotor dinas instansi lingkup pemerintahan kabupaten lamandau yang digunakan oleh pejabat sipil tertentu dalam rangka menjamin memelihara keamanan pengamanan bagi yang bersangkutansebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. untuk mendukung tugas tugas bupati dan wakil bupati, kendaraan bermotor dinas instansi pemerintahan yang digunakan oleh isteri bupati dan isteri wakil bupativii, kendaraan dinas operasional dan kendaraan khusus mobil unit satuan kerja lingkup kabupaten lamandau yang tidak diatur dengan peraturan bupati ini, mengikuti nomor registrasi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pihak instansi yang berwenang. dengan adanya penetapanini, maka kepada pemegang dan atau pengguna kendaraan supaya menyesuaikan, mengurus kepada pihak yang berwenang dengan biaya dibebankan kepada instansi lembaga badan dinas unit satuan kerja masing masing. penyesuaian nomor registrasi tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lama satu tahun setelah diundangkannya peraturan bupati ini. bab pendanaan pendanaan keprotokolan dalam acara kenegaraan dan acara resmilamanpj. sekretaris dae paten lamandau, daerah kabupaten lamandau nomornegara dalam kunjungan resmi kabupaten bendera negara sang merah putih bendera negara tamu negara tamu negara gubernur menteri pendamping tamu negara bupati walikota dprd kabupaten kota kursi kursi delegasi tamu negara pendamping gubernur paten lamandau, nvanynyi ngl van vcard stiv la4yas'!d jagwayda re3 sue) eyed 1ng sun uey suepunig vnvnsit vaangjh nya dng jagwroydas rescue eyed ing buen wewenang ribbon ney papa dag besar ring onoda ise song jgg besar eng radon surel, unus nipon wei isesopg summit ency anode ere nw) burdurepuag unpuawy 'anode isuraoad iun) segelas anode dag besar ting anode biji nne, butdurepudg una isuraoad 133ur jeong dog besar wing beton rej 1se balap empat bubar isutaoig biri sib nya anos murid yen onoda mund 2node ye1dep surat bie jnsuoy peaopuop nsson anode isutaolj mpn radon surel, anos use puisi jeda injury jeidpuap suo ribbon nw, uojuiw pi89on query isumoag yli9eg suka inland ibm anurag bw) dia row brow) dia cw) dia elo auueyegef uep weynpnpay lap sguowodunusy bytes tang avg bonded bian) din pom by) ala ben surel anode uep ribbon query| irpeyoy sup siuwobuviry bunga sang buah iaa teman play :ue buerayay unse mula efw efw efw efw dia efw aaa som weelepngoy ueynfunyaog 8un88ueg nya yang imh nymatnnla dnndonyi nyonya nalvantym vaudan amv.l idi intim dvlnvs nvnmnvp pem imam vlv.l nel ngm hvlninam nvonnmodnit nviomolo yda onvingl 6toz nyawa tvdonvl 6toc navi nomor nyanyi dng add nva nvt lampiran imeja jamuan santap resmi bagi tamu negara kabupaten tanpa panggung pertunjukan kebudayaan meja vip meja vip meja vip pintu masuk keterangan: meja utama vip dengan kursi. seating arrangements dengan kehadiran tamu negara dan spouse tamu negara. meja vip meja meja vip meja paling banyak kursi. seating arrangements meja dst menyesuaikan dengan urutan senioritas sesuai kedudukan dan jabatannya. meja vip meja meja vip meja meja vip meja gubernur wakil gubernur sekretaris daerah provinsi tamu negara menteri tamu negara konsul jenderal konsul negara asing daerah spouse tamu negara ketua dprd provinsi spouse konsul jenderal konsul negara asing daerah spouse gubernur spouse wakil gubernur spouse sekretaris daerah provinsi orang kedua delegasi tamu negara duta besar lbbp pejabat tinggi provinsi menteri pendamping tamu negara spouse duta besar lbbp spouse pejabat tinggi provinsi spouse menteri pendamping tamu negara spouse ketua dprd provinsi delegasi tamu negara menteri tamu negara duta besar lbbp delegasi spouse duta besar lbbp delegasi tamu negar lembaga negara asing dalam acara resmi kabupaten bendera negara sang merah putih aang pel ass tamu lembaga negara asing gubernur bupati walikota delegasi kursi tamu lembaga negara asing pendamping lainnypaten lamandau, runsekretaris daerah kabupaten lamandau kru ketua pengadilan agama nanga balik keburu kepala kejaksaan negeri lamandau kru ketua panitia pengawas pemilihan umum kabupaten iss kalah asisten sekda kabupaten lamandau bidang perekonomian, tanganan samba raman anu asisten sekda kabupaten lamandau bidang administrasi babi staf ahli bupati bidang ekonomi, keuangan dan inn bidik staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya kala gamer rek kepala badan perencanaan pembangunan daerah pers badal kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber (baya manu kupat aman rar kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten kbs kidd kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten "sks bid kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten aman pan bahan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang aan kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten kpa kepala dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak kadang bencana kabupaten laman kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan kabupaten nan kabayan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil bis kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten bisa kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten beli kepala dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, (peragaan dan pemadaman kabupaten ananda kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu nata dapat laman kotor kepala dinas perpustakaan dan arsip daerah kabupaten daa dal kepala dinas pertanian dan perikanan kabupaten badan kei kepala bagian administrasi kesejahteraan rakyat dan aam laman arr kepala bagian administrasi perekonomian dan sumber daya lana dan sam kso kepala bagian protokol dan komunikasi publik setda "ebsskskssskssks bibi kepala bagian administrasi kesekretariatan, program dan (kenangan ketat dprd kabupaten lapangan kepala bagian hukum dan legislasi sekretariat dprd ampat lana kepala bagian penganggaran dan pengawasan sekretariat kapan ama camat lamandau camat pelantikan raya guru sekretaris badan perencanaan pembangunan daerah pat laman aan sekretaris badan keuangan daerah kabupaten lamandau sekretaris badan kepegawaian dan pengembangan sumber deva manusia kabupaten lema tor sekretaris badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten sa bab sekretaris badan penanggulangan bencana daerah lama pena denah sekretaris dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten wb sea kalo sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruang esa koloid sekretaris dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten sekretaris dinas pemberdayaan perempuan perlindungan (at atau berencana kuburan laman sekretaris dinas lingkungan hidup dan kehutanan bnn bid sekretaris dinas kependudukan dan pencatatan sipil bli sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten basa bisa sekretaris dinas komunikasi dan informatika kabupaten bean besi sekretaris dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian kabupaten lamandau sekretaris dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten lamandau sekretaris dinas pemuda dan olahraga kabupaten lamandau sekretaris dinas perpustakaan dan arsip daerah kabupaten lamandau sekretaris dinas pariwisata kabupaten lamandau sekretaris dinas pertanian dan perikanan kabupaten lamandau sekretaris satuan polisi pamong praja kabupaten lamandaurah kabupaten lamanpejabat sipil yang diperkenankan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus plat hitam lingkup pemerintahan kabupaten lamandau bupati lamandau wakil bupati lamandau ketua dprd kabupaten lamandau wakil wakil ketua dprd kabupaten lamandau sekretaris daerah kabupaten lamandau kepala kepolisian resor kepala kejaksaan negeri |. ketua pengadilan negeri ketua pengadilan agama kepala bagian protokol dan komunikasi publik setda lamandau ditetapkan nanga balik pada tanggal september bupati lamandau, hendra wa. diundangkan nanga balik pada tanggal september pj. sekretaris dae paten lamandau, lampiran vregistrasi tanda nomor kendaraan bermotor khusus plat hitam isteri bupati lamandau isteri wakil bupati lamandau ditetapkan nanga balik pada tanggal september bupati |
kara tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang terkait besaran honor dan biaya operasional yang berlaku desa, bahwa untuk maksud huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan bupati tentang besaran honor, pendidikan anak usia dini:lima ratus ribu rupiah) per bulan: pelaksana pengelolaan keuangan desa sebesar rp. (empat ratus ribu rupiah) per orang bulan::: insentif rt rw berupa operasional sebesar rp. empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan: honorarium petugas perlindungan masyarakat sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah) per orang bulan:: honorarium guru paud taman kanak kanak sebesar rp. (satu juta rupiah) per orang bulan:du(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan: biaya operasional paud taman kanak kanak sebesar rp. (tujuh ratus lima puluh ribu:lima ratuslima ratus ribuhendra lesmana diundangkan nanga balik pada tanggal januari pj. sekretaris paten lamandau daerah paten lamandau tahun nomor |
kasula peraturan per redan pengelolaan. bab rincian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah jumlah dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk tahun anggaran berjumlah rp. satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat#daftar penerima dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap desa tahun anggar: rencana penggunaan dana, apb desa tahun anggaran dan bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan spt pbb) tahu.lamandau, hendra lesmana diundangkan nanga balik pada tanggal maret pj. sekretaris kabupaten lamandau, ka bag dai paten lamandau peraturan per tahun nomor tenan elo. pak undang undangandana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerahkecamatan nama desa alokasi dasar alokasi formula kasi emak realisasi pajak realisasi daerah per desa pajak jeatanarawa irma 0oo1o16e| serasah2| oo ) s76s87| jeatanarawa |umpan asa0000| ooorora| serasah2| o ) jeatanarawa |sarutamun 2s08use| ooowos| serasah2| o ) o627500| jentanarawa menerawang o as4usus| ooorrws| serasah2| o or0864858| tevurmmur tevrruaya 2as0x002| 001oo37| serasah2| o6207488| as topeng rampanaman ss3os23| ooosesa| seragam2| o ) o2210185| orang j (seromeuun serasa| sersagse2| o ) town tropis 001ss77| ooooooo| sezsugae2| soo| "eco itamanpau tema x0015577| o001239| serta9382| "ca tuamanpau j traranetaa 7oo0oo| oooogoo| sezsugas2| oo "sa lamandau j earons ansasys| 0021mo| serasah2| oo) o1as7521| oo ) ca imentuosirara ) jeukmmarmu oo 20015s77| 72s17825| oos2aes| oo) serasah2| a80257a7| "s9 imewruosiraya ) tweurmuu 163s60o0| ooz23| serasah2| o |sematusava |masai r001s77| s2massa3| oo2res| o osersanas2| a49177| 23n60552 |8a |semarusawa honor t015577| cssosasa| oo2sos1| serasah2| oo) asasi1g| o ) ditetapkan nanga balik pada tanggal maret bupati lamandau, hendra diundangkan nanga balik pada tanggal maret pj. sekretaris dae paten lamandau, keren peraturan per (ara undang undangan anla)la)kepala dpmd adalah kepala dpmd kabupaten lamandau)denganlaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran yang selanjutnya disingkala)zbab maksud, tujuansembilan milyar empat ratus satu juta delapan ratus lima ribu empat ratus rupiah). jumlah desa sebagaimana dimaksud dalam yaitu sebanyak delapan puluh lima) desa. besarnya add yang diterima masing masing desa dibagi dengan ketentuan add sebesar (tujuh puluh keseratus) dari total add dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan add sebesar (tiga puluh keseratus) dibagi secara proporsional sebesar (empat puluh persen) untuk jumlah penduduk, (dua puluh persen) jumlah penduduk miskin, (sepuluh persen) untuk luas wilayah, dan (tiga puluh persen), asas merata sebagaimana dimaksud pada adalah besarnya bagian add yang sama untuk setiap desa. asas adil sebagaimana dimaksud pada i#( "z2)# "z3)ddencana kerja pemerintah desa rkp des) dan rpm des.kepala desa dan perangkat desa, operasional bpd wajib dianggarkan dari add bukil),dd kepada kepala dpmd untuk dilakukan mekanisme peng atas kelengkapan berkas persyaratan, apb desa tahun anggaran laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya kwitansi tanda terima dengan besaran sesuai dengan nilai pengajuan, pakta integritas, dan surat pernyataan kepala desa. sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf kepala desa agar menyampaikan kepada camat antara lain salinapid pelaksana kegiatan anggaran yang(pengajuan tahap pertama), dan lpp des tahun sebelumnya (pengajuan tahap pertama)anuari tahun anggaran berjalan, dan semester paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berikutnyaaddtua setda kebun sesdapanla pan para! ditetapkan manga cse kennnnnn maret re) bup pena ceria sekda 015i bupati au, asisten kang hendra lesmana pelaksana al. diundangkan nanga balik padatanggal mart som sekretaris daerah kabupaten lamandau, irwansyah berita daerah kabupaten lamandau tahun nomor tam lampirananggaran daftar penerima alokasi dana desa kabupaten lamandau tahun anggaran (ef sangat sungai tae nasa7 atenas asasi.ooe manga menang bernama ema ao6s3897 manga rawa a6, tomo bos 'sltananta jianogtam ease7 8sss alasan amanda pemompa a06 a69 s76. mandau a6. set.2a5:a62 alan jsstatan samar sorot nasa bea kadang team pasaran s15 malang elang riam tinggi babe elang lotus |belang kurung s21. lapang tremyembaan a06838397 elang hulu jojo 22jun jour segan sent sean balik balik hujan balik bunut beta ema a06: e3lii balik balik arga mulya balik |perigikaya timur sangat #pogba3g7 isisatseo esmesaar balik timur ruangan hl balik timur toka hao pui timur batu tung a080 penghobi raya melati o1sto od 8s2 penghobi raya para lussasanaya instan mentubikaya buta makmur ogoreirant (mos sarana penghobi rara moyang mas png penghobi raya mukti manunggal penghobi raya bukit harum sepatu jaya bina bhakti sepatu jaya wonorejo all ian darma 's9 |sematuyaya mekar mulya c27csi.ass semakin mangiargimaoo|o openai nen2n marak sepatu jaya tri tunggal kecantikan rara nanga pelantikan o | ) omogaisot nabi aaaaaa bernilai bara sungai burn gai buluh dihentikan paya tanggai haru aoosasao7 noasooais co1ra7aa pelantikan raya beli pelantikan raya ' o6s6. .34s pelantikan raya penarikan ftin liku batang kawa menggalang batang kawa karang mas batang kawa kina batang kawa jamuan bagan 3eda kabupaten am3 jabatan para bupati au, wabup sekda maneonkatn hendra kabar kasuepag! pelaksana dai |
