text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
dea dan pajak hotel kota denpasar dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota denpasar, menimbang bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada nomenklatur kelembagaan lingkungan pemerintah kota denpasar, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak hotel kota denpasar sudah tidak sesuai deibuotel, dan pajak hotel kota denpasarkota denpasar. kepala badan pendapatan daerah adalah kepala badan pendapatan daerah kota denpasardan surat keputusan pembetulan. ketentuan dalam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut walikota berwenang memberiilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota melalui badan pendapatan daerah melalui kepala badan pendapatan daerahlikota memberikan kewenangan kepada badan pendapatan daerah untuk memberikan keputusan atas permohonanyang diajukan oleh wajib pajak dianggap dikabulkan dtentuan dalam diubah sehingga berbunyi sebagai berikutdan mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada walikota memberikan kewenangan kepada kepala badan pendapatan daerah untuk memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada202 kepada2020tahun kepada pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah kota bandar lampungyang ditempatkan atau ditugaskakan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerahukan.ota bandar lampung. bab pengendalian internal walikota melalui bukan, dans utara, serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan.kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa sarang tiangulasannya t651 hektare atau seluas t6. kilometer persegi, sebagai berikut batas utara desa silam dan laut. batas barat desa silam irawan. batas timur laut. batas selatan desa dambaan. penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi. desa sarang tiang. tahun tentang batas wilayah desa tirawans' desa sarang tiang sepakat bahwa batas wilayah dimulai dari titik dengan titik koordinat ,y dari titik ke..ilam dengan desa sarang tiang dengan titik koordinat (titik koordinat tersebut berada pada muara sungai sekutu).. wilayah administrasi desa desa dambaan dengan desa sarang tiang dimulai dari titik ol denganwtitik koordinat y 963933n5, (titik koordinat tersebut berada pada jembatan sungai akar jalan desa), dari titik garis.stitik garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju titik dengan titik koordinat x (titik koordinat tersebut berada pada pertigaan batas desa irawan, desa dambaan dan desa sarang tiadesa kedai pulaulaut silam kab 'en kota pro kalimantan selatan m61407e aon solo pemerintah kabupaten kotabaru sekretariat daerah peta wilayah administrasi desa sarang tiang kecamatan pulaulaut silam kabupaten kotabaru provinsi kalimantan selatan apa skala batas batas utara silam laut barat silam irawan timur laut selatan dambaan luas kilo meter persegi hektare keterangan toponimi batas administrasi wilayah desa jalan sa sungai (ae kontur lia wilayah desa sarang tung panutan meme tar tni sabit isp bupati kotabaru, $ihavowtombas amino stan menara payed jafar taboo ansaof t22600 mer1gore mer1go"eaka susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perikanperlu kabarikanan adalah dinas perikanan kabupaten kutai barat. kepala adalah kepala dinas perikanan kabupaten kutai barat. sekretaris adalah sekretaris dinas perikantempat pelelangan ikan yang selanjutnya disingkat tpi adalah pasar yang biasanya terletak dalam pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan, dan tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan hasil laut baik secara lelang maupun tidaapal pengangkut ikan hidup yang selanjutnya disingkat pipih adalah izin tertulis yang harus dimiliki pembudidaya ikan kecil dan nelayan kecil untuk melakukan usaha pengangkutan ikan hidup wilayah pengelolaan perikanan negara kabar bab kedudukan dinas perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan pilihan dibidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah. dinas perikikanan tangkap, membawakan: seksi pengelolaan penangkapan ikan, seksi pemberdayaan nelayan kecil, dan seksi pengelolaan tempat pelelangan ikan, bidang perikanan budidaya, membawakan: seksi izin usaha pembudidayaan ikan, seksi pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan seksi pengelolaan pembudidayaan ikan, utd:ikanan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan pilihan diperlu kabarlautan dan perikanan, yang meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidayamengoordinasikanikanikanan berdasarkan rencana strategis dinas perikanan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran, menetapikanan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja dinas perikanan, menetapkan standar operasional prosedur sop) dan standar pelayanan lingkungan dinas perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu kabar mengoordinasikan perumusan kebijakan dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki: mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya guna tercapainya sasaran kinerja yang telah ditetapkan, menyelenggar, menyelenggarakan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah, mengoordinasikan pengelolaan dan penyelenggaraan tpi, menyelenggarakan penerbitan izin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam (satu) daerah, il. menyelenggarakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, menyelenggarakan pengelolaan pembudidayaan ikan, menyelenggarakan penerbitan tapi, oo. menyelenggarakan penerbitan pipikelautan dan perikanan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya sesuai dengan kewenangan daerah: membina kelompok jabatan fungsional pada dinas perikanikanan, mengarahkanlaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis dinas perikanperikanan dalam pelaksanaan tugas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perikanperlu kabar dibidang kelautan dan perikanan berdasarkrikanan dalam bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban dinas perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku, aa. melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan dinas perikanan, abikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, ac. melaporkan pelaksanaan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja dinas perikanan sesuai ketentuan yang berlaku: adeikanrlu kabarikanikanan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan, cc. merumusikanan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja lingkungan dinas perikanikanikanikanan, menyela pengelolaan keuangan pada dinas perikananngevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas tugas kesekretariatan lingkungan dinas perikanan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, perlu kabar memberi petunjuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban dinas perikanikanan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan, oo. memberi petunjuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas perikanikankelautan dan perikikanperlu kabarikanan: menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat lingkungan dinas perikanan, menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada dinas perikananikanperikanikananikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku, menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja dinas perikanlaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran dinas perikananrikananikanikanan, memeriksa laporan pertanggungjawaban belanja dinas perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberi petunjuk dan memeriksa pelaksanaan administrasi keuangan lingkungan dinas perikanan, melaksanakan penyusunan laporan keuangan dinas perikanan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, oo. memeriksa bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dinas perikanan, memeriksa bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban dinas perikanan, memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas perikanan, perlu kabar menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis dinas perikanperikanan tangkap yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala. bidang perikanan tangkacc. pelaksanaoordinasindampingan pelaksanaan kegiatmantauan dan evaluasirlu kabar pelaportangkap mempunyai rincian tugas: merencanakan program bidang perikanan tangkaptangkaptangkap guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perikanan, memberi petunjuk penyiapnyiapan bahan koordinasi daturngawasan usaha perikanan tangkapmberdayaan nelayan kecil dalam daerah, mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan tpi, melaksanakan pemantaungevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang perikanan tangkapnangkapan ikan seksi pengelolaan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dipimpin oleh seorang kepala seksi pengelolaan penangkapan ikanpenangkap. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan penangkapan ikan mempunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan seksi pengelolaan penangkapnangkappelaksanakoordinameriksa data dan informasi sumber daya ikan, perlu kabar melaksanakan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap, j . melaksanakan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap, menyiapkan bahan pengawasan usaha perikanan tangkap, il. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasinangkapnelayan kecil seksi pemberdayaan nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dipimpin oleh seorang kepala seksi pemberdayaan nelayan kecil yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perikanan tangkap. seksi pemberdayaan nelaympunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan nelaynelayperlu kabar, menyiapkan bahan pendampingan dan pembinaan kelembagaan nelayan kecil, melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi nelayan kecil, melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha bagi nelayan kecil, menyiapkan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dalam rangka pemberdayaan nelaynelaytpi seksi pengelolaan tpi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dipimpin oleh seorang kepala seksi pengelolaan tpitpi laksanaan evaluasi dan pelaporan dibidangpada seksi pengelolaan tpi mempunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan seksi pengelolaan tpitpdan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, menyiapkan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan tpi, menyiapkan bahan pelayanan penyelenggaraan tpi, mengontrol pengelolaan dan penyelenggaraan tpi, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan dan penyelenggaraan tptpperikanan perlu kabar budidaya yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala. bidang perikanan budidacc. pelaksanaoordinasindampingan pelaksanaan kegiatmantauan dan evaluasiporbudidaya mempunyai rincian tugas: merencanakan program bidang perikanan budidayabudidabudidaya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perikanan, perlu kabar memberi petunjuk penyiapnyiapan bahan koordinasi dyela penerbitan izin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam (satu) daerah, melaksanakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, memberi petunjuk pengelolaan pembudidayaan ikanlaksanakan penerbitan tapi, melaksanakan penerbitan pipih, melaksanakan pemantauoo.kanan budidazin usaha pembudidayaan ikan seksi izin usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dipimpin oleh seorang kepala seksi izin usahaperlu kabar seksi izin usahaerbitan sup dibidang pembudidayaan ikan, tapi dan pipih. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi izin usaha pembudidayaan ikan mempunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan seksi izin usahazin usaha pembudidayaerbitan sup dibidang pembudidayaan ikan, tapi dan pipih, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang penerbitan sup dibidang pembudidayaan ikan, tapi dan pipih: menyiapkan bahan koordinasi penerbitan sup dibidang pembudidayaan ikan, tapi dan pipih, memeriksa penerbitan izin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam (satu) daerah, menyiapkan bahmeriksa penerbitan tapi, memeriksa penerbitan pipih, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang penerbitan sup dibidang pembudidayaan ikan, tapi dan pipihzin usaha pembudidayaerbitan sup dibidang pembudidayaan ikan, tapi dan pipih:pembudidaya ikan kecil seksi pemberdayaan pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dipimpin oleh seorang kepala seksi pemberdayaan pembudidaya ikan kecil yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perikanan budidaya. seksi pemberdayaan pembudidaya ikpembudidaya ikan kecil dalam daerah kabupaten. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemberdayaan pembudidaya ikan kecil mempunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan pembudidaya ikpembudidaya ikndampingan dan pembinaan kelembagaan pembudidaya ikan kecil, melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pembudidaya ikan kecil, perlu kabar melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan kecil, menyiapkan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dalam rangka pemberdayaan pembudidaya ikpembudidaya ikmbudidayaan ikan seksi pengelolaan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dipimpin oleh seorang kepala seksi pengelolaanseksi pengelolaanmbudidayaan ikan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan pembudidayaan ikan mempunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan seksi pengelolaanmbudidayaan ikpembudidayaan ikan, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pembudidayaan ikan, menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan pembudidayaan ikan, memeriksa penyajian data dan informasi pembudidayaan ikan, melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan darat: il. menyiapknyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan pembudidayaan ikmbudidayaan iikanan dapat dibentuk utd untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang kelautan dan perikanan. utd pada dinas perikanikanikanikananxfebruari bupati kutai barat, ttd adrianus joni, sh., m.m nip:agan susunan organisasi dinas perikanan program dan keuangan kelompok jabatan bidang perikanan tangkap bidang perikanan budidaya fungsional seksi izin usaha seksi pengelolaan nelayan kecil pembudidaya ikan kecil seksi pengelolaan tempat seksi pengelolaan pelelangan ikan pembudidayaan ikramaka susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas sosialperlu kabarsosial adalah dinas sosial kabupaten kutai barat. kepala adalah kepala dinas sosial kabupaten kutai barat. sekretaris adalah sekretaris dinas sosial, dan sosial) secara memadai dan wajar. komunitas adat terpencil yanganjut usia yang selanjutnya disebut lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia tahun atas, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. narkotika, psikotropika, zat adiktif dan lainnya yang selanjutnya disebut napa adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologivirus yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. bab kedudukan perlu kabar dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. dinas sosi,utdsosial yang menjadi kewenangan daerah. perlu kabarsosial, yang meliputicc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporsosiasosial berdasarkan rencana strategis dinas sosial sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran, menetapkegiatan dan anggaran dinas sosial sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja dinas sosial, menetapkan standar operasional prosedur sop) dan standar pelayanan lingkungan dinas sosialsesuai dengan kewenangan yang dimilikiguna tercapainya sasaran kinerja yang telah ditetapkan, mengoordinasikan pemberdayaan sosial kat, j . menyelenggarakan penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah: membina pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah: membina lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (lk3) yang wilayah kegiatannya daerah, mengoordinasikmenyelenggaroo. menyelenggarakan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, mengoordinasikan pemeliharaan anak terlantar, g . menyelenggarakan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupanperlu kabar menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah, menyelenggarakan pemeliharaan taman makam pahlawan nasionalsosial, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial dan penanganan warga negara migran korban kekerasan, penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan, serta pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan kewenangan daerah, membina kelompok jabatan fungsional pada dinas sosiasosial, mengarahkanlaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis dinas sosial guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakanmengoordinasikan setiap unit kerja lingkungan dinas sosial dalam pelaksanaan tugas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sosial, ccsosial berdasarkan ketentuan yang berlakulaporkan pelaksanaan program dinas sosial dalam bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban dinas sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku, ff. melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sosial dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan dinas sosial, ggosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, hh.melaporkan pelaksanaan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja dinas sosial sesuai ketentuan yang berlaku, perlu kabar iiji:sosiaosialsosial, mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja lingkungan dinas sosiasosiasosiasosial, menyela pengelolaan keuangan pada dinas sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, menyelasosial, il. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan lingkungan dinas sosiaosiaosial sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang sosial, oo. memberi petunjuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, menyela penyusunan laporan keuangan dinas sosialsosial, mengarahkan penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidangsosia, mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian lingkungan dinas sosial, menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat lingkungan dinas sosial, menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada dinas sosiasosiasosial, perlu kabarsosiasosial berdasarkan ketentuan yang berlaku, menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja dinas sosialperlu kabar sistem pengendalian intern pemerintah spip) lingkungan dinas sosial, melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran dinas sosiasosiasosial berdasarkan ketentuan yang berlaku, memeriksa penerimaan dan pengeluaran kas pada rekening dinas sosial, il. memeriksa laporan pertanggungjawaban belanja dinas sosiasosial, memeriksa penyusunan pelaporan penerapan standar pelayanan minimal spm) dibidang sosial, oo. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dinas sosialsosial, memeriksa bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban dinas sosial, memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas sosial, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis dinas sosia. perlu kabar bidang perlindungan dan jaminanevaluasiporrincian tugas: merencanakan program bidang perlindungan dan jaminandan jaminandan jaminaneliharaan anak terlantar, perlu kabar memberi petunjuk pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah, merencanakan operasional penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana daerah, memberi petunjuk pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah, memberi petunjuk penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknisfasilitil. memberi petunjuk penyiapan bahan koordinnorma, standar, prosedur dan kriteria dibidang perlindungan dan jaminan sosial, melaksanakan pemantauoo.dan jaminanalamsebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan penyiapan perlu kabardalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perlindungan sosial korban bencana alam mempunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan seksi perlindungan sosial korban bencana alaalediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam, melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana alamrlindungan sosial korban bencana ala:sosialrincian tugas: merencanakan kegiatan seksi perlindungan sosial korban bencananyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap pencegahan dan penanganan bencana sosial, politik dan ekonomi, menyiapkan bahanyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisij . menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasisosial korban bencana sosjaminan sosial keluarga seksi jaminan sosial keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dipimpin oleh seorang kepala seksi jaminan sosial keluarga. perlu kabar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi jaminan sosial keluarga mempunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan seksi jaminan sosial keluargjaminan sosialjaminan sosialrehabilitasi sosial yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala. bidang rehabilitasidan fasilitlanjut usia terlantardibidang rehabilitasi sosial, pelaksanaan pemantauan dan evaluporrehabilitasi sosial mempunyai rincian tugas: perlu kabar merencanakan program bidang rehabilitasirehabilitasirehabilitasirencanakan operasional, merencanakan operasionalmerencanakan operasional rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, memberi petunjuknyiapan bahan koordinasi dan fasilitlaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteriail. memberi petunjukmberi petunjukpemantauoo.perlu kabar disabilitas, serta tuna sosial dan korban perdagangan orangrehabilitasirehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporanak dan lanjut usia mempunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usianak dan lanjut usiperlu kabarlanjut usia, anak, dan anak balita terlantar luar panti dan atau lembaga, melaksanakan pelayanan sosial bagi lanjut usia dan anak terlantar luar panti dan atau lembaga, melaksanakan rehabilitasi anak yang memerlukan perlindungan khusus: melaksanakan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, j . menyiapkan bahpemberian bimbingan teknisanak dan lanjut rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang perlu kabarpunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilpenyandang disabilrehabilitasi penyandang disabilitas mental dan intelektual luar panti dan atau lembaga, menyiapkan bahpenyandang disabilitasangka dipimpin oleh seorang kepala seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orangmpunyai rincian tugas: merencanakan kegiatrencanakan kegiatperlu kabar melaksanakanj . menyiapkan bahil.ehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang sebagai bahan pertanggungjawaban,sosial dan penanganan fakir miskin perlu kabarseorang kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dan koordinasi dibidang dan koordinasi dibidang pemberdayaan sosial kat, cc. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi dibidangpelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi dibidangpemantauan dan evaluasi dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, pelaporan direncanakan program bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskinsosial dan penanganan fakir miskisosial dan penanganan fakir miskinberdayaan sosial kat, menyela penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah, memberi petunjuk pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah: merencanakan operasional pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga lk3) yang wilayah kegiatannya daerah, merencanakan operasional pemeliharaan taman makam pahlawan nasional daerahperorangan, keluarga dan kelembagaan masyaraepahlawanan, perintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosialoo.anganan fakir miskin perkotaan, fakir miskin perdesaan, dan fakir miskin pesisir, pulau pulau kecil, dan perbatasan antar negara, memberi petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan daerah, memberi petunjukmelaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin,sosial dan penanganan fakir miskisosial dan penanganan fakir miskifikasi dan penguatan kapasitas seksi identifikasi dan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dipimpin oleh seorang kepala seksi identifikasi dan penguatan kapasitasidentifikasi dan pemetaan, penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan sosial. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi identifikasi dan penguatan kapasitas mempunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan seksi identifikasi dan penguatan kapasfikasi dan penguatan kapasverifikasi dan validasi fakir miskin cakupan daerah, perlu kabar menyiapkan bahpemberian bimbingan teknis dan supervisievaluasi dan pelapordentifikasi dan penguatan kapasitasdalam huruf angka dipimpin oleh seorang kepala seksi pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan. dalam, dan penataan lingkungan mempunyai rincian perlu kabarrumusdibidang pemberdayaan sosial kat, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang penataan lingkungan sosial, j . melaksanakan pemberdayaan sosial kat, melaksanakan penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerahmasyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataanlembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial seksi kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dipimpin oleh seorang kepala seksi kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosialkelembagaan, kepahlawanan dan restorasilaksanaan bimbingan teknis, dan pelaksanampunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan seksi kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi, kepahlawanan dan restorasigembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah:, melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan taman makam pahlawan nasional daerah, menyiapkan bahanj . menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga lk3) dan unit peduli keluarga, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis,perlu kabar menyiapkan bah, kepahlawanan dan restorasi sosikelembagaan, kepahlawanan, perintisan, kesetiakawanan, dan restorasisosial dapat dibentuk utd untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang sosial. utd pada dinas sosiasosiaperlu kabarsosialsosiakelompok jabatan sekretariat fungsional sub bagian umum sub bagian perencanaan program dan keuangan bidang perlindungan dan bidang rehabilitasi sosial bidang pemberdayaan sosial jaminan sosial dan penanganan fakir miskin seksi perlindungan sosial seksi rehabilitasi sosial seksi identifikasi dan korban bencana alam anak dan lanjut usia penguatan kapasitas seksi perlindungan sosial seksi rehabilitasi sosial seksi pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan korban bencana sosial penyandang disabilitas penataan lingkungan seksi jaminan sosial seksi rehabilitasi sosial tuna seksi kelembagaan, keluarga sosial dan korban perdagangan kepahlawanan, dan restorasi orang sosial bupati kutai barat, salinan sesuai dengan aslinya riyanto akan, s.e. wakil bupati kepala bagian hukum ir. achmad sofyan, m.m. plt. ass. iii erik victory, sos. kabar. organisasi fx. japan adrianus joni, sh., m.m adrianus joni, s.h., m.m. kabar. hukum flip. didesa, s.e. si. kasual. kumbanglu kabarjangka waktu (satu) tahun. anggaran pendapatan dan belanja kampung selanjutnya disebut apb kampung, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung. pedoman penyusunan apb kampung adalah pokok pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah kampung dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan apbbab pedoman penyusunan apb kampung pedoman penyusunan apb kampung tahun anggaran meliputi sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan kampung rkp kampunguraian pedoman penyusunan apbsen) dari jumlah anggaran belanja kampung untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kampung termasuk belanja operasional pemerintahan kampung dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, dan (ctt: masih penjabaran perlu kabar paling banyak (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja kampung untuk mendanaipk. perhitungan belanja kampung yang dipersamakan. hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala kampung, sekretaris kampung dan perangkat kampung lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala kampung, sekretaris kampung dan perangkat kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf angkdaerah dengan kewenangan kampung dan rkp kampungvisi kabupaten kutai barat tahun adalah: terwujudnya kutai barat yang semakin adil, mandiri dan sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia adapunijelaskan bahwa tema pembangunan kabupaten kutai barat tahun berfokus pada kehidupan masyarakat kutai barat yang semakin adil, semakin mandiri, semakin sejahtera, berbasis ekonomi kerakyatan dengan peningkatan kualitas sdm masyarakat. rencana kerja perangkat daerah rkd)kampung dalam menyusun rencana kerja pemerintah kampung rkp kampung) tahun rkp kampung tahun digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan kampung tentang anggaran pendapatan dan belanja kampung apb kampung)kampung. prioritas pembangunan daerah antara lain:erlu kabardan pemberdayaan peran kampung, pemuda dan perempuan sebagai basis pembangunan masyarakatrioritas ini difokuskan kepada pembangunan infrastruktur transportasi kampung guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat kampung, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu. pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian. pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. prioritasprioritas ini difokuskan kepada peningkatan kualitas sdm. prioritasrioritas ini difokuskan kepada pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat daerah. upaya mendirikan pemerintah daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat daerah. pemerintah daerah haruslah selalu tanggap dalam merespon serta menyikapi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan lebih murah. perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, sejalan dengan tingkat kehidupan yang semakin baik, telah meningkatkan kesadarannya akan hak dan perlu kabar kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. prioritasrioritas ini difokuskan kepada tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat. terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak anak terlantar. mendistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata antara anggota masyarakat. terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma cuma bagi setiap anggota masyarakat. terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat serikat ekonomi. prioritasrioritas ini difokuskan kepada mendorong masyarakat untuk mengambil perannya sebagai individu, bukan sebagai obyek, melainkan sebagai subyek atau pelaku yang menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri. mendirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. mendorong terjadi internalisasi pembangunan untuk masyarakat miskin dan marginal penciptaan lapangan kerja, serta partisipasi penduduk miskin dalam membangun, pembentukan modal sosial dan tata pemerintahan yang baik. mengamanatkan pola perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, sehingga diharapkan proses dan hasil pembangunan yang sudah dihasilkan dapat dinikmati oleh masyarakat. prioritasprioritas ini difokuskan kepad. perlu kabar prioritas pemberdayaan peran kampung, pemuda dan perempuan sebagai basis pembangunan masyarakat. prioritas ini difokuskan kepada memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan peran mereka sesuai dengan logika sistem sosial yang mereka miliki, sedangkan orang luar memfasilitasinya sesuai dengan kebutuhan mereka. prinsip penyusunan apb kampung penyusunan apb kampung didasarkan prinsip prinsip sebagai berikut sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kampu. kebijakan penyusunan apb kampung dalam penyusunan rancangan apb perlu kabar kampung sampai dengan penetapan apb kampungkampung dalam menyusun apb kampung harus berpedoman pada ketentuankampung dan pembiayaan. pendapatan kampung, dengan ketentuan: pendapatan kampung yang dianggarkan dalam apb kampudalam hal pemerintah kabupaten belum menetapkan besaran dana transfer kampung maka pemerintah kampung dapat menggunakan pagu indikatif dan atau pagu tahun sebelumnya, dan apabila apbd kabupaten belum ditetapkan, maka pendapatan kampung dapat menggunakan informasi resmi dari sistem informasi transfer keuangan kampung simtrakam). belanja kampung. belanja kampung digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan kampung yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. belanja kampung digunakan untuk membiayai kegiatan padapemberdayaan kesejahteraan keluarga pkk) dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung. dalam penyusunan belanja dalam apb kampung secara rinci menguraikan hal hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah kampungstandar satuan harga diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, maka satuan harga berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku. sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan apb kampung harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk perlu kabar meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi kampung. pemerintah kampungkampung terdiri atas penerimaan pembiayaan, terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran sil pa). yang ditetapkan dengan peraturan kepala yang ditetapkan dengan peraturan kepala kampungformat apb kampung dan penjabaran apb kampungtai barat nomor tahun tentang pengelolaan keuangan kampung. evaluasi apb kampung dilaksanakan oleh camat sesuai ketentuan yang tercantum dalam peraturan bupati kutai barat nomor tahun tentang pengelolaan keuangan kampung. perlu kabar hal khusus lainnya. hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan apb kampung, diantaranya pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari apb kampukampung lkk) yang bertujuan untuk pemberdayaan perempuan sebagai garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalm unit terkecil, yaitu keluarga, penggunaan dana kampung mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan, indikator analisa kelayakan penyertaan modal kampung untuk bum kampung meliputi adanya peraturan kampung tentang pendirian bum kampung yang mengatur tentang organisasi pengelola bum kampung dan atau struktur organisasi bum kampung, modal usaha bum kampung, jenis usaha bum kampung, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bum kampung dan pengisian calon pengurus bum kampung. adanya kajian mengenai proyeksi pendapatan, biaya operasional, dan keuntungan bum kampung, adanya peraturan kampung tentang penyertaan modal bum kampungkampung setiap periode pengelolaan, hak dan kewajiban pihak desa dan bum kampung secara kelembagaan, dan jangka waktu penyertaan modal. bagi kampung yang pada tahun anggaran melaksanakan pengisian perangkat kampung dan pengisian bpk maka harus dianggarkan kegiatan tersebut pada apb kampung tahun anggaran bagi kampung yang pada tahun anggaran melaksanakan proses pemilihan kepala kampung maka dianggarkan kegiatan tersebut pada apb kampung tahun anggaran perlu kabar pemerintah kampung dapat menganggarkan tunjangan purna bakti bpk pada apb kampung tahun anggaran yang bersumber dari pendapatan asli kampung pak) dan besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung, paling banyak (empat puluh persen) dari total tunjangan kehormatan bpk yang diterima dalam (satu) tahun anggaran serta tetap memperhatikan proporsi persentase belanjkampung secara efektif dan efisiensi, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan kampung, pemerintah kampungkampung selain bersumber pada dana kampung. .dalam hal mendukung tercapainya keberhasilan program kegiatan kampung maka pemerintah kampung dapat menganggarkan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga pkk):. fotokopi tim,, dan ketentuan pemberian honor tim dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangperlu kabarkampung, surat tugas jawaban dari instansi yang mengirimkperaturan perundang undangan, danperlu kabardua) atau lebihsdan laporan hasil kursus pelatihan. belanja bbm perlu kabar: daftar rekapitulasi pembayaran bbm mengetahui pihak spbu: dan bila berwujud kupon dihampiri nomor seri kupon bbm. belanja listrik, air, telepon: a2 bukti pengeluaran, dandan apabila dokumen pelaksanaan anggaran dpa)kampung, tunjangan bpk, dan insentif dan a2 bukti pengeluaran, daftar rekapitulasi penerimaan siap aparatur pemerintah kampung, tunjangan bpkk dan insentif dan rw: dihampiri pengangkatan kepala kampung dan perangkat, bpk dan dan rw, dandan perlu kabar ketentuan pemberian biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang standar satuan hargaoo. pemerintah kampung berkewajiban melaksanakan monitoring dana transfer secara berkalaperlu kababerapa ketentuan dalam peraturan bupati kabupaten dan ditambahkan sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: rincian dana kampungrincian dana kampung sebagaimana dimaksud pada dilakukan penambahan anggaran pada lampiran peraturan bupati ini. penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan aturan yang ada diatasnya.salinan sesuai dengan aslinya yacob teluramempenuaak oam pendudukan wilayah kecamatan nama kampung alokasi dasar klasifikasi kampung idm alokasi jumlah rasio jumlah rasio jumlah rasio indeks rasio indeks total bobot alokasi formula amenjionciram o junc gan gua desa o) o | )o termc oo) oo) o d28| books o.ois oouop ooa2 ooo1o sg621oo0o jionciram lon giramseseang ooo oo ) ftermimmc oo so7l books books ooo3 ooo3s ooo1o 00osa jionciam ton piramid oo si63a5000 (termc gak | o ) 2l daa books ooo1a asa7| ooo2a oouop oo013 0003a jionciam tanam si63a5000 (termcaac |o s2a| ooo2 ooz oouop 0olas ooo1 g36anon0o lionciram oo lonaoaua oo o ) | si6325000 (sangat ngga oo o ot61l books sol o0oaa o.poso ooo12 s2so| books ooo1s o0doors ,000o sa9s28, jionciram oo ton giramkora o o o o | si63a5000 (termc oo o o0| zoos gol 000s7 loose books 0oo3a books 000osz sorai6,oo0 jionciram ton girambayan oo | si63a5000 (termc oo books ooa9 loose 0books saat3s,o00 jionciram ireuwaa si63a5000 (sangat ten ngga oo) oo books soosi books dasar poso ooo2 00oos s01, jionciram o jusormaang oo o o ) | si63a5000 (sangat ten ngga o4| oo ) 0o| o227| ooo2 s9| o0ose books szo3| o.olas g2oal oco 0007a sas,5e7,oo0 jionciram o ) o(keuawtuar o | o si63a5000 (sangat tingga lo| o s5| books i6160| o.poso ooo12 gsc2| ooo7 ocos 0oeo ,ooo (an jionciam oo ) isukomuvo si63a5000 feerremang oo o o0| as25| 0000s ooo sil o.oo2s oouop joao ooo1o jejak lemas si63a5000 (termmacaac oo |o books oouop o.loss books ooa7 ooo2 so376o0oo las jejak cempaka o o | si63a5000 (sangat ten ngga o2| o 0o| ooo2 soo oouop small ooa3 ooo1 103as6,ooo (aa meta oo imuarasunyut o o | si6325000 (sangat ngga o2| oo 0o| o so2| ooo7 sil books books oosa voor (as meta imuarasenangaa oo | ) os16325000 fterincca oo | o o 2l odo6| books sal ooo1e s217| books books ooo1 (cas saron ton kok o ) o(minimal ooo o | o si63a5000 feerremang oo o o0| books poso books oaa ooo1 jsaronctona kok o ) o|e nckunipasek oo | ) si63a5000 ftermmmc ses| books dal sisa| oouop 0olas ooo2 7a6sa6,oo0 (cas saron ton kok o ) o|pepasentna oo o o ) | )o si63a5000fteriwcca oo ooo7 books 000i ooo3 0ooa2 oco 0loss s26796, (cas jsaronctona kok o ) jumawasa oo ) si6sa5000 feerremang oo oo ses| books soso oouop s9as| oaa ooo1 000sa jsaronatona kok jasa si6sa5000 feerremang oil isl books o.oo2o ooa1 ooo1o bogie,oo0 saron ton kok o ) o|perkasa oo ) o si63a5000feerremang oo 2s5| ooo1 asi sos| o.oo2s oouop s5s3| boost voor sseasioo0o jsaronatona kok o(mamasa o o o | o si63a5000 feertemsang saat ooo7 gal 000s2 se15| 000i ooo3 woong saron ton kok o ) jonckoasa oo o ) | si6sa5000 feereemsang oil o s03| ooo2 o0oos sz8a| o.oo2s oouop sass| 0oos1 oo01s sz1soo0o 69s, jsaronatona kok juaaasa si63a5000 feerremang oil so7l books books sacer ooo1o 757aso00o gross,oo0 isaronatona kok jomauasa oo ) si63a5000 feerremang oil o sar ooo7 staf 000i ooo3 ooo1o sosaaooo goz289, | 2s saron ton kok o ) ncenyanasa oo si6325000 feertemsang oo o o0| as7al ooo12 ar7e| ooo7 s3os7oo0o go9as2,o00 jsaronatona kok o(cemumanasa oo | o si6325000 feertemang o o0| books gil ooo21 d01s| books oco | 2s saron ton kok o o(ceurosau o o ) | o si63a5000feerkemang oo oo ss2| books staf books 3s77| ooo1 218se,ooo jsaronatona kok o(ceuroasa oo ) si6sa5000 feerremang oo o oo0| books asi sz8a| o.oo2s oouop ooa2 voor jsaronctona kok o o(basuki oo o ) | o si63a5000 feerremang o|o o o0| ios6| books 1a| o.0oos 35sal joao ooo1o c9seks,oo0 saron ton kok o o) o(sumbersari oo | o gi63a5000termc oo zoos gil sss| o.zoos ooo1o 1705es,ooo ,s10, saron ton kok o ) o(sewpawar oo o ) | o si6325000 (terinci oo oo ional books 000i ooo3 4sas| 0oosa voor (bsa jerome tiongkok jamtorasa (berkembang desa o.00so bisa jerome tiongkok jbelempungulaa s16345000 (berkembang s2j or0035 o0011 oo0o1 asa voor co013 joss pama asia sangat tertinggal wd0| saras) nasi oo07a a57a| oo0osi o0013 loss josepama jenama sangat tertinggal or0032 o0011 essa| co01o o003a do1aag,o00 jamai oo muaranya o o o | si6325000 (sangat rongga o5| oo o o oa79| books o0os2 tank2| ooo7za 0oo1 g9ss| ooo7s zoos books ss2,14a posepama mantan j tertinggal o007a o0037 moore tas6| o00ga o0021 o0os3 2082s0, josepama (muarasomeor (sangat tertinggal o021 o0002 oo0e0 oo01a o.loss iodojoama pama see rang sangat tertinggal or0024 004i o0018 ,71a000 poajoama mena o15345. (sangat tertinggal sos tas0| o00oe cast| o007s oo019 00ga t19, poaejpama pama ora asas tertinggal oo dop o0005 aas7) don) o00as oo011 joss pama lompat batu (sangat tertinggal 004i o000e taa| o0021 psi,o00 pos pama muara tokoh sangat tertinggal oo021 oo019 dos.os| o00s3 oo0os joaspama pena danum s16 (tertinggal 20p notas 0o7e pose pama ker sangat tertinggal dos o01i oo017 c207| oo00s3 o0017 oosa joapama alumni (sangat tertinggal asa o0026 oo01o rasa| loose ,i24, joaspama jeune sangat tertinggal art3| o00s3 o0013 o0ge pose pama mua rng sangat tertinggal or0018 oo0oa ads| o00ss o0014 jesopama empat s16: (sangat tertinggal 227p or00s1 toska o0osi oo0os oo019 ,ssi,o0o jesijpama emas sangat tertinggal sama| o0027 oouop loose (ose imuamatawa imuarabega (sangat tertinggal or0035 o000e asis| o.00sa o0013 omega pose moaratawa lot s16: sangat tertinggal top taksi| o0071 ooo s2sa|o0oss 00ss dosa mama tawa payang s16345, (berkembang o0013 joss imoaratawa jonan sangat tertinggal 22j or00e1 ta7aa| o00ss o.00s3 (ose ima tawa imuaratawa (tertinggal a6p basah rif o00si o0008 003a jos moaratawa camera sis tertinggal si. o004s oo0o7 o00ai o001o olas josemoaratawa jeenecers sangat tertinggal or0032 o00a7 aro) o0013 olas jose imoaratawa jeempebes sangat tertinggal gis or0025 oo00a se21) o00as asa7| oo013 8i,s94, (neo mappa erangdayak (sangat tertinggal seok or00a1 o0004 ta. ass) o00ol da7) o0iog imuaapa (membuang tertawa gak oo ) o0o| za6| ooo1 ooo8e zoos ooo1s ooo2 voor7 org r2a127000 7aoa72000 imuarapa jierangmetavu oo (sangatter tme o2| o ) sei o0oos moore a30s| ooo27 books cosa| books o0ox7 r19,5a9, imuaapau fossa |sangatter os| o ) 7as| o00ss moore a53) oo1a8s ooo7a 7o4a| ooo3s books books ooz oog imuarapa tepat utama |sangat rtg o) oo ) 3ae| o0oos s5) o00ss 23a82| more ooo7 3aos| ooo voor loose imuaapa seseorang ftertiwg gak oo )a| ?r037| o0oos ' ooo7 ooo2 a637| zoos2 doors loose imuaapa (muara baron fte rmn gakko o ) o | sss| o0oaa books ooo1is books o.ooo7 woong books voor2 ooo2s 6oasagooozsmuata semen sanca tertinggal so| o.o037 o00oa da| ooo21 ees7a| soosi azan) o00e7 (opo buatan eun san tertinggal sismo00| doo pizza sar poo asas) acosta jalur sas000 jsancarter cinema opo 2saf poco sif ai7af o002 hasanpagu alokasi dasar kabupaten kutai barat alin sesuai engan bupati kutai barat hasil hitung alokasi dasar kabupaten kutai barat ira hasil hitung alokasi dasar kabupaten kutai barat ikg epa ian pagu alokasi afirmasi kabupaten kutai barat hasil hitung alokasi afirmasi kabupaten kutai barat pagu alokasi formula kabupaten kutai barat hasil hitung alokasi formula kabupaten kutai barat jumlah dasa adrianus joni, sh., m.madalah benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat pegawadilingkupi pemerintah kabupaten kutaiumum penanganan benturan kepentingan lingkupinspektorat adalah inspektorat daerah kabupaten kutai baratperlu kabarnegara dalam mengemban tugas. pertimbangan pribadi tersebut adalahorisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan pekerjaan khususnya bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif lingkungan pemerintah kabupaten kutai barat. pelaksanaanpimpinan, yang selanjutnya disingkat ppkperlu kabar karena hubungan darahumum penanganan benturan kepentingan lingkungan pemerintahan daerah dimaksudkan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan lingkungan pemerintah daerah kabupaten kutai barat. setiap pejabat pegawai mentaati pedoman umum penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada pedoman sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk: menyediakan bagi setiap pejabat pegawai pada perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kabupaten kutai barat untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan, menciptakan budaya kerjarlu kabarkabupaten kutai barat. bab pa kpa, perencana, cc. pengawas, pelaksana pelayanan publik, penilai, 'ppk, pejabat pengadaan, dan pptperlu kabarperlu kabar pejabat pegawai sebagaimana perlu kabarperlu kabarolupembinaan dancc.kabupaten kutai baratkabupaten kutai baratperlu kabarfda kas kepala bagian hukum setkab kutai barat semana adrianus joni, sh., mm. hit pembina iv a) nag skp,surat penyataan potensi benturan kepentingan kepada yth. kepala. jou. sendawa merujuk pada peraturan bupati kutai barat nomor tahun tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan lingkungan pemerintah kabupaten kutai barat, berikutip pangkat golongan jabatan benturan kepentingan penyebab demikian disampaikan, permohonan petunjuk lebih lanjut. ditetapkan sendawa, pada tanggal . pelapor bupati kutai barat, salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum yss setkab kutai barat ttd (sekretariat daerah fx. japan adrianus joni, sh., mm. pembina iv a) farelu kabakepala badan keuangan dan aset adalah kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. kepala bagian pembangunan adalah kepala bagian pembangunan sekretariat daerah kabupaten kutai barat. perangkat daerah yang selanjutnya disingkat, perlu kabar kecamatan dan kelurahan lingkungan pemerintah kabupaten kutai baratenetapan rencana kerjapenyusunan senja pd, berupa program kegiatan dan atau lintas pd: dan landasan penyusunan kua dan pas untuk menyusun rancangan apbd tahun perlu kabar dalam hal rkdmembuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang tdalam disampaikan kepada kepala badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, kepala badan pendapatan daerah, kepala badan keuangan dan aset daerah dan kepala bagian pembangunan sekretarinn), jul sekretariat daerah adrianus joni, sh., mm. pembina iv a) skm. berita daerah kabupaten kutai barat tahun nomor perlu kabar |
gubernur jambi peraturan gubernur nomor tahunprestasi dan produktivitas kerja pegawai negeri sipil pns) dan calon pegawai negeri sipil cons) lingkungan pemerintah provinsi jambi, diberikan tambahan penghasilan yang dilakukan melalui penilaian kinerja: b.kelancaran pelaksanaan penilaian kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan bagi pns atau cons lingkungan pemerintah provinsi jambi perlu disusun pedoman penilaian kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipilbab tata cara permintaspm ls): daftar nominatif pembayaran tpp yang telah disahkan oleh pejabat penanggung jawab: daftar rekapitulasi laporan realisasi bulanan, daftar rekapitulasi perilakukerja atau kehadiran, surat pernyataan tanggung jawab mutlak: surat izin cuti (jika ada):isahkan oleh inspektur dan rsj rsu disahkan oleh direktur: format nominatif pembayaran tpp sebagaimana tercantum pada lampiran ii, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini, dan format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana tercantum pada lampiran iii merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. bab penginputan dan pengelolaan data setiap pegawai wajib melakukan perekaman kehadiran menggunakanpt yang belum mempergunakan aplikasi absensi online, print outdaftar hadir elektronik hand key)pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah harus dibuktikan dengan surat tugas dan wajib membuat laporan hasil penugasan. pegawai yang melaksanakan tugas perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dianggap hadir. dalam pengelolaan data kehadiran pegawai,limd unit kerja paling lambat (tiga) hari kerjaskp onlinedaftar hadir elektronik dan petugas pengadministrasi tpp sesuai kebutuhan. operator aplikasi :::(penilaian sasaran kerja) pegawai yang dibuat melalui aplikasi skp online, dengan membuat tanda terima penyerahan sebagai dasar perhitungan aspek skp:: cc. menyusun rekapitulasi perhitungan akhir capaian prestasi kerja bulanan pegawai untuk disahkan oleh kepala pd: mengajukan surat perintah membayar tpp untuk diproses lebih lanjut: dan membayarkan tpp kepada setiap pegawai. bab vii tim pengelola skp online dalam rangka pelaksanaan pengukuran kinerja pegawai lingkungan pemerintah provinsi jambi dibentuk tim pengelola skp online. keanggotaan tim pengelola skp online sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: asisten administrasi umum sekretariat daerah provinsi jambi, badan kepegawaian daerah provinsi jambi: inspektorat daerah provinsi jambi, dinas komunikasi dan informatika provinsi jambi, yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah: dan unit kerja bagian yang menangani urusan kepegawaian pada masing masing pd. bab viiitambahan penghasilambi. ditetapkan jambi pada tanggal, maret gubernur jambi, ttd fachrori umar diundangkan jambi pada tanggal,penilaian dan skp uraian potongan tidak masuk kerja tanpa keterangan (satu) hari kerja tidak masuk kerja tanpa keterangan (dua) 50y6 hari kerja tidak masuk kerja tanpa keterangan (tiga) 100y6 hari kerja tidak masuk kerja tanpa keterangan saat rntoamaan ereksi mendadak perhari. senam ata bulanan pada aplikasi skp online |kiajbamma dam aplikasi skp name kewajibannya dalam aplikasi skp online terlambat datang( td) cepat pulang( cp) dibayar dibayar luar tanggungan negara penuh penuh mamatent sakit dari pesat berwenang perah perah surat cuti sakit dari pejabat berwenang penuh penuh surat cuti sakit dari pejabat berwenang penuh dibayar penuh penuh dibayar dibayarformat daftar nominatif bulan penghitungan pama ost |iiisurat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bertanda tangan bawah ini: nama snnenvenennennenennenaananaan: . tanggal . untuk pembayaran .izin sementara pelaksanaan cuti nomor .ooooooo oo. diberikan izin sementara untuk melaksanakan cuti tahunan kepada pegawai negeri sipil: nama snneneenennenennennanannanana pangkat gol. .oooooooooooooooooooo jabatan anonenenenenensananananananan unit kerja enconenesenansenenananaananannegeri sipil yang selanjutnya disebut pns adalah pegawai negeri sipil provinsi jambkinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada periode tertentupenilaian kinerja adalah pengukuranyang selanjutnya disebutngelola skp online yang selanjutnya disebut tim pengelolamelalui aplikasi skp online. tim verifikasi skp online yang selanjutnya disebut tim verifikasi adalah anggota tim pengelola skp online yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi sasaran kerja pegawai atau target dan realisasi pegawai. aplikasi skp onlineprovinsi jambpd,ns atau consjabat penanggung jawab adalah kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran. pegawai yang ditugaskan adalah pns pemerintah provinsi jambi yang melaksanakan tugas luar instansi pemerintah provinsi jambi. izin sementara adalah izin tertulis yang diberikan oleh kepala unit kerja pnspnsbulan terhitung sejak tanggal diangkat. maksud dan tujuan pedoman pengukuran kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan bagi pns atau cons yaitu sebagai panduan dalam pengukuran kinerja serta penghitungan besaran tpp yang akan diterima oleh masing masing pns atau cons lingkungan pemerintah provinsi jambi. pemberian tpp dimaksudkan dalam rangka memotivasi pns atau consinerja berupa prestasi kerja pns atau cons. bab kriteria tpp tpp dibayarkan berdasarkan prestasi kerja yang terdiri dari: skp: dan pk. pemberian tpp berdasarkan skp sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada pns atau atau angka kredit. pemberian tpp berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kehadiran. pemberian tpp untuk pegawai tenaga fungsional guru sma smk, pengawas dan guru slb diberikan berdasarkan pk, termasuk guru yang ditugaskan sekolah swasta. pemberian tpp untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar diberikan selama jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sesuai keputusan gubernur jambi tentang pemberian tugas belajar. pegawai atau pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pejabat sementara untuk jabatan yang lebih tinggi diberikan tpp sebesar jumlah tpp yang diterima jabatan sementara yang diembwajib lapor lakon yang tidak melaporkan lakon sampai dengan batas waktu pelaporan lakon pembayaran tpp nya ditunda. bab iii penilaian kinerja bagian kesatu umum penilaian kinerja dilakukan terhadap prestasi kerja berdasarkan skp secara periodik melalui aplikasi skp online. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan: a.b.aspek perilaku kerja, yang merupakan perilaku pns atau consdua pihak pihak dalam pengukuran kinerjaeseloneselon kepala dan kepala biro, dilaksanakan oleh para asisten sekretaris daerah. penilaian kinerja untuk pejabat struktural eselon iii, dilaksanakan oleh pejabat struktural eselon sebagai atasan langsung. penilai. penilaian kinerja untuk pejabat fungsional umum, pejabat fungsional umum yang melaksanakan tugas tertentu dan cons, dilaksanakan oleh pejabat struktural eselon sebagai atasan langsung atau pihak yang diberikan kewenangan. penilaian kinerja untuk pejabat fungsional tertentu, dilaksanakan oleh kepala berdasarkan bahan pertimbangan dari kepala sub bagian kepegawaian dan umum padapelaksana tugas atau pejabat sementara untuk jabatan yang lebih tinggi membuat target dan realisasi skp berdasarkan pelaksanaan tugas jabatan yang diembannya. pelaksana tugas atau pejabat sementara untuk jabatan yang lebih tinggi melaksanakan kewajiban sebagai pejabat penilai atau atasan pejabat penilai dalam skp onlinebagian ketiga:pada bulan berikutnya: dan membuat desember pada tahun berkenaan. realisasi bulanan sebagaimana dimaksud pada berupa: a.realisasi skp bulanan, b.realisasi tugas tambahan dan kreativitas bulanan, dan c.realisasi perilaku bulananpada: sebagaimana dimaksud dalam merupakan jumlah pelayanan pegawai kepada yang dilayani. integritas sebagaimana dimaksud dalam merupakan ketaatan terhadap peraturan disiplin dan jumlah penghargaan. komitmen sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam merupakan jumlah kehadiran hari kerja dan jumlah jam kerja. kerjasama sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalampada bulan berikutnya. tim verifikasipada bulan berikutnya. bab tata cara pemberian, pemotongan dan penghentian pembayaran tambahan penghasilanatau cons. perhitungan tpp diberikan berdasarkan prestasi kerja dengan perimbangan: skp: pk. besar tpp bagi cons diberikan sebesar dari besaran skp dan pk. besar tpp sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan realisasi skp pegawai pada aplikasi skp online dan tingkat kehadiran yang merupakan unsur pk. besaran tpp berdasarkan skp dan diatur dalam keputusan gubernur. tpp sebagaimana dimaksud dalam tidak diberikan kepada: pns atau cons yang ditugaskan instansi lain, pns atau cons titipan yang bertugas luar instansi provinsi jambi, pns atau cons yang ditahan terkait tindak pidana oleh penegak hukum, pns atau cons yang diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian: pns yang melaksanakan cuti luar tanggungan negara, pns atau co kecuali yang menduduki jabatan struktural, dan yang tidak berhak atas aset milik pemerintah tapi yang bersangkutan masih menguasainya baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada negara daerah. pns atau cons tidak diperkenankan menerima honorarium yang merupakan pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsinya, kecuali diatur dalam peraturan atau perundang undangan yang berlaku. pembayaran dan pemotongan tpp dilakukan dengan memperhatikan realisasi skp bulananpp sebagaimana dimaksud pada diberlakukan kepada: pns atau cons yang tidak menyelesaikan kewajibannya dalam aplikasi skp online: pns atau cons yang terlambat masuk bekerja: pns atau cons yang pulang lebih awal, pns atau cons yang tidak masuk bekerja: pns atau cons yang tidak melakukan daftar hadir elektronik: pns yang melaksanakan cuti sebagaimana diatur dalam lampiranhasil pemotongan tpp disetorkan kas daerah provinsi jambi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pns atau cons yang terlambat datang tpp yang bersangkutan terpotong per hari. pns atau cons yang cepat pulang tpp yang bersangkutan terpotong 1y6 per hari. pns atau consns atau consatau consns atau consns atau cons yang tidak hadir karena melaksanakan tugas diterbitkan spt oleh pejabat yang berwenang dan dianggap masuk kerja. |
rama bupati pesawaran provinsi lampung peraturan bupati pesawaranolehgunaan dana desa sesuai dengan peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran diprioritaskan: program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20x (dua puluh persen), cctembusan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten pesawarmuda dan olah ragkembali peraturan bupati tentang uraian tugas jabatan pada dinas pemuda dan olah ragmuda dan olah raga kabupaten pesawaran. menginvetarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi produktivitas kepemudaan dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalah, melaksanakan peningkatan produktivitas pemuda melalui pendataan potensi pemuda pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi pemuda, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan seksi produktivitasseksi produktivitas kepemuya yang diberikan oleh atasan. kepala seksi lembaga kepemudaan tugas pokok kepala seksi lembaga kepemudaan adalah melaksanakan sebagai tugas bidang pemuda dibidang pembinaan lembaga kepemudaan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi lembaga kepemudaan mempupemuda dalam rangka penyusunan rencana program kerja seksi lembaga kepemudembaga pemujaan dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, melaksanakan standar pelayanan minimal spm) dan standar operasional prosedur sop), melaksanakan kegiatan pendataan dan inventarisasi organisasi kepemudaan, menyusun kebijakan pembangunan kepemudaan, melakukan pembinaan lembaga kepemudaan, pengembangan kepemimpinan pemuda, dan mendorong pola kemitraan antara pemerintah, lembaga kepemudaan, masyarakat dan dunia usaha, serta memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi dan atau lembaga kepemudaan yang memajukan potensi pemuda, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan seksi lembagalembaga kepemudukan tugas kedinasan lainnya yang berikan oleh atasan. kepala bidang olahraga tugas pokok kepala bidang olahraga adalah melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas bidang promosi dan pemasyarakatan olahraga fasilitasi dan koordinasi keolahragaan dan peningkatan prestasi olahraga untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang olahragolahragumpulan, pengolahan, penganalisaan penyiapan data dan penyusunan rencana program bidang olahraga, mempelajari peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan bidang olahraga sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas bidang olahragapada bidang olahragaromosi dan pemasyarakatan olahraga tugas pokok kepala seksi promosi dan pemasyarakatan olahraga adalah melaksanakan sebagian tugas bidang olahraga dalam melaksanakan promosi dan pemasyarakatan olahraga. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi promosi dan kemasyarakatolahraga dalam rangka penyusunan program kerja seksi promosi dan pemasyarakatan olahraga dan menyusun baheksi promosi dan pemasyarakatan olahraga dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya, cc. mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan promosi dan pemasyarakatan olahraga, melakukan inventarisasi organisasi olahraga serta tenaga teknis pembinaan promosi dan pemasyarakatan olahraga, melaksanakan standar pelayanan minimal spm) dan standar operasional prosedur sop), melakukan pengenalan pemasyarakatan olahraga kepada masyarakat dengan melaksanakan kegiatan seperti dengan pelatihan, perlombaan dan pertandingan olahraga, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan seksi promosi dan pemasyarakatan olahraga agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasil guna, membagi habis tugas seksi promosi dalam pemasyarakatan olahragaberikan oleh atasan. kepala seksi kesegaran jasmani dan prestasi tugas pokok kepala seksi kesegaran jasmani dan prestasi melaksanakan sebagian tugas bidang olahraga melaksanakan olahraga yang bersifat kesegaran jasmani dan prestasi. untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi kesegaran jasmani dan prestasi, rekreasi dilingkungan bidang olahraga dalam penyusunan rencana program kerja seksi kesegaran jasmani dan presgaran jasmani dan prestasi dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, cc. menyusun program kesegaran jasmani dan prestasi yaitu olahraga rekreasi: mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesegaran jasmani dan prestasi yang bersifat olahraga rekreasi: melaksanakan standar pelayanan minimal spm) dan standar operasional prosedur sop), melaksanakan dan memfasilitasi peran serta masyrakat dalam meningkatan kesegaran jasmani dan prestasi terutama yang bersifat olahraga rekreasi, tradisional dan masal, menyediakan instruktur atau pemandu kesegaran jasmani dan prestasi, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan seksi kesegaran jasmani dan prestasi agar dapatkesegaran jasmani dan prestingkatan prestasi dan olahraga tugas pokok kepala seksi peningkatan prestasi olahraga yaitu melaksanakan sebagian tugas bidang olahraga bidang peningkatan prestasi dan olahraga. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana kepala seksi peningkatan prestasiolahraga dalam rangka penyusunan rencana program kerja seksi peningkatan prestasi dan olahraingkatan prestasi dan olahraga dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalah, cc. mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan peningkatan olahraga prestasi, melaksanakan standar pelayanan minimal spm) dan standar operasional prosedur sop), melaksanakan pengembangan kemitraan pemerintah, organisasi olahraga dan masyarakat dalam rangka pembinaan olahraga prestasi. melaksanakan serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam peningkatan olahraga prestasi dan penganugerahan, pemberian penghargaan serta meningkatkan kesejahteraan atlet atau pelaku olahraga, mengatur pelaksanaan standarisasi, akreditasi, sertifikasi keolahragaan dan kriteria lembaga keolahragaan serta ilmu pengetahuan teknologi keolahragaan, melaksanakan peningkatan profesionalisme pelatih, atlet, manager dan pembina olahraga, memimpin, mengarahkan dan memotivasi, memantau aparatur non struktural umum dilingkungan seksi peningkatan prestasi dan olahraga agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun: membagi habis tugas seksi peningkatan prestasi dan olahragprasarana dan sarana tugas pokok kepala bidang prasarana dan sarana adalah melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas bidang pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang prasarana dan umpulan, pengolahan, penganalisaan, penyiapan data dan penyusunan rencana program bidang, mempelajari peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan bidang sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas bidang, membagi habis tugas pada bidang sarana dan prasarana kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya, melaksanakan standar pelayanan minimal spm) dan standar operasional prosedur sop)eksi pengembangan sarana dan prasarana tugas pokok kepala seksi pengembangan sarana dan prasarana yaitu melaksanakan sebagian tugas bidang sarana dan prasarana dalam melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga. untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana kepala seksi pengembangprogram kerja seksi pengembangpengembangan sarana dan prasarana dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya, cc. membuat peta potensi kepemudaan dan olahraga sebagai acuan pengembangan sarana dan prasarana, membuat kebijakan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan, pemeliharaan, perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan seksi pengembangan sarana dan prasarana agar dapat melaksanakan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah susun, melaksanakan standar pelayanan minimal spm) dan standar operasional prosedur sop): membagi habis tugas seksi pengembangananfaatan dan pengendalian tugas pokok kepala seksi pemanfaatan dan pengendalian yaitu melaksanakan sebagian tugas bidang sarana dan prasarana dalam pemanfaatan dan mengendalikan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi pemanfaatan dan pengendalrencana program kerja seksi pemanfaatan dan pengendalanfaatan dan pengendalian dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalah, cc. menyusun program pemanfaatan dan pengendalian gedung sarana dan prasarana pemuda dan olahraga sebagai sarana kegiatan proses kepemudaan dan olah raga, menyusun program pemeliharaan, perbaikan, rehabilitasi gedung, inventarisasi gedung tanah, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga, melaksanakan standar pelayanan minimal spm) dan standar operasional prosedur sop)muda dan olahraga adalah dinas pemuda dan olahraga kabupaten pesawaran adalah yang selanjutnya disebut dinas. kepala dinas pemuda dan olahraga adalah kepala dinas pemuda dan olahraga kabupaten pesawaran yang selanjutnya disebut kepala dinas. bab struktur organisasi struktur organisasi dinas pariwisata, pemuda dan olahragamuda, membawahi seksi pengembangan program anak remaja dan pemuda, seksi produktivitas kepemudaan, seksi lembaga kepemudaan. kepala bidang olahraga, membawahi seksi promosi dan pemasyarakatan olahraga, seksi kesegaran jasmani dan prestasi, seksi peningkatan prestasi dan olahraga. kepala bidang prasarana dan sarana, membawahi seksi pengembangan sarana dan prasarana, seksi pemanfaatan dan pengendalian. fungsi melaksanakan kerjasama dan organisasi bidang pelaksanaan dan pengendalian pembangunan bidang dengan instansi pemerintah dan organisasi lainya. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana muda dan olahraga serta bidang prasarana dan sarana dalam rangka penyampaian tujuan penyelenggaraan tugas pokokkebijaksanaan teknis bidang pemuda dan olahraga serta bidang prasarana dan saranamuda dan olahraga serta bidang prasarana dan saranuda dan olahraga serta prasarana dan sarana sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, membagi habis tugas dinas dibidang pemuda dan olahraga dan prasarana dan sarana, menilai aktifitas kreatifitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dan bawahanuda dan olahraga serta bidang kesekretariatan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugalakukan kerjasama dengan unit kerja lainnymuda dan olahragalaksanakan standar operasional prosedur sop) dan standar pelayanan minimal spm)laksanakan standar operasional prosedur sop) dan standar pelayanan minimal spm)oostandar operasional prosedur sop) dan standar pelayanan minimal spm): memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum sebagai bawahannyauda tugas pokok kepala bidang pemuda adalah melakukan koordinasi penyusunan dan melaksanakan program kerja dinas bidang pengembangan pemuda, produktivitas dan koordinasi pemuda dan lembaga kepemudaan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang pemududaserta perumusan kebijaksanaan teknis bidang pemuda agar perencuda sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas. melaksanakan standar pelayanan minimal spm) dan standar operasional prosedur sop). membagi habis tugas pada bidang pemuda kepada bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya menerima dan mempelajari laporan sertaya yang diberikan oleh atasan. kepala seksi pengembangan program anak remaja dan pemuda tugas pokok kepala seksi pengembangan anak remaja dan pemuda adalah melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas bidang kegiatan pembinaan, pelatihan dan pengembangan anak remaja dan pemuda. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi pengembangan anak remaja dan pemududa dalam rangka penyusunan rencana program kerja seksi pengembangan anak remaja dan pemudaeksi pengembangan anak remaja dan pemuda dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalah, menyiapkan pedoman dan penduduk pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan anak remaja dan pemuda agar pelaksanaan tugas dan berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun, melaksanakan pembinaan dan pengembangan generasi muda bersifat penyadaran kepemudaan melalui pendidikan agama dan akhlak mulia wawasan kebangsaan, kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam masyarakat berbangsa dan bernegara dan pemahaman kemandirian ekonomi, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan seksi pengembangan anak remaja dan pemuda agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, melaksanakan standar pelayanan minimal spm) dan standar operasional prosedur (sop), membagi habis tugas seksi pengembangan anak remaja dan pemudngevaluasi tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan. kepala seksi produktivitas kepemudaan tugas pokok kepala seksi produktivitas kepemudaan adalah melaksanakan sebagian tugas bidang pemuda bidang produktivitas kepemudaan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi produktivitas kepemudauda dalam rangka penyusunan rencana program kerja seksi produktivitas kepemudaan untuk menjadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, |
pemerintah kabupatenendi didi. bab susunan organi sasi susunan organisasi dinas pendidikanbidang bina program membawakan: seksi data dan informasi: seksi perencanaan: seksi pengawasan, evaluasi dan pelaporan. menyebar luaskan petunjuk penerimaan siswa dimensi: melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf lingkungan bidang dimensi, oo. melaporkurikulum mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam memaksdimensi, cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan pendidikan dasar dan memberikan alternatif pemecahan masalah, membuat analisis kebutuhan kurikulum dikenai: membuat rekomendasi mutasi dan promosi tenaga kependidikan tingkat dasar: menyusun rencana penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan kurikulum dimensi: menyusun rencana penyelenggaraan dan pengawasan peningkatan mutu pendidikan kurikulum dimensi, menyusun rencana penyelenggaraan dan pengawasan kompetensi siswa dan kurikulum dimensi i. menyusun rencana besaran pembiayaan kurikulum dimensi, menyusun rencana penyelenggaraan dan pengawasan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi dan warga belajar pendidikan dimensi, mengelola pemberian izin usaha dan pengawasan kurikulum dimensi: melaksanakan pemberian izin usaha dan pengawasan kurikulum dimensi, melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan seksi kurikuldimensi.rencanaan, menyusun rencana dan program tahunan, mempersiapkan rencana pengadaan tenaga guru, tenaga tata usaha penjaga sekolah, tenaga teknis lainnya berdasarkan rencana pengembangan sekolah pada dimensi: mengidentifikasikan kebutuhan tenaga guru, tenaga tata usaha dan tenaga teknis lainnya pada dimensi: mempersiapkan rencana peningkatan mutu guru, tenaga teknis pada dimensi: i. mempersiapkan penempatan dan mutasi guru tenaga teknis pada dimensi dengan melaksanakan koordinasi dengan kepala dinas pendidikan kabupaten kota provinsi jambi, mempersiapkan rencana penataran guru dan tenaga teknis pada dimensi, mengelola administrasi kepegawaian guru, tenaga tata usaha penjaga sekolah dan tenaga teknis lainnya pada dimensi, memonitor pelaksanaan pengangkatan guru dan kepala sekolah pada dimensi: mempersiapkan usul izin belajar dan tugas belajar guru dan tenaga teknis pada dimensi: mengumpulkan dan mengolah data keadaan guru, tenaga teknis dan pegawai tata usaha pada dimensi, oo. mempersiapkan usaha peningkatan profesi guru dan tenaga teknis pada dikenai:, mempersiapkan usul pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan pada dimensi, menyebarluaskan petunjuk penggunaan sarana dan prasarana pendidikan pada dimensi: mempersiapkan bahan penilaian kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan pada dimensi, mempersiapkan bahanbimbingan penggunaan sarana dan prasarana pada dimensi: melakukan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan pada dimensi, uu. mengumpulkan dan mengolah data sarana dan prasarana pendidikan pada dimensi: mempersiapkan bahan usul pembangunan gedung dan rehabilitasi pembangunan dimensi: membuat analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada dikenai dan warga belajar: mengadakan dan mendistribusikan master soal ujian akhir nasional, rapor, dangan danas dan lain sebagainya pada dimensi dan melaksanakan koordinasi pada sub bagian umum: mempersiapkan rencana lokasi dimensi mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengurusan perpustakaan pada dimensi: mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengurusan perpustakaan pada dikenai: menyusun laporan seksi dan mempersiapkan laporan bidang, bb. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan tenaga teknis, sarana dan prasarana dimensi, ccdd. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dimensiseksi ketenagaan dimensimensi, melaksanakan ketenagaan dimensi, melaksanakan penyediaan ketenagaan dimensi: melaksanakan rencana formasi, pemerataan ketenagaan dimensi:mensi: melaksanakan usaha peningkatan kesejahteraan ketenagaan dimensi: melaksanakan pengawasan dan registrasi administrasi pegawai ketenagaan dimensi: melaksanakan pembinaan terhadap staf yang ada dilingkungan seksi ketenagaan dimensimensi. kepala bidang pendidikan non formal pnf) mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan dibidang pendidikan non formal pnfnon formal: cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang pendidikan non formalndidikan non formal: menyusun rencana dan program kerja tahunan pendidikan non formal: menyusun rencana program kerja kegiatan pendidikan non formal yang dilaksanakan oleh masyarakat serta memberikan petunjuk dan pengarahan kepada organisasi yang bergerak dibidang pendidikan non formal termasuk masyarakat: mengidentifikasikan kebutuhan belajar pendidikan non formal yang relevan dengan kebutuhan belajar masyarakat: mengidentifikasi kebutuhan tenaga pendidikan non formal yang relevan dengan kebutuhan belajar masyarakat: menyusun rencana pelaksanaan program pendidikan non formal, menyusun rencana dan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan non formal: menyusun rencana pengadaan dan pengembangan tenaga teknis pendidikan non formal: membina dan menilai pelaksanaan pendidikan non formal: memberikan asistensi terhadap peningkatan kemampuan penyelenggaraan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat: memelihara dan meningkatkan kerja sama denga instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan non formal: oo. menyusun laporan bidang serta menyampaikan tembusan direktur jenderal pendidikan non formal direktur yang relevan: menyusun dan menyebarluaskan pedoman pelaksanaan program pendidikan kekasaran, belajar berusaha, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kekasaran paket dan kursus): mengidentifikasi sasaran program pendidikan kekasaran, belajar berusaha dan anak usia dini, mencatat dan menghimpun data sasaran dan pelaksanaan program pendidikan kekasaran, kbu dan paud: menurun berkala tahunan seksi sebagaiakuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi, mencari, membuat dan menyebarkan pedoman pelaksanaan pendidikan kesetaraan dan kursus, mengidentifikasi sasaran program pendidikan setara smu dan kursus: mengidentifikasi kebutuhan belajar vokalisasi peserta program pendidikan kesetaraan: mengidentifikasi kebutuhan belajar yang relevan dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri: xx. bersama dunia usaha, industri dan pengelola kursus menyusun bahan belajar: merencanakan, melaksanakan kegiatan penilaian pembinaan dan pelaporan program pendidikan kesetaraan dan kursus: menilai bahan belajar yang relevan dengan kebutuhan kurikulum nasional dan kebutuhan belajar vokasional: aa.bb. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. kepala seksi pendidikan anak usia dini paud) mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan pendidikan anak usia dini paudanak usia dini, mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang pendidikan anak usia dini dan memberikan alternatif pemecahan masalah, menyusun rencana penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan anak usia dini: membuat perizinan izin operasional pendidikan anak usia dini, memberikan bimbingan teknis kepada penyelenggara pendidikan anak usia dini: mengkoordinasikan pembinaan pendidikan anak usia dini, memantau dan membina kelembagaan pendidikan anak usia dini: melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan seksi pendidikan anak usia dinmbinaan, bimbingan teknis kurikulum pendidikan anak usia dini, melaksanakan evaluasi perkembangan pendidikan anak usia dinikesetaraan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan pendidikan kesetkesetaraan: cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan seksi pendidikan kesetaraan serta memberikan alternatif pemecahan masalah: berkoordinasi dengan instansi terkait dalam merencanakan pendidikan kesetaraan, berkoordinasi dalam pelaksanaan praktik lapangan bagi perguruan tinggi maupun diklat lainnya, melaksanakan kerjasama dengan organisasi lain yang bergerak dibidang pendidikan kesetaraan: 9g. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan seksi pendidikan kesetaraan: menyusun rencana penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan kesetaraan: melaksanakan pembinaan bimbingan teknis kurikulum kepada tenaga pendidikan kesetaraanmasyarakat dan kekasaran mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan pendidikan masyarakat dan kekmasyarakat dan kekasaran, cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan seksi pendidikan masyarakat dan kekasaran: menyusun rencana penyelenggaraan dan pengawasan seksi pendidikan masyarakat dan kekasaran, berkoordinasi dalam pelaksanaan praktik lapangan bagi perguruan tinggi pendidikan dan pelatihan lainnya, melaksanakan kerjasama dengan organisasi yang bergerak seksi pendidikan masyarakat dan kekasaran, melaksanakan bimbingan dan teknis pengembangan kurikulum kepada tenaga pendidikan masyarakat dan kekasada seksi pendidikan masyarakat dan kekasaran: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pendidikan non formal pnf)ndidinas membawakan seksi kurikulum: seksi sarana dan prasarana, seksi ketenagaan. bidang dimensi membawakan seksi kurikulum: seksi sarana dan prasarana, seksi ketenagaan. bidang pnf membawakan seksi paud: seksi pendidikan kesetaraan: seksi pendidikan masyarakat dan kekasndidididindidikan: pelaksanaan ketatausahaan dinas pendidikan, pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pada bidang pendidikan: pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh staf dinas pendidididikan, pengaturan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidididindidindidindidikan,:pendidikan,pendidikanpendidikandinas pendidikan: melaksanakan perencanaan pengembangan kawasan kawasan untuk pembangunan fisik dinas pendidikan: menyiapkan data untuk bahan perencanaan program kegiatan satuan kerja dinas pendidikndidikan,ndididiknas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan diknk, sd, smp dan plb: cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang tk, sd, smp dan plb serta memberikan alternatif pemecahan masalah: membuat analisis kebutuhan tenaga kependidikan tingkat dasar, menengah dan luar sekolah: merumuskan rencana dan program kerja tahunan bidang tk, sd, smp dan plb: merumuskan dan merencanakan pengembangan kuantitas dan pembinaan kualitas bidang tk, sd, smp dan plb, melaksanakan pengurusan lembaga pendidikan dasar yang dikelola oleh departemen pendidikan nasional) mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk kurikulum, tenaga teknis, sarana dan prasarana pendidikan, tata usaha sekolah dan hubungan antar sekolah dengan masyarakat: memfasilitasi teknis pembinaan pendidikan dasar guna peningkatan kualitas, j . memberikan saran dan petunjuk pelaksanaan teknis pembinaan pendidikan dasar: melaksanakan kegiatan pelaksanaan tugas dalam mengendalikan, membimbing dan menilai pendidikan luar biasa: i. memonitor pelaksanaan dan menyusun statistik tk, dan kegiatan wajib belajar serta plb sesuai dengan perkembangannterakhir: mengumpulkan dan mengolah laporan pendidikan dasar: menelaah dan menilai laporan dinas pendidikan kecamatan dibidang pendidikan dasar dan laporan pengawas tentang hasil pengendalian, bimbingan dan penilaian pendidikan luar biasa, oo.pendidikan luar biasa, melaksanakan pendidikan teknis pendidikan pada tk, sd, smp dan plb: melaksanakan bimbingan terhadap lembaga pengelola pendidikan dasar dan melaksanakan wajib belajar: memberikan rekomendasi dan pemberian bantuan kepada tk, sd, smp dan plb, melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan kepala bidang tk, sd, smpuu. menyusun laporan bidang dan menyampaikannya dinas pendidikan provinsi jambi, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. kepala seksi kurikulum mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksantk, sd, smp dan plb: cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang kurikulum tk, dan plb memberikan alternatif pemecahan masalah: menyusun rencana penyelenggaraan dan pengawasan peningkatan mutu pendidikan: menyusun rencana penyelenggaraan dan pengawasan kompetensi siswa dan warga belajar: menyusun pedoman dan pelaksanaan kurikulum tk, dan plb muatan lokal: menyusun rencana penyelenggaraan standar materi pelajaran toko: menyebarluaskan pelaksanaan kurikulum tk, dan plb serta evaluasi belajar pendidikan tingkat dasar dan menengah, melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan seksi kurikulum tk,:tenaga teknis, sarana dan prasarana tk, dan plb, cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang tenaga teknis, sarana dan prasarana tk, dan plbibidang tenaga teknis, sarana dan prasarana tk, dan plb: menyusun rencana dan program tahunan seksi, mempersiapkan rencana pengadaan tenaga guru, tenaga tata usaha penjaga sekolah dan tenaga teknis lainnya berdasarkan rencana pengembangan sekolah tk, dan plb, mengidentifikasikan kebutuhan tenaga guru dan tenaga teknis lainnya pada tk, dan plb, mempersiapkan rencana peningkatan mutu guru dan teknis lainnya pada tk, dan plb, mempersiapkan rencana penempatan dan mutasi guru tenaga teknis pada tk, dan plb dengan mengadakan koordinasi dengan kepala dinas pendidikan kabupaten tanjung jabung timur: mempersiapkan rencana penataan guru dan teknis pada tk, dan plb, mempersiapkan usul pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan pada tk, dan wajib belajar serta plb: menyebarluaskan petunjuk pengunaan sarana dan prasarana pendidikan pada tk, dan plb serta wajib belajar: mempersiapkan bahan penilaian kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan pada tk, dan plb serta wajib belajar: mempersiapkan bahan bimbingan pengunaan sarana dan prasarana pendidikan pada tk, dan plb serta wajib belajar: oo. melakukan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan tk, dan plb serta wajib belajar: mengumpulkan dan mengolah data sarana dan prasarana pendidikan pada tk, dan plb serta wajib belajar: mempersiapkan bahan usu pembangunan gedung dan rehabilitasi bangunan tk, dan plb serta wajib belajar: membuat analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada tk, dan plb serta wajib belajar: mempersiapkan rencana penetapan lokasi tk, dan plb: mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengurusan perpustakaan pada tk, dan plb: uu. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian bangko stub bekerjasama dengan sub bagian umum: mengurus administrasi kepegawaian guru, tata usaha penjaga sekolah dan tenaga teknis pada tk, dan plb, memonitor pelaksanaan pengangkatan guru dan kepala sekolah, tk, dan plb: xx. mempersiapkan usul izin belajar dan tugas guru dan tenaga teknis dan pegawai tata usaha dan tk, dan plb: mengumpulkan dan mengelola data keadaan guru tenaga teknis dan pegawai tata usaha pada tk, dan plb: mempersiapkan usaha peningkatan profesi guru pada tt, dan plb, melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan seksi tenaga teknis, sarana dan prasarana, tk, dan plb: melaporkan kegiatan dibidang tugasnya secara tertulis secara tertulis atau lisan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas: cc. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang diknasketenagaan diknasknas, melaksanakan ketenagaan diknas, melaksanakan penyediaan ketenagaan diknas: melaksanakan rencana formasi, pemerataan ketenagaan diknas,knas: melaksanakan usaha peningkatan kesejahteraan ketenagaan diknas: melaksanakan pengawasan dan registrasi administrasi pegawai ketenagaan diknas, melaksanakan pembinaan terhadap staf yang ada dilingkungan seksi ketenagaan diknas. kepala bidang dimensi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan dimen, pedoman dan petunjuk teknis dibidang dimensi, cc. menginvetarisir seluruh permasalahan permasalahan bidang pendidikan dimensi dan memberikan alternatif pemecahan masalah, membuat analisis kebutuhan tenaga kependidikan bidang dimensi, membuat rekomendasi mutasi dan promosi tenaga kependidikan bidang dimensi, menyusun rencana penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dimensi: menyusun rencana penyelenggaraan dan pengawasan peningkatan mutu pendidikan dimensi: menyusun rencana penyelengaraan dan pengawasan kompetensi siswa dimensi, ii. menyusun rencana besaran pembiayaan dimensi: menyusun rencana pendidikan dimensi: menyusun rencana kalender pendidikan dan jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dimensi, mengelola pemberian ijin usaha dan pengawasan pendidikan menegah dan kejujuran, |
lang laras peraturan bupati magelang dengan rahmat tuhan yan maha esa bupati magelangperlu peningkatan kesetaraan dan ke:satuan kerja perangkat pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut focal poinbab maksud dan tujuan pedoman umum pelaksanaan pug daerah dimaksudkan untuk memberikan pedomaug bertujuan: memberikan acuan bagi aparatur skpd, kecamatdengan mengintegrasikdalam rangka menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender wajib dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategiskpd, rencana kerja dan anggaran skpd yang responsif gender. bupati bertanggung jawab atas pelaksanbab pengorganisasian badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana ditetapkan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender daerah. dalam upaya percepatan kelembagaan pug seluruh skpd, dibentuk pokja pug kabupaten. susunan keanggotaan pokja pug sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: kepala badan perencanaan pembangunan daerah sebagai ketua, badan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana sebagai kepala sekretariat, seluruh kepala pimpinan skpd sebagai anggota. pembentukan pokja pug sebagaimana dimaksud padaengarusutamaan gender kepada camat, kepala desa, kepala kelurahan, cc. menyusun program kerja dalam penyelenggaraan pug setiap tahunug dan penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender kepada pimpinan dan perencana skskpd, camat, lurah dan kepala desa kelurahan tentang penyelenggaraan pug masing masing satuan kerjmelaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pug,adalah sebagai berikut: memfasilitasi pembentukan kelompok kerja dan focal poin dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan, tata kerja kelompok kerja dan focal poinkepala skpd, camat, lurah dan kepala desa adalah penanggung jawab pelaksanaan pug skpd yang bersangkutan. untuk melembagakan pug, kepala skpd, camat, lurah dan kepala desa membentuk focal poin pug dan apabila dipandang perlu dapat membentuk kelompok kerja. focal poin pug pada setiap skpd terdiri dari pejabat atau staf yang membidangi tugas dibidang perencanaan, monitoring dan evaluasi. kelompok kerja dan focal poin pug sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan pimpinan masing masing. tugas focal poindandan rencana kerja skpd, dandaerah sebagaimana dimaksud dalamkepada bupati. kepala skpd melaporkan hasil pelaksanaan pug satuan kerjanya kepada bupati. badan perencanaan pembangunan daerah dan badan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana menyampaikan laporan pelaksanaan pug kepada bupati lewat wakil bupati secara berkala setiap (tiga) bulan. bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kepada gubernur secara berkala setiap (enam) bulan. laporan hasil pelaksanaan pug meliputi: program kerja dan kegiatan pug tahun bersangkutan, hal hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan pugtelah dilakukan dalam menangani hambatan yang ada. bab pemantauan dan evaluasi bupati melakukan pemantauan dan evaluasiskpd. pelaksanaan evaluasi dilaksanakan oleh pokjaayaan semuserta alokasi dana kabupaten dapat dilakukan sepanjangsinggih santo diundangkan kota mungkin pada tanggal september plt. sekretaris daerah kabupaten magelang asisten ekonomi,plt. kepala bagian hukum, ttd syarifudin, s.h. penata nip. |
contents there correct answer? introduction the skeptics two premises indirect utilitarian methodology illustration: justifying the virtue charity indirect utilitarianisme vs, direct well being and utility the models compared the standard objection social utility compared with intuiiionist methodology libertarianism introduction indirect utilitarian political morality libertarian morality the moralitas compared using the private sector instead productivity freedom the separate persons' objection central planning socialism introduction comparing socialism with capitalism equal access necessiries equal opportunity freedom productivity two conclusions worker control introduction xii contents worker control socialism problems with localized investment worker control capitalism compared with worker control socialism compared with traditional capitalism mixed economy capitalism without poverty introduction antipoverty policy, the proposed policy: overview the standard exemption the refundable credit extraordinary expenses jobs compared with policy some objections capitalism with equal opportunity introduction inheritance and capitalism proposal for abolishing inheritance objections compromise proposal capitalism with morality: conclusion references index |
journal politics and law, vol. issn e issn published canadian center science and education empowerment community leaders strengthen the implementation regional autonomy gusti ayu ketut machi handayani', line anna marpaung?, guntur hamzah?, yuliandri' anis mashdurohatun universitas sebelas maret, indonesia universitas bandar lampung, indonesia universitas hasanuddin, indonesia universitas andalas, indonesia universitas islam sultan agung, indonesia correspondence: gusti ayu ketut machi handayani, universitas sebelas maret, indonesia. e mail: ayu received: july accepted: august online published: november doi: jpl.v10n5p29 ur:empowerment, government, leaders, society, autonomy introduction some time later since the passing wave reform, regional autonomy one the central topics are widely discussed. regional autonomy became discourse and study material from various groups, including government, people's representative institutions, academics, economists and even the general public. all parties talk and comment about "autonomy" according the understanding and perception each. differences the understanding and perception various groups regional autonomy greatly due differences viewpoints and approaches used. actually the "autonomy" not new thing because since the founding the republic indonesia, the concept regional autonomy already use governance the region. even the dutch colonial rule, the principles autonomy already partially implemented governance.' nkri, stated article paragraph the constitution conjunction with article paragraph the constitution and pluralistik country, consisting various tribes, religion, race, and class each region. the state becomes the existence indigenous traditions region, stipulated article paragraph conjunction with article paragraph conjunction with article 28i paragraph the constitution with the enactment the law regional autonomy, then one important element the implementation regional autonomy needed implementation regional administration the initiative, creativity and active role community development and develop the region. autonomous region apparently has been perceived and addressed varied some local governments indonesia. for example they perceive autonomy momentum meet the desires its own country regardless the broader context, namely the interests the country whole and the interests other neighboring areas. result, there were some negative symptoms were troubling among other things the development primordial josef ribu kalo, prospek otonomi daerah negara ri, jakarta: rajawali pers, jpl.ccsenet.org journal politics and law vol. sentiment, conflicts between regions, the development process corruption, conflicts between residents, the exploitation natural resources excess, and the emergence attitude "ego areas" excessive.? national development objectives indonesia, namely that mentioned the preamble the constitution paragraph which reads "realize just and prosperous society, material and spiritual, based pancasila and the constitution protect all the people indonesia and the country indonesia and promote the general welfare, education the nation and participate implementing world order based freedom, lasting peace and social justice". referring the significance development which also the national commitment indonesian nation, stated above, meaning realize the need increase the role the government official. there harm all regions indonesia through community leaders revive the local culture and distinctive forms local wisdom, because can serve the means adhesive society, with various differences. will succeed supported religious leaders, traditional institutions, os, other public institutions and government. the role the mass media very important means social glue, expect the mass media always tries package messages polite and persuasif. minimize social conflicts, depressive approach should the last option resolving the conflict, and multicultural approach important alternative that can used minimize conflict the country. while the local government together with community leaders need work together build the area they, multicultural and very quickly changed. based the above, the issues discussed are: why the need for cooperation between public figures with the local government empowering community leaders strengthening local autonomy? how? the method used this research normative juridical and hermeneutika. hermeneutika derived from the greek word hermeneuine and hermeneia respectively mean "interpreting" and "interpretation". this research was conducted through literature studyperformed way sort give notions data that has been compiled systematically. the theory used volkgeist theory and the theory participation. based the theory volkgeist, all law initially formed manner they say, customary law, discuss the usual but not too fast, formed, that the law was started initially developed the customs and beliefs are common. while the theory participation involvement group society whole. discussion cooperation with the community leaders strengthening local government autonomy connection with the implementation the reform policy regional governance indonesia, which should understood all parties the meaning and significance the reform itself correctly, that the reform step change towards improvements without damaging while maintaining the initiated those who lead system. important realize that without reform the system could filter, other words, the reform should initiated from the system itself that the method reform will gradual, gradual and continuous. therefore, the direction policy reform and orientation the administration local government indonesia should refer the various problems that had always been used matter debate conducting the study the relationship the central government and the regions, among others, are logging the participation and involvement the public due their tendencies and strong resumption that the government which has great responsibility implementing development activities and public policies. result, many development activities and public services that should handed over forces outside government such private parties, fully carried out the government, including local government. realize autonomy for the region have flexibility governance the area, then according agus syamsuddin" associated with some the following: heru nugroho, eksistensi lembaga lokal dan permasalahannya tengah era reformasi paper), media raharjo, dasar dasar hermeneutika: antara internasionalisme dan gadamerian yogyakarta: ar buzz media, agus, paper), seminar kadin pwi kabupaten bondowoso, jpl.ccsenet.org journal politics and law vol. first, self regulating power, namely the ability organize and implement regional autonomy for the welfare the community. second, self modifying power, namely the ability make adjustments the rules established the state local conditions. third, local political support, which govern areas that have broad legitimacy the public, both the position regional head the executive element although parliament the legislative bodies. support local political will both ensure the effectiveness governance and development. each region has its administrative borders were defined formally through legislation, but reality the problems and interests often arise result the functional relationship socio economic field that passes through the boundaries the administrative regions. this context, the main reason needs cooperation between community leaders and local government that the various problems across administrative areas can solved together community leaders are people who certainly understands the surrounding area that may related the boundaries his territory and much potential they possess can utilized for the common good. the consequence the need reform microorganizationnal abilities government the local level which form public management reforms aware the current government, and not merely fix macroorganizational capacities the central level. other words, improvement the institutional capacity under the central government indispensable. another reason cooperation among community leaders and local governments follows: the parties can work together form larger force. with cooperation among community leaders and local government, the strength each regional cooperation can synergized confront environmental threats problems that complicated nature than dealt with individually. they can work together overcome environmental obstacles reach higher levels productivity. the parties are operating progress higher. with the cooperation, each region will transfer intelligence, skills, and information, for example, one area learning skill excess other areas. each region will strive advance develop itself from the results learning together. the parties can work together minimize prevent conflicts. with the cooperation, areas that originally the potential for conflict, can prevented persuasif approaches community leaders, more tolerant and try take advantage learn from the conflict. the reason course essential for public figures the elder person and respected the area and course the advice provides the community still very influential and heard terms reducing conflict will occur. each party felt justice. each region will find itself not armed because there transparency the relationship cooperation. each region involved cooperation have equal access information created used. each the parties will cooperate sustaining treatment areas cooperation. with the cooperation each region are committed not betray his partner but maintain mutually beneficial relationship sustainable manner. the future, because the cooperation between the community and the local government should seen essential requirement the inevitable then there must systematic effort and sustained the government introduce and encourage cooperation between the community and the local government local governments are accustomed and can take the benefits. cooperation made must also pay attention the ability local community leaders, lest such cooperation becomes burden the traditional leaders. this can cause serious problems because theoretically transfer authority party that does not take into consideration the ability the parties concerned, the delivery will source problems later life. reality, the level ability community leaders provide support for cooperation agriculture, industry and trade, development infrastructure and facilities area, setting agreement about the spatial arrangement, and the settlement disputes between district city, also unknown. identification and planning the areas which cooperation rarely done unless there serious problem that demands immediate attention. this should recognized for that cooperation among community leaders and the government has not been perceived necessity that not taken into account the planning process. whereas various problems internal decision polit, bouckaert, public management reform: comparative analysis. new york: oxford university press, kebun, y.t, enam dimensi strategis administrasi publik: konsep, teori dan isu. yogyakarta: gaya media, jpl.ccsenet.org journal politics and law vol. city county often associated with community leaders the area. historically, the mechanism cooperation among local governments has become important issue developed countries' starting from very limited field such the police and fire departments where between one city another city has made cooperation agreements help each facing crisis such fire and other disasters. further development, this cooperation mechanism not only applied the situation "emergency" but also the cooperation arrangements for the purchase certain types services from private companies from other governments. special "cooperative agreements" were made between the local government originally aimed more at: jl) single activity, with respect services rather than facilities, temporary, asa "stand by provision" newly implemented when certain conditions occur, allowed permitted the legislature. indonesian state should also able apply the cooperation that started from cooperation between community leaders and local government improve, develop and promote the region accordance with the principles local autonomy and the norm the applicable legislation. cooperation done either writing not writing beforehand with the perception that the cooperation between the community leaders and local government the interest the community and develop the region. cooperation arrangements forms cooperation arrangements) consists some form of." namely: consort: the setting cooperation the sharing resources, because more expensive when borne single, construction cooperative: namely cooperation arrangements the building, such recreation center, library, parking locations, theater, etc. joint services: the setting cooperation providing public services, other settings: other cooperative arrangements can made for keeping down costs, etc. nevertheless, experience shows that the above forms and methods cooperation often encounter problems implementation. relates the involvement each region has different jurisdictions, then there difficulty setting agreed schedule resource use and charging cooperation, which turn often led friction conflict. this often happens because there are community leaders feel their loading are (overcharge) against him, while others feel underserved should have received. often, there difficulty meeting the expectations the parties cooperate. must recognized that during the cooperation between community leaders and the local government has not appeared necessity. fact, various problems internal decision district city province also often associated with indigenous issues. experience shows that many problems district city province either just come the surface due the policy coming from the area. under these conditions, the planning functions integrative and horizontal coordination the key. the emergence the model "integrated area planning" expected reduce the various conflict areas, namely affecting the development specific sectors and institutions related the sector area (with the exclusion the boundaries administrative area). this model emerged reaction the shortcomings sektoral planning particular coordination between sectors, and also meeting the needs the geographical area special (which may not correspond the boundaries existing administrative) watershed das) and rural development then known the "integrated rural development". principles cooperation between the regional government and community leaders strengthening regional autonomy order successfully implement such cooperation takes the general principles contained the principle henry, public administration and public affairs. sixth edition. englewood cliffs, n.j.: practice,, bid., jpl.ccsenet.org journal politics and law vol. "good governance".! some among the principles good governance there can used guidelines cooperation between community leaders with local governments, namely: transparency local government that has agreed conduct cooperation should transparent providing the the data and information needed order strengthen local autonomy, with cover up. accountability local government has agreed cooperate should willing account for and disclosure all program activities activities activities these areas community leaders representatives the people strengthening local autonomy. participatory within the scope cooperation between local government and community leaders, the principle participation should used the form consultation, dialogue and negotiation determining the goals achieved, how achieve and measure its performance, including how divide the compensation and risk. efficiency. implementing the cooperation between local government and traditional leaders should consider the efficiency the which how reduce the cost obtain certain result, how use the same cost but can achieve higher yields. effectiveness. implementing the cooperation between local government and community leaders should consider the value the effectiveness the which always measured success comparing the targets goals set cooperation with intangible results obtained. consensus. carrying out such cooperation should sought common ground that each the parties involved the agreement may agree decision. other words, unilateral decisions are unacceptable such cooperation. mutual benefit and advance. the cooperation between local governments and community leaders need adhere the principle mutual benefit and mutual respect. this principle should hold true all decisions and cooperation mechanism. addition the seven general principles above, some specific principles that can used reference the cooperation between local government and community leaders,"' namely: such cooperation must built for the public interest and the wider interest. entanglement woven such cooperation should based mutual need. the existence such cooperation must reinforce each other involved parties. there must engagement each party the treaty agreed. must orderly the implementation cooperation has been decided. cooperation should not political and enhanced corruption. cooperation must built mutual trust, mutual respect, mutual understanding and benefits that can taken both parties. the principles the cooperation conflict friction between local government and community leaders, the approach used the approach interactions, and not the traditional approach. the traditional approach assumes that conflict always bad, and negative effects. therefore, according this approach, the conflict should avoided because can lead evil, destructive and irrational. but the interactions approach, conflict seen stimulus for change. conflicts should root, and the root can done variety repair and renewal. conflicts should seen indicator initiate change. address the various issues that arise the conflict, required adequate capability act negotiators, fasilitator, mediator and communicator," grain, j.svol. ibid.,: practice hall, inc. mayer, b., the dynamics conflict resolution: practitioner guide. san francisco: losses bass, jpl.ccsenet.org journal politics and law vol. the part local government and community leaders. the last thing consider sustain the effectiveness and sustainability cooperation between local government and community leaders are forming strong partnership basis. this accordance with the paradigm building relationships between organizations the form networks and strategic alliances.'" time, the paradigm, any organization government institutions develop strong external relationships with other organizations order provide the best the community. conclusion strengthening local autonomy need for cooperation between the leaders communities and local governments empower community leaders for community leaders are people who definitely understand the conditions the region. another reason does the cooperation between community leaders and local governments establish greater power, can achieve higher, can reduce prevent conflicts. general that good governance principles that will guide cooperation between the leaders communities and local government among other things: transparency, accountability, participation, efficiency, effectiveness, consensus, mutual benefit and advancing. references drainhenry, public administration and public affairs (th ed.). englewood cliffs, n.j.: practice. kalo, prospek otonomi daerah negara ri. jakarta: rajawali pers. kebun, enam dimensi strategis administrasi publik: konsep, teori dan isu. yogyakarta: gaya media. limerick, d.eksistensi lembaga lokal dan permasalahannya tengah era reformasi paper). polit, c., bouckaert, public management reform: comparative analysis. new york: oxford university press. raharjo, dasar dasar hermeneutika: antara internasionalisme dan gadamerian. yogyakarta: ar buzz media. robbins, organization theory: structure, desain and applications (3rd ed.). englewood cliffs, nj.: practice hall, inc. rosen. seminar kadin pwi kabupaten bondowoso. copyrights copyright for this article retained the author(s), with first publication rights granted the journal. this open access article distributed under the terms and conditions the creative commons attribution license |
daftar isi pengantar edisi pengantar edisi vidi daftar isi bab penelitian antar disiplin dan masalahnya bagaimana sarjana sarjana ilmu sosial bekerja? masalah kemiskinan dan sarjana ekonomi masalah kemiskinan dan sarjana ilmu sosial! pendekatan kebutuhan dasar dan kelembagaan pendekatan ekonomi politik kesimpulan bab ilmu ekonomi dan ilmu ilmu sosial ajaran ekonomi sebelum adam smith produksi, distribusi, dan organisasi ilmu ekonomi modern dan perkembangannya ilmu ekonomi dan sosiologi kerjasama antara ilmu ekonomi dan ilmu sosiologi ilmu ekonomi kelembagaan ilmu ekonomi dan politik ilmu ekonomi dan antropologi penerapan antropologi ekonomi indonesia bentuk integrasi pada masyarakat feodal xii bab teori ekonomi pancasila perekonomian berasas kekeluargaan pikiran pikiran lain tentang ekonomi sosialis indonesia kesimpulan bab studi kasus korupsi sebagai masalah sosial korupsi sebagai masalah sosial budaya korupsi sebagai masalah politik politik dan vested interest korupsi sebagai masalah ekonomi apakah analisis ekonomi paling obyektif dan paling netral? perhitungan untung rugi pungli dan keadilan kesimpulan bab ekonomi yang berkeadilan dan memihak rakyat demokrasi ekonomi indonesia dari pembangunan ekonomi pembangunan manusia dari pjp pjp menuju ekonomi kerakyatan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan nasional |
undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah ratabupati tanj ung abung timurraturan bupati tanjung jabung timur antara pusat dsanggar kegiatan belajar skb kabupaten tanjung jabung timurbupati tanjung jabung timur dala adem pers tambahan lembaran negara republik menimbang bahwa pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta dik engan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan men obi rekaman ang velg taro fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional: nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor bahwa pendidikan formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, peraturan pemerintah nomor tahun tentang kewenangan snamniaml maag jaa rape pora lia pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil lay perempuan, pendiri pendiri lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lembaran negara republik indonesia nomor yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, satwa untuk teakanaya sebagaimana dimaksud pada hurt dan jai virtual per amang long merek lap peng ala are atas perlu dibentuk sanggar kegiatan belajar kabupaten tanjung naim aan jabung timur dengan peraturan bupati tanjung jabung timur. organisasi dinas pendidikanmutuskan lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan ember negara ans beta tgt menetapkan peraturan bupati tetang pembentukan sanggar kegiatan belajar paten tai undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten skb kabupaten ujung jabung timur sarolangun, kabupaten tebo, kabupaten muaro jambi dan kabupaten bab tanjung jabung timurdalam peraturan bupati ini vang dimaksud jambi dan kabupaten tanjung jabung timur lembaran negara republik daerah adalah kabupaten tanjung jabung timur. indonesia tahun lema tambahan lembaran negara republik pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten tanjung jabung timur. indonesia nomor sanggar kegiatan belajar skb adalah unit pelaksana teknis dinas utd dinas pendidikan kabupaten tanjung jabung timur bidang pendidikan non formal. undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional kepala sanggar kegiatan belajar skb adalah kepala sanggar kegiatan belajar skb lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan kabupaten tanjung jabung timur. lembaran negara republik indonesia nomor kepala urusan tata usaha adalah kepala urusan tata usaha pada sanggar kegiatan belajar skb kabupaten tanjung jabung timur. undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan jung jabung (timudan pengsingkronisasian kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan non pamong belajar adalah kelompok jabatan fungsional pada sanggar kegiatan belajar skb formal, kabupaten tanjung jabung timur. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan non formal, kegiatan yang dilaksanakan sanggar kegiatan belajar skb adalah kegiatan pendidikan non pengelolaan urusan tata usaha sanggar.untuk bab mengembangkan kemampuan peserta didik. kegiatan kegiatan yang dilaksanakan sanggar kegiatan belajar skb bab susunan organisasi sanggar kegiatan belajar skb pasa kegiatan kegiatan yang dilaksanakan sanggar kegiatan belajar skb kekasaran fungsional pemberantasan buta aksara pbh paket setara sd, organisasi sanggar kegiatan belajar skb kabupaten tanjung jabung timur terdiri paket setara smp: paket setara sma: kaba pebasaeambesu skb kelompok belajar usaha kbu pendidikan mata pencaharian, magang beasiswa, kelompok jabatan fungsional. kursus: taman bacaan masyarakat tbm ajaran nambah banua bln sebaga paman sanggar kegiatan belajar skb pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana program pendidikan non formal: pendidikan kel kepala sanggar kegiatan belajar skb eselon va, dare pera atd dini: kepala urusan tata usaha eselon il. satuan pendidikan non formal yang sejenis dan telah mendapat rekomendasi dari direktorat jendral pendidikan luar sekolah dan pemuda maupun instansi terkait serta lembaga lomba: kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan sanggar kegiatan seba yang lea pendidikan non formal. era belajar skb berdasarkan bidang keahlian masing masing. untuk melaksanakan tugas kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh kepala sanggar kegiatan belajar skb dan tugas bertanggung jawab kepada kepala sanggar kegiatan belajar skb kabupaten tanjung jabung timur. bab uraian tugas dan fungsi kepala, kepala urusan tata usaha dan jabatan fungsional sanggar kegiatan belajar skb bab kedudukan tugas dan fungsi sanggar kegiatan belajar skb kepala sanggar kegiatan belajar skb tugas pokok kepala sanggar kegiatan belajar skb adalah memimpin, merumuskan kebijakan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, pembuatan percontohan dan pengendalian mutu mutu sanggar kegiatan belajar skb kabupaten tanjung jabung timur adalah utd dinas pendidikan program pendidikan non formal serta mengawasi pelaksanaan pendidikan non formal pada kabupaten tanjung jabung timur bidang pendidikan non formal yang berkedudukan ibukota sanggar kegiatan belajar skb sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan kabupaten. yang berlaku dan bertanggung jawab kepada kepala dinas pendidikan kabupaten tanjung jabung timur. sanggar kegiatan belajar skb kabupaten tanjung jabung timur dipimpin oleh seorang kepala sanggar kegiatan belajar skb yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana kepala sanggar kegiatan belajar skb dinas pendidikan kabupaten tanjung jabung timur. menyelenggarakan fungsi membantu kepala dinas pendidikan dalam menjalankan tugas bidang pendidikan non formal, melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi bidang pendidikan non formal, saban belajar skb kabupaten tanjung jabung timur mempunyai tugas dan fungsi menyediakan sarana dan prasarana pendidikan non formal: peningkatan mutu pendidikan melalui pembinaan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan tugas pokok sanggar kegiatan belajar skb kabupaten tanjung jabung timur melakukan non formal: pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan non formal. fungsi pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai, tenaga pendidikan dan tenaga alma gal sail kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya kependidikan pada sanggar kegiatan belajar skbmerumuskan perencanaan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan non formal, ber bea mbk bara memberikan sarana dan pertimbangan kepada kepala dinas pendidikan dalam merumuskan pemberian pelayanan informasi kegiatan pendidikan non format, aan penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal: kebijakan untuk menjalankan tugas bidang pendidikan non formal, menyediakan sarana dan fasilitas belajar, pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya melaksanakan aturan perundangan yang berlaku bidang pendidikan,koordinasi antar unit kana dinas dan instansi terkait dalam pelaksaan tugas, pendidik dalam pelaksanaan azas saling pembelajaran, beli ban naskah mini kel belajar skb pemberian pelayanan informasi kegiatan pendidikan non formal, man mangan kapas angin diberi penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal, oleh atasan menyediakan sarana dan fasilitas belajar, ban asa pengintegrasian dan pengsinkronisasian kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan non formal: kelompok jabatan fungsional pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan non formal: kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan sanggar kegiatan belajar skb berdasarkan bidang keahlian masing masing. untuk melaksanakan tugas kelompok pengelolaan urusan tata usaha sanggar, jabatan fungsional dipimpin oleh kepala sanggar kegiatan belajar skb dan bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan kegiatan kekasaran fungsional: kepada kepala sanggar kegiatan belajar skb kabupaten tanjung jabung timur. merencanakan dan melaksanakan kegiatan paket dan bab merencanakan dan melaksanakan kegiatan kbu, magang dan kursus: penutup merencakan dan membina lembaga pkb dan tbm: merencanakan dasi melaksanakan kegiatan penahan anak usia (pap hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pendidikan non formal diatur dengan keputusan bupati. merencakan dan membina ketenagaan pendidikan non formal, peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. menyusun dan melaksanakan anggaran biaya sanggar kegiatan belajar skb agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundang peraturan ini dengan menyelenggarakan dan memperlancar administrasi kegiatan pendidikan non formal, penempatannya dalam berita serah kabupaten tanjung jabung tini. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan kepala dinas pendidikan, ditetapkan muara sabak pada tanggai juli bupati jab, kepala bagian tata usaha kepala bagian tata usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan umum dan administrasi yang meliputi kepegawaian, penatalaksanaan, perencanaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kerumahtanggaan. memberikan saran dan abdullah which pertimbangan kepada kepala sanggar kegiatan belajar skb dalam bidang tugasnya dan diundangkan saya sabak bertanggung jawab kepada kepala sanggar kegiatan belajar skb pada tanggal juli fungsi sekretaris daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi kabupaten tanjung jabung timur membantu kepala sanggar kegiatan belajar skb bidang tugasnya: mempersiapkan bahan bahan materi serta perangkat peraturan yang berhubungan dengan maan tan yarifudd fadhil mempelajari peraturan perundang undangan dan hal hal yang berhubungan dengan pembina utama media bidangnya: nip. memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan bidang tugasnya kepada bawahan, berita daerah kabupaten tanjung jabung timur tahun nomor menerima, mencatat, menyalurkan dan mengendalikan surat masuk dan surat keluar, melaksanakan urusan dan kesejahteraan pegawai: melaksanakan tertib administrasi keuangan: merencanakan kebutuhan mengelola biaya rutin serta kebutuhan rumah tangga kantor: lampiran keputusan bupati tanjung jabung timur nomor tahun tanggal juli tentang pembentukan sanggar kegiatan belajar (skb kabupaten tanjung jabung timur struktur organisasi sanggar kegiatan belajar (skb kabupaten tanjung jabung timur kepala dinas pendidikan kabupaten kepala skb kepala urusan tata usaha aaa kelompok jabatan fungsional anipaak benih naas atlet bni lag perdu belian hakan rupa jabung timur abdullah which |
aka bupati sukabumi provinsi jawa barat peraturan bupati sukabumi nomor tahun tentang pelaksanaan transaksi non tunai lingkungan pemerintah daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukabumi, menimbang bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, pelaksanaanuntuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf setiap pendapatan dan belanja daerah secara bertahap harustransaksi non tunaitransaksiukabumidaerah. bagian ketiga pendapatan daerah pendapatan daerahtain lain pendapatan asli daerah yang sah. bagian keempat belanja daerah klasifikasi belanja daerah terdiri atas: belanja operasi, belanja modal belanja tidak terduga, dan belanja transferkewenangannya kepada kpa, bupati dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada unit kerja perangkat daerahbendahara pengeluaran pembantu perangkat daerahab mekanisme pendapatan pada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu setiap pendapatan daerah yang diterima oleh bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu yang berupa pajakarus menggunakan transaksi non tunai. pelaksanaan pendapatan daerah dengan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk pajak bumi dan bangunan ketetapan dan iii serta retribusi daerah yang dipungut oleh petugas pemungut pajak atau petugas pemungut retribusi. bab mekanisme belanja pada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu perangkat daerah dapat melakukan pembayaran secara tunai untuk keperluan belanja kegiatan per hari dengan nilai paling tinggi (dua juta rupiah). saldo uang tunai yang ada bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu perangkat daerah paling tinggi (enam juta rupiah) kecuali pada akhir tahun anggaran saldo dimaksud harus nihil. pelaksanaan pembayaran belanja daerah dapat dilakukan melalui transaksi tunai bagi jenis pembayaran sebagai berikut pembayaran uang saku dan atau uang transport kepada non pns yang kegiatannya insidental tidak terus menerus, seperti sosialisasi, diseminasi, musrenbang dan sejenisnya. pembayaran pajak kendaraan bermotor, cc. pembayaran untuk pembelian benda pos, dan belanja yang bersumber dari bantuan operasional sekolah bos), dana kapital (jkn) dan bantuan operasional kesehatan bok) |
ar gubernur banten peraturan gubernur banten nomor tahun tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikrokewaspadaan masyarakat tingkat desa kelurahan terhadap penyebaran corona virus disease perlu peranan tingkat desa kelurahan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro, bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah provinsi banten nomor tahun tentang penanggulangan corona virus disease: kota adalah bupati wali kota sewilayah daerah.satuanrumah ibadah adalah mesjid, mushola, gereja, vihara, pura, klenteng dan atau sebutan lai. pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro yang selanjutnya disebut ppkm mikro adalah kebijakan dalam memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat tingkat kelurahan desa sampai dengan rt rw. peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan ppkm mikro daerah. bab tanggung jawab dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam penetapan ppkm mikro. tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: mengoordinasikan pelaksanaan ppkm mikro, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas ppkm mikro, membantu kabupaten kota dalam penegakan ppkm mikro, dan melakukan pembinaan dalam implementasi ppkm mikro. tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan antara lain: dinas kesehatan: dinas sosial, dinas pemberdayaan masyarakat desa, dinas komunikasi, informatika dan persandian, satuan polisi pamong praja, badan penanggulangan bencana daerah, inspektorat daerah, dan biro hukum. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat daerah berwenang: menyusun dan menetapkan kebijakan atau regulasi mengenai ppkm mikro sesuai kebijakan pemerintah, dan menganggarkan pembiayaan dalam pelaksanaan kebijakan ppkm mikro sesuai peraturan perundang undangan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi: pelaksanaan ppkm mikro, kegiatan tertentu yang dilaksanakan selama ppkm mikro, cc. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan pendanaan. bab kriteria pemerintah daerah dalam memberlakukan ppkm mikro daerah dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat sebagai berikut: zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus covid satu rt, maka skenario pengendalianpemberlakuan ppkm tingkathingga pukul wib,. dalam hal pemberlakuan pengaturan ppkm mikro sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan unsur:70y6 (tujuh puluh persen). pertimbangan sebagaimana dimaksud pada disusun oleh dinas kesehatan. bab pelaksanaan ppkm mikro ppkm mikro dilaksanakan dalam lingkup yang terdiri atas: membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan work from home wfh) sebesar (lima puluh persen) dan work from office wfo) sebesar (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring online, cc. untuk sektor esensial seperti,ipengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan: kegiatan restoran (makan minum tempat sebesar (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan antar dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, dan pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan mall sampai dengan pukul dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, kegiatan fasilitas umum dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal (lima puluh persen): dan dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum lingkup sebagaimana dimaksud pada dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah menindaklanjuti dengan berpedoman peraturan perundang undangan. pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan bupati walikota. selain pengaturan ppkm mikro sebagaimana dimaksud dalam agar pemerintah kabupaten kota lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (), disamping itu cu, maupun tempat isolasi karantina),bab pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan ppkm mikro mengalokasikan pembiayaan yang berasal dari: apbd, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. pembiayaan yang berasal dari apbd sebagaimana dimaksud pada huruf terkait penguatan testing, tracing dan treatment serta kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. pemerintah kabupaten kota dalam pelaksanaan ppkm mikro wajib mengalokasikan anggaran dalam apbd kabupaten kota. mekanisme dalam penganggaran sebagaimana dimaksud pada dan melalui perubahan peraturan gubernur atau peraturan bupatihasil penyusunan penganggaran sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kabupaten kota dan selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan apbd tahun anggaran berkenakenaan. bab vii pemantauan, evaluasi, dan pelaporan monitoring dilakukan olehsecara periodik. evaluasi terhadap pelaksanaan ppkm mikro dilakukan melalui rapat antara gubernur (sebagai wakil pemerintah pusat daerah) dan bupati walikota setelah mendapatkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada laporan dalam pelaksanaan ppkm mikro dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa kelurahan sampai dengan provinsi. bupati walikota wajib melaporkan pelaksanaan ppkm mikro kepada gubernur secara periodik,m. si. pembina utama muda nip. |
walikota binjai provinsi sumatera utara peraturan wali. jdih.binjaikotaghitungan kemampujdih.binjaikota.go.id berdasarkan. berdasarkan peng, yaitu rp. rp, yaitu rp. rpyaitu rp. rp., yaitu rp. rp. jdih.binjaikota.go.id bagian . bagian ketiga pelaksanaan dan pertanggungjawaban.binjaikota.go.id walikotadaerah kota binjai walikota binjai, ttd eni, tip. tit1o8sikemampuan keuangan daerah kota binjai tahun anggaran berdasarkan realisasi tahun (united) pendapatan umum daerah: pendapatan asli daerah rp. dana bagi hasil pajak rp. dana bagi hasil bukan pajak rp. dana bagi hasil pajak dari provinsi rp. dana alokasi umum rp. jumlah pendapatan umum daerah rp. belanja pegawai: belanja gaji dan tunjangan rp. tambahan penghasilan pegawai rp. aparatur sipil negara jumlah belanja pegawai rp. kemampuan keuangan daerah pendapatan umum daerah belanja pegawai rp. rp. rp. kemampuan keuangan daerah kota binjai sebesar rp. (dua ratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah koma tiga puluh enam) terletak bawah rp. (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah. kepala bagian hukum walikota binjai, daerah kota binjai ttd eni, nip. muhammad idham jdih.binjaikota.go.id jdih.binjaikota.go.id jdih.binjaikota.go.id |
hah walikota binjai provinsi sumatera utara peraturanwalikotabinjai nomor tahun tentang rencana induk pengembangan smart citykota binjai dengan rahmat tuhan yang maha esa walikotabinjai, menimbang bahwa visi pembangunan kota binjai tahun yakni terwujudnya kota cerdas yang layak huni, berdaya saing dan berwawasan lingkungan menuju binjai yang sejahtera berdasarkan peraturan daerah kota binjai nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun sejalandimana pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalamkota cerdas smart city) bermakna pembangunan kota binjai kedepan akan dibangun dalam totalitas terwujud dan kota cerdas yang melingkupi pemerintahan yang cerdas smart governance), sumber daya manusia yang cerdas smart people),infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat yang produktif smart mobility),perekonomian tinggi dengan dukungan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan smart economy dan smart environment), bahwa pengembangan smart city harus dilakukan melalui perencanaan strategis yang komprehensif dilaksanakan secara terintegrasi terhadap aspek kelembagaan, sumber dayamanusia dan teknologidalam suatu rencana induk pengembangan smart city, bahwakota tentang rencana induk pengembangan smart city kota binjaiyelenggaraan binjai smart cityinduk pengembangan smart city kota binjai bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. rencana induk pengembangan smart city adalah dokumen perencanaan pembangunan smart city yang dilaksanakan melalui tahapan tahapan dalam jangka waktu (lima) tahun.rtujuanrencana induk pengembangan smart city rencana induk pengembangan smart city merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan smart city daerah tahun dalam upaya percepatan pencapaian visi pembangunan daerah kota binjai. dokumen rencana induk pengembangan smart city sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran buku rencana induk pengembangan smart city yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. maksud dari rencana induk pengembangan smart city adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan smart city daerah. tujuan . jdih.binjaikota.go.id tujuan dari rencana induk pengembangan smart citysmart city daerahrencanaan pengembangan dan implementasi smart city daerah. dokumen rencana induk pengembangan smart city sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: babi pendahuluan: ball profil kota binjai, ball analisis lingkungan organisasi, bab target pengembangan binjai smart city, bab strategi pengembangan smart city pemerintah kota binjai, bab rencana implementasi, dan bab vii penutup. bab iiisan angan selnyinduk pengembangan smart city kota binjai dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota dumai, menimbang bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksanperlu diatur sistem pembayaran non tunai dalam belanja anggaran pendapatan dan belanja daerahadalah badan pengelola keuangan dari aset daerah kota dumai. badan pendapatan daerah adalah badan pendapatan daerah kota dumaieel, billet, billet giro, uang elektronik, electronic data capture dari cash management system atau sejenisnya. setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan transaksi dengan menggunakan dana yangisetiap skpdskpd. penyedia barang dan atau jasa adalah setiap orangtransaksi non tunai dalam peraturan wali kota ini, dilaksanakan berdasarkan asas:ihak yang berkepentingan dalam transaksi apbdapbddalam penerimaan dan pengeluaran dalam apbd adalahdaerah, dan pengeluaran pembiayaan daerah. belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: belanja operasi, meliput,tidak terduga, dan belanja transfer, meliputi: belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan. pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi yang berlaku. setiap orang badan lembagabank umum. bagian kedu: pembayaran bantuan sosial senilai paling tinggi rp. (lima juta rupiah), pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam yang kurang dari rp. (lima juta rupiah), pembayaran belanja upah yang sifatnya tidak mengikat, pembayaran belanja perjalanan dinas, pembayaran belanja transportasi kepada masyarakat, pembayaran belanja barang dan jasa kurang dari rp. (dua juta rupiah), pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan luar daerah: dan pembayaran untuk belanja uang saku peserta dan atau uang transportasilam peraturan wali kota ini. bagian ketiga umum pembayaran non tunai dilakukan dengan melakukan pemindahbukuan sejumlah nilai uang dari rekening kas umum daerah rekening pengeluaran skpd kepada pihak ketiga dengan menggunakan instrumen layanan perbankan. pemindahbukuan uang dari rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada melalui mekanisme belanja langsung dengan penerbitan surat perintah pencairan dana. pemindahbukuan uang dari skpd sebagaimana dimaksud pada melalui mekanisme uang persediaan uang persediaan ganti uang tambah uang). bagian keempat mekanisme langsung proses pencairan langsung, berpedoman pada ketentuan pedoman pelaksanaan apbd yang telah ditetapkan oleh wali kota. berdasarkan surat perintah pencairan dana maka bendahara umum daerah melakukan pendekatan rekening kas umum daerah rekening penerima. pendekatan rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada melalui media aplikasi layanan bank. bagian kelima mekanisme uang persediaan ganti uang tambah uang proses pencairan uang persediaan ganti uang tambah uang, berpedoman pada ketentuan pedoman pelaksanaan apbd yang telah ditetapkan oleh wali kota. uang persediaan dalam bentuk tunai dan non tunai yaitu berupa saldo rekening bank umum daerah yang besaran ditetapkan oleh wali kota. batas maksimal uang tunai yang boleh disimpan bendahara ditetapkan oleh wali kota. pembayaran nom tunai melalui mekanisme uang persediaan ganti uang dilakukan dengan pemindahbukuan rekening pengeluaran skpd rekening pihak ketiga. pemindahbukuan dari rekening pengeluaran skpd sebagaimana dimaksud padapengeluaranpengguna anggaran ataurupakan dokumen sumber dalam pembukuan bendahara pengeluaran. dalam hal bendahara pengeluaran melimpahkan dana uang persediaan ganti uang bendahara pengeluaran pembantu, maka bendahara pengeluaran pembantu membuka rekening bank yang ditetapkan oleh wali kota. penyaluran dana uang persediaan ganti uang kepada bendahara pengeluaran pembantu oleh bendahara pengeluaran dilakukan berdasarkan surat perintah bayar yang dibuat kuasa pengguna anggaran dan disetujui pengguna anggaran yang dihampiri rincian kebutuhan dana masing masing bendahara pengeluaran pembantu. bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembayaran atas limpahan uang persediaan yang diterima dengan pembayaran non tunai kecuali yang diatur dalam peraturan wali kota ini. pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran pembantudari bendahara pengeluaran pembantu pengeluaran pembantu. dalam hal diberikan tambah uang maka mekanisme pembayaran transaksi non tunai dengan menggunakan tambah uang mengikuti ketentuan dalam penggunaan uang persediaan. bukti pendekatan rekening dalam rangka pembayaran melalui mekanisme tambah uang. bagian keenam pembebanan layanan bank dalam hal, rekening tujuan penerima menggunakan rekening selain rekening bank rekening kas umum daerah rekening bank pengeluaran skpd, terhadap biaya layanan perbankan dibebankan kepada penerima. segala biaya yang timbul akibat adanya penggunaan layanan perbankan dan imbalan jasa yang diperoleh oleh perbankan menjadi beban dan pendapatan apbd. penganggaran atas biaya layanan bank dan penerimaan atas imbalan jasa bank dianggarkan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku satuan kerja pengelola keuangan daerah. bab iiiendapatan asli daerah melakukan penyiapan, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan atas proses pendapatan secara non tunai sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan pihak pihak yang terkait. pendapatan yang dilaksanakan secara non tunai adalah pendapatan lebih dari rp. (lima ratus ribu rupiah). bab pembinaan pembinaan penerapan peraturan wali kota kota inisanksi administrasi bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif. bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dto indra gunawan berita daerah kota dumai tahun nomor seri |
keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor hari dan jam kerja lingkungan departemen keuangan menteri keuangan republik indonesia, menimbang bahwa sehubungan dengan penetapan hari dan jam kerja yang baru lingkungan lembaga pemerintah, dipandang perlu mengatur lebih lanjut hari dan jam kerja departemen keuangan, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan keputusan menteri keuangan tentang hari dan jam kerja lingkungan departemen keuangan. mengingatdisiplin pegawai negeri sipil, keputusan presiden republik indonesiakeuangan republik indonesia nomor kep mk jo. nomor: kep mk memperhatikan: surat menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor tanggal januari memutuskan: menetapkan keputusan menteri keuangan republik indonesia tentang hari dan jam kerja lingkungan departemen keuangan. hari kerja bagi semua unit organisasi lingkungan departemen keuangan baik tingkat pusat maupun daerah ditetapkan (lima) hari minggu mulai hari senin s.d hari jum'at. jam kerja kantor kantor lingkungan departemen keuangan pada hari senin s.d jum'at ditetapkan sebagai berikut jam masuk kantor adalah pukul waktu setempat, text kmk. kep. htm keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor jam istirahat pada hari senin s.d. kamis adalah pukul s.d. waktu setempat, jam istirahat pada hari jum'at adalah pukul s.d. waktu setempat: jam tutup kantor adalah pukul waktu setempat. bagi unit organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat selama atau hari agar mengatur pembagian jadwal kerja secara bergilir dalam regu kerja regu jaga sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh direktur jenderal kepala badan lingkungan unit eselon masing masing. (l) segala ketentuan yang tercantum dalam keputusan menteri keuangan nomor kep mk jo. keputusan menteri keuangan nomor kep mk sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini, tetap berlaku dan disesuaikan dengan ketentuan seperti dimaksud dalam keputusan ini, dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan menteri keuangan nomor kep kmk. tanggal agustus dinyatakan tidak berlaku. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. salinan keputusan ini disampaikan kepada yth. bapak presiden republik indonesia, yth. bapak wakil presiden republik indonesia, yth. sdr. menteri negara pendayagunaan aparatur negara, ytb. sdr. menteri negara sekretaris negara, yth. sdr. kepala badan administrasi kepegawaian negara, yth. sdr. sekretaris jenderal inspektur jenderal para direktur jenderal kepala ketua badan staf ahli menteri lingkungan departemen keuangan, yth. sdr. para kepala biro inspektur direktur sekretaris ijen ditjen badan para kepala pusat sekretaris mpp lingkungan departemen keuangan, yth. sdr. para kepala kanwil ditjen badan lingkungan departemen keuangan seluruh indonesia, yth. sdr. para kepala kantor balai loka pangkalan pada ditjen anggaran ditjen pajak ditjen bea dan cukai badan lingkungan departemen keuangan. ditetapkan di: jakarta pada tanggal februari menteri keuangan, ttd. keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor mar'ie muhammad |
uang tahun diajukan oleh: nama dortheis desa, s.e mer pekerjaan swasta pee alamat kampung namo rt. distrik teminabuan, kabupaten sorong selatan nama lukman kaso, sos pekerjaan swasta alamat gal tambang, distrik kokoakhusus tanggal desember memberikan kuasa kepada dian afrika, s.h., m.h, unto dwi yulianto, s.h., m.h, candi hendra, s.h, mustar latief, hi, jadi naufal, s.h., ahmad irwandi lubis, s.h., dan wahyudi, s.h., m.h., kesemuanya adalah advokat konsultan hukum pada kantor law firm and partners yang beralamat jalan kramat asem rt. kampung sitara, pancoran mas, depok nomororong selatan beralamat jalan teminabuan ayaman, kampung bernas, teminabuan, kabupaten sorong selatandaniel tanpa musik, s.h., vinsensius ranteallo, s.h., m.h., files wamafma, s.h., m.h., yulius satu m., s.h., files wamafma, s.h., hum., dan kristiani musik, s.h., kesemuanya advokat yang beralamat itc cempaka mas lantai nomor jalan letjen suprapto kav. memohon ii. nama samsudin anggiluli, s.e. alamat kampung bernas, kelurahan kabus, rt. rw. kecamatan teminabuan, kabupaten sorong selatan, provinsi papua barat. nama drs. martinus salam alamat kompleks dikira, rt. rw. kelurahan kabus, kecamatan teminabuan, kabupaten sorong selatannomor sk law js bertanggal januari memberikankesemuanya advokat kecamatan wenang kota manado sulawesi utara,terjadinya pencoblosan tps kampung tarifcalon bupati nomor urut samsudin anggiluli, s.e., adalah wakil bupati sorong selatan yang masih aktif tetapi :.ua puluh lima juta rupiah) untukelapan puluhbukti bahwa terjadi kejadian kejadian sangatmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. bahwa terjadi. bahwa ketika melakukan kegiatan dialog kampung taaru,bukti, dengan alasan agar tidak menjadi saksi tps. saksi mandat pemohon sangat ketakutan ketika mendapatkanbukti, bukti bahwa saksi mandat pemohon edy rare) diancam, dianiaya dan diusir oleh kepala kampung korewatarkorewatara, bukti bahwa saksi mandat pemohon zakaria rare) diancam, dianiaya dan diusir oleh kepala kampung midori agar tidak masuk tps sehingga saksi merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo mandat pemohon tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani plant tps kampung midori, bukti bahwa saksi mandat pemohon iwan kaso) diancam, dianiaya dan diusir oleh kepala kampung napasnapas, bukti bahwa saksi mandat pemohon mery karet) diancam, dianiaya dan diusir oleh kepala kampung siwatorisiwatori, bukti bahwa saksi mandat pemohon maklon pogba) diancam, dianiaya dan diusir oleh kepala kampung coroncorona, bukti bahwa pada tanggal desember saksi pemohon kromium agus momo)distrik kokoa, distrik kokoa utara dan distrik mentari berupa: bukti adanya kesalahan penghitungan suara (sembilan) kampung yakni, kampung distrik kokoa obiro, dan adonan): adanya pemungutan suara ulang psu) yang tidak sesuai kampung beware, distrik menemani, bukti bahwa berdasarkan surat keterangan kematian kepala distrik kokoa nomor skk kokoa xii dari daftar pemilih tetap dpt) kampung, ternyata telah meninggal dunia sebelum pelaksanaadengan rincian sebagai berikut kampung siwatori terdapat (empat) orang yang terdaftar dalam dpt tersebut ternyata telah meninggal dunia kampung tarif terdapat (dua puluh empat) yang telah meninggal dunia, kampung napas terdapat (sembilan) orang yang telah meninggal dunia, kampung corona terdapat (delapan) orang yang telah meninggal dunia dan kampung midori terdapat (dua) orang yang telah meninggal dunia. jumlah seluruhnya kampung distrik kokoa sebanyak (empat puluh tujuhsiwatori, kampung tarif, kampung napas, kampung corona dan kampung midori dianggap ikut menggunakan hak suaranya, sehingga pasangan nomor urut mendapatkan suara sah dari dpt dimaksud, kecuali kampung tarif, pemohon memperoleh suara, bukti bahwa berdasarkan surat pengantar kepala distrik kokoa utara nomor disko utr x1 dari daftar pemilih tetap (dpt) kampung, ternyata telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara tanggal desember dengan rincian sebagai berikut: kampung tori, terdapat (dua) orang yang telah meninggal dunia: kampung bubuk terdapat (satu) orang yang telah meninggal dunia, kampung berawa terdapat (delapan) orang yang telah meninggal dunia, kampung karir terdapat (satu) orang yang telah meninggal dunia: dan kampung kayobiro terdapat (satu) orang yang telah meninggal dunia. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo jumlah seluruhnya kampung distrik kokoa utara sebanyak (tiga belastori, kampung bubuk, kampung berawa ii, kampung karir dan kampung kayobiro dianggap ikut menggunakan hak suaranya, bukti bahwa berdasarkan surat pernyataan dan keterangan dari anggota polres kabupaten sorong selatan yang bertugas sebagai pengamanan tps kampung korewatara distrik kokoa, menerangkan bahwa benar telah terjadi pengusiran terhadap saksi mandat pemohon kampung korewatara, sehingga saksi mandat pemohon tidak dapat menyaksikan pemungutan suara tps kampung tersebut dan tidak menandatangani plant dan berita acara penghitungan suara bukti bahwa pelaksanaan pemungutan suara kampung kayobiro distrik kokoa utara, dilaksanakan oleh beberapa orang saja sebagai sample untuk dokumentasi pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilihan. sisa kartu suara yang lainnya color oleh anggota panitia kpps. hal ini sesuai dengan keterangan saksi salmon teori yang sempat diintimidasi dengan diusir oleh marten dorong dan barito dorong yang merupakan tim pemenangan pasangan calon nomor urut (satu), bukti bahwa, yaitu distrik kokoa kampung tarif. sertaong tarif, untuk dibawa distrik teminabuan kabupaten sorong selatan. hal ini sesuai dengan kesaksian joni kondologit, anggota secretariat ppd distrik kokoa utara, bukti bahwa pelaksanaan pemungutan suara dikampung kayobiro distrik kokoa utara, hanya dilaksanakan beberapa orang sebagai sampel, tetapi sisa kartu suara yang lainnya dicoblos sendiri oleh anggota panitia kpps. disamping itu saksi melihat ketua kpud kabupaten sorong selatan atas merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id nama aristotle minuman pada tanggal desember pergi salah satu rumah masyarakat simon tune) dan anggota komisioner kpu sorong selatan atas nama abu, untuk mengambil data rekaman yang belum diplenokan untuk dimuat dalam formulir c1.kwk pla hal ini sesuai kesaksian ibu opa momo, penduduk kampong kayobiro distrik kokoa utara, bukti bahwa, petit berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut atas. pemohon memohon.benar menurut pemohon adalah sebagai berikut salam sosmerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten sorong selatan untuk pemungutan suara ulang diseluruh tps kabupaten sorong selatan,kabupaten sorong selatan nomor pts kpu kab desember pukul wit berita acara nomor ba xtanggal desember bukti keputusan kpuberita acara kpu kabupaten sorong selatan nomor ba vii tentang pengundian nomor urut pasangan calon bupati wakil bupati pada pemilihan bupati wakil bupati sorong selatan tahun tanggal agustunapas, distrik kokoa model c kwk tps kampung napassiwatori, distrik kokoa model c kwk tps kampung siwatoridahaga, distrik kokoa utara model c kwk ips kampung dahagaayobiro, distrik kokoa utara model c kwk tps kampung kayobiromandan ii, distrik kokoa utara model c kwk tps kampung komandanlima kampung midori, kecamatan kokoa model c kwk tps lima kampung midorirewatara, kecamatan kokoa model c kwk tps kelurahan kampung korewatarps iii kampung corona, kecamatan kokoa model c kwk tps kampung corontarif, kecamatan kokoa model c kwk tps kampung tarif, kecamatan kokoa)kwitansikwitansi pembayaran biaya jasa rumah tangga wakil pada tanggal november bukti kwitansi pembayaran kunjungan kerja inspeksi wakil bupati sorong selatan pada tanggal november bukti laporan bawaslu kabupaten sorong selatan nomor lp pilkada xi tanggal desember model tentang laporan tentang pemasangan, intimidasi, pengrusakan rumah calon nomor urut bukti rekomendasi bawaslu kabupaten sorong selatan nomor lp pilkada xii tanggal desember tentang kajian dugaan pelanggaran beserta kesimpulan dan rekomendasi bawaslu atas dugaan pelanggaran pemilukada yang dilaporkan oleh pemohon bawaslu kabupaten sorosikap partai pengusung pemohon pks) bukti surat pernyataan edy rare saksi mandat pemohon tps kampung korewatara) bukti surat pernyataan zakaria rare saksi mandat pemohon tps kampung midori) bukti surat pernyataan iwan kaso saksi mandat pemohon tps kampung napas) bukti surat pernyataan mery karet saksi mandat pemohon tps kampung siwatori) bukti surat pernyataan maklon pogba saksi mandat pemohon tps kampung corona) bukti catatan kejadian khusus db2 kwk) tanggal desember tentang surat keberatan saksi bukti video tentang pelaksanaan rekapitulasi suara kpud sorong selatan tidak dihadiri oleh bawaslu kab. sorong selatan bukti surat keterangan kematian dari kepala distrik kokoa nomor skk kokoa xii tertanggal oktober bukti surat pengantar kepala distrik kokoa utara nomor disko utr x1 tertanggal oktober mengenai penduduk distrik kokoa utara yang telah meninggal dunia bukti surat pernyataan dan keterangan dari agus bengawan (anggota polisi) tentang kejadian tps kampung korewatara bukti kesaksian sdr. salmon teori bukti kesaksian sdr. joni kondologit bukti kesaksian seri. ora momo bukti surat dari panitia khusus pilkada dprd kabupaten sorong selatan nomor pansus pilkada ss xi1 tanggal desember merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo duduk perkara i21)ukul wib, yang telah diperbaiki bertanggal desember dan diterima kepaniteraan mahkamah pada hari kamisorong selatanmemohon telah mengajukan jawaban berselatan nomor pts kpu kab tentang penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sorong selatsebagaimana telah diubahtahun permohonan pemohon bukan menjadi kewenangan dari mahkamah konstitusiermohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa mahkamah konstitusi. permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketatanggal desember dengan alasan sebagai berikut bahwa jumlah penduduk kab. sorong selatan berdasar data agregat kependudukan perkecambahan dak2) tertanggal april adalah keseluruhan sejumlah penduduk (jiwa), bahwa perolehan masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut pasangan calon nomor urut atas nama samsudin anggiluli, se. dan drs. martinus salam memperoleh sejumlah suara pasangan calon nomor urut atas nama doris desa, se. dan lukman kaso, sos. memperoleh sejumlah suara atau angan aan san serasah suara suara sah samsudin anggiluli, dan jomitatmabaama dortheis desa, dan sikmarkasen son sumber data model lampiran db1 kwk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa karenanya selisih perolehan suara antara kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati kab. sorong selatan adalah sejumlah suara atau y4), bahwa syarat pengajuan perselisihan hasil pilkada berdasar ketentuan nomor juncto pmk nomor tahun untuk kab. sorong selatan adalah sesuai dengan nomor tabel dibawah ini dengan jumlah penduduk karenanya syarat pengajuan php adalah berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh kpu kabupaten bahwa dengan demikian menurut memohon untuk pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sorong selatan telah nyata nyata tidak memenuhi syarat pengajuan php berdasar ketentuan nomor juncto pmk nomor tahun bahwa karenanya mohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi memberikan putusan sela terhadap permohonansesuai register perkara nomor php.bup xiv tertanggal januari mengingat permohonan ago tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan pembatalan perolehan suara bupati dan wakil bupati kab. sorong selatan karenanya mohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi agar permohonan pemohon ago tidak dapat diterima. permohonan pemohon tidak jelas obscura libel) permohonan pemohon tidak jelas dengan alasanrinci tentang perolehan suara masing masing tps bahkan perolehan tingkat distrik sebagai contoh: perolehan pasangan calon nomor urut dortheis desa, se. dan lukman kaso, sos selaku pemohon dan menurut versi pemohon kebolehannya adalah sejumlah suara sesuai tabel permohonan pemohon halaman akan tetapi perolehan yang melampaui versi hitungan memohon untuk pasangan calon nomor urut sejumlah suara tersebut namun oleh pemohon tidak dapat diuraikan secara detail diperoleh dari tps dan dari distrik mana saja kabupaten sorong selatan: bahwa mengingat pemohon dalam permohonannya tidak dapat menguraikan dengan pasti dan rinci perolehan suaranya sebagaimana tersebut atas karenanya mohon agar uraian dan dalil pemohon tesebut ditolak dan dikesampingkan. mohon putusan sela bahwa berdasarkan hal hal yang telah kami uraikan pada banggapi uraian dan dalil dalil pemohon, terlebih dahulu memohon selaku pelaksana dan penyelenggara pemilukada kabupaten sorong selatan ingin menyampaikan uraian singkat mengenai seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sorong selatan dengan penjelasan sebagai berikut: prosestahapan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati telah dilaksanakan pada minggu tanggal juli sampai dengan selasa tanggal juli selama proses pendaftaran berlangsung tidak terjadi kejadian khusus, semuanya berjalan lancer,orong selatan mengeluarkan nomor tahun tentang penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon dalam rapat pleno terbuka tanggal agustus dengan hasil sebagai berikut pasangan calon samsudin anggiluli, dan drs. martinus salam pasangan calon nomor urut pasangan calon dortheis desa, dan lukman kaso, sos pasangan calon nomor urut pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. bahwa setelah proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh petugas kpps pada tanggal desember dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps pada tanggal desember secara umum berjalan dengan baik. hal ini terbukti dengan minimnya keberatan saksi pasangan calon serta tidak banyaknya laporan bawaslu maupun temuan bawaslu berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara tps, selanjutnya pada tanggal desember dilaksanakan rekapitulasi ditingkat distrik diseluruh kabupaten sorong selatan dan secara umum berjalan dengan baik dan tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan saksi pasangan calon: adapun pleno ditingkat kabupaten sorong selatan dilaksanakan pada tanggal desember dengan dihadiri oleh saksi saksi pasangan calon, seluruh ppd kab. sorong selatan, dan panas kabupaten, kapolres dan jajarannya, perwira penghubung dan anggota tni dan saksi saksi pasangan calon, antara lain jonathan salambauw saksi pasangan samsudin anggiluli dan drs. martinus salam pasangan calon nomor urut kambium momo saksi pasangan dortheis desa, dan lukman kaso, sosuara tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal desember pada pukul wit, dengan hasil sebagai berikuttidak ada, jumlah tb yang menggunakan hak pilih tidak ada, jumlah tb jumlah jumlah yang menggunakan hak pilih jumlah suara sah seluruh calon jumlah suara tidak sah |atas dalil dalil keberatan pemohon. bahwa selanjutnya tanggapan memohon atas uraian dan dalil dalil permohonan pemohonnama pasangan calon perolehan suara lukman kaso, sos. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hal tersebut berdasarkan bukti formulir dan lampiran, formulir da1 dan lampiran, dan formulir db1 dan lampiran, bahwa berdasarkan penghitungan suara oleh pemohon, pemohon mengklaimdrs. martinus salam bahwa klaim pemohon tersebut tidak benar dan mengada ada karena tidak berdasarkan bukti rekapitulasi tingkat tps, tingkat ppd, dan tingkat kabupaten. bukti formulir dan lampiran, formulir da1 dan lampiran, dan formulir db1 dan lampiran, bahwa dalil pemohon mengenai kertas suara seluruh tps distrik kokoa dan distrik kokoa utara yang sudah dicoblos oleh kpps adalah tidak benar dan mengada ada karena faktanya adalah sebagai berikut bahwa pencoblosan tps kampung napasnapas, bahwa pencoblosan tps kampung siwatsiwatori, bahwa pencoblosan tps kampung dahagadahaga dan menandatangani formulir model c kwk, model c1 kwk dan model lampiran c1 kwk atas nama timotius delete: bahwa pencoblosan tps kampung kayubiroayubiro dan menandatangani formulir model c kwk, model c1 kwk dan model lampiran c1 kwk atas nama jordan mugabe, bahwa pencoblosan tps kampung komandan distrik kokoa utara dilakukan oleh pemilih yang terdaftar dalam dpt, dan pada saat merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pencoblosan dimulai saksi pemohon tidak hadir tps kampung komandan ii: bahwa pencoblosan tps kampung midmidori: bahwa pencoblosan tps kampung korewatarorewatara dan menandatangani formulir model c kwk, model c1 kwk dan model lampiran c1 kwk atas nama wahid rare, bahwa pencoblosan tps kampung coroncorona dan menandatangani formulir model c kwk, model c1 kwk dan model lampiran c1 kwk atas nama jefri kao, bahwa pencoblosan tps kampung tariftarif dan menandatangani formulir model c kwk, model c1 kwk dan model lampiran c1 kwk atas nama fatima kaso. bahwa terhadap dalil pemohon mengenai calon bupati nomor urut samsudin anggiluli, adalah wakil bupati sorong selatan yang masih aktif tetapi dimemohon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idenko distrik kokoa pada tanggal oktodua puluh limatokoh masyarakatdelapan puluh limatentang kejadian, bahwa terjadi pemasangan atau menghalang halangi rombongan pemohon ketika melakukan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sosialisasi kampung elles senkyo distrik sawit dan kampung tarif distrik kokoa bahwa ketika melakukan kegiatan dialog kampung tari dengan alasan agar tidak menjadi saksi tps. saksi mandat pemohon sangat ketakutan ketika mendapatidak benar saksi pemohon atas nama edi rare diancam, dianiaya, dan diusir oleh kepala kampung korewatara karena faktanya saksi pasangan calon nomor urut pada tps kampung korewatara adalah wahid rare dabukti cc. bahwa berdasarkan berita acaradengan demikiandan oleh kpu sorong selatan dengan ketentuan sebagai berikut: penetapan perolehan hasil pemilihan oleh kpujkip bahwa penduduk sorong selatan kurang darisorong selatan. proses dan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo menandatangani formulir model c kwk, model c1 kwk, dan lampiran model c1 kwk, bahwa tidak benar saksi pemohon atas nama zakaria rare diancam, dianiaya, dan diusir oleh kepala kampung midiwan kaso diancam, dianiaya, dan diusir oleh kepala kampung napaseri karet diancam, dianiaya, dan diusir oleh kepala kampung siwataklon pogba diancam, dianiaya, dan diusir oleh kepala kampung corona karena faktanya saksi pasangan calon nomor urut pada tps kampung corona adalah jefri kao dan menandatangani formulir model c kwk, model c1 kwk, dan lampiran model c1 kwk bahwa memang benar saksi pemohon kromium agus momo) pada tanggal desember(distrik kokoa, kokoa utara, dan menemani): bahwa pihak kpu kabupaten sorong selatan dan jajaran penyelenggara telah melaksanakan apa yang direkomendasikan oleh panas kabupaten sorong selatan, dimana pada tanggal desember panas kabupaten baru menyerahkan rekomendasinya, bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara (sembilan) kampung yakni, kampung distrik kokoa (ubiro, dan adonan), berdasarkan rekomendasi bawaslu kabupaten sorong selatan dari kampung yang diklaim ada kesalahan penghitungan suara merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id oleh pemohon, karena hanya satu kampung yang dilakukan pemungutan suara ulang psu) yaitu kampung beware distrik menemani:, bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya psu yang tidak sesuai kampung beware distrik menemani tidak jelas apa yang dimaksudkan oleh pemohon karena psu yang dilakukan oleh memohon tps kampung beware adalah merupakan rekomendasi bawaslu kabupaten sorong selatan dan pada saat dilakukan psu juga dihadiri oleh ketua panas distrik menemani dan dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut bahwa memang, memohon tetap melanjutkan pleno rekapitulasi pada tanggal desember aula sekretariat kpu kabupaten sorong selatan karena kpu sorong selatan sebelumnya telah menyampaikan undangan kepada semua pihak termasuk bawaslu kabupaten sorong selatan dan saksi saksi pasangan calon. oleh karena pada saat rapat pleno akan dimulai ternyata bawaslu kabupaten sorong selatan belum hadir sehingga pleno skors untuk menunggu kehadiran bawaslu. setelah kpu sensors rapat pleno selama menit untuk memerintahkan sekretariat kpu agar menghubungi bawaslu kantornya, akan tetapi setelah kepala sub bagian umum kpu bersama salah satu pihak kemapanan mendatangi kantor panas ternyata kantornya tertutup dan hanya ada beberapa anggota keamanan berjaga jaga kantor panas, kemudian kepala sub bagian melaporkan kepada ketua kpu, ketua kpu langsung mencabut skors kembali menyampaikan kepada peserta rapat bahwa bawaslu tidak berada kantor, kemudian rapat pleno skors kembali oleh ketua kpu selama menit dan memerintahkan kepada staf sekretariat kpu agar berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk bersama sama mencari anggota panas rumah masing masing, setelah sekretariat berkoordinasi dengan kabar ops polres sorong selatan, kabar ops menyampaikan bahwa ketua dan anggota panas tidak berada teminabuan, setelah itu dilaporkan kembali kepada ketua kpu dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id anggota bahwa ketua dan anggota bawaslu berada sorong. skors dicabut setelah waktu menit selesai dan langsung ketua kpu menyampaikan kembali kepada forum bahwa ketua dan anggota panas tidak berada teminabuan maka rapat dilanjutkan dengan penyampaian hasil rekapitulasi perolehan suara tiap tiap distrik tetapi distrik yang tidak menjadi laporan kami bawaslu kabupaten sorong selatan, sehingga ketua kpu melanjutkan pleno rekapitulasi (sebelas) distrik yaitu, distrik teminabuan, distrik moswaren, distrik koda, distrik water, distrik serbuk, distrik saif, distrik sawit, distrik four, distrik kais, distrik kais darat, dan distrik inanwatan: bahwa tidak benar dalil pemohon tentang surat keterangan kematian dari kepala distrik kokoa tentang nama nama dalam daftar pemilih tetap dpt) yang telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suarsampai dengan pleno penetapan dpt: bahwa tidak benar tentang surat keterangan kematian dari kepala distrik kokoa utara tentang nama nama dalam daftar pemilih tetap dpt) yang telah meninggal duniutara sampai dengan pleno penetapan dpt: bahwa tidak benar saksi pemohon diusir dari kampung korewataratidak benar salmon teori adalah merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo saksi tps kampung kayubiro distrik kokoa utara karena salmon teori adalah merupakan kepala distrik kokoa utara apalagi seorang kepala distrik tidak mungkin diintimidasi dan diusir oleh masyarakat, bahwa terhadap dalil pemohon mengenai yaitu distrik kokoa kampung tarif adalah tidak benar dan sangat mengada ada karena pelaksanaan pemungutan suara distrik kokoa utara dilaksanakan pada tanggal desember serta tidak benarung tarif untuk dibawa distrik teminabuan kabupaten sorong selatan karena faktanya adalah anggota ppd distrik kokoa utara serta sekretariat ppd distrik kokoa utara membawa semua logistik hasil pemungutan suara tanggal desember kantor kpu kabupaten sorong selatan:benar pada tanggal desember ketua kpu dan salah satu komisioner kpu kabupaten sorong selatan berangkat distrik kokoa utara untuk mengambil formulir c1 kwk dan laporannya untuk kebutuhan scanner dan upload portal hitung kpu dan pada saat berada kampung tori ketua kpu dan salah satu anggota komisioner kpu kabupaten sorong selatan benar rumah bapak simon tune karena ketua kpu masih punya hubungan keluarga dengan bapak simon tune dan saksi yang dimaksud oleh pemohon ini bukan penduduk merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo kampung kayubiro distrik kokoa tetapi saksi ini adalah asn yang bertugas sebagai sekretaris distrik distrik saif, bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adalah benar, akan tetapi setelah dilakukan belahan hukum berdasarkan ketentuan dalam undang undang penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati maupun peraturan kpu tidak ada satu maupun dalam ketentuan tersebut yang mengatur tentang kedudukan pansus dpr sehingga kpu kabupaten sorong selatan mengabaikan perintah tersebut namun kpu tetap menyelesaikan permasalahan permasalahan yang timbul dalam proses pilkada seperti melaksanakan rekomendasi panas kabupaten sorong selatan dan kpu kabupaten sorong selatan menilai bahwa pansus dprd kabupaten sorong selatan tidak objektif dalam pelaksanaan pemilu kabupaten sorong selatan karena pansus dprd kabupaten sorong selatan syarat dengan kepentingan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. faktanya adalah saudara kambium agus momo sekretaris pansus dan menjadi saksi pasangan calon nomor urut yaitu dortheis desa, dan lukman kaso, sos dalam rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten sorong selatsorong selatan tahun yang benar adalah sebagai berikut nama pasangan calon perolehan suara selisih samsudin anggiluli, s.e. dan lo maris sabuk "egelawara lukman kaso, sosn. telah disahkan dalam persidangan pada tanggal januari sebagai berikut: bukti ta. berita acara nomor ba verita acara nomor bata.tarifcoronnapassiwatmidayubiromandan ilrewatardahaga bupati dan wakil bupati tahun model kwk), tanggal desember bukti te00.90.g. berita acara nomor ba x1172015 rekapitulasi hasil perolehan suara masing masing pasangan calon bupati dan wakil tahun model db kwk) bukti tg bukti tg. daftar hadir peserta rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun model db7) bukti tgmodel db5 kwk) bukti tg. keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sorong selatan nomor pts kpu kab tentang peterbukti tn. kajian dugaan pelanggaran nomor lp pilkada x1 oleh panitia pengawas pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten sorong merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo i2. bahwa terhadap permohonan pemohon, pihak terkait telah mengajukan keterangan bertanggal januariselatan dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tingkat kabupaten sorong selatan tahun dengan nomor urut sesuaidan begitu pula berdasarkanahwa pada tanggal desember memohon komisi pemilihan umum kabupaten sorong selatan) telah melakudan11 tertanggal desember bukti pt 3j, d4j, dengan perolehan suara sebagai berikut: melo mumgancaan peretanstra paksaan drs. martinus salam (imarantta lukman kaso, sos. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idukul wit, maka pihak terkait telah dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak dalam perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sorong selatanselatayangpenyusunan permohonan pemohon, jawaban memohon, dan keterangan pihak terkait. dikatakan sebagai berikumerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id, bahwa selanjutnya pihak terkait akan memberi keterangan pihak terkait dalam perkara nomor php.bup xiv yang diajukan oleh pemohon, sebagai berikut dalam eksepsi:selatan tahun yang diperoleh dari (lima belas) distrik yang berada kabupaten sorong selatan, yang dilaksanakan pada tanggal dan desembersorong selatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun dengan nomor ba x11 tertanggal desember divide bukti pt 3j) dan dikuatkanivide bukti pt maka telah diperoleh hasil dengan perolehan suara sebagai berikut: mama (en samsudin anggiluli, se. dan meki merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dortheis desa, se. dan bahwa dari hasil perolehan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sorong selatan tahun dengan total suara sah pemilih sebanyak (tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan) suara, maka selisih antara perolehan suara sah pihak terkait sebagai peraih suara terbanyak dengan pemohon adalah sebesar (tiga koma satu persen), bahwa sebagaimana dalam ketentuan undang undang nomor tahun junto peraturan mahkamah konstitusi pmk) nomor tahun yang telah dirubah dengan pmk nomor tahun telah dijelaskan sebagai berikut (a). kabupaten kota dengan jumlah penduduk sampai dengan (dua .?: bahwa sesuaitiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan) suara, adalah (sembilan ratus delapan puluh enam) suara, atau sebesar (tiga koma satu persen), bahwa sebagaimana didalam (a) an bahwa dalil pemohon yang mengatakan memiliki legal standing dengan mendasarinya pada beberapa putusan mahkamah konstitusi terdahulu seperti yang dikutip pemohon antara lain putusan php.d vi putusan php.d viii bahwa dalil pemohon tersebut sesungguhnya merupakan dalil yang mengada ada karena putusan putusan mahkamah terdahulu disadarkan pada ketentuan perundangan undangan yang berlaku pada saat itu, oleh karenanya putusan putusan tersebut saat itu memiliki landasan yuridis yang jelas. namun dengan berlakunya tahun tentang perubahan atasmaka telah terjadi perubahan norma, yang secara yuridis mengikat mahkamah untuk melaksanakannya. itulah sebabnya mahkamah telah berketetapan untuk mempertahankan eksistensi norma yang terdapat dalam nomor tahun tersebut sebagaimana terortheis desa, se., dan lukman kaso, sos.selatan pts kpu kab tentang penetapan rekapitulasisorong selatan tahun tanggal desember pukul wit, mahkamah konstitusi: ivide (a) pmk nomor tahun permohonan pemohon tidak jelas angat jelas yang dimaksud oleh pemohon adalahbahwa begitu pula dalamijelas. sorong selatemohon berada peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak (lima belas ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara sah dan pihak terkait memperoleh (enam belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara sah, sedangkan dalil pemohon dalam bagian pokok permohonan pada angka halaman permohonan guo, disebutkan bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara menurut pemohon,bahwa memperhatikan hasil perolehan suara menurut pemohon tersebut, diketahui bahwa terdapat kenaikan perolehan suara pemohon sebanyak (seribu tiga ratus lima puluh enam) suara, sedangkan pihak terkait mengalami penurunan perolehan suara sebanyak (seribu tiga ratus lima puluh enam) suara: bahwa kenaikan (seribu tiga ratus lima puluh enam) suara untuk pemohon serta penurunan (seribu tiga ratus lima puluh enam) suara untuk pihak terkait adalah tidak jelas, kabur dan sangat membingungkan karena pemohon dalamrpindahan (seribu tiga ratus lima puluh enam) suara dimaksud dari pihak terkait kepada pemohon. pemohon hanya mendalilkan hal hal seperti intimidasi, pengrusakan rumah, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan apbd kabupaten sorong selatan, ketidak hadirkan saksi mandat pada beberapa tps, serta beberapa permasalahan dpt, yang sesungguhnya tidak dapat menjelaskan alur perpindahan perolehan suara sampai mencapai (seribu tiga ratus lima puluh enam) suara dimaksud: bahwa kalaupun pemohon mengklaim memperoleh penambahan suara sebanyak (seribu tiga ratus lima puluh enam) suara dari yang telah ditetapkan kpu kabupaten sorong selatan, sebagai akibat telah terjadi perpindahan suara sebanyak tersebut dari pihak terkait, maka seharusnya pemohon dapat menjelaskan secara jelas dan terang tentang dimana dan bagaimana terjadinya perpindahan suara suara tersebut hingga mencapai merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id (seribu tiga ratus lima puluh enam) suara. namun ternyata pemohon hanya dapat mencantumkan perolehan suara menurut pemohon, yaitutetapi tidak jelas bagaimana cara mendapatkannyakonstitusi yang telah diuraikan panjang lebar yaitu memeriksa. pokok permohonan pemohon, akan tetapi lebih banyak berbicara, sehingga membuat permohonan pemohon menjadi tidak jelas atau obscura libel: bahwa oleh karena pokok permohonan pemohon sangat tidak jelas atau obscura libel, maka pihak terkait mohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi menyatakan permohonan pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima karena sangat bertentangan dengan kewenangan dari mahkamah konstitusi sesuai.desemberuraian pokok permohonan pemohon pada point pemohon menyatakan bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara oleh memohon, maka perolehan suara dari pasangan samsudin anggiluli, dan drs. martinus salam pihak terkait) lebih unggul dalam perolehan suara sah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dengan jumlah (enam belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara, sedangkan pasangan dortheis desa, se. dan lukman kaso, sos. pemohon) hanya memperoleh suara sah sebesar (lima belas ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara, bahwa selanjutnya dalam pokok permohonan pemohon pada point sebaliknya pemohon menyatakan bahwa berdasarkan penghitungan suara oleh pemohon, maka pemohon berada pada peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak (enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) suara, dan pihak terkait hanya berada tempat kedua dengan jumlah suara sebanyak (lima belas ribu sebelas) suara, bahwa terhadap dalil pemohon tersebut diatas haruslah ditolak dengan tegas sebab pemohon hanya mendalilkan berdasarkan perhitungan suara oleh pemohon , sebenarnya yang menjadi dasar penghitungan suara oleh pemohon itu berdasarkan indikator apa, sebab dalam peraturan kpu nomor tahun tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan. gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota, pada dikatakan dengan demikian tidak ada alasan bahwa pemohon menyatakan bahwa penghitungan suara menurut pemohon adalah yang benar, namun pemohon tidak dapat membuktikan telah terjadi kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon: bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada point yang menyatakan bahwa kertas suara seluruh tps distrik kokoa dan kokoa utara sudah dicoblos oleh ketua kpps dan tidak dihadiri oleh saksi pemohon adalah pernyataan yang tidak benar atau sesat, karena proses pemilihan pada tps tps tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan dalil pemohon mengenai penolakan saksi mandat pada tps tps tersebut, dikarenakan saksi saksi tersebut tidak dapat memperlihatkan surat mandat dari pasangan calon sebagai saksi pada tps tps dimaksud, karena merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ada orang orang tertentu yang datang malam hari sekitar jam wit pada tanggal desember dan menyatakan bahwa mereka adalah saksi saksi dari pemohon, namun setelah ditanya mana mandat sebagai saksi pemohon dan mereka katakan bahwa tidak membawa mandat, maka oleh kepala kampung dan aparat keamanan yang berjaga jaga malam itu menyampaikan kepada mereka untuk kembali dulu dan mengambil mandat dari pemohon dan kemudian besok pagi baru datang tps, akan tetapi sampai dengan pelaksanaan pencoblosan pada tanggal desember orang orang tersebut tidak datang kembali untuk memperlihatkan surat mandatnya dan tidak menjadi saksi tps dari kampung kampung tersebut. bahkan pada saat rekapitulasi tingkat distrik pada distrik kokoa dan kokoa utara, tidak ada keberatan apapun seperti kejadian kejadian khusus yang diungkapkan oleh saksi pemohon dalam lembaran formulir da2 kwk bukti pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt 15j, bahwa didalam pokok permohonan pemohon pada point haruslah ditolak dengan tegas karena tidak ada relevansinya dengan wewenang dari permohonan pemohon, sebabdan bukan menangani masalah penyalahgunaan kewenangan ataupun penyalahgunaan apbd, sebab sebagai seorang wakil bupati sebelum mengundurkan diri dari jabatan wakil bupati secara resmi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh kpu dan mencalonkan diri sebagai calon bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sorong selatan tahun masih tetap mempunyai hak untuk mempergunakan dana apbd dalam pelaksanaan tugas tugas sebagai seorang wakil bupati, bahwa selanjutnya pokok permohonan pemohon pada point juga haruslah ditolak dengan tegas, karena tidak pernah ada intimidasi sampai kepada pengrusakan dan pembakaran rumah masyarakat, serta tindakan lain seperti pemasangan atau menghalang halangi rombongan pemohon yang melakukan sosialisasi kampung elles senkyo, distrik sawit dan kampung tarif, distrik kokoa. dan kalaupun terjadi, maka hal hal tersebut merupakan kewenangan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id panas dan atau pihak kepolisian untuk menyelesaikannya dan bukan menjadi materi pemeriksaan mahkamah konstitusi, bahwa dalil permohonan pemohon pada point menyangkut masalah saksi pemohon yang diancam dan diusir (lima) kampung, tidak dapat ditanggapi pihak terkait karena yang melakukan pengusiran sebagaimana dalil pemohon tersebut adalah tim sukses nomor urut pemohon) sendiri dan bukan oleh pihak terkait nomor urut bahwa dalil permohonan pemohon pada point itu adalah perbuatan yang positif dan harus didukung, karena semua masyarakat maupun aparat tingkat kampung dan distrik haruslah bertindak netral dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sorong selatan pada tanggal desember bahwa dalil pemohon pada point tentang ancaman terhadap saksi mandat, adalah tidak benar, karena kalaupun hal tersebut benar terjadi, maka sudah tentu akan berhadapan dengan pihak kepolisian. namun fakta yang sesungguhnya, bahwa sampai dengan saat ini, pihak kepolisian dalam konteks gakumdu sama sekali tidak memproses para pelaku intimidasi dan atau ancaman sebagaimana yang didalilkan pemohon tersebut, bahwa selanjutnya dalil permohonan pemohon pada point yaitu tentang keberatan saksi pemohon pada saat dilakukan rekapitulasi suara kpu kabupaten sorong selatan haruslah ditolak dengan tegas. bahkan sebenarnya kita harus memberikan apresiasi kepada komisioner kpu kabupaten sorong selatan, karena dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara sudah sangat sangat bijaksana, dan semua mekanisme telah ditempuh, baik dalam memimpin jalannya acara pleno rekapitulasi sampai kepada menerima masukan dan saran dari kedua saksi pasangan calon kandidat bupati dan wakil bupati yang hadir pada saat itu, begitu pula sampai kepada melaksanakan rekomendasi dari pada bawaslu kabupaten sorong selatan yaitu melakukan pemilihan ulang tps kampung beware distrik menemani, dan semua itu telah dilakukan dengan baik, dan sebelum diambil suatu keputusan selalu komisioner ketua kpu bertanya kepada kedua saksi pasangan calon kandidat bupati dan wakil bupati yang hadir apakah saksi setuju dengan penghitungan suara ini bahkan dengan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal merdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] sal lantang saksi dari kandidat nomor urut katakan ya setuju kemudian ketua kpu mengetuk palu sebagai tanda keputusan tersebut telah sah. dan pada akhirnya kpu kabupaten sorong selatan telah membuatlewat surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sorong selatan nomor pts kpu kab bahwa dalil pemohon pada point angka tentang surat keterangan kematian (lima) kampung pada distrik kokoa, dan (lima) kampung distrik kokoa utara merupakan akal akalan pemohon semata mata dan dalil tersebut haruslah ditolak dengan tegas, sebab menurut kepala distrik kokoa manuel pogba, s.th, sesuai surat keterangan nomor: p.disko tertanggal januari bahwa bukti pt 16j nomor surat skk kokoa)xii tertanggal oktober tidak benar serta nomor surat tersebut tidak sesuai dengan indeks pemerintah distrik kokoa dengan demikian (empat puluh tujuh) orang yang meninggal (lima) kampung yang dikatakan menurut surat keterangan kepala distrik kokoa adalah rekayasa belaka dari pemohon. begitu pula berdasarkan surat pengantar kepala distrik kokoa utara bahwa dari daftar pemilih tetap dpt) (lima) kampung distrik kokoa utara terdapat (tiga belas) orang telah meninggal dunia juga haruslah ditolak dengan tegas, sebab perolehan suara yang ada (lima) kampung distrik kokoa utara baik kandidat calon nomor urut maupun kandidat calon nomor urut sama sama memperoleh suara, dengan demikian kalau pemohon mendalilkan mempergunakan hak suara orang yang sudah meninggal, apakah pemohon dapat membuktikan bahwa suara itu diberikan kepada kandidat calon nomor urut ataukah kepada kandidat calon nomor urut bahwa dalil pemohon pada point tentang pernyataan anggota polres sorong selatan perihal pengusiran terhadap saksi mandat kampung korewatara, adalah pernyataan yang tidak benar, karena bagaimana mungkin ada pelanggaran hukum didepan aparat penegak hukum namun hal tersebut dibiarkan saja terjadi oleh aparat tersebut, tanpa melakukan tindakan dalam merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id se) rangka penegakan hukum. hal ini semakin mempertegas bahwa, sesungguhnya pemohon sudah tidak berdaya dalam membuktikan dalil dalilnya: bahwa menyangkut dalil permohonan pemohon pada point yang menyatakan menurut salmon teori, pelaksanaan pemungutan suara kampung kayobiro distrik kokoa utara dilaksanakan oleh beberapa orang saja adalah hal yang tidak benar dan haruslah ditolak, karena salmon teori sendiri adalah kepala distrik kokoa utara yang seharusnya netral, namun sebaliknya malah datang kampung kayobiru pada tanggal desember jam wit dan mengumpulkan masyarakat serta membagi bagikan uang kepada masyarakat dan mengarahkan masyarakat untuk memilih calon kandidat nomor urut sehingga pada saat malam itu kegiatan yang dilakukan oleh saudara salmon teori ditegur oleh marten dorong dan bartolemeus dorong. dan sebelum dilaksanakan pencoblosan tps kehadiran salmon teori diusir oleh masyarakat kampung kayobiro karena ada upaya untuk melakukan penyuapan kepada masyarakat. dengan demikian apa yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar, namun sebaliknya perbuatan dari salmon teori selaku kepala distrik kokoa utara yang tidak netral itu yang ditegur oleh masyarakat bukti pt pt bahwa terhadap dalil pemohon pada point tentang mutasi logistik surat suara adalah merupakan dalil yang mengada ada dan harus ditolak, karena mutasi logistik tersebut dilakukan sesuai standart pengamanan dari beberapa instansi dan lembaga seperti panas dan aparat kepolisian, termasuk kodim bahkan masyarakat pada umumnya, lalu bagaimana mungkin mutasi tersebut dapat diklaim sebagai sesuatu yang berpengaruh terhadap perolehan suara apalagi tidak terdapat fakta bahwa telah terjadi hal hal terhadap surat suara dimaksud, bahwa selanjutnya dalil permohonan pemohon pada point juga harus ditolak dengan tegas, sebab apa yang disampaikan tentang pemungutan suara kampung kayobiru distrik kokoa utara itu tidak benar, sebab pelaksanaan pemungutan suara tps kayobiru telah berjalan dengan baik, hanya ada upaya upaya dari tim calon kandidat nomor urut untuk sengaja mengacaukan jalannya pemungutan suara, seperti contoh ibu ora momo,bahwa sebagai penduduk kampung kayobiru, distrik kokoa utara, namun sebaliknya ibu ora momo tinggal dan terdaftar pada dpt kelurahan kabus, distrik teminabuan tps dengan nomor urut dalam dpt adalah dan pada saat dilaksanakan pemilihan pada tanggal yang bersangkutan berada kampung berawa dan bubuk. bukti pt 19j: bahwa dalil permohonan pemohon pada point yang menyatakanuntuk menyelesaikan permasalahan permasalahan yang timbul. terhadap dalil pemohon ini juga haruslah ditolak dengan tegas, dprd tidak dalam kapasitas menurut hukum untuk dapat menerbitkan suatu rekomendasi atas proses penghitungan perolehan suara, karena kewenangan tersebut ada pada panas dan bukan pada dprd, apalagi sekretaris pansus adalah kromium agus momo yang tidak lain adalah saksi pemohon pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kpu kabupaten sorong selatan. bukti pt 20j: dengan demikian sangatlah jelas terbukti bahwa sebenarnya yang bertindak arogan maupun dan selalu melakukan pelanggaran pelanggaran dan ti'adakan tindakan untuk menghalang halangi memohon dalam proses pelaksanaan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten sorong selatan adalah pemohon sendiri, untuk itu pihak terkait memohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi menyatakan sebagai berikut:adaueron persidangan tanggal januari sebagai berikut: bukti ptptmodel c kwk., model c1 kwk dan lampiran model c1 kwk. tps kampung tarif, distrik kokoa bukti pt model c kwk., model c1 kwk dan lampiran model c1 kwk. tps kampung siwatori, distrik kokoa bukti pt model c kwk., model c1 kwk dan lampiran model c1 kwk. tps kampung corona, distrik kokoa bukti pt model c kwk., model c1 kwk dan lampiran. model c1 kwk. tps kampung napas, distrik kokoa merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti pt model c kwk., model c1 kwk dan lampiran model c1 kwk. tps kampung midori, distrik kokoa bukti pt model c kwk., model c1 kwk dan lampiran model c1 kwk. tps kampung korewatara, distrik kokoa bukti pt model da kwk dan model da2 kwk distrik kokoa. bukti pt model c kwk., model c1 kwk dan lampiran model c1 kwk. tps kampung kayobiro, distrik kokoa utara bukti pt model c kwk., model c1 kwk dan lampiran model c1 kwk. tps kampung dahaga, distrik kokoa utara bukti pt model c kwk., model c1 kwk dan lampiran model c1 kwk. tps kampung komandan ii, distrik kokoa utara bukti pt model da kwk dan model da1 kwk distrik kokoa utara. bukti pt surat keterangan dari kepala distrik kokoa nomor p.disco tertanggal januari bukti pt pernyataan dari marten dorong tertanggal januari bukti pt pernyataan dari bartolemeus dorong tertanggal januari bukti pt daftar pemilihan tetap dpt) kelurahan kabus, distrik teminabuan. dan ibu ora momo terdaftar tps dengan nomor urut dalam dpt adalah bukti pt surat pernyataan dari jonathan salambauw, tertanggal januari bukti pt surat dari koalisi muda kampung elles dan senkyo, distrik sawit, kepada kapolres sorong selatan, dengan nomor kgm ef xi1 perihal menolak kampanye dialog kampung elles dan senkyo, tertanggal nov(vide bukti bukti tg. bukti pt dengan demikian, mahkamah.ororong selatan diumumkan oleh memohon berdasarkanhari jumat, tanggal desember pukul wit wib) (vide bukti bukti tgrong selatan, provinsi papua barat tahun berdasarkan(vide bukti bukti ta. bukti pt serta berita acara rapat komisi pemilihan umum kabupaten sorong selatanorong selatbupati kabupaten soro ala21 terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut, bahwa oleh karena baik pemohon maupun pihak terkait tidak menjelaskan dalil jumlah penduduk wilayah kabupaten sorong selatan, maka mahkamah mendasarkan dalam jawaban memohon pada angka butir yang menerangkan jumlah penduduk kabupaten sorongorongoroiisorong selatan pada tanggal desember bahwadiumumkan pada hari jumat,rtinus salam s.sos berdasarkan tabel tersebut diatas pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak suara:martinus salam s.soshwa menurut pemohon kertas suara seluruh tps distrik kokoa dan kokoa utara yang sudah color oleh kpps dan tidak dihadiri oleh saksi mandat pemohon adalah sebagai berikut: bahwa terjadinya pencoblosan tps kampung napas. bahwa terjadinya pencoblosan tps kampung siwatdahaga: bukti bahwa terjadinya pencoblosan tps kampung kayubiroemudaan iimidorewatarcoronmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id |
bea magngkulu tahun yang diajukan oleh: i1. nama hj. leni hayati john latief, se., tempat, tanggal lahir taba anyar, oktober pekerjaan anggota dprd kota bengkulu tempat tinggal jalan kuala alam nomor rt rw. kelurahan tanah patah, kecamatan ratu agung, kota bengkulu nama drs. ir. sudut, tempat, tanggal lahir dolok ulu, agustus pekerjaan pegawai negeri sipil tempat tinggal perumahan puri lestari blok nomor rt rw. kelurahan kandang kecamatan kampung melayuahmad kuswandi, s.h., irwan, s.h., dan ilham fatahillah, s.h., kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum ahmad kuswandi, s.h., partners yang beralamat jalan danau raya nomor panorama kota bengkulu 0n0050n0050000 ll. pemohon, terhadap: komisi pemilihan umum kota bengkulu, berkedudukan jalan wr. suparman nomor pengiring permai, kota bengkulu: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus ketua komisi pemilihan umum kota bengkulu tertanggal oktober memberi kuasa suyanto, s.h., kepala kejaksaan negeri kota bengkulu dan tertanggal oktober memberi kuasa kepada nowrap haris, s.h., hum dan sehari, s.h., keduanya adalah advokat konsultan hukum pada kantor advokat konsultan hukum nowrap haris rekan yang beralamat jalan wr. suparman griya azzahra blok nomor kelurahan pengiring permai0550205000005000000n ll. memohon, i1. nama ahmad komedi, s.h., tempat, tanggal lahir masmambang, desember alamat jalan wr. soepratman nomor rt rw. kelurahan kandang limun, kecamatan muara bengkulu, kota bengkulu nama dani hamdani tempat, tanggal lahir bandung, maret alamat jalan semeru nomor rt rw. kelurahan sawah lebar, kecamatan ratu agung,using aisyah putra sembiring, s.h., kalian s.h., edi sugiarto, s.h., mh., ahmad syahrul, s.h., husni thamrin, s.h., dan julia, s.h., kesemuanya adalah advokat yang bergabung dalam tim advokasi dan bantuan hukum ahmad komedi dan dani hamdani yang beralamat wr. soepratman perumahan griya perolehan suara dengan cara terencana, terstruktur, dan masif, sebagai berikut: keterlibatan dalam penyusunan,ebagai data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam pemilukada kota bengkulu tahun berdasarkan data kependudukan yang .,mhtidaknomor ahmad komedi sh.,mh dan dani hamdani, bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bahwa walikota ahmad komedi, sh.,mh selaku incumbent melalui kecamatan dan kelurahan dalam pemutakhiran data pemilih melakukan pemberhentian bagi para rt rt yang tidak berpihak kepada pasangan incumbent, cari pelaksana harian tugas orang yang bisa membantu pasangan incumbent untuk memperoleh suara wilayah masing masing, terbukti banyaknya daftar pemilih yang eksodus bukan warga setempat tidak berdomisili kota bengkulu, banyak undangan yang tidak ada orangnya bukti bahwa setiap dimasing masing tps mata pilih eksodus berkisar orang, yang tidak berdomisili pada setempat bukan warga kota bengkulu bukti dan pernyataan keterangan wilayah kota bengkulu bukti bukti bahwa pasangan calon nomor urut telah terbukti melibatkan mengikut sertakan lurah dalam pelanggaran money politic hal ini terbukti tertangkap nya salah satu lurah kadang limun kecamatan muara bangkahulu kota bengkulu yang ditangkap oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut ridwan mario, dan bowo train, sh. pada malam bahwa program ini telah dilakukan pembahasannya anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota bengkulu bersama dprd kota bengkulu yang didalamnya termasuk pemohon guo calon walikota bengkulu nomor urut yang juga ikut mengesahkan program kemanusiaan ini: bahwa tidak benar jika program ini menjadi alat bagi pihak terkait, karena program ini tetap dijalankan terlepas dari ada atau tidaknya pemilukada walikota dan wakil walikota kota bengkulu tahun karena menjadi program tahun pemerintah kota bengkuluprogram bedah rumah sebanyak unit rumah sebagai alat kampanye. bahwa program bantuan stimulan perumahan swadaya bps) adalah program kementerian perumahan rakyat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman, ruang lingkup program bps untuk pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas dan pembangunan prasarana, sarana utilitas: bahwa program tersebut sudah berlangsung sejak tahun dan hingga tahun belum terealisasi. kegiatan yang dilakukan baru tahap verifikasi oleh pemerintah pusat sebagaimana dalam mekanisme dan prosedur yang terdapat dalam petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (vide bukti pt bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan unit (bukan unit seperti yang disampaikan oleh pemohon) untuk peningkatan kualitas rumah sebagaimana tertera dalam perjanjian kerjasama antara deputi mentri bidang perumahan swadaya kementerian perumahan rakyat dengan walikota bengkulu nomor pks ds dan nomor bappeda tentang percepatan pembangunan perumahan swadaya bagi masyarakat miskin kota bengkulu tahun tertanggal september dimana nama nama calon penerima berdasarkan data yang berasal dari badan pusat statistik, dan nama nama tersebut disampaikan kepada pemerintah kota bengkulu. (vide bukti pt bahwa atas dasar data yang diberikan oleh pemerintah pusat nama nama tersebut verifikasi oleh pemerintah kota bengkulu bersama dengan pemerintah pusat kementerian perumahan rakyat). selanjutnya dari data verifikasi tersebut ditetapkan calon penerima bantuan bedah rumah. bahwa tidak ada tim pemenangan atau tim kampanye, yang menempelkan stiker pasangan calon nomor urut justru rumah rumah yang akan diverifikasi terdapat juga stiker pasangan calon lain. hal ini dapat dilihat dari foto foto rumah calon penerima bantuan bps (vide bukti bahwa tidak ada penyalahgunaan program pemerintah pusat khususnya bedah rumah, untuk ajang kampanye pihak terkait, karena pemerintah kota bengkulu hanya melakukan pendataan saja, sedangkan verifikasi dilakukan oleh pemerintah pusat. oleh karena itu, tidak ada korelasi perolehan suara pihak terkait dengan jumlah rumah yang didatapendataan, sosialisasi dan verifikasi merupakan bagian dari proses atau tahap sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis program kementerian perumahan rakyat. bahwa dalam petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis tersebut dan surat edaran kementerian perumahan rakyat nomor se ds tertanggal april (vide bukti pt bahwa dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program bedah rumah tersebut, tentu saja terdapat aktivitas sosialisasi dan pendataan, yang bertujuan agar pelaksanaan program bedah rumah tersebut tepat sasaran dan mampu secara bersama kontrol secara bersama dengan masyarakat. bahwa dalam upaya untuk melakukan sosialisasi dan pendataan tersebut tentu saja melibatkan unsur penyelenggara pemerintahan dari tingkat kecamatan, kelurahan, sampai dengan rukun tetangga. hal yang demikian ini dikarenakan selain berdasarkan arahan dan petunjuk pelaksanaan program bedah rumah yang telah ditentukan oleh kementerian perumahan rakyat, juga didasarkan atas pertimbangan bahwa unsur penyelenggara pemerintahan yang ada tingkat kecamatan, kelurahan, dan rukun tetangga merupakan pihak pihak yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat wilayahnya. dengan demikian masyarakat akan memiliki informasi dan pengetahuan yang baik guna melakukan sosialisasi dan pendataan berkaitan dengan realisasi dari pelaksanaan program bedah rumah tersebut: bahwa aktivitas yang demikian ini jelas tidak bertentangan dengan mekanisme program yang telah ditentukan. oleh karenanya pihak terkait pun secara tegas tidak pernah mengklaim bahwa program tersebut merupakan program pihak terkait untuk kemudian juga tidak benar apabila melalui program bedah rumah ini, pihak terkait telah melakukan kecurangan dan ketidakadilan dalam rangka kemenangan dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota bengkulu tahunbodong mengelabui masyarakat yaitu program jamkeskot pada masa tenang melibatkan relawan lbh bhakti alumni unit yang belum ada anggaran untuk itu pelanggaran bersifat masif) dapat kami tanggapi sebagai berikut: bahwa program jamkeskot jaminan kesehatan kota) adalah program tahunan yang sudah dilakukan sejak tahun kerjasama dengan pt. akses. program jamkeskot ini sudah disetujui oleh dprd kota bengkulu sehingga wajib untuk dilaksanakan realisasinya tanpa mengenal batas waktu, pada tahun dilakukan perubahan sistem pengelolaan bekerjasama dengan rumah sakit daerah yunus. bahwa dari perubahan ini dan pengalaman pada tahun masyarakat kota bengkulu yang berhak menerima program jamkeskot ini belum maksimal, baik dalam tataran sosialisasi maupun penerima manfaat. jelas bahwa dengan latarbelakang masalah atas, lbh bhakti alumni universitas bengkulu unit) mengajukan permohonan untuk menjadi relawan advokasi dan pendampingan dalam program jamkeskot pada tanggal mei vide bukti pt bahwa terhadap surat dari lbh bhakti alumni unit ini, walikota bengkulu merespon positif adanya keinginan masyarakat melalui lbh bekerjasama dan berpartisipasi dalam melakukan pengawalan terhadap program jamkeskot dan menyarankan pada bidang teknis: vide bukti pt bahwa sosialisasi, pengawalan dan advokasi terhadap penerima jamkeskot maka dilakukan suatu kerjasama pengawalan dengan lbh bhakti alumni universitas bengkulu unit) yang bertugas membantu dan mendampingi dalam pendataan, sosialisasi, melakukan verifikasi, membagikan kartu kepada penerima manfaat berdasarkan perjanjian kerjasama antara lbh bhakti alumni dengan kepala bagian administrasi kesra setda kota bengkulu tertanggal juli vide bukti pt bahwa terhadap dalil anggaran program jamkeskot yang belum dan anggarannya, menunjukkan bahwa pemohon sebagai wakil rakyat kota bengkulu sangat tidak perduli dan memperhatikan dalam pembahasan apbd yang lalu, oleh karenanya bagi pihak terkait memandang dengan dalil permohonan dari pemohon guo merupakan mencoreng muka sendiri: bahwa terkait dengan dalil pihak terkait menjual program bodong pada saat hari tenang menjelang pencoblosan merupakan rekayasa fakta, dan oleh karenanya secara tegas kami nyatakan bahwa pihak terkait tidak pernah menjual program bodong terlebih menjual berkampanye disaat hari tenang pencoblosan. oleh karenanya pihak terkait mempertanyakan terhadap dalil rekayasa fakta ini untuk sekedar menyusun permohonan yang bombastis namun tidak memiliki nilai pembuktian fakta sama sekaliterhadap dalil pemohon halaman huruf tentang money politic terbukti tertangkap tangan nya dan lurah kandang limun kecamatan muara bangkahulu pada malam pencoblosan.: maka dengan ini, untuk kesekian kalinya,::,,lah benar,videterhadap dalil pemohon yang menyatacalo, dapat kami tanggapi sebagai berikut: bahwa dalil pemohon sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan sebagaimana dalam jawaban dan tanggapan berkenaan dengan dalil yang sama pada poin poin atas, bahwa meskipun telah kami jawab, dapat kami tegaskan kembali bahwa pemohon tidak dapatmembuktikan atau menunjukkan alat bukti bahwa politik uang telah dilakukan oleh pegawai kelurahan, lurah, rt, dan rw. dalil tersebut hanya merupakan dalil sepihak yang dinyatakan oleh pemohon tanpa didasarkan atas alat bukti pendukung: pemohon dalam menjelaskan politik uang tersebut hanya menunjukkan adanya dugaan kasus yang melibatkan satu orang lurah kandang limun yang diduga telah melakukan tindakan politik uang. sementara bukti pendukung terhadap dalil pegawai kelurahan, rt, dan rw, tidak dapat dibuktikan oleh pemohon. sangat jelas menunjukkan bahwa dalil sepihak tersebut hanya merupakan argumentasi tidak mendasar yang diajukan oleh pemohon dengan harapan agar pihak terkait menghadapi persoalan hukum yang pada akhirnya diharapkan oleh pemohon agar pemohon yang dapat masuk sebagai peserta pemilukada pada putaran kedua, tindak lanjut dari dugaan politik uang yang dilakukan oleh lurah kandang limun tersebut berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut ternyata dikembalikan oleh gakumdu karena dinilai tidak memiliki cukup alat bukti. dengan kondisi yang demikian ini jelas dalil pemohon tidak dapat diterima dan tidak memiliki cukup alat bukti baik untuk mengkaitkan dugaan tersebut dengan pihak terkait, termasuk tidak memiliki cukup alat bukti bahwa lurah tersebut diduga melakukan tindakan politik uangketerlibatan aparatur negara mobilisasi pns kota bengkulu sebagai alat kampanye, dapat kami tanggapbahwa,, bahwa dalil pemohon mengandung makna yang rancu dan tidak jelas (obscura libel) karena yang dimaksud dengan pasangan walikota dan wakil walikota dalam kampanye berarti sudah menjadi walikota dan wakil walikota, seharusnya dalil tersebut menyampaikan pasangan calon walikota dan wakil walikota: bahwa dalam dalil tersebut seharusnya menyampaikan pasangan calon walikota wakil walikota atas nama siapa dan nomor urut berapa, atau kalimat ini dituju pada pemohon sendiri? fasilitas negara seperti apa? bagi kami pihak terkait memandang bahwa pemohon walikota bengkulu merupakan anggota dprd kota bengkulu jadi bisa saja pemohon calon walikota hj. leni hayati john latif) nomor urut berkemungkinan bisa menggunakan fasilitas negara: bahwa berkenaan dengan pembagian baju batik gratis dari dana apbd dapat kami tanggapi bahwa pengadaan baju batik gratis diperuntukkan dalam program pakaian baju batik yang telah disyahkan oleh dprd kota bengkulu. pemohon sendiri ikut mengesahkan karena pemohon juga sebagai anggota dprd kota bengkulu, bahwa adanya program seragam pakaian batik diusulkan pada acara musyawarah rencana pembangunan musrenbang) kota bengkulu sebagaimana dalam surat tertulis usulannya. vide bukti pt. bahwa dari usulan tersebut, tim anggaran pemerintah daerah tapi) kota bengkulu mengusulkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah apbd) kota bengkulu yang pada tahap selanjutnya disetujui dan disahkan menjadi program pemerintah kota bengkulu dalam apbd kota bengkulu, bahwa menurut pihak terkait, program baju batik merupakan program pemerintah kota bengkulu yang harus dijalankan meskipun ada atau tidak ada pemilukada kota bengkulu. lagi pula, jika mengasumsikan dalil pemohon tidaklah berbanding lurus antara pembagian seragam baju batik dengan perolehan suara pihak terkait: bahwa dengan demikian pembagian baju batik gratis sebagaimana didalilkan oleh pemohon guo tidak sesuai dan mengada ada dan sudah sepatutnya tidak terbukti atau setidak tidaknya dikesampingkan, bahwa tanggapan pihak terkait dalil pemohon halaman huruf sekaligus kami juga menanggapi pada halaman poin tentang pengerahan massa guru guru kota bengkulu yang meleburkan sekolah kota bengkulu. bahwa pada saat acara halal bil halal dan ulang tahun pgri, ahmad komedi dalam kapasitasnya sebagai walikota bengkulu diundang oleh pengurus pgri kota bengkulu pada tanggal september dalam suratnya bernomor pgri kot xxi bukti pt bahwa acara tersebut tidak hanya mengundang walikota namun juga kapolsek selebar bukti pt dandim kota bengkulu bukti pt kepala kejaksaan negeri bengkulu bukti pt danlanud bengkulu bukti pt kapolres bengkulu bukti yang merupakan forum komunikasi pemerintah daerah (skpd) dalam acara pencoblosan kediamannyasebesar rp. (seratus ribu rupiah), bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti hal ini juga panwaslukada kota bengkulu sengaja memperlambat dan pada akhirnya untuk menghentikan proses tersebut, dengan alasan kurang saksi dan kedaluwarsa habis waktu hari, padahal saksi saksi tidak pernah dipanggil, melainkan memanggil satu orang saksi yang diketahui tidak akan datang memenuhi panggilan panwaslukada kota bengkulu yang sengaja memperlambat tidak menaikkan persoalan tersebut, bahwa dari jumlah suara pasangan incumbent nomor urut pasangan ahmad komedi, sh., dan dani hamdani, suara sah berdasarkan pleno komisi pemilihan umum kpu) kota bengkulu sebanyak suara, dari suara tersebut secara tegas, jelas didapat dari hasil pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu calon walikota dan wakil walikota bengkulu tahun yang melanggar asas asas pemilu yang bersifat terencana, terstruktur, dan masif, terbukti telah tertangkap tangan lurah kandang limun kecamatan muara bangkahulu kota bengkulu atas nama pelaku samurai, didapat rekap nama nama warga yang akan mendapat uang money politic dari nomor urut sebanyak orang (mata pilih) yang ditangkap pada malam pencoblosan oleh tim pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut ridwan mario, dan bowo irianto, sh, dengan uang total sebesar (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti sebagai berikut: suara pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu nomor urut incumbent ahmad komedi, sh.,mh dan dani hamdani, berdasarkan pleno komisi pemilihan umum kpu) kota bengkulu sebanyak: suara, terbukti (tertangkap tangan) lurah kandang limun sdr. samurai pada malam pencoblosan yang didapat uang tunai sebesar halal bil halal guru sekota bengkulu dan peresmian pemakaian gedung guru oleh walikota bengkulu, bahwa pada saat acara tersebut, pihak terkait tidak sedang dalam masa kampanye karena berdasarkan jadwal cuti kampanye yang diijinkan oleh gubernur sebagaimana dalam surat keputusan tahun tentang pemberian cuti untuk melakukan kampanye dalam pemilukada dan wakanda kota bengkulu tahun tertanggal september bukti pt bahwa dalam acara tersebut diabadikan pula dalam dokumentasi foto sebagai laporan panitia penyelenggara bukti pt bahwa dalam acara tersebut pihak terkait tidak pernah berkampanye, berpesan, memerintahkan, mengajak, menekan, ataupun cara lain yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan untuk mendukung memilih pasangan pihak terkait dalam pemilukada walikota bengkulu tahun bahwa dengan demikian, pihak terkait (calon walikota incumbent) tidak pernah melakukan hal sebagaimana yang didalilkan pemohon yaitu menjadikan ajang kampanye pada saat hari ulang tahun dan halal bil halal pgri kota bengkulubahwa terhadap anggapan meleburkan sekolah pada jam kerja jam belajar siswa, pihak terkait tidak pernah memerintahkan, mengajak kepada guru, kepala sekolah atau pun kepada siswa langsung untuk meleburkan siswa pada hari acara tersebut, bahwa berdasarkan surat nomor pgri kot xxi tertanggal september perihal undangan kepada kepala tk ra sd mi smp mts sma ma smk negeri swasta se kota bengkulu untuk hadir berkaitan dengan acara atas dengan catatan siswa pada tesebut diberi tugas belajar rumah, snack guru ditanggung dan dikoordinir oleh kepala sekolah masing masing dan menggunakan batik pgri bukti pt bahwa dengan adanya surat atas merupakan fakta pula bahwa acara tersebut sepenuhnya milik pgri tanpa adanya intervensi dan inisiatif dari pihak terkait, dan perlu diketahui dan pahami oleh pemohon tidak mungkin para siswa tetap sekolah sementara para guru sedang mengikuti acara pgri sebagaimana undangan dimaksud atas: berkenaan dengan adanya dalil menyebarkan selebaran pasangan calon nomor urut merupakan dalil yang tidak benar dan rekayasa saja karena tidak ada satu pun selebaran yang dilakukan oleh pihak terkait maupun tim kampanye lagi pula acara tersebut karena acara tersebut dihadiri oleh unsur musica kota bengkulu.terhadap dalil pemohon halaman huruf tentang pembagian honorer serentak pada saat pendekatan pemilukada kota bengkulu dapat kami jelaskan sebagai berikut: bahwa dalil pemohon tidak jelas (obscura libel) apakah yang dimaksud dengan pegawai kepala dinas pendidikan kota bengkulu, lagi pula walikota bengkulu tidak pernah melakukan pengangkatan honorer lingkungan dinas pendidikan nasional kota bengkulu melalui walikota bengkulu, bahwa tidak ada pelibatan pegawai kepala dinas pendidikan kota bengkulu dalam pembagian honorer tersebutdinas pendidikan kota bengkulu pernah membagikan walikota bengkulu nomor sk. tentang pengesahan guru tidak tetap pada sekolah negeri lingkungan pemerintah kota bengkulu yang merupakan salah satu syarat sertifikasi guru bagi guru tidak tetap pada sekolah negeri sebagaimana diatur padaserta peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun tentang sertifikasi guru: vide bukti pt terhadap dalil pemohon nomor huruf halaman menyatakan pembagian penghargaan siswa i berprestasi kota bengkulu yang mengundang seluruh wali murid balai kota bengkulu. terhadap dalil atas dapat kami tanggapi: bahwa program setiap tahun dalam rangka memotivasi siswa pelajar serta untuk mewujudkan program bengkulu kota pelajar, maka pemerintah kota bengkulu melalui program pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi (bintang kelas) dalam bentuk piagam penghargaan dan beasiswa bagi siswa berprestasi setiap kelas dan setiap sekolah yang ada kota bengkulu, bahwa program penghargaan dan beasiswa siswa berprestasi ini telah berjalan sejak tahun yang lalu dan menjadi agenda tahunan pada kenaikan kelas setiap tahun ajaran baru, bahwa tidak benar pasangan pihak terkait menyuruh atau memerintahkan tim pemenangan atau tim kampanye untuk mengumpulkan siswa berprestasi atau juara kelas rumah dinas walikota: bahwa tidak ada pembagian foto atau selebaran pasangan calon nomor urut kepada wali murid atau siswa, yang ada hanyalah pembagian penghargaan sebagai wujud keseriusan walikota dalam mensukseskan program bengkulu kota pelajar. hal ini dapat dilihat dari pernyataan dari wali murid yang menerima piagam dan beasiswa, vide bukti pt bahwa pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi adalah program dinas pendidikan kota bengkulu dalam mensukseskan bengkulu kota pelajarivdan pasangan calon walikota calon wakil walikota bengkulu nomor urut helmi hasan, ariana sosialnya) bahwa selain membantah atas tuduhan pemohon, izinkanlah kami juga menyampaikan hal hal yang berkaitan dengan permasalahan pemilukada walikota wakil walikota bengkulu tahun yang lalu, dalam halmenjelang pelaksanaan pemilukada kota bengkulu tanggal september pemohon dan tim kampanye tim pemenangan tim sukses telah membagi bagikan uang sebesar rp. , kepada seluruh ketua kota bengkulu untuk memilih nomor urut pada pelaksanaan pencoblosan. bukti pt bahwa sambil menyerahkan uang tersebut, tim pemohon menyuruh membujuk dan menekan saksi agar membagikan uang kepada warga lingkungannya untuk memilih nomor urut pasangan leni sudut) pada pelaksanaan pencoblosan. bahwa berdasarkan tahapan pemilukada walikota wakil walikota bengkulu tahun memohon guo telah menetapkan jadwal kampanye sebagaimana surat keputusan kpu kota bengkulu nomor .a pts kpu kota vii tentang tahapan pemilukada yang berkenaan dengan jadwal kampanye calon walikota dan wakil walikota kota bengkulu tahun vide bukti pt bahwa dari fakta lapangan, ternyata pemohon tidak melakukan kegiatan kampanye pada jadwal yang telah ditulis. namun demikian ketika tahap pemungutan suara dan penghitungan suara justru pemohon memperoleh jumlah suara yang lebih besar dan menduduki posisi ke dari calon calon pasangan walikota wakil walikota lainnya yang mengikuti dan melakukan kegiatan kampanye pada pemilukada yang lalu, bahwa dari fakta lapangan seperti uraikan atas sangatlah berdasar, sangat beralasan bagi mahkamah untuk menyatakan upaya money politic yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut terbukti dan oleh karenanya mahkamah berhak untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut bahwa praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pemohon sebagaimana diuraikan atas, sangat menguntungkan pemohon, dan sebaliknya telah merugikan pasangan calon lain, termasuk pihak terkait berdasarkan uraian fakta yang pihak terkait kemukakan utusaota bengkulu yang telah menggunakan hak pilihnya. dalam hal pemohon adalah pelaku pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada kota bengkuluhal ini dapat diambil pepatah yang biasa disebut maling teriak maling ota bengkulu. tapi justruasangan calon walikota calon wakil walikota bengkulu nomor urut helmi hasan, ir. ariana sosialnya): bahwa berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum tentang pejabat negara yang melakukan kampanye haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasannya. bahwa yang dimaksud dengan pejabat negara sebagaimana diatur dalam telah dengan tegas mendefinisikan pejabat kementrian ataupun pejabat lembaga negara harus seizin dari atasannya dalam hal ini presiden republik indonesia. bahwa pada saat kampanye nomor urut pasangan calon walikota wakil walikota bengkulu, panwaslukada kota bengkulu tidak pernah menerima selembar suratan dari presiden republik indonesia ataupun para menteri yang bersangkutan tentang jadwal cuti masing masing menteri negara dalam ikut berkampanye mendukung, berorasi, mengajak serta mengkampanyekan pasangan tersebut. bahwa pada tahapan kampanye yang telah ditetapkan oleh memohon guo, pasangan calon nomor urut helmi hasan,se ir.ariana sosialnya melakukan kampanye terbuka yang melibatkan pejabat negara dan fasilitas, program pemerintah setingkat menteri yang melakukan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut menteri kehutanan zulkifli hasan diduga setiap dalam kunjungannya kota bengkulu selalu menjanjikan akan membuka akses jalan yang merupakan cagar alam bagi kendaraan pengangkut batubara untuk melewati kelurahan dusun besar, pada saat kampanye sport center pantai panjang kota bengkulu hari minggu tanggal september sekira jam wib, (tiga) orang menteri yaitu menteri kehutanan zulkifli hasan, pada saat kampanye tim pasangan nomor urut menjadikan, sepadahal sangat patut diduga bahwa ketiganya tidak ada izin cuti untuk melakukan kampanye sebagai pejabat negara, bahwa pada saat kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut yang dilaksanakan stadion sawah lebar kota bengkulu menghadirkan menteri koordinator perekonomian hatta rajasa pada saat itu diduga bahwa hatta rajasa tidak ada izin cuti untuk melakukan kampanye sebagai pejabat negara, bahwa pejabat negara menteri kabinet indonesia bersatu ii, yaitu menteri kehutanan, men pan rb, menteri kelautan dan perikanan) ikut berkampanye dan menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara. kedatangan (tiga) menteri negara kabinet indonesia tersebut secara protokoler disambut oleh plt. gubernur bengkulu, junaidi hamzah, pd. sudah dilaporkan kepada bawaslu kota bengkulu dengan nomor penerimaan laporan hhp kb panwaslukada model kwk tanggal september bahwa sejalan dengan dalil pihak terkait, kehadiran para menteri tersebut atas yang melakukan kampanye tanpa izin presiden republik indonesia terlebih dahulu untuk disampaikan kepada panwaslukada dan menyalahgunakan bantuan dan program kementerian untuk mempengaruhi suara pasangan calon nomor urut helmi hasan, se lr. ariana sosialnya telah merusak iklim demokrasi kota bengkulu sebagaimana yang telah dilaporkan oleh forum pembela martabat rakyat bengkulu. vide bukti ptbanyak juga penulisan, pernyataan akan sesuatu hal yang menjadi maksud dan tujuan dari permohonan pemohon. pemohon juga lebih banyak menguraikan hal hal yang bersifat dugaan pelanggaran administrative, asumsi asumsi, perkiraan perkiraan, imajinatif. terlebih lagi penyebutan pemohon dalam permohonannya yang menyatakan adanya putusan perkara pidana dalam perkara black campaign yaitu perkara nomor pid. pn. bkl tanggal september atas terdakwa toni haryanto belum eintracht karena jaksa masih mengajukan banding, sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses pemilukada, baik dugaan pelanggaran pengerahan aparat pns, lurah tidak pernah ada teguran pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh pemohonjustru pihak pemohon yang melakukan pelanggaran berat yaitu money politik dengan membagikan uang kepada para ketua untuk mempengaruhi warganya memilih pasangan calon nomor urut pemohon), bahwa dengan demikiantelah sah dan benar serta berkekuatan hukum mengikat, bahwa pelanggaran baik administratif dan pidana juga dilakukan oleh pasangan calon walikota wiki walikota bengkulu nomor urut diantaranya secara terang terangan adanya pembagian uang kepada para pemilih: bahwa pasangan calon walikota wakil walikota bengkulu nomor urut diantaranya secara terang terangan mengajakyang ikut kampanye dan mensukseskan pasangan calon nomor urut vi. dalam permohonan (petit) berdasarkanota bengkulu nomor pts kpu kota lmemerintahkan kepada memohon guo untuk segera menjalankan pemilihan umum kepala daerah putaran kedu,apat pleno komisi pemilihan umum kota bengkulu nomor ba kpu kotaiviii tanggal agustustanggal september berikut laporannya model db kwk.kpu): bukti pt fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota bengkulu nomor pts kpu kotaanggal september berikut laporannya, tentang penetapan pemenang pemilihan umum walikota dan wakil walikota bengkulu tahun bukti pt fotokopi surat keputusan walikota bengkulu nomor sk. tanggal agustus berikut laporannya tentang mutasi dan promosi pns dilingkungan pemerintah kota bengkulu, termasuk kepala kelurahanlingkar barat kecamatan gading cempakidomulyo kecamatan gading cempak(delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah dimasukkan dalam amplop putih masing masing sebesar rp. (seratus ribu rupiah) oleh tim pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut artinya, dari kelurahan yang ada se kota bengkulu bukti yang dikerahkan oleh pasangan incumbent nomor urut untuk mencari massa melalui lurah kota bengkulu, maka dikomulatifkan dapat disimpulkan dari kelurahan dikurangi satu kelurahan kandang limun (tidak jadi dibagikan karena tertangkap oleh timses pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut ridwan mario, dan bowo irianto, dapat dihitung sebagai berikut: kelurahan kota bengkulu dikurangi satu kelurahan yang batal dibagikan karena tertangkap tangan oleh lurah kandang limun sar. samurai) menjadi kelurahan kota bengkulu. dari lurah (disamakan dengan uang dari lurah kandang limun sdr. samurai yang tertangkap) dikalikan suara money politic oleh pasangan incumbent ahmad komedi sh.,mh dan dani hamdani, sebanyak: suara ilegal yang didapat dari money politik yang melibatkan lurah, jelas bertentangan dengan cita cita asas pemiluuara sah pasangan calon nomor urut ahmad komedi sh.mh. dan dani hamdani. pd. berdasarkan pleno kpu kota bengkulu sebanyak suara dikurangi dari suara hasil money politic, pasangan calon nomor urut pasangan incumbent ahmad komedi, sh. dan dani hamdani. hanya memperoleh suara sah. sedangkan pasangan calon nomor urut hj. leni hayati john latif, se.,msi. dengan drs. ir. sudut, selaku pemohon memperoleh suara sah berdasarkan pleno kpu suara sah, maka pasangan hj. leni hayati john latif, se.,msi. dengan drs. ir. sudut, secara tegas yang berhak maju pada putaran kedua: bahwa dari suara hasil money politic yang melibatkan lurah yang ada kota bengkulu yang dilakukan oleh pasangan walikota kepala daerah tingkat kelurahan oleh panitia pemungutan suara, kelurahan pengiring kecamatan muara bangkahuluebun rosnorama kecamatan siaran pati kota bengkulu, bukti fotokopi kumpulan kliping koran pernyataan ridwan mario yang berbeda bedaalabarjaya kecamatan sungai serutagung kecamatan sungai serut kota bengkulusar baruondok besiumur melelehcitrauara duaanggur bawah kecamatan ratu samballimun kecamatan muara bangkahulu kota bengkulu, bukti pt fotokopi surat kpu kota bengkulu nomor kpu kota l tanggal januari berikut laporannya, perihal permohonan data penduduk potensial pemilih pemilu dp4), bukti fotokopi lampiran keputusan komisi pemilihan umum kota bengkulu tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu kota ! tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota bengkulu tahun bukti pt fotokopi dpt atas nama irwansyah, yang mendapatkan undangan memilih tps kelurahan lingkar barat dengan nomor urut memilih bukti pt fotokopi surat permohonan seragam baju batik pada acara musrenbang kota bengkulu dan surat permohonan dari forum sewalisek selebardimepala kejaksaan negeriptlanudreskeputusan gubernur bengkulu nomor tahun tentang pemberian cuti untuk melakukan kampanye dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota bengkulu tahun bukti foto kegiatan halal halal dan peresmian gedung guru pgri kota bengkulu yang diikuti oleh walikota bengkulu dan unsur musica, bukti fotokopi undangan dari kepala dinas pendidikan kota bengkulu yang ditujukan kepada walikota bengkulu nomor i.diknas tanggal agustus bukti fotokopi undangan dari pengurus persatuan guru republik indonesia pgri) kota bengkulu nomor pgri kot xxi tanggal september yang ditujukan kepada kepala tk ra sd smp m ts ma smk negeri swasta se kota bengkulu dengan acara halal halal dan peresmian gedung guru kota bengkulu: bukti fotokopi kumpulan surat pernyataan atas materai dari siswa dan orang tua siswa, bukti fotokopi keputusan walikota bengkulu nomor sk. berikut laporannya tentang pengesahan guru tidak tetap pada sekolah negeri lingkungan pemerintah kota bengkulu tanggal juli bukti pt foto rumah yang ditempelkan stiker pasangan harman novi akhirudin wahid, pasangan helmi hasan ariana sosialnya, pasangan leni hayati jhon latif sudut, pasangan basri muhammad hutapea, bukti pt foto rumah ridwan mario, calon walikota nomor urut dengan rumah samurai lurah kelurahan kandang limun: bukti fotokopi surat edaran kementerian perumahan rakyat deputi bidang perumahan swadaya, nomor se ds tanggal april tentang petunjuk proses verifikasi lapangan bantuan stimulan perumahan swadaya oleh skpd kabupaten kota, bukti pt fotokopi satu eksemplar berkas atas nama toni haryanto bin suharto, berupa memori banding, kontra memori banding, akta permintaan banding, akta pemberitahuan banding, bukti pt fotokopi surat sekretariat daerah kota bengkulu nomor tanggal agustus yang ditujukan kepada kepala dinas badan kantor bagian camat lurah dilingkungan pemerintah kota bengkulu, berupa himbauan, bukti fotokopi surat ketua lembaga bantuan hukum bhakti alumni unit nomor lbh ba vi tanggal mei perihal permohonan menjadi relawan advokasi dan pendampingan jamkeskot kota bengkulu, bukti pt fotokopi surat walikota bengkulu nomor tanggal juni perihal tanggapan: bukti pt fotokopi surat perjanjian antara kepala bagian administrasi kesra setda kota bengkulu mpannusi, pd. dengan lbh bhakti alumni panca darmawan. tanggal juli bukti pt fotokopi surat tugas nomor lbh ba vii dari ketua lbh bhakti alumni tanggal juli bukti fotokopi surat pernyataan dari ketua yang menyatakan ketua menerima uang rp. (enam juta rupiah) menjelang pencoblosan untuk dibagikan kepada warga untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kota bengkulu nomor kpu kota vii1 tanggal agustus yang ditujukan kepada walikota bengkulu mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilukada walikota wakil walikota bengkulu tahun bukti fotokopi maklumat dari forum pembela martabat rakyat bengkulu terndungankabumigar dewalakang pondokurunperggantungatasdalamanah patbener kecamatan ratu agungnusa indnangaawah lebartebengjembatan kecildang nangkadusun besarimur indahajakintu batuling kecamatan teluk segaraemarang kecamatan sungai serutrabayaampung keladimatang gubernur kecamatan muara bangkahulu kota bengkulu, bukti fotokopi piagam penghargaan dari walikota bengkulu yang diberikan kepada bintang kelas: bukti pt (dua) lembar alat peraga pencoblosan pasangan calon nomor urut bukti pt (satu) lembar stiker pasangan calon nomor urut leni hayati jhon latief sudut).' janji pada tanggal oktober yang menerangkan sebagai berikut: bujang saksi adalah kepala badan daerah kota bengkulu, mutasi pejabat dan pns kota bengkulu tidak ada kaitannya untuk memenangkan kandidat nomor urut dalam pemilukada kota bengkulu, jumlah pejabat yang dimutasi sebanyak kepala lurah sidomulyo, kecamatan lingkar barat kebun ros, panorama pengiring dan kampung melayu: mutasi tersebut dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan lurah yang pensiun: saksi tidak melakukan mutasi karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari bkd: berdasarkan laporan bahwa psn dalam pemilukada kota bengkulu netral: rusli kawin saksi adalah sekretaris daerah kota bengkulu, dan wakil walikota bengkulu incumbent nomor urut dibagikan untuk pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu, bahwa jika suara incumbent ahmad komedi dan dani hamdani, tidak melakukan kecurangan dan pengerahan money politik yang melibatkan lurah mendapatkan suara maka pasangan nomor urut hj. leni hayati john latif, se.,msi. dengan drs. ir. sudut, pd, hanya mendapatkan suara saja dari suara pasangan ahmad komedi dan dani hamdani yang melakukan melibatkan lurah money politic yang sudah dipublikasikan media lokal (jika pasangan lain juga masing masing mendapat suara, dari suara money politic sebanyak oleh nomor urut jelas perolehan suara pemohon pleno kpu kota bengkulu sebanyak suara sah, bahwa pasangan calon nomor urut ahmad komedi dan dani hamdani, menurut pemohon dari suara suara, pasangan ini hanya mendapatkan adapun menurut penghitungan pemohon, seharusnya perolehan suara pemohon dalam pemilukada kota bengkulu tahun sebagai berikut:subroto, sm, se, hilman azani ikrar, sh.,mm, mh. dwi panas didi saksi membenarkan keterangan keterangan kepala bkd kota bengkulu rusli kawin) bahwa mutasi pejabat dan pns tersebut tidak ada kaitannya untuk memenangkan kandidat nomor urut dalam pemilukada kota bengkulu karena tanpa pemilukadapun mutasi tetap akan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan: saksi yang melantik pejabat yang dimutasi tersebut, yunirhan saksi adalah kepala pendidikan nasional diknas) kota bengkulu, jumlah pegawai honorer kota bengkulu sebanyak pegawai honorer tersebut diangkat ada yang didasarkan pada surat keputusan kepala sekolah maupun surat keputusan yayasan, surat keputusan guru honorer tersebut tidak diterbitkan secara bersama sama (serentak), reward bintang kelas pemerintah kota bengkulu ditandatangani oleh walikota bengkulu, dalam setiap pemberian record bintang kelas selalu disertai foto walikota bengkulu dan kepala dinas pendidikan kota bengkulukegiatan mahal halal tahun dilaksanakan sebelum masa kampanye pemilukada kota bengkulu yang dihadiri antara lain oleh walikota bengkulu, walikota bengkulu menyampaikan pidato yang isi pidato tersebut bersifat umum dan membicarakan mengenai pemilukada kota bengkulu: mukhtarimin saksi adalah ketua pgri kota bengkulu: kegiatan halal halal yang dilaksanakan oleh pgri kota bengkulu merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun: walikota diundang dalam acara halal halal tersebut untuk meresmikan gedung guru kota bengkulu, halal halal tersebut mengundang seluruh anggota pgri kota bengkulu, tidak ada intruksi untuk meleburkan anak sekolah, namun karena halal halal tersebut dilakukan pada hari kerja, maka guru memulangkan siswa dengan diberi tugas rumah, kegiatan halal halal dilaksanakan dengan izin kepala dinas pendidikan kota bengkulu, fitria saksi adalah kepala badan pembangunan daerah bappeda) kota bengkulu, program bedah rumah merupakan bantuan atau program dari bsb dan kementerian negara perumahan rakyat yang dilakukan sejak tahun dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan, dana bedah rumah diambilkan dari apbn yang merupakan mata anggaran dari kementerian negara dan perumahan rakyat, saksi hanya melaksanakan program dari kementerian negara perumahan rakyat, syahril effendi saksi adalah ketua rt. kelurahan kandang limun: pada tanggal september (hari tenang), saksi berada rumah lurah kandang limun bernama syamsul untuk membuat tps. pada waktu saksi berada rumah bapak lurah tiba tiba datang kandidat nomor urut merampas surat keputusan kpps. kandidat nomor urut tersebut mengatakan syamsul bagi bagi uang dan dijawab bapak lurah tidak , selanjutnya datang ridwan parigi yang ditemani anaknya masuk rumah bapak lurah yang kelihatannya mencari sesuatu, namun tidak menemukan adanya money politik oleh bapak lurah: bawaslu kota bengkulu datang rumah bapak lurah syamsul) untuk melihatnya yang sedang pingsan. selain itu, datang juga panwascam untuk membuat berita acara laporan, panca darmawan, s.h. saksi adalah direktur lembaga bantuan hukum lbh) bhakti alumni, saksi membuat surat kepada walikota bengkulu untuk berpartisipasi menyalurkan kartu jamkeskot agar sampai pada orang yang dituju. surat saksi tersebut disambut baik oleh walikota bengkulu untuk membantu menyampaikan jamkeskot kepada masyarakat, saksi mengerahkan relawan untuk mengantarkan membagikan kartu jamkeskot kepada masyarakat, namun pembagian jamkeskot tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilukada kota bengkulu, purwanto saksi adalah ketua kelurahan tengah padang kota bengkulu, saksi diberitahukan oleh tim sukses kandidat nomor urut pemohon) bernama syahrini yang mengatakan semua ketua dipanggil rumah leni pemohon) diberi uang sebanyak rp. saksi diberi uang oleh pemohon untuk melakukan pendataan masyarakat untuk memilih pemohon: pemohon tps kelurahan tengah padang memperoleh suara. kandidat nomor urut memperoleh suara terbanyak tps tempat saksi tinggal yaitu suara, saksi juga diberi uang oleh tim sukses nomor urut bernama roni, sebanyak rp. karena telah mendata masyarakat sesuai permintaan pemohon: insani safitri saksi adalah lurah kelurahan kebun kenanga, sepengetahuan kandidat nomor urut tidak mengajak kepada warga kelurahan kebun kenanga untuk mencoblosnya dalam pemilukada kota bengkulu, mimi putri saksi adalah masyarakat yang mendapat bedah rumah, seseorang dari bkm menandatangani rumah saksi dan melihat lihat isi rumah dan kondisi rumah saksi: saksi ditanya oleh orang bkm, apakah mempunyai kartu keluarga, kartu tanda penduduk . saksi menjawab. punya . selanjutnya saksi memberikan kartu keluarga kk) dan kartu tanda penduduk ktp) kepada orang bkm: setelah menerima dan ktp dari saksi, orang bkm mengatakan bahwa saksi adalah salah satu peserta badan rumah: unik sri suriah saksi adalah warga masyarakat, saksi didatangi oleh seseorang yang mengatakan bahwa saksi adalah salah satu peserta yang mendapat bedah rumah. orang tersebut menanyakan kepada saksi apakah mempunyai dan ktp. saksi menjawab, mempunyai dan ktp , namun saksi belum memberikan dan ktp tersebut karena tidak ada fotokopinya: saksi juga memperoleh jamkeskot dan jamkeskot tersebut telah saksi gunakan untuk berobat rumah sakit, selain itu, saksi diminta oleh tim sukses kandidat nomor urut bernama gun untuk membagikan jamkeskot kepada masyarakat, saksi diberi uang oleh tim sukses kandidat nomor urut bernama gun untuk memilih nomor urut dalam pemilukada kota bengkulu, saksi diminta oleh pemohon untuk membagikan uang kepada orang yang namanya tersebut dalam dpt yang sudah dilingkari oleh pemohon, syamsul saksi adalah lurah kelurahan kandang limun, tidak benar saksi membagikan uang kepada ketua ketua rt: saksi pingsan karena menderita sakit yang pada waktu itu rumah saksi digelar geor oleh ridwan parigi bersama dengan anaknya, anton syafruddin saksi bekerja sebagai biro iklan dan juga ketua rt. kelurahan nusa indah: saksi didatangi oleh warga rt. kelurahan nusa indah untuk menanyakan jamkeskot. selanjutnya saksi menanyakan jamkeskot tersebut kepada bapak lurah dan ternyata benar ada pembagian jamkeskot kepada masyarakat miskin: bapak lurah memberikan jamkeskot kepada saksi dan saksi membagikan kartu tersebut kepada masyarakat miskin. apabila masyarakat miskin tersebut sudah mendapatkan jamkesnas, maka yang bersangkutan tidak diberi lagi jamkeskot, bapak lurah memberi lagi jamkeskot kepada saksi, namun saksi menolak membagikan kartu tersebut, mi' annus saksi adalah kebaya bagian kesejahteraan kabar kesra) kota bengkulu, tidak benar jamkeskot yang dibagikan oleh pemerintah kota bengkulu kepada masyarakat miskin bodong (tidak dapat digunakan) karena semua warga yang telah menerima jamkeskot dilayani, benar bahwa pemerintah kota bengkulu dalam menyalurkan jamkeskot bekerja sama dengan lbh bhakti alumni dengan maksud agar jamkerkot sampai pada orang miskin: sumardi saksi adalah masyakat kota bengkulu, saksi mendapat jamkeskot pagar dewa: saksi sudah menggunakan jamkeskot tersebut untuk berobat salah satu rumah sakit kota bengkulu, safari syarif saksi adalah kepala dinas peka: pemerintah kota bengkulu membuat beberapa program, yaitu perbaikan gizi bagi lansia, jamkeskot, siwa berprestasi, dan baju batik, program program pemerintah kota bengkulu tersebut sudahkerja sama dengan lbh bhakti alumni terkait dalam penyaluran jamkeskot: realisasi anggaran untuk jamkeskot sudah mencapai s6, program baju batik tersebut diperuntukkan kepada ketua ketua dan ketua ketua adat kota bengkulu, i2.9jdan diserahkan kepaniteraan mahkamah:(vide bukti nomor pts kpu kota x 2012(vide buktiyampaikan eksepsi sebagai berikut: eksepsi memohon permohonan pemohon error object karenapermohonan pemohon tidak memenuhi huruf pmk karena: tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, petit permohonan tidak mohon untuk membawakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, dan cc. tidak mengajukan permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang menurut p sebagai berikut: terhadap eksepsi memohon dan pihak terkait yang menyatakaberkaitan mengenai sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota bengkulu tahun yaitu keberatan terhadap keputusan komisi pemilihan umum kota bengkulu yaitu: (i(ii)dan (iii). dengan demikian berdasarkan penilaian hukum tersebut, mahkamah berpendapat eksepsi memohon dan pihak terkait guoyang menyatakan pemohon dalam petitumnya tidak mohon untuk membawakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon. mahkamah berpendapat apabila mencermati petit nomor dan pemohon telah dengan jelas dan tegas mohon kepada mahkamah untuk membatalkan keputusan memohonkeputusan memohonberdasarkterhadap eksepsi pihak terkait yang menyatakan pemohon dalam petitumnya tidak mohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang menurut pemohon. mahkamah berpendapat apabila mencermati permohonan pemohon bahwa pemohon dalam permohonan halaman sampai dengan halaman telah dengan jelas dan tegas mendalilkan penghitungan suara yang benar menurut pemohon. sekalipun dalam petit permohonan guo pemohon tidak menguraikan penghitungan suara yang benar menurut pemohon, namun dalil permohonan pemohon guo yang termuat dalam bagian polita merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan petit permohonan. berdasarkan penilaian di3.6jkedudukan hukum pemohon, memohon menyampaikan eksepsi yang menyatakan permohonan pemohon tidak memenuhi kelengkapan formil (subject itis) sebagaimana diatur dalam huruf pmk karena tidak melampirkan identitas yang jelas berupa kartu tanda penduduk. mahkamah berpendapat bahwa apabila meneliti dan mencermati berkas permohonan guo, pemohon telah melaporkan kartu tanda penduduk. terlepas dari fakta tersebut, menurut mahkamah penilaian mengenai legalitas pemohon tidak semata mata didasarkan pada ada atau tidaknya pemohon melampirkan identitas yang bersangkutan, namun penilaian terpenting mengenai legalitas pemohon didasarkan pada apakah pemohon sebagai peserta dan pemilukada kota bengkulu cast pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu tahun i3.9j menimbang bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kota bengkulubertanggal agustus pemohon adalah salah satu pasangan calon walikota dan wakil mamanterpilihnya pasangan calon sebagai walikota dan wakil walikota bengkulu seharusnya komisi pemilihan umum kpu) kota bengkulu menetapkan, sebagai berikut: helmi hasan, ir. ariana sosialnya hj. leni hayati john latif, se.,ms drs. ir. sudut, sedangkan perolehan suara pasangan ahmad komedi, dan dani hamdani, sebagai berikut: ahmad komedi, dan dani hamdani, pd. bahwa menurut pemohon, pasangan ahmad komedi, dan dani hamdani pd. nomor urut secara hukum sebanyak karena hasil suara pasangan calon nomor urut pasangan ahmad komedi, dan dani hamdani, ditetapkan memohon diperoleh dengan cara pelanggaran pelanggaran walikota bengkuberdasarkan penilaian dan fakta tersebut, mahkamah berpendapat eksepsi memohon guo tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukumrekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota bengkulu tahun dituangkantanggal september jumat, tanggal september dan senin, tanggal oktoberkeputusan memohonkarena pelaksanaan pemilukada kota bengkulu(i)) menambah dpt tanpa sepengetahuan petugas pemutakhiran data pemilih ppp) dan ketua rt pengurus setempat, membiarkan pemilih firmansyah) yang bukan warga setempat memilih tps lingkar barat, (il, tidak ada angka, sebaganya untuk merusak segala kotak suara kecamatan muara bangkahulu dan melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat pps wilayah kerja ppk kecamatan: (v) tidak mengumumkan dan tidak menempel pps kelurahan masing masing: pihak terkait melakukan pelanggaran pemilukada kota bengkulu tahun yaitu berupa: melakukan mutasi sebagian lurah kota bangkahulu untuk memenangkannya dalam pemilukada kota bengkulu: (ii) melibatkan kadis dukcapil yang merupakan keluarga pihak terkait dalam penyusunan dan penetapan dpt: (ii) melibatkan pengurus rt rw untuk menggelembungkan dpt: (iv) memberhentikan yang tidak mendukung pihak terkait, (v) eksodus pemilih dalam setiap berjumlah sampai dengan orang: (vi) melibatkan lurah kandang limun kecamatan muara bangkahulu untuk melakukan money politic, (vii) mengerahkan guru guru kota bengkulu untuk mencoblos pihak terkait, (viii) melibatkan relawan lbh bhakti alumni untuk membagikan kartu jamkeskot pada hari tenang, (ix) melibatkan aparatur negara untuk memenangkan pihak terkait, melakukan black campaign, memanfaatkan bantuan lansia dan bedah rumah sebagai bahan kampanye pihak terkait: xi) menerbitkan surat keputusan honorer menjelang pemilukada kota bengkulu, (xii) memberikan penghargaan kepada siswa siswi berprestasi, i3. menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut16j)'mohonmengenai pemohon tidak mohon kepada mahkamah untuk membawakserta eksepsi memohon mengenai permohonan pemohon tidak memenuhi kelengkapan formil (subject itis), telah dipertimbangkan dalam paragraf sampai dengan paragraf dan paragraf sehingga eksepsi eksepsi guopelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,, i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkanmemilih tps lingkar barat, (iipasangan calon, sebagtingkat pps wilayah kerja ppk kecamatan: (iv) tidak mengumumkan dan tidak menempel pps kelurahan masing masingerta (empat belas) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: joko susanto, s.h, renik, dan zainal fahmi menerangkan bahwa jumlah dpt tps kelurahan lingkar barat sebanyak pemilih, namun pada waktu pencoblosan berubah menjadi pemilih, sehingga ada penggelembungan pemilih. jumlah dpt tps rt. kelurahan tanah sebanyak pemilih, namun pemilih diantaranya bukan merupakan warga setempat. jumlah dpt rt. kelurahan surabaya, kecamatan sungai surut sebanyak pemilih, namun pemilih diantaranya bukan merupakan warga setempat: sintang, ton yoni, wahab, azhar mr, salim, pd, dan suami files, s.h menerangkan kotak suara tps dipindahkan kecamatan dan dilakukan penghitungan suara kecamatan, riki supriyadi, novi ardiansyah, pranata, menerangkan bahwa pada waktu rekapitulasi penghitungan suara tingkat pps yang dilakukan kecamatan, saksi melihat kunci kotak suara dipegang oleh pps. petugas membuka kotak suara atas perintah kpu kota bengkulu, rachmat agar dan martin indra menerangkan bahwa saksi menerima tidak angka perolehan suara masing masing pasangan calon. angka perolehan suara pasangan calon tidak sama dan dicoret untuk dilakukan pembetulan: capita sihombing menerangkan bahwa terdapat kartu pemilih tidak ada namanya. sebanyak kartu pemilih tidak dibagikan kepada warga, sedangkan sisanya (sepuluh kartu pemilih), saksi tidak mengetahuinya: terhadap dalil pemohon tersebut, memohon mengajukan bantahan sebagai berikut: memohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada hari itu juga setelah proses pemungutan suara tingkat kpps. rekapitulasi penghitungan suara pps kecamatan dilakukan sendiri oleh masing masing pps dan disaksikan oleh seluruh saksi dan bawaslu: pelaksanaan rekapitulasi suara pps kantor kecamatan dilakukan untuk menjamin keamanan surat suara yang telah dikoordinasikan dengan pihak keamanan dan bawaslu. walaupun rekapitulasi penghitungan suara tersebut dilakukan kecamatan, namun tetap dilakukan dengan menjumlahkan angka suara dari model memohon memerintahkan staf kpu kota bengkulu membuka kotak suara untuk mengambil mengeluarkan dari dalam kotak suara. pembukaan kotak suara tersebut disaksikan oleh pps, panwaslukada, dan petugas keamanan,oleh seluruh kpps maupun saksi saksi, kolom perolehan suara tps kelurahan kandang limun, dan tps sumber jaya ada angkabukti sampai dengan bukti serta (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ardiansyah nasution ucok menerangkan bahwa saksi mendapatkan tugas dari memohon untuk mengumpulkan c1, namun pada waktu tps kelurahan pematang gubernur tidak ada c1, sehingga saksi membuka kotak suara tps tersebut untuk mencari tersebut, udi reftworius menerangkan bahwa saksi mendapatkan tugas dari memohon untuk memindahkan kotak suara tps tps kecamatan. pada tanggal september semua kotak suara tps tps tersebut sudah terkumpul kecamatan: sri hindi menerangkan bahwa saksi mengizinkan firmansyah mencoblos tps kelurahan lingkar barat karena yang bersangkutan terdaftar dalam dpt, mempunyai kartu keluarga, ktp, dan surat undangan memilih: setelah meneliti dan mencermati bukti bukti pemohon dan memohon, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa terhadap dalil pemohon mengenai memohonuntuk memilih tps kelurahan lingkar barat, pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti serta (tiga) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan atas. setelah mahkamah mencermati dan meneliti bukti bukti tertulis pemohon guo berupa daftar pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih tetap tps kelurahan lingkar barat, kecamatan gading cempaka, ditemukan fakta adanya penambahan pemilih dalam daftar pemilih sementara, namun tidak dapat diketahui siapa yang melakukan penambahan dps tersebut, karena dalam bukti pemohon guo tidak ada tanda tangan atau lembaga yang bertanggung jawab atas penambahan dps dimaksud. namun penambahan pemilih dalam dpt tersebut tidak signifikan dapat mengubah peringkat perolehan suara pemohon. selain itu, pemilih tambahan tersebut tidak dapat dipastikan akan memilih pihak terkait atau bahkan justru sebaliknya dapat saja memilih pemohon. adapun mengenai dalil pemohon mengenai firmansyah memilih tps kelurahan lingkar barat telah terbantahkan oleh keterangan saksi memohon bernama sri hindi yang menerangkan bahwa saksi mengizinkan firmansyah memilih tps kelurahan lingkar barat karena mempunyai kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat undangan memilih: bahwa terhadap dalil pemohon mengenai memohonmasing masing pasangan calon, sebagian tidak ditandatangani oleh kpps, pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti setelah mahkamah mencermati dan meneliti bukti bukti tertulis pemohon guo berupa berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilukada kota bengkulu tahun tingkat tps kelurahan pengiring permai, tps kelurahan kondang limun, tps kelurahan sumber jaya, tps kelurahan padang jaya, dan tps kelurahan pematang gubernur, ditemukan fakta beberapa anggota kpps tps kelurahan pematang gubernur tidak menandatangani ada coretan dan penggantian angka untuk pasangan calon nomor tps kelurahan pematang gubernur, tidak ada angka perolehan suara pasangan calon, tidak ada tanda tangan saksi dan ada tanda tangan kpps tps kelurahan sumber jaya dan tps kelurahan kandang limun dan berita acara tps kelurahan pengiring permai tidak ada tanda tangan kpps dan saksi kandidat. setelah mahkamah mencermati bukti berupa model c kwk.kpu tps kelurahan pengiring permai beserta laporannya dan bukti berupa model c2 kwk.kpu tps kelurahan pengiring permai dan tps kelurahan pematang gubernur, ditemukan fakta bahwa semua anggota kpps tps guo menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan tidak ada perbedaan perolehan suara masing masing pasangan calon. terhadap perbedaan bukti pemohon dan bukti memohon tersebut, mahkamah berpendapat bukti yang sah adalah bukti memohon sebagai lembaga penyelenggara pemilukada kota bengkulu karena bukti guo lengkap ada angka perolehan suara masing masing pasangan calon, tanda tangan saksi saksi pasangan calon, dan tanda tangan kpps. adapun coretan angka pada salah satu pasangan calon dilakukan untuk melakukan perbaikan. hal demikian sesuai keterangan saksi pemohon bernama martin indra yang menerangkan coretan angka tersebut dimaksudkan untuk dilakukan pembetulan: bahwa terhadap dalil pemohon mengenai memohon menambahwilayah kerja ppk kecamatan, pemohon mengajukan bukti bukti sampai dengan bukti setelah mencermati bukti berupa surat memohon yang ditujukan kepada ppk dan pps kota bengkulu untuk menyerahkan kotak suara tps kecamatan, bukti sampai dengan bukti berupa pernyataan keberatan dari pemohon, menurut mahkamah peraturan komisi pemilihannentukan adanya rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang, yaitu tingkat tps oleh kpps, tingkat kelurahan oleh pps, tingkat kecamatan oleh ppk, dan tingkat kabupaten kota dan atau provinsi oleh kpu kabupaten kota dan atau kpu provinsi. rekapitulasi penghitungan suara tingkat kelurahan yang dilaksanakan kecamatan tidak serta merta dapat membatalkan rekapitulasi hasil penghitungan suara masing masing kelurahan, karena apabila meneliti dan mencermati peraturan kpu guo tidak secara tegas mengatur tempat pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut. dengan demikian, menurut mahkamah dalam keadaan tertentu pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kelurahan dapat saja dilaksanakan (bertempat) luar kelurahan yang bersangkutan, namun rekapitulasi suara tersebut harus dilakukan oleh petugas pps) dari masing masing kelurahan tersebut. mencermati bukti pt sampai dengan bukti pt bukti pt sampai dengan bukti pt bahwa rekapitulasi penghitungan suara tingkat kelurahan yang dilaksanakan kecamatan dilakukan oleh masing masing pps kelurahan tersebut, sehingga pleno tingkat kelurahan guo adalah sah menurut hukum. selain itu, tidak ada perbedaan perolehan suara dari masing masing pasangan calon antara penghitungan suara tps oleh kpps dan kelurahan oleh pps, karena pemohon dalam keberatannya sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara, melainkan mengajukan keberatan mengenai tempat pelaksanaan rekapitulasi suara yang tidak bertentangan dengan peraturan kpu sebagaimana telah diuraikan atas, bahwa terhadap dalil pemohon mengenai memohon tidak mengumumkan dan tidak menempel pps kelurahan masing masing, pemohon mengajukan dan kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana, diantaranya mutasi lurah kota bengkulu bukti bukti bukti bukti melakukan black campaign putusan pn. bengkulu) berhubung dengan bukti bukti money politic melibatkan lurah yang tertangkap pada malam pencoblosan lurah kandang limun dengan uang bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti mengerahkan para guru guru kota bengkulu untuk mencoblos nomor urut bukti bukti bukti eksodus melibatkan dukcapil banyak dpt dari luar daerah yang bukan warga kota bengkulu bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti atas tertangkapnya pelaku yang membagikan kartu jamkeskot hari tenang relawan lbh oleh pasangan calon nomor urut dan keterlibatan aparatur negara, bukti bukti sampai bukti bahwa panwaslukada kota bengkulu semua pelanggaran dan kecurangan tersebut atas sengaja tersebut pada tanggal oktober hal ini penuh dengan kejanggalan dan menguntungkan pasangan tertentu, bukti bukti bukti bahwa dari sekian banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan incumbent nomor urut ahmad komedi sh, dan dani hamdani, pd, yang dilaporkan masyarakat maupun tim sukses yang dirugikan hanya satu yang dinaikkan panwaslukada kota bengkulu yaitu pelanggaran black campaign yang sudah putus pn. bengkulu, untuk pelanggaran money politic, pemilih eksodus dan lainnya hentikan oleh panwaslukada kota bengkulu dengan alasan habis waktu hari dan kekurangan saksi, padahal saksi lain ada, yang dipanggil hanya saksi yang memang bukti dan bukti menurut mahkamah bukti berupa model c1 kwk.kpu dan bukti berupa kliping koran mengenai penggunaan fasilitas negara oleh salah satu kandidat tidak ada katanya dengan dalil pemohon guomemohon sebagaimana diuraikan atas tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan pihak terkait melakukan pelanggaran pemilukada kota bengkulu tahun yaitu berupa: ()) melakukan mutasi sebagian lurah kota bangkahulu untuk memenangkan pihak terkait dalam pemilukada kota bengkulu, (ii) melibatkan kadis dukcapil dan pengurus rt rw dalam penyusunan dpt untuk penggelembungan suara pemilih yang bukan warga setempat, serta memberhentikan yang tidak mendukung pihak terkait, (iii) melibatkan lurah kandang limun kecamatan muara bangkahulu untuk melakukan money politic, (iv): mengerahkan guru guru se kota bengkulu untuk mencoblos pihak terkait, (vi) mobilisasi pns dalam kampanye pihak terkait, (vii) memanfaatkan bantuan lansia dan bedah rumah sebagai sarana kampanye pihak terkait: (vili) memberikan surat keputusan honorer menjelang pemilukada kota bengkulu, (ix) memberikan penghargaan kepada siswa siswi berprestasi:sampai dengan bukti dan bukti serta (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: rusdi kadir menerangkan saksi mendapat kartu jamkeskot dari lbh bhakti alumni. menurut informasi, kartu jamkeskot tersebut tidak dapat digunakan untuk berobat rumah sakit: novi ardiansyah menerangkan saksi adalah wartawan esa pernah meliput berita antara lain mengenai: (i) eksodus pemilih yang dilakukan pada hari pencoblosan, (ii) pembagian uang sebanyak rp. (dua ratus ribu) rupiah kepada sopir sopir angkutan supaya tidak menarik ongkos pada penumpang, (iii) halal halal dan peresmian gedung pgri oleh walikota bengkulu, dan (iv) penangkapan lurah kandang limun yang terlibat money politic untuk pihak terkait: capita sihombing menerangkan pada minggu tenang saksi mendapat kartu jamkeskot dari pegawai kelurahan bernama mulyono dengan pesan supaya memperhatikan pihak terkait dalam pemilukada kota bengkulu. terhadap dalil permohonan pemohon guo, pihak pihak menyampaikan bantahan yang menyatakan sebagai berikut: mutasi lurah dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan lurah yang pensiun, yaitu lurah sidomulyo, lingkar barat, pengiring, kebon ros, dan malabar dan mutasi dalam jabatan yang sama kelurahan lain, rosm. mutasi tersebut hanya lurah bukan lurah sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon: proses penyusunan dan penetapan dpt bukan merupakan kewenangan dari dinas penduduk dan catatan sipil dukcapil) kota bengkulu. berdasarkwenang menetapkan dps dan dpt adalah memohon yang melalui tahapan panjang dan transparan. selain itu, kota bengkulu telah menerapkan sistem kependudukan online (e ktp), sehingga tidak mungkin seseorang yang tidak tinggal kota bengkulu selama bulan dapat masuk dalam data kependudukan kota bengkulu dan mempunyai hak untuk memilih: walikota bengkulu tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan sehingga tidak ada relevansinya antara pemutakhiran data pemilih dan pemberhentian oleh walikota bengkulu, pihak terkait tidak mengetahui dan tidak memerintahkan kepada lurah kandang limun melakukan money politic untuk pihak terkait: bantuan kepada lansia merupakan program dari pemerintah kota bengkulu sejak tahun dan program tersebut telah disetujui oleh dprd dan dana bantuan untuk lansia tersebut diambilkan dari apbd kota bengkulu: program bedah rumah merupakan program dari kementerian perumahan rakyat yang tujuannya untuk memberdayakan masyarakat atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya. program tersebut sudah berlangsung sejak tahun sampai dengan tahun namun baru masuk dalam tahap verifikasi oleh pemerintah pusat: program jamkeskot merupakan program tahunan yang sudah dilakukan sejak tahun dan mendapat persetujuan oleh dprd kota bengkulu. pembagian jamkeskot mendapat pendampingan dari lbh bhakti alumni universitas bengkulu, pengadaan baju batik sudah mendapat persetujuan dari dprd kota bengkulu: keberadaan anggota kpps tps dan kpps tps rumah lurah kandang limun dalam rangka berkoordinasi untuk membuat tps, pemerintah kota bengkulu melalui sekretaris daerah kota bengkulu pada tanggal agustus untuk netral dalam pemilukada kota bengkulu, kehadiran pihak terkait dalam halal halal dan dalam peresmian gedung guru atas undangan pgri kota bengkulu yang juga mengundang kapolsek selebar, dandim kota bengkulu, kepala kejaksaan negeri bengkulu, danlanud kota bengkulu, kapolres bengkulu. pihak terkait dalam acara tersebut tidak pernah berkampanye, berpesan, memerintahkan, mengajak, menekan, ataupun melakukan cara lain untuk memilih pihak terkait dalam pemilukada walikota bengkulu tahun walikota bengkulu tidak pernah melakukan pengangkatan pegawai honorer lingkungan dinas pendidikan nasional kota bengkulu dan tidak ada pelibatan kepala dinas pendidikan kota bengkulu dalam pembagian surat keputusan honorer, pemberian penghargaan kepada siswa siswi berprestasi se kota bengkulu merupakan program setiap tahun dalam rangka memotivasi siswa siswi pelajar untuk mewujudkan program bengkulu kota pelajar. program pemberian penghargaan dan beasiswa kepada siswa berprestasi sudah berjalan sejak tahun dan menjadi agenda tahunan pada kenaikan kelas setiap tahun ajaran baru: untuk membuktikan bantuannya, pihak terkait mengajukan bukti pt bukti pt bukti pt bukti pt sampai dengan bukti pt bukti bukti pt bukti pt bukti pt sampai dengan pt serta (enam belas) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut: bujang dan rusli kawin mutasi pejabat lurah untuk mengisi kekosongan jabatan lurah yang sudah pensiun dan mutasi tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilukada kota bengkulu. mutasi bukan merupakan kewenangan dari bkd. saksi tidak mendapat laporan adanya ketidaknetralan pns dalam pemilukada kota bengkulu: yunirham dan mukhtarimin pegawai honorer diangkat oleh kepala sekolah dan ketua yayasan yang bersangkutanwalikota diundang dalam acara halal halal tersebut untuk meresmikan gedung guru kota bengkulu, fitria program bedah rumah merupakan program dari kementerian perumahan rakyat yang dilakukan sejak tahun dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan: dana bedah rumah diambilkan dari apbn yang merupakan mata anggaran dari kementerian perumahan rakyat, syahril effendi pada waktu berada rumah lurah kandang limun, saksi melihat ridwan parigi beserta anaknya mencari sesuatu, namun tidak menemukan adanya money politik, panca darmawan, s.h. saksi lbh bhakti alumni) membuat surat kepada walikota bengkulu untuk berpartisipasi menyalurkan kartu jamkeskot agar tepat sasaran. pembagian kartu jamkeskot kepada masyarakat miskin tidak ada kaitannya dengan pemilukada kota bengkulu: purwanto tim sukses kandidat nomor pemohon) bernama syahrini memberitahu saksi bahwa pemohon memberi uang sebanyak rp. (lima ratus ribu) rupiah kepada semua ketua rt, saksi diberi uang oleh pemohon untuk melakukan pendataan masyarakat untuk memilih pemohon: saksi juga diberi uang sebanyak rp. (enam juta) rupiah oleh tim sukses nomor bernama roni, karena telah mendata masyarakat sesuai permintaan pemohon: insani safitri sepengetahuan pemohon tidak pernah mengajak warga kelurahan kebun kenanga untuk mencoblosnya dalam pemilukada kota bengkulu, mimi putri, unik sri suriah seseorang didatangi oleh seseorang untuk melihat kondisi rumah saksi. orang tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa saksi merupakan salah satu peserta badan rumah: saksi memperoleh jamkeskot dan telah menggunakan jamkeskot tersebut untuk berobat rumah sakit, tim sukses pemohon meminta kepada saksi untuk membagikan uang kepada orang yang sudah dilingkari oleh pemohon dalam dpt: syamsul tidak benar saksi membagikan uang kepada ketua ketua rt. ridwan parigi bersama dengan anaknya datang rumah saksi dengan cara mengebor geor pintu: anton syafruddin lurah nusa indah memberikan jamkeskot kepada saksi untuk membagikan kepada masyarakat miskin yang belum mendapatkan jamkesnas maupun jamkeskot, mi' annus jamkeskot yang dibagikan oleh pemerintah kota bengkulu kepada masyarakat miskin sudah dapat digunakan untuk berobat. pemerintah kota bengkulu dalam membagikan jamkeskot kepada masyarakat miskin dibantu oleh lbh bhakti alumni: semadi saksi sudah menggunakan jamkeskot untuk berobat salah satu rumah sakit kota bengkulu, safari syarif pemerintah kota bengkulu membuat beberapa program, yaitu perbaikan gizi bagi lansia, jamkeskot, pemberian penghargaan kepada siswa siswi yang berprestasi, dan pembagian baju batik. program program pemerintah kota bengkulu tersebutsetelah meneliti dan mencermati bukti bukti pemohon dan pihak terkait, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pihak terkait melakukan mutasi kepada sebagian lurah kota bangkahulu supaya mendukungnya dalam pemilukada kota bengkulu, pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti berupa kliping koran mengenai mutasi pejabat oleh pihak terkait menjelang pemilukada kota bengkulu tahun menurut mahkamah bukti pemohon guo hanya berupa berita yang tidak serta merta dapat membenarkan dalil pemohon karena keberadaan berita masih harus dibuktikan lebih lanjut dan harus didukung dengan bukti bukti yang lain. lagi pula mutasi pejabat lurah) tersebut telah terbantahkan oleh keterangan saksi pihak terkait bujang dan rusli kawin yang menerangkan mutasi lurah dilakukan untuk mengisi menggantikan lurah lama yang sudah pensiun: bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pihak terkait melibatkan kadis dukcapil dan pengurus rt rw dalam penyusunan dpt untuk penambahan suara pemilih yang bukan warga setempat, serta memberhentikan yang tidak mendukungnya, pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti bukti bukti pemohon guo adalah berupa daftar pemilih sementara, tambahan daftar pemilih, daftar pemilih tetap, surat undangan memilih, dan kliping koran. menurut mahkamah bukti bukti pemohon guo tidak ada kaitannya dengan dalil permohonan pemohon, karena kadis dukcapil dan pengurus rt rw tidak mempunyai kewenangan untuk menyusun dpt selama yang bersangkutan bukan menjabat sebagai pps dan atau pppyang berwenang menyusun daftar pemilih sementara adalah pps yang dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih ppp) yang anggota tidak harus berasal dari perangkat kelurahan desa atau atau divide dan peraturan kpu nomor tahun bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pihak terkait melibatkan lurah kandang limun, kecamatan muara bangkahulu melakukan money politic, pemohon mengajukan bukti bukti sampai dengan bukti bukti bukti pemohon guo adalah berupa tanda terima laporan dari tim sukses pemohon dan kliping koran mengenai money politic yang dilakukan oleh lurah kandang limun. menurut mahkamah bukti pemohon mengenai tanda terima laporan tersebut tidak serta merta dapat membenarkan adanya pelanggaran money politic karena laporan pelanggaran kepada panas masih harus melalui proses pemeriksaan oleh panas kepada para pihak (pelapor korban, pelaku, dan saksi saksi). setelah meneliti bukti bukti pemohon, mahkamah tidak menemukan adanya bukti dari pemohon mengenai adanya berita acara pemeriksaan panas kepada para pihak terhadap pelanggaran money politic yang dilakukan oleh lurah kandang limun sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. dalil pemohon guo juga telah dibantah oleh saksi pihak terkait bernama syahril effendi yang menerangkan pada waktu berada rumah lurah kandang limun melihat ridwan parigi beserta anaknya tidak menemukan adanya money politik. mengenai bukti pemohon berupa kliping koran, mahkamah telah memberikan penilaian terhadap kekuatan bukti guo sebagaimana tersebut atas, bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pihak terkait, pemohon mengajukan bukti berupa daftar pemilih tambahan. menurut mahkamah bukti pemohon guo tidak ada kaitannya dengan dalil pemohon guo. berdasarkan fakta persidangan dan bukti pt berupa permohonan dari lembaga bantuan hukum bhakti alumni unit untuk menjadi relawan dalam pendampingan jamkeskot, bukti pt berupa tanggapan walikota bengkulu, bukti pt berupa surat perjanjian antara kepala bagian kesra setda kota bengkulu dan direktur lembaga bantuan hukum bhakti alumni unit, dan bukti pt berupa surat tugas dari direktur lbh bhakti alumni bahwa benar ada keterlibatan relawan lbh bhakti alumni dalam pembagian jamkeskot, namun keterlibatan relawan lbh bhakti alumni tidak dimaksudkan untuk memenangkan pihak terkait dalam pemilukada kota bengkulu tahun tetapi untuk membantu pendataan, mengawasi memantau pembagian kartu jamkeskot tepat sasaran, bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pihak terkait mengerahkan guru guru se kota bengkulu untuk mencoblos pihak terkait, pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti bukti setelah mahkamah mencermati bukti bukti guo ternyata tidak ada kaitannya dengan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon karena bukti pemohon hanya berupadan kartu pemilih. apabila mencermati bukti pt menurut mahkamah kehadiran pihak terkait dalam acara halal halal bukan atas kemauan atau kehendak sendiri pihak terkait melainkan atas undangan dari pgri kota bengkulu. fakta demikian dikuatkan oleh keterangan saksi pihak terkait bernama yunirham dan mukhtarimin yang menerangkan walikota bengkulu pihak terkait) hadir dalam acara halal halal atas undangan pgri, sekaligus untuk meresmikan gedung guru kota bengkulu, bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pihak terkait melakukan mobilisasi pns dalam kampanye pihak terkait, pemohon mengajukan bukti dan bukti berupa kliping koran. berkaitan mengenai bukti kliping koran, mahkamah telah menilainya sebagaimana tersebut atas, bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pihak terkait memanfaatkan bantuan lansia dan bedah rumah sebagai sarana kampanye pihak terkait, pemohon mengajukan bukti berupa peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial. setelah mencermati bukti pemohon guo, menurut mahkamah permendagri tersebut mengatur mengenai norma umum yang tidak ada kaitannya dengan dalil permohonan guo. selain itu menurut mahkamah dalil permohonan pemohon tersebut telah terbantahkan oleh keterangan saksi pihak terkait bernama safari syarif yang menerangkan bahwa bantuan lansia, jamkeskot, pemberian penghargaan kepada siswa siswi berprestasi, dan pembagian baju batik merupakan program dari pemerintah kota bengkulu yang dananya diambilkan dari apbd kota bengkulu yang dituangkan dalam perda nomor tahun dan peraturan walikota bengkulu nomor tahun bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pihak terkait membagikan surat keputusan honorer menjelang pemilukada kota bengkulu dan memberikan penghargaan kepada siswa siswi berprestasi, menurut mahkamah dalil dalil pemohon guo tidak didukung dengan bukti bukti yang cukup, sehingga harus dikesampingkanpihak terkait sebagaimana diuraikantidak bisa hadir, hal ini menunjukkan skenario lingkaran panwaslukada bengkulu yang lamban untuk menghabiskan waktu hari karena panwaslukada bengkulu tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan benar maka pemilukada kota bengkulu tahun penuh dengan kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana, dan melanggar asas pemilu oleh pasangan calon nomor urut sangat disayangkan lembaga yang berwenang menindaklanjuti pelanggaran pelanggaran dan kecurangan hanya simbol dan sengaja pembiaran oleh panwaslukada bengkulu, mohon hakim mahkamah konstitusi bisa mengambil kebijakan untuk melawan kecurangan dan pelanggaran asas pemilu negara indonesia, berdasarkan uraian tersebut atas jelas pasangan calon nomor urut hj. leni hayati john latif, se.,msi. dengan drs. ir. sudut, yang berhak maju pada putaran kedua, dan pasangan calon nomor urut ahmad komedi, sh., dan dani hamdani, telah melakukan penyimpangan penyimpangan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara yang mengerahkan para lurah se kota bengkulu bersifat masif, terstruktur, dan terencanhal mana disebabkan oleh karena memohon telah lalai atau membiara penyelenggaraan pemilihan umumterjadinya sengketa suara yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: pelanggaran undang undang dalam proses tahapan pemiliknya calonnomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umumsuwardi bahwa bahwa komisi pemilihan umum kpu) kota bengkulu tidak melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat pps diwilayah kerja pps kelurahan masing masing, melainkan melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat pps diwilayah kerja ppk kecamatan, pada keesokan harinya tanggal september artinya kotak suara dibawa dari tps pada malam hari tanpa sepengetahuan saksi saksi dan kpps, hal ini dilakukan sengaja oleh kpu kota bengkulu untuk melakukan kecurangan bukti bukti bukti yang melanggar huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum serta penjelasannya, bahwa komisi pemilihan umum kpu) kota bengkulu merubah tempat penghitungan rekapitulasi suara tingkat pps pindahkan ppk kecamatan masing masing tanpa dasar yang jelas menurut undang undang bahkan menggenangi peraturan kpu sendiri, komisi pemilihan umum kota bengkulu melanggarmana dikeluarkan surat edaran oleh kpu kota bengkulu nomor kpu kota perihal:kecamatan yang tidak ada alasan untuk tidak pleno rekapitulasi penghitungan suara pps kelurahan karena kondisi dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan darurat dan perang, kpu kota bengkulu tampak ada skenario untuk menguntungkan pasangan tertentu terbukti ada segel kotak suara rusak, pemindahan kotak suara tidak diketahui saksi dan kpps, dipindahkannya kotak suara pada malam hari, padahal jelas surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat pps kecamatan sudah disebar kepada kpps dan saksi saksi oleh ketua pps untuk hadir jam tempat kantor kelurahan masing masing kota bengkuluidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya antara lain bukti s.d. bukti merubah jadwal pleno, tidak diumumkan dan tidak tempel pps kelurahan. hanya diserahkan pada saksi saja sehingga akibatnya banyak coretan, ditandatangani oleh saksi tetapi tidak ada angka angkanya, kotak suara tidak amankan: hal tersebut atas komisi pemilihan umum kota bengkulu telah melanggar peraturan yang dibuat oleh komisi pemilihan umum sendiri melanggar peraturan yang dibuat kpu sendiri yaitu peraturan kpu nomor tahun huruf huruf huruf huruf huruf juncto peraturan kpu nomor tahun pada bab tugas wewenang, dan kewajiban panitia pembuatan suara padedangkan pihakpu kota bengkulu telah tidak mengindahkan menindaklanjuti surat dari panwaslukada kota bengkulu nomor bawaslu kada tertanggal september sehingga kpu kota bengkulu telah melanggar ketentuan huruf. serta surat yang mempertanyakan perubahan tempat plenowakil walikota, diantara: keberatan saksi tingkat kelurahan kelurahan sumber jaya bukti kelurahan timur indah bukti kelurahan padang nangka bukti kelurahan surabaya bukti kelurahan sukamerindu bukti kelurahan jalan gedang bukti kelurahan cempaka permai bukti kelurahan padang harapan bukti kelurahan lingkar barat bukti kelurahan sido mulyo bukti kelurahan padang serai bukti kelurahan kandang emas bukti kelurahan tanah patah bukti kelurahan kebun bener bukti kelurahan lempung bukti kelurahan kebun tebeng bukti kelurahan anggur bawah bukti kelurahan penggantungan bukti kelurahan padang jati bukti kelurahan jalan penurunan bukti kelurahan pagar dewa bukti kelurahan bumi ayu bukti kelurahan pengiring permai bukti kelurahan kebun ros bukti kelurahan teluk segara bukti kelurahan sumur meleleh bukti kelurahan tengah padang bukti kelurahan pondok besi bukti kelurahan pasar baru bukti kelurahan kampung bali bukti kelurahan pasar melintang bukti kelurahan kebun dari bukti kelurahan jalan gedang bukti azhar blok nomor kelurahan pengiring permai kecamatan muara bangkahuluuo0 oxdiperbaiki dengan perbaikan bertanggal oktober yangdialihkan dari mahkamah agung kepada mahkamah konstitusi paling lama bulan sejak ini diundangkan: dan pernyataan saksi muhamad wahab tanggal september bukti keberatan saksi ditingkat kecamatansampai buktahwa kpu kota bengkulu tidak mengindahkan keberatan dari forum kandidat menggugat surat nomor fkm ix tertanggal september perihal laporan pelanggaran pemilukada kota bengkulu,sikap dewan presidium koalisi rakyat menggugat tertanggal september bahwa komisi pemilahan umum kpu) kota bengkulu tidak mengindahkan somasi pertama tertanggal september dari kuasa hukum pemohon, dan somasi kedua tertanggal september bukti prihal yang sama untuk penundaan pleno kpu tanggal september sebelum ada penyelesaian pelanggaran oleh komisi pemilihan umum kpu) kota bengkulu, bahwa keberatan tingkat komisi pemilihan umum kpu)kpu tertanggal september i. bahwa komisi pemilihan umum kota bengkulu kpu) kota bengkulu melakukan tindakan sepihak oleh ketua kpu kota bengkulu yang memerintah staf kpu sdr.wakil walikota bengkulu, tanpa sepengetahuan panwaslukada kota bengkulu. bukti komisi pemilihan umum kota bengkulu melanggarsuara kecamatan selebar dalam keadaan rusak sobek,pada saat pleno kpu tanggal september telah terjadi adalah kotak suara lengkap kotak suara) akan tetapi setelah dibuka kotak suara untuk wilayah kecamatan muara bangkahulu ternyata tidak ada berkasnya, sehingga kemudian cari oleh pihak petugas dan kpu kota bengkulu dan ditemukan ruang ketua kpu kota bengkulu, dengan demikian kotak suara bertambah menjadi kotak suara sehingga menimbulkan kecurigaan kenapa kotak suara bertambah menjadi kotak suara dan terjadi kotak suara yang kosong, i. bahwa komisi pemilihan umum kpu) kota bengkulu dalam bukti kolom perolehan suara tidak diisi (kosong) tps kandang limun bukti perolehan suara tidak jelas (kabur) tps sumber jaya kec. kampung melayu bukti tidak ada jumlah suara yang sah dan tidak sah tps padang nangka kecamatan siaran patih bukti bukti hal ini menunjukan adanya kecurangan oleh komisi pemilihan umum kpu) kota bengkulu dnomor tahun karena tidak dilaksanakan proses tahapan dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat pps (kelurahan). sehingga hasil rekapitulasi suara tingkat pps adalah cacat hukum, yang dapat mengakibatkan batalnya surat keputusan kpu kota bengkuluerdasarkan uraian tersebut atas jelas komisi pemilihan umum kpu) kota bengkulu telah melanggarmh dani hamdani, mpd, antara lain: melakukan mutasi eselon iv, iii dan lurah lurah hingga menjelang pencoblosan pemilukada kota bengkulu:black campaign yang dilakukan incumbent tertangkap tangan dan sudah putus bengkulu: menggunakan bantuan lansia sebagai alat kampanye pada menjelang pemilukada kota bengkulu tahun memanfaatkan program bedah rumah sebanyak unit rumah sebagai alat kampanye: memanfaatkan program jamkeskot sebagai alat kampanye pada masa tenang melibatkan kader pks selaku partai pengusung dan relawan lbh bhakti alumni unit: money politik terbukti tertangkap tangannya dan lurah kandang limun kec. muara bangkahulu pada malam pencoblosan: keterlibatan aparatur negara mobilisasi pns kota bengkulu sebagai alat kampanye: pengerahan massa guru guru kota bengkulu yang meleburkan sekolah se kota bengkulu, pembagian honorer serentak pada saat pendekatan pemilukada, penjabaran: melakukan mutasi eselon iv, iii dan lurah lurah hingga menjelang pencoblosan, (pelanggaran yang bersifat terstruktur dan terencana). bahwa adanya mutasi dari pejabat lurah sampai dengan ketua beberapa daerah, yang dianggap tidak bisa berkerja sama untuk membantu pasangan incumbent memperoleh suara pasangan incumbent pada pemilihan walikota dan wakil walikota bengkulu tanggal september bukti bukti bukti bukti terbukti melibatkan pns kota bengkulu dengan tertangkap tangannya dan lurah kandang limun kota bengkulu yang melakukan money politic pada warga nya pada malam pencoblosan, bukti bukti sampai mengumpulkan para guru se kota bengkulu untuk mencoblos incumbent nomor urut pasangan ahmad komedi, sh.,mh dan dani hamdani, pd. bukti bukti bukti video panswalukada kota bengkulu melakukan pembiaran terkesan lamban dan diskriminatif menghentikan pelanggaran tanpa sepengetahuan gakummdu pernyataan kliping koran media dan koran bukti bukti p10. adanya pemilih eksodus penggelembungan suara yang tertangkap tangan pada hari pencoblosan: (pelanggaran yang bersifat masif). bahwa dalam penyampaian data penduduk komisi pemilihan umum kota bengkulu adalah dari dinas terkait yaitu dukcapil kota bengkulu, diketahui bahwa kepala dinas dukcapil kota bengkulu ada hubungan keluarga dekat dengan incumbent ahmad komedi, sh.,mh, terbukti ada peristiwa tertangkap tangan pemilih eksodus tps lingkar barat atas nama irwansyah warga padang guci, kaur, yang bukan warga bengkulu mempunyai nik kota bengkulu tanpa ketahui dan tidak ada dalam usulan daftar pemilih oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih ppp) bukti dan pernyataan pengakuan rt: dalam pemutakhiran data pemilih banyak pemilih eksodus berkisar setiap rt tps yang tidak dikenali oleh rt setempat dan tidak melibatkan petugas pemutakhiran daftar pemilih ppp) dalam penambahan daftar pemilih bukti dan pengakuan setempat: bahwa proses pembuatan daftar pemilih tetap dpt) yang dikeluarkan oleh dukcapil kota bengkulu, yang mendapatkan data dari petugas pemutakhiran data pemilih tanpa meminta data dari setempat, sehingga data tersebut yang diterima oleh dukcapil kota bengkulu tidak sesuai dengan dpt dari rt, dan ditemukan bukan penduduk setempat dan kebanyakan dari wilayah kabupaten tetangga untuk melakukan eksodus, bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bahwa dalam pembuatan dpt tersebut, telah bersifat terencana, struktur dan masif, yang sangat mempengerahui dan menggantung suara incumbent pasangan calon nomor urut ahmad komedi, dan dani hamdani, sh.,mh, banyak ditemukan dpt dalam satu yang bukan warga setempat pada setiap wilayah kecamatan pemilih eksodus) dan tersebar wilayah kecamatan kota bengkulu bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti ),( bukti bukti bahwa pelaku sempat diamankan polsek gading cempaka kota bengkulu pada saat tertangkap hendak mencoblos kedua kali nya tps lingkar barat, irwansyah adalah warga padang guci masih dibawah umur dan belum menikah (bukan warga kota bengkulu tetapi masuk dalam dpt). bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti yang lamban sehingga peristiwa tersebut dihentikan, bukti bahwa yang membagikan undangan bukan lah dari tetapi kpps langsung tidak melibatkan rt, sehingga yang terjadi banyak nama dpt setiap tidak dikenali tidak ada domisili yang bersangkutan: bahwa keterlibatan kpu kota bengkulu tidak melaksanajelas eksodus penggelembungan suara terjadi setiap se kota bengkulu rata rata orang dikalikan jumlah se kota bengkulu sebanyak dalam tps, terdapat suara eksodus yang bersifat terencana, terstruktur, dan masif melibatkan petugas pendataan, lurah, camat dan kadis dukcapil oleh pasangan nomor urut incumbent yang menguntungkan dan mempengaruhi suara ahmad komedi bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti black campaign yang dilakukan incumbent tertangkap tangan dan sudah putus bengkulu: pelanggaran yang bersifat terstruktur dan terencana).putus pada persidangan pengadilan negeri bengkulu, kamis, september bukti bukti yang memerintahkannya kader pks kabur yang sekarang menjadi dpo oleh polisi. bahwa dalam proses pelaksanaan pemilukada calon walikota dan wakil walikota tahun penuh dengan kecuranga: bahwa pelaku black campaign tersebut sudah tertangkap tangan dan ditahan polresta bengkulu, yang sekarang sudah diputus perkaranya pada pengadilan negeri bengkulu bukti bahwa pelaku black campaign tersebut merupakan kader dari partai pks yang merupakan partai penggungsung nomor urut incumbent pasangan ahmad komedi, sh.,mh. dan dani hamdani, pd, bukti bukti bahwa kader pks yang menyuruh menyebarkan black campaign tersebut sekarang menjadi daftar pencairan orang dpo) oleh polisi berita btv televisi lokal bengkulu pada tanggal september pada berita laporan malam): menggunakan bantuan lansia sebagai alat kampanye pada menjelang pemilukada kota bengkulu tahun pelanggaran yang bersifat terstruktur dan terencana): bahwa pasangan incumbent nomor urut ahmad komedi, sh.,mh. dan dani hamdani, melakukan pelanggaran dan kecurangan yang melibatkan bantuan para lansia sebanyak orang, yang melanggar permendagri nomor tahun memanfaatkan program bedah rumah sebanyak unit rumah sebagai alat kampanye: pelanggaran yang bersifat terstruktur dan terencana). bahwa program bedah rumah sebanyak unit rumah bukti dan pendataan, pembagian kartu jamkeskot pada warga kota bengkulu pada masa tenang buktipada masa tenang. bahwa program yang dilakukan oleh pasangan incumbent ahmad komedi, sh.,mh. dan dani hamdani, pasangan calon nomor urut adalah tidak fair, dan kecurangan yang memanfaatkan program pemerintah pusat dari kementerian perumahan rakyat yang disalah gunakan untuk ajang kampanye dan menempelkan stiker pasangan calon nomor urut bahwa panwaslukada kota bengkulu dan kpu kota bengkulu yang membiarkan terjadi kecurangan, yang memanfaatkan fasilitas negara dan mengerahkan pejabat negara mulai dari ketua rt, rw, lurah, camat untuk mendata dan mensosialisasikan program tersebut, bahwa hal tersebut jelas bertentangan permendagri nomor tahun memanfaatkan program bodong mengelabui masyarakat yaitu program jamkeskot sebagai alat kampanye pada masa tenang melibatkan relawan lbh bhakti alumni unit yang belum ada anggaran untuk itu, pelanggaran yang bersifat masif). bahwa pasangan incumbent pada masa tenang melakukan kampanye terselubung dengan cara pembagian kartu jamkeskot pada warga kota bengkulu. bukti terbukti tertangkapnya pelaku penyebaran kartu jamkeskot adalah relawan lbh bhakti alumni unit yang disuruh timses nomor urut ahmad komedi, sh.mh., dan dani hamdani, pd, bahwa incumbent ahmad komedi, melakukan program pemerintah yang belum jelas mou dan anggarannya, yang menjual program bodong pada saat hari tenang menjelang pencoblosan bukti kartu jamkeskot kosong nama kosong, alamat kosong, ditandatangani incumbent ahmad komedi yang diserahkan petugas lbh bakti alumni unit pada dan warga se kota bengkulu pada masa tenang pencoblosan): hal tersebut, panwaslukada kota bengkulu, melakukan pembiaran dan lamban, terkesan menutupi: money politic terbukti tertangkap tangannya dan lurah kandang limun kecamatan muara bangkahulu pada malam pencoblosan: pelanggaran yang bersifat terencana dan masif). bahwa pasangan incumbent ahmad komedi sh.mh dan dani hamdani, pd, melaku bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti dan bukti bahwa dalam pelaksanaan pemilukada calon walikota dan wakil walikota bengkulu maraknya money politic yang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota, bahwa tertangkapnya money politic yang dilakukan oleh pejabat pegawai pemda kota bengkulu yang melibatkan lurah kandang limun pelaku tertangkap tangannya lurah kandang limun sdr. samurai oleh pasangan calon nomor urut ridwan mario, dan bowo irianto, sh, uang tunai dari pasangan calon nomor urut incumbent ahmad komedi, s.h., mh. dan dani hamdani, pd, bahwa terdapat amplop yang berisi uang tunai dan nama nama warga yang akan menerima uang tersebut dari lurah kandang limun kota bengkulu, keterlibatan aparatur negara mobilisasi pns kota bengkulu sebagai alat kampanye: (pelanggaran yang bersifat terstruktur dan terencana). bahwa pasangan walikota dan wakil walikota bengkulu incumbent dalam kampanye menggunakan fasilitas negara, bukti dan bagi bagi baju batik gratis dari dana apbd pada para toko adat se kota bengkulu, sedangkan panwaslukada kota bengkulu telah melakukan pembicaraan tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya bukti pengerahan massa guru guru kota bengkulu yang meleburkan sekolah se kota bengkulu: pelanggaran yang bersifat terstruktur dan terencana). pengerahan para guru se kota bengkulu yang dalam acara halal halal dan ulang tahun pgri, yang meleburkan seluruh siswa disekolah yang dijadikan ajangbukti bukti bukti dan bukti bahwa terlihat dalam pertemuan tersebut yang dibungkus dengan acara halal halal dengan para guru se kota bengkulu dengan meleburkan sekolah pada jam kerja jam belajar siswa, serta menyebarkan selebaran pasangan calon nomor incumbent ahmad komedi, sh.,mh. dan dani hamdani, pd: bukti bahwa dalam acara halal halal pgri yang meleburkan siswa sekolah selama hari yakni pertama gedung balai bundar dan bumi ayu bukti video bahwa kpu kota bengkulu telah melakukan pembiaran dan tidak melaksanakan tugas dan wewenang kpu dalam penyelenggaran pemilukada calon walikota dan wakil walikota bengkulu tahu, melanggar angka huruf nomor tahun yang dibiarkan oleh bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan nomor tahun junctodan huruf pmk: ii. kedudukan hukum (legal standing)(kedua)bengkulu dalam pemilukada kota bengkulcalon walikota dan wakil walikota bengkulu tahun sebagaimana termuat dalam keputusan komisi pemilihan umum kota bengkulu nomor pts kpu kota ix tertanggal september kpu kota bengkulu dan tidak menanggapi temuan kajian dugaan dari panwaslukada kota bengkulu tentang pengerahan massa guru se kota bengkulu, j . pembagian honorer serentak pada saat pendekatan pemilukada kota bengkulu: pelanggaran yang bersifat terstruktur dan terencana). bahwa pasangan incumbent memberikan para honorer yang ada dilingkungan pemda kota bengkulu secara serentak, dengan menginstruksikan dan melibatkan pegawai kepala dinas pendidikan: pelanggaran yang bersifat terstruktur dan terencana). bahwa pasangan incumbent mengumpul para siswa i se kota bengkulu yang berprestasi (juara kelas) diundang rumah dinas walikota bengkulu, yang membagikan penghargaan yang diselipkan dengan foto dan selebaran pasangan calon nomor urut incumbent ahmad komedi, sh.,mh. dan dani hamdani, dalam satu map yang mengundang wali murid dijarah orang siswa, padahal jelas wakil walikota aktif adalah bapak edison simbolon, sos, bukannya dani hamdani: berdasarkan dalil dalil tersebut atas, terbukti bahwa komisi pemilihan umum kpu) kota bengkulu selaku memohon telah lalai pembiarcalon walikota dan wakil walikota bengkulu tahun pemilukada calon walikota dan wakil walikota bengkulu secara tegas komisi pemilihan umum kpu) kota bengkulu selaku memohon terbukti telah melanggar undang undangehingga secara tidak langsung mempengaruhi perolehan suara pemohon dan penetapan hasil pemilukada calon walikota dan wakil walikota bengkulu periode petit pemohon memohon kiranya mahkamah konstitusi dapat mengadilibengkulu secara umum dan secara khusus kota bengkulu: berdasarkan hal hal tersebut atas, pemohon memohon tahun untuk melakukan pemilihan calon walikota dan wakil walikota bengkulu pemilukada ulang untuk periode tahun atau: mendiskualifikasikan pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu nomor urut ahmad komedi, sh.,mh. dan dani hamdani. dari putaran kedua pada pemilihandengan nomor urut atas nama hj. leni hayati john latif, se., msi dan drs. ir. sudut, pd, sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan umumnomor urut atas nama hj. leni hayati john latif, se., msi dan drs. ir. sudut, pd, masuk pada putaran kedua pada pemilihan calonmenerbitkan surat keputusan hasil pemilihan umum calon walikota dan wakil walikota bengkulu tahun berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi,fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum( kpu) kota bengkulu nomor pts kpu viii tentang penetapan nomor urutfotokopi kliping koran bengkulu ekspres tertanggal rabu agustus jelang pilwako, komedi mutasi pejabat kota: bukti fotokopi daftar tabel pejabat yang dimutasi, rakyat bengkulu, agustus bukti fotokopi kliping koran rakyat bengkulu senin, agustus lurah segera dimutasi, bukti fotokopi kliping koran rakyat bengkulu jumat, september kabar mutasi camat dan lurah, kian santer:, bukti fotokopi daftar pemilih sementarapemilukada kota bengkulu tahun yang usulkan dari petugas pemutakhiran daftar pemilih ppp): bukti fotokopi daftar pemilih tambahantetap pemilukada kota bengkulu tahun yang tetapkan kpu kota bengkulu, tetapi banyak nama dpt yang usulkan dari petugas pemutakhiran daftar pemilih ppp) tidak dimasukkan, dan banyak nama warga dpt yang bukan warga setempat yang tidak usulkan oleh ppp: bukti fotokopi surat keterangan nomor x tertanggal oktober dari salah satu yang menerangkan setiap ada nama nama dpt yang ditetapkan kpu kota bengkulu banyak bukan warga setempat, bukti fotokopi undangan dan kartu pemilih eksodus yang diketahui setempat bukan warga setempat untuk mencoblos pada pemilukada kota bengkulu tahun bukti fotokopi kliping koran rakyat bengkulu jumat, september bawaslu kota didesak ungkap aktor intelektual: bukti fotokopi kliping koran rakyat bengkulu minggu, agustus ditemukan mata pilih ganda: bukti fotokopi kliping koran rakyat bengkulu kamis, september awas potensi manipulasi suara dari kpps pps: bukti fotokopi kliping koran rakyat bengkulu sabtu, agustus masih ditemukan puluhan dpt ganda: bukti fotokopi kliping koran rakyat bengkulu selasa, juli pemilih bisa color sampai empat kali, bukti fotokopi kliping koran rakyat bengkulu selasa, juli mahasiswa pertanyakan kemudahan mengurus nik: bukti fotokopi bukti tanda terima laporan model kwk panwaslukada kota bengkulu dan bawaslu pusat jakarta, nomor hpp kb bawaslu kada tanggal september bukti fotokopi tanda terima kiriman via pos indonesia tentang laporan model kwk panwaslukada kota bengkulu dan bawaslu pusat jakarta, nomor hpp kb bawaslu kada dikirim tanggal tanggal september bukti fotokopi kliping koran rakyat bengkulu rabu, september lurah disergap tim sukses, bukti fotokopi kliping koran rakyat bengkulu jumat, september mario serang" ken: bukti fotokopi kliping koran bengkulu ekspres jumat, september ridwan bowo laporkan oknum lurah dan rt, bukti fotokopi kliping koran rakyat bengkulu rabu, september oknum lurah grebeg, bukti fotokopi kliping koran rakyat bengkulu minggu, september walikota bagi bagi uang: bukti fotokopi kliping koran rakyat bengkulu ekspres selasa, september pemkot bagi bagi duit: bukti fotokopi kliping koran bengkulu ekspres minggu, september belanja sekolah persembahan walikota diundi,: bukti fotokopi kliping koran rakyat bengkulu selasa, juli kirim formulir dapat belanja gratis, bukti fotokopi kliping koran rakyat bengkulu sabtu, september kasus pilwalkot pengadilan lurah kandang limun diperiksa), bukti fotokopi nama nama kelurahan se kota bengkulu: bukti fotokopi kliping koran rakyat bengkulu selasa, oktober helmi: lebih baik bawaslu bubarkan: bukti fotokopi kliping koran rakyat bengkulu jumat, oktober helmi: ajari: bawaslu tidak bisa hentikan kasus, bukti fotokopi kliping koran rakyat bengkulu selasa, oktober helmi: penggusuran lurah dihentikan panas,ota tertanggal septemberdikecamatan: bukti fotokopi surat dari panwaslukadakota bengkulu nomor bawaslu kada tertanggal september tentang penundaan pleno kpu tanggal september bukti fotokopi surat dari panwaslukadakota bengkulu nomor bawaslu kada tertanggal september bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan sumber jaya, bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan timur indah: bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan padang nangka: bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan surabaya: bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan sukamerin du, bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan jalan gedang: bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan cempaka permai, bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan padang harapan, bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan lingkar barat: bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan sido mulyo, bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan padang serai, bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan kandang mas: bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan tanah patah: bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan kebun bener, bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan lempung, bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan kebun tebeng, bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan anggur bawah: bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan penggantungan: bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan padang jati: bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan penurunan: bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan pagar dewa, bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan bumi ayu: bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan pengiring permai: bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan kebun ros, bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan berkas, bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan sumur meleleh, bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan tengah padang, bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan pondok besi, bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan pasar baru: bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan kampung bali: bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan pasar melintang: bukti fotokopi keberatan saksi kelurahan kebun dari: bukti fotokopi pernyataan saksi muhamad wahab, tanggal september bukti fotokopi keberatan para saksi tingkatsurat forum kandidat menggugat nomor bawaslu kada tertanggal september bukti fotokopi surat pernyataan sikap dewan presidium koalisi rakyat menggugat tertanggal september bukti fotokopi surat somasi pertama tertanggal september dari kuasa hukum pemohon, (bukti fisik tidak ada) bukti fotokopi somasi kedua tertanggal september perihal yang sama untuk penundaan pleno kpu tanggal september bukti fotokopi keberatan dari tim sukses pemohon yang tertuang dalam model db2 kwk.kpu tertanggal september bukti video rekaman, kpu kota bengkulu memotong dan merusak segel kotak suara, bukti fotokopi amplop hasil rekapitulasi surat suara kecamatan selebar dalam keadaan rusak sobek, (bukti fisik tidak ada) bukti fotokopi pleno kpu tanggal september kotak suara kecamatan muara bangkahulu hilang untuk semua kelurahan, yang tercecer ditinggalkan ruang ketua komisi pemilihan umum kota bengkulu, bukti fotokopi, bukti fotokopi kolom perolehan suara tidak diisi (kosong) tps kandang limun, bukti fotokopi formulir perolehan suara tidak jelas (kabur) tps sumber jaya kecamatan kampung melayu: bukti fotokopi formulir tidak ada jumlah suara yang sah dan tidak sah tps padang nangka kecamatan siaran patih: bukti fotokopi formulir ada jumlah perolehan suara sah sebanyak sedangkan yang tertulis dan lembar tanda tangan pada hal hilang dan hal kosong terjadi tps pematang gubenur, bukti fotokopi kliping koran bengkulu ekspres jumat, september sawaludin: ada kandidat pakai fasilitas negaraliping koran rakyat bengkulu rabu, september guru disuruh color nomor incumbent), bukti fotokopi dokumentasi foto pada acara halal halal guru se kota bengkulu yang meleburkan sekolah: bukti fotokopi kliping koran rakyat bengkulu kamis, september masa kampanye, panas curigai mobilisasi guru, bukti fotokopi permendagri nomor tahun tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial: bukti fotokopi surat penyataan ketua rt, rawa makmutimur indah kecamatan siaran patihrawa makmur permai kecamatan muara bangkahulpadang harapan kecamatan gading cempakasukabumi kecamatan selebakandang kecamatan kampung melay: bukti fotokopi surat penyataan warga rt, kelurahan surabaya kecamatan sungai serut kota bengkulu tentang menerima kartu jamkeskot untuk dibagikan ketua pada saat hari tenang pemilukada kota bengkulu, bukti fotokopi surat pernyataan warga rt, kelurahan padang nangka kecamatan siaran patih kota bengkulu tentang menerima kartu jamkeskot untuk dibagikan ketua pada saat mau pemilukada kota bengkulu:iii. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa penetapan hasil penghitungan suara terbanyak pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu periode tahun dalam pemilihan walikota wakil walikota bengkulu tahun pada hari rabu, tertanggal september sedangkan pemohon telah menyerahkan berkas permohonan pada hari senin tanggal oktoberterima. iv. pokok pokok permohonan bahwa menurut ketentuanpenghitungan suaranghitungan cukup dapat dilakukan tingkat komisi pemilihan umum kota, ppk, pps dan kppsukti fotokopi surat pernyataan warga kelurahan sumur delete kecamatan teluk segarakelurahan kandangmuara dua, bukti fotokopi undangan untuk pleno pps surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kelurahan ppsutipan putusan pengadilan negeri tentang pelaku black campaign, bukti fotokopi kliping koran rakyat tentang pelaku black campaign, bukti fotokopi keputusan kementerian perumahan rakyat nomor pk prs. ppd bps bukti fotokopi kliping koran tentang program bedah rumah oleh bukti daftar warga penerima bantuan perumahan, bukti video tentang pelanggaran dan kecurangan incumbent: money politic, eksodus dan penggeratisan angkot, bukti video tentang pelanggaran dan kecurangan incumbent: mobilisasi guru se kota bengkulu: bukti fotokopi pelanggaran dan kecurangan yang melibatkan bantuan para lansia sebanyak orang, bukti fotokopi kartu bukti kartu pemilih yang kosong tanpa nama, tanpa alamat, tanpa nik' janji pada persidangan tanggal oktober dan tanggal oktober yang menerangkan sebagai berikut: joko susanto, s.h saksi merupakan petugas pemutakhiran data pemilih ppp) dan mantan rt. rw.o1 pada tps kelurahan lingkar barat, pada waktu saksi sebagai ppp pernah melakukan kali perubahan data pemilih, yaitu pertama jumlah pemilih tempat saksi berjumlah kedua dilakukan perubahan menjadi dan ketiga dilakukan perubahan lagi menjadi namun pada waktu pencoblosan jumlah pemilih tersebut berubah menjadi pemilih, padahal pada waktu pemutakhiran data jumlah pemilih berjumlah saksi mendapat informasi dari wartawan bahwa warga saksi tertangkap tps lain yang akan memilih kedua kali, sintang saksi merupakan saksi pemohon ppk kecamatan muara bangkahulu, pada tanggal september saksi mendapat telpon dari saksi pasangan calon nomor urut yang memberitahukan bahwa kotak suara tps dipindah kecamatan: pemindahan kotak suara dari tps kecamatan tidak dapat dibenarkan karena tps dalam keadaan aman: petugas pps melakukan perusakan kotak suara, ton yoni saksi merupakan kpps tps dan ketua kelurahan rawa makmur, kecamatan muara bangkahulu: saksi pernah dua kali mengikuti bimbingan teknis bintik). pada waktu bintik, ada penjelasan bahwa rekapitulasi suara pps dilakukan pada pukul pagi. ketua kpps mengatakan pada saksi bahwa rekapitulasi suara dilakukan besok hari (tanggal september besok harinya, saksi datang kelurahan namun kantor kelurahan tutup. menurut informasi rekapitulasi suara dilakukan kecamatan: pada hari tenang pemilukada kota bengkulu, saksi mendapat kartu jamkeskot untuk dibagikan kepada warga miskin namun tidak menyebutkan nama dan alamat penerima kartu tersebut: rusdi kadir saksi merupakan ketua kelurahan makmur, kecamatan muara bangkahulu, pada hari tenang pemilukada kota bengkulu, saksi didatangi oleh dua orang dari lbh bhakti alumni unit untuk membagikan kartu jamkeskot kepada warga saksi rt18: pada waktu saksi tidak ada rumah ada orang mengantar kartu jamkeskot rumah saksi dan meninggalkan kartu tersebut pada anak saksi, saksi mendapat informasi koran bahwa kartu jamkeskot tersebut tidak berlaku (tidak dapat digunakan rumah sakit, wahab saksi merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut tingkat pps kebun dari: saksi mendapat telpon dari ketua pps bahwa kotak suara tps dipindahkan kecamatan. pemindahan kontak suara tersebut atas intruksi dari kapolres dan kpu, padahal rekapitulasi suara tersebut akan dilakukan pada besok hari (tanggal september pukul pagi: saksi hadir dalam rekapitulasi suara tingkat kecamatan. rekapitulasi suara tingkat ppk tersebut dilaksanakan pada pukul siang: saksi menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara, karena rekapitulasi suara tersebut tidak dilakukan pps sesuai dengan undangan yang diterima oleh saksi, azhar saksi merupakan saksi dari pemohon tps sampai dengan kelurahan bumi ayu, saksi mendapatkan undangan untuk rekapitulasi suara pps bertempat kelurahan bumi ayu pada tanggal september pukul pagi, pada tanggal september pukul saksi datang kelurahan bumi ayu, namun tidak ada rekapitulasi suara karena kotak suara tps bawa kecamatan: saksi hadir dalam rekapitulasi suara kecamatan dan saksi menyampaikan keberatan: hasil rekapitulasi suara kecamatan terjadi perubahan untuk kandidat nomor yang tps memperoleh suara, namun rekapitulasi kecamatan memperoleh suara, riki supriyadi saksi merupakan saksi dari pemohon ppk, pada waktu rekapitulasi suara kecamatan, ketua ppk membacakan peraturan pelaksanaan rekapitulasi suara, antara lain saksi tidak boleh mengajukan protes terhadap hasil rekapitulasi suara, tetapi apabila saksi tidak menerima hasil rekapitulasi suara disalahkan untuk mengisi formulir keberatan: pada waktu rekapitulasi suara kecamatan, saksi melihat kunci kotak suara dibawa oleh pps, seharusnya kunci tersebut disegel kotak suara: saksi menanyakan kepada ketua ppk mengapa kunci kotak suara tersebut dibawa oleh pps, namun ketua ppk menyalahkan kepada saksi untuk menulis keberatan formulir keberatan: saksi melihat ada pembukaan kotak suara setelah pleno kecamatan ditutup. pembukaan kotak suara tersebut tidak diberitahukan izin dari saksi para pasangan calon, novi ardiansyah saksi merupakan wartawan esa tv: saksi diminta oleh penasihat hukum untuk memberikan keterangan terkait mengenai berita berita yang pernah ditayangkan oleh esa tv, berita berita yang pernah ditayangkan oleh esa antara lain mengenai eksodus pemilih tanggal september (pada hari pencoblosan). pada waktu itu esa menanyakan berita mengenai pemilih yang sudah mencoblos tps dan akan mencoblos kembali tps kelurahan lingkar barat namun yang bersangkutan tertanggal, esa juga menayangkan berita pembukaan kotak suara kelurahan pematangan gubernur yang dilakukan pada malam tanggal september esa juga menayangkan berita mengenai pembagian uang sebanyak rp. kepada sopir sopir angkut dengan maksud supaya sopir angkut menggratiskan biaya angkut warga masyarakat: esa meliput halal halal yang diadakan oleh pgri kota bengkulu dan peresmian gedung pgri kota bengkulu oleh walikota kota bengkulu, pada tanggal september (sebelum waktu kampanye), esa meliput walikota bengkulu yang menyampaikan sambutan untuk mengajak kepada masyarakat memilih dirinya dengan ucapan lanjutkan : esa juga menayangkan berita mengenai tim kandidat nomor urut bernama bapak mario menangkap lurah kandang limun yang membawa sejumlah uang dalam amplop yang terindikasi melakukan money politic karena mencantumkan foto salah satu pasangan calon dan daftar nama nama masyarakat yang akan menerima uang tersebut, saksi belum sempat menemui lurah kandang limun karena yang bersangkutan sudah ditangkap, zainal fahmi saksi merupakan ketua kelurahan surabaya, kecamatan sungai surut, terjadi penggelembungan dpt wilayah saksi yang semula berjumlah suara, namun ada orang yang bukan warga terdaftar dalam dpt, salim, saksi merupakan kpps kelurahan kandang, kecamatan kampung melayu, setelah selesai pencoblosan tanggal september saksi menyerahkan kota suara berikut berita acara untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi suara pada besok pagi (tanggal september besok harinya (tanggal september pukul saksi datang kantor kelurahan untuk melakukan rekapitulasi suara, namun kantor kelurahan sepi tidak ada rekapitulasi suara. saksi mendapat informasi dari dua orang yang ada kelurahan bahwa pleno dilakukan kecamatan: pranata pada malam tanggal september terjadi keributan kelurahan pematang gubernur antara saksi saksi pemohon dan pps. keributan tersebut terjadi karena adanya pembukaan kotak suara oleh ucok atas perintah kpu untuk mengambil yang dimasukkan dalam kotak suara, kpu kota bengkulu menjelaskan bahwa pembukaan kotak suara tersebut untuk mengeluarkan dalam kotak suara, karena tidak boleh dimasukkan dalam kotak suara: renik saksi merupakan ketua rt. kelurahan tanah patah dan juga sebagai kpps tanah patah: pada awalnya jumlah dpt rt. kelurahan tanah patah berjumlah namun saksi mencoret pemilih, sehingga menjadi saksi mencoret nama pemilih tersebut dalam dpt karena ada pemilih yang meninggal dunia dan pemilih yang pindah alamat, kemudian saksi menambah pemilih yang merupakan pemilih pemula sehingga jumlah dpt menjadi diantara pemilih yang terdaftar dpt tersebut terdapat pemilih bukan merupakan warga kelurahan tanah patah, namun pemilih tersebut tidak jadi mencoblos: suami false, s.h. saksi merupakan saksi dari pemohon tingkat kota kpu, pada tanggal september pukul pagi, saksi melakukan pencoblosan dan pada pukul pelaksanaan pencoblosan ditutup, pada malam tanggal september saksi mendapat telpon dari saksi pemohon tingkat tps yang memberitahukan bahwa kotak suara tps akan dibawa kecamatan. saksi menginstruksikan menginstruksikan kepada saksi pemohon yang ada masing masing tps untuk mempertahankan kotak suara tersebut tetap berada tps, karena besok pagi (tanggal september akan dilakukan rekapitulasi suara pps, namun kotak suara tps tersebut tetap dibawa kecamatan: saksi menginstruksikan melalui sms kepada masing masing saksi pemohon tps supaya tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara yang laksanakan kecamatan, namun ada sebagian saksi pemohon tps tersebut baru menerima sms, sehingga sebagian saksi pemohon tersebut menandatangani berita acara rekapitulasi suara: jumlah saksi pemohon yang tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara dan menyampaikan keberatan sekitar saksi tps: pokok keberatan tersebut mengenai rekapitulasi suara dilakukan tidak sesuai prosedur yang berlaku, yaitu rekapitulasi suara tidak dilakukan pps melainkan langsung dilaksanakan kecamatan, saksi hadir dalam rekapitulasi suara kecamatan dan mengajukan keberatan mengenai pelaksanaan rekapitulasi suara tidak sesuai prosedur yang berlaku dan saksi minta kepada kpu supaya menunda pleno: pada waktu penghitungan suara ppk muara bangkahulu, kotak suara tidak berada tempat pleno, namun kotak suara tersebut berada kantor kpu. setelah dilakukan penghitungan ternyata terdapat selisih suara: saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara dan menyampaikan keberatan, nasiptua sihombing saksi adalah ketua rt: saksi pada hari tenang diberi jamkeskot oleh pegawai kelurahan bernama mulyo menurut mulyono jamkeskot tersebut dari walikota kota bengkulu, saksi membagikan jamkeskot kepada warga dan sebanyak jamkeskot yang belum dibagikan: pada waktu membagikan jamkeskot kepada saksi mengatakan agar memperhatikan orang yang tanda tangan dalam jamkeskot tersebut: semua warga tempat tinggal saksi terdaftar dalam dpt, namun ada kartu pemilih yang tidak ada namanya (kosong). sebanyak empat kartu pemilih tidak dibagikan kepada warga, sedangkan sisanya sebanyak sepuluh kartu pemilih tidak tahu, rachmat agar saksi adalah saksi dari pemohon tps kelurahan pengiring muara bengkulu, pada waktu pemberian saksi mendapat kosong (tidak ada rekannya), saksi menyampaikan protes, namun ketua dan anggota pps tidak melayani protes tersebut: saksi tidak menyampaikan keberatan dalam formulir keberatan saksi karena pleno sudah ditutup: martin indra saksi menerima yang angkanya dicoret coret: angka perolehan suara kandidat yang termuat dalam tidak sama. selanjutnya angka yang tidak sama tersebut disamakan (dilakukan pembetulan)penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil, bahwa sebagaimana pelaksanamahkamah konsitusi telah memberikan batasan dan pengaturan bahwa yang menjadimemohon dalam poin poin poin dan poin atas makampolita atau dalil pemohon sama sekali tidak memberikan uraian uraian yuridis faktual yang secara rinci dan penghitungan yang tegas dan hal hal yang(semuanya kabur atau tidak jelas), bahwa karena dalil dalil yang diajukan pemohon tidak mempengaruhi suara bagi terpilihnya pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu yang masuk pada putaran kedua pada pemilihan umum walikota bengkulu: berdasarkan dalil dalil atas dalam perkara guo mahkamah konstitusi berwenang mengadilimemohonwalikota dan wakil walikota kota bengkulu tahun memohon adalah komisi pemilihan umum kota bengkulu, selaku penyelenggara pemilihan umum calon walikota dan wakil walikota bengkulu tahun sebagai pihak yang mengeluarkbahwa keputusan memohonohon telah menetapkan pasangan calon nomor urut yakni helmi hasan, dan ir. ariana sosialnya serta pasangan calon nomor urut yakni ahmad komedi, sh, dan dani hamdani, dengan dasar bahwa pasangan calon nomor urut 1memperoleh suara atau dan pasangan calon nomor memperoleh atau dari seluruh jumlah perolehan suara sah pemilu walikota dan wakil walikota bengkulu tahun bukti bahwa pemilu walikota dan wakil walikota bengkulu tahun diikuti oleh (sebelas) pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu, bukti dan bukti bahwa pemilu walikota dan wakil walikota bengkulu tahun nomor urut yakni hj. leni jhon latief, se, dan drs. ir. sudut, telah mengikuti pemilihan umum walikota dan wakil walikota bengkulu tahun dengan memperoleh suara dari jumlah suara sah atau sehingga pemohon tidak masuk pada putaran kedua, bukti bahwa dalam polita permohonan pemohon tentang pembatalan penetapyang masuk putaran kedua yang merugikan memohon: bahwa berdasarkan alasan tersebut atas, maka memohon memenuhi syarat yuridis sebagai memohon yang memiliki kedudukan hukum (legalbengkulu karena penyimpangan penyimpangan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suarota bengkulu pada tanggal september adalah sebagai berikut: bahwa pemohon adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu tahun berdasarkanbahwa pemohon adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu provinsi bengkulu periode tahun berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kpu) kota bengkulu nomor pts kpu vii1 tentang penetapan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu tahun bukti nama nama pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu tahun partai nama pasangan calon jabatan pengunjung perseorangan helmi hasan, calon walikota dan partai politik ir. ariana sosialnya wakil walikota evi trilenza sulaiman, st.,mt. calon walikota dan perseorangan endang sumantri, sh. wakil walikota emilia puspita, calon walikota dan partai politik ahmad tarmizi umay, sh.,mh. wakil walikota syaman, calon walikota dan perseorangan jamais wakil walikota firdaus rosi, calon walikota dan perseorangan subroto, sm, se, wakil walikota hilman azani ikrar, sh.,mm, mh. calon walikota dan dwi panas didi wakil walikota ahmad komedi, sh.,mh. calon walikota dan partai politik dani hamdani, wakil walikota hj. leni hayati jhon latif, se., si. calon walikota dan partai politik drs. ir. sudut, wakil walikota ridwan mario, calon walikota dan standing) dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil pemilihan umum walikota dan wakil walikota bengkulu tahun daftar register perkara nomor php d x tanggal oktober mahkamah konstitusi: dalam eksepsi c1. permohonan pemohon error object cc.yaitu: bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami permohonan yang diajukan oleh pemohon ternyata terbukti tidak adanya uraian yang jelas (express debris) mengenai kesalahan penghitungan suara dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota bengkulu tahun yang dilakukan oleh memohon baik pada tingkat kpps, pps, ppk maupun kpu kota bengkulu. pemohon hanya mengajukan dalil dalil terkait yang katanya sikap memohonihan umum walikota dan wakil walikota bengkulu tahun bahwa permohonan keberatan oleh pemohon dengan jelas jelas objekbawaslu) untuk memprosesnya, sebagaimana yang ditegaskan dalam poin poin poin dan poin dan poin undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilukedudukan legalitas pemohon bahwa dari sudut pandang subject itis sebagaimana dalam pink huruf menyatakan:walikota dan wakil walikota bengkulu tahun karena identitas yang lengkap selain harus terpenuhi dalam identifikasi pemohon antara lain tanggal, bulan dan tahun kelahiran, tempat lahir, harus pula dilengkapi dengan fotokopi ktp milikatas apa yang dimaksud kategori identitas lengkap cacat secara yuridis, apabila kapasitas pemohon sebagai pasangan calon cacat secara yuridis, maka secara langsung pemohon tidak cukup legal standing nya untuk menjadi pemohon dalam perkara guo karenanya haruslah dinyatakan ditolak, dalammua keberatan yang berkenaan dengan tugas dan wewenang memohon saja, sertawalikota dan wakil walikota bengkulu tahun dengan berpijak pada nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, nomor tahun juncto nomor tahun tentang perubahan kedua atas, bahwa kemudian memohon melanjutkan dengan tahapan pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota kota bengkulu tahun pada tanggal september diikuti dengan menerbitkanpemohon menyatakan keberatan serta menolak keabsahan dan diberlakukan surat keputusan memohon yaitu surat keputusan komisi pemilihan umum kota bengkuludimanasebagai berikut: helmi hasan, dan ir. ariana sosialnya pemenang ahmad komedi, sh, dan dani hamdani, pemenang bahwa keberatan pemohon atas adalah sangat tidak berawalan, karena berdasarkan hasil penghitungan kpps, pps, maupun ppk perolehan suara bagi kedua pasangan tersebut mencapai angka tertinggi dibandingkan pasangan lainnya yaitu pasangan pemenang sebanyak suara atau yo, pasangan pemenang sebanyak suara atau dan angka ini telah disepakati, diketahui, dan dibenarkan oleh saksi saksi setiap tahap penghitungan kpps, pps, dan ppk serta dituangkan dalam berita acara rekapitulasi suara. bukti bahwa memohon melakukan penghitungan berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana tertuang pada model kepala daerah dan wakil kepala daerah komisi pemilihan umum kwk kpu), penghitungan yang dilaksanakan kpu dan hasil penghitungan dituangkan dalam model db kwk kpu dan pada saat penghitungan tersebut juga hadir ppk dari (sembilan) kecamatan, panwaslukada kota bengkulu, forum komunikasi pimpinan daerah skpd) serta saksi saksi setiap pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu, selanjutnya model ditandatangani oleh seluruh komisioner kpu) dan saksi saksi yang hadir. perlu pula memohon kemukakan bahwa sekalipun ada saksi yang tidak menandatangani model db akan tetapi yang bersangkutan hadir saat penghitungan, menerima lembaran model dan tidak melakukan protes. bukti s.d. bukti bahwa pemohon juga tidak konsisten dengan deklarasi damai siap kalah siap menang yang sudah disepakatinya yakni menerima dengan ikhlas hasil dan penghitungan suara yang sah dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota kota bengkulu tahun sesuai dengan peraturan perundang undangan. bukti pelanggaran undang undang dalam proses tahapan pemilihan umumwa dalam permohonan keberatan, pemohon mendalilkan komisi pemilihan umum kpu kota bengkulu tidak melaksanakan tahapan pemilu sebagaimana diatur dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf rr, juncto penjelasan nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum dengan rincian sebagai berikut: tidak melakukan penghitungan suara rekapitulasi suara ditingkat pps wilayah kerjanya. melainkan dipindahkan ppk kecamatan tanpa terlebih dahulu dilakukan rekapitulasi yang seharusnya dilaksanakan wilayah kerja pps kelurahan dan keesokan harinya pada tanggal september baru dilakukan rekapitulasi suara tingkat pps wilayah ppk kecamatan, sekaligus rekapitulasi tingkat ppk, terhadap dalil pemohon tersebut. karena memohon sudah melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada hari itu juga setelah selesai proses pemungutan suara tingkat kpps dan rekapitulasi penghitungan suara pps dilakukan oleh pps itu sendiri yang tempat perhitungannya dilaksanakan ppk kecamatan. hal ini tidak melanggar ketentuan yang ada dan tidak ada pengaruh terhadap penghitungan suara masing masing pasangan calon karena telah disaksikan oleh seluruh saksi yang hadir dan bawaslu. bahwa kpu kota bengkulu tidak tepat waktu melakukan rekapitulasi pleno ditingkat ppk kecamatan wilayah kerjanya sebagaimana sudah dijadwalkan sesuai surat edaran nomor kpu kota ix. untuk pleno ditingkat pps tetap dilakukan ppk kecamatan:secara tidak langsung telah membenarkan keputusan yang diambil ketua kpu kota bengkulu mengenai masalah teknis penghitungan suara tingkat pps, mengingat akan singkatnya jadwal waktu penghitungan, tempat yang aman, serta keamanan pelaksanaannya karena kpu telah melakukan rekapitulasi suara tingkat ppk kecamatan yang sudah sesuai dengan tahapan tahapan yang dijadwalkan oleh memohon dan telah sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum poin demikian pula halnya dengan pleno rekapitulasi suara tingkat pps dilakukan oleh pps itu sendiri, pelaksanaan penghitungan rekapitulasi suara kantor kecamatan dengan alasan untuk menjamin keamanan surat suara dan telah dikoordinasikan dengan pihak keamanan dan bawaslu. bahwa walaupun rekapitulasi tersebut dilakukan tingkat ppk kecamatan tetap tidak ada pengaruhnya terhadap hasil perolehan penghitungan suara, mengingat penghitungan dilakukan sesuai tata cara ketentuan yang berlaku dan hanya menjumlahkan angka suara dari model yang dalam kotak suara. bukti bahwa tingkat pps tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya antara lain tidak ditempel, merubah jadwal pleno c1, hanya diserahkan kepada saksi saja sehingga banyak yang dicoret coret, ditanda tangan saksi tidak ada angkanya dan tidak diamankan.yang mana dalil dalil pemohon tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap hasil penghitungan suara. memohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa kpu kota bengkulu telah tidak mengindahkan menindaklanjuti surat dari bawaslu kota bengkulu nomor bawaslu kada tertanggal september sehingga kpu melanggar ketentuan huruf undang undangmemohon sudah menindaklanjuti sesuai dengan isi dan maksud surat dari bawaslu tersebut.calon wakil walikota, terhadap dalil pemohon tersebut atas kami dari memohon tidak bisa mengakomodir semua keberatan keberatan saksi saksi calon walikota dan wakil walikota tersebut karena tidak benar dan tidak ada pengaruhnya terhadap hasil penghitungan suara, keberatan keberatan tersebut adalah hak dari saksi saksi calon walikota dan wakil walikota dan memohon harus tetap melaksanakan tahapan tahapan pemilihan umum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berpedoman dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, bahwa kpu kota bengkulu tidak mengindahkan keberatan dari forum kandidat menggugat surat nomor fkn ix tertanggal september perihal, laporan pelanggaran pemilukada kota bengkuludewan presidium rakyat menggugat september terhadap dalil tersebut pihak memohon selaku penyelenggara pemilu harus melaksanakan rekapitulasi perhitungan sesuai dengan tahapan dan jadwal pemilihan umum walikota dan wakil walikota bengkulu tahun surat keputusan kpu nomor pts kpu kota iv tanggal april dan terhadap keberatan forum kandidat menggugat nomor bawaslu kada tertanggal september bukti dan pernyataan dewan presidium rakyat menggugat september kpu telah menjawab dan mengklarifikasi dengan surat nomor kpu kota tanggal september bukti dan telah disampaikan bawaslu kota bengkulu. mengingat terhadap adanya pelanggaran adalah kewenangan dari pihak bawaslu kota bengkulu untuk menindak lanjutnya, bahwa komisi pemilihan umum kota bengkulu tidak mengindahkan somasi pertama tertanggal september dari kuasa hukum pemohon dan somasi kedua tanggal september perihal untuk penundaan pleno kpu tertanggal september sebelum ada penyelesaian pelanggaran oleh kpu kota bengkulu, terhadap dalil tersebut memohon melakukan pleno merupakan tahapan pemilu yang tidak bisa ditunda sesuai dengan ketentuan perundang undangan, dan apabila ada keberatan terhadap hasil pleno tersebut pihak memohon tidak berwenang untuk menunda tahapan pemilu tersebut. dan apabila memohon melakukan penundaan terhadap tahapan pemilu berarti memohon telah melakukan pelanggaran terhadap proses penyelenggaraan pemilu, bahwa keberatan ditingkat komisi pemilihan umum kpu tertanggal september bahwa terhadap dalil pemohon ini telah terjawab sebagaimana jawaban memohon pada poin atas, bahwa komisi pemilihan umum kpu) kota bengkulu melakukan tindakan sepihak oleh ketua kpu kota bengkulu yang memerintahkan staf kpu kota bengkulucalon wakil walikota bengkulu tanpa sepengetahuan panwaslukada kota bengkulu. bahwa terhadap dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar karena pada dasarnya model dibuat rangkap dengan perincian: rangkap untuk setiap pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu, rangkap untuk arsip kpps, rangkap untuk arsip pps, rangkap untuk arsip panwaslukada kota bengkulu, rangkap dimasukkan dalam kotak suara dan rangkap untuk kepentingan informasi teknologi it). pada saat tersebut rangkap formulir yang ditujukan sebagai bahan dimasukkan dalam kotak suara sehingga ketua kpu kota bengkulu memerintahkan staf kpu kota bengkulu untuk mengambilnya dan pengambilan untuk dari dalam kotak suara tersebut diketahui dan disaksikan oleh petugas pps, panwaslukada, petugas keamanan polisi), sebagai data penguat untuk tersebut dapat dilihat pada saat pleno tingkat pps dimana angka angka penghitungan suara yang dipegang saksi saksi sama dengan angka angka penghitungan pada formulir pematang gubernur. atas uraian tersebut jelas keberatan pemohon tidak benar dan tidak berdasar. buktikecamatan selebar dalam keadaan rusak dan robek: bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada ada serta tidak berdasar karena tidak ada pengaruhnya terhadap hasil penghitungan rekapitulasi suara kecamatan selebar, bahwa kpu kota bengkulu pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal september yang tercecer ditinggalkan ruang ketua kpu kota bengkulu yang penuh dengan instruksi oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota penuh dengan tanda tanya, bahwa terhadap dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada ada, karena kotak suara bukan tercecer melainkan tertinggal dan belum diangkut oleh petugas. perlu ditegaskan kembali disaat pengambilan dan pengangkatan kotak suara ada disaksikan oleh nasrul ardi (saksi pasangan calon nomor urut amir thohir ketua panwascam muara bangkahulu), samsul bahri kasual teknis kpu kota bengkulu), perwira amin kasat interkom polres bengkulu) beserta media massa sebagaimana dituangkan dalam berita acara nomor ba kpu kota ix tanggal september bukti bahwa kpu kota bengkulu dalam berita acara pemungutan suara tps tidak ditandatangani satupun kpps maupun saksi tps kelurahan pengiring permai kecamatan muara bangkahulu, kolom perolehan suara tidak diisi (kosong) tps kandang limun, perolehan suara tidak jelas (kabur) tps sumber jaya kecamatan kampung melayu, tidak ada jumlah suara yang sah dan tidak sah tps padang nangka kecamatan singkatan pati,, hal ini menunjukkan adanya kecurangan oleh komisi pemilihan umum kpu) kota bengkulu. bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karenaseluruh kpps maupun saksi saksi. bukti tps kandang limun kolom perolehan suara terisi. bukti tps sumber jaya kecamatan kampung melayu, perolehan suara jelas. bukti tps padang nangka kecamatan siaran pati, jumlah perolehan suara yang sah dan tidak sah dapat dilihat pada formulir model kwk kpu atau kertas plant besar bukti sebab memang pada kolom suara sah atau suara tidak sah padang nangka kecamatan siaran pati tidak recover akan tetapi angka penghitungan suara sah dan tidak sah yang tidak tertulis tersebut tidak mempengaruhi jumlah suara pada tps, karena jumlah suara sah dapat dilihat pada model lampiran kwk kpu huruf dan jumlah suara tidak sah dapat dilihat pada model kwk kpu huruf bukti tps pematang gubernur, dapat kami jelaskan perolehan suara berjumlah suara dan ditulis juga dan halaman dari formulir |. bowo irianto, s.h. wakil walikota ir. harman novi calon walikota dan drs. akhirudin wahid, ag. wakil walikota basri muhamad, sos., ms.i. calon walikota dan perseorangan hutapea wazir, se.,me. wakil walikota bahwa pelaksanaan pemungutan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu periode telah dilaksanakan oleh memohon pada hari rabu tanggal september bahwa pemohon keberatan atasengan rincian sebagai berikut: nama pasangan calon peringkat suara helmi hasan, ir. ariana sosialnyafirdaus rosi, subroto, sm, se, hilman azani ikrar, sh.,mm, mh. dwi panas didi ahmad komedi, sh.,mh. dani hamdani, hj. leni jhon latif, se., ii. drs. ir. sudut, ridwan mario,jumlahyang menjadi keberatan pemohon adalah tidak hilang. demikian pula dengan halaman dari formulir tidak dalam keadaan kosong, melainkan berisi sesuai ketentuan pengisian formulir tersebut, sehingga kpu kota bengkulu tidak melakukan kecurangan sebagaimana yang pemohon kemukakan sebab penghitungan suara sudah sesuai hasil penghitungan dalam formulir kwk kpu dan lampiran kwk kpu serta dikuatkan dengan model kwk kpu dan kertas plant besar. buktiundang undang tahun karena tidak dilaksanakan proses tahapan dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat pps kelurahan) sehingga hasil rekapitulasi suara tingkat pps adalah cacat hukum yang mengakibatkan batalnya keputusan kpu kota bengkulukeberatan pemohon tersebut adalah tidak benar karena kpu kota bengkulu telah melaksanakan tahapan tahapan pemilihan umum walikota dan wakil walikota bengkulu tahun berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum.i hamdani, m.pd, antara lain: melakukan mutasi eselon dan lurah hingga menjelang pencoblosan. adanyaadanya black campaign yang dilakukan incumbent: menggunakan bantuan lansia sebagai alat kampanye, memanfaatkan program bedah rumah sebanyak unit rumah, memanfaatkan program jamkeskot sebagai alat kampanye pada masa tenang yang melibatkan relawan lbh bhakti alumni unit: money politik yang melibatkan pegawai kelurahan, lurah, dan sertaahmad komedi, sh, dan dani hamdani, pd. mobilisasi pns sebagai alat kampanye, pengerahan para guru se kota bengkulu dan meleburkan seluruh siswa, pembagian honorer serentak pada saat mendekati pemilukada kota bengkulu, pembagian penghargaan siswa berprestasi se kota bengkulu yang melibatkan wali murid, terhadap dalil pemohon tersebut atas sampai dengan, untuk membuktikan dalil kalinya pihak pemohon terhadap dalil tersebut bawaslu dan pihak terkait yang memiliki kompetensi untuk menjawab dalil dalil pemohon terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. sehingga dengan demikian sudah jelas dan nyata bahwa dalil pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. petit bahwa mengingat secara keseluruhan dalil dalil pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga untuk dikesampingkan. untuk itu memohon memohon kepada majelis pleno mahkamah konstitusi berkenan untuk memberikan kememenuhi syarat dan oleh karenanya tidak dapat diterima (niet vankelijk verklaard). dalam pokok permohonan menerima dan mengabulkan jawaban memohon untuk seluruhnya: menyatakan bahwa dalil dalil pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,nyatakan sah demi hukum pemilihan umum walikota dan wakil walikota bengkulwalikota dan wakil walikota tingkat komisi pemilihan umum kota bengkulu yang tertuang dalam model kwk:, berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kota bengkulu nomor ba kpu kota 1xdesember bukti fotokopi berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kota bengkulu nomor ba kpu kota viii tentang penetapan hasil penelitian persyaratan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum walikota dan wakil wakil walikota bengkulu tahun tertanggal agustus bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kota bengkulu tahun nomor pts kpu kota ixtertanggal agustus.kpu), bukti fotokopi lampiran keputusan komisi pemilihan umum kota bengkulu nomor pts kpu kota ix tanggal september mengenaiceh oleh komisi pemilihan umum kota bengkulu, tanggal september bukti fotokopi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kota bengkulu model db1 kwk.kpu), bukti fotokopi deklarasi damai siap menang siap kalah, siap terpilih dan tidak terpilih pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota bengkulu tahun tanggal agustus bukti fotokopi surat ketua komisi pemilihan umum kota bengkulu nomor kpu koala tanggal september bukti fotokopi surat ketua komisi pemilihan umum kota bengkulu nomor kpu kota ix perihal perubahan tempat pleno rekapitulasi suara, v tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kota bengkulengkulu tahun april bukti fotokopi berita acara pleno komisi pemilihan umum kota bengkulu, penetapan tempat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat pps pemilu walikota dan wakil walikota bengkulu nomor 46a kpu kota tanggal september bukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umum kota bengkulu nomor ba kpu kota emungutan suara tps kelurahan pengiring permai, tanggal september model climun, tanggal septembermas, tanggal september modelkelurahan po. nangka kecamatan sungai pati model dpadang nangka, tanggal september model d kwk.kpu), bukti fotokopi model kwk.kpu tps kelurahan gubernur dan kelurahan pengiring, kecamatan bengkulu, selain itu, memohon juga menghadirkan (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan bawah sumpah'janji pada persidangan tanggal oktober yang menerangkan sebagai berikut: ardiansyah nasution ucok) saksi adalah staf sekretariat kpu kota bengkulu, saksi mendapat tugas dari kpu kota bengkulu untuk mengumpulkan kelurahan pematang gubernur. namun tps tidak ada, sehingga saksi membuka kotak suara tps tersebut yang disaksikan oleh ketua pps, aparat kepolisian: udi reftworius saksi adalah ketua ppk muara bangkahulu, pada pukul saksi dipanggil oleh komisioner kpu bernama puslit menunjukkan surat perintah dari ketua kpu kota bengkulu. surat perintah ketua kpu bengkulu tersebut untuk memindahkan kota suara ppk dengan alasan keamanan: saksi memindahkan tujuh kelurahan dari tps, pada tanggal september semua kotak suara terkumpul ppk: pada tanggal september pukul sampai dengan pukul masing masing pps melakukan pleno kecamatan, pleno ppk dilaksanakan pada tanggal september pukul siang, sri hindi saksi adalah kpps kelurahan lingkar barat, saksi mengizinkan firmansyah mencoblos tps kelurahan lingkar barat karena yang bersangkutan mempunyai kartu keluarga, ktp, terdaftar dalam dpt dan mempunyai surat undangan (c i2.wakil walikota bengkulu atas nama ahmad komedi, sh, dan h.dani hamdani, sebagaimana keputusan memohon guo dalam surat keputusan komisi pemilihan umum kpu) kota bengkulu nomor pts kpu viiiwakil walikota bengkulu tahun tertanggal agustus vide bukti pt bahwa setelah memohon guo menetapkan peserta pemilukada walikota wakil walikota bengkulu, memohon guo juga telah menetapkan pula pihak terkait sebagai pasangan calon walikota wakil walikota bengkulu dengan nomor urut sesuai dengan keputusan memohon guotertanggal agustus vide bukti pt dan dihampiri berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kota bengkulu nomor ba kpu kotaiviii tentang penetapan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu tahun vide bukti pt bahwa dari rangkaian tahapan pemilukada kota bengkulu, pihak terkait berhasil mendapatkan suara sebanyak suara (terbanyak kedua)model db kwk kpu) ditandatangani oleh komisi pemilihan umum kota bengkulu bersama saksi pasangan calon yang hadir pada saat itu, hari rabu tanggal september vide bukti pt bahwa terhadap berita acara rekapitulasi atas, memohon guo juga telah menetapkan dalamvide bukti pt bahwa dari hasil penghitungan suara pasangan calon pemilukada walikota wakil walikota bengkulu sebagaimana rincian dalam lampiran keputusan kpu kota bengkulu nomor pts kpu kota memohon guo telah pula menetapkan pihak terkait sebagai salah satu pasangan calon pemenang yang masuk dalam putaran kedua dalam pemilukada walikota wakil walikota bengkulu tahun sebagaimana dalam surat keputusan kpu kota bengkuluvide bukti pt bahwa pihak terkait melalui kuasa hukumnya telah mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara guo tertanggal oktober kepada mahkamah konstitusi: bahwa mengacu padasampai dengan poin serta ketentuan pmk nomor tahun tersebut atas, pasangan calon walikota wakil walikota bengkulu atas nama ahmad komedi,sh,mh dan h.dani hamdani,, ii. tanggapan terhadap syarat formil permohonan:objek yang dimohonkan oleh pemohon adalah pembatalan terhadaphasil dari pemungutan dan penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara peserta pemilukada walikota wakil walikota bengkulu periode yang ditetapkan oleh memohon guo, bahwa jika memperhatikan dan membaca secara seksama permohonan yang diajukan oleh pemohon, titik masuk pemohon mencoba untuk menganalogikan perselisihan suara tersebut berasal dari rangkaian rangkaian dalil dugaan pelanggaran hingga pemohon kemudian menganalogikan dalil dugaan pelanggaran tersebut dalam bentuk angka angka perolehan suara yang pada akhirnya memberlakukan rumusan matematis dan prosentase, sebagaimana berikut ini: bahwa disamping pemohon mendalilkan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon, pemohon juga mempersoalkan pasangan nomor urut ahmad komedi, sh,mh dan dani hamdani, selanjutnya disebut dengan pihak terkait) melakukan beberapa pelanggaran antara lain mutasi lurah se kota bengkulu yang mana lurah tersebut diganti dengan orang dekat walikota bengkulu untuk membantu dalam pemenangan pemilukada kota bengkulu tahun bahwa pasangan nomor urut telah melibatkan mengikutsertakan lurah dalam pelanggaran money politic dengan terbukti tertangkapnya salah satu lurah yaitu lurah kelurahan kandang limun, kecamatan muara bangkahulu kota bengkulu, cc. bahwa suara pasangan incumbent nomor urut diperoleh dari hasil pelanggaran pemilu calon walikota dan wakil walikota bengkulu tahun yang melanggar asas pemilu yang judul dalam nkri dan uud dengan terbukti tertangkapnya lurah kandang limun, kecamatan muara bangkahulu atas nama samurai yang ditangkap oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut sebanyak amplop dengan rincian rp. , orang (mata pilih), bahwa jumlah suara yang diperoleh dari pelanggaran atas, pemohon menghitung dari temuan sejumlah amplop dengan pecahan rp. pada malam pencoblosan oleh ridwan mario, maka dari suara pasangan calon nomor urut sebanyak: suara, maka dari kelurahan yang ada se kota bengkulu dikurangi (satu) kelurahan kandang limun (tidak jadi dibagikan), dapat dihitung (enam puluh enam) lurah dikalikan suara money politic maka sebanyak suara yang dianggap ilegal jelas bertentangan dengan cita cita asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, bahwa karena itu, suara sah pasangan calon nomor urut harus dikurangi menjadi: suara dikurangi suara maka pasangan calon nomor urut hanya mendapatkan suara suara. sedangkan pemohon guo mendapatkan suara, maka pasangan pemohon guo secara tegas maju pada putaran kedua, bahwa dari suara hasil money politic yang melibatkan lurah yang ada kota bengkulu didapat pemohon guo hanya suara maka suara pemohon menjadi suara. dari uraian atas jelas pasangan calon nomor urut telah melakukan penyimpangan penyimpangan yang berpengaruh pada perolehan suara, bahwa pemohon juga menyatakan memohon guo lalai atau membiarkan penyelenggaraan pemilukada dan tidak transparan serta melanggar asas asas pemilu, hingga terjadinya sengketa suara sebagai berikut sebagaimana dirincikan dari poin halaman sampai dengan halaman dalam permohonan guo,menurut memohon, sebagai berikut: |hamupaangan cat penting pan karangan helmi hasan, calon walikota walikota ahmad komedi, calon walikota maa walikota bahwa pemohon jugaadalah karena: bahwa komisi pemilihan umum kota bengkulu dengan telah melakukan pelanggaran berikut: bahwa daftar pemilih pada pemilukada kota bengkulu tahun yang dibuat oleh petugas pemutakhiran data pemilih ppp) telah terjadi penambahan mata pilih oleh komisi pemilihan umum kota bengkulu tanpa sepengetahuan petugas pemutakhiran data pemilih ppp) dan ketua rt pengurus setempat, yang tidak berdomisili wilayah setempat atau dari luar daerah kota bengkulu tetapi memiliki nik kota bengkulu, dan tidak usul dalam daftar pemilih oleh petugas pemutakhiran data pemilih ppp) bukti bukti bukti bukti halselanjutnya, pemohon mendalilkan adanya dugaan praktik pelanggaran dan kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana dani hamdani, sebagaimana dirincikan dalam poin halaman sampai pada halaman bahwa menurut pihak terkait.oleh saksi pemohon tingkat tps, bahwa secara nyata dan jelas permohonan pemohon atas sebagaimana kami kutiphkamah konstitusi untuk tidak menerima permohonan yang diajukan pemohon. iii. tanggapan dan jawaban pihak terkait dalam pokok perkara bahwa dari permohonan guo atas, meskipun dalil dalil dugaan pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan detail perselisihan suara pemilukada sebagaimana dimaksud dalam huruf angka pmk nomor tahun namun pihak terkait memakluminya jika pemohon telah berusaha dan berjuang untuk memenangkan sebuah kontestasi politik. sisi lain, pihak terkait sangat menghargai dan mengapresiasi cara lebih maju dan terbaik bagi mahkamah konstitusi untuk menggali dan menembus jalan buntu bagi calon calon kepala daerah yang ikut dalam pemilihan umum kepala daerah dengan tidak hanya memandang pada perselisihan angka angka matematis bagi pencari keadilan, namun lebih jauh lagi apakah angka angka perolehan suara yang bersifat matematis tersebut dihasilkan dari proses dan tahapan yang baik ataukah dari hasil perampasan hak politik rakyat. dengan demikian, proses demokrasi bukan hanya dapat berjalan secara prosedural, namun dapat juga dicapai hasil secara substansial sebagaimana tekad mahkamah konstitusi mengembalikan gairah dan keith nya keadilan dalam hak hak politik rakyat sebagai wujud negara yang mengakui demokrasi yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi supremasi hukum. bahwa sebagai pihak terkait pasangan calon nomor urut sangat berkepentingan untuk menanggapi dalil dalil pemohon yang berakibat dirampas dan atau dirugikannya hak hak politik rakyat yang telah disalurkan melalui perolehan suara pihak terkait sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua dengan perolehan suara dari masyarakat kota bengkulu pada pemilukada kota bengkulu tanggal september hal inipada hari rabu tanggal september sebagaimana dikuatkan pula dalam keputusan kpu kota bengkulu nomor pts kpu kota ix tentang penetapan hasil penghitungan suara pemilukada kota bengkulu dan keputusan kpu kota bengkulu nomor pts kpu kota ix tentang penetapan pemenang pemilukada kota bengkulu tahun tanggal septemberada alasan alasan pemohon untuk pembatalan penetapan hasil pemungutan suara pemilukada kota bengkulu pada tanggal september dapat kami tanggapi sebagai berikut: bahwa terhadap dalil pemohon halaman angka yang menyatakan keberatan atas keputusan kpu nomor pts kpu kota ix tertanggal september sebagaimana perolehan masing masing terlampir pada keputusan tersebut, dapat kami tanggapi bahwa dalil pemohon pada angka tersebut merupakan suatu dalil yang tidak lengkap dan tidak berdasar karena uraian keberatan atas keputusan guo tidak diuraikan dalam hal apa dan dimana atas keberatan terhadap keputusan tersebut, sehingga dalil pemohon itu menjadikan semua para pihak tidak melihat adanya unsur keberatan pemohon, bahwa sesungguhnya pemohon dalam mendalilkan haruslah melihat pada lembar hasil perolehan seluruh kandidat (calon) walikota dan wakil walikota bengkulu tahun seluruh tps se kota bengkulu yang tercermin pada perolehan suara berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara model c1 kwk) sebagaimana telah ditandatangani saksi saksi pasangan calon yang hadir disetiap tps: bahwa sesungguhnya saksi pemohon disetiap tps telah menandatangani dan mengikuti proses penghitungan suara ditingkat tps sebagaimana didalam lembar model c1 kwk: bahwa sesungguhnya dari seluruh tps yang dihadiri oleh saksi pemohon, semua saksi pemohon tps tersebut tidak pernah menyatakan keberatan, penolakan maupun memajukan persoalan persoalan dpt, money politic ataupun persoalan sebagaimana yang diuraikan oleh pemohon pada perkara guo, bahwa sesungguhnya dari seluruh pps yang melakukan pleno pps untuk menghitung dan rekapitulasi seluruh hasil perolehan suara calon walikota dan wakil walikota bengkulu tahun sebagaimana dasar perhitungannya adalah hasil rekapitulasi c1 kwk dihadiri oleh saksi dari pemohon, dan pemohon yang diwakili oleh saksi ditingkat pps tidak pernah menyatakan keberatan atau persoalan yang diajukan pemohon dalam perkara guo didalam lembar keberatan yang telah disediakan pada saat pleno pps, bahwa pada faktanya, pemohon mengajukan keberatan hanya ditingkat pleno ditingkat kpu kota bengkulu pada acara pleno penghitungan (rekapitulasi) perolehan suara calon walikota dan wakil walikota bengkulu tahun dengan tidak didasari pada fakta dan bukti bukti atas perselisihan penghitungan ataupun pada dugaan pelanggaran pelanggaran: bahwa terhadap dalil pemohon halaman angka yang menyatakan keberatan serta menolak keabsahan dan pemberlakuan surat keputusan memohon guosebagaimana terlampir juga dalam bukti pihak terkait merupakan suatu dalil yang mengada ada dan tidak berdasar, bahwa dalil pemohon pada halaman angka ini sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan karena tidak dilengkapi dengan alasan alasan yang menunjukkan adanya kesalahan dalam penetapan dan tidak adanya kesalahan yang diuraikan hingga keabsahan dari suatu keputusan memohon harus dibatalkan: bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman angka .a, angka dan halaman angka yang menyatakanitingkat kota oleh memohon guo pada hari rabu tertanggal september karena adanya dalil peristiwa pemilih eksodus dengan memajukan dalil adanya seseorang yang bernama irwansyah tps kelurahan lingkar barat saat ingin mencoblos pada hari pemilihan september yang membawa bukti kartu tanda gambar pasangan incumbent nomor urut ahmad anemia, sh,mhtidak diusulkan nama tersebut oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih ppp) yang bertentangan dengan peraturan kpu nomor tahun huruf adalah fakta yang tidak benar sebagaimana diuraikan merupakan dalil yang mereka reka, tidak berdasar fakta dan sangat tidak beralasan, oleh karenanya dapat kami tanggapi antara lain: bahwa irwansyah telah terdaftar dalam daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, oleh karenanya dimungkinkan petugas ppp tidak mengusulkan atau menambahkan kembali karena irwansyah sudah masuk dalam kedua data tersebut: bahwa sebelum tahap pemutakhiran data oleh petugas ppp membuka ruang untuk memasukkan nama nama potensi pemilih yang telah pindah, telah masuk, telah meninggal dunia dan sepanjang pemenuhan syarat sebagaimana diatur dalam keputusan kpu nomor tahun justru sebaliknya, apakah seseorang yang telah lama tinggal kota bengkulu dan baru pindah tempat tinggalnya setempat dan ketika proses demokrasi melalui pemilukada walikota dan wakil walikota bengkulu seseorang tersebut memiliki hak politiknya hingga seseorang tersebut masuk dalam daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap : bahwa pada saat sebelum penetapan daftar pemilih sementara dps), pps melakukan pemutakhiran data pemilih yang berkaitan dengan potensi pemilih wilayahnya, bahwa pada saat kegiatan pemutakhiran data yang dilakukan pps jika terdapat bantahan, tanggapan atau masukan dari rt rw atau sebutan lainnya maka pps dapat menambah ataupun mengubah daftar potensi pemilih tersebut berdasarkan huruf sebagaimana tersebut: bahwa pada faktanya, pps kelurahan lingkar barat tidak pernah menerima tanggapan dari rt rw dimana tempat tinggal irwansyah, oleh karenanya terdapatnya nama irwansyah telah memenuhi standard dan prosedur penetapan pemilih baik dalam daftar pemilih sementara dps) maupun dalam daftar pemilih tetap dpt), bahwa pemohon tidak menjelaskan apakah irwansyah telah melakukan pemilihan (dua) kali atau telah memilih (satu) kali dalam tps atau tps lain pada saat dia tertangkap: bahwa terhadap dalil pemohon halaman angka yang menyatakan untuk menghilangkan kesan penggelembungan mata pilih eksodus, memohon guodicoret coret, ada tandatangan tidak ada angka, sebagian tidak ditandaadalah dalil yang mengada ada, tidak berdasar dan sangat tidak beralasan, dalam hal ini pihak terkait memberikan tanggapan antara lain: bahwa dari semua saksi dari pihak terkait yang memberikan lembar sertifikat hasil dan berita acara rekapitulasi penghitungan suara ditingkat tps model c1 kwk) tidak pernah ada lembar c1 kwk yang hanya menyebutkan angka tanpa ada tandatangan, coret coretan ataupun tidak ada angka namun ada tandatangan dari kpps dan atau saksi saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu pada pemungutan suara tanggal september yang lalu: justru sebaliknya, semua lembar c1 kwk dari tps yang ada kota bengkulu diterima oleh pihak terkait ditandatangani dan saksi saksi dari pasangan calon yang memberikan mandat saksi disetiap tps serta terdapat pula angka angka perolehan suara semua calon walikota dan wakil walikota bengkulu serta ditandatangani oleh kpps masing masing disemua tps, bahwa dari semua lembar c1 kwk yang diterima pihak terkait dengan saksi saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu tahun yang mengikuti pleno pps tidak ada perbedaan baik bentuk, isi dan perolehan suara masing masing saksi semua pasangan calon walikota dan wakil walikota yang hadir dan mengikuti pleno pps tersebut, bahwa dalam pleno saksi pps se kota bengkulu, saksi pemohon yang hadir dan mengikuti acara pleno pps tersebut tidak pernah mengajukan keberatan ataupun perbaikan maupun penolakan sebagaimana perihal yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya, bahwa terhadap dalil halaman angka yang menyatakankecamatan muara bangkahulu tanpa sepengetahuan saksi saksi dan tanpmemohon guo mengeluarkan surat edaran tanpa mengindahkan keberatan saksi pasangan calon maupun panwaslukada kota bengkulu dapat kami tanggapi sebagai berikut: bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil pemohon yang menyatakan tidak adanya pleno pps pada tahapan pemilukada kota bengkulu, bahwa dalil pemohon dalam poin ini bahwa memohon guo menggelembungkan salah satu pasangan calon sangat tidak berdasar, tidak beralasan dan cenderung menimbulkan fitnah karena pemohon tidak menunjuk dengan pasti pasangan calon mana yang digelembungkan dalam dalil ini, justru sebaliknya, terhadap dalil pemohon tentang tidak melakukan pleno ditingkat pps maka dapat kami tanggapi berdasarkan sertifikat dan berita acara penghitungan suara calon ditingkat pps yang pihak terkait terima dari saksi yang ditugaskan oleh pihak terkait menunjukkan dan membuktikan saksi pemohon juga hadir dan ikut juga menandatangani sertifikat hasil penghitungan suara dan berita acara penghitungan suara calon walikota dan wakil walikota bengkulu tahun untuk membuktikan bahwa sesungguhnya saksi pemohon hadir dan menandatangani sertifikat dan berita acara, dengan ini pihak terkait mempersilahkan kepada pemohon kembali membuka lembar model d kwk dibeberapa tempat antara lain: kecamatan kelurahan saksi nomor bendungan bukti pt. zikir harun sukabumi bukti pt. pagar dewa bukti pt. ratu sambal belakang pondok bukti pt. penurunan bukti pt. kebun peran bukti pt. loo pegunungan bukti pt. lissa afrizal anggur atas bukti pt. tap ali anggur dalam bukti pt. '''''''''' ratu agung tanah patah bukti pt. maryatul. kebun bener bukti pt. reka putriyani nusa indah bukti pt. dengki riyanto j4. kebun kenanga bukti pt. sawah lebar bukti pt. kebun tebeng bukti pt. jembatan kecil bukti pt. drs. idham. padang nangka bukti pt. alih musi dusun besar bukti pt. timur indah bukti pt. '''''' teluk segara bajak bukti pt. anti ontario pintu batu bukti pt. kebun keling bukti pt. ohh sungai serut semarang bukti pt. eko sutrisno surabaya bukti pt. td.tangan ada, namun tidak ada nama kampung keladi bukti pt. usman bangkahulu pt. bahwa dari data atas, kelurahan dan kecamatan lainnya juga dilakukan pleno pps namun tidak dihadiri oleh saksi pemohon guo, hal ini dapat dilihat dari semua hasil rekapitulasi pps lainnya, bahwa dari keseluruhan sertifikat dan berita acara model d kwk tidak ada bantahan, sanggahan ataupun keberatan dari semua saksi pasangan calon, hal ini dikuatkan pula tidak adanya lampiran form model d2 kwk tentang keberatan saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu sebagai lampiran model d kwk. bahwa terhadap dalil pemohon halaman angka6b. merupakan ranah tugas panwaslukada kota bengkulu untuk menjawabnya: bahwa berkenaan dengan halaman angka. .a, angka. dan angka. pokok permohonan guo, dapat kami tanggapi sebagai berikut: bahwa meskipun soal dpt telah kami tanggapi atas, namun bahwa dalil adanya ahmad komedi, sh, melakukan mutasi lurah se kota bengkulu untuk mempersiapkan, memenangkan perolehan suara dengan terencana, terstruktur, dan masif dalam permohonan pemohon merupakan dalil yang mengada ada, tidak berdasar dan kontraproduktif dari fakta masing masing kelurahan, bahwa terhadap dalil pemohon dengan kalimat adanya mutasi lurah se kota bengkulu merupakan dalil yang menyesatkan bagi kita semua dalam persidangan yang mulia ini, karena pada faktanya mutasi lurah tidak sedemikian seperti yang didalilkan:(, bahwa terhadap fakta fakta atas, mutasi lurah sebagaimana dalam dalil pemohon bukanlah sekota bengkulu lurah) yang dimutasi, melainkan hanya lurah,12) kelurahan malabar vide bukti pt. bertahan kampung mela bea penerdasarkan pada uraian atas, pihak terkait kembali menegaskan bahwa dalil yang dikemukakan oleh pemohon pada pokok permohonan angka jelas tidak memiliki dasar alat bukti dan cenderung hanya didasarkan atas argumentasi sepihak, bahwa pemohon dalam mendalilkan permohonannya tidak dapat menunjukkan secara jelas kepala kelurahan mana yang dinilai merupakan orang dekat walikota bengkulu. ketidakmampuan untuk menjelaskan ini menunjukkan bahwa dalil yang diajukan oleh pemohon pada pokok permohonan angka huruf ini tidak memiliki kejelasan dan kabur, serta cenderung hanya merupakan argumentasi sepihak dari pemohon sendirterbukti bahwa tps lingkar barat telah terjadi peristiwa pemilih eksodus yang tertangkap tangan oleh polisi wilayah gading cempaka kota bengkulu pada saat ingin mencoblos pada hari pemilihan september bukti ),( bukti bukti bukti atas nama irwansyah dengan membawa bukti kartu tanda gambar pasangan incumbent nomor urut ahmad komedi, sh.,diusulkan nama tersebut oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih ppp), jelas komisi pemilihan umum melanggar peraturan komisi pemilihan umum sendihurufhal tersebut terbukti adanya kecurangan data kependudukan yang dikeluarkan oleh dukcapil kota bengkulu dan kpu kota bengkulu yang menetapkan daftar pemilih tetap tanpa koordinasi dengan petugas pemutakhiran daftar pemilih ppp) maupun pengurus rt rw setempat, bahwa untuk menghilangkan kesan penggelembungan mata pilih eksodus, kpu kota bengkulucoret coret, ada tanda tangan tidak ada angka, sebagian tidak ditanda bukti bukti bukti bukti bukti bahwa kpu kota bengkulu:: bahwa oleh karenanya, ketika dikaitkan antara aktivitas penempatan jabatan kepala kelurahan yang kemudian didalilkan oleh pemohon agar dapat memenangkan perolehan suara bagi pihak terkait, jelas bertentangan dan tidak sejalan dengan instruksi walikota yang diuraikan atas, bahwa mendasarkan pada surat tersebut, jelas menunjukkan bahwa walikota menginginkan seluruh pejabat struktural lingkungan pemerintah kota bengkulu untuk mendukung penyelenggaraan pemilukada dan dilarang untuk melakukan tindakan yang berakibat pada keberpihakan pada pasangan calon tertentu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. anjuran netralitas dari walikota tersebut apabila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan oleh pemohon, jelas menunjukkan kelemahan dalil yang dikemukakan oleh pemohon. mendasarkan pada surat dan instruksi walikota tersebut, meskipun telah terjadi pelaksanaan mutasi kepala kelurahan, jelas tidak dilakukan sebagai upaya untuk menguntungkan pihak terkait. hal ini disebabkan pegawai negeri sipil dan seluruh pejabat struktural lingkungan pemerintah kota bengkulu telah diinstruksikan untuk netral atau tidak berpihak pada seluruh pasangan calon walikota dan wakil walikota. bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan dalam penyusunanh) sebagai data pemilih yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih dalam pemilukada kota bengkulu tahun berdasarkan data kependudukan yang di,calon nomor urut ahmad komedi, sh, dan dani hamdani, dapat kami tanggapi sebagai berikut: bahwa dalil ini merupakan rangkaian dalil yang diulang ulang, seakan akan dengan pengulangan dalil ini, pemohon dapat memberikan begitu besarnya eksodus yang diuraikan pemohon, bahwa dalil dalil pihak terkait berkenaan dengan persoalan dpt pada uraian terdahulu merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam tanggapan terhadap dalil ini, dan sekali lagi pihak terkait tegaskan, bahwa proses penyusunan dan penetapan dpt bukan lah kewenangan dari dinas penduduk dan catatan sipil dukcapil) kota bengkulu. jika pemohon dalam dalil sebelumnya mengutiaka seyogyanya, pemohon tidak dapat mendalilkan adanya skenario tersebut, karena yang berwenang dalam penetapan daftar pemilih sementara dps) maupun daftar pemilih tetap dpt) adalah memohon melalui tahapan yang panjang, transparan dan sesuai mekanisme yang diterapkan dalam peraturan kpu nomor tahun bahwa tidaklah mudah seorang warga mendapatkan nik dalam kependudukan kota bengkulu yang telah menerapkan sistem kependudukan online e ktp), dan tidak lah mungkin seseorang yang belum lama tinggal kota bengkulu (kurang dari bulan) dapat masuk dalam data penduduk kota bengkulu yang masuk kategori dalam potensi pemilih: bahwa perumpamaan pemohon sebagai suatu skenario tidak lah berdasar dan tidak memiliki bersesuaian, karena suatu mekanisme dan standard operasional prosedur yang diterapkan oleh peraturan kpu nomor tahun tidak dapat dipandang sebagai bahagian skenario, karena peraturan kpu nomor tahun merupakan regulasi penyelenggara pemilu. bahwa terhadap permasalahan tertangkap tangan seseorang pemilih eksodus dan bukti gambar pasangan pihak terkait merupakan perpangkatan yang cenderung fitnah, karena tidak ada hubungannya dengan pemilih eksodus yang tidak dapat dibuktikan oleh pemohon dengan menyangkutkan pada gambar pihak terkait: bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman angka dan angka merupakan suatu dalil yang tidak tepat dan tidak berdasar, hal ini dapat kami tanggapi sebagai berikut: bahwa didalam dalil tersbut terdapat (dua) perbuatan yang tidak memiliki relevansi dan bersesuaian yakni pemutakhiran data pemilih dan melakukan pemberhentian bagi para rt rt yang tidak berpihak kepada pihak terkait dan dicari pelaksana harian tugas yang bisa membantu pasangan pihak terkait memperoleh suara diwilayah masing masing, bahwa dalil tersebut atas, sangatlah tidak berdasar dan beralasan karena regulasi pemerintahan pemerintah kota bengkulu tidak lah mungkin walikota bengkulu melakukan pemberhentian rt rt dan mencari pelaksana tugas dari rt rt tersebut, bahwa hingga hari ini walikota bengkulu tidak pernah melakukan pemberhentian rt rt sebagaimana dialihkan oleh pemohon serta pula tidak pernah mencari mengangkat pelaksana tugas rt rt: bahwa dengan tidak adanya pemberhentian dan pengangkatan dari rt rt oleh pihak terkait, namun dengan dalil angka ini pemohon telah menyatakan adanya keterlibatan dalam pemutakhiran data sehingga dalil pemohon sangat kontradiktif dengan dalil dalil pemohon sebelumnya yang menyatakan dalam pemutakhiran data yang tidak melibatkan rt rw: bahwa terhadap dalil disetiap dimasing masing tps matapilih eksodus berkisar orang yang tidak berdomisili pada setempat bukan warga kota bengkulu dan ada pernyataan keterangan wilayah kota bengkulu merupakan suatu dalil yang tidak berdasarkan realitas fakta dengan pengandaian angka angka orang: bahwa uraian angka orang dalam setiap yang tidak berdomisili pada setempat bukan warga kota bengkulu tidaklah dapat dikaitkan dengan pembuktian angka orang tersebut melakukan pemilihan atau tidak jika orang tersebut melakukan pemilihan, pemohon haruslah menguraikan apakah orang itu memilih pasangan calon nomor urut pemohon) atau memilih pasangan pihak terkait atau memilih pasangan calon nomor urut atau memilih pasangan calon lain lagi pula, pada fakta yang lain pihak terkait juga menemukan keterlibatan lebih luas (masif), terencana dan terstruktur para banyak menyalurkan dana yang diberikan pada pemilih yang berasal dari pemohon untuk mempengaruhi perolehan suara pemohon dalam pemilukada walikota bengkulu dan wakil walikota bengkulu, hal ini akan kami uraikan pada dalil selanjutnya. bahwa berkenaan dengan dalil halaman angka permohonan guo, dapat kami jawab dengan kronologis antara lain:, maka dengan ini:,,:: lah benar:pada dalil pemohon halaman angka .a, angka dan angka dapat kami sampaikan tanggapan dari pihak terkait sebagai berikut: bahwa logika yang dibangun oleh pemohon merupakan logika imajinatif dan memasukkan alasan alasan penghitungan yang tidak memiliki dasar yang kuat. bahwa rekap nama nama warga yang berjumlah orang warga tersebut merupakan rekayasa fakta yang diajukan pemohon guo. bahwa bagaimana bisa dalil imajinatif peristiwa kelurahan kandang limun digeneralisasi menjadi fakta dan dianalogikan menjadi hitungan pada semua kelurahan seperti yang digambarkan oleh pemohon guo kelurahan suara suara. jumlah suara tersebut kemudian menjadi pengurang jumlah suara pihak terkait. fakta fakta yang didalilkan oleh pemohon guo cenderung imajinatif dan belum dapat dibuktikan. pemohon hanya mendalilkan fakta (satu) kelurahan mewakili kelurahan yang ada kota bengkulu: bahwa dalil penghitungan yang disampaikan oleh pemohon guo sangat tidak berdasar dan hanya berantai andai. oleh karenanya, pihak terkait mencoba menyajikan dan menguraikan fakta fakta yang berdasar pada perolehan suara pihak terkait yang menyatakan bahwa tidak semua kelurahan pihak terkait mendapat angka suara sebagaimana didalilkan oleh pemohon, antara lain: suara calon kelurahan kelurahan kelurahan tanjung agung vide bukti pt47) kelurahan pasar baru vide bukti pt. kelurahan pondok besi vide bukti pt19) kelurahan sumur meleleh vide bukti pt. kelurahan citra vide bukti pt. kelurahan anggur bawah vide bukti pt. sumber data: model d1 kwk.kpu bahwa jika kita melihat hasil dari kelurahan tersebut, suara pihak terkait tidak memenuhi angka tetapi justru terdapat perolehan suara pemohon guo lebih besar memenangkan) beberapa kelurahan antara lain: kelurahan pasar baru, kelurahan pondok besi, kelurahan sumur meleleh, kelurahan muara dua dan kelurahan anggur bawah: bahwa begitu juga kelurahan tanjung jaya, kelurahan tanjung agung dan kelurahan citra dimenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu nomor urut yakni helmi hasan, se ir. ariana sosialnya: lebih ironis lagi, didalam penghitungan angka angka matematis yang diajukan pemohon meminta suara dari jumlah suara yang dianggap ilegal (suara yang diminta untuk dibatalkan oleh mahkamah) yang didapat pihak terkait sejumlah suara untuk ditambahkan kepada suara pemohon. dalil ini merupakan dalil yang imajinatif dan tidak berdasar. tidak ada landasan rasional yang dapat dipertanggung jawabkan alasan meminta suara tersebut. justru sebaliknya, jika kita melihat kenyataannya perolehan suara pihak terkait tps seluruh kelurahan kandang limun, pihak terkait hanya mendapatkan suara, berada bawah kandidat helmi hasan, ir. ariana sosialnya nomor urut dengan jumlah suara, dan urutan ketiga yakni pemohon guo sejumlah suara vide bukti pt. bahwa dari uraian permohonannya, apakah memungkinkan bagi pemohon apabila dugaan satu kelurahan yang terjadi politik uang seperti yang dituduhkan ternyata dinilai oleh gakumdu tidak memiliki cukup bukti telah terjadi politik uang, memiliki keterkaitan hubungan dengan pihak terkait? apakah kasus satu kelurahan kemudian oleh pemohon juga diberlakukan terhadap keseluruhan kelurahan untuk mencari dasar guna mengurangi suara sah yang diperoleh oleh pihak terkait, dan juga secara sepihak dipergunakan guna menambahkan suara sah yang diperoleh oleh pemohon sendiri (tanpa didasarkan atas alat bukti dan argumentasi yang dibenarkan secara hukum)? terhadap dalil yang demikian ini, pihak terkait jelas membantah karena kabur, tidak memiliki alat bukti, dan dilakukan secara sepihak oleh pemohon guna menaikkan perolehan suara pemohon itu sendiri. selain itu, pemohon terkesan memaksakan diri agar suara pemohon menjadi bertambah dan bisa masuk menjadi pemenang untuk mengikuti putaran kedua pada tahapan pemilukada walikota dan wakil walikota bengkulu tahun bahwa berdasarkan bukti bukti dan fakta atas, sangatlah berdasar, sangat beralasan bagi majelis mahkamah konstitusi yang mulia menyatakan dalil permohonan yang disampaikan pemohon guo tidak terbukti dan oleh karenanya terhadap dalil tersebut ditolak atau setidak tidaknya dikesampingkan, bahwa terhadap dalil dalil pada halaman yang disampaikan pemohon pada alinea pertama yang menyatakan bahwa panwaslukada kota bengkulu semua pelanggaran kecurangan tersebut disengaja dipada tanggal oktober dan menurut pemohon hal ini penuh kejanggalan dan menguntungkan pasangan tertentu. bahwa menurut pihak terkait, dalil yang disampaikan oleh pemohon merupakan suatu dalil yang terlalu menggunakan perasaan daripada fakta dan pertimbangan dasar hukum yang jelas. bahwa justru sebaliknya, pihak terkait mempertanyakan atas sikap ngotot dan memaksakan kehendak atas persoalan yang sumur, tidak terbukti dan tidak berdasar untuk diproses bagi pihak terkait yang menghargai upaya hukum yang dilakukan pemohon namun harus lah mengedepankan rasionalitas dan logika hukum yang baik. dalam kesempatan ini, pihak terkait ingin juga menyampaikan kepada pemohon, bahwa cita cita untuk berkuasa itu sebuah tekad yang baik, namun terlalu terobsesi untuk berkuasa itu merupakan suatu yang buruk dengan menghalalkan segala cara untuk menjadi pemenang dalam pertarungan. menyalahkan pihak lain untuk menjustifikasi kekalahan diri bukanlah perbuatan yang terpuji dalam membangun demokrasi. belajar dari semua pihak yang dipersalahkan oleh pemohon, justru pihak terkait khawatir, ketika dalil dalil permohonan yang diuraikan pemohon tidak dapat dibuktikan dalam persidangan guo maka sangat memungkinkan pemohon akan menyalahkan mahkamah konstitusi yang tidak menjalankan tugasnya, seperti halnya dengan pemohon yang menyalahkan semua pihak karena pemohon kalah dalam pesta demokrasi kota bengkulu. sekedar mengingatkan, tindakan pemohon pernah juga dilakukan ketika pemohon ikut dalam pemilukada kabupaten kepahiang beberapa tahun lalu. bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman alinea terakhir dan pada halaman alinea pertama, pihak terkait memandang dalil ini merupakan suatu dalil yang menjadi ranah memohon guo yang menjawab dan atau memberikan tanggapan. bahwa terhadap alasan pemohon pada halaman angka poin ke halaman dalam permohonannya yang menyangkut dengan eksodus penggelembungan suara diawali dari pemasukan mata pilih dalam dukcapil dalam daftar pemilih tetap dpt) dapat dijelaskan:, kecamatan muara bangkahulu tanpa sepengetahuan saksi saksi dan tanpa adoleh kpu komisi pemilihan umum kota bengkulu mengeluarkan surat edaran bukti tanpa mengindahkan keberatan keberatan saksi pasangan calon maupun pasnwaslukada kota bengkulu bukti sampai bukti bukti bahwa komisi pemilihan umum kota bengkulu dalam pemutakhiran data pemilih tidak berbukti banyak nya pemilih eksodus, ganda, tidak dikenali rt, bukan warga setempat, alamat tidak jelas, dan nama ganda tanggal lahir berbeda, hal ini menunjukan bahwa komisi pemilihan umum kota bengkulu dengan sengaja melanggar asas pemilu yang jujur dan adil yang mengandung pihak tertentu, sudah sepatutnya majelis hakim mk, memerintahkan kpu kota bengkulu untuk melaksanakan pemilukada kota bengkulu tahun ulang yang dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggaran pemilu dan melalui semua tahapan penyelenggaraan pemilu, bukan seperti yang sekarang kpu kota bengkulu yang melanggar asas pemilu berdasarkan pancasila juncto uud juncto undang undang nomor tahun juncto peraturan kpu nomor tahun bahwa panwaslukada kota bengkulu, tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya peristiwa kejadian eksodus tersebut pada saat pemilihan tanggal september tps terbukti panwaslukada kota bengkulu menghentikan peristiwa tersebut dengan alasan keterbatasan waktu dan kurang bukti, yang sengaja memperlambat dan pembiaran menguntungkan pasangan calon walikota tertentu, bukti bukti bukti bukti bahwa incumbent ahmad komedi, sh.,mh telah melakukan skenario untuk mutasi sebagian lurah kota bengkulu bukti bukti bukti bukti untuk mempersiapkan memenangkandalil poin ke dihalaman yang sama dengan mengkaitkan dugaan tertangkapnya lurah kandang limun sangatlah tidak relevan dan memiliki bersesuaian alasan, hal ini dikarenakan dugaan dan tuduhan yang dikenakan pada lurah kandang limun sangatlah sumur dan prematur. oleh karenanya terhadap kedua dalil ini sangat beralasan bagi mahkamah untuk menyatakan tidak terbukti atau setidak tidaknya mengesampingkan dalil dalil yang diajukan dalam perkara guo, bahwa terhadap dalil angka poin ke akan kami tanggapi sekaligus pada dalil berikutnya pada dalil keterlibatan guru, bahwa berkenaan dalil pemohon pada halaman angka poin ke yang menyatakan adanya pembiaran yang dilakukan oleh panwaslukada kota bengkulu yang terkesan lamban dan diskriminatif menghentikan pelanggaran tanpa sepengetahuan gakumdu merupakan dalil yang memutarbalikkan fakta. namun karena hal ini merupakan ranah tugas dan kewenangan panwaslukada kota bengkulu yang menanggapi maka kami mohon kiranya mahkamah dapat meminta panwaslukada kota bengkulu melalui bawaslu untuk menyampaikan keterangannya ataupun setidak tidaknya keterangan tertulis. bahwa terhadap dalil pemohon halaman angka yang menguraikan fakta berkenaan eksodus yang disampaikan oleh pemohon dalam pokok perkara permohonannya tidaklah tepat, tidak berdasar dan sangat tidak beralasan, sebagaimana telah kami jelaskan pada poin sebelumnya. dalil pemohon mengenai dani hamdani, mpd. terhadap dalil pemohon halaman huruf tentang melakukan mutasi eselon iv, eselon iii dan lurah lurah hingga menjelang pencoblosan pemilukada kota bengkulu. bahwa berkenaan dengan angka huruf poin dan poin dalam pokok permohonan guo halaman tentang mutasi eselon iv, ill dan lurah lurah hingga menjelang pencoblosan, dapat kami tanggapi sebagai berikut: bahwa dalil adanya pasangan incumbent melakukan mutasi pejabat lurah sampai dengan ketua sebagaimana dalam permohonan pemohon merupakan dalil yang mengada ada,:. kelurahan malabar vide bukti pt. pt.ahwa menurut pihak terkait, yang disebut dengan eksodus tidaklah sama dengan penggelembungan suara, karena eksodus dalam hal ini merupakan pemilih yang dimobilisasi untuk memilih calon calon tertentu yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap dpt) atau menggunakan kartu pemilih orang lain. berbeda dengan penggelembungan suara, karena tindakan penggelembungan suara haruslah terlebih dahulu melewati tahap pemungutan dan penghitungan suara, dan ketika suara sebenarnya tidak mencukupi kemudian ditambah dengan cara cara tertentu yang bersifat melawan hukum. kedua modus pelanggaran tersebut tidak diuraikan secara detail (rinci) oleh pemohon dalam permohonannya.: dalil pemohon ini mengada ada tidak berdasarkan fakta, sudah menjadi jelas:, terhadap dalil pemohon halaman huruf tentang eksodus penggelembungan yang tertangkap tangan pada hari pencoblosan, melibatkan aparatur pejabat petugas pendataan dpt, lurah, camat dan kadis dukcapil. bahwa dalil ini kami telah menanggapinya pada poin poin sebelumnya berkenaan alasan pemohon atas, namun kembali kami uraikan berkenaan dengan tertangkapnya seseorang yang disebut bernama saudara irwansyah tps kelurahan lingkar barat merupakan dalil yang sumur. hal ini dapat kami tanggapi dan bantah antara lain: bahwa dalil pemohon yang menyatakan irwansyah adalah warga padang guci (bukan warga kota bengkulu) adalah tidak benar. justru sebaliknya irwansyah merupakan warga kota bengkulu yang masuk dalam dpt tps kelurahan lingkar barat dengan nomor urut pemilih dan menerima kartu pemilih dan kartu undangan sebagai pemilih: vide bukti pt. bahwa irwansyah telah memberikan hak pilihnya tps kelurahan lingkar barat bukanlah akan memilih tps bahwa irwansyah tertangkap saat sedang dijalan mau perumahan penari, bukan mau melakukan pemilihan dan tidak melakukan pencoblosan kedua kalinya, bahwa dalil pemohon yang menguraikan irwansyah akan memilih kedua kalinya tps tidaklah benar dan tidak terbukti. oleh karenanya dalil ini membuktikan bahwa pemohon dalam permohonannya hanya mereka reka atau mengutip dari pemberitaan media, lebih jauh lagi pemohon tidak memahami peristiwa yang sebenarnya, bahwa terhadap dalil pemohon halaman angka huruf poin poin poin dan poin yang menyatakan kesimpulan adanya eksodus atau penggelembungan suara terjadi setiap sekota bengkulu rata rata orang dikalikan jumlah sekota bengkulu sebanyak dalam tps terdapat suara eksodus yang bersifat terencana terstruktur dan masif melibatkan petugas pendataan, lurah, camat, dan kadis dukcapil oleh pasangan calon nomor urut incumbent yang menguntungkan suara ahmad komedi. bahwa dalil tersebut atas dapat kami tanggapi bahwa kesimpulan pemohon tersebut adalah sumur yang tidak memiliki dasar, alasan dan nilai pembuktian yang menguatkan dalil pemohon sehingga kesimpulan tersebut merupakan jumping conclusion. oleh karenanya sangat berdasar dan beralasan bagi mahkamah untuk menyatakan dalil pemohon angka huruf secara keseluruhan tidak terbukti atau setidak tidaknya dikesampingkan, bahwa terhadap alasan pemohon dalam halaman angka huruf poin ke hingga poin halaman dalam permohonannya yang menyangkut eksodus penggelembungan diawali dari memasukkan mata pilih dalam dukcapil dalam dpt dapat dijelaskan: bahwa tahapan penerbitan nama nama pemilih diawali dengan data penduduk sebagai potensi pemilih dari dinas pendudukan dan catatan sipil dukcapil) diberikan kepada kpu kota bengkulu atas permintaan dari kpu kota bengkulu. bahwa pencantuman nama nama yang berpotensi menjadi pemilih adalah warga kota bengkulu yang telah terdaftar dalam sistem kependudukan. adapun data penduduk yang berpotensi menjadi pemilih disebut dengan data penduduk potensial pemilih dp4). bahwa batas keterlibatan pemerintah kota bengkulu hanya pada tahap pemberian data potensi penduduk yang berhak menjadi pemilih diberikan kepada komisi pemilihan umum kota bengkulu dengan terlebih dahulu ada permintaan dari memohon kepada dinas kependudukan dan catatan sipil dukcapil). vide bukti pt. bahwa sedangkan tahap dari data pemilih tersebut akan diverifikasi oleh pps. hasil verifikasi tersebut menyediakan ruang untuk pemutakhiran data dan diumumkan oleh pps tempat tempat umum yang mudah dijangkau oleh pemilih bukanlah ranah tugas dan kewenangan pemerintah kota bengkulu, melainkan ranah tugas dan kewenangan memohon guo, bahwa setelah data pemilih diterima memohon, maka memohon menetapkan data pemilih sementara dan memerintahkan ppk hingga pps untuk melakukan verifikasi terhadap data pemilih sementara secara faktual wilayahnya. bahwa dari hasil verifikasi dan pemutakhiran data yang berasal dari pps, maka kpu kota bengkulu memohon guo) kemudian menetapkan daftar pemilih sementara dps) dan diumumkan dari pemutakhiran data tersebut maka kpu kota bengkulu menetapkan daftar pemilih tetap sebagai finalisasi pemilih yang biasa disebut dengan daftar pemilih tetap dpt) pada pemilukada walikota wakil walikota bengkulu tahun bahwa jika dari tahapan tersebut terdapat pemilih yang belum layak memilih maka dapat dihapus sebelum adanya penetapan dalam daftar pemilih tetap oleh memohon guo. bahwa sesungguhnya pihak terkait menyayangkan dan menyesalkan pemohon sebagai pasangan calon walikota wakil walikota bengkulu tidak mengetahui atau pura pura tidak tahu tentang tahapan pemilukada kota bengkulu tahun berdasarkan lampiran keputusan memohon guo nomor pts kpu kota! tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum walikota wakil walikota bengkulu tahun vide bukti pt. bahwa pembuatan daftar pemilih tetap dpt) bukanlah kewenangan dinas dukcapil kota bengkulu sebagaimana diuraikan pemohon. pembuatan dan penetapan dpt merupakan ranah tugas memohon melalui proses yang panjang berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan. bahwa dalil permintaan data dari setempat dalam pemutakhiran data pemilih merupakan suatu dalil yang tidak tepat karena bukanlah jabatan dalam pelaksana pemilukada, sehingga bukanlah suatu dalil yang harus dipersalahkan kepada memohon terlebih dikaitkan pada pihak terkait: bahwa ketika terdapat pemilih yang terdaftar dalam dpt tetapi tidak ada didalam setempat bukanlah persoalan pemilukada kota bengkulu saja, namun yang perlu teliti adalah apakah pemilih yang terdaftar dalam dpt telah pindah dari setempat, telah meninggal dunia, terdaftar dalam yang lain ataupun pemilih tersebut merupakan warga baru yang belum melaporkan dirinya setempat namun telah masuk dalam kartu keluarga warga tersebut, karena sistem kependudukan republik indonesia telah menerapkan e ktpblack campaign yang dilakukan incumbent tertangkap tangan dan sudah diputus bengkulu, dapat kami tanggapi bahwa terhadap dalil pada halaman nomor huruf yang menyatakandiputus pada persidangan pengadilan negeri bengkulu kamis september yang memerintahkannya kader pks kabur yang sekarang menjadi dpo oleh polisi, perlu kami tanggapi sebagai berikut: pelaku yang melakukan black campaign tersebut jelas tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pihak terkait. hal ini disebabkan karena pelaku berdasarkan keterangan yang disampaikan melalui media sesungguhnya berada dan berdomisili luar kota bengkulu, yaitu dalam hal ini kabupaten seluma, bahwa telah sangat terang dan jelas sebagaimana dalam fakta persidangan perkara nomor pid. pn. bkl tanggal september atas terdakwa toni haryanto bahwa tidak ada keterlibatan pengurus atau kader pks partai keadilan sejahtera) terhadap perbuatan yang dilakukan oleh toni haryanto. bahkan saksi saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum persidangan, memberikan kesaksian bahwa tidak ada yang melihat bagaimana terdakwa toni haryanto melakukan black campaign. dengan demikian tuduhan pemohon sangat mengada ada, merekayasa serta mencemarkan nama baik toni haryanto serta mencemarkan nama baik organisasi pks secara umum: vide bukti pt tindakan pelaku untuk melakukan black campaign tersebut tidak dapat dinyatakan merupakan perintah dari partai keadilan sejahtera ataupun perintah dari pihak terkait. bisa saja sesungguhnya tindakan black campaign ini dilakukan oleh pelaku atas perintah pihak lain (selain pihak terkait), untuk kemudian dengan kesengajaan apabila tertangkap tangan maka akan mengaitkan dengan pihak terkait. tujuan tindakan tersebut diarahkan agar pihak terkait dapat dikenakan sanksi dan penerapan isyu yang merugikan bagi pihak terkait, bahwa dalil yang demikian ini sangat dimungkinkan terjadi dan ditempuh oleh para pasangan calon dalam upaya pemenangan dalam pemilukada. hal ini dapat dilihat pada maraknya kasus pengrusakan baliho dan penyebaran selebaran black campaign yang dikeluhkan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota tertentu. sesungguhnya tindakan ini bertujuan untuk menarik simpatik dari masyarakat untuk kemudian oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota yang baliknya dirusak tersebut, dilakukan pemberitaan secara besar besaran melalui media massa berkaitan dengan upaya pengalihan dari orang orang tidak bertanggung jawab terhadap baliho dari pasangan calon tersebut sehingga diharapkan untuk menarik simpatik dari masyarakat, bahwa terhadap maraknya pengrusakan baliho tersebut, walikota bengkulu telah meminta kepada aparat hukum untuk lebih intensif melakukan pengawasan, dan membuka ruang pengumuman bahwa bagi masyarakat yang melihat dan dapat membuktikan pelaku pengrusakan baliho tersebut akan diberikan penghargaan atau reward dari pemerintah kota bengkulu. hasilnya tidak terdapat lagi laporan berkaitan dengan perusakan baliho. hal yang demikian ini tentu saja memunculkan dugaan yang berkembang dari masyarakat itu sendiri yang kemudian menyatakan bahwa perusakan tersebut sesungguhnya dilakukan oleh tim dari pasangan calon pemilik baliho itu sendiri, dengan tujuan bahwa sebelum baliknya akan diganti (karena memang sudah lama dan mulai rusak) dilakukan upaya perusakan secara sendiri untuk kemudian dipublikasikan masyarakat seakan akan pasangan calon tersebut telah dialami oleh pihak lain, dengan harapan akan mendapatkan simpatik dari masyarakat, bahwa pola demikian ini sangat dimungkinkan juga terjadi terhadap kasus black campaign itu sendiri, sebagai upaya untuk mencari simpatik masyarakat, dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak terkait, bahwa sekedar mengingatkan bahwa nabi yusuf. dikisahkan pernah fitnah oleh siti zulaikha yang merobek bajunya sendiri untuk menjadikan bukti adanya upaya fitnah terhadap nabi yusuf as, namun dengan kekuatan allah swt ditunjukkanlah beberapa saksi termasuk ada bayi yang bisa berbicara bahwa siti zulaikha lah yang merobek sendiri bajunya . bahwa pesan moral ini kami sampaikan kepada kita semua bahwa ketika seseorang yang terobsesi kekuasaan dengan menggunakan cara cara melukai diri untuk mendapatkan simpati adalah merusak proses demokrasi dengan pemalsuan wajah demokrasi secara langsung, bahwa dalil pemohon dalam permohonannya halaman huruf poin pihak terkait tidak melakukan kecurangan kecurangan sebagaimana yang dituduhkan, dan secara nyata juga tidak secara signifikan menjadikan jumlah suara pasangan pihak terkait menjadi pemenang dalam tiap tps tiap kelurahan, bahwa dalil yang dikemukakan pemohon hanyalah upaya yang destruktif untuk menjatuhkan citra pks sebagai partai pengusung pihak terkait. hal ini jelas tidak ada kaitannya dengan perolehan suara yang didapatkan pemohon: bahwa terhadap dalil pemohon halaman huruf yang menyatakan bahwa pelaku black campaign sudah tertangkap tangan dan ditahan polres bengkulu dan sudah diputus perkaranya oleh pengadilan negeri bengkulu adalah tuduhan pemohon yang sangat gegabah dan terlalu prematur. pelaku sebagaimana didalilkan pemohon bukan ditahan karena perkara pemilukada tetapi karena dugaan pidana membawa senjata tajam padahal toni haryanto adalah tukang sayur yang selalu membawa pisau untuk memotong sayurnggunakan bantuan lansia sebagai alat kampanye pada menjelang pemilukada kota bengkulu. bahwa bantuan lansia merupakan program pemerintah kota bengkulu sejak tahun yang lalu: |
tnkena pajak, keadilan, dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu, perlu diatur besaran tertentu pajak pertambahan nilai yang dipungut dan disetor atas penyerahan jasa kena pajak tertentupenyerahan jasa kena pajak tertentu wajib memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutang dengan besaran tertentu. jasa kena pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi: jasa pengiriman paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pos,,: jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai kriteria dan atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai: dan jasa penyelenggaraan: pemasaran dengan media voucher, layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, dan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty reward program), yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih (margin), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai. besaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam atas penyerahan jasa kena pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalampenggantianwisata, sarana angkutan, dan akomodasijumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih, huruf: atau (limakeseluruhan paket, dan huruf yaitu sebesar 10xvoucher. biaya transportasi (freight charges) sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan biaya transportasi yang dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh penerima jasa, berupa biaya transportasi dengan menggunakan moda angkutan berupa pesawat, kapal, kereta api, dan atau angkutan dijalan. pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat mengkreditkang: berhubungan dengan penyerahan jasa kena pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: huruf, huruf dberita negara republik indonesia tahun nomor dan huruf dan huruf peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentangintanjepang guna mengakomodasi dinamitan, atau ccsarkoma rabaj):atau melalui selain negara anggota, sebagaimana dimaksud pada huruf dengan ketentuan bahwa barang tidak mengalami kegiatan selain transit dan atau transhipment, penimbunan sementara,,'panj, berlaku: lampiran huruf angka untuk ska form yang diterbitkan oleh negara anggota asean, atau lampiran huruf angka vii untuk ska form yang diterbitkan oleh jepang,j, cc. memuat tanda tangan pejabat yang berwenang secara manual atau dicetak (printed), dan stempel resmi dari instansi penerbit ska: ditandatangani oleh pemohon (eksportirmemuat informasi paling sedikit mengenai informasi sebagaimana tercantum dalam minimum data requirement pada lampiran huruf yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini, mintime ada kolom pada ska form diisi sesuai ketentuan pengisian pada overseas notes, ska form berlaku selama (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan, mencantumkan klasifikasi barang dalam (enam) digit harmonized system hs) dalam ska form dan deskripsi barang dalam ska form. dalam hal ska form hilang atau rusak, instansi penerbit ska dapat: menerbitkan ska formgunakan nomor referensi baru, dicantumkan nomor referensi dan tanggal ska form yang hilang atau rusak, pada kolom: dan imo tao masa berlaku ska form baru sama dengan masa berlaku ska form yang hilang atau rusak, atau menerbitkan ska pengganti form ajska form pengganti. dalam hal ska form pengganti diterbitkan oleh negara anggota asean, tanda tulisan cap certified true copy" diberikan pada kolom ska form pengganti, dicantumkan tanggal penerbitan ska form yang hilang atau rusakmasa berlaku ska form pengganti sama dengan masa berlaku ska form yang hilang atau rusak. dalam hal terdapat kesalahan pengisian ska form aj, koreksi atas pengisian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: menerbitkan ska form baru, dengan ketentuhkatoka form sebagaimana diaturcc. total jumlah barang yang tercantum pada ska basicpencantuman nomor referensi dan tanggal ska form yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor pertama pada ska back to back. dalam hal ska back to back diterbitkan oleh negara anggota asean, nomor referensi dan tanggal ska form yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor pertama dicantumkan pada kolom fl.tak back to back co kolom ska back to back yang diterbitkan oleh negara anggota asean. ontombalajdan alamat perusahaan yangmencantumkan nomor dan tanggaldalam hal third country inavoice belum diterbitkan maka: mencantumkan nomor dan tanggal inavoice asal barang pada kolom ska form yang diterbitkan oleh negara anggota asean atau pada kolom ska form aj.yang diterbitkan oleh jepang: dan mencantumkan nama dan alamat perusahaan yang akan, dan dalam hal third country indice diterbitkan negara yang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya ska form aj, tanda (vj) atau harus dicantumkan dalam kotak third country involving ,jgo.idvamiankomentelhoio0o1: lembar asli ska form baru atau lembar asli ska form pengganti certified true copy) sebagaimana dimaksud dalam,'9gfasaljjjjraguan atas informasi pada ska back to bac icjj:j melalui contact pointjaj: dan atau nn.iikomentoubo'epada melalui contact pointpaling lambat (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya: jawaban permintaan refractive check, atau informasi tambahan,jmelalui contact point. paling lambat (enam puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan verification visit. mh)dan,akhirdalam jangka waktu paling lambat (enam puluh) hari setelah hari terakhircjjarif preferensi tanpa harus melampirkan ska form ajjfasaljapan comprehensive economic partnership aceh) sebagaimana 3pt kementerian sayap mm. nin9730213. 4gil. kriteria asal barang kriteria asal barangyaitu seluruh tanaman hidup meliputi buah buahan, bunga, sayur sayuran, pohon pohonan, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain, dan produk tanaman,: dasar laut satu negara anggota: penyelenggara gudang berikat:at. barang yang diambil dari perairan, dasar laut atau bawah dasar laut luar wilayah perairan teritorialdasar laut sesuai dengan hukum internasional:luar wilayah laut negara anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf ii. barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula ataumanfaatkan sebagai suku cadang atau bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang: sisa dan scrap yang dihasilkan dari proses produksi atau pengolahan termasuk pertambangan, pertanian, konstruksi, penyulingan, pengolahan, proses insinerasi dan pengolahan limbah atau dari konsumsi satu negara anggota dan hanya cocok untuk dibuang atau dimanfaatkan kembali bahan bakunya: dan barang yang diperoleh atau diproduksi satu negara anggota dengan menggunakan bahan atau barang sebagaimana dimaksud pada(origin criteria) berdasarkan persetujuan kemitraan ekonomi menyeluruh antar negara negara anggota bmnjainkomenek logo perhimpunan bangsa bangsa asia tenggara dan jepangfob vnm rvc bawoooomenoa fob keterangan: ah) rvc merupakan besaran regionaltermasuk biaya pengangkutan dari produsen pelabuhan atau tempat pengapalan akhir luar negeri, dan vnm value non originating materia) merupakan nilai bahan non originatingatau change tariff heading cth(rvc) paling sedikit sejumlah nilai persentase tertentu dari free on board fob) barang yang dihasilkan, atau cj)bab yang terbagi dalam subbox tarif hanya memiliki (satu) kriteria asal barang. contoh vanilla cc).whiskey rvc cth except from headingcotton sewing thread, whether not put for retail sale cth outside heading through provided that, where non originating materials heading are used, each the non originating materials carved bombed entirely one more the parties)woven fabric coarse animal hair horsehair cth outside heading through provided that, where nonoriginating materials heading through are used, each the nonoriginating materials spun, died printed entirely one more the parties: required ctc, provided that the good died printed entirely and that the nonoriginating material heading through woven entirely one more the parties). ii. ketentuan prosedural ska form memuat sekurang kurangnya informasi dalam minimum data requirement for certificate origin sebagai berikut: nama dan alamat eksportir, dan negara anggota pengekspor: nama dan alamat importir, atau jika ada, nama dan alamat consignee, dan negara anggota pengimpor, nomor referensi ska form aj, negara asal barang, nomor dan tanggal inavoice: rincian pengiriman (jika diketahui), kode harmonized system hs): tanda, nomor, jumlah dan jenis pengemas, uraian barang: jumlah unit): kriteria asal barang (termasuk informasi ctc, rvc, dan akumulasi): pernyataan eksportir, dan penandasahan instansi penerbit skkode fasilitas nomor referensi, dan tanggal ska form aj, wajib dicantumkan secara benar pada kolom dan atau kolom pib, dalam hal pemberitahuan impor barang pib)ajkara tan fasilitas impor pemberitahuan impor barang p!kemasan, pembongkaran, dan penyusunannya kembali, cc. penguraian: pengemasan dalam botol, peti, kotak dan proses pengemasan sederhana lainnya, l7: semata mata mengumpulkan barang menjadi satu set, atau 8g. kombinasi dari proses sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf tanrvc. minimus dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang ctc, nilai bahan non originating yang tidak wajib mengalami perubahan klasifikasi adalah: untuk barang pada bab bab bab bab bab bab sampai dengan bab dan bab sampai dengfob, untuk barang tertentu pada bab datau (tujuh persen) dari fob, ai sesuai: atau untuk barang pada bab sampai dengan bab berat seluruhkeseluruhan berat barang, dengan syarat seluruh kriteria lainnya dalam ketentuan asal barang terpenuhi. dalam hal barumulasi bahan, harus dianggap sebagai bahan originating negara anggota tempat proses produksi dilakukan. dalam hal akumulasi atau accumulation digunakan, tanda tulisan cap acusesoris, spare pari, peralatan atau proses pabrikasi atau operasional tertentukeasamansebagai bahan originating negara tempat produksi barang, yaitu: bahan bakar dan energi, tools, dies, dan mould, cc. spare part dan barang yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung: pelumas, gemuk, bahan kompon,f . perlengkapan, perangkat,contact point untuk melakukanyang diterima dan ditolak atas hasil permintaan refractive check dan atau verification visit: untuk negara anggota asean adalah contact point sesuai dengan daftar spesimen, dan untuk jepang adalah sebagai berikut: ministry economy, trade and industry origin certification policy office trade control policy division trade and economic cooperation bureau kasumigaseki, shinoda ku, tokyo japan tel fax email embassy japan indonesia economic section jalan m.h. thamrin jakarta tel fax dan email idea @eojajmemohon vi. bentuk dan format ska form yang diterbitkan oleh negara anggota asean original duplicate trinlisate) mang the agreement comprehensive economic partnership among member states the abscigation southeast asian nations and japan goods concluded from exporter's name, address, country) aceh agreement) certificate origin goods consignad imports consignes's name, address, country) form issued0 country) see natas overseas means transport and route (as far known) for official use enam preferensi! treatment given under joe shipment date agreement naa vessel's name' aircraft eta preferensial treatment not given please state reasons) mmm aan port discharge signature authorised signature the importing country tem marks and number and type origin criteria quantity (gross number and number numbers packages, description see notes net weight date other packages goods (including ganti overseas) quantity) inyalces where appropriate and and value, ag. number ihe imposing fob required party! sporting party pnp man pen pan mana dan donovan lam umat ahm mah helm nebeenl lan men plant nammmnnr one bina sawit pang anton false seng nusa raman sena nen filamen besama kamu men sunni pen menang aman hwan naa declaration the exporter gertiicalion the undersigned hereby declares that the above his hereby certified, the basis contra "details and statements are correct: that ali ihe goods carried out, that the declaration the were produser exporter correct, country) and that they compid with the requirements specified for these goods the aceh agreement tor|o.oiiothid gountyimoieng . back back oonissued retoasiwey notes: the following countries shall use this fom for ihe purpose preferensial tadige agreement) brunei darussalam cambodia indonesia lagu malaysia myanmar philippines singapore thailand vietnam conditions:. enjoy preferensial tarif treatment under the aceh agreement, goods exported any the parties the aceh agreement should: ti) fall within deseriptan goods eligible for confessions ihe importing party, comply with the consignment conditions accordance with article iha anger agreement, and compid with the origin criteria chapter the aceh agreement. origin kriteria: for goods that meet the origin criteria, the @porter should indicate box this form, the origin camera met, ike manasi show the following table: circumstances production manufacture ihe country named box insert box this form: goods satisfying subparagraph ic) article the age agreement apps (kb) wholly obtained goods satisfying article the age agreement yo" lia ic) goods satisfying paragraph article the aceh agreement pet ayo" id! genus satisfying paragraph article the aceh agreement change tarif massilicatian regional value content ayo spesific processes also, suporter should indicate the following were applicable: fej goods which compid with article ine a!gep agreement goods which compid with article age agreement agu" each item should qualify: all teras ina consignmeni should dual separately their own right. this pertioutar relevance when similar itemieripiian the noisihe good specific product ruling special description (e. "sake compound and cooking sake mirin subholding beverages with basis ikut, alcoholic strength volume less than subholding ducks and siderdowns ), such desaripilan specific products should indicated. involves: indicate the inavoice number and date for each item. the inavoice should one issued for the deportation the good into the importing party. third country involving: cases where involves are issued third country, accordance with rule 4d) implementing regulations, the third country invading box box should picked (). the number involves issued for the importatian goods into ihe importing party should indicated box and the full legal name and address the company person that issued fhe voices shall indicated box inan exceptional case where the inavoice issued ina third country not available ihe time issuance the certificate origin, the inavoice number and date the inavoice issued the exporter whom thea will subject another invoke issued ina third country for ihe deportation into the importing party, identifying box ihe full legal name and address the company person that will issue another inavoice ihe third country. such case. the customs authority the importing party may require the importir provide the invoke arid any other relevant documents which confirm ihe transaction from the sporting party the imposing party. with regard the goods declared for import. bagi to back certificate origin: the case back back issued accordance with paragraph rule ihe operational certification procedures, the back dto baik co box box should tickersued retroactively" box box should ticker fx, certified true copy: cases certified virus copies, ihe words certified true copy should indicated box accordance win rule the implementing regulations. vi. bentuk dan format ska form yang diterbitkan oleh jepang tt. foods consisted rom exporter's name, address, county) reference no, the agreement comp defensive economic partnership among member states the association southeast asian nations and japan (aj cep agreement) certificate origin goods consisted importir consignee's name, address, country) form lssuedin japan mmm means transport and route (as laras known) far official use shipment date preferensial treatment given under aceh agreement mmm maan nama mann vessel's name' aircraft etc. preferensial tisatmeni nol given please state reasons) partof discharge signature authorised signature ihe imposing. country lem number fas necessary): marks and numbers packages, preference quantity gross number and number and kind packages: description gods (including ganti criteria (see notes net weight date voices where appropriate and number ihe importing party digit level) overseas) other quantity) meme rnmyanyonpeyetonge wewnensoyunaunso pentas ben metuwmombenonenvewucnamoce kneemynes uns lag mes tone remarks kom ting county involving .io.iilssugd retmoactively declaration hre exporter certification the undersigned hereby declares that the above iis hereby certified, the basis control details and statements are correct, that ali goods carved out, that declaration the were produced exporter coret aal apa aya nan maa maan engkau una country) and that they compid with the requirements specified for these goods ihe aceh agreement far the goods exported departing country) place and date, printed name, signature and company place and date, printed name, signature and stamp authorised signature competent governmental authority designer overseas notes japan usesjapan and member states the association southeast asian nations aceh agreement). conditions: enjoy preferensial tariff reatmerd under ine age agreement, goods exported any party ihe age agreement should: kali within description goods eligible for concessions the importing party: compid with ihe consignment renditions accordance with article chapter and (ah compid with the preference criteria provided for chapter the aceh agreement. preference criteria: for goods that mesti ihe preference criteria, ihe exporter its authorised agent should indicate box this form, the preference criteria msi, ihe manner shown the following table: pena msm penemuan meme nama menanam kemonmwanmenwon mama circumstances production manufacture the country named box insert box this form (al goods satisfying subparagraph (c) article chapter pe" (b) wholly obtained goods satisfying article chapter lel goods satisfying paragraph article chapter saya id) goods satisfying paragraph article chapter change tariff classification otg regional value content specific processes sp" also, exporter should indicate the following where sppiicabie: fe) should goods compid with article chapter dmp should goods compid with article chapter ag" each item should qualify: items consignmeni should duality separately their own right. this particular relevance when similar temp different sizes are exported. description gihe description the inavoice and, possible, the description under ihe for the good. with respect subheadindlita and ekderdowns ), such description specific products should indicated, invoigses: indicate the inavoice number and date for each item. the inavoice should the one issued for ihe importatlon the good into the importing party. third country inyoicing: cases where voices are issued in(vi and the number inavoice issued for ihe deportation goods into ine importing party should indicated box identifying box the full legal name and address ihe company person that issued the inavoice. exceptional case where the involve issued ina third country not available the time issuance igentry inviting box box should linked 1v), and should indicated box that the goods will siibjeci another inavoice issued third country for ihe important info the imposing party, identifying box the budi legal name and address company person that wi!gulerexploring party ihe importing party, with regard the goods declared for import. issued retroactively: cases issued retroaciively accordance with bule the implementing regulations, the issued retroactively" box box should ticker v). amiatntomonbucoi":.go.idi jepangaturan:eomiinomo rol(aa): dan (b)enmnidikome tak6gatjo1 pemasukan, dan kode fasilitas pada kolom ppt 0o1 pemasukan, dalam hal ppt pemasuk:baj, hasil cetak dokumen ppt pemasukan, dan atau dokumen pelengkap. tambahan .0o1 pengeluaran, dan kode fasilitas pada kolom ppt pengeluaran: dalam hal ppt pengeluarbin moment orie surat keterangan asal certificate origin)jjeoyankomo raba. .dari luar daerah pabe.: pejabat bea dan cukai,9gk3., fbdai plt. kepala bagian ping kementerian ryat nin9730213ajajldruvamjainkomenteooi |
inas terdiri dari kepala dinas, sekretariat, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang teknologi informatika, bidang statistik dan persandian, f .informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi informasi publik, seksi komunikasi publik, seksi dokumentasi dan pemberitaan. kelola teknologi informatika. bidang statistik dan persandian sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi statistik, seksi persandian. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:kabupatendibidang informasi dan komunikasi publik pemerintah kabupaten, pelaksanaan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi publik pemerintah kabupaten, cc. pengelolaan informasi publikkabupaten, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang komunikasi publik pemerintah kabupaten, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang komunikasi publik pemerintah kabupatesi dan komunikasi publik mempunyai tugas: menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran bidang informasi dan komunikasi publikkabupaten, melaksanakan kebijakan teknis dibidang komunikasi publik pemerintah kabupaten, mengelola informasi publik pemerintah kabupatenerintah kabupaten dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan terhadap lembaga penyiaran publik lokal ppl) selain milik pemerintah kabupatenstandar pelayanan minimal spm) dan standar pelayanan publik (sppeksi informasi publik mempunyai tugas: menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksi informasidan evaluasi pengelolaan informasi lingkup pemerintah kabupaten, untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah kabupaten dan non pemerintah kabupatenberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media:laksanakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations): j . menyediakan bahan komunikasi bagi pimpinan pemerintah kabupaten (briefing notes, press release, backgrounders)publik mempunyai tugas: menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksi komunikasi publikkabupatenkal, melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah kabupaten media internal, melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat, melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah kabupaten, melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik kabupaten, j .dokumentasi dan pemberitaan mempunyai tugas: menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksi dokumentasi dan pemberitaan sesuai dengan rencana kerja,'oordinasikan, merencanakan, menyusun, membuat dan mendistribusikan penerbitan beritakomunikasi, informatika dan persandian kabupaten banyuwangi kepala dinas bagan bagan umum dan keuangan penyusunan program bidang bidang bidang informasi dan statistik dan komunikasi publik teknologi informatika persandian seksi seksi seksi informasi publik infrastruktur teknologi statistik informatika seksi seksi dokumentasi dan pemberitaan utd bupati banyuwangi ttd. abdullah azwar anas |
bupatikediri provinsi jawatimur peraturan bupati kediri nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa bupatikediri, menimbang salinan bahwbagai pelaksanaan ketentuan drapat tindak lanjut penataan kelembagaan perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten kediri dan berita acara tanggal juni nomor 'l584l418.ogl2o2o tentang rapat pembahasan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten kediri, perlu mengatur mengenai;unit organisasi bersifat khusus rumah sakit daerah simpang lima gumuk pada dinas kesehatankabupaten kedirimemutuskan:adalah dinas kesehatan kabupaten kediri. kepala dinas kesehatan adalah kepala dinas kesehatan kabupaten kediri. unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum daerah kabupaten kediri yang selanjutnya disebut ubk rsud kabupaten kediri. direktur adalah direktur ubk rsud slg pada dinas kesehatan kabupaten kediri. satuan pemeriksaan internal yang selanjutnya disingkat spi adalah spi ubk rsud slg pada dinas kesehatan kabupaten kediri. jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu secara kolektif. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk ubk rsud slg ubk rsud slgumah sakit umum daerahubk rsud slbidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam yaitunivenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. direktur ubk rsud slg. bab iii susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu susunan susunan organisasi rsud kabupaten kediri terdiri dari direktur; bagian; bidang; seksi; sub bagian; komite; satuan pengawas internal; unit; kelompok jabatan fungsional. bagian sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bagian tata usaha. bidang sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: bidang pelayanan; bidang penunjang. bagian tata usaha sebagaimana dimaksud padalayanan sebagaimana maksud pada huruf terdiri dari seksi pelayanan medik; seksi pelayanan keperawatan. lns bidang penunjang sebagaimana maksud pada huruf terdiri dari seksi penunjang klinik; seksi penunjang non klinik. kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. bagan organisasi dan lokasi ubk rsud slgbk rsud slg berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah bidang pelayanan kesehatan. ubk rsud slg merupakan rumah sakit umum daerah simpang lima gumuk kelas non pendidikan. ubk rsud slgbagian sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh seorang kepala bagian berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur. bidang sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh seorang kepala bidang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur. sub bagian sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian; seksi sebagaimana dimaksud dalam dan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang. bab tugas pokok dan fungsi bagian kesatu umum direktur mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktur menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan ubk rsud slg; mengoordinasikan pelayanan kesehatan ubk rsud slg dengan institusi lain; ubk rsud slg; pengendalian pengelolaan ubk rsud slg; penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan ubk rsud slg; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan. selain pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam direktur mengoordinasikan instalasi paviliun. kepala bagian tata usahapengelolaan sumber daya manusia, pelatihan, penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi bidang kesehatan, pelaksanaan urusan hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kerja sama dan umum, pemantauan, evaluasi, dan pelapousunan program pengelolaan keuangan, kegiatan umum, pendidikan, penelitian dan pengembangan; pelaksanaan pengelolaan keuangan, kegiatan umum, pendidikan, penelitian dan pengembangan; pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaran pengelolaan keuangan, kegiatan umum, pendidikan, penelitian dan pengembangan; pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan, kegiatan umum, pendidikan, penelitian dan pengembangan; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pengelolaan keuangan, kegiatan umum, pendidikan, penelitian dan pengembangan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai peraturan perundang undangan. kepala sub bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, menyusun, revisi rencana anggaran dan verifikasi anggaran, urusan hukum dan organisasi, hubungan masyarakat, kerja sama, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan sistem informasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan. untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian perencanaan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perencanaan kegiatan perencanaan, anggaran dan verifikasi rumah sakit; penyiapan bahan pelaksanaan dan koordinasi kegiatan perencanaan, anggaran dan verifikasi rumah sakit; penyiapan bahan pelaporan kegiatan perencanaan, anggaran dan verifikasi rumah sakit, penyiapan bahan perencanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan kerjasama pendidikan rumah sakit; penyiapan bahan pelaksanaan dan koordinasi kegiatan pendidikan, penelitian dan kerjasama pendidikan rumah sakit; penyiapan bahan pelaporan kegiatan pendidikan, penelitian dan kerjasama pendidikan rumah sakit; penyiapan bahan perencksporan kegiatan pelayanan kehumasan, produk hukum dan promosi kesehatan rumah sakit; penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang undangan; penyiapan bahan monitoring dan evaluasi perencanaan, anggaran dan verifikasi rumah sakit; penyiapan bahan perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; penyiapan bahan perencanaan pengembangan rumah sakit; pengelolaan dan pengembangan sistem informasi; penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bagian tata usaha sesuai peraturan perundang undangan. kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, pencucian dan ketertiban rumah sakit. untuk melakurenc penyiapan bahan pelaks; penyiapan bahan perencanaan pengadaan, laksanaan pengadaan,mbinaan, penyelenggaran administrasi kepegawaian rumah sakit penyiapan bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi kepegawaian; pengelolaan barang milik negara; penyiapan bahan perencanaan kegiatan pemeliharaan dan ketertiban lingkungan rumah sakit; penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan ketertiban lingkungan rumah sakit; penyiapan bahan pembinaan kegiatan kerumahtanggaan; penyiapan bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian;sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan, melakukan kegiatan administrasi penerimaan, pembukuan, penyetoran dan pertanggungjawaban serta menggali sumber dana dari pihak lain, pengelolaan perbendaharaan dan ketatausahaan keuangan dan akuntansi yang baik dan tertib, dokumentasi serta pengelolaan perpustakaan, penyusunan anggaran dan verifikasi, perbendaharaan dan akuntansi serta kegiatan mobilisasi danan pelaksanaan penerimaan, pembukuan, penyetoran, serta pertanggungjawaban penerimaan uang pendapatan dari hasil mobilisasi dana penyiapan bahan pelaksanaan penggalian sumber dana dari pelayanan rumah sakit maupun dana yang lain penyiapan bahan pelaporan tentang penyelenggaraan penerimaan dan mobilisasi dana; pengelolaan perpustakaan; penyiapan bahan perencanaengoordinasikpembayaran; penyiapan bahan pengelolaan gaji pegawai dan penerimaan hak keuangan pegawai penyiapan bahan penyusunan akuntansi keuangan rumah sakit penyiapan bahan pelaporonitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan mobilisasi danabidang pelayanan mempunyai tugas membantu direkturs dan pelayanan keperawatanoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan medis dan asuhan keperawatan; penggordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pelayanan medis dan asuhan keperawatan; mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan medis dan asuhan keperawatan; pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta mengkoordinasikan pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan instalasi dibawahnya; pelaksanaan pelayanan administrasi pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan instalasi dibawahnya; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan instalasi dibawahnya;layanan, mengoordinasikan instalasi meliputi: instalasi gawat darurat; instalasi rawat jalan; instalasi rawat lap; instalasi rawat intensif; instalasi bedah sentral; instalasi rekam medis, unit pelayanan ambulans; unit pemasaran jenazah. kepala seksi pelayanan medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medis rumah sakit. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pelayanan medik menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perencanaan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medis rumah sakit; penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan kebutuhan; penyiapan bahan mengkoordinasikan administrasi medis penerimaan dan pemulangan pasien; penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan medis; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan sesuai peraturan perundang undangan. kepala seksi pelayanan keperawatan mempunyai tugasmeningkatkan mutuencanaan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan; penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan; penyiapan bahan mengoordinasikan kebutuhan untuk peningkatan pembinaan tenaga keperawatan dan kebidanan; penyiapan bahan pengembangan profesi keperawatan dan kebidanan, peningkatan mutu dan etika profesi; penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan asuhan keperawatan dan kebidanan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pelayanan sesuai peraturan perundang undangan. kepala bidang penunjangnunjang klinik dan non klinik mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan penunjang klinik dan penunjang non klinik; penggordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pelayanan penunjang klinik dan penunjang non klinik; mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penunjang klinik dan penunjang non klinik; pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta mengkoordinasikan pelayanan penunjang klinik, non medis,dan instalasi dibawahnya; pelaksanaan pelayanan administrasi pelayanan penunjang klinik, penunjang non klinik dan instalasi dibawahnya; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan penunjang klinik, penunjang non klinik dan instalasi dibawahnya; dannunjangpenyehatan lingkungan; instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana; instalasi gizi; instalasi css; unit laundry; dan unit dapur; kepala seksi penunjang klinik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang klinik rumah sakit. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penunjang klinik menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pelayanan penunjang klinik; penyiapan bahan pelaksanaan kebutuhan pelayanan penunjang klinik; penyiapan bahan pemantauan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang klinik; penyiapan bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan penunjangpada dan kepala seksi penunjang klinikgizi; dan instalasi css. kepala seksi penunjang non klinik mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non klinik rumah sakit. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penunjang non klinik menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pelayanan penunjang non klinik; penyiapan bahan pelaksanaan kebutuhan pelayanan penunjang non klinik; penyiapan bahan pemantauan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang non klinik; penyiapan bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan penunjang nondan kepala seksi penunjang non klinik, mengoordinasikan instalasi meliputi: instalasi penyehatan lingkungan; instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana; unit laundry; dan unit dapur;dirumah sakit memelihara mutu profesi staf medis; dan menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis. untukuntukirumah sakit; memelihara mutu profesi staf keperawatan; menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf keperawatan. untuk melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada huruf komite keperawatanperawatan gigilaksanaan audit keperawatan; rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf keperawatan; rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf keperawatan rumah sakit tersebut, dan rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf keperawatan yang membutuhkan. untuk melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilakmbinaan etika dan disiplin profesi keperawatan; pemeriksaan staf keperawatankeperawatan pasien. spi mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada spi menyelenggarakan fungsi perencanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi manajemen resiko; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko unit kerja rumahsakit; penilaian terhadapubk rsud slgkelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi rsud slg sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas lain yang diberikan oleh direktur ubk rsud slg sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab tata kerja direkturdalam lingkup rsud slg maupun dengan instansi lainnya. direktur harus memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya. bab kepegawaian dan jabatan bagian kesatu kepegawaian ?asal pemenuhan pegawai ubk rsud slg berasal dari pegawai negeri sipil yang sudah ada dan apabila terjadi kekurangan akan dipenuhi dari tenaga kontrak. pemenuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada khusus bidang kesehatan harus memenuhi standar kompetensi. pemberhentian pegawai ubk rsud slg dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua jabatan bab vii pembiayaan pembiayaan terhadap operasional rsud slg dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kediri. bab v, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pengisian jabatan struktural eselon lll a atau administrator untuk direktur. pengisian jabatan struktural eselon lll b atau administrator untuk kepala bidang dan kepala bagian. pengisian jabatan struktural eselon lv a atau pengawas untuk kepala sub bagian dan kepala s istri pemerintahan dan kesejahteraan rakyat u.b. it. kepala buku buwono penata tingkat nip ttd bagan organisasiperaturan bupati kediri noiyior:6tahu2021 tanggal: s lin6n b suci dengan aslinya a,n. sekretaris daerah asisten administrasi pemerintah dan kes jahteraan rakyat pii, filum penata tingkat kelompok jabatan fungsional i r r ii i iii komite dewan pengawas direktur &gian tata usaha sub bagian perencanmii sub bagian keuangan sua bagian bidang bidang penunjang seksi pelayan,ian medik penuh.jang klinik seksi penunjang non klinik .l.t l.bor:tenun 4l.rt.l.i r.n lilit m.d* l6st l8ig.*.t d.rur.t ,ftl:l.tl r.w.t lnt nif !.st l.ri b.d.h s.netral lrt lli r.l.m m.dit unit p.hy.n:. ambu l.i unit p.6ul.er.n llez.h nip 198s3 bupati kediri, haryanto sutrisno seksi pelayanan keperawatan imt l.n p.m.lih.r.h s.r:n. lampiran peraturan bupati kediri nomor tahun2021 tanggal: lokasi unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum daerah simpang lima gumuk kelas pada dinas kesehatan kabupaten kediri bupati kediri,penata tingkat nip't966' ttd utd unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum daerah simpang lima gumuk (uo rsud slg) desa tugurejo kecamatan ngasem kabupaten kediri haryanto sutrisno buwono lokasi |
bin plandana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi tahun perlu diatur dengan peraturan bupati, bahwa dengan berlakunya peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pengelolaan dana desa makaerdasarkan ketentuan diatas maka besaran add setiap desa (ad dx) tediri dari add penghasilan tetap add siap), add proporsional add) dan add merata add) formula adalah: dx addsilta add add keterangan: add untuk desa addsilta add penghasilan tetap desa add add proporsional desa add add merata dengan rumus add silat siap bin) (siap bln) # siap bln) keterangan: add silat add penghasilan tetap desa siap penghasilan tetap kepala desa setiap bulan rp. siap penghasilan tetap sekretaris desa setiap bulan rp. siap penghasilan tetap perangkat desa setiap bulan rp. jumlah formasi perangkat desa lainnya desa penghitungan add merata setiap desa (add msx), add dihitung dengan rumus: rp. add keterangan: add add merata untuk desa jumlah desa kabupaten penghitungan add proporsional setiap desa (add px), add dihitung dengan rumus: add rp. keterangan: add add proporsional untuk desa nilai bobot desa nilai bobot desa ditentukan berdasarkan variabel jumlah kepala keluarga miskin berdasarkan data kemiskinan daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan, yang dihitung dengan rumus: keterangan: nilai bobot desa untuk desa kvx koefisien variabel untuk desa kvx1 koefisien variabel kepala keluarga miskin vx2 koefisien variabel luas wilayah kvx3 koefisien variabel jumlah penduduk vx4 koefisien variabel keterjangkauan al, a2, a3nn keterangan vx1, nilai koefisien variabel kepala keluarga miskin, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan untuk desa vx1, angka variabel kepala keluarga miskin, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan desa jumlah angka variabel kepala keluarga miskin, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan seluruh desa kabupaten temanggung angka variabel setiap koefisien variabel adalah: kepala keluarga miskin yaitu jumlah kepala keluarga miskin desa tahun dibandingkan jumlah keluarga miskin seluruh desa se kabupaten temanggung berdasarkan data kemiskinan daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati temanggung nomor tahun tentang data kemiskinan daerah kabupaten temanggung tahunharga satuan tahun anggaran angka bobot untuk tiap variable ditentukan sebagai berikut: kepala keluarga miskin luas wilayah desa jumlah penduduk desa keterjangkauan penghitungan besaran bhphp kabupaten temanggung tahun ditetapkan sebesar rp. (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). besaran bhp untuk setiap desa (bh px) berdasarkan ketentuan: sebesar (enam puluh keseratus) dari jumlah bhp daerah keseluruhan yaitu sebesar rp. (dua milyar lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibagi secara merata untuk semua desa. selanjutnya disebut bhp minimal bhp), sebesar (empat puluh keseratus) dari jumlah bhp daerah keseluruhan yaitu sebesar rp. (satu milyar enam ratus enam puluh sembilanp proporsional bhp). berdasarkan ketentuan tersebut maka besaran bhp daerah suatu desa px) dihitung dengan formula: bhp bhp keterangan: bhp untuk desa bhp bhp minimal desa bhp bhp proporsional desa bhp minimal desa rp. bhp bhp proporsional desa realisasi pbb perdesaan desa bhp rp. realisasi pbb perdesaan desa kab temanggung penghitungan besaran bhr berdasarkan peraturan daerah kabupaten temanggung nomor tahun apbd kabupaten temanggung tahun anggaran besaran bhr kabupaten temanggung tahun ditetapkan sebesar rp. satu milyar rupiah). besaran bhr daerah untuk setiap desa rx) berdasarkan ketentuan: sebesar (enam puluh keseratus) dari jumlah bhr daerah keseluruhan yaitu rp. (enam ratus juta rupiah) dibagi secara merata untuk semua desa. selanjutnya disebut bhr minimal hhrm), sebesar (empat puluh keseratus) dari jumlah bhr daerah keseluruhan yaitu rp. (empat ratusr proporsional bhp). berdasarkan ketentuan tersebut maka besaran bhr daerah suatu desa rx) dihitung dengan formula: rx bhr bhr keterangan: bhr untuk desa bhr bhr minimal desa bhr bhr proporsional desa bhr minimal desa rp. hhrm bhr proporsional desa realisasi pbb perdesaan desa bhr rp. realisasi pbb perdesaan desa kab temanggung bab penggunaan dd, add, bhp, dan bhr penggunaebutkan bahwtahuntahun digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditetapkan dalam rkp desa tahun sesuai dengan prioritas penggunaan yaitu untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian (sepuluh) desa melaluitahun diarahkan untuk percepatan pencapaian desa melalui: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa,penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan, pendataan potensi dan sumber,rioritas penggunaan dana desa tahun untuk mendukung pencapaian desa yang mendukung prioritas daerah, antara lain: konservasi lahan penghijauan penanaman pohon sepanjang jalan desa, jalan antar desa, jalan usaha tani, batas desa, tanah kas desa membuat hutan desa, dan lahan kritis desa prioritas daerah ini mendukung pencapaian desa yaitu konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, penyelesaian masalah persamaan, antara lain meliputi kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pembangunan tempat sampah desa, operasional pengelolaan sampah, dan peningkatan kapasitas sdm pengelola sampah. prioritas daerah ini mendukung pencapaian desa yaitu: desa sehat sejahtera, desa berenergi bersih dan terbarukan, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. pengembangan tani pekaranganpelatihan keterampilan masyarakat pendidikan lifeskill dengan sasaran diprioritaskan adalah masyarakat miskin yang masuk dalam dtkdana desa tidak boleh digunakan untuk pembangunan yang tidak berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yaitu pemeliharaan kantor desa, balai desa, tempat ibadah, dan gapura masuk desa. penggunaan add, bhp, dan bhr penggunaan add, bhp, dan bhr tahun sesuai dengan prioritas kegiatan tahunan yang ditetapkan dalam rpm desa dan rkp desa tahun serta ditetapkan dalam apb desa tahun penggunaan add, bhp, dan bhr tahun adalah sebagai berikut: penghasilan tetap siap) kepala desa dan perangkat desa. siap diberikan kepada kepala desa non pns dan perangkat desa definitif berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. besaran siap setiap bulan adalah sebagai berikut: kepala desa rp. sekretaris desa rp. perangkat desa lainnya rp. siap kepala desa dan perangkat desa sebesar digunakan untuk membayar iuran bpjs kesehatan. tunjangan dan operasional bpd besaran tunjangan bpd setiap bulan adalah sebagai berikut: ketua bpd rp. wakil ketua bpd rp. sekretaris bpd rp. anggota bpd rp. besaran operasional bpd setiap tahun sebesar rp. tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa dapat diberikan apabila anggaran untuk penghasilan tetap siap) kepala desa dan perangkat desa, tunjangan dan operasional bpd, serta tunjangan kepala desa dan perangkat desa tidak melebihi (tiga puluh per seratus) dari apb desa. penyelenggaraan pemerintah desa penggunaan add, bhp, dan bhr untuk penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain: operasional pemerintah desa seperti atk, honorarium pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan pejabat pengelola keuangan desa, pengadaan perlengkapan perkantoran, pengadaan pakaian dinas atribut, pembayaran listrik telpon, penyusunan rkp desa, penyusunan apb desa, apb desa perubahan, dan laporan pertanggungjawaban apb desa, jaminan sosial, pengangkatan perangkat desa, pemilihan kepala desa antar waktu, pelayanan administrasi, pengelolaan arsip desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, penyusunan peraturan desa, dan pembangunan rehabilitasi kantor balai desa. pembangunan desa penggunaan add, bhr, dan bhp untuk pembangunan desapembinaan kemasyarakatan desa penggunaan add, bhr, dan bhp untuk pembinaan kemasyarakatan desa antara lain: operasional lembaga kemasyarakatan desa, yang meliputi: rukun tetangga rt),peningkatan kapasitas lembaga memasyarakat desa, cc. peningkatan kapasitas satgas lintas, pemberdayaan masyarakat desa penggunaan add, bhr, dan bhp untuk pemberdayaan masyarakat desa antara lain pelatihan ketrampilan masyarakat lifeskill. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. rincianiii pengelolaan dd, add, bhp, dan bhr pelaksanaan dd, add, bhp, dan bhr pelaksanaan kegiatdan peraturan bupati nomor tahun tentang pengadaan barang dan jasa desa. kegiatan dd, add, bhp, dan bhr dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya bahan baku lokal dan dilaksanakan dengan ktd, kecuali kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus dan atau kontruksi yang tidak sederhana. kegiatan dengan ktd dikelompokkan dalam (dua) metode yaitu: ktd murni jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan ktd murni antara lain: pemanfaatan lahan kosong milik desa atau milik warga untuk tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan atau peternakan, penanaman tumpang sari tanaman pokok lahan lahan perkebunan, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan pemukiman, pengembangan energi terbarukan, penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak (bayi dan balita). kebersihan tempat usaha yang dikelola badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama, pemeliharaan bangunan pasar, kios desa, lumbung pangan desa dan kegiatan ekonomi desa lainnya, pemasangan atau perawatan keramba bersama, penyemprotan disinfektan, pemberantasan sarang nyamuk, dan pencegahan penyakit menular, ketentuan ktd murni adalah sebagai berikut: alokasi upah pekerja paling sedikit (lima puluh persen) dari dana kegiatan. ), pola ktd jenis kegiatan yang dilaksanakan dengan pola ktd antara lain: pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa, seperti pembangunan jalan, jembatan, drainase, dan lain lain. peningkatan kualitas dan pelayanan akses pelayanan sosial dasar, seperti pembangunan jaringan air bersih, jambanisansi, posyandu, gedung tk paud, dan lain lain. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi desa, seperti pembangunan bendungan skala kecil, embung desa, pasar desa, sarana pariwisata desa. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan hidup, seperti pembuatan pencegahan kebakaran hutan, terasering. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam, non alam, dan kejadian luar biasa seperti pembangunan jalan evakuasi bencana gunung berapi. ketentuan pola ktd adalah sebagai berikut: alokasi upah tidak perlu sampai sesuai analisa standar nasional indonesia sni) dari kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. mekanisme penyaluran penyaluran berdasarkansebagai berikut: disalurkan dari akun rkd yang ada bank jateng dan selanjutnya dipindahbukukan bank persepsi bpr bank pasar dan bpr bkk) selambat lambatnya dalam kurun waktu (satu) hari kerja. penyaluran dibagi menjadi dua jenis: desa reguler desa yang berstatus desa tertinggal, berkembang, dan majudesa mandiri desa yang berstatus desa mandiritahapan penyaluran. desa reguler penyaluran dilakukan dalam (tiga) tahap: tahap sebesar (empat puluh persen) dari pagu setiap desa, dengan rincian: (l) tahap (empat lima, paling cepat bulan januari,butuhan,dan kebutuhan untuk blt dana desa bulan keenam sampai dengandan tahap iii sebesar (dua puluh persen) dari pagu setiap desa dengan rincian: (dua puluh persen) dari pagu setiap desa dikurangi kebutuhan untuk blt dana desa bulan sebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan juni,dan kebutuhan untuk blt dana desa bulan kesebelas sampai dengandesa mandiri penyaluran dilakukan (dua) tahap: tahap sebesar (enam puluh persen) dari pagu setiap desa, dengan rincian: enamtujuh paling cepat bulan januari,dan kebutuhan untuk blt dana desa bulan kesatu sampai dengan bulan tujuh paling cepat bulan januari,delapan sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan maret,dan kebutuhan untuk blt dana desa bulan kedelapan sampai dengan bulan duabelas paling cepat bulan agustus,belas. mekanisme penyaluran dana desa bagi desa reguler, peraturan kepala desa tentang penjabaran apb desa tahun dan laporannya fotokopi rekening kas desa rkd)tahu.(sembilan puluh persen) dan keluaran paling sedikit yo0(1l):dan)90y0 (sembilan puluh persen) dan keluaran paling sedikit 6odana desa bagi desa mandirifotokopi rekening kas desa rkd):,da:danbulan keduabelas tahun :dan telah melaksanakan input data jumlah kpm penerima blt dana desa bulan kesatu sampai bulan keduabelas tahundanmekanisme penyaluran add, bhp, dan bhr penyaluran add mekanisme pengajuan penyaluran add dilaksanakan secara bertahap setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut: tingkat desa kepala desa mengajukan permohonan penyaluran add kepada bupati cg. kepala dinpermades melalui camat selambat lambatnya tanggal januari untuk penyaluran add selama bulan dengan dihampiri: peraturan desa tentang apb desa tahun laporan realisasi anggaran bulan desember, dan daftar perangkat desa yang akan dibayarkan jaminan kesehatannya (data dari bpjs cab. temanggung). persyaratan huruf tidak berlaku bagi desa yang sudah mengajukan penyaluran dd. khusus untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa sebesar (satu persen) dari siap, selambat lambatnya tanggal januari kepala desa mengajukan permohonan pemotongan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari add kepada bupati cg. kepala dinpermades melalui camat dengan dihampiri surat kuasa dari kepala desa kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bud bulan januari sampai dengan desember tahun tingkat kabupaten kepala dinpermades mengajukan permohonan penyaluran add kepada bupati cg. kepala bakpao setiap bulan selambat lambatnya tanggal bulan berjalan dengan melampirkan: fotokopi rekening kas desa rkd,dan kwitansi dinas, keterangan: fotokopi rekening kas desa rkd) hanya dilampirkan untuk permohonan penyaluran bulan januari. penyaluran add untuk bulan berikutnya dilakukan secara langsung oleh bud dengan pemindahbukuan dari rsud rkd setiap bulan selambat lambatnya tanggal bulan berjalan, berdasarkan surat permintaan pembayaran dari kepala dinpermades. penyaluran bhp dan bhr penyaluran bhp dan bhr dilaksanakan dalam (tiga) tahap yaitu: tahap pada bulan april tahap pada bulan agustus, tahap iii pada bulan oktober, mekanisme pengajuan penyaluran bhp dan bhr dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: tingkat desa kepala desa mengajukan permohonan penyaluran bhp dan bhr tahap ii, dan iii kepada bupati cg. kepala dinpermades melalui camat selambat lambatnya tanggal maret dengan dihampiri: peraturan desa tentang apb desadan persyaratan angka tidak berlaku bagi desa yang sudah mengajukan penyaluran dan atau add. tingkat kabupaten kepala dinpermades mengajukan permohonan penyaluran bhp dan bhr kepada bupati cg. kepala bakpao setiap tahapan yaitu: tahap selambat lambatnya tanggal maret tahap selambat lambatnya tanggal juli tahap iii selambat lambatnya tanggal september dengan melampirkan: fotokopi rekening kas desakwitansi dinas: keterangan: fotokopi rekening kas desa rkd) hanya dilampirkan untuk permohonan penyaluran tahap penyaluran bhp dan bhr dilakukan oleh bud dengan pemindahbukuan dari rsud rkd berdasarkan surat permintaan pembayaran dari kepala dinpermades setiap tahapan yaitu: tahap selambat lambatnya tanggal april tahap selambat lambatnya tanggal agustus tahap iii selambat lambatnya tanggal oktober pencairan dd, add, bhp, dan bhr pencairan dd, add, bhp, dan bhr dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: kepala desa mengajukan kelengkapan administrasi pencairan kepada camat yang meliputi: tahap pertama lra apb desa, bukti pertanggungjawaban tahun sebelumnya, surat pernyataan tanggung jawab belanja. tahap selanjutnya lra apb desa, bukti pertanggungjawaban kegiatan sebelumnya, surat pernyataan tanggung jawab belanja. camat melaksanakan: penelitian kelengkapan administrasi pencairan dan kesesuaian lra dengan laporannya yang dituangkan dalam form sebagaimana terlampir. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana point camat mengeluarkan surat pengantar camat yang ditujukan kepada bank persepsi bpr bank pasar dan pt. bpr bkk) kepala desa mengajukan pencairan bank persepsi dengan melampirkan: surat permohonan pencairan dana: surat permintaan pembayaran spp): surat pernyataan tanggungjawab belanja spt), foto copy keputusan bupati temanggung tentang pengangkatan kepala desa, surat pengantar camat, buku rekening kas desa rkd): slip pencairan dibubuhi cap dan tanda tangan kepala desa dan bendahara desa: untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan penyedia dihampiri administrasi yang diperlukan sesuai peraturan perundang undangan. bab blt dana desbahwa pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan blt dana desa dengan ketentuan sebagai berikut: sasaran blt dana desa sasaran penerima blt dana desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu, ber ktp dan berdomisili desa setempat, yang: bukan penerima pkh program keluarga harapan), bukan penerima program sembako, bukan penerima kartu pra kerja kp): bukan penerima bst bantuan sosial tunai), bukan penerima jps jaring pengaman sosial) dari kabupaten provinsi, dan tidak terdata (berhak tapi belum menerima manfaat jps):, kehilangan mata pencaharian (tidak mempunyai cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama (tiga) bulan kedepan), mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun kronis sasararian sosial ketentuan penyaluran blt dana desa penyaluran blt dana desa dengan ketentuan sebagai berikut: masa penyaluran blt dana desa (dua belas) bulan, terhitung sejak januari sampai dengan desember tahun perekaman jumlah keluarga penerima manfaat blt dana desa bulan januari sampai dengan desember tahun aplikasi online monitoring system perbendaharaan dan anggaran negara rowspan) dilakukan mengacu pada jumlah keluarga penerima manfaat blt dana desa bulan pertama tahun atau mengacu pada hasil pendataan tahun besaran blt dana desa per bulan (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat kpm), mekanisme pendataan mekanisme pendataan keluarga penerima manfaat blt dana desa sebagai berikut: pendataan dilakukan ditingkat oleh jogo ronggo yang ditetapkan dengan surat perintah kepala desa. dengan ketentuan petugas pendeta per berjumlah orang, dan dapat diberikan tugas lebih dari satu rt, disesuaikan jumlah dan jumlah anggota jogo ronggo, pendeta melakukan pendataan keluarga miskin tingkat dengan format terlampir, pendataan tingkat harus sudah selesai selambat lambatnya hari setelah ditetapkannya surat perintah, hasil pendataan diserahkan kepada sekretaris desa untuk direkam dalam dokumen hasil pendataan dengan format terlampir, dokumen hasil pendataan diserahkan kepada ketua bpd untuk dibahas dalam forum musyawarah desa khusus yang dipimpin oleh ketua bpd, musyawarah desa khusus dilaksanakan dengan agenda validasi, finalisasi, dan penetapan calon penerima blt dana desa yang memenuhi syarat ms) atau tidak memenuhi syarat tms) dengan memperhatikan alokasi anggaran blt dana desa, lembaga kemasyarakatan desa yang selanjutnya disingkat lkdyang selanjutnya disingkat adalah dana yang bersumber dari apbn yang diperuntukan bagi desa yang transfer melalui apbdnyelenggaraan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan,mbinaan dari pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja lembaga bawahnya agar dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan membantu pemerintah dalam memajuk dan desa kabupaten temanggung yang selanjutnya disebut dinpermades adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa. hasil musyawarah desa khusus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua bpd dan kepala desa dihampiri nobulan dan daftar hadir, dan diserahkan kepada kepala desa pada hari itu juga, calon penerima blt dana desa yang memenuhi syarat ms) sebagaimana berita acara hasil musyawarah desa khusus dituangkan dalam rancangan peraturan kepala desa tentang calon penerima blt dana desa, rancangan peraturan kepala desa tentang penerima blt dana desa dihampiri surat pernyataan penerima blt dana desa bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama (tiga) bulan depan dan tidak sebagai penerima bantuan lain dari pemerintah pemerintah daerah kabupaten provinsi), rancangan peraturan kepala desa tentang penerima blt dana desa disampaikan kepada camat untuk mendapatkan pengesahan, rancangan peraturan kepala desa tentang penerima blt dana desa yang diterima camat untuk dilakukan verifikasi yang dikoordinasikan dengan task atau pendamping pkh. apabila ditemukan calon penerima blt dana desa yang sudah menjadi penerima pkh, sembako, kartu pra kerja, bst, jps kabupaten provinsi, maka menjadi catatan dalam surat pengesahan camat dan harus dihapus dari sasaran calon penerima blt dana desa: pengesahan rancangan peraturan kepala desa tentang penerima blt dana desa oleh camat selambat lambatnya hari sejak diterima harus sudah diberikan kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan kepala desa, peraturan kepala desa tentang data penerima blt dana desa dilaporkan kepada bupati melalui camat selambat lambatnya (tiga) hari setelah tetapkan, dan jika ditemukan keluarga miskin calon penerima blt dana desa tetapi tidak masuk dalam dtk, maka task atau pendamping pkh berkoordinasi dengan kepala desa untuk mengusulkan masuk dalam pemutakhiran dtk sesuai ketentuan yang berlaku. d.mekanisme pencairan blt dana desa mekanisme pencairan blt dana desa sebagai berikut: pemerintah desa memfasilitasi pembukaan rekening penerima blt dana desa dengan syarat: menyerahkan foto copy ktp dan kk,dan buku rekening atas nama yang bersangkutan, pencairan blt dana desa dari apb desa dilakukan secara non tunai kepada penerima blt dana desa pengajuan pencairan: kasi yang membidangi menyusun daftar nama,nomor rekening bank penerima blt dana desa yang disinkronkan dengan tanda pengenal sesuai peraturan kepala desa untuk pengajuan surat permintaan pembayaran spp), sekretaris desa melakukan verifikasi spp tersebut dan memintakan persetujuan kepala desa, kepala desa memerintahkan bendahara desa melakukan transfer antar rekening bank dari rekening kas desa rekening penerima bantuan, bukti pencairan blt dana desa dengan mengunakan bukti transfer antar rekening, bukti transfer selanjutnya direkam menjadi bagian tak terpisahkan dari daftar rekapitulasi penyaluran blt dana desa, monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan blt dana desa dilaksanakan oleh: badan permusyawaratan desa bpd), camat, dan inspektorat. bab pelaporan dan pertanggungjawaban pelaporan laporan pelaksanadengan ketentuan sebagai berikut: kepala desa melaporkancamat, camat melaporkan rekapitulasibupati cg. kepala dinpermades, dengan tembusan inspektur kabupaten temanggung, apabila kepala desa tidak melaporkan realisasi penggunaan dd, add, bhp, dan bhr sebagaimana angka (satu), camat melakukan teguran tertulis dengan tembusan kepala dinpermades dan inspektur kabupaten temanggung, bupati dapat melakukan penundaan pencairan add, bhp, dan bhr kepada desa apabila teguran tertulis tidak ditindaklanjuti oleh desa. pertanggungjawaban pertanggungjawaban dd, add, bhp, dan bhrfasilitasi, pengendalian, dan pengawasan fasilitasi fasilitasi pelaksanaan dd, add, bhp, dan bhr dilakukan olehdengan keputusan bupati, yang anggotanya terdiri dari asisten pemerintahan dan kesra, dinpermades, bappeda, bakpao, dinas punk, dan unsur lain yang diperlukan. tim fasilitasi tingkat kabupaten memiliki tugas: memberikan pedoman teknis pengelolaan dd, add, bhp, dan bhr, melakukan sosialisasi pengelolaan dd, add, bhp, dan bhr, melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan dd, add, bhp, dan bhr, melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan dd, add, bhp, dan bhr, dan melaporkan hasil fasilitasi pelaksanaan dd, add, bhp, dan bhr kepada bupati.fasilitasi tingkat kecamatan memiliki tugas: melakukan sosialisasi pengelolaan dd, add, bhp, dan bhr, melakukan pendampingan dan fasilitasi perencanaan penggunaan dd, add, bhp, dan bhr dalam kesatuan apb desa, meneliti kelengkapan administrasi pencairan dan kesesuaian lra dengan laporannya, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dd, add, bhp, dan bhr, melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan dana transfer: dan melaporkan hasil fasilitasi pelaksanaan dd, add, bhp, dan bhr kepada bupati melalui kepala dinpermades. pengendalian dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dd, add, bhp, dan bhr, camat wajib menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan dd, add, bhp, dan bhr tingkat kecamatan setiap akhir bulan dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada bupati cg. kepala dinpermades. dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dd, add, bhp, dan bhr tingkat kabupaten diselenggarakan rapat koordinasi. pengawasan pelaksanaan dd, add, bhp, dan bhr dilakukan pengawasan oleh: masyarakat sebagai bentuk social control terhadap pelaksanaan dd, add, bhp, dan bhr. bpd. inspektorat kabupaten temanggung sebagai aparat pengawasan intern kabupaten. bupati dan camat sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang kecamatan. bab vii sanksi bupati menunda penyaluran dd, dalam hal kepala desa melakukan penyalahgunaan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka,atau desa mengalami permasalahan administrasi dan atau ketidakjelasan status hukum sanksi blt dana desa pemerintah desa yang tidak melaksanakan blt dana desa selama (sembilanmerintah desa yang tidak melaksanakan blt dana desa selama (dua belasngenaan sanksi dikecualikan jikabab viii penutup dd, add, bhp, dan bhrlaksanakan fungsi pemerintah yang meliputi: memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan. pengelolaan dd, add, bhp, dan bhr. peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan dd, add, bhp, dan bhr ini disusun sebagai pedoman pengelolaan dd, add, bhp, dan bhr sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dalam mewujudkan desa yang mandiri. pnn temanggung, ag" pj, khaki form ana. pemerintah kabupaten temanggung desa sec ecnccnannannanan aia kecamatan ce. eooooooooooco heedd add bhp bhr ") yang kami ajukan sebesar rp. kennaannanananann conananu pemerintah kabupaten temanggung ny: kecamatan seen kasat desa. dusun . jeekkk. kec. . kab. temanggung candimulyo,tahap dan blt tahun kabupaten temanggung melalui camat kedu di tempat dengan hormat, berdasarkan peraturan bupati temanggung tahunkepala desa. kecamatan . mengajukan permohonan penyaluran dana desa tahap dengan rincian dana desa rp. .(u) blt selama bulan . kpm rp.) total rp.) dengan lampiran pemdes apb des dan lampirnnya perkakas apb des fotokopi rekening bank jateng soft copy pdf apbd soft copy pdf perkakas pemindah bukan perkakas blt dan daftar penerima blt laporan tahu. form pemerintah kabupaten temanggung ny: kecamatan see. kasat desa eeeentnkkkaaaa nnanananaan kode pos .add tahun anggaran kabupaten temanggung melalui camat . di tempat dengan hormat, berdasarkan peraturan bupati temanggung nomor . tahun .mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa tahun anggaran sebesar rp. (ee) dengan rincian sebagai berikut: bulan januari rp. bulan februari rp. . bulan maret rp. bulan april rp. . bulan mei rp. bulan uni rp. bulan juli rp. bulan agustus rp. ., bulan september rp. . bulan oktober rp. bulan november rp." bulan desember rp. selanjutnya kami lampirkan: fotokopi rekening kas desa (empat) lembar: laporan realisasi anggaran bulan desember tahun surat pernyataan tanggung jawab kepalauntuk menampung seluruh penerimajindex desa membangun yang selanjutnya disingkat idm adalah merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi lingkungan. datab maksud dan tujuan dd, add, bhp, dan bhtujuan dd, add, bhp, dan bhr, meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan,dan penanggulangan bencana serta mengatasi keadaan darurat.lurah jaminan kesehatan sebesar (satu persen) dari penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. daftar perangkat desa yang akan dibayarkan jaminan kesehatannya (data dari bpjs cab. temanggung). . jj. form wiy pemerintah kabupaten temanggung din ny: kecamatan eee.ooo pa, yasa, desa sea. san il. menanamkan kode pos . surat kuasa yang bertanda tangan dibawah ini: nama bantalan (nama kepala desa) jabatan kepala desa. alamat bankaananananenlee (diisi alamat kantor desa) selanjutnya disebut pihak kesatu, nama beanknananaaananan kepala bakpao) jabatan kepala bakpao selaku bendahara umum daerah unit kerja bakpao kabupaten temanggung selanjutnya disebut pihak kedua. dengan ini pihak kesatu memberi kuasa kepada pihak kedua untuk memotong iuran jaminan kesehatan bagian (satu persen) kepala desa dan perangkat desa . kecamatan . yang bersumber dari alokasi dana desa tahun untuk bulan . sesuai dengan daftar terlampir dan selanjutnya agar disetorkan bpjs kesehatan. demikian surat kuasa ini dibuat dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan seperlunya. nama desa, tanggal bulan pihak kedua, pihak kesatu, materai (nama kepala bakpao) (nama kepala desa) form form kelengkapan administrasi pencairan (dd, add, bhp, bhr, banker) nama bidang nama sub bidang nama kegiatan desa kecamatan jumlah yang akan dicairkan dokumen pencairan ada tidak lengkap tidak ket ada lengkap surat permohonan pencairan dana desa kepada pt. bpr bkk pd. bpr batas temanggung surat pernyataan tanggung jawab kepala desa. daftar laporan realisasi penggunaan dana desa yang lain. laporannya: ssp surat setor pajak) disertai faktur pajak yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut. surat perjanjian kerja sama spk) dengan pihak penyedia barang jasa. dan anggaran. rekening kas desa &fc ktp kepala desa dan bendahara. rekening bank yang ditunjuk pihak penyedia barang jasa serta ktp pihak penyedia barang dan jasa. tipu dan kwitansi bermaterai yang ditandatangani pihak penyedia barang jasa, pengurus barang, bendahara desa (tipu sesuai siskeudes). pemanananaannn2021 catatan hasil verifikasi: camat.agu dd, add, bhp, dan bhr kabupaten temanggung tahun anggaran kecamatan desa '?e add bhp bhr total temanggung tunggu tlogomulyo gandusari tlogomulyo sriwungu kecamatan desa add bhp bhr total kecamatan desa add bhp bhr total pringsurat karangwuni pringsurat pagergunung pringsurat sukorejo pringsurat nipis kalian panduan kecamatan desa add bhp bhr total parakan nglondong parakan mandiri parakan tegalrejo parakan sunggingsari banjari banjari ' ' e banjari wonosari kecamatan desa add bhp bhr total kecamatan desa add bhp bhr total kecamatan desa add bhp bhr total bab iii prinsip pengelolaan pengelolaan dd, add, bhp, dan bhr merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa, yangberikan ruang kepadaperundang undangd, add, bhp, dan bhr. efektif sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pencapaian hasil program dan kegiatantata cara pengelolaan tata cara pengelolaan dd, add, bhp, dan bhrdd, add, bhp, dan bhr setiap desa tahunerita daerah kabupaten temanggung tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. kecamatan desa add bhp bhr total kecamatan desa add bhp bhr total kecamatan desa '!?e add bhp bhr earn temanggung, (aah bae khaki lampiran rincian dana desa tiap desa kabupaten temanggung tahun anggaran rem meta tote tatanan koma man temanggung joho lo00 temanggung guntur temanggung muda ' ') e| temanggung dilingkari temanggung nampirejo temanggung tunggu tlogomulyo tlogomulyo '!e tlogomulyo gandusari tlogomulyo sriwungu tlogomulyo langgeng lo00 tlogomulyo losari ) | tlogomulyo balerejo tlogomulyo legoksari | tlogomulyo their l tlogomulyo adegan tlogomulyo pagersari | tlogomulyo tanjungsari '' 'e| tlogomulyo kerokan | kranggan badan | kranggan bengkel kranggan pare kranggan nguez '' kranggan ngropoh kranggan sanggahan | kranggan klep | raman teman tape tatanan kota man pede kranggan rentan ) | kranggan kramat kranggan purwosari kranggan pendopo kranggan kelok tembakan tembakan lo0 tembakan menggorok tembakan purwodadi tembakan wonokerso lo00 tembakan ganda tembakan karangsari |o00 tembakan gregis tembakan krajan tembakan juragan lo00 tembakan dromo lo00 tembakan bayaran tembakan botoputih lo. tembakan kelok selopampang selopampang | ? ' ) | selopampang tanggulanom ' e selopampang jetis |o selopampang ngaditirto | selopampang bulan selopampang kacapi '' | selopampang gambaran | ? | selopampang bumiayu | selopampang kebonagung ' e | selopampang barusan '' | selopampang primbon | selopampang salamrejo rem ema tae tata ema mom ema dede pringsurat pringsurat ') | pringsurat kebumen pringsurat soropadan pringsurat kupon pringsurat karangwuni io. pringsurat gowa pringsurat rejosari pringsurat pingin lo0 pringsurat klep pringsurat nglovog io00 pringsurat pagergunung pringsurat wonokerso pringsurat sukorejo pringsurat nipis lo0 kalian kajoran lo00 kajoran tlogowungu kajoran tter kalian getas kajoran kalimanggis ' ?!e | kajoran tempuran | kalian weblog | kajoran tegwanuh | t1. kalian kebaikan kajoran terusan | kalian panduan kajoran katakan | kalian tandon | kalian kemiri parakan campursalam | parakan wanutengah ' e parakan nglondong parakan barusan | parakan dangkal | parakan mandiri | ? rem tote tatanan kan kota man dede parakan tegalrejo ) | parakan tri parakan watukumpul parakan ringinanom lo0000. parakan depokharjo lo000 parakan glapansari parakan sunggingsari |o0 parakan caturanom banjari banjari io. banjari wonosari io000 banjari ' rejosari io. banjari gunungsari banjari balai banjari purworejo banjari kranggan kidul |o0. banjari kranggan tengah banjari campuran lo0 banjari gentingsari io. banjari ' ' tanurejo ) | banjari tlogowero | banjari gandusari | kedung kedung | kedung kalirejo ' ' | kedung laporan | kedung jezero | kedung kandungan jurang | kedung lahan | kedung pelarangan | kedung tanggal | kedung jambu | kedung urusan | kedung tukar | kedung kandungan gunung | kedung batursari '' |o raman ema tote tata kota ema dede kedu ' !e kedu ' | kedu ' '( candimulyo ' e lo00 kedu '( salamsari kedu ' '( danurejo kedu mojotengah kedu ' '| kutoanyar kedu '| karangrejo kedu ngadimulyo lo0 kedu '| kundisari io00000 kedu ' ' bojonegoro kedu '( bandunggede kedu tegalsari kedu ''| gondangwayang kedu '| mengobati bulu buu bulu tegalurung n15. bulu campursari bulu gandurjo lo0. bulu tegalrejo ) | bulu ' | gondosui ' bulu '( nimbrung | bulu put lo bulu ' ? danupayan ' e | bulu '!? mondoretno | bulu ' ? pandemulyo ' e | bulu ' !?e pasuruan l bulu pakurejo | bulu ' '| karangsari buku wonosari '' | bulu ' ?)?e banjari bulu wonotirto | bulu ' ' pageggunung buku pengion tera aman tote tata mom ema dede kandangan kandangan ) | kandangan beledu kandangan larutan kandangan wadas lo00 kandangan siraman kandangan ngemplak kandangan kembangsari kandangan gasing kandangan margorejo kandangan blimbing loo kandangan kedungumpul 'e| kandangan maleo kandangan tlogopucang '.e lo0000 kandangan kedawung lo0 kandangan banjarsari |o00 kandangan row lo00. candidato candidato '!. candidato lempung candidato tanggal | candidato kentengsari '' candidato ngabeyan ' candidato banjir | candidato karawitan candidato untung candidato batursari candidato plosogaden candidato gunung | candidato sidoharjo ' ' | candidato gunungpayung | candidato ment terma tema tote tata ama kota man dede been been ) | been banjarsari io0. been legong been '|( prangkokan been larangan luwak been cangkang been kebondalem |o0 been selosabrang been tanjungsari been pung been duren .57a000| lo00 been galian been kemuning lo0 been lounge .57a. jump '!. jump .574a. jump '!.e jamuan lo. jump kertasari jump '|( gununggempol lo000 jump padureso | jump barang | jump '?!e nombor | jump mojosongo | jump karangrejo e| | jump sukoharjo jump gedongsari | jump gion jump kentang | gawang gawang gawang muncar | gawang kemiriombo e| m14. gawang ngadisepi (semarang kampong prn temanggung, lia pama khadzio ya diundangkan temanggung pada tanggal januari sekretaris daerah abuya fire manggung nyari agung prabowo kia berita daerah kabupaten temanggung tahun nomor rem tama tote tata mama kota man debat |semarang suren ) | gawang bayaran gawang kalibanger gawang jambon loo gawang karangseneng |o00 tetep tetep .57a. tetep ponorogo lo. tetep larangan tetep gedong tetep bonjol tetep tempelsari lo0 tetep campurejo tetep bendungan lo0 loo tetep simpan .57a. lo0 tetep '|( logo io00 tetep bojong lo0. wonosobo wonosobo '!e wonosobo paten wonosobo pitrosari | wonosobo purwosari wonosobo kebonsari '' | wonosobo semen | wonosobo tenang | wonosobo wonosobo | wonosobo pesantren ' wonosobo memori | wonosobo wates '' | wonosobo karangsari wonosobo rejosari raman temen met kota pem ngadirojo ngadirojo ngadirojo gondangwinangun po00. ngadirojo ganda wetan ngadirojo ngawen ngadirojo mangunsari sh. ngadirojo daimyo po000005 ngadirojo purwosari po000 ngadirojo campursari po0000 ngadirojo tegalrejo ngadirojo giripurno ngadirojo katakan ngadirojo karanggedong po000000005 ngadirojo munggangsari ngadirojo katakan ngadirojo petirejo po000000005 ngadirojo pringapus ngadirojo gerakan po00000 ngadirojo medali sh. ngadirojo banjarsari total ) | prn temanggung, dare lampiran peraturan bupati temanggung nomor tahun tentang pedoman pengelolaan dd,add, bhp, bhr dan bhr kabupaten temanggung tahun penyaluran dana desa kabupaten temanggung tahun anggaran kecamatan desa pageid tahap tahap tahap iii temanggung tunggu tlogomulyo gandusari tlogomulyo sriwungu kecamatan desa pageid tahap tahap tahap iii kecamatan desa pageid tahap tahap tahap iii pringsurat pingin pringsurat nipis kalian tlogowungu ' e kajoran meter kecamatan desa pageid tahap tahap tahap iii kajoran kemiri parakan mandiri parakan ringinanom ' !e parakan depokharjo ' e| banjari rejosari banjari purworejo banjari kranggan kidullampirantata cara pengelolaan dd, add, bhp, dan bhr bab penghitungan besaran dd, add, bhp, dan bhr setiap desa penghitungan berdasarkan peraturan presiden nomor tahun tentang rincian apbn tahun anggaran kabupaten temanggung tahun anggaran ditetapkan sebesar rp. (dua ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). besaran setiap desa dihitung dengan formula sebagai berikut: keterangan: alokasi dasar setiap desa alokasi afirmasi setiap desa alokasi kinerja setiap desa alokasi formula setiap desa alokasi dasar) berdasarkan peraturan presiden nomor tahun tentang rincian apbn tahun anggaran alokasi dasar kabupaten temanggung ditetapkan sebesar rp. (seratus tujuh puluh milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yaitu sebesar (enam puluh lima persen) dari anggaran dana desa.alokasi dasar dibagi desa berdasarkan klaster jumlah jumlah penduduk. besaran alokasi dasar setiap desa dx) adalah sebagai berikut: klaster bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan (seratus) jiwa, besaran rp. kabupaten temanggung tidak ada desa yang berada pada klaster klaster bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan (seratus satu) sampai dengan (seribu) jiwa, besaran dx: rp. kabupaten temanggung terdapat desa yang berada pada klaster kecamatan desa pageid tahap tahap tahap iii kecamatan desa pageid tahap tahap tahap iii earn temanggung,dana desa, desa mandiri kabupaten temanggung tahun anggaran kecamatan desa pageid 60x banjari gentingsari candidato candidato sumo jump prn temanggung, kej siapenyaluran add tahun kabupaten temanggung tahun anggaran temanggung tunggu ' .o18. .o18. tlogomulyo gandusari tlogomulyo sriwungu pringsurat karangwuni pringsurat pagergunung pringsurat soboreko .7oo| .7o0o| .7oo| .7oo| pringsurat nipis kalian panduan parakan nglondong .900o| parakan mandiri parakan tegalrejo parakan sunggingsari 3i.i86. 3i. si.i86.80o0o| si.is6.soo| si.is6.800o| si.i8s6.800o| si.i86. banjari banjari banjari wonosari prn temanggung, 1d, al, khadzic lampiran vii peraturan bupati temanggung nomor tahun tentang pedoman pengelolaan add, bhp, dan bhr kabupaten temanggung tahun penyaluran bhp kabupaten temanggung tahun anggaran malem an nmartara answers ranrmora temanggung tunggu tlogomulyo gandusari tle malem tae onmartara magneton rara kalian panduan parakan nglondong parakan mandiri parakan tegalrejo parakan sunggingsari .600o| banjari banjari banjari wonosari klaster desa dengan jumlah penduduk sampai dengan (seribu satu) sampai dengan (lima ribu) jiwa, besaran rp. kabupaten temanggung terdapat desa yang berada pada klaster klaster desa dengan jumlah penduduk sampai dengan (lima ribu satu) sampai dengan (sepuluh ribu) jiwa, besaran rp. kabupaten temanggung terdapat desa yang berada pada klaster klaster s5desa dengan jumlah penduduk diatas (sepuluh ribu), besaran rp. kabupaten temanggung tidak ada desa yang berada pada klaster alokasi afirmasi) alokasi afirmasi diberikan kepada desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. tahun kabupaten temanggung tidak ada desa yang mendapat alokasi afirmasi karena berdasarkan indeks desa membangun tahun tidak ada desa yang berstatus tertinggal. alokasi kinerja) berdasarkan peraturan presiden nomor tahun tentang rincian apbn tahun anggaran alokasi kinerja kabupaten temanggung ditetapkan sebesar rp. (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah). perhitungan dari kementerian keuangan, besaran alokasi kinerja setiap desa kx) adalah rp. (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibagi merata untuk (dua puluh tujuh) desa dengan kinerja terbaik, sehingga alokasi kinerja setiap desa kx) sebesar rp. (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah). keterangan: alokasi kinerja alokasi kinerja setiap desa alokasi formula) berdasarkan peraturan presiden nomor tahun tentang rincian apbn tahun anggaran alokasi formula kabupaten temanggung ditetapkan sebesar rp. (enam puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). alokasi formula diberikan kepada desa secara proporsional berdasarkan variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis. malem sen tae tonmartara magneton rmraora care cemrtora marcos mawar pnn temanggung, bd) cd), khaki ngs lampiran vbhr kabupaten temanggung tahun anggaran temanggung tunggu tiogomulyo gandusari ti'?oe kalian panduan parakan nglondong parakan mandiri parakan tegalrejo parakan sunggingsari banjari banjari banjari wonosari pru temanggung, (ag dance khaki ,10x z1) z2) z3) z4)! keterangan: alokasi formula afx alokasi formula setiap desa rasio jumlah penduduk setiap desa dibandingkan total penduduk se kabupaten rasio jumlah penduduk miskin setiap desa dibandingkan total penduduk miskin se kabupaten rasio luas wilayah setiap desa dibandingkan luas wilayah kabupaten rasio indeks kesulitan geografis desa terhadap indeks kesulitan geografis kabupaten angka bobot untuk tiap variable ditentukan sebagai berikut: jumlah penduduk angka kemiskinan luas wilayah indeks kesulitan geografis y60 penghitungan addesaran add tahun ditetapkan sebesar rp. (seratus lima milyar rupiah). besaran add untuk setiap desa (ad dx) dihitung berdasarkan ketentuan: sebesar rp. (delapan puluh tujuh milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) diperoleh dari siap kepala desa rp. ditambah siap sekretaris desa rp. ditambah siap perangkat desa lainnya rp. formasi perangkat desa lainnya selanjutnya disebut add penghasilan tetap add siap). sebesar rp. (dua belas milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dari add total dikurangi add siap dibagi secara merata untuk semua desa. selanjutnya disebut add merata add), dengan jumlah per desa rp. (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah). sebesar rp. (lima milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dari add total dikurangi add siap dibagi secara proporsional untuk semua desa. selanjutnya disebut add proporsional add). |