bupati lamandau provinsi kalimantan tengah peraturan bupati lamandau nomor 2d.uka majuuka maju kecamatan balik timur, bahwa penetapan batas antara desa peringatan dengan desa suka maju, telah disepakati oleh masing masing desa yaitu pemerintah desa peringatan dan desa suka majuuka maju, batas sebelah barat desa bukit jaya kecamatan balik timur, batas sebelah selatan desa ruangan kecamatan balik timur, batas sebelah timur desa ruangan kecamatan balik timur. batas daerah desa peringatan kecamatan balik timur dengan desa suka maju kecamatan balik timur dimulai dari pertigaan batas desa antara desa bukit jaya kecamatan balik timur, desa peringatan kecamatan balik timur dan desa suka maju kecamatan balik timur, yang ditandai dengan pbu pd s dengan koordinat bt, pbu pd sm selanjutnya arah tenggara sampai pada 01pd sb dengan koordinat bt, o1pd sm selanjutnya arah tenggara sampai pada 02pd sb dengan koordinat bt, 02pd sm selanjutnya arah tenggara sampai pada 03pd sb dengan koordinat bt, 03pd sm selanjutnya arah tenggara sampai pada 04pd sb dengan koordinat bt: 04pd sm selanjutnya arah tenggara sampai pada pbu 02pd sb dengan koordinat bt, pbu 02pd sm selanjutnya arah selatan sampai pada 05pd sb dengan koordinat bt, pd sm selanjutnya arah selatan sampai pertigaan batas desa antara desa peringatan kecamatan balik timur, desa suka maju kecamatan balik timur dan desa ruangan kecamatan balik timur yang ditandai dengan pbu pd sb dengan koordinatakauka majuatannya dalam berita daerah kabupaten lamandau. hukum upa ten aman jabatan ditetapkan nanga balik wa8 bup pada tanggal januari sekda ah lastn kata pel hendra lesmana kini diundangkan nanga balik pada tanggal jonvarni sekretaris daerah kabupaten lamandau, agpeta batas administrasi desa pan aer terong denies bei arrestpal sud samaran balik timun tee maa emak: sei peringatan ham pbu pd sm pd sm kel yma akan mara pd sm power halal man tan teman pd sm keterangan puas kata liat pd sm titi kaprah pbu pd sm ren ketua pd sm oal doa bukit jaya suka maju psu pd sm bina kabupaten are pep endasanho bagian hukum ban setda kabupaten lamandau! jabatan bup alis, sekda kas nano . . nina nara kana tara rae hewan asisten |", bac bupati au, asanananga palikodan kecamatan balik timur dan desa cungkup kecamatan balik timur, perlu ditetapkan batas desa pasti antara desa nanga palikodan kecamatan balik timur dengan desa cungkup kecamatan balik timur, bahwa penetapan batas antara desa nanga palikodan dengan desa cungkupsu)iii batas desa batas desa nanga palikodanbukit jaya kecamatan balik timur, batas sebelah barat desa sumber cahaya kecamatan pelantikan raya dan desa berita kecamatan balik, batas sebelah selatan desa nanga pamalontian dan desa berita kecamatan balik, batas sebelah timur desa cungkup kecamatan balik timur. batas desa cungkupnanga kering kecamatan balik timur, batas sebelah barat desa nanga palikodan dan desa ruangan kecamatan balik timur, batas sebelah selatan desa nanga pamalontian kecamatan balik dan desa melata kecamatan penghobi raya, batas sebelah timur desa melata kecamatan penghobi raya. batas daerah desa nanga palikodan kecamatan balik timur dengan desa cungkup kecamatan balik timur dimulai dari pertigaan batas antara desa nanga palikodan kecamatan balik timur, desa cungkup kecamatan balik timur dan desa cungkup kecamatan balik timur yang ditandai dengan pbu np sk (pbu nu sk) dengan koordinat dan bt, pbu np sk (pbu nu sk) selanjutnya arah selatanselatan menyusuri jalandanbarat daysungai balikil.nanga palikodan, desa cungkup kecamatan balik timur dan desa melata kecamatan penghobi raya yang ditandai dengan pbu np sk (pbu ml skga palikodan dan masyarakat desa cungkuia)n bagian hukum kali anda pare ditetapkan nanga balik solois. sap pada tanggal mei wabup koa nurani au, asisten kabar sur ag! hendra mana . ppetangana diundangkan nanga balik pada tanggal mei sekretaris daerah kabupaten lamandau, km, irwansyah berita daerah kabupaten lamandau tahun nomor lapan peraturan sopan"nya rias ana eta peta batas desa taj pa" perak wita desa nanga palikodan kecamatan balik timur esa cungkup kecamatan publik timur aen kabupaten lamandau skala agam lokasi mai hfgoyan simo aaa. enak 4para cant harterntat wig (gas pemerintah daerah di. kabupaten lamandau kang keterangan: pun sk titik katometris np s8k ig gabus batas desa balik timur anak sungai sungai besar osr aan katun ense ti, are mena ena (aa aal sorga. akting bam jah lam eta nga has joss ini rap peak dan men . und itu saji last ge. amen hi pena bea bupati kabar kasuebag wigan asa hend pelaksana ttt an isi peta batas desa van . hap desa nanga palikodan kecamatan balik timur desa cungkup kecamatan balik timur kabupaten lamandau lie skala ai. saraf lokasi: letak peta: bap mam her dian aan anus dis maa tn. (ne: tpa bata gad serat data mortrontal w3s pemerintah daerah kabupaten lamandau keterangan: pun sk (adam titik katometris np sk garis batas desa balik timur anak sungai sungai besar daftar koordinat. pub eta mea uang yag iki amma iki. aah prana tani lt, ttr3t pera. 30t nt. key anu tuk! si, tag pauk tnraranga demand ban tri rara nee wae fat paormtt bupati lamandau ingin hendra lesmana "yd demang toba maan head,trayek angkutan umum kabupaten lamandau dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lamandau, menimbang bahwa untuk menjamin kelancaran angkutan orang dan atau barang serta menciptakan persaingan yang sehat dalam industry jasa angkutan umum perlu diatur trayek perkotaan maupun perrayek angkutan umumetapan trayek angkutan umum kabupaten lamandau bab ketentuan umuminas perhubungan adalah dinas perhubungan kabupaten lamandaulamandadengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan tetap, pama ber jae bnn lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal dariaa)trayek angkutan umum (antar kecamatan) dalam kabupaten. la) penetapan trayek angkutan umum sebagaimana dimaksujenis kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk melayani trayek sebagaimana dimaksud dalamaturan perundang undangan yang berlaku dan diuji kelayakan secara berkala. bab iii pengawasan kegiatan pengawasan angkutan umum dalam trayek meliputi pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan administrasi perizinan angkutan umum dalam trayek, dan aan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. pengawasan secara administrasi ditugaskan kepada dinas perhubungan dengan berkoordinasi pada dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu. pengawasan secara teknis dilaksanakan oleh dinas perhubungan. bab tarif tarif yang berlaku adalah besaran tarif jarak pada setiap trayek yang ditetapkan oleh masing masing perusahaan angkutan umum, yang nilai nominalnya diantara atau sama dengan tarif batas atas dan tarif batas bawah. penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah pelayanan angkutan umum pada masing masing trayekkerana bagian hukum setia kabupaten lamandau ditetapkan nanga balik jabatan para padatanggal dana atap preman tata seksi bupati lamandau, pem satin sandi perkasa ang t., peng hendra mana diundangkan nanga balik pada tanggal ide o69n sekretaris daerah kabupaten lamandau, (wi, irwansyah berita daerah kabupaten lamandau tahun nomor laa lampiran peraturan bupati lamandau nomor tahun tentang penetapan jaringan trayek angkutan umum kabupaten lamandau trayek angkutan umum kabupaten lamandau kode li: terminal tergantung jl. trans kalimantan arah rsud lamandau jl. bukit hibur selatan bundaran rusa jl, bukit hibur utara jl. yani jl. tilik ribut bank bri rt.o1) jl. tilik ribut jl. batu batanggui bundaran burung jl. antasari terminal tergantung. balai desa sumber mulya jl. desa sumber mulya jl. desa arga mulya jl. desa bumi agung alun alun jl. sudirman jl. yani jl. melati jl. bukit hibur timur jl. kartini bundaran burung jl. antasari terminal tergantung pp). terminal tergantung jl. trans kalimantan arah desa hujan simpang sepak jl. trans kalimantan arah puskesmas sepatu jaya jl. desa jangkar prima jl. desa wonorejo jl. trans kalimantan arah desa rimba jaya. pp) desa bukit raya desa melata pp) desa bukit raya simpang parigi simpang sepak terminal tergantung. pp) terminal tergantung jl. trans kalimantan arah kelurahan kubangan. pp) buku jalan lamanya jabatan para (ai wabup koa jins jendral kab kasusean laksana nauantan singingi dengan kabupaten pelalawanuantan singingi dengan kabupaten pelalawan provinsi riau dimulai dari: dengan koordinat dan yang merupakan simpul batas kecamatan logam tanah darat kabupaten kuantan singingi dengan kecamatan langgam kabupaten pelalawan dan kecamatan kampar kiri hilir kabupaten kamparol1j il.imur laut sampai dengan tk. dengan koordinat dan bt, selanjutnya arah tenggara sampai denganoo.danmerupakan simpul batas kecamatan berhenti kabupaten kuantan singingi dengan kecamatan ukur kabupaten pelalawan dan kecamatan peranan kabupaten indragiri huluuantan singingi dengan kabupaten pelalawanapanuli selatanpertigaan batas kabupaten tapanuli selatan dengan kabupaten tapanuli utara dan kabupaten labuhanbatuo1'il. selanjutnya arah baratoo.31dan dan kabupaten tapanulian t. tape para muna h pit 1e ata san bini a33 tentu anita r taka ham ima nani panai h du semah egi haa per tape berang sa! take sal . ara aan sei kanan atas men kan eri |
se uan sala r dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negeri republik indonesia, menimbang :a. bahwa dengan meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan masyarakat membahayakan perkembangan sumber daya manusia indonesia dan mengancam kehidupan bangsa dan negarmemutuskan:. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri dalam neg) adalah perangkat daerah pada pemerintahmenteri adalah menteri dalam negeri republik indonesia. fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika daerah. babkukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika kabupaten kota. pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan oleh kepala skpd yang terkait dengan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika yang dikoordinasikan oleh kepala skpd yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik. gubernur dan bupati walikotasekurang kurangnya: antisipasi dini, .pencegahan, penanganan,bab iii pelaporan bupati walikota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika lingkup kabupaten kota kepada gubernur. gubernur melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahmbinaan dan pengawasan menteri dalam negeri melalui direktur jenderal. gubernur melalui kepala skpd provinsilui kepala skpd kabupaten kotakabupaten kota. bab pendanaan pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotikfebruarikena berita negara republik indonesia minumtransparansi guna menjamin keberlangsungan pelayanan serta pengembangan air minum untuk pemerataan akses air minum perpipaan kepada masyarakat, pemerintah daerah perlu pedoman untuk menetapkan tarif, bahwasesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap pemerataan akses. beberapa ketentuan dalam peraturan menteri dalam negkepala daerah adalah gubernur atau bupati atau wali kota. air minum adalah air minum yang diproduksi bumi. badan usaha milik daerah penyelenggara sistem penyediaan air minuistem penyediaan air minum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. direksi adalah direksi bumdan pelanggan. tarif rata rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:rata rata sama dengan biaya dasar. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah bumi yang dimiliki provinsi, kabupaten kota, dengan cara: menetapkan tarif batas atas yaitu tidak melampaui (empat keseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud dalam untuk tahun anggaran berikutnya, menetapkan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam untuk tahun anggaran berikutnya, dan cc. menetapkan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf paling lambat pada akhir bulan juni tahun anggaran sebelumnya. penetapan tarif batas bawtapan tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf gubernur mengikutsertakan tenaga ahli tenaga professional. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:antara dan disisipkan (satu) yakni (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut: kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: nonkomersial:dan komersial. tarif bagi kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada huruf diberlakukan paling rendah sama dengan tarif dasar. (2a) dalam hal kelompok khusus nontarif bagi kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada huruf diberlakukan paling rendah sama dengan tarif penuh. ketentuan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan dam yang meliputi: biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi atau amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya lain, dan dihapus. ketentuan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:taubumi air minum. dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: volume kehilangan air standar sebagaimana dimaksud dalam dihitung berdasarkan rata rata volume kehilangan air hasil audit penilaian kinerja tahun sebelumnya dan kegiatan pengurangan kehilangan air tahun berjalan berdasarkan dokumen rencana kerja dan anggaran bumi air minum dikalikan volume air berproduksi. audityakni (la), sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala daerah menetapkan tarif air minum paling lambat bulan november setiap tahun. (la) dalam perhitungan dan penetapan tarif berdasarkan keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam dan pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam kepala daerah memedomani tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri. kepala daerah komisaris. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk perencanaan tarif dan pengembangan bumi air minum direksi berpedoman pada rencana bisnis bumi air minum dan rencana kerja dan anggaran bumi air minum dengan memperhatikan dokumen: rencana pembangunan jangka menengah daerah dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait program sistem penyediaan air minum, rencana induk sistem penyediaan air minum, dan kebijakan strategi daerah. diantara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk meningkatkan kinerja, direksi melakukan langkah strategis mengurangi volume kehilangan air dengan berpedoman pada target nasional kehilangan air sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. tarif penuh sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan untuk pengembangan pelayanan air minum. tarif penuh sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan keuntungan yang wajar dengan rasio laba terhadap aktiva paling rendah (sepuluh keseratus). antara dan disisipkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: gubernur mewajibkan pemberian subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota apabila bupati walikota menetapkan tarif dibawah pemulihan biaya penuh full cost recovery). kebijakan pemberian subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada dilakukan gubernur pada saat. dalam mempercepat pemulihan biaya penuh full cost recovery), gubernur mendorong penyertaan modal daerah pada saat pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada gubernur mewajibkan pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada dan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada untuk pemenuhan standar pelayanan minimal air minum. dalam hal tarif bumi air minum dimiliki oleh kabupaten kota tidak memenuhi pemulihan biaya penuh full cost recovery), gubernurgubernur gubernuralam hal memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dengan meminta pertimbangan menteri. gubernur menyampaikan penetapan tarif kabupaten kota kepada menteri, yangtarif bumi air minum dimiliki oleh provinsi tidak memenuhi pemulihan biaya penuh full cost recovery), menterimenteri, menteriiantara dan disisipkan (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan peralihan penetapan mengenai tarif batas atas dan batas bawah provinsi dan kabupaten kota mulai berlaku paling lambat pada tahun lampiran peraturan mentrancarhitungan penetapan tarif air minum formula perhitungan tarif air minum uraian satuan periodperiodf notasi formula (biaya dasar (ol biaya operasi pemeliharaan rp. thn bop jumlah biaya operasi pemeliharaan biaya depresiasi amortisasi rp. thn bda jumlah biaya depresiasi amortisasi biaya bunga pinjaman rp. thn biaya bunga pinjaman biaya operasi lainnya rp. thn bowl ooo.il lo. jumlah biaya administrasi umum tidak termasuk depresiasi, lol amortisasi, penyisihan piutang bunga pinjaman total biaya usaha tbu) rp. thn tbu |tbu bop bda bbp bowl bibikalikan dengan faktorinfaj thn perkiraan tbu pada periode| rp. thn ytr |yr8u bux volume air berproduksi m3 thn biaya dasar rp m' bu vap var) |karir pasar biaya dasar oo rp m (pata diambil dari hasil formula nomor atas lari dasar ' rp m ( sp tarif rendah altar dasar ' rp m' data diambil dari hasil formula nomor atas volume air terjual kepada kelompok plg tarifrendah pp. elsuwsiai rp m isv . 0x10 total subsidi rp. thn ttir rataratasubsidi o | rp m' sb attr) n|tarif rendah | tr td rsb upah minimum provinsi kabupaten kota rp. bln (tarif penuh ngga altar dasar rp m data diambil dari hasil formula nomor atas total aktiva rp. thn tingkat keuntungan rp. thn dlv volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif m' thn tipe data historis rata rata tingkat keuntungan! rp. m? rtk |rik vita total subsidi rp. thn data diambil dari hasil formula nomor atas rata rata subsidi silang sbs sb tipe) notaris penuh tp td rik rss jari khusus ngga, tarif khusus non komersial minimal sama dengan berarti khusus komersialidalamnya mengandung unsur subsidi silang. besarnya subsidi ditetapkan sesuai kebijakan dam dantahun dasar perhitungan| tahun no| kab kota a#umk dasar wika air terjual rp. m3 rp. m3 rp. m3 rp. m3 rp. thn tahun xt1 tahun x41| tahun tahun xt1| tahun xt1| tahun x41 tara besar hargajual| oo kemenangan: kabupaten kota tarif batas atas yang ditetapkan oleh gubernur tarif batas bawah yang ditetapkan oleh gubernur tarif rata rata presentasi besaran cakupan layanan air minum oleh bumi yang menjadi kelas pemberian subsidi yang berasal dari apbd estimasi air terjual total subsidi menteri dalam negeri republik indonesia, ttd muhammad tito karnaviaabupaten rokan hulu provinsi riau dimulai dari: tk.o dengan koordinat dan yang merupakan pertigaan batas kecamatan bathin salapan kabupaten bengkalis dengan kecamatan bonsai darussalam kabupaten rokan hulu dan kecamatan rantau koper kabupaten rokan hilirimurilimurooaabcddan aedengan koordinat dan yang merupakan pertigaan batas kabupaten bengkalis dengan kabupaten rokan hulu dan kabupaten siak provinsi riausijunjung. kabupaten solokjunjung dengan kabupaten solokbatas daerah kabupaten sijunjung dengan kabupaten solokjunjung dengan kabupaten solokselanjutnya disingkat adalah garis khayal yang membagi bumi bagian selatan. bujur timurjunjung dengan kabupaten solok dimulai dari: dengan koordinat dan yang terletak pertigaan batas nagari siar aro kecamatan koto sungai lasi kabupaten solok dengan nagari daratan kancah kecamatan silungkang kota sawahlunto dan nagari batu menjulur kecamatan kapitan kabupaten sijunjung,aie luo kecamatan payung sekali kabupaten solok, pbusiar aro kecamatan koto sungai lasi kabupaten solokimurenggarakampung dalam kecamatan lubuk tarok kabupaten sijunjung, abu selanjutnya arah tenggara sampai pada abu dengan koordinat dan 0o0'o2'il. abu selanjutnya arah tenggara sampai pada abu dengan koordinat danbuluh pasok kecamatan lubuk tarok kabupaten sijunjung, abu selanjutnya arah selatanoo. abu selanjutnya arah barat dayenggardan abu selanjutnya arah timur sampai pada dengan koordinat dan yang terletak pada pertigaan batas nagari langka kecamatan tanjung gadang kabupaten sijunjung dengan nagari garapan data kecamatan tigo lurah kabupaten solok dan nagari lubuk karak kecamatan sembilan koto kabupaten dharmasrayjunjung dengan kabupaten solok provinsi sumaterii maan tang |
naa jin, menteri dalam negeripetunjuk teknis tata cara kerja samatata cara kerja sama daerah. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan daerah adalah daerah provinsi, daerah kabupaten kotaruang lingkup petunjuk teknis ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi petunjuk teknis kerja sama antar daerah: dan petunjuk teknis kerja sama daerah dengan pihak ketiga. bab iii tata cara kerja sama daerah tata cara kerja sama daerah meliputi: tata cara kerja sama antar daerah: dan tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga. tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui tahapan persiapan: penawaran:peraturan menteri ini. contoh bentuk model kerja sama daerah meliputi bentuk model kerja sama antar daerah: bentuk model kerja sama pemerintah daerah dengan departemen land: dan bentuk model kerja sama pemerintah daerah dengan badan hukum. uraian contoh bentuk model kerja sama sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. bab tim koordinasi kerja sama daerah gubernurgubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama: dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama daerah kabupaten kotiro yang membidangi kerja sama daerah anggota tetap kepala biro hukum kepala skpd yang yang membidangibupati walikota: @d.:la.teks provinsi dan kabupaten kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam danketentuan penutup kerja sama daerah yang membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam apbd provinsi tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah provinsi. kerja sama daerah yang membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota. dalam hal kerja sama daerah memanfaatkan asuraian tahapan tata cara kerja sama kerja sama antar daerah persiapan pembentukan tim koordinasi kerja sama daerah teks). inventarisasi objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dengan gubernurgubernur dengan bupati walikotasurat penawaran kerja samakepala daerah setelah menerima jawaban t: ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban:kepala daerah melalui skpd masing masing. terhadap barang bergerak dan tidak bergerak dimaksud pada huruf pointkepala daerah kepada ketua dprd. kerja sama daerah dengan departemen land persiapan pembentukan teks. inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dan: gambaran lokasi objek kerja sama, bentuk kerja sama: rencana awal:departeme, dengan departemen land, tembusan suratnya disampaikan kepada menteri dalam negeri dan dprd provinsi. bupati walikota dengan departemen land, tembusan suratnya disampaikan kepada menteri dalam negeri, gubernur dan dprd kabupaten kota: manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah, tahun anggaran dimulainya kerja sama: dan od.kepala daerah menerima jawaban persetujuan rencana kerja sama dari departemedeparteme:cc. setelah ada kesepakatan, teks menyiapkan rancangan akhir perjanjian. ketua teks dan departeme'kepala daerah kepada ketua dprduntuk melakukan kerja sama dengan badan hukum, kepala daerah:hukum ditandatangani oleh masing masing kepala daerah dan pimpinan badan hukum. penanda tanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak. penanda 'force majeure, penyelesaian perselisihan,7ckepala daerah: kepala daerahkepala daerahkepala daerahkepala daerah: dapat,:dan ruang lingkup kerja sama, bentuk kerja kepala daerah atau pemenang seleksi: besarnya tambahan nilai dan biaya penggantian ditetapkan oleh kepala daerah,: dan:paling lama bulankepala daerah:: larangan pengalihan perjanjianccccontoh bentuk model kerja sama daerah bentuk model kerja sama daerah dapat dilaksanakan sebagai berikut bentuk model kerja sama antar daerah:entuk model kerja sama pemerintah daerah dengan departemen land obyek kerja sama daerah yang dapat ditawarkan kepada pemerintah adalah dalam rangka pengembangan sektor unggulan tertentu atau pengelolaan kawasan strategis yang menurut peraturan telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah otonom. prakarsa kerjasama daerah dengan departemen land berasal dari pemerintah daerah. obyek kerja sama berupa pelayanan publik, tidak dapat dikerjasamakan dengan departemen land, kecuali dalam situasi dimana pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk memenuhi standar pelayanan umum, dan untuk ini perlu dilakukan evaluasi terdahulu oleh menteri dalam negeri bila terjadi provinsi atau oleh gubernur bila itu terjadi kabupaten kota. apabila setelah dievaluasi memang terbukti bahwa daerah yang bersangkutan tidak mampu, maka penyelenggaraan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan azas dekonsentrasi atau dan tugas pembantuan atau bila itu menyangkut urusan wajib akan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah bersangkutan. kerja sama yang diprakarsai oleh departemen land dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan azas dekonsentrasi atau dan tugas pembantuan, tidak diatur dalam petunjuk teknis teknis ini. contoh kerja sama pemerintah derah dengan departemen land kerja sama kebijakan dan pengaturan, yaitu kerja sama daerah dengan departemen landkerja sama pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi, yaitu kerja kerjasama perencanaan dan pengurusan, yaitu kerja bentuk model kerja sama pemerintah daerah dengan badan hukum. untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan otonom atau dapat berupa pelayanan publik, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan badan hukum. pengertian badan hukum adalahpemerintah daerah perlu mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan badan hukum apabila menghadapi situasi sebagai berikut suatu pelayanan publik tidak dapat disediakan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah terkendala dengan sumberdaya keuangan daerah atau keahliandaerah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dibandingkan bila ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. ada dukungan dari pihak konsumen pengguna pelayanan publik tersebut atas keterlibatan badan hukumdaerah. ada peluang terjadinya kompetisi dari badan hukum yang lain. tidak ada peraturan yang melarang badan hukum untuk terlibat dalam pelayanan publik tersebut. apabila tidak ada faktor faktor tersebut atas, maka kerja sama dengan badan hukum dipertimbangkan untuk tidak dilakukan karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat dan pembangunan daerah. secara umum bentuk kerja sama dapat diklasifikasikan dalam (empat) bagian besar, yaitu (a) kontrak pelayanan, (b) kontrak bangun, (c) kontrak rehabilitasi, dan (d) kontrak patungan. kontrak pelayanan kontrak operasional pemeliharaan cara kerja samc obyek kerja sama dapat diterapkan pada semua pelayanan publik kelebihan dapat meningkatkan efesiensi dan kualitas pelayanan: penghematan biaya sifat kerjasama lebih luwes tidak terjadi selisih kepemilikan atas pelayanan publik tsb. kekurangan fungsi pengendalian pemda dapat berkurang. berkurangnya kemampuan pemda dalam merespon terjadi perubahan permintaan masyarakat. dapat terjadi beban biaya tak terduga apabila badan hukum gagal kontrak kelola cara kerja samobyek kerja sama dapat diterapkan pada semua pelayanan publik kelebihan dapat mengurangi beban pemerintah daerah dalam memelihara sarana prasarana pelayanan publik yang tidak memanfaatkan. memperoleh efisiensi biaya dalam pengelolaan fasilitas tersebut. sebagian resiko ditanggung oleh badan hukumpendapatan potensial yang berasal dari aset aset milik pemerintah dearah tersebut. terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan hak milik, proyek yang dikelola sudah tidak menguntungkan. kontrak sewa cara kerja samobyek kerja samaelebihan fasilitas infrastruktur dapat lebih cepat tersedia bagi masyarakat (pemakai). mengurangi penggunaan dana dari anggaran pemerintah daerah untuk membangun membuat fasilitas infrastruktur. dapat mengurangi beban pemerintah daerah dan mendistribusikan resiko pembangunan kepada badan hukum. merangsang investasi bidang pembangunan infrastruktur, hal ini akan menjadi salah satu daya tarik untuk mengundang investor untuk menanamkan modalnya. kekurangan . melepaskan hak monopoli untuk membangun dan mengelola fasilitas infrastruktur dan aset aset strategis bidang bidang usaha tertentu dengan menyerahkan pembangunan dan pengelolaannya kepada badan hukumhukumkontrak konsesi cara kerja samobyek kerja sama(lebih dari tahun). sangat disarankan dilakukan pada saat kinerja ekonomi dan finansial pemerintah daerah sedang baik. kelebihan fasilitas infrastruktur lebih cepat tersedia bagi masyarakat. penghematan biaya pengelolaan infrastruktur daerah melalui badan hukum. mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan proyek sehingga menciptakan lapangan kerja baru. kekurangan terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan, infrastruktur yang semula dikelola oleh badan hukum sudah tidak maksimal lagi. apabila kinerja keuangan badan hukum buruk, maka dapat menjadi beban pada anggaran publik. kontrak bangun kontrak bangun guna serah cara kerja sam. kelebihan pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan penyertaan modal tetapi hanya cukup mengeluarkan izin. mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah daerah yang membutuhkan. kekurangan : .@ terdapat kemungkinan setelah berakhirnya, aset yang diterima oleh pemerintah daerah dari badan usahapembebasan lahan. kontrak bangun serah guna cara kerja sam.# sektor publik memperoleh manfaat dari keunggulan teknologi yang dimiliki oleh pihak badan usaha anggaran publik yang ada dapat digunakan untuk keperluan lain yang lebih mendesak. pemerintah daerah tetap dapat memiliki asset yang dibangun pihak ketiga. pemerintah daerah masih tetap dapat mempunyai kewenangan untuk mengendalikan. mendorong percepatan pemerataan pembangunan dan upaya pengembangan serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah daerah yang membutuhkan. memperoleh efisiensi biaya dalam pembangunan dan operasi jasa infrastrukturnya. sebagian resiko ditanggung oleh badan usaha sebagai pihak yang membangun proyek. resiko terjadi selisih paham dalam kontrak lebih kecil dibandingkan dengan bangun guna serah. kekurangan melepaskan hak monopoli untuk menguasai, membangun dan mengelola proyek infrastruktur kepada badan hukum. adanya kecenderungan kenaikan biaya harga sebagai dampak pengelolaan oleh badan hukum. pihak badan usahaterdapat kemungkinan setelah berakhirnya masa kerjasama, khususnya pada saat serah terima aset, aset yang diterima oleh pemerintah daerah dari badan hukumhalnya pembebasan tanah. kontrak bangun sewa serah cara kerja samdll. kelebihan percepatan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dengan teknologi baru daerah daerah yang membutuhkan. pemerintah daerah dapat mengalihkan dana untuk pembayaran hutang atau membiayai program program pembangunan kesejahteraan sosial.an menyerahkan kepada badan hukum. melepaskan sumber pendapatan potensial yang berasal dari aset aset yang dimiliki pemerintah daerah. adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan oleh badan hukum untuk mengantisipasi potensi kegagalan proyek, berada jauh atas standar, sehingga mengakibatkan harga produk dan jasa menjadi tinggi. kontrak rehabilitasi kontrak rehabilitasi kelola dan serah cara kerja sambandara. kekurangan : .@infrastruktur lokasi lokasi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. kontrak bangun tambah kelola dan serah cara kerja sam kekurangan :fasilitas infrastruktur lokasi lokasi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. kontrak patungan cara kerja samobyek kerja sama badan hukum patungan tersebut dapat ikut serta sebagai badan usaha dalam penyediaan pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang ada. kelebihan badan hukum patungan lebih luwes dalam bergerak dunia usaha, termasuk dalam penyediaan pelayanan publik. pemerintah daerah dapat memperoleh tambahan pad dari penerimaan usaha hasil badan hukum dan pajak perseroan. kekurangan apabila tidak ada pengaturan yang tegas, maka fungsi pemerintah sebagai regulator dapat bias atau timbul konflik kepentingan manakala dalam berhadapan dengan badan hukum patungan milik pemerintah tsb. apabila kinerja keuangan badan hukum buruk, maka dapat menjadi beban pada anggaran publik. menteri dalam negeri, ttd ariyanto |
han kementerian dalam negeri. pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. jabatan fungsional. standar kompetensi. peraturan menteri dalam negeri republik indonesiabagaimananteri dalam negeri menetapkan standar kompetensi. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:pengawas pemerintahan yang selanjutnya disebut standar kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja pengawas pemerintahan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap prilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan syarat jabatan secara profesional bidang pengawasan urusanpemerintahan daerah. sertifikat kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi pemerintahan daerah lsp pemda)tandar kompetensi kerja khusus aparatur pemerintahan dalam negeri, standar kompetensi kerja nasional indonesia dan atau standar internasional. pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan operasional pengawas pemerintahan. komisi standarisasi kompetensi pengawas pemerintahan adalah komisi yang dibentuk oleh menteri dalam negeri yang anggotanya terdiri dari unsur badan pendidikan dan pelatihan kementerian dalam negeri, inspektorat jenderal, pengawas pemerintahan, pakar, praktisi dan atau tenaga ahli bidang pengawas pemerintahan. pengawas pemerintahan wajib memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya. pemenuhan standar kompetensi sebagaimana dimaksud padamelalui proses sertifikasi kompetensi pengawas pemerintahan. tatacara sertifikasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan menteri tersendiri. standar kompetensi pengawas pemerintahan digunakan sebagai acuan dalam: pelaksanaan tugas pengawas pemerintahan, pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi pengawas pemerintahan: cc. menguji kompetensi pengawas pemerintahan, dan sertifikasi pengawas pemerintahan. standar kompetensi pengawas pemerintahan meliputi: standar kompetensi bagi pengawas pemerintahan pertama, standar kompetensi bagi pengawas pemerintahan muda, dan cc. standar kompetensi bagi pengawas pemerintahan maya. standar kompetensi bagi pengawas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari standar kompetensi umum dan standar kompetensi inti. kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan yang lebih tinggi merupakan kumulatif dari penguasaan kompetensi umum dan kompetensi inti tingkat atau jenjang jabatan dibawahnya. uraian standar kompetensi pengawas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. komisi standarisasi kompetensi pengawas pemerintahan melakukan kaji ulang standar kompetensi pengawas pemerintahan pengawas pemerintahan. kaji ulang sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling sedikit sekali dalam (lima) tahun. kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan atau usulan pemangku kepentingan. kaji ulang sebagaimana dimaksud pada meliputi aspek kesesuaian dengan: dan perubahan lingkungan kerja dan persyaratan kerja. menteri dalam negeri melalui inspektorat jenderal melakukan pengawasan penerapan standar kompetensi pengawas pemerintahan. menteri dalam negeri melalui kepala badan pendidikan dan pelatihan melakukan pembinaan penerapan standar kompetensi pengawas pemerintahan. gubernurprovinsi. bupati walikota, republik indonesiamenteri ini yang dimaksud dengan:yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten kota. kepala daerah adalah gubernur, bupati danmenteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. ruang lingkup peraturan menteri ini mengatur mengenai: ksad, kpk, naskah kerja sama, kelembagaan kerja sama daerah, dan dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerahkabupaten kota dengan daerah kabupaten kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi, kerja sama daerah kabupaten kota dengan daerah kabupaten kota lain yang berbatasan provinsi yang berbeda, kerja sama daerah provinsi dengan daerah provinsi lain yang berbatasan ketiga identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan:kepala daerah: gubernur pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada menteri, dan bupati wali kota pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat: laporan sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti oleh menteri dankepala daerahkepala daerah disertai dengan hasil kajian rancangan pks, kepala daerahkabupaten kota menyampaikan kepada bupati wali kota mengenai pelaporan pelaksanaan ksad sebagaimana dimaksud dalam huruf setiap semester. perangkat daerah pemrakarsa ksad provinsi menyampaikan kepada gubernur mengenai pelaporan pelaksanaan ksad bagian keenam pengambilalihan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan dalam hal kerja sama wajib antardaerah kabupaten kota dalam (satu) wilayah provinsi tidak dilaksanakan oleh kabupaten kota, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan, pengawasandan evaluasi terhadap daerah kabupaten kota yang bersangkutan. dalam hal pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada (l)telah dilakukan, daerah kabupaten kota tetap tidak melaksanakan kerja sama wajib, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan permohonan persetujuan menteri pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian terkait untuk melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melimpahkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan kepada perangkat daerah provinsi sesuai dengan bidang tugasnya setelah mendapatkan persetujuan dari menteri pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian sebagaimana dimaksud pada dalam hal kerja sama wajibmenteri melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap daerah dimaksud. menteri dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan kementerian lembaga non kementerian terkait. dalam hal setelah dilakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada daerah tidak melaksanakan kerja sama wajib, menteri berkoordinasi dengan kementerian lembaga teknis terkait untuk pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan. bagian ketujuh bantuan pendanaan kerja sama antardaerah kementerian lembaga pemerintah nonkementeriankepala daerahkepala daerah. surat penawaran rencana kpkkepala daerahkepala daerahdan pimpinan pihak ketiga. kepala daerahkepala daerahksdkabupaten kota menyampaikan kepada bupati wali kota mengenai pelaporan pelaksanaan kpk sebagaimana dimaksud dalam huruf setiap semester. perangkat daerah pemrakarsa kpk provinsi menyampaikan kepada gubernur mengenai pelaporan pelaksanaan kpkkepala daerahkepala daeraheks, dan sekretariat kerja sama. bagian kedua tim koordinasi kerja sama daerah kepala daerah menetapkan teks dengan keputusan kepala daerah. ttkksdcc.spcc.rekomendasi kepada kepala daerahdengan ketentuan: dilakukan secara terus menerus,pusat nonsinergitaskepala daerahbupati wali kota setiap (enam) bulan sekali. bupatigubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaporkan pelaksanaan sinergi sebagaimana dimaksud pada kepada menterilainketentuan ketentuan peralihan pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota yang telah menyusun ksad dalam tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan kpk dalam tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau sinergi dalam tahapan sebagaimana dimaksud dalam harus menyesuaikningkatan kapasitas kerjasama daerah, cc,panjang menyangkut pengaturan tentang surat perjanjian dan nota kesepformat kesepakatan bersama, struktur perjanjian kerja sama, dan nota kesepakatan sinergi format kesepakatan bersama kesepakatan bersama ksad kesepakatan bersama antara pemerintah daerah . dan pemerintah daerah . tentang nomor nnnannatanaa. pada hari ini,., tanggal . bulan .?' tahun penaatanannnnanennaaaa (et), kami yang bertandatangan bawah ini nana . berkedudukan di., jalan.,satu. il. anna . berkedudukan di., jalan...(.) bermaterai, cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. kesepakatan bersama kpk pihak ketiga lambang daerah kesepakatan bersama antara pemerintah daerah en nina dan tentang nomor nnnannatanaa. pada hari ini, ., tanggal . bulan . tahun. ( . . .), kami yang bertandatangan bawah ini tatanan dona. berkedudukan di.,jalan., nnnnnnnannannnan pon berkedudukan ., berdasarkan . (nama tanpa gelar) anggaran dasar pt. yang dibuat hadapan notaris., yang telah disahkan oleh menteri., berdasarkan keputusan nomor., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pterenformat pks pks ksad lambang daerah lambang daerah pks antara pemerintah daerah . dan pemerintah daerah . tentang nomor menenanaaa. pada hari ini, ., tanggal . bulan . (tahun kenaananaaananann ge), kami yang bertandatangan bawah ini nnnnnananannnnn ., berkedudukan di., jalan., (nama tanpa gelar) berdasarkan surat kuasa khusus gubernur bupati wali kota". j., nomor. tanggal ., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah .,selanjutnya disebut pihak kesatu. nnnanananannn o., berkedudukan . jalan .,berdasarkan (nama tanpa gelar)., dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut maksud dan tujuan . dan seterusnya kontrak pksksdpk ogo pihak ketiga lambang daerah kontrak perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah . danana aa, berkedudukan . jalan ., . (nama tanpa gelar) berdasarkan surat kuasa khusus gubernur bupati wali kota'. nomor. tanggal ., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah. joi, selanjutnya disebut pihak kesatu. anna kan, berkedudukan . (nama tanpa gelar) ke. jalan.eeeeasnontrakontrak pks" contoh.nanaannannann bo. |berkedudukan di., jalan., . (nama tanpa gelar) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kementerian . jj., selanjutnya disebut pihak kesatu. inna bo. berkedudukan di., jalan., . i.dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut maksud dan tujuankaanananannanaaa (nama tanpa gelar) (nama tanpa gelar) menteri dalam negeri, ttd muhammad tito karnavian |
berita negara republik indonesia provinsi jambi. batas daerah kabupaten muaro jambi. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun tentang batas daerah kabupaten muaro jambi dengan kabupaten tanjung jabung timuruaro jambi dengan kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi dimulai dari: dengan koordinat dan yang terletak pada pertigaan, selanjutnya arah barat daya menyusuri atau yang disebut median line sungai napaltanjung katungil.oo. pbu selanjutnya arah timurlaut menyusuri atau yang disebut median line sungai batangharidan selanjutnya arah tenggara sampai pada pbu dengan koordinat dan yang terletak pada pertigaan batas desa sungai aur kecamatan sumpah kabupaten muaro jambi dengan desa sungai penuh kecamatan sadu kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi dan desa tanah pilih kecamatan banyuasin kabupaten banyuasiuaro jambi dengan kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambiajak napa |
. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: daerah adalah daerah provinsi, daerah kabupaten kot, bupati atau walikota yang melakukan kerja sama dengan daerah lain. kerja sama antaryang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. kesepakatan adalah persetujuan antar kepala daerahsetujuan antar kepala daerah untuk melakukan kerja sama yang menimbulkan hak dan kewajiban. pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk keberhasilan kerja sama antardaerah. pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama antardaerah sesuai dengan peraturan perundang undangan dan perjanjian kerja sama. bab pembinaan dan pengawasan menteri dalam negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas ksad provinsi. gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas ksad kabupaten kota wilayahnya. pembinaan dan pengawasan menteri dalam negeri dan gubernur sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan pada tahapan: penjajakan: negosiasi, cc. penandatanganan: dan pelaksanaan dan pengakhiran. bab iii tata cara pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan ksad sebagaimana dimaksud dalam menteri dalam negeri membentuk sekretariat bersama. keanggotaan sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur departemen dalam negeri dan wakil dari departemen lembaga pemerintah non departemen terkait serta tenaga profesional. sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada berkedudukan direktorat jenderal pemerintahan umum. pembentukan sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri dalam negeri. sekretariat bersamaprovinsiprovinsiprovinsi mengenai tenaga ahli profesional terkait aspek teknis, hukum dan keuangan. tahap penandatanganan, meliputi:mendukung kesepakatan ksad.menteri dalam negerimenteri dalam negeri sebagai bahan pertimbangan penyelesaian perselisihan. sekretariat bersama melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam sekretariat bersama melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dan kepada menteri dalam negeri. dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai dimaksud dalam gubernur dibantu oleh tim koordinasi kerja sama daerah. keanggotaan tim koordinasi kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas sekretaris daerah, asisten yang membidangi kerja sama daerah, kepala badan perencanaan pembangunan daerah, kepala badan kepala biro yang membidangi kerja sama daerah, kepala biro hukum, kepala biro pemerintahan, kepala skpd yang membidangi keuangan dan pengelolaan aset, dan skpd teknis yang terkait objek kerja sama daerah. tim koordinasi kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada berkedudukan pada sekretariat daerahgubernur. tim koordinasi kerja sama daerahkabupaten kotakabupaten kotakabupaten kota mengenai tenaga ahli profesional terkait aspek teknis, hukum dan keuangan. cc. tahap penandatanganan, meliputi: dalam penandatanganan kesepakatan, membantu pemerintah daerah kabupaten kota dalam berkoordinasi dengan gubernur dan menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen, untuk mendukung kesepakatan ksad. dalam penandatanganan perjanjian kerja sama, membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan gubernur,gubernurgubernur sebagai bahan pertimbangan penyelesaian perselisihan. tim koordinasi kerja sama daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam tim koordinasi kerja sama daerah melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dan kepada gubernur. bab pelaporan gubernur melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam kepada menteri dalam neger |
salinancapaian sasaran dan prioritasdaerah:sebagaimana dimaksud dalamnyusunan rancangan awal rkd sebagaimana dimaksud dalam hurufancangan awal rkd sebagaimana dimaksud pada mengacu pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam rkp tahunpagu indikatif rancangan senja skpd tahun rancangan awal rkd sebagaimana dimaksud pada menjadi dasartahunpaling lambat minggu setelah rkd tahun ditetapkan, senja skpd tahun disahkan oleh kepala daerahdanrkd tahun sebagaimana dimaksud dalam menjadi landasan penyusunan kua dan pas untuk menyusun rapid. perubahan rkd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. perubahan rkd sebagaimana dimaksud pada menjadi landasan penyusunan perubahan kua dan pas untuk menyusun perubahan rapid tahunengan:dan bahwa rkd:, dan bahwa kua dan pas menjadi dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk: menilai daya serap, dan capaian target kinerja program kegiatan mencakup masukan (inputmelakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi rkd provinsi dan kabupaten kota wilayahnya tahunbarat provinsi sumatera barat dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negerirepublik indonesia, menimbang bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan kabupaten gandengan kabupaten pasaman baratbarat provinsi sumatera barat, bahwa penetapan batas daerah antara kabupaten agam dengan kabupaten pasaman baratbaratandengan kabupaten pasaman baratbaratbarat3 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw62 selanjutnya arah tenggara sampai pada pbu well1059 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw58tenggara menyusuri median line) batang masing gadang sampai pada pbu bw57 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw56 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw55 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw54 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw53 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw52 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu besiesi selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw50 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw49 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw48 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw47 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw46 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw45 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw44 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw43 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw42 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw41 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw40 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw39 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw38 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw37 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw3634 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw33 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw32 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw3i selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw30 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw298 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw27 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw26 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw25 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw24 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw23 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw220 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw119 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw18 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw177 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw166 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw155 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu133 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw122 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw11i1i1 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw100 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw99 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bw8berada garis pantai samudera hindia. posisi pbu t2017 nomor585. salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum, ttd sigit pudjianto nip. "o" 'o" 'o" sora" log lampiran pp. t peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun p7a data darat kabupaten agam dengan kabupaten pasaman barat ng: dis . menteri dalam negeri republik indonesia peta batas daerah kabupaten agam dengan kabupaten pasaman barat pas sun provinsi sumatera barat aal ris ann nyi iaaf ( ) n skala pal ant aaa owcrswtowss pen san asam, nama rain dika idi jd) setia sg, anu) relid kesan ) sus) gg na dan tan pan jun jar00 kan (dg cell proyeksi iia van sman sistem grid grid geografis dan grid universal transverse mercato batang jabat datum horizontal datum wgs ona 47m sin satuan tinggi met ng. aga pet ape keterangan riw | dah lih peta sukabumi indonesia skala tang kali had kina ii ii" nagarngn ali cai s1) laporan penegasan batas daerah antar provinsi, kabupaten kota dengan lokasi kab. agam dengan kab. pasaman aau ana tahun anggaran survey lapan gan penegasan pilar batas daerah dilas tau in , legenda san pilar batas daerah dilaksanakan tahun san tan dan shd ibu bw62 spn amati jne teh: eo rei hy s5 s1 las kabipateot akan paru yabupai |(pasaman bara (te a agar salah aia daftar koordinat pbu apk aaa. ran lintang bujur arta catatan minang. a ah ha.a.4a4a4 apow ganga w (rr pn) la a pbl kaca) lembaran) yo) maa nee apa bla lla dan art pub62 "ls "bt "al mem ana nan ikat aga ina pen ibu12 "ls sosro leh mn pbu14 bhekakarkain sen pun nta anlomran ama an! too e r aja (pubs8 "ls "bt (an read spbu wvs pubs6 aa bali (pub "bt 6i03si asia nani ala aan) ham ulp par asu duf sania mem gan nos iev2d dea pena map hara bul swap hap hap hwa kun sera tap nan: lantai eng ubw50 (it. main mpa kal teu) lau p4, tan kanan nun ola app pan paul lau , par erat pre wi! p pbsi plural gua! saran mpe slr ons sawan nya pai mawa teroris #murah mas gama tan pan pbu bw43 senen vlag maa hindia tan (pub39 "ls "bt pelan ata (na pan acara un) nek yaya iku limo dia nja apk ow panen lan voo out gg, pub33 sin pun a nanang satu (pub30 "ls juan wan (pub29 raya sda |pusio ooriwonaosris #ego1som sosial fn, ppu io lao kabupaten aga kecamatan tanjung muna aa akp men bpa kun a.a spa nan sirna nash mana daun ng, men lah bw20 0102617arts a d a keramat jukbasung mud (publi8 x ata (tu ken pala (pbu16 "ls t ina ipbubwi3 "ls "bt publi2 t pi?t' u and uya bw10 kit tx tae ru) nt pu, |tkt "ls "bt tks "ls tka "ls tk3 tki ls "bt ti ken) (to) kez) kes) san000 nan w sigit pudnianto co0000 aso0 goo pembina utama muda iv d) nip. |
wetmerintahkan dan menugasair minum dam) tirta musigu to sekretaris daerah eddy santana putra kota palembang berita daerah kota palembang tahun nomor |
aye walikota palembang peraturan walikota palembang nomor tahunlaksanakan belanja keperluan mendesak yaitu pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah pns) kota palembang sesuai dengan ketentuarubahan ketiglu melakukan pergeseran anggaran gaji dan tunjangan pns yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor tahun tentang perubahan apbd kota palembang tahun anggaran bahwa guna memenuhi ketentuan dan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun sebagaimana terakhir dianggaran dan penetapan belanja untuk keperluan mendesakgaji dan tunjangan pegawai gegenrperaturan ini, pelaksanaan pengeluaran gaji dan tunjangan pns yang belum mencukupi anggarannya ditetapkan sebagai belanja untuk keperluan mendesak sehingga perlu dilakukan penjadwalan ulang terhadap anggaran khusus gaji dar tunjangan pns kota palembang tahun anggaran rincian penjadwalan ulang anggaran gaji dan tunjangan pns yang dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. penjadwalan ulang anggaran gaji dan tunjangan pns yang tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini tidak merubah pagu anggaran gaji dan tunjangan yangaturan walikota palembang ini ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran anggaran belanja gaji dan tunjangan pns kota palembang tahun anggaran pagu anggaran yang tercantum dalam lampiran peraturan walikota palembang ini dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran tahunohundengkar palembang pada tanggal yt anemia eddy santana putra berita dapo kota palembang tahun nomor lampiran peraturan walikota palembang nomor aktor sora tanggal bes aoageseran anggaran gaji dan tunjangan bertambah sewaan | raman rusunawa uma taman skpd: dinas pendidikan pemuda olahraga o w p a u gaji pokok pns uang representasi )o | rp) 4795663583s900| ira sisi000o| (tunjangandabatan 8889s70000| sesaszoooool tunjangan fungsional |o tunjangan fungsional umum e tunjangan beras rp 20s0017500000| insersooaol . stone0s2 penmsnna apapun saman jom sroesosisooooo| 370s60s1300000| | be . snn gaji pokok pns uang representasi) rp) i77iso600000| (ro5900000| tunjangan keluarga ' jo (tunjangan jabatan 2218a900000| o tunjangan fungsional rp tunjanganfungsional umum tunjangan beras) 2avagooooo| tunjangan ph tunjangan khusus | rp pembulatan gaji rp 7r000000| 7r00000o| oma 2m60313800000| rang man gen uas) saj omi maa, mero:nsuhtalambengsaa. oo gaji pokok pns uang representasi ) b23164700000) b222kosovo0o, tisarooo00 |tunjangan keluarga rp) tunjanganlabatan rp ) tunjangan fungsional ) to09b1900000| tools1s00000| w tunjangan fungsional umum rp tunjangan ber ae0e7a0o0ool a7g21600000| osazgooo|l (tunjangan phv tunjangan khusus rp ) pembulatan gaji ) rp 1er00000ol 16x0ooo0l 777k oo. . .ma saat woo maen mean ega gaji pokok pns uang representasi oo) loss ooo0g| |tunjangan keluarga 30118s00000l j www tunjangan jabatan iso ons arora heat sana ssssooo| tunjangan fungsional umum tag3soooooo| tunjangan ber rpo 16s31400000) 1e836000000| iossooooo| tunjangan peh tunjangan khusus sasa6s0oo0ol o o o o |pembulatan gai ) ss00o00ol ss00tool oma tap i7asareooooo| o nan skpd dinas cipta karya perumahan tu u gaji pokok pns uang representasi o ) ) otsaaadodooo0 ilo2go0000) tunjangan keluarga rp) desa2200000) tunjangan jabatan 1985t400000| (tunjangan fungsional roo o oo tunjangan fungsional umum rp savez0o00ol sarezoooool tunjangan beras sos2aoooool to2s00000| tunjangan pph tunjangan khusus rp an28600000| oo j |pembulatan gai rp aman po (ama ema sastra emas ae gay pokok uang representar les3a ksooooo| tesicerooonil (iso2ooo (tunjangan keluarga roo (tunjangansabatan rp (runjanganfungsiona ro tunjanganfungsonal umum 22snoop| tearamoooo tunjangan ber rp | cbooo0mo| tunjangan peh tunjangan khusus rp) asas30ooo| pembulatan gai rp ) tools| 22m51500000| 222151s000oo| j skpd badan pemadam kebakaran v gan pokok pns uang representasi |.) sss cbooo ten7 tasbonpo| me2solo| (tunjangan keluarga sotto00oo| soramroooool oo) (tunjangantabatan ) tunjangan fungsional geo tunjangan fungsional umum ooj gas7o jas o0000| fi0a1040200005210106 itunjangansers tunjangan peh tunjangan khusus | ooj154864. pembulatan gah to0000| oosrorsooooo| googrorsooooo|l o | ea e gaj pokok pns uang representasi tmp) ns2 o0ooo| isbn oo0po| o0o| itunjangankeluarga rp ojo tunjangandabatan utp |ooo (tunjangan fungsional u u (10s1050100005210105 (tunjanganfungsional umum to7 eseooopo| ) aor voodoo| tunjangan ber spegoonoo| tunjangan peh tunjangan khusus si12700000) ojo bta2700000| (pembulatan gai ro) s00000o| oo) s0000oo| az7027200000| az7a1mongol o meng mean mba, ama sana ang gaji pokok pns uang representasi ap) i8e1sgooogoo| t on7 ikona| tisoamoopg (tunjangan keluarga oo ) oo p munjangandabatan ( 1e397900000| tunjangan fungsional rp . e uvu tunjangan fungsional umum 778s1 m0000| (tunjangan beras biasa00o00l te2voodoo| o tunjangan peh tunjangan khusus rp p (pembulatan gai ) sr0ongol io0000|l u u yo oma trp 23576a700000| | ang gaji pokok pns uang representasi )o | o o o ) bs077s700000| segaoooo0i, (tunjangan keluarga sa420800000| saagowoooo0l |o tunjangan fungsional umum somasi00000|l sooasiooooo| o (tunjangan beras sisa0ooo0o| bb6a00000| tunjangan peh tunjangan khusus |o (pembutatanai a7noooool o eman sn20501600000| in20001600000| .| gaji pokok pns uang representasi )o) ) d0000| ) t373d0000, tunjangan keluarga) o s5717000001 ss71700000| tunjanganlabtan rp ) o (tunjangantungsonel' jrp oo . uuu uuvuvuv tunjangan fungsional umum 2es22m000l tunjangan beras ' tunjangan ph tunjangan khusus rp po frembutatan gai | i800000l " e oman frp tasi2820000| | bertambah aa www sko: dinas kebersihan a gaj pokok pns uang representasi rp) 2anagasbospa| 2asi2senonoh| ses eropa| (tunjangan keluarga ) rp 24as1600000| oo ) | tunjangandabatan .7a200000| tunjanganfungsiona rp tunjangan fungsional umum ojo item jisoo tunjangan beras rp 13s05900000| ta700800000| t9s500000| tunjangan ph tunangan khusus rp pembulatan gaji) rp )jdx00000f ar0ooo0loo so0508800000| 3o0s08s0000o0| tea gajpokokpn uang representasi |.) i6202ta cbooo issue cocoa| ojo in2soompi (tunjangan keluarga | (tunjangandabatan t tunjangan ungsioat t o low d tunjanganfungsional umum sa7osooopo| h302100100005210106 (runjangangers diatur0ooo| s26as0000o| tunjangan peh tunjangan khusus (pembulatangai 3t00000l 3tooooog a mm cbooo| a71s00000| gp bana mea eee late sea jan pokok pns uang representasi rp ) a7so23ro0000| oo) tss aza oo0po| soso000| tunjangan keluarga ) ap oj 38s27too0ool (tunjanganlabatn | (112112010000521010a tunjangan fungsional ooo| (tunjangan fungsional unum tunjangan beras 2179e00o0oo| isosooooo| tunjangan peh tunjangan khusus ta71n00000| pembulatan gaji ) rp) e01000000 aroitooogoo| p bertambah ke ea jomrokokrn umg tepresenaa ooo| ino tunjangan keluarga ) rp ooj) tunjangandabatn ftunjanganfungsiona e v tunjangan fungsional umum loop| gesesmoapal tunjangan ber t1526900000| t17. siglo000l tunjangan peh tunjangan khusus (pembulatan gai rp ) ad00000| ag00000| gno37a810007 p gee aib gaji pokok pns uang representasi rpoooj225 so0eo oo| usaooooa tunjangan keluarga rp a9065100000| ojo tunjanganlabatn (tp tunjangan fungsional rpoooojo itunjanganfungsional umum | tunjangan ber rp ts2700000| tunjangan peh tunjangan khusus rp s3so0000| gasasooooo| oo) ipembutatangai) rp ) jeep 25555o0000o| 25ss57r00000| o gap pokok pny uang resresemtas ojo s0s loop| ojo tazasazooooo| tiserooooo tunjangan keluarga tunjangantabatan tunjangantungsonat itunjanganfungsional umam osesboopa| cosespoopa| (tunjangan ber tag30000o| o) t367o0o00| frunjangen ph tunjangan khusus irembultangai oo e m cbooo| gassonssooooo| bertambah ka gaj pokok uangepresenasi 2ssagasoooool 2sanasaooopo| binatoopo tunjangan keluarga rpooojo20296600000| ) (runjangandabatn rp (tunjanganfungsionat rpp uu (tunjangan fungsional umum ta7sesooopo| (k171170100005210106 (tunjangan beras powo160325. iitaooooo| (tunjangan pen tunjangan khusus | 6ss120000o| pembulatan gaji ) rp as0botol oo )jag00000| ganti85100000| amennooooo| po sw see kana t0101 gajokok pns uang representasi |.) osesooooooo| tos3snaoonpo| ego0000| (tunjangan keluarga doge19o0000| tunjanganlabatan as8ssaoooo| tunjanganfungsionat tp u tunjangan fungsional umum ojo est meat loop| tunjangan ber o 6os6500000| tosaboopo| tunjangan eh tunjangntnusus pembulatan gaj | alasan.cbooo| xasssmooooo| po os |cai pokok uang representasi |.ooj let gesoooko|. t2bab dopo| (izsaroooog| tunjangan keluarga ) o j task3z000oo| 7a603700000| (tunanganjabatn | imsisowgol aamsuaag| (119119020000521010a tunjanganfungsional tunjangan fungsional umum sog loop| 37epeooooo| irunjangangers tunjangan peh tunjangenhusus | | has s0600000| pembuatan gai ) bpoooo| r anon| ser | mean ctimai uap murina meredakan s ganpokok pns uang representasi |j3 door| gssteoo000| oo) rhgoog| (tunjangan keluarga) tunjangantabatan s2 5a.o00, sresaooooo| h201mms31o10e finangantugori . oo tunjanganfungsionaitmum gp tunjangan ber ss2bo00ool s5a000000| (tunjangan peh tunjangmkhuss |j s31z0000o| oon voodoo| ke0s4200000| tet po1 sekretariat daerah gaf pokok uang representasi |.) bas7aoe cbooo| snap ask o00o0| ba2 o00ou| (tunjangan keluarga lo1016200000| t02016200000| o |o tunjangan lebaran manopo| sanam f issanoooool 158a0000oo| tunjangantungsionat umum tunjangan ber oo000| (tunjangan peh tunjangmnthuss |oj271 3s5. o |o pembulatangai o.ooo in600000f )j i7p00000| cbooo| nama ka22230700000| uud me#ee'mi f gajokok ung remresemasi ooj as57is hoon| (erisooooo| tunjangan keluarga) poo (tunjangandabatan 17879a00000| tunjangan funesonsi ty v tunjangantungsonat umum ojo agama tasoaoooa| uud |undangan ber toerozooooo| ooj tops1800000| |tunjangan peh tunjangankruss a535a00000| pembuatan gai bertambah home mmm muna masam pem teman png gaji pokok pns uang representasi oo ) o o7j s14346200000| (tunjangan keluarga ) ast3800000| tunjanganlabatan 4as60a00ooo| as360a00000| tunjangan fungsional |tunjangan fungsional umum 258a3900000| oi tunjangan ber ) 30s9ezoooo0| tunjangan peh tunjangan khusus | pembuatan gai ) r0700000| too 67are3o00oo0o| g7a186a00000| o ) | teen sen nang gaji pokok pns uang representasi o o o o7j | (idzzoooo0l oo (tunjangan keluarga 23ra9a0ooo0ol o| |tunjangandabatn tunjangan fungsional o to a )d tunjangan fungsional umum | tunjangan ber 1s86sooko0| l42200000| oo tunjangan ph tunjangan khusus 6ssa0o0o0| pembulatan gai ) | ag000o0l ga0ooo0ol si, gaji pokok pns uang representasi )o | o o ) is98tas0oo0o| oo fiaszoooo0l oo (tunjangan keluarga sasis0o0oo| 16a51s00000| ooo ) o | o tunjangansabatan oo tunjangan fungsional oo tunjangan fungsional umum oo tunjangan ber o o7 goa9600000| ) o143700000| tunjangan ph tunjangan khusus | 7j sasis0goo| pembuatan gai z900000| o pom o .00000o| zaragoza00000| bertambah gaji pokok pns uang representasi o o) (i32700000)| o | tunjangan keluarga) si43900000| si4390o0o0| o tunjanganlabtan o o o 7j tunjangan fungsional yo )) tunjangan fungsional umum | bzioapoooo| sz1oao0ooo| i|o tunjangan beras gr4a900000| vo tunjangan ph tunjangan khusus | poo pembulatan gaj oo pa mak | 13798se.cbooo| | ann gaji pokok pns uang representasi oo ) oo) (2s0000000)| oo (tunjangan keluarga | tunjanganlabtan o | a22a8a00000| o |o tunjangan fungsional tunjangan fungsional umum szassooooo| | fh201201100005210106 tunjangan beras term3s000oo| (tunjangan ph tunjangan khusus | 9asasooooo| o o ) | pembulatan gaji ) st00tool si0botol |o o3527500. 3sang0s00000| sia www ana gaj pokok pns uang representasi oo ) oo) oo) iasazas o00oo| o(eos9oooool oo tunjangan keluarga) | tunjangan jabatan dansa0000o| o o o | (tunjangan fungsional yeon " . tunjangan fungsional umum | tunjangan ber tunjangan peh tunjangan khusus o pembulatan gai oo j 63000oo| (mak an13s60. ,00o| aar below00oo0| oo o ) | sea gea 1ll sewa www sammumaran ssctsamwao gimana eri dan sen pokok ns umg repesenaao|ooj akeerooono| (tunjangan keluarga oo ) (tunjangandabatan tunjangan fungsinya (tunjangan fungsionaltmum s3sso00000| sasaamamol tunjangan ber a28 momo tunjangan peh tunjangan khusus pembulatan gai pe tan kena gajpokok pns uang represent ojo tasa3 bamboo| nona tunjangan keluarga tera0zoooool j (tunjangan jabatan ftunjanganfungsoni tunjangan fungsional umum west6o00oo| cbooo (tunjangan beras ojo s30s60000| latidooo| (tunjangan peh tunjangan khusus |. | (pembuatan gai) o 380000o0| po aman am o o00o0l a2a520000| p (ema esa ngengat gaj pokok pns uang remesemtasi o|ooj2555 soromooo, esa ooo (tunjangan keluarga) 27381s00000| tunjanganlabatn tunjangan fungsional t (tunjangan fungsional umum oseoooo0, aan tunjangan ber (tunjanganpeh tunjangan khusus pembulatan gai ) o s200000f s200000| sam ss7a22ooo| i san bertambah tew h. sko kec seberang studi jaajrokoreng ungmepesenua snsowno| ara foto| asssooooa| tunjangan keluarga |ooo)j asasozooooo| a9as0200o0ol |o ha01201600005210115 unnganiebean anaaneoaoof amsosommf ttd tunjangan fungsi tunjangan fungsionaitmam tosoaoo aseooooo sebagao (tunjangan beras tojo toss000000| tid180000o| (tunjangan peh tunjangan khusus | sa07300ooo| irembultangai) oo )j) | 36000o0| aam ssasaoooool o gap pokok pns uang representasi ojo voodoo| 225s oasnoooo| tesasocono| (tunjangan keluarga |o tunjangan jabatan itunjangantungsonai c itunjanganfungsional umum 32isozooooo| 3atsozooooo| itunjanganters (tunjangan peh tunjangan khusus) (pembutatangai oo ) d000000| a00000o| p anooeooooo| | dee ea |cangkok uang representasi ojo be1o0topo| tsdooo| (tunjanganketuarga |o (tunjangantabatan 2391a300000o| (120120180000521010a (tunjanganfungsionai u u u (tunjanganfungsionai umum 2sa7a o0ooo| asgramoopo| tunjangan beras | gieoooma| (tunjangan peh tananganhusus 628s600000| |o pembulatangaji lah sat man kab. are ganpokokengumnetemeserusi ojo asam anggota| (tunjangan keluarga ) oo ojo as8s3800o0oo| tunjangantabatn 237a12. tunjangan fungsionaltmum sss ooo arsaspoooa atonomela una magetan tunjanganpeh tunjangantrusus g2asc00oo| gets00000| pembulatan gaji) a000000| p a m sms cbooo| esanmneooooo| p 5re :" gan pokok pns uang representasi |ooj l6s6 ooo) ojo esa topo| oo) bz000po| tunjangan keluarga) texseoooooolo)ooo o) | (tunjangandabatm 26s90800000| |tunjangan fungsional tu tunjanganfungsional umum ojo koo| says tunjangan ber oo s016800000 tunjangan peh tunjangan khusus pembulatangai tojo p ee ma teman akan naa me ganpokokpns umg rewesentaa | ooj2053 20s022e0topo| tunjanganketuaga a700a00ooo| (tunjanganlabatan tunjangan fungsional (munjanganfungsionai umum eropa| sara topo| tunjangan ber (tunjangan peh tunjangankhusus pembulatan gaji ) 3s000oof mao una p mma mwa masa meriam gamma paw ben hnimmoooostititi aitasimiafung resensi o oasnyaoomi issimtonte| ousyonm| oo en: tunjanganlabtan |o (tunjangan fungsional || tunjangan fungsional umum | bas0ooo| tunjangan ber ) 939e900oo0o| 9ss2600000| 1ssio0o0o0o| oo tunjangan peh tunjangan khusus o | ase3voodoo| pembulatan gai ) 30000o0o| oma 07s5ns00000o| |oo wow t gaj pokok pns uang representasi ) o oj) s691s200000| tseratmo0opo| ) (i tesoooooll tunjangan keluarga | 17526100000l | tunjangan jabatan | 2a7aa600000| oo ) tunjangan fungsional i )# tunjangan fungsional umum sto0o0oo| 2aste0ooo| tunjangan ber o se19900000| sas6a0o0oo| 176s00000| o tunjangan pph tunjangan khusus ) s133900ooo| ) | pembulatan gai ) | i000000f 000tool |o p m o oi5201n00000| | oo wan ag, ann nasi gan pokok pns uang representasi o | oj) tat2s0200000| lio3a0oo00| ) (tunjangankeluarga | 1sa10800000| | tunjangantabatn | 123a700000| vo tunjangan fungsional tunjangan fungsional umam o| o o poo tunjangan ber sesasooooo| sez3sc000o0| (tunjangan peh tunjangan khusus ) 258s200000| |o pembulatan gai ) ema men e "en naa ganpokorpns uangremesna tssataromw issue7cbooo| oo) temmoml tunjangankelvaga) | as7s1so0tool (tunjanganlabatan (tunangantungsiorat | p u uvuvuvu . tumanganfungsionalumum sz0raoooool tatmaoom a20awasmons2aoe mayagnten sakti masa ses tunjanganpeh tanjenganknuus a9s39000oo| ans3ngoko| | |pembulatangah | se00000| ze00o0o| oam p 2as b0s00000| e : gapvokokpns uangupesenaa ta7odasooooo| 17e722000oo| ojo (tunangan keluarga ) isatoroogoo| 1sax0700ooo| | tunjanganjabatan | a600000o| 225asoooooo| (i201202000005210101 tumangantungsoh u u lg tunjanganfungsionaltmum 25asoooopa| isasoooooo| tunjangan beras i01s7o000oo| to2saooooo| ezanoooa| tunanganpeh tunjonganthosus soxasooooo| soraooooo| |pembulatangah | rinaooooo| ema, ria gajpokoken s uang representasi lo7istooao0| oe5 geo0000| mam itumjangankeluaga rp tid3soo0oo| tasosooogol | (tumjanganjabatan is17saooogo| ftunjanganfungsont tap g u tunangan fungsional umum otonom| aranoopo| tunjangan beras sari70000o| rasa0000o| agsooooool tunjangan peh tunjangan khusus rp sepasooooo| 3s0e00ooo| o ipembulatangai ig00o0of a900o0ol taste2200000| pee iii sa eat bertambah) seorosemwwaaroe w cb gaji pokok pns uang representasi ) soaroooo0| oo tunjangan keluarga o00oof 2asontoooo| itumjangandakatn assadoooooj tunjangan fungsional umum o o7j 2002060100005210106unangantems | gps2cocol 1mmg| ssa0o0i tunjangan peri tanjanganthass tas temogool 7asreoooool pembulatan gai ) o aspooool oo as00o00o| mamak 3507as2000, 3s07aso0o0o0| | ali oo ) walikota palembang diundangkan penambang mula pada tanggal nep santana putra sekretaris daerah kota palembang gan mensefektivitas penugasan guru sebagai kepala sekolah lingkungan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota palembang dan menindaklanjutilu diatur tata cara penugasan pegawai negeri sipilugasan pegawai negeri sipil sebagai kepala sekolugasan guru pegawai negeri sipil sebagai kepala sekolah,badan kepegawaian daerahadan kepegawaian daerah dan diklat kota palembangidikan, pemuda dan olahraga kota palembang. kepala sekolah adalah kepala sekolah lingkungan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota palembang dan kepala sekolah yang dipekerjakan sekolah swasta. adalah taman kanak kanak, sekolah dasar, sekolah menengah kejuruan pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan kota palembang. bab dasar guru pegawai negeri sipil lingkungan dinas pendidikan, pemuda dan olahragakota maupun kepala sekolah yang dipekerjakan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah sepanjang ada lowongan kepala sekolah dengan ketentuan sebagai berikut: adanya mutasi kepala sekolah, penambahan sekolah baru. mutasi kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf disebabkan karena: berhenti atas permohonan sendiri telah mencapai batas usia pensiun sebagai guru, cc. masa penugasan berakhir, diangkat pada jabatan lain, dikenakan hukuman disiplin pegawai dengan tingkat hukuman sedang dan atau berat: diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab: berhalangan tetap, tugas belajar paling singkat (enam) bulan, meninggal dunia. bab persyaratan guru pegawai negeri sipil yang diberikankepada tuhan yang maha esa, memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana si) atau diploma iv) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi, usia setinggi tingginya (lima puluh) tahun untuk dan (lima puluh enam) tahun untuk smp, sma dan smk pada saat test seleksdengan tingkat hukuman sedang dan atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, aku mengajar dan atau membimbing sekurang kurangnya (delapan) tahun pada sekolah yang setingkat atau sejenisnya dengan sekolah yang menjadi tempat bertugas: daftar penilai prestasi pegawai dp3)dan memiliki sertifikat pendidik, calon kepala memiliki kualifikasi akademik sarjana s1) atau diploma empat div) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi dan telah memiliki jabatan guru dewasa dengan pangkat golongan paling rendah penata iii c): calon kepala smp berijazah paling rendah sarjana s1) dan memiliki jabatan guru dewasa dengan pangkat golongan paling rendah penata il e): calon kepala sma berijazah paling rendahi (ili d), calon kepala smk memenuhi syarat: berijazah serendah rendahnya(iii d), memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerja sama dengan dunia usaha atau dunia industri, memiliki wawasan tentang unit produksi. selain memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada dan calon kepala tk,sd, smp, sma,bab seleksi calon kepala sekolah guru yang akan diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus mengikuti seleksi dan lulus seleksi calon kepala sekolah. seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: seleksi tahap dilakukan untuk meneliti kelengkapan administrasi dan surat keterangan dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani, bagi guru yang tidak lulus seleksi tahap atau seleksi administrasi tidak dapat mengikuti seleksi calon kepala sekolah pada tahap atau tes tertulis dan paparan makalah: cc. penetapan kelulusan seleksi calon kepala sekolah ditetapkan berdasarkan hasil akhir penilaian seleksi tahap atau tes tertulis dan paparan makalah dilanjutkan dengan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, calon kepala sekolah setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sesuai dengan jenjang tingkat sd, smp, sma, khusus calon kepala sekolah smk langsung mengikuti talent counting. bab masa tugas tugas tambahan sebagai kepala sekolah sd, smp, sma, smk adalah untuk (satu) periodekali periode masa tugas dan harus mengikuti seleksi khusus untuk masa perpanjangan jabatan sebagai kepala sekolah atau formasi memenuhi persyaratan. guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah (satu) atau (dua) kali periode masa tugas berturut turut dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah apabila: a.telah melewati tenggang waktu paling rendah (satu) kali masa tugas tahun) dan atau hanya satu periode tahun), b.memiliki prestasi kerja yang istimewa dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan sekolah lainnya, c.memiliki prestasi yang sangat baik sehingga yang bersangkutan dapat dipromosikan dalam jabatan lain seperi pengawas atau penilik sekolah dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari walikota. kepala sekolah yang masa tugasnya telah berakhir dan atau tidak lagi sebagai kepala sekolah sesuai dengan jenjang jabatan yang bersangkutan wajib melaksanakan proses belajar mengajar dan bimbingan atau konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku. tata cara pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada dan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang masa tugas atau jabatannya kurang dari tahun masa tugas diperhitungkan sebagai bahan dari masa tugas untuk periode tahap dan masa tugas tersebut akan berakhir setelah mencapai (empat) tahun, bagi kepala sekolah yang masa tugas atau jabatannya telah mencapai (empat) tahun dinyatakan masa tugasnya telah berakhir dan dapat diperpanjang (satu) kali periode masa tugas (empat) tahun apabila hasil penilaian oleh pejabat yang berwenang menunjukkan prestasi kerja yang baik dan melalui seleksi khusus untuk memperpanjang masa jabatan dan ada formasi serta memenuhi persyaratan, bagi kepala sekolah yang masa tugasnya telah mencapai (empat) tahun lebih dianggap telah melaksanakan tugas (satu) kali masa tugas sehingga perlu diberhentikan karena habis masa tugas dan dapat dialihtugaskan dalam tugas dan atau jabatan lain apabila memiliki prestasi kerja yang sangat baik berdasarkan penilaian pejabat yang berwenang dan mendapat persetujuan walikota: bagi kepala sekolah yang baru dilantik setelah ditetapkannya peraturan walikota ini maka berlaku sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan ini, penetapan masa kerja atau tugas sebagai kepala sekolah diperhitungkan berdasarkan surat keputusan pertama kali guru yang bersangkutan diangkat sebagai kepala sekolah oleh pejabat yang berwenang, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf dan huruf atas apabila kepala sekolah melakukan kesalahan dan dapat dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan serta diputuskan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan, maka untuk masa tugas (empat) tahun pertama dan atau (delapan) tahun masa tugasnya dapat diabaikandengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam rangka menjamin objektivitas pengangkatan guru sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam dapat dibentuk tim pertimbangan dan penugasan guru pegawai negeri sipil sebagai kepala sekolahterdiri dari unsur komite sekolah, pejabat pengelola ketenagaan (tenaga teknis dan kepegawaian) pada pemerintah kota, pengawas sekolah yang relevan, kepala utd tiap kecamatan dan kepala dinas pendidikanditetapkan oleh walikota. mekanisme pengangkatan dan penugasan guru pegawai negeri sipil sebagai kepala sekolah adalah sebagai berikut: pengawas sekolah bersama kepala sekolah mengusulkan calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan kepada kepala utd, kepala utd menghimpun data kepala sekolah dan menyampaikan hasilnya kepada kepala dinas: kepala dinas melakukan seleksi guru calon kepala sekolah tahap i seleksi administrasi dan tahap ii tes tertulis dan paparan makalah dilanjutkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf kepala dinas mengusulkan calon yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada tim pertimbangan dan penugasan guru pegawai negeri sipil sebagai kepala sekolah dengan tembusan kepada walikota, tim pertimbangan dan penugasan guru pegawai negeri sipil sebagai kepala sekolah selanjutnya mengadakan pertemuan untuk penilaian dan pertimbangan terhadap calon, ketua tim pertimbangan dan penugasan guru pegawai negeri sipil sebagai kepala sekolah mengusulkan kepada walikota selaku pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan kepala sekolah, walikota menetapkan keputusan pengangkatan kepala sekolah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vil tata cara penilaian kinerja kepala sekolah penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala oleh pejabat fungsional yang bertugas membinberikut pemimpin, manajer, pendidikan, administrator, wirausahawan, pencipta iklim kerja: penyelia. kriteria penilaian, instrumen penilaian dan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas serta petunjuk pelaksanaan penilaian kepala sekolah ditetapkan oleh walikota. hasil pelaksanaan penilaian tugas kepala sekolah disampaikan oleh kepala dinas. bab vill tata cara pengadaan kepala sekolah tata cara pengadaan calon kepala sekolah dan adalah sebagai berikut: kepala utd mengusulkan guru sebagai calon kepala sekolah dan paling tinggi (satu setengah kali jumlah lowongan dan membuat daftar urut calon kepala sekolah berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan yang dimiliki dan menyampaikan kepada kepala dinas berdasarkan masukani wawancara dan psikosis, kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga menghimpun hasil seleksi dan menetapkan calon kepala sekolah yang telah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi tes serta menyampaikan daftar urut calon kepala sekolah kepada walikota dengan tembusan kepada kepala dinas pendidikan provinsi sumatera selatan. tata cara pengadaan calon kepala smp, sma dan smk adalah sebagai berikut: kepala sekolah mengusulkan guru sebagai calon kepala sekolah smp, sma dan smk yang memenuhi persyaratan kepada kepala bidang yang membidangi smp sm pada dinas pendidikan, pemuda dan olahraga sesuai dengan urutan peringkat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan menyampaikan kepada kepala dinas berdasarkan masukan dari wawancara dan psikosis: kepala dinas menghimpun hasil seleksi dan menetapkan calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi tes serta menyampaikan daftar urut calon kepada walikota dengan tembusan kepada kepala dinas pendidikan provinsi sumatera selatan. bab tata cara pemberhentian dan perpanjangan masa penugasan guru sebagai kepala sekolah kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya dikarenakan: permohonan sendiri, masa penugasan berakhir: dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasdengan tingkatjl), dilaksanakan oleh walikota atas usulan kepala dinas. tata cara pemberhentian kepala sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas meliputi: kepala utd menyampaikan data kepala sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas kepada kepala dinas melalui kapal bidang tk sd dan kapal bidang smp sma berdasarkan hasil penilaian pengawas sekolah: kepala dinas melalui kepala badan kepegawaian dan diklat menghimpun dan menganalisis hasil penilaian kepala sekolah dengan memperhatikan masukan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan dan mengusulkan pemberhentian kepala sekolah yang dinilai tidak berhasil melaksanakan tugas, kepala dinas sebagaimana dimaksud pada huruf menyampaikan saran atau pertimbangan untuk pemberhentian kepala sekolah kepada walikota. tata cara perpanjangan masa tugas kepala sekolah tk, sd, smp, sma dan smk: kepala utd melakukan seleksi perpanjangan masa penugasan kepala sekolah dan membuat daftar urut peringkat serta menyampaikan kepada kepala dinas berdasarkan masukan dari pengawas sekolah. kepala dinas menghimpun data kepala sekolah yang diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada kepala badan kepegawaian dan diklat dengan terlebih dahulu melaksanakan seleksi khusus, kepala badan kepegawaian dan diklat menyampaikan daftar usul kepala sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya kepada walikota, walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan perpanjangan masa penugasan guru sebagai kepala sekolah, yang bersangkutan dengan keputusan telah menyesuaikan hasil penilaian yang diterima dari kepala dinas. bab penutup dengan ditetapkannya peraturan walikota ini maka keputussama walikota palembang, romi verton diundangkan palembang pada tanggal sekretaris daerah kot imbang, cpk hid berita daerah kota palembang tahun nomor |
uan walikota palembang peraturan walikota palembang nomor & tahunlaksanakan peraturan daerah kota palembang nomor tahun tentang, ditetapkan palembang pada tanggal agustus ota palembang, diurutanykan palembang gag h.eddy santana putra beta dari kota palembang tahun nomor |
san tak provinsi sumatera selatan walikota palembang peraturan walikota palembang nomor tahununtuk mewujudkan lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, bersih, aman dan serasi dengan lingkungan sekitarnya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, maka diperlukan suatu kelembagaan yang mengelola air limbah secaraupt) pengelolaan air limbah pada dinas pekerjaan umum cipta karya dan perumahanadalah dinas pekerjaan umum cipta karya dan perumahan kota palembang. kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum cipta karya dan perumahan kota palembang. unit pelaksana teknis pengelolaan air limbah yang selanjutnya disingkat adalah upt pal, upt pengelolaan air limbah pada dinas pekerjaan umum cipta karya dan perumahan kota palembang. kepala unit pelaksana teknis pengelolaan air limbah yang selanjutnya disingkat kepala upt pal adalah kepala upt pal pada dinas pekerjaan umum cipta karya dan perumahan kota palembang. b8pal. air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair, meliputi air limbah dari kegiatan rumah tanggapan (domestik), kegiatan non kerumah tanggapan (non domestik), dan air domestik dan atau non domestik yang t tanggapan (mandi, cuci kakus) yang berasal dari berbagai sumber (rumah tinggal apartemen asrama hotel, perkantoran perniagaan, rumah makan, rumah sakit, dan industri), dan mengevaluasi penanganan air limbah.kelola sendiri, maupun upt.dan legalitas dan aspek fisik (teknis dan operasional, serta pembiayaan) dalam penanganan air limbah. pelaksanaan pengelolaan air limbah adalah rangkaian kegiatan pembangunan pengoperasian, perawatan dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan terhadap pengelolaan air limbah.. untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah. ipar kawasan adalah unit pengelolaan air limbah yang luasan wilayah kerjanya secara parsial yang ditentukan sesuai dengan kondisi dilapangan. ipar perkotaan adalah unit pengelolaan air limbah yang luasan wilayahnya meliputi daerah secara keseluruhan. p.| bab pembentukan dengan peraturan walikota ini, dibentuk upt pengelolaan air limbah pada dinas pekerjaan umum cipta karya dan perumahan kota palembang. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian pertama kedudukan upt pal berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis pada dinas pekerjaan umum cipta karya dan perumahan kota palembang. upt pengelolaan air limbah,pokok dan fungsi upt pal sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dalam menyelenggarakan kegiatan teknis pengelolaan dan penanganan air limbah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala dinas. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada upt pal mempunyai fungsi: penyusunan rencana program kerja dan anggaran kegiatan pengelolaan air limbah: b.penyelenggaraan administrasi dan teknis pengelolaan, penanganan dan pemanfaatan air limbah: pelaksanaan pelayanan jasa pengelolaan air limbah, pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah, pengendalian dan pembinaan kegiatan pengelolaan dan daur ulang air limbah yang dikelola masyarakat: mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan air limbah, il. pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, komunikasi dan promosi kepada masyarakat guna meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan air limbah, penyediaan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan air limbah, h.penyelenggaraan kegiatan survey dan penelitian guna menunjang pengembangan pengelolaan air limbah, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas:dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja. bab organisasi bagan pertama susunan organisasi uu) susunan organisasi upt, terdiri dari: kepala, kepala subbagian tata usaha: cc. koordinator,dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi upt pal sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang budak terpisahkan dari peraturan walikota ini. bagian kedua bidang tugas kepala upt pal sebagaimana dimaksud dalam huruf aa, mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi upt pal, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya. kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok: melakukan kegiatan administrasi surat menyurat, perjalanan dinas dan kearsipan: menyelenggarakan administrasi kepegawaian: cc. menyelenggarakan unsur rumah tangga, perlengkapan dan kehumasan, menyelenggarakan administrasi pengelolaan barang daerah, mengelola administrasi keuangan,dan menyusun laporan kegiatan upt pal. koordinator sebagaimana dimaksud dalan huruf mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi upt pal. koordinator terdiri dari: koordinator sosialisasi dan penyiapan lahan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sosialisasi pengelolaan air limbah dan menyusun rencana penggunaan lahan baik milik pemerintah atau masyarakat yang digunakan untuk menunjang pembangunan instalasi air limbah, koordinator ipar kawaskawasan,dan koordinator ipar perkotaperkotaan, ji)dan fungsi upt pal sesuai dengan bidang keahliannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan berlaku. jabatan fungsional yang ada pada upt air limbah terdiri diri: jabatan fungsional tehnik penyehatan lingkungan adalah pns yang diberi wewenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan drainase, dan jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup adalah pnupt pal, kepala tata usaha, koordinator dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib rnencrapkan prinsip prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan amplifikasi baik didalam maupun diluar upt pal. kepala upt pal, melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas. kepala upt pal, wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan bagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya. koordinator wajib menyampaikan laporan terhadap pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada kepala upt pal, kepala upt pal, wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan sewaktu waktu apabila perlukan kepala dinas. bagian kedua kepegawaian kepala upt pai dan kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dan diangkat dan berhentikan oleh walikota atas usul sekretaris daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan kepala dinas. kepala upt pal, sebagaimana dimaksud pada merupakan jabatan struktural eselon kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada merupakan jabatan struktural eselon kepala upt pal, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian dilingkungan upt pal. bab pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan upt pal bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pendapatan lain lain yang sah. bab ketentua1ember pit. walikota palembang, harnojoyo diundangkan palembang padatanggal 59g i sekretaris daerah kot4 palembang, cdk hid berita daerah kota palembang tahun nomor lampiran peraturan walikota kota palembang nomor tahun tanggal becker tentang pembentukan organisasi uan tata kerja unit pelaksana teknis (upt pengelolaan air limbah pada dinas pekerjaan umum cipta karya dan perumahan kota palembang, bagan struktur organisasikepala upto kelompok jabatan kasubbag fungsional tata usaha koordinator sosialisasi koordinator koordinator dan penyiapan lahan ipar kawasan ipar perkotaan |
saya ngk peraturan walikota palembang nomor tahun tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengawasantunjuk teknis pelaksanaan pengawastim pengawasan internal kawasan tanpa rokok adalah tim yang dibentuk oleh pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab kawasan tanpadinas kesehatan, satuan polisi pamong praja bersama pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan dan tim dalam melaksanakan tugas pengawasan kawasan tanpa rokok. tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman dan petunjuk teknis bagi tim pengawas kawasan tanpa rokok dan tim pengawasan internal dalam melaksanakan tugas untuk peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah nomor tahun tentang kawasan tanpa rokok. bab iii pengawasan pengawasan kawasan tanpa rokok dilaksanakan secara persuasif dan represif. pengawasan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok berkoordinasi dengan tim pelaksana pengawasan kawasan tanpa rokok kota palembang. dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam tim pengawas kawasan tanpa rokok dan tim pengawasan internal bertanggung jawab melaksanakan tugas pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawabnya. kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawab tim pengawas kawasan tanpa rokok dan tim pengawasan internal sebagai berikut tempat umum tempat kerja cc. tempat ibadah: arena kegiatan anak anak, angkutan umum kawasan proses belajar mengajar dan tempat pelayanan kesehatan. tempat umum dalam melaksanakan tugas pengawasan kawasan tanpa rokok tempat umum berupa sarana ruang tertutup yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau peroranganumum: cc. melarang adanya tempat merokok tempat umum: melarang menyediakan rokok tempat umum: berkoordinasi dengan tim pengawas pelaksanaantempat kerja dalam melaksanakan tugas pengawasan kawasan tanpa rokok tempat kerja berupkerja: cc. melarang adanya tempat merokok tempat kerja: melarang menyediakan rokok tempat kerja: melarang menjual mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan izinnya,ibadah dalam melaksanakan tugas pengawasan kawasan tanpa rokok tempat ibadah berupaibadah: cc. melarang adanya tempat merokok tempat ibadah, melarang menyediakan rokok tempat ibadaharena kegiatan anak anak dalam melaksanakan tugas pengawasan kawasan tanpa rokok arena kegiatan anak anak berupa berupaarena kegiatan anak anak, cc. melarang adanya tempat merokok arena kegiatan anak anak, melarang menyediakan rokok arena kegiatan anak anak, melarang menjual atau mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan izinnya::angkutan umum dalam melaksanakan tugas pengawasan kawasan tanpa rokokangkutan umum: melarang adanya tempat merokok angkutan umum, melarang menyediakan rokok angkutan umum, melarang menjual atau mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan izinnya, melaporkan adanya pelanggaran peraturan daerah nomor tahun tim pengawas kawasan tanpa rokok, 9g. tim pelaksana pengawasan melaporkan secara rutin setiap (tiga) bulan sekali tim pelaksanaan pengawasan kawasan tanpa rokok melalui dinas kesehatan kota palembang: kawasan proses belajar mengajar dalam melaksanakan tugas pengawasan kawasan tanpa rokok kawasan proses belajar mengajar berupa tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar atau pendidikan dan pelatihankawasan proses belajar mengajar melarang adanya tempat merokok kawasan proses belajar mengajar: melarang menyediakan rokok kawasan proses belajar mengajarpelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugas pengawasan kawasan tanpa rokok tempat pelayanan kesehatan berupatempat pelayanan kesehatan: cc. melarang membawa rokok tempat kawasan pelayanan kesehatan, melarang adanya tempat merokok tempat kawasan pelayanan kesehatan, melarang menyediakan rokok tempat kawasan pelayanan kesehatan,tidak melaksanakan ketentuan kawasan tanpa rokok.dan atau tim pengawas internaltim pelaksanaan pengawasan kawasan tanpa rokok kota palembang, tim pelaksanaan pengawas kawasan tanpa rokok kota palembang dan tim pengawasan internal'badan usaha lembaga organisasi maupun individu perorangan. bab koordinasi dan evaluasi tim pengawas internal kawasan tanpa rokok wajib menyampaikan laporan kepada dinas kesehatan melalui tim pelaksana pengawasan kawasan tanpa rokok kota palembang setiap akhir bulandinas kesehatan kota palembang mengevaluasi laporan laporan yang diterima yang dijadikan referensi dalam pelaksanaan dan pengawasan kawasan tanpa rokok. tim pengawas kawasan tanpa rokok melalui dinas kesehatan secara berkala mengirimkan laporan per triwulan kepada walikota palembangbab penutup hal hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh kepala dinas kesehatan bersama kepala satuan polisi pamong prajaovembereta darah kota palembang tahunaporan pengawasan ktr setempat no: nama kawasan alamat periode pelaporan awan senapan msngangasan regna nas aan lan aye gaga mana kenanga akb waktu tempat peristiwa! tindakan ket kesan pelaku datsatsi drama harinya tags wib pak bin maa apa warna tee nanang san saba enne mai demikian laporan kejadian ini dibuat sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani . pada tanggal . mengetahui: penanggungjawab ktr setempat petugas penegak ktr setempat walikota palembang, diundangkan palembang bil pada tanggal pot palembang" eddy santana putra berita daerah kota palembang tahun2010embar pengawas ppn satpol pp skpd: lembar pengawas bagi penegakan perda kawasan tanpa rokok no: penyidik yang bertandatangan dibawah ini content untuk jenis mengingat sumpah jabatan menyatakan ktr dengan ini sebenarnya tenis jabatan: tempat umum tempat kerja nama gedung: sarana pada hari ini: tanggal. bulan kesehatan eereereeanrerereaanea tahun seervesoorere sarana lokasi seeeveveeeerereereereononreneesasenannsanan, pendidikan naa adab arena bermain aaa aaa lala aman naa tni .uuuuuua anak berdasarkan perda ktr tahun telah diperiksa: mum papan pengumuman plang ktr) tempat ibadah ada tidak tanda "dilarang merokok ada tidak ruang untuk merokok ada tidak sabak ada tidak orang merokok ruang tertutup ada tidak penjualan promosi iklan rokok kawasan tanpa rokok kecuali bagi yang memiliki izin usaha untuk menjual ada tidak demikian hasil pemeriksaan ini dibuat sebenarnya. cap'tandatangan bar walikota palembang, diundangkan palembang pada tanggal sekretaris daerah eddy santana putra kota palembang thamrin, berita daerah kota palembang tahun nomor |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.