wigasa jarang wiseman era eragenaememama owner) oonnaase| soonnaone| oowooresni| ooosnosase| kessaooo| tesannooo| (her datang mentan catantra era paru aooesneag| ooesanosal good2ras7| ooonessrei| onoesozesa aeasseooo (ice datang tibetan eraanasman saron jeemeeneang |o oonoasease| aooocosasal anoocasirif ooorranasi| ooosansace| asssooo cas (har matang aisentan wacana jeeceweana og21aas| anoocasaraf oooresrenef ooosanseza| tapaspooo (ia datang diselatan anan tetang esp eeewaang tera| ooanaasaa| aoz2so21s| ovacesinef onoeser7se des.essooo bo7, (ie datang misettan iamatanas esa jateng poorest2| anoognzasa| oorseoees| onoaosemea| 7esoooeo jua datang mentan jangutam esa jeteweang pas ag. does02as| oog1sao2| good1neos| onzoorrsa) onosaconse gascaro00 (han datang para unerenan siap0 jeeteweang ver) oassoooe oorsasera| ooosaoensaf basaooo a65 (uas tatang aai para suren esa jeeceweang pe. usoowacaos| ootisaera| ono2sore7p nasa (ae sangat para pawan esa jateng sps ja. 07es| nooaesisa| onaeecasa| onoeorossaf tsoseoooo asaeaaiuaa imam sarapan jeemeemane sae ooooose| oosaane| ooosesosa| ooorartoca| orersaso| rekor dipateaaivaa jneraartara season pam asa oooosmss| goooesana| nani ooorsarae| mamasa| 7ageaoon| atoooo diborhanatan paman easmaponfeemememe esa osn oosomaa oomneinose ooraesna| ooersmoz| tea 7mayor| pabean autres sarapan jeemeemaame sasa goorantrn| oooessasa| ooozsrra| ovseosan| anteooon| toro daspanaan jean amazon jeemeemaame asa oooorasa gooonssaa ooomenooa ooo1e1za5| oreseraan| asasooon| toe pasepanatan ana ear pon jeemeemane aoo aooosassel ooorersa| oooissasa| oorrssal oooeeenan| 1aoasooo| dasahanatan jaranan eaasrapon jeemeemaane sea eenagoo aoooarise| oorsnesa oomesenso ooozswsen| oorsisrana| 227g7ooo| coo pisotanatan imamat asma oon frermeca assaoon| aer ooooapsel ooassama oporuoso1 oooassasa| oremeosi| dia asaeaaitmur jemaah sasa memes see onta oowoersa omneserer| ooogomesea| ooensre7| esracoo diseatareaaitmur tanam snap jeemeemaane asam ooooneoe| oororesoa| ooviosasoa poorer1na| oosaoaa| disoasareataitmur jangkauan risa ewen tergesa tag asa apes gooesatsa| oonesaosa ooosreses| ooentesaal ,on| too bahamas tree ensmaponfeemeemame asa ooooase gooranena| oooioeasa otorisasi| overseas1| 1s9zenodo| ton ooo apsis jam easmapon jeemeemame sae oorasose| oomessrzi ooozsreo1n| ooeaoan passumeaa james eaasmapon jeemeemane asian) goorarnso| ooviserso| ooreesae| oosesesre| 1aoasooon| too paseumeaa jet amazon jeemeemame sasa oorsnrssa| ooonrarsi oorresca| ovensase| ranking alokasi limipenduduk o jem tuaswilayah irc kecamatan nama desa klaster alokasi dasar klasifikasi desa idm detil jpm alokasi afirmasi alokasi kinerja pagu dana desa per desa kinerja total bobot alokasi formula bobot bobot bobot bobot sanszapooleearemeana c00050701 ouoooz21a38| .000535s6s| sanspo jeeeremana oo c000101572 voor241s1| .0005s6ses| kontrol penghitungan bobot alokasi per desa pas pagu dana desa kabupaten hulu sungai tengah alokasi afirmasi bulan sungai tengah hasil perhitungan pagu dana desa kab hulu sungai tengah alokasi afirmasi dst sa) pagu alokasi dasar kabupaten hulu sungai tengah alokasi kinerja per desa ane hasil hitung alokasi dasar kabupaten hulu sungai tengah ikg sal pagu alokasi afirmasi kabupaten hulu sungai tengah ap: hasil hitung alokasi afirmasi kab. hulu sungai tengah gala cha anya pagu alokasi kinerja kabupaten hulu sungai tengah hasil hitung alokasi kinerja. hulu sungai tengah jumlah desa jumlah desa penerimafirmasikinerja melalui rekening kas umum daerah rsud). pemindah bukan dari rsud rkd dilakukan berdasarkan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan. penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada untuk setiap tahapannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan. dokumen penyaluran dana desa untuk setiap tahapannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan menteri keuangandan pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa. pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan blt dana desa. besaran blt dana termasuk pelaksana, pembakar melakukan penyalahgunaan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka, dan atau pemerintah desa mengalami permasalahan administrasi dan atau ketidakjelasan status hukumdalam hal pembakar telah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada hurufna ngai tengah, als aan nsypo)pagu dana desa per desa bobot bobot bobot bobot (oem fenambavturtua sensmaooofomewewe assess| omorarsa| sooorase| soonoanm| ooozerssns| saman ceangagon ponperaan rentang saooooemewease amors poems) oooaosrsr| ooo1sssssaf ooosssesmif ena2naga ponparaan jamin soo oemewee vessels oonesnsn|ooosesnsa ooo1ronde| zoos2ssm anorapgn paparan poopemewease siswa operon| ooonosrsn| ooonersosa| oooesrasia salaman (os piaraan rengambavtaroran srapoooemeweane poin ootesissa ooonnasse oonosesoe| ooosnersref teenage poeparaan parah sen saooofuao secara| omrorsise| ooozasasn| ooonmasnza| ooozanporaf eragnpgn seo pon gerakan paman sesame rae fao mesin oosoeera| ooooorennf ooo1saloon| ooosossetaf gamanaggn pos piaraan pengembara sman aao pranala| oomesun| oooosonrnf sooneezas| oooessarraf tongaapgn pos piaraan pengairan sen srapoooememeane san corsica oonosaona tooesansrn| o00semesta jaoprapgn poo piaraan jet perang sen sma oooemreweane essen pooiesun| soozoeaornf ooormosasef ooosonzsza| jasarapgn pon piaraan ivan sena poemreweane too anessnosa ooooisrse| oooonos7s2| ooo1soosaaf books2nora sessnpgn a00 jaranan evatpadang sen rapor ppemreweane serosa| oonneseora| ozone2sn| ooo1suara| ooosetassrj tosraggn sao jaranan ivangrangsereang esa pemreweane korea| oosrenas| oooennasaf oo020072oa| tenasapgn pos piaraan rendam sen srapoofoemeweane essuora| ooonoonea| oonoenor oo01s2rson oo0stones| gaggsnpgn oat bos test berasa manga easrapeoeemeweane esa ooooososal boonoosarr| ooviars7raf oooaznesss| ho1metoo tao (oo ewpenara biasa oaasrapenfeemememe asa oonncasan| aooomcaos| oovizsernif ooosasases| enenooo| oangawpenara jeratan esrapeoaemeweane esa ooarosesal oooasaaa| oovnassosa| ooosesessif hanassooo ten sr00o0| (op aawpenawa jaten semar arsrapeofeemeweane soon osn ooarnoasal boooucasas| ooorisizse| oooeraosefamooo (opa dewasa jeitantear sasa leeeweane pas osn ooarrasoal aooosoonoe| ooviassom| doosssserif hosseoooo sossaooo (ban aaw pena tpovabea asma eemeweane eco oooamtoas|. aoooeeoras| oovisiaas7) oooeoscezif hasserooo ooo (os tewbenara jaa osrapenaemewene seno oonasoaan| aooonsoasal oovisema| ooossssesif ne70oo| nasa peaawpenara jatah omar aemeweane sesat ooaaeroas aooososaso| dovisisara| ooosraase| aas2n0oo ten aoa pop eawbenara jemaat esa eemeweane sasa oonsansan| aoooeeoras| oovnssesea| ooososore| teo sooko| panewpenara jaa tour aememene ses ooooasooe| aoooomoeso| oonissise) dooasrosse| tes ono (opa benar pematang osrapooeemeweane aneka| goooeoasaal aoonnsonaaf ooonaeree) ooa2passe| gossenooo| mia enam penjara pata ear eemeweane see ser oooonoesal aooouosrsa| oovnessrraf ooosacasiaf snaesooo| joe taovanamassaltan tiretangtara ramen uas ses aseasaooo aonesonua| soowoooso2| aooocoesoe| oonzierra| ooorarsiraf genassooo tan 9n0oo0| taovandmassatatan ditunda sragen feemememe says ooasacsan| aooonosasof dovaoowsa ooossacisef samulo ansaof (oo topan amassetatan (ebudonemir ssrapeofeemeweane asa esa ooamasezal aooosarasa) oovisnciza) oooassaose| gan solo ton ooo| (os tioovan amasselatan (ebuderserut sragen feemeweane oea| oonesnoaal aooowacaos| oovnacsinef ooosssnese| una tos000 (has tiban amassetatan emtaitampawangtimor smsrapen mau ren oonnarooo| aooonrsese oovionsisaf ooo2spesies| anesooo| tas750 (os tioovan amassetatan tamu kepayang sragen eemememe esa ooowansre| aooouseero| ooviswoeoif ooosrsaras| soso0oo ono (oa toovanamassetaan moo osrageneemewene escape ooonseso0| aooonoasoo| ooonsssies| oooersssif ensisooo| ton asa (be topan amassetatan touan gamang sragen leemeweane rss ooncannos| aooowosran| ooonisiana) dooaosassn| honseooo| tao oso tiamvanamassetatan aura esa mao 0sapo america| oonnraasal aooonosasaf oovisescisf oooasranee| seasoooo| to25277000| jos oovanamassetatan jangan era sea assasaooo adesua oo1sosok| aooowcsoe| novads72ne) ooosacerss| imomooo (or topan amassetatan tenggang ank sragen leemememe aomeamel ooorsaesal aooooasees| ooorisranef oonosacass| 2sess0oo #08a20ooo| ore toovanamassetatan ami esrapeoeemeweane esa verses opaca2sar|aooocoosoe| oovrinoesef o00s2s0rse| sooko| (han tiaovan amassetatan aras padang sragen mao eeasaooo aomiorina ooacsonor| aooosarasa) oovissoooif ooorssseraf hsagesooo haa aos (has jaman amassetatan sungai angsa ses00 peemeempawa ooo gongooez3| oooeaoeaa agonanzsee| oo0jezero7| on2asera| tosraooo asasoe jiamuanamassetaan pengalaman emsraonaememema pan sera) oonasncas gooonnasse| oooneeesen| oooerseasa| 1sassuolo| teesasoon| (oto jangan mas utara serangan pat jt) o00seo157| ovosisisn| onn3aeon| anno (esa jangan amas utara ama kurang pat aje tpnioos2e) ois2sica) anoosarisa| ooorerimnaf onoesosas7p tosoooo (hee jamuan amas utara ieemargan esa jetmeemeang pj. ooa1s228| 001s2072e| onoserasaf sasaran0o (hee jangan amas utara ieemareensepeang sense laemceweana asas ore) oooiasasa| anoosaasoa| ooorrssr7) ooogssaoss test00 joss tangan amas utara jaimarpemangan esa jeemceweana @noroneaa| ooansase7| anoosaason| dooreearra| onoezsosia| dosamooo joss jangan amas utara jeamturarg esa jeeceweana tps '070zz5| ossaoaze) anooasess2| onaozises| oooonzsaeij 2ana20000 bes. hee iamvanamasutara ata pet geocossa| soogacans7| aooariasia| ooowesesan| oooeersas7| asemosooo pre lanuanamas utara aameveoe ran jeemeemeana pa. oasarass| noatosara| oorsooeis| oo0rsosors| ateneo000 (her jianvanamas utara jaimaprak paus ioazaszaa| anooseo2sa| ooreraras| ooornaasea| peer angkatan pas esa p0n jeemceweana pen a05s055| noc2saraf o0need7on| ooogesesse| so7solo angkatan jason ear p0n jeemcemeana ja. ots055| o12scz08| anooasesra| onoarassarp anasgooo f35. poaemawan jamarseman season jeemeemana loose ooraorse| oooneoaso| ooorrasre| paras| sapesoon| ponemdwan ema easmaponleemeemame ooaresie) oponoooi ooorsasa| onasoaaa| nosesooo esa teman jemattaa easmaoonfeememame soon losses| ooomanasa| ooorserca| omemeza 153sooko| poo dewan jemasmea sarapan jeemeemame loss| ooognsn| opomsarze oorsarea| onsesisaa| maroon| ponemdwan matan sasmapon jeemeemame says goorsnna| ooonnasae ooorarsos| oossrese| inagraoon| ooo dewan juamesimettanar sarapan jeemeemaane asi oootrse| oormnena) ooosenasi| boomers| ooosisnea soon toon beaemdwan irama easmaoonfeemeemame says) oorssoa| ooosanasa| oooamsssa| oosaisa7| penemuan asah easmaponleemeemame seat ooo gooraraa| ooomeoesoa oooraieai| ovemssoco| 1s0ass0on| rendaman images easmapon jeemeemame sea oops ooogreren| oponesaso ooreesea| ovassarel soasaooo| ooo seirama temen easmoofeememame oooaosa| ooosntisn| oonoarra ooreneas| oorresesa| eagisooo| oaraooo| ara agama easmaoon jeemeemame ooossisel ooomeaaso oorsiras| oonssmasa| theqoo| too ear juara asma pama cone ooonssa| ooomeosraz| ooo1sees| oossooas| ipagrooon mayor (aaa padanan easmaponleemememe oom ooanerua| ooonnasae ooransoa| ooeretoe| era agama easmaponfeemeemame ses cost ooomemona| ooorarran| oovenemae| ferro pera teman easmaoonleemeemame soon goooserna| opomeaora| oooreesesa| ooemoase| page, tante ooo penata halaman asma pam oom ooosarns| oommuesor| ooorersisa| onmesari| simesooo| sea jwangasar easmapon jeemeemame sos oooosras oops) ooesssor| oooresrna| onsesoaa| eselon (eoameaaisean jaa sasa jeemeemane sae ore oooanera| ooonsasae oorzesia| oosisasa| tawasoon| teo ooo (iooasareaaiseman ireneuremsag sasraoon jeemeemane seo onar) corner ooonsanza| oooranea| ovacasos| angsaoon| tao |
jdih.pemalangkab.go.id aka ika bupati pemalang provinsi jawa tengahemalangsetelah mendapat persetujuan menteri dalam neger. instansi pemerintah dan luar instansi pemerintah.bbw www hdl d o . jdih.pemalangkab.go.idpemerintah daerah atas penghargaan karena kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pagu tpp adalah besaran potensi tpp yang diberikan kepada pnslangsung adalah setiap pns yang karena pangkat atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada pns yang laisetiap hari kerja dalam satu bulan berdasarkan data e presensi kabupaten pemaltpp diberikan berdasar: jdih.pemalangkab.go.idiii sasaran pemberian tpp pns lingkungan pemerintah daerah dapat diberikan tpp sebagai wujud penghargaan atas kinerja dalam pelaksanaan tugas jabatannya. tpp sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan kepada: cons, pns yang menerima tunjangan profesi, pns yang menerima jasa pelayanan kesehatan:pns yang diberhentikan sementara: dan pns yang melaksanakan tugas belajar yang dibebaskan dari jabatannya. tpp bagi pamong belajar, penilik dan guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi diatur dengan peraturan bupati tersendiri. tpp diberikan sebesar (lima puluh persen) selama tahun terhadap pns mutasi masuk dari instansi lain penempatan pemerintah daerah terhitung bulan berikutnya setelah tanggal surat perintah melaksanakan tugas. jin pemalangkab.go.id bab kriteria pemberian tpp dan penetapan basic tpp bagian kesatu kriteria pemberian tpp tpp diberikan dengan kriteria: beban kerja prestasi kerja tempat bertugas kondisi kerjans yang dalam melaksanakan tugas beban kerja normal atau batas waktu normal sebesar (seratus dua belas koma lima) jam perbulan. tpp berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud padadan tanggung jawab dalam jabatan yang memiliki resiko tinggi dengan kriteria pekerjaan yang berkaitan langsung dengan resiko kesehat:tpp pns berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pns yang melaksanakan tugas pada jabatan tertinggi pada pemerintah daerah. tpp pnstpp sebagaimana dimaksud dapat diberikan sepanjang belum diberikan penghasilan berdasarkan kelas jabatan. jdih.pemalangkab.go.id pns yang ditetapkan beberapa kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf besaran pagu tpp ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua basic pemberitpp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab penilaian tpp pnspenilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan hasil pelaksanaan tugas jabatan. dokumen bukti hasil pelaksanaan tugas jabatan diunggah dalam buku kerja pada laman simpeg.pemalangkab.go.id dengan ketentuan dan tata cara penilaianbab vii pembayaran tppoleh atasan langsung dan verifikasi presensi elektronikerdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud padajdih.pemalangkab.go.id bab viii pengurangan tpp bagian kesatu umum faktor pengurang tpp terdiri dari: tingkat kehadiran, cuti, pelanggaran disiplin: dan atau keterlambatan penyampaian lakon. bagian kedua tingkat kehadiran pnspersentase lama keterlambatan yamaketerlambatan pengurangan tentu menit menit s.d. menit menit s.d. menit menit s.d. menit pnspersentase pulang cepat (pc lama benda menit sd. ment menit s.d. menit menit s.d. ,5y6 menit ment sd. mei pengurangan tpp sebagaimana dimaksud pada dan adalah pengurangan dari pagu tpp disiplin kerja. jdih.pemalangkab.go.id: dan atau pns yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan. bagian ketiga cuti pengurangan tpp bagi pns yang tidak masuk kerja karena cuti selain cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara adalah sebagai berikut: jumlah cuti presentase pengurangan (hari kerja berturut turut) (per bulan)bagian keempat pelanggaran disiplin pengurangan tpp bagi pns yang terkena hukuman disiplin adalah sebagai berikut: kategori jenis hukuman ate bon presentase jangka waktu disiplin hukuman pengurangan disiplin kurang pengurangan teguran tertulismenaik anakan sedang bulan pangkat jdih.pemalangkab.go.id(dua belas) bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan rat bulan pelaksana selama (dua belas) bulan pengurangan tpp sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada pagu perolehan tpp. bagian kelima keterlambatan penyampaian lakonkenakan pengurangan tpp sebesar 10xdidasarkan pada pagu perolehan tpppejabat atasanpada jabatan yang ditangkapnya, dan jdiimpemalangkab.go.idsebagaimana dimaksud mulai berlakutpp tpp dihentikan apabila pns: meninggal dunia, mutasi keluar daerah:xii kewajiban dan larangan setiap pns wajib mengisi dan melaporkan pelaksanaan produktivitas kerja secara jujur dan bertanggung jawab. setiap atasan langsungns dilarang: melakukan presensi elektronik menggunakan data biometrik orang lain dan atau memanipulasi data output presensi elektronik, melakukan manipulasi data atau bukti kinerja menyiasati produktivitas kerja untuk memperoleh poin yang tidak sesuai dengan pekerjaan riil yang dilakukan, jin. pemalangkab.go.id menyuruh orang lain untuk mengerjakan tugasnya atau mengisi buku kerjanya yang tidak sesuai dengan pekerjaan riil yang dilaksanakan. bab xiii pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian pemberian tpp dilakukan oleh: pejabat penilai: aparat pengawas intern pemerintah, dan atau tim pengawasan dan pengendalian yang ditetapkan dengan keputusan bupati. pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada (l) meliputi: tingkat kehadiran, pelaksanaan produktivitas kerja atau aktivitas harian. pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara digital atau manual melalui uji petik dan monitoring lapangv sanksi administratif pns yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dijatuhi sanksi administratif. sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa pemotongan tpp sebesar (dua puluh lima persen)dusebesar lima puluh persentiga dan seterusnyberdasarkan pagu perolehan selama (satu) bulan pada bulan berikutnya dan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan disiplin pns. jdih. pemalangkab.go.id bab ketentuan lain lainkelas jabatan masing masing perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaranxvii ketentuan peralihan batas beban kerja normal bulan januari untuk nilai produktivitas kerja sebesar (seratus delapan koma tiga tiga). pemotongan tpp karena hukuman disiplin pns yang sedang dijalani sebelum berlakunya peraturan bupati ini dinyatakan tetap berlaku. jdi. pemalangkab.go.id bab xmukti agung wibowo diundangkan pemalangjdi. kriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten pemalang memenuhi jam kerja minimal jam semua pns kecuali yang beban kerja sesuai dengan ditentukan lain dalam peraturan hasil analisa bupati ini. beban kerja abk) sekretaris daerah kepala bagian hukum kepala bagian pengadaan beresiko dengan barang dan jasa aparat pemeriksa dan pejabat pengelola pengadaan penegak hukum barang dan jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa inspektur kondisi kerja sekretaris pada inspektorat inspektur pembantu wilayah pada inspektorat auditor prabu kebersihan yang beresiko dengan melaksanakan tugas pada kesehatan penyakit unit kebersihan dan menular. persamaan dinas lingkungan hidup. melaksanakan tugas kelangkaan pada jabatan tertinggi sekretaris daerah. profesi pada pemerintah daerah. pertimbangan sesuai dengan ketentuan obyektif peraturan perundang pejabat undanganmukti agung wibowo .t persija tingkat nip. jdih.::dins yang terlambat melakukan kontrak kerja hanya diakomodir dengan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan alasan keterlambatan dan diketahui atasan langsung. pekerjaan yang dilakukan pns sebelum kontrak kerja karena keterlambatan sebagaimana dimaksud huruf tidak dapat dikaitkan poinnya:: jin. pemalangkab.go.idhutan poin tugas jumlah poin tugas jabatan tambahan jumlah maksimal poin yang dilaksanakan penghitungan poin pekerjaan poin pekerjaan merupakan konversi dari setiap satu jam pelaksanaan pekerjaan, jumlah maksimal poin pekerjaan yang dilaksanakan setiap pns sebesar (seratus dua belas koma lima) poin per bulan: progres kerja maksimal yang dapat diperoleh setiap pns sebesarantara kode pekerjaan djin. pemalangkab.go.idvi suntpamo sh, perirsina tingkat nip. jdih.pemalangkab.go.id lampiran iiidata biometrik berupa sidik jari dan atau pemindaian wajah dan register pada alat presensi elektronik oleh admin kepegawaian pada masing masing perangkat daerah unit kerja, perekaman bukti kehadiran pns tiap hari kerja dimulai pada pukul wib sampai dengan pukul wib kecuali ditentukan lain, admin kepegawaian pada masing masing perangkat daerah unit kerja wajib memastikan alat presensi elektronik terhubung secara daring sistem aplikasi presensi untuk memastikan rekonsiliasi data presensi harian dapat dilaksanakan setiap pukul wib oleh sistem: jika rekonsiliasi data sebagaimana tersebut dalam angka tidak terlaksana dengan baik pada hari tersebut dikarenakan kesalahan teknis, data presensi akan terupdate secara otomatis pada saat rekonsiliasi data yang dilaksanakan tiap akhir bulan,: dalam hal terjadi kerusakan dan atau kegagalan fungsijam pulang kerja dan diunggah pada aplikasi e presensi maksimal pada hari kerja terakhir dalam minggu berjalan: bukti kehadiran manual sebagaimana dimaksud dalam angka dilakukan maksimal selama (tujuh) hari kerja dan wajib disertai surat kepala perangkat daerah unit kerja yang menerangkan penyebab kerusakan alat presensi elektronik: jin. pemalangkab.go.id setiap perangkat daerah unit kerja wajib segera mengupayakan perbaikan alat presensi elektronik yang mengalami kerusakan dan atau kegagalan fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka permasalahan lain yang bersifat teknis dapat dikonsultasikan lebih lanjut bkdpercepatan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap pts) kabupaten banyuwangi, perlu mengubahantara dandisisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bupati memberikukan dalam hal pengakuan hak atas tanah terjadi karena konversi hak. tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada konversi hak yang mengakibatkan peralihan hak atas tanahipku fiestiandani azwar anas diundangkan banyuwangi pada tanggal me diperlukan data rumah tangga miskin yang akurat; bahwa untuk tersedianya data rumah tangga miskin yang akurat sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu adanya kegiatan pendataan rumah tangga miskin, yang berpedoman pada indikator rumah tangga miskinpurbalingga tentang indikator rumah tangga miskin kabupaten purbalingga. dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purbalingga, indikator dan verifikasi rumah tangga miskin kabupaten purbalingga nomor tahun tentang peraturan bupati purbalingg; peraturan presiden nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun instansi adalah lembaga milik pemerintah pusat atau provinsi yang ada kabupaten purbalingga serta lembaga badan hukum swasta. data adalah sekumpulan catatan atau fakta yang dapat berupa angka atau kata kata yang dapat menghasilkan kesimpulan dalam menarik keputurumah tangdalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan bupati adalah bupati purbalingga. bab ketentuan umum menetapkan peraturan bupati tentang indikator rumah tangga miskin kabupaten purbalingga memutuskan: peraturan presiden nomor tahun tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan;n yang daerah adalah kabupaten purbalingga. perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dprd dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah. tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya disebut kpk adalah lembaga daerah yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan. verifikasi rumah tangga miskin dengan menggunakan indikator sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:sama; bab iii prinsip verifikasi rumah tangga miskin fungsi indikator rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam adalah: sebagai pedoman penetapan kriteria rumah tangga miskin kabupaten purbalingga selain yang terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial tahun sebagai pedoman pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin kabupaten purbalingga selain yang terdaftar pada pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial tahun indikator rumah tangga miskin dibagi menjadi (tujuh) aspek dan (dua puluh satu) indikator operasional. indikator rumah tangga miskpun dimiliki seseorang yang mudah dijual. verify.kasi rumah tangga miskin adalah kegiatan yang dilakukan dengan mendatangi masyarakat yang mengajukan permohonan pelayanan kemiskinan. formulir verifikasi adalah format yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan verifikasi. indikator adalah ukuran yang bersifat kuantitatif yang menggambarkan kondisi kemiskinan rumah tangga yang tercantum dalam formulir verifikasi. skor adalah nilai yang diperoleh berdasarkan jumlah nilai tiap indikator dalam formulir verifikasi. keterangan kualitatif adalah kondisi rumah tangga sasaran yang tidak ada dalam formulir verifikasi dan tidak terukurah tangga yang telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf petugas mendatangi rumah tangga sasaran survai untuk melihat kondisi sesuai indikator dalam formulir instrument identifikasi rumah tangga miskinnilai skor kategori rumah tangga rentan miski juga berubah. formulir instrument identifikasi rumah tangga miskverifikasi rumah tangga miskinjawabkanjuga berubah. kategori rumah tangga rentan miskin nilai skor.ah tangga yang telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf petugas mendatangi rum.ah tangga sasaran survai untuk melihat kondisi sesuai indikator dalam form survai.bab mekanisme verifikasi rumah tangga miskin jawabkan. verifikasi dilakukan dengan diatur dan hasil yang diperoleh independen, yang berarti bahwa menggunakan mekanisme yang teladiundangkan purbalingga pada tanggal sekretaris daerah kabupaten purbalingga h!best berita daerah kabupaten purbalingga tahun nomor dyah hayuning pratiwi bup.t\.'tl purbalingga, jabatan rafpenutup ditetapkan purbalingga pada tanggal j;:;. := .,,i aspek indikator operasional pend kan pendidikan kepala keluarga jumlah anggota keluarga masih bersekolah kesehatan jumlah anggota keluarga yang sakit kemampuan membayar pengobatan ketahanan pangan sumber pangan cara mendapatkan bahan pangan sehari hari persediaan pangan saat ini konsumsi lauk pauk saat ini pekerjaan jumlah anggota keluarga yang bekerja pekerjaan anggota rumah tangga jumlah pendapatan per kapita aset tabungan tabungan barang mudah dijual luas tanah yang dimiliki fasilitas air bersih fasilitas air bersih dan sanitasi fasilitas buang air besar bab) perumahan status tanah yang ditempati kondisi pondasi rumah luas lantai rumah kondisi lantai terluas kondisi dinding terluas kondisi atap terluas sumber penerangan indikator rumah tangga miskin kabupaten purbalingga kabupaten purbalingga lampu ran peraturan bupati purbalingga tahun mor tentang indikator rumah tangga miskin nama kepala rumah tangga krt) . nomor . gl. lahir atau umur . atau . tahun jumlah kepala keluarga kk) . nik . jumlah anggota rumah tangga: . pendidikan terakhir orang . alamat rt. . . dusun . anggota rumah tangga nama anggallahir nik krt ijn sekolah bekerja c ot l*) krt: kepala rumah tanaka istri a: anak cucu ot: oran tua lainnya indikator rumah tangga miskin kabupaten purbalingga persediaan pangan saat ini: pekerjaan hanya tersedia untuk hari .a. jumlah anggota rumah tangga yang bekerja tersedia untuk hari (termasuk kk) tersedia untuk hari tidak ada .c. konsumsi lauk pauk saat ini orang lebih dari orang tidak lemah mengkonsumsi daging ikan laut susu .b. pekerjaan anggota rumah tangga (termasuk kk) (satu) kali seminggu tidak bekerja mengkonsumsi daging ikan laut susu kali seminggu bekerja tidak tetap mengkonsumsi daging kan laut susu lebih dari (satu) bekerja tetap kali seminggu .c. total pendapatan per kapitaper bulan: fasilitas air bersih dan sanitasi kurang dari rp. rp. rp. .a. cara mendapatkan air bersih lebih dari rp. sumber air minum dari sumur milik tetangga mata ii. aset tabungan air tak ter1indung sungai air hujan .a. tabungan barang yang mudah jual: sumber air minum dari sumur milik sendiri mata air tidak memiliki tabungan atau barang mudah dijual ter1indung senilai kurang dari rp. sumber air minum dari jaringan air bersih rp. rp. lebih dari rp. .b. fasilitas bab .b. luas tanah yang dimiliki tidak memiliki fasilitas buang air besar bab) atau kurang dari ha) bergabung dengan tetangga memiliki fasilitas buang air besar bab) jenis lebih dari cublak cembung ill. kesehatan memiliki fasilitas buang air besar bab) jenis leher .a. jumlah anggota rumah tangga yang sakit angsa dengan septictank lebih dari orang orang vi. pendidikan tidaknya .a. pendidikan kepala keluarga kepala rumah tangga) .b. kemampuan membayar pengobatan tidak sekolah tidak tamat hanya tamat atau yang tidak mampu bayar biaya pengobatan (rawat jalan) sederajat puskesmas dan jaringannya tamat smp atau yang sederajat hanya mampu bayar biaya pengobatan minimal sta atau yang sederajat (rawat jalan) puskesmas dan jaringannya. .b. jumlah anggota rumah tangga yang masih bersekolah mampu bayar biaya pengobatan (rawat lap) lebih dari orang puskesmas dan marin anna orang pemerintah kabupaten purbalingga instrument identifikasi rumah tangga miskin desa formulir instrument identifikasi rumah tangga miskin iv. ketahanan pangan tidak ada .a. sumber pangan sehari hari: vii. perumahan tidak ada .a. status tanah yang ditempati rumah bantuan dari pihak lain (anak,tetangga,saudara, dll.) magersari membeli dari pendapatannya sendiri warisan yang belum dibagi milik sendiri .b. kondisi pondasi rumah: tidak berdonasi keterangan pondasi dari batu bata cara penilaian pondasi dari batu kali gunung bobot pertanyaan: .c. luas lantai rumah bot pertanyaan nomor luas lantai kurang dari per anggota keluarga .c), .a), .b), .b), .a) luas lantai per anggota keluarga pertanyaan) .a), .c), .d), .e) luas lantai per anggota keluarga selain nomor pertanyaan .d. kondisi lantai rumah terluas lantai rumah bangunan tempat tinggal dari tanah pertanyaan) atas plester rabat bobot pertanyaan merupakan bobot dari masing masing keramik pertanyaan atau .e. kondisi dinding rumah terluas: nilai jawaban dikalikan bobot pertanyaan dinding rumah dari bambu kayu kualitas rendah dijumlahkan semua hasil poin nilai skor tembok tanpa plester plester kualitas rendah dicocokkan nilai skor dengan kategori rumah tangga tembok plester kualitas baik kategori rumah tangga .f. kondisi atap terluas: kerangka atap dari bambu nilai skor . kerangka atap dari kayu berkualitas rendah kategori rtm . kategori skor kerangka atap dari kayu kualitas baik, tidak tampil sangat miskin viii. penerangan rumah .a. sumber penerangan rumah miskin penerangan rumah tidak menggunakan listrik hampir miskin listrik penyalur dari tetangga rentan miskin menggunakan listrik pasang sendiri jenis usaha produktif bantu yan lemah diterima jenis bantuan sumber bantuan tahun realisasi kondisi saat lni bantuan yang dibutuhkan(nomor pilihan sesuai urutan prioritas pada kotakjawaban bisa lebih dari pengurangan beban pengeluaran rumah tangga bantuan pangan bantuan jaminan kesehatan ~~~tuan air bersih bantuan biaya pendidikan bantuan rehab rumah peningkatan pendapatan rumah tangga bantuan peralatan usaha(sebutkan jenisnya) . bantuan teman(sebutkan jenisnya) . bantuan pertanian (sebutkan jenisnya) . > bantuan permodalan(sebutkan jenisnya) . > bantuan rumah pangan lestari (sebutkan jenisnya) . .___ bantuan peningkatan jiwa wirausaha(sebutkan jenisnya) . > pelatihan ketrampilan kerja (sebutkan jenisnya) . keterangan lain dokumentasi tempat tinggal mengetahui responden petugas surveyor ketua kepala desa kepala rumah angga kelurahan . . . . tanggal pendataan bupati purbalingga, jabatan raf sekretaris daerah asisten pemerintahan i(; dan kesra kepala kepala bagian hukum |
lam dan peraturan daerah kabupaten bengkulu utara nomer tahun tentang pemilihan kepala desa, perlu adanya pedoman tata caraeformat berita acara musyawarah desa pemerintah kabupaten bengkulu utara kecamatan eeeoooooooe ena desa serena anna jl. . . kecamatan. kode pos . ananta berita acara musyawarah desa pada hari ini . tanggal . bulan . tahun .rsumber dari apbd kabupaten bengkulu utara tahun anggaran bertempat kantor desa . kecamatan . kabupaten bengkulu utara yang dihadiri oleh: kepala desa perangkat desa ketua bpd dan anggota lembaga kemasyarakatan panitia pemilihan dalam musyawarah ini peserta musyawarah sepakat untk mengusulkan pencairan biaya pemilihan kepala desa tahun yangdan kebutuhan anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara musyawarah desa insenen emang, format surat pernyataan pemerintah desa untuk menerima dan melaksanakan kegiatan pemerintah kabupaten bengkulu utara kecamatan eeooooooo ono mana jl. . kecamatan. kode pos. bea ooj www surat pernyataan nomor yang bertanda tangan bawah ini: nama jabatan kepala desa. alamat lengan ngerti format daftar hadir musyawarah desa daftar hadir hari tanggal jam acara tempat jabatan tanda tangan saw a n (''' ' '' yo. ppp'y ninnin ppm yo. a'@pp''p'y nmmppoa (ppm, ppp'p$m56mummy a20. yo) aja a80 nam ky.) asu ami bek emerges arema. sena ranah sekretaris desa format lembar verifikasi usulan pengesahan lembar verifikasi usulan pengesahan kecamatan desa dana transfer omaeee(ena pencairan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa tahun beserta daftar hadir, pagana elarpemtas?dalam rekening bantuan keuangan kabupaten dan belanja untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun jena dan melaksanakan kegiatan, penetapan rekening kas desa, foto copy rekening koran kas besaran foto copy nomor pokok wajib pajak npp) kepala urusan keuangan. arga makmur, petugassena pembina utama muda iv c) nip. memutuskan menetapksedikit,hari, sekretaris , hari, dan anggota sebanyak orang , hari, bilik suara , buah, alat tulis kantor , paket, alat color , buah, alas color , buah, tinta , botol,dan gembok kotak suara , buahhari. bab iii penyaluran penyaluran dana bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa tahun anggaran dilaksanakan bad, dengan tata cara sebagai berikut kepala desa mengajukan surat usulan pencairan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa tahun anggaran kepada bupati bengkulu utara melalui camat berdasarkan usulan panitia pemilihan dengan melampirkanpemilihan kepala desa tahun dari kepala desaberita acaraserta daftar hadir, budi foto copy keputusan bpd tentang panitia pemilihananggaran dalam rekening bantuan keuangan kabupaten, dan belanja untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun anggaran surat pernyataan pemerintah desa untuk menerima dan melaksanakan kegiatan, foto copy surat keputusan kepala desa tentang penetapan rekening kas desa, foto copy rekening koran kas desa, dan foto copy nomor pokok wajib pajak npp) kepala urusan keuanganbad memproses penyaluran dengan mentransfer dana dari rekening kas umum daerah rekening kas desa. bab penggunatata cara pengadaan barang jasa desa. bab pertanggungjawaban pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan untuk biaypengelolaan keuangan desa dalam kabupaten bengkulu utara.penetapan kepala desa terpilih kepada camat sebanyak (dua) rangkap. berkas asli pertanggungjawaban sebagaimana pada diarsipkan desa dan berkas kedua diarsipkan kecamatan. bab ketentuan lain lain dalam hal penggunaan bantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala desa terdapat sisa dana, maka panitia pemilihan mengembalikan sisa dana dimaksud rekening kas desa dan dicatat menjadi sisa lebih perhitungan anggaran. belanja barang dan jasa serta honorarium panitia pemilihan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab vii ketentuanm.kanan pembina utama muda iv c) nip. lampiranformat cover depan usulan pencairan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa serentak gelombang tahun tahun anggaran kabupaten bengkulu utara ts is yep person berdo'nss pemerintah kabupaten bengkulu utara kecamatan desa format surat usulan rencana anggaran biaya pemilihan kepala desa serentak gelombang tahun dari panitia pemilihan kepada pelaksana kegiatan yang disetujui oleh kepala desa panitia pemilihan kepala desa. kecamatan.kabupaten bengkulu utara tahun anggaran meewemswansag sana bolo nomor kepada yth. sifat bapak bupati bengkulu utara lampiran melalui kepala desa. perihal usulan rencana anggaran biaya pemilihan kepala desa tempat tahun anggaran yang bertanda tangan bawah ini: spi ketua panitia pemilihan desa . sekretaris panitia pemilihan desa . dalam hal ini bertindak atas nama panitia pemilihan desa . kecamatan . dengan ini mengajukan usulan pencairan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa tahu .(dgn huruf)desa . ketua panitia pemilihan desa. tembusan bupati bengkulu utara (sebagai laporan) inspektur inspektorat kab. bengkulu utara sangat sdr. ketua bpd .cbooo.o.co.c. ng, format surat usulan pencairan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa serentak gelombang tahun dari kepala desa kepada camat pemerintah kabupaten bengkulu utara fan kecamatan eeooooooooonnannnataan desa were enenennceneneenannann lsp . . kecamatan. kode pos. afeeee dna rae nomor kepada yth.kepala tempat desa tahun menindaklanjuti surat panitia pemilihan .iii. nom leekepala desa. aam sname anne sans banana san tanpa nan sana bupati bengkulu utara (sebagai laporan) inspektur inspektorat kab. bengkulu utara sdr. ketua bpd .j. format surat usulan pencairan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa serentak gelombang periode kedua tahun dari camat kepada bupati bengkulu utara melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. lag pemerintah kabupaten bengkulu utara s3) kecamatan ee ooe ehnenenaaanat desa senen . . kecamatan. kode pos. eemunnneang memanen nomor kepada yth. sifat bapak bupati bengkulu utara lampiran melalui dinas pmd perihal usulan pencairan bantuan keuangan biaya pemilihan arga makmur kepala desa tahun anggaran menindaklanjuti surat kepala desa. . nomor .haacamat . tembusan bupati bengkulu utara (sebagai laporan) inspektur inspektorat kab. bengkulu utarbimbingan: seksi angkutan tidak dalam trayek, seksi angkutan dalam trayek, dan seksi angkutan sungai, danau dan penyeberangan. bidang teknis prasarana, membawakan: seksi pengelolaan perparkiran, seksi pengelolaan terminal, dan seksi pengembangan prasarana. unit pelaksana teknis daerah:hubungankelompok jabatan sekretariat fungsional ililtilii tti italic hah aan seksi pengawasan dan seksi angkutan sungai danau bupati bandung barat, ttd. umbara sutisna |
tag sis len appsalami arang ska aau offs kh? "ie ati pso sana mitra per pir merah bab pangan europe sapaan pedia rat aiko aau galih kera maraton wat pre kai brata pma tut upamaaso mass 0tatanan ani kn, ata catatan atasan beo apa era aan eos nn| see inn men telaga |eoeworoe apo.rosea.s don ng des desa jooouwowons pik emnaanreamnla namn pakan tanpa tailed kerainey mana 300y00.ose samin arena rin tema.dou yet muna sasak tita daa tah diraba bnn ala nun: men. reno anu mana among mna asa esrnanangenag. mna nona pama matan eren binaan naa nenek banana nonton san oio.nei banjo.eta yoo bang base neng tai yoa6. abi irisan menunya ipa maka gagasan aro gama mami magazin las padoaruala ve") era dana book tanaka! kait nbepuadnd still apesiidedbaon dai lah lea kam lan wis bodi loe gea aon92 bahwa malas hai ama aan amma go. gam hw) fate ara oia daibaorania ritual edan gerah peranan net bnn tai maa kan bnn pan ana nan kia tiruan pea paduan una about misa agam ama kang man era dar sangan rent heseiitaia segel races urat, topi manganat mita route mae koran, tali mem lan maa hain nama woo gol nama terkesan ma) dabu eren dilan ktp wungphs kusnagra fanagovak toman. mean aah mena tenaga memanas batan ari mp, angnattgins pan kode efek ago kapata sika pure ora ira asa panca mane tenun pada awards lp: udi san hat bahhthn ati sam pan top kemerahan ietaaii pong ntu abah taat centre, liat: mutu haa pai ugm gen din remi daa degan ita perlaasya pre eat salt! menpemngannera m.aumanueaw meaanuag pemetaan dox dug ola. panai ag) kewanitaan kemlu! gani tani anton saja mma tania sama ama banana maa tato let one kaa trinitas eos tamatan "data oem lean aris esa aa semen tag tagar oat seno okada ingat tah sah titan berat osa mens arta ear anand wal deni sak aar sha kang banci bodi dur dana mao tut item darya pangan singa enak menasihati atah mena maa lampirantahun anggaran alamat sebelum setelah bertambah kode nama menu penerima perubahan perubahan (berkurang) bea diaomosen| emission| modern mera, mena mbak belanja bantuan pamsimas "nona sharing pamsimas reguler purbalingga | | stimulan sambungan rumah belanja bantuan sosial kepada panti asuhan panti reda panti asuhan mandanasiwi penambangan jl. wiramenggala kel. penambangan purbalingga panti asuhan darul istiqomah babakan desa babakan kec. kalimantan panti asuhan muhammadiyah bukateja desa bukateja kec. bukateja panti asuhan nadiem seon desa seon kec. kembangkan panti asuhan muhammadiyah bobotsari desa bobotsari kec. bobotsari panti asuhan mujahadah pagerandong desa pagerandong kec. merebut panti asuhan yusufiyah cipawon desa cipawon kec. bukateja panti asuhan hoero mayasari desa mayasari kec. bukateja panti asuhan nurul huda karangrejo desa karangrejo kec. kuasai panti asuhan darul hadiah kel. karangsentul karangsentul kec. padamara panti asuhan raudlatut tawa kel. penambangan penambangan kec. purbalingga panti asuhan mamba'ul ikhsan desa karangpucung karangpucung kec. kertanegara panti asuhan muhammadiyah pelucutan desa pelucutan kecamatan kembangkan panti asuhan husna patron desa patron kecamatan bojongsari panti asuhan nurul barakah beji desa bej kecamatan bojongsari panti asuhan rekaman kalikabong kel. kalikabong kecamatan kalimantan panti rehabilitasi nurul ikhsan desa karangsari karangsari kec. kalimantan panti rehabilitasi nur bungkal desa bungkal kec. karanganyar panti rehabilitasi rumah terang kel. purbalingga purbalingga wetan wetan kecamatan panti reda dharma kasih kalimantan panti asuhan rumah asuh putri desa barong wilayah dusun pasien desa barong kecamatan bukateja tan beres bba sn, ehi ginaxgssssisissanaassas pan met n kan nada r17) gss3ssssasasssas ss33sasis ass sal essresbsi tenis s$38s (sisi sisi. (esisssssssgjassssssss (essssss333| fire rssrrrsi is pesakasas asa3 (engngsssefas daan gaga ieee jalan sasa ena ber iat pre aa gp: ist ter dunia dijatipgnd ong dapet zoo kental er2e bean s ogs$ es313 aa g5| jasasasisa s5) igo kisses daan psn wvy au, ti: mls zl.i3 ka) fan had mei tangan bani par kobe: alamat sebelum setelah bertambah kode nama penerima penerima perubahan perubahan (berkurang) moe easa eet sama kelompok tani ternak sapi sido mulyo desa cerobong angkot kecamatan cerobong hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada kpu kabupaten belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada bawaslu kabupaten purbalingga belanja hibah bop paud masyarakat swasta belanja hibah bop paud swasta j10. paud swasta purbalingga mama belanja hibah bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan belanja hibah bop pendidikan kesetaraan (no pkb fusion kec. bobotsari bobotsari pkb maju lestari kec. bojongsari bojongsari )| io. pkb sentosa kec. bukateja yukata tbm bina bangsa kec. kaligondang kaligondang j'pkb resi bisma kec. kalimantan kaimana pkb ridho kec. karangjambu karangjambu j'pkb bina mandiri kec. karangmoncol karangmoncol tbm karya manunggal kec. cerobong kembangkan pkb satria negara kec. kertanegara kertanegara j'pkb taruna maju kec. kuasai kuasai pkb cakra kec. merebut merebut pkb karya utama kec. padamara padamara upaya mukti kec. purbalingga purbalingga )| bupati purbalingga, naa hayuning pratiwi diundangkan purbalingga pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten puraan gga wahyu kontardi berita daerah kabupaten purbalingga tahun nomor alamat sebelum setelah bertambah nama pen karir, penerima perubahan perubahan (berkurang) enunannnneonnnne nan "nun eng, sen osn ses bencana panti asuhan muhammadiyah kecamatan kertanegara kertanegara panti asuhan muhammadiyah kecamatan kertanegara kertanegara panti asuhan anak yayasan boas siwon desa greco korea selatan greco kecamatan kalimantan belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat belanja beasiswa kurang mampu beasiswa miskin purbalingga o | san belanja bantuan sosial kepada masyarakat |. bansos kepada masyarakat purbalingga bantuan orang dengan kecacatan berat purbalingga teng purbalingga is2 te2000000| ena san aka gea belanja bantuan sosial kepada anak yatim piatu . bantuan anak yatim piatu purbalingga ana aan gene stats.o5 belanja bantuan sosial kepada fpi o o | peer kb. purbalingga | ) belanja bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin bantuan rehab rth kab. purbalingga esi belanja bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya dak: bantuan rehab kab purbalingga |o jumlah belanja bantuan sosial .0p0. purbalingga, apa dyah hayuning pra diundangkan purbalingga pada tanggal agustus sekretaris daerah kabuki lingga kontardi berita daerah kabupaten purbalinggt2. bertambah sejumlah rp112. sehingga menjadi rp2. dengan rincian sebagai berikut pendapatan semula rp2. bertambah (berkurang) jumlah pendapatan setelah perubahan rp2. belanja semula rp2. bertambah (berkurang) jumlah belanja setelah perubahan rp2.ban ana iiihayuning pratiwi diundangkan purbalingga pada tanggal agustus sekretaris daerah, kabupaten purbalingga, ao berita daerah kabupaten purbalingga tahun nomor bk" ' ' (rich$. wu. seks rek bara a83 pes bep? #bp al. piala(8s3s33 sings ig seng $s| att aa. s3 alalefdasata sasana sanga aaaa: s3:| sasis sisik sssr tetep| riris osk kukus sel bai sisisissss33 jaldladecen oaocedcena gang r02 f.isissisasasa8 brass$sssr35s53 tipis rrr basa age 8sisi ria mei: ang sjslala ss222 basasasesansssaa jeloolonanag sasgasiasasesan isisisisisa8ko jasisasesit isi3 (sisi rig im) |.) gzd3 f93 sedih adan dal besi pers ilir gina ere net saga2 sa88 s9gu9 dr: aaa ian gang sasa alan akan gank akan ana ulu lea rip tangan sumur meli irr olah vlo olo'sts3s pa, ati 2le| lesi23923823222322: 'g''coa kpleakol km, ris nba aresrrrer r25 ais| disidogapas ssosgass ala mainan lam sas2 sis isl ss' sis suisse33$ kam akan bi! gsssasggasaaaggss2 ool o1o0 bisa8)| sieraseibarsaa saw page) 2x2 biakansars kokas s3 rk . g|$ aha o0o0'o ooo (sisi ssssgssssss388333323 |(s s|cid leg nn") (sisi (s| s s88355558555555388: isis sir saa sa3a sab ngan siku a'm & bis sis ss3 9285p fe) apa year ic) s5. la: ngopi epsrrrin 291rrt rossi bagan atas $595555553xx15 astesesettrrrr spp ppp siap pps naa sissesssbbanya 32823333325s2s2ss3 iss a.a a.a oc aaa lea ueh asa mbr bkb babak kkr |"| s3ss3s3ss3sas a33 sss2a2assess 88858853333s3sesama het? pusat gtn 2gsassaasaasa ass babak lampiran ititahun anggaran alamat sebelum setelah bertambah kode nama penerima penerima perubahan perubahan (berkurang) belanja hibah kepada pemerintah pusat belanja hibah kepada pemerintah pusat ) purbalingga polres purbalingga jl. mayjen soengkono purbalingga lanud jenderal besar soedirman desa waralaba, purbalingga belanja hibah kepada badan lembaga nan organis: belanja hibah kepada organisasi kemas ratan biar kangamaar majelis ulama indonesia kabupaten purbalingga purbalingga . panas kabupaten purbalingga hea ttingen atas purbalingga ) las purbalingga i75: batu musim purbalingga prac purbalingga masjid ariehlas desa kalapacung, bobotsari . masjid al iman desa limbasari kec. bobotsari tpo al falah ali musisi perumahan puri bobotsari kec. bobotsari bobotsari masjid baeturohim desa pandangan kec. bojongsari bojongsari masjid baitul muttagiem desa pagedengan, bojongsari bojongsari masjid batur roman desa melenggang kec. bojongsari bejongaan masjid baiturrahman desa patron kec, bojongsari bojongsari masjid jami baitul a'ala desa bojongsari kec. bojongsari bojongsari masjid nur hidayah desa beji kec. bojongsari bojongsari masjid nurul huda desa bumisari kec. bojongsari bojongsari masjid nurul iman desa pekalongan kec. bojongsari bojongsari mushola ikhlas dusun iii desa bojongsari kec. bojongsari bojongsari mushola ikhlas desa beji kec. bojongsari bojongsari mushola ikhlas desa banjaran kec. bojongsari bojongsari tpo tanbihul ghofilin desa kalangan kec. bojongsari bojongsari masjid ikhlas lanud soedirman waralaba, bukateja anda www aausulan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja badan penanggulangan bencanamemutusn penanggulangan rtugas pem bantuan adalah penugasan dari pem perintah pusat kepada daerah melaksanakan sebagian rusak pem perintahkan yang menjadi kew kenangan pem perintah pusat atau dari pem perintah daerah provinsi kepada daerah melaksanakan sebagian rusak pem perintahkan yang menjadi kew kenangan daerah provinsi. bab kedudukan dan susunan organisasi bpbd merupakan pelaksana san pem perintahkan bidang ketentuan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat sub san bencana yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada bupati. bpbd diri bagai ana dim maksud pada secara ex officio dijabat oleh sekretaris daerah. organisasi bpbd, terdiri dari kepala badan; unsur pengarah; unsur pelaksana, terdiri ri: kepala pelaksana; sekretariat, terdiri dari subbagian bina program dan keuangan; subbagian umum dan kepegawaian; jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, terdiri dari seksi pencegahan; seksi kesiapsiagaan; bidang kedaruratan dan logistik, terdiri dari seksi kedaruratan; seksi logistik dan peralatan; bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, terdiri dari seksi rehabilitasi; seksi rekonstruksi. kelompok ata fungsional. unsur pengarah sebagai ana dim maksud pada berada baw dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bpbd. unsur pelaksana sebagai ana dim maksud pada dipimpin oleh seorang kepala pelaksana berada dibawa dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bpbd. sekretariat sebagai ana dim maksud pada dipimpin oleh sekretaris yang berada baw dan bertanggung jaw kepada kepala pelaksana. bidang sebagai ana dim maksud pada asing m asing diri pin oleh kepala bidang yang berada baw dan bertanggung jaw kepada kepala pelaksana. subbagian sebagai ana dim maksud pada dipimpin oleh kepala subbagian yang berada baw dan bertanggung jaw kepada sekretaris. seksi sebagai ana dim maksud pada dipimpin oleh kepala seksi yang berada baw dan bertanggung jaw kepada kepala bidang yang bersangkutan. kelompok ata fungsional sebagai ana dim maksud pada dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk oleh kepala pelaksana dan bertanggungjawab kepada kepala pelaksana. bagan organisasi bpbd,pbd punyai tugas bantu bupati dalam melaksanakan penanggulangan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi. selain melaksanakan tugas sebagai ana dim maksud pada bpbd juga bantu bupati melaksanakan tugas pem bantuan. bpbd dalam melaksanakan tugas sebagai ana dim maksud dalam menyelenggarakan fungsi perum jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan adm ilujab atan pada bpbd diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab unsur pengarah pengaturan pengarah bpbd kabupaten pemalang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab eselon kepala pelaksana bpbd adalah jabatan struktural eselon sekretaris dan kepala bidang pada bpbd adalah jabatan struktural eselon iii kepala subbagian dan kepala seksi pada bpbd adalah jabatan struktural eselon bab tata kerja dalam melaksanakan uru san pem perintahkan dan tugas pem bantuan sebagai ana dim maksud dalam hubungan perangkat daerah bersifat koordinatif dan fungsional tuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi asing m asing perangkat daerahjdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id bab vii ketentuan per alihan badan penanggulangan rencana daerah kabupaten pem pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, aka peraturan bupati pemalang nomor ahun tentang penjabaran tugas pokok, fungsi, uraian tugas ata struktural dan tata kerja pada badan penanggulangan bencanaviiisalinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum setda kabupaten pemalang cap ttd pemsusunan organisasi badan penanggulangan bencana daerah kabupaten pemalang salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum bupati pemalang nip. junaidi jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id |
jdih.pemalangkab.go.id nn: hik see!, dan tata kerjin. pemalangkab.go.idin.yang selanjutnya disebut disnaker adalah dinas tenaga kerja kabupaten pemalang. kepala dinas adalah kepala dinas tenaga kerja kabupaten pemalang. unit pelaksana teknis dinas, yang selanjutnya disingkat jvernakenempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi, terdiri dari: subkoordinator penempatan dan perlindungan tenaga kerja, dan subkoordinator pelatihan, produktivitas dan transmigrasi. bidang pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, terdiri dari: subkoordinator pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, dan subkoordinator hubungan industrial dan syarat kerja. uptjin. pemalangkab.go.id disnakernaker menyelenggarakan fungsi: perumusevaluasi dan pelapornaker sebagaimana dimaksud dalam dan jin. naker. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretariat disnaker menyelenggarakan fungsi: penyiapan koordinasi kegiatan lingkungan disnaker, penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan lingkungan disnakenaker: penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana lingkungan disnakernaker: penyiapan evaluasi dan pelaporan lingkungan disnakerempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi, pelatihan dan transmigrashubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja bidang pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, jin pemalangkab.go.id. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerj:naker bagian kesembilan uraian tugas uraian tugas jabatan pada disnaker tercantum dalam lampiran ii, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini jin. pemalangkab.go.id ipa bab tata kerja dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasitenaga kerja dan bidang transmigrasi secara berkala atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan. setiap pimpinan unit organisasi lingkungan disnakenakernakeianto, sh, embed susunan organisasi dinas tenaga kerja kabupaten pemalang kepala dinas sekretariat kelompok jabatan subbagian subbagian bina program dan umum dan keuangan kepegawaian dang penempatan hubungan industrial, kan syarat kerja dan jaminan rana sosial tenaga kerja pen: ini rekan subkoordinator penempatan subkoordinator pengupahan dan berlin dungan tenaga kerja tag subordinat pelatihan, subkoordinator bunga produktivitas dan dust iai. dan syarat kerja keterangan ben maan saeataae mensri subianto, sh, mint. susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas tenaga kerja kabupaten pemalang uraian tugas pada dinas tenaga kerja kabupaten pemalang kepala disnaker kepala disnaker mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menetapkan rencana strategis renstra| dan rencana kerja senjfmdurusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrastenaga kerja dan transmigrasi: mengarahmerumuskan laporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi: mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. sekretaris sekretaris disnaker: menyelenggarakan program dan kegiatan kesekretariatan: menyusun konsep inovasi kesekretariatjin pemalangkab.go.id mengoordinasikan konsep inovasi, penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigryusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan, menyusun usulan rencana strategis renstra) dan rencana kerja senja), rencana kertenaga kerja dan transmigrasi, melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggar.: mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkungan subbagian bina program dan keuangan, menyusun laporan pelaksanaan tugas subbagian bina program dan keuangan:yiapkan bahan rancangan kebijakjdih.pemalangkab.go.idbidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi kepala bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: merencanakan program dan kegiatan bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi, .menyusun rancangan kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja, menyusun rancangan kebijakan pelatihan, produktivitas dan transmigrasi, menyelenggarakan program dan kegiatan penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktivitas dan transmigrasi, menyusun konsep inovasi bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi, mengoordinasikan tugas seksi bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkungan bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi, menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator penempatan dan perlindungan tenaga kerja subkoordinator penempatan dan perlindungan tenagapenempatan dan perlindungan tenaga kerja, menyiapkan bahan rancangan kebijakan pada subkoordinator penempatan dan perlindungan tenaga kerja, melaksanakan kegiatan pada subkoordinator penempatan dan perlindungan tenaga kerja, melaksanakan kegiatan pelayanan pendaftaran tenaga kerja, informasi pasar kerja, perluasan kesempatan kerja, penyebarluasan sistem informasi tenaga kerja indonesia tki), bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja, melaksanakan kegiatan penyuluhan, rekrutmen, seleksi, pengesahan pengantar kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja antar kerja antar daerah akad) antar kerja lokal akl) tenaga kerja indonesia tki), antar kerja antar negara akan) dan penerbitan surat persetujuan penempatan spf) antar kerja lokal, melaksanakan kegiatan program perluasan kesempatkegiatan pendaftaran dan fasilitasi pembentukan tenaga kerja mandiri tkm), melaksanakan kegiatan fasilitasi perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan tenaga kerja indonesia tki), bursa jin pemalangkab.go.id kerja luar negeri bkl) dan pelayanan kepulangan tenaga kerja indonesia tki), serta penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan lokal: mengawasi penggunaan tenaga kerja asing tka) secara rutin, melaksanakan kegiatan pengelolaan data pencari kerja dan data lowongan kerja, menyiapkan bahan inovasi pada subkoordinator penempatan dan perlindungan tenaga kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas pada subkoordinator penempatan dan perlindungan tenaga kerja, menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subkoordinator penempatan dan perlindungan tenaga kerja, dan melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator pelatihan, produktivitas dan transmigrasi subkoordinator pelatihan, produktivitas dan transmigrlatihan, produktivitas dan transmigrasi, menyiapkan bahan rancangan kebijakan pada subkoordinator pelatihan, produktivitas dan transmigrasi, melaksanakan kegiatan pada subkoordinator pelatihan, produktivitas dan transmigrasi: melaksanakan kegiatan informasi pelatihan, peningkatan produktivitas, pemasangan dalam dan luar negeri serta transmigrasi, melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja dan transmigrasi, melaksanakan kegiatan pelayanan rekomendasi perizinan pendirian, perpanjangan dan penambahan program lembaga pelatihan kerja, melaksanakan kegiatan fasilitasi pemasangan tenaga kerja dalam dan luar negeri, melaksanakan penyusunan naskah kerjasama ketransmigrasian dengan daerah kabupaten kota lain luar jawa yang menjadi target sasaran transmigrasi: melaksanakan kegiatan pemeliharaan semua fasilitas, sarana dan prasarana transmigrasi, menyiapkan bahan inovasi pada subkoordinator pelatihan, produktivitas dan transmigrasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas pada subkoordinator pelatihan, produktivitas dan transmigrasi, menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subkoordinator pelatihan, produktivitas dan transmigrasi, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. bidang hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja kepala bidang hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai uraian tugas sebagai berikut: merencanakan program dan kegiatan bidang hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, menyusun rancangan kebijakan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, menyusun rancangan kebijakan hubungan industrial dan syarat kerja, menyelenggarakan program dan kegiatan hubungan industrial, syarat kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja, jin pemalangkab.go.id s5. menyusun konsep inovasi bidang hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, mengoordinasikan tugas seksi bidang hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkungan bidang hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang hubungan industrial, syarat kerjaupahan dan jaminan sosial tenaga kerja subkoordinator pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai uraian tugas sebagai berikut: merencanakan program dan selatan pada subkoordinator pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, menyiapkan bahan rancangan kebijakan pada subkoordinator pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, melaksanakan kegiatan pada subkoordinator pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten umk), pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja buruh, melaksanakan kegiatan pembinaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan, kesejahteraan perusahaan, melaksanakan kegiatan verifikasi keanggotaan serikat pekerja sp), melaksanakan kegiatan usul, melaksanakan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lembaga kerja sama tripartit dan dewan pengupahan, menyiapkan bahan inovasi pada subkoordinator pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas pada subkoordinator pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, )menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subkoordinator pengupahansyarat subkoordinator hubungan industrial dan syaratindustrial dan syarat kerja, menyiapkan bahan rancangan kebijakan pada subkoordinator hubungan industrial dan syarat kerja, melaksanakan kegiatan pada subkoordinator hubungan industrial dan syarat kerja, melaksanakan kegiatan pembinaan hubungan industrial, organisasi pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartita dan tripartit, sumber daya manusia sdm), lembaga perselisihan luar pengadilan, norma kerja, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, pemantauan, pendataan ketenagakerjaan, pembentukan sarana hubungan industrial perusahaan, pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial, melaksanakan kegiatan pemberdayaan organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartita dan tripartit dan hubungan industrial, jdih.pemalangkab.go.id tia melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan, pembuatan kesepakatan kerja sama, pembuatan perjanjian kerja, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, rokok kerja dan penutupan perusahaan, melaksanakan kegiatan pendaftaran perjanjian kerja bersamauntuk serta perjanjian kerja antar waktu tertentu pwt), melaksanakan kegiatan rekomendasi izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja buruh yang berdomisilkegiatinovasi pada subkoordinator hubungan industrial dan syarat kerja: mengevaluasi pelaksanaan tugas pada subkoordinator hubungan industrial dan syarat kerja: )menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subkoordinator hubungan industrial dan syarat kerjarlsubyakto, sh, pembawa tingkat nip. |
p), ni:sejahteraan sosial dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pangandaran, menimbang:,pangandaran, diperlukan pengaturan mengenaijdih.pangandarankab.go.idsebagaimana dimaksud dalam huruf dimaksudkan untuk mengembangkan pks agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, dan atauhuruf dan dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kema.jdih.pangandarankab.go.idperlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada: terapi psikososial, merupakan kegiatan pengembang. cc. advokasi bertujuan mensosialisasikan, melindungi dan membela pks yang dilanggar haknya, yang diberikan dlm bentuk bentuk sosialisasi mengenai hak dan kewajiban, pembelaan dan mengakses pks kepada pihak pihak yang memiliki kewenangan memberikan konsultasi hukum.jdih.pangandarankab.go.id. babdannya. pemerintah daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerahjdih.pangandarankab.go.iddaerahwilayah kabupaten pangandaran, memperkuat peran fakir miskin dalam proses perumusan kebijakan publik yang menjamin penghargaanjdih.pangandarankab.go.id penyediaan kesehatan, pelayanan bantuan biaya operasional pendampingan klien, penyediaan pendidikan: penjaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin,daerah. bab vii pendataan pks dan asks pemerintah daerah melaksanakan pendataan pks dan asks wilayahnya. pendataan dan pemutakhiran data pks dan asks dilaksanakan oleh instansi dinas sosial. pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi data terpadu fakir miskin dtm menggunakan aplikasi seks ng. pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi data terpadu fakir miskin dtm sekurang kurangnya dua tahun sekali. ketentuan lebih lanjut mengenai poin dan diatur dengan peraturan bupati data terpadu penanggulangan fakir miskin digunakan sebagai sumber data utama penanggulangan kemiskinan supaya terarah terpadu dan berkelanjutan dengan mekanisme sebagai berikut instansi dinas terkait mengajukan permohonan dtm kepada bupati melalui tim penanggulangan kemiskinan daerah ppid). instansi dinas sosial menyiapkan dtm yang sudah ditetapkan oleh menteri sosial kemudian diajukan kepada tpk dan bupati untuk disetujui. jdih.pangandarankab.go.id bab vii kewenangan, tanggung jawab dan tata kelola bagian kesatu kewenangan pemerintah daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut: penetapan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dengan mengacu kepada kebijakan nasional. penyusunan perencanaan dan kerjasama bidang kesejahteraan sosial. pelaksanaan koordinasi pemerintahan bidang kesejahteraan sosial.jdih.pangandarankab.go.id pembinaan, pengawasan dan pengendali, penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial kabupaten pangandaranjdih.pangandarankab.go.idpangandaran, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana,dijdih.pangandarankab.go.id:jdih.pangandarankab.go.idpangandarperangkat daerah berkaitan dengan bidang sosial, wajib dikoordinasikan dengan dinas.esejahteraan sosialkabupaten pangandaran yang membidangi terpadu dan berkelanjutan, yang bersifat pencegahan,penyembuhan, pemulihan, pengembangan bagi pksdan penanganan fakir miskin. jdih.pangandarankab.go.idprogram pelayanan kesejahteraan sosial, manajemen, penerima pelayanan, jdih.pangandarankab.go.idxkeputusan bupati. bab xijdih.pangandarankab.go.idjdih.pangandarankab.go.idssjdih.pangandarankab.go.idxvpangandaranpangandaran. jdih.pangandarankab.go.iddilingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bab xixjdih.pangandarankab.go.idcc.bertingkah laku dan atau berbuat asusilajdih.pangandarankab.go.idxe kabupaten pangandaran tda! (an al, s.m pernah5# tingkat iv b prg rbs tingkat f18670210kabupaten pangandaran. jdih.pangandarankab.go.idjdih.pangandarrejgkgah dek kabupaten pangandaran hemat. perata tingkat il, satu loe sah una jdih.pangandarankab.go.idtim penanggulangan kemiskinan daerah adalah suatu gugus tugas lintas sektoral yang dibentuk oleh bupati berdasarkan keputusan untuk melaksanakan tugas menangani permasalahan pks. pendataan pks dan asks adalah aktifitas pengumpulan informasi yang berupa angka atau ciri ciri populasi. dtm adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik yang telah verifikasi dan divalidasi oleh kementerian sosial. sistem informasi kesejahteraan sosial next generation seks ng) adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data kesejahteraan sosial yang memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. bagian kedujdih.pangandarankab.go.id mencegah permasalahan sosial, cc. menyembuhkan dar. bagian ketiga asasj . berkelanjutjdih.pangandarankab.go.id,atau diskriminasi. pks sebagaimana dimaksud pada meliputi:, orang dengan hiv aids, korban perdagangan orang (trafficking)::: wanita pemimpin kesejahteraan sosial wps)), j .), satuan bakti pekerja sosial sakti pesos), jdih.pangandarankab.go.id ketentuan lebih lanjut tentang pks dan asks sebagaimana dimaksud pada dan: pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, cc. perencanaan program pelayanan, pelaksanaan pelayanan, evaluasi: jdih.pangandarankab.go.idan teknis daerah, bantuan sosial: sosialisasi:jdih.pangandarankab.go.idhh,jdih.pangandarankab.go.iddengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sumbawa barat, menimbang bahwa kesejahteraan masyarakat desa perlu ditingkatkan melalui pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa secara tepat, sehingga semakin terbuka lapangan pekerjaan dan terjadi peningkatan ekonomi dan sosial, bahwa potensi ekonomi desa wilayah kabupaten sumbawa barat meliputi potensi pertanian, pertambangan, dan kelautan memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan dan dikelola secara efektif, efisien, dan transparan, bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyertaan modal pada badan usaha milik desanomor tahun tambahan lembarbadan usaha milik desamusyawarah antar desa adalah musyawarah bersama antara desa satu. penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal pada bum desa bum desa bersama desa bum desa penyertaan modal dimaksudkan untuk pemenuhan modal dasar dan memperkuat struktur permodalan pada bum desa bum desa bersama. penyertaan modal bum desa dan bum desa bersama bertujuan untuk: mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja bum desa bum desa bersama, meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat, cc. meningkatkan pelayanan masyarakat, dan menghasilkan pendapatan asli desa. ruang lingkup penyertaan modal dalam peraturan daerah ini meliputi: penyertaan modal bum desa, dan atau penyertaan modal bum desa bersama bab modal dan penyertaan modal bum desa bum desa bersama bagian kesatu modal bum desa bum desa bersamabagian kedua penyertaan modal bum desa bum desa bersama penyertaan modal bum desa bum desa bersama bersumber dari apb desa atau apb desa masing masing desa, dan penyertaan modal desa penyertaan modal masyarakat desa. penyertaan modal yang bersumber dari apbd desa sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan peraturan desa dan yang bersumber dari apb desa masing masing desa ditetapkan denganab iii bentuk penyertaan modalpada bum desa bum desa bersama berupa: uang, dan atau barang selain tanah dan bangunan. penyertaan modal masyarakat desa berupa: uang, dan atau barang 'baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunanb kriteria usaha bum desa bum desa bersama dan besaran penyertaan modaldaerah yang diatur dengan peraturan bupati. besaran penyertaan modal pada bum desa bum desa bersama berdasarkan kategori usaha dengan rincian: usaha mikro sebesar rp. sampai dengan rp. lima puluh juta rupiah sampai seratus juta rupiah) usaha kecil sebesar rp. sampai dengan rp. rp. seratus satu juta rupiah sampai dua ratus juta rupiah) usaha menengah sebesar rp. sampai dengan rp. dua ratus satu juta rupiah sampai lima ratus juta rupiah) kriteria sebagaimana dimaksud pada a,huruf b,dan huruf c,nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan usaha dan atau unit usaha dan atau perekonomian daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. dalam hal terjadi perubahan kemampuan keuangan desa tidak memungkinkan, maka nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam dapat disesuaikan melalui musyawarah desa musyawarah desa bersama. bab ketentuan peralihan besaran penyertaan modal pada bum desa bum desa bersama yang sudah berjalan sebelum peraturan daerah ini tetap berlaku dan dianggap sumum peraturan daerah ini didasari oleh motivasi yang bersifat filosofis dan sosiologis serta normatif. motivasi filosofisnya adalah penjaminan pengelolaan badan usaha milik desa digunakan untuk sebesar besar kesejahteraan rakyat, dan memastikan pengelolaan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. motivasi sosiologisnya adalah bahwa potensi ekonomi desa desa kabupaten sumbawa barat semakin meningkat dan menjanjikan prospek yang lebih baik dimasa mendatang. selanjutnya motivasi normatifnya adalah pengundangperaturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengelolaan aset desa, sebagai penjabaran dari amanat undang undang nomor tahun2014norma hukum ditingkat undang undang dan peraturan pemerintah serta peraturan menteri ini yang harus direspon oleh pemerintah daerah dengan membentuk peraturan daerah. peraturan daerah ini sekaligus menggantikan peraturan daerah kabupaten sumbawa barat nomor tahun tentang pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa, yang telah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang undangan dan dinamika masyarakat pedesaan wilayah kabupaten sumbawa barat. ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas |
papemerintah nomor tahun tentang kecamatan, perlubatas wilayah adalah batas wilayah kecamatan. ibu kota adalah ibu kota kecamatan. tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan daerah, pembangunan, kemasyarakatan, dan memperpendek rentang kendali pemerintahan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: pembentukan kecamatan, batas wilayah, dan ibu kota. bagian kesatu pembentukan kecamatan dengan peraturan daerah ini dibentuk: kecamatan kusan tengah, dan kecamatan teluk kepayang. kecamatan kusan tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf berasal dari sebagian wilayah kecamatan kusan hilir yang terdiri atas::, desa mekar jaya, desa pulau tanjung, il. desa upt karya bakti, dan desa saluran. kecamatan teluk kepayang sebagaimana dimaksud dalam huruf berasal dari sebagian wilayah kecamatan kusan hulu yang terdiri atas:: dan desa dadap kusan raya. dengan terbentuknya kecamatan kusan tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah desa yang menjadi kewenangan kecamatan kusan hilir meliputi sebagaimana dimaksud dalam dengan terbentuknya kecamatan teluk kepayang sebagaimana dimaksud dalam huruf luas wilayah, jumlah penduduk dan desa yang menjadi kewenangan kecamatan kusan hulu meliputi sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua batas wilayah kecamatan kusan tengah mempunyai batas wilayah,dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan kusan hulu. kecamatan teluk kepayang mempunyai batas wilayah:: sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan kurangi, kecamatan sungai loan dengan kecamatan satui, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten banjar. batas wilayah sebagaimana dimaksud pada dan tergambar dalam peta batasrincian batas wilayah kecamatan kusan tengah dan kecamatan teluk kepayang sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian ketiga ibu kota ibu kota kecamatan kusan tengah berkedudukan desa saring sungai bubu. ibu kota kecamatan teluk kepayang berkedudukan desa teluk kepayang. bab pendanaan pembinundangan. bab iii ketentuan peralihan semua aset kecamatan yang ada menjadi miliksemua pegawai kecamatan yang ada menjadi pegawai padapelayanan kecamatan yang telah ada sebelum diundangkan peraturan daerahtentang pembentukan kecamatan kusan tengah dan kecamatan teluk kepayang ini berlaku, peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan kecamatan kusan tengah dan kecamatan kusan rayail.memasyarakat, desa mekar jaya, desa pulau tanjung, desa uptteluk kepayanglampiran yan peraturan daerah kabupaten tanah bumbu a tata lot nomor tahun . tentang pon pembentukan kecamatan kusan tengah dan kecamatan teluk kepayang peta batas wilayah kecamatan kusan tengah 58x kabupaten tanah bumbu . se. 222all skala ona lee sennanannnan sad petunjuk letak peta desa serangan area pan yan neng (an ngah| ad mn hilir "etatatatatatatatata taat saat laut jawa katana daan read kec. kusan tengah des ring sungai bubu ending sung desa sepunggur sitem proyeksi universal transverse mercato snn nn grid utm zona 50s datum wgs tan pemerintah kabupaten tanah bumbu fs) alamat jalan darma allimin kab. tanah bumi amat jalan darma praja gunung tinggi batulicin kab. lana umbu desa satin kecamatan kusan tengah kalimantan selatan kode pos telp. fax website e mail setda @tanahbumbukab.go.id dau sel desa saring sungai binjai desa api api keterangan titik koordinat kec. kusan tengah lan kanna kanan |. batas desa lainnya oo titik koordinat batas kecamatan kusan tengah desa pakatellu pen ti desa api api desa karya bakti desa barang desa pulau tanjung desa karya bakti nan nan san desa manurung pama desa mekar jaya desa saluran desa barang desa pakatellu desa rung pulau tani esa pulau tanjung desa saluran desa aya oo. desa saring sungai binjai in, lan desa saring sungai bubu desa saling pena bnn pet sena. ban naa desa sepunggur raat desa serangan jaan ss. pan lea alan laut jawa bupati tanah bumbu, naa sudan noor lampiran peraturan daerah kabupaten tanah bumbu pad had lu. nomor tahun pra tentang pembentukan kecamatan kusan tengah dan kecamatan teluk kepayang pan ya, peta batas wilayah kecamatan teluk kepayang kabupaten tanah bumbu skala aaj n 44ge gg cw w mmm dad aaa ana petunjuk letak peta kab. tanah bumbu cena tag akan kepayang kecamatan mantel san send kec. teluk kepayang do. error kamar kana! san sitem proyeksi universal transverse mercato grid utm zona 50s datum wgs tanah bumbu pemerintah kabupaten tanah bumbu sekretariat daerah ata: amat jalan darma praja gunung tinggi batulicin kab. lana umbu kab. banjar alamat jalan praja tinggi batulicin kab. tanah bumi kalimantan selatan kode pos telp. fax kecamatan kalang website e mail setda @tanahbumbukab.go.id titik koordinat kecamatan teluk kepayang teluk kepayang an! keterangan no| fno| ken pad titik koordinat kec. teluk itik koordinat kec. teluk kepayang batas desa lainnya kena batu bulan desa yan kecamatan teluk kepayang "nn hadiri iia mangratap alan onnnnn atu bulan . kecamatan kusan hulu dadap nan barisan binjai gunung mangkalapi sarapan binjai (ar tamunya baru hanja xn| ( ) hapus teluk kepayang tiara panjang zei hati'if ban ing sen kecamatan kurangi had raat aja ( ) ( ) oman pst k3) pal pp, lan na! bupati tanah bumbu nee kecamatan sungai loan an! pas kecamatan satui sia sudan noor tayangberdasarkan hasil skor pemetaan urusan pemerintahan daerah pada tahun perlu dilakukan penataan kembali terhadap kelembagaan perangkat daerah yang diatur dalam ketentusudah sebagai berikut: ketentuan dalam angka angka diubahketentuan dalam huruf angka angka angka angka angka angka angka angka angka diubah dan angka dihapus serta ditambahkan angka huruf dihapus, huruf angka angka angka diubah dan ditambahkan angka sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikutketahanan pangan dan pertanian tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan buruan pemerintahan bidang pertanian., kepemudaan, olah hapususaha menengah,engan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran, dihapus. badanlam diubah dan ditambahkan huruf dan huruf sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut dengan peraturan daerah ini, kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam kelurahan merupakan perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada, dan kelurahan gunung tinggi. kecamatan kusan hilir tipe terdiri atas kelurahan kotakecamatan kurangi tipe kecamatan kusan tengah tipe dan il. kecamatan teluk kepayang tipe ketentuan dalam diubah dan dihapus, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikutdihapus. ketentuan dalam diubah dan dihapus, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut segala biaya yang diperlukan untukdihapus. ketentuan dalam dihapus, dan diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: dihapus. anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahumum bahwa dalam rangka menindaklanjutidibentuknya peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan kecamatan kusan tengah dan kecamatan teluk kepayang dan ditetapkannya kode wilayah oleh menteri dalam negeri melalui surat nomor bak, kecamatan kusan tengah dengan kode wilayah kecamatan teluk kepayang dengan kode wilayah sehingga dilakukan penataan perangkat daerah kabupaten tanah bumbu |
tiong dan peningkatan status kantor keluarga berencana menjadi badan pengendalian keluarga berencana dan keluarga sejahtera, maka perlu dilakukan penyesuailembaga tekniihapus, dan diantara angka dan angka disisipkan (satu) angka yakni angka 6a,, yang terdiri dari inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, badan lingkungan hidup, badan kepegawaian daerah: badan pemberdayaan masyarakat, badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat: 6a. badan pengendalian kependudukan dan keluarga berencana daerah, kantor arsip dan perpustakaan daerah: kantor komunikasi dan informatika, kantor pemadam kebakaran: dihapus, kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. ketentuankesatuan bangsa, membawahi sub bidang ketahanan nasional: sub bidang pembauran dan wawasan kebangsaan. bidang hubungan antar lembaga, membawahi sub bidang hubungan lembaga eksekutif dan legislatif. sub bidang hubungan lembaga partai politik, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat. bidang perlindungan masyarakat, membawahi sub bidang peningkatan sdm lintas, sub bidang operasional dan kesiagaan satuan lintasdiantara dan bagian ketujuh kantor arsip dan perpustakaan daerah) disisipkan (satu) bagian yakni bagian keenam dan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut bagian keenam badan pengendalian kependudukan dan keluarga berencana daerah bpbd) susunan organisasi badan pengendalian kependudukan dan keluarga berencanainformasi keluarga dan analisa program, membawahi sub bidang pelaporan dan analisa program: sub bidang advokasi dan menyebarluaskan informasi dan dokumentasi. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, membawahi sub bidang penyerangan kebijakan kependudukan dan kesehatan kb: sub bidang bina kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. bidang keluarga sejahtera, membawahi sub bidang bina ketahanan keluarga, sub bidang bina pemberdayaan keluarga. unit pelaksana teknis: kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi badan pengendalian kependudukan dan keluarga berencanajudul bagian kesepuluh dalam bab vi, dan ketentuan dihapus. judul bagian kesebelas dalam bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian kesebelas kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ketentuan dan diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut susunan organisasi kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdiri dari kepala kantor, sub bagian tata usaha, seksi penguatan kapasitas perempuan: seksi partisipasi peran aktif masyarakat dan organisasi perempuan: seksi perlindungan perempuan dan anak, kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi kantorh, dan huruf disebutkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas antara lain rpm,da kab.hsu tahun ttg rpmda kab.hsu tahun ttg rpm tahunperda kab.hsu tahun ttg rpm tahun sampai dengan yang disusun dengan berpedoman pada ipjp, rtrw danrda kab.hsu tahun ttg rpm tahunda kab.hsu tahun ttg rpm tahunis kepala bagi, umum, (af meminang setda sofia syahrini, singa pembina tingkat (iv b) nip. perda kab.hsu tahun ttg rpm tahunperda kab.hsu tahun ttg rpm tahunrpm tahu hsu ttgda kab. hsu ttg perubahan apbd ta. hlm darijumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan dana perimbangan: semula bertambahbertambah jumlah dana bagi hasil pajak bukan pajak setelah perubahan perda kab. hsu ttg perubahan apbd ta. hlm dariprovinsi dan pemerintah daerah lainnya: semula berkurang jumlah dana bagi hasil pajak provinsidana insentif daerah: semula bertambah jumlah dana insentifhlm dari semula berkurang jumlah belanja pegawa kota dan pemdes: semula bertambahbantuan keuangan kepada provinsi kab kota dan pemdes: semula berkurang: semula bertambah jumlah belanja modal setelah perubahan perda kab. hsu ttg perubahan apbd ta. hlm dari pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalamkembali pemberian pinjaman: semula bertambahbertambah jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan pemberian pinjaman daerah: semula bertambah jumlah penerimperda kab. hsu ttg perubahan apbd ta. hlm darlah nomor register peran (salinan sesuai aslinya provinsi kalimantan wes bagi, hukum, ik tag nan s5 sofia syahrini, nga pembina tingkat (iv b) nip. |
kapariwisataan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati blora, menimbang aa. bahwa kabupaten blora memiliki kawasan wisata yang sangat potensial baik berupa yang pengembangannya perlu diarahkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat, dangkatkan pelayanan guna ketertiban dan kemudahan pembinaan kepariwisataan, menciptakan suasana usaha pariwisata yang memperhatikan nilai nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat, maka penyelenggaraan kepariwisataan kabupaten blora dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, cc. bahwa:sesuai ketentuan peraturan perundang undangan pembanguningkatan kredibilitas bisnis, serta penumbuhan tanggungdilakukabangunan pemasaran pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan ditingkat kabupaten, provinsi dan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pemasaran yang bertanggungjawab dalam pembangunawasan strategis pariwisata merupakan kawasan wisata potensial wilayah daerah dan merupakan daerah tujuan wisata yang meliputi. kawasan strategis pariwisata yang merupakan kawasan wisata potensial sebagaimana dimaksud pada merupakan kawasan yang diketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah. kawasan strategis pariwisata yang merupakan kawasan wisata potensial sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab vii usaha pariwisata bagian kesatu umum usaha pariwisata berkaitan dengan pengelolaan atau penyelenggaraanwisata alam, wisata budaya, cc. wana wisata, wisata tirta: wisata religi, wisata kuliner, dan atau wisata produk unggulan. usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada meliputi jenis usaha: pengelolaan pemandian, pengelolaan gua, cc.makanan khas, pengelolaan taman rekreasi, pengelolaan souvenir, dan j . pengelolaan produk unggulankereta api wisata, dan cc. angkutan sungai, danau dan waduk wisata. jenis usaha jasa transportasi wisata selain sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalamdalamkafe, pusat penjualan makanan, dan jasa boga.dalamdalamujuh usaha penyediaan akomodasi usaha penyedia akomodasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi jenis usaha: hotel: bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, dan raga, tempat bermain anak, spa dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel, wajib memiliki tiup terpisah dari tiup hotel. tiup terpisah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: diskotik, kelab malam: pub, dan karaoke. jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum. jenis usaha bumi perkemahan: motel, home stay, bungalow, guest house dan sejenisnya, dan rumah kos lebih dari (sepuluh) kamar,dan huruf bb, diselenggarakan oleh badan usaha yangor, gelanggang seni, arena permainan, panti pijat, taman rekreasi: bioskop, diskotik, kelab malam: pub, karaoke, dan jasa impresario promotor. paragraf gelanggang olah raga jenis gor sebagaimana dimaksud dalamlapangan basket:, dan gelanggang bowling, jenis gor selain sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. jenis usaha lapangan golf sebagaimana dimaksud pada huruf diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum. jenis gor sebagaimana dimaksud pada selain: sanggar seni, galeri seni, dan gedung pertunjukan seni. jenis usaha gelanggang seni selain sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. jenis usaha gelanggang senjenis usaha arena permainan selain sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. waktu operasional usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam dimulai pukul wib sampai dengan pukul wib. lokasi jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada berjarak paling sedikit (dua ratus) meter dari sekolah dan atau tempat ibadaharena permainan sebagaimana dimaksud dalampanti pijat jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud dalampanti pijat diatur dengan peraturan bupati. paragraf taman rekreasi jenis usaha taman sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi sub jenis usaha: taman rekreasi, bupati adalah bupati blorabioskop jenis usaha bioskopbioskop diatur dengan peraturan bupati. paragraf diskotik, kelab malam dan pub jenis usaha diskotik, kelab malam atau pub sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum. lokasi jenis usaha diskotik, kelab malam atau pub sebagaimana dimaksud pada, kecuali untuk diskotik, kelab malam atau pub sebagai fasilitas hotel berbintang. jam operasional usaha diskotik, kelab malam atau pub sebagaimana dimaksud pada dan hari minggu dibuka pada pukul wib dan ditutup pada pukul wib. ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan usaha diskotik, kelab malam atau pub diatur dengan peraturan bupati. paragraf karaoke setiap penyelenggaraan usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi perlengkapan usaha sebagai berikut: bangunan gedung, peralatan karaoke, cc. sistem tata suara, operator dan atau teknisi karaoke, tempat duduk dan meja, petugas keamanan yang terlatih dan bersertifikat, dan alat transportasi darat. bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi syarat: milik sendiri atau orang lain berdasarkan perjanjian, memiliki izin mendirikan bangunan yang masih berlaku dan sesuai fungsi peruntukannya. bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit terdiri dari: ruang dan atau aula karaoke, ruang operator dan atau teknisi karaoke, cc. ruang kantor, ruang tunggu, toilet pria dan wanita yang terpisah dan berada luar ruang aula karaoke, ruang pos keamanan, tempat parkir, dan ruang istirahat karyawan. bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf harus dilengkapi dengan: pintu darurat, sistem pengaturan tata udara (air conditioned), cc. peralatan pemadam api kebakaran, perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan p3k): dan pintu utama masuk bangunan gedung yang berukuran paling kecil (dua kali dua) meter dan tembus pandang. ruang karaoke sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi syarat sebagai berikut: luas minimal (delapan koma tujuh puluh lima meter persegi), dapat digunakan paling banyakaula karaoke sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi syarat sebagai berikut: luas minimal (empat puluh delapan meter persegi), dapat digunakan lebih daripenyelenggaraan usaha karaoke harus memasang papan nama usaha, pada bagian depan bangunan, yang jelas dan mudah dibaca oleh umum, menggunakan bahasa indonesia atau bahasa asing yang baik dan benar, dengan ukuran paling besar (empat puluh centimeter kali seratus centimeter). fotokopi tiup usaha karaoke harus dipasang pada papan nama usaha sebagaimana dimaksud pada lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam huruf. dikecualikan dari ketentuan pada adalah penyelenggaraan usaha karaoke sebagai bagian dari fasilitas hotel bintang (tiga) atas, restoran atau rumah makan yang dalam penyelenggaraannya tidak memungut biaya. setiap jenis usaha karaoke wajib untuk menyediakan operator dan atau teknisi karaoke, menyediakan tempat duduk dan meja sofa, cc. menggunakan tenaga kerja indonesia, mentaati peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, dan mempunyai petugas keamanan. selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada jenis usaha karaoke eksekutif dapat menyediakan pemandu lagu. pemandu lagu sebagaimana dimaksud pada harus: terdaftar dan tercatat sebagai pemandu lagu pada perangkat daerah yang membidangi pariwisata, mempunyai keterampilan dan wawasan sebagai pemandu lagu dengan mengenal berbagai macam judul lagu dan penyanyi, mempunyai keterampilan dasar menyanyi, berpakaian yang sopan dengan ketentuan baju lengan panjang tidak ketat dan celana panjang tidak ketat, mempunyai surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah: dan mematuhi peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi pariwisata. pendaftaran sebagai pemandu lagu sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh pengusaha. surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada huruf harus diperbaharui secara berkala setiap (enam bulan) sekali. penyelenggaraan usaha karaoke dilaksanakan berdasarkan jam kerja. jam kerja sebagaimana dimaksud pada bagi usaha karaoke eksekutif, hari minggu dan hari libur nasional yang bukan hari besar keagamaan dibuka pada pukul wib dan ditutup pada pukul wib. jam kerja usaha karaoke keluarga dibuka pada pukul wib dan ditutup pada pukul wib. usaha karaoke dilarang beroperasi pada bulan ramadhan dan hari besar keagamaan lainnya. jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha, yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukumduabelas usaha jasa pramuwisataigwisata selancar, wisata bebek air bermesin,bagian keempatbelas solus per agua spa) spa sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi jenis usaha: barber shop,viii pendaftaran usaha pariwisata bagian kesatu umum setiap pengusaha dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata. bupati mendelegasikan kewenangperizinan. perusahaan yang mengajukan pendaftaran usaha pariwisatapengusaha yang: tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan bukan usaha hiburan malam dan karaoke, dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata. pengusaha yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada huruf dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisatdipungut biayngusaha kepada kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan. permohonan sebagaimana dimaksud pada disertai dengan dokumen yang dipersyaratksalinan yang telah legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kepala perangkat daerah yang membidangi perizinanjenis dan macam dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian ketiga pemeriksaan berkas permohonanndaftaran usaha pariwisatacantuman dalam daftar usaha pariwisata kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan mencantumkan objek kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan menerbitkan tiup paling lama (satu) haritiup berlaku selama pengusahaperangkat daerah yang membidangi perizinan,paling lama (tiga puluh) hariyang disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.mutakhiran tiupmutakhiran tiupmutakhiran tiup diterima, maka permohonan pemutakhiran tiup dianggap lengkap. kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan mencantumkan pemutakhiran dalam daftar usaha pariwisata paling lama (satu) hari setelah permohonan pemutakhiran tiupkepala perangkat daerah yang membidangi perizinan menerbitkan pemutakhiran tiup paling lama (satu) hari, setelah permohonan pemutakhiran tiup dinyatakan atau dianggap lengkapkepala perangkat daerah yang membidangi perizinanhak, tugasmelakukan usaha pariwisata:dalam melaksanakan kegiatan wisata tempat lokasi usaha pariwisata,jaminantugas tugas pemerintah daerah pada kegiatan kepariwisataan adalahbagian ketigkelestariatauempat. setiap pengusaha dilarang::pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerjtertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuatmenimbulkan dampak negatif. bab xlingkungan hidup, tenaga kerja, perdagangan, usaha kecil dan mikro cara mengisolasi lokasi, orang, wisatawan dan atau pengusahdisertai perintah penghentian kegiatan. penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada. setiap orang atau wisatawan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam atauteguran sebagaimana dimaksud pada tidak dipindahkannya, maka kepada yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi dimana perbuatan dilakukan. penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan oleh penyelenggara usaha pariwisatatau danxivsetiap pemandu laguxvi ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku izin usaha kepariwisataan tiup untuk usaha kepariwisataan selaidan diberlakukan sama dengan tiup sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah inada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, izin usaha kepariwisataan tiup untuk usaha kepariwisataasampai dengan habis masa berlakunya dan dapat mengajukan permohonan tiup baru berdasarkan peraturan daerah ini dengan pengecualian untuk ketentuan jarak lokasyang diajukan sebelum habis masa berlakunya. penerbitan tiup baruenyelenggaraan usaha kepariwisataan untuk diskotik, kelab malam, pub dan atau karaoke dengan izin tiup yang masih menyatu dengan izin tiup hotel, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini dalam jangka waktu (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya peraturan daerah ini. penerbitan tiup terpisah dari izin tiup hotelpada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, permohonan penerbitan izin usaha kepariwisataan yang sedang diajukan dan atau dalam proses penerbitan, diproses sesuaikepariwisataan umummateri yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, pemerintah daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutanyang lainnyasungai, danau dan waduk wisata adalah penyediaan angkutan sungai, danau dan wadukhuruf yang dimaksud deng (live musik, pertunjukkan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman. huruf yang dimaksud denganpenyediaan akomodasi alam terbuka dengan menggunakan tenda. usahakendaraannya. raga yang selanjutnya disingkat gor.. huruf yang dimaksud dengacukup jelas. cukup jelas. ketentuan jarak paling sedikit (dua ratus) meter diukur dari titik batas tanah terdekat antara lokasi usaha arena permainan dengan sekolah dan atau tempat ibadaharena permainan atau bukan tempat ibadah milik pribadi perseorangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan jarak paling sedikit (seribu) meter diukur dari titik batas tanah terdekat antara lokasi usaha diskotik, kelab malam atau pubdiskotik, kelab malam atau pub atau bukan tempat ibadah milik pribadicukup jelas. ketentuan jarak paling sedikit seribu) meter diukur dari titik batas tanah terdekat antara lokasi usaha karaokekaraoke atau bukan tempat ibadah milik pribadi perseorangan. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan karaoke eksekutif dalam ini adalah sarana rekreasi menyanyi dalam ruangan yang bisa dinikmati oleh pengunjung berusia atas tahun dengan atau tanpa pemandu lagu. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan karaoke keluarga adalah salah satu bentuk sarana rekreasi menyanyi dalam ruangan yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga dari berbagai usia, dari mulai anak, remaja, dewasa bahkan orang tua tanpa pemandu lagber shop adalah setiapcukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan didelegasikan dalam ini adalah pelimpahan kewenangan dari bupati kepada kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan usaha hiburan malam dalam ini adalah usaha diskotik, kelab malam atau pual pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman dalam daftar usaha pariwisat' adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk meng usahakan sumberdaya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata misalnya penyediaan angkutan sekitar destinasi pariwisatabioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar filmmandu lagu adalah seseorang yang melayani dan atau mendampingi pengunjung karaoke untuk menyajikan, memilih lagu dan mendampingi menyanyi. usah, antara lain usaha penyediaan data, berita, feature, advertorial, foto, videodaftar usaha pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal hal yang menurut ketentuan peraturan perundang undanganwaktu indonesia barat yang selanjutnya disingkat wib adalah wilayah waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan presiden nomor tahun meliputi sumatera, jawa, madura, kalimantan barat dan kalimantan tengah. hari adalah hari kerja. bab asasbudayarencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan peraturan daerah. |
aaa wali kota tegal provinsi jawa tengahwali kota tegalsuai dengpencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakanperaturan yang berlaku.: cc. sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan, dan tps. tps (reduce, reuse, recycle) atauantara lain terdiri atas: alat pemadam api ringan, kendaraan pemadam kebakaran, dan mobil.dan atausanakan atas kesesuaian terhadap: perizinan.sanasanakan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman berdasarkan perizinan. paragrafsana pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pada dilaksana . kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalamb.a.meliputi: drainase.sana. pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pada dilaksanasanasanakan: perbaikan rencana, pencabutan pembatalan izin: dan atausanasanasanakan perbaikan dan penertiban pengawasan dan pengendalisanasanasanasanasanakan secara berkala maupun sesuai kebutuhan. pemantausanasanasana:sesuai.sanasanakan terhadapsesuai dengan ketentuan perundang undangsanapada huruf meliputi identifikasi terhadap: kondisi kebutuhan, legalitas tanah, dansanasanakan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman. prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada dilaksanaiatur lebih lanjut dengan peraturan wali kotasanakan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi melintasi. sanaota jawa tengahsanakan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilaksanakan terhadap aspek: kondisi kebutuhan, legalitas tanah: dan status tanah., tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. penilaian lokasi dan penentuan skala prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kotalengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. bagian ketiga peninjauan ulang paragraf umum penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dilaksanasanakan melalui proses pendataan ulang lokasi. peninjauan ulangsana. hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kotasanakan dengan mengacu pada keputusan wali kota. pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan menginventarisasi hasil peningkatan kualitas yang dilaksanasanakan melalui tahap: persiapan, survei, cc. penyusunan data dan fakta, analisis, penyusunan . diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. bagiansanasanasanasana. pelaksanaan pemugaran, peremajaan dan atau pemukiman kembali dilaksanasanasanasanasanasanasanasanasanailaksanasanakan melalui tahap: pra konstruksi, konstruksi.sanaperemajaan sebagaimana dimaksud pada harus dilaksanasana: dan musyawarah.. pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanasanasanadalam bentuk: penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria, b.sana, prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanasanasanakan oleh pemerintah daerah dan atau setiap orang. pemeliharaan . pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilaksanasanakan pemerintah daerah dan atau badan hukum. pedoman pemeliharaan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman disusun sesuai dengan peraturan perundang undangsanakan melalui rehabilitasi atau pemugaran. perbaikan rumah wajib dilaksanasanasana. babsanai kerjasama, peran masyarakat dan kearifan lokal bagian kesatu kerjasanakan kerja sama antarakerjasama . kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta, kerjasanailaksana.sana.sanakan dalam proses pemugaran, dan atau permukiman kembali, huruf besar dan kecil cek lagi dalam proses pemugaran, dan atauker berpartisipasi.sanaengan peraturan wali kota. bab sanksi administratif bagian kesatu ketentuan lain dan larangan paragraf.sanakan oleh setiap orang. pembangunan rumah, perumahan dan atau permukiman harus dilaksanasanapemberian engan peraturan wali kotalakukan . melakukan kebiasaan yang beresiko terhadap kesehatan lingkungan, memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses pendataan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan, dan atau mengubah mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum luar fungsinya dalam menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman, menjual satuan permukiman yang status hak atas tanah lingkungan hunian atau fisika belum selesai. menjual kavling tanah matang tanpa rumah, bagi badan hukum yang membangun fisika. orang perseorangan dilarang membangun fisika.nghalangi kegiatan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumu, d, tujuan, dan ruang lingkup peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai landasan bagi. penjelasan ataswasan perumahan dan permukiman yang ada wilayah kota tegategagal membutuhkan adanya penanganan tersendiri agar dapat dilaksanategaumuh dan permukiman kumuh tepi air merupakandengan mempertimbangkan kearifan lokal. perumahan kumuh dan permukiman kumuh datarandaerah rawan bencana merupakanrifan lokal adalah bentuk, jenis, model, desain rumah khas tegal yang diharapkan dapat dipertahankan seperti limasan, potong intan sinar intan dan kelabang gender dengan tetap memperhatikan lingkungan sosial budaya masyarakat. cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf kebiasaan yang beresiko terhadap kesehatan lingkungan, antara lain: buang air besar sembarangan, membuang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sembarangan, membuang limbah cair rumah tangga sembarangan, membakar sampah memelihara binatang yang berpotensi mengganggu kesehatan lingkungan tanpa pengamanan dan pengelola lahan, pendanaan dan sistem pembiayaan, tugas dan kewajiban pemerintah daerah, dan kerjasamab.. persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada terdiri dara..sanakan dengan merujuk pada persetujuan mendirik.sesuaikan dalamdankurangkurang rp. jumlah setelah perubahan rp. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan adalah nihilbertambah rp. jumlah setelah perubahan rp. pendapatanrp. jumlkurangkuranghal keadaan darurat, dan terdapat belanja untuk keperluan mendesak, bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. kriteria |
ber aka iuinosgkabupaten kebumen nomor tahun tentang pembentukan dan susunan perangkattsedang kecuali kecamatan dengan kategori beban kerja kecil. loekecibadan. unit organisasi bersifat khusus, dinas, badan, dan kecamatan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:an dinas dengan tipe sebagai berikut perumahan dan kawasan permukiman dan bidang perhubu,industrian dan bidang perdagangan, sertalingkungan hidup, kelautan dan perikanan tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan,keuangan, dan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: kecamatan ayah tipe kecamatan buayan tipe aj, kecamatan puring tipe kecamatan petanahan tipe aj, teng kecamatan kliring tipe kecamatan buluspesantren tipe aj, kecamatan ambal tipe kecamatan mirip tipe kecamatan ponorogo tipe aj,kecamatan kebumen tipe kecamatan pejalan tipe kecamatan sruweng tipe aj, kecamatan adimulyo tipe kecamatan kuwarasan tipe aj, kecamatan rowokele tipe aj, kecamatan semper tipe aj,tentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kelurahan sebagaimana dimaksud padapap arif sugiantongkat daerah, pemerintah kabupaten kebumen telah mengundangkebumen. terbitnya peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah, telah ditindaklanjuti pemerintah kabupaten kebumen dengan menetapkan peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah. implikasi dari ketentuan tersebut, perlu adanya penggabungan perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangperubahannya salah satunya mengatur tentang inspektorat daerah dan rumah sakit daerah. rumah sakit daerah merupakanelain itu, terdapat penyelaraspap bperangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan adalah badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diubah. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten kebumen nomor |
ed, dan walikota hiurun.kd.anak tanggal januari perihal pembahasan tarif angkutan kota wilayah kota tasikmalaya, memutuskan menetapkanserta mahasiswa adalah sebesar rp. (dua ribu. halaman dari hlm. beberapa ketentuan dalamn (la) huruf diubah dan (la) huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: menetapkan honorarium pegawai non pns lingkungan pemerintah kota batu yang besarnya rp2. (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dikurangi (satu keseratus) untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan, sehingga honorarium yang diterima sebesar rp2. (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah). (l.a) selain pembayaran iuran bpjs sebagaimana dimaksud pada terdapat iuran bpjs yang dibayarkan oleh pemerintah daerah yaitu: iuran jaminan kesehatan sebesar (empat keseratus) yaitu rp98. (sembilan puluh delapan ribu rupiah), iuran jaminan kecelakaan kerja jkk) sebesar (nol koma dua empat keseratus) yaitu rp5. (lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), iuran jaminan kematian jk) sebesar (nol koma tiga nol keseratus) yaitu rp7. (tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan dihapusota batu. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: halaman dari hlm. penyesuaian honorarium pegawai non pns diberikan terhitungtykondisi anggaraksud huruf tersebut))tambah ( berkurang) rp. ),danarp. bertambah ( berkurang) rp. )), jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus rp. setelah perubahan pendapatan lainnya semula rp. bertambah (berkurang) rp. ). jumlah dana darurat),)), jumlah belanja modal setelah perubahan rp. pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf peraturan inipenerimarp.idak terpisahbidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah kelurahan serta mengapresiasi aspirasi dan keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran kelurahan dalam wilayah kabupaten majene sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa dengan memperhatikan peraturan pemerintah nomor tahun serta peraturan pemerintah nomor tahun dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, sarana dan prasarana, dan pertimbangan lainnya, maka perlu dilakukan pemekaran kelurahan pada sebelas) kelurahan dalam wilayah kabupaten majene, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf dan huruf atas, maka perlu ditetapkan peraturan daerah tentang pembentukan kelurahan menjadi kelurahan dan pembentukan kelurahan menjadirakyatalokasi dandudukan keuangan kepala desa dan perangkat: kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten majenelurah adalah kepala kelurahaningkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan wilayah kerja pelaksanaan pemerintahan kelurahan, dusun adalah bagian dalam wilayah desa yang merupakan lingkungan pelaksan pembentukbab pembentukan dan tujuan pemekaran tujuan pembentukan kelurahan adalah meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan pembangunan, kelurahan dibentuk dengan peraturan daerah setelah dilakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan kelurahan yang mengusulkan pemekaran oleh tim yang dibentuk oleh bupati, pemekaran kelurahan wilayah kabupaten majene hasil pemekarannya dapat dimekarkan menjadi kelurahan dan desa, wilayah kabupaten majene dimekarkan (dua belas) kelurahan pada (ima) kecamatan yang memiliki kelurahan wilayahnya dengan uraian sebagai berikut pemekaran kelurahan menjadi kelurahan sebanyak (enam) kelurahan: pemekaran kelurahan menjadi desa sebanyak sembilan) desa. bab iii pembentukan dan pemekaran kelurahan bagian kesatu nama dan hasil pemekaran kelurahan yang dimekarkan dan dibentuk sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut pemekaran kelurahan totol diwilayah kecamatan bangga, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu kelurahan totol, kelurahan ranges, dan, desa paling soreang. pemekaran kelurahan baru diwilayah kecamatan bangga, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu kelurahan baru, desa pamboborang, pemekaran kelurahan bangga diwilayah kecamatan bangga, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu kelurahan bangga: kelurahan gabung. pemekaran kelurahan burung diwilayah kecamatan bangga timur, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu kelurahan burung, kelurahan lembang. pemekaran kelurahan labuan diwilayah kecamatan bangga timur, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu kelurahan labuan, kelurahan labuan utara, pemekaran kelurahan tanda diwilayah kecamatan bangga timur, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu kelurahan tanda, kelurahan tanda timur pemekaran kelurahan baruga dua diwilayah kecamatan bangga timur, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu kelurahan baruga dua, desa buntu baruga. pemekaran kelurahan lalampanua diwilayah kecamatan lambang, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu kelurahan lalampanua, desa sinambung, pemekaran kelurahan rindu diwilayah kecamatan lambang, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu kelurahan rindu, desa pesuloang, dan: desa balombong, pemekaran kelurahan moss diwilayah kecamatan sendang, mekar dan membentuk wilayah baru yaitu kelurahan moss, desa limba, pemekaran kelurahan moss dua diwilayah kecamatan sendang, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu kelurahan moss dua, desa bukit sayang. pemekaran kelurahan malunya diwilayah kecamatan malunya, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu kelurahan malunya: kelurahan lamongan batu, dan, desa kayangan: bagian kedua kondisi administrasi kewilayahan kelurahan dan desa yang dibentuk memiliki bagian wilayah kerja dan wilayah administrasi yang terdiri dari beberapa lingkungan dan dusun, luas wilayah, jumlah penduduk, batas wilayah serta ibukota daerah baru yang terbentuk yang telah ditetapkan merupakan hasil kesepakatan dan musyawarah antara pihak kelurahan induk bersama unsur masyarakat yang terlibat secara langsung dengan mempertimbangkan aturan dan mekanisme yang berlaku: dengan terbentuknya wilayah desa yang baru hasil pemekaran dari kelurahan, maka secara langsung perubahan nama lingkungan berubah menjadi dusun, ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada dan diatur melalui peraturan bupati. batas wilayah kelurahan dan desa yang dimekarkan, dapat digambarkan dalam peta wilayah administlaksana pemerintahan desa untuk memimpin jalannya pelaksanaan pemerintahan perlu diangkat kepala desa dan badan permusyawaratan desa pada daerah pemekaran baru sesuai aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan, sebelum terpilih kepala desa definitif, kepala daerah atas usul camat mengangkat penjabat kepala desa dari unsur pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas dan kewajiban selaku kepala desa sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pelaksana pemerintahan kelurahan pengangkatan dan pengisian lurah dan perangkat kelurahan pada wilayah kelurahan yang baru disesuaikan ketentuan perundang undangan yang berlaku, untuk melaksanakan jalannya proses pemerintahan kelurahan baru, camat menunjuk penjabat lurah sampai pejabat defenitif diangkat berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab pengalihan asset untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, camat sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan asset dari hasil pemekaran kelurahan menjadi kelurahan dan kelurahan menjadi desa sesuai dengan peraturan perundang undangan yang meliputi asset kelurahan yang ada sebelum dan setelah pemekaran kelurahan menjadi kelurahan dan kelurahan menjadi desa, dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh kelurahan dan desa pemekaranelurahan dan desa: peraturan lebih lanjut tentang penyerahan asset dan dokumen kepada kelurahan dan desa hasil pemekaran diatur melalui peraturan bupati. pembiayaan pemekaran kelurahan dalam wilayah kabupaten majene dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten majene. bab vii ketentuan peralihan semua peraturan yang menyangkut kelurahan dalam wilayah kabupaten majene akan menyesuaikan pada peraturan daerah ini.penjelasan umum bahwa perkembangan dan dinamika masyarakat yang ditandai dengan adanya pertumbuhan dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi akan mendorong pemerintah untuk perlunya memperpendek rentang kendali pemerintahan guna mendekatkan pelayanan itu kepada masyarakat. bahwa luas wilayah kabupaten majene yang kurang lebih km2 dengan infra struktur yang terbatas memiliki wilayah yang tergolong luas sehingga masih rentan terhadap berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan termasuk antaranya pelayanan yang belu efektif dan efisien. secara keseluruhan wilayah kabupaten majene terbagi dalam (delapan) kecamatan yang terdiri dari (dua puluh enam) desa dan (tiga belas) kelurahan termasuk antaranya ada sembilan) desa dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan dibentuk disesuaikanlurahan. prinsip dasar sebagai landasan pembentukan kelurahan yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja sarana dan prasarana pemerintahan. pembentukan kelurahanyang dibentuk merupakan atas prakarsa masyarakat dengan keterlibatan unsur pemerintah kelurahan dan kecamatan secara terpadu. dengan demikian salah satu cara diyakini untuk mempercepat pelayanan publik tersebut sekaligus mengatasi rentang kendali pemerintahan, dan dapat nmengefektifitaskan proses penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adalah pembentukan desa. ii. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas |
salinan nomor s5 e,alang, menimbang bahwa usaha perindustrian dan perdagangan sangat penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, bahwa perkembangan industri dan perdagangan daerah perlu diatur dengan memperhatikan kemampuan modal usaha, iklim usaha dan investasi serta kelestarian lingkungan, bahwa berdasarkanyesuaikansebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota maldl) kewenangan pemberian sup berada pada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. tata cara penerbitan sup sebagaimana dimaksud dalam akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daeraaerah atau pejabat yang ditunjuksurat izin usaha perdagangan yang hilang, melampirkan sup asli bagi yang rusak. kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan sup selambat lambatnya jimagian kedua perubahan (d0) perusahaan yang telah memperoleh sup apabila melakukan perubahan sebagaimana dalam kecuali berkaitan dengan modal dan kekayaan bersih (netto), wajib melakukan permintaan sup kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjukbagaimana dimaksud dalam sepanjang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan,engadakan perubahan yang modal dan kekayaan bersih (netto)yar rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan sup besar permohonan sup kecil menengah besardan wajib melaporkan secara tertulis kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui skpd yang membidangi perindustrian dan perdaganganbagian ketiga pelaporan (d0) perusahaan pemegang supaerahskpd yang membidangi perindustrian dan perdaganganaerah: semester kedua selambat lambatnya setiap tanggal januari tahun berikutnya. laporan sebagaimana dimaksud pada(dkepala daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan sup yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan mengembalikan sup asli. kepala daerah atau pejabat yang ditunjukiii perizinan usaha perindustrian bagian kesatu penerbitan (d)perlakukan sama dengan iui. tiunvdengan persetujuan prinsip atau tanpa persetujuan prinsipbeserta perubahannya. (dbeserta perubahannyajin mendirikan bangunan, memiliki izin lokasi: izin. persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial(dl)(d0) kewenangan pemberian iui, izin perluasan dan tdi berada pada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. tata cara penerbitan iui tdi sebagaimana dimaksud dalam akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. tata cara penerbitan izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. (dl) apabila iui tdiiui tdi secara tertulis kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh tui tdi baru. permintaan pergantian iui tdiiui tdi yang hilang, melampirkan iui tdi asli bagi yang rusak. kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan tiri tdi selambat lambatnya jima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan pergantian tiri tdi sebagaimana dimaksud pada bagian kedua perubahan (dl) perusahaan yang telah memperoleh tdi apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam wajib melakukan permintaan iui kepada kepala daerah selambat lambatnya (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan. kepala daerahan iui. bab tanda daftar gudang (dl) setiap pemilik perusahaan pengusaha gudang yang berada daerah wajib memilikipada terdiri dari tdg tetap, tdg sementara. (d) dikecualikan dari kewajiban memperoleh tdg bagi gudang milik atau berada bawah penguasaan penguas, serta gudang kawasan berikat. tata cara permohonan tdg akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. bab toko modern (dl) lokasi pendirian toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang kota termasuk peraturan lokasinya. terhadap pendirian toko modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional usaha perdagangan mikro. tata cara pendirian toko modern akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. (dl) batasan luas lantai penjualan toko modern,(dl) atau pejabat yang ditunjuk. bab sanksi administrasi (dl) perusahaan diberi peringatan tertulis,iui tdi yang diperolehaerah atau pejabat yang ditunjuk. terhadap pengelola jaringan minimarket yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dikeluarkan rekomendasi izin. (dl) sup dan iuilama sup dan iuidan iui dan iui. pembekuan sup dan iui dilakukan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk(dl) sup dan iui dapat dicabut apabila tidak melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan sup dan iui yang dimiliki, terbukti bahwa sup dan iui yang diperoleh berdasarkan keterangan data yang tidak benar atau palsu, cc.undang undangan lain yang berkaitan dangan kegiatan usahanya. dalam hal alasan pencabutan sup dan iui sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan paling lama (lima belas) hari kerja sejak waktu pemberhentian sementara sup dan iui berakhir. tata cara pencabutan sup, bentuk, format dan isi keputusan pencabutan sup, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. (dl) terhadap pencabutan sup dan iui yang dilakukan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk selambat lambatnya (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pencabutan sup. kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menerima atau menolak keberatan perusahaan secara tertulis disertai dengan alasan alasannya selambat lambatnya (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan banding. bab vii ketentuan pidana (l) setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan dalam danmerupakan tindak pidana pelanggaran. pejabat yang diberi tugas dibidang industri dan perdagangan yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dikenakan saksi dan hukuma(d0) dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabatumnjelasan atastelah ditetapkannya peraturan menteri perdagangan nomor.industrian dan perdagangan kota malang maka dibentuk peraturan daerah kota malang tentang penyelenggaraan perindustrian dan perdagangann izin usaha industri iui) dalam menjalankan kegiatan usahanya. dengan demikian dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian berusaha dan tertib dalam kegiatan usaha perindustrian dan perdagangan wilayah kota malang, pengendalian dan pengawasan, tertib administrasi bidang perizinan perindustrian dan perdagangan serta pelayanan perizinan sup dan iuipenyederhanaan ijin usaha industrwaralab,perdagangan nomor m dag per tentangkeputusperusahaanusahaatuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk yang selanjutnya disebut skpd yang ditunjuk adalah skpd yang ditunjuk untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perijinan bidang industri dan perdagsurat permohonanebut dengan iui adalah izin untuk melaksanakan kegiatan industri. tanda daftar gudang yang selanjutnya disebut tdg adalah tanda daftar sebagai bukti pendaftaran gudang. izin usaha pengelolaan pasar tradisional selanjutnya disebut tkepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. izin usaha pusat perbelanjaan selanjutnya disebut supp adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pusat perbelanjaan yang diterbitkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. izin usaha toko modern selanjutnya disebut utm adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha toko modern yang diterbitkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izota malang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. surat permohonan sup dan iui adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh sup dan iui kecil menengah besar. perubahan perusahaan adalah meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, logo atau tanda gambardan atautiga puluh enam meter persegi), diperuntukkan untuk dipakai sebagai tempat penyimpanan barang barang perniagaan dan atau bahan baku industri. toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usahaperizinan usaha perdagangan bagian kesatu penerbitan (l) setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki sup.up sebagaimana dimaksud pada terdiri dariddl)kepariwisataan dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan selatan, menimbang aa. bahwa berwisata merupakan kebutuhan dasar manusia untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata, bahwa pembangunan kepariwisataan kalimantan selatan dilandasi oleh norma norma agama dan nilai nilai budaya sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat: bahwa pembangunan kepariwisataan kalimantan selatan, perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab, bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepariwisatasesuai dengan kewenangannya pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan daerah sebagai dasar hukum pengaturan dan pedoman dalam penyelenggaraan sektor kepariwisataan provinsi kalimantanpariwisat kekeluargaan cc. adil dan merata keseimbangan kemandirian kelestarian partisipatif berkelanjutan demokratis kesetaraandaerah melestarikan lingkungan dan sumber daya alam mendorong pengembangan sumber daya pada destinasi pariwisata memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta meningkatkan peran serta masyarakatyaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota swasta atau perorangan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan industri pariwisata sumber daya manusia dan cc. sumber daya hasil karya manusia. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal cc. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup memberdayakan masyarakat setempat meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dan keamanan, ketertiban, kebersihan, aerah kesatuan aksesibilitas cc. sumber daya pariwisata dan @d. produk wisata dan sasaran pasar. pembangunan kepariwisataan daerah meliputi industri pariwisata destinasi pariwisata pemasaranaerah dilakukan secara terpadu dengan sektor lain. pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan atasdiatur dengan peraturan daerah. penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan. rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsiprovinsi. bab prinsip penyelenggaraan kepariwisataan penyelenggaraan kepariwisataan daerah: cc. memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keahlian, kesetaraan.aerahprovinsi. bab vii usaha pariwisata usaha pariwisata daerah meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata: cc.jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spatau pemerintah kabupaten kota sesuai dengan domisili usahanya. tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada diatur oleh gubernur atau bupati walikota: cc. menjadi pekerja pelaku:, dan atauprovins: dan cc.: memperkerjakan tenaga kerja bawah umur dan cc. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa iziprovinsi: menetapkan daya tarik wisata provinsiprovinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi: dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan: dan i.gubernursebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan gubernurgubernursebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui sertifikasi usaha. sertifikasi usaha sebagaiman dan evaluasi dinas dan unsur terkait melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kepariwisataan. bab xiabupaten@dnegaraizin bidang kepariwisataan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebutunukan, menimbang bahwa kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan kependudukan dan akta catatan sipil merupakan dokumen penduduk yang penting digunakan sebagai bukti identitas dan legalitas kepercayaan:gefektifkan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan siak) yang berbasis tekhnologi, maka retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf huruf dan huruf atas perlu ditetapkan peraturan daerah kabupaten nunukan pegawai negeri sipilpenyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk lembaran daerah kabupaten nunukan tahun nomor10pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten nunukan. kabupaten adalah kabupaten nunukbupati adalah bupati nunukan. dinas kependudukan dan pencatatan sipil selanjutnya disebut dps adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipilkartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga yang sifatnya sementara untuk dipergunakan selanjutnykabupaten nunukanoleh bupati. surat keterangantempat tinggal dan surat keterangan kependudukan lainya. pencatatan sipil adalah kegiatan pencatatan data penduduk tentang kedudukan dan kepastian hukum atas kelahiran, perkawinan, perceraian kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akta. akta catatan sipil adalah akta yang dibuat dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nunukan. warga negaraberhutang. bendahara penerima adalah orang yang ditunjuk untuk menerimadaerah dalam rangka berdasarkan ketentupn) untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehinggaretribusi dan golongatas biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. obyek retribusipribadi yang menerima jasa pelayanan penerbitan kartu tanda pendudukadalah termasuk dalam golongan retribusi jasa umum. bab iii cara pengukuran tingkat penggunaan jasa yang menjadi dasar pengukuran tingkat penggunaan jasa adalah jumlah pengguna jasa yang bedasarkan alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah kabupaten untuk menyelenggarakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten nunukan. rumusan sebagaimana dimaksud pada harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah kabupaten nunukan dalam menyelenggarakan jasa tersebbesarnya retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagai berikut jenis dokumen tarif retribusi kartu tanda penduduk warga negara indonesia rp. warga negara asing rp. kartu keterangan bertempat tinggal orang asing terbatas rp. kartu keluarga warga negara indonesia rp. warga negara asing rp. id. akta perkawinan kutipan akta perkawinan: warga negara indonesia rp. warga negara asing rp. kutipan akta perkawinan kedua dan seterusnya: warga negara indonesia rp. warga negara asing rp. akta perkawinan hilang kutipan kedua): warga negara indonesia rp. warga negara asing rp. akta perceraian akta perceraian: warga negara indonesia rp. warga negara asing rp. akta perceraian kedua dan seterusnya: warga negara indonesia rp. warga negara asing rp. akta perceraian hilang kutipan kedua): warga negara indonesia rp. warga negara asing rp. anak akta pengesahan dan pengakuan anak warga negara indonesia rp. warga negara asing rp. akta pengesahan dan pengakuan anak kedua dan seterusnya: warga negara indonesia rp. warga negara asing rp. salinan akta pengesahan dan pengakuan anak kutipan kedua): warga negara indonesia rp. warga negara asing rp. bab wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut wilayah tempat dilaksanakannya pelayanan jasa. bab vii penentuan tempat angsuran dan penundaan pembayaran retribusi yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan skr atau dokumen lainnya yang dipersamakan. retribusi yang terutang dipungut ditempat objek retribusi berada. dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nunukan ditunjuk sebagai instansi tempat pemungutan retribusi yang dilaksanakan oleh pemegang kas pembantu penerimaan untuk melaksanakan pungutan retribusi yang ditetapkan dengan keputusan bupati. pungutan retribusi tidak dapat digolongkan dan tidak dapat diangkut. pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas. pelaksanaan penyetoran dilakukan oleh pemegang kas penerima kas daerah selambat lambatnya jam dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab viii masa retribusi masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah kabupaten nunudaerah penagihan retribusi terutang didahuluiterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama (tujuhii penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa hak untuk melakukan retribusi ,tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan keputusan bupati nunukan. bab xiii insentif pungutan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan penghasilan pengelola retribusi dapat diberikan insentif sebesar lima persen dari realisasi penerimaan retribusi yang disetorkan kas daerahundang undangan. bab xiv ketentuan penyidikan selain penyidik polri penyidik pegawai negeri sipil daerah ppid) lingkungan pemerintah kabupaten nunukan dapat melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dibidang retribusiselaku penyidik pejabat penyidik pegawai negeri sipil ppid) sebagaimana dimaksud berwenang sebagai berikutgadakan pemeriksaan terhadap diri tersangka:umum memberitahukan tersangka atau keluarganya, dan mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggungjawvi ketentuan peralihan sepanjang belum diundangkannya peraturan daerah ini, maka segala proses pelayanan pengganti dan biaya cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil berdasarkan peraturan daerah kabupaten nunukanketentuan mengenai jumlah atau besaran retribusi berdasarkan peraturan daerah ini, dapat dilakukan perubah, pengelolaan informasi penduduk d dan pengelolaan informasi pendudukei bupati nunukan, h.abdul hafidachmad |
salinan nomor peraturan daerah kota malang nomor tahun tentang penyertaan modal pada pt. bank jatim dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota malang, menimbang bahwa penyertaan modal pemerintah kota malang pada pt. bank jatim sangat diperlukan untuk menggerakkan perekonomian daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kepemilikan saham serta pendapatan asli daerah pad) pemerintah kota malang pada pt. bank jatimkota malang pada badan usahajatimperubahan bentuk badan hukum bank pembangunan daerah jawa timur menjadi perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa timurpt. bank jatiperseroan terbatas bank jatim yang selanjutnya disebut pt. bank jatim adalah perusahaan daerah milik pemerintah provinsi jawa timur. penyertaan modal adalah investasi pemerintah daerah pada pt. bank jatim dalam bentuk uang. bab tujuan tujuan penyertaan modal pemerintah daerah pada pt. bank jatim, yaitu mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan pt. bank jatim, memberikan kontribusi bagipada pt. bank jatim sampai tanggal desember sebesar rp. (lima milyar seratus empat puluh sembilan juta rupiah). pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada pt. bank jatim dalam bentuk uang. (dl) penambahan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota malang. nilai penambahan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada sampai dengan sebesar rp. (tujuh puluh lima milyar rupiah) selain penyertaan modal yang sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam bab pelaksanaan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah (l) pelaksanaan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada pt. bank jatim sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja pt. bank jatim dan atau peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan peraturan walikota tentang penjabaran perubahananer nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan daerah tentang retribusi daerah, bahwa kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dala tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pengeluaran pendapatan daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hur huruf dan perlu membentuk peraturan daerah tentang seribukitab undang under nomor undang undang nomor tahun tentang penyelenggara naga yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme(gu:erintahan dei undang undang nomor tahun tentangimbang: keuangan antaradaerah retribusi daerah(pengelolaan lingkungan hidup(:barang milik negara: urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan dari provinsi dan pemerintahan kabupaten kota lembaran nagajak daerah dan serib tahun tentang perubahan kedua atas peraturan mente dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pengelola: keuangan daerah, peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentara tatacara pengesahan terhadap ketentuan dibidang perpajakan retribusi, peraturan daerah kabupaten timor tengah utara nomor tahi tentang urusan pemerintahan yang menjadi wewenang:sekretariat daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah dan staf ahli kabupaten tim:dinas dinas dari kabupaten timor tengah utara lembaran daerah kabupaten tim tengah utara tahun nomor tambahan lembaran daribadan perencana pembangunan daerah, inspektorat daerah dan lembaga tek daerah kabupaten timor tengah utara nomor ):sebagaimana tel: diubah dengan peraturan daerah kabupaten timor tengah uta nomor tahun tentang perubahan atas peraturan dari kabupaten timor tengah utara nomor tahun tentara organisasi dan tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah inspektorat daerah dan lembaga teknis lainnya kabupaten tim tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten timor teng: utara tahuni dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dinas adalah dinas dinas kabupaten timor tengah utara. badan adalah badan badan kabupaten timor tengah utara. kantor adalah kantor kantor kabupaten timor tengah utara. bagian adalah bagian bagian pada setda kabupaten timor tengah utara. jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yar menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati pribadi atau badan. retribusi perizinan tertentu adalah perizinan yang disediakan atau diberikan ole pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lain, badan usaha milik naga atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dar pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sisi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badpegiat:asurat yar oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran seribu yang terutang kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan ole bupati. surat ketetapan retribusi daerah, yang disingkat skr, adalah surat kereta:ekuk:z: surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran seribu karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atz seharusnya tidak dibayar. penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat ppn adalah pejabat yarongol:zin mendirikan bangunan yang disingkat imb adalah kegiatan peninjauan desa dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan gencar teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan koefisien dasar bangunan (kdi koefisien luas bangunan (klb), koefisien ketinggian bangunan (. bab ruang lingkup jenis retribusi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi retribusi imbjinan tertentu. bab iii nama, objek dan subjek retribusi perizinan tertentu bagian kesatu retribusi imb dengan nama retribusi imb dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayan pemberian izin untuk mendirikan bangunan bye retribusi imb sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan peninjauan desain diz pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teks bangunan dan rencana tata ruang dengan koefisien dasar bangunan kdi koefisien luas bangunan klb), koefisien ketinggian bangunan :r mendapat pelayanan imb dari pemerintah daerah: izin melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu: minuman beralkohol suatu tempat tertentu. tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada adalah, hotel berbintang dan restoran dengan tanda talam kencana dan talam selama bar termasuk pub dan klub malam, dan tempat tertentu lainnya. subjek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah orang pribadi atz badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disha tempat tertentu. bagian ketiga retribusi izin gangguan dengan nama retribusi izin gangguan pungut retribusi sebagai pembayaran at: pemberian izin tempat usaha kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapr dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan terasi pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus unit mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umur memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan: kerja. tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah temptempat usaha atau kegiatan dari pemerintah daerah. bagian keempat retribusi izin trayek dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepak badan untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu ata beberapa trayek tertentu. objek retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam huruf adal: pemberian izin trayek kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkut:pelayanan pemberi izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkap tenaga kerja asing adalah surat izin usaha perikanan( sup), surat izin pengangkutan ikan sisi) surat izin kapal penganut ikan( siki). tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah usat kegiatan yang dikecualikan oleh peraturan perundang undangan setyang terutang dipungut wilayah daerah bab cara mengukur tingkat penggunaan jasa tingkat penggunaan retribusi imb diukur dengan rumus berdasarkan atas faktor lu:efisiensi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut koefisien luas bangunan bangunan denganluass d1500m koefisien tingkat bangunan koefisien guna bangunan bangunan perdagangandan jasa bangunan khusus gedungcara mengukur tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralih dihitung berdasarkan jenis atau golongan minuman beralkohol. minuman beralkohol terdiri dari (tiga) golongan yaitu: golongan kadar ethanol (c2ho50h) 1y6 s d 5y4, golongan kadar ethanol (c2ho5oh) s d cc. golongan kadar ethanol (c2ho5oh) sid y4: minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada adalah minuman yar terdaftar pada departemen kesehatan republik indonesia. tingkat penggunaan jasa retribusi izin gangguan ditetapkan berdasarkan berkali antara luas tempat usaha .tarif lingkungan tl) dan indeks gangguan (ig) luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada adalah luas bangunan yartarif lingkungan tl) industri luas kebawah besar tarifnya rp. m2. luas s d besar tarifnya rp. m2 pergudangan luas kebawah besar tarifnya rp. m2. luas s d besar tarifnya rp. m2 indeks lokasi il): jalan utama propinsi) dengan nilai jalan kabupaten dengan nilai jalan desa dengan nilai indeks gangguan ig), gangguan besar dengan nilai gangguan kecil dengan nilai tingkat penggunaan jasa retribusi izin trayek diukur berdasarkan jumlah izin yar diberikan dan jenis angkutan umum penumpang. tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha perikanan diukur berdasarkan volum kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan,dan luas areal pembudidayaan ik: dikalikan dengan tariffc tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan retribusi yang bersangkutan. biaya sebagaimana dimaksud pada meliputi penerbitan dokumen izi pengawasan lapangan, penegakan hukum, penata usahakan dan biaya amp: negatif pemberian izin tersebut bab vii struktur dan besarnya tarif retribusi struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu adalah beban atas perizinan yar retribusi izin gangguan: karaoke rp. , tahun dealerkendaraan bermotor rp. , tahun tempat cuci kendaraan: besar rp. , tahun sedang rp. , tahun kecil rp. , tahun rumah makan restoran. besar rp. , tahun sedang rp. , tahun kecil rp. , tahun salon besar rp. , tahun sedang rp. , tahun kecil rp. , tahun bengkel mobil besar rp. , tahun sedang rp. , tahun kecil rp. , tahun bengkel motor besar rp. , tahun sedang rp. , tahun kecil rp. , tahun bengkel las besar rp. , tahun sedang rp. , tahun kecil rp. , tahun penggilingan padi jagung rp. , tahun usaha ternak unggas rp. , tahun babi rp. , tahun sapi rp. , tahun membela besar rp. , tahun sedang rp. , tahun kecil rp. , tahun usaha tempe tahu rp. , tahun retribusi izin trayek: izin trayek mobil penumpang sampai dengan (delapan) tempat duduk rp. , tahun mobil bus dengan kapasitas: (sembilan) sampai dengan (dua belas) tempat duduk rp. , tahun (tiga belas) sampai dengan (tujuh belas) tempat duduk rp. , tahun (delapan belas) sampai dengan (dua puluh tiga) tempat duduk rp. , tahun (dua puluh empat) sampai dengan (empat puluh) tempat duduk rp. , tahun izin operasi taxi dan angkutan sewa rental rp. , tahun izin insidentil sekali perjalanan angkutan penumpang kapasitas sampai denganduduk mobil bus dengan kapasitas sampai dengan tempat dudukatas juta ekor tahun rp. kegiatan budidaya ikan untuk petani perorangan budidaya laut rumput laut ha tahun rp. kerang, mutiara dan sejenisnya per rakitfs d juta ekor per tahun rp. atas juta ekor tahun rp. kegiatan budidaya ikan untuk petani perorangan: budidaya laut rumput laut per ha tahun rp. kerang, mutiara dan sejenisnya per rakit asawah per ha tahun rp. kolam per ha tahun rpr dipersamakan. dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada dapa lambatnya (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya skr atau dokumen lain luar dipersamakan tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penanda memperhatikan kemampuan masyarakat. tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan seribu sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatpenagihan penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengatelah (tiga puluh) hari sejak jati tempo pembayaran. dalam jangka waktu (tiga puluh hari setelah tanggal surat teguran peringatan surri::zyang sud. bab xivbiner sebagaimana dimaksud padabidang retribusi darij tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang bersenarra kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana seribu daerah meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan bukularpilar bidang retribusi daerah, menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan at: tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identit: orang: undangan. ppair pejabat polisi negara republik indonesia sesuai dengan ketentuan undang undertimor tengah utara nomor tahun tentang mendirikan bangunpengambilan hasil hutan ikutan lembaran daerah kabupaten tim tengah utarn tentara retribusi pelayanan izin penjualan minuman beralkohoangkutan dan izin trayekr kaitan dengan retribusi daerah dapat ditinjau kembali oleh karena itu pemerintah:, yang sal: satunya adalah retribusi perizinan tertentu bahwa peraturan daerah yang kaitannya dengan retribusi perizinan tertentuokumen berupa karcis tissemua peraturan daerah yang mengaturbagian kesatu umum retribusi jasa umum terdiri dari:retribusi pengujian kendaraan bermotor. bagian keduagantian biaya cetak petera tera ulangyang disediakan oleh pemerintah daerah. retribusi pelayanan tera tera ulang termasuk golonganbertujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan tera ulang. paragraf, objek, subjek dan golongan, kecualretribusi pelayanan pendidikdidikan dan pelatihan teknisujian kendaraan bermotor paragraf nama, obyek, subyek dan golongpenggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor. a1gujian kendaraan bermotor yang disediakanmeliputi wilayah daerah dimana objek retribusi berada. khusus untuk retribusi pelayanan tera tera ulang, wilayah pemungutannya hanya pada daerah kabupaten kota yang belum menetapkan perda tentang tera tera ulang dan belum dinyatakan layak oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan tera tera ulang. alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan pelayanan jasa umummum17nusa tenggara timur nomor tahun tentang retribusi pelayanan terpengujian kendaraan bermotocetak petadministrasiujian kapal perikanan lembaran daerah propinsi nusa tenggara timurtera tera ulang, cetak peta, pelayanan pendidikan teknis dan pengujian kendaraan bermotor yangmum, guna meringankan beban apbdmumlum mewadahi perkembangan dan perubahan peraturan perundang undangan, bahwa kelembagaan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, apabila diwadahi dalam satu satuan kerja perangkat daerah mempunyai beban yang cukup berat maka diperlukan kebijakan penataan kembali kelembagaan perangkat daerahdinas daerah kabupaten batang hari,. a). subbagian umum dan aset. b). subbagian kepegawaian, dan c). subbagian keuangan. bidang program dan evaluasi terdiri dari: a). seksi pendataan, b). seksi perencanaan, dan c). seksi evaluasi dan pelaporan. bidang pertambangan umum terdiri dari: a). seksi perfilman, terdiri dari terdiri dar daerahkeberatan. bidang pendapatan daerah terdiri dari: a). seksi penetapan, pembuatan dan penertiban, b). seksi penagihan pajak dan retribusi dan c). seksi pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. bidang pembukuan dan pelaporan terdiri dari: a). seksi pembukuan, b). seksi monitoring dan evaluasi, dan c). seksi pelaporan. bidang. bidang dana perimbangan dan pendapatan lain lain terdiri dari: a). seksi dana perimbangan, b). seksi pendapatan lam lain: dan c). seksi komunikasi dan kerjasama. struktur organisasi dan tata kerja dinas daerah diubah sebagaimana tercantum lampiran ti, ini, iv, vi, vii, viii, ix, xi, xii, xiii dan xiv, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah , ttd akhyarndidikan dan kebudayaan kabupaten batang hari kepala dinas sekretariat kelompok jabatan fungsional lili subbagian subbagian subbagian umum dan aset kepegawaian keuangan bidang bidang bidang bidang pendidikan pendidikan non program pendidikan dasar menengah dan formal perguruan tinggi seksi seksi sek seksi pendidikan data dan informasi taman kanak kanak menengah luar sekolah seksi seksi seksi seksi sekolah menengah pendidikan anak usia perencanaan sekolah dasar kejuruan dini, pemuda dan olah raga seksi seksi seksi pendidikan seksi luas sekolah menengah sekolah menengah masyarakat, tenaga pra valuasi pertama pendidikan khusus dan kependidikan non program perguruan tinggi formal dan kebudayaankesehatan kabupaten batang hari kepala dinas sekretariat kelompok jabatan fungsional iii!yusunan program dan pemberdayaan pelayanan penyakit dan tenaga kesehatan kesehatan kesehatan penyehatan lingkungan masyarakat seksi seksi seksi seksi perencanaan gizi masyarakat pelayanan kesehatan pengamatan dan program masyarakat pencegahan penyakit seksi seksi seksi pendayagunaan seksi pelayanan kesehatan penanggulangan tenaga kesehatan promosi kesehatan perorangan penyakit seksi seksi seksi evaluasi dan pemeliharaan farmasi dan seksi, ttd fattah salinan lampiran isosial, tenaga kerja dan transmigrasitanam umum dan aset kepegawaian keuangan bidang perencanaan dan bidang bidang bidang program ketenagakerjaan trans migration bina sosial seksi seksi seksi seksi pembinaan, penempatan dan penyiapan pemukiman dan bimbingan dan data dan informasi pelatihan produktivitas penempatan transmigrasi penyuluhan sosial tenaga kerja seksi seksi seksi seksi penyusunan pembinaan kana pelayanan sosial bantuan dan perencanaan dan perselisihan kelembagaan budaya pelayanan sosial program ketenagakerjaan. seksi seksi evaluasi dan pengawasan usaha seksi pelaporan ketenagakerjaan ekonomi rehabilitasi sosialhubungan kabupaten batang hari kepala dinas sekretariat kelompok jabatan fungsional illliti subbagian subbagian subbagian tanam umum dan aset kepegawaian keuangan bidang teknik bidang bidang bidang sarana dan perencanaan lalu lintas angkutan prasarana seksi seksi seksi seksi teknik dan penyusunan program manajemen dan angkutan orang dan rekayasa lalu lintas barang perbengk elan pena seksi dan seksi seksi pos dan teknik pengawasan angkutan khusus telekomunikasi seksi seksi evaluasi dan keselamatan dan seks angkutan sesi sarana dan pelaporan perparkiran fungal saranatata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipillil umum dan kepegawaian keuangan iii! aset bidang bidang pelayanan informasi pendaftaran pencatatan sipil pengelolaan data penduduk dan dokumen kependudukan seksi seksi identitas penduduk pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian seksi sistem dan teknologi informasi seksi seksi pindah datang pencatatan perkawinan seksi dan perceraian pengolahan data dan pelayanan informasi seksi seksi penduduk rentan pencatatan seksi pengangkatan, dokumen pengakuan dan kependudukan pengesahan anak serta perubahan kewarganegarakerjaan umum kabupaten batang hari kepala dinas sekretariat kelompok jabatan fungsional llliii subbagian subbagian subbagian tanam umum dan aset kepegawaian keuangan bidang bina bidang bidang cipta pen dan marga pengairan karya pengujian seksi seksi seksi seksi pengendalian, evaluasi pengendalian, evaluasi pengendalian, evaluasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan dan pelaporan dan pelaporan dan pelaporan seksi seksi seksi pembangunan jalan, pemanfaatan irigasi seksi peralatan, jembatan dan rawa dan sungai tata bangunan perbengkelan dan perencanaan perencanaan seksi seksi seksi pemeliharaan jalan dan pemeliharaan irigasi pengembangan, seksi jembatan perencanaan dan sungai perumahan dan pengujian permukiman utdindustrian, perdagangan dan koperasi kabupaten batang hari kepala dinas sekretariat kelompok jabatan fungsional ill subbagian subbagian subbagian bidang bidang bidang bidang perencanaan dan dalan perindustrian perdagangan koperasi seksi seksi seksi seksi bina usaha dan kelembagaan, dan seksi seksi seksi seksi pengembangan usaha dan permodalan usaha sarana dan medan dan fasilitas koperasi, usaha prasarana perlindungan konsumen kecil dan menengah seksi data, seksi seksi promosi dan seksi laporan dan pengembangan pengembangan pasar pemberdayaan evaluasi usaha industri dalam sea dan luar usaha mikrokecil utd bupati batang hari ttd fattahketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut dimas daerah, j .susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah terdiri dari dinas pendidikan dan kebuday. salinan lampiran viii:tanian tanaman panganrasarana dan bina produksi produksi tanaman pengolahan dan sarana tanaman pangan hortikultura pemasaran hasil pertanian seksi lindi seksi seksi perlindungan seksi perlindungan tanaman dan dan sar: pence bolaan lahan sarana produksi tanaman pereduksi hentibultusa pasca panen dan air pangan seksi seksi seksi seksi pengembangan pengembangan alai dan mesin produksi padi dan buah buahan dan promosi dan pertanian serealia bio armada pemasaran seksi seksi seksi seksi pengembangan produksi pengembangan pengolahan dan perluasan areal palawija dan sayuran dan pengawasan mutu umbi umbian tanaman hias hasil pertanianternakan dan perikanan kabupaten batang hari kepala dinas sekretariat kelompok jabatan fungsional titi subbagian subbagian subbagian umum dan aset kepegawaian keuangan bidang bidang bidang program bidang pengamanan produksi pelaporan dan produksi ternak dan peternakan evaluasi perikanan ikan seksi seksi seksi seksi kesehatan hewan bina usaha penyusunan program pengembangan peternakan produksi perikanan seksi seksi seksi seksi kesehatan pengembangan dan aksi usaha dan pasca masyarakat penyebaran ternak data dan statistik panen veteriner seksi seksi pengembangan seksi seksi pengendalian, sumber daya dan kesehatan ikan dan teknologi dan pelaporan dan teknologi lingkungan pakan ternak evaluasiebunan kabupaten batang hari kepala dinas sekretariat kelompok jabatan fungsional bligelolaan lahan pengelolaan dan produksi program perkebunan dan perlindungan pemasaran hasil perkebunan perkebunan seksi seksi seksi program dan seksi penanganan gangguan pengelolaan hasil evaluasi pembenihan usaha perkebunan perkebunan seksi seksi seksi pengembangan usaha seksi konservasi dan pengawasan dan dan kelembagaan teknologi produksi rehabilitasi lahan pengendalian mutu hasil petani perkebunan seksi seksi seksi seksi peningkatan pengelolaan pemasaran hasil dkehutanan kabupaten batang hari kepala dinas sekretariat kelompok jabatan ill subbagian subbagian subbagian koesatamn umam ksa ketangan bidang bidang bidang bidang program dan bina usaha dan perlindungan bina hutan penataan produksi hutan konservasi. alam kawasan hutanseksi seksi seksi pengelolaan hutan pengujian dan tanda pengendalian hutan tanaman dan lahan legalitas bencana hutan industri dan rehabilitasi hutan seksi seksi seksi peredaran hasil hukum dan seksi program, hutan perundang undangan konservasi alam monitoring, evaluasiotaan kabupaten batang hari kepala dinas sekretariat kelompok jabatan fungsional daa subbagian subbagian subbagian tana umum dan asetperkotaan dan prasarana pemukiman dan pertamanan pasarbit seksi seksi mobilitas, peralatan peranan pemadam angkutan sampah dan pungutan retribusi bangunan kebakaran tempat pembuangan akhir jasa par utd bupati batang hari ttd fattah salinan lampiran xienergi dan sumber daya mineral kabupaten batang hari kepala dinas sekretariat kelompok jabatan fungsional iii subbagian subbagian subbagian meesavaan been bidang bidang bidang geologi bidang migas, program dan pertambangan dan sumber listrik dan evaluasi umum dayaturun dan pelayanan penanggulangan ketenagalistrikumum mineral energi utd bupati batang hari ttd fattah salinan lampiran xivndapatan daerahbelt umum dan aset kepegawaian keuangan bidang bidang bidang bidang pembukuan dan dana dan perencanaan pendapatan pelaporan pendapatan daerah tain tain seksi pem seksi seksi penyusunan program pembuka dana dan analisa potensi pembinaan dan perimbangan penertiban seksi data dan seksi seksi seksi informasi penagihan pajak monitoring dan pendapatan dan retribusi evaluasi lain lain seksi hukum dan seksi seksi keberatan pbb dan bpt komunikasi dan seksi kerjasama pelaporan utd bupati batang hari, ttd fattah bidang pendidikan dasar terdiri dari terdiri dar terdiri dari: a). seksi pendidikan luar sekolah, b). seksi pendidikan anak usia dini, pemuda dan olah raga,terdiri dari terdiri dari terdiri dari . dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi terdiri dari. kepala dinasrogram terdiri dari terdiri dari terdiri dari terdiri dari terdiri dari . bidang angkutan terdiri dari terdiri daripencatatan sipillayanan pendaftaran penduduk terdiri dari: a). seksi identitas penduduk, b). seksi pindah datang,dan c). seksi penduduk rentan. bidang pelayanan pencatatan sipil terdiri dari: a). seksi pencatatan kelahiran dan kematian, b). seksi pencatatan perkawinan dan perceraian, dan c). seksi pencatatan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan kewarganegaraan bidang informasi pengelolaan data dan dokumen kependudukan terdiri dari: a). seksi sistem dan teknologi informasi, b). seksi pengolahan data dan pelayanan informasi dan c). seksi dokumen kependudukan kelompok jabatan fungsional. dinas pekerjaan umumbima marga terdiri dari, jembatan dan perencanaan. bidang. bidang pengairan terdiri dari cipta karya terdiri dari terdiri dari terdiri dari. kepala dinas, sekretariat terdiri dariermodalan terdiri dari terdiri dari terdiri dari terdiri dar, terdiri dari. kepala dinas, sekretariat terdiri dari: a). subbagian umum dan aset, b). subbidang. b). subbagian kepegawaian, dan c). subbagian keuangan. bidang prasarana dan sarana terdiri dari terdiri dariterdiri dari terdiri dariamanan ternak dan ikan terdiri dari a). seksi kesehatan hewan, b). seksi kesehatan masyarakat veteriner, dan c). seksi kesehatan ikan dan lingkungan. bidang produksi peternakan terdiri dari: a). seksi bina usaha peternakan, b). seksi pengembangan dan penyebaran ternak, dan c). seksi teknologi dan pakan ternak. bidang program, pelaporan dan evaluasi terdiri dari: a). seksi penyusunan program, b). seksi data dan statistik, dan c). seksi pengendalian pelaporan dan evaluasi. bidang. bidang produksi perikanan terdiri dari: a). seksi pengembangan produksi perikanan, b). seksi usaha dan pasca panen, dan c). seksi pengembangan sumber daya dan teknologi. kelompok jabatan fungsional. dinas perkebu terdiri dari: a). seksi pembenihan, b). seksi teknologi produksi, dan c). seksi peningkatan produksi. bidang pengelolaan lahan dan perlindungan perkebunan terdiri dari: a). seksi penanganan gangguan usaha perkebunan, b). seksi konservasi dan rehabilitasi lahan, dan c). seksi pengelolaan lahan. bidang pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan terdiri dari. dinas kehutanan terdiri dari: kepala dinas, sekretariat terdiri dari: a). subbagian kepegawaian, b). subbagian umum dan aset, dan c). subbagian keuangan. bidang program dan penataan kawasan hutan terdiri dari: a). seksi inventarisasi dan pemetaan hutan, b). seksi pengelolaan hutan dan lahan, dan c). seksi program, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang. bidang bima usaha dan produksi terdiri dar perlindungan hutan terdiri darirundang undangan. bidang bina hutan dan konservasi alam terdiri darias perkotembangan perkotaan terdiri dari terdiri dari terdiri dari terdiri dari terdiri dari, kepala dinas, sekretariat terdiri dari: a). subbagian. |
nu, syssekretariat daerah kabupaten sumedang lembaran daerah kabupaten sumedang enmraaram bahwa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun monsun medii tentang pedoman pengelolaan keuangan daerahtentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman nomor tahun pengelolaan keuangan daerah dan peraturan daerah kabupaten sumedang tentang nomor tahun tentang pokok pokok penyertaan modal pemerintah kabupaten pengelolaan keuangan daerah, investasi jangka sumedang kepada perusahaan daerah bank panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan perkreditan rakyat sumedang apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam dengan rahmat tuhan yang maha esa peraturan daerah tentang penyertaan modal bupati sumedang. dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan, menimbang bahwa dalam rangka untuk membantu dan bahwa sebagai landasan hukum yang memuat mendorong pertumbuhan perekonomian kebijakan induk yang mengatur kebijakan dan daerah, dan sebagai salah satu sumber jumlah modal yang ditempatkan pada perusahaan pendapatan asli daerah serta memberikan daerah bank perkreditan rakyat perlu dibentuk pelayanan kepada masyarakat bidang jasa peraturan daerah: perbankan telah dibentuk perusahaan daerah bank perkreditan rakyat sumedang dengan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana modal dasar sebesar rp. (dua dimaksud dalam huruf huruf huruf dan puluh lima milyar rupiah), huruf perlu membentuk peraturan daerah bahwa sesuai dengan peraturan tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten pemerintah nomor tahun tentang sumedang kepada perusahaan daerah bank pengelolaan keuangan daerah, penyertaan perkreditan rakyat sumedang,engingat undang undang nomor tahun tentang undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pembentukan daerah daerah kabupaten dalam negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan lingkungan propinsi djawa barat berita nepotismepembentukan kabupaten purwakarta dan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara kabupaten subang dengan mengubah undang lembaran negaranomorperbendaharaan negara republik indonesia tahun nomor negara lembaranundang undang nomor tahun tentang peraturan perundang undangan lembaran negara republik perusahaanrepublik indonesia nomor petaundang undang nomor tahun tentang negara republik indonesia tahun nomor tambahan perbankan lembaran negara republik lembaran negara republik indonesia nomor indonesia kek pub dad tambahan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan sebagaimana telah diubah denganrubahan atas undang undang nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan tahun tentang perbankan lembaran undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua negara republik indonesia tahun nomor atas undang undang nomor tahun tentang pemerintahan tambahan lembaran negara republik daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor indonesia nomor pan lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang keterbukaan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman informasi publik lembaran negara republik indonesia tahun penyusunan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah tentang nomor tambahan lembaran negara republik indonesia tata tertibundang undang nomor tahun tentang pelayanan publik negara republik indonesia nomornomor tentang pedoman pengelolaan barang daerah yang dipisahkan, undang undang nomor tahun tentang majelis peraturan bank indonesia nomor pbi tentang bank permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perkreditan rakyat,ktentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor keuangan daerah lembaran negara republik indonesia tahun tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, roanegara pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah: republik indonesia nomor sebagaimana telah diubah peraturan daerah kabupaten sumedang nomor tahun dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang tentang pembentukan badan usaha milik daerah kabupaten perubahan atas peraturan pemerintah nomor tahun tentang sumedang lembaran daerah kabupaten sumedang tahun pengelolaan barang milik negara daerah lembaran negara nomor seri d)peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembagian kabupaten sumedang tahun nomor seri e):daerah kabupaten sumedang nomor tahun negara republik indonesia tahun nomor tambahan tentang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat sumedang lembaran negara republik indonesia nomor berat daerah kabupaten sumedang tahun nomor eri e),dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sumedang tahunbupati sumedang tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah lembaran daerah kabupaten sumedang tahun nomor memutuskan: peraturan daerah kabupaten sumedang nomor tahun menetapkan peraturan daerah kabupaten tentang urusan pemerintahan kabupaten sumedang lembaran sumedang tentang penyertaan modal daerah kabupaten sumedang tahun nomor pemerintah kabupaten sumedang kepada perusahaan daerah air minum peraturan daerah kabupaten sumedang nomor tahun kabupatenbab daerah kabupaten sumedang tahun nomor ketentuan umumdalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: tahun nomor daerah adalah kabupaten sumedang. peraturan daerah kabupaten sumedang nomor tahun pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah lembaran sumedang. daerah kabupaten sumedang tahun nomor tambahan adalah bupati sumedang. lembaran daerah kabupaten sumedang nomor mpa acuan papan cang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat yang peraturan daerah kabupaten sumedang nomor tahun selanjutnya disingkat pd. bpr adalah perusahaan tentang penyusunan dan pengelolaan program legislasi daerah daerah bank perkreditan rakyat sumedang. lembaran daerah kabupaten sumedangadalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan mendayagunakan aset daerah dalam rangka menciptakan uang yang dimiliki oleh pemilik modal yang mempunyai nilai lapangan usaha dan lapangan kerja, dan ekonomis. mewujudkan industri perbankan yang sehat, kuat, produktif dan modal dasar adalah kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan berdaya saing agar mampu meningkatkan pendapatan asli dan ditetapkan dalam peraturan daerah ini sebagai modal pd. bpr. acuan, untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada modal disetor adalah bagian dari modal dasar yang telah disetorkan penyertaan modal pemerintah daerah pada pd. bpr dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada pd.bpr baik berupa uang maupun berdasarkan prinsip prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan barang yang dapat dinilai dengan uang. pelayanan kepada masyarakat. penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan bab iii kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan besaran penyertaan modalanggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya modal dasar pemerintah daerah kepada pd. bpr ditetapkan sebesar disingkat apbd adalah rencana keuangan tahunan pemerintah rp. (dua puluh lima milyar rupiah).nyertaan modal pemerintah daerah kepada pd. bpr sebagaimana peraturan daerah. dimaksud pada dilaksanakan secara bertahappenyertaan modal pemerintah daerah kepada pd. bpr dilaksanakan anggaran berikutnya. apabila apbd diperkirakan surplus. bab tujuan jl) penyertaan modal pemerintah daerah kepada pd. bpr asa dilaksanakan dalam bentuk uang dan atau barang. penyertaan modal pada pd. bpr bertujuan untuk: penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dengan pada dapat berupa barang bergerak atau barang tidak mendukung perkembangan usaha pd. bpr yang bersifat bergerak. dinamis agar menjadi bank yang tangguh dan efisien, penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada meliputi untuk tahun anggaran sebesar satu penyertaan modal yang sudah dilaksanakan sejak awal pendirian milyar empat ratus juta rupiah), pd. bpr maupun penyertaan modal yang akan dilaksanakan untuk tahun anggaran sebesar (satu kemudian.pd. bpr yang sudah dilaksanakan sejak milyar empat ratus juta rupiah), awal pendirian pd. bpr sampai dengan tanggal desember untuk tahun anggaran sebesar (satu adalah sebesar rp. (delapan milyar dua ratus milyar empat ratus juta rupiah), enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus untuk tahun anggaran sebesar (satu empat puluh enam rupiah enam puluh lima sen) yang bersumber milyar empat ratus juta rupiah), dari penyertaan modal dan kapitalisasi kinerja pd.bpr. untuk tahun anggaran sebesar (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima nilai modal disetor sebagaimana dimaksud pada dituangkan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah tiga puluh lima sen). dalam neraca pd. bpr. dalam hal pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada tidak tercapai, maka pembunuhannya akan menjadi prioritas pada tahun anggaran berikutnya. penyertaan modal pemerintah daerah kepada pd. bpr untuk tahun anggaran dalam bentuk uang ditetapkan sebesar rp. dalam hal apbd diperkirakan surplus, pemenuhan modal dasar (lima ratus juta rupiah). sebagaimana dimaksud pada dapat melebihi jumlah yang telah ditetapkan. penyertaan modal kepada pd. bpr juga dapat dilakukan apabila (l) pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam terjadi penurunan dalam memenuhi kewajiban pemenuhan modal akan dilaksanakan secara bertahap selama tahun sesuai minimum sesuai ketentuan bank indonesia. corporate plan dengan perincian: untuk tahun anggaran sebesar (tiga bab milyar lima ratus juta rupiah), sumber dana: penyertaan modal daerah kepada pd. bpr bersumber darinyertaan modal atas barang milik daerah pembiayaan pada jenis penyertaan modal investasi) pemerintah daerah. bagian kesatu mum setiap penyertaan modal kepada pd. bpr ditetapkan dengan keputusan bupati. bab jl) penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah hasil usaha dilakukan dalam rangka pengembangan, dan peningkatan kinerja pd. bpr. pertimbangan penyertaan modal daerah dilaksanakan atas (l) bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah dari pd. parang daerah yang sejak awal mengadakannya bpr yang menjadi hak pemerintah daerah disetorkan rencanakan untuk penyertaan moda gan barang milik car pemerintah daerah melalui kas daerah dan dimasukkan dalam akan lebih optimal apabila dilakukan melalui penyertaan modal. apbd sebagai penerimaan daerah. laba hak pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada bagian kedua menjadi penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya. tata cara penyertaan tanah dan atau bangunan sebelum terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam bagian laba yang merupakan penerimaan daerah dialokasikan bagi penyertaan modal pd. bpr pada tahun anggaran penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan terhadap berkenaan yang dianggarkan dalam apbd. tanah dan atau bangunan jang telah diserahkan oleh pengguna pada bupati atau terhadap tana an atau bangunan yan tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada sejak awal direncanakan penyertaan modal. wita disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangbab sesuai batas kewenangannya. penyertaan modal atas uang milik daerah (l) pengelola mengajukan usul penyertaan modal pemerintah tata cara penyertaan modal dalam bentuk uang sesuai dengan sistem daerah atas tanah dan atau bangunan kepada bupati disertai dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang alasan pertimbangan serta kelengkapan data. undangan. bupati membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji usul yang hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pengelola. disampaikan oleh pengelola kepada bupati dan apabila bupati menyetujui, selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan apabila bupati menyetujui atas rencana penyertaan modal peraturan daerah dan disampaikan kepada dprd. sebagaimana dimaksud pada selanjutnya bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada dprd untuk setelah peraturan daerah ditetapkan, pengguna melakukan menghapus memindahtangankan aset yang akan dijadikan sebagai penyerahan barang kepada pd. bpr dan dituangkan dalam berita penyertaan modal. acara serah terima. setelah mendapat persetujuan dprd, bupati menetapkan bab viii penghapusan terhadap aset sebagaimana dimaksud pada pembinaan dan pengendalian selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah. setelah peraturan daerah ditetapkan, selanjutnya dilakukan bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyerahan barang dengan berita acara serah terima kepada pelaksanaan penyertaan acuan. pd. bpr selaku mitra penyertaan modal daerah. dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada bupati dibantu oleh dewan pengawas, instansi atau lembaga yang membidangi, yang diatur perundang undangan. lebih lanjut dengan keputusan bupati. dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional bagian ketiga inspektorat kabupaten melaksanakan pemeriksaan secara berkala tata cara penyertaan selain tanah dan atau bangunan terhadap pd. bpr. (l) pengguna barang mengajukan usul kepada bupati melalui bab pengelola disertai alasan pertimbangan dan kelengkapan data ketentuan penutupdengan berlakunya peraturan daerah ini maka segala ketentuan yang menyetujui usul dimaksud sesuai batas kewenangannya. ad"dok peraturan daerah kabupaten bulungandengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati bulungan, menimbang bahwa dalam rangka pemanfaatan sumberdaya ikan secara lestari, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat keberadaan masyarakat nelayan, diperlukan penggunaan alat tangkap ikan yang sesuai dengan kondisi geografis wilayah perairan kabupaten bulungan, bahwa alat penangkapan ikan pukat hela merupakan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan karakteristik alam atau kondisi geografis wilayah perairan kabupaten bulugunaan alat penangkapan ikan pukat hela wilaynggunaan alat pengas, peraturan daerah provinsi daerah tingkat kalimantan timur nomor tahun tentang pengelolaan sumberdaya ikan dalam wilayah provinsi daerah tingkat kalimantan timur, peraturan gubernur kalimantan timur nomor tahun tentang penggunaan alat penangkapan pukat hela perairan kalimantan timur bagian utara, peraturan daerah kabupaten bulungan nomor tahun tentang perizinan usaha perikanggunaan alat penangkapan ikan pukat hela wilayah perairan kabupaten bulunganlautan dan perikanan.perikanan dan kelautan adalah dinas perikanan dan kelautan kabupaten bulung kan, menangani, mengolah, dan atau mengaitkannya. pukat hela adalah jenis alat penangkapan ikan berbentuk jaring berkantor, berbadan, dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik atau dihela menggunakan satu kapal yang bergerak. kapal pukat hela adalah kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela. perairan kabupaten bulungan adalah perairan yang membentang dari perairan karang tiga desa mangkupadi kecamatan tanah kuning sampai dengan perairan terluar pulau bunyi dengan batas terluar sejauh mil dari pesisir pantai. alat tangkap pasif adalah alat tangkap yang bersifat pasif artinya menunggu tangkapannya masuk dalam, terjerat dalam jebakan itu sendiri. sungai adalah tempat dannak sungai adalah sungai lain yang mengalir sungai utama. daerah terumbu karang adalah daerah perairan laut yang terdapatbab pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan perairan kabupaten bulungan dapat dilakukan dengan menggunakan kapal pukat hela berukuran sampai dengan (lima) gross tonnage gt). daerah operasi kapal pukat hela terdiri atas jalur meliputi perairan atas (satu) mil sampai dengan (empat) mil yang diukur dari permukaan air pada surut terendah, jalur il, meliputi perairan atas (empat) mil sampai dengan (dua belas) mil yang diukur dari permukaan air pada surut terendah. jalur sebagaimana dimaksud pada huruf hanya diperbolehkan bagi pengoperasian kapal pukat hela dengan ukuran sampai dengan (lima) gross tonnage gt). setiap kapal pukat hela yang wilayah operasinya jalur dapat beroperasi jalur dan atau atas (dua belas) mil. kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum indonesia. setiap orang atau badan hukum indonesia yang melakukan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada untuk kapal pukat hela yang berukuran sampai dengan (lima) gross tonnage gt). wajib memiliki tanda daftar tertulis dari bupati. alokasi jumlah kapal pukat hela yang dapat diizinkan oleh bupati diberi tanda daftar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. setiap kapal pukat hela wajib mendaratkan ikan hasil tangkapannya pelabuhan pangkalan. pelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud pada meliputi pangkalan pendaratan ikan pulau bunyi, dan pelabuhan yang ditetapkan dalam tanda daftar. spesifikasi teknis pukat hela untuk kapal yang berukurankapal pukat hela yang menggunakan kapal berukuran sampai dengan gross tonnage gt) wajib menyampaikan laporan kegiatan penangkapan ikan kepada petugas dinas perikanan dan kelautan kabupaten bulungan setiap tarif penangkapan. setiap kapal pukat hela yang beroperasi perairan kabupaten bulungan yang telah diberi tanda daftar wajib dilakukan penandaan kapal. penandaan kapal pukat hela sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuansepuluh) cm, ukuran huruf dan angka adalah (delapan) dan lebar (empat) cm, ditulis dengan huruf dan angka tebal, dicat warna dasar putih dengan huruf warna hitam,, dan tanda kapal yang dipasang adalah tanda yang dilakukan oleh dinas perikanan dan kelautan. format penandaan kapal pukat helanda daftar yang diterbitkan oleh bupati setiap bulan dilaporkan kepada gubernur dan menteri kelautan dan perikanan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tanda daftar penerbitan perizinan kapal pukat hela diatur dengan peraturan bupati berpedoman pada tata cara penerbitan izin usaha perikanan tangkap yang ditetapkan oleh menteri. bab iii larangan setiap kapal pukat hela yang beroperasi perairan kabupaten bulungan dilarang beroperasi daerah terumbu karang, beroperasi daerah penangkapan yang terdapat alat tangkap pasif atau ramah lingkungan, termasuk dalam sungai atau anak sungai: dan cc. melakukan penangkapan peny, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidangkanindonesiatif dan sanksi pidana lain, pembekuan, atau pencabutan izin oleh pemberikepada setiap orang atau badan hukum indonesi, apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak juga dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap izin. bab vii pengawasan pemerintah daerah dalam hal ini dinas perikanan dan kelautan melakukan pengawasan terhadap pengoperasian kapal pukat hela berukuran sampai dengan gross tonnage gt) perairan kabupaten bulungan sesuai dengan kewenangannya. penggunaan kapal pukat hela perairan kabupaten bulungan dievaluasi setiap (tiga) bulan oleh dinas perikanan dan kelautan, dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kapada menteri kelautan dan perikanan cg. direktur jenderal perikanan tangkap dan gubernur kalimantan timur cg. dinas kelautan dan perikanan provinsi kalimantan timlampiran peraturan daerah kabupaten bulungan nomor tahun tanggal januari gambar gambar uhr max8 meter panjang max (&) heat keterangan gambar panjang total pukat hela tidak lebih dari meter. panjang kantong pukat hela tidak lebih dari meter. panjang head rope tidak lebih dari meter panjang ground rope tidak lebih dari meter. ukuran mata mesh size) kantong tidak boleh kurang dari cm. pembuka mulut jaring dapat mempergunakan papan perenang (otter board) atau palang rentang. keterangan gambar papan ulin bengkirai. baut terbuat dari bahan tenis. alam penjepit terbuat dari bahan tenis untuk pengikat tali atau rantai. tali rantai. penandaan kapal pukat hela keterangan kode kabupaten bulungan kode alat penangkapan ikan pukat hela kode jalur penangkapan .dst nomor registrasi dari kabupaten ketentuan penandaan kapal pukat hela sepuluh) ukuran huruf dan angka adalah tinggi (delapan) dan lebar (empat) ditulis dengan huruf dan angka timbul dicat warna dasar putih dengan huruf warna hitam dan. kabupaten bulungan tahun nomor |
ocsehubungan adanya perubahan tarif pajak daerah dan belum semuanya dengan tuntutan kebutuhan sehingga peraturan daerah kabupaten bangka tengah nomor tahun tentang pajak daerah, perlu dilakukan peninjau. beberapa ketentuan dalam dengan jumlah kamar kurang dari (sebelasop sampai dengan satu milyar sebesar (nol koma satu persen), dan nop atas satu milyarenimbang mengingat pemerintah kabupaten pamekasan pii}aturan data}i kabupaten pa,}{[](asan nomor tahun 2ol2 tentang pltrrrrf ph8rtsil frt8[ fuller mugi xfi iii dengan that tuhan yang maha esa bupati pamekasan, bahwa perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang dapat mempengaruhi lahirnya bentuk bentuk perbuatan hukum baru; bahwa dalam rangka penyediaan jasa warung internet sebagai salah satu media pemanfaatan teknologi informasi secara berkualitas, berdaya guna dan berdampak positif bagi masyarakat diperlukan upaya penataan, pengawasan dan pengendalian; bahwa pemerintah daerah perlu mendukung pemanfaatan teknologi informasi agar dilakukan secara aman dengan memperhatikan nilai nilai agama dan sosial budaya masyarakat melalui infuastru kur hukum dhan, pengawasan dan pengendalian warung internetl(z tentang hak cipt$7); peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor tipe.kominfo tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol interne$ peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor per m.kominfo orc4l2$ tentang pedoman pelaksanaan urusan pemerintah sub bidang pos dan telekomunikasi; peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor tahun tentang surat izin usaha perdagangan lembaran daerah kabupaten pamekasan tahun nomor seri bkabupaten pamekasan lembaran daerah kabupaten pamekasan tahun nomor seri d); l7.yat daesh kabupaten pamekasan dan bupati pamekasan t2. l4. menetapkan memutuskan: pemeran daesh tentang penataan, pengawasan dan pengendalian warung internet. bab ketentuan{ kasi dan informatika kabu paten pamekasan. satuan polisi pamong praja adalah satuan polisi pamong pria kabupaten pamekasan. penataan, pengawasan dan pengendalian adalah pengaturan tata tertib administrasi dan transparansi publik. warung internet, yanglputer adalah alat untuk memproses data ele kstrl, yang selanjutnya disingkat imb adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan termasuk memperbaiki dan memperluas'i dan menata, mengawasi, dan mengendalikan warnet. tujuan pembentukan peraturan daerah ini adalah tersedianya jasa warnet yang memberikan layanan akses internet berkualitas, berdayaguna, dan berdampak positif bagi masyarakat. bab iii sta]i variasi i.yaka]ii war]ii setiap warnet agar memenuhi standarisasi kelayakan. standarisasi kelayakan; aspek keamanan dan kenyamanan; aspek tanggung jawab sosial; dan aspek penataan bentuk ruangan. kriteria aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut:plikasi open source menggunakan perangkat luna(program komputer, dan hukum; menjaga keadaan dokumen ele kronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data ele kronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum; menyediakan komputer, printer, dan koneksi internet yang layak; dan menggunakan sistem pembayaran berupa program komputer yang berfungsi untuk mengatur dan mencatat transaksi yang berkaitan dengan internet. kriteria aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut memiliki pintu keluar masuk dan sirkulasi udara yang memadai; memilikijaringan kelistrikan yang layak dan aman; menyediakan kamar kecil beserta perlengkapannya yang selalu terjaga kebersihannya; dan memiliki area parkir yang memadai. kriteria aspek tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut: mencegah dan atau melarang penggunaan internet yang bertentangan dengan corona agama, sosial, kesusilaan, dan hukum; ikut mendorong peningkatan peran serta masyarakat lingkungan sekitar dalam pemanfaatan internet se@ra tepat guna dan bertanggung jawab; melarang pengguna warnet yang berstatus pelajar pada jam belajar dan diatas pukul wib; melarang penggunaan internet bagi pelajar pada jam pelajaran sekolah kecuali ada surat ian dari sekolah;setelah peringatan dan larangan tidak diindahkan. kriteria aspek penataan untuk ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut memasang sekat pembatas ruang komputer dengan ukuran paling tinggi (seratus sentimeter) bagi yang duduk kursi dan (enam puluh sentimeter bagi yang duduk lantai; memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas lingkungan warnet; memasang tata tertib penggunaan internet pada tempat yang mudah dibaca oleh pengguna warna dan memasang petikan surat izin usaha pada tempat yang mudah dibaca oleh petugas. bab perizinatii warnet bagian kesatu permohonan izin setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha warnet, wajib mengajukan permohonan izin kepada kepala motor pelayanan perizinan terpadu. (t)sup; foto copy imb; foto copy lawarnet. kantor pelayanan perizinan terpadu wajib memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana dima kbagian kedua ].last berlaku lain dan daftar ulanglakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan daftar ulang dan melakukan survei lokasi. terhadap pena gian ketiga perubahan stuktur pengusaha warnet dapat mengubah jumlah komputer, penataan ruangan, serta sarana dan prasarana pendukung. terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada pengusaha warnet harus melaporkan kepada kantor pelayanan perizinan terpadu. perubahan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi standarisasi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam bagian keempat pencabutan izin usaha izin usaha warnet dicabut apabila atas permintaan pemegang izin;ffimasing masing selama (tujuh) hari kerja. pencabutan izinbab i.arai{gan ail sat{ksi pengusaha warnet dilarang menyebarluaskan dan atau memfasilitasi akses ele kronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan atau pencemaran nama baik;; dan abu memanfaatkan, memiliki, menyimpan, dan atau memfasilitasi pembuatan pornografi. terhadap pengusaha warnet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi berupa penutupan warnet. bab pembina ail, pengawas ail dai| pe]tutup]i ril pembinaan terhadap pengusahaan warnet dilaksanakan oleh dinas perhubungan, komunikasi dan informatika. pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh kepala satuan polisi pamong praja dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah terkait. penutupan warnet dilaksanakan terhadap warnet yang telah dicabut izinnya. penutupan warnet dilakukan oleh satuan polisi pamong praja. penutupan warnet dilakukan dengan memasang pol line. bagi warnet yang telah ditutup, dilarang menjalankan kegiatan usaha dan atau merusak pol line. bab yii peran serta masyarakat masyarakat dapat berperan serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap usaha warnet. peran left masyarakat sebagaimana dimaksud pada dengan c;lra menyampaikan laporan, baik secara lisan maupun tertulis kepada kepala satuan polisi pamong praja bab viii ketentuan]t peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka dalam waktu paling lama (tiga) bulan terhadap walet yang telah ada harus menyesuaikan dengan ketenarans1nct arts daesh pamen(asan, kurniadi lembaran daerah kabupaten paleis {n tahun 20tz nomor $ert |
salinan kanan ata rms layan, bahwabahwa, bahwasumedang. modal adalah aspd. bpr.. bpryertaan modal dalam bentuk tanah dan bangunan milik pemerintah daerah pada pd. bpr bertujuan untuk: mengembangkan dan meningkatkan kinerja pd. bpr, dan mengoptimalkan barang milik daerah. bab iii penyertaan modal dalam bentuk tanah dan bangunan penyertaan modal dalam bentuk tanah dan bangunan yang akan disertakan terletak jalan mayor abdurrahman nomor kelurahan kota kaler, kecamatan sumedang utara, kabupaten sumedang, provinsi jawa barat. nilai pasar dari aktiva tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada adalah rp. (tiga milyar dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas: luas tanah yaitu senilai rp. (dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), luas bangunan yaitu senilai rp. (dua ratus lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), dan cc. sarana perlengkapan yaitu senilai rp. (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah). bab sumber modal penyertaan modal dalam bentuk tanah dan bangunan kepada pd. bpr merupakan tanah dan bangunan yang dihapuskan dalam daftar barang milik daerah. bab pelaksanaan penyertaan modal tanah dan atau bangunand. bpr selaku salah satu badan usaha milik daerah. pelaksanaan penyertaan modal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undanganmaksud pada bupati dibantu oleh dewan pengawas dan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi.d. bpumum...yang didalamnya mengatur mengenai: tujuan, penyertaan modal dalam bentuk tanah dan bangunan, cc. sumber modal, pelaksanaan penyertaan modal tanah dan atau bangunan, dan pembina kota tarakan provinsi kalimantan utarakota tari! kategori pelayanan tarif ganti drain kasa exiciranula gingivectomy kuadran gingivoplasty kuadran fixed spin dengan composite resin rahang hentinya5 heating spp heating nan perawatan tribus dengan solum kunjungan calling per kuadran per rahang full rahang curetage dan root planning gigi semasa emergency politis acute gigi ' terpanas, open bur dan spoofing abses gigi perawatansaluan akar |. preparasisaluranakar .|e sterlisasisaluranakar oo ) pembuatan pasak dan mahkota jaket akrilik ' tindakan medis ena dokter spesialis pemeriksaan dokter umum tel observasi rawat darurat igd (day care) pen observasi rawat darurat igd dicare) aff kateter ambil darah angkat drain angkat jahitan jahitan nae pia angkat jahitan s d jahitan dana angkat jahitan s d jahitan angkat kateter ugd colour blindness mual eksplorasi corpus alienus hidung naa eksplorasi corpus plenum mata eksplorasi corpus plenum telinga cross insist cystostomy supra pubis perawatan luka bakar perawatan luka bakar s d perawatan luka bakar defibrilasi shock oleh dokter spesialis defibrilasi oleh dokter umum ekg . kategori pelayanan tarif eksis ekspirasi kista sederhana ekspirasi ekstraksi ekstraksi fiksasi eksternal elektrocauter posisi repair defect extirpasi besar etirpasi kecil extirpasi sedang ekstraksi corpus annum ringan nae ekstraksi corpus plenum sedang ekstrasi kuku per kuku extras segmen naa fisioterapi tindakan naa funduscopi ganti balut rawat luka besar a41 ganti balut rawat luka kecil ganti balut rawat luka sedang gliserol split pasang opa gudeg insist drainase inspeculo oleh bidan anti inkubasi irigasi mata jahit luka jahitan jahit luka s d jahitan jahit luka 6s d jahitan jahit luka 11s d jahitan jahit luka s d jahitan atau lebih konsul ekg konsul hasil spirometri konsul hasil audiometri konsul dokter gigi ugd konsul dokter spesialis via telepon kubah lambung kunjungan homepage perawat nebulizer inhalasi paket homepage (home visit dokter spesialis administrasi ambulance) man observasi igd oral hygiene sen pap's smear parts normal (tanpa induksi episiotomi oleh dokter umum igd pasang arm sling pasang elastis terbang pasang gips below knee . |.x0 kategori pelayanan tarif pasang infus anak aa, pasang infus dewasa pasang injection plug dia pasang kateter pasang kondom kateter san pasang ngt mentan pasang ransel verbal pasang spark badai oleh dokter umum tan pasang tampon hidung sang wsd pembacaan mdt aff ngt pemasangan cvc perawatan tht pasang tampon) pemberian nutrisi general obat melalui ngt efusi pleura rectal touch regulator reposisi reposisi mandibula reposisi sendi bahu nan resusitasi bayi resusitasi jantung paru oleh tim refer last kuku sirkumsisi oleh dokter spesialis sirkumsisi oleh dokter umum suntik per tindakan bae sewa ventilator hari aan sewa sering pump hari sewa infus pump hari sewa cap jam sewa infantwarmer jam sewa incubator hari sewa foto terapi jam sewa monitor pasien hari pai ian sewa spirometer tindakan sewa audiometer tindakan sewa alat matras decubitus hari transfusi darah ek. tes kehamilan ii tindakan aspirasi tindakan insist eksis nite tindakan irigasi toilet spoofing tindakan fungsi parasentesis tindik terapi kognitif behavior terapi pertemuan . kategori pelayanan tarif tes rorschah mae tes tes apps ami kaka tes proyeksi tes nst urai tes frosti tes apps tes disc tes rib tes pauli nah tes kesiapan masuk sekolah tes fit terapi okupasi pertemuan . terapi wicara tes ist tes misc bagas tes colour cbi bei konseling psikolog pertemuan ugg abdomen vena sectio aas woundtoiletbesar wound toilet kecil wound toilet sedang pemakaian liter ambil darah agd klima maa sewa kamar rawat inap kelas iii tetap kelas kelas vip vip icu iccu nica picu kena tarif ruang perinatologi non inkubator tindakan kebidanan dan kandungan persalinan normal dengan dokter umum bidan persalinan normal dengan dokter spesialis persalinan patologis persalinan dengan tindakan, ekstrasi force vakum oleh dokter spesialis inspeculo oleh dokter spesialis san kuretase manual placenta oleh dokter spesialis pasang angkat emplat tanpa penyulut angkat emplat dengan penyulut kategori pelayanan tarif angkat tampon oleh dokter bidan dokter umum angkat pasang iud oleh bidan ctg perhari konsul hasil ctg caps smear oleh dokter spesialis pasang iud oleh dokter spesialis naa lepas iud oleh dokter spesialis (as pasang tamara pasang pesarium pasang angkat emplat oleh dokter spesialis angkat emplat oleh dokter spesialis dengan penyulut pasang umbilical kateter pasang angkat tampon vagina oleh dokter spesialis usg transvagina usg kehamilan ka iva test pemeriksaan dalam bidan pemeriksaan dalam spesialis lng tindakan doppler tindakan pelayanan kamar operasi operasi khusus pi, operasi khusus cito operasi besar operasi besar cito operasi sedang gan operasi sedang cito ui. operasi kecil maan operasi kecil cito catatan tarif tidak termasuk obat alves pelayanan laboratorium tar tanaman alfa amilase alkali fosfatase ama ambil sampel darah dari lain amoniak lau amfetamin ana test analisa batu ginjal analisa gas darah analisa sperma anti cmv igg po014 anti cmv anti dna anti hav total tata lala tamtimee |o jj kategori pelayanan tarif anti total anti bco ang |. anti hbc igm jati kota anti hbe ina anti hbe titer pro ati anti hbs kualitatif bera anti hbs elisa anti titer tea anti hcv anti hcv rna anti hiv satu pemeriksaan anti hiv tiga pemeriksaan mera anti hsv anti hsv anti hsv anti hsv ear anti rubella anti rubella ict tifoid (anti saimonella type igm aa, anti toxoplasma anti toxoplasma tan asam folat asam urat win ast aso asli ea. afinitas anti toko bana. |. afinitas anti cmv igg pan mana era . benzoodiazephines sena bilirubin derek serum bilirubin indie serum bilirubin total serum biopsibesar . biopsi sedang biopsi kecil adan plasma bmp(old) mau bun ber san lan ian tar . sae mea kalsium cal) (eamabinoid mataram |. kategori pelayanan tarif cat lesser cat zil nielsen aan . |cp8 eat kka cdc bilirubin cddcb1 cdc enzim cdc lemak cdc prot lupa dia man cucu man cdc3 jaa cdc4 dc5 cdc6 dc7 cp cea chloride cl) cholinesterase mitologi cairan comb bara cina cmvlgg,lgm comb's test kortisol am cpk ani |. kreatinin kreatinin clearance mali cross match jahe cytomegalovirus cytomegalovirus kr: ten dimer dengue blot gih diff count sel anti . dioksin serum derek vag urut ds dna elektroforesis protein elektrolit kategori pelayanan tarif eosinofil ento estradiol estrogen exteroatie biopsi feses lengkap feses thyroid culture ferritin naa tau fibrinogen amp! malaria fsh main pd gamma serum pan genotipe hcv nda tatobuin aan glukosa jam serum te, glukosa lcs glukosa serum glukosa sewaktu serum gol darah abo gol darah rhesus growth hormon tar elektroforesis hbf karan baik nana men head lal head titer hasan elisa hasan serum kualitatif hasan titer havana havana tter pro hcv kualitatif hcv kuantitatif ag rna kualitatif hcv rna kuantitatif hdl cholesterol tema automatic diff darah rutin hematokrit hemoglobin histologi hymocystein hsv2igg hsv igm ken dojo room pelayanan tarif ass hsv 1igm hsv lgg, ga htt sells fei ict malaria kaki (ige rast bulu ayam rast kecoa eno . rast coklat man rast daging ayam rast ikan bau rast kacang let ira ige rast kuning telur rast putih telur rast susu rast tungau rast udang kepiting total sena eat igg anti igg helicobacter pylori igg igm helicobacter pylori kan igm anti hav igm helicobacter pylori jaa indeks darah inr . kadar dioksin kaum) kerokan kulit dir) kokain kultur bakteri air tan kultur bta fun kultur csf liquor ana kultur darah kultur faces kultur gagal sni kultur jamur kel kultur kultur pus kultur resistensi test kultur putus aher a00 prutursvpsu kultur swab maa kultur tinja p kultur urine kultur urine tbc kultur del) kategori pelayanan tarif laju endap darah |. ldhlcs ldh serum ldl cholesterol serum sel test aan lepra hansen leukosit lalu parah lipase lipoprotein amor p magnesium malaria ddr ain marijuana masa pembekuan masa perdarahan masa prothombin masa tromboplastin maan ran methamphetamine mikro malaria mikroskopis bta kp mikroskopis bta mb mikroskopis difteri mikroskopis jamur mikroskopis trichomonas ama morfin morfologi darah tepi nse elisa) natrium na) pln nitrit none test tan update el kosmo frag test (oft) andy test pap's smear new pcr hbv dna kuartil ta. pembacaan mdt pemeriksaan cairan sendi pemeriksaan besar pemeriksaan besar endometrium pemeriksaan besar endoservix gan pemeriksaan kecil aa pemeriksaan kecil endometrium pemeriksaan kecil endoservix paspor anorganik protein benci jonesada. kategori pelayanan tarif ema maan ana retikulosit maan rival lcs man slot (sc jan sitologi sitologi cairan pleura sites spektrum an. sitologi hormonal teu elektroforesis lab sperma analisa prd) tam tes darah samar tes each nara tes kehamilan jaan tes mantu maa tes testosteron testosteron thyroid igg igm tiba tiroglobulin inna: ban total cholesterol serum kena total lipid total protein toxoplasma mer toxoplasma m tha rpr transudat expat test trigliserida trombosit nan reum serum urine lengkap urine thyroid culture kidal anti leptospira as men tube pelayanan radiologi anal abdomen abdomen posisi abdomen posisi jane ankle r l antebrachii antebrachii appendicografy kategori pelayanan tarif baca foto bno ivp non logic isc) bnoivp non logic dc) lan bone survey ata castaneus .| castaneus r l calum orbit cervical ap lat cervical lat oblique claviculla sisi claviculla sisi nan coccineus ap lat column memori column memori r l bari colon loop cor analyse laa: crucis mela crucis r l scan abdomen pan scan kepala scan kepala dengan kontras scan thorax benang annae scan leher scan vertebra png dental photo bigoti manus digit manus r l digit pedis asna0 ana digit pedis r l echocardiography sister lea. elbow r l lemur lemur r l fistula gray team genus r l case hip joint hip joint r l humerus se humor bei kepala ap lat kategori pelayanan tarif kepala sinus lateral lumbal bending lumbosacral ap lat lumbosacral ap lat ob! . maag duodenografy ain mammografy mandibula manus manus r l ben lesu mastid r l myelografy caudografy din occipita! towns) odontoid cervical san oesophagografy paella paella r l pedis pedis r l pelvis posisi pelvis posisi petroleum these position r l tan rld thorax) rontgen trax tan sacroilica joint sacroilica joint r l jarum ap last kei scopula posisi scopula posisi r l scopula posisi scopula2posisi rml p a9 della khusus shoulder posisi | . shoulder posisi r l shoulder posisi shoulder posisi r l tesla sternoclavicular join sternum posisi aan sternum posisi thoracic ap lat mar thoracic lat obl aan thoracic banding po. thorax lumbal lat thorax lumbal lat obl thorax lumbal bending kategori pelayanan tarif thorax ap lat klan thorax tindakan caudografi aah top lordotik tai retro cystografy usg abdomen use kepala usg mammal |usg mata ann use thyroid waters wrist joint tas wrist joint r l zygomaticum r l naga pelayanan ambulance mobil jenazah km) koor eno ambulance118 ban pelayanan men btn tata harga pokok pembelian hpb) faktor jual) jasa) faktor jual luar ppn sesuai peraturan menkes beda pemulasara jenazah jenazah non infeksius perawatan han pengawetan angga kemapanan hai jenazah infeksius ato perawatan nan pengawetan penyimpanan hari surat ver visum repertum "jenazah, permukaan, perkosaan tah autopsi dengan kondisi baik aan autopsi dengan kondisi rusak mia pemeriksaan luar jenazah dengan kondisi baik it. pemeriksaan luar jenazah dengan kondisi rusak rekonstruksi jenazah berkategori ringan kategori pelayanan tarif rekonstruksi jenazah berkategori sedang rekonstruksi jenazah berkategoriberat ' pemeriksaankerangka pemeriksaan gali kubur ekshumasio tarif medical check mcu)paket cons pns pejabat pemerintah . surat keterangan kesehatan edan tarif pelayanan pendidikan dan pelatihan pendidikan pai siswa per orang perhari mm mahasiswa per orang perhari mahasiswa d4 per orang perhari pol praktek profesi per orang perhari tan mahasiswa s2 per orang perhari tea kelas peserta diklat perhari ujian praktek siswa per orang mahasiswa orang il. pelatihansnn mahasiswa s2 per orang institusi masyarakat per orang magang penunjang medikmahasiswa s2 per orang institusi masyarakat seorang magang untuk medis dan keperawatan siswa smk sederajat seorang mahasiswa per orang mahasiswa d4 s1 per orang mahasiswa s2 s3 per orang institusi masyarakat per orang magang ruang perawatan khusus pan ibs icu nica picu iccu hd unit stroke eng kategori pelayanan tarif ht |. |perawatperorang) kala bpom ibs icu nica picu iccu hd unit stroke dokter seorang studi banding bench marking kbbi siswa berkelas kelompok ata res mahasiswa berkelompok ios mepoatinageepang ane ana survey pendahuluan permintaandata ' ' lat penggunaan dokumen pasien status penelitian siswa mahasiswa d3 d4 ana mahasiswa s2 institusi masyarakat umum per orang are pegawai rsud mesa et" pipa saat iv. penggandaan hak intelektual per paket maa sen msn, para, sea man tatanan an, wali kota rullayanan adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh rsu kota tara1l jasa sarana adalah jasa atau imbalan yang diterima blue rsu untuk atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit. peraturan wali kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penentuan besarnya tarif yang dikenakan pada pengguna jasa layanan blue rsu. peraturan walikota ini bertujuan untuk: menentukan besarnya tarif dengan mempertimbangkan jasa sarana dan jasa layanan blue rsu: menentukan besaran tarif berdasarkan jenis layanan dan tingkatan kelas, dan cc. meningkatkan mutu dan pengembangan layanan. bab tarif layanan bagian kesatu nama, objek dan subjek setiap pelayanan kesehatan pada blue rsu dipungut biaya sesuai tarif layanan kesehatan yang terdapat pada perda nomor tahun tentang retribusi jasa umum untuk pasien kelas iii dan peraturan wali kota ini untuk pasien kelas ii, vip, dan vip. objek tarif layanan kesehatan merupakan semua jenis pelayanan kesehatan yang ada pada blue rsu yang terdiri atas: jasa sarana, jasa layanan. subjek tarif layanan merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan memanfaatkan serta mendapatkan pelayanan kesehatan dari yang disediakan atau diberikan oleh blue rsu. bagian kedua penggolongan dan komponen tarif tarif layanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh. tarif layanan kesehatan terdiri atas tarif biaya pemeriksaan dan atau tarif biaya tindakan: jasa pelayanan, dan jasa sarana dan prasaranapaling sedikit (enam puluh persen) dan jasa pelayanan sebesar paling banyak y60 (empat puluh persen). tarif layanan sebagaimanaasas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat. besaran tarif layanetapan dan kebijakan tarif layanan kesehatlayanankriteria pasien yang dibebaskan biaya pelayanan kesehatannya meliputi pasien dengan kriteria tidak mampu dan kriteria pertimbangan tertentu. pembebasan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: a.s rp. (kurang dari atau sama dengan sepuluh juta rupiah) oleh pemimpin blue rsu, rp. (lebih dari sepuluh juta rupiah) sampai dengan rp. (satu miliar rupiah) oleh walikota, dan c. rp. (lebih dari satu miliar rupiah) oleh walikota dengan menyampaikan pemberitahuan kepada dprd, penunjang diagnostik, d.uang transport dan rujukan, dan pelayanan lain lain. jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pelayanan: umum, kesehatan gigitan konsultasi, kesehatan ibu dan anak dan juara berencana, tindakan kecil, tindakan sedang, tindakan besar, khusus, darurat, rehabilitasi medik, dan farmasi. bab pembayaran tarif layanan pembayaran tarif layanan dapat dilakukan secara tunai dan nonnda bukti pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada blue rsu berupa kwitansi atau alat bukti pembayaran yang disamakan dengan kwitansiblue rsu. pembayaran tarif layanan atasdilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab ketentuan lain lain pendapatan dari pelayanan blue rsu tidak disetorkan kas daerah dan dapat dikelola langsunghota takstruktur dan besaran tarif layanan kesehatan kategori pelayanan tarif rp) pelayanan rawat jalan poli umum dan spesialis pa, konsultasi poli spesialis dan konsultasi poli umum assessment awal psikolog tindakan medis gigi alat lepas dengan ekspansi screw rahang alveolectomi tergantung berat ringannya kasus amalgam pin amalgam klas issue caries amalgam klas pit caries amalgam klas mo do pap amalgam klas mod nag ambil darah log biochemical preparation visit sak bleaching termokalitik jan bleaching walking cabut gigi anterior dengan injeksi cabut gigi dengan komplikasi cabut gigi posterior dengan injeksi cabut gigi tanpa injeksi gigi topical anestesi cek gigi tanpa perawatan cengkeraman berikutnya bahan acetyl resin injection cengkeraman pertama bahan acetalresin injection cetak rahang check tanpa perawatan complex inlay play only complex light curling filling dental photo nu. dental skype detatrol oco treatment rahang vowel element dry socket eksis kompleks kategori pelayanan tarif eksis sederhana ektarpasi kista complex ekstrasi kista sederhana nukleasi kista expansa screw extirpasi edulis extirpasi muscle, manula fiksasi gigi elemen fistulektomi flap kuadran fraktur bento alveolar dengan debriment frenektomi full steel venture rahang cement element filling element gigi metal element na, gigi tiruan sebagian acrylic gigi gigi tiruan sebagian (acrylic gigi gigi tiruan sebagian (acrylic gigi grinding pencabutan gigi tetap pencabutan gigi tetap dengan komplikasi odontectonmy klas odontectony klas odontectonmy klas iii operculectomy alveolectomy per kuadran alveoplasty incisa acces extra oral incisa acces intra oral fiksi bento alveolar sederhana rahang fiksi bento alveolar kompleks rahang apex resesi apiceoctomy) ekstraksi drainase perawatan perdarahan curetage dry socket biopsi incisa excisa debridement luka autotransplantasi gigi implantasi gigi lepas interdental wire rahang abi reposisi dislokasi mandibula transplantasi gigi nukleasi kista edici mucocelle edici edulis |
ska wali kota tarakan provinsi kalimantan utara peraturan wali kota tarakan nomor tahunimansistem akuntansi dan pelaporan keuangansuku: : definisi, kriteria pengakuan dan pengisian as dan asap dan peak:set tetap tersebuta menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya:sisa lebih kurang pembiayaan anggaran lpa kpa) dewan pengawas adalah dewan pengawas blue rsu. pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan blue rsurumah sakit yang selanjutnya disebutil. penjelasan umumi. penjelasan atas pos pos lra penjelasan umum lra penjelasan per pos lra catatan penting lainnya hi. penjelasan atas pos pos neracaframing tetap menggunakan bagan akun standar dalam asap yang diklasifikasikan: berdasarkan organisasi rsu sebagai skpd kode ini untuk menampung belanja didanai dari apbd rsu sebagai skpd dengan rsu sebagai ppk blue terletak pada ketatausahaan keuangan. pada rsu sebagai ppk blue,,tarakantahunkode akun nama akun banks obhsmwa kas dan setara kas kas kas daerah o2i kas bendahara penerimaan hindi bendahara pengeluaran) (pemutaran kas blue rsu kota tarakan nina investasi jangka pendek investasi jangka pendek blue investasi jangka pendek blue rsu kota tarakan piutang lain lain pad yang sah piutanglaindan pad yang sah rsu piutang lainnya uang muka uang muka rsu kota tarakan panjar kegiatan hae pangan panjar kegiatan rsu eh! i ww aan penyisihan piutang lain lain pad yang sah penyisihan piutang lain lain pad yang sah rsu ! tail poo beban dibayar dimuka ann beban pegawai dibayar dimuka ink beban pegawai dibayar dimuka rsu kab beban barang dibayar dimuka beban barang dibayar dimuka rsud ika beban jasa dibayar dimuka beban jasa dibayar dimuka rsud beban pemeliharaan dibayar dimuka o4| o2| beban pemeliharaan dibayar dimuka rsud beban lainnya o5| o1| beban lainnya rsud ini apa persediaan bahan pakai habis persediaan alat tulis kantor rsud kode akun nama akun persediaan dokumen administrasi tender rsud oil persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery ari o1| persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya rsud o1| persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih rsud ind persediaan bahan bakar minyak gas rsud persediaan isi tabung pemadam kebakaran rsud persediaan isi tabung gas rsud o1| persediaan isi tabung oksigen rsud persediaan bahan medis pakai habis rsud o1| persediaan obat obatan rsud o1| persediaan pakai habis laboratorium radiologi rsud persediaan duke linen) rsud persediaan bahan penunjang diagnostik rsud klub persediaan bahan material persediaan bahan baku bangunan rsud persediaan bahan bibit tanaman rsud persediaan bibit ternak rsud persediaan bahan obat obatan rsud persediaan bahan kimia rsud ibi bad persediaan bahan makanan pokok rsud persediaan suku cadang sarana mobilitas rsud hibah persediaan bahan alat kesehatan lainnya rsud ta. dia persediaan bahan laundry dan css rsud persediaan bahan habis pakai lainnya rsud dst haag persediaan barang lainnya persediaan barang yang akan berikan kepada pihak ketiga aset untuk dikonsolidasikan hai asettetap mah" aaa tanah perkampungan kal tanah kampung tanah untuk bangunan gedung sara tanah kosong peralatan dan mesin alat alat besar darat bilpalonk iman hata ear tsferafsr hler sea computing equipment aggregate concrete equipment hepbafaaa alat pengangkat t.a kkylb mesin proses alat alat bantu o8j ot) alat penarik abi akun compressor posjosf pompa les unit pemeliharaan lapangan rajasas alat angkutan darat tak bermotor bika kendaraan tak bermotor angkutan barang |o2 kendaraan tak bermotor berpenumpang dah uan alat bengkel bermesin nan perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi aom perkakas konstruksi logam yang berpindah ya| perkakas bengkel listrik a21 perkakas bengkel service perkakas pengangkat bermesin 9e| perkakas bengkel kayu nan taj mm) perkakas bengkel khusus peralatan las ojo perkakas pabrik ml0| putaran alat bengkel tak bermesin aomori basa bengkel konstruksi logam laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban blue rsbab standar akuntansi keuangan blue rsursu sebagai entitas keuangan, menerapkan sap yang digunakan untuk konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah. bab iii sistem akuntansi sistem akuntansi pada blue rsu sebagai entitas akuntansi menggunakan sistem akuntansi pemerintah yang diberlakukan pada perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah. akun tojalojoaf petani j2jojo| perkakas pengangkat ehofesh perkakas standar standart tool) raja je) oa) perkakas khusus spesial toa) |1ojos| peralatan tukang tukang besi peralatan tukang kayu pepefaemamsat peralatan ukur, gip beting ampar piteeees alat ukur sej anji alat ukur universal nan, musang alat ukur test alat kepribadian abah aro alat ukur test klinis lain alat kalibrasi non oscilloscope ar)ikihkn takaran latex getah susu gelas takar berbagai kapasitas alar pemeliharaan tanaman mai penyimpan ojo alat pemeliharaan tanaman alat kantor klb mes hitung jumah hatta alat reproduksi pengganda) kong alat penyimpanan perlengkapan kantor alat kantor lainnya alat rumah tangga membelai alat pembersih alat pendingin alat dapur had alat rumah tangga lainnya home use) hai alat pemadam kebakaran komputer komputer unit jaringan hata ita personal komputer janji peralatan komputer mainframe gel peralatan mini komputer peralatan personal komputer joe peralatan jaringan jep pemanen meja kerja pejabat |o2| meja rapat pejabat) ear kursi rapat pejabat usa ra. kursi rapat pejabat eatetito kursi hadap depan meja kerja pejabat seluler kursi tamu ruangan pejabat akun lemari dan arsip pejabat hajplag piaj2jasjosi peralatan computing naa pemetaan ukur maag alat komunikasi jae alat komunikasi telephone bull alat komunikasi radio ssb jajaajosp alat komunikasi radio hf fm alat komunikasi radio vhf tera alat komunikasi radio uhf isenjoef alat komunikasi sosial keenan alat kedokteran alat kedokteran umum alat kedokteran gigi alat kedokteran keluarga berencana area alat kedokteran mata alat kedokteran t.h.t alat rotten alat farmasi hata tanaman | acara alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan alat kedokteran neurologi (syara) | alat kedokteran jantung alat kedokteran radiologi akun alat kedokteran kulit dan kelamin alat kedokteran gawat darurat aha alat kedokteran jiwa naa, alat kesehatan alat kesehatan perawatan alat kesehatan rehabilitasi medis nan hata alat kesehatan matra laut alat kesehatan kedokteran kepolisian unit unit laboratorium teen alat laboratorium kimia air alat laboratorium mikrobiologi alat laboratorium aspal cat kimia alat laboratorium umum alat laboratorium kedokteran alat laboratorium kimia alat laboratorium mikrobiologi ebeb alat laboratorium patologi alat laboratorium makanan jamtsaoun fana alat laboratorium pertanian laboratorium kearsipan alat laboratorium lainnya alat peraga praktek sekolah bidang studi: ipa lanjutan bidang studi: ipa atas hatta bidang studi: ketrampilan alat proteksi radiasi proteksi lingkungan alat kesehatan kerja radiation application and non destructive testing itik nn akun akun peralatan umum kedokteran klinik nuklir alat laboratorium lingkungan hidup taste alat laboratorium penunjang rob gedung dan bangunan o1| bangunan gedung tempat kerja bangunan kesehatan jalan, irigasi, dan jaringan isl instalasi gas jaringan listrik hetahatai jaringan transmisi aset tetap lainnya nan buku perban ham aset lainnya ak, tenan eat lisensi dan franchise hak cipta hak cipta paten emm kekal software kewajiban aan, kewajiban jangka pendek abah utang aspen kak utang aspen haa utang iuran jaminan kesehatan utang pusat akun ate utang utang utang ph233 (ip lo utang ppn pusat board utang ppn pusat utang perum utang perum utang iuran wajib pegawai utang iuran wajib pegawai utang perhitungan pihak ketiga lainnya enolat utang perhitungan pihak ketiga lainnya . utang jaminan ato utang jaminan bongkar reklame kenal utang jaminan pekerjaan utang bunga talasa starter utang bunga kepada pemerintah daerah lainnya . ostaasasasas tetap utang bunga kepada bumn bumi utang bunga kepada bumn gereja utang bunga kepada bumi j2jojo2h kepada bank lembaga keuangan bukan utang bunga kepada berak utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank utang bunga dalam negeri lainnya jaa utang bunga dalam negeri lainnya . nan sis utang bunga luar negeri. mea maa utang bunga aetetorfo dusun bagian lancar utang jangka panjang akan lancer utang dalam negeri sektor memainkan atstertor bagian lancar utang dalam negeri sektor perbankan bagian lancar utang dari lembaga keuangan bukan erie bagian lancar utang pemerintah pusat p3posjorfesa dt. bagian lancar utang pemerintah kabupaten kota aster bagian lancar utang pemerintah kabupaten kota . pendapatan diterima dimuka (aa net ini setoran kelebihan pembayaran dari pihak iii setoran kelebihan pembayaran dari pihak iii. uang muka penjualan produk pemda dari pihak iii . uang muka lelang penjualan aset daerah tetonlorf uang muka lelang penjualan aset daerah . st. arafat pendapatan diterima dimuka lainnya uis utang belanja pesat utang belanja pegawai salah utang belanja gaji dan tunjangan . seh utang belanja barang dan jasa sea utang belanja jasa anggun utang belanja pemeliharaan bdk utang belanja perjalanan dinas tni utang belanja beasiswa pendidikan pns utang belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan ala isloolos bimbingan teknis ojos dot jojo utang belanja modal tanah utang belanja modal peralatan dan mesin bristolala #eforlonl utang belanja subsidi kepada bumn plan utang belanja subsidi kepada bumi utang belanja subsidi kepada pihak ketiga lainnya decora utang transfer pemerintah daerah lainnya utang transfer bagi hasil pajak daerah a32 utang transfer lainnya . 2l1 | utang belanja lain lain utang belanja lain lain . tpp soo utang jangka pendek lainnya utang kelebihan pembayaran pad utang kelebihan pembayaran pajak isi2livejejosjorg utang kelebihan pembayaran hibah sea aa) utang kelebihan pembayaran pendapatan lainnya jejoajorj utang transfer bagi hasil pajak sera utang transfer bagi hasil pendapatan lainnya utang transfer bantuan keuangan pemerintah bela. utang transfer bantuan keuangan desa jejoajos| utang transfer bantuan kepada partai politik (71711l1 . .55955i selera utang jangka pendek lainnya kal utang jangka pendek lainnya . eee fosfat ann kia kao fara r k ppid pandaster utang dalam negeri obligasi motor utang pemerintah pusat sono) joggsenemnonnan nan 2laerirosi utang pemerintah daerah lainnya utang pemerintah daerah lainnya ijo utang dalam negeri lainnya bajaj utang dalam negeri lainnya sistem akuntansi pada blue rsu sebagai entitas pelaporan menggunakan jurnal penyesuaian penyajian pada pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. periode akuntansi blue rsublue rsuatas: lra pendapatan dan belanja, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, danatas: lra pendapatan dan belanja, laporan operasional: neracasama kecuali pada hurufutang jangka panjang nga utang jangka panjang lainnya ehh hee masa ekuitas tapa surplus defisit surplus defisit ekuitas sal estimasi pendapatan estimasi pendapatan arang apropriasi pengeluaran pembiayaan afropriasi pengeluaran pembiayaan estimasi perubahan sal sisa estimasi perubahan sal arnepoeh samara ban pembiayaan netto rloth pemsmamie ben, siapa siapa server perubahan sal nan ser perubahan sal gila ekuitas untuk dikonsolidasikan rear ppid ida pendapatan lra pendapatan asli daerah (pad) lra tan pendapatan retribusi daerah lra aga retribusi pelayanan kesehatan lra itl ajang rumah sakit umum daerah lra pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lra were ber modal pada perusahaan daerah lra oa| pisan laba yang dibagikan kepada pemda (deviden) atas penyertaan modal pada perusahaan iii lain lain pad yang sah lra hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan ana hasil penjualan tanah lra jalan| hasil penjualan peralatan dan mesin lra hasil penjualan gedung dan bangunan lra akal penuaan telan tea dan erna |o5etatosfont jasa giro bendahara lra jasa giro dana cadangan lra kai goa jasa giro boda lra jalosjos| jasa giro kapital lra asi pendapatan bunga lra pendapatan bunga deposito lra oefoor esa bunga dana bergulir lra tuntutan ganti kerugian daerah lra tebostaaf tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara fefooloal tebal ana negeri pare komisi, potongan dan selain nilai tukar rupiah lra penerimaan komisi dari penempatan kas daerah lra kaka penerimaan potongan dari lra dad penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah dariala jalorfoil pekerjaan lra dea data pendapatan denda pajak lra pendapatan denda retribusi lra aoa pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan lra uga pendapatan blue lra parujar pendapatan jasa layanan umum blue lra pendapatan hibah blue lra artista pendapatan hasil kerjasama blue lra asi lain lain pad yang sah lainnya lra lain lain pad yang sah lainnya lra haa pendapatan lain lain lra akun akun pengembalian gaji dan tunjangan lra baba pembulatan lra pendapatan dari askeskin lra dag pendapatan dari asuransi kesehatan lra kuku pendapatan rumah sakit bhakti dharma husada lra bikin snn surabaya berupa sebagian ruangan lingkungan rsud bhakti dharma a51 pendapatan dana kapital jkn lra pendapatan transfer lra pendapatan transfer pemerintah pusat dana kian perimbangan lra dana alokasi khusus dak) lra rar dak bidang kesehatana bantuan keuangan lra lain lain pendapatan daerah yang sah lra (438i pendapatan hibah lra dna pendapatan lainnya lra me) dst ooh belanja sato belanja operasi tania belanja gaji dan tunjangan ati ing wiki tekak fns uang representasi datar tunjangan keluarga biji| logos| tunangan jabatan sio masa tunjangan fungsional umum antarafoto tunjangan beras akun tekun tunjangan ph tunjangan khusus ate iuran jaminan kesehatan bpjs kesehatan soal jaminan kecelakaan kerja jkk) sijidbd belanja barangan jasa ana belanja bahan pakai habis belanja alattuliskantor belanja dokumen administrasi tender maaf belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery sisi belanja perangko, materai dan benda poslainnya sabat belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kuda belanja bahan bakar minyak gas bku padan abu kesianikelakaaa oo ata belanja pengisian tabung gas aan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih |oe| belanja bahan bakar minyak gas after belanja pengisian tabung pemadam kebakaran tetorfnal belanja pengisian tabung gas saja) belanja perlengkapan pertukangan belanja pakai habis kedokteran perawatan kesehatan laboratorium kak o1|1i belanja pakai habis bahan makanan dan minuman belanja pakai habis bendera umbul umbul kode akun nama akun kai belanja pakai habis perlengkapan pemadam kebakaran raja belanja pakai habis perlengkapan komputer dan printer belanja pakai habis perlengkapan olahraga saja belanja pakai habis perlengkapan kantor rumah belanja pakai habis bahan laboratorium belanja pakai habis bahan percontohan praktek kak belanja obat obatan belanja makanan dan minuman hewan ternak jap psr belanja bahan material nb belanja bahan baku bangunan belanja bahan bibit tanaman aga belanja bibit ternak jojo belanja bahan obat obatan kak belanja bahan kimia belanja persediaan makanan pokok belanja dokumentasi belanja dekorasi belanja bahan obat tanaman dst belanja jasa kantor sa) belanja telepon opa pam ojo3| belanja listrik soal belanja jasa pengumuman lelang pemenang lelang 0jo belanja surat kabar majalah belanja kawat faksimili internet belanja paket pengiriman (nee jon eta goo| belanja jasa transaksi keuangan 0g3 belanja penggantian jasa pelayanan publik ojo) belanja penggantian jasa pelayanan kesehatan belaka premi asuransi sig dar belanja premi asuransi kesehatan anang belanja perawatan kendaraan bermotor ras tag sir belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas belanja cetak dan penggandaan belanja cetak adaa belanja penggandaan belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor later belanja sewa meja kursi sil ooj belanja sewa komputer danprinter aatidoa belanja sewa proyektor belanja sewa generator belanja sewa tenda denpebderja belanja makanan dan minuman belanja makanan dan minuman rapat belanja makanan dan minuman tamu hee belanja makanan dan minuman pelatihan mpe ye belanja pakaian dinas dan atributnya aoa belanja pakaian dinas harian pdh) belanja pakaian kerja haa akun belanja pakaian khusus dan hari hari tertentu belanja pakaian kopi gij2 tala| belanja pakaianl belanja perjalanan dinas luar negeri ik: kalpemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan persamaan hape belanja jasa konsultansi i119joa| belanja jasa konsultansi manajemen tebebelanja barang yang akan diserahkan kepada pihak az ita paten pa! belanja beasiswa pendidikan pns kode akun nama akun belanja beasiswa tugas belajar belanja beasiswa tugas belajar j1) belanja beasiswa tugas belajar belanja beasiswa tugas belajar tppasp belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 2jo| belanja kursus kursus singkat pelatihan belanja sosialisasi gbksiete gea j1) )01f honorarium panitia pelaksana kegiatan honorarium tim pengadaan barang dan jasa (oa) honorarium tenaga ahli instruktur narasumber (otebaemi penunjang kinerja kegiatan uang kinerja kegiatan akun penunjang operasional kinerja tppsss belanja jasa pelayanan jkn pera belanja jasa pelayanan jkn belanja transport lokal aka belanja transport lokal belanja hadiah haa belanja pemberian hadiah o2| bktisisisessis pada belanja jasa operasional haa punja dansa teresa ops resi seed belanja penunjang tenaga operasional skpd kkb belanja jasa asistensi pakar praktisi bgt esa abad belanja barang dan jasa pelayanan jkn gm) belanja barang dan jasa pelayanan jkn 3e| eldtassesass bunga utang pinjaman bunga utang pinjaman kepada pemerintah bak bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan ana toa bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bunga utang obligasi anhu bunga utang obligasi belanja subsidi mea belanja subsidi kepada bumi gank belanja subsidi kepada pihak ketiga lainnya kota. bab penyampaian laporan keuangan sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan blue yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada pemerintah daerah paling lambat februari tahun berikutnya. apabila sampai tanggal sebagaimana dimaksud pada belum dilakukan audit oleh auditor independen, laporan keuangan yang disampaikan merupakan laporan keuangan yang belum diaudit. laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan paling lambat (satu) minggu setelah selesai diaudit. penyesuaian administrasi dan dokumen atas transaksi keuangan yang dilakukan oleh blue rsu kota ini, dilaksanakan paling lambat pada tanggal juni s1g belanja bantuan sosial belanja modal were belanja modal tanah belanja modal pengadaan tanah perkampungan setia belanja modal pengadaan tanah kampung 92m belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan gedung term belanja modal pengadaan tanah kosong belanja modal peralatan dan mesin belanja modal pengadaan alat alat besar darat pepaya belanja modal pengadaan tractor belanja modal pengadaan grader belanja modal pengadaan excavator ya) belanja modal pengadaan pile driver onna|aatalatosi belanja modal pengadaan aggregate concrete equipment| gel belanja modal pengadaan loader bel belanja modal pengadaan alat pengangkat belanja modal pengadaan mesin proses haa belanja modal pengadaan alat alat bantu yon belanja modal pengadaan alat penarik belanja modal pengadaan compressor 3eja belanja modal pengadaan electric generating set zreragsf belanja modal pengadaan pompa belanja modal pengadaan mesin bor ag) belanja modal pengadaan unit pemeliharaan lapangan kode akun nama akun taee belanja modal pengadaan alat angkutan darat 04jbelanja modal pengadaan kendaraan bermotor angkutana 010e| belanja modal pengadaan kendaraan bermotor berodbelanja modal pengadaan kendaraan tak bermotor berpenumpgerry 3212pjasa kun belanja modal pengadaan perkakas bengkel listrik ana belanja modal pengadaan perkakas bengkel service ajal kor belanja modal pengadaan perkakas pengangkat ajelbotor| psim pian pera sma ama belanja modal pengadaan perkakas khusus special tool) ebe san gas belanja modal pengadaan peralatan tukang tukang besi lun belanja modal pengadaan peralatan tukang kayu ldn belanja modal pengadaan peralatan tukang kulit saja belanja modal pengadaan peralatan ukur, gip beting hina aga belanja modal pengadaan alat ukur aja ajo belanja modal pengadaan alat ukur universal belanja modal pengadaan alat ukur test intelegensi kukhatta belanja modal pengadaan alat kalibrasi aja uae belanja modal pengadaan oscilloscope agus belanja modal pengadaan universal tester jos) belanja modal pengadaan alat ukur pembanding alatas belanja modal pengadaan alat ukur lainnya meja belanja modal pengadaan alat timbangan blora sela jua belanja modal pengadaan anak timbangan biasa raja belanja modal pengadaan takaran kering belanja modal pengadaan takaran bahan bangunan kal belanja modal pengadaan takaran latex getah susu kaja| belanja modal pengadaan gelas takar berbagai kapasitas eee saw belanja modal pengadaan alat pengolahan akunprocessing tepi belanja modal pengadaan alat pemeliharaan tanaman alat 13j ol) usianya mods pengadaan alat pemeliharaan tanaman haa belanja modal pengadaan alat penyimpanan belanja modal pengadaan alat laboratorium tepi a21hap belanja modal pengadaan alat reproduksi pengganda) belanja modal pengadaan alat penyimpanan kki perlengkapan infos| belanja modal pengadaan alat kantor lainnya berg dab belanja modal pengadaan alat rumah tangga dibawasos) belanja modal pengadaan alat dapur belanja modal pengadaan alat rumah tangga lainnya leo pan dst belanja modal pengadaan komputer saja belanja modal pengadaan komputer unit jaringan belanja modal pengadaan peralatan komputer belanja modal pengadaan peralatan mini komputer akun belanja modal pengadaan peralatan personal komputer belanja modal pengadaan perikatan jaringan belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja rapat pejabat (aas2) ejarjoa belanja modal pengadaan kursi rapat pejabat tren belanja modal pengadaan kursi hadap depan meja kerja pejabat aja belanja modal pengadaan kursi tamu ruangan pejabat gala ter belanja modal pengadaan lemari dan arsip pejabat (eps belanja modal pengadaan alat studio datar belanja modal pengadaan peralatan studio visual belanja modal pengadaan peralatan studio videodan belanja modal pengadaan peralatan studio video dan depan peta main naas belanja modal pengadaan peralatan computing belanja modal pengadaan peralatan pemetaan ukur dst dalam belanja modal pengadaan alat komunikasi kishalo belanja modal pengadaan alat komunikasi radio hf fm baka belanja modal pengadaan alat komunikasi radio vhf haa belanja modal pengadaan alat komunikasi radio uhf 2j9e| belanja modal pengadaan alat komunikasi sosial am) belanja modal pengadaan alat alat sandi dentata pama motitfengatan mat atasan ajo belanja modal pengadaan alat kedokteran umum ajoypp pena mei rara mit kedokteran ata) kue belanja modal pengadaan alat kedokteran t.h.t jaa eren temmemanh belanja modal pengadaan alat farmasi kantor belanja modal pengadaan alat kedokteran bedah pihak belanja modal pengadaan alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan ika belanja modal pengadaan alat kedokteran bagian penyakit ukk belanja modal pengadaan mortar belanja modal pengadaan alat kesehatan anak aaa belanja modal pengadaan poliklinik set ika belanja modal pengadaan alat kedokteran penderita cacat kue belanja modal pengadaan alat kedokteran neurologi ame padan kelas jang tan belanja modal pengadaan alat kedokteran nuklir lln belanja modal pengadaan alat kedokteran radiologi tej2jej ajang belanja modal pengadaan alat kedokteran jiwa belanja modal pengadaan alat kedokteran hewan tempe belanja modal pengadaan alat kesehatan alolahraga helmhal solo belanja modal pengadaan alat laboratorium belanja oa) pengadaan alat laboratorium raja belanja modal pengadaan alat laboratorium bahan bangunan belanja pengadaan alat laboratorium aspal cat belanja modal pengadaan alat laboratorium mekanik tanah dan hajarbelanja modal pengadaan alat laboratorium logam, mesin listrik data belanja modal pengadaan alat laboratorium umum pinjaman uno una siu|abal ola belanja modal pengadaan alat laboratorium mikrobiologi 2jis|taat belanja modal pengadaan alat laboratorium hematologi belanja modal pengadaan alat laboratorium makanan heiakun belanja modal pengadaan alat laboratorium fisika nan pena tapa ear tamatan hape mba masa tamara ras maple pur mes ran majejaa mma mean pran belanja modal pengadaan alat laboratorium pertanian 23jo0|a3) belanja modal pengadaan laboratorium hematologi khaimena kok belanja modal pengadaan alat peraga praktek sekolah belanja modal pengadaan bidang studi ipa lanjutan belanja modal pengadaan bidang studi ipa atas belanja modal pengadaan bidang studi ketrampilan tepi belanja modal pengadaan alat proteksi radiasi adil proteksi belanja modal pengadaan alat ukur fisika kesehatan belanja modal pengadaan alat kesehatan kerja kkke . n." 'ih mn nmt" f tapa belanja modal pengadaan radiation application and non destructive testing laboratory batam) yo) belanja modal pengadaan radiation application belanja modal pengadaan non destructive test ndt) aaa belanja modal pengadaan peralatan umum kedokteran tag belanja modal pengadaan peralatan hidrologi tapbaps tpl belanja modal pengadaan alat laboratorium lingkungan hidup ikan hanja modal pengadaan alat laboratorium kualitas air dankkk:hapepeap hap belanja modal pengadaan peralatan laboratorium hidrodinamika dili belanja modal gedung dan bangunan naa tera belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor ena belanja modal pengadaan bangunan gudang belanja modal pengadaan bangunan gedung instalasi kak belanja modal pengadaan bangunan gedung alatas belanja modal pengadaan bangunan kesehatan ill belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat olahnaa bangunan gedung tempat kerja serakode akun nama akuo8|tas mea belanja modal pengadaan instalasi air kotor tt)|al belanja modal pengadaan instalasi gardu listrik (92an belanja modal pengadaan instalasi pertahanan belanja modal pengadaan instalasi gas |o1nan belanja modal pengadaan jaringan transmisi belanja modal pengadaan jaringan distribusi (nak para nyi pon annnnnnn belanja modal pengadaan jaringan telepon belanja modal pengadaan jaringan gas belanja modal aset tetap lainnya belanja modal pengadaan barang bercorak kebudayaan kebijakan sistem akuntansi dan pelaporan keuakhaibelanja modal pengadaan lukisan belanja modal pengadaan alat olah raga belanja modal pengadaan maket dan foto dokumen bina bal belanja modal pengadaan aset tak berwujud |o1| belanja modal pengadaan piranti lunak aaetartal belanja modal pengadaan hak cipta paten lisensi jaja dst. ega ina transfer het transfer bagi hasil pendapatan transfer bantuan keuangan pembiayaan penerimaan pembiayaan penggunaan siapa penggunaan ipa tahun sebelumnya pengaman dana cadangan hasi penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan seagames dale negeri akun penerimaan kembali piutang penerimaan kembali investasi non permanen lainnya and pinjaman luar negeri iis penerimaan utang jangka panjang lainnya a21 pengeluaran pembiayaan pendapatan salita oal pendapatan hibah blue heh pendapatan hasil kerjasama blue gap alat lain lain pad yang sah lainnya lain lain pad yang sah lainnya alata pendapatan rumah sakit iii pendapatan sewa barang milik pemerintah kota tarakan berupa sebagian ruangan lingkungan rsud. nih dana alokasi khusus dak) @2j ojos (dak bidang kesehatan sastra lain lain pendapatan daerah yang sah 3ji pendapatan hibah dalil surplus non operasional kane beban pegawai nan, a beban gaji dan tunjangan o1jo1f gaji pokok pns uang representasi kan tunjangan keluarga aan tunjangan jabatan 01joan tunjangan fungsional kode akun nama akun gil ajo tunjangan fungsional umum tunjangan beras o1l| tunjangan ph tunjangan khusus pembulatan gaji bpjs kesehatan gaji) jaminan kecelakaan kerja jkk) jaminan kematian jkm)lainnya beban barang dan jasa aaa beban bahan pakai habis gualengkapan pertukangan 2l01 beban pakai habis kedokteran perawatan kesehatan laboratorium sia beban pakai habis bahan makanan dan minuman lokal beban pakai habis bendera umbul umbul beban pakai habis perlengkapan pemadam kebakaran beban pakai habis perlengkapan komputer dan printer ion gni beban pakai habis perlengkapan kantor rumah tangga akun tali (ban tan bantu gal beban pakai habis bahan percontohan praktek aon beban obat obatan gala dst. kuan beban persediaan bahan material 02jo1| beban persediaan bahan baku bangunan beban persediaan bahan bibit tanaman beban persediaan bahan kimia 02joe| beban persediaan makanan pokok beban dokumentasi beban dekorasi beban jasa kantor 03jo1| beban jasa telepon beban jasa air |o3| beban jasalisttik o4| beban jasa pengumuman lelang pemenang lelang o3jos| beban jasa surat kabar majalah |oo| beban jasa kawat faksimili internet o3jo7| beban jasa paket pengiriman o3joa| beban jasa sertifikasi 03joo| beban jasa transaksi keuangan beban jasa pengujian laboratorium haha beban jasa publikasi beban penggantian jasa pelayanan publik o5| beban perawatan kendaraan bermotor j02| beban penggantian suku cadang oso3| beban bahan bakar minyak gas dan pelumas seb osm o1| beban cetak utang bunga kepada pemerintah daerah lainnya beban penggandaan beban sewa rumah gedung gudang parkir beban sewa gedung kantor tempat beban sewa ruang rapat pertemuan teh beban sewa alat berat beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor beban sewa mejakursi beban sewa komputer dan printer beban sewa proyektor beban sewa generator star notes beban sewa tenda beban sewa peralatan upacara hiburan beban makanan dan minuman beban makanan dan minuman harian pegawai onk bebanmekanan dan mnumanrapat metal beban makanan dan minuman tamu oren beban makanan dan minuman pemain inul dst . beban pakaian dinas dan atributnya strata beban pakaian dinas harian pdh) belanja pakaian kerja beban pakaian kerjalapangan jeff belanja pakaian khusus dan hari hari tertentu beban pakaian kopi beban pakaianolahraga aja | ama kode akun nama akun area beban perjalanan dinas luar daerah asa beban perjalanan dinas luar negeri kia beban pemeliharaan aia beban pemeliharaan tanah beban pemeliharaan peralatan dan mesin ima beban pemeliharaan gedung dan bangunan igo beban pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan luk beban pemeliharaan aset tetap lainnya beban pemeliharaan kebersihan, taman, makam dan penerangan jalan beban pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran beban pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan persamaan beban jasa konsultasi beban jasa konsultansi manajemenate beban barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga beban beasiswa pendidikan pns jdi beban beasiswa tugas belajar o|i beban beasiswa tugas belajar oji1ena beban bimbingan teknis akun dna: jai beban honorarium pegawai steteatant honorarium tenaga ahli narasumber instruktur moderator dst bea honorarium pns lai |ehoglaksana kegiatan honorarium non pns teja honorarium tenaga ahli instruktur narasumber honorarium pegawai honorer tidak tetap ore uang untuk diberikan kepada pihak ketiga masyarakat sila uang untuk diberikan kepada pihak ketiga strtaterton uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat sepak sinfefesh eemamangnega kegiatan tera uang kinerja kegiatan olla penunjang operasional kinerja beban jasa pelayanan jkn beban jasa pelayanan jkn lo beban transport lokal api beban hadiah akun bln beban pemberian hadiah beban jasa operasional saja beban jasa tenaga operasional skpd alatas beban jasa asistensi pakar praktisi pai dst. gunn beban barang dan jasa pelayanan jkn beban barang dan jasa pelayanan jkn mens beban human beban penyusutan dan amortisasi suara beban penyusutan peralatan dan mesin saja beban penyusutan alat alat besar darat sma beban penyusutan alat alat besar apung nia anta dasi hama penyusutan alat angkutan berat tak bermotor anus onto pam penyusutan alat angkut apung tak bermotor beban penyusutan alat angkut bermotor udara stetndoal beban penyusutan alat bengkel bermesin p7) 1oj peran penyusutan alat ben gel tak bermesin penyusutan alat ukur mma pakan penyusutan alat pengolahan pertanian sll ajah tanaman alat ol117 penyimpan pertanian sheeran aturan tag penyusutan peralatan komputer tetap penyusutan meja dan kursi kerja rapat pejabat jaa penyusutan alat studio por ts) peran penyusutan alat komunikasi penyusutan peralatan pemancar beton tani bra penyusutan alat kedokteran minaj penyusutan unit unit laboratorium peran penyusutan alat peraga praktek sekolah men nama tete tebetadun kimia mula dal beban penyusutan peralatan komputer pena tan kena pat pejabat. ja, ppeoeepenaiht pot jis| beban penyusutan alat komunikasi bsa penyusutan peralatan pemancar pia etengusaan alai data penyusutan alat kesehatan senja, penyusutan unit unit laboratorium penyusutan alat peraga praktek sekolah penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir to) pon nyata mat paeratentusa maka kaltim) elektronika a27) beban penyusutan alat proteksi radiasi proteksi era destructive 'resting laboratory batam penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup sof beban penyusutan peralatan laboratorium hidrodinamika penyusutan senjata api maa penyusutan persenjataan non senjata api kode akun |7l|0o1 beban penyusutan alat keamanan dan perlindungan beban penyusutan gedung dan bangunan tadi aja ape penyusutan bangunan gedung tempat kerja aan penanda pangan geng tepat ting penyusutan bangunan menara sila penyusutan bangunan bersejarah sja nan pengembangan sumber air dan air anah penyusutan bangunan air bersih baku sofa pesan penyusutan bangunan air kotor oli peran penyusutan bangunan air apospanp besa penyusutan instalasi air minum air bersih dau beban penyusutan instalasi air kotor ') | mea dea beban penyusutan instalasi pengolahan sampah frjorjia| ban penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan kal beban penyusutan instalasi pembangkit listrik pros jne besan penyusutan instalasi gardu listrik daud beban penyusutan instalasi pertahanan ietasltah pes pemumammantran o3| urban penyusutan instalasi pengaman stres beban penyusutan jaringan air minum beban penyusutan jaringan listrik |os| beban penyusutan jaringan telepon misa penyusutan jaringan gas musa beban amortisasi aset tidak berwujud beban amortisasi goodwill strfasfoal amortisasi lisensi dan franchise beban amortisasi hak cipta lampiran peraturan walikota tahun nomorkebijakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangankode akun akun sea amortisasi paten amortisasi aset tidak berwujud lainnya sis ppen penyisihan piutang penyisihan piutang pendapatshine depan penyisihan piutang bantuan keuangan mal penyisihan piutang hibah men iba penyisihan piutang pendapatan lainnya sip defisit non operasional sinfopnp pas penyisihan piutang lainnya (slozioioli angka panjang kepada entitas lainnya o111 beban penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran penyisihan bagian lancar tuntutan ganti rugi papan penyisihan uang muka dst dak penurunan nilai investasi ind kas kn! hawa beban penurunan nilai investasi ae beban penyisihan dana bergulir kode akun j9|o2jo1| beban penyisihan dana bergulir tina beban lain lain sir ohesjonj pea lain lain opsi pest penjualan aset non lancar jaja penjualan aset non lancar onoi| defisit penjualan aset tanah penjualan aset peralatan dan mesin rjorjosj besi penjualan aset gedung dan bangunan icraf pes penguatan aset lancar aset tetap tamunya serta pas pelepasan investasi jangka panjang anon poef desa penuaan aset tam ain opo petisi penyelesaian kewajiban jangka panjang elang kesia jan panin penyelesaian utang dalam negeri sektor defisit penyelesaian utang dari lembaga keuangan lala ola kan bank slafalalal penyelesaian utang dalam negeri obligasi pps penyelesaian utang pemerintah pusat aalorfos bemaremnasaa pemerintah provinsi penyelesaian utang pemerintah kabupaten kota feforfort petisi penyelesaian premium diskonto) obligasi spl dari kegiatan non operasional lainnya eni lainnya ara aja pelepasan investasi jangka pendek kera mean aam luar biasa bebatuan bisa olafirorf bebatuan biasa olalirotoir mta. tor dat o jae laporan operasional rekening pendapatan pendapatan jasa layanan pendapatan jasa layanan rsu pendapatan hibah pendapatan hibah rsu. pendapatan hasil kerjasama blue pendapatan hasil kerjasama rsu lain lain pendapatan blue yang sah lain lain pendapatan blue yang sah rsud pendapatan apbd pendapatan apbd rsud beban biaya operasional biaya pelayanan an, biaya pegawai ken biaya bahan biaya jasa pelayanan biaya pemeliharaan biaya barang dan jasa biaya layanan lain lain biaya umum dan administrasi biaya pegawai kan biaya administrasi kantor biaya pemeliharaan nan biaya barang dan jasa biaya promosi biaya umum dan administasilainlan biaya non operasional biaya bunga biaya administrasi bank kan biaya kerugian penjualan aset tetap biaya kerugian penurunan nilai aset ' setoran kas daerah laporan arus kas komponen arus kas dari aktivitas operasional arus masuk penerimaan dari jasa layanan pendapataniibah pendapatan kerjasama pendapatan apbd pendapatanlain arus kas bersih dari aktivitas operasional barus kas dari aktivitas investasi arus masuk hasil penjualan aset tetap hasil investasi hasil penjualan aset lain lain arus keluar nan, perolehan aset tetap ma, pembelianmbiayaan tambahan ekuitas penerimaan hibah ama massal lam aan lan mana harus kas bersih dar makan maw asakode rekening sak koe rekening sap pendapatan grawat jalan rawat jalan instalasi gawat darurat m4. instalasi gawat darurat rawat inap rawat inap bedah bedah laboratorium laboratorium radiologi radiologi persalinan persalinan farmasi farmasi ambulance ambulance jenazah jenazah jaminan kesehatan jaminan kesehatan nasional nasional kesmas non kuota jamkesmas non kuota daerah daerah hemodialisa hemodialisa mna bosnia kerjasama laina nagan meta sewa ruangan pemakaian) pas narator0 sewa lahanlain lain pendapatan pendapatan blue yang sah blue yang sah rsud bdh rsudfotokopi fotokopi css css pendapatan apbd belanja operasional jang didanai dari pendapatan apbd belanja operasional rsud bdh yang didanai dari pendapatan apbn belanja operasional ang didanai dari pendapatan apbn kanak belanja operasional rsud bdh ang didanai dari biaya operasional sae masa kanan wna nnnnonngnnnnnnnnn biaya honorarium honorarium tim tim pengadaan barang pengadaan jasa ist biaya bahari biaya pakai habis belanja pakai habis kedokteran perawat kedokteran perawatan biaya pakai habis belanja pakai habis bahan bahan makanan dan makanan dan minuman biaya pakai habis belanja pakai habis bahanbiaya penggantian belanja penggantian jasa jasa pelayanan pelayanan kesehatan biaya uang kinerja uang kinerja kegiatan kegiatan biasa pemeliharaan belanja jasa pengujian pengujian biaya pemeliharaan belanja pemeliharaan kedokteran kesehatan kedokteran kesehatan biaya layanan lain lain biaya umum dan administrasi biaya pegawai l:l biaya gaji pokok gaji pokok pns uang pns uang representasi biaya tunjangan tunjangan keluarga keluarga biaya tunjangan tunjangan jabatjaminan kematian kematian biaya penggantian jasa|singkat pelatihan kursus biaya diklat belanja diklat seminar seminar seloka seloka lokakarya biaya jasa konsultasi belanja jasa manajemen konsultasi biaya transport lokal belanja transport lokal biaya upah belanja upah operasional operasional kegiatan biaya jasa belanja jasa asistensi pakar praktisi asistensi pakar praktisi bes man man kantor biaya alat tulis kantor belanja alat tulis kei kedai beb f2"?jaringan jaringan biaya pemeliharaan belanja pemeliharaan instalasi instalasi kebersihan, mat taman, makam dan penerangan jalan |biaya barangan jasa biaya alat listrik dan belanja alat listrik dan bea mes ela biaya pakai habis belanja pakai habis eee kebersihan kebersihan biaya bahan bakar belanja bahan bakar biaya perlengkapan belanja perlengkapperlengkapan perlengkapan komputer komputer dan printer dan printer layanan umum daerah kota tarakan yang menerapkan ppk bluedaya banding antara laporan keuangan suku yang menerapkan ppk blue pemerintah kota tarakantarakan dan laporan keuangan blue. biaya pakai habis belanja pakai habis perlengkapan perlengkapan kantor rumah kantor rumah bahan bahan percontohan praktek percontohan praktek biaya bahan baku belanja bahan baku jaa biaya dekorasi biaya telpon biaya surat belanja surat kabar majalah kabar majalah kawat faksimili intern kawat faksimili inter biaya sewa belanja sewa perlengkapan perlengkapan estamaanan peralatan biaya makanan dan belanja makanan dan minuman harian minuman harian pegawaiminuman diklat, semi ben karya gan edisi biaya pakaian dinas biaya pakaian kerja belanja pakaian kerja lapangan dan lapangan dan biaya barang yang belanja barang yang diserahkan kepada kepada masyarakat biaya promosi biaya jasa publikasi belanja jasa publikasi gedung kantor tempa gedung kantor temp biaya sewa belanja sewbelanja pemberian kesan snsd biaya umumkan administrasi lain lain biaya non operasional biaya bunga biaya kerugian penjualan biaya kerugian penurunan nilai aset setoran kas da kota tarakankode rekening keterangan debut kredit aset tetap xxx ekuitas dana investasi xxx jika saldo awal lebih tinggi dari saldo akhir maka kode rekening keterangan debut edit ekuitas dana investasi in aset tetap xxx sisa lebih pembiayaan anggaran bendahara pengeluaran kode rekening keterangan nan debut kredit kas bendahara pengeluaran sisa lebih pembiayaan anggaran xxxode rekening keterangan debut kredit kas bendahara penerimaan xxx pendapatan jasa layanan pendapatan hibah pendapatan hasil kerjasama dengankode rekening keterangan tea kredit persediaan alat tulis kantor xxx jae alat tulis kantor kode rekening keterangan debut kredit persediaan alat listrik xxx biaya alat listrik xxx jika persediaan awal lebih tinggi dari persediaan akhir maka selisihnya diurnal kode rekening keterangan debut kredit biaya alat tulis kantor xxx persediaan alat tulis kantor ' (xxx kode rekening keterangan debut kredit eren xxx persediaan alatlistrik ll. kode rekening keterangan debut kredit xxx persediaan bahan baku bangunan kode rekening ll. rekening keterangan debut kredit biaya bahan kimia xxx onsen pam maan o ha kode rekening persediaan bahan alat yo hai rekening keterangan debut kredit persediaan bahan baku bangunan haa mna nan kode rekening keterangan debut kredit asean xxx biaya obat obatan nan kode rekening keterangan kredit persediaan bahan kimia xxx baya bahan kimia kode rekening keterangan debut kredit kena asasi lainnya nee lainnya kode rekening keterangan dal maa laa lainnya kode rekening keterangan debut kredit area pokok e kekar kode rekening| keterangan debut kredit biaya bahan habis pakai lainnya persediaan bahan habis pakai lainnya debut kredit biaya bahan makanan pokok xxx persediaan bahan makanan pokok xxxx se utang jika saldo awal lebih tinggi dari saldo akhir maka selisihnya diurnal kode rekening keterangan pe. utang blue xxx biaya bahan barang dan jasa xxx piutang jika saldo akhir lebih tinggi dari saldo awal maka selisihnya diurnal: #omenekentng keterangan debut kredit amamaraaa f141602. jaminan kesehatan nasional kao hemodialisa tani kerjasamalain kode rekening keterangan debut kredit jaminan kesehatan nasional xxx jamkesmas non kuota daerah (xx hemodialisa xxx kerjasama lain piutang lain lain pad yang sah xea bea surplus defisit jika defisit lebih tinggi maka jurnal penyesuaian adalah kode rekening keterangan debut kredit pendapatan xxx surplus defisit nn: biaya jumlah biaya lo pelayanan,beban penyusutan aset tetap xxx akumulasi penyusutan aset tetaplama kas daerah eka bendahara pengeluaran. mes wl wali tarakan, w acuan penyusunansuku yang menerapkan ppk skpd dalam menetapkan dan menyusun laporan keuangan. sistem akuntansi blue lingkungan pemerintah kota tarakan untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan pemerintah kota tarakan yaitu sebagai sistem akuntansi anggaran (budgetary accounting system)investasi pada badan layanan mum daerah rumah sakit umum kota tarakan. menimbang wali kota tarakan, dengan rahmat tuhan yang maha esa ali kota tarakan provinsi! kalimantan utara peraturan wali kota tarakan nomor tahun tent ang pengelolaan investasi pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum kota tarakan dalam peraturan .bab ketentuan umum peraturan wali kota tentang pengelolaan investasi pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum kota tarakan. menetapkan memutuskjangka pendek sebagaimana dimaksud pada antara lain; dan surat berharga negara; blue rsuu likuiditas keuangan. investasi sebagaimana dimaksud pada berupa investasi jangka pendek. bab investasirsu dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. direktur mengusulkan rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada wali kota. usulan investasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tahapan: proses inisiasi investasi, sebagai berikut: melakukan pertemuan awal untuk menilai peluang investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan strategi investasi dan kemampuan blue rsu; dan melakukan evaluasi awal terkait latar belakang investasi, nilai investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal, dan tindak lanjut investasi. analisa atas hasil inisiasi awal, sebagai berikut: analisis hukum; analisis pembiayaan dan kelayakan investasi; dan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: usulan investasi;direktur kepada ali kota untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapat pertimbangan dari dewan pengawas. direktur melaksanakan investasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada dewan pengawas. bab iii prosedur investasi ditujukan untuk manajemen kas; dan instrumen keuangan dengan resiko rendah. evaluasi terhadap investasi dilakukan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun oleh dewan pengawas. pemantauan dan pembinaan terhadap investasi blue rsu dilakukan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun oleh pejabat pengelola keuangan daerai pemantauan, pembinaan dan evaluasilue rsu. bab hasil investasi analisis resiko dan motivasinya, dengan memperhatikan data hukum, kasus hukum, keuangan, skema investasi, profil perusahaan calon mitra. rekomendasi dan usulan investasi. suparman berita daerah kota tarakan tahun nomor plt. sekretaris daerah kot tarakan, diundangkan tarakan pada tanggal des ditetapkan tarakan pada tanggal desember |
wali kota tarakan provinsi kalimantan utara peraturan wali kota tarakanil.pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran blue dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan blue rsu. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran blue untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan blue rsu kepada masyarakat. bab pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran blue rsu sebagaimana dimaksud pada dapatai apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa lebih perhitungan anggaran blue rsu, maka tidak disetor kas daerah tetapi dilaporkan bukan yang merupakan bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah kota dan dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutny |
a8.untuk mewujudkan pemerintahan kota tarakarak(b):0(ed)(b)(0d(b)(9dy0)(a)(b)(c) meningkatnya disiplin sdm aparatur pada masing masing zona integritas menuju wbk dan bbm, (d) meningkatnya efektivitas manajemen sdm aparatur pada zona integritas menuju wbk dan bbm, dan (e)(a) (b)(c)(d) (e)(f)(ed) meningkatnya kinerja pemerintah kota tarakan, dan (b) meningkatnya akuntabilitas pemerintah kota taraka6kota tarakan. target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: (a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah kota tarakan, (b) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada pemerintah kota tarakan: (c) meningkatnya status opini bpk terhadap pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota tarakan, dan (d) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada pemerintah kota taraky6)kota taraka(a), dan (c):bobot unsur indikator hasil terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kkn terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan(a) nilai persepsi korupsi, dan (b)0perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan komponen komponen zona integritas selalu berkonsultasi dengan tim pembangunan zona integritas yang dibentuk dengan keputusan wali kota tarakan. tim pembangunan terdiri dari: inspektorat bagian organisasi bagian hukum bpsdm diskominfo dpmptsp melakukan penilaian mandiri self assessment) tahap penilaian mandiri dilaksanakan oleh tim penilai internal tpi). tpi dibentuk dengan keputusan wali kota tarakan. cc. anggota tpi berasal dari inspektorat. tugas tpi melakukan penilaian (self assessment) dengan menggunakan lembar kerja evaluasi lke)wali kota tarakan terhadap kelayakan perangkat daerah untuk mendapat predikat menuju wbk atau menuju bbmhal hal yang harus diperhatikan oleh tpi pada saat melakukan evaluasi internal adalahinovasi inovasi yang telah dilaksanakan oleh unit kerja, percepatan pemenuhan komponen komponen zona integritas perangkat daerah berpredikat menuju wbk bbm dan kawasan menuju wbk bbm kementrian pan berdasarkan hasil penilaian tpi, dilakukan identifikasi kekurangan persyaratan perangkat daerah yang akan diusulkan sebagai perangkat daerah berpredikat menuju wbk bbm dan kawasan menuju wbk bbm. terhadap kekurangan persyaratan tersebut dilakukan upaya percepatan pemenuhan oleh perangkat daerah dengan dibantu tim pembangunan zona integritas. melakukan self assessment tahap ii. dilakukan terbatas hanya pada komponen komponen zona integritas yang masih kurang pada saat self assessment tahap mengusulkan perangkat daerah berpredikat menuju wbk bbm dan kawasan menuju wbk bbm kementrian pan perangkat daerah berpredikat menuju wbk bbm dan kawasan menuju wbk bbm yang diusulkan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi adalah perangkat daerah yang direkomendasikan oleh tpi, melalui alamat website tpi merekomendasikan perangkat daerah berpredikat menuju wbk bbm dan kawasan menuju wbk bbm apabila telah memenuhi syarat syarat perangkat daerah berpredikatyarat perangkat daerah berpredikat menuju bbm.cc. syarat berpredikat kawasan menuju wbk.syarat berpredikat kawasan menuju bbm.pengajuan revi kepada tpn melalui pipi dilakukan paling lambat pada tanggal mei setiap tahunnya melalui bagian organisasi setda kota tarakan. pemantauan unit kerja yang telah meraih wbk bbmtersebut. adapun langkah langkah yang harus dilakukan oleh tpi adalah sebagai berikut melakukan pendampingan secara konsisten terhadap perangkat daerah,.ipi setidaknya setiap duagambar.)replikasi pada unit kerja yang telah meraih predikat menuju wbk bbm sebagai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan zona integritas pada perangkat daerah kerja lain maka dapat dilakukan replikasi pembangunan zona integritas dari perangkat daerah yang telah mendapat predikat menuju wbk bbm. replikasi ini dapat dilakukan oleh perangkat daerahmodel replikasi perlu dorong oleh wali kota tarakan kepada perangkat daerah lain dan dijadikan standar bagi pemilihan perangkat daerah selanjutnya. bab ketentuan umum dalam peraturan wali kota ini, yang dimaksud dengan:i pembinaan dan pengawasan untuk menjaga terpeliharanya predikat menujuukan oleh wali kota tarakan, dan kepalakawasan menuju wbk danblue, sp4laportarakan dalam mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mempertahankan predikat menuju wbk dan bbm dan kawasan menujuwali kota tarakan memberikan sanksi dan pembinaan pada perangkat daerah yang bersangkutanwali kota tarakan melalui tim pembangunan zona integritas berdasarkan penelaahan laporan yang diterima dan pengolahan informasi yang diperoleh langsung lapangan minimal kali dalam setahun. pelaporan pelaporan oleh perangkat daerah kepala perangkat daerah wajib menyampaikan laporan kepada wali kota tarakan mengenai telah dilaksanakannya pencanangan pembangunan zona integritas pada perangkat daerah yang bersangkutan, tindak lanjut komponen komponen zona integritas yang harus dibangun, hal hal lain yang terkait dengan proses pembangunan zona integritas. pelaporan oleh pemerintah kota tarakan wali kota tarakan melalui tim pembangunan zona integritas wajib menyampaikan laporan kepada menteri parangkat daerahrb kota tarakan. untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka mewujudkan perangkat daerah lingkungan pemerintah kota tarakan yang berpredikat menuju wbk bbm dan kawasan menuju wbk bbm dalam upaya pencegahan korupsi kota tarakan yangrulkawasankelompok kerja selanjutnya disebut pokja adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh wali kota yang mempunyai tugasantim pembangunan zona integritas adalah tim yang dibentuk oleh wali kota yang mempunyai tugas mengarahkan dan memantau perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan komponen komponen zona integritas. tim penilai internal yang selanjutnya disingkat tpimaksud dan tujuan ditetapkannya peraturan wali kota ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan dan penetapan zi, untuk menyamakan persepsi dan tindakan, serta mempercepat terwujudnya pembangunan untuk mewujudkan perangkat daerah lingkungan pemerintah kota tarakan menuju wbk dan menuju bbm. bab tahapan pembangunan zona integritas menuju wbk dan menuju bbm pedoman pembangunan dan penetapan menuju wbk dan menuju bbkota tarakan babi pembinaan dan pengawasan babi evaluasi dan pelaporan babimberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah mendapatkan predikat menuju wbk dan menuju bbmtara rul diundangkan tarakan pada tanggal september sekretaris daerah kota tarakan, hamid, s.e.tahapan pembangunan zona integritas menuju wbk dan bbm lingkungan pemerintah kota tarakakota tarakakota tarakakota tarakakota tarakalingkungan pemerintah kota tarakakota tarakankepala perangkat daerah kota tarakan bahwa perangkat daerahnya telah siap membangun zona integritas,perangkat daerah yang berada bawah koordinasi salah satu perangkat daerah dapat dilakukan bersama bersamaperangkat daerah dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah, danoleh perangkat daerah, proses pembangunan zona integritas menuju wbk dan bbm melakukan identifikasi perangkat daerah yang berpotensi berpredikat menuju wbk bbm. dilakukan oleh kelompok kerja tim. kelompok kerja tim dibentuk dengan keputusan wali kota tarakan. cc. anggota kelompok kerja tim terdiri dari unsur bagian organisasi inspektorat bpsdm dpmptsp tugas kelompok kerja timengan syarat diantaranya dianggap sebagai unit yang penting strategis dalam melakukan pelayanan publik:menetapkan calon perangkat daerah berpredikat menuju wbk bbm dan kawasan menuju wbk bbm. pemenuhan komponen komponen zona integritas. setelah calon perangkat daerahmenuhisangkar hasil pemerintah yang bersih dan penataantatalaksana etwemaadnlusa ain nilai survey persepsi korupsi i. survei eksternal) pematangan nama nymag) penguatan akuntabilitas kualitas pelayanan publik nilai persepsi kulit lan laa60y6. terdapat (enam) komponen pengungkit sebagai berikut: komponen pengungkit bobot wtanajamen perubahan (pemakan tttksasa penataan sistem manajemen sdm penguatan akuntabilitas kinerja jemaat pengawasan |
wali kota tarakan provinsi kalimantan utara peraturan wali kota tarakan nomor tahunkota tarakandirektur adalah direktur blue rsu. dewan pengawas adalah dewan pengawas blue rsursubab jenis, kewenangan dan persyaratan bagian kesatu jenis blue rsu dapat melakukan utang pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan. utang pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan oleh rsu apabila tetap menjadi blue. utang pinjaman jangka pendek merupakan utang pinjamanpinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada merupakan pinjaman blue rsu dalam jangka waktu kurang atau sama dengan (satu) tahun anggaran berkenatahun anggaran berkena dapat melakukan utang pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasionalnya dan perikatan pinjaman dengan pihak lain. pihak lain sebagaimana dimaksud pada dapat berupa usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, badan usaha atau blue lainnya. aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas utang pinjaman jangka pendek. bagian kedua persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan utang pinjaman jangka pendek meliputi tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud, tahun anggaran sebelumnya: dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf selain pendapatan yang bersumbergian ketiga kewenangan kewenangan persetujuan atas utang, dan direktur. pelaksanaan utang pinjaman jangka pendek antara blue rse rsu rsu. ketatausahaan utang pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh pejabat keuangan blue rsu. ketatausahaan utangrsuu menyampaikan laporan kepada direkturvii ketentuan peralihan dalam hal blue rsu turun statusnya menjadi non blue, dan masih memiliki utang pinjaman maka blue rsikan,pria wali kota tarakan provinsi kalimantan utara peraturan wali kota tarakan nomor tahun tentang tata cara penghapusan piutang.iutang blue yang selanjutnya disebutperaturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun tentang panitia urusan piutang negarautang kepada blue yang selanjutnya disebut penanggung utang adalah badan atau orang yang berutang kepada blue menurut peraturan, perjanjian atau sebab lain yang sah. piutang sementara belum dapat tagih yang selanjutnya disingkat sbdb adalah piutang blue sementara belum dapat ditagih. bab pengelolaan piutang blue rsu. piutangblue sebagaimana dimaksud pada blue rsu menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang blue rsu. dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan piutang blue rsu sebagaimana dimaksud pada sampai dengan pemimpin menetapkan pedoman pengelolaan piutang blue rsu. pedoman pengelolaan piutang blue rspiutang blue rsu merupakan piutang daerah. penyisihan piutang dilakukan terhadap piutang yang diperkirakan tidak dapat tertatih. penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada(nol persen), piutangcc. piutang dengan umur diatassampai dengan (empat) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar (lima puluh persen), piutang dengan umur diatas (empat) sampai dengan (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar (tujuh puluh lima persen), dan piutang dengan umur diatas (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar (seratus persen). terhadap piutang yang telah disisihkan, tetap dilakukan penagihan sampai batas waktu sebelum dihapuskan. bab iii penghapusan piutang piutang blue rsu dapat dihapuskan melalui pengusulan penghapusan piutang secara bersyarat atau secara mutlak dari pembukuan blue rsupenghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang blue rsu dari pembukuan blue rsu tanpa menghapuskan hak tagih blue rsu. penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih blue rsu. penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam secara bersyarat dan secara mutlak ditetapkan oleh walikota dengan ketentuan: a.tanpa persetujuan dprd untuk nilai sampai dengan rp. (lima milyar rupiah) per penanggung utang, dan dengan persetujuan dprd untuk nilai lebih dari rp. (lima milyar rupiah) per penanggung utang. dalam hal piutang blue rsu dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan merupakanpiutang blue rsu yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam diusulkan oleh pemimpin kepada wali kota melalui ppid setelah mendapat pertimbangan penghapusan dari kepala kantor wilayah direktorat jendral keuangan negara. penghapusan secara bersyarat atas piutang blue rsu dari pembukuan dilaksanakan setelah piutang ditetapkan sebagai sbdb. penghapusan secara mutlak atas piutang blue rsutata cara pengajuan usul penghapusan piutang blue rsu secara bersyarat atau secara mutlak dari ppid kepada kantor wilayah direktorat jenderal keuangan negara berpedoman pada ketentuan peraturan menteri keuangan yang mengaturmengingat: undang undang dasar negara republik indonesia tahun undang undang nomor tahun1997remunerasi pada badan layanan umum rumah sakit umum daerah kota tarakan; wali kota tarakan, dengan rahmat tuhan yang maha esa peraturan wali kota tarakan mor tahun tent ang remunerasi pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum kota tarakan wali kota tarakan provinsi! kalimantan utar ali kota adalah ali kota tarakan. badan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat blue bab ketentuan umummemutuskan:, dan calon pegawai negeri sipil blue rsuproduksi. pensiun adalah imbalan kerja berupa uang. pejabat pengelola blue adalah pegawai yang diangkat oleh kepala daerahblue rsu. peraturan wali kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi blue rsu dalam pemberian remunerasi. peraturan wali kota ini bertujuan untuk:: yang selanjutnya disebut pegawai non pns blue adalah pegawai yang bekerja pada blue rsu yang terdiri atascalon pegawai negeri sipil blue rsu yang selanjutnya disebut cons adalah calon pegawai negeri sipil yang bekerja pada blue rsu terdiri atas medis dan non medisgan pegawai blue rsu adalah pegawai blue rsu yang terdiri atas. pegawai negeri sipil blue rsu yang selanjutnya disebut pns adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada blue rsu terdiri atas medis dan non medis. asas remunerasi terdiri atas: asas pengalokasian; dan asas pendistribusian. asas pengalokasian sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: proporsional yang diukur berdasarkan besaran pendapatan jasa layanan blue rsu yang diterima; setara yang memperhatikan; wajar yaitu menurut keadaan yang ada sehingga tidak ada penyimpangan; dan undangan. remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah wilayah remunerasi diberikan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan blue rsu berdasarkan pendapatan yang diterima (cash basis). bab asas remunerasi memberikan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi kepada pegawai blue rsursu; dan insentif yang berupa tpp bagi pns dan cons yang tidak mendapatkan jasa pelayanan. remunerasi yang bersumber dari pendapatan blue rsu sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk: tunjangan tetap bagi pejabat pengelola; insentif yang berupa jasa pelayanan bagi pns dan cons tenaga medis, direktur, pejabat struktural, saban, pegawai non pns blue; dan honorarium bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas. bab penganggaran remunerasi remunerasi diberikan dalam bentuk: gaji honorarium; tunjangan tetap; insentif; bonus atau prestasi; dan pasangan dan atau pensiun. bab iii bentuk remunerasi remunerasi diberikan bagi: pejabat pengelola pegawai yang terdiri dari: tenaga medis, yang terdiri atas: pns dan cons; pegawai tetap non pns blue; dan pegawai tidak tetap non pns blue. tenaga non medis, yang terdiri atas: pns dan cons; saban; pegawai tetap non pns blue; dan pegawai tidak tetap non pns blue. dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas. baby penerima remunerasi direktur menganggarkan remunerasi dalam rencana bisnis dan anggaran blue rsu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dengan mempertimbangkdirektur menganggarkan remunerasi dalam rencana bisnis dan anggaran blue rsu bagi pemimpin dengan mempertimbangkan faktor: ukuran dan jumlah aset yang dikelola; pelayanan sejenis; kemampuan pendapatan; dan kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan. pelayanan, mutu dan manfaatbagi masyarakat. penentuan remunerasijuga dapat dilakukan dengan membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan wali kota. gaji untuk pns dan cons diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. honorarium untuk sabpaling tinggi sesuai dengan standarisasi jasa pemerintah daerah. gaji dan honorarium bagian kedua remunerasi yang diberikan kepada tenaga medis dan non medis pns dan cons berbentuk: gaji; tunjangan tetap; insentif; bonus atau prestasi; dan pasangan dan atau pensiun. tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf hanya diberikan kepada pejabat pengelola. remunerasi yang diberikan kepada tenaga medis dan non medis non pns blue serta saban berbentuk: gaji honorarium; insentif; dan jaminan sosialsatu umum bab pemberian remunerasi insentif terdiri atas: jasa pelayanan; atau tpp. bagian keempat blue rsu dapat memberikan tunjangan tetap yang berupa: tunjangan transportasi;rumah dinas rumah jabatan yang yak. bagian ketiga tunjangan tetap honorarium untuk pegawai non medis non pns blue diberikan dengan mempertimbangkan besarnya upah minimum kota. honorarium untuk pegawai non pns blue sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usul; dandirektur. insentif insentif berupa tpp sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya. tpp dapat diberikan kepada pns dan cons yang tidak mendapatkan jasa pelayanan yang terdiri atas: tenaga keperawatan; tenaga kesehatan lain; dan tenaga administrasi. tpp diberikan sesuai dengandiberikan sebesar paling banyak o (empat puluh lima persen) dari pendapatan blue rsu setiap bulan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan blue rsu. jasa pelayanan diberikan kepada: tenaga medis;: direktur; pejabat struktural; tenaga keperawatan non pns; tenaga kesehatan lain non pns; dan tenaga administrasi non pnsspam). laporan aktivitas kinerja harian jabatan sebagai dasar pemberian tpp dilakukan secara manual atau elektronik. pengelolaan administrasi tpp dapat dilakukan secara manual atau elektronik. kebenaran data pengelolaan administrasi tpp sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggungjawab direktur blue rsu yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak bab viii ketentuan lain lain penghentian pemberian insentif yang berupa jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur. penghentian pemberian insentif yang berupa tpp mengacu pada peraturan walikota tentang tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja. bab vii penghentian pemberian insentif pesangon dan atau pensiun diberikan kepada pns sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keenam pasangan dan atau pensiun bonus atau prestasi diberikan pada pegawai blue rsu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kelima bonus atau prestasi berita daerah kota tarakan tahun nomor suparman plt. sekretaris daerah kota tar diundangkan tarakan padatanggal desember ditetapkan tarakan pada tanggal desemberketentuan penutup bab |
berita daerah kabupaten bandung (gn nomor tahun peraturan bupati bandung nomor tahunan sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional yang menuntut adanya pengelolaan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat pd. bpr) kabupaten bandung secara profesional, maka perlu adanya anggota direksi dan dewan pengawas perusahaan daerah bank perkreditan rakyat yang mempunyai pengetahuan serta pengalaman yang cukup dalam bidang ekonomi khususnya bidang perbanpd. bpranggal novemberapabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ini, pimpinan rapat menunda rapat paling lama (tiga) hari. penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ini akan dilakukan sebanyak banyaknya (dua) kali. apabila telah ditunda sampai (dua) kali sebagaimana dimaksud padaanggota dewan pengawas. bagian keempat rapat dewan pengawas dan direksilimasekurang kurangnya (satu) kali dalam (enam) bulan dan temuannya disampaikan kepada menteri dalam negeri direktur jenderal pemerintahan umum dan otonomi daerahenam bprunsur pegawai pd.. bab hak, penghasilan dan penghargaan direksimenerima gaji pokok yang wajar sesuai kemampuan pd. bpr maksimal kali gaji pokok tertinggi pada daftar sekala gaji pokok pegawai. direktur menerima gaji pokok y6o: tunjangan jabatan yang besarnya paling banyakkemampuan pd. bpr dan ketentuan yang ditetapkan oleh direksi: rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau penggantipenghasilan sebulan: kepada direksi dapat diberikan dana representatif yang besarnya paling banyak (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilaninicuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji selama harsebesar (lima per seratus) dari laba sebelum dipotong pajak,,, setelah diaudit dari tahun sebelumnya berakhir. bab vii hak, penghasilan dan penghargaan dewan pengawas dewan pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya ketua, setinggi tingginya (empat puluh per seratus) dari penghasilan direktur utama: anggota, setinggi tingginya (delapan puluh per seratus) dari penghasilan ketua: ketua dan anggota dewan pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan pada setiap akhir masa jabatan,tinggi tingginya sebesar (empat puluh per seratus) darihuruf adan hurufsatu) tahun darib viii pemberhentian anggota direksi anggota direksi berhenti karena masa jabatannya berakhir: meninggal dunia: cc.bupati atas usul dewan pengawasdengan: meninggal dunia: secara wajar: tidak memenuhi syarat sebagai anggota dewan pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan: melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. anggota dewan pengawasupatibupati belum menetapkan keputusberhentikan, selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupatirehabilitasi, maka yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota dewan pengawas merupakan tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila dalam waktu (dua) bulan sebagaimana dimaksudpejabat sementarangangkatan anggota direksindapat persetujuan dewan pengawas. bab rencana kerja dan perhitungan tahunan bagian pertama rencana kerja dan anggaranpd. bpr melalui dewan pengawas kepada pejabat pemerintah daerah yang diberi kuasa dengan hak substitusi untuk mendapatkan pengesahan, yang terlebih dahulu mendapat persetujuan bupati. apabila sampai dengan (satu) bulan setelah tahun buku sebagaimana dimaksud pada belum ada pengesahan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran pd. bpr dinyatakan berlaku.ngesahan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada rencana kerja tahunan dan anggaran pd. bpr yang telah mendapat pengesahan disampaikan pada bank indonesia setempat. bagian kedua perhitungan tahunan selambat lambatnyayang disahkan oleh bupati memberikanpd. bpr yang telah disahkanxii ketentuan lain lain anggota direksi dan angota dewan pengawas membayar pajak penghasilan atas beban pd. bpr kabupaten bandung. direksi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xiii ketentuan peralihan bagi direksi yang pada saat keputusan ini ditetapkan telah berusia (enam puluh) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya sampai akhir masa jabatan. bab xiv ketentuan penutup dengan ditetapkannya peraturan bupati ini, maka keputusan bupati bandung nomor tahun tanggal september tentang direksi dan dewan pengawas pd.bprusahaan daerah bank perkreditan rakyat kabupaten bandung selanjutnya disingkat pd. bpr adalah perusahaan daerah bank perkreditan rakyat kabupaten bandungkabupaten bandung. direksi adalah direksi pd. bpr kabupaten bandung. sekretariat dewan pengawas adalah perangkat yang membantu dewan pengawas dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada pd.bpr kabupaten bandung. rups adalah rapat umum pemegang saham dalam hal ini adalah bupati selaku pemegang saham tunggal. pegawai adalah pegawai pd. bpr kabupaten bandung. staf ahli adalah pegawai atau perseorangan yang mampu dan mempunyai keahlian dibidang perbankan yang diangkat untuk membantu dewan pengawas dan direksi. tata kerja adalah pembagian tugas dan kewajiban, pengaturan hubungan kerja sama dari masing masing komponen dan penggalian saluran tanggungpenghasilan adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan tunjangan lainnya. bab pengangkatan direksi bagian pertama syarat syarat menjadi anggota direksi anggota direksi adalah warga negara indonesia, yang sehat jasmani dan rohani bpr kabupaten bandung,:pd. bpr kabupaten bandung, yang sehatdibidang perbankan, bagi calon anggota direksi yang telah berpengalaman: surat keterangan telah mengikuti magang paling sedikit selama (tiga) bulan pd. bpr bagi calon anggota direksi yang belum berpengalaman, yang ditandatangani oleh anggota direksi pd. bpr dimana calon anggota direksi dimaksud mengikuti magang: memiliki sertifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi: usia paling tinggi tahun, pada waktu pertama pengangkatan: menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnyatidak terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam setiap kegiatan penghianatan kepada negara: tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap: tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara ataupun tindakan tindakan lainya yang tercela bidang perbankan. anggota direksi diutamakan dari pegawai bank dan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang perbankan serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank indonesinya sebagai orang tua, anak dan suamijistri. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ini terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatanya diperlukan ij salah seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama. anggota direksi diangkat oleh bupati bandung atas usulan dewan pengawas untuk masa jabatan selama lamanya (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya dimaksud berakhir hanya untuk jangka waktu (empat) tahubagian ketiga tata bank indonesia. bupati setelah menerima persetujuan dari bank indonesia,pengangkatan anggota direksi wajib dilaporkan oleh direksi pd. bpr kepada bank indonesia selambat lambatny. bab iii pengangkatan dewan pengawas bagian pertama syarat syarat menjadi anggota dewan pengawas untuk dapat diangkat menjadi dewan pengawas adalah warga negara indonesia, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut sehat jasmani dan rohani: usia maksimal tahun, pada waktu pertama pengangkatanbpr kabupaten bandungibidang perbankan: menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya: tidak pernah dihukumidikan minimal tidak terlibat baik langsung ataupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada negaramengenai pengalaman dibidang perbankan dari bank tempat bekerja sebelumnya, bagi calon anggota direksi yang telah berpengalaman: surat keterangan atau bukti tertulis dari instansi yang berwenang dan atau lembaga pendidikan bidang perbankan yang pernah diikuti bagi calon anggota dewan pengawas yang belum berpengalampabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ini sesudah pengangkatan, untuk menjalankan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari bupati. bagian kedua pengangkatan anggota dewan pengawas anggota dewan pengawas paling sedikit sama dengan jumlah direksi dan paling banyak (tiga) orang dan (satu) orang setelah masa jabatan tersebut berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk jangka waktu (tiga) tahuatau pada (satu) bank umumbagian ketiga tata cara pengangkatan anggota dewan pengawas tata cara pengangkatan anggota dewan pengawas mengikuti ketentuan bank indonesia. bupati setelah menerima persetujuan dari bank indonesia segera menerbitkan keputusan tentang pengangkatan anggota dewan pengawas. pengangkatan sebagaimana dimaksud pada sudah dilaksanapaling lama (sepuluh) hari kerja, keputusan bupati tentang pengangkatan anggota dewan pengawas disampaikan kepada bank indonesia. bab tata tertib dan cara menjalankan tugas direksi bagian pertamadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi: pelaksanaan manajemen pd.bpr berdasark: menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pd.bpr dengan persetujuan dewan pengawas: mewakili pd. bpr didalam dan di,lebih dari (enam) hari kerja maka direksi menunjuk (satu) orang pejabat struktural pd.bpr sebagai pelaksana tugas direksi yang dituangkan dalam surattiga rapat direksi direksi wajib menyelenggarakan rapat anggota direksi dan dihadiri oleh dewan pengawas sekurang kurangnya (satu) kali dalam (satu) tahun. rapat direksi sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh direktur utama. bab tata tertib dan cara menjalankan tugas dewan pengawas bagian pertama tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dewan pengawpd. bprini merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawas diluar pd. bpr. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara dewan pengawas datang pd. bpr setiap saat sesuai kebutuhan. pengendalian sebagaimana dimaksud pada iniini dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjalankan kelangsungan pd. bpr. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dewan pengawas mempunyai fungsi penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan pd. bpr: pelaksanaan pengawasan atas pengurusan pd. bpr: pengesahan dan atau persetujuan anggaran dan keuangan pd. bpr yang telah ditetapkan oleh direksi: pembinaan dan pengembangan pd. bpr. dewan pengawas mempunyai wewenang menyampaikan rencana kerja jangka panjang dpun tidak kepada bupati untuk perbaikan dan pengembangan pd. bpr: meminta keterangan padamenunjuk seseorang atau lebih staf ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas beban biaya pd. bpr: untuk melaksanakan tugas tertentu staf ahli ditetapkan oleh dewan pengawas. dewan pengawas dalam menjalanbupati: cc. memimpin rapat dewan pengawas:nya yang telah ditetapkan ketua dewan pengawas: melakukan tugas tugas lain yang diberikan oleh ketua dewan pengawas. bagian ketigini(setengah) anggota dewan pengawas. keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat. |
naa bupati muara enimunjang kepentingan kedinasan dalam mengemban dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan serta pembangunan. lingkungan pemerintah kabupaten muara enim, perlu diatur kembali biaya perjalanan dinas pejabat pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi kaidah kaidah pengelolaan keuangan daerah, bahwa untuk memenuhsebagaimana diatur oleh keputusan bupati muara enim nomor pts pekan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perjalanan dan kondisi ekonomi saat ini, perlu mengaturmuara enim selaku pengguna anggaranrjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten muara enim. perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas luar wilayah kabupaten muara enimkontribusi adalah sebagian dari lampu yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain, seperti biaya makan, penginapan atau uang saku sesuai undangan penyelenggara, yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugasanggota dprd dan pegawai negeri sipilprovinsi sumatera selatan. perjalanan dinas jabatan dalam provinsi sumatera selatan. perjalanan dinas jabatan dalam daerahsosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya. menempuh ujian dinas ujian jabatan, seleksi tugas belajar. mengikuti pendidikan dan pelatihan. bab surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas bupati, wakil bupati, pimpinan anggota dprd dan pegawai negeri sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus memiliki spt dan spp. spt diterbitkan atas dasar surat undangan kedinasan, surat panggilan kedinasan, dan kepentingan tugas pokok dan fungsi skpd dan atau kepentingan pemerintah kabupaten muara enim. spp dikeluarkan atas dasar spt yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenangperaturan ini.bupati wakil bupati atau sekretaris daerah apabila bupati wakil bupati tidak berada ditempat dan mempunyai dasar surat undangan kedinasan surat panggilan kedinasan oleh instansi pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsi skpd. sedangkan spp ditandatangani oleh sekretaris daerah. spt dan spp untuk pejabat eselon iii diluar kepala skpd dan pejabat eselon ditandatangani oleh sekretaris daerah. spt untuk. sedangkan spp ditandatangani oleh kepala skpddiluar kepala skpd, pejabat eselon dan staf ditandatangani oleh asisten yang membidangi dan spp ditandatangani oleh kepala skpdpenandatanganan spt dan spp untuk tim gabungan skpd ditentukan sebagai berikutdan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah x.xx.x.xx.xxtetap berlakubab biaya perjalanan dinas bupati, wakil bupati, pimpinan anggota dprd dan pegawai negeri sipiluang harian. biaya transport. biaya penginapan, dibayarkan sesuai biay. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf dibayarkan secara lumpurterdiri dari untuk bupati dan wakil bupati. untuk sekretaris daerah, pimpinan dan anggota dprd. tingkat untuk eselon ii. tingkat terdiri dari untuk eselon iii dan pns golongan iv. untuk eselon dan pns golongan iii. untuk pns golongan dan golonganini. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berdasarkan fasilitas transport (untuk biaya transport pesawat merupakan batas tertinggi) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan peraturan ini. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam lampiran dan vii peraturan ini. perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam huruf yang pesertanya diwajibkan menyetor uang kontribusi untuk biaya makan, uang harian dibayarkan hanya uang transport lokal dan uang saku. uang harian secara penuh dibayarkan untuk dua hari yaitu (satu) hari untuk keberangkatan dan (satu) hari pada saat kembali. dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, berlaku ketentuan sebagai berikut pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional yang diikuti adalah yang diselenggarakan oleh lembaga instansi pemerintah. uang harian dibayarkan secara penuh diberikan untuk (dua) hari yaitu (satu) hari untuk keberangkatan dan (satu) hari pada saat kembali. selama mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional yang dilaksanakan lebih dari (tujuh) hari, diberikan uang saku yang besaran penarinya sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan ini. untuk tugas pemeriksaan yang dilaksanakan staf inspektorat dalam kecamatan muara enim, hanya diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan ini. pegawai negeri sipil pada skpd kecamatan yang melaksanakan perjalanan dinas desa kelurahan, hanya diberikan uang. harian sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan ini. uang taksi dari bandara tempat tujuan penginapan diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan ini, dibayarkan secara lumpur. standarisasi bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas dalam rangka perjalanan dinas diberikan sesuai dengan jumlah liter sebagaimana tercantum dalam lampiran viii peraturanab vii biaya perjalanan dinas pindah biaya perjalanan dinas pindah dibayarkan secara lumpur. tarif perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. bab viii pembayaran biaya perjalanan dindengan melampirkan dokumen sebagai berikut: surat tugas atau surat keputusan pindah. fotokopi spp. akuntansi tanda terima uang muka yang disetujui pengguna anggaran. rincian biaya perjalanan dinas yang disetujui pengguna anggaran. bab pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pelaksana perjalanan dinas jabatan.rincian biaya perjalanan dinas. akuntansi pembayarp yang telah ditandatangani pihak yang berwenang. akuntansi pembayaran. surat keterangan menjalankan tugas tempat yang baru. bab pengendalian internal kepala skpdntuk perjalanan dinas keluar negerkeputusan bupati muara enim nomor pts pekan tentang petunjuk pelaksanaan dan standar biaya perjalanan dinas serta perjalanan pindah bagi bupati, wakil bupati dan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintahbupati muaraberita daerah kabupaten muara enim tahun nomor kop skpd lembar nomor surat perintah perjalanan dinas (spp) pegawai yang memberi perintah nama nip pegawai yang diperintah .|a. pangkat dan golongan menurut tahun jabatan tingkat menurut peraturanketerangan lain lain dikeluarkan muara enim pada lengua) menes pejabat yang menerbitkan spd nama pangkat nip ia, lampiran peraturan bupati muara enim nomor pekan tanggal mer kop skpd surat perintah tugas nomor dasar peraturan daerah tentang apbd. peraturan bupati tentang perjalanan dinas. dst. memerintahkan kepada nama nan pangkat golongan lima jabatan dst. ditetapkan oee oma pada kan, mera ena pejabat yang menerbitkan spt nama pangkat nip |
salinan atiperlu diatur kembali mengenai tugas pokok, fungsi dan tata kerja pada sekretariat daerah kabupaten seka:. kg!: unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kepala daerah adalah bupati sekadaf.j sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten sekadau, ge. sekertaris daerah adalah sekertaris daerah kabupaten sekadau, asisten adalah asisten sekretaris daerah kabupaten sekadai. pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten sekadau, eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural:: staf adalah seluruh pegawai sekretariat daerah kabupaten sekadau1 membantu bupati dalam merumuskan program kerja, merumuskan sasaran, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina pengkovsekadau terdiri dari: sekretaris daerah:sekadaumem amanyusunan kebijakan, mengkoordinasikan membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas dinas daerah mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah serta lembaga lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan v:, pengos:mengarahkan asisten, kepala bagian, kepala dinas badan kantor dan camat berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ada untuk pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana sesuai sasar: unsur pembantu sekretaris daerah dibidang pemerintahan yang mempunyai tugas pokok melakukan perumusan program kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan penyelenggaraan bidang pemerintahan, pertanahan, hukum dan ham serta mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah yang berada dalam jalur: koordinatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku:. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana'dimaksud dalam asisten pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut: perumusan program kerja dan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan asisten pemerintahan meliputi bagian pemerintahan, pertanahan dan hukum dan ham, pengiwordinasian perumusan bahan dan penyelenggaraan kebijakan meliputi bidang. pemerintahan, pertanahan dan hukum dan ham, penyusunan petunjuk teknisyelenggaraan program kerja dan rencana kegiatan asisten pemerintahan meliputi bidang pemerintahan, pertanahan dan hukum dan ham,gendalian pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan asisten peter:tahan meliputi bidang pemerintahan, pertanahan dan hukum dan ham, fasilitasi pelaksanaan tugas skpd yang berada dalanasisten pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf membawahi dan mengkoordinasikan: bagian pemerintahan, bagian pertanahan, bagian hukum dan halaksanakan sebagian tugas asisten pemerintahan merencanakan operasional, pelaksanaan kebijakan dan standarisasi bidang pemerintahan, menyusur kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pengembangan kapasitas, evaluasi dan monitoring pengendalian penyelenggaraan tata pemerintahan, otonomi daerah, serta kerjasama antar daerah. amamerencanakan operasional, penyelenggaraan kebijakan dan serta monitoring dalam penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan dan kelurahan sesuai dengan peraturan. dan perundang undangan yang berlaku, mengkoordinasikan dalanpengembangan dan kerjasama antar daerah, pelaksanaan kebijakan bidang urusan pemerintahan daerah, penataan daerah., fasilitasi dewan pertimbangan otonomi daerah dan hubungan antar membar, | . monitoring dan evaluasisebagaimana dimaksud dalam huruf mem: wahi suk bagian tata pemerintahan, suk bagian otonomi daerah, dan suktata pemerintahan sebagaimana dimaksud dalan huruf mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian pemerintahan menyiapkan bahan kebijakan teknis, penyusuntata pemerintahbidang tata pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, menyiapkan bahan dalam rangkadalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah ppd) berdasarkan ketentuan yang berlaku, menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugasi pembantuan kepada desa, menyiapkan bahan, menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan desa kelurahan, menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan desa kelurahan wilayah kabupaten, menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan skala kabupaten, menyiapkan bahan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan daerah kepada kecamatan dan atau kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan antarrnikahannya, ri.gg. mem ea sub bagian otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam ni huruf mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian pemerintahan siotonomi daerah sesuai dengan ungkap tugasotonomi daerahotonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan otonomi derah, menyiapkan br storing dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah: menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kpj) bupati berdasarkan ketentuan yang berlaku, menyiapkan bahan pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah termasuk pembentukan kecamatan, pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah, menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pembentukan asosiasi daerah badan kerja sama daerah, menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dewan pertimbangan otonomi daerah dprd): menghimpun, menganalisa, mengkoordinasikan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dalam rangka memantapkan otonomi daerah serta menyusun tahun pembinaan serta pengembangannyakerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian pemerintkerjasama antar daermer.. dan kegiatan sub bagian kerja sama antar daerahpenyelenggaraan bidang, pengembangan dan kerjasama antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku bagian pertanahan bagian pertanahan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan standarisasi bidang pertanahan, menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengembangan kapasitas, evaluasi dan monitoring pengendalian penyelenggaraan inventarisasi dan tata guna tanah, sub bagian pengendalian pertanahan, pengadaan dan penyelesaian sengketa tanah: perencanaan operasional dibidang pengaturpenyelenggaraan penyelesaitata guna tanah dan tata ruang serta pemetaan, penyiapan administrasi pengadaan tanah untuk kepentingan umumi3bagian inventarisasi dan tata guna tanah, sub bagian pengendalian pertanahan, sub bagian pengadaan dan penyelesaian sengketa tanah. sub bagian sebagaimana dimaksud pada uminventarisasi dan tata gunarencanaan kegiatan kerja sub bagian inventarisasi dan tata guna tanah untuk acuan pelaksanaan tugas. menginventarisir tanah asset pemerintah daerah dan menginventarisir kebutuhan pengadaan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan. menyusun draft final rencana kegiatan penggunaan tanah.. melakukan sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah tan kepada instansi terkait menyiapkan dan menyktor.a.ib bagian pendayagunaan tanah. melaksanakan koordinasi kepada sib bagian lainnya yang ada pada bagian pertanahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasga. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya. sub j3bagian pengendalian pertanahanndalian pertanahanmerencanakan kegiatan kerja sub bagian pengendalian pertanahan untuk acuan pelaksanaan tugas, menentukan subjek objek retribusi tanah, mengendalikan pengawasan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan ijin lokasi, menetapkan pedoman kawasan budidaya dan non budidaya kabupaten termasuk perlindungan sumber daya alam, nanang menyela dan menghimpun peraturan perundang undangan serta petunjuk o0d kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas sub bagian pengendalian dadadaan dan penyelesaian sengketa tanah sebagaimana dimaksud dalam (l)adaan dan penyelesaian sengketa tanadaan dan penyelesaian sengketa tanah mempunyai fungsi sebagai berikut,sub bagian penyelesaian sengketa tanah, menyusun rencana program kegiatan, baik program bulanan, tahunan maupun insidentil, melakukan penetapan dan subjek dan objek redistribusi tanah serta nti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absence, menerima, menelaah dan mengevaluasi laporan ataupun pengaduan sengketa tanahf . melakukan identifikasi serta mengupayakan penyelesaian sengketa tanah garapan dan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, melakukan penetapan tanah ul, melakukan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, mengevaluasi dan melakukan pengkajian program kegiatan yang telah dun akan dilaksanakan, melaksanakan koordinasi, dengan dinas instansi pemerintah, swasta, bumn, bumi dan sub bagian lainnya yang ada pada bagian pertanahan. memperbanyak dan menyebarluaskan produk produk hukum dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pertanahan. il. membagi tugas kepada bawahan supaya tugas tugas sub bagian penyelesaian sengketa pertanahan terbagi habis dan terlaksana dengan baik. mengevaluasi tugas bawahan selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan tiap akhir tahun yang dicantumkan dalam daftar penilaian pekerjaan, melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. bagian ketujuhmbantu asisten tata pemerintahan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang hukum can ham sesuai lingkup tugasnya berdasarkan: merencanakan operasional program kerja dan kegiatan bidang hukum dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan peraturan perundang undangan, pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang bantuan hukum dan ham, pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang dokumentasi hukum, penyusunan kegiatanmonitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang hukum dan ham, dan dh. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya. bagian hukum dan ham sebagaimana dimaksud dalam huruf a0. membawahi tag sub bagian peraturan perundang undangan dan pengawasan produk hukum, sub bagian bantuan hukum dan ham: sub bagian dokumentasi dan informdan pengawasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam jlraturan perundang undangan dan pengawasan produk produk hukum sesuai dengan lingkup tugas dantana bagian peraturan perundang undangan dan pengawasan produk hukueraturan perundang undangdengan ketentuan peraturan yang berlakudengan lembaga legislatif dalam rangka pembahasan dan pengesahan peraturan daerah, menyiapkan bahan dalam rangka pengesahan produk, memantau, melakukan penelitian dan pengkajian serta penelaahan produk produk hukum, melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang undangan dan produk hukum daerah serta menyiapkan bahan tindak lanjut: memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan:antuan hukum dan ham sebagaimana dimaksud dalam (lydilaksanakan program dan kegiatan bidang bantuan hukum dan ham sesuai dengan lingkup tugas dan kewenanganbantuan hukum dan hatentang kerja dan kegiatan sub bagian bantuan hukum dan habantuan hukum dan ham, menyginyentarisir permasalahan yang berkaitan dengan perdata dan tata usaha negara dari menyiapkan bahan petunjuk teknis pemecahannya, memainkan bahan konsultasi dengar instansi lain dalam rangka penyelesaian sengketa atau masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas, menjadi kuasa hukum untuk mewakili pemerintah kabupaten dalam menyelesaikan perkara, menyusun bahan koordinasi perlindungan dan penegakan ham serta penyiapan rencana aksi ham daerah: melaksanakan pembinaan terhadap penyidik pegawai negeri sipil ppn) daerah, menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan bantuan hukum dan hamri mendistribusikan tugas kepada matahari sesuai bidang tugas masing masing: mm. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan: londokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalamdokumentasi dan informasi hukdokumentasi hukud dokumentasi hukum, sd. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem jaringan informasi dan dokumen tasi hukum daerah, melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengambilan bahan bahan dokumentasi hukum, 'mengumpulkan dan memperbanyak produk produk hukum daerah yang telah diundangkan khususnya peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan instruksi bupati serta ketentuan ketentuan lain yang timbul dan berhubungan dengan tugas pemerintah daerah, melaksanakan publikasi dan sosialisasi terhadap produk produk hukum daerah serta menyebarluaskan segala peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan tugas pemerintah daerah, mensistematisasikan penyimpanan dokumen dokumen penting yang berkaitan dengan bidang hukum termasuk membuat konsep katalog abstraksi produk produk hukum untuk memudahkan dalam penerus kembali, menyimpan dan mengamankan dokumen dokumen yang bersifat kebijakan dari pemerintah daerah serta memberikan pelayanan informasi hukum, j3. menginwntarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang dokumentasi hukum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahkomp. melaksanakan tugas lainnya: yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya. bagian kedelapan asisten pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat asisten pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah unsur membantu sekretaris daerah :melaksanakan pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakatpembangunan, perekonomi: perumusan bahan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan asisten pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat: penyusunan petunjuk teknispenyelenggar, pengendalian pelaksanje.mengkoordinasikan perumusan bahan dan penyelenggaraan kebijakan meliputi bidang pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, fasilitas pelaksanaan tugas satuan kerjainta: dan bagian kesejahteraan rakyat: hp)bangunan, perekonomi serta melaksanakan program dan kegiatan bidang pembangun: merencanakan operasional kegiatan bidang pembangunan sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan: perencanaan operasional program dan kegiatan bidang pembangunan, penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang penyusunan program pusat, penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pengendalian pembangunan daerah, penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pelaporan pembangunan daerah, ipengkoordinuasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis proses pengadaan barang jasa bidang kontruksi dan non kontruksi lingkungan daerah baik melalui penunjukan langsung, pemilihan langsung maupun pelelangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pembangunmbangunan sebagaimana dimaksud dalam membawahi: sub bagian program dan pusat data elektronik, dan sub bagiprogram dan pusat data elektronik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian pembangunan. li) sub bagian program dan pusat data elektronikperencanaan teknis serta melaksanakan koordinasi penyusunan program pembangunan daerah dan pengelolaan data elektronik daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. untuk melaksanakan tugas pokok sebagian dimaksud pada sub bagian program dan pusat data elektronikak'ingin dengan bidang tugasnya, menyusun rencana kerja sub bagian penyusunan program dan pusat data elektronik sebagai pedoman dan acuan kerja, melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan progam dan kegiatan lingkungan sekretariat daerah, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyu'imbinaan teknis administratif dalam rangka penyusiimkoordinasi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan program kembar.guna daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan menyusun langkah tindak lanjutnya: menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka perencanaan kerja dan pengelolaan data elektronik, pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian sistem informasi lingkungan pemerintah kabupaten, merencanakan operasional kegiatan dan program penyediaan perangkat lunak sarana, pengolahan data dan penyajian informasi, melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap penggunaan perangkat 'rak pemrosesan data elektronik serta sistem informasi dan komputerisasi lingkungan pemerintah kabupaten, 'mertlaporanmelaksanakan koordinasi penyusunan lapor hasil man dan petunjuk teknis serta bahan bahan lainnya yang berhubungan dengan penganalisis dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah, menyusun rencana kerja sub bagian pelaporan sebagai pedoman dan acuan kerja, cc. menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan daerahr.siapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan ekspor visualisasi hasil pen bangunan daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja dae rah kabupaten . suai bidang tugasnya: dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya. bagian kesepuluh bagian perekonomian bagian perekonomian sebagaimana dimaksud dalam (l). serta melaksanakan program dan kegiatan bidang perekonomirekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut merencanakan operasional kerja bidang perekonomian sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan, penyusunan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang perekonomian, penyu nan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pembinaan perekonomian masyrakat, penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pembinaan usaha, penyusunan. petunjuk teknis pelaksanaan tugasserta menyusun dan mengolah rencana strategis daerah dibidang perekonomian, penyelenggaraan program kerja dan rencana kegiatanpengendalian pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan bagian perekonomian, meliputi urusan pembinaan sarana perekonomian, pembinaan ekonom: masyarakat, pengembangan produksi, pembinaan usaha dan pembinaan investasi menyusun dan mengolah rencana strategis dibidang perekonomian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perekonomirekonomian sebagaimana dimaksud dalam huruf mamba wahi sub bagian pembinaan perekonomian masyrakat: dan sub bagian pembinaan usahperekonomian masyrakatperekonomian masyrakat dan pembinaan usahasub bagian pembinaan perekonomian masyrakat sebagai acuan kerja, mengkaji dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pembinaan perekonomian masyrakat, penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan ekonomi kemasyarakatan, jalan dan jembatan, perhubungan dan telekomunikasi, pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan, pertambangan dan lingkungan hidup dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi pembinaan perekonomian masyrakat"melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pembinaan perekonomian masyrakat sertabiasnya. sub bagian pembinaan usahausaha. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian pembinaan usahkerja sub bagian pembinaan usaha sebagai acuan kerrii, cc. mengkaji dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pembinaan usaha, penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan usaha, koperasi dan ukm, perindustrian, perdagangan dan pasar, bumn dan bumi, perkreditan dan lembaga lembaga keuangan, kerja sama bidang ekonomi menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi pembinaan usahausaha ser.mbantu asisten pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan dan partisipasi masyarakat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. nan wwwmerencanakan operasional kerja bidang kesejahteraan rakyat sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan penyusunan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang pendidikan, mental dan spiritual, cc. penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pendidikan, mental dan spiritual: penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pengembangan sosial, penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis fasilitasi kegiatan bidang bina agama dan kelembagaan, mengkoordinasikan dalam penyelenggaraan pendidikan mental dan. spiritual, sub bagian: pengembangan sosial dan sub bagian bina agama dan kelembagaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kesejahteraan rakyat bagian kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf: membawahi suk bagian pendidikan mental dan spiritual, sut bagian pengembangan sosial, dan suk bagian bina agama dan kelembagpendidikan mental dan spiritudidikan mental dan spiritualdidikan mental dan spiritu mental dan spiritual, menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bantuan keuangan bidang pendidikan mental dan spiritupendidikan mental dan spiritual, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga mengkoordinasikan dalam hal penyelenggaraan pendidikan mental dan spiritual mental dan spiritual: embangan sosigembangan sosial sesuai dengegembangan sosigembangan sosial, menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bantuan keuangan bidang pengembangan sosibantuan sosial, organisasi sosial, rehabilitasi sosial dan pengelolaan peninggalan sejarah dan kepahlawanan mengkoordinasikan dalam hal penyelenggaraan dan pengembangan sosial. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan keuangan dan sumbangan bidang pengembangan sosialia penilaian kinerja kepada bawahan, .3nina agama dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam il)bina agama. dan kelembagaabina agama dan kelembagbina agama dan kelembagaan, menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bantuan keuangan bidang bina agama dan kelembagaankehidupan beragama, fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji, bantuan rumah ibadah dan organisasi organisasi bersifat keagamaan mengkoordinasikan dalam hal penyelenggaraan dan bina agama dan kelembagaan melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan keuangan dan sumbangan bidang rina agama dan kelembagaanrpecahan masalah,). sn6eeeeaaaaaaa aa aa aa aaa: dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup bugs snya. bagian kedumembantu sekretaris daerahsnjan, adminstrasi umum dan perlengkapan, kehumasan(l) asisten adm. niperumusan bahan kebijaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis dalam ha: penyelenggaraan hubungan masyarakat dan keprotokolan, pengkooriinasiil) asisten administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam huruf membawahi bagian umum, bagian humas dan protokol, dan bagian organisasi. a9,tigabelas bagian umum bagian sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas membantu asisten administrasi menyusun bahan penetapan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan program dan kegiataniapan bahan dan petunjuk teknis urusan umum pengelolaan tata usaha dan kepegawaian, bh. penyiapan bahan dan petunjuk teknis urusan pengelolaan keuangan sekretariat daerah, penyiapan bahan bahan dan petunjuk teknis urusan rumah tangga bupati, wakil bupati dan sekretariat daerah, penyiapan bahan dan pembinaan, mengkoordinasikan, monitoring dan penyelenggaraan urusan umum, penyusunan balin kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, penyusunan rencana kerja dan kegiatan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan serta administrasi kepingan lingkungan sekretariat daerah dan mengurus rumah tangga jabatan serta pembinaan sandi dan telekomunikasi daerah sesuai kebijakan, pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan, pengkocrdinasian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan serta administrasi keuangan lingkungan sekretariat daerah din mengurus rumah tangga jabatan serta pembinaan sandi dan telekomunikasi daerah:. bagian umum sebagaimana dimaksud dalam huruf membawahi sub bagian keuangan, sub bagian ketatausahaan dan kepegawaian sub 3bagian rumah tangga dan perlengkapan. sub bagian sebagaimana dimaksud pada (l)keuang. dan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. untuk "dan petunjuk teknis serta bahan bawah lainnya yang ber gabungan dengan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun rencana kerja dan kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dan acuan kerja:keuangan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan, menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan keuangan sekretariat daerah, menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan bagi bendaharawan sekretariat daerah:j3. menjabarkan kebijakan atasan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, kk.'vang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. sub bagian ketatausahaanyelenggaraan tata usaha dan kepegawaianketatausahaan dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut: penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan tata usaha, kearsipan dan kepegawaian sekretariat daerah, merencanakan kegiatan kerja sub bagian ketatausahaan dan kepegawaian, cc. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan dan kepegawaian lingkungan sekretariat daerah, penyiapan bahan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan tata usaha bupati dan wakil bupati, ce. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan tata usaha sekretaris daerah, penyusunan bahan petunjuk teknis serta monitoring dalam penyelenggaraan pengadaan barang, alat tulis kantor alat perlengkapan kantor lat perlengkapan kantor serta perlengkapan dilingkungan sekretariat daerah. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang tata usaha umum dan pimpinan, mengkoordinasikan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang tata usaha umum dan pimpinan, ji. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan kabupaten bidang ketat saha dan kepegawaian sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, penyelenggaraan pelayanan tata usaha umum dan administrasi lainnya lingkungan staf ahli bupati, pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi bidang ketatausahaan dan kepegawaian, pelajar aan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ketatausahaan umum dan kepegawaian, sub bagian rumah tangga dan perlengkaprumah tangga jabatan dan pengadaan barang alat tulis kantor alat perlengkapan kantor apk) dilingkungan.rumah tangga dan perlengkapan sebagai pedoman dan acuan kerja, .c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tanggajabatan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan urusan rumah tangga jabatan: menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan administrasi dan ketatausahaan rumah tangga. jabatjabatan, menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan barang barang perlengkapan dan perabotan link aj. memelihara dan membina keamanan, ketertiban serta ketenteraman rumah jabatan, mengatur jam tamu dan piket jaga pada rumah tangga jabatan, mengatur dan membina prabu acara, prabu tamu dan ajudan pada rumah tangga jabatan, menurun.s pemeliharaan rumah jabatan bupati dan wakil bupati serta rumah dinas sekretaris daerahga nya, menjabarkan kebijakan atasan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, ss..han pertanggungjawaban, dan bnempatbelas bagian humus dan protokol bagian jurnal dan protokol sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok membantu asisten administrasi merumuskemasyarakatan dan keprotokolan lingkungan pemerintah kabupateyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis urusan humas, penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis urusan protokol cc. penyusunan bahan dan saran kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, penyusunan rencana kerja dan kegiatan penyelenggaraan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan, mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemberitaan, informasi dan komunis asi tentang kebijakan pemerintah kabupaten kepada masyarakat, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang humas dan protokol. bagian humas dan protokol sebagaimana dimaksud dalam membawahi sub bagmasyarakathubungan masyarakatkegiatan yang berkaitan dengan hubungan masyarakat lingkungan pemerintah kabupaten sekadau: menyiapkr:en, menyiapk, menghimpun, mengolah, melaksanakan inventarisasi dan menyelenggarakan pendokumentasian bahan bahan penerbitan dan pemberitaan, menyiapkmemperjelas, memberdayakan kontribusi media massa kepada daerah termasuk, j3. memberikan pelayanan informasi dan komunikasi kepada lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan lainnyarurusan keprotokolan dan perjalanan dinasprotokol dan perjalanan dinrotokol dan perjalanan dinas sebagai pedoman dan acuan kerja: menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas lingkungan sekitar daerah:sekadau, menyiapkan penyelenggaraan penerimaan lagdan mengatur jadwal perjalanan dimas bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah: mengatur tata cara perjalanan dinas dan menerbitkan surat perintah perjalanan dinas spp) bagi pejabat dan pegawai lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan pembinaan terhadap para ajudan pimpinan, menyusun konsep pidato pimpinan berdasarkan masukan teknis dari masing masing bidang yang terkait, melaksanakan pendokumentasian bahan bahan yang berhubungan dengan urusan keprotokolan, oo. member bsub bagian. sandi dan telekomunikasi| dan kegiatan pengelolaan pembinaan sandi dan telekomunikasisandi dan telekomunikasidan kegiatan sub bagian sandi dan telekom1nikahi sebagai pedoman dan acuan kerja,umum dan perlengkapan, sandi dan telekomunikasi usaha lingkungan sekretariat daerah, menyusun pedoman dan petunjuk teknis koordinasi pengelolaan sandi dan telekomunikasi lingkungan sekretariat daerah: mengkoordinasikan pengaturan pengiriman dan penerimaan berita sandi dan telekormmanikasi serta membina dan memelihara alat alat sandi dan telekomunikasi lingkungan sekretariat.belas bagian organisasi bagian organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok membantu asisten administrasi menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan penataan organisasi kelembagaan perangkat daerah dan laki, penatalaksanaan serta formasi dan analisis jabatan sesuai ketentuan peraturan yang berlakuyusunan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan dan penatalaksanaan serta pendayagunaan aparatur negara dan analisis rasi jabatan, penyusunan program, rencana kerja dan kegiatan pembinaan kelembagaan dan ketatalak santan serta pendayagunaan aparatur negara dan analisis formasi jabatan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan, cc. mengkoordinasikan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan dan penatalaksanaan serta pendayagunaan aparatur negara dan analisis formasi jabatan, bagian organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf membawahi sub bagian kelembagaan, stb bagian kctatalaksanaan, dan sub bagian formasi dan analisaataan kelembagaan organisasi perangkat daerah dan laki sesuai dengan ketentuan yang berlaku. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada (l) sub bagian kelembagakelembagaan sebagai pedoman dan acuan kerja, cc. menyiapkan bahlingkungan pemerintah kabupaten, menyusun bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan organisasi kelembagaan perangkat daerah dan pendayagunaannya, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penerapan laki lingkungan pemerintah kabupaten sekarat, menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan, dan evaluasi laki link angan pemerintah kabupaten sekadau, menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan dan mengkoordinasikan penyusunan laki, menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, menyiapkan bahan danj3. memainkan bahan penyusunan evaluasi dan pendayagunaan kelembagaan organisasi perangkat daerah, menyiapkan bahan penyusunan penjabaran tupoksi satuan kerja perangkat daerah sebagai pedoman dan acuan kerja, menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan lembaga unit kerja pelayanan umum, menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal bagi instansi satuan kerja perangkat daerah link angan pemerintah kabupaten sesuai tugas dan fungsi enatalaksanpenatalaksanaan sesuaitatalaksanusun rencana kerja dan kegiatan sub bagian penatalaksanpenatalaksanaan, menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan dan evaluasi penatalaksanaan lingkungan pemerintah kabupaten sekadau, menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis tata naskah dinas dan pelaksanaan sistem dan prosedur kerja termasuk pembakuan kerja, standarisasi sarana dan standar pelayanan sesuai pedoman, norma, standar dan kriteria yang telah ditetapkan::ii.formasi dan analisa jabatan sebagaimana dimaksud dalam (l)il bagian formasi dan analisis jabatformasi dan analisis jabatan berdasarkan peraturanformasi dan analisis jabatan serta penghitungan beban kerja sesuai ket tuan yang berlaku: menyiapkan bahan pengusulan pengembangan sumber daya manusia dan pem binaan kepegawaian lingkungan sekretariat daerah, melakukan pelayanan administrasi kepegawaian ter masuk melaksanakan pergi formasi dan analisis jabatan serta penghitungan beban kerja,yusunan jenis dan rumpun jabatan fungsional sesuai kebutuhan lingkungan pemerintah kabupaten berdasarkan pedoman dan ketentuan perundang undangan yang berlaku, menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan formasi dan analisa jabatan lingkungan pemerintah kabupaten sekadauibagian keenamj "ll:, sekretaris daerah wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemeran.(lsekadau, kepala bagian jarig membidanginya,m asisten kepada sekret.vang melaksanakan tugas pada sekretariat daerah kabupaten sekadau tetap melaksanakan tugas pada sekretariat daerah kabupaten sekadauakan diatur kemudian dengan surat keputusan kepala daerah sepanjang sesuai dengan tuseptember sekretaris daerah kabupaten sekadau ttl yohanesjhon berita daerah kabupaten sekadau tahun nomor kepala bagian hukum dan ham setda. kabupaten sekadau subhan, sos, pembina nip. men akan manga danang meta an pat ban bkimpakhyamam anie "matan ketika pen kirkeniatakomette anta kanan unneanan akan anal kab paten seka dau tanggal september pena lan sekretaris daerah: paman aaa pln allah mana maa malam nan eng pem na aa a asisten aokaastrasi sai ana bangunan, asisten administrasi pemerintahan perekonomian dan umum kesejahteraan rakyat naa menuju lan men aka mann aan aer mann pena tema ran pan anna an: kanal salsa bagi bagian gelar, bagian bagan zee saba bagian akan aga pen una bertanah dan pes bangunan kekakuan intai wind sas. dean aturan agama, pertanahan makna dan hki bunguran perekokoni rakyat kau protokol orgalsas penanaman ata man nama sarana mana ban sam meat mars pra map lag men anda man amal ala mematememeenti lan pena mana mud kala tana mem maan ama tenaga mna pemantau makanan naa akan seakan nan bagikan giat eas subbagian subbagian pri sana myentarisasi pane maan pembinaan pendidikan ses bagian suska ian sus saga ata perundang undang storey dan kat rata yana dan tata gua adi bisa anda ekor1 metal dan keuangan hutan keren san lintasan tanah pot gan dan enam ask kotanistrasi masyarakat spiritual pop produkhukum penibanguran . anu ant akan oat mang rara kelapa, lama tamah mal ran pan naa maa aan . laporan (aal pak train tatum" bur kaa plan aan pena ena one laka tag anang nana sufragan, dany snp bagian bubba subbagian subbagian buseagian subbagian| oman maa men genoaunn jeaiauan pusat pembinaan bengenbangamn ketatausahaan tu, oks dan sea tenan pertanahan hat: roa usaha sia dan tebegavsain pena ienattsntonin a.o rentan amat cam luka bat minah ada pan rem lage tam kan maa pama pelat masa men saha ama pln any d5: lte ann pen mag ata ter men aaa ama tebakan nrp sam tatanan mea tland mea . mal bale sufragan bae kena part sea sus sesan ani: pn: subbagian siseagan lan subbagian subbagian woman ben dengan bet asa dar mna anna sbb aan pergerakan agama dak run tangga gan semi ban nenek dewa, poruisentasi tel ena gumbo data bima agama daa. ari pot meme aal ina rta kelepergaan , tee tunas pnp nam laut tea perlengkapan modi mma ani ane tpa pler peran pa, mana lha men mma aan ditetapkan sekadau pada tanggal september bupati sekadau diundangkan sekadau nada tanggal september siwon petrus sekretaris daerah kabupaten sekadau ttd yohanesjhon berita daerah kabupaten sekadau tahun nomor kepala bagian hukum dan ham setda kabupaten sekadau sos. pembina er5 dapo |
l)) sb)ejabat struktural padangka huruf angka ubah menjadi kepala sub bagian perangkat pekon dan kelurahan. angka iii dibawah huruf ditambah huruf yaitu kepala bagian layanan pengadaan barang dan jasadrs. hi. mukhlis basri, st. , mt.,mperubahan atasii. huruf kasual perangkat pekon kelurahan. tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan sub bagian perangkatlam administrasi pemerintah peko.. memantau pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan pekon dan kelurahan. menyusun petunjuk teknis pembinaan aparat pekon dan kelurahan. iii. asisten bidang ekonomi pembangunan b1. bagian layanan pengadaan barang dan jasa tugas pokok mengkoordinasikan mengatur, membina, dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa. uraian tugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan kantor layanan pengadaan barang dan jasa. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang jasa kantor layanan pengadaan barang dan jasa. menyusun program kerja dan anggaran kantor layanan pengadaan barang dan jasa. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa kepada bupati. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia terkait pengadaan barang dan jasa. menugaskan menempatkan memindahkan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban kerja masing masing. menetapkan staf pendukung kantor layanan pengadaan barang jasa. kepala sub pengadaan pekerjaan konstrukpekerjaan konstrukkerjaan konstrukkerjaan konstrukkerjaan kontruksi. memfasilitasi pokja dan melakukan pemilihan penyediaan pekerjaan konstruksi mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelangkerjaan konstruksi kepada ppt melalui kepala kantor. mengkoordinir penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi. mengusulkan bantuan tim teknis atau tim ahli kepada kantor untuk pekerjaan konstruksi. kepala sub pengadaan jasa konsultajasa konsultajasa konsultajasa konsultajasa konsultasi. memfasilitasi pokja dan melakukan pemilihan penyedia jasa konsultasijasa konsultasi kepada ppk melalui kepala kantor. mengusulkan bantuan teknis atau tim ahli kepada kantor untuk jasa konsultasi. kepala sub pengadaan barang dan jasa lainnyabarang dan jasangadaan barang dan jasa lainnyangadaan barang dan jasa lainnyangadaan pengadaan barang dan jasalainnya. memfasilitasi pokja dan melakukan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa lainnyangadaan barang dan jasa lainnya kepada ppk melalui kepala kantor. mengusulkan bantuan teknis atau tim ahli kepada kantor untuk barang dan jasa lainnya. bupati tanggamus, dto bambang kurniawan |
berita daerah kabupaten bandung nga, ngapa, ag nomor tahun peraturan bupati bandung nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan dan pengelolaan pajak penerangan jalngelolaan pajak penerangan ja:penerangan jalanpenerangan jalanpenerangan jalanpenerangan jalan. untuk kegiatan pemeriksaan pengendalian pajak penerangan jalan. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.enerangan jalkartu kendali subjek dan objek pajak penerangan jalan sekurang kurangnya memuat pendaftaran, jumlah pemakaian tenaga listrik dan besarnya ketetapan pajakjumlah pemakaian tenaga listrikerangan jal formulir ssd dan bend. tata cara pembukuan dan pelaporan bagian kesatu pengguna tenaga listrik pt. pln setiap pembayar pajak sebagaimana dimaksud dalam diberikan tanda bukti pembayaran oleh pt. pln. pt. pln wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada bupati berupa rekapitulasi rekening listrik yang dicetak berjenis tarif, dan rekapitulasi realisasi penerimaan ppj per jenis tarif. bagian kedua pengguna tenaga listrik non pldan pengelolahasilkan sendiri. penggunaan kwh meter jtl bulan faktor arus harga satuan listrik tidak mengunakan kwh meter pemakaian daya kva jtl daya kva) pemakaian listrik jam nyala) harga satuan listrik cos&bawah ini harga satuan tenaga listrik penggunaan. i i dengan jumlah daya pembangkit tenaga listrik diatasdprd adalah dewan perwakilan rakyatt. pln adalah pt. pln (persero) dbb, apj bandung, pt. pln (persero) dbb apj majalaya, pt. pln (persero) dbb apj cimahi. pejabat yang ditunjukejabat kepala dinasnilai jual tenaga listrik yang selanjutnya disingkat jtl dalam hal tenaga listrik yang berasal dari pln dan bukan pln dengan pembayaran, jtl adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik rekening listrik: dalam hal tenaga listrik yang berasal dari bukan pln dengan tidak dipungut bayaran, jtl adalahdialam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain wajib penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik. dikecualikan dariapasitas tertentu sebagaimana dimaksud pada butir adalah sebesar bawah kva. bab iii dasar pengenaan tarif dan masatata cara perhitungan jtl sebagaimana pada huruf tercantum pada lampiran yang idak terpisahkan dari peraturan bupati ini. tarif pajak ditetapkan sebagai berikut penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain atau dihasilkan sendiri bukan untuk industri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar (enambab mekanisme tata cara pemungutan pajak bagian kesatu pendaftaran dan pendataan tata cara pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik dari pt. pln dilaksanakan oleh pt. pln. tata cara pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik non pt. pln dilaksanakan oleh dinas. tata cara pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ini sebagai berikut: wajib pajak yang menggunakan listrik non pln wajib mendaftarkan penggunaan listrik selambat lambatnya (lima belas) hari kepada dinas utd pajak daerah: kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ini dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan pendataan berupa speed yang diberikan oleh petugas kepada wajib pajak: setelah dokumen sebagaimana maksud pada huruf ini dikirim atau ceritanya formulir pendaftaran kepada petugas pajak daerah:: untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak, ppd cantumkan dalam setiap dokumen perpajakan daeraheluruh data perpajakan yang peroleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ini himpun dan catat atau tuangkan dalam berkas kartu data, yang merupakan hasil akhir yang jadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak berhutangutd pajak daerah selambat lambatnya t. pln merupakan speed. besarnya ketetapan pajak diterbitkan sekaligus dalam rekening listrik pt. pln. berdasarkan speed sebagaimana skpd. skpd sebagaimana maksud pada huruf ini speed tidak sampaikan dalam jangka waktu yang tentukan dan telah tegur secara tertuliskewajiban mengisi speed tidak dipenuhi, pajak yang berhutang hitung secara jabatan dan ini maksud pada huruf dan tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah tentukan, maksud ini tidak besar pajak berhutang pada masa pajak dituangkan dalam rekening listrik yang diterbitkan oleh pt. pln. pembayaran sebagaimana dimaksud pada ini, dilakukan pada saat pembayaran besarnya tagihan yang tercantum dalam rekening listriksuatu naskah kerjasama antara bupati dengan pemimpin pt. pln. paragraf tata cara pembayaran pajak yang menggunakan tenaga listrik non pln bupati menunjuk kepala dinas dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah. bupati cg. kepala dinas menunjuk pejabat lingkungan satuan kerja dinas. pembayaran pajak dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh bupati selanjutnya disetorkan kassanksi administrasi berupa bunga sebesar (dua persen) dari pajak yang belum atau kurang dibayar. dalam hal wajib pajak tidak dapat melakukan pembayaran sebagaimana wajib pajak mengusulkan pembayaran secara angsuran kepada bupati. bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menganggur pembayaran terutang dalam kurun bulan dengan bunga sebesar dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayaryo. bupati cg. kepala dinasbbini bupati cg.bupati cgbupati cg.aa: rela bupatian retribusi daerah dengan rakhmat tuhan yang maha esa bupati sekadau, menimbang bahwa dalam rangka tertibadministrasibagi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah kabupaten sekadau, ketentuan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu, ketentuan peraturan daerah nomer tahun tentang retribusi jasa umum dan ketentuan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa usaha, perlu mengatur tata cara penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah kadaluwarpajak, peraturan daerah kabupaten sekadau nomor tahun tentang pajakmemutuskan: menetapkan tata cara penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerahpendapatan daerah yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas pendapatan daerah kabupaten sekadau. inspektorat daerah adalah inspektorat. kabupaten sekadau. bagian keuangan adalah bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten sekadaoiutang pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dihapuskan pajak daerah terutang yang dapat dihapus adalah pajak yang terutang, yang tercantum dalam skpd:kan bertambah, pajak terutang untuk wajib pajak orang pribadiatau kekayaan, wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan lagi, hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, atau dokumen sebagai dasar penagihan pajak telah ditemukan dan telah dilakukan penelitiajak yang terutang untuk wajib pajak badan menurut data administrasi pada dinas tidak dapat atau tidak mungkin bagi ditagih disebabkan: wajib pajak bubar, likuidasihak pemerintah daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilakuretribusi daerah terutang yang dapat dihapuskan adalah retribusi vang terutang, yang tercantum dalam ll. skr, std. bh. retribusi terutang untuk wajib retribusi orang pribadi, yang menurut data administrasi pada dim: retribusi terutang untuk wajib retribusi badan, vbubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung retribusipemerintahbupati,apat dihapus. pajak yang terutang dan atau retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam dan hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya laporan. hasil penelitian:gihan, hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf ini, diaudit oleh inspektorat daerah, cc. hasil audit disampaikan kepada kepala dinas,bupati, bupati berwenang menghapus piutang pajak daerah dan atau piutang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam dan peraturan bupati inidengan keputusan bupati. dengan berlandaskan keputusan bupati sebagaimana dimaksud kepala dinas dan kepala bagian keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing.tanggal februari sekretaris daerah kabupaten sekadau tisetda. kabupaten sekadau mh subhan, sos, si. pembina nip. jj ) dinas kabupaten tanggamus, dinyatakan bahwa terdapat penambahan sub bagian dan seksi pada dinas peternakan dan kesehatan hewan dan adanya perubahan tugas pokok dan fungsi pada dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi, sehingga perlu disusun tugas pokok dan uraian tugas jabatan struktural bagi dinas yang berubah nomenklaturnyadinas kabupaten tanggamus dalam melaksanakan tugasberita daerah kabupaten tanggamus tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan lampiran tentang tugas pokok dan uraian tugas jabatan struktural dinas peternakan dan kesehatan hewan. angka huruf diubah menjadi kepala sub bagian umum dan dibawah huruf ditambah huruf kepala sub bagian keuangan kemudian angka dibawah huruf ditambah huruf yaitu kepala seksi pengamatan dan pengawasan obat hewan, dan pada angka dibawah huruf ditambahkan huruf yaitu kepala seksi sarana dan prasarana peternakan sehingga keseluruhan perubahannya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. lampiran xii tentang tugas pokok dan uraian tugas jabatan struktural dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi angka diantara angka dan angka disisipkan angka 12a dan 12b, kemudian angka huruf angka dihapus kemudian dibawah angka ditambahkan angka 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h. sehingga keseluruhan perubahannymt.,m. pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten tanggamus tahun nomor |
berita daerah kabupaten bandung nah, tagiagpa, aga nomor tahun peraturan bupati bandung nomor tahun tentang mekanisme pemungutan pajakpemungutan pajakair tanah ini dilakukan oleh dinas bersama sama dengan satuanair tanahair tanah dan jumlah titik air. kartlandasan skpd, skpd, skpdkbt, skpd,skpd, ssd, bend. dan std disusun berdasarkan pengambilan air tanah digabungkan dengan speed atau formulir pendaft,bidang p2o. formulir ssd dan bend.ilum cukup diatur dalam peraturan bupati ini, sepanjangcm). sumur gali dan mata air adalah sumur: pemanfaatan air tanah:: pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat: pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga:ir tanah. wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatk aktor jenis sumber air, lokasi sumber air: volume air yang diambil: kualitas air: fungsi air, luas area tempat pemakaian air:atur dalam keputusan bupati yang perhitungannya dilaksanakan oleh dinas teknis secara periodikair tanah wajib mendaftarkan kepada utd pajak daerah wilayah masing masing dengan menggunakan speed. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ini harus dilakukan paling lambat (sepuluhapabila wajib pajak tidak melakukan pendaftaran pengambilan dan atau pemanfaatan air tanahtarif pajak air tanah sebesar yo. dasar pengenaan pajak adalanunakan speed. setiap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan secara jabatan jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan skpd jabatan. dalam jangka waktu (lima) tahun sesudah saat terulangnya pajak, dinas dapat menerbitkaniiiii2y6khusus penerima dinassekurang(dua puluh lima persen). kepala dinassetelah lewat waktu (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada inimaka pengaturan tentang pemberian cuti bagi pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam peraturan bupati bulungan nomor tahun perlu ditinjau kembali untukpada saat peraturan bupati ini mulai berlakufebruari |
ata peraturan bupati batang hari nomor: tahun tentang pedoman pelaksanaanmaka perlu diatur pedoman pelaksanaan retribusi pelayanan kesehatan puskesnturam daerah.kesehatan puskesmas bab ketentuan umum dalam peraturan ini,earah bupati adalah bupati batang hari dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten batang hari unit pelayanan kesehatan dasar adalah puskesmas, puskesmas pembantu dan bidan desa pelayanan rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan puskesmas, puskesmas pembantu dan bidan desa puskesmas adalah semua puskesmas kabupaten batang hari puskesmas pembantu adalah semua puskesmas pembantu kabupaten batang hari bidan desa adalah semua bidan desa kabupaten batang harikendaraan roda (dua) atau transportasi lainnya yang jauh dari sarana pelayanan yang ada kepala puskesmas adalah semua kepala puskesmas kabupaten batang hari retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah dselanjutnya dapat disingkat retribusi dalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan puskesmas, puskesmas pembantu, bidan didesa, puskesmas keliling tidak termasuk pelayanan pendaftaran bab horan kanoman bab struktur dan besarnya tarifbidan desaadalah sebagai berikut jenis pelayanan dasa dan spon karcis harian gratis pemeriksaan kesehatan oleh dokter surat keterangan kesehatan kir dokter umum pns gratis pelajar gratis biaya persalinan puskesmas persalinan biasa normal rp. persalinan sulit patologis rp. cc. persalinan operasi sedang curettege rp. biaya persalinan yang ditolong oleh bidan desa rp. dengan kunjungan rumah biaya rawat inap puskesmas tanpa makan dan rp. minum) jasa visit k.konsultasi gratis biaya makan pasien rawat inap per hari rp. operasi tindakan medik ringan lukajahit1 rp. lukajahit rp. lukajahit rp. lukajahit rp. khitanan sircumsisi pria rp. tindik daun telinga rp. laboratorium pemeriksaan darah rutin rp. pemeriksaan urine rutin rp. pemeriksaan feses rp. poronhrtrm pengobatan gigi (tindakan atraksi gigi normal rp. ekstraksi gigi sulit (tetap) filling tambalan gigi sementara) rp. pengobatan syaraf gigi rp. filling tambal gigi tetap) rp. f . insist abses intra oral) rp. perawatan abses intra oral extra oral rp. pelayanan jenazah perawatan rp. visum luarpemakaian gas oksigen medik (percent) rp. penggunaan puskesmas keliling luar kota rp. km jenis pelayanan sebagaimana diatur pada dapat dijelaskan sebagai berikut pelayanan persalinan oleh bidan desa adalah persalinan yang ditolong pada jam kerja pengambilan korban (jenazah) dari tempat kejadian termasuk katagori rujukan visum luar adalah visum penganiayaan, pemerkosaan dan luka luar, pertolongan pertama pada kecelakaan meliputi tindakan besar adalah kecelakaan yang memerlukan pemasangan oksigen, ngt, infus, spark dan kateter tindakan khusus adalah kecelakaan yang memerlukan tindakan khusus seperti pengambilan korpus aluminium yang berat, trauma mata dan pengambilan benda asing telinga tindakan sedang adalah kecelakaan yang membutuhkan salah satu tindakan yang terjadi pada angka ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku bab itl nan cnc. bab iii pelaksanaan pemungutan retribusi dan penyetoran bagian pertama pemungutan retribusi setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan didesa pungut retribusi pelayanan kesehatan dengan tarif sesuai dengan ketentuungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada terhitung mulai tanggal maret retribusi pelayanan kesehatan berupa tindakan medis dibayarkan pada kasir atau petugas pemungut retribusi sebelum pasien mendapatkan pelayanan farmasi. retribusi pelayanan rawat inap gawat darurat dibayarkan pada kasir atau petugas pemungut retribusi sebelum pasien pulang retribusi pelayanan persalinan oleh bidan desa dibayarkan pada kasir atau petugas pemungut retribusi puskesmas pada saat rapat minilokakarya rapat minilokakarya sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setiap akhir bulan puskesmas tanda bukti pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada dan berbentuk akuntansi tanda pembayaran pelayanan kesehatan bagian kedua penyetoran hasil penerimaan pendapatan puskesmas dari retribusi pelayanan kesehatan tindakan medis disetor secara bruto bendahara penerimaan dinas kesehatan pada awal bulan berjalan hasil penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada disetorkan oleh bendahara penerimaan dalam waktu jam kas daerah bab s2. bab pemberian pembebasan retribusi kepala puskesmas memberikan pembebasan pembayaran retribusi dengan ketentuan sebagai berikut bagi pasien peserta jamkesmas dan jamkesda tidak dipungut retribusi pelayanan kesehatan melainkan dibiayai melalui dana jamkesmas apbn) dan jamkesda apbd) sesuai dengan besaran perda. untuk pasien terlantar, pasien panti asuhan atauidak dipungut retribusi pelayanan kesehatan bab pertanggung jawaban kepala puskesmas wajib menyampaikan pertanggung jawaban hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan setiap bulan secara tertulis kepada bupati melalui dinas kesehatki: sy. sah.sy diundangkan muara bulian pada tanggal koo4 sekretaris paten batang hari berita daerah kabupaten batang hari tahun nomor |
sta aoa janmberdayaan masyarakat sehingga perlu disusun kembali tugas pokok dan uraian tugas jabatan struktural bagi lembaga teknis yang berubah nomenklaturnya, bahwa tugas pokok tentang uraian tugas jabatan tersebut memuat rincian tugas yang merupakan pedoman para pejabat struktural lembaga struktural lembaga teknis daerah kabupaten tanggamus dalam melaksanakan tugas, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ( lembaran daerah. ketentuan lampiran tentang tugas pokok dan uraian tugas jabatan struktural pada badan pemberdayaan masyarakat dibawah angka ditambah angka bidang pembangunan dan kelembagaan pekon yang terdiri dari (dua) sub bidang yaitu sub bidang pembangunan pekon, sub bidang kelembagaan, pendapatan, dan kekayaan pekon. nunsehubungan dengan ditetap. pb perihalmaka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil lingkup pemerintah kabupaten sidenreng rappang, bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada huruf maka dipandang perlu untuk melimpahkan kewenangan penandatanganan penyesuaian gaji pokok tersebut kepada kepala unit unittahun tentang manajemen pegawai negeri sipil.idelegasikan kepada sekretaris daerah atas nama bupati menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok asisten lingkungan sekretariat daerah, staf ahli bupati, sekretaris dprd, inspektur kabupaten, kepala badan, kepala dinas, kepala pelaksana bpbd, kepala kantor, direktur rumah sakit, sekretaris kopi dan camat lingkup pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang, asisten lingkungan sekretariat daerahjajaran asisten masing masing, sekretaris dprdsekretariat dprd kabupaten sidenreng rappang, inspektur kabupateninspektorat kabupaten sidenreng rappang. kepala badan, kepala dinas, kepala pelaksana bpbd, kepala kantor, direktur rumah sakit dan sekretaris kopimasing masing, camatlingkungannya dan dilingkungan kelurahan yang ada dalam wilayah kerjanya, tanggal, april bupati sidenreng rappang, ttd dollar mando diundangkan pangkajene sidrapailaksanaan tugas pokok dan fungsi inspektorat kabupaten bulungan pengawasan adalah pegawai negeri sipil pns) pada inspektorat kabupaten bulungandan pemantaukabupaten bulungan yang berwenang melakukan fungsi sistem pengendalian intern pemerintah kabupaten bulungbulungan yang harus dipatuhi. standar audit adalah ukuran minimal berupa pedoman kerja, batas tanggungjawab, alat pemberi perintah, alat pengawasan yang harus yang dikenakan aparat pengawasann pns petugas oleh api agar memiliki etika moral yang baik, dalam melaksanakan tugas dan sekaligus menjadi pedoman bagi atasan auditor api dalam mengevaluasi perilaku auditor dan pns petugas yang diberi tugas oleh api. tujuan kode etik api adalah melindungi para auditor dan pns petugas olehpetugas yang diberi tugas oleh api menjadi seorang profesionalpetugas yang diberi tugas oleh api yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit, memberikan kepercayaan diri auditor dan pns petugas dalam melaksanakan tugas audit, mengevaluasi perilaku auditor dan pns petugas yang diberi tugas oleh atasan api. bab iii objek kode etik kode etik api lingkungan inspektorat ini berlaku untuk auditor: dan pns petugas yang diberi tugas oleh api api sebagaimana dimaksud dalam hurufpetugas yang diberi tugas oleh apipetugas yang diberi tugas oleh appetugas yang diberi tugas oleh api. atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada dan pimpinan api dapat membentuk badan kehormatan profesiprofesi tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat auditor dan pns petugas yang diberi tugas oleh api yang melanggar kode etik api, anggota badan kehormatan profesi diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan pimpinan api. badan kehormatan profesi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas memeriksa auditor dan pnsauditor dan pns petugas oleh api yang tidak sesuai dengan kode etik aetis. bagian kedua sanksi auditor dan pns petugas yang diberi tugas oleh apiinspektorat kabupaten bulungsalinan sesuai dengan aslinya pada tanggal maretae nomor tahun peraturan bupati bandung nomor tahun tentang pedoman operasional pemeriksaantertib pelaksanaan pemeriksaan sebagai salah satu kegiatan dalam rangk, perlu menetapkan pedoman operasional pemeriksaan sebagai dasar para pemeriksaemeriksaan lingkungan inspektoratcc penelaahan pedoman kerja dan kemudian mengujinya dengan pelaksanaannya cc. hasil hasil yang telah dicapai ditinjau dari maksud dan tujuan obyek yang diperiksa ketentuan hukumnya dan praktek praktek yang lazim efektivitas pengendalian manajemen hal hal yang perlu diperhatikan mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem pengendalian manajemen untuk perbaikpada peraturan dan perundang undangan yang berlaku konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada temuan harus dianalisis secara jujur dan kritis untuk menghindarkan ungkapan yang tidak logis kemungkinan diadakan perubahan terhadap ketentuan yang berlaku cc. pengeluaran yang berlawanan dengan ketentuan yang berlaku: kenali batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaantersebar luas:::pemeriksaan berlangsung dan atau setelah pekerjaan lapangan selesai: bebas dari kesalahan, baik kesalahan hitung maupun kesalahan penyajian informasi didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional sistematis, bersih, mudah diikuti dan diatur rapih memuat hal hal yang penting dan relevan dengan pelaksanaan pemeriksaan mempunyai tujuan yang jelas sedapat mungkin menghindari pekerjaan menyalin prosedur pengisian kkp pada halaman pertama sebelah kiri atas, tulisan nama instansi pemeriksa untuk setiap kelompok kkp yang terdiri dari beberapa halaman, tuliskan nomor halaman gunakan satu muka saja untuk tiap lembar kkp daftar pembantu dibuat dengan menggunakan lembar kkp yang terpisah persiapan kkp dihimpun dalam order dan atau sejenisnya ketidakefektifan pemborosan dan ketidak selatan pengeluaran yang tidak sepatutnya atau pendapatan penerimaan yang tidak sebenarnya ketidaktaatan terhadap peraturan perundang undanganmeriksaan dari penyusunan pkp revi pkp oleh pelaksanaan pemeriksaan dimulai oleh inspektur sekretaris, berkas pertanggung jawaban (spj) penanggung jawab teknis, ketua tim kegiatan skpd yang menjadi program dan anggota serta pejabat struktural pemeriksaan dan cek fisik lapangan yang menjadi entitas pemeriksaan atau sampling uji petik pertengahan dan pertengahan dan oleh tim pemeriksa akhir pemeriksaan akhir pemeriksaan dan revi ltp oleh oleh oleh penanggung penanggungjawab ketua tim jawab teknis teknis tanggapan komentar atas temuan oleh skpd ekspor hasil pemeriksaan penyempurnaan lhp penyusunan oleh penanggungjawab terhadap hasil revi lhp oleh tim teknis ketua tim pemeriksa pimpinan untuk rangka revi pimpinan inspekturdirevisi laporan temuan pemeriksaan oleh penanggung jawab teknis.ccupati laporan hasil skpd camat pemantauan pemeriksaan (lhp)ii. skpd kecamatan kelurahan desa entitas pemeriksaan iii. bpk cc.upati bandung ttd dadang laseoperasional pemeriksaankabupaten bandungiabupaten bandungdoman operasional pemeriksaan lingkungan inspektorat kabupaten bandung pedoman operasional pemeriksaan lingkungan inspektorat kabupaten banduabupaten bandunginstansi pemerintahkelurahan, pemerintah desa serta bumi lingkungan pemerintah kabupaten bandung survey pendahuluan pengumpulan data) analisis data evaluasi spm, evaluasi peraturan peraturan dan data lainnya) penyusunan program kerja pemeriksaanpelaporan hasil pemeriksaan php) tindak lanjut tindak lanjut hasil pemeriksaan konsultasi, monitoring, teguran, dll) bab:nanggung jawab penanggung jawab teknislakukan review pelaksanaan pemeriksaan menerima ekspor hasil pemeriksaan dari penanggung jawab teknis dan ketua tim menandatangani lhp lemparan surat bupati mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pemeriksaan penanggung jawab teknis memimpin survey pendahuluan melakukan review pkp cc. memimpin briefing tim memimpin entry briefing mengendalikan kegiatan pemeriksaan melakukan review hasil pemeriksaan melakukan review draft lhpwawancara dengan pimpinan entitas yang diperiksa memimpin exit briefing menyampaikan ekspor hasil pemeriksaan kepada penanggung jawab menandatangani pkp ketua tim merumuskan pkp menandatangani pkp mendistribusikan tugas kepada para pemeriksa anggota memimpin, membimbing, dan menggerakan pelaksanaan pemeriksaan mengkoordinasikan pemeriksa anggota mengkoordinasikan antar pemeriksa dengan entitas mengkomunikasikan hasil pemeriksaan dengan entitas meminta komentar dari pimpinan entitas melakukan review atas kertas kerja pemeriksaan kkp) bersama dengan pemeriksa anggota menyusun lhp anggota mengumpulkan bahan untuk pkp menyusun pkp melakukan pemeriksaan sesuai dengan pkp mencatat hasil tahapan pemeriksaan dalam kkp melaporkan proses tahapan pemeriksaan kepada ketua timarana pemberian tugas kepada tim pemeriksa sarana pengawasan pelaksanaan pemeriksaan secara berjenjang sebagai sarana tolak ukur penanggungjawab teknis pedoman kerja pegangan bagi pemeriksa landasan untuk membuat lhp sifat luwes dan tidak kaku disesuaikan dengan perkembangan hasil pemeriksa cc. susunan dan isi pkp pada lembar pertama sisi kiri ditulis nama instansi pemeriksaan inspektorat kabupaten bandung |
kena berita negara republik indonesia semen kuku. penggunaan. dak nonfisik. peningkatan kapasitas. kuku. petunjuk teknis, kecil, dan menengah yang merupakan urusan daerah. satuan kerja perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota yang selanjutnya disingkat skpd adalah unsur perangkat daerah yang melaksanakan urusan koperasi dan usaha mikro, kecil,, dan usaha, usaha mikro, kecil,rovinsi atau kabupaten kota yang menyelenggarakan urusan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengahkecil, dan menengahdeputi adalah deputi bidang pengembangan sumber daya manusia atau deputi yang membidangi urusanukm untuk membiayai kegiatan: pelatihan, dan pendampingan. penggunaan dak nonfisik pk2duka untuk membiayai kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: biaya akomodasi dan konsumsi penyelenggaraan pelatihan, transportasi peserta, penceramah, widyaiswara, fasilitator, instruktur, dan atau pengajar, cc. uang saku harian peserta pelatihan, honorarium penceramah, widyaiswara, fasilitator, instruktur, dan atau pengajar, training kit, spanduk, dokumentasi, sertifikat, penggandaan materi, dan atau bahan praktek, dan atau, fasilitasi biaya uji sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi. satuan biaya paket kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada paling banyak rp85. (delapan puluh lima juta rupiah). penggunaan dak nonfisik pk2duka untuk membiayai kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud padaatau biaya seleksi dan atau evaluasi kinerja tenaga pendamping. bab iii penanggungjawab dan pelaksana kegiatan penanggungjawab kegiatan dak nonfisik pk2ukm yaitu kepala skpd provinsi atau kabupaten kota yang melaksanakan urusan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. kepala skpd provinsi yang melaksanakan urusan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada dapat menunjuk kepala utd untuk melaksanakan dak nonfisik pk2ukm. kepala utddengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab penyelenggaraan pelatihan bagian kesatu kurikulum dan materi kurikulumtujuan instruksional khusus, pokok bahasan ataukelompok materi inti, dan kelompok materi penunjang. alokasi waktu pelatihan dalam (satu)dilaksanakan paling sedikit (dua puluh empat) jam pelajaranisusun dalam bentuk modul, bahan bacaan, dan atau handout. materi pelatihansebagaimana dimaksud pada lebih diutamakan pada aspek keterampilan. bagian kedua,mendukung kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. bagian ketiga peserta pelatihan peserta pelatihan ditetapkan oleh skpd provinsi, skpd kabupaten kota, atau utdpengelola koperasi, dan atau dewan pengawas syariahuntuk setiap angkatan paling sedikit berjumlah (dua puluh lima) orang. bagian keempat penceramah, widyaiswara, fasilitator, instruktur, dankecil, dan menengah.dan atau memiliki modul, bahan bacaan dan atau handoutwidyaiswara, fasilitator, instruktur, dan atau pengajar sebagaimana dimaksudlima sarana dan prasarana pelatihan sarana dan prasarana pelatihanrovinsi, skpd kabupaten kota, ataurovinsi, skpd kabupaten kota, atau utpada meliputi hotel, wisma, perguruan tinggi, atau tempat pertemuan lainnya. bagian keenam panitia penyelenggara pelatihan panitia penyelenggara pelatihan berasal dari skpd provinsi, skpd kabupaten kota, atau utd yang melaksanakan kegiatan dak nonfisik pk2ukm. panitia penyelenggara pelatihan dak nonfisik pk2ukm sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan, menyiapkan panduan pelatihan, cc. menyiapkan modul, bahan bacaan, dan atau handout, dan tenaga penceramah, widyaiswara, fasilitator, instruktur, danpenceramah, widyaiswara, fasilitator, instruktur, danpada dilakukan paling lama (sepuluh) bulan. calon tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada berasal dari lingkungan dunia usaha, akademisi, dan atau praktisi. calon wni), dan tingkat pendidikan paling rendah diploma persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan padadari tingkat pendidikan diploma terhadapsebagaimana dimaksud tenaga pendamping dapat berpendidikan sma atau sederajat. tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada bertugas: mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, advokasi, dan pendataanrovinsi, skpd kabupaten kota, atau utd melalui koordinator pendampingsebagaimana dimaksud pada contoh,sebagaimana dimaksud dalam harus melalui tahap seleksi dan atau evaluasi kinerja pendamping yang dilakukan oleh skpd provinsi, skpd kabupaten kota ataudan atau dievaluasi sebagaimana dimaksud pada selanjutnya ditetapkan melalui keputusan kepalapada menandatangani kontrak perjanjian kerja denganrovinsi, skpd kabupaten kota, atau utd yang melaksanakan urusan urusan koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah ditemukan tenaga pendamping tidak melaksanakan tugas sesuai kontrak, dapat dilakukan penggantian dengan tenaga pendamping yang baru. tenaga pendamping sebagaimana dimaksud dalam sebelum melaksanakan tugas pendampingan wajib mengikuti kegiatan pembekalan olehbanyak sebesar rp3. (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk provinsi dan sebesar rp2. (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan kota. dalam hal mendukung kelancaran tugas pendampingan sebagaimana dimaksud dalam dapat menunjuk pejabat lingkungannya, dan evaluasi kegiatan pendampingan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi, dan melaporkan kegiatan pendampingan kepada skpd provinsi, skpd kabupaten kota, atau utd. penilaian atas kinerja tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi aspek kehadiran, kedisiplinan, kepatuhan pelaporan, dan hasil pendampingandimaksud pada contohskpd provinsi, skpd kabupaten kota, atau utd serta dapat menerimamonitoringkm terhadap indikator kinerja sebagai berikut: persentase kinerja penyerapan anggaran, dan persentase dan usaha kecil dan menengahrovinsi, kepala skpd kabupaten kota atau utd yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil,fisik. gubernur melalui kepala skpd provinsi dan utd yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan usahaskpd kabupaten kota yang melaksanakan urusan koperasi, usaha mikro, kecil,dimaksud padacontoh identifikasi kebutuhan pelatihan peserta nara peserta jenis kelamin jtakitari perempuan agama islam buddha kristen hindu hat nomor induk kependudukan aaa tempat dan tanggal lahir pelunasan banda abstain kian bat bin tema jodnknbip asah pendidikan terakhir slip sta diploma no, telp plt tan pin bap pen email anda tea anta aan nama umkm koperasi atp hpn pen pan pan aaa alamat umkm koperasi nan nan npnnnnnnnpnnann sektor usaha fashion pariwisata kuliner perikanan home ekor pertanian dan perkebunan industri dan last jenis koperasi koperasi produksi koperasi koasurnsi koperasi simpan pinjam koperasi serba usaha tanggal pendirian umkm koperasi lan nomor induk koperasi aoa pink aaa nan ala kan jabatan umkm koperasi pengurus koperasi pelaku usaha mikro pengawas koperasi usaha kec pengelola koperasi calon wirausaha pengawas koperasi volume omset) usaha pap pen pena jumlah karyawan lan nnnnnnnnnnnnnnnn ann nennannnanntn pantat ppp permasalahan yang dihadapi dalam mina kkal abuse jan channa yan sa0rekayasa dika ttbasdbdoa saiikanashibasnsdrban pengembangan usaha pap tea kebutuhan diklat pengoperasian manajerial! pama himne yakni) keterampilan tekno teknologi informasi rekomendasi menata get apa nama petugas pendamping tanggal, bulan, tahun mengetahui nama peserta koordinator pendamping ( mmonswomensrmeamnenenamun) (koovonsommusussrenensnsasnsasoen) (hwemensuwetangongnemamumsmnensue) sell iii zel lili sal ii: seb iii n: sel zel iii iii |z| san ban ban iii iii sah slash sll size iii ale iii ii: seh ssel ti: see zel iii lil ati zel iii seh selo ist pop poo poto las lot (ls isi sisa is: isisiss sosial isis similis isis signals ke) j2isis tah isisisis sis (s2 sisi isis sis jasisjals dan kel contoh pelaksananama petugas pendamping nama peserta yang didampingi provinsi kab kota bulan ii, in, iv,v, vi, vii, viii, ix, hari tgl kegiatan tempat kendala tindaklanjut bimbingan. konsultasi. advokasi. men (em too keterangan kegiatan harian bisa memilih salah satu dari kegiatan bimbingan, konsultasi, atau advokasi atau bahkan melaporkan ketiga tiganya namun cakupan seluruh kegiatan pendampingan sampai akhir proses pendampingan harus mencakup ketiga unsur kegiatan tersebut bimbingan: bantuan yang dilakukan tenaga pendamping menggunakan cara prosedur secara kontinyu supaya peserta yang didampingi mandiri konsultasi kegiatan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami peserta yang didampingi advokasi mengupayakan solusi dari masalah yang didampingi dalam agenda kebijakan pemerintah mengetahui tempat, tgl bln tahun koordinator pendamping tenaga pendamping (bessooovenoeneseoneonn senen osn anang) ae) en: ss. les ann: aji ppi ter: tee b | tn: n tini jam he! let teri basi pia ari3 lee sai siri sasak. lis sss iis contoh laporan kegiattentang data koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah wilayah tugas pendampingan identifikasi kebutuhan peserta pelatihan data umum koperasi dan umkm yang dipetakan dan identifikasi kebutuhan pelatihan (gambaran kebutuhan peserta terhadap pelatihan dan potensi usaha) data peserta yang didampingi spesifikasi peserta yang didampingi unsur peserta, misalnya dari koperasi (nama koperasi, jabatan koperasi sebagai pengurus, pengawas, pengelola, atau anggota koperasi) atau umkm (nama umkm, jenis usaha) pelatihan dan tahun pelatihan yang diikuti peserta jumlah peserta yang didampingisebelum dan sesudah pendampingan pasca pelatihan (dilengkapi indikator keberhasilan) dokumentasi kesimpulan dan saran kesimpulan saran mengetahui tempat, tgl bln tahun koordinator pendamping tenaga pendamping contoh sistematika laporan koordinator pendamping dana alokasi khusus non fisik peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecilempat, tgl bln tahun koordinator pendamping eli fei tea iis tah ical afi ian seo dir bo ebe bn: #| sz|g en inka hai jar su! paman l|ss is3 saat sz #| z2|s adu dvd pns n n7 aga bai hal ig sasis ann poo pop pori poo ba. en: an: tas) poo . poo fr: iii kn: poo . asi loli p549 poto ba. asi gms as, mas pit tt. poo poo ben |. tai 2hijri ehi iii ehi iii kel iilutoiai lak bill sao . ag. !$ ii: saw se: . an nd sale ban! kana bun s38$ ss45 m mam ! era (an) contoh sistematika laporan akhir penggunaan dana alokasi khusus nonfisik peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah tahun anggaran. provinsi kabupaten kota. cokm perencanaan penganggaran iii target pelatihan, peserta dan tenaga pendamping iii hasil pelaksanaan dakon fisik pk2ukm capaian per kegiatan dak nonfisik pk2ukm dan output pendampingan capaian realisasi keuangan capaian kinerja pelatihan dan pendampingan) capaian outcome pelaksanaan dak dokumentasi permasalahan pelaksanaan dak monitoring dan evaluasikesejahteraan dan sebagai wujudkoperasi dan usaha kecil dan menengah, bahwa dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam jabatan fungsional perlu disesuaikan dengan kelas jabatan fungsionalmasih terdapat kekurangan dalam lampiran kelas jabat. ketentuan dalam lampiran(ijanatstereavatan pelan janatskererwaanpelasaratanan janaskeresmaan sendi jpnatstererawaanferama anatstereawaantada (ajpmatskebtatanferama (aspar peatsaratamtan jasmamsterama (asem apotterpeatsana ass arotterpaasanatanmtan jaan apotek pemda jsdtorpeldaamatanuan jasaterpemaa satorferama aan jptampeatama javana gjpoteremama ajpateraarerama sgpeattteama peneliti muda oo javana jesettomam to| feminine tertawan memandang undangan verama menang features perundangundangan muda jpeancangemturan perundangundangan wada jpematpeaaam pematramsamatamman jemaah hemat peta jpemattapaasama pemateaeltsasatamuan jerawattif tema gaf pemmematerama jesmemartaa eremeanatiada panatftubunan syarat frasa ana hubungan mayarakat pelasaralantian pamaatibangan yamagata pemda paaaftbmean vamardariaia paaaommerreasaa purata komputer peaksanatanjuan pamatomaerfemda paatatompaterfetama pamatomaertaa gepastatawanpelatsana simavanfelasaratamun siavanferama i7asam pertama iemasartaa gejrematafatamferama pmatanaamamda uojpemewas koreas pertama tewas areas muda pmewaskareas pada peewaskareas utama menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia, teen masduki |
berita negara republik indonesia semen kuku. sarana prasarana pemasaran. dana tugas pembantuamanatkansudah tidak sesuai dengan kebijakan penggunaan anggaran pemerintah yang diutamakan untuk percepatan penanganan corona virus disease covi.p) ag, pelayanan dana bergulir lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah agar lebih efektif, mudah diakses dan fleksibel, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, bahwa untuk mencapai tujuan penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir secara tepat dan untuk memperluas layanan, lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu memberikan pendampingan dan bekerjasama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha, cc. bahwa untuk menangani dampak darurat bencana, perlu disusun mekanisme dan instrumen agar tetap dapat memberikan layanan maksimal penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulusahaklasifikasi nasional bidang pendamping dan usaha lainnya. lembaga pengelola dana bergulir koperasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengahmelalui sekretaris kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah. pinjaman atau pembiayaan adalahkoperasi, usaha mikro, kecil dan menengah tanpa melalui lembaga perantara maupun melalui lembaga perantara, yang digunakan untuk modal kerja dan atau investasi berdasarkan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian tertentu antara pdb umkm dengan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, yang mewajibkan untuk melunasi hutang pokok kepada pdb umkm setelah jangka waktu tertentu dan membayar suatu tarif imbal jasa tertentusimpan pinjamyang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam dan koperasi yang memiliki unit simpan pinjam, baik dalam bentuk konvensional maupun pola syarirogram kemitraan badan usaha milik negaramitra adalah koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang mengakses pinjaman atau pembiayaan tanpa melalui lembaga perantara, serta telah melakukan penandatanganrima dana adalah koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang menerima pinjaman atau pembiayaan baik tanpa melalui lembaga perantara atau melalui lembaga perandampingan adalah proses bimbingan, konsultasi, advokasi dan atau fasilitasi yang dilakukan oleh lembaga dan atau tenaga pendamping perorangan yang ditunjuk oleh pdb umkm dengan maksud meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. inkubator wirausaha adalah suatu lembaga intermedia yang melakukan proses inkubasi terhadap koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah termasuk wirausaha pemulausaha kecil dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang terdaftar lembaga perijinan usaha yang memiliki basis keunggulan inovasi, kreativitas, teknologi dan atau proyeksi yang terukur untuk meningkatkan kesejahtera dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. lembaga perantara adalah koperasi dan satuan kerja pemerintah daerah bidang pembiayaan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan blue. lembaga penyelenggara inkubator wirausaha adalah pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan atau masyarakat yang menyelenggarakan inkubasi wirausahteknis adalah deputi kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah yang ditunjuk oleh menteri, selaku pembina teknis pdb umkm. direksi adalah pejabat pengelola pdb umkm yang diangkat dengan keputusan menteri. rencana bisnis anggaran pdb umkmpdb umkm dengan mengacu pada rencana strategi bisnis pdb umkm. dalam pemberian layanan pengelolaan dana bergulir, pdb umkm harus melaksanakan: pendataan dan ekstensifikasi calon mitra, penilaian kelayakan: cc. pencairan dana, monitoring, evaluasi, penagihan, penanganan, dan pelaporan. sasaran layanan pdb umkm adalah koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. bab penyaluran pinjaman atau pembiayaan bagian kesatu pola penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir disalurkan dengan pola: tanpa melalui lembaga perantara, dan melalui lembaga perantara. penyaluran pinjaman atau pembiayaantanpa melalui lembaga perantara pdb umkm menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir tanpa melalui lembaga perantara kepada koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah. usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud pada memiliki usaha strategis dan menjadi prioritas pemerintah. penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan: digunakan untuk membiayai usaha yang berjalan dan atau pengembangan unit usaha baru, jangka waktu pinjaman atau pembiayaan modal kerja paling lama (lima) tahun termasuk masa tenggang, jangka waktu pinjaman atau pembiayaan investasi paling lama (sepuluh) tahun termasuk masa tenggang, pdb umkm dapat mengenakan jasa layanan margin kepada koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan sesuai dengan yang diperjanjikan, pdb umkm dapat mensyaratkan jaminan kepada koperasi, usaha kecil, dan usaha menengahtiga penyaluran melalui lembaga perantara lembaga perantara dapat berfungsi sebagai penyalur dana. lembaga perantara menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan atau usaha menengah. lembaga perantara harus melakukyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dari lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi kriteria: digunakan untuk membiayai usaha yang berjalan dan atau pengembangan usaha baru, jangka waktu pinjaman atau pembiayaan ditentukan paling lama (lima) tahun termasuk masa tenggang, merupakan jasa layanan atau margin dalam perjanjian pinjaman atau pembiayaan oleh lembaga perantara dengan penerima dana mengacu pada, dalam hal pdb umkm mengenakan jasa layanan atau margin, pembayaran jasa layanan atau margin dilakukan oleh penerima dana sesuai dengan perjanjian pinjaman atau pembiayaanempat penyaluran kepada koperasi pdb umkm dapat menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi primer dan sekunder. koperasiberbadan hukum koperasi, memiliki sertifikat nomor induk koperasi, status kantor yang jelas:koperasi sedang menerima pinjaman atau: fotokopi akta pendirian atau anggaran dasar dan atau perubahan perubahannya beserta surat keputusan pengesahan atau pelaporan pemberitahuan atau dapat diganti salinan atau surat keterangan hilang dari kepolisian dan surat keterangan dari perangkat daerah atau kementerian yang membidangi urusan koperasi, fotokopi laporan hasil rapat anggota tahunan terakhir, rekening koran bank operasional usaha koperasipengurus dan pengawas, fotokopi nomor pokok wajib pajak, atau izin lainnya yang dipersamakan, fotokopi surat keterangan domisili usaha atau keterangan lainnya yang dipersamakanyang berlaku, dengan mengisi data jaminan pada formulir aplikasi permohonan, rekapitulasi data pencairan pinjamanrekapitulasi data elektabilitas piutang koperasidan fotokopi sertifikat nomor induk koperasi. jaminan berbentuk jaminan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diusulkan kemudian dilakukan. jaminan sebagaimana dimaksud pada disampaikan sebelum pencairan pertama penyaluran pinjaman atau pembiayaan. lampiran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud. bagian kelima penyaluran kepada usaha kecil dan usaha menengah pdb umkm dapat menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada usaha kecil dan usaha menengah. usaha kecil dan usaha menengahperorangan, badan hukum, dan atau badan usaha non badan hukum, memiliki ijin usaha sesuai jenis usaha yang akan dibiayai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, status kantor yang jelas,usaha kecil dan usaha menengah yang bersangkutan sedang menerima pinjaman atau, fotokopi akta pendirian dan atau perubahan perubahannya beserta surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum untuk badan usaha berbentuk perseroan terbatas, fotokopi akta pendirian dan atau perubahan perubahannya yang telah tercatat pengadilan negeri setempat atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum untuk badan usaha berbentuk perseroan komanditer, rekening koran bank operasional usahadireksi dan komisaris untuk perseroan terbatas, persero untuk persekutuan komanditer, atau pemilik beserta suami atau istri untuk perorangan, fotokopi nomor pokok wajib pajak:: ji. fotokopi surat keterangan domisili usaha atau keterangan lain yang dipersamakan, fotokopi bukti status kepemilikandan il.berlaku dengan mengisi data jaminan pada formulir aplikasi permohonan. jaminan berbentuk jaminan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf penyerahan jaminan dimaksud dapat diusulkan kemudian,kuma mj yang menangani urusan koperasi dan umkm. dalam menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir kepada koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah, pdb umkm dapat menggunakan lembaga perantara penyalur dana. lembaga perantara penyalur dana sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: koperasi sekunder, dan blue. koperasi sekunder sebagai lembaga perantara penyalur dana harus memenuhi kriteria: badan hukum dan memiliki ijin usaha simpan pinjam, memiliki sertifikat nomor induk koperasi dengan kategori status kantor yangjelas, laporan keuangan (dua) tahun terakhir yang telah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik kap), memiliki laba usaha (dua) tahun buku terakhir, memiliki produk pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi, memiliki outstanding pinjaman atau pembiayaan tahun terakhir paling sedikit rp10. (sepuluh miliar rupiah), dan non performance loan npl) atau non performance financing npf) gross paling tinggi sebesar (delapan) persen. blue sebagai lembaga perantara penyalur dana harus memenuhi kriteria: memiliki surat keputusan kepala daerah mengenai pembentukan atau penetapan unit pelaksana teknis upt) atau unit pelaksana teknis daerah utd) pengelola dana bergulir dan atau blue, laporan keuangan (dua) tahun terakhir telah dilakukan audit oleh akuntan publik, memiliki laba usaha dalam (dua) tahun buku terakhir: non performance loan npl) non performance financing npf) gross paling tinggi sebesar (tujuh) persen, dan telah menjalankan usaha pelayanan dan penyaluran dana bergulir kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah paling sedikit (satu) tahun. lembaga perantara yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada dan dapat mengajukan permohonan kerja sama sebagai lembaga perantara penyalur dana kepada pdb umkm dengan melampirkan dokumen meliputi: surat permohonan yang ditujukan kepada direktur utama pdb umkm, profil lembaga perantara penyalur dana, fotokopi laporan rapat anggota tahunan rat) apabila berbentuk badan hukum koperasi, fotokopi akta pendirian dan pengesahan koperasi atau surat keputusan pembentukan blue, fotokopi kartu tanda penduduk dan legalitas keputusan pengangkatan pengurus dan pengawas badan hukum koperasi atau fotokopi kartu tanda penduduk pengelola blue, outstanding per sektor pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi atau usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah per tahun, paling sedikit (dua) tahun terakhir, data elektabilitas (dua) tahun terakhirnomor pokok wajib pajak, fotokopi laporan keuangan audit (dua) tahun terakhir, dan fotokopi sertifikat nomor induk koperasi apabila berbentuk badan hukum koperasi. ketentuan teknis pelaksanaan penyaluran dana bergulir melalui lembaga perantara penyalur dana, diatur dalam perikatan antara pdb umkm dengan lembaga perantaramenggunakan jasa pengiriman, dan atau dikirimkan melalui perangkat daerah. bagian keenam penilaian kelayakan pdb umkm melakukan penilaian kelayakan terhadap koperasi dan usaha kecil dan usaha menengah, serta lembaga perantara yang mengajukan permohonan, dengan memperhatikan prinsip kehati hatian pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir. dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada pdb umkm dapat menggunakan jasa konsultan independen yang memiliki kompetensi dan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah setempat. dalam hal penyaluran dana bergulir melalui lembaga perantara penyalur dana, penilaian kelayakan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai penerima dana dilakukan oleh lembaga perantara yang bersangkutan, sesuai dengtapan atas keputusan penerima pinjaman atau pembiayaan dana bergulir merupakan kewenangan kuasa pengguna anggaran atau pimpinan pdb umkm. penilaian kelayakan yang dilaksanakan oleh pdb umkm paling sedikit dilakukan terhadap: kelayakan atas usaha, legalitas dan kelembagaan, dan kondisi keuangan. penetapan atas keputusan lembaga perantara sebagai lembaga perantara penyalur dana merupakan kewenangan direksi. kesepakatan kerja sama pelaksanaan pemberian pinjaman atau pembiayaan melalui lembaga perantara penyalur dana, ditentukan dalam sebuah perikatan antara lembaga perantararjanjian atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: ruang lingkup perjanjian, kriteria penerima dana bergulir, penilaian kelayakan, tarif layanan dan atau fee channing, mekanisme pencairan pinjaman atau pembiayaan, mekanisme pelunasan pinjaman atau pembiayaan, dan hak dan kewajiban. bagian ketujuh manajemen risiko dalam penilaian calon penerima pinjaman atau pembiayaan perlu mempertimbangkan risiko. penilaian risiko terhadap calon penerima pinjaman atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan. dalam hal diperlukan penilaian risiko tambahan terhadap calon penerima, pdb umkm dapat mempertimbangkan: risiko keuangan, risiko bisnis, risiko pasar, risiko reputasi, risiko strategik, risiko politik, sosial, dan budaya, atau risiko hukum. unsur dalam penilaian risiko calon penerima sebagaimana dimaksud pada atau ditetapkan oleh direksi pdb umkm. bagian kedelapan penjaminan pinjaman atau pembiayaan jaminan atas pinjaman atau pembiayaan dana bergulirbenda tidak bergerak, cc. gadai deposito, surat berharga, kontrak kerja, surat kredit berdokumen dalam negeri, tagihan yang meliputi piutang lancar, dan atau persediaan barang. jaminan material sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa: jaminan perorangan, dan atau jaminan korporasi. jaminan pinjaman atau pembiayaan usaha simpan pinjam koperasi dapat berupa didunia piutang lancar, yang besarnya paling sedikit (seratus) persen dari nilai pinjaman atau pembiayaan. piutang lancar sebagaimana dimaksud pada harus dalam klasifikasi lancar dan apabila terdapat piutang yang mengalami penurunan kualitas maka harus diganti dengan piutang yang lancar. koperasi nonsimpan pinjam, usaha kecil, dan usaha menengah dapat menggunakan alternatif jaminan yang besarnya paling sedikit (delapan puluh) persen secara akumulatif. koperasi dapat menggunakan jaminan aset milik koperasi, pengurus, pengawas, atau lainnya sepanjang mendapat persetujuan dari pemegang hak dan sesuai ketentuan yang berlaku koperasi. pdb umkm dapat meminta tambahan jaminan dari lembaga penjamin dan atau asuransi sesuai kebutuhan. bagian kesembilan perjanjian dan pencairan perjanjian penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir antara pdb umkm dengan koperasi, usaha kecil, atau usaha menengah dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya. perjanjian sebagaimana dimaksud pada merupakan perikatan antara pihak yang melakukan penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dengan pihak yang menerima pinjaman atau pembiayaan dana bergulir. perikatan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: nama dan alamat koperasi, usaha kecil, atau usaha menengah, nama bank dan nomor rekening, jumlah dana bergulir yang diberikan, tujuan penggunaan dana bergulir, hak dan kewajiban antar pihak, jangka waktu pinjaman atau pembiayaan, monitoring dan evaluasi, dan sanksi. koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah wajib mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir sesuai dengan perikatan yang disepakati dengan pdb umkm dalam surat perjanjian atau dokumen lainnya. pdb umkm melakukan pencairan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir rekening milik mitra, rekening bersama, rekening supplier, atau lainnya yang terkait sesuaicairan pinjaman ataumitra atau penerima dana bertanggung jawab atas pinjaman atau pembiayaan dana bergulir. tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada merupakan tanggung jawab untuk: memberikan data yang benar pada saat pengajuan, menjaga integritas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemanfaatan dana yang sesuai peruntukan, dan kesanggupan pengembalian dana. tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani saat penandatanganan perikatan antara mitra dengan direksi. bagian kesepuluh target penyaluran pdb umkm menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir berdasarkan target yang tercantum dalam rba yang disetujui oleh menteri. target sebagaimana dimaksud pada disusun dengan memperhatikan tujuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir. dalam hal terjadi bencana dan berdampak kepada usaha, menteri dapat menetapkan prioritas penyaluran pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah. ditetapkan dengan keputusan menteri. dalam kondisi darurat tertentu, menteri dapat menetapkan, yang ditetapkan dengan keputusan menteri. penetapan batasdan diusulkan oleh deputi teknis setelah diajukan oleh direksi dan diketahui oleh dewan pengawas serta telah review oleh aparat pengawasan intern kementerian. apabila rasio sebagaimana dimaksud pada dan berada atas batas tertinggi, deputi teknis melaporkan kepada menteri untuk dapat mengambil langkah langkah penyehatan yang dibutuhkan. deputi teknis melaporkan perkembangankepada menteri setiap terjadi perubahan. penetapan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan kementerian keuangan. bagian kesebelas pengembalian pinjaman atau pembiayaan dan penagihan maksimal mitra wajib mengembalikan pinjaman atau pembiayaan sesuai dengan jangka waktu dan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian. dalam hal mitra lalai atau terlambat dalam melakukan pengembalian pinjaman atau pembiayaan sesuai yang diperjanjikan, pdb melakukan penagihan maksimal, surat peringatan, penagihan melalui kunjungan lapangan, dan atau somasi. pdb umkm dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan penagihan maksimal kepada mitra sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ditentukan dalamgian keduabelas penyehatan dan penyelamatan dalam hal kondisi mitra mengalami penurunan kemampuan usaha dan atau terdampak bencana yang menyebabkan mitra tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman atau pembiayaan, pdb umkm dapat melakukan upaya penyehatan. upaya penyehatan sebagaimana dimaksud pada meliputi tindakan: penurunan jasa layanan, perpanjangan jangka waktu, cc. keringanan tunggakan jasa, keringanan denda, penambahan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, dan atau penundaan pengembalian pokok dan atau jasa. dalam hal pdb umkm telah melakukan penagihan maksimal dan mitra tidak mampu membayar pengembalian pinjaman atau pembiayaan, pdb umkm dapat melakukan upaya penyelamatan. upaya penyelamatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui eksekusi jaminan dan atau penyerahan pengurusan piutang negara kepada instansi pemerintah yang menangani pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan atau peningkatan daya saing melalui program pinjaman atau pembiayaan jika terjadi keadaan kahar, kondisi darurat tertentu, bencana alam, wabah, terkena dampak kebijakan atau peraturan, penurunan kondisi usaha karena faktor alamiah atau faktor lain diluar kendali mitra, menteri dapat mengupayakan subsidi bunga, subsidi penjaminan, subsidi asuransi, dan atau bantuan pemerintah melalui kementerian keuangan. bab !ii pendampingan pdb umkm melakukan pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, mitigasi risiko, daya saing usaha mitra, dan atau akses pinjaman atau pembiayaan bagi calon mitra. pendampingan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk: pelatihan, sertifikasi: fasilitasi, dan atau bantuan teknis lainnya yang diperlukan. pendampingan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pendamping perorangan, institusi pemerintah maupun swasta, lembaga, komunitas, perkumpulan, dan atau perusahaan lain yang memiliki kapasitas dan pengalaman. pdb umkm mengalokasikan anggaran paling sedikit (lima) persen dari total anggaran belanja setiap tahunnya untuk keperluan pelaksanaan pendampingan dan dapat menyelenggarakan inkubator wirausaha, baik secara langsung maupun bekerjasama dengan pihak tertentu. dalam pelaksanaan layanan pendampingan dapat dibentuk tim koordinasi pelaksanaan pendampingan. tim koordinasi pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direksi pdb umkm. tim koordinasi pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas: menyusun rencana kerja dan target implementasi pendampingan dalam (satu) tahun, mengkoordinasikan kerjasama dengan pihak yang terkait: melaksanakan proses pendampingan, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, dan menindaklanjuti hasil evaluasi. dalam rangka peningkatan kualitas pendampingan, tim koordinasi pelaksana pendampingan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan pelatihan. bab inkubator wirausaha pdb umkm dapat bekerjasama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha. kerjasama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha sebagaimana dimaksud pada berupa: bimbingan dan konsultasi, bantuan penelitian, cc. bantuan pengembangan usaha, dan atau pelatihan dan pengembangan ketrampilan. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dapat menggunakan pendanaan yang berasal dari: dana program kemitraan badan usaha milik negara oleh badan usaha milik negara, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan atau perorangan, dan atau dana badan yang bertugas mengelola zakat, infak, wakaf, dan sedekah. rencana kerjasama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha dimasukkan dalam rencana kerja tahunan. bagian dari rencana kerja sebagaimana dimaksud pada paling sedikit berisi: rencana kegiatan, dan sasaran yang ingin dicapai. direksi bersama deputi teknis dapat membentuk tim koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha. bab pelaporan dan evaluasi bagian kesatu laporan penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir pdb umkm wajib menyampaikan laporan kinerja penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir kepada menteri melalui deputi teknis. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap semester paling lambat (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir. pdb umkm wajib menyelenggarakan akuntansi pengelolaan dana bergulir sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. penyusunan dan pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang undangan. pdb umkm melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dana bergulir secara periodik berdasarkan laporan yang disampaikan dan melaporkan kepada menteri melalui deputi teknis. bagian kedua laporan realisasi penyaluran dana bergulir mitra yang berupa usaha simpan pinjam koperasi harus menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana bergulir sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian secara berkala (tiga) bulanan. laporan realisasi penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: daftar realisasi penerima pinjaman atau pembiayaan, dan daftar rekapitulasi perjanjian pinjaman atau akad pembiayaan. laporan realisasi penyaluran dana bergulir (tiga) bulanan disampaikan paling lambat (lima belas) hari kerja setelah (tiga) bulanan bersangkutan, terhitung sejak menerima dana bergulir. mitra yang berupa koperasi nonsimpan pinjam, usaha kecil, dan usaha menengah harus menyampaikan: laporan realisasi penggunaan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir, dan laporan perkembangan penggunaan pinjaman atau pembiayaan, dampak, dan manfaat dana bergulir setiap (tiga) bulan paling lambat (lima belas) hari kerja setelah jatuh tempo pelaporan bersangkutan berakhir terhitung sejak menerima dana bergulir. periode penyampaian laporan realisasi penggunaan pinjaman atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dalam perjanjian pinjaman atau akad pembiayaan. laporan sebagaimana dimaksud pada dan dokumen penyaluran disampaikan kepada pdb umkm berupa dokumen elektronik dan atau hardcore. laporan dokumen penyalur: sistem aplikasi pelaporan, koneksi antar sistem, dan atau dikirimkan melalui perangkat daerah. bab sistem informasi dana bergulir dalam rangka akuntabilitas dan kecepatan pelayanan pdb umkm mengembangkan sistem informasi dana bergulir. direksi membuat peta jalan pengembangan sistem informasi dana bergulir dan melaporkan perkembangannya kepada menteri setiap triwulan paling lambat tanggal (lima belas) sesudah triwulan dimaksud berakhir. sistem informasi dana bergulir paling sedikit memiliki fitur dan layanan: manajemen calon mitra dan mitra, manajemen data, perhitungan bunga atau bagi hasil, pelaporan, dan pemantauan. mitra menatausahakan penggunaan pinjaman ataumitra belum mampu melakukan koneksi langsung antar sistem dengan pdb umkm, pertukaran data mitra dengan pdb umkm dapat dilakukan secara manual. bab vii ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: pinjaman atau pembiayaan yang telah disalurkan oleh pdb umkm kepadasebelum peraturan menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian penyaluran pinjaman atau pembiayaan,yang telah menerima pinjaman atau pembiayaan dana bergulir sebelum peraturan menteri ini berlaku, tetap memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, cc. permohonan pinjaman atau pembiayaan yang telah diajukan kepada pdb umkm sebelum peraturan menteri ini mulai berlaku, dapat tetap diproses dengan menggunakan ketentuan sebelumnya, dan sementara infrastruktur pendukung dalam peraturan menteri ini belum tersedia, pdb umkm dapat menggunakan ketentuan yang berlaku sebelumnyahj berita negarajrepublik indonesia tahun 59pg nomor |
berita negara republik indonesia semen kuku. pengawasan koperasi. peraturan menteri koperasi, usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor tahunkoperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan berdaya saing sesuai dengan jatidiri koperasi,perlu dilakukansudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengawasawasusaha kecil dan menengah tentang pengawasngawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemeriksaan kesehatan koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan koperasi dan penerapan sanksi. jabatan fungsional pengawas koperasipengawas koperasi adalah pns yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pekerjaan jfk. pengawas koperasi adalah pejabat fungsional pengawas koperasi dan pns non pejabat fungsional pengawas koperasi yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentukertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi yang selanjutnya disingkat kpk adalah pedoman pemeriksaan yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan. klasifikasi usaha koperasi yang selanjutnya disingkat kuk adalah pengelompokan usaha koperasi berdasarkan kriteria jumlah anggota dan atau jumlah modal sendiri dan atau jumlah aset koperasi. laporan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi yang selanjutnya disingkat lapak adalah dokumen laporan tertulis berisi hasil pemeriksaan kesehatan koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan koperasi. laporan hasil pemantauan yang selanjutnya disingkat lhp adalah laporan pelaksanaan hasil monitoring penerapan sanksi administratif. berita acara pemeriksaan kesehatan koperasi yang selanjutnya disingkat baik adalah dokumen yang berisi catatan temuan yang terjadi selama dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatngoperasian yang menjadi kewenangan daerah. deputi adalah unit eselon yang menjalankan fungsi pengawasan koperasi padagubernur adalah kepala daerah provinsi daerah istimewa. bupati adalah kepala daerah kabupaten. wali kota adalah kepala daerah kota. bab kewenangan pengawasan koperasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyelenggarakan pengawasan koperasi. pengawasan koperasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi. kewenangan pengawasan koperasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: wilayah keanggotaan koperasi lintas daerah provinsi oleh kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, wilayah keanggotaan koperasi lintas daerah kabupaten kota dalam (satu) daerah provinsi oleh pemerintah daerah provinsi, dan cc. wilayah keanggotaan koperasi dalam (satu) daerah kabupaten kota oleh pemerintah daerah kabupaten kota. pengawasan koperasi dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas koperasi. kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah selaku instansi pembina jfk. pengawas koperasi sebagaimana dimaksud pada berada dalam lingkup: kementerian koperasi dan usaha kecil, dan menengah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. dalam hal belum terpenuhinya pejabat fungsional pengawas koperasi lingkungan instansi pemerintah, penyelenggaraan tugas pengawasan koperasi ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan bidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pnssetelah mendapatkan penugasan dari kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah. pns lingkungan instansi pemerintah daerahdari perangkat daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah. masa pelaksanaan tugas pengawasan koperasi oleh pengawas koperasi yang bukan merupakan pejabat fungsional pengawas koperasi paling lama (lima) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. setelah berakhirnya masa pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada pengawasan koperasi wajib dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas koperasi. bab iii objek pengawasan koperasi objek pengawasan koperasi meliputi: koperasi primer, dan koperasi sekunder. objek pengawasan koperasi sebagaimana dimaksud pada meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi. objek pengawasan koperasi sebagaimana dimaksud pada dibagi dalam (empat) tingkat kuk sebagai berikut: kuk memiliki jumlah anggota paling banyak (lima ribu) orang, jumlah modal sendiri paling banyak rp250. (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan atau jumlah aset paling banyak rp2. (dua miliar lima ratus juta rupiah), kuk memiliki jumlah anggota lebih dari (lima ribu) orang sampai dengan paling banyak (sembilan ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari rp250. (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak rp15. (lima belas miliar rupiah), dan atau jumlah aset lebih dari rp2. (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak rp100. (seratus miliar rupiah), kuk memliki jumlah anggota lebih dari (sembilan ribu) orang sampai dengan paling banyak (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari rp15. (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak rp40. (empat puluh miliar rupiah), dan atau jumlah aset lebih dari rp100. (seratus miliar rupiah) sampai dengan paling banyak rp500. (lima ratus miliar rupiah), dan kuk memiliki jumlah anggota lebih dari (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari rp40. (empat puluh miliar rupiah), dan atau jumlah aset lebih dari rp500. (lima ratus miliar rupiah). penentuan tingkat kuk sebagaimana dimaksud pada berdasarkan jumlah anggota, modal sendiri, atau aset tertinggi yang dicapai koperasi yang bersangkutan. bupati wali kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas yang berkedudukan wilayahnya:bab pelaksanaan pengawasan koperasi bagian kesatu jenis pelaksanaan pengawasan tugas pelaksanaan pengawasan koperasi meliputi:aik dan lapakjenis pelaksanaan pengawasan koperasi meliputi: pengawasan rutin, dan pengawasan sewaktu waktu. jenis pelaksanaan pengawasan koperasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi. pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan secara langsung (on site) atau secara tidak langsung (off site) kepada koperasi. pengawasan secara langsung (on site sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan atau keterangan mengenai koperasi yang dilakukan kantor koperasi dan tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan koperasi. pengawasan secara tidak langsung (off site) sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen dan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara berkala oleh koperasi kepada deputi kepala perangkat daerah. dokumen dan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pengurus pengawas, dan alamat koperasi, laporan pertanggungjawaban tahunan pengurus dan pengawas, berita acara, dan pernyataan keputusan rapat anggota ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat, dan salah satu wakil anggota, dan cc. rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. pengawasan sewaktu waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan berdasarkan: perintah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, laporan dari masyarakat yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan, dan atau permasalahan koperasi yang memerlukan penanganan khusus dan dapat melibatkan instansi terkait. bagian kedua rencana kerja pengawasan koperasi unit satuan kerja pengawasan wajib menyusun rencana kerja pengawasan koperasi dengan mempertimbangkan jumlah sasaran koperasi dan cakupan pemeriksaan secara proporsional berdasarkan kuk. bagian ketiga tim pengawas koperasi pelaksanaan pengawasan koperasi sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan oleh tim pengawas koperasi. tim pengawas koperasi ditetapkan oleh deputi kepala perangkat daerah provinsi kabupaten kota. susunan tim pengawas koperasi paling sedikit terdiri atas ketua dan anggota. tim pengawas koperasi bertanggung jawab kepada: deputi untuk pengawasan koperasi yang menjadi kewenangan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, kepala perangkat daerah provinsi untuk pengawasan koperasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan kepala perangkat daerah kabupaten kota untuk pengawasan koperasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota. bagian keempat kertas kerja pemeriksaan koperasi dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan koperasi, pengawas koperasi mempergunakan kpk. kpk sebagaimana dimaksud pada meliputi: tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan. kpk sebagaimana dimaksud pada bagi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah unit simpan pinjam dan pembinaan syariah juga meliputi penerapan prinsip syariah. tata kelola sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit meliputi prinsip koperasi, kelembagaan, dan manajemen termasuk uji kelayakan untuk pengurus dan pengawas koperasi bagi kuk dan kuk profil risiko sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit meliputi penilaian risiko inheren dan penerapan manajemen risiko. kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit meliputi evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan, dan kesinambungan keuangan (earning sustainability). permodalan sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit meliputi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. kpk sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh deputi. bagian kelima hasil pengawasan koperasi hasil pengawasan koperasi terdiri atas: lapak, dan atau sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran. lapak berisi dokumen laporan tertulis hasil pemeriksaan kesehatan koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan koperasi. tingkat kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sehat: cukup sehat: dalam pengawasan, atau dalam pengawasan khusus. terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat sebagaimana dimaksud dalam diberikan sertifikat kesehatan. terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ditindaklanjuti dengan sanksi administratif. sertifikat kesehatan atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh deputi perangkat daerah provinsi kabupaten kota berdasarkan lapak. deputi dapat mempublikasikan tingkat kesehatan koperasi. perangkat daerah provinsi atau kabupaten kota dapat mempublikasikan tingkat kesehatan koperasi. bagian keenam kerjasama pengawasan koperasi dalam hal koperasi melakukan kegiatan usaha yang menjadi objek pengawasan instansi lain, pengawasan koperasi dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait. apabila diperlukan, deputi kepala perangkat daerah dapat menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit dengan biaya dibebankan kepada koperasi yang bersangkutan. bab tahapan pengawasan koperasi tahapan pengawasan koperasi meliputi:rsiapan pemeriksaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menginventarisasi data dan informasi terkait dengan koperasi yang akan dilakukan pemeriksaan serta menyusun rencana kerja pemeriksaan koperasi, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada koperasi terkait waktu pelaksanaan dan permintaan data, dokumen, dan keterangan lain paling lambat (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan, dan cc. mempersiapkan surat tugas yang diterbitkan oleh deputi kepala perangkat daerah. pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: tim pengawas koperasi wajib menyerahkan surat tugas pemeriksaan kepada pengurus koperasi, pengurus mewakili koperasi dalam hal pemberian data, dokumen, dan keterangan lain selama pelaksanaan pemeriksaan, pertemuan pendahuluan (entry meeting), pelaksanaan pemeriksaan dengan menggunakan kpk, melakukan klarifikasi dan konfirmasi hasil temuan pemeriksaan yang akan dituangkan dalam baik, dan pertemuan akhir (exit meeting) untuk penandatanganan dan penyerahan baik. pelaporan hasil pemeriksaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun secara obyektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. lapak paling sedikit memuat: identitas koperasi, tujuan pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, data umum koperasi, dan substansi hasil pemeriksaan, paling sedikit terdiri atas: pokok pokok temuan, rekomendasi tindak lanjut, jadwal penyelesaian tindak lanjut, nama dan tandatangan tim pemeriksa, dan tingkat kesehatan koperasi. setiap melakukan pemeriksaan dalam rangka tugas pengawasan, pengawas koperasi harus membuat baik dan melaporkan lapak kepada pejabat pemberi tugas. pengawas koperasi merekomendasikan pengenaan sanksi terhadap koperasi yang melakukan pelanggaran meliputi: tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan atau permodalan. pengawas koperasi merekomendasikan pengenaan sanksi terhadap koperasi yang menerapkan pola syariah namun melakukan pelanggaran prinsip prinsip syariah. jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dikategorikan sebagai berikut:izin usaha koperasi, dan sanksi berat berupa pencabutan izin usaha koperasi atau pembubaran koperasi. surat teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan paling banyak (dua) kali. koperasi wajib menindaklanjuti surat teguran paling lambat (tiga) bulan sejak diterbitkan. penurunan tingkat kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan tanpa menunggu periode pemeriksaan koperasi berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya. pembatasan kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain pembatasan penambahan anggota, penerimaan simpanan, penyaluran pinjaman baru, pembukaan jaringan pelayanan, perubahan anggaran dasar, dan atau pergantian pengurus hingga jangka waktu yang ditetapkan. pemberian sanksi administratif dapat dilakukan: berjenjang, secara berurutan mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat, tidak berjenjang, diberikan sesuai dengan tingkat kewajaran terhadap pelanggaran yang dilakukan dan dampak yang terjadi masyarakat, atau secara kumulatif, yang terdiri atas gabungan jenis sanksi administratif. naskah sanksi administratif berupa surat teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf dibuat dengan surat dinasdalam huruf dan huruf dibuat dengan surat keputusanpada paling sedikit memuat: nama jabatan, nama pejabat, dan alamat pejabat yang berwenang menerbitkan sanksi administratif, identitas koperasi dan pengurus koperasi, cc. jenis sanksi administratif, ketentuan substansi atau norma peraturan perundang undangan yang dilanggar, rekomendasi temuan pemeriksaan tim pengawas koperasi yang harus ditindaklanjuti oleh pengurus koperasi, dan jangka waktu penyelesaian sanksi administratif. format surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh deputi. surat keputusan sanksi administratif disampaikan kepada pengurus koperasi dan dilengkapi dengan tanda terima berupa dokumen tertulis atau dokumen elektronik sebagai dasar melaksanakan sanksi administratif. pengurus koperasi wajib menyelesaikan seluruh sanksi administratif sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam surat keputusan sanksi administratif. pemantauan pelaksanaan sanksi administratif dilaksanakan oleh tim pengawas koperasi. tim pengawas koperasi wajib membuat lhp dan melaporkannya kepada pejabat yang memberi tugas. lhp sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti dengan keputusan pejabat yang berwenang berupa pernyataan telah menyelesaikan seluruh sanksi administratif. dalam hal koperasi yang dikenakan sanksi tidak melaksanakan keputusan sanksi, dikenakan sanksi administratif selanjutnya. bab pelaporan laporan pengawasan koperasi terdiri atas: laporan tim pengawas koperasi, dan laporan unit kerja pengawasan koperasi. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dibuat oleh tim pengawas koperasi setelah melakukan kegiatan pemeriksaan dan pemantauan. laporan unit kerja pengawasan koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun oleh unit satuan kerja yang membidangi pengawasan koperasi setiap (enam) bulan dan atau sewaktu waktu diperlukan. unit kerja pengawasan sebagaimana dimaksud pada menyampaikan laporan kepada menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. tembusan laporan unit kerja pengawasan koperasi kepada gubernur bupati wali kota sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri cg. deputi. pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan melalui sistem teknologi informasi. bab vii ketentuan peralihan proses pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi yang dilaksanakan berdasarkan kertas kerja yang telah ditetapkan sesuai dengantetap berlaku sampai dengan kpk sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan paling lama juni bab viii ketentuan penutup ketentuan mengenai kpk sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku julipemasukan hasil perikanan serta untuk memenuhi kebutuhan pasokan ikan hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industriikan hiduplam keadaan hidup yang diperuntukkan untuk konsumsi manusia. rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan ikan hidupdan atau ikan hidupnguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. bab persyaratan, penetapan kebutuhan pemasukan, dan tempat pemasukan hasil perikanan dan ikan hidupenuhi persyaratan: jaminan kesehatan ikan, jaminan mututidak berasal dari kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, reported, and unrelated fishing)cc.sukan ikan hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri digunakan untuk: konsumsi hotel, restoran, dan katering, atau pasar moderan dibatasi untuk jenis hasil perikanan dan ikan hidup tertentu. jenis hasil perikanan dan ikan hidupperhatikan: kebutuhan dan ketersediaan pasokan ikan dalam negeri, baik dari hasil penangkapan maupun hasil budidaya, dan musim tangkap untuk hasil perikanan dan ikan hidup dari usaha perikanan tangkap dan atau musim panen untuk hasil perikanan dan ikan hidup dari usaha perikanan budidaya. dalam penghitungan kebutuhan pemasukan hasil perikanan dan ikan hidup selain bahan baku dan bahan penolong industri dapat dibantu oleh tenaga ahli. bagian ketiga tempat pemasukan setiap pemasukan hasil perikanan dan ikan hiduplayanan rekomendasi bagian kesatu umum pelaku usaha yang melakukan pemasukan hasil perikanan dan ikan hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri wilayah negara republik indonesia wajib memiliki persetujuan impor hasil perikanan dan ikan hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industrihasil perikanan dan ikan hidup. menteri berwenang untuk menerbitkan rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan ikan hidupdan ikan hidup kepada kepala bkpm. pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam merupakan pelaku usaha nonperseorangan yangnerbitan rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan ikan hidup tidak dipungut biaya. bagian kedua penerbitan rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan ikan hidup pelaku usaha untuk memiliki: maksud dan tujuan, namaensis hasil perikanan dan atau ikan hidup, berupa nama umum, nama dagang, dan atau nama ilmiah:rencana usaha selama (satu) tahun, yang paling sedikit memuat: kapasitas gudang atau tempat penyimpanan, ketersediaan sarana pengangkutan, kebutuhan ikan dan pemasaran, dan lokasi rencana. fotokopi sertifikat kelayakan pengolahan, dan surat hasil analisis risiko berupa persetujuan pemasukan hasil perikanan dan ikan hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industriproduk perikanselain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan pelaku usaha yang mengajukan permohonan rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan ikan hidupperjanjian kemitraan, danlam jangka waktu paling lama (satu) hari, yang hasilnya berupa lengkap atau tidak lengkap. apabila hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada lengkap, direktur jenderal melakukan penilaian teknis dalam jangka waktu paling lama (dua) hari, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan: penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan kelayakan pelaku usaha. apabila hasil penilaianadministrasi tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada atau penilaiantata cara penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal.hasil perikanan dan ikan hidup diterbitkan (dua) kali dalam (satu) tahun bagi setiap pelaku usaha untuk masing masing peruntukan. dalam kondisi tertentu rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan ikan hidup dapat diterbitkan lebih dari (dua) kali dalam (satu) tahun. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada berupa: perubahan pola musim ikan dalam negeri yang disebabkan faktor alam, cuaca, atau hama penyakit ikan yang mempengaruhi produksi ikan nasional, terjadinya kejadian luar biasa, bencana alam, dan atau bencana ngalam yang mempengaruhi ketersediaan ikan nasional, dan atau produksi ikan sejenis dalam negeri pada periode tertentu tidak mencukupi kebutuhan bahan baku untuk usahaatau bahan baku produk olahan berbasis daging lumayan. bagian ketiga perubahan rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan ikan hidup perubahan rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan ikan hidup dilakukan dalam hal terdapat perubahan negara asal hasil perikanan dan ikan hidup. pelaku usaha untuk melakukan perubahan alasan perubahan dan dilengkapi dengan dokumen persyaratan berupa rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan ikan hidup yang dilakukan perubahn kesesuaian persyaratan dalam jangka waktu paling lama (dua) hari, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakans5) perubahan rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan ikan hidup mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan ikan hidup yang diubah. bab kewajiban pelaku usaha wajib menggunakan hasil perikanan dan ikan hidupdan ikan hidupberupa peringatan tertulis,, dan cc. tidak diterbitkan rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan ikan hidup. teguran berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan (satu) kali dalam hal pelaku usaha melakukan pelanggaran pertam sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan dalam hal pelaku usaha melakukan pelanggaran kedusebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan dalam hal pelaku usaha melakukan pelanggaran ketiga terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada pelanggaran sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dihitung secara kumulatif selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dikenakan berdasarkan rekomendasi dari pengawas perikanan. rekomendasi pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada direktur jenderal oleerdasarkan penyampaian rekomendasi dari sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal atas nama menteri menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada kepala bkpm untuk dapat ditindaklanjuti. setiap pelaku usaha wajib menggunakan rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan ikan hidup secara bertanggung jawab dengan tidak memindahtangankan rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan ikan hidup kepada pelaku usaha lainnya. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada menjaddan ikan hidup wajib menyampaikan laporan setiap bulan paling lambat tanggal (lima belas) yang meliputi: realisasi pemasukan, realisasi distribusi: dan cc. laporan stok ikan untuk permohonan selanjutnya sampai dengan terpenuhinya kewajiban. bentuk dan format laporan realisasi pemasukan, realisasi distribusi, dan laporan stokhasilrealisasi distribusi yang dimasukkan, dan cc. laporan stok ikan. evaluasi sebagaimana dimaksud padapemasukan hasil perikanan dan ikan hiduphasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada direktur jenderal untukvii ketentuan lain lain rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan ikan hidup dikecualikan bagi hasil perikanan dan ikan hidup:atau milik pribadi penumpang dengan berat paling banyak (dua puluh lima) kilogram. bab viii ketentuan peralihan rekomendasi pemasukan hasil perikanhasil perikanankeraetariajenis hasil perikanan dan ikan hidup tertentu selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri yang dibatasi memasukannyabalon haliotis spp.) segar atau dingin balon haliotis spp.) beku balon haliotis spp.) dikeringkan, balon diasinkan atau dalam air garam balon haliotis spp), diasapi |o3025500 alaska pollock theragra aska pollock chalcogramma) segar atau dingin alaska | ) polled theragra alaska pollock chalcogramma) beku fillet alaska pollock theragra alaska pollock chalcogramma) beku daging lainnya alaska pollock alaska pollock theragra chalcogramma) beku sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan, bagian ikan lainnya segar atau dingin sirip, kepala, ekor, perut dan sisa bagian ikan ikan lainnya yang dapat dimakan, lainnya beku bagian ikan perut ikan lainnya lainnya kepala dan ekor ikan lainnya bagian ikan lainnya sisa ikan lainnya yang dapat bagian ikan dimakan lainnya bawal hitam parastromatus niger) segar atau dingin bawal putih kampus spp.), beku pos tarif kode uraian keterangan bawal hitam parastromatus niger) bawal beku blue writings micromesistius poutassou, micromesistius blue writings australis) segar atau dingin blue writings micromesistius poutassou, micromesistius blue writings australis) beku bluntnose lizardfish bluntnose trachinocephalus myops) segar nan lizardfish atau dingin bluntnose lizardfish bluntnose trachinocephalus myops) beku lizardfish, segar atau dinginbekuulu babi dikeringkan, diasinkan atau dalam air garamdiasapi catfish ekor kuning pangasius pangasius) segar atau dingin catfish lainnya pangasius spp., seluruh spp., claris spp., ictalurus catfish spp.), segar atau dingin wallace wallace attu) dan giant river catfish asperata sengkala) catfish segar atau dingin catfish pangasius spp., seluruh spp., claris spp., ictalurus spp.) catfish beku wallace wallace attu) dan giant river catfish asperata sengkala) catfish beku fillet catfish pangasius spp., seluruh spp., claris spp., ictalurusspp.), beku pos tarif kode uraian keterangan catfish pollachius virens) segar catfish atau dingin catfish pollachius virens) beku catfish fillet catfish pollachius virens) catfish beku coba rachycentron canada) segar atau dingin coba rachycentron canada) coba beku cod gadis mertua, gadis opac, gadis macrocephalus) segar atau cod dingin cod gadis mertua, gadis opac, gadis macrocephalus) beku cod fillet cod gadis mertua, gadis cod opac, gadis macrocephalus) beku cod gadis mertua, gadis opac, gadis macrocephalus) dikeringkan, digarami atau tidak cod digarami tetapi tidak diasapi cod gadis mertua, gadis opac, gadis macrocephalus) diasinkan, cod tidak dikeringkan atau diasapi kepala dan ekor ikan cod sisa ikan cod lainnya yang dapatsegar atau dingin cumi cumi dan sotong lainnya, cumi cumi, segar atau dingin sotong, gurita cumi cumi sepia officinalis, russia macrosigma, sevilla spp.) cumi cumi dan sotong ommastrephes spp., potong, gurita logo spp., nototodarus spp., sepioteuthis spp.) beku cumi cumi dan sotong lainnya, cumi cumi, beku sotong, guritadikeringkan, diasinkan atau dalam air garam pos tarif kode uraian keterangan cumi cumi dan sotong lainnya, cumi cumi dikeringkan, diasinkan atau umi, sotong, gurita dalam air garam cumi cumi dan sotong, diasapi bumi cumi, sotong, gurita gurita octopus spp.) segar atau cumi cumi, dingin sotong, gurita cumi cumi, gurita octopus spp.) beku gurita octopus spp.) dikeringkan, cumi cumi, diasinkan atau dalam air garam sotong, gurita cumi cumi, gurita octopus spp.) diasapi dogfish dan hiu lainnya segar atau dogfish dan hiu dingin lainnya dogfish dan hiu lainnya beku dogfish dan hiu lainnya fillet dogfish dan hiu lainnya, dogfish dan hiu segar atau dingin lainnya daging dogfish dan hiu lainnya, dogfish dan hiu segar atau dingin lainnya fillet dogfish, hiu lainnya, pari dan dogfish dan hiu states rapide), beku lainnya daging dogfish dan hiu lainnya, dogfish dan hiu beku lainnya nile perch latest niloticus) dan gabus channa spp) segar atau saus dan nile perch dingin nile perch latest niloticus) dan gabus dan nile sebut channa spp beku paddock melanogrammus 4dock aeglefinus) segar atau dingin paddock melanogrammus paddock aeglefinus) beku fillet paddock melanogrammus paddock aeglefinus) beku hak merluccius spp: urophycis hak spp.) segar atau dingin hak merluccius spp., urophycis hak spp.) beku fillet hak merluccius spp., hak urophycis spp.) beku pos tarif kode uraian keterangan halibut reinhardtius hippoglossoides, hippoglossus atribut hippoglosus, hippoglossus stenolepis) segar atau dingin halibut reinhardtius hippoglossoides, hippoglossus halibut hippoglosus, hippoglossus stenolepis) beku hati, telur dan sperma, segar atau hati dan telur dingin ikan hati, telur dan sperma, beku hati dan telur hati dan telur ikan air tawar, hati dan telur dikeringkan, diasapi, diasinkan ikan atau dalam air garam hati dan telur ikan, selain ikan air hati dan telur tawar, dikeringkan, diasapi, ikan diasinkan atau dalam air garam herring lupa hangus, lupa herring pallasii) segar atau dingin herring lupa hangus, lupa herring pallasii), beku fillet herring lupa hangus, lupa pallasii), beku herring herring lupa hangus, lupa pallasii) diasapi, termasuk fillet herring herring lupa hangus, lupa herring pallasii), diasinkan hilda shad venulosa elisha), hilda shad segar atau dingin hilda shad venulosa elisha), beku hilda shad ikan lainnya segar atau dingin, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subbox ikan lainnyaikan laut lainnya segar atau ikan lainnya dingin ikan lainnya (bukan ikan laut) ikan lainnya segar atau dingin ikan lainnya, beku ikan lainnya ikan laut lainnya (keluarga: bregmacerotidae, euclichthyidae, ikan lainnya adidas, macrouridae, pos tarif kode uraian keterangan melanonidae, merlucciidae, mariae dan muraenolepididae) beku ikan laut lainnya beku ikan lainnya ikan lainnya (bukan ikan laut) ikan lainnya beku filletsegar atau dingin fillet ikan lainnya segar atau ikan lainnya dinginsegar atau dingindaging ikan lainnya, segar atau ikan lainnya ingiikan lainnya piceus), fillet sidat anguilla spp.) dan fillet gabus channa spp.) beku) beku |o3048900 filletikantainnya, beku ikan lainnyabekubeku fillet'bellus, hupophthalmichthys spp ikan lainnya irrhindikeringkan, digarami atau dalam air garam, tetapi tidak diasapidikeringkan, digarami atau dalam air garam, tetapi tidak diasapiikan lainnya really ulu mentalist), dikeringkan, digarami atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi fillet ikan air tawar lainnya dikeringkan, diasinkan atau ikan lainnya digarami, tetapi tidak diasapi pos tarif fillet ikan air laut lainnya dikeringkan, diasinkan atau ikan lainnya digarami, tetapi tidak diasapi fillet ikan lainnya dikeringkan, digarami atau dalam air garam, ikan lainnya tetapi tidak diasapiikan lainnyaikan lainnya yang dapat dimakanlainnyaikan lainnyaikan lainnyaikan lainnyakan lainnya dapat dimakan, digarami maupun tidak tetapi tidak diasapi ikan (bukan ikan laut) dikeringkan, selain bagian ikan lainnya yang dapat dimakan, ikan lainnya digarami maupun tidakikan lainnya perch latest niloticus) dan gabus channa spp.)dapat dimakan pos tarif kode uraian keteranganpipih lainnya segar atau ikan pipih dingin lainnya ikan pipih ikan pipih lainnya beku lai lainnyasegar atau dinginbeku ikan salmon lainnya, segar atau ikan salmon dingin ikan salmon lainnya, beku ikan salmon daging lainnya ikan salmon, segar ikan salmon atau dingin indian threadfins polynemus |'indicus) dan silver grants dian threadfins pomadasys argenteus) segar atau dingin indian threadfins polynemus indicus) dan silver grants indian threadfins pomadasys argenteus) beku invertebrata air lainnya, selain invertebrata air krustasea dan moluska, segar lai lainnya atau dingin invertebrata air lainnya, selain invertebrata air krustasea dan moluska, beku invertebrata air lainnya, selain krustasea dan moluska, invertebrata air dikeringkan, diasinkan atau lainnya dalam air garam invertebrata air lainnya, selain invertebrata air krustasea dan moluska, diasapi lainnyapos tarif kode uraian keterangan kakap merah lutjanus argentimaculatus) segar atau kakap merah dingin kakap merah lutjanus kakap merah argentimaculatus) beku karper lainnya cyprus carpio, crassus crassus, ctenopharyngodon idealis, hypophthalmichthys spp., karper mylopharyngodon piceus), segar atau dingin karper cyprus carpio, crassus crassus, ctenopharyngodon idealis, hypophthalmichthys spp., karper cirrhatus spp., mylopharyngodon piceus) beku kepiting cangkang lunak beku kepiting atau anjungan kepiting beku lainnya kepiting atau anjungan kepiting dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, kepiting atau anjungan diasapi kepiting dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, kepiting atau lai anjungan lainnya kepiting tidak dalam kemasan kepiting atau kedap udara untuk penjualan ping anjungan ecersegar atau dingibeku pos tarif kode uraian keterang. tiram mesodesmatidae, midas, arkshells semelidae, solecurtidae, selenida, tridacnidae and veneridae), dikeringkan, diasinkan atau dalam air garamdiasapi kerang swallows), termasuk kerang ratu, dari genera persen, kerang champs atau placopecten, segar atau dingin kerang swallows), termasuk kerang ratu, dari genera persen, kerang champs atau placopecten, beku kerang swallows), termasuk kerang ratu, dari genera persen, champs atau placopecten, kerang dikeringkan, digarami atau dalam air garam kerang swallows), termasuk kerang ratu, dari genera persen, champs atau placopecten, kerang diasapi kerapu segar atau dingin kerapu beku cromileptes altivelis, epinephelus heniochus, epinephelus merta, epinephelus kerapusegar atau dinginbeku fillet layar lepturacanthus layar, ulama, savana), ulama jenius reeves's rockers, belangerii), reeves's rockers eigene rockers pos tarif chrysochir aureus) dan eigene rockers penjahit area) dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi lobster karang dan udang laut besar lainnya palinurus spp., lobster panulirus spp., kasus spp.) diasapi, lainnya, beku beku beku norvegicus), segar atau dinginpenjualan eceran, diasapi pos tarif kode uraian keterangan lobsters harus spp.), dalam kemasan kedap udara untuk lobster penjualan eceran, lainnya lobsters harus spp.), tidak dalam kemasan kedap udara lobster untuk penjualan eceran, diasapi lobsters harus spp.), tidak dalam kemasan kedap udara lobster untuk penjualan eceran, lainnya lobster norwegia nephrops norvegicus) dalam kemasan kedap lobster udara untuk penjualan eceran, diasapi lobster norwegia nephrops norvegicus) dalam kemasan kedap lobster udara untuk penjualan eceran, lainnyadiasapilainnya login mojarra pentas mon login majora longimanus) segar atau dingin login marta pentaprion login majora longimanus) beku makarel sumber scombrus, sumber australasica, sumber makarel japonicus) segar atau dingin makarel jack dan makarel kuda makarel brachyurus spp.) segar atau dingin makarel sumber scombrus, makarel sumber australasica) beku makarel pasifik sumber| makarel japonicus) beku makarel jack dan makarel kuda makarel brachyurus spp.) beku makarel indian rastrelliger makarel kanagurta), beku moluska lainnya, segar atau moluska lainnya dingin moluska lainnya, beku moluska lainnya moluska lainnya, dikeringkan, moluska lainnya diasinkan atau dalam air garam moluska lainnya, diasapi moluska lainnya pos tarif kode uraian keterangan tepung, tepung kasar dan pellet dari moluska, layak untuk moluska lainnya konsumsi manusia fillet nile perch latest niloticus) nile perch segar atau dingin fillet nile perch latest niloticus) nile perch beku pari dan states rapide) segar pan states atau dingin pari dan states rapide) beku pari dan states fillet pari dan states rapide), pari dan states segar atau dingin daging pari dan states rapide), pari dan states segar atau dingin daging pari dan states rajidag), pari dan states place pleuronectes plates), segar atau dingin place pleuronectes plates) beku remis russell) mytillus spp: remis pernah spp.) segar atau dingin remis russell) mytillus spp., remis pernah spp.) beku remis russell) mytillus spp., pernah spp.), dikeringkan, digarami remis atau dalam air garam remis russell) mytillus spp., remis pernah spp.) diasapi eucheuma spinosum, dikeringkan tetapi tidak dihancurkan, layak rumput laut untuk konsumsi manusia eucheuma cotton, dikeringkan tetapi tidak dihancurkan, layak rumput laut untuk konsumsi manusia glacilaria spp., dikeringkan tetapi tidak dihancurkan, layak untuk rumput laut konsumsi manusia delirium spp., dikeringkan tetapi tidak dihancurkan, layak untuk rumput laut konsumsi manusia sargassum spp., dikeringkan tetapi tidak dihancurkan, layak rumput laut untuk konsumsi manusia rumput laut lainnya, dikeringkan tetapi tidak dihancurkan, layak rumput laut untuk konsumsi manusia rumput laut dan ganggang lainnya, layak untuk konsumsi rumput laut manusia pos tarif kode uraian keterangan sarden sardinia pilchardus, sardinops spp.), marginella marginella spp.), rising atau sarden surat seratus seratus) segar atau dingin sarden sardinia pilchardus, sardinops spp:), marginella den marginella spp.), rising atau surat seratus seratus), beku scad torpedo melanaspis cordata), spotted sicklefish depan scad torpedo, punctata) dan barracuda besar spotted sicklefish, sphyraena barracuda) segar atau barracuda besar dingin scad torpedo melanaspis cordata) scad torpedo, spotted sickletish depan dotted sicklefish, punctata) dan barracuda besar barracuda besar sphyraena barracuda) beku seabad dicentrarchus spp.) segar atau dingin seabad dicentrarchus spp.) beku peabream sparidae) segar atau ingin sidat anguilla spp.) segar atau ingin sidat anguilla spp.) beku siput (selain siput laut) segar, siput selain dingin, atau beku siput laut) siput (selain siput laut) dikeringkan, diasinkan atau siput selain siput laut) dalam air garam siput selain siput (selain siput laut), diasapi siput laut) sirip hiu segar atau dingin sirip hiu, beku sole sole spp.) segar atau dingin sole sole spp.) beku stromboid coach trombus spp.), stromboid coach segar atau dingin stromboid coach trombus spp), stromboid coach stromboid coach trombus spp.) dikeringkan, diasinkan atau stromboid coach dalam air garam dino old coach trombus spp), stromboid coach pos tarif kode uraian keterangan swamp barb putus cola) segar swamp barb atau dingin swamp barb putus cola) beku swamp barb teri engraulis spp.) segar atau dingin teri engraulis spp.) diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau teri diasapi dan dalam air garam teripang stichopus japonicus, holothurioidea) segar atau dingin teripang teripang stichopus japonicus, holothurioidea) beku teripang teripang stichopus japonicus, holothurioidea) dikeringkan, teripang diasinkan atau dalam air garam teripang stichopus japonicus, holothurioidea) diasapi teripang tilapia oreochromis niloticus) segar atau dingin tilapia oreochromis niloticus) tilapia beku fillet tilapia oreochromis spp.) segar atau dingin fillet tilapia oreochromis spp.) tilapia beku tiram oysters) segar atau dingin tiram oysters) beku tiram oysters) dikeringkan, tiram digarami atau dalam air garam tiram oysters) diasapi todak dihias gladius) segar atau dingin todak dihias gladius) beku fillet todak dihias gladius) segar atau dingin daging todak dihias gladius) segar atau dingin fillet todak dihias gladius) beku daging todak dihias gladius) beku toothfish dissostichus spp.) segar atau dingin toothfish dissostichus spp.) beku pos tarif kode uraian keterangan fillet toothfish dissostichus spp.) segar atau dingin daging lainnya toothfish dissostichus spp.) segar atau tootfish dingin fillet toothfish dissostichus spp.) tootfish beku paling lainnya toothfish catfish dissostichus spp.) beku trout salmon trutta, oncorhynchus miss, oncorhynchus clarki, pncorhynchus aguabonita, gut dan salmon oncorhynchus gila, oncorhyncus apache dan oncorhynchus chrysogaster), segar atau dingta, oncorhynchus mason dan oncorhynchus rhodurus), segar atau dingin salmon atlantik salmon salah) dan salmon dance hecho hecho), trout dan salmon segar atau dingin salmon hockey (salmon merah) oncorhynchus neraka) beku trout dan salmon salmon pasifik lainnya oncorhynchus gorbuscha, oncorhynchus kota, oncorhynchus trout dan salmon tschawytscha, oncorhynchus kisutch, oncorhynchus mason dan oncorhynchus rhodurus) beku salmon atlantik salmon salah) dan salmon dance hecho hecho), trout dan salmon beku trout salmon trutta, oncorhynchus miss, oncorhynchus clarki, incorhynchus aguabonita, yut dan salmon oncorhynchus gila, oncorhyncus apache dan oncorhynchus chrysogaster) beku pos tarifechawytscha, oncorhynchus out dan salmon susegar atau dingin filetegar atau dingintrout dan salmotrout dan salmon apache dan oncorhynchus chrysogaster) diasapi, termasuk fillet albacore atau tuna sirip panjang thunnus lalunya) segar atau guna, tongkol, dingin kalang pos tarif kode uraian keterangan tuna sirip kuning thunnus tuna, tongkol, albacares), segar atau dinginsegar atau dingin tuna mata besar thunnus tuna, tongkol, obesus) segar atau dingin cakalang tuna sirip biru atlantik dan pasifik thunnus thynnus, tuna, tongkol, thunnus orientalis), segar atau cakalang dingin tuna sirip biru selatan thunnus tuna, tongkol, maccoyii), segar atau dingin cakalang tuna, tongkol, tuna lainnya, segar atau dingin cakalang albacore atau tuna sirip panjang tuna, tongkol, thunnus lalunya), beku cakalang tuna sirip kuning thunnus tuna, tongkol, albacares), bekubeku tuna mata besar thunnus tuna, tongkol, obesus), beku cakalang tuna sirip biru atlantik thunnus tuna, tongkol, thynnus), beku cakalang tuna sirip biru pasifik thunnus tuna, tongkol, orientalis), beku cakalang tuna sirip biru selatan thunnus tuna, tongkol, maccoyii), beku cakalang tuna lainnya, beku tuna, tongkol, cakalang fillet tuna beku (of the genus thunnus) dan cakalang atau tuna, tongkol, stripe bellied bonita euthynnus cakalang katsuwonus) pelamis turbo serta maxima), segar atau dingin turbo serta maxima) beku ubur ubur rhopilema spp.) segar ubur ubur atau dingin ubur ubur rhopilema spp.) beku ubur ubur ubur ubur rhopilema spp.) dikeringkan, diasinkan atau ubur ubur dalam air garam pos tarif kode uraian keterangan oburubur rhopilema spp) your ubur diasapi udang dan udang besar air dingin pardalis spp, canton canton), udang beku udang windu penerus monodon) udang tanpa kepala beku udang windu penerus monodon) lainnya beku udang tanami liptopenaeus vannamei) tanpa kepala dengan udang ekor beku udang tanami liptopenaeus vannamei) tanpa kepala tanpa udang ekor beku udang tanami liptopenaeus udang vannamei lainnya beku udang galah macrobrachium udang rosenbergii) beku udang dan udang besar lainnya beku krustasea lainnya, termasuk tepung, tepung kasar dan pelet, udang yang layak untuk dikonsumsi manusia, beku udang dan udang besar air dingin pardalis spp., canton canton) udang segar atau dingin udang windu penerus monodon) segar atau dingin udang tanami liptopenaeus udang vannamei) segar atau dingin udang galah macrobrachium udang rosenbergii), segar atau dingin udang dan udang besar lainnya segar atau dingin krustasea lainnya, layak untuk dikonsumsi manusia, segar atau udang dingin tepung, tepung kasar dan pelet dari udang udangan, layak untuk udang dikonsumsi manusia udang dan udang besar, dalam kemasan kedap udara untuk udang penjualan eceran, berkulit, dikukus atau direbus pos tarif kode uraian keterangan udang dan udang besar, dalam kemasan kedap udara untuk udang penjualan eceran, lainnya udang dan udang besar, tidak dalam kemasan kedap udara, udang lainnyalainnyalainnya kerajinan dalam bentuk bubuk, semi murni kerajinan dalam bentuk bubuk, murni kerajinan dalam bentuk alkali treated carrageenas chips acc) kerajinan dalam bentuk lainnya minyak hati ikan fraksi padat minyak hati ikan selain fraksi lemak dan lemak dan minyak ikan fraksi lemak dan padat, selain minyak hati ikan minyak ikan lemak dan minyak ikan selain lemak fraksi padat, selain minyak hati yan tam ikantepung, tepung kasar dan pellet dari moluska, layak untuk moluska lainnya konsumsi manusia tepung, tepung kasar dan pellet |dari ikan yang layak untuk (bung, tepung dikonsumsi manusia fee pos tarif kode uraian keterangan tepung, tepung kasar dan pelet dari udang udangan, layak untuk udang dikonsumsi manusia jenis ikan hidupsidat anguilla spp.) hidup ikan air tawar lainnya hidup ikan lainnya kerapu hidup cromileptes altivelis: epinephelus heniochus: epinephelus merta, epinephelus kerapu paulina, cephalophodis benak, plectropomus leoparbus) ikan laut lainnya hidup ikan lainnya ikan lainnya hidup ikan lainnya pama kepiting, hidup, segar atau dingin rajungan kepiting udang tanami liptopenaeus vannamei), selain bibit, hidup udang udang dan udang besar lainnya, selain bibit, hidup udang tiram oysters) hidup kerang swallows), termasuk kerang ratu, dari genera persen, keterangan champs atau placopecten, hidup cumi cumi sepia officinalis, russia macrosigma, sevilla spp.) dan sotong ommastrephes spp., cumi sotong rita logo spp., nototodarus spp., sepioteuthis spp.) hidup cumi cumi dan sotong lainnya, cumi sotong hidup gurita cumi sotong gurita octopus spp.) hidupketerangan semelidae, solecurtidae, selenida, tridacnidae and veneridae), hidup balon haliotis spp.) hidup moluska lainnya, hidup moluska lainnya teripang stichopus japonicus, holothurioidea) hidup teripang pos tarif kode uraian keterangan invertebrata air lainnya, selain invertebrata air krustasea dan moluska, hidupepala bira hukum aturuoenu :)) tini suk mo,ianenatanananannnnial dokumen ini dikeluarkan melalui sistem oss atas dasar data dari pelaku usaha. kebenaran dan maduter kepala kukufti" sekretaris jenoegy, tini done lampiran rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan ikan hidup surat persetujukeenam ialmadu. diterbitkan tgl bulan tahun rnntannnnaananlgani ttd. kepala bike haku" sakti wahyu trenggono (sekretariat seneng ran tini murnisoo nomor referensi teknis .ooodaraanananaaaaaaneadusaha. jakaeanananennnnnanakpa ngan aslinya kepala kukuh" seger sekretariat bendera, :))perubahan rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan ikan hidup surat persetujuanannannanaan perubahkode kg) pengangkutan .i: pemasukan pemasukan hs) semula menjadi ilmiah masa berlaku perubahanoratheanananennnnnanaaa desa kelurahan heanananennnnnanaaa kecamatan kenanentnanennnnaaan kabupaten kota pannanetnntn enam provinsi heanananennnnnanaaauta ttd. kepala bira hukum" sakti wahyu trenggono car ngan kai semu osn) tini maan indo lampiran vonoor nomor referensi teknis woo.nadiennananananaana nomor permohonan danaaaanaannnaaan nomor referensi teknis . alamat perusahaan dannnananaaanahs) kg) pengangkutan semula menjadijuarav, realisasi distribusi, dan laporan stok ikan realisasi pemasukan realisama importir donnaananaanaananana nenek anna ana ana nomor pipih nan naenannaannannll tanggal pipih oom peruntukan dankakaaaa lala pos tarif kode hs: .ieo.ieennnn nama dagang denanananaaa nana aan volume pipih conan nomor ponaanannannannannanaan anna anna volume dankakaaaa lala negara asal bedanakanannaanananaana anna ana pelabuhan dankakaaaa lala tanggal realisasi eni negara kip realisasi kg) nilai usd) asal oli oli realisasi distribusiipih kid tanggal realisasi: nama dagang negara asal volume realisasi: nomor volume nama status volume lo. lo. lo. lo. lon. aan aan aan aan lo. lo. lo. lo. l.) laporan stok ikan laporan stok hasil perikanan dan ikan hidup nama perusahaan benanaaananannanaaaananaaaaaan kondisi stok per tanggal:. jie. jenis hasil asal pasokan perikanan ikan dalam impor ton) total dalam negeri hidup negeri lokal dan impor ton) ton) dee nan ea. st. totzj| ppa ini mah indo |
ag: pay menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, menimbang: bahwa guna lebih memberdayakan masyarakat bidang kelautan dan perikanan karena adanya penurunan kualitas hidupnya, maka dipandang perlu memberikan bantuan langsung kepada masyarakat bidang kelautan dan perikanan: bahwa untuk itu perlu adanya bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikansjid biro hukum dan organisasi dkpbantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan. bab ketentuan umum bagian pertamasjid biro hukum dan organisasi dkp masyarakat bidang kelautan dan perikanan adalah orang perseorangan yang bertempat tinggal pesisir atau luar pesisir yang memiliki kegiatan bidang kelautan dan perikanan baik langsung maupun tidak langsungtim penggerak pkk desa kelurahan, rt rw, karang taruna, kelompok usaha bersama kub), kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan atau unit pelayanan pengembangan upp). bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini departemen kelautan dan perikanan kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan bidang kelautan dan perikanan guna melindungi dari kemungkinan atau dampak resiko sosial, berupa uang, barang atau jasa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bidang kelautan dan perikanan, tidak terus menerus dan selektif. bank pelaksana adalah bank pemerintah yang ditunjuk oleh departemen kelautan dan perikanan untuk menyalurkan bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan. belanja barang non operasional lainnya yang selanjutnya disebut belanja barang adalah pengeluaran dalam bentuk pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat bidang kelautan dan perikanan. satuan kerja, yang selanjutnya disebut satker adalah unit kerja eselon lingkungan departemen kelautan dan perikanan, dinas provinsi kabupaten kota atau upt lingkungan departemementeri adalah menteri yang bertanggung jawab bidanglaksanaan pemberian bantuan langsung kepada masyarakat bidang kelautan dan perikanan. tujuan ditetapkannya peraturan menteri ini untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesempatan berusaha, dan mengurangi jumlah pengangguran bagi masyarakat bidang kelautan dan perikanan. sjid biro hukum dan organisasi dkp bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui: belanja bantuan sosial: dan belanja barang non operasional lainnya. bab kriteria belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan dengan kriteria: adanya kemungkinan atau dampak resiko sosial: diberikan kepada masyarakat atau lembaga masyarakat: bersifat tidak terus menerus: dan diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa secara selektif. resiko sosial sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa bencana alam atau kebijakan pemerintah. belanja barang non operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan dengan kriteria: pengeluaran dalam bentuk pembelian barang atau jasa: barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan: dan pengadaan barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat atau lembaga masyarakat. bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan diberikan untuk kegiatan: penangkapan ikan skala mikro kecil: pembudidayaan ikan skala mikro kecil: pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro kecil: jasa dan industri kelautan skala mikro kecil: pendidikan perikanan non pemerintah: atau pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh masyarakat. sidi biro hukum dan organisasi: dkp bab iii persyaratan bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan dapat diberikan kepada perseorangan atau lembaga masyarakat apabila memenuhi persyaratancc.ab mekanisme bantuan langsung masyarakat departemen kelautan dan perikanan mengalokasikan bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara apbn), yang dicairkan melalui rekening penerima bantuan. bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan berdasarkan usulan tim bantuan langsung masyarakat yang dibentuk oleh bupati walikota atau pejabat lain yang ditunjuk dengan keanggotaan terdiri dari penyuluh perikanan, tenaga pendamping, pemuda pelopor dan perwakilan dari lembaga masyarakat. tim bantuan langsung masyarakat sebagaimana dimaksud pada bertugas: melakukan pengujian dan penilaian cepat partisipatif pada lokasi calon penerima bantuan: melakukan identifikasi calon penerima dan jenis bantuan: cc. melakukan seleksi calon penerima dan jenis bantuan: membuat berita acara hasil seleksi: dan mengusulkan hasil seleksi calon penerima dan jenis bantuan kepada satker sesuai dengan kewenangannya guna mendapatkan penetapan. sjid biro hukum dan organisasi dkp dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada tim bantuan langsung masyarakat bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada bupati walikota. berdasarkan hasil seleksi yang disampaikan oleh tim bantuan langsung masyarakat sebagaimana dimaksud dalam satker sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dalam rangka menetapkan calon penerima bantuan. guna kelancaran pelaksanaan verifikasi, satker dapat membentuk tim verifikasi yang keanggotaannya terdiri dari unit kerja instansi terkait. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan sinkronisasi calon penerima dengan kegiatan yang dapat diberikan bantuan, serta memberikan rekomendasi kepada satker untuk menetapkan calon penerimaverifikasi bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada satker. berdasarkan hasil verifikasi yang disampaikan oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam satker menetapkan penerima bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan. berdasarkan penetapan penerima bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan yang berupa: uang, penerima bantuan membuka rekening tanpa cek billet giro pada bank pelaksana: dan barang, diberikan langsung kepada yang berhak menerima. satker selaku kuasa pengguna anggaran kpa)pn) untuk pencairan bantuan yang dihampiri dengan: surat keputusan kpa tentang penetapan penerima bantuan langsung masyarakat: rekening tanpa cek billet giro atas nama penerima bantuan bagi penerima blm dalam bentuk uang: cc. surat pernyataan tanggung jawab belanja spt): surat pernyataan kpa (bermeterai) bahwa semua dokumen pendukung telah diteliti kebenarannya yang terdiri dari: sjid biro hukum dan organisasi dkp foto copy ktp untuk yang perseorangan atau foto copy bupati walikota tentang pengesahan kelompok: foto copy rekening tanpa cek billet giro perseorangan atau kelompok penerima bantuan bagi penerima blm dalam bentuk uang: kwitansi tanda terima penerima bantuan baik perseorangan maupun kelompok penerima bantuan bagi penerima blm dalam bentuk uang: berita acara serah terima antara kpa dengan penerima bantuan: dan surat perjanjian kesepakatan kpa dengan penerima bantuan. pengadaan bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan denganbab monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi terpadu yang keanggotaannya terdiri dari unit kerja instansi terkait yang ditetapkan oleh menteri. tim monitoring dan evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud pada bertugas: menyiapkan menyusun kuesioner dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi: melakukan inventarisasi permasalahan yang dihadapi dan solusi pemecahannya: melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan: melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pemberianmonitoring dan evaluasi terpadu menyampaikan laporan kegiatan dan bertanggungjawab kepada menteri. sjid biro hukum dan organisasi dkp tim monitoring dan evaluasi pelaksana bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan dapat dibentuk provinsi kabupaten kota dengan ketetapan gubernur bupati walikota. apabila dipandang perlu guna kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan langsung masyarakat, pejabat eselon terkait lingkungan departemen kelautan dan perikanan menetapkan petunjuk pelaksana. bab penutup dengan ditetapkannya peraturan menteri ini, maka peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor per. men tentang bantuan sosial pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudikelautan dan perikanan untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian kelautan dan perikalembaga swadaya masyarakat adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk olehdorong demokratisasi dan keadilan sosial, penegakan supremasi dan kepastian hukum, serta peningkatan kesejahteraan sosial yang menitikberatkan pada pengabdian secara swadayalembaga keagamaan adalah kelompok masyarakat yang mempunyai sistem keyakinan dan sarana untuk mempraktikan keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan untuk mengatur kehidupan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara oleh umat beragama. lembaga kesehatan adalah kelompok masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dalam satu wadah atau organisasi pemerintah dibidang kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. lembaga pemerintah adalah lembaga yang diatur dalam peraturan perundang undangan untuk mengatur kebijakan dan program pemerintah untuk memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat. lembaga nonpemerintah adalah organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara yang melakukan kegiatan untuk kepentingan masyarakat umuperikanan. bab jenis bantuan pemerintah jenis bantuan pemerintah lingkungansebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: bantuan pembayaran premi asuransi jiwa dan asuransi usaha bagi pelaku utama, bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, bantuan perbaikan kapal penangkap ikan dan atau mesin kapal penangkap ikan, dan bantuan konservasi dan atau perbaikan ekosistem lingkunganrsecc: dan produktivitas dalam pencapaian target pelayanan. selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf pemberian penghargaan kepada perseorangan atau kelompok harus memenuhi persyaratan: mempunyaimempunyai jasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kelautan dan perikanan, dan atau cc. mempunyai jasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan kelautan dan perikanan. bantuan pemerintah berupa pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam bentuk: uang pendidikan kuliah, biaya hidup, cc.erian atau yang disebut nama lain:mampu atau yang disebut nama lain: dan bukan penerima beasiswa dari sumber lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh calon penerima bantuan pemerintahlembaga kesehatkesehatan, dinas kesehatan provinsi, atau dinas kesehatan kabupaten kota setempatdan lembaga nonpemerintahpembayaran premi asuransi jiwa dan asuransi usaha bagi pelaku utama sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam bentuk uang. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa dan asuransi usaha bagi pelaku utama: dan berbadan hukum atau terdaftar dinas. bantuan pemerintah berupa bantuan perbaikan kapal penangkap ikan dan atau mesin kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam bentuk uang atau barang. bantuan perbaikan kapal penangkap ikan dan atau mesin kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada: perseorangan, dan kelompok masyarakat. perseorangdinaskonservasi dan atau perbaikan ekosistem lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam bentuk barang. bantuan konservasi dan atau perbaikan ekosistem lingkungpermohonan yang dilakukan secara tertulis dari calon penerima bantuan pemerintah kepada satuan kerja pemberi bantuan pemerintah lingkungan kementerian sesuai dengan jenis bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan melalui dinas atau unit pelaksana teknis kementerian. dinas atau unit pelaksana teknis kementerian sebagaimana dimaksud pada menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada kepada satuan kerja pemberi bantuan pemerintah sesuai dengan jenis bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ppk melakukan seleksi penerima bantuan pemerintahpenetapan surat keputusan oleh ppk dan pengesahan oleh kpa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah daftar isian pelaksanaan anggaran berlaku efektif sejak tanggal januari tahun anggaran berjallaksanaan bantuan pemerintah kementerian dilakukan secara elektronik melalui laman apabila calon penerima bantuan pemerintah penerima bantuan pemerintah tidak dapat mengakses laman sebagaimana dimaksud pada proses pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah dapat dilakukan secara nonelektronik. dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah lingkungan kementerian, pimpinan unit kerja eselon yang bertanggungpemerintah sebagaimana dimaksud dalam memiliki keterkaitan dengan program kegiatan dari unit kerja eselon lain lingkungan kementerian, satuan kerja pemberi bantuan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap program bantuan pemerintahdalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada sekretaris jenderal direktur jenderal kepala badan dapat mendelegasikan kepada kepala dinas atau kepala unit pelaksana teknis kementerianatau bimbingan teknis. penyuluh perikanan berperan aktif dalam melakukan pembinaan kepada penerima bantuan pemerintah wilayah kerjanya. bab monitoring dan evaluasi dalam rangka keberhasilan pencapaian target kinerja dan memenuhi asas efektiv, kesesuaian antara target capaian dengan realisasi, cc. pemanfaatan bantuan pemerintah, dan kesesuaian tujuan dan operasional bantuan pemerintah. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sampai bantuan pemerintah beroperasi sesuai tujuan pemberian bantuan pemerintahpelaporan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakanderetan sekretariat jen ra,form format berita acara serah terima uang kop surat berita acara serah terimaaan nana jabatan pimpinan ketua . alamat yang selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu nama anananannaanaan nana jabatan ppk sat ker . ju.asananenaa, uai dengan surat keputusan nomor . j. dan perjanjian kerja sama nom . jou dengan rincian sebagai berikut: jumlah total dana yang telah diterima :. jumlah total dana yang dipergunakan . jumlah total sisa dana bonkanaanannannanaaa aan aan pihak kesatu menyatakan bahwa bukti bukti pengeluaran dana bantuan . ju. desa lies cena sar . jm.jj. sebagaimana bukti penerimaan negara bpn) terlampir.ananananananaaaananananana ppk satker . me formnan nana aan aan jabatan kuasa pengguna barang. alamat .eoocektnanl anananannaannan nana aan aan jabatan .iiicooejpihak kedua bersedia untuk mengalihkan bantuan pemerintah yang diterima atas persetujuan pihak kesatu kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasionalkan, dan memanfaatkan bantuan pemerintahuasa pengguna barang menama barang merk spesifikasi volume satuan nea etaform sistematika petunjuk teknis nama bab penjelasan bab pendahuluan dasar hukum memuat peraturan perundang undangan yang menjadi dasar pemberian bantuan pemerintah latar belakang memuat latar belakang pemberian bantuan pemerintah (apabila diperlukan) tujuan memuat tujuan pemberian bantuan pemerintah, sasaran bantuan pemerintah, dan indikator keberhasilan bantuan pemerintah pengertian memuat batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam petunjuk teknis dan mengacu pada peraturan perundang undangan (apabila diperlukan) bab pemberi, bentuk, rincian jumlah, persyaratan penerima, bentuk bantuan memuat: pemerintah jenis bantuan pemerintah sesuai peraturan, bentuk bantuan pemerintah (barang jasa uang)yaratan penerima memuat persyaratan (administrasi dan teknis) bantuan pemerintah calon penerima, kriteria calon penerima, dan syarat lainnya tata kelola bantuan memuat organisasi pengelola bantuan pemerintah pemerintah (termasuk tugas tugasnya) dan mekanisme pencairan bantuan pemerintah (untuk bantuan pemerintah yang berupa uang) penyaluran bantuan memuat mekanisme usulan, verifikasi, penetapan, pemerintah distribusi, pendampingan penggunaan bantuan, monitoring, dan evaluasi bab iiibantuan pemerintah dana bantuan pemerintah ketentuan perpajakan memuat klausul pernyataan peraturan perpajakan yang diacu nama bab penjelasan sanksi memuat sanksi yang diberikan jika penerima bantuan melanggar kewajiban, larangan, dan atau memberikan informasi tidak benar monitoring dan memuat jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi evaluasi pelaporan memuat: kewajiban penerima bantuan pemerintah memberi laporan, dan mekanisme laporannya, dan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah. bab penutup form laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah: tanggal, bulan, tahun pimpinan unit kerjaj| ini lik indon |
berita negara republik indonesia semen kp. pns. jagung analis pengusahaan jasa kelautan. penyesuaian. tata cara.penyesuaian adalah proses pengangkatan pns dalam jabatan fungsional apj dengan persyaratan tertentu bagi pns yang telah dan atau masih melaksanakan tugas bidang analisis pengusahaan jasa kelautan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kebutuhan jabatan fungsional apj adalah jumlah dan susunan jabatan fungsional apjkelautan dan perikana. angka kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan atau akumulasi nilai dari butir uraian kegiatan yanginstansi pembipj. instansi penggudilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina. rekomendasi dari instansi pembina sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan kebutuhan organisasi yang ditentukan melalui penghitungan kebutuhan jabatan fungsional apj. berdasarkan pengusulan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalamapj. penetapan kebutuhan jabatan fungsional apj sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar instansi pembina melakukan pengangkatan dalam jabatan fungsional apj melalui penyesuaian jabatan fungsional apj. bab persyaratan penyesuaian pengangkatan dalam jabatan fungsional apj melalui penyesuaiarsyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf ditujukan bagi pns yang telah dan atau masih melaksanakan tugas bidang analisis pengusahaan jasa kelautan yang akan diduduki berdasarkan keputusan pengangkatan pns dalam jabatan fungsional apj sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk pengangkatan jabatan fungsional apj jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. bab iii tata cara penyesuaian tata cara penyesuaian jabatan fungsional apj terdiri atas: pengusulan, dan seleksi administrasi dan portofolio. (l)kepada ppk instansi pembina melalui secara hirarki. permohonan sebagaimana dimaksud pada dihembuskan ke. selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada dan harus dilengkapi dokumen: salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, salinan sahsah ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi: salinan sah penilaian kinerja (dua) tahun terakhir, daftar riw hidup, dokumen portofolio yang memuat hasil kerja, tulisan, publikasi, atau hasil kerja lain yang menunjukan kinerja berdasarkan kompetensi sesuai dengan jenjangpaling singkatdaftar riw hidungajukan permohonan usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional apj selanjutnya dilakukpada dengan susunan keanggotaan: ketua, sekretaris, dan paling sedikit (tiga) orang anggota dengan jumlah ganjil. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur kepegawaian dan paling sedikit (dua) orang dari jabatan fungsional apj atau pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja jabatan fungsional apj. dalam hal diperlukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada dapat mengikutsertakan pihak luar instansi pembina. proses seleksi administrasi dan portofoliormohonan usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional apj melalui penyesuaian. tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam bertugas: melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan pengangkatan pns dalam jabatan fungsional apj melalui penyesuaian jabatan fungsional apjpj melalui penyesuaian jabatan fungsional apjberdasarkan persyaratan dokumenjabatan fungsional apj kepada apj. hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis bidang pengelolaan ruang laut: pns dinyatakan lolos seleksi apabila memenuhi persyaratan dokumen dan portofolio, atau pns dinyatakan tidak lolos seleksi apabila tidak memenuhi persyaratan dokumen dan ataupj melalui penyesuaian jabatan fungsional apj. terhadap pns yang tidak lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf maka instansi pembina menyampaikan kembali persyaratan dokumen dan portofolio kepada instansi pengguna. bab penetapan angka kredit penyesuaian pns yang telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan dalam jabatan fungsional apj oleh instansi pembina diberikan angka kredit kumulatif untuk penyesuaianpendidikan terakhir yang dimiliki. angka kredit kumulatif untuk penyesuaian jabatan fungsional apj sebagaimana dimaksud pada hanya berlaku (satu) kali pada saat penyesuaian jabatan fungsional apj. angka kredit kumulatif untuk penyesuaian jabatan fungsional ainstansi pengguna menyampaikan laporan pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan fungsional apj melalui penyesuaian kepada instansi pembina. ketentuan mengenailaksanaan pengangkatan jabatan fungsional apj melalui penyesuaian dilaporkan oleh instansi pembina kepala badan kepegawaian negara. bab maka pnssampai dengan batas waktu pelaksanaan penyesuaian jabatan fungsional apj mengalami kenaikan pangkat yang mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan maka pns tidakdan wajib mengikuti seleksi ulang penyesuaian jabatan fungsional apj. dalam hal pns melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi pengangkatan dalam jabatan fungsional apj dan telah mengikuti seleksi ulang penyesuaian jabatan fungsional apj sebagaimana dimaksud pada maka diterbitkan rekomendasi pengangkatan dalam jabatan fungsional apj sesuai dengan jenjang jabatannya. dalam hal pns sebagaimana dimaksud pada tidak mengikuti seleksi ulang penyesuaian jabatan fungsional apj dan tetap ingin diangkat dalam jabatan fungsional apj melalui penyesuaian jabatan fungsional apj maka ketentuan penutup pengangkatan pns dalam jabatan fungsional apj melalui penyesuaian jabatan fungsional apj dilaksanakan sampai dengan me(kop surat) tempat ., tanggal. nomor snossnsoss0a020 lampiran sansssarasanann sifat naam hal permohonan pengangkatan pegawai negeri sipil pns) dalam jabatan fungsional analis pengusahaan jasa kelautan melalui penyesuaian yth menteri kelautan dan perikanan c.g direktur jenderal pengelolaan ruang laut jakarta menindaklanjuti peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor . tahun tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional analis pengusahaan jasa kelautan melalui penyesuaianpengusahaan jasa kelautan melalui penyesuaian sebagai berikut: jae| ema lengkap ruang pangkat kerja instansi dan gelar ' i i obb ja,pj secara aktif. atas perhatian dan terkenalnya, kami ucapkan terima kasih. pejabat pembina kepegawaian instansi (tanda tangan, stempel dinas)tidak sedang tidak sedang menjalani hukuman disiplin nomor: seoocrnaseresesesesnneeesonsoan0tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat. pernyataan ini dibuataftar riw hidup pas foto 3x4 data pribadi ea. pena gooaatam hara tempardantnaata jenis kelamin laki laki perempuan e u sam pb tee telepon rumah: kantor: hp: pendidikan jenjang nama sekolah jurusan program tahun perguruan tinggi studi lulus kursus pelatihan dalam dan luar negeri nama lamanya routes tahun kursus pelatihan kursus pelatihan pelatihan riw jabatan struktural uraian nomor t.m.t nama jabatan eselon tugas riw jabatan fungsional uraian nomor t.m.t nama jabatan eselon tugas tanda jasa penghargaan nama tanda jasa nomor tahun yang penghargaan keputusan perolehan para pengalaman kerja bidang pengusahaan jasa kelautan pekerjaan kegiatan bidang pengusahaan jabatan tahun jasa kelautan daftar riw hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya sebagaimana bukti pendukung terlampirpj. (tempat, tanggal, bulan, tahun) yang membuat nama nip pangkat gol. ruang tmt unit kerja memiliki pengalaman kerja atau jabatan bidang pengusahaan jasa kelautan selama . |.) tahun, sebagai berikut: jabatan uraian tugas bidang jabatan tahun fungsional apj surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya danpernyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional apj nomor? eraesneseikininasanensanikkaeansurat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk dapat dimenteri kelautan dan perikanan republik indonesia, ttd. sakti wahyu trenggono sus rna hol oil ole ssisisis iaisislaisisfelelekelaksl ali |ojoloholo hole ias bos tee nan | s08 8hs1215515215815512218 2x2 s3z3 sos agb 553x200 ken lot ipabtese png akan tani kep kap ksp lupa kapi lesi kiri mel areaktel elite ielhtpi ipa dang lis lolos kol lela lel lal es) sosial.isi. ber else ele| els kedddadaana sea asia sisialsisla|isle kg) sisi eni lela| sis ls) uin kep lele|saj|ja|ap ssel| (2z meislelelelols ale s2osi hand kan sie siris las es: si s|s pe) lampiran vformat laporan pengangkatan jabatan fungsional apj melalui penyesuaian jabatan fungsional apj oleh instansi pengguna kepada instansi pembina sss pelantikan dihampiri dengan: salinan sah pengangkatan, dan salinan sah pelantikan. menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, ttd. sakti wahyu trenggono |
2x18hasil perikanan yang masuk dalam wilayah negara republik indonesia agar aman untuk dikonsumsi manusia dan tidak membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, perlu dilakukan pengendalian, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi tumbuh kembangnya usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, dan usaha pengolahan ikan serta agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan ikan dalam negeri, perlu mengaturolahan dan pemasaran hasilpemasukan hasil perikanan yang dilakukan oleh importir sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf wajib digunakan untuk: bahan baku upi untuk industri pengalengan ikan,bahan baku pengolahan tradisional berupa pemandangan, bahan baku fortifikasi pengkayaan makanan tertentu, dan atau konsumsi hotel, restoran, danwajib digunakan untuk: konsumsi internal, dan atau pameran dan atau promosi. ketentuan mengenai jenis.. persyaratan kesehatan ikan, mutuproduk perikan(nama dagang atau nama ilmiah), berat bersih atau isi bersih, dan nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada setiap hasil perikanan yang masuk dalam wilayah negara republik indonesia untuk diekspor kembali uni eropa, ditambah dengan persyaratan bebas dari kegiatan illegal, reported, and unrelated iuu) fishing untuk hasil perikanan dari penangkapan ikan laut berupa sertifikat hasil tangkapan ikan catch certificate) dari otoritas yang berwenang negara asal yang dibedakan: negara yang telah memodifikasi ketentuan european council regulation ec) dan negara yang belum memodifikasi ketentuan european council regulation ec) bentuk dan format sertifikat kesehatan ikan dan produk perika tanpa dikenai biaya. untuk memiliki izin pemasukan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada importirilmiah dan nama dagang, kode digit, jumlah volume dan spesifikasi, negara asal, sarana ., atau fotokopi sertifikat gmp stop dan harap iso untuk. importir yangkpgudang penyimpanan. selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan importirdinas provinsi dalam memberikan suratnit pengolahan ikan. dinas ngolahan tradisional gunaingkat distribusi. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam:sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat: maksud dan tujuan, nama ilmiah dan nama dagang, sampai dengan hasil perikanan tiba tempat pemasukan wilayah negara republik indonesia. bentuk dan format izin pemasukan hasiperubahan izin pemasukan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada harus diajukan sebelum hasil perikanan diberangkatkan dari pelabuhan keberangkatan. importir atau: fotokopi tanda bukti sebagai eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang negara asal, dotoritas yang berwenang negara asal untuk hasil perikanan yang diekspor kembali uni eropa(satu persen) dari lot produk, bagiketentupelabuhan batu ampar batam, soekarno hatta makassar, dan tanjungwangi banyuwangi(satu juta lima ratus ribu rupiah). setiap a.b.. imp importirtidak melaporkan realisasi sebagaimana dimaksud dalambabwajib digunakan pada usaha penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan online.pemasukan kembali hasil perikanan, pelaporan, dan pengawasan yang diatur dalam peraturan menteri ini berlaku secara mutasi mutans bagi pemasukan ikan untuk keperluan umpan, kecuali mengenai lampiran permohonan izin pemasukan ikan dalam wilayah negara republik indonesia. importir . importir dalam mengajukan permohonan izin pemasukan ikan dalam wilayah negara republik indonesia untuk keperluan umpan harus melampirkan: fotokopi tanda bukti sebagai eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang negara asal,ketentuan mengenai jenis ikan untuk keperluan umpan pada usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal.bab xiiketentuan mengenai sertifikat hasil tangkapan ikan catch certificate) sebagaimana dimaksud dalam huruf dan penggunaan bentuk dan format sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf mulai berlaku terhitung sejak (enam) bulan setelah peraturan menteri ini diundanglocal competent authority issued diterbitkan oleh otoritas kompeten lokal: consignor pengirim: consignee penerima: name nama: name nama: address alamat: address alamat: ku) post code kode pos: post code kode pos: telp fax e mail: telp fax e mail: ku)kal aeroplane pesawat l.hip kapal laut vehicle angkutan daratl.1l.a. description commodity rincian jenis komoditas atau hasil perikanan: commodity code code) kode hs: pe) quantity jumlah barang: identification commodities identifikasi komoditas: cultured hasil budidaya wild hasil tangkapan ic. scientific name nama ilmiah: common name nama dagang: type treatment bentuk: temperature product suhu produk number package jumlah kemasan: ambient suhu ruang child segar frozen beku identity container identitas kontainer: type packaging jenis kemasan:ll) consumption hotel, restaurant, and modern market konsumsi hotel, restoran, dan pasar modern others lainnya validity period masa berlaku: ii. health .kn)salinan sesuai dengan aslinya ttd. pra umum dan organisasi, peng sharif sutardjo daa sekretariat bendera, hanung cahyono indcatch certificate) nn" mss.references applicable conservation and deskripsi produk jenistansshipment sea name signature transhipment date area position estimated weight (kg) master fishing vessel pernyataan and date tanggal perkiraan berat (kg) transhipment laut nama nakhoda kapal tanda transhipment daerah posisi penangkap ikan tangan dan tanggal master receiving signature vessel name nama call sign tanda imo lloyd number nomor vessel nama nakhoda kapal tanda kapal penangkap ikan panggilan registrasi imo penerimai. . named signature date tanggal seal cap address tanda tangan exporter nama dan alamat exporter nama gelar tanda ta.o.ooo nomor . tanggal . dan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung,(sesuai peruntukan) oleh: nama perusahaan naa alamat baek tea inai nomor telepon nomor fax danau npp ppa der nomor akte perusahaan: .oooooooooooooo nama penanggungjawab .ioooooooooooomtempat jadwal maksud dan pengangkutan negara asal pemasukan pemasukan tujuan nama ilmiah kode hs)oo hasil perikanan yang diimpor tidak boleh dipasarkan langsung pasar lokaliicvilembaga . wajib melaporkan realisasi impor dan distribusinya kepada direktur jenderal p2h: penerbit rekomendasi). kepala balaiphp: . php ancnnnananaaan kementerian kelautan dan perikanan direktorat jenderal pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lampiran izin pemasukan hasil perikanan pticvilembaga wo. mkn nomor: nama maksud dagang jenis sarana negara tempat jadwal dan hua. kode hs) pengangkutan asal pemasukan pemasukank biro hukum dan organisasi, dna sekretariat bendera, anung cahyono stiberdasarkannama dan alamat pemilik pengisi . nama dan alamat penerima tujuan . joellaa negara area asal") benaananaananan aan aan aan tanggal pengiriman donaanannannannaanan nana ana aan tanggal pemasukan benaananaananan aan aan aan alat angkut benaananaananan aan aan aan persyaratan lain benaananaananan aan aan aan tujuan pengiriman donananaanannann nenek nana nana ana aaaaaa e") stempel, catatan: lampiran, apabila diperlukan, ) coret yang tidak perlu. salinan sesuai dengan aslinya san perikanan kepala biro hukum dan organisasi, td. sekretariat bendera, sharif sutardjo anung cahyono |
kuatusaha pengolahan ikan, perlu mengganti peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor permen kp tentangurat izin usaha perikanan bidang pengolahan ikan yang selanjutnya disebut sup bidang pengolahan ikanuntukpirtu pelaku utama sektor kelautan dan perikananmeliputi: penggaraman pengeringan ikan, pengasapan pemanggangan ikan, cc.pangeran ikan, pengalengan ikan, pengolahan rumput laut, pembuatan minyak ikan, kecap ikan, il. pengolahan kerupuk, keripik, peek dan sejenisnya, dan atau pengolahan dan pengawetan lainnya. jenis usaha pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada dengan kode, pengeringan, atau penambahan garam dan, media panas, atau media asap dan panas untuk membunuh mikroorganisme dan memberi cita rasa yang khasengaruhi mutu dan daya simpan produkdanngolahan berbasis daging lumayan dan surimiatau pangeran, dengan atau tanpa mengubah karakteristik ikdalam suatu wadah kaleng, kemasan plastik, botol, atau bahan lain yang sejenis dengan cara: sterilisasi, dengan mengeliminasi bakteri patogen dan pembusuk secara komersial, atau pasteurisasi, dengan mengeliminasi bakteri patogen dan mereduksi bakteri pembusuk, dan pemisahan. kecap ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan usaha pengolahan kecap dari ikan. pengolahan kerupuk, keripik, peek. pengolahan dan pengawetan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan usaha pengolahan ikan dengan bahan baku ikan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf bab iii layanan perizinan bagian kesatu umum perizinan berusaha bidang usaha pengolahan ikan berupa: sup bidang pengolahan ikan, dan tdu php atau izin usaha mikro dan kecildikecualikan bagi: jenis usaha pengolahan berbasis daging lumayan dan surimi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan jenis usaha pengalengan ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk skala menengah dan skala besar, dan jenis usaha pengolahan ikan dengan skala mikro dan skala kecil. jenis usaha pengolahan berbasis daging lumayan dan surimi dan jenis usaha pengalengan ikan untuk skala menengah dan skala besar sebagaimana dimaksud pada huruf wajib memiliki izin usaha industri. jenis usaha pengolahan ikan dengan skala mikro dan skala kecil sebagaimana dimaksud pada huruf harus memiliki: izin usaha mikro dan kecil, untuk pelaku usaha perseorangan, atau tdu php, untuk pelaku usaha nonperseorangan. kriteria usaha pengolahan ikan dengan skala menengah dan skala besar sebagaimana dimaksud pada dan usaha pengolahan ikan dengan skala mikro dizin usaha mikro dannteri menerbitkan sup bidang pengolahan ikan untuk usaha pengolahan ikan yang menggunakan penanaman modal asing. gubernur menerbitkan sup bidang pengolahan ikan untuk usaha pengolahan ikan skala menengah dan skala besar dalam (satu) provinsi yang menggunakan penanaman modal dalam negeri. bupati wali kota menerbitkan tdu php untuk usaha pengolahan ikan skala mikro dan skala kecilsup bidang pengolahan ikan dan tdu php berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha. bagian kedua penerbitan sup bidang pengolahan ikan atau tdu phpiliki nibmelalui sistem oss berdasarkan komitmen, sup bidang pengolahan ikan atau tdu phsebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: izin lokasi, izin lingkungan, dan cc. izin mendirikan bangunan. pelaku usaha menyampaikan komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan tdu php sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: izin lokasi atau izin yang setara, dan izin mendirikan bangunan atau izin yang setara. selain menyampaikan komitmen sebagaimana dimaksud pada dan pelaku usaha harus menyampaikan komitmen meliputi: rencana usahauntuk permohonan sup bidang pengolahan ikan, tata letak dan gambaran proses produksi, untuk permohonan sup bidang pengolahan ikan, dan wilayah pemasaran. kartu kusuma elektronikyang tidak wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkunganzin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf dankepada menteri atau gubernursup bidang pengolahan ikan yang belum berlaku efektif diterbitkan. menteri sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama (tigdandan memberikan penolakan, sup bidang pengolahan ikan yang belum berlaku efektifdan sup bidang pengolahan ikan yang diterbitkan oleh lembaga oss berlaku efektif. persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen sup bidang pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada dan dimodifikasi dalam sistem oss. pelaku usaha harus menyampaikan pemenuhan atas komitmen kepada bupati wali kotatdu php yang belum berlaku efektif diterbitkan. bupati wali kotyang belum berlaku efektifu penolakan pemenuhan komitmen tdu php sebagaimana dimaksud pada dimodifikasi dalam sistem oss. bab kewajiban pelaku usaha yang telah memiliki sup bidang pengolahan ikan wajib memiliki skp dalam proses pengolahan ikan dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan terhitung sejak sup bidang pengolahan ikan berlaku efektif diterbitkan. pelaku usaha yang telah memiliki tdu php wajib memiliki skp dalam proses pengolahan ikan dalam jangka waktu paling lama (dua) tahun terhitung sejak tdu php berlaku efektif diterbitkan. menteri, gubernur, dan bupati wali kota sesuai denganpelaku usahaup bidang pengolahan ikan atau tdu php, dan pencabutan sup bidang pengolahan ikanbidang pengolahan ikanbidang pengolahan ikan atau tdu php sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan sup bidang pengolahan ikan atau tdu hp telah berakhir dan tidak memenuhi kewajiban. menteri, gubernur, dan bupati wali kota sesuai dengan kewenangannydantif terhitung sejak pelaku usaha tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalamviikelautan dan perikanan nomor permen kp tentang usaha pengolahan ikanusaha pengolahyap tarianjenis usaha pengolahan ikan dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha indonesia so|role kelompok industri berbasis daging lumayan dan surimi industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan ian akan udan dalam kaleng tan bukan udang) dalam kalengn8f bala sekretaris yenny tini lanbentuk dan format laporan kegiatan usaha pengolahan ikan kop surat usaha pengolahan ikan laporan kegiatan usaha pengolahan ikan data pemilik: kapasitas terpasang: jenis sarana dan prasarana serta teknologi yang digunakan: jenis dan kapasitas jumlah sarana dan prasarana: jenis sarana dan prasarana kapasitas jumlah bangunan poo ju (aa u u juo(a u menindas peralatan poo jju (aa u u juj auu teknologi yang digunakan (manual semimekanik mekanik): perkembangan usaha pengolahan ikan: omzet rp bulan): nilai taksiran seluruh barang modal yang dimiliki: tanah rp. gedung rp. mesin rp. kendaraan rp. lain lain rp. cc. kapasitas: kapasitas produksi: . ton bulan tahun kapasitas terpasang: . ton bulan tahun pengunaan tenaga kerja: jumlah hari kerja per tahun: . hari tenaga kerja: indonesia tidak tetap na . asing tidak tetap: lokal domestik: terhadap total bahan baku: . pasokan bahan baku: jenis ikan asal bahan baku volume (kg ton) kab kota pelabuhan) (per bulan) impor: terhadap total bahan baku: . pasokan bahan baku: asal bahan baku volume (kg ton) jenis ikan negara asal) (per bulan) nn produksi: jenis volume (kg ton) produk (per bulan) tujuan pasar kabupaten kota (ton bulan) negara tujuan (ton bulan) kabupaten kota (ton bulan) negara tujuan (ton bulan) mitra usaha (sebutkan nama perusahaan (industri umkm) dan kemitraan dalam hal apa. (nama perusahaan industri umkm), hal: (kemitraan dalam hal) ., hal: . cc. ., hal: . tempat, tanggal pemilik penanggung jawab ttd nama jelasnike pia ban kta peretaruat bendera, ini indol |
adaninjau kembalrekomendasi pemasukan hasil perikananlaku usaha nonperseorangan yang melakukan pemasukan hasil perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: persyaratan dan tempat pemasukan hasil perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri,, dan pengawasan, pelaporan, dan evaluasi. bab persyaratan, jenis, volume, waktu, dan tempat pemasukan hasil perikananselain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri harus memenuhi persyaratan: kesehatan ikan, mutu,denis, volume, dan waktupemandangan dan bahan produk olahan berbasis daging lumayan sebagaimana dimaksud dalamtingkat konsumsi ikan, dan lokasi tujuan distribusiumpan sebagaimana dimaksud dalamdankonsumsi hotel, restoran, dan katering, pasar modern, dan bahan pengayaan makanan sebagaimana dimaksud dalam hurufhasil perikanan yang tidak ada perairan indonesia, dan lokasi tujuan distribusi. bagian ketiga tempat pemasukan setiap pemasukan hasil perikananpelaku usaha yang melakukan pemasukan hasil perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri harus memiliki rekomendasi pemasukan hasil perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu persyaratan penerbitan persetujuan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. menteri berwenang untuk menerbitkan rekomendasi pemasukan hasil perikanankepada direktur jenderal. layanan penerbitan rekomendasi pemasukan hasil perikanmerupakan pelaku usaha nonperseorangan yangpemasukan hasil perikananmaksud dan tujuan, nama jenis hasil perikanan (nama umum, nama dagang, dan atau nama ilmiah),engan melampirkan persyaratan: nib, rencana usaha selama (satu) tahun, yang memuat paling sedikit kapasitas gudang penyimpanan, ketersediaan sarana pengangkutan, kapasitas terpasang, kebutuhan ikan, target produksi, dan pemasaran, serta lokasi rencana distribusi pemasukan hasil perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri, surat hasil analisis risiko berupa persetujuan pemasukan hasil perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industrifotokopi sertifikat kelayakan pengolahan, dan laporan stok bahan baku ikan. selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan pelaku usaha yang mengajukan surat permohonan rekomendasi pemasukan hasil perikananpermohonan rekomendasi pemasukan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui laman dalam hal permohonan tidak dapat disampaikan melalui laman sebagaimana dimaksud pada permohonan rekomendasi pemasukan hasil perikairektur jenderal melakukan: pemeriksaan administrasi, dan penilaian teknis. pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan atas kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal hasil pemeriksaan administrasi lengkap dan sah direktur jenderal melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap kebenaran dan kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan mempertimbangkandalam direktur jenderal dapat dibantu oleh tenaga ahli dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud padadirektur jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dalam hal: hasil pemeriksaan administrasi tidak lengkap, tidak sah, dan atau tidak benar, atau hasil penilaian teknis tidak sesuaidalam jangka waktu paling lama (lima) hari.wajib menggunakan hasil perikananselain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran peruntukan sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi berupa. perubahan rekomendasi pemasukan hasil perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan negara asal hasil perikanan. pelaku usaha untuk melakukan perubahan rekomendasi pemasukan hasil perikanan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada direktur jenderal dengan melampirkan rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan atau persetujuan impor yang akan dilakukan perubahabsahan dan kebenaran rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan atau persetujuan impor yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada disetujumenjadi milik direktorat jenderalpaling lama (tiga) hari. penerbitan rekomendasi pemasukan hasil perikanan tidak dipungut biaya. rekomendasi pemasukan hasil perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri diterbitkan (dua) kali dalam (satu) tahun untuk setiap pelaku usaha. dalam kondisi tertentu rekomendasi pemasukan hasil perikanan dapat diterbitkan sewaktu waktu. setiapdigunakan untuk (satu) kali pengajuan persetujuan impor. rekomendasi pemasukan hasil perikanan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam dimodifikasi dalam sistem oss. permohonan rekomendasi pemasukan hasil perikanan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam dimodifikasi dalam sistem oss. direktur jenderal berkoordinasi dengan dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan untuk: menyediakan data produksi dan kebutuhan hasil perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri, dan melakukan pembinaan mutu hasil perikanan yang masuk wilayah negara republik indonesia. bab pengawasan pengawas perikanan melakukan pengawasan terhadap peruntukan pemasukan hasil perikananselain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri wajib menyampaikan laporan setiap (tiga) bulan sekalidirektur jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada setiap (tiga) bulan sekali yang meliputi aspek: realisasi rekomendasi yang telah diberikan, dan distribusi hasil perikanan yang dimasukkdalam dikenakan sanksi sampai dengan terpenuhinya kewajiban. bab ketentuan lain lain rekomendasi pemasukan hasil perikanan dikecualikan bagi hasil perikanan,milik pribadi penumpang dengan berat paling banyak (dua puluh lima) kilogram. bab vii ketentuan penutup pada saat peraturan menteri ini mulai berlakuorain keterangan kode balon haliotis spp.) segar atau dingin alone haliotis spp), fresh balon alone child balon haliotis spp.) beku alone haliotis spp), frozen balon alone balon haliotis spp.) dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam alone haliotis spp.), balon alone dried, salted bring balon haliotis spp.), diasapi alone haliotis spp.), balon alone smoked chaleogramma) segar atau alaska dingin alaska pollock theragra pollock alaska chalcogramma), fresh child mata merana alaska gay aang) masa pollock alaska pollock theragra chalcogramma), pollock frozen fillet alaska pollock theragra halcogramma) beku alas alaska maya) beku asn pollock alaska pollock filles theragra pollock chalcogramma), frozen madina ininya alaska place alaska beku other meat alaska pollock pollock alaska pollock theragra chalcogramma), frozen sirip, kepala, ekor, perut dan sisa bagian ikan ikan lainnya yang dapat dimakan, segar atau dingin sana other fish pos tarif rain keterangan kode emang keterangan sirip, kepala, ekor, perut dan sisa bagian ikan ikan lainnya yang dapat dimakan, lainnya other fish beku off bagian ikan perut ikan lainnya lainnya other fish off bagian ikan kepala dan ekor ikan lainnya lainnya other fish off bagian ikan sisa ikan lainnya yang dapat lainnya other fish dimakan off bawal hitam parastromatus niger) segar atau dingin black pomfrets bawal pomfrets parastromatus niger), fresh child bawal putih kampus spp.) beku bawal pomfrets bawal hitam parastromatus niger) beku black pomfrets bawal pomfrets parastromatus niger), frozen blue writings micromesistius poutassou, micromesistius australis) segar atau dingin blue blue writings blue writings micromesistius poutassou, writings micromesistius australis), fresh child blue writings micromesistius poutassou, micromesistius australis) beku blue writings blue writings blue lg: writings micromesistius poutassou, micromesistius australis), frozen bluntnose lizardfish trachinocephalus myops) segar bluntnose atau dingin bluntnose lizardfish lizardfish bluntnose trachinocephalus myops), fresh lizardfish child open btuntnose status myo lizardfish bluntnose beku bluntnose lizardfish lizardfish trachinocephalus myops)segar atau dinginesh child pos tarif rain keterangan kode rain keterangekukeringkan, diasinkan atau dalam air garam sea orchids bulu babi, dried, salted bring)asapismoked) catfish ekor kuning pangasius pangasius) segar atau dingin yellowtail catfish catfish catfish pangasius pangasius fresh child) catfish lainnya pangasius spp., seluruh spp., claris spp., ictalurus catfish catfish spp.), segar atau dingin wallace wallace attu) dan giant river catfish asperata sengkala) segar atau dingin wallace wallace attu) and giant river catfish catfish catfish asperata sengkala), fresh child catfish pangasius spp., seluruh spp., claris spp., ictalurus spp.) beku catfish pangasius spp., catfish catfish seluruh spp., claris spp., ictalurus spp.), frozen wallace wallace attu) dan giant river catfish asperata sengkala) beku wallace wallace attu) and catfish catfish giant river catfish asperata sengkala), frozen pos tarif uraian keterangan kode fillet catfish pangasius spp., seluruh spp., claris spp., ictalurus catfishcatfish spp.), beku catfish pollachius virens) segar atau dingin catfish pollachius catfish catfish virens), fresh child catfish pollachius virens) beku catfish pollachius virens), catfish catfish frozen fillet catfish pollachius virens) beku catfish filles pollachius catfish catfish virens), frozen coba rachycentron canada) segar atau dingin coba rachycentron canada), fresh coba coba child coba rachycentron canada) beku coba rachycentron coba coba canada) frozen cod gadis mertua, gadis opac, gadis macrocephalus) segar atau dingin cod gadis mertua, gadis cod cod opac, gadis macrocephalus), fresh child cod gadis mertua, gadis opac, gadis macrocephalus) beku cod gadis mertua, gadis opac, cod cod gadis macrocephalus), frozen fillet cod gadis mertua, gadis opac, gadis macrocephalus) beku cod filles gadis mertua, cod cod gadis opac, gadis macrocephalus), frozen cod gadis mertua, gadis opac, gadis macrocephalus) dikeringkan, digarami atau tidak digarami tetapi tidak diasapi cod cod cod gadis mertua, gadis opac, gadis macrocephalus), dried, salted undated but not smoked cod gadis mertua, gadis opac, gadis macrocephalus) diasinkan, tidak dikeringkan atau cod cod diasapi cod gadis mertua, gadis opac, gadis pos tarif uraian keterangan kode macrocephalus), salted, not dried smoked kepala dan ekor ikan cod cod cod sisa ikan cod lainnya yang dapat codlogo pototodarus spp. cuma cumi sotong gurita cattle fish, dinginesh child cumi cumi dan sotong lainnya cumi cumi, sotong, nanga gurita cattle fish, segar atau dingincumi cumi, sotong, sepioteuthis spp.) beku cutie fish gurita cattle fish, sepia officinalis, russia squid, octopusozen cumi cumi dan sotong lainnya cumi cumi, sotong, ya, gurita cattle fish, bekuotcuths sop) dikeringkan cumi cumi stone kn. gurita cattle fish, garam dried, salted bring cumi cumi dan sotong lainnya, cumi cumi, sotong, dikeringkan, diasinkan atau dalam gurita cattle fish, air garam squid, octopus pos tarif uraian keterangan kode cumi cumi, sotong, cumi cumi dan sotong, diasapi gurita cattle fish, squid, octopus gurita octopus spp.) segar atau cumi cumi, sotong, dingin octopus octopus spp.) gurita cattle fish, fresh child squid, octopus gurita octopus spp.) cumi cumi, sotong, beku octopus octopus spp.), gurita cattle fish, frozen squid, octopus gaia otopsi dikeringkan, bumi uni, sotong gurita cattle fish, garam octopus octopus spp.) squid. oct dried, salted bring yuta, vcl oop gurita octopus spp.) cumi cumi, sotong, diasapi octopus octopus spp.), gurita cattle fish, smoked squid, octopus dogfish dan hiu lainnya segar atau dogfish dan hiu dingin dogfish and other sharks lainnya dogfish and fresh child other sharks dogfish dan hiu lainnya dogfish dan hiu beku dogfish and other sharks lainnya dogfish and frozen other sharks dogfish dan hiu ulet dogfish dan hiu lainnya, lainnya dogfish and other sharks dogfish dan hiu daging english dan hiu lainnya, lainnya dogfish and other sharks dogfish dan hiu manan aren men pari dan lainnya dogfish and other sharks dogfish dan hiu daging dogfish dan hiu lainnya, lainnya dogfish and other sharks nile perch latest niloticus) dan gabus channa spp.) segar atau gabus dan nile dingin nile perch latest niloticus) perch snakehead and snakehead channa spp.) and nile perch fresh child peron date motor dan gabus dan spp. perch snakehead perch latest niloticus) and and nile perch snakehead channa spp.), frozen paddock melanogrammus aeglefinus) segar atau dingin paddock melanogrammus paddock paddock aeglefinus), fresh child pos tarif rain keterangan kode paddock melanogrammus aeglefinus) beku paddock paddock paddock melanogrammus aeglefinus), frozen fillet paddock melanogrammus aeglefinus) beku paddock filles paddock paddock melanogrammus aeglefinus), frozen hak merluccius spp., urophycis spp ) segar atau dingin hak hak hak merluccius spp., urophycis spp.), fresh child hak merluccius spp., urophycis spp.) beku hak merluccius spp., hak hak urophycis spp.), frozen fillet hak merluccius spp., urophycis spp.) beku hak filles hak hak merluccius spp., urophycis spp.), frozen halibut reinhardtius hippoglossoides, hippoglossus hippoglosus, hippoglossus stenolepis) segar atau dingin halibut reinhardtius halibut halibut hippoglossoides, hippoglossus hippoglosus, hippoglossus stenolepis), fresh child halibut reinhardtius hippoglossoides, hippoglossus hippoglosus, hippoglossus stenolepis) beku halibut halibut halibut reinhardtius hippoglossoides, hippoglossus hippoglosus, hippoglossus stenolepis), frozen hati, telur dan sperma, segar atau hati dan telur align ikan lives and roes fish hati dan telur hati, telur dan sperma, beku ikan lives and roes fish hati dan telur ikan air tawar, dikeringkan, diasapi, diasinkan hati dan telur atau dalam air garam lives and ikan lives and roes roes freshwater fish, dried, fish smoked, salted bring pos tarif rain keterangan kode hati dan telur ikan, selain ikan air diasinkan tau dalam bir hati dan telur |o30s2090 ikan lives and roes garam lives and roes fish, other fish than freshwater fish, dried, smoked, salted bring herring lupa hangus, lupa pallasii) segar atau dingin herring lupa hangus, lupa pallasii) herring herring fresh child) herring lupa hangus, lupa pallasii) beku herring lupa herring herring hangus, lupa pallasii), frozen fillet herring lupa hangus, lupa pallasii) beku herring filles lupa hangus, lupa pallasii), herring herring frozen herring lupa hangus, lupa pallasii) diasapi, termasuk fillet herring lupa hangus, herring herring lupa pallasii) smoked, incl. filles herring lupa hangus, lupa pallasii) diasinkan herring lupa herring herring hangus, lupa pallasii), salted hilda shad venulosa elisha) segar atau dingin hilda shad venulosa musa shad hilda elisha), fresh child hilda shad venulosa elisha) beku hilda shad venulosa hilda shad hilda shad elisha), frozen ikan lainnya segar atau dingin, tidak termasuk sisa ikan yang ikan lainnya other dapat dimakan dari subbox fishsegar atau dingin other marine fish (ikan laut lainnya segar atau dingin other marine fish fresh kan lainnya other child fish pos tarif ikan lainnya (bukan ikan laut) marine fish), fresh child fish beku other ikan lainnya other marine fishhaa marine fish, frozen fish ikan lainnya (bukan ikan laut) loan polen mane frozecarp filles ikan lainnya oth and snakehead filles channa spp.) fresh child fisegar atau ikan lainnya other dingin fish filles fillet ikan lainnya segar atau dingin filles other fish, fresh kan lainnya other child fish pos tarif, segar atau dingin meat tilapia ikan lainnya otheresh childgar atau dingin other fish meat dingin other fish meat, fresh fish childbeku carp filles cyprus carpio, ikan lainnya other, dan snakehead filles channa spp.), frozenikan lainnya other beku other fish fillessea filles, frozen fish beku meat ikan lainnya other tilapiaozenbeku meat ikan lainnya other fish families: bregmacerotidae, fish euclichthyidae, adidas, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, mariae and muraenolepididae, frozen daging ikan lainnya beku meat ikan lainnya other fillet tilapia oreochromis spp.), catfish pangasius spp., seluruh spp: claris spp., ictalurus spp), ikan lainnya other karper cyprus carpio, crassus fish crassus, ctenopharyngodon idealis, hypophthalmichthys spp., pos tarif cirrhatus spp., mylopharyngodon (piceusdalam air garam, tetapi tidak diasapi tilapia fillesand snakehead channa spp.), dried, salted bring, but not smoked, dan muraenolepididae, dikeringkan, digarami atau dalam air garam, tetapi tidak ikan lainnya other diasapi fish filles families:, dried, salted bring, but not smoked, dikeringkan, digarami atau dalam air garam, ikan lainnya other tetapi tidak diasapi filles fish freshwater garnish xenentodon manila), yellowstriped catfish penerus vittatus) and long layered really ulu mentalist), dried, salted bring, but not smoked fillet ikan air tawar lainnya fish digarami, tetapi tidak diasapi fillet ikan air laut lainnya fish digarami, tetapi tidak diasapi fillet ikan lainnya dikeringkan, digarami atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi filles other ikan lainnya other fish, dried, salted bring, but not smokedyang dapat dimakan other fish, ikan lainnya other smoked, incl.filles, other than fish ya edible fish offikan lainnya other mariae, dan muraenolepididae, fishuraian keterangan kodeikan lainnya other fishencrasicholina kan lainnya other fishdapat dimakan, digarami maupun tidak tetapi tidak diasapi marine ikan lainnya other fish, dried, other than edible fish off, salted undated, but not smoked ikan (bukan ikan laut) dikeringkan, selain bagian ikan lainnya yang dapat dimakan, digarami maupun tidak tetapi ikan lainnya other tidak diasapi fish (not marine fish) dried, other than edible fish off, salted undated, but not smoked pos tariftilapia fishdan snakehead channa spp.) salted but not dried smoked, and bring, other than edible fish off.other marine fish, salted but not dried smoked, and bring, other than edible fish off.fish (not marine fish fish), salted but not dried smoked, and bring, other than edible fish off ikan pipih lainnya segar atau ikan pipih dingin other flat fish, fresh lainnya other flat child fish ikan pipih lainnya beku other flat ikan pipih fish, frozen lainnya other flat fish pos tarif fillet ikan pipih pleuronectidae, bothidae, cynoglossidae, solida, scophthalmidae dan catharinae) naa ikan pipih segar atau dingin flat fish files lainnya other flat pleuronectidae, bothidae, fish cynoglossidae, solida, scophthalmidae and catharinae), fresh child fillet ikan pipih pleuronectidae, bothidae, cynoglossidae, solida, seopbihamida dan cihardae) ikan pipi lainnya other flat pleuronectidae, bothidae, fish cynoglossidae, solida, scophthalmidae dan catharinae), frozen ikan salem lainnya, segar atau ikan dingin other salmonidae fish, salem salmonidae fresh child fish salem salmonidae salmonidae fish, frozen fish daging lainnya ikan salem, segar ikan atau dingin other meat salem salmonidae salmonidae fish, fresh child fish indian threadfins polynemus indicus) dan silver grants pomadasys argenteus) segar atau indian dingin indian threadfins threadfins indian polynemus indicus) and silver threadfins grants pomadasys argenteus) fresh child indian threadfins polynemus indicus) dan silver grants pomadasys argenteus) indian indi beku indian threadfins polynemus tnos jins indian reading indicus) and silver grants pomadasys argenteus) frozen invertebrata air lainnya, selain krustasea dan moluska, segar atau invertebrata air dinginesh child invertebrata air lainnya, selain krustasea dan moluska, invertebrata air bekuozen pos tarif invertebrata air lainnya, selain krustasea dan moluska, dikeringkan, diasinkan atau dalam invertebrata air air garam other aquatic lainnya other invertebrates other than aquatic invertebrates crustaceans and molluscs, dried, salted bring. invertebrata air lainnya, selain krustasea dan moluska, invertebrata air diasapismoked. lainnya other krustasea dan moluska, layak aquatic invertebrates untuk konsumsi manusia kakap merah lutjanus argentimaculatus), segar atau kakap dingin mangrove red snapper merah mangrove red lutjanus argentimaculatus), fresh snapper child kakap merah lutjanus kakap 9entimaculatus), beku mangrove merah mangrove red red snapper lutjanus argentimaculatus), frozen nap pts karper lainnya cyprusegar atau dingin otherfresh childbekurozen kepiting atau eku soft shell crabs, frozen swimmer swimming crabs pos tarif frozen swi crabdiasapilainnya swimming crabs kepiting tidak dalam kemasan kepiting atau kedap udara untuk penjualan rajungan crabs eceran swimming crabsegar kerang, tiram, atau dingin class, couples, and arkshells class, ark shells (families: arcade, couples, ark shellsesh child kerang, tiram, arkshells class, bekuozeis class, semelidae, solecurtidae, selenida, couples, ark shells tridacnidae and veneridae), dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam class, couples, and ark pos tarifdried, salted bringkerang, tiram t'dacnidae and veneridae), arkshells class, diasapimoked kerang swallows), termasuk kerang ratu, dari genera persen, champs atau placopecten, segar atau dingin swallows, including green kerang swallows swallows, the genera persen, champs placopecten, fresh child kerang swallows), termasuk kerang ratu, dari genera persen, champs atau placopecten, beku swallows, including green swallows, the kerang swallows genera persen, champs placopecten, frozen kerang swallows), termasuk kerang ratu, dari genera persen, champs atau placopecten, dikeringkan, digarami atau dalam air cara swallows, including green kerang swallows swallows, the genera persen, champs placopecten, dried, salted bring kerang swallows), termasuk kerang ratu, dari genera persen, champs atau placopecten, diasapi swallows, including green swallows, the kerang swallows genera persen, champs placopecten, smoked pos tarif kode uraian keterangan kerapu segar atau dingin kerapu grouper kerapu beku cromileptes altivelis,grouper, kerapu frozen cromileptes altivelis, othersreeves's rockers chrysochir layar, ulama, aureus) dan eigene rockers reeves's rockers, penjahit area), segar atau eigene rockers dingin sanalah hairtails sanalah hairtails, lepturacanthus savana), belang's belang's rockers, rockers jenius belangerii), reeves's rockers, reeves's rockers chrysochir eigene rockers aureus) and eigene rockers penjahit area), fresh child layar lepturacanthus savana), ulama jenius belangerii), lajur. ulama reeves's rockers chrysochir makers aureus), dan eigene rockers issue rockers penjahit area), beku sanalah takes raja sanalah hairtails, hairtails lepturacanthus savana), belang's rockers belang's rockers jenius pose rockers belangerii), reeves's rockers broker chrysochir aureus) and eigene eye takes rockers penjahit area), beku fillet layar lepturacanthus savana), ulama jenius belangerii), reeves's rockers chrysochir aureus), dan eigene layar, ulama, rockers penjahit area) mana ana reeves's rockers, dikeringkan, diasinkan atau dalam eigene rockers ir garam, tetapi tidak sanalah hairtails diasapi filles sanalah hairtails . belang's rockers, lepturacanthus savana), belang's reeves's rockers, rockers jenius belangerii), issue rockers reeves's rockers chrysochir aureus) dan eigene rockers penjahit area), dried, salted bring, but not smoked pos tarif rain keterangan kode rain keterangan lobster karang dan udang laut besar lainnya palinurus spp., panulirus spp., kasus spp.) diasapismoked lobster karang dan udang laut besar lainnya palinurus spp., panulirus spp., kasus spp.) lainnyafrozen lobster harus spp.) diasapi, beku lobster harus spp.) lobster lobsters smoked lobster harus spp.) lainnya, beku lobster harus spp.), lobster lobsters frozen lobster norwegia nephrops norvegicus) beku lobster norwegia lobster lobsters nephrops norvegicus) frozen lobster karang dan udang laut besar lainnya palinurus spp., panulirus spp., kasus spp.), segar atau dingin rock lobsters and lobster lobsters other sea catfish palinurus spp., panulirus spp., kasus spp.), fresh child lobsters harus spp.) segar atau dingin lobsters (harus spp), lobster lobsters fresh childdiasapi pos tarif uraian keterangan kodelobsters penjualan eceran, diasapi lobsters harus spp.), dalam kemasan kedap udara untuk lobster lobsters penjualan eceran, lainnya lobsters harus spp.), tidak dalam kemasan kedap udara lobster lobsters untuk penjualan eceran, diasapi lobsters harus spp.), tidak dalam kemasan kedap udara lobster lobsters untuk penjualan eceran, lainnya lobster norwegia nephrops "9veg ius) dalam kemasan kedap lobster lobsters udara untuk penjualan eceran, diasapi lobster norwegia nephrops 'veg ius) dalam kemasan kedap lobster lobsters udara untuk penjualan eceran, lainnya lobster norwegia nephrops "97veg ius) tidak dalam kemasan lobster lobsters kedap udara untuk penjualan eceran, diasapi lobster norwegia nephrops "norvegicus) tidak dalam kemasan lobster lobsters kedap udara untuk penjualan eceran, lainnya land mean pentagon ingin ann majora login dingin login mojarra pentaprion majora longimanus) fresh child login mojarra pentaprion login longimanus) beku login mojarra majora login pentaprion longimanus), frozen majora makarel sumber scombrus, sumber australasica, sumber japonicus) segar atau dingin mackerel sumber makarel mackerel scombrus, sumber australasica, sumber japonicus), fresh child pos tarif kode uraian keterangan makarel jack dan makarel kuda brachyurus spp.) segar atau dingin jack and horse mackerel makarel mackerel brachyurus spp.), fresh child makarel sumber scombrus, sumber australasica) beku mackerel sumber scombrus, makarel mackerel sumber australasica), frozen makarel pasifik sumber japonicus) beku pacific mackerel makarel mackerel sumber japonicus), frozen makarel jack dan makarel kuda brachyurus spp.) beku jack and makarel mackerel horse mackerel brachyurus spp.), frozen makarel indian rastrelliger kanagurta), beku indian mackerel makarel mackerel rastrelliger kanagurta), frozen moluska moluska lainnya, segar atau dingin lainnya other molluscs moluska moluska lainnya, beku lainnya other molluscs an. moluska moluska lainnya, dikeringkan, lainnya other diasinkan atau dalam air garam molluscs moluska moluska lainnya, diasapi lainnya other molluscsfillet nile perch latest niloticus) segar atau dingin nile perch filles latest niloticus), fresh child nile perch nile perch fillet nile perch latest niloticus) beku nile perch filles latest nile perch nile perch niloticus), frozen pari dan states rapide), segar atau dingin rays and states pan dan states rays rapide), fresh child pari dan states rapide) beku rays and sukses rapide), pari dan states rays frozen and states pos tarif uraian keterangan kode filletbeku and states place pleuronectes plates), segar atau dingin place pleuronectes plates), fresh place place child place pleuronectes plates) beku place pleuronectes place place plates), frozen remis russell) mytillus spp., pernah spp.) segar atau dingin russell mytillus spp., remis russell pernah spp.), fresh child remis russell) mytillus spp., pernah spp.) beku russell mytillus remis russell spp., pernah spp.), frozen remis russell) mytillus spp., pernah spp.), dikeringkan, digarami atau dalam air garam russell remis russell mytillus spp., pernah spp.), dried, salted bring remis russell) mytillus spp., pernah spp.) diasapi russell remis russell mytillus spp., pernah spp.), smoked eucheuma spinosum, dikeringkan rumput tetapi tidak dihancurkan, layak laut seaweed untuk konsumsi manusia eucheuma cotton, dikeringkan lg. rumput tetapi tidak dihancurkan, layak laut seaweed untuk konsumsi manusia glacilaria spp., dikeringkan tetapi rumput tidak dihancurkan, layak untuk laut seaweed konsumsi manusia delirium spp., dikeringkan tetapi tidak dihancurkan, layak untuk mpu laut seaweed konsumsi manusia sargassum spp., dikeringkan tetapi rumput tidak dihancurkan, layak untuk mpu laut seaweed konsumsi manusia rumput laut lainnya, dikeringkan rumput tetapi tidak dihancurkan, layak laut seaweed untuk konsumsi manusia pos tarif rumput laut dan gangguan laut seaweed manusisegar atau dingin marines sardinia sarden marines pilchardus, sardinops spp.), marginella marginella spp.), rising surat seratus seratus), fresh childbeku marines sardinia pilchardus, sarden marines sardinops spp.), marginella marginella spp.), rising surat seratus seratus), frozen, segar atau sicklefish, barracuda dinginesh child sicklefish, barracuda bekuozen seabad dicentrarchus spp.) segar atau dingin seabad seabad seabad dicentrarchus spp.), fresh child seabad dicentrarchus spp.) beku seabad dicentrarchus spp.), seabad seabad frozen seabrai sparidae) segar atau dingin seabrai sparidae), fresh seabrai seabreams child pos tarif uraian keterangan kode sidat anguilla spp.) segar atau dingin rels anguilla spp.), fresh sidat rels child sidat anguilla spp.) beku rels sidat rels anguilla spp.), frozen siput (selain siput laut) segar, siput selain siput ingin, atau beku sails (other aut) sails other than sea sails), fresh, child, than sea sails) frozen atau dalam siput selain siput laut) sails other air garam sails (other than sea than sea sails) sails), dried, salted bring siput (selain siput laut), siput selain siput diasapi sails (other than sea laut) sails other sails), smoked than sea sails) sirip hiu segar atau dingin sirip hiu shark fins sole sole spp.) segar atau dingin sole sole spp.), fresh sole sole child sole sole spp.) beku sole sole sole sole spp.), frozen stromboid coach trombus spp.) seromboid coach segar atau dingin swomboid coach trombus spp.) stromboid coach stromboid coach trombus spp.), dikeringkan, diasinkan atau dalam stromboid coach air garam stromboid coach trombus spp), stromboid coach diasapi swamp barb putus cola), segar atau dingin swamp barb putus swamp barb cola), fresh child swamp barb putus cola) beku roh label rohit), carla carla catalan swamp barb swamp barb putus cola), frozen teri engraulis spp.), segar atau dingin anchovies engraulis spp.), teri anchovies fresh child pos tarif rain keterangan kode teri engraulis spp.) diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau diasapi dan dalam air teri anchovies garam anchovies engraulis spp.), salted but not dried smoked and bring teripang stichopus japonicus, holothurioidea), segar atau teripang sea dingin sea cucumber stichopus pan ani japonicus, holothurloldea), fresh child teripang stichopus japonicus, holothurioidea) beku sea teripang sea cucumber stichopus japonicus, cucumber holothurloldea), frozen teripang stichopus japonicus, holothurioidea) dikeringkan, diasinkan atau dalam air teripang sea garam sea cucumber stichopus cucumber japonicus, holothurloldea), dried, salted brand teripang stichopus japonicus, holothurioidea), diasapi sea teripang sea cucumber stichopus japonicus, cucumber holothurloldea), smoked tilapia oreochromis niloticus), segar atau dingin tilapia oreocromis niloticus), fresh tilapia tilapia child tilapia oreochromis niloticus) beku tilapia oreochromis tilapia tilapia niloticus), frozen fillet tilapia oreochromis spp.), segar atau dingin tilapia filles tilapia tilapia oreochromis spp.), fresh child fillet tilapia oreochromis spp.) beku tilapia filles oreochromis tilapia tilapia spp.), frozen tiram oysters), segar atau dingin oysters, fresh child tiram oysters tiram oysters) beku oysters, tiram oysters frozen tiram oysters) dikeringkan, digarami atau dalam air garam oysters, dried, salted atau tiram oysters bring pos tarif kode uraian keterangan tiram oysters) diasapi oysters, tiram oysters smoked todak dihias gladius) segar atau dingin swordfish dihias gladius) todak swordfish fresh child todak dihias gladius) beku swordfih dihias gladius) todak swordfish frozen fillet todak dihias gladius), segar atau dingin swordfish filles todak swordfish dihias gladius), fresh child daging todak dihias gladius) segar atau dingin swordfish meat todak swordfish dihias gladius), fresh child fillet todak dihias gladius) beku swordfish filles dihias todak swordfish gladius), frozen daging todak dihias gladius) beku swordfish meat dihias todak swordfish gladius), frozen toothfish dissostichus spp.), segar atau dingin toothfish dissostichus tootfish tootfish spp.), fresh child toothfish dissostichus spp.) beku toothfish dissostichus spp.), tootfish tootfish frozen fillet toothfish dissostichus spp.), segar atau dingin toothfish filles tootfish tootfish dissostichus spp.), fresh child daging lainnya toothfish dissostichus spp.), segar atau dingin fish meat toothfish tootfish tootfish dissostichus spp.) fillet toothfish dissostichus spp.) beku toothfish filles dissostichus tootfish tootfish spp.), frozen daging lainnya toothfish dissostichus spp.), beku other meat toothfish dissostichus tootfish tootfish spp.), frozen trout salmon trutta, oncorhynchus miss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, trout dan oncorhynchus gila, oncorhyncus salmon trout and apache dan oncorhynchus salmon chrysogaster), segar atau dingin trout salmon trutta, pos tarif uraian keterangan kode, segar trout dan au dinginand oncorhynchus rhodurus) fresh child salmon atlantik salmon salah) dan trout dan salmon dance hecho hecho), salmon trout and segar atau dingin salmon almon alem merah neo mera trout dan bek salmon trout and eku hockey salmon (red salmon) salmon oncorhynchus neraka), frozentrout dan ncorhynchus rhodurus) salmon trout and eku other pacific salmonfrozen salmon atlantik salmon salah), dan trout dan salmon dance hecho hecho), salmon trout and beku salmon trout salmon trutta, oncorhynchus miss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, trout dan sncorhynchus gila, oncorhyncus simon trout and apache, dan oncorhynchus salmon chrysogaster) beku trout salmon trutta, oncorhynchus miss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus pos tarif uraian keterangan kode aguabonita, oncorhynchus gila, oncorhyncus apache dan oncorhynchus chrysogaster), bekuoncorhynchus rhodurus), salmon atlantik salmon salah), dan salmon dance hecho hecho) segar atau trout dan dingin fillesatlantic salmon salmon salah) and dance salmon hecho hecho), fresh child, dan oncorhynchus chrysogaster) segar trout dan atau dingin trout filles salmon salmon trout and trutta,tschawytscha, oncorhynchus salmon trout and kisutch, oncorhynchus mason, dan salmotrout dan 99bonita, oncorhynchus gila, simon trout and oncorhyncus apache, dan salmon oncorhynchus chrysogaster) frozen filles trout salmon trutta, oncorhynchus pos tarif uraian keterangan kodepacific salmon trout daatlantic salmon salmon salah) and dance salmon hecho hecho), smoked, including fillediasapi, termasuk trout dan fillet trout salmon trutta, salmon trout andsmoked, including filles albacore atau tuna sirip panjang thunnus lalunya), segar atau tuna, tongkol, dingin albacore longfinned cakalang tunas, tunas thunnus lalunya), fresh tongkol, skipjack child dana sip kuning humus |guna, tonto dingin cakalang tunas, ingin yellowfin tunas thunnus tongkol. skip'ack albacares), fresh child ong bol, skirjac pos tarif uraian keterangan kode cakalang atau stripe bellied bonita euthynnus katsuwonus) pelamis), segar atau dingin skipjack tuna, tongkol, cakalang tunas, stripe bellied bonita euthynnus tongkol. skip'ack katsuwonus) pelamis), fresh sbo, ship child tuna mata besar thunnus obesus), segar atau dingin tuna, tongkol, jyc cakalang tunas, tunas thunnus obesus), fresh tongkol. skip'ack child onto, spt tuna sirip biru atlantik, dan tuna, tongkol, pasifik thunnus thynnus, thunnus cakalang tunas, orientalis), segar atau dingin tongkol, skipjack dana sirip bir selatan (humus tuna, tongkol marco yyu), cakalang tunas, dingin southern buletin tunas, tongkol. skip'ack thunnus maccoyii), fresh child sbo, ship tuna lainnya, segar atau tuna, tongkol, dingin other tunas, fresh child cakalang tunas, tongkol, skipjack thumotus alatnya) bekas albacere tana, tongkol cakalang tunas, longfinned tunas thunnus tongkol. skip'ack lalunya), frozen bo, skip) tuna sirip kuning thunnus tuna, tongkol, albacares), beku yellowfin tunas cakalang tunas, thunnus albacares), frozen tongkol, skipjack cakalang atau stripe bellied bonita euthynnus katsuwonus) pelamis), tuna, tongkol, beku skipjack stripe bellied cakalang tunas, bonita euthynnus katsuwonus) tongkol, skipjack pelamis), frozen tuna mata besar thunnus tuna, tongkol, obesus), beku eigene tunas cakalang tunas, thunnus obesus), frozen tongkol, skipjack tuna sirip biru atlantik thunnus tuna, tongkol, thynnus), beku atlantic buletin cakalang tunas, tunas thunnus thynnus), frozen tongkol, skipjack tuna sirip biru pasifik thunnus tuna, tongkol, orientalis), beku pacific buletin cakalang tunas, tunas thunnus orientalis), frozen tongkol, skipjack tuna sirip biru selatan thunnus tuna, tongkol, maccoyii), beku southern buletin cakalang tunas, tunas thunnus maccoyii), frozen tongkol, skipjack tuna, tongkol, tuna lainnya, beku other tunas, cakalang tunas, frozen tongkol, skipjack pos tarif uraian keterangan kode fillet tuna beku (of the genus thunnus), dan cakalang atau npe blica bon buihumnus (tuna, tongkat cakalang tunas, filles tunas (of the genus tongkol. skip'ack thunnus) dan skipjack stripe sbo, skip) bellied bonita euthynnus katsuwonus) pelamis) turbo serta maxima), segar atau dingin turbo serta turbo turbo maximal), fresh child turbo serta maximal), beku turbo serta maxima) turbo turbo frozen ubur ubur rhopilema spp.), segar atau dingin jellyfish rhopilema ubur ubur jellyfish spp.), fresh child ubur ubur rhopilema spp.) beku jellyfish rhopilema spp.), ubur ubur jellyfish frozen ubur ubur rhopilema spp.) dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam jellyfish rhopilema ubur ubur jellyfish spp.), dried, salted bring ubur ubur rhopilema spp.) diasapi jellyfish rhopilema spp.), ubur ubur jellyfish smoked udang dan udang besar air dingin pardalis spp, canton canton), beku cold water shrimp and udang shrimp trans pardalis spp., canton canton), frozen udang windu penerus monodon) tanpa kepala beku giant tiger udang shrimp trans penerus monodon) headless, frozen udang windu penerus monodon) lainnya beku other giant tiger udang shrimp trans penerus monodon), frozen udang tanami liptopenaeus vannamei) tanpa kepala dengan ekor beku whiteleg shrimp udang shrimp liptopenaeus vannamei) headless with tail, frozen pos tarif uraian keterangan kode udang tanami liptopenaeus vannamei) tanpa kepala tanpa ekor beku whiteleg shrimp udang shrimp liptopenaeus vannamei) headless without tail, frozen udang tanami liptopenaeus vannamei) lainnya beku other whiteleg shrimp liptopenaeus udang shrimp vannamel), frozen udang galah macrobrachium rosenbergii), beku giant river udang shrimp trans macrobrachium rosenbergii), frozen udang dan udang besar lainnya beku other shrimp and trans, udang shrimp frozen krustasea lainnya, termasuk tepung, tepung kasar dan pelet, yang layak untuk dikonsumsi manusia, beku other udang shrimp crustacea,including floors, meals and pellet, fit for human consumption, frozen udang dan udang besar air dingin pardalis spp, canton canton), segar atau dingin cold water shrimp and trans pardalis udang shrimp spp, canton canton) fresh child udang windu penerus monodon), segar atau dingin giant tiger trans penerus monodon), fresh udang shrimp child udang tanami liptopenaeus vannamei), segar atau dingin whiteleg shrimp udang shrimp liptopenaeus vannamei), fresh child yang galah macrobrachium udang shrimp rosenbergii), segar atau dingin udang dan udang besar lainnya, segar atau dingin other shrimp udang shrimp and trans, fresh child krustasea lainnya, layak untuk dikonsumsi manusia, segar atau dingin other crustaceans, fit for udang shrimp human consumption, fresh child pos tarif uraian keterangan kodeudang dan udang besar, dalam kemasan kedap udara untuk udang shrimp penjualan eceran, berkulit, dikukus atau direbus udang dan udang besar, dalam kemasan kedap udara untuk udang shrimp penjualan eceran, lainnya udang dan udang besar, tidak dalam kemasan kedap udara, udang shrimp lainnyalainnyadiasapilainnya rumput agar sis jasoasnoo jagaragar laut seaweed kerajinan dalam bentuk bubuk, rumput semi murni laut seaweed kerajinan dalam bentuk bubuk, rumput murni laut seaweed kerajinan dalam bentuk alkali rumput treated carrageenas chips acc) laut seaweed rumput kerajinan dalam bentuk lainnya laut seaweed minyak hati ikan fraksi lemak dan minyak padat solid fractions fish liver ikan fats and oils oils fish pos tarif rain keterangan kode minyak hati ikan selain fraksi lemak dan minyak padat other than solid fractions ikan fats and oils sisi liver oils fish lemak dan minyak ikan taksi lemak dan minyak ikan solid fraction fats and oil ikan fats and oils fish other than liver oils lemak dan minyak ikan selain fraksi padat, selain minyak hati lemak dan minyak ikan other than solid fraction ikan fats and oils fats and oils fish other than liver fish oils dari invertebrata lainnya, selain vertebrata ain lainnya other krustasea dan moluska, layak aquatic invertebrates untuk konsumsi manusiatepung, tepung kasar dan pellet dari ikan yang layak untuk tepung, tepung dikonsumsi manusia floors, kasar, pellet floors, meals, and pellet fish, fit for meals, pellet human consumptionuetaun see kartinikop kkp rekomendasi pemasukan hasil perikanan nomor: b. dj.pds ps. . .i. memperhatikan surat permohonan rekomendasi pemasukan hasil perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dari . nomor . tanggal . dan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen, direktur jenderal penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan memberi rekomendasi pemasukan hasil perikanan untuk . (sesuai peruntukan) kepada: nama perusahaan bkanaaanananaanaa ana alamat bkaanaanananannaaa ana nomor telepon bkaanaanananannaaa ana nama penanggung jawab donkanaanananan anna nana aan kan anakan ana dengan rincian sebagai berikut: nama tere tee masa berlaku rekomendasi pemasukan hasil perikanan sejak .sampai dengan eeeeeeimpor dan distribusinya kepada menteri kelautan dan perikanan c.g. direktur jenderal dspp. jakarta,. direktur jenderal penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, tembusan: direktur jenderal perdagangan luar negeri, kementerian perdagangan,:n dan realisasi distribusi realisasi pemasukan realisasi pemasukan hasil perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri nama importir nomor php nnnnnnana nana aan nana nana tanggal php oo. peruntukan naaaaaaaaa anna anna canaan code anna nana nana nana nama dagang volume php naaaaaaaaa anna anna canaan nomor nnnnnnana nana aan nana nana volume naaaaaaaaa anna anna canaan negara asal dnanannanannanaananaaanaaa pelabuhan naaaaaaaaa anna anna canaan kid tanggal realisasi kg) nilai usd) negara asal realisasi aan aan |. aan aan lo. lo. no) realisasi distribusi distribusi pemasukan hasil perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri nomor php danaanannaananaa nana anna tgl. realisasi bnanananaanan nana nama dagang baaanananananananananan aan negara asal bnanananaanan nana volume realisasi banana aan nomor danaanannaananaa nana anna volume banana aan nama volume pembeli pengguna telepon provinsi kabupaten alamat ki) sekretariat sini lin woo |
, bahwa. petunjuk teknis jabatan fungsional pengawas perikanan digunakan sebagai pedoman bagi: pengawas perikanan, pejabat yang membidangi kepegawaian, cc. pejabat yang berkepentingan lingkungan kementerian, dan instansi terkait,jabatan fungsional pengawas perikanan disusun dengan sistematika sebagai berikut: babi pendahuluan bab petunjuk teknis jabatan fungsional pengawas perikanan bab iii penutup petunjuk teknis jabatan fungsional pengawaspengawasawas perikanan sebagaimana dimaksud pada dimungkinkan tidak sesuai dengan pangkatdengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengawas. pengecualian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan: pengawas perikanan yang melaksanakan kegiatan satu tingkat digawas perikanan yang melaksanakan kegiatan satu tingkat diawasan perikanandibidang pengawasan perikanan, peran serta dalam seminar lokakarya dibidang pengawasan perikanan, cc. keanggotaan dalam organisasi profesi jabatan fungsional pengawas perikanan, keanggotaan dalam tim penilai kinerja jabatan fungsional pengawas perikanawasan perikanan dan paling banyak (empat puluh persen) unsur pengembangan profesi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional teknis, dan kegiatan unsur penunjang paling banyak 20x (dua puluh persen). pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, usulan kegiatan tugas jabatan fungsional pengawas perikanan yang diusulkan sebelum berlakunya peraturan menteri ini dinilai berdasarkanare ngan aslinya kepala bie kaku seks yan kremetaruat jenderal tini tea lampiran petunjuk teknis jabatan fungsional pengawas perikanan bab pendahuluan latar belakang. maksud dan tujuan petunjuk teknis ini merupakan pedoman bagiini bertujuan untuk menyeragamkan pemahaman pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan yang berkaitan dengan jabatan fungsional pengawas perikanan sehingga dapat mempermudah tugasserta instansi terkaitketentuan peraturan perundang undangngelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanajabatan. bukti fisik adalah dokumen resmi yang membuktikan pelaksanaan kegiatan pengawasan perikanan dapat berupa hardcore dan atau softcopydibidang pengawasan perikanansesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing masing. pendidikan dan pelatihan prajabatan yang selanjutnya disebut diklat prajabatan adalah adalah pendidikan dan pelatihan sebagai persyaratan bagi calon pns untuk diangkat menjadi pns. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihanan lulus diklat prajabatan atau diklat fungsional diklat teknisahlian untuk peningkatan kualitas pengendalian dan profesionalisme pengawasawasdaerah terpencil adalah daerah yang secara geografis sulit dijangkau atau diakses oleh sarana transportasi. daerah rawan adalah daerah yang berpotensi terganggu keamanan dan ketertibannya. daerah berbahaya adalah daerah yang terganggu keamanan dan ketertibannyapembina adalah unit kerja eselon kementerian yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. bab petunjuk teknis jabatan fungsional pengawas perikanan kategori jabatan, jenjang jabatan, jenjang pangkat, dan golongan ruang jabatan fungsional pengawas perikanan kategori jabatanpengawas perikanan kategori keterampilan dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi,dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas: pengawas perikanan ahli pertama pertama, pengawas perikanan ahli muda muda, pengawas perikanan ahli madya madya, dan pengawas perikanan ahli utamagawas perikanan kategori keterampilan, terdiri atas: pengawas perikanan pemula pelaksana pemula, pangkat pengatur muda, golongan ruang ii a. pengawas perikanan terampilmahirpengawas perikanan kategori keahlian, terdiri atas: pengawas perikanangawas perikananahli utamaengangkatan, peralihan kategori keterampilan kategori keahlian, kenaikan pangkat, dan kenaikan jabatan pengangkatan pengangkatan pns dalam jabatan fungsional pengawas dan promosipemerintah daerah provinsi. persyaratan pengangkatan pertamaperikanan atau kelautan, pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang iitata cara pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional pengawas perikanan lingkungan kementerianlingkungan pemerintah daerah provinsisekretaris daerah provinsipengangkatan pertamapengawas perikanan dalam waktu paling lama (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional bidang pengawasan perikananlainl (lima puluh tiga) tahun. pengangkatan pns dari jabatan laistudi perikanan atau kelautata muda, golongan ruang i: (a) (lima puluh tiga) tahun untuk pengawas perikanan pertama ahli pertama dan pengawas perikanan muda ahli muda, (b) (lima puluh lima) tahun untuk pengawas perikanan madya ahli madya, atau (c) (enam puluh) tahun untuk pengawas perikanan utama ahli utama bagi pns yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggiyang bersangkutan,,dan (b) meneruskan permohonan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasberdasarkan penetapan pak sebagaimana dimaksud pada angka huruf (a) dan angkauntuk kategori keterampilan jenjang jabatan pemula sampai dengan ahli madya, tata cara pengangkatan jabatan fungsional pengawas perikanan utama ahli utama dari jabatan lain adalah sebagai berikut: (a)ahli utama kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani sdm aparatur pada sekretariat jenderal kementerian dengan melampirkan semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka pak, dan sertifikat hasil uji kompetensi, dan (b)yang menangani sdm aparatur pada sekretariat jenderal kkputama ahli utama kepada kementerian sekretariat negara dan secara bersamaan juga menyampaikan usulan kepada kepala badan kepegawaian negara untuk mendapatkan persetujuan teknis. lingkungan pemerintah daerah provinsi: (a)(b) dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud huruf (a).(b)dan (c) meneruskan permohonan, serta menyampaikan pak kepada sekretaris daerah provinsi: (a) berdasarkan penetapan pak sebagaimana dimaksud pada angka dan angka dilakukan uji kompetensi terhadap pns yang bersangkutan, (b) terhadap pns(c)pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lainpengawaspengawas perikanan melalui penyesuaian passing. promosi pengangkatan dalam jabatan fungsional pengawasfungsionalalihan jabatan fungsional dari kategori keterampilan kategori keahlian pejabat yang berwenang pejabat yang berwenang menetapksarjana s1) diploma (div) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan fungsional pengawas perikanan kategori keahlian, tersedia kebutuhan jabatan formasi untuk jenjang jabatan fungsional pengawas perikanan yang akan diduduki, pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang iii ngawas perikanan kategori keahlianyaitu sebesar (enam puluh lima persen) dari unsur pendidikan dan pelatihan, kegiatan pengawasan perikanan, dan pengembangan profesi pada jenjang keterampilan sesuai pak terakhir ditambah dengan angka kredit dari kegiatan dan ijazah s1 div yang belum dinilai selama periode pak terakhir sampai saat penetapan pak perpindahan, pemotongan (tiga puluh lima persenkegiatan pengawasan perikanan, dan pengembangan profesi, dan semua angka kredit dari unsur penunjang tidak dimasukkan dalam perhitungan (enam puluh lima persen) angka kredit, contoh: ade pramana febriansyah, md., penata muda, iii a tmt april dengan jabatan pengawas perikanan mahir, tmt. januari pendidikan diploma iii perikanan, melanjutkan pendidikan s i universitas sam ratulangi manado tmt. agustus yang bersangkutan lulus sarjana universitas sam ratulangi manado tanggal februari dengan angka kredit terdiri dari sub unsur pendidikan unsur pendidikan dan pelatihan sub unsur pengawasan unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang pada bulan november yang bersangkutan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pengawas perikanan keahlian, untuk alih jenjang dari jabatan pengawas perikanan keterampilan pengawas perikanan keahlian, yang bersangkutan mengajukan dupa pada periode penilaian januari dengan masa penilaian januari sampai desember angka kredit yang disetujui dan ditetapkan dalam pak sebesar diperoleh dari: (a) ijazah diploma (b) pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional ahli (c) pengawasan perikanan terampil (d) pengembangan profesi (e) penunjangpendidikan dan pelatihan, pengawasan perikanan, dan pengembangan profesi dengan rincian sebagai berikut: (a) pendidikan (b) pendidikan dan pelatihan (c) pengawasan perikanan (d)pendidikan dan pelatihan pengawasan perikanan pengembangan profesi) berdasarkan angka tersebut sdr. ade pramana febriansyah, md., pi. dialihkan jabatannya pengawas ahli pertama tmt. februari tata cara pengangkatan peralihan kategori lingkungan kementerian pengawas perikanan kategori keterampilan yang akan beralikategori keahlikategoridalam hal terdapat. lingkungan pemerintah daerah provinsi jabatan fungsional pengawas perikanan kategori keterampilan yang akan berpindajenjangc), dalam hal terdapat kebutuhan jabatan fungsional pengawas perikanan kategori keahlipejabat pembina kepegawaian daerahkenaikan pangkat pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat pengawas perikanan lingkungan kementerianmenteri untuk pangkatuntuk pangkatatau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur atas nama menteri untuk pangkat penata tk. golongan ruang iii d bawah, setelah mendapat pertimbangan teknis dari kepala badan kepegawaian negara. kenaikan pangkat pengawas perikanan lingkungan pemerintah daerah provinsiatau gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk pangkat pembina tingkat golongan ruang iv b bawah lingkungan pemerintah daerah provinsi tersebut. persyaratan persyaratan kenaikan pangkat pengawas perikanan yang telah memenuhi syarat terdiri atassetiap unsur penilaian prestasi kerjberasal dari tugas jabatan. contoh: sunu tri wibowo, piahliahlijanuari sampai dengan desember diwajibkan mengumpulkan paling kurang (dua puluh persen).. keterangan: adalah angka kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat dari ih b iii c,dan, sampai dengan pengawas perikanan utama ahli utama, pangkat pembina utama, golongan ruang iv e. berdasarkan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada huruflingkungan pemerintah daerah provinsi pimpinan unit kerja mengusulkan kenaikan pangkatusulan kenaikan pangkat kepada pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi, pejabat pembina kepegawaian daerah menyampaikan permohonan usulan kenaikan pangkat kepada kepala badan kepegawaian negara kantor regional. berdasarkan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf angka pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi. kenaikan jabatan pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan jabatan pengawas perikanan lingkungan kementerian: presiden menetapkan untuk pengawas perikanan utama ahli utama setelah mendapat pertimbangan teknis dari kepala badan kepegawaian negara, menteri untuk pengawas perikanan madya ahli madya, sekretaris jenderal atas nama menteri untuk pengawas perikanan muda ahli muda, dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur kementerian atas nama menteri untuk pengawas perikanan pertama ahli pertama dan pengawas perikanan keterampilan. kenaikan jabatan pengawas perikanan lingkungan pemerintah daerah provinsi adalah gubernur atau pejabat lingkungan provinsi tersebut. kenaikan jabatan pengawasmemiliki prestasi kerja bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam (dua:, dan menyampaikan permohonan penetapan keputusan kenaikan jabatan kepada presiden dengan tembusan kepala badan kepegawaian negara untuk kenaikan jabatan pengawas perikanan utama ahli utama. presiden menetapkan kenaikan jabatan untuk jabatan fungsional pengawas perikanan utama ahli utama. lingkungan pemerintah daerah provinsi pimpinan unit kerja mengusulkan kenaikan jabatan, menyampaikan usulan kenaikan jabat. sasaran kinerja pegawai, target angka kredit, daftar usulan penetapan angka kredit, penilaian, dan penetapan angka kredit sasaran kinerja pegawai pada awal tahun, setiap pengawas perikananngawaspengawas perikanan yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan fungsional pengawaspengawasngawas perikanbagi pengawas perikanan kategori keterampilan dalam waktu (satu) tahun, adalah sebagai berikut: (tiga koma tujuh lima) untuk pengawas perikanan pemula pelaksana pemula, (lima) untuk pengawas perikanan terampil pelaksana, (dua belas koma lima) untuk pengawas perikanan mahir pelaksana lanjutan, dan (dua puluh lima) untuk pengawas perikanan penyelia. target angka kredit paling rendah bagi pengawas perikanan kategori keahlian dalam waktu (satu) tahun, adalah sebagai berikut: (dua belas koma lima) angka kredit untuk pengawas perikanan pertama ahli pertama, (dua puluh lima) angka kredit untuk pengawas perikanan muda ahli muda, (tiga puluh tujuh koma lima) angka kredit untuk pengawas perikanan madya ahli madya, dan (lima puluh) angka kredit untuk pengawas perikanan utama ahli utama. target angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufhuruf angka yaitujumlah target angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf dan paling tinggi sebesarhuruf dan terdiri atas: unsur utama tidak termasuk sub unsur pendidikan formal, paling sedikit (delapan puluh persen), dan unsur penunjang, paling banyak (dua puluh persen). unsur utama sebagaimana dimaksud pada huruf angka paling sedikit merupakan kegiatan pengawasan perikanan, target angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf dan terdiri sub unsur pendidikan dan pelatihan, kegiatan pengawasan perikanan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai ketentuan yang berlaku, pengawas perikanan penyelia, pangkat penata tk. golongan ruang gawasan perikanan dan pengembangan profesi, il. pengawas perikanawasan perikanan dan pengembangan profesi, pengawas perikanan mahir pelaksana lanjutan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi pengawas, pengawas perikanan ahli muda muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi pengawas perikanan, oo. pengawas perikanan madya ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi pengawas perikanan, jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan hurufngawasan perikananngawasrisalah dupa yang telah diisi dan ditandatangani oleh kepala unit kerja. berkas kepegawaian, antara lain:target skp. bukti fisik surat tugas bagi pengawas perikanan yang melaksanakan mengerjakan butir butir kegiatan yang menjadi tugas pokoknya dalam kurun waktu tertentu, surat tugas limpah bagi pengawas perikantelah diisi dan disahkan oleh kepala unit kerja, dan atau dokumen pendukung lainnya sebagai hasil pelaksanaan butir kegiatan. kepala unit kerja menyampaikan surat usulan permohonan penilaian dan penetapan angka kredit paling lambat minggu kedua bulan januari untuk kenaikan pangkat pada bulan april dan minggu kedua bulan juli untuk kenaikan pangkat pada bulanuntuk pengawas perikanan lingkungan kementerian, dan sekretaris daerah provinsi untuk pengawas perikanan lingkungan pemerintah daerah proviatau sekretaris daerah provinsi: melakukan penilaian dibantu oleh tim penilai,ni d, meneruskan permohonan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan perikanan kementeridan berkenaan dengan angka apabila daerah provinsi belum dibentuk tim penilai, maka sekretaris daerah provinsi meminta bantuan penilaian dengan meneruskan usulan permohonan penilaian dan penetapan angka kredit kepada kementerian. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan perikanan melakukan penilaian dibantu oleh tim penilai,nilaian penilaian angka kredit pelaksanaengawas perikananiii s.d. v dengan rincian: paling rendah (enam puluh persen) dari butir kegiatan berasal dari unsur tugas pokoknya pada jenjang yang bersangkutan, dan paling tinggi (empat puluh persen) angka kredit dari pelatihan dan pendidikan serta unsur pengembangan profesi. paling tinggi (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. ketentuan dalam perhitungan angka kredit penilaian angka kredit diperlukan untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan dari jabatan lain dalam jabatan fungsional pengawas perikanan, menentukan jenjang jabatan sebagai pengawas perikanan, kenaikan jabatan pangkat dalam jabatan pengawas perikanan, pengangkatan kembali bagi pengawas perikanan yang diberhentikan karena ditugaskan luar jabatan pengawas perikanan, tugas limpah apabila pada suatu unit pelaksana teknissetelah mendapatkan surat penugasan dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, pengawas perikanyang dilakukan dengan melampirkan surat tugas limpah dari pimpinan unit pelaksana teknis unit kerja yang bersangkutan, ketentuan tugas limpah dibatasi maksimal (dua puluh persen) dari (delapan puluh persen) kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dan contoh: sofia laila, pi, pengawas perikanan ahli muda berdasarkan surat penugasan yang bersangkutan melakukan kegiatan melakukan pengawasan, pelaksanaan kegiatan yang seharusnya merupakan tugas pengawas perikanan ahli madya, berdasarkan hurufangka kredit yang diterima sofia laila, pi. yaitu: yox pengawas perikanan yang melaksanakan tugas (satu) tingkat dengan melampirkan surat tugas limpah dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. contoh: suri anti, pi, pengawas perikanan ahli pertama, pangkat penata muda tingkat golongan ruang iii b, mengerjakan butir kegiatan. memeriksa kesesuaian dokumen sisi siki, slo, spb perizinan berusaha. angka kredit yang diperoleh suri anti, pi. adalah butir kegiatan untuk butir memeriksa kesesuaian dokumen sisi siki, slo, spb perizinan berusaha (kode butir ii.bi, iv, dan vii.sur kegiatan pendidikan, pengembangan profesi, dan penunjang dapat dilakukan oleh semua jenjang jabatan sesuai lampiran dan lampirmasa penilaian angka kredit masa penilaian angka kredit adalah jangka waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan perikanan yang dicantumkan dalam daftar usul penetapan angka kredit dupa). masa penilaian angka kredit:rhentian karena tugas belajar ditugaskan luar jabatan pengawas perikanan dihitung sejak masa penilaian yang tercantum dalam pak terakhir. contoh masa penilaian angka kredit yang diajukan sebelumnya tanggal januari sampai dengan desember sehingga untuk masa penilaian berikutnya adalah mulai tanggal januari pengangkatan dan pembentukan tim penilai syarat pengangkatan anggota tim penilaisekurang kurangnya telah menduduki jabatan pangkat setingkat pengawas perikanan ahlisekurang kurangnya telah menduduki jabatan pengawas perikanan ahli muda, pangkat penata, golongan ruang ii c untuk tim penilai unit kerja dan tim penilai provinsi. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja pengawas perikanan keahlian untuk menilai prestasi kerja pengawas perikanan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan tim penilai jabatan fungsional pengawas perikanan dimana kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional teknis jabatan fungsional pengawas perikanan ditetapkan oleh menteri selaku pimpinan instansi pembina. aktif melakukan penilaian. tim penilai provinsi dapat dibentuk apabila pemerintah provinsi yang bersangkutan telah memiliki pengawas perikanan sekurang kurangnya (sepuluh) orang, tim penilai pusat, tim penilai unit kerja dan tim penilai provinsi dapat dibentuk lebih dari (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai, jumlah, dan lokasi pengawas perikanan yang dinilai,pusat, danisampaikan kepada menteri. masa jabatan tim penilai masa jabatan anggota tim penilai pusat, tim penilai unit kerja dan tim penilai provinsipejabat yang mengangkat dan memberhentikan tim penilai pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk tim penilai pusat dan tim penilai unit kerja, dan sekretaris daerah provinsi untuk tim penilai provinsipejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan sekretariat tim penilai provinsi dibentuk dengan keputusan sekretaris daerah provinsi. penetapan angka kredit untuk menetapkan angka kredit dilakukan dengan menggunakan formulir pak. golongan ruang madya yang membidangi pengawasan perikanan lingkungan kementerian pemerintah daerah provikementerian dan pengawas perikanan lingkungan daerah provinsi yang dinikahkan tim penilai pada unit kerja pembina jabatan fungsional pengawas perikanan kementerian: dan sekretaris daerah provinsi atau pejabat pimpinan tinggi pratamapemerintah daerah provinsi. pemberian angka kredit tambahan bagi pengawas perikanan yang ditempatkan pada daerah terpencil daerah rawan daerah berbahaya.yang bertugas daerah terpencil daerah rawan daerah berbahaya diberikan angka kredit tambahanngka kredit yang diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf dimasukkan dalam unsur utama yaitu pada angka kredit kegiatan tugas jabatan pengawas perikanan, pemberian angka kredit bagi pengawas perikanan yang bertugas daerah terpencil dalam jangka waktu paling kurang selama tahun, dilakukan pada setiap penilaian dupa periode bulan januari pada setiap tahun sebesar (enam koma dua puluh lima persen) dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi: angka kredit yang diberikan kepada pengawas perikanan kategori keterampilan yang ditugaskan daerah terpencil pada setiap tahun. pengawas perikanan pemula pelaksana pem pertama pengawas perikanan terampil pelaksana pengatur muda tk. il b s.d pengatur tk. n d) lanjutan penata muda, iii a s.d penata mata pengawas perikanan penyelia penata, iii c angka kredit yang diberikan kepada pengawas perikanan kategori keahlian yang ditugaskan daerah terpencil pada setiap tahun: pengawas perikanan ahli pertama pertama penata muda, iii a s.d penata muda tk. iii pengawas perikanan ahli muda muda lowmntiesammmamatata lokasi daerah terpencil adalah sebagai berikut: spa omn koe sma santan sea saras barter bak num penurunan jabatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali penurunan jabatanmberhentiansyarat pemberhentian dari jabatan fungsional pengawas perikanan pns diberhentikan dari jabatan fungsional pengawas perikanan dilakukanawas perikanan, tidak memenuhi persyaratan jabatan fungsional pengawas perikanan, dijatuhi hukuman disiplin pnsatau diberhentikan sebagai pns berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan atas permintaan sendiri. tata cara pemberhentian lingkungan kementeriankepada presiden untuk menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional pengawas perikanan utama ahli utama. presiden menetapkan keputusan pemberhentian darsekretaris daerah provinsi:sekretaris daerah provinsidanpersyaratan pengangkatan kembali pns yang telah diberhentikan dari jabatan fungsional pengawas perikanan, dapat diangkat kembali dalam jabatan pengawas perikanan, apabila: telah diangkat kembali sebagai pns, untuk pns yang diberhentikan sementara, telah menyelesaikan tugas secara penuh luar jabatan fungsional pengawas perikanan bagi pns yang ditugaskan secara penuh luar jabatan fungsional pengawas perikanan,lambat (enam) bulan sebelum mencapai batas usia pensiun pada jenjang jabatan yang akan diduduki, telah selesai menjalankan hukuman disiplin pns dan diaktifkan kembali sebagai pns, dan ataupenetapan keputusan pengangkatan kembali kepada presiden bagi pengawas perikanan utama ahli utama, presiden menetapkan keputusan pengangkatan kembalsekretaris daerah provinsisekretaris daerah provinsi. ketentuan pengangkatan kembali pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pengawas perikananpengawas perikanan, dan atau pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pengawas perikanan karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional pengawas perikanan yakni pada jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan atau jabatan fungsional lainnya luar bidang tugas pengawasan perikanan, dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir sebelum diberhentikan dari jabatan fungsional pengawas perikanan dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pendidikan dan pelatihan fungsional teknis yang berkaitan dengan pengawasan perikanan dan pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan. pembinaan dan pengembangan pembinaanoleh kementerian. pembinaan tersebut dapat dilakukan antara lain melalui: perumusan etika profesi dan perumusan standar kompetensi,, ditetapkan lebih lanjut oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. dengan mengacu kepada pedoman pembinaan yang ditetapkan oleh kementerian dan kebijakan pemerintah daerah setempat. pengembanganlui (dua) jalur, yaitu: jalur pendidikan program pendidikan strata dua s2) dan strata tiga s3), dan jalur pelatihan jalur pelatihan yang dipersiapkan bagi pengawas perikanan, dibagi kedan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan perikanan akan diatur lebih lanjut oleh menterierampilan, dan pembentukan sikap serta kepribadian pengawas perikanan. unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan fungsional pengawas perikanan unsur kegiatan jabatan fungsional pengawasngawas perikanan, diklat fungsional, diklat teknis, dan diklatatau sekolah perguruan tinggi lingkungan kementerian atau sekolah perguruan tinggi luar negeri, memperoleh ijaz, diploma iii dih bidang perikanan atau kelautanbidang perikanan atau kelautanizin belajar tugas belajar dari pejabat yang berwenang, fotokopi surat keputusan penyetaraan ijazah luar negeri dari kementerian yang membidangi pendidikan tinggi bagi yang mengambil pendidikan luar negeri, fotokopiformulir angka kredit:terampilan: sup smk perikanan yaitu (dua puluh lima), dan (b) diploma iii (diri) yaitu (enam puluh).ahlian: (a) sarjana s1) diploma (div) yaitu (seratus), (b) magister s2) yaitu (seratus lima puluh), dan (c) doktor s3) yaitu (dua ratus). mengikuti diklat teknis fungsional bidang pengawasan perikanan dan memperoleh https atau sertifikat. tolok ukur: telah mengikuti diklat teknis fungsional yang diselenggarakan oleh instansi pembina, badan pendidikan dan pelatihan kementerian lain, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah dan atauteknis fungsional, dengan ketentuan: (a) jumlah jam diklat teknis fungsional paling sedikit (sepuluh) jam diklat teknis fungsional, (b) dalam hal jumlah jam diklat teknis fungsional tidak tercantum, maka jumlah jam dihitung dari jumlah hari dikalikan jam diklat teknis fungsional per hari, (c) dalam hal satu kegiatan diklat teknis fungsional(d) dalam hal diklat teknis fungsional terdiri dari paket paket pendidikan dan pelatihan dan masing masing paket mengeluarkan sertifikat, maka perhitungan jamnya sesuai dengan sertifikasinya masing masing. hasil kerja: sertifikat. bukti fisik: surat tugas mengikuti pendidikan dan pelatihan dari pimpinan unit kerja, fotokopi https atau sertifikat, fotokopi surat keterangan dari penyelenggara dengan didukung jadwal diklat teknis fungsional, dalam hal penyelenggara tidak mengeluarkan https atau sertifikat: dan surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formulir angka kredit: lamanya lebih dari (sembilan ratus enam puluh) jam, yaitu (lima belas), lamanya antara (enam ratus empat puluh satu) (sembilan ratus enam puluh) jam, yaitu (sembilan), lamanya antara (empat ratus delapan puluh satu) (enam ratus empat puluh) jam, yaitu (enam), lamanya antara (seratus enam puluh satu) (empat ratus delapan puluh), yaitu (tiga), lamanya antara (delapan puluh satu) (seratus enam puluh) jam, yaitu (dua), lamanya antara (tiga puluh) (delapan puluh) jam, yaitu (satu), dan lamanya lebih kecil dari (tiga puluh) jam, yaitu (nol koma lima). keterangan: apabila jumlah jam diklat teknis fungsional kurang dari (sepuluh) jam dan bersifat umudiklat prajabatan. tolok ukur: telah mengikuti dan lulus diklat prajabatan pelatihan dasar calon pns dan memperoleh https. hasil kerja: sertifikat. bukti fisik: surat perintah mengikuti diklat prajabatan pelatihan dasar calon pns dari pimpinan unit kerja, fotokopi https yang legalisasi oleh pejabat yang berwenang: dan surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formulir angka kredit: prajabatan pelatihan dasar calon pns golongan ii, yaitu dan prajabatan pelatihan dasar calon pns golongan iii, yaitu pengawasan perikanan rincian kegiatan pengawas perikanan kategori keterampilan. pengawas perikanan pemula pelaksana pemula ii a): mengumpulkan data dan informasi bidang pengawasan bulanan (a) tolok ukur: terlaksananya pengumpuldata dan informasi bidang pengawasan bulanan formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan identifikasi kapal perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan identifikasi kapal perikanan. (b) hasil kerja: data hasil identifikasi kapal perikanan berupa ukuran (panjang, lebar, dalam), bentuk kapal, dan dokumenthasil identifikasi kapal perikanan berupa ukuran (panjang, lebar, dalam) dan dokumentasi kapal perikanan formulir (d) angka kredit: keterangan: dilakukan terhadap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan. melakukan kegiatan identifikasi alat penangkapan ikan api) dan alat bantu penangkapan ikan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan identifikasi alat penangkapan ikan api) dan alat bantu penangkapan ikan api). (b) hasil kerja: data hasil identifikasi berupa ukuran (panjang, lebar, jumlah (piece pancing pelampung pemberat), bentuk, pengambilan gambar api dan alat batunata hasil identifikasi berupa ukuran (panjang, lebar, jumlah piece pancing pelampung pemberat), bentuk, pengambilan gambar api dan alat batunya formulir (d) angka kredit: keterangan: kegiatan identifikasi alat penangkapan ikan api) dan alat bantu penangkapan ikan pada (satu) kapal perikanan dinilai sebagai (satu) kegiatan.(a) tolok ukur: terlaksananya penghitungan jumlah ikan hasil tangkapan sesuai dengan jenis alat penangkapan ikan api). (b) hasil kerja: data jumlah per jenis ikan hasil tangkapan dan pengambilan gambar jenisjumlah per jenis ikan hasil tangkapan (formulir dan dd. dokumentasi berupa gambar jenis ikan. (d) angka kredit: melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian mesin kapal perikanan dengan dokumen (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan kesesuaian mesin kapal perikanan dengan dokumen. (b) hasil kerja: laporan hasil pemeriksaan kesesuaian mesin kapal perikanan dengan dokumesesuaian mesin kapal perikanan dengan dokumen (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan pendataan usaha budidaya (keramba kolam tambak), jenis ikan dan lokasi usaha budidaya (a) tolok ukur: terlaksananya pendataan usaha budidaya (keramba kolam tambak), jenis ikan dan lokasi usaha budidaya. (b) hasil kerja: data jenis bahan yang digunakan pada keramba kolam tambak dan ukuran (panjang, lebar) serta gambar bahasil kegiatan pendataan usaha budidaya (keramba kolam tambak), jenis ikan dan lokasi usaha budidaya formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap penggunaan tenaga kerja usaha budidaya. (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan terhadap penggunaan tenaga kerja usaha budidaya. (b) hasil kerja: data tenaga kerja yang digunakan (lokal asing) pada usaha budidaenaga kerja yang digunakan (lokal asing) pada usaha budidaya (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan identifikasi jenis dan jumlah ikan yang didistribusikan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan identifikasi jenis dan jumlah ikan yang didistribusikan. (b) hasil kerja: data jenis dan jumlah ikan yang didistribusjenis dan jumlah ikan yang didistribusikan (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan atau bius. (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan atau bius. (b) hasil kerja: berita acara pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawaapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan atau bius (formulir (d) angka kredit: keterangan: pemeriksaan kapal dilakukan untuk kapal berukuran dibawah (sepuluh) gross tonnage. pengawas perikanan terampil pelaksana ii b s.d ii d) mengumpulkan data dan informasi bidang pengawasan triwulanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan mengumpulkan data dan informasi bidang pengawasan triwulanriwulanan (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan identifikasi ikan hasil tangkapan kapal perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan identifikasi ikan hasil tangkapan kapal perikanan. (b) hasil kerja: data hasil identifikasi berupa jenis, asal ikan, dan pengambilan gambarhasil identifikasi berupa jenis dan asal ikan (formulir dan dd. dokumentasi hasil tangkapan kapal perikanan berupa foto. (d) angka kredit: melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian api dengan dokumen (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan kesesuaian alat penangkapan ikan api) dengan dokumen perizinan kapal perikanan. (b) hasil kerja: laporan hasil pemeriksaan dokumen aapi (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan identifikasi dokumen perizinan usaha perikanan budidaya (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan identifikasi dokumen perizinan usaha perikanan budidaya. (b) hasil kerja: data pemeriksaan dokumen perizinan usaha perikanan budidaya sup perizinan berusaha dan tapi tkdokumen perizinan usaha perikanan budidaya (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan identifikasi sarana dan prasarana yang digunakan dengan izin usaha pembudidayaan ikan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan identifikasi sarana dan prasarana yang digunakan dengan izin usaha pembudidayaan ikan. (b) hasil kerja: data sarana dan prasarana yang digunakan dengan izinyang digunakan dengan izin usaha pembudidayaan ikan (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan identifikasi obat dan pakan ikan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan identifikasi obat dan pakan ikan. (b) hasil kerja: data obat dan pakobat dan pakan ikan (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan identifikasi penggunaan obat ikan kimia dan bahan biologi oik) (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan identifikasi penggunaan obat ikan kimia dan bahan biologi oik). (b) hasil kerja: data penggunggunaan oika) tolok ukur: terlaksananyab) hasil kerjaformulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan pengambilan sampel air tercemar dan atau biota perairan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pengambilan sampel air tercemar dan atau biota perairan. (b) hasil kerja: berita acara pengambilan sampel air tercemar dan atau biota perairan dan membawa laboratoriair tercemar dan atau biota perairan (formulir (d) angka kredit: keterangan: aa. pengambilan sampel air dan atau biota dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, bb. petugas pengambil sampel harus memiliki sertifikat dan sudah mengikuti pelatihan uji kualitas air, cc. pengujian dilakukan laboratorium terakreditasi. melakukan kegiatan pendataan dan pendokumentasian kondisi pencemaran perairan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pendataan dan pendokumentasian kondisi pencemaran perairan. (b) hasil kerja: foto dan petaokumen hasil kegiatan pendataan (formulir dd. dokumentasi (foto dan atau video) area yang terkena dampak pencemaran, dan ee. peta (denah) lokasi perairan yang tercemar. (d) angka kredit: melakukan pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat (a) tolok ukur: terlaksananya pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat. (b) hasil kerja: berita acaraukti adanya laporan masyarakat (berupa sms gateway, email, surat, kotak pengaduan, dll): dan dd. berita acara pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan pengambilan gambar dan mengarsipkan dalam rangka pemeriksaan pendahuluan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pengambilan gambar dan mengarsipkan dalam rangka pemeriksaan pendahuluan. (b) hasil kerja: dokumentasi dan arsip kegiatan pemeriksaan pendahulukegiatan dalam rangka pemeriksaan pendahuluan (formulir (d) angka kredit:meriksaan saksi saksi dan tersangka dalam buku register. (b) hasil kerja: data pemeriksaan saksi saksi dsaksi saksi dan tersangka dalam buku register (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan pengadministrasian proses penahannahanan tersangka dalam buku register. (b) hasil kerja: data penahanahanan tersangka dalam buku register (formulir (d) angka kredit: keterangan: kegiatan pengadministrasian proses penahanan tersangka dalam buku register per (satu) kasus yang diperiksa dinilai sebagai (satu) kegiatan. melakukan kegiatan pengadministrasian perawatrawatan barang bukti tindak pidana perikanan. (b) hasil kerja: datauku kontrol perawatan barang bukti tindak pidana perikanan (formulir (d) angka kredit: keterangan: kegiatan pengadministrasian perawatan barang bukti tindak pidana perikanan bulanan dinilai sebagai (satu) kegiatan. melakukan kegiatan pengadministrasian penyegelan pembungkus dalam buku register (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pengadministrasian penyegelan pembungkus dalam buku register. (b) hasil kerja: data penyegelan pembungkusyegelan pembungkus dalam buku register (formulir (d) angka kredit: melakukannit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan upt pengawasan sdk) (a) tolok ukur: terlaksananyadk. (b) hasil kerja: laporan kejadian. (c) bukti fisik: aa. surat perintah tugas pengawalan tersangka barang bukti tindak pidana perikanan (formulir .a.), bb. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan (formulir dan cc. laporan kejadian(formulir .b). (d) angka kredit: pengawas perikanan mahir pelaksana lanjutan ill a s.d iii melakukan pengolahan data dan informasi bidang pengawasan bulanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pengolahbulanan (formulir (d) angka kredit: menganalisa data dan informasi bidang pengawasan bulanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis data dan informasi bidang pengawasan bulanan. (b) hasil kerja: laporan hasil analisa data dan informasi bidang bulanan (formulir (d) angka kredit:(a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan dokumen skat dan keaktifan transmitter terhadap ketentuan spp. (b) hasil kerja: laporan hasil pemeriksaan dokumen skat dan transmitter kapal perikanan terhadap ketentuan spp (skatskat dan keaktifan transmitter terhadap ketentuan spp (formulir (d) angka kredit: keterangan: kegiatan ini hanya dapat dilakukan pada kapal berukuran gross tonnage. melakukan kegiatan pemeriksaan kapal ikan asing kia) (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan kia. (b) hasil kerja laporan hasil pemeriksaan dokumen ka (formulir (d) angka kredit melakukan kegiatan pemeriksaan kapal ikan indonesia kii) (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan kii. (b) hasil kerja: laporan hasil pemeriksaan dokumen kii (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan pemeriksaan tempat (sanitasi dan hygiene) penanganan ikan atas kapal perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan tempat (sanitasi dan hygiene) penanganan ikan atas kapal perikanan. (b) hasil kerja: berita acara pemeriksaan tempat (sanitasi dan hygiene)tempat (sanitasi dan hygiene) penanganan ikan atas kapal perikanan kegiatan monitoring kesesuaian surat izin pemasukan hasil perikanan (kuota impor) yang dimiliki unit pengolahan ikan upi) dengan realisasi jumlah ikan yang telah diimpor (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan monitoring kesesuaian surat iz(b) hasil kerja: laporan realisasi imporealisasi impor (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan upi dengan kapal perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan upi dengan kapal perikanan. (b) hasil kerja: berita acara pemeriksaan pelaksanaan perjanjian kemitraan upi delaksanaan perjanjian kemitraan upi dengan kapal perikanan (formulir .), dan dd.fotokopi dokumen perjanjian kemitraan upi dengan kapal perikanan. (d) angka kredit: melakukan(a) tolok ukur: terlaksananyab) hasil kerja:(formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen perizinan pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam bkt) (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan dokumen perizinan pemanfaatan bkt. (b) hasil kerja: berita acara pemeriksaolisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil plus pwp3k)meriksaan. melakukan penyiapan konsep surat pemberitahuan dimulainya penyidikan spp) (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan penyiapan konsep spp). (b) hasil kerja: konsepkonsep spp (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan pengadministrasian barang bukti tindak pidana perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pengadministrasian barang bukti tindak pidana perikanan. (b) hasil kerja: databarang bukti tindak pidana perikanan (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan pengumpulan data tindak pidana perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pengumpulan data tindak pidana perikanan. (b) hasil kerja: datindak pidana perikanan (formulir (d) angka kredit:(d) angka kredit:(a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pengadministrasian pemanggilan ahli dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan. (b) hasil kerja: data panggilan ahli dalam hubungannya denganggilan ahli dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan (formulir .a), dan dd.surat panggilan ahli dan surat permintaan bantuan ahli (formulir .b, dan formulir .c). (d) angka kredit: keterangan: pengadministrasian pemanggilan ahli mencakup kegiatan pembuatan surat permohonan bantuan ahli, pembuatan konsep surat panggilan ahli dan pengadministrasian tanda terima surat panggilan dan berita acara pemeriksaan ahli dalam buku register.(a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pengadministasian dalam rangka penyitaan barang atau dokumen tindak pidana perikanan. (b) hasil kerja: data penyitaan barang atau dokumeyitaan barang atau dokumen tindak pidana perikanan (formulir .a.), dan dd. surat perintah tugas pemeriksaan penggeledahan penyitaan penitipan dan surat permintaan persetujuan penyitaan pengadilan setempat (formulir .b, dan formulir .c). (d) angka kredit: keterangan: pengadministasian dalam rangka penyitaan barang atau dokumen mencakup kegiatan pembuatan konsep surat perintah penyitaan dan pembuatan permintaan persetujuan penyitaan pengadilan negeri.(a) tolok ukur: terlaksananya. (b) hasil kerja: data penerimaan dan penelitian awak kapal dan atauerimaan dan penelitian awak kapal dan atau barang bukti tindak pidana perikanan (formulir .a), dan dddan berita acara penerimaan dan penelitian awak kapal dan atau barang bukti tindak pidana perikanan (formulir .b, dan formulir .c). (d) angka kredit: keterangan: pengadministrasian dalam rangka penerimaan dan penelitian awak kapal dan atau barang bukti mencakup kegiatan pembuatan konsep surat perintah penerimaan dan penelitian awak kapal dan atau barang bukti dan pencatatan kedalam buku register awak kapal pelaku tindak pidana perikanan.(a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan monitoring pelaksanaan persidangan tindak pidana perikanan sampai dengan eintracht. (b) hasil kerja: data pelaksanaan persidangan tindak pidana perikanan sampai dengan eintrachlaksanaan persidangan tindak pidana perikanan sampai dengan eintracht (formulir (d) angka kredit: keterangan: monitoring pelaksanaan persidangan tindak pidana perikanan mencakup kegiatan menghadiri persidangan tindak pidana perikanan sampai dengan eintracht. melakukan kegiatan evaluasi data kedatangan kapal perikanan pelabuhan pangkalan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan evaluasi data kedatangan kapal perikanan pelabuhan pangkalan. (b) hasil kerja: laporan evaluasi data kedatangan kapal perikanan pelabukedatangan kapal perikanan pelabuhan (formulir (d) angka kredit: keterangan: aa. kegiatan evaluasi data kedatangan kapal perikanan dapat dilakukan berdasarkan: hasil tangkapan kapal perikanan (trip bulanan triwulan semester tahunan), kesesuaian hasil tangkapan dengan alat penangkapan ikan, dan kesesuaian daerah penangkapan ikan. bb. hasil evaluasi data kedatangan disertai dengan rekomendasi kepada pimpinan unit kerja. pengawas perikanan penyelia iii c s.d iii d) melakukan pengolahan data dan informasi triwulanan bidang pengawasan (a) tolok ukur: terlaksananya pengolahan data dan informasi triwulanan bidang pengawasdan informasi bidang pengawasan triwulanan (formulir dan dd.lampiran data dan informasi bidang pengawasan yang diolah. (d) angka kredit: melakukan kegiatan pemeriksaan ketaatan kapal perikanan dengan buku lapor pangkalan tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan ketaatan kapal perikanan dengan buku lapor pangkalan. (b) hasil kerja: berita acara hasil pemeriksaan ketaatan kapal perikanan dengan buku lapor pangkaltaatan kapal perikanan dengan buku lapor pangkalan (formulir .a). (d) angka kredit: melakukan kegiatanjenis ikan yang dilindungi (formulir (d) angka kredit: melakukan pemeriksapemeriksajinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan (formulir (d) angka kredit: melakukan (a) tolok ukur: terlaksananyagiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetik (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia wppnri) dalam wilayah negara republik indonesia (a) tolok ukur: terlaksananyaformulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan invasive. (a) tolok ukur: terlaksananya pemeriksaan jenis ikan invasive. (b) hasil kerja: laporan hasil pemeriksaan jenis ikan invasiinvasive (formulir .). (d) angka kredit: melakukan kegiatan (a) tolok ukur: terlaksananya. (b) hasil kerja: berita acara pemeriksaan dokumen perizinngelolaan lingkungan (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil wp3k) (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pengawasan pemanfaatan wp3k. (b) hasil kerja: laporan hasil pengawasmanfaatan wp3k (formulir .a. dan identifikasi dan inventarisasi lokasi kawasan konservasi perairan tolok ukur: terlaksananya kegiatan identifikasi dan inventarisasi lokasi kawasan konservasi perairan. (b) hasil kerja: data dan informasi lokasiaktivitas kawasan konservasi perairan (formulir .), (d) angka kredit: melakukan kegiatan penghitungan jumlah dan jenis bkt, serta memeriksa kondisi bkt tolok ukur: terlaksananya kegiatan penghitungan jumlah dan jenis bkt, serta memeriksa kondisi bkt. (b) hasil kerja: berita acara pemeriksaan jumlah dan jenis bkt, sertajumlah dan jenis bkt, serta kondisibkt tolok ukur: terlaksananya kegiatan pengawasan pemanfaatan bkt. (b) hasil kerja: laporan hasil pengawassitus bkt (formulir .a), dan dd. berita acara pengawasan pemanfaatan situs bktpasir laut tolok ukur: terlaksananya kegiatan pengawasan pemanfaatan pasir laut. (b) hasil kerja: laporan hasil pengawaspasir laut (formulir .a.), dan dd. berita acara pengawasan pemanfaatan pasir laut (a) tolok ukur: terlaksananya. (b) hasil kerja:(formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan pengadministrasian penerimanerimaan barang bukti tindak pidana perikanan. (b) hasil kerja: data penerimaerimaan barang bukti tindak pidana perikanan (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan evaluasi data buku lapor ketaatan kapal perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan evaluasi data buku lapor ketaatan kapal perikanan. (b) hasil kerja: laporan evaluasi ketaatketaatan kapal perikanan (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan evaluasi data hasil tangkapan kapal perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan evaluasi data hasil tangkapan kapal perikanan. (b) hasil kerja: laporan evaluasi datatangkapan kapal perikanan (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan evaluasi data upi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan evaluasi data upi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang perikanan. (b) hasil kerja: laporan evaluasi upi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidangupi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang perikanan (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan evaluasi data hasil operasi kapal pengawas yang diproses hukum kapal yang hoc (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan evaluasi data hasil operasi kapal pengawas yang diproses hukum kapal yang hoc. (b) hasil kerja: laporan evaluasi data hasil operasi kapal pengawas yang dioperasi kapal pengawas yang diproses hukum kapal yang hoc (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan evaluasi data situasi dan report sitrep) (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan evaluasi data situasi dan report sitrep). (b) hasil kerja: laporan evaluasi datasitrep (formulir (d) angka kredit: keterangan: data sitrep yang dievaluasi adalah data sitrep harian dari kapal pengawas terkait kondisi kesiapan kapal untuk melakukan operasi pengawasan. rincian kegiatan pengawas perikanan kategori keahlian pengawas perikanan ahli pertama iii a dan iii b) menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan sebagai anggota data dan informasi bidang pengawasan. (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisameriksaan hasil rekaman kamera pemantau atas kapal perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan hasil rekaman kamera pemantau atas kapal perikanan. (b) hasil kerja: laporan hasil pemeriksaan rekaman kamera pemantau yang pasangrekaman kamera pemantau yang pasang kapal perikanan (formulir (d) angka kredit: (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan. (b) hasil kerja: laporan penghentian, pemeriksaan dan penahanan (hentinghentian, pemeriksaan dan penahanan (hentikan) (formulirmeriksa kesesuaian dokumen sisi siki, slo, spb perizinan berusaha. tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen sisi siki, slo, spb perizinan berusaha. (b) hasil kerja: laporan hpk kedatakompilasi bulanan hpk kedatangan kapal perikanan (formulir 78a), dan dd.lampiran berita acara hpk kedatangan kapal perikanan(formulir 78b). (d) angka kredit: keterangan: pemeriksaan dilaksanakan pelabuhan pangkalan muat singgah saat kedatangan kapal. melakukan perizinan berusaha). (a) tolok ukur: terlaksananya) perizinan berusaha. (b) hasil kerja: laporan hasil pemeriksaan usaha pembudidayaan ikan (format huusaha pembudidayaan ikan (format hui) (formulir. (b) hasil kerja: laporan hasil pemeriksaan sarana dan prasarana yang digunakan padasarana dan prasarana yang digunakan pada usaha pembudidayaan ikan (formulir .a.): (a) tolok ukur: terlaksananya. (b) hasil kerja: laporan hasil pemeriksaan obatobat ikan oik (formulir .a.), dan dd. berita acara pemeriksaan oik (kapal angkut ikan hiduapal angkut ikan hidup (formulir .a.), dan dd. berita acara pemeriksaan kapal angkut ikan hidup (formulir .b.). (d) angka kredit: melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengolahan dan distribusi hasil perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengolahan dan distribusi hasil perikanan. (b) hasil kerja: laporan hasil pemeriksaan dokumenngolahan dan distribusi hasil perikanan (formulir .a. dan formulir .b.), dan dd. berita acara pemeriksaan dokumen pengolahan dan distribusi hasil perikanan (formulir .c.). (d) angka kredit: melakukana) tolok ukur: terlaksananyab) hasil kerja:formulir .a.), dan dd. berita acara pemeriksaan produk hasil pengolahan ikan (formulir .b.). (d) angka kredit: melakuk (a) tolok ukur: terlaksananya kegiat. (b) hasil kerja:(formulir .a), dan dd. berita acara pemeriksaan awal penyebab terjadinya pencemaran perairan (formulir .b). (d) angka kredit: melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan pulbaket) daerah yang terkena dampak pencemaran perairan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan pulbaket) daerah yang terkena dampak pencemaran perairan. (b) hasil kerja: laporan hasil pulbaket daerah yang terkena dampakulbaket daerah yang terkena dampak pencemaran perairan (formulir (d) angka kredit: melakukana) tolok ukur: terlaksananyab) hasil kerja:formulir dan dd. berita acara pengawasan pencemaran perairan unit pengolahan ikan (formulir .b). (d) angka kredit: melakukana) tolok ukur: terlaksananyab) hasil kerja: berita acara pemeriksaan dokumen perizinan kegiatkegiatan pemanfaatan wp3kpemanfaatan kawasan konservasi perairan. (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan. (b) hasil kerja: berita acara pemeriksaan kesesuaian izikesesuaian izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan (formulir .a), dan dd. formulir pemeriksaan izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan. (b) hasil kerja:a.), dan dddengan pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangrove (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan kesesuaian izin dengan pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangrove. (b) hasil kerja: berita acara pemeriksaan pemanfaatan ekosistem mangromanfaatan ekosistem mangrove (formulir .a), dan dd. formulir pemeriksaan kesesuaian izin dengan pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangroveuji organoleptik ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak dan atau bius (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan uji organoleptik ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak dan atau bius. (b) hasil kerja: laporan hasil uji organoleptik ikan hasil tangkapan denga), dan ddb). (d) angka kredit: melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan bkt (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan bkt. (b) hasil kerja: berita acara pemeriksaan kesesuaidokumen perizinan pemanfaatan pasir laut (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan pasir laut. (b) hasil kerja: berita acara pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinpasir lausurat surat danuntuk mendapatkan surat izin penggeledahan dari pengadilan negeri setempat (formulir .a.): dan dd..b.). (d) angka kredit: melakukan kegiatan penahanan terhadap tersangka tindak pidana perikanan tolok ukur: terlaksananya kegiatan penahanan terhadap tersangka tindak pidana perikanan. (b) hasil kerja: laporan penahanan tersangka tindak pidana perikanan. (c) bukti fisik: aa. surat perintah penahanan, bb. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan (formulir cc. laporan penahanan tersangka tindak pidana perikanan (formulir .a), dan dd. berita acara penahanan (formulir .b). (d) angka kredit: melakukan penyitaan terhadap barang atau dokumen tindak pidana perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan penyitaan terhadap barang atau dokumen tindak pidana perikanan. (b) hasil kerja: laporan penyitaan barang atau dokumen tindak pidana perikanan. (c) bukti fisik: aa. surat perintah penyitaan, bb. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan (formulir cc. laporan kegiatan penyitaan terhadap barang atau dokumen tindak pidana perikanan yang dihampiri surat izin penyitaan dari pengadilan negeri setempat (formulir .a): dan dd. berita acara penyitaan (formulir .b). (d) angka kredit: melakukan proses administrasi untuk tersangka tindak pidana perikanan yang hilang atau melarikan diri (a) tolok ukur: terlaksananya proses administrasi untuk tersangka tindak pidana perikanan yang hilang atau melarikan diri. (b) hasil kerja: surat menyurat dan daftar pencarian orang dporoses administrasi untuk tersangka tindak pidana perikanan yang hilang atau melarikan diri (formulir .a), dan dd. dpo (formulir .b). (d) angka kredit: melakukan kegiatan perawatan terhadap barang bukti tindak pidana perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan perawatan terhadap barang bukti tindak pidana perikanan. (b) hasil kerja: laporanerawatan barang bukti tindak pidana perikanan (formulir .a), dan dd. berita acara perawatan barang bukti (formulir .b). (d) angka kredit: melakukan kegiatan penyegelan pembungkus dan mengadministrasikan barang bukti tindak pidana perikanan. (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan penyegelan pembungkus dan mengadministrasikan barang bukti tindak pidana perikanan. (b) hasil kerja: berita acara penyegelegelan barang bukti tindak pidana perikanan (formulir (d) angka kredit: melakukan (a) tolok ukur: terlaksananya. (b) hasil kerja: berita acara pengamanananan tersangka dan barang bukti (formulir (d) angka kredit: pengawas perikanan ahli muda iii c dan iii d) menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan sebagai anggota (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan....kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan (spp). (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan spp pada saat kedatangan kapal untuk (satu) trip penangkapan pengangkutan ikan. (b) hasil kerja: laporan hasil analisis kepatuhanpatuhan spp yang dihampiri data tracking vms kapal (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan analisis hasil pemeriksaan kapal perikanan dalam rangka penerbitan surat laik operasi slo) standar laik operasi kapal perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis hasil pemeriksaan kapal perikanan dalam rangka penerbitan slo standar laik operasi kapal perikanan per keberangkatan kapal perikanan. (b) hasil kerja: hpk keberangkatkapitulasi hpk keberangkatan (formulir .a), dan dd. hpk keberangkatan (formulir .b). (d) angka kredit: melakukan tindakan penghentian, memasuki, memeriksa kia (a) tolok ukur: terlaksananya tindakan penghentian, memasuki, memeriksa kia. (b) hasil kerja: berita acara pemeriksaan kiaa laut (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan analisis dokumen kia dalam rangka port state measure psm). (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis dokumen kia dalam rangka psm per kedatangan kia (b) hasil kerja: laporan hasil analisis dokumen kia dalam rangka psokumen kia dalam rangka psm (formulir (d) angka kredit: melakukan tindakan penghentian, memasuki, memeriksa kii (a) tolok ukur: terlaksananya tindakan penghentian, memasuki, memeriksa kii. (b) hasil kerja: berita acara pemeriksaan kiii laut (formulir (d) angka kredit: keterangan: angka kredit diberikan kepada masing masing anggota tim pemeriksaan kapal. melakukan tindakan lain yang diperlukan yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan (a) tolok ukur: terlaksananya tindakan lain yang diperlukan, yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan. (b) hasil kerja: laporan dan berita acara dilakukannya tindakan laidilakukannya tindakan lain (formulir .a.), dan dd. berita acara dilakukannya tindakan lain (formulir .b.). (d) angka kredit: menyerahkan kapal perikanan beserta tersangka dan barang bukti tindak pidana illegal, reported and unrelated juu) fishing kepada ppn upt pengawasan sdk untuk diproses lebih lanjut. (a) tolok ukur: terlaksananya penyerahan kapal perikanan beserta tersangka dan barang bukti tindak pidana fishing kepada ppn upt pengawasan sdk untuk diproses lebih lanjut. (b) hasil kerja: berita acara serah terima kapal perikanan,serah terima kapal perikanan, tersangka dan barang bukti (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian penanganan ikan atas kapal perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan kesesuaian penanganan ikan atas kapal perikanan. (b) hasil kerja: laporan pemeriksaaneriksaan penanganan ikan atas kapal perikanan (formulir (d) angka kredit: keterangan: dilakukan pada saat pendaratan ikan pelabuhan, mengacu pada ketentuan cara penanganan ikan yang baik. melakukan(formulir (d) angka kredit: melakukanpengolahanengolahan hasil perikanan (formulir .a), dan dd. formulir pemeriksaan pengolahan hasil perikanan (formulir .b). (d) angka kredit: melakukan(a) tolok ukur: terlaksananya. (b) hasil kerja: (formulir .a), dan dd. berita acara pemeriksaan dokumen perizinan important ikan (formulir .b). (d) angka kredit: melakuka) tolok ukur: terlaksananyab) hasil kerja:(formulir (d) angka kredit: melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan ekosistem mangrove (a) tolok ukur: terlaksananya verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan ekosistem mangrove. (b) hasil kerja: laporan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaat(formulir (d) angka kredit: melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan atau bius (a) tolok ukur: terlaksananya verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan atau bius. (b) hasil kerja:(formulir (d) angka kredit: keterangan: kegiatan dilakukan terhadap kapal perikanan berukuran (sepuluh) gross tonnage. menerbitkan spp (a) tolok ukur: terlaksananya penerbitan spp. (b) hasil kerja: laporan dimulainya penyiddimulainya penyidikan spp)eriksaan pendahuluan tindak pidana perikanan. (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan pendahuluan tindak pidana perikanan. (b) hasil kerja: berita acara pemeriksaan pendahulupendahuluan dan rekomendasi (formulir (d) angka kredit: keterangan: diberikan untuk masing masing anggota tim pemeriksaan pendahuluan. melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap saksi saksi dan tersangka tindak pidana perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemeriksaan terhadap saksi saksi dan tersangka tindak pidana perikanan. (b) hasil kerja: surat surat dan berita acara pemeriksaan saksi dan tersangksurat panggilan saksi tersangka (formulir .a), dan dd. berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka tindak pidana perikanan (formulir .b). (d) angka kredit: keterangan: aa. satu orang saksi atau tersangka yang diperiksa dinilai sebagai satuan hasil kerja dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan, bb.ndatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan. (b) hasil kerja: berita acara pendapat ahldapat pemeriksaan ahlipenerimaan dan penelitian awak kapal dan atau barang bukti dari penangkap (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan penerimaan dan penelitian awak kapal dan atau barang bukti dari penangkap. (b) hasil kerja: berita acara penerimaan awak kapal dan atau barang bukti dari penangkaerimaan dan penelitian awak kapal dan atau barang bukti dari penangkapsanakan kegiatan pemantauan penanganan tindak pidana perikanan sampai pada putusan eintracht (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemantauan penanganan tindak pidana perikanan sampai pada putusan eintracht. (b) hasil kerja: laporan pemantauanantauan penanganan tindak pidana perikanan (formulir123analisis berita acara hasil pemeriksaan kapal kedatangan hpk) (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis berita acara hpk per kapal per tahun, per jenis alat penangkapan ikan, per daerah penangkapan ikan, atau per pelabuhan pangkalan. (b) hasil kerja: laporan hasil analisis hpk kedatpk kedatangan (formulir (d) angka kredit: pengawas perikanan ahli madya iv a s.d. iv c) menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan sebagai ketukegiatan pengawasan tahunanketuketutracking transmitter (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis tracking transmitter per kapal per trip. (b) hasil kerja: laporan hasil analisis tracking transmitracking transmitter (formulir dan formulir .b). (d) angka kredit: melakukan kegiatan analisis kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan sisi siki perizinan berusaha (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan sisi siki perizinan berusaha per kapal dalam periode satu tahun. (b) hasil kerja: laporan hasil analisis kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan sisi siki perizinan berusahberita acara hasil klarifikasi atau surat pernyataan nakhoda dan rekomendasi pemberian sankklarifikasi atau surat pernyataan nakhoda dan rekomendasi pemberian sanksi (formulir (d) angka kredit: melakukan verifikasi kesesuaian data pendaratan ikan dalam rangka penerbitan lembar verifikasi hasil tangkapan ikan lesti) (a) tolok ukur: terlaksananya verifikasi kesesuaian data pendaratan ikan dalam rangka penerbitan lesti. (b) hasil kerja: laporan hasil verifikasi pendaratndaratan ikan (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan(a) tolok ukur: terlaksananyapemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika (formulir .b.), dan dd. laporan hasil pemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika (formulir .ais ketaatan kapal perikanan dalam hal pendistribusian hasil tangkapan upi sebagai mitranyanalisis ketaatan kapal perikanan dalam hal pendistribusian hasil tangkapan upi sebagai mitranya (formulir .b.): dan dd.laporan hasil analisa ketaatan kapal perikanan dalam hal pendistribusian hasil tangkapan upi sebagai mitranya, dan rekomendasi (formulir .a.). (d) angka kredit: melakukan verifikasi kesesuaian data pengolahan dan distribusi hasil perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya verifikasi kesesuaian data pengolahan dan distribusi hasil perikanan. (b) hasil kerja: laporan hasil verifikasi datadata pengolahan dan distribusi hasil perikanan (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan analisis hasil sampel air tercemar biota perairan dengan baku mutu (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis hasil sampel air tercemar biota perairan dengan baku mutu per pelaku usaha atau per lokasi pemeriksaan. (b) hasil kerja: laporan hasil analisis hasil sampel air tercemar biota perairan dengan baku mutuasil sampel air tercemar biota perairan dengan baku mutu, dan rekomendasi (formulir (d) angka kredit: melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat. (a) tolok ukur: terlaksananya verifikasi hasil pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat. (b) hasil kerja: laporan hasil verifikasimeriksaan lapangan atas laporan masyarakat (formulir (d) angka kredit: melakukan verifikasi hasil pengawasan pemanfaatan wp3k (a) tolok ukur: terlaksananya verifikasi hasil pengawasan pemanfaatan wp3k. (b) hasil kerja: laporan verifikasi hasil pengawasan pemanfaatan wp3ngawasan pemanfaatan wp3k dan rekomendasi (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan analisis hasil uji forensik ikan. (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis hasil uji forensik ikan. (b) hasil kerja: laporan analisis hasil uji forensik iuji forensik ikan dan rekomendasi (formulir (d) angka kredit: melakukan verifikasi tipe jenis dan kondisi bkt (a) tolok ukur: terlaksananya verifikasi tipe jenis dan kondisi bkt. (b) hasil kerja: laporan hasil verifikasi tipe jenis dantipe jenis dan kondisi bkt (formulir (d) angka kredit: melakukan verifikasi jenis material pasir laut yang dimanfaatkan (a) tolok ukur: terlaksananya verifikasi jenis material pasir laut yang dimanfaatkan. (b) hasil kerja: laporan hasil verifikasi jenis material pasir laut yang dimanfaatjenis material pasir laut yang dimanfaatkan (formulir (d) angka kredit: (a) tolok ukur: terlaksananya pembuatan. (b) hasil kerja: resume perkara, berita acara penyerahan berkas perkara,sume perkara (formulir .a), dan dd. berita acara penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti (formulir .bnerimaan barang bukti tindak pidana perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan penerimaan barang bukti tindak pidana perikanan. (b) hasil kerja: laporan penerimaan formulir .a), bb. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan (formulir cc. laporan penerimaan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan (formulir .b), dan dd. formulir berita acara penerimaan tersangka dusnahan barang bukti tindak pidana perikanan. (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana perikanan. (b) hasil kerja: berita acara pemusnahan barang bukti tindak pidana perikanan. (c) bukti fisik: aa. surat tugas kepala unit kerja (formulir .a), bb. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan (formulir cc. laporan pemusnahan barang bukti tindak pidana perikanan (formulir .a.), dan dd. berita acara pemusnahsanakan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan. (b) hasil kerja: laporan evaluasievaluasi penanganan tindak pidana perikanan (formulir .a.), dan dd.formulir evaluasi penanganan tindak pidana perikanan (formulir .banalisis buku lapor ketaatan kapal. (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis ketaatan kapal perikanan melaporkan kedatangan dan keberangkatannya pelabuhan yang ditetapkan per tahun. (b) hasil kerja: laporan hasil analisis buku laporbuku lapor dan rekomendasi (formulir .a.), dan dd. formulir analisis buku lapor ketaatan kapal (formulir .b.). (d) angka kredit: melakukan kegiatan analisis slo standar laik operasi kapal perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis slo standar laik operasi kapal perikanan per jenis alat penangkapan ikan per tahun. (b) hasil kerja: laporan hasil analisis slo standar laik operslo standar laik operasi kapal perikanan dan rekomendasi (formulir .a.), dan dd. formulir analisis slo standar laik operasi kapal perikanan (formulir .b.). (d) angka kredit: melakukan kegiatan analisis produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan. (b) hasil kerja: laporan hasil analisis produktivitas hasil tangkapan kapalproduktivitas hasil tangkapan kapal perikanan dan rekomendasi a kepatuhan ukepatuhan upi (formulir .a. dan formulir .b.). (d) angka kredit: melakukan kegiatan evaluasiegiatan evaluasievaluasievaluasi coverage area pengawasan (formulir .b.), dan dd. laporan hasil evaluasi coverage area pengawasan (formulir .a.). (d) angka kredit: pengawas perikanan ahli utama iv d dan iv e) melakukan analisis data dan informasi bidang pengawasantolok ukur: terlaksananya. (b) hasil kerja:(formulir (d) angka kredit(a) tolok ukur: terlaksananya kegiat. (b) hasil kerja:(formulir .a. dan formulir .b.). (d) angka kredit:a) tolok ukur: terlaksananya(formulir .a. dan formulir .b). (d) angka kredit: melakukan kegiatan analisis sebaran jenis ikan invasive tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis sebaran jenis ikan invasive. (b) hasil kerja: laporan hasil analisasebaran jenis ikan invasive dan rekomendasi (formulir .a. dan formulir .b.). (d) angka kredit: melakukan kegiatan analisis dampak sebaran jenis ikan invasive tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis dampak sebaran jenis ikan invasive. (b) hasil kerja: laporan hasil analisa dampaksebaran jenis ikan invasive dan rekomendasi (formulir 15l.a. dan formulir .b). (d) angka kredit:(a) tolok ukur: terlaksananya. (b) hasil kerja:(formulir .a. dan formulir .b.). (d) angka kredit: melakukan kajian kerugian lingkungan dan ekonomi masyarakat akibat pencemaran perairan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan kajian kerugian lingkungan dan ekonomi masyarakat akibat pencemaran perairan. (b) hasil kerja:(formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan analisis kerusakan ekosistem pesisir dan pulau pulau kecil (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis kerusakan ekosistem pesisir dan pulau pulau kecil. (b) hasil kerja: laporan hasil analisis kerusakan ekosistem pesisir dan pulau pulau kecilrusakan ekosistem pesisir dan pulau pulau kecil, dan rekomendasi (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan analisis nilai ekonomi terkait kerusakan kawasan konservasi perairan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis nilai ekonomi terkait kerusakan kawasan konservasi perairan. (b) hasil kerja: laporan hasil analisa nilai ekonomi terkait kerusakan kawasan konservasi perairterkait kerusakan kawasan konservasi perairan dan rekomendasi (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan analisis nilai ekonomi kerusakan ekosistem mangrove (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis nilai ekonomi kerusakan ekosistem mangrove. (b) hasil kerja: laporan hasil analisa nilai ekonomi kerusakkerusakan ekosistem mangrove dan rekomendasi (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan analisis hasil pengawasan bkt (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis hasil pengawasan bkt. (b) hasil kerja: laporan analisis hasil pengawasan bkpengawasan bkt dan rekomendasi (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan analisis dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan pasir laut (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan pasir laut. (b) hasil kerja:(formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap proses hukum kapal yang hoc (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap proses hukum kapal yang hoc. (b) hasil kerja: laporan hasil evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap operasi kapal pengawas terhadap proses hukum kapal yang hoc (formulir159). (d) angka kredit:(a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan henrik oleh kapal pengawas. (b) hasil kerja: laporan hasil evaluasi pelaksanaan henrik oleh kapal pengawahenrik oleh kapal pengawas (formulir .a. dan formulir .b.). (d) angka kredit: melakukan kegiatan evaluasi laporan situasi dan report sitrep) (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan evaluasi laporan sitrep. (b) hasil kerja: laporan hasil evaluasi laporanlaporan situasi dan report (formulir .a. dan formulir .b.). (d) angka kredit: melakukan kegiatan identifikasi verifikasi kinerja sistem pengawasan perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan identifikasi verifikasi kinerja sistem pengawasan perikanan. (b) hasil kerja: laporan identifikasi verifikasi kinerja sistem informasi manajemen pengawasan simwasidentifikasi verifikasi kinerja simwaskan (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan pengujian terhadap efektivitas instrumen sistem pengawasan perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan pengujian terhadap efektivitas instrumen sistem pengawasan perikanan. (b) hasil kerja: laporan hasil pengujianujian efektivitas simwaskan (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan analisis terhadap hasil identifikasi dan uji efektivitas sistem pengawasan perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis terhadap hasil identifikasi dan uji efektivitas sistem pengawasan perikanan. (b) hasil kerja: laporan hasil analisis terhadap hasil identifikasi dan ujierhadap hasil identifikasi dan uji efektivitas simwaskan (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan penyusunan kajian untuk penyempurnaan sistem pengawasan perikanan (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan penyusunan kajian untuk penyempurnaan sistem pengawasan perikanan. (b) hasil kerja: laporan hasil kajiansimwaskan (formulir (d) angka kredit: melakukan kegiatan analisis dan verifikasi hasil identifikasi (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan analisis dan verifikasi hasil identifikasi. (b) hasil kerja: laporan hasil analisis jenis pedoman peraturan perundjenis pedoman peraturan perundangan (formulir (d) angka kredit: melakukan kajianajiankajiancoverage area pengawasan (formulir (d) angka kredit: pengembangan profesi dilakukan oleh semua jenjang pengawas perikanan, terdiri dari: pembuatan karya tulis karya ilmiah bidang pengawasan perikananbuku hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi bidang pengawasan perikanan, bb. diterbitkan oleh lembaga penerbitan yang memiliki dewan redaksi, dicetak paling sedikit eksemplar dan disebarluaskan secara nasionalembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi) (a)ngawasan perikanan dalam majalah ilmiah yang diakui oleh lipi(dua belas koma lima), dan bb. dalam jurnal internasional terindeks (dua puluh)penelitian, pengkajian, survei dan evaluasipenelitian, pengkajian, survei, dan evaluas yang disahkan oleh pimpinan unit kerja dan bukti pendokumentasian perpustakaan. (d), bb. diterbitkan oleh lembaga penerbitanipi, kementerian yang membidangi riset dan pendidikan tinggi, dan atau jurnal internasional terindeks (a)dalam majalah ilmiah yang diakui oleh lipi, jurnal ilmiah terakreditasi kementerian yang membidangi riset dan pendidikan tinggi, dan atau jurnal internasional terindeksdan bb. dalam jurnal internasional terindektinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri bidang perikanan tangkap, bb.kalah asli dan bukti pendokumentasian perpustakaan. (d) angka kredit: membuat tulisan ilmiah populer bidang pengawasan perikanan yang disebarluaskan melalui media massa tolok ukur: mempublikasikannya tulisan ilmiah populer bidang pengawasan perikanan media massa untuk setiap juduldan (b) fotokopi atau print screenawasan perikanan pada pertemuan ilmiah(b) naskah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah asli: dan (c) sertifikat. angka kredit: penerjemahan penyaluran buku dan bahan bahan lain bidang pengawasan perikanan menerjemahkan menyadur bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk: buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional (a) tolok ukur: aa. tersusunnya buku terjemahan saduran bidang pengawasan perikanan, bb. diterbitkan oleh lembaga penerbitan, dicetak paling sedikit (tiga ratus) serta memiliki nomor international standard book number isbn), dan cc. buku yang diterbitkan dan diedarkan. hasil kerja: buku.. cc. angka kredit: dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang (a) tolok ukur: mempublikasikannya terjemahan saduran bidang pengawasan perikanan dalam majalah yang diakui oleh instansi yang berwenangjalah asli. (d) angka kredit: menerjemahkan menyadur bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk: buku (a) tolok ukur: aa. tersusunnya buku hasil terjemahan saduranmakalah (a) tolok ukur: tersusunnya makalah hasil terjemahan saduran. (d) angka kredit: membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan perikanan yang dimuat dalam penelitian tolok ukur: tersusunnya abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan perikanan yang dimuat dalam penelitian. hasil kerja: lembar abstrak. bukti fisik: aa. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi formulir dan bb. lembar abstrak asli dalam prosiding angka kredit: penyusunan buku pedoman ketentuan pelaksanaan ketentuan teknis bidang pengawasan perikanan menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan perikanan. tolok ukur: terlaksananya penyusunan dan atau penyempurnaan standar bidang pengawasan perikanan. hasil kerja: standarstandar bidang pengawasan perikanan. angka kredit: menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengawasan perikanan tolok ukur: terlaksananya penyusunan dan atau penyempurnaan pedoman bidang pengawasan perikanan. hasil kerja: pedomanpedoman bidang pengawasan perikanan. angka kredit: menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengawasan perikanan tolok ukur: terlaksananya penyusunan dan atau penyempurnaan petunjuk teknis bidang pengawasan perikanan. hasil kerja: petunjuk teknis(b) surat keputusan tim penyusun, dan dokumen petunjuk teknis bidang pengawasan perikanan. angka kredit: unsur penunjang dilaksanakan oleh semua jenjang pengawas perikanan dengan uraian kegiatan yang terdiri dari: mengajar melatih menguji mengawasi pada pendidikan dan pelatihan fungsional teknis bidang pengawasan perikanan tolok ukur: terlaksananya pengajaran pelatihan pengujian pengawasan pada pendidikan dan pelatihan fungsional teknis bidang pengawasan perikanan setiap (dua) jam pelajaran. bukti fisik: surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pengawas perikanan formulir dan sertifikat atau surat keterangan dari penyelenggara bahwa yang bersangkutan mengajar melatih menguji mengawasi. angka kredit: peran serta dalam bimbingan teknis seminar lokakarya konferensi bidang pengawasan perikanan mengikuti bimbingan teknis seminar lokakarya konferensi sebagai: pemasaran. (a) naskmenyampaikan pemasaran (d) angka kredit: membahas moderator narasumber (a) tolok ukur: terlaksananya kegiatan sebagai membahas moderator narasumberbahasan risalnaskah naskah bahasan risalsebagai membahas moderator narasumber. (d) angka kredit: peserta (a)awasan perikanan untuk setiap kegiatan. (b) hasil kerja: sertifikat surat keterangan. (c) bukti fisik: aa. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pengawas perikanan formulir dan bb. sertifikat surat keterangan dari penyelenggara bahwa yang bersangkutan sebagai peserta. (d) angka kredit: mengikuti delegasi ilmiah sebagai: ketua tolok ukur: terlaksananya peran serta dalam delegasi ilmiah konferensi bidang pengawasan perikanan sebagai ketudisposisi, dan (c) laporan delegasi ilmiah. angka kredit: anggota tolok ukur: terlaksananya peran serta dalam delegasi ilmiah konferensi sebagai anggotposisi, dan (c) laporan delegasi ilmiah. angka kredit: keanggotaan dalam organisasi profesi menjadi anggota organisasi profesi sebagai ketua wakil ketuakeanggotaan dalam tim penilai tolok ukur: terlaksananya kegiatan penilaian jabatan fungsional pengawas perikanan sebagai anggota tim penilai untuk setiap dupa. hasil kerja: pak. bukti fisik: surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pengawassurat keterangan telah menilai dupadua puluh) tahunsepuluh) tahunmemperoleh gelar kesarjanaan lainnyamemperoleh ijazah diploma iii diri yang tidak sesuai dengan bidang tugasnyayang tidak sesuai dengan bidang tugasnya(formulir angka kredit: pemberian angka kredit untuk ijazah diploma iii (diri) yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya bagi pengawas perikanan kategori keterampilan yaitu pemberian angka kredit untuk ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya bagi pengawas perikanan kategori keahlian: (a) sarjana s1) diploma (div) yaitu (b) pascasarjana s2) yaitu dan (c) doktor s3) yaitu keterangan: bukti fisik surat tugas dan surat pernyataan melakukan kegiatan wajib dalam bentuk hardcore stempel basah atau dalam hal pengusulan dupa menggunakan sistem informasi dapat menggunakan pindaian (scan) dokumen asli. daftar formulir jabatan fungsional pengawas perikanan subbab ini memuat formulir persyaratan administratif dupa dan formulir hasil kerja pengawas perikanan, antara lain: surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formulir surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan formulir formulir hasil kerja pengawas perikanan formulir s.d. formulirformulir dan surat penugasan formulir bentuk formulir tersebut adalah sebagaimana tercantum bawah ini. formulir surat pernyataan telah mengikutingikuti pendidikan dan pelatihan sebagai berikut: nama pendidikan tanggal satuan jumlah angka jumlah keterangan dan hasil kredit bukti fisik kegiatan kredit pelatihan |3i last| oo ukepala unit kerja nama nk. formulir surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanruang jabatan unit kerja telah melakukan kegiatan pengawasan perikanan sebagai berikut: jumlah jumlah uraian satuan angka keterangan kegiatan tanggal hasil volume kredit angka bukti fisik kegiatan kredit dan dgn dgn bank let let let bnnkepala unit kerja nama nk. formulir dokumen data dan informasi bidang pengawasan bulanan bab pendahuluan latar belakang maksud dan tujuan waktu dan tempat bab ii. pengumpulan data dan informasi pengawasan jenis data dan informasi yang dikumpulkan hasil pengumpulan data dan informasi pengawasan bab iii. kesimpulan tempat, tanggal, bulan, tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. anna nannanaaann pengawas perikanan pemula pelaksana pemula formulir form kegiatan identifikasi kapal perikanan format hasil kegiatan identifikasikapal perikananaananaanananaan uraian pemeriksaan hasil pemeriksaan keterangan nama kapal nama perusahaan pemilik tempat dan tanda selar sisi siki perizinan |a. nomor berusaha masa berlaku ukuran kapal ja. panjang loo ib. lebar le. dalam berat kotor gt) jenis kapal nan bahan kapal tempat, tanggal, bulan, tahun pengawas perikanan nama nk. formulir form kegiatan identifikasi alat penangkapan ikan api) dan alat bantu penangkapan ikan format hasil kegiatan identifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikapi dan apijj. nama kapal lho nama perusahaan pemilik berat kotor gt) sisi perizinan berusaha 55jenis bentuk api ikan jaa sennsennsanentnanninaanaan doo senesanesantantnannaaaaaa doo ola.dst. (renangapanikan abm penangkapan ikan (api) pemantapan gan api) foto alat bantu penangkapan ana panahan pop catatan: sesuai dengan jenis alat tangkap yang ada atas kapal. tempat, tanggal, bulan, tahun pengawas perikanan nama nk. formulir form kegiatan penghitungan jumlah ikan hasil tangkapan sesuai dengan jenis alat penangkapan ikan api) format hasil kegiatan penghitungan jumlah ikan hasil tangkapan sesuai dengan jenis alat penangkapan ikan (api) unsur utama pengawasan perikanan pengawasan usaha penangkapan ikan sub unsur butir kegiatanlaporan pemeriksaan perkara nilai satuan angka kredit pelaksana pemula pelaksana pemula uraian pemeriksaan hasil pemeriksaan keterangan nama kapal nama perusahaan pemilik berat kotor gt) alat penangkapan ikan sip) no masa berlaku sisi perizinan berusaha total hasil tangkapan ikan jaman jenis dan jumlah ikan hasil jumlah foto jenis ikan tangkapan kg) (nama lokal dan ilmiah) cc. d.dst tempat, tanggal, bulan, tahun pengawas perikanan nama nan formulir laporan hasil pemeriksaan kesesuaian mesin kapal perikanan dengan dokumen form laporan hasil kegiatan pemeriksaan kesesuaian mesin kapal perikanan dengan dokumeesesuaian mesin kapal perikanan dengan dokumeuraian pemeriksaan hasil pemeriksaan keterangan nama kapal nan nama perusahaan pemilik tandasear alat penangkapan ikan sip) bermesin nomorserimesin tempat, tanggal, bulan, tahun pengawas perikanan nama nk. formulir form kegiatan pendataan usaha budidaya (keramba kolam tambak), jenis ikan dan lokasi usaha budidaya kop upt dinas ai, form pelaksanaan kegiatan pendataan usaha budidaya keramba kolam tambak), jenis ikan dan lokasi usaha budidaya di. bulan . lokasi usaha budidaya titik koordinat jenis usaha budidaya (keramba kolam tambak, dll) utan kata imam tambak kegiatan usaha budidaya (pembenihan dan atau pembesaran) jenis ikan yang dibudidayakan dokumentasi keramba kolam tambak tempat, tanggal, bulan, tahun pengawas perikanan nama nk. formulir form pemeriksaan tenaga kerja yang digunakan (lokal asing) pada usaha budidaya kop upt dinas ai, form pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terhadap penggunaan tenaga kerja usaha budidaya di. bulan . sup tapi pkpi nomor masa perizinan berlaku berusaha tempat tanggal penerbitan kerja (orang) (ita tea tempat, tanggal, bulan, tahun pengawas perikanan nama nk. formulir form kegiatan identifikasi jenis dan jumlah ikan yang didistribusikan kop upt dinas wine, tama form pengawasan hasil identifikasi jenis dan jumlah ikan yang didistribusikan no? anaannannannk nama upi penampung supplier pengepul mama persamaan jenis ukuran jumlah tujuan tanggal (cm) (gram) distribusi distribusi keterangan dea keterangan untuk komoditas perikanan seperti ikan arwana, benih ikan boti hidup, ikan boti .hidup, lobster, kepiting, rajungan, lobster untuk komoditas ikan seperti benih sidat, lobster, kepiting, dan rajungan serta napoleon tempat, tanggal, bulan, tahun penanggungjawab pemilik pengawas perikanan (bean telp. hp:.dosen nip. anna formulir berita acara pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan atau bius kop upt pdip berita acara pengawasan muatan kapal perikanan no: penerbit ijin surat keterangan kapal nomor surat nama kapal penanggung jawab kapal nahkoda nama alamat alat dan bahan peledak ada tidak ada alat dan bahan membius ada tidak ada alat dan bahan menyetrum ada tidak ada alat tangkap lainnya ada tidak ada jenis alat tangkap jenis sumber daya ikan fisik ikan hasil tangkapan bahan racun peledak lokasi penangkapan rekomendasi tindakan pengawas perikanan nip. tembusan direktur pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pengawas perikanan pelaksana terampil formulir data dan informasi bidang pengawasan triwulanan bab pendahuluan latar belakang maksud dan tujuan bab ii. pengumpulan data dan informasi pengawasan triwulan jenis data dan informasi yang dikumpulkan triwulan hasil pengumpulan data informasi pengawasan triwulan bab iii. kesimpulan tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. saat. formulir form kegiatan identifikasi ikan hasil tangkapan kapal perikanan data hasil kegiatan identifikasi ikan hasil tangkapanikan hasil tangkapan kapal perikanan nilai satuan data hasil identifikasi ikan hasil tangkapan kapal perikanan angka kredit pelaksana terampil pelaksana tanggal pemeriksaan . uraian pemeriksaan hasil pemeriksaan keterangan nama kapal aan nama perusahaan pemilik www berat kotor gt) aan alat penangkapan ikan sip) |o000000000000000 daerah penangkapan ikan sip) jenis ikan hasil tangkapan (nama lokal dan ilmiah) cc. dst asal ikan hasil tangkapan aan dokumentasi ikan hasil tangkapan tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan nama nk. formulir laporan hasil pemeriksaan kesesuaian api dengan dokumehasil kegiatan uraian pemeriksaan dokumen hasil sesuai tidak pemeriksaan nomor sisi perizinan berusaha masa berlaku sip) komponen alat tangkap spesifikasi satuan penjelasan dari tabel atas bab iv. kesimpulan dan saran kesimpulan saran lampiran hpk keberangkatan sesuai jadwal tempat, tanggal, bulan, tahun pengawas perikanan nama nk. formulir form kegiatan identifikasi dokumen perizinan usaha perikanan budidaya data pemeriksaan dokumen perizinan usaha perikanan budidaya (sup dan tapi tkp perizinan berusaha) no| urutan pemeriksaan pemeriksaan keterangan uraian pemeriksaan keterangan pemeriksaan nama usaha budidaya pemilik penanggungjawab nomor sup t puri rp masa berlaku berusaha penerbitan instansi penerbit baki jenis kegiatan bidangusaha berisikan yangdibudidayakan lokasi kecamatan kabupaten kota provinsi titikkoordinat luas(ha unit) poo) catatan: jenis kegiatan bidang usaha diisi pembesaran (tawar, payau, laut) atau pembenihan (tawar, payau, laut). kegiatan ini hanya dapat dilakukan pada usaha budidaya yang telah memiliki izin. tempat, tanggal, bulan, tahun pengawas perikanan nama. formulir form kegiatan identifikasi sarana dan prasarana yang digunakan dengan izin usaha pembudidayaan ikan kop upt dinas ai, data sarana dan prasarana yang digunakan dengan izin usaha pembudidayaan ikan nama perusahaan penanggungjawab berak sup tapi ang tanggal berusaha instansi penerbit izin sanisenisusaa luas lahan tempat budidaya naa lokasi desa kelurahan perusahaan kecamatan kabupaten titik koordinat jumlah dan luasan unit prasarana bak kolam keramba dll) jenis dan jumlah sarana (benih induk) keberadaan fasilitas lain laboratorium gudang dll keberadaan sistem pengolahan air limbah budidaya asal sumber air yang digunakan nan tempat, tanggal, bulan, tahun pengawas perikanan nama. formulir form kegiatan identifikasi obat dan pakan ikan anas kop upt dinas data obat dan pakan ikan nama perusahaan pembudidayaan ikan alamat perusahaan pembudidayaan ikan identifikasi obat pakan nama merk obat pakan sertifikat pendaftaran obat pakan masa berlaku nama produsen importir aan alamat produsen importir w pemilik penanggungjawab tempat, tanggal, bulan, tahun pengawas perikanan nama lengkap nama lengkap tlp. ona formulir form kegiatan identifikasi penggunaan obat ikan kimia dan bahan biologi oik) kop upt dinas data penggunaan obat ikan kimia dan bahan biologi (oik) nama usaha pembudidayaan ikan pemilik penanggung jawab alamat perusahaan pembudidayaan ikan titik koordinat lokasi pembudidayaan ikan nama obat ikan kimia bahan biologi jenis sediaan obat sediaan biologi ikan kimia bahan tas ben sediaan probiotik ken sediaan obat alami ken sertifikat pendaftaran masa berlaku aan nama produsen tempat, tanggal, bulan, tahun pengawas perikanan nama lengkap nip. snnnaana. formulir.oo.vo.oo. 1o0 meerevreenveee nenek manan alamat:no? aananannnannnnnnnnnnnnnann anna nama upi poo pemilik upi jenis usaha pengolahan ikan alamat perusahaan :poo titik koordinat alamat gudang asal bahan baku lokal impor) jenis produk yang dihasilkan tempat pemasaran dalam negeri :. luar negeri :. kelengkapan dokumen :eo kiupiperiainan nomer berusaha masa berak skp eme masa berlaku c.harap nomor masa berada nomor masa belaka emo masa berada prserimkat nomor pelepasan masa berlaku keterangan coret yang tidak perlu diisi apabila bahan baku berasal dari kegiatan important tempat, tanggal, bulan, tahun penanggungjawab pemilik upi: pengawas perikanan nama nama lengkap telp. hp:.dosen nip. sana nnanananaa. catatan: jenis usaha pengolahan ikan diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sepertipengolahan berbasis lumayan daging ikan jelly ikan atau surimi, pengolahan kerupuk ikan, keripik, peek ikan, dan sejenisnya. formulirpangkalan stasiun pdip sa. oo.vo.voodoo mere men menneemenenean alamatno? anaannannannk daamaop namapemik camat perusahaan koordinat odia dihasilkan tempat pemasaran dalam negeri mena pria agen tekeengkapan dorama akp nomer masa demam (|o behaccp nomor masa demam (|o nomor masa mean keterangan coret yang tidak perlu tempat, tanggal bulan tahun penanggungjawab pemilik pengawas perikanan nama nama lengkap telp hp3 oom nip. sana nnanananaa. formulir berita acara pengambilan sampel air tercemar dan atau biota perairan kop upt dinas ai, berita acara pengambilan sampel air tercemar dan atau biota perairan no? anaannannannkketua tim anggota tim last| anggota tim telah melakukan pengambilan sampel tempat pengambilan sampel tanggal jam cbooo titik koordinat poo jenis sampel yang diambil dan jumlah gama laboratorium demikian berita acara pengambilan sampellengkap nip. saksi saksi: tanda tangan a00 formulir form kegiatan pendataan dan pendokumentasian kondisi pencemaran perairan pendataan dan pendokumentasian kondisi pencemaran perairan unsur utama pengawasan perikanan sub unsur pengawasan pencemaran perairan butir kegiatan melakukan kegiatan pendataan dan pendokumentasian kondisi pencemaran perairan nilai satuan per kegiatan angka kredit pelaksana terampil pelaksana tanggal pemeriksaan nananannannananan lokasi pencemaran |(:| tanggal pengamatan |:| kan '''''''#'' titik koordinat indikasi penyebab pencemaran peta denah sketsa lokasi yang tercemar tempat, tanggal, bulan, tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. saat. formulir berita acara pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat anas kop upt dinas berita acara pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat no? anannnannananntelah melakukan pemeriksaan lapangan atas laporan pengaduan dengan nomor registrasi. terhadap mama alamat gesuaridentta jabatan pekerjaan obyek pemeriksaan lokasi koordinat desa tanggal kejadian kronologis dan deskripsi kejadian hasil pemeriksaan pengambilan sampeleontoh dokumentasink. saksi saksi tanda tangan s3 tembusan: direktur jenderal pdip: direktur pengawasan sdk formulir form pengambilan gambar dan mengarsipkan dalam rangka pemeriksaan pendahulu: melakukan kegiatan pengambilan gambar dan mengarsipkan dalam rangka pemeriksaan pendahuluan satuan dokumentasi dan arsip kegiatan pemeriksaan pendahuluan angka kredit bnn aan bnn aan ajo barang balameriksaan saksi saksi dan tersangkasatuan data pemeriksaan saksi saksi dan tersangka dalam buku register angka kredit data pemeriksaan saksi saksi dan tersangka dalam buku register urut tanggal dasar hari tanggal jam identitas sebagai panggilan ppn ket. pelaksaan panggilan tempat menghadap yang saksi perikanan panggilan dipanggil tersangka yang ditemui tell tellnahanan tersangka dalam buku register as: ebe aas s3535 penyelesaian kay seen tanpa dengan jaminan penangguhan dilaksanakan sejak tel. dikeluarkan keluar demi hukum pengalihan jenis penahanan sejak tgl. perpanjangan penahanan dari mulai tgl. s d tgl. sama tgl. surat perintah perpanjangan penahanan tgl. surat permintaan perpanjangan penahanan tgl. surat perintah penahanan semacam yang dibanggakan tgl. pan surat penangkapan tgl. lt2p2 lk formulir buku kontrol perawatan barang bukti tindak pidana perikanan buku kontrol perawatan barang bukti tindak pidana perikanan barang bukti tpp perawatan barang bukti tpp keadaan barang bukti tpp tanggal masuk dokumentasi small ohajowma se) lali 3i2els| kay tee diketahui kepala pangkalan stasiun satwa sdk dinas pengawas perikanan kelautan dan perikanan provinsi kabupaten kota ttd nip eren heneeeoonee near formulir data penyegelan pembungkusnyegelan pembungkus dalam buku register satuan data penyegelan pembungkus dalam buku register angka kredit data penyegelan pembungkus dalam buku register pama surat perintah penyegelan pembungkus barang bukti tempa angsa agama barang bukti yang disegel: dst ppn yang melakukan penyegelan pembungkus tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan nama nk. formulir .a. surat perintah tugasurat perintah tugas pengawalan tersangka barang bukti nomor ll. pertimbangan bahwa dalam rangka mengamankan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum penyerahan kepada ppn perikanan, maka dipandang perlu menugaskan pengawas perikanan untuk mengawal tersangka barang bukti dari . dan . dasar. menugaskan kepada nama nip pangkat gol untuk melaksanakan pengawalan tersangka barang bukti dari . dan ke. setelah melaksanakan pengawalan tersangka barang bukti agar segera membuat laporan. demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. tempat, tanggal bulan tahun kepala upt pdip dinas nama lengkap nip. tembusan: direktur jenderal pdip formulir .b.logo ba satuberita acara pengawalan tersangka barang bukti pada hari ini . tanggal . jam . bertempat . saya pengawas perikanan pada pangkalan stasiun satwa sdk dinas kelautan dan perikanan provinsi kota kabupaten") bersama sama dengan nama nip pangkat jabatan pada instansi nama nip pangkat jabatan pada instansi masing masing dari kantor yang sama, berdasarkan surat perintah tugas pengawalan tersangka barang bukti nomor :. surat perintah penyidikan dari kepala pangkalan stasiun satwa sdk dinas kelautan dan perikanan provinsi kota kabupaten"), nomor print kennnnnnnnnn mann annnennnanaaanannaaan tanggal krnnnnennnnnn anna (bilamana diperlukan) telah melakukan pengawalan tersangka barang bukti yaitu tan nina penentuan ieee era epetenene aan era era epaneneraaeaaannpane panen apa neneaannpereenen arena dst. yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam keemasgawalan tersangka barang bukti dari . ke. demikianlah berita acara pengawalan tersangkamengetahui pengawas perikanan ppn perikanan ttd ttd pengawas perikanan pelaksana lanjutan mahir formulir pengolahan data dan informasi bidang pengawasan bulanan bab pendahuluan latar belakang maksud dan tujuan bab ii. pengolahan data dan informasi bidang pengawasan bulantempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. sanak formulir laporan hasil analisis data dan informasi bulanan bidang pengawasbulanan bidang pengawasan bulanan analisis data dan informasi bulanan bab iv. kesimpulan dan saran kesimpulan saran tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. santana. formulir laporuraian pemeriksaan hasil pemeriksaan keterangan nama kapal aan nama perusahaan pemilik aan tanda selar aan jenis kapal aan alat penangkapan ikan sesuai sisi perizinan berusaha nomor skat masa berlaku skat aan nomor transmitter keberadaan transmitter atas ada tidak) awal indikator transmitter menyala mati) keterpantauan transmitter kapal bukti fisik: screen shoot pengecekan transmitter kapal sistem spp tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. sanak formulir laporan hasil pemeriksaan dokumen kapal ikan asing kiaasing kiapemeriksaan nama kapal nama perusahaan pemilik ukuran kapal benderakapal ' loo nama nakhoda kewarganegaraan jumlahawakkapal |o0000000000 nomorlambungkapal alat penangkapanikan jam) koordinat pemeriksaan indikasipelanggaran tempatapal ikan indonesia kiiindonesia kiiaganaananaaaaaan uraian pemeriksaan hasil pemeriksaan keterangan nama kapal tanda selar aan nama pemilik jenis kapal alat penangkapan ikan muatan hasil tangkapan jumlah abk sisi siki perizinan berusaha daerah penangkapan pengangkutan ikan pangkalan asal kapal aan perairan saat pemeriksaan titik koordinat aan nomor transmitter pada skat ' nomor tanggal slo aan nomor tanggal spb aan nama nakhoda jumlah awak kapal indikasi pelanggaran nan tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. santana. formulir berita acara pemeriksaan tempat (sanitasi dan hygiene penanganan ikan atas kapal perikanan kop upt pdip berita acara pemeriksaan tempat (sanitasi dan hygiene) penanganan ikan atas kapal perikanan no? tanananannnlmeriksaan tempat (sanitasi dan hygiene) penanganan ikan atas kapal perikanan nama kapal |:| hb) pemilik kapal tanda selar apl bah objek pemeriksaan tempat penanganan ikan baik tidak baik" hasil tangkapan peralatan penanganan ikan baik tidak baik" hasil tangkapan sarana penyimpanan ikan baik tidak baik" hasil tangkapan hasil pemeriksaan |:| loo demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar benarnya. tempat, tanggal bulan tahun nakhoda kapal pengawas perikanan nip. catatan: standar sanitasi dan hygiene mengacu pada dept atau djpdspkp formulir berita acaraan pangkalan stasiun pdip .o.cax xxx mna alamat: berita acara pengambilan sampel nomor ee.women menanamasal bahan sampel ikan sentra perikanan upi pasar tradisional). penanggung jawab pemilik waktu pengambilan sampel hari ' : .o|o tanggal, bulan, tahun lokasi pengambilan sampel jenis produk") keterangan coret yang tidak perlu olahan, beku, segar dil & ikan atau produk olahan demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan penanggung jawab pemilik. penanggungjawab pemilik pengawas perikanan telp. hp:.dosen nip. inn nnnnnnnananaan formulir laporan realisasi impormonitoring kesesuaian surat ijnilai satuan laporan pemeriksaan persetujuan impor angka kredit pelaksana mahir pelaksana lanjutan tanggal pemeriksaan nnannanaanananaan laporan realisasi impor dea realisasi: nomor tanggal jumlah ke) mat perasan ana tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan nama formulir berita acara pemeriksaan terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan unit pengolahan ikan upi) dengan kapal perikanan kementerian kelautan dan perikanan direktorat jenderal pengawasan sumber daya sy) kelautan dan perikanan pangkalan stasiun pdip sae see vveeoveeeveeeveeeeverevenneen mena eren alamat: berita acara pemeriksaan pelaksanaan perjanjian kemitraan upi dengan kapal perikanan nnnannannnn nama perusahaan perikanan alamat perusahaan nama upi amat hasi produksiupr surat perjanjian nomor kemitraan asa berlaku daerah pelabuhan pelabuhan menanam bnn oo wae keterangan coret yang tidak perlu tempat, tanggal bulan tahun penanggungjawab pemilik: pengawas perikanan telp. hp. nip. inn nagnnnanann formulirkop upt dinasno: pada hari ini .| tanggal . bulan . tahun . pukul ., bertempat penalnnnenaanaaaaa, kami yang bertandatangan dibawah ini dewa anggota tim last| loo anggota tim telah melakukan pengambilan sampel terhadap tempat pengambilan sampel titik koordinat tanggal jam jenis dan jumlah sampel ikan yang diambilip. saksi saksi '''''' "ss nan ''''' "sa tembusan: direktur jenderal pdip direktur pengawasan sdk formulir berita acara pemeriksaan dokumen perizinan pemanfaatan bkt kop upt dinas berita acara pemeriksaan dokumen perizinan pemanfaatan bkttaanterhadap namaperusahaan perorangan |:| perusahaan perorangan alamat (sesuaiidentits) |:| lokasi (koordinat desa) |:| pusat daerah nomor dan masa berlaku surat pengangkatan surat izin pengangkutan surat izin pemanfaatan bkt dokumen izin survei izin pengangkutan izin izin survei (periksa dilakukan pada saat izin pengangkatan berangkat kapal lokasi) fotokopi surat tenaga arkeologi fotokopi surat ses penyelam o n keterangan sehat menyelam pia tan masih berlaku atau visa mempekerjakan tenaga asing ita) clearance (dilegalisir) berlayar kelaikan dan pengawasan kapal |adokomamas radio komunikasi sae kapal pencegahan pencemaran minyak asli daftar anak buah kapal (crew list asli buku pelawni. loo np. saksi saksi tembusan direktur jenderal pdip direktur pengawasan sdk formulir konsep surat pemberitahuan dimulainya penyidikan spp) tpp logo sawsurat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor nnanananlennlllanaannlllaaaaan penanenannnnanaaae.tanggal,.idiom. sifat nkannanana nana nana lampiran nnanananlennlllanaannlllaaaaan perihal pemberitahuan kepada yth dimulainya penyidikan kepala kejaksaan an. tersangka. melanggar . tinggi negeri") berdasarkan kurap dan 73a, dan 7 . tanggal . tahun . : eenenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannlnlllllnlnnnlnllannlllllnnllnllllnlllnlannllllannnnla tempat lahir papan dan epa nan nun aan ann ppa apn ppn ana nan ape app ape apn ppn pena ppn app npan apn panen panenan nee era ppa nan umur tgl. lahir jenis kelamin ann pipa dana pena apn dan dana nan ann pen apn nan ppn app nanda nan pipa pede ananda ananda pena ppa ane pen pen ppn kebangsaan ptn pan nan aed ann panen pena pena pena pena dar apa ann ane ann epa panen ppn ppn pena ann nan aan ann een ppp ppeppeni agama donna naa aman pekerjaan papan nan ipni nnn penataan ann panen ane pen ppn ann penetapan panen ipni pena nan ppen pendidikan nnannannennnanannnannnannalaaannaan aan anna annae.ooi tanggal .ooo dan atau laporan kejadian dari kapal pengawas form. o1), nomor .oclc tanggal surat perintah tugas nomor tug .oooooenaana tanggal .cbooo surat perintah penyidikan nomor print . tanggal .iiiooooooo demikian untuk menjadi maklum. mengetahui kepala pangkalan stasiun satker pdip ppn perikanan, dinas kelautan dan perikanan prov kota kabupaten ttd stempel ttd tembusan direktur jenderal pdip. jaksa agung muda tindak pidana khusus. direktur penuntutan pada jampidsus. konseptor para nama.) penerima konsep para ppn.) formulir form register barang bukti dan barang temuan tindak pidana perikanan pemanfaatan tgl. permohonan ijin, kepada pn) tgl. penyerahan instansi lain tgn hibah no tgl. pengumuman ii: siji penyerahan tgl. ba, asal instansi) si: pemanfaatan ati tgl. permohonan ijin, kepada pn) tgl. penyerahan instansi lain hibah no tgl. pengumuman penyerahan tgl. ba, asal instansi) pelaksanaan putusan pn pt ma tgl. dikembalikan, dirampas, dimusnahkan, dll) no tgl. amar putusan no tgl. amar putusan no tgl. sr: amar putusan is. empat barang bukti dititipkan yang menerima titipan barang bukti bah penyimpanan penitipan pelelangan pemusnahan barang bukti tgl. print. dan tgl. ba) lan) jumlah, ukuran, berat, jenis barang bukti yang dilanggar tersangka nama lengkap, tempat lahir, umur tgl lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, pendidikan. ppn perikanan yang menerima tgl. penerimaan tanggungjawab b.b dari pengawas kp. ke) formulir form pengumpulan dataumpulan data tindak pidana perikanan satuan data tindak pidana perikanan per kasus angka kredit nama tersangka jenis pelanggaran undak pidana pemeriksaan pendahuluan surat perintah penyidikan jar nomer spring) tanggal surat perintah dimulainya ja. nomor: penyidikan tanggal unsur yang primer sangkaan sekunder mapas nomor ang bapa nomor tang l serah terma tahap nomer: bangga dope nomer mag l (serah terma tahap nomor tanggal persidangan nomor tanggal upaya hukum nomor tanggal tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan nama lana formulirnilai satuan data panggilan ahli per kasus angka kredit pelaksana pengawas perikanan mahir pelaksana lanjutan sarana yang digunakan dst prasarana yang digunakan dst tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. santan formulir .a. data panggilan ahli dalam hubungannya dengan tppsatuan data panggilan ahli per kasus angka kredit nee tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. santan formulir .b. konsep surat pemanggilan ahli saksi tersangka pgl logo satuanggilan ahli saksftersangka nomor pgl. .oooocoo woo won kepada yth: dengan ini kami minta kedatangan saudara pada tanggal penannnnannnnannnnelanannaa aan jam dana pan apa ann ann enn nan apd nan papan pda pena pen nanda ann dana ann penaennnepn apn aan ape pen ren tempat dan una ann ppn nan panen nan antena ppn ann panen ppn epa panen pan eee been menghadap nun nan pan nan ean nan nan ane aan ana epa panen ppn nnt untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi tersangka. dalam perkara tindak pidana perikanan atas nama c0ngka wow age hah berdasarkan surat perintah penyidik ntuk 'melek berkas perkara dari kepala pangkalan stasiun satker pdip dinas kelautan dan perikanan prov kota kabupaten nomor . tanggal . penanaman tanggal.ii.iio. kepala pangkalan stasiun satker pdip dinas kelautan dan perikanan prov kota kabupaten selaku penyidik stempel tanda terima surat panggilan ini telah diterima dengan baik oleh saya nama lengkap penanennannnnnlalaa anna hubungan dengan yang dipanggil (kalau yang dipanggil tidak ada ditempat) penanennannnnnlalaa anna tanggal penanennannnnnlalaa anna jam pnnnennanannan nana anakan ama akaaalananaaa yang menerima, ttd coret yang tidak perlu beats konstan ben formulir .c. konsep surat permintaan bantuan keterangan pendapat ahli s.tpp kokoermintaan bantuan keterangan pendapat ahli nomor kannananaananaanlaaanaaaa ee. tanggal. sifat anannannnnannannananannananaaa lampiran? eedoooonnknnnannaaan kepada yth perihal bantuan keterangan pimpinan instansi pendapat ahli. enenaennnnnannanlnnanaaaan di dalam mel ara perkara .oooomeleee yang nah diduga dilakukan dna maa dan demi kelancaran penyidikan diperlukan keterangan pendapat ahli dati .ooocoooooo woooommnnnlnllanaa oleh karena itu kami minta bantuannya kiranya dapat ditunjuk pejabat dari instansi saudara yang pada saatnya nanti akan kami panggil untuk didengar keterangannya. demikian atas perhatian dan bantuan saudar") formulir .a. data penyitaan barang atau dokumesatuan data penyitaan barang atau dokumen tindak pidana perikanan per kasus angka kredit spesifikasi barang merk nama barang ukuran jumlah beetugas pemeriksaan penggeledahan penyitaan penitipan tpp dinas kelautan dan perikanan provinsi kota kabupaten untuk keadilan surat perintah pemeriksaan penggeledahan penyitaan penitipan?) nomor dah. kepala pangkalan stasiun satker pdip dinas kelautan dan perikanan provinsi kota kabupaten dasar (untuk penggeledahan) huruf e). (untuk penyitaan) tt1) kurap. huruf (untuk pemeriksaan 73a huruf (untuk penggeledahan) 73a huruf (untuk penyitaan) 73a huruf (untuk penitipsurat perintah penyidikan kepala pangkalan stasiun satker pdip dinas kelautan dan perikanan provinsi kota kabupaten"), nomor print. pemanenan tanggal .iiiiiee penetapan penyitaan dari ketua pengadilan negeri . nomor . tanggal . penetapan penggeledahan dari ketua pengadilan negeri . nomor lee tanggal. surat perintah pemeriksaan kapal dari kapal pengawas form. stt nomor . tanggal. berita acara pemeriksaan kapal dari kapal pengawas form. tt tanggal pernyataan keadaan muatan kapal dari kapal pengawas form.03a) stt tanggal . pernyataan keadaan hasil pemeriksaan kapal dari kapal pengawas form.03b) ctt2), tanggal. pernyataan hasil pemeriksaan dokumen surat surat kapal dari kapal pengawas form.03c) &t2), tanggal . daftar adanya tersangka dan abk non justicia dari kapal pengawas form. ctt2), tanggal. daftar adanya barang bukti dari kapal pengawas form. tt tanggal berita acara serah terima tersangka dan barang bukti dari kapal pengawas form. tanggal . pertimbangan: bahwatersangka penanaananannnnnananaasa.wa sdk dinas kelautan dan perikanan provinsi kota kabupaten ) nomor print. bere tanggal . usul ppn perikanan pada pangkalan stasiun satwa sdk dinas kelautan dan perikanan proven .ooooococoo woo woo woo woman ((jelaskan bunyi usulan) memerintahkan kepada penyidik pegawai sipil perikanan nama anananenenannnnlan pangkat .i.ooooconaannnnannnnaannlnnnan nama donakanananananannan nana aan angka untuk melakukan penyitaan terhadap anaannanaaanan naa naa aan ana dan barang barang dokumen surat lain ) yang dianggap perlu. membuat berita acara penyitaan dan melaporkan hasil pelaksanaannya. kepada ybs. untuk dilaksanakan. dikeluarkan di? look pada tanggal nnnnanananannanannanaaketua pengadilan negeri . pimpinan instansi penyidik secara berjenjang. tersangka penasehat hukum advokat. arsip formulir .c. surat permintaan persetujuan penyitaan pengadilan setempatuntuk keadilan nomor dvanananannananananaa nana ananananaaan tanggal. sifat dvanananannananananaa nana ananananaaan lampiran denkaanananaaanaaaaaaaan perihal laporan untuk mendapatkan kepada yth persetujuan penggeledahan penyitaan ketua pengadilan negeri . . berdasarkan surat perintah penyidikan untuk melengkapi berkas perkara ) nomor www tanggal liestempat lahir umur tgl. lahir jenis kelamin kebangsaan tempat tinggal agama pekerjaan pendidikanhwpenyitaan ataswa sdk dinas kelautan dan perikanan provinsi ttd stempel tembusan direktur jenderal pdip. direktur penanganan pelanggaran. kepala kejaksaan tinggi negeri. pimpinan instansi penyidik secara berjenjang. arsip. coret yang tidak perlu ctt) catatan digunakan sesuai peruntukan surat. formulir .a. data penerimaan dan penelitian awak kapal dan atau barang buktisatuan data penerimaan dan penelitian awak kapal dan atau barang bukti tindak pidana perikanan per kasus angka kredit nama kapalyangditangkap perak dugaantmaakpidana tempat dan tanggal diterima dari kapal (pengawasfkapaiyangmenangkany jenisbarangbuki jumlah barang buka jumlah awak kapal identitas awak kapal abk nama usia alamat abk nama usia alamat dst angmenermafmenetipp sawsurat perintah penerimaan dan penelitian awak kapal dan atau barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan nomor nona aan kepala pangkalan stasiun satwa sdk dinas kelautan dan perikanan provinsi kota kabupatenertimbangan berdasarkan surat perintah tugas, ppn perikanan yang menerima agar melakukan penerimaan dan penelitian awak kapal dan atau barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanaudkakanaaannanana aan akan pangkat kknllknaa anna nama pkakanaaanna naa naa aan pangkat darkaaaaaanaanan amkananananan nana anakan aan akannakanananna nana nana anakan aan akan membuat berita acara penerimaan penelitian terhadap awak kapal calon tersangka tersangka nakhodaidnnennnannannanannaaaaaa pada tanggal dranannnnennnnnnnaaaformulir .c. berita acara penerimaan dan penelitian awak kapal dan atau barang bukti tindak pidana perikanan ba satepada hari ini . tanggal . jam . bertempat di. saya ppn perikanan pada pangkalan stasiun satker pdip dinas kelautan dan perikanan provinsi kota kabupaten bersama sama dengan nama nip pangkat jabatan pada instansi nama nip pangkat jabatan pada instansi disaksikan oleh nama nip pangkat jabatan pada instansi nama nip pangkat jabatan pada instansi:satker pdip"st.sbelenaeaaaeeee gvoodoo xxioo0000000 yang menerima dan meneliti saksi saksi ppn perikanan ttd ttd ttd ttd coret yang tidak perlu. formulir data pelaksanaan persidangan tindak pidana perikanan sampai dengan eintrachtsatuan laporan per sidang angka kredit tanggal tempat( pengadilan) nomor perkara j5. yang dibanggakan agenda sidang |uraiansidang nan tempat pengarang tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan nama formulir laporan evaluasi data kedatangan kapal perikanan pelabuhan pangkalevaluasi .data kedatangan kapal perikanan pelabuhan pembahasan bab iv. kesimpulan dan rekomendasi kesimpulan rekomendasi lampiran dokumen lampiran yang dibutuhkan tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan nama ll. pengawas perikanan penyelia formulir data dan informasi bidang pengawasan triwulanan pengawasan mena malah #nakayama awan fee lampirkan data obyek pengawasan tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. nana. formulir berita acara hasil pemeriksaan ketaatan kapal perikanan dengan buku lapor pangkalan kop upt pdip berita acara pemeriksaan ketaatan kapal perikanan dengan buku lapor pangkalan aanannnnnanennnnnnnnnnnnnaa pada hari ini.| tanggal . bulan . tahun . pukul ., bertempat kenalan, saya yang bertandatangan bawah ini nama nip jabatan pengawas perikanan .iii. unit kerja telah melakukan pemeriksaan ketaatan kapal perikanan dengan buku lapor pangkalan, terhadap kapal bawah ini: nama kapal pemilik kapal berat kotor gt) sisi siki perizinan berusaha masa berlaku sisi siki perizinan berusaha slo tanggal slo spb tanggal spb pelabuhan pangkalan pelabuhan muat pelabuhan bongkar pelabuhan singgah pelabuhan check point berdasarkan hasil pemeriksaan, dinyatakan bahwa km. taat tidak taat berpelabuhan pangkalan muat bongkar singgah check point.nakhoda kapal km. tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . (kooneenoeennnenoeten enam) nama lengkap nip. nana. formuliratau dilindungi kop upt dinas ai,dilindungi di. nama perusahaan perorangan penanggung jawab h alamat poo e j u u u u lokasi io titik koordinat h berisikan poo iva asal ikan h jumlah ikan peruntukan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawas sani. jo.oeeteananlnnaaa alan tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan nama lengkap nip. anne nanarananaan formulir. kop upt dinas ad) di. nama perusahaan perorangan penanggung jawab alam (lokasi koo titik koordinat nan izin litbang perikanan laut lepas izin litbang perikanan dengan obyek yang memiliki karakteristik unik: izin penelitian perikanan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan jenis perizinan peledak, alat,: dan izin litbang perikanan dengan menggunakan kapal atau peralatan litbang perikanan milik asing. perorangan: perguruan tinggi: lembaga swadaya penyelenggara litbang masyarakat: lembaga perikanan litbang milik pemerintah: dan atau lembaga litbang milik swasta. izin penelitian nan masa berlaku obyek penelitian rekomendasi hasil pengawasan:. tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan nama lengkap nip. nnnnnnaaaa formulir laporan hasil pemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetik. kop upt dinas a3, laporan hasil pemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetik nama instansi perusahaan perorangan. penanggung jawab nib sup perizinan berusaha alamat lokasi budidaya titik koordinat nomor penetapan pelepasan masa berlaku penetapan pelepasan |namajenisikambaru asalkan jumlah produksi ciri ikan hasil rekayasa distribusi rekomendasi hasil pengawas sani.ooeatanana aan tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan nama lengkap nip. nenannnaa formulir laporan hasil pemeriksaankop upt dinas ai,i. nama perusahaan perorangan jjj (aa penanggung jawab nib sup perizinan berusaha alamat koo lokasi koo titik koordinat ko membahayakan, merugikan kategori (membahayakan dan merugikan jumlah ikan jjj (aa tindak lanjut aia j a alaporan hasil pemeriksaan jenis ikan invasive kop upt dinas ai, laporan hasil pemeriksaan jenis ikan invasive di. bulan . nama perusahaan perorangan ooh penanggung jawab kou nib sup perizinan berusaha alamat koo |lokasi titik koordinat |senisikaninvasive asal ikan kou jumlah ikan tindak lanjutberita acara pemeriksaan dokumen perizinan pengelolaan lingkungan. as): kop upt pdip berita acara pemeriksaan dokumen perizinan pengelolaan lingkungan sananannnantanannn mann pada hari ini .| tanggal . bulan . tahun . pukul ., bertempat kerennaenanaaanaame telah dilakukan pemeriksaan dokumen perizinan pengelolaan lingkungan (izin lingkungan, amdal, ukl upl) kegiatan perikanan terhadap: (ramareituwaa 7o bmmmosam jenis ipar tapal terpadu kolam penyaringan pengendapan ada, tidak pipa penghubung ipar terpadurekomendasi hasil pengawasan. j.e demikian berita acara pengawasan ini dibuat dengan sebenar benarnya. pengawas perikanan formulir .a. laporan hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecilnama plus pwp3k ijo (nowneenosnsnnsanmonnona) formulir .b. form pemeriksaan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. a3) laporan hasil pelaksanaan patroli perbedaan lo. . pro lo. pre. lo. . hasil patroli perbedaan posisi temuan (titik koordinat wilayah administrasi tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan para pengesahan nama plus pwp3k nip formulir data dan informasi aktivitas kawasan konservasi perairan data dan informasi aktivitas kawasan konservasi perairan uraian hasil pengawasan nama kawasan konservasi nama pelaku usaha bp) alamat (sesuai identitas) |(:| jabatan loo) lokasi oo. koordinat |:| tanggal zona jalani perikanan berkelanjutan pemanfaatan cl) kainnya p0. detail kegiatan |:| tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan nama formulir berita acara pemeriksaan jumlah dan jenis bkt, serta kondisi bkt kop upt dinas berita acara pemeriksaan penghitungan jumlah dan jenis bkt, serta memeriksa kondisi bkt sen annnnnannnannnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnanllaa pada hari ini ., tanggal . bulan . tahun . kul ., bertempat .o.ooo.momo kami yang bertandatangan dibawah ini telah melakukan pemeriksaan terhadap barcodesaeememee barcodesenununun barcode'senumunune barcode senununune(enamnaemmaamm) in. yon. saksi saksi: nama tanda tangan look catatan: saksi adalah penjaga gudang atau nahkoda kapal tembusan direktur jenderal pdip direktur pengawasan sdk formulir 61l.a. laporan hasil pengawasan pemanfaatan situs. lampiran lain yang dibutuhkan. tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan nama plus pwp3k (mmenannananannaaannallal) mpe ip, formulir .b. berita acara pengawasan pemanfaatan situs bkt kop upt dinas berita acara pengawasan pemanfaatan bkt nnnnnnnnnnnanan nenek annaaann canaan pada hari ini ., tanggal . bulan . tahun . pukul ., bertempat anna, kami yang bertandatangan dibawah ini dewa tim anggota tim bal anggota tim telah melakukan pengawasan terhadap nama perusahaan perorangan kapal nama pemilik perusahaan perorangan kapal semtemitamm bmttmmara wilayah kewenangan pusat daerah nomor dan masa berlaku surat pemanfaatan bkt cam fotokopi surat izin pemanfaatan (penyimpanan) fotokopi surat kesesuaian dokumen izin izin penelitian pemanfaatan penyimpanan) dan fotokopi surat penelitian keterangan tenaga arkeologi fotokopi surat kualifikasi tenaga penyelam asli surat izin berlayar pemeriksaan jumlah dan jumlah penanganan temuan barcode .io tipe sn. nana aan ( i barcode jar barcode barcode tipe sn. nana aan hlist. demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar benarnya. tempat, tanggal bulan tahun pelaku usaha plus pwp3k pengawas perikanan nik. nip. para pengesahan nama plus pwp3k |:| np. ooh formulir .a. laporan hasil pengawasan pemanfaatan pasir lautkegiatan data dan informasi hasil pengawasan pemanfaatan pasir laut analisis data dan informasi hasil pengawasan pemanfaatan pasir lautformulir .b. berita acara pengawasan pemanfaatan pasir laut kop upt dinas berita acara pengawasan pemanfaatan pasir laut no? tnnnnnnanennnnanannannnnakaan pada hari ini ., tanggal . bulan . tahun . pukul ., bertempat nenek, kami yang bertandatangan dibawah ini nama nip jabatan unit kerja telah melakukan pengawasan terhadap lokasi pengawasan (titik koordinat desa) perusahaan perorangan jenis usaha penambangan pengangkutan ( f nomor ( ( diterbitkanolh |:| | | tanggal penerbitan |(:| izin usaha ( | masa berlaku |:| pertambangan up) tengwataan (desa tia sutomo ( f nomor lin lingkungan (tebakan upl ukl) | | tanggal penerbitan ( | masa berlaku |:| ( | surat izin berlayar(asl) paspor seaman book, dokumen kap dahsuskim dan ita (apabila ditemukan (asli) umat kapalasiy jurnal kargo muatan kapal (asli) area pendaratan bongkar identifikasi jenis material pasir wawancara) kerusakanterumbukarang kerusakampadanglamun kerusakanmangrove | pencemaranperairan abrasipantai kerugian masyarakatpesisir rekomendasi dan tindakan demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar benarnya. pelaku usaha plus pwp3k pengawas perikanan nik. nip. para pengesahan nama plus pwp3k np. loo formulirsurat perintah dan berita acara penggeledahan surat perintah dan berita acara penyitaan saksi naa dst ahli anakan dst ter penyerahan tersangka dan barang bukti tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan nama formulir data penerimaan barang bukti tindak pidana perikanan kementerian kelautan dan perikanan direktorat jenderal pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan pangkalan stasiun satwa sdk dinas prov kab kota . data penerimaan barang bukti tindak pidana perikanan nomor tanggal surat perintah penyidikan uraian tanggal sumber jenis penerimaan barang jumlah kondisi dokumentasi keterangan barang (diterima dari) dikeluarkan .olokkan pada tanggal :.oaa. petugas pengadministrasi formulir laporan evaluasi ketaatwaktu dan tempat pelaksanaan bahan dan alat metodologi bab iii. hasil kegiatan data buku lapor ketaatan kapal perikanan mammal metnomtam nama kapal imamapansanenpemme tempatan tangesear aaa pamutanpargramn fpmeanpenangtapentan daemakapatatt tangkap pamurnasai tam yroarastco sabang pertautan mangan (an berangkat (pan wosrasso analisis hasil evaluasi buku lapor ketaatan kapal perikanan bab iv. kesimpulan dan saran kesimpulan saran tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan nama formulir laporan evaluasi data hasil tangkapevaluasi data hasil tangkapan kapal perikanan nama kapal penangkap ikan perusahaan pemilik tanda sear yoo leo pemda jammer berusaha masaberaku pelabuhan pangkalan alatpenangkapanikan daerah penangkapanlkan tanggalkedatangankapal tanggal kegiatan pendaratanikan jumlah hasiltangkapan loo jenisikanhasiltangkapan doo menetes to ooo p2, eenseeeeinnatsa oo to '''''' maa pembahasan (diuraikan kesesuaian jumlah dan jenis ikan hasil tangkapan dengan hari operasi dan jenis alat penangkapan ikan). bab iv. kesimpulan dan saran kesimpulan saran lampiran dokumen lampiran yang dibutuhkanupi sesuai ketentuan peraturan perundang undanganupi data evaluasi upi yang diolah (periksa kesesuaian dengan skp harap) sumber asal bahanbakuikan tujuampemasaran uraikan hasil evaluasi ketaatan upnnnanananakan formulir laporan evaluasi data hasil operasi kapal pengawas yang diproses hukum kapal yang hocdan informasi yang dievaluasi informasi ad hock apa laga raksa tangkap pangkalan tanggal tindak stasiun diserahkan lanjutdata sitrephasil evaluasi fama kapa tesla: hari non operasi kapal pengawas: bantah laporan harian nahkodaana. pengawas perikanan keahlian formulir menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan halaman sampul (cover) pendahuluan latar belakang maksud dan tujuan sasaran dasar hukum ii. rencana kerja (dijelaskan sasaran strategis dan masing masing indikator kinerja utama unit kerja) iii. target kinerja (dirinci target kinerja indikator kinerja utama unit kerja dalam satu tahun) iv. alokasi anggaran (dirinci alokasi anggaran yang tersedia berdasarkan dipa) strategi pengawasan sdk dijabarkan strategi pencapaian iku unit kerja kegiatan dan jenjang jabatan fungsional yang melaksanakan diuraikan rencana waktu dan tempat objek pelaksanaan pengawasan penutup mengetahui, kota, tanggal bulan tahun kepala unit kerja ketua tim penyusun pengawas perikanan nama nama nip nip formulir menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja bk penangkapan ikan . pepsi kapalperikanriwat jan feb mar penangkapan ikan |. operasi kapalperikanan anaaaaaahunan rencana kerja tahunan pengawas perikanan unit kerja upt satwa walker tahun . sarana kegiatan objek target lokasi pihak terkait pengawasan pengawaslaporan hasil analisa data dan informasi bidang pengawasan dalam menyusun analisis data dan informasi harus memuat antara lain bab pendahuluan latar belakang maksud dan tujuan bab ii. metodologi waktu dan tempat pelaksanaan bahan dan alat metodologi bab iii. hasil analisis data dan analisis pembahasan bab iv. kesimpulan dan saran kesimpulan saran rekomendasi lampiran kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. anna nannanaaann formulir data dan informasi bidang pengawasan tahunan bab pendahuluan latar belakang maksud dan tujuan bab ii. pengolahan data dan informasi pengawasrekaman kamera pemantau yang pasangrikanan too tanda sear yoo nomor dan masa berlaku siki perizinan berusaha jumlah kamerapemanan hasil pemeriksaan rekaman kamerapemantau jumlah kapal penangkap ikan yang melakukan alih muat: nama kapal penangkap ikan yang melakukan alih muat, tev jumlah dan jenisikanyangdiangkut kennaanannanna anhpk kedatangan kapal pengangkut ikan sesuai jadwal piket kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. saat. formulir laporan penghentian, pemeriksaan dan penahanan hentikan)laporan hentikan kapal perikanan pada hati ini .ooi tanggal .ie.conan pukul woo. telah dilakukan penghentian dan pemeriksaan oleh kp. terhadap kii kia dengan data berikut: nama kapal rnnnannnannnnnanaanaanlaaaaaaana all anakan naa jenis kapal penangkap pengangkut lampu ukuran gt) annanannnnnnnnneklnnlnnnnaeselknanlaann ena kenalan merk, daya mesin utama: .oo.ooooooocoooomo won nana lala. asal bendera kapal drnanannnannnannnnnanannanannn nana maulana lena akan nama pemilik kapal drkanannnannnannnnnnnannanann anna laka kenakan aan alamat pemilik kapal prnanannnanennannnananlankaakaaa laa naa nana nama kebangsaan nakhoda drkanannnannnannnnannnannanananaaa enak aan aan jumlah komposisi abk drkanannnannnannnnanananaaannaaaaaa aaaalallaan elaaaaan aekllakan anna nomor sup perizinan masa berlaku sup perizinan nomor sisi siki masa berlaku sisi siki jenis alat tangkap drnanannnannnannnnananaaalnnn kanan akan kenalan akan posisi saat pemeriksaan perwira .ooo own anna dugaan pelanggaran drkanannnannnannnnanananaannannaanaan lensa aan akan tindak lanjut .a. dikawal deadlock . voc wanna diberi surat peringatan pembinaan dilepas. daftar anak buah kapal sebagai berikut kebangsaan passport oo pengawas perikanan formulir 78a. laporan kompilasi bulanan hpk kedatangpemeriksaan kedatangan kapal pembahasan lampiran berita acara hpk kedatangan formulir 78b. berita acara hpk kedatangan untukfishing vesselnama perusahaan pemilik company ome)h tempat dan tanda selar place and number vessel registration) nama panggilan kapal penangkap ikan ca sgn) nama nakhoda cipta9 bendera kapal nationality fishing verse) surat izin penangkapan ikan sisi) bukti nomor mummy fishing license nomor transmitter spp (vms transmitter number) aman vms activation certificate number) masa berlaku expire) pelabuhan por |i. pangkalan( basepog mesin utama main engine) merek serial number ben horse power hp) daerah penangkapan ikan fishing ground) jenis alat penangkapan ikan fishing gear) nomor dan tanggal terbit slo asal previous numbered date amount segar fresh) beku frozen) kemasan packaging) hidup life) olahan processed)) jaw iho jaw fl. iho fl. oo total analisa hasil pemeriksaan: place, date, and time inspection', pengawas perikanan fisheries inspector) ooh' lembar iii kuning ye fom)| nakhoda kapal penangkap ikan captain lembar biru b ue) kepala upt satuan pengawasan sdk head implementing unit surveilans) coret salah satu nomor seri nan code) year) list number) untukisscarrier vessel)nama perusahaan pemilik agen company owner agenga sgn) nama nakhoda captain) bendera kapal nationality carrier verse) surat izin kapal pengangkut ikan siki) nomor mume) carrier vessel license) nomor transmitter spp (vms transmitter number) ||, maa nomor (amp vms activation certificate number) masa berlaku expired) pelabuhan pangkalan port based port) number horse power hp) gosei sirkuit television cctv) kamera elektronikpemantaud surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal pengangkutikanhidup?) nomor dan tanggal terbit slo asal previous numbered datefrozen) kemasan packaging) hidup life) olahan processes nn. jaw.) ooh jaw. fe. jaw.) inn. total yoo analisa hasil pemeriksaan: place, date, and tim tom)| nakhoda kapal pengangkut ikan capt) lembar biru b ue) kepala upt satuan pengawasan sdk head implementing unit surveillance) nasa serial number) code) year list number) formulir 79a. laporan hasil pemeriksaan usaha pembudidayaan ikan (format huihasil pengawasan dea paman aan hasi raja pemeriksaan ata laga 1zin pemeriksaan nama perusahaan penanggungjawab sup tapi pkpi perizinan nomor masa berlaku berusaha tempat tanggal penerbitan instansi penerbitan oo ) surat keterangan asal beres jom jenis ikan asal ikan jumlah ikan surat rekomendasi nomor masa pemasukan berlaku jenis ikan jumlah ikan jenis ikan yang dibudidayakan luas lahan tempat budidaya naa pembah79b. berita acara hasil pemeriksaan usaha pembudidayaan ikama upt satuan pengawasan sdk diisi oleh pengawas perikanan dokumen perusahaan oo|o nama perusahaan perorangan penanggung jawab pemilik perusahaan kantor alamat ' arsopsearman nomor suasana pembawa t w w iut jenis penanaman modal ' ') ) e| penerbit masaberaku tmt penari masaberaka jumlah tenaga kerja asing surat izin pemasukanlkan yoo ame www www jenis kegiatan usaha air tawar ' oo nia pan sea m m ms. . tambak oo daring apung jaring tanpa keramba iolamarderas sistem budidaya kolamairtenang online talirentang rakit lepasdasar yoo akuarium (dll. sebutkan oo) pembersihan yoo kesan ata pfembataah penampungan ikan konsumsi ikan hias jenis ikan rumput laat yoo mutiara kerang kerangan lainnya.uraikan tw" rasi sana t provinsi jha man titik koordinat sarana produksi jenis benih induk yoo nama merk yoo kimia pendaftaran mengetahui, pengawas penanggung jawab pemilik perikanan nama dan tanda tangan nama, nip dan tanda tangan formulir berita acara hasil pengawasan usaha pembudidayaan lobster, kepiting, dan rajungan direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan implementing unit surveillance official report for inspection a@aquacultureheh alamat perusahaan pemilik nib nomorinduk berusaha) suemoupimpupup nomer daa tama masa berlaku instansi penerbit jalan desa kelurahan lokasi usahalarea kecamatan apa, pembudidayaan kabupaten kota ' | provinsi titik koordinat rencana zonasi wp3k surat persetujuan nomor |pembudidayaan masa berlaku provinsi lain instansi penerbit kuotapenangkapan jeniskomoditas yang dibudidayakan jumlah ukuran,koneksi perlucida)) | aye fase |tetotapl |t. jenis. jenis2. ole nomor surat keterangan asal instansi penerbit ' | ikan benih induk nama merk pakan ikan pendaftaran table ' nomor skt kategori nama merk keadaan bahan pendataan kimia table ' nomor skt jumlah panen jumlah27edaripanen ukuran panjang dan lokasi ititikkoordinat) waktu pdimmny) inspection analysis) place and date inspection) pemilik penanggung jawab lembar direktur jenderal pdip lembaran pemilik penanggung jawab lembarill kepala upt satuan pengawasan sdk lembaran pengawas perikanan formulir laporan hasil pemeriksaan sarana dan prasarana yang digunakan pada usaha pembudidayaaneriksaan nama perusahaan penanggungjawab nomor masa berlaku peta berusaha penerbitan instansi penerbitan jenis usaha luas lahan tempat budidaya ' | yoon lokasi perusahaan desa kelurahan www www koordinat oo li|ooo fitakikaamkarambaran yoo bak kolam keramba dll) jenisdanjumlahsarana loo a.a laboratorium gudang dll kennaanannannananalaporan hasil pemeriksaan obatsesuai uraian pemeriksaan data pada izin hasil pemeriksaan izin nama toko agen depo distributor produsen obat perusahaan pembudidaya ikan pemilik penanggung jawab alamat titik koordinat yoo nama merk obatan sertifikat pendaftaran obatan tanggal masa berlaku sertifikat pendaftaran obat ikan post keras obat keras klasifikasi bahaya obat ikan post bebas terbatas obat bebas terbatas jpost bebas jpost bebas produsen obatan asal obatan kenakpenggunaan obat ikan kimia dan bahan biologi oikriksaan data pada izin hasil pemeriksaan bar nama usaha pembudidayaan ikan pemilik penanggung jawab alamat titik koordinat oo. nama obat ikan bahankimia pendaftaran surat keterangan pendaftaran obat ikan produsen obatan |ooooooo)o)3u, biologi biologi farmasetik farmasetik premis premis jenis sediaan obat ikan probiotik probiotik obat alami obat alami obat keras obat keras klasifikasi bahaya obat ikan obat bebas terbatas obat bebas terbatas obat bebas obat bebas mencegah dan atau mengobati ikan tujuan penggunaan obat ikan membebaskan gejala penyakit ikan memodifikasi proses kimia dalam tubuh ikan man.b) kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. mann formulir .a. laporan hasil pemeriksaan kapal angkut ikan hidungangkut ikan hidup hasil dengan menengah nama perusahaan pemilik agen yoo tempatdantandasear yoo namapanggilankapal yoo namanakhoda benderakapal ' ' ban onaasbi ann inn ben berusaha nomor transmitter spp nomor dan masa berlaku skat pelabuhanpangkalan pelabuhan muat berpoin mesin utama (merk nomor ser day) kamera elektronik pemantau cctv) ||. surat keterangan asalkan hidup sertifikat kesehatan ikan j2. dana angan bea perikanan surat pemberitahuan ekspor barang jenisdanjumlahikandalampalkah naa, asa, (open sensaeereea ou u usai aini '' ".pemeriksaan kapal angkut ikan hidup berita acara pemeriksaan kapal pengangkut ikan kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. saat. formulir .b. berita acara pemeriksaanbis ooh9 nama nakhoda capt io. bendera kapal nationality carrier vessel carrier vessel license) masa berlaku expired) nomor transmitter spp (vms transmitter number) vms activation certificate number) masa berlaku expired) pelabuhan pangkalan port based pore muat cek poin loading uploading| trans entry out port) mesin utama lnw main engine) nomor seri seria mume) horse power gosei circuit television cctv) kamera elektronikpemantau) surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal pengangkutikanhidup') ) e sertifikat kesehatan ikan health certiiat) oo). tee certificate for distribution fish and fisheries product) temen t certificate for export product notification jd. oohgm)| nakhoda kapal pengangkut(ai asenasanas serial number) code yea list number) formulir .a. laporan hasil pemeriksaan dokumen pengolahan dan distribusi hasil perikantik data pada izi hasil rain pemeriksaan ata pada izin pemeriksaan nama perusahaan pemilik agen yoo nomor dan tanggal sup truppnomor dan tanggal sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia pib) nomor dan tanggal pemberitahuan ekspor barang peb) nomor dan tanggal sertifikat pelepberita acara hasil pengawasan usaha pengolahan ikan atau berita acara hasil pengawasan distribusi lobster, kepiting, dan rajungan foto copy kelengkapan dokumen upi. kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. saat. formulir .b. berita acara hasil pengawasan usaha pengolahan ikan form pengawasan usaha pengolahan ikan skala menengah dan besar mama upt mater pengawasan ski unit pengolahan ikan skala menengah dan skala besar gama bam amarah pama taumpengamantan umt penanganan pump lagi memang pemaparan pemancaran kapa pengoatanitan sotratema iamasantemp nama dan sup @masmosiundar tersurat) bentar kean pengobatan btype auguste pegang asemapoak terbaru tangga utantarun tren dantanggalantahu erie pemasangan tangga ulangtahun ter dantanggaitlatamunerpre "ja meamperasundarperatutag bermpakatperanangan control point harap asemapaa tas bam tangga bulantarun teror dantanggelantahu era pemasangan tanggal ulangtahun ter dantanggaitulantanunerpre masmperarameakberasatag berapakah perancangan semi kesehatan untk konsumsi mam mes geamcae tasemaoak b batamseowanterapakatpenetan (anepaluantatun batam asamunberapakatipenettan tanggaltuantamun aimansipeet emang asasatarama madya provinsi madya provinsi) madya provinsi) (pb produkolan maa jaa bara merak produk sesuai persyaratan air dan dan prosedur yang telah ditetapkan digunakan sesuai persyaratlgudang penyimpanan (untuk produk ton rumput laut kering data pendukung to tenaga kor asing mta) tot ftumanpemasaan pasar tradisional nama pasar alamat kabupaten kota madya provinsi)penanggung jawab upi pelaku usaha ketua tim pengawas perikanan nama dan tanda tangan (naniusaha pengolahan ikan skala mikro dan skala kecil mama perbatasan sept unit pengolahan ikan skala mikro dan skala kecil amat namamu pemangku jawab upi mamamptramit rampemkaramaga pama omongan omtperanganan rumpurtawi umtougang penyimpanan penanganan tante lan usa pengamanan pesmamamergemantan pemindanganikan temsmameamamanian (etemamamatah ebamammamaa (og pembekuankan yo. pesawat tamarantemptan temkeertandanstma apa jaga jajamamemeamia berlaku tidak berlaku lagi lola nomor ho. boobook. tanggatept msansipenerit |serta kelayakan pengolahan pipreregustepregramme baru tanggal ulangtahun gantang telanamun era peperangan tangga ulangtahun trio dan tanggatulantahn maobetausakboratutagi berpatatperanjangan amami penari tadasatbaramba madya provinsi madya provinsi usaha important ikan nama usaha alamat kabupaten kota madya provinsi jenis produk merek produk olahan naa sesuai persyaratan dan air dan prosedur yang telah ditetapk)(opa tradisional data pendukung mutan perasaan pp, pasar tradisional nama pasar alamat kabupaten kota madya provinsi) nanketua tim pengawas penanggung jawab upi pelaku usaha perikanan nama dan tanda tangan (onnanannannnnnnnnnln lndistribusi lobster, kepiting, dan rajungan molomemina unt suelanco implementing unit surveillance official report for inspection distributionalamat perusahaan pemilik loh nib nomor induk berusaha) nomor dokumenperizinan masa berlaku instansi penerbit jenis komoditas yang didistribusikan benar ear ran (hidup mati) (cm) (gram) tidak (ekor kg) jenis1.(hidup mat ) poo jenis2.(hidup mati") |jalan desa kelurahan lokasi usaha kecamatan distribusi kabupaten kota ' provinsi titik koordinat pen ekspor(negara)| |jalan tujuan distribusi kecamatan kabupaten kota provinsi titik koordinat peruntukan distribusi sarana angkut dokumen nomor pendidikan penelitian masa berau pengembangan inspection analysis) place and date inspection) menyetujui pengawas perikanan, basi lembar direktur jenderal pdip kepala dinas lembaran pemilik penanggung jawab lembarlil kepala upt satuan pengawasan sdk lembaran pengawas perikanan formulirhasil uraian pemeriksaan data pada izin pemeriksaanyangdiddah yoo nomor dan tanggal sertifikat kesehatan hc) jenis ikan yang diolah didistribusikan yooform hasil pemeriksaan pengawasan pengolahan hasil perikanan, dokumentasi. kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. saat. formulir .abab pendahuluan latar belakang dasar pelaksanaanemeriksaan untuk pemeriksaan awal unit pengolahan ikan jenis ipar ipar terpadu ipar mandiri kolam penyaringan pengendapan ada tidak ada pipa penghubung ipar terpadu ada lj) tidak ada sampel yang diambil ikan biota air titik pengambilan sampel inlet outlet perairan umum hasil pengamatan langsung perairan keruh jernih bau tidak bau untuk pemeriksaan awal kapal perikanan kolam pelabuhan saat kedatangan jenis kapal perikanan penangkap pengangkut ema nelnool!penanganan oli bekas ditampung pengepul dijual lainnya penanganan sampah dibuang bak penampungan sampah dibuang kolam pelabuhan dibuang laut lainnya untuk pemeriksaan awal kapal perikanan laut (saat patroli) jenis kapal perikanan penangkap pengangkut lokasi pemeriksaan (lengkap koordinat) kondisi perairan sekitar kapal lapisan minyak oli sampah bau minyak lainnyj)volume oli mesin oli cadangan snnanaaa tit sisa oli bekas senam tit analisis data dan informasi hasil pemeriksaan bab iii. kesimpulan dan saran kesimpulan saran lampiran berita acara pengawasan pencemaran perairan dokumentasi kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. anna nannanaaann formulir .b. berita acara pengawasan pencemaran perairan unit pengolahan ikan kop upt pdip berita acara pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan sananannnantanannn mann pada hari ini .| tanggal . bulan . tahun . puk ., bertempat bennalanaanaaaaa, telah dilakukan pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan terhadap: nama pelaku usaha wenisusaha (|lokasi koordinat ' jenis ipar ipar terpadu kolam penyaringan pengendapan ada, tidak amdal ukl upl nomor instansi penerbit tanggal penerbitan izin lingkungan nomor instansi penerbit tanggal penerbitan na kesesuaianunit ipar terpasang terhadap dokumen amdal ukl upl waktu tanggal jam) pengambilan sampel aan amino empakotortotum: titik pengambilan sampel inlet outlet hasil sampel air oleh perusahaan lepuh hasil pengamatan keruh jernih dea . pengambilan sampel dilakukan oleh pengawas perikanan apabila hasil pengamatan keruh dan atau bau) demikian berita acara pengawasan ini dibuat dengan sebenar benarnya. pelaku usaha pengawas perikanan nik. nip. formulir .c. berita acara pengawasan pencemaran perairan kapal perikanan saat kedatangan kop upt pdip berita acara pengawasan pencemaran akibat kegiatan kapal perikanan pada saat kedatangan no? tnnnnnnanennnnanannannnnakaan pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . pukul ., bertempat kepada, telah dilakukan pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan terhadap: nama kapal :|oo000000000 '''''' '' nama nakhoda pelabuhan muat singgah dpi ) :| |tama operasi :|o jumlah apk mesin utama merk nomor seri volume oli paman nite kekuatan panama perstatanpencegahan pencemaran tempat penampungan oli la. sediaan bekas tidak kapasitas kanan tit berikan lj) tong blong tempat penampungan la. sediaan sampah tidak l.! kantong sampah nya eren non nan penanganan oli bekas ditampung pengepul dijual hama penanganan sampah dibuang bak penampungan sampah pelabuhan dibuang kolam pelabuhan dibuang laut volume sampah yang depan anno demikian berita acara pengawasan ini dibuat dengan sebenar benarnya. nakhoda kkm pengawas perikanan nip. formulir .d. berita acara pengawasan pencemaran perairan kapal perikanan saat laut (patroli) kop upt pdip berita acara pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan kapal perikanan laut no? tnnnnnnanennnnanannannnnakaan pada hari ini .| tanggal . bulan . tahun . puk ., bertempat benaenannnananaaaa, telah dilakukan pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan pada: koordinat lokasi demam kronologis kejadian kondisi perairan lapisan minyak oli, solar dll) il. sampah bau minyak |luas area tercemar m0000 ja. nama kapal :| |b. tanda selar :| |e. nama nakhoda :| mesin utama merk nomor seri volume oli panama titer kekuatan paman jer perttanpenceganan pencemaran tempat 1d. sediaan penampungan oli tidak bekas kapasitas sanam tit berikan tong blong tempatsampah cadas tidak oo eooticadangan mater bekas tersisa ommaliter penanganan oli bekas: ditampung pengepul dijual penanganan sampah dibuang bak penampungan sampah pelabuhan dibuang kolam pelabuhan dibuang laut '& apakah anda tahu sumber pencemaran sekitarkapa? hasilanalisis: rekomendasi: demikian berita acara pengawasan ini dibuat dengan sebenar benarnya. penanggung jawab kapal pengawas perikanan nip. formulir laporan hasil pulbaket daerah yang terkena dampak pencemaran perairanulbaket uraian pulbaket hasil pulbaket sumber informasi terjadinya pencemaran perkiraan luas areal terdampak pencemaran jenis dan jumlah biota terdampak ikan mamalia laut jumlah nelayan terdampak pencemaran jumlah pembudidaya ikan terdampak pencemaran jumlah masyarakat terdampak pencemaran analisis hasil pulbaket bab iiimeriksaan nama perusahaan pemilik www nomor dan tanggal sup tapi perizinan berusaha lokasi koordinatjenis ipar ipar terpadu ipar ipar mandiri dipadu ipar mandiri kesesuaian unit ipar terhadap dokumen amdal operasional kapasitas desain analisis hasil pemeriksaan bab iii. kesimpulan dan saran kesimpulan saran lampiran dokumen lampiran yang dibutuhkan dokumentasi kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. mann formulir berita acara pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil wp3k) anas kop upt dinas berita acara(wp3k) sesuai dengan rencana zonasi yang ditetapklapangan atas laporan pengaduan dengan nomor registrasi. terhadap kronologis dan deskripsi kejadian telah melakukan pemeriksaan kegiatanwp3k) sesuai dengan rencana zonasi yang ditetapkan melalui kegiatan sebagai berik|(:| (erenonnnennennn menanam) saksi saksi tembusan direktur jenderal pdip: direktur pengawasan sdk. formulir .a. berita acara pemeriksaan dokumen perizinanizinelanaaanamaaea, kami yang bertandatangan dibawah ini dewa anggota tim last| loolokasi (koordinat desa tanggal kejadian :hoo0hlo nip, saksi saksi tanda tangan '''''''#". tembusan direktur jenderal pdip direktur pengawasan sdk formulir .b. formulir pemeriksaan izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan nomor form pemeriksaan izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan kesesuaian pemeriksaan perizinan sesuai tidak kegiatan penelitian izin litbang perikanan surat izin masuk kkp untuk penelitian yang diterbitkan oleh pengelola kkp kegiatan pendidikan surat izin masuk kkp untuk pendidikan yang diterbitkan oleh pengelola kkp kegiatan penangkapan ikan sisi bagi kapal perikanan diatas s.d bukti pencatatan kapal, ukuran kapal kurang dari ken tanda daftar kegiatan penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh upt pengelola kkp kegiatan budidaya ikan sup perizinan berusaha bidang pembudidayaan ikan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan untuk pembudidaya skala kecil tanda daftar kegiatan pembudidayaan ikan kawasan konservasi perairan kegiatan pariwisata alam perairan karcis masuk kkp untuk kegiatan pariwisata alam perairan kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan surat izin pengusahaan pariwisata alam perairan formulir 91l.asarana dan prasaranaketua tim anggota tim last|seo lokasi (koordinat desa) seo tanggal kejadianloo nip. saksi saksi tanda tangan tembusan direktur jenderal pdip direktur pengawasan sdk formulir .bnomor pemeriksaan perizinan umma prasarana penelitianyangdigunakan ' ' ' ' | pemmmamgma pesarmaperaatanyang akan oeranatttangkanyangarganaan |jumlahalattangkapyangdiganakan afalatbantupenangkapan yangdigunakan mamaogbeadaayagaranaan jenispakanyangdigunakan jenisobatyangdigunakan bamankimiayangdiganakan bahanbiologisyangdiganakan || aaa penempataninfastaktur pariwisata yang dibangun nn. formulir .a. berita acara pemeriksaan pemanfaatan ekosistem mangrove kop upt dinas berita acara pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan ekosistem mangrovedewa anggota tim last| anggota tim telah melakukan pemeriksaan terhadap namapenanggungjawab |:| alamat (sesuaiidentits) (:| '''''''' obyek pemeriksaan lokasi (koordinat desa) seo tanggal kejadian sebp) (ancaman anna mara) np. o0lhl nip, saksi saksi '''''''# tembusan direktur jenderal pdip direktur pengawasan sdk formulir .b. formulir pemeriksaan kesesuaian izin dengan pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangrove nomor telah melakukan pengawasan lapangan terkait pemanfaatan wilayah pesisir (reklamasi) terhadap: pee pes jenis pemanfaatanpee pee kegiatan tidak penggunaan alat, cara dan metode tidak merusak sumber daya ikan dan aaa formulir .alaporan pemeriksaan fisik ikan hasil tangkapan yang diindikasikan menggunakan bahan peledak dan atau bius pemeriksaan ikan terindikasi bahan peledak sampel ikan ke (satu) dst objek yang diperiksa terindikasi tidak terindikasi sama sma pemeriksaan ikan terindikasi bahan bius racun sampel ikan ke (satu) dst objek yang diperiksa terindikasi tidak terindikasi amanat samaran sama gerakan tubuh apabila masih hidup) rekomendasi tindakan pengawas perikanan nip. tembusan direktur pengawasan sdk formulir .bkop upt dinas form pemeriksaan uji organoleptik ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak dan atau bius nomor hasil uji organoleptik sampel ikan terdampak bahan peledak mata sirip tulang punggung tulang rusuk gelembung renang usus hati pembuluh darah vena genangan darah pada rongga perut pengawas perikanan nip. tembusan:bkt kop upt dinas berita acara pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan bkt no? sen coo nenek ten tennis anna kanan anna aan kanan ana anna pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . ., bertempat kerana, kami yang bertandatangan dibawah ini a00 kedua tim anggota tim last| anggota tim telah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan perorangan perusahaan perorangan alamat (sesuaiidentits) lokasi (koordinat desa) pusat daerah nomor dan masa berlaku surat izin survei surat izin pengangkatan surat izin pengangkutan surat izin pemanfaatan izin penelitian bkt survei izin pemeriksaan pengangkatan izin fotokopi surat pemanfaatan izin penelitian titik tolak lokasi) fotokopi surat izin pengangkatan koordinat keterangan tenaga arkeologi kualifikasi tenaga penyelam asli surat keterangan sehat menyelam masih berlaku atau visa fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing mta) fotokopi security clearance (dilegalisir) berlayar kelaikan dan pengawasan kapal asli surat izin radio komunikasi kapal pencegahan pencemaran minyak asli daftar anak buah kapal reflist asli buku pelanp. loo nip. saksi saksi tembusan direktur jenderal pdippasir laut kop upt dinas berita acara pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan pasir laut no? aananannnannnnnnnnnnnnnann anna pada hari ini tanggal . bulan . tahun . pukul ., bertempat ., kami yang bertandatangan dibawah ini: a00 ketua tim anggota tim telah melakukan pemeriksaan terhadap namaperusahaan perorangan (:| aam perusahaan perorangan lokasi (koordinat desa) aelhamamaanfberoanan perusahaan perorangan alamat (sesuaiidentits) |:| jenis usaha oi: obyek pengawasan fasirlaut pasir timah pasir besi pasir kuarsa dokumen perizinan izin kegiatan nomor (:| diterbitkanoleh |:| penerbitan masa berlaku |:| area pengusahaan esa sesuai tidak sesuai dokumen h dokumen kapal (apabila asli surat izin berlayar || dahsuskim dan ita asli jurnal mesin oo asli jurnal kapal asli jurnal kargo muatan kapal kapasitas produksi |(:|p. loo nip. saksi saksi formulir .a. laporan untuk mendapatkan persetujuan surat permohonan izin khusus penggeledahan dalam hal penggeledahan dilakukan setelah mendapat izidanaanaaaaa nana aaaaaa . tanggal. sifat darkakaananan naa lampiran penanaaananannnaaanaa ana perihal permintaan ijin khusus kepada yth penggeledahan ketua pengadilan negeri berdasarkan surat penggeledahan penyitaan dari kepala pangkalan stasiun satker pdip dinas kelautan dan perikanan provinsi kota kabupaten") nomor dah. . tanggal dengan bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana perikanan yang disangka melanggar skas perkara nomor . tanggal .atas nama tersangka nama lengkap dekanaaananananaa aan tempat lahir dekanaaaaaaannnana aan umur tanggal lahir dannnnanaaananaaaa nana jenis kelamin doknanaannannnannaana nana nana aan anna kebangsaan denanaaaaaaannaan naa anaanamanaanaaaan tempat tinggal denanaaaaaaannaan naa anaanamanaanaaaan agama danaanannaanannnaan nana pekerjaan penanaman pendidikan doknanaannannnannaana nana nana aan anna terdapat alasan dan dugaan yang kuat bahwa benda barang berupa . yang diduga telah dandanan nenek disimpan di. dikuasai oleh .ooo oleh karena benda barang yang diduga . tersebut diperlukan untuk kepentingan penyidikan melengkapi berkas perkara atas nama tersangka tersebut atas, sesuai dengan ketentuan (untuk penggeledahan) huruf e),dilakukan penggeledahan penyitaan") terhadap bersama ini kami lampirkan surat surat administrasi sebagai pertimbangan laporan kejadian. surat perintah penyidikan. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. untuk itu diharapkan kiranya dapat diterbitkan surat penetapan ijin penggeledahan penyitaan")dalam hal penggeledahan dilakukan sebelum mendapat persetujuabrakanaana nana . tanggal. sifat darkakaananan naa lampiran penanaaananannnaaanaa ana perihal laporan untuk mendapatkan kepada yth persetujuan penggeledahan ketua pengadilan negeri berdasarkan surat perintah penyidikan untuk melengkapi berkas perkara") nomor .tanggal prnanananannnnnnnaanananaaaaana nana tempat lahir hrnanannanannnnanannnannkanaaaaaanaaaan nana umur tgl. lahir .a.ooooroo wo#nannnnnnnnnnnnnnnanlnlnnnnlnnllnlnlnaaa. jenis kelamin pnnannnannnnnnnnannnannnneeknnnaannnaannn anna aan ena kebangsaan prnanananannnnnnnaanaanannnanaanna nana tempat tinggal rnnnanannnnnnnanaanaaaknaaaanaan anna agama prnanananannnnnnnaanananaaaaana nana pekerjaan rnnnanannnnnnnanaanaaaknaaaanaan anna pendidikan rnnnanannnnnnnanaanaaaknaaaanaan annadi. penyitaan ata .oo woo woo wallformulir .b. berita acara penggeledahan sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikggeledahan pada hari ini . tanggal . jam . bertempat . saya ppn perikanan pada . instansi) bersama sama dengan .ola. nama parkaanaanaana nana aan tanaman nnaanaaanananaan pangkat nun nun nun nun nun nun nan eni eni eni ute nan eaee jabatan dankaanaanaanna anna anna aan nana naa pada instan . nansurat perintah penggeledahan nomor dah. . tanggal an. tersangka .ooococ surat penetapan ijin khusus penggeledahan dari ketua nomor tanggal . an. tersangka telah melakukan penggeledahan terhadap sarana dan atau prasarana perikanan, atau tempat tempat yang diduga telah terjadi tindak pidana perikanan . dengan (tanpa izin tersangka penguasa rumah bangunan gudang): nama lengkap danaanaanaananaaaa samaran tempat lahir penanaaaaaaanananndannanaananaaaa nana aan tempat tinggal danaanaananaaaaa anna agama danaanaananaaaaa anna pekerjaan penanaaaaaaanananna anna pendidikan bananaananaaaa nana aan nana aan disaksikan oleh nama panknanaanaana nana nana aan pekerjaan penanaaananananann ana alamat pakakananan nana ana aaaaanaaaa nama panknanaanaana nana nana aan pekerjaan penanaaananananann ana alamat pannnanaanaanan nana nana ana uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya: nan setelah dijelaskan dan ditunjukkan surat perintah penggeledahan kepada penghuni penguasa penjaga tempat yang digeledah serta menyaksikan ketua lingkungan, kemudian dilakukan penggeledahan bersama sama dan selanjutnya dibuatkan berita acara penggeledahan dengan hasil ditemukan berupa: arnnnennnnnnnnnaanaaeea barang benda dokumen surat, dibuat rincian) diserahkan diambil dari pemilik yang menguasai barang dokumen surat") setelah dilakukannya penggeledahan. demikianlah berita acara penggeledahggeledahan sebagaimana tercantum pada hari dan tanggal tersebut atas. pemilik yang menguasai ppn perikanan barang dokumen surat") ttd ttd stempel kantor saksi saksi formulir 97a. laporan penahanan tersangkaidentitas tersangka: nama tempat lahir umur tanggal lahir jenis kelamin kebangsaan tempat tinggal agama pekerjaan pendidikan demon kan gangsa bpk nomor dan tanggal surat perintah penahanan jenis penahanan rutan rumah kota) pembahasan bab iv. kesimpulan dan saran kesimpulan saran lampiran surat perintah penahanan: berita acara perintah penahanan kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. snnannankaaan formulir 97b. berita acara penah"#) untuk keadilan berita acara penahanan pada hari ini . tanggal . jam . bertempat . saya ppn perikanan pada dalam perkara tersangka: nama lengkap dannanaanaananaaaa aan tempat lahir pekanaaananananaa anna umur tanggal lahir danaanaanaananaaaa samaran jenis kelamin darkakaknanan naa aan kanan kebangsaan danaanaananaaaaa anna anna tempat tinggal danaanaananaaaaa anna agama danaanaananaaaaa anna pekerjaan danaanaananaaaaa anna pendidikan panknanaanaana nana nana aan berdasarkan surat perintah kepala pangkalan stasiun satker pdip dinas kelautan dan perikanan prov nom . tanggal. untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. yang dirhitung mulai tanggal . rutan rumah kota#) selama .cbooo penahanan tersebut dilakukan,keadaan kesehatan fisik dan mental tersangka sebelum dimasukan dalam ruang tahanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 5552n0n demikianlah berita acara penahanan ini dibuat dengan sebenar benarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan untuk memperkuatnya tersangka membubuhkan tanda tangannya. berita acara ini ditutup dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat seperti tersebut atas. tersangka ppn perikanan ttd ttd stempel kantor kepala rumah tahanan negara ttd stempel formulir 98a. laporan penyitaan barang atau dokumekena panah nomor dan tanggal surat perintah penyitaan nomor dan tanggal izin khusus penyitaan pena rekaman yana dana asal barang yang disita (sebutkan nama pemilik atau yang menguasai barang) pembahasan bab iv. kesimpulan dan saran kesimpulan saran lampiran surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, izin khusus persetujuan penggeledahan dari ketua pn. kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. snnannankaaan dalam hal penyitaan dilakukan setelah mendapat izin ketua pengadilan negeri formulir 98b. berita acara penyitayitaan pada hari ini . tanggal . jam luk. bertempat . saya ppn perikanan pada. instansi) bersama sama dengannama drananaanan nana aan ana aan kana aaanananaaaaa pangkat nun nun nun nun nun nun nan eni eni eni ute nan eaee jabatan dknananaanannananan aan anaananan aan anakan pada stan .o.oooooooeeeknnnnnlnlallanal la. surat perintah penyitaan nomor . tanggal . an. tersangka .o.ooo surat penetapan ijin khusus penyitaan dari ketua nomor . tanggal . an. tersangka telah melakukan penyitaan barang berupa: annan nnnnannnnnnnnnnnnnananaaaanaean (dibuat daftar barang yang disita) dari pemilik barang yang menguasai tersangka saksi": nama lengkap danaanaananaaaaa anna tempat lahir pekanaaananananapekanaaananananaa anna tempat tinggal danaanaananaaaaa anna agama dannanaananaaaa anna aan pekerjaan danaanaananaaaaa anna pendidikan dannannanaannaannaann nana aan anna disaksikan oleh nama panknanaanaana nana nana aan pekerjaan dnnnaaanaaaana aan alamat darkaknananan naa aan mann nama ponknannanaan nana nana aan ana aan aan pekerjaan dannannanaannaannaann nana aan anna alamat pannnanaanaanan nana nana ana dalam rangka penyitaan perkara tindak pidana bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam dapun pelaksanaan penyitaan adalah sebagai berikut: barang bukti . ccyitaan sebagaimana tercantum pada hari dan tanggal tersebut atas. 25252n0n00 yang menyerahkan ppn perikanan pemilik yang menguasai barang yang melakukan penyitaan ttd ttd stempel kantor saksi saksi formulir '99a. surat menyurat bantuan pencarian orang penangkapan tersangka logo kementerian kelautan dan perikanan pangkalan stasiun satker pdip s.tpp satu kerja dinas kelautan dan perikanan provinsi kota kabupaten untuk keadilan nomor prnanatnlannnnanannanananaaaaaaaa peniaaenaaaaman tanggal .iii. sifat pearnnnnanennnnnannnnnaannnllnnnaaaaaaaaan lampiran prnnnananannnnnknnanaaanaaaanananaaan perihal bantuan pencarian orang kepada yth penangkapan tersangka. panglima armada armatum tni al komandan lantamal lanal tni al. kepala kepolisian ).oooooooooo berdasarkan kurap 73a huruf dan dsurat perintah penyidikan kepala pangkalan stasiun pdip dinas kelautan dan perikanan provinsi ), nomor print . tanggal . a.n. tersangka beres dengan ini diminta bantuannya untuk menangkap tersangka dalam perkara tindak pidana perikanan, yang foto dan identitasnya sebagai berikut tampak depan tampak tampak ukuran samping kanan samping kiri ukuran ukuran nama lengkap pannnnnananenennnnannnnnaananananannnnaanaananannnnnnnnnannan aan aan tempat lahir dnnnnnnnanennnnnnannnnnnnnnanannaananananaaannaaannn nana nana umur tgl lahir eratenitrtentennnnnnennanananannnaannanlnanalaannanalanana bacaan lala jenis kelamin nnnnnneennnnnnnnnnnnnannannnannannannannannannnnn anna anna kebangsaan dnnnnnnanennnnnnannnnnnnnnanannananananaaannnannanann aan anna tempat tinggal pannnnnananenennnnannnnnaananananannnnaanaananannnnnnnnnannan aan aan agama dnnnnnananennnnnnnnnnannannnnnananananaaannnnnna nana aan kanan pekerjaan dnannnnnanennnnnnnnannannannnanannanaanaanaannnannnnann anna nana pendidikan dannnnnnnanennnnnnannannannnnnannnananananaananannanan nana ena giri ciri tinggi badan peanannnnnnnnnnnnnnnnnannnananana nana warna kulit renennnnnnnannnnenananannaenlalnannaananaa nama naa aan alan bentuk muka danannnannnnnnnnnannanannanaa ana kelana ciri khusus lainnya anannnnannnnnnnannannnananlanananllaananaanaa nna anna yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telahbagai bahan pertimbangan kami lampirkan laporan terjadinya tindak pidana perikanan dari penyidik, nomor lt2p2 . tanggal . dan atau laporan kejadian dari dari kapal pengawas form. dan atau laporan kejadian dari kapal patroli polri instansi lain nomor :.oooinnaann tanggal .iiiooonannannnaaa. surat perintah penyidikan nomor font. .eebunann tanggal .iooonnnnnnnnnnaa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor . tanggal .oooooooco. daftar pencarian orang, nomor dpo . tanggal. hasil pencarian dan penangkapan yang dilakukan, kiranya dapat segera sampaikan kepada: . demikian kiranya maklum dan atas bantuannya diucapkan terima kasih. kepala pangkalan stasiun pdip dinas kelautan dan perikanan prov ttd stempel formulir 99b. daftar pencarian orang dpo) s.tpp 8daftar pencarian orang nomor dpo. .ooo##w#mmennnnnnaa kepala pangkalan stasiun pdip dinas kelautan dan perikanan provinsi foto foto foto tampak depan tampak samping kanan tampak samping kiri ukuran ukuran ukuran untuk ditangkap dan diserahkan kepada permintaan untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum kepala pangkalan stasiun pdip dinas kelautan dan perikanan berupa bantuan pencarian orang penangkapan tersangka. provinsi atau ppn perikanan nomor nenek tanggal? oom keterangan nama lengkap tanannannanan aan tempat lahir donlennnanananana aan umur tgl. lahir bernnnananana aan jenis kelamin ganannannanannanaa aan kebangsaan nawala tempat tinggal orannnnannnnnnn aan agama terlena pekerjaan banannnnnnnnnnn aan pendidikan donnannnanannnnnna aan sudah pernah dihukum sebutkan dimana dan to. one lamanya dihukum) lain lain keterangan yang penting passport, ktp, beananaaanaaan aan sim) rumus dactiloscopy dapat juga disebutkan reg dactiloscopy huruf dan angka yang telah melakukan kejahatan) sebagai berikut ciri ciri lainnya tai s0c00000ccoorcrrorrrcrsnsssanasnasanaansssanenasa kana tinggi badan s0c00000ccoorcrrorrrcrsnsssanasnasanaansssanenasa kana warna kulit beananananaa ana aan aan bentuk muka ciri khusus lainnya penenang anna melanggar reg. kejahatan pelanggaran nleklaan lain lain tanggal. ppn perikanan ttd stempel formulir .a. laporan perawatnomordan tanggal spring namatersangka barang bukti yang dirawat kapal perikanan (diisi jumlah dan detil alat tangkap serta register bb) ikan dokumen lainnya (sebutkan) dil. kondisi barang bukti saat disita kapal perikanan alat tangkap ikan dokumen lainnya (sebutkan) dil. empatpenyimpanan barangbuki cara perawatan barangbuki kondisi terakhir barang bukit pembahasan bab iv. kesimpulan dan saran kesimpulan saran lampiran berita acara perawatan barang bukti kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. snnannankaaan formulir .b. berita acara perawatan barang bukti tindak pidana perikanberita acara perawatan barang bukti pada ini .io.ok tanggal .ii.iau. bertempat di. saya petugas perawatan barang bukti tindak pidana telah melakukan perawatan barang bukti tindak pidana perikanan a.n. tersangka ., sebagai berikut: barang bukti nomor tempat cara perawatan kondisi terakhir register penyimpanan barang bukti barang bukti barang bukti tersebut dilakukan perawatan sejak dilakukan penyitaan tanggal . sampai dengan penyerahan kepada penuntut umum tanggal . demikian berita acara perawat ) yang melakukan perawatan barang bukti nip. nip. formulir berita acara penyegelan barang bukti tindak pidana perikanan satuan kerja kementerian kelautan dan perikanan pangkalan stasiun satker pdip . ba dinas kelautan dan perikanan provinsi untuk keadilan berita acara penyegelan pembungkus?) barang bukti pada hari ini . tanggal . jambersama sama dengan nama drnanaaanan nana aan aan ana ana anaaanan anna pangkat nana anna jabatan drnanaaanan nana aan aan ana ana anaaanan anna pada instan . oo. nama drnananaanannananan aan ana aan kanan pangkat pakan nana aman anna jabatan drnananaanannananan aan ana aan kanan pada instan .oo.osaka masing masing dari kantor yang sama, berdasarkan#), nomor point .oombeninaaaaa tanggal .iiioooninnnnnnnnknaa surat perintah penyitaan nomor dah. . tanggal . an. tersangka surat penetapan ijin khusus penyitaan dari ketua pengadilan negeri nomor . tanggal . an. tersangka :. telah melakukan penyegelan pembungkus ) barang bukti berupa akaananaa nana nana aan enam anna ana yang diduga ada kaitannya dengan perkarayegelan pembungkus") . disaksikan oleh nama peknannnannannnnnnnnnnnnnnnanlanalannnnn aan nana amanat alamat peknnnnnannanennnnnnnnnnnannanlaaalann aan anak pekerjaan rnanananannnnnanannnaanaaaaanaaa anna nama ennannnannannnnnnnannnnnnannnaaaannaan aan nana alamat ennannnannannnnnnnannnnnnnnanaaaaaananan aan nana amnnaanan pekerjaan rnanananannnnnnanannnannaaaaaaa aan jalannya pelaksanaan penyegelan pembungkus") dengan cara sebagai berikut demikianlah berita acara penyegelan pembungkus )tersangka kuasa hukum ppn perikanan ttd ttd saksi saksi formulir berita acara pengamanan tersangka dan barang buktiberita acara pengamanan terduga pelaku dan barang bukti pada hati ini .o. tanggal .ieeeeeeee, bertempat di. saya pengawas, telah melakukan pengamanan seseorang yang didugaidentitasnya sebagai berikut: nama lengkap prnnnanananennnannaaannnlnaanaanaaaaa tempat lahir prnnnanananennnannaaannnlnaanaanaaaaa umur tanggal lahir dananannnannnanannnnnanannnanan anna jenis kelamin dananannnannnanannnnnanannnanan anna kebangsaan prnnnanananennnannaaannnlnaanaanaaaaa tempat tinggal prnnnanananennnannaaannnlnaanaanaaaaa agama prnnnanananennnannaaannnlnaanaanaaaaa pekerjaan prnnnanananennnannaaannnlnaanaanaaaaa pendidikan pennannnannannnnnnnannnnnnnnnananlaaananaaanaaaaaaa beserta barang atau dokumen yang diduga hasil dan atau berkaitan tindak pidana perikanan sebagai berikut: dst. sampai dengan diserahkan kepada ppn perikanan penyidik kepolisian penyidik perwira tni al") demikian berita acara pengamanan terduga pelaku d") yang melakukan perawatan barang bukti nip. nip. pengawas perikanan ahli muda muda formulir laporan hasil analisis kepatuhan spp dasar hukum tujuan sasaran hasil analisis kepatuhan kapal perikanan izin aj. nama perusahaan pemilik oo00000000 siteijesgaman taste siki perizinan masa berlaku berusaha masaberlaku pop tanda selar berat kotor gt) loo alat penangkapanikan yoo00000000 daerah penangkapanlkan pelabuhan pangkalan muat singa| lol bongkar checkpoint marmer transmitter (ee mana man skat keaktifan transmitter spp rekomendasi hasil analisis kepatuhan: kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. ana nnnnakaa. formulir .a. rekap hpk keberangkatan etumengeritan |star mna tgl. laik nama dpi sisi berakhir tidak nama jenis perusak pelabuhan siki pe berusaha bpk lee tee leo kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. nnnnakka. formulir .b. hpk keberangkatan(official report for departure inspection fishangkap ikan verse name) nan nama perusahaan pemilik company owner) tempat dan tanda selar place and number vessel registration tina nama panggilan kapal penangkap ikan ca 5ign) nama nakhoda captain) bendera kapal nationality fishing verse surat izin penangkapan ikan sisi) bukti nomor sumber) aan pencatatan kapal perikanan masa berlaku expired) fishing license) nomor transmitter spp (vms transmitter number! surat keterangan aktivasi transmitter nomor sumber) aan (vms activation certificate number) masa berlaku expired) pelabuhan org pangkalan base mesin utama main engine) merek merk) aan nomor seri serial number kekuatan horse power hp) daerah penangkapan ikan fishing ground) jenis alat penangkapan ikan fishing gea komponen alat penangkap ikan fishing gear component) d5. vv i awwal analisaangkap ikan captain) lembar biru b ue' kepala upt satuan pengawasan sdk head implementing unit surveillance coret salah satu sarmi serial number) code yea list number)gangkut ikan carrier vessel name) nama perusahaan pemilik agen company owner agen)n o| tempat dan tanda selar placed number carrier vessel registration) nama panggilan kapal pengangkut ikan ca sgm nama nakhoda captain bendera kapal nationality carrier verse) serat dan kop pengenal ikan skpd mam tampa carrier vessel license) masa berlaku expire) nomor transmitter spp (vms transmitter number mate nomor maman vms activation certificate number) masa berlaku expire) pelabuhan pangkalan port bsp porel sumber horse power hp) gosei circuit television cctv) kamera elektronik pemantau) surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal pengangkutikanhidup'hah nn.)onans) sewaan serial number) code) year) list number) formulir berita acara pemeriksaan kapal ikan asing kia) laut kop upt pdip dinas berita acara pemeriksaan kapal vessel inspection report pada hari ini .,tanggal ., bulan ., tah .oo, pukul woo, pada posisi .kami tim pemeriksa kapal: today . date. mom. year lio me. position kem. are vessel inspection team:ketua tim pemeriksa the inspection team leader). nama name) nnnnnaaaaaa anna pangkat nip (leve id number . inn jabatan position) nnnnnaaaaaa anna selaku anggota tim pemeriksa the inspection team member).anggota tim pemeriksa the inspection team member). berdasarkan surat perintah pemeriksaan dari nakhoda kp. . tanggal peamamaaa telah melakukan pemeriksaan sebuah kapal dengan data data sebagai berikut: according the letter order from captain patrol vessel . pentnrenannnn dole le. have suspected fishing vessel with detail mentioned below: nama kapal name vessel) nnnaaaaaana anna aan asal bendera nationality) naaaaann anna aman tanda selar vessel number er. nama nakhoda captain) nnnanaaaaanan anna alamat nakhoda nationality address) iii nama kkm chief engineer) nnnannnnnnnnnenennnnaaenannnneaanuanaaan alamat kkm nationality address) nnnnnnnnnnnnnnnemaannnnn anna pemilik kapal vessel's owner) nnannnnnnnaeanaaananaaaaaaaan alamat pemilik nationality address) nnananaaaa nana dari tujuan from destination) nnananaaaaa anna aan jenis kapal type fishing vessel) nnnannnnnnnnnekenaneaenanannelennalaanaaanan jenis alat tangkap type fishing seat) wool jenis muatan species amount catch) . nana komposisi anak buah kapal number crew) .the inspection carried out due the suspicion that the captain together with the crew have contravened: dari hasil pemeriksaan ditemukan bukti pendukung sebagai berikut: based the inspection result, supporting evidence found follow: pemeriksaan telah dilaksanakan dengan lancar dan tertib yang dalam hal ini nakhoda kapal see kapal yang diperiksa). telah membuat menyerahkan hal hal sebagai berikut: inspection has been carried out well and the captain the suspected vessel m v . has written provided information follow: pernyataan keadaan muatan kapal (declaration ship goods) form pernyataan keadaan hasil pemeriksaan kapal (declaration vessel inspection results) form pernyataan hasil pemeriksaan dokumen surat surat kapal (declaration documents verification resultsthis report has been issued genuinely, based the power official oath. nakhoda . j. ketua tim captain the suspected vessel) inspection team leader) kapal yang diperiksa) signature nip.(id number). formulir laporan hasil analisa dokumen kia dalam rangka port state measure psmtanggal penerimaan notifikasi advanced notification received) nama kapal vessel name) kebangsaan kapal flag state) jenis kapal type vessel) pelabuhan pendaftaran kapal port registry) nomor sertifikat pendaftaran kapal certificate registry id) imo number imo id) tanda panggilan radio internasional international radio call sign) nama pemilik kapal vessel owner) agen kapal vessel agent) nakhoda kapal vessel captain) izin menangkap ikan fishing authorization) izin transshipment transshipment authorization) lombok penangkapan ikan fishing lombok) analisis hasil pemeriksaan bab iv. kesimpulan dan rekomendasi kesimpulan rekomendasi tindak lanjut lampiran dokumen perizinan kapal perikanan asing kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. san cannanaanaan formulir berita acara pemeriksaan kapal ikan indonesia kii) laut kop upt pdip dinas berita acara pemeriksaan kapal pada hari ini .,tanggal ., bulan ., .o.) pukul woo, pada posisi .kami tim pemeriksa kapal: nama donna aan pangkat nip pkn aan jabatan nananaaaaannnaa akan selaku ketua tim pemeriksa. nama nakanaaaananana anna pangkat nip aaaaaaaaan aan jabatan donna aan selaku anggota tim pemeriksa. nama donna aan pangkat nip dana jabatan donna aan selaku anggota tim pemeriksa. berdasarkan surat perintah pemeriksaan dari nakhoda kp. .bocor annnananannan tanggal . telah melakukan pemeriksaan sebuah kapal dengan data data sebagai berikut: nama kapal nun nun nun nun nun nun nun nun nun nen nen asal bendera aaanaaaaannaa anne tanda selar kanaaaanna ana nama nakhoda kananaaannnna aman alamat nakhoda naanaaaaanaaa anna nama kkm nnanannnnnnnnnnnnnneeenanalelanalalanaaaaaaan ena alamat kkm nnnnnnnnanannenelnnknanneae nae anakan pemilik kapal pekan anakan alamat pemilik kananaaannnna aan dari tujuan panama jenis kapal pkn aan aaaaaa jenis alat tangkap pekan anna jenis muatan kananaaannnna aman komposisi anak buah kapal kanaaaaannna nanadari hasil pemeriksaan ditemukan bukti pendukung sebagai berikut: pemeriksaan telah dilaksanakan dengan lancar dan tertib yang dalam hal ini nakhoda kapal beeaananaan kapal yang diperiksa). telah membuat menyerahkan hal hal sebagai berikut: pernyataan keadaan muatan kapal form pernyataan keadaan hasil pemeriksaan kapal form pernyataan hasil pemeriksaan dokumen surat surat kapalnakhoda . j. ketua tim kapal yang diperiksa) signature nip. nan nan nana. berita acara hasil pengawasan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan kop instansi ngga implementing unit surveillance sesuai izin pemeriksaan dokumen dan fisik usaha data pada izin hasil pemeriksaan compliance (document and physical inspection) data license) inspection result) ya tidak) yes no) nama perusahaan perorangan nama pemilik alamat perusahaan pemilik izin penangkapan nomor (baginelayankeci masa berlaku sisi tdk instansi penerbit dokumen nomor pendidikan penelitian' masa berlaku pengembangan pengkajian penerapan" instansi penerbit | jalan desa kelurahan lokasipenangkapan kecamatan kabupaten kota provinsi titik koordinat kuotapenangkapan jenisalattangkapstatis jenisyangditagkap panjang berat bertelur jumlah amin uan tedsitoneuntaai per jae tea it. jenis1. oo jenis2. bs. musim penangkapan analisa hasil pemeriksaan inspection analysis) place and date inspection) menyetujui pengawas perikanan, lembar direktur jenderal pdip lembaran pemilik penanggung jawab lembarlll kepala upt satuan pengawasan sdk lembar pengawas perikanan formulir .a. laporan kegiatan melakukan tindakan lain yang diperlukan, yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan babi.tindak lanjut lampiran berita acara tindakan lain dokumen kapal perikanan dokumen pendukung lainnya formulir .b. berita acara tindakan lain yang diperlukan kop kementerian kelautan dan perikanan pangkalan stasiun satwa pdip dinas kp ) untuk keadilan berita acara tindakan lain pada hari ini . tanggal . . bertempat kekerasan saya pengawas perikanan selaku ppn perikanan pada pangkalan stasiun satwa pdip ) bersama sama dengan nama nana pangkat .oooococomtkanknnnnnannnnna kanal jabatan .ooo wo.o wo. mean pada instansi blake aan nana pangkat .oooococomtkanknnnnaannnnnnnnn anna. jabatan .ooo wo.o wo. mean pada stan .oooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnaannnnnnnnnnnnannnannnnnnnann nanny berdasarkan dalam rangka pelaksanaan surat perintah penyidikan kepala pangkalan stasiun satwa pdip ) nomor sense tanggal .iiiiiu.c wuu. perkara tersangka benanaaaanaeee. bersama abk non justicia sebanyak.i mu.) orang yang berada atas kapal ikan dengan nomor lambung kapal mieenennaa sebanyak .oiiooooo oom won) orang. snnannnknkn.s banyak .ooo## jmeninatn (ena) orang. sneteakaan. sebanyak .ie.ieeinean ge) orang. dst. merujuk pada undang undang nomor tahun tentang keimigrasian, kepala pangkalan stasiun satker pdip ) telah melakukan tindakan lain berupa penempatan para abk non justicia sebanyak . orang rumah detensi tempat penampungan sementara") kkp yang dilaksanakan oleh petugas nama aonnnnnnnnnnnnnnnnnnnakannnnnnnlllannann pangkat .ooooonneennnnnnnnnannnnn nana jabatan .ooooooo w #w wanna nnnananannnnnnnnnnannnnnnnnn aan pangkat .ooooonneennnnnnnnnannnnn nana jabatan .o.ooo mna . demikianlah berita acara tindakan laidiatas diketahui yang melaksanakan kepala pangkalan stasiun satker pdip ppn perikanan ttd stempel ttd nip. sernnooooenomeeemeeeeeseaen ann saksi saksi ttd ttd nip, nonnonooe none nip. erenonenemooeeennatean formulir berita acara serah terima kapal perikanan, tersangka dan barang bukti tindak pidana juu fishing kepada ppn upt pengawasan sdkberita acara serah terima awak kapal dan barang bukti kapal yang diperiksa pada hari ini. .tanggal. tahun. m.saya: sejenak pangkat nip . jabatan nakhoda kapal pengawas kp. perihal pengiriman anak buah kapal dan barang bukti terlampir telah diserahkan dalam keadaan lengkap dan baik. anak buah kapal dan barang bukti terlampir dalam daftar barang bukti anak buah kapal yang ada pada berkas perkara awal laut aa. nol tentang penyerahan berkas perkara awal laut a.n. . tentang penyerahan berkas perkara awal laut a.n . nol tentang penyerahan berkas perkara awal laut a.n . kepada . kkk. yang diterima oleh nama pan nun nun nun nun nun ppn ppn edan nun ptn nen ape rena pangkat nip nun nan nun nun nun nun nun nun nun enp tee senapan pekerjaan nun nun nun nun nun nun nun nun nun uni ntt pte ane depan alamat pan nun nun nan nun nun nun nun ipni ppn ppn eten nen ape een nama parkaanananana nana aan menanam pangkat nip nun nun nun nun nun nun nun nun nun nett nun tee nan pekerjaan nun nun nun nun nun nun nun nun nina nun nun nan unp era alamat nun nun nun nun nun nun nun nun nun unud nun ntt nun nenkan demikian berita acara serah terima anak buah kapal dan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pee pada tanggal.bulan . tahun lo. yang menerima yang menyerahkan ppn perikanan penyidik nakhoda kp. . naa mengetahui kepala upt satwa dinas saksi saksi formulir laporan pemeriksaan penanganan ikan atas kapal perikanan laporan pemeriksaan penanganan ikan atas kapal perikanan dasar hukum ii. tujuan sasaran iii. hasil pemeriksaan nama kapal ngga nama perusahaan pemilik ega tempat dan tanda selar ngga negara asal ngga surat izin penangkapan ikan nomor sip berat kotor gt) ngga jenis alat tangkap kondisi hasil tangkapan jumlah (segar beku cara penanganan (handling hidup) . perhatikan |olaisenis2 doma ketentuan permen permen persyaratan dan penerbitan (oo denise power poo sertifikat cara penanganan ikan ooladenis7 baik analisis hasil pemeriksaan: kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. sn. formulirkop upt dinasi. nama perusahaan perorangan |oo nama penanggung jawab pemilik alamat perusahaan jj oa a titik koordinat v j u i a jenislkan koo nomor dan tanggal sertifikat pelepasan (untuk ikan impor) surat keterangan lalu lintas produk perikanan dilindungi sesuai kepmen kp permen ttg status kriteria ikan dilarang keluar masuk perlindungan ikan, larangan keluar masuk ikan, membahayakan merugikan ttg ikan yang berbahaya asal ikan jj oa a jumlah ikan (ekor kg v j u i a ukuranikan tindakan jika ditemukan pelanggaran rekomendasi hasil pemeriksaan: coret yang tidak perlu kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. san cannanaanaan formulirkop upt dinasdi. dasar hukum ii. tujuan sasaran iii. hasil pemeriksaan nama instansi perusahaan perorangan. izin penelitian dan pengembangan perikanan nomor: masa berlaku lokasi penelitian dan pengembangan perikanan jenis kegiatan penelitian pengembangan perikanan objek litbang perikanan sarana penelitian oo. digunakan penanggung jawab kegiatan rekomendasi hasil pemeriksaan: kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. nc. formulir laporan hasil pemeriksaan pengolahan hasil perikanan kop upt dinas laporan hasil pemeriksaan jenis ikan yang diolah, asal bahan baku dan tujuan distribusi hasil perikanan di. dasar hukum ii. tujuan sasaran iii. hasil pemeriksaan eep ee a nama perusahaan pengolahan ikan penanggung jawab pemko alamat perusahaan surat izin usaha pengolahan ikan tanda pendaftaran usaha pengolahan ikan: nomor masa berlaku sertifikat kelayakan pengolahan skp) nomor masa berlaku produk sertifikat harap ia. nomor masa berlaku produk jenis ikan yang diolah kapasitas: gudang penyimpanan produksi ll.) tangkapan: (sebutkan kapal dan daerah penangkapan ikan) asal bahan baku budidaya: . (sebutkan perusahaan budidaya) pembelian dari perusahaan lain (sebutkan) domestik: . (sebutkan tujuan) tujuan distribusi ekspor: . (sebutkan negara tujuan) analisis hasi pemeriksaan rekomendasi hasil pemeriksaan: . eeeeee kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. nnnnanananakan formulir .a. laporan hasilbahasan bab iv. kesimpulan dan saran kesimpulan saran lampiran berita acara pemeriksaan surat jalan nota pembelian fakultatif) kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan asal tujuan) nama lengkap nip. antanakaaan formulir .b. berita acaraever ve0 sen one alamat: berita acara pemeriksaan nomor: moon penuaan anna nana nama importir nnaananananaanaanaa ana ana ana alamat importir nnananananananann ana alamat gudang cold storage nnananananaanaaaann ana nomor persetujuan impor pi) nnaananananaanaanaa ana ana ana total volume yang diizinkan nnananananananann ana nama dan volume sisa alamat tanggal jenis bukti sertifikat ikan masuk volume peruntukan dan transaksi ket kg) kg) telp. pelepasan penerima ooh meh analisis hasil pemeriksaan keterangan pemandangan, pengalengan umpan fortifikasi hotel, restoran dan pasar modern re . ekspor sesuai dengan permen nomor permen kp tentang pengendalian . mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk dalam wilayah negara republik . indonesia diisi setelah volume ikan yang diimpor telah terealisasi 100p atau masa berlaku telah habis. dikategorikan taat patuh apabila volume ikan, jenis ikan dan peruntukan telah sesuai dengan yang diterbitkan. dikategorikan tidak taat patuh apabila volume ikan, jenis ikan dan peruntukan tidak sesuai dengan yang diterbitkan bukti transaksi berupa faktur nota pembelian, akuntansi dll (apabila ada) penanggungjawab pemilik upi: pengawas perikanan telp. hp: nip nnnatannaan formulirkop upt dinas ai,di. dasar hukum tujuan sasaran iii. hasil pemeriksaan nama instansi perusahaan perorangan. nomor dan masa berlaku izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan penelitian pendidikan jenis kegiatan pemanfaatan ll! penangkapan ikan kawasan konservasi perairan pembudidayaan ikan wisata bahari rehabilitasi koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi sarana yang digunakan bahan dan metode yang digunakan (untuk penelitian) penanggung jawab kegiatan. rekomendasi hasil pemeriksaan: kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. snnannankaaan formulirkop upt dinas laporan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan ekosistem mangrove . telah melakukan pengawasan lapangan terkait pemanfaatan ekosistem mangrove terhadap: nama penanggungjawab |:| alamat (sesuaiidentitas) |:| pelaksana '''''''' ' koordinat ' i:|o000000000 jenis pemanfaatan (:|dokumen obyek pemeriksaan perizinan (em lokasi nomor masa berlaku ji) pemberian peruntukan rusak nomor masa berlaku ji) pemberian peruntukan kesesuaian izin dengan sesuai pelaksanaan kegiatan tidak penggunaan alat, cara dan metode tidak merusak sumber daya ikan tidak dan lingkungannya kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan nama plus (mmenannananannaaannallal) pwp3k np. nip. formulirverifikasi omamakapa pemilik penanggung jawab tandaselar namanakhoga lokasi pemeriksaan mlattangkap keberadaan alat dan bahanperedak keberadaan alat dan bahan membius racun keberadaan alasan bahan menyetrum jenisdanjumlahikanhasiltangkapan kondisi fisik ikan hasiltangkapan dugaanpelanggaranform berita acara pemeriksaan muatan kapal perikanan formulir kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan nip. formulir laporan pemberitahuan dimulainya penyidikanemberitahuan dimulainya penyidikan nomor nnnnnnnnnnnknnaaaaaaaaan peeenanaeee ngg ai,. sifat nakaananaa nana akan lampiran nnnnnnnnnnnknnaaaaaaaaan perihal pemberitahuan kepada yth dimulainya penyidikan kepala kejaksaan an. tersangka. tinggi negeri"). melanggar . nnnnnnananantnnnnnnnnnna. berdasarkan kurap dan 73a, dan 1.tanggal. tahun. nananannnnnnnnanannnnanaanlaaalnnanaanaanaaaa nnn nana anaananaanaaan tempat lahir panama umur tgl. lahir nornennnnnnnnnnnnnnnnnnlllnnalnnnnnllallll jenis kelamin ennnanannnnannnnnanananaannla alan aan naam aan kebangsaan nananannnnnnnnanannnnanaanlaaalnnanaanaanaaaa nnn nana anaananaanaaan agama nananannnnnnnnanannnnanaanlaaalnnanaanaanaaaa nnn nana anaananaanaaan tempat tinggal nananannnnnnnnanannnnanaanlaaalnnanaanaanaaaa nnn nana anaananaanaaan pekerjaan nananannnnnnnnanannnnanaanlaaalnnanaanaanaaaa nnn nana anaananaanaaan pendidikan nananannnnnnnnanannnnanaanlaaalnnanaanaanaaaa nnn nana anaananaanaaan tanggal .dan atau laporan kejadian dari kapal pengawas form. nomor . tanggal . surat perintah tugas nomor tug .tanggal .ooo. surat perintah penyidikan nomor print . tanggal . demikian untuk menjadi maklum. mengetahui kepala pangkalan stasiun satuan pdip ppn perikanan, dinas kelautan dan perikanan prov kota kabupaten ttd ttd stempel nip ereovevenenoenenrmen nip. revoneeteetetema formulir berita acara pemeriksaan pendahuluan dan rekomendasilaporan hasil pemeriksaan pendahuluan dari penyidik dasar surat perintah tugas nomor .oeennaaaaan tanggal loe. laporan pengaduan nomor .oo oo. tanggal .ooo. ii. yang melakukan pemeriksaan pendahuluan nama nnannnannnnnnnennannnnnnnnalnlanalannnaaanaaann n annnnannnnananannnnananakaaaaaann anna aan anaaanaaannaalaaanaan nama nnnnnnnnnnnnnnnnnnnannaaanlaaaanananaaaaaaannnnn : area nennnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannllnllllnnnln nama ii. pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan tanggal ppn nan yen ieee nan nia panen panen papan epa net ane ant tempat ppn nan yen ieee nan nia panen panen papan epa net ane ant iv. hasil pemeriksaan pendahuluan nama lengkap ppn nan yen ieee nan nia panen panen papan epa net ane ant tempat lahir ppn nan yen ieee nan nia panen panen papan epa net ane ant umur t'gl.lahir annnnannnnananannnnananakaaaaaann anna aan anaaanaaannaalaaanaan jenis kelamin annnnannnnananannnnananakaaaaaann anna aan anaaanaaannaalaaanaan kebangsaan ppn nan yen ieee nan nia panen panen papan epa net ane ant agama ppn nan yen ieee nan nia panen panen papan epa net ane ant tempat tinggal ann pipa pen nan panen epa pan papan nan nan epa ane aninama lengkap nnnnnnnnnnnnnnnneanaaanaanlanllaananaann naa ana tempat lahir nun net yen nip nan ane pen edan ieee ane npan papan era net epn ypp panen umur t'gl.lahir nun net yen nip nan ane pen edan ieee ane npan papan era net epn ypp panen jenis kelamin nnnnnnnnnnnnnnnnannnnnaaannnananannaaaaaaanana nnn naa naaanaaaaaan kebangsaan nnnnnnnnnnnnnnnneanaaanaanlanllaananaann naa ana agama nun net yen nip nan ane pen edan ieee ane npan papan era net epn ypp panen tempat tinggal ppn nan yen ieee nan nia panen panen papan epa net ane antdokumebarang bukti berupa kapal ikan alat penangkapan dan alat bantu penangkapa ppp non ppn ppp oee panen pena nid ananda pan ppp dna ppn nan app app ieee nap analisa hasil analisa terhadap hasil pemeriksaan orang, dokumen dan barang bukti sebagaimana diterangkan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut bah .oooocoorcooooooo wom mann bahwa .ooooooooooco oo woo mna vi. rekomendasi berdasarkan analisa terhadap hasil pemeriksaan, maka direkomendasikan untuk melanjutkan penyidikan, dengan alasan ditemukannya alat bukti yang cukup yaitu dihentikan, tidak dapat dilanjutkan proses penyidikan, dengan alasan tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk melanjutkan penyidikan, tindak pidana yang dilaporkan diadukan bukan tindak pidana perikanan. tindak pidana yang dilaporkan diadukan sudah pernah diperiksa pengadilan (nobis idem). tindak pidana yang dilaporkan diadukan sudah melewati batas waktu atau kadaluarsa. dikeluarkan penannennnnnnnaaan pada tanggal hernannnnnnnnnnnnnn mengetahui kepala pangkalan stasiun satker pdip dinas kelautan dan perikanan prov kota kabupaten") ppn perikanan ttd stempel ttd nip. se0cnccccococoocoocccc(#c(((#ccc. nip. pnan aman ana ama aan ana formulir .a. surat panggilan saksi dan tersangka pglanggilan saksi tersangka nomor pgl. loco. kepada yth dengan ini kami minta kedatangan saudara pada tanggal penanannnnknnnanaaanaaaaanaa nana jam kenananennnnan anna annnaaanana anna anakan tempat penannnannnnnnnaannannaaannnnaan nana menghadap penanannnnknnnanaaanaaaaanaa nana untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi tersangka . dalam perkara tindak pidana perikanan atas nama tersangka .,uan pdip dinas kelautan dan perikanan prov kota kabupaten nomor . tanggal . penanaman tanggal. kepala pangkalan stasiun pdip dinas kelautan dan perikanan prov ) selaku penyidik stempel tanda terima nomor pgl. .ooooocoo mana. surat panggilan ini telah diterima dengan baik oleh saya nama lengkap pennnnnnnnnlnnnnnaaaaaaan anakan hubungan dengan yang dipanggil pennnnnnnnnlnnnnnaaaaaaan anakan tanggal pennnannnnnnnnlnanaanaaannaanan aan jam penaannananannannann ana kanan anna akal aanaaaaan yang menerima, ttd formulir .b. berita acara pemeriksaan saksi dan tersangkasaksi tersangka pada hari ini .tanggal . bulan . tahun ., bertempaten panen pep net epa ieee panen ana epa erpsaksi tersangka dalam perkara an.tersangka.ooo ((abaikan tindak pidana perikanan yang dilakukan) nomina ginadapat ahli baahli pada hari ini .tanggal. bulan . tahun .,nn nan depan epa nan niat eny epa pena nan epa apaahli untuk melengkapi berkas perkara an.tersangka. (jabarkan tindak pidana pernikahannya) . diahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedekah ahli memberikan pendapat pada pemeriksaan ini 22555n0nn0 apakah ahli dapat menjelaskan cv riw hidup sehingga ahli berkompeten bidang pranapendapat yang ahli.memberikan pendapaterimaan dan penelitian awak kapal dan atau barang bukti dari penangkap . pada hari ini . tanggal . jam . bertempat . saya ppn perikanan pada pangkalan stasiun satwa pdip dinas bersama sama dengan nama pnanananannn anna ana aan nana nip jabatan? .ooooococo woo nakal pada sta ansi: . nama mankaanananan anna pangkat . jabatan manknananannn anna ana ana aaanananan anna pada stan .ooooknnnnnnnannnnnlnnaanaannnn disaksikan oleh nama mrkanananaann nana aan anna pangkat . jabatan manna pada ansi .w.ooooknnnnannnnnnakaanannnnnln nama mnkanananann anna anna pangkat .oooooococknnn jabatan ban pada ansi :.j.ooooonnnnannnnnnnnlannnnpdip dinas kelautan dan perikanan provinsi nomor teliti kenamaan".ooiiil nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn2 yang menerima dan meneliti . saksi saksi ppn perikanan ttd ttd ttd ttd formulir laporan pemantauanpemantauan penanganan tindak pidana perikanan iamatersanga ppapeanamaraamadaa pemesan pemanah dena desa param ame pembahasannip. formulir laporan hasil analisis hpk kedatangan pendahuluan latar belakang tujuan pengawasan waktu dan tempat kegiatan ii. materi dan metode analisis peralatan pengawasan metode analisis iii. hasil kegiatan analisis data dan informasi hasil analisis (diuraikan data dan informasi yang dianalisis) analisis data dan informasi hasil pengawasan iv. kesimpulan dan saran kesimpulan saran lampiran lampirkan data yang dianalisis dalam bentuk matriks kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. sanak pengawas perikanan ahli madya madya formulir .a. laporan hasil analisis tracking transmitterdata dan informasi hasil kegiatan analisis data dan informasi pergerakan kapal perikanan bab iv. kesimpulan dan rekomendasi kesimpulan rekomendasi lampiran lembar analisis tracking transmitter dokumen kapal perikanan form analisis tracking transmitter formulir .b. form analisis tracking transmitter unsur utama pengawasan perikanan sub unsur melaksanakan pengawasan usaha penangkapan ikan butir kegiatan melakukan analisis tracking transmitter satuan laporan hasil analisis angka kredit laporan samaran nomor sisi siki perizinan gesta man masa berlaku siswoyrermawserusum nomor dspp nomor dan masabemaku skat pelabuhan pangkalan muat daerah penangkapan ikan perodetrading indikasi pelanggaran tidak melanggar melanggar pelabuhan ditetapkan melanggar daerah penangkapan ikan melanggar jalur penangkapan ikan melanggar wilayah larangan penangkapan konservasi tidak terpantau diduga mematikan spp hasil analisa dan rekomendasi . w.ooonenennaaan lampirkan hasil tracking kapal perikanan, menganalisa pergerakan aktivitas kapal perikanan berdasarkan tracking vms terkait indikasi pelanggaran kapal perikanan yang dilakukan, memuat indikasi pelanggaran yang dilakukan kapal perikanan berdasarkan analisa tracking kapal perikanan terkait dengan posisi, pergerakan dan aktivitas kapal perikanan tmp, tgl bin thn petugas pelaksana pengawas perikanan nama lengkap nip. formulir .alampiran surat perintah tugas data dukung formulir .b. formunsur utama pengawasan perikanan sub unsur melaksanakan pengawasan usaha penangkapan ikan menganalisa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan sisi siki perizinan butir kegiatan berusahkegiatan nnnaanaaan nama kapal pemilik penanggung jawab sisi siki perizinan nomor berusaha masa berlaku cng. masa tempat tanda selar lo). daerah penangkapan ikan www jenis alat tangkap lo). berat kotor oo. keberangkatan kedatangan pelabuhan pangkalan data pada izin (sesuai hpk (sesuai slo) kedatangan naa ips. loo u u analisis kesesuaian pelabuhan pangkalan rekomendasi: analisis apakah kapal perikanan yang diperiksa, pelabuhan pangkalannya sesuai dengan yang tertera pada izin atau tidak. kemudian lakukan verifikasi pelabuhan pangkalan pada sisi siki perizinan berusaha dengan data dss data sharing system) apakah sesuai dengan izin dan data dilapangan. tmp, tgl bin thn petugas pelaksana pengawas perikanan nama lengkap nip. snnannnna. formulir berita acara hasil klarifikasi atau surat pernyataan nakhoda dan rekomendasi pemberian sanksi logo satuan kementerian kelautan dan perikanan pangkalan stasiun pdip dinas kelautan dan perikanan provinsi") berita acara pemeriksaan pada hari ini .tanggal. bulan . tahun ., bertempat . saya pengawas perikanan pada pangkalan stasiun pdip dinas kelautan dan perikanan provinsi nama dnnannannennannnnnannannannanlanaaaaaaa naam pangkat pnp ann nan nan eni ann ppa apan ppn ana pan pena neon berdasarkan surat tugas nomor: . tanggal ., tahun ., dari kepala pangkalan stasiun pdip dinas kelautan dan perikanan provinsi nomor . tanggal., telah memeriksa seorang yang dihadapan saya mengaku: nama lengkap pan nan panen panen panen nan panen tan nina panen ppp nan pipa ann none tempat lahir pan nan pan panen pipa ane enn pen epa nan ana nan nen pena vapen pen ane umur tanggal lahir .oooooooooomoo oma jenis kelamin knnanannnannannlannlnnnal aan alan ana ananaanaan kebangsaan pnp pan pan pipa panen pan panen pan panen span pan panen panen tempat tinggal pan nan nippon pan eny panen enya ana ann panen npan ppn ane app agama nan pan pipa pen pen net panen ann ipni panen nan span eny pena pekerjaan pan nan nippon pan eny panen enya ana ann panen npan ppn ane app pendidikan dearannanannannlnnnanaanaann ana aaaaaa diperiksa sebagai nakhoda km. . yang diduga melakukan pelanggaran.pada periode pemantauan . sampai dengan . sebagaimana dibanggakan padayang bersangkutan memberikan jawabngklarifikasi dugaan pelanggaran operasional kapal perikanan berdasarkan hasil trackingengawas perikanan nama) nip) formulir laporan hasil verifikasi pendaratan ikan lipi) laporan verifikasi hasil pendaratan ikan (fish landing verification report) result report) poo nama petugas pendataan name data collection officer) stanza vena weneamonpary hasil verifikasi pendaratan ikan (fish landing verification result) nomor dan masa berlaku demam sisi siki perizinan berusaha esser name number expired date sisi siki) waktu penangkapan jenis alat tangkap (catching periode) (fishing gear) here ulan, tahun daerah penangkapan pelabuhan pangkalan (fishing ground) (fishing port) uraian jenis ikan berat ikan (kg) (fish species) (fish weight) aw. .'' ')| :'s. inn $$' fana all pel nan pel . catatan kapal telah dilakukan verifikasi hasil tangkapan berdasarkan data (note) kedatangan kapal tanggal ., layak diterbitkan shi. petugas pendataan petugas verifikasi data officer) verification officer) nama namadengan perikanan formulir .a. laporan hasilunsur utama pengawasan perikanan sub unsur pengawasan usaha pembudidayaan ikan butir kegiatnilai satuan laporan hasil pemeriksaan rekayasa genetikaperusahaan penanggungjawab surat izin sertifikat ikan hasil rekayasa nomor genetika tempat tanggal penerbitan 18instansi penerbitan 'o ' o jenis ikan hasil rekayasa genetika yang dibudidayakan luas lahan tempat budidaya anu lokasi pembudidaya) desa kelurahan lokasi kecamatan ikan hasil rekayasa kabupaten koordinat sarana yang digunakan dalam pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika ja. jumlah bak kolam keramba anu sarana pengelolaan air baku budidaya anu |c. sarana pasca panen sarana fasilitas pendukung kegiatan budidaya peruntukan produk hasil budidaya ikan hasil rekayasa genetika rekomendasi .i.o. jomenlnn aan tmp, tgl bin thn formulir .a. laporan hasil analisis petugas pelaksana ketaatan kapal perikanan dalam hal pengawas perikanan pendistribusian hasil tangkapan upi sebagai mitranya, dan nama lengkasurat pernyataan bermeterai antara pemilik kapal dengan pemilik upi kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. saat. formulir .b. form analisis ketaatan kapal perikanan dalam hal pendistribusian hasil tangkapan upi sebagai mitranya unsur utama pengawasan perikanan melaksanakan pengawasan usaha pengolahan, sub unsur distribusi dan keluar masuk ikan melakukan analisa ketaatan kapal perikanan dalam butir kegiatan hal pendistribusian hasil tangkapan upi sebagai mitranysanananaan pemeriksaan hasil analisa keterangan: tmp, tgl bin thn petugas pelaksana pengawas perikanan nama lengkap nip. snnannnna. formulir laporan hasil verifikasi kesesuaian data pengolahan dan distribusi hasil perikanperusahaan pengolahanikan. ' | penanggung bawah pemilik alamat perusahaan yoo sertifikat kelayakan pengolahan skp) produk produk sertifikat harap produk produk jenis ikan yang diolah volume bahan baku yang diolah tahun nilai rendemen volume produk hasil pengolahan tahun jumlah produksi tahun (oo domestik: . (sebutkan tujuan jumlah) tujuan distribusi ekspor: . (sebutkan negara tujuan jumlah) hasil verifikasiata pengawasan upi distribusi hasil perikanan kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. sanak formulir laporan hasil analisis hasil sampel air tercemar biota perairan dengan baku mutu, dan rekomendasihasil uji laboratorium kode jenis sampel indikator nilai hasil uji nilai sesuai sampel laboratorium baku tidak mutu air ikan biota perairan o $ mk logam berat analisis data hasil uji laboratorium (dianalisis berdasarkan baku mutu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan) bab iv. kesimpulan dan rekomendasi kesimpulan rekomendasi lampiran hasil uji laboratorium kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. sanak formulir laporan hasil verifikasi pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakatpor sumber pelaporan tanggal tempat peristiwa hasil kejadian kejadian dilaporkan verifikasi pemeriksaan lapangan masyarakat pokmaswas detil lokasi (diisi plus pwp3k pengawas kejadian pelanggaran perikanan media massa" koordinat pemanfaatan wp3k)coret yang tidak perlu formulir laporan verifikasi hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dan rekomendasiku jenis perizinan kesemua kesemua dugaan usaha pemanfaatan jan jan pelanggaran engan engan pemancar wp3k izin pzp3r jika tidak tan wp3k sesuai) reklamasi izin lokasi reklamasi konservasi rin pelaksanaan reklamasi pendidikan rin lokasi pelatihan urin pemanfaatan budidaya laut pariwisata pertambangan permukiman in putri berkebun nan lainnya"ak coret yang tidak perlu formulir laporan analisis hasil uji forensik ihasil uji forensik ikan kode jenis ikan kondisi sampel ikan hasil uji forensik sampel mata: diduga ikan hasil sirip: pemboman tulang punggung: uraian hasil uji: . tulang rusuk: pembiusan gelembung renang: kandungan sianida: . usus: kandungan bahan hati: berbahaya lainnya: insang: analisis teknis analisis yuridis analisis produk turunan jenis ikan analisis morfologi, fisiologi dan genetik ikan babip formulir laporan hasil verifikasi tipe jenis dan kondisikegiatan tipe jenis bkt barcode (untuk kondisi pemanfaatan bkt yang bkt bkt sudah diangkat dan inventarisasi panas) survei pengangkatan penyimpanan nnpilih salah satu formulir laporan hasil verifikasi jenis material pasir laut yang dimanfaatknama pelaku usaha lokasi pemanfaatan pasir jenis pasir laut laut dimanfaatkan pasir laut pasir besi pasir timah pasir kuarsa lainnya analisisformulir .a. resume perkararesume dasar: laporan terjadinya tindak pidana perikanan dari penyidik, nomor lt2p2 . tanggal dan atau menggunakan form. laporan kejadian (dari kapal pengawas), nomor lo. tanggal surat perintah tugas, nomor tug penanannnnnnnaanaanannlnlaaaaaan tanggal) nomor teliti.ook. tanggal surat perintah penyidikan, nomor print. tanggal lio tersangka .oo. surat perintah pemeriksaan penggeledahan penyitaan penitipan" ) nomor dah . tanggal . surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, nomor .i. tanggal. a.n.tersangka . catatan tentukan mana yang digunakan. ii. perkara uraian singkat kronologis terjadinya tindak pidana perikanan .oooomocoooo www. melanggar .ooo woomooooo wanananlnannnanllananlannnnnanlanllann iti.fakta fakta penanganan tempat kejadian perkara uraian singkat laporan terjadinya tindak pidana perikanan lt2p2) dan uraian singkat laporan hasil pemeriksaan pendahuluan dari ppn perikanan dan atau menggunakan uraian singkat, kesimpulan sementara dari alat bukti yang didapatkan ditemukan oleh kapal pengawas tertuang dalam dokumen form. surat pengantar (dari kapal pengawas). form. laporan hentikan (dari kapal pengawas). form. laporan kejadian (dari kapal pengawas). form. pernyataan keadaan muatan kapal (dari kapal pengawas). form. pernyataan keadaan hasil pemeriksaan kapal (dari kapal pengawas). form. pernyataan hasil pemeriksaan dokumen surat surat kapal (dari kapal pengawas). form. gambar situasi pengejaran dan penghentian kapal (dari kapal pengawas). form. pernyataan tentang posisi pada saat pengejaran dan penghentian kapal (dari kapal pengawas). form. berita acara serah terima tersangka dan barang bukti (dari kapal pengawas). uraian singkat") uraian singkat berita acara pemeriksaan penggeledahan penyitaan penitipan") pemanggilan: surat panggilan saksi tersangka"), . tanggal. atau menggunakan surat panggilan menghadap, nomor :. tanggal. atau menggunakan surat permintaan bantuan pemanggilan saksi ahli"), nomor . tanggal peenenenlananaaaaneese dan, uraian singkat dari permintaan bantuan pemanggilan. surat permintaan bantuan keterangan pendapat ahli"), nomor . tanggal kanan nananasennan gan, atau menggunakan permohonan bantuan pemanggilan warga negara asing, nomor . tanggal kanan nananasennan gan, uraian singkat dari permohonan bantuan pemanggilan. penangkapan: surat perintah penangkapan, nomor kap. tanggal . telah melakukan penangkapan terhadap tersangka mnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnannnnnannnnmannanmaamaaaaan gan uraian singkat berita acara penangkapan, tanggal senannananknnnnnaananananannaaann nana nana dan atau menggunakan form. surat perintah penangkapan (dari kapal pengawas) nomor . tanggal dan uraian singkat form. berita acara penangkapan (dari kapal pengawas), tanggal dan atau menggunakan: permintaan bantuan penangkapan tersangka, nomor .ojek tanggal penasaananaaanaaan beserta uraian singkat berita acara penyerahan tersangka dari hasil penangkapan perwira penyidik tni al penyidik polri, tanggal dan atau menggunakan: permintaan bantuan menjemput dan membawa paksa tersangka saksi"), nomor . tanggal kerana gan, surat perintah menjemput dan membawa paksa tersangka saksi"), nomor mo. tanggal. dan, uraian singkat berita acara menjemput dan membawa paksa tersangka saksi"), tanggal knannananaanasan anna gan, uraian singkat berita acara serah terima tersangka saksi yang dijemput dan dibawa paksa, tanggal . dan atau menggunakan: uraian singkat permintaan bantuan pencarian orang penangkapan tersangka, tanggal knnanananann asas anna gan, uraian singkat daftar pencarian orang dan, uraian singkat pengumuman pencarian orang melalui media massa surat kabar internasional dan, uraian singkat bantuan penayangan buron, nomor .o woococoo wco tanggal dan atau menggunakan berita acara tindakan lain, dapat dimasukkan dalam resume penangkapan apabila ada saksi yang akan dijadikan tersangka, dengan menjelaskan uraian singkat penetapan saksi menjadi tersangka. penggeledahan: surat perintah pemeriksaan penggeledahan penyitaan penitipan") nomor dah . tanggal pnananaannaan dan uraian isi singkat knananannanananananaaa nana aaaa ana naa naa naa nas naa naa naas nana naa sana aan asas gan, berita acara pemeriksaan penggeledahan penyitaan"), tanggal pennnnnnnnnnnannnlaaalaaaaenaaannaaaaaaa dan isi singkat penggeledahan dan atau menggunakan: form. surat perintah pemeriksaan kapal (dari kapal pengawas) dan, form. berita acara pemeriksaan kapal (dari kapal pengawas) dan uraian isi singkat dan atau menggunakan: permintaan bantuan penggeledahan kepada perwira penyidik tni al polri, nomor pnananneanknnlnaanlalnannaaaaaman tangga len eor ini nnnnnnnnnnlnlnaa. dan uraian isi singkat .o.oco wooomomnnnannnnnnaaaaa seluruh tindakan penggeledahan diikuti dengan laporan untuk mendapatkan persetujuan penggeledahan penyitaan kepada pengadilan negeri") dan uraian isi singkat permintaan ijin khusus penggeledahan penyitaan dari pengadilan negeri") dan uraian isi singkat . membawa kapal: form. surat perintah hock (dari kapal pengawas) otot . tanggal peannannanntnaaaaan dan uraian isi singkat knananannananananana aaaaaa nan nana naa naa naa asa nana aan gan form. surat perintah membawa kapal (dari kapal pengawas) nomor . tanggal peannannnanasnanaan dan uraian isi singkat knananannananananana aaaaaa nan nana naa naa naa asa nana aan gan form. berita acara tentang tindakan membawa kapal (dari kapal pengawas), tanggal penannannnnnnnnaanaaaaaan dan uraian isi singkat hasil temuan tangkapan dari patroli bersama bakorkamla instansi lainkejadian tindak pidana perikanan dari masing masing instansi yang melaporkan, dokumen pendukung lainnya atas laporan dari instansi yang melaporkan. apabila hasil temuan tangkapan dari kapal patroli polripolisi tentang terjadinya tindak pidana perikanan, dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan tindakan penangkapan penggeledahan yang lazim digunakan oleh kapal patroli polri. penahanan: surat perintah penahanan pengalihan jenis penahanan") nomor han . tanggal pnananannnannnannnannaaan a.n. tersangka pnanananenannnannanannanannnanaaaan dan uraian isi singkat.ooooooomnsaaaaaaaan oa, berita acara perintah penahanan, tanggal .c dan uraian isi singkat knnananananaanansananaana permintaan perpanjangan penahanan, tanggal . dan uraian isi singkat knnanananannananaaa ian, berita acara perpanjangan penolakan perpanjangan penahanan tanggal penannnnnnnnnnnnaananaaaanlaanaaaaaanitipan tahanan tindak pidana perikanan, tanggal. |dan uraian isi singkat. dan, surat perintah penitipan tahanan sementara rumah tahanan negara, nomor . tanggal pntanenannberita acara penitipan tahanan sementara, tanggal . dan uraian isi singkat knnananananaanansananaaa gan: berita acara pelaksanaan perintah pengalihan jenis penahanan, tanggal . dan uraian isi singkat . dan, surat perintah penangguhan penahanan pengeluaran dari tahanan pencabutan penangguhan penahanan"), nomor guh .e.ooomenlnnan tanggal look dan uraian isi singkat. dan, ji. berita acara pelaksanaan perintah penangguhan penahanan, tanggal . dan uraian isi singkat . dan: berita acara pelaksanaan perintah pengeluaran dari tahanan, tanggal . dan uraian isi singkat knanaatasam. gan, il. berita acara pencabutan penangguhan penahanan, tanggal . dan uraian isi singkat . dan: permintaan agar tersangka tahanan yang dititipkan sementara oleh ppn perikanan segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara, tanggal . dan uraian isi singkat knnananananananaananaa nanas surat perintah dikeluarkannya tersangka dari rutan sebagai tahanan titipan sementara, nomor ereninennlnanaaan tanggal .seekor woneennnnnnnnnnlnananaalaaaa dan uraian isi singkat knnananananananaananaa nanas aan gan: oo. berita acara dikeluarkannya tersangka dari rutan sebagai tahanan titipan sementara, tanggal pnananannnannnannnannaaan dan uraian isi singkat pnanannnnnnnnnnnnannannaaannnaana anna anna nana anna gan surat perintah pembantaian penahanan, nomor . tanggal . dan uraian isi singkat . dan, berita acara pembantaian penahanan, tanggal . dan uraian isi singkat knnnnananan asas aaaaaa nanas gan penyitaan: surat perintah pemeriksaan penggeledahan penyitaan penitipan ) nomor dah pnenentnnananlannalanlaanaaaaaaaa tanggal nenek dan uraian isi singkat.oco womnananlaaaallaaaaaa an, berita acara pemeriksaan penggeledahan penyitaan), tanggal . dan uraian isi singkat . dan: laporan untuk mendapatkan persetujuan penggeledahan penyitaan ), nomor eenannenenlanlnnnkansnlnaaaaaaaana0 tanggal nnenenennnnlnnnaanlaaa dan uraian isi singkat.cocorcoro woomnlnaanaallaaaa dan, permintaan ijin khusus penggeledahan penyitaan" ), nomor oo. tanggal pnannnnnnnnnnnnannaaaaaaa dan uraian isi singkat.cocoocooo wommbnanlnnannlnlnannnaanlllnlnlnnllalanlanlnllnananaaa any permintaan bantuan penyitaan kepada kepolisian r1 instansi lain, nomor . tanggal pnanannnnnannnnaaaaa dan uraian isi singkat pnnannnnnannnnnnnnannannaaaaanana ana ana aan anaanamnaanaanam oa) permintaan penyerahan surat surat yang dicurigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, nomor . tanggal . dan uraian isi singkat . dan, pemusnahan: surat perintah perampasan pemusnahan benda sitaan barang bukti"), nomor . tanggal eannannananannan dan uraian isi singkat knnnaananaananananana nana naa naa nabla naa naas ane naa nan aan anna aan ana gan, berita acara penyerahan barang sitaan yang bersifat terlarang barang rampasan barang temuan untuk dimusnahkan#), tanggal .ieeeeeeeeeeeee. dan uraian isi singkat knnanananann aman aaaaaa nanas gan berita acara pemusnahan barang bukti, tanggal . dan uraian isi singkat knnanananann aman aaaaaa nanas gan berita acara barang bukti yang disisihkan dari pemusnahan pelelangan digunakan untuk pembuktian persidangan"), tanggal .ooeebeeah dan uraian isi singkat knnanananananan nenek asean gan, permohonan iji ), nomor . tanggal . dan uraian isi singkat. dan, surat perintah. dan uraian isi singkat . dan, laporan pelaksanaapennnnnnnnannnnnnnaanalelangan pemberitahuan dan permintaan persetujuan lelang benda sitaan barang bukti yang lekas rusak membahayakan biaya tinggi, nomor . tanggal .iio.oo. gan uraian isi singkat . atau permohonan ijin pelelangan barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil barang temuan, nomor ee.oooromenannlnnnnnaaaann tanggal lie. dan uraian isi singkat . dan atau surat pernyataan tersangka nakhoda pemilik barang kuasa hukum menyetujui pelelangan barang bukti tindak pidana perikanan, nomor . tanggal . dan uraian isi singkat peanannnnnnnannnnannanaanaaaa lan permohonan ijin khusus untuk me: keeeaeeeeee tanggal . dan uraian isi singkat . dan surat perintah lelang benda sitaan barang bukti, nomor . tanggal . dan uraian isi singkat . dan permintaan bantuan pelelangan benda sitaan barang bukti, nomor . tanggal knanannnnnnnnnnaanaaaa dan uraian isi singkat pnanannnnnnnnnnnnannannaaannnaana anna anna nana anna gan berita acara penerimaan uang hasil lelang, tanggal enanannnnnnnnnnnnnannaanaaaanaaa aan anna gan laporan pelaksanaan loco. tanggal . dan uraian isi singkat . tentang alat bukti keterangan para saksi saksi penangkap: masyarakat siapa saja atau ppn perikanan yang diberi kewenangan dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perikanan. saksi yang melihat merasakan mengalami sendiri, mengetahui dan mendengar sendiri secara langsung tindak pidana yang sedang atau sesudah terjadi dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. saksi mahkota: dua orang tersangka atau lebih saling memberikan keterangan satu sama lain atau saling bersaksi antara tersangka satu dengan tersangka lainnya yang dituangkan dalam suatu bentuk berita acara pemeriksaan saksi. saksi charge: kewajiban bagi ppn perikanan menghadirkan menanyakan saksi yang menguntungkan bagi tersangka untuk diperiksa oleh ppn perikanan sebagai saksi dan dituangkan dalam berita kurap)saksi tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi tersangka"), tanggal . dan uraian isi singkat knnananananaanansananaana berita acara pengambilan sumpah janji saksi, tanggal . dan uraian isi singkat knnananananaanansananaaa gan: permintaan bantuan juru bahasa penerjemah untuk ahli saksi saksi tersangka"), nomor pennnnnnnnnnnnnnanaananaan tanggal pnananannnannnannannlananannnn nanas dan uraian isi singkat.ooo woo wanna dan, keterangan pendapat ahli ahli hukum pidana atau: ahli perikanan atau, ahli kesehatan ikan: ahli hukum internasional atau, ahli hukum laut internasional, ahli kesyahbandaran, dan lain lainahli tertuang dalam berita acara pemeriksaan ahli, tanggal . ocu dan uraian isi singkat knnnanannananenanann nanas ian, berita acara pengambilan sumpah janji ahli"), tanggal . dan uraian isi singkat kranananannananann gan permintaan bantuan juru bahasa penerjemah untuk ahli saksi saksi tersangka"), nomor pnnannnannnnnannlanaaanaaaan langkah .iooooor rdn nana dan uraian isi singkat krananannanananananana nanas ana ian, surat surat dokumensurat surat dokumen yaitu dst. selanjutnya dilengkapi dengan surat perintah tugas, laporan hasil pemeriksaan pendahuluan dari ppn perikanan,) nomor teliti . tanggal, tanggal laporan untuk mendapatkan persetujuan penggeledahan penyitaan ), nomor . tanggal eaananannnaaaa dan uraian isi singkat knnaaaaanaaaaaaa aan anna nana nala naa naa naa naa naa naa naa naa naa naa nan nanas ena naa naa nanas anna san anna aan gan permintaan ijin khusus penggeledahan penyitaan" ), nomor . tanggal . dan uraian isi singkat . dan, petunjuk petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena bersesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya kurap). bahwa dalam kurap petunjuk tersebut disimpulkan dari keterangan saksi, surat surat dokumen dan keterangan terdakwa itu sendiri kurap), belumlah lengkap dan terang sesuatu tindak pidana perikanan kalau petunjuk hanya berpedoman pada definisi yang tertuang dalam kurap tersebut atas, akan tetapi yang menjadi pegangan dan merupakan roh dari petunjuk itu sendiri adalah barang bukti, karena barang bukti tidak dapat terpisahkan dari alat bukti sebagai bagian utama dari petunjuk pada kejahatan pelanggaran. pada praktek pembuktian persidangan tanpa adanya barang bukti belum sempurna sebagai alat bukti itu sendiri. dari penjelasan singkat dimaksud atas, maka penyidik wajib menjelaskan secara singkat keterangan dari saksi saksi yang ditemukan selama pemeriksaan dan surat dokumen apa saja yang ditemukan serta bagaimana pengakuan dari tersangka itu sendiri dan dilengkapi dengan barang bukti yang digunakan tersangka sebagai alat, sarana atau hasil dari kejahatan pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka itu sendiri. keterangan para tersangka nan nan nnn nan pena panen panen nan ane panen ann panen ann nur nan nen ane ape papan papan panen ega panen pen pena pena paper dsttersangka dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi tersangka, tanggal .dan uraian isi singkat eeesenesennaaaaaaasa berita acara konfrontasi vis vis tanggal . cc. dan uraian isi singkat peesannennnaananames permintaan bantuan juru bahasa penerjemah untuk ahli saksi saksi tersangka, nomor . tanggal .dan permohonan untuk didampingi penasehat hukum terhadap a.n.tersangka, nomor oo. tanggal .dan surat penetapan penunjukkan penasehat hukum, nomor nee. tanggal peanannnnnnnnnnanaanaaaaea surat kuasa, nomor kenatenananannannakannanananaanaan akan aaaaaa tanggal pnananannnnnnnnann anna anna surat pernyataan penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan, nomor .i.i. tanggal krnnnnnnananaaaa dan uraian isi singkat pnannnnnnnnnnnnnnnannanaanana naa anna nana ani berita acara penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan, tanggal . dan uraian isi singkat .dan putusan pidana yang pernah dijatuhi atau dijalani tersangka, nomor .www. tanggal pnanannnnnannnnaaaaa dan uraian isi singkat barang bukti nan nan pangan pen pnp panen net endapan nun ape nan endapan nanda pena pen epa pena ant dst. bagian dari kelengkapan alat bukti berupa barang bukti tersebut atas juga dilampirkan surat tanda terima barang bukti dari pemilik barang atau yang menyerahkan. daftar barang bukti. dan atau menggunakan form. daftar adanya barang bukti dari kapal pengawas). form. tanda terima kelumpuhan alat komunikasi dan navigasi (dari kapal pengawas). dan atau menggunakan berita acara penitipan barang bukti, tanggal .eeeeee dan uraian isi singkat keanennnanaaa gan permintaan penelitian kualitas dan kuantitas benda sitaan barang bukti, nomor . tanggal knnnnnananaana dan uraian isi singkat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium, nomor . tanggal . dan uraian isi singkat . tindakan lain surat perintah pembebasan tersangka, nomor .ccu. tanggal penannnannannasnnaannnnnnaanaaama gan berita acara pembebasan tersangka, tanggal. dan uraian isi singkat form. daftar adanya tersangka dan abk non justicia (dari kapal pengawas). penjelasan status abk asing yang telah dipulangkan oleh ppn perikanan atau oleh kapal pengawas, nomor .o.o woo oom tanggal icon. dan uraian isi singkat .nomor penuntutan dan persidangan absentia terhadap tersangka, nomor . tanggal surat perintah penyegelan pembungkus barang bukti, nom . tanggal berita acara penyegelan pembungkus barang bukti, tanggal berita acara penitipan pinjam pakai barang bukti kepada pemohon, tanggal . dan uraian isi singkat. surat penetapan pengembalian benda sitaan barang bukti yang tidak diperlukan lagi bagi kepentingan penyidikan penuntutan, nomor .oooooomoa tanggal berita acara pengembalian barang bukti, tanggal berita acara pengembalian benda sitaan barang bukti, tanggal berita acara penyerahan tanggung jawab atas barang rampasan barang bukti dikembalikan tetapi tidak diambil barang temuan untuk dimanfaatkan atau dilelang, tanggal . dan uraian isi singkat . surat perintah menerima pelimpahan tanggungjawab terhadap barang bukti rampasan titipan dari penuntut umum, nomor .ooomnnnnlanlaaaaah tanggal berita acara penerimaan penitipan barang bukti dari jpu hakim instansi lain, nomor . tanggal . dan uraian isi singkat pembahasan analisa tentang hukumnya analisa kasus. analisa yuridis. kesimpulan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan pendapat ahli, surat surat, petunjuk, keterangan tersangka dan barang bukti yang ada, kami berkesimpulan bahwa pendapat: oleh karena itu kami berpendapat bahwa perbuatan para tersangka sudah belum " ) memenuhi unsur unsur delik yang dibanggakan dalam .demikian berita acara pendapat resume) ini saya kami mengetahui kepala pangkalan stasiun satker pdip yang membuat berita acara pendapat dinas kelautan dan perikanan ppn perikanan provinsi kota kabupaten ttd ttd coret yang tidak perlu. formulir .b. berita acara penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang buktiberita acara penyerahan berkas perkara dan beralihnya tanggungjawab terhadap tersangka dan barang bukti pada hari ini . tanggal . tah .ooo.ooo jam looooannnaanaananananennnnnna nana anna lamaanaaaa pangkat dananaannanamakaaan nana naa jabatan pranata ankle aan anna maan anna pada instan .tool nana berdasarkan pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana perikanan a.n. tersangka bereselaekaaeaaee dinyatakan sudah lengkap dari penuntut umum nomor penananennennaaaaaaaanaan tanggal .ii.ioo.o sesuai huruf kurap, selanjutnya ppn perikanan melakukan penyerahan berkas perkara dan beralihnya tanggungjawab terhadap tersangka dan barang bukti (pelimpahan tahap ii) yang diterima oleh jpu kejati kejar ) yaitu nama bankaanaananennnannaa anna maan amankan pangkat dananaaaaanaaakaaaan nama jabatan drnananan anakan aan amanat pada instan .cooooknlllllla penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti diserahkan dalam keadaan lengkap dan baik berupa berkas perkara nomor register .tanggal.melanggar seleselaeaaeeeaabarang bukti berupa anvenanankannnnnnnnanlalnnaanaaaannlaanan naan naaaananaaa dst. atau barang barang bukti tersebut seperti terlampir dalam berkas perkara nomor penenntannaanaaan nya.ooo.ooo. atas nama tersangka nama lengkap danananaaanaaakaaaan naa nana tempat lahir nun nun nun nun ane deepen nanti umur tanggal lahir .ooonnnnlnnnnnnanan jenis kelamin drnanananaakkaana ena ana ananananan lamaananananaaa kebangsaan nun nun nun nun ane deepen nanti tempat tinggal nun nun nun nun ane deepen nanti agama nun nun nun nun ane deepen nanti pekerjaan nun nun ann nun nun nun nan nina net pen pen panen pendidikan drnanananaaknanna ana aan akan anakan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ini disaksikan olehdemikian berita acara penyerahan berkas perkara tanggungjawab tersangka dan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup serta ditandatangani oleh masing masing petugas yang melakukan serah terima pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut ata 2n5n2525nn5nnnnnnnna yang menerima yang menyerahkan jaksa penuntut umum ppn perikanan ttd stempel ttd pangkat . nip. nip. nnnnnnannanan saksi saksi ttd ttd formulir .a. surat perintah penerimaan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan tppsurat perintahnomor teliti .o.oooooa kepala pangkalan stasiun satker pdip dinas kelautan dan perikanan provinsilaporan kejadian dari kapal pengawas form. nomor :. tanggal . surat perintah tugas, nomor tug .woii tanggal. surat perintah pemeriksaan kapal dari kapal pengawas form. nomor . tanggal . berita acara pemeriksaan kapal dari kapal pengawas form. tanggal pernyataan keadaan muatan kapal dari kapal pengawas form.03a), tanggal pernyataan keadaan hasil pemeriksaan kapal dari kapal pengawas form.03b), tanggal . pernyataan hasil pemeriksaan dokumen surat surat kapal dari kapal pengawas form.03c), tanggal . gambar situasi pengejaran dan penghentian kapal tertangkap dari kapal pengawas form. tanggal .c.cocoon wonnnnalaklaaaanallnaan. pernyataan tentang posisi pada saat terjadinya pengejaran dan penghentian dari kapal pengawas form. s), tanggal .ooocoooooo woo daftar adanya nakhoda dan abk non justicia dari kapal pengawas form. tanggal . daftar adanya barang bukti dari kapal pengawas form. tanggal berita acara serah terima tersangka awak kapal dan barang bukti dari kapal pengawas form. tanggal . surat pengantar form. nomor nella tanggal pertimbangan berdasarkan surat perintah tugas, ppn perikanan yang menerima agareaparkaaananan nana aman pangkat kakannannnlnnnnanaa ana nama darkanaanananaanan kanaananaanan aan pangkat dannnannaannaan nana anaanannaa anna nana aan aan aan akaa nnannannanan nana aan nana aan aan aan membuat berita acara penerimaan penelitian terhadap awak kapal calon tersangka tersangka nakhoda'pranaannnanaan pada tanggal prnnnnnnnnnlannaanncoret yang tidak perlu. '#$) tentukan mana yang digunakan. formulir .b. laporan penerimaan tersangka damakapaperkananyangdr antek benderakebangsaan jumlah dan komposisrawakkapal nakhoda nama: umur kebangsaan: kkm nama: umur kebangsaan: abk barang bukti kapal nama kapal ukuran kondisi dokumen ikan lainnya (sebutkan) analisis data dan informasi hasil pengawasan bab iv. kesimpulan dan rekomendasi kesimpulan saran lampiran dokumen pendukung. tempat, tgl, bulan, tahun pengawas perikanan nama nip formulir .c. berita acara penerimaan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan logopada hari ini . tanggal . jam. bertempat . saya ppn perikanan pada pangkalan stasiun satwa sdk dinas kelautan dan perikanan provinsi kota kabupaten bersama sama dengan nama dranaaanan naas aan laen anna pangkat .oooooooosetnnkn anna. jabatan dranaaanan naas aan laen anna pada stan .ooookklnnlnlla nama dranaaananaaanan aan ana aanaaanannaaaa pangkat loose nana jabatan dranaaananaaanan aan ana aanaaanannaaaa pada stan .o.ooooelnnlna disaksikan oleh nama pkanakaana anal aanaanaaanaan pangkat . ooh jabatan dkananaanan akan aanaananananaaa pada stan . nama pranalakan naa aan aan aan pangkat jabatan pkanakaana anal aanaanaaanaan pada instansi dokkanakaananaa naa aman berdasarkan surat perintah penerimaan penelitian awak kapal nakhoda terperiksa benda sitaan barang bukti surat surat atau dokumen kepala pangkalan stasiun satwa sdkdalam perkara dugaan melanggar peneselenaaeeaeee dst. dan hasil penelitian kami, ternyata awak kapal nakhoda terperiksa benda sitaan barang bukti surat surat atau dokumen") tersebut sesuai tidak sesuai")nakhoda terperiks")22nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn yang menerima dan meneliti ppn perikanan saksi saksi ttd ttd ttd ttd coret yang tidak perlu. formulir .a. surat perintah pemusnahan benda sitaan barang buktisurat perintah pemusnahan benda sitaan barang bukti nomor sous .ooooow mom jlnnnanannaana kepala pangkalan stasiun sdk dinas kelautan dan perikanan provinsi dasarnetapan penyitaan dari ketua pengadilan negeri . nomor surat ijin perampasan pemusnahan dari ketua pengadilan negeri . nomor kenknnannnnaanaaa tanggal surat pernyataan dari tersangka kuasanya tanggal .ooo tentang persetujuan tidak setuju pelaksanaan perampasan pemusnahan barang bukti. pertimbangan bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana perikanan, penuntutan dan peradilan perlu dilakukan tindakan perampasan untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau pemusnahan terhadap benda sitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi, karena bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini. memerintahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan nama nip pangkat jabatan nama nip pangkat jabatan untuk melakukan pemusnahan benda sitaan barang bukti sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perintah ini. menyisihkan sebagian hasil benda sitaan barang bukti dari tiap tiap jenis ukuran bentuk untuk kepentingan pembuktian. segera melaporkan pelaksanaan perampasan pemusnahan dan segera membuat berita acaranya. dikeluarkan se. pada tanggal solo.onnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnkepala kejaksaan tinggi negeri. direktur penanganan pelanggaran. ketua pengadilan negeri .ooocooo pimpinan instansi penyidik secara berjenjang. tersangka penasehat hukum advokat . arsip. coret yang tidak perlu formulir .b. laporan pemusnahomor dan tanggal penetapan penyitaan nomor dan tanggal izin pemusnahan dari pengadilan barang bukti dan nomor register barang bukti yang dimusnahkan tes pemakaman analisis data dan informasi hasil pengawasanc. berita acara pemusnahan barang bukti tindak pidana perikananberita acara pemusnahan barang bukti pada hari ini . tanggal . tahunanaanaaaaan nana anna aan aman damanaaaaaaa pangkat dankaaaaaanan nana nana jabatan dranaaananaanana aan aan nana amankan pada instan . joo. berdasarkan surat perintah kepala pangkalan stasiun pdip dinas kelautan dan perikanan provinsi nomor . tanggal .dan atau penetapan pengadilan negeri pengadilan tinggi mahkamah agung nomor . tanggal . yang kamarnya memutuskan memerintahkan barang bukti berupa anevennnnnnnnnnannnnaanaannnaaanaanaaaa nnn nana dirampas dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, disaksikan oleh nama dranaaanannaanan aan maan leak pangkat dannkaanaaaaaaa aan aan jabatan dranaaanannaanan aan maan leak nama dranaaanannaanan aan maan leak pangkat danaaannaanaaa aan jabatan dranaaanannaanan aan maan leak telah melaksanakan pemusnahan barang bukti tersebut dengan cara penannnananannnnnnnaanaananananananaaananannaanae ngg tidak dapat dipergunakan lagi. demikian berita acara pemusnahan barang bukti ini dibuat dan ditandatangani bersamayang melaksanakan pemusnahan, ppn perikanan saksi saksi nip. ana nennnnnnnnnnnnannnana formulir .a. laporan hasil evaluasii. materi dan metode kegiatan peralatan kegiatan metode kegiatan bab ii. hasil kegiatan data penanganan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan evaluasi penanganan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan bab iv. kesimpulan dan rekomendasi kesimpulan rekomendasi lampiran form pemeriksaan analisa dokumen lainnya formulir .b. form evaluasi penanganan tindak pidana perikanan unsur utama pengawasan perikanan sub unsur analisis dan tindak lanjut hasil pengawasan butir kegiatan melakukan evaluasi penanganan tpp satuan laporan hasil evaluasi angka kredit laporan nama tersangka jenis pelanggaran tindakpidana pemeriksaan pendahuluan surat perintah penyidikan la. nomor sasaran bimutanya (a reme penyidikan tanggal unsur yang primer mp3 nomor tang ppp nomor png serah terima tahap ja. nomor: aman akan opp nomor (png serah terima tahap la. nomor: naa persidangan nomor sai upaya hukum nomor waktu penanganan tpp unsur yang dibanggakan pkp yang ditangani formulir .a. laporan hasil analisis buku laporbuku laporbuku lapor kapal perikanan nilai satuan laporan analisis angka kredit laporan pelaksana pengawas perikanan ahli madya tanggal pelaksanaan . nama kapal perikanan nama perusahan peni ala lahan pangkalan e | daerah penangkapan ian sena dapat tangkap tri tanggal kedatangan tanggal keberangkatan pelabuhan asal pelabuhan keberangkatan trip trip trip dst. hasil analisa keterangansurat laik operasisurat laik operasi kapal perikanansurat laik operasikapal man nana perusahaan petik ala pelabuhan pangkalan o. daerah penangkapan tan seni kapa" att tangkap |pata dalam anu tahun hpk keberangkatan dan slo tgl terbit pengawas perikanan ttd slo hpk keberangkatan dan slo t'gl terbit pengawas perikanan ttd slo hpk keberangkatan dan slo tgl terbit pengawas perikanan ttd slo sekuensi st0 selama tahun hasil analisa keterangan analisis seberapa besar perbandingan antara diterbitkan slo dan tidak diterbitkan, jika perbandingan jumlah slo yang diterbitkan lebih besar maka kapal perikanan tersebut taat terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku demikian sebaliknya.produktivitas hasil tangkapanproduktivitas hasil tangkapan kapal perikanan dan rekomendasiproduktivitas hasil tangkapansnnaanaaaa nama kapal nama perusahaan petik ala ooh nat penangkapan tan daerah penangkapan tan jumlah trip operasi penangkapan ikan tahun produktivitas produktivitas selisih tahun sesuai kepmen daoamantasitangkapanfamun kemampuan tangkap rata rata per trip tmp, tgl bin thn pengawas perikanan nama lengkap nip. snnannnna. formulir .a. laporan hasil analisis kepatuhan upi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dalamkepatuhan upi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dalam bidang perikanan. unsur utama pengawasan perikanan sub unsur analisis dan evaluasi hasil pengawasan melakukan analisa kepatuhan upi pada ketentuan peraturan perundang butir kegiatan undangan dalam bidang perikanan nilai satuan laporan hasil kepatuhan angka kredit laporan pelaksana pengawas perikanan ahli madya tanggal pemeriksaan knnananaaa nama perusahaan penanggungjawab alamat perusahan nomor induk berusaha nb) lo sup tiup perizinan instansi penerbit o o o | ' ' o| yoo et" (ss sm s awak angka pengenal impor api u p) yoo sertifikat kelayakan pengolahan skp, j j j aaj space u aia awan jemaerapataan persentase kepatuhan (sesuai dengan manual iku) rekomendasi . jo.nenkan aan tmp, tgl bin thn pengawas perikanan nama lengkap nip. snnnnannnanan formulir .a. laporan hasil evaluasi coverage area pengawasan (luasan daerah yang teratasi dalam wppnri).evaluasi metode evaluasi bab iii. hasil kegiatan data dan informasi hasil evaluasi analisis data dan informasi hasil evaluasib. form evaluasi coverage area pengawasan (luasan daerah yang teratasi dalam wppnri). unsur utama pengawasan perikanan sub unsur analisis dan evaluasi pengawasan melakukan evaluasi coverage area pengawasan (luasan daerah yang butir kegiatan teratasi dalam wppnri) nilai satuan laporan evaluasi angka kredit laporan pelaksana pengawas perikanan ahli madya tanggal pemeriksaan mannnnan nama kapal pengawas jumlah hari operasi kapal pengawas jumlah jam operasi per hari operasi jarak pandang rata rata kecepatan kapal pengawas perhitungannya menggunakan rumus coverage area kapal pengawas y1lxy2xy3xy4xy3) jumlah kapal pengawas (unit) harioperasi hari operasi dalam satu tahun jam operasi jam operasi dalam satu hari operasi jarakpandang rata rata nm?) kecepatan kapal pengawas rekomendasi tmp, tgl bin thn petugas pelaksana pengawas perikanan nama lengkap nip. snnnantananaaaa pengawas perikanan ahli utama utama formulirlaporan hasil verifikasi. laporan hasil pemeriksaan pendahuluan berkas awal kapal perikanan yang duga melakukan tindak pidana perikanan dari nakhoda kapal pengawas perikanan dokumentasi formulir .akajian pembahasan bab iv. kesimpulan dan rekomendasi kesimpulan rekomendasi lampiran data dukung dokumentasi formulir .b. formangkapan ikan butir kegiatannilai satuan laporan hasil kajian produktivitas per kapal pelaksana pengawas perikanan ahli utama angka kredit jumlah kapal yang dikaji a.a won produktivitas produktivitas selisih tahun sesuai kepmen hasil analisa keterangan: analisis seberapa besar produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan untuk masing masing jenis alat tangkap beberapa wilayah penangkapan ikan tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan nama formulir .a. laporformulir .b. form pengawasnilai satuan laporan hasil analisis angka kredit pelaksana pengawas perikanan ahli utama tanggal pemeriksaan .iii nama pemilik jenis danjumlahikan berbahaya ' ikan ikan dst alamatpemilik poo titik koordinat pemeriksaan sumberkepemilikan peruntukan pemanfaatan ikan berbahayaberbahaya indonesia tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan nama formulir .a. laporan hasil analisa sebaran jenis ikan invasive yang sudah adsebaran jenis ikan invasive bab iv. kesimpulan dan rekomendasi kesimpulan rekomendasi lampiran dokumen pendukung kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. saat. formulir .b. form pengawasan sebaran jenis ikan invasive yang sudah adjenis ikan invasive.nama pemilik lo jenis dan jumlah ikan invasive ikan ikan dst alamat pemilik poo titik koordinat pemeriksaan sumber kepemilikan peruntukan pemanfaatan ikan invasiveinvasive indonesia kota, tanggal bulan tahun pengawas perikanan . nama lengkap nip. santana. formulir 15l.a. laporan hasil analisa dampak sebaran jenis ikan invasivedampak sebaran jenis ikan invasive hasil analisis dampak sebaran jenis ikan invasive. nama lengkap nip. nan nanntakaan formulir .b. form pengawasan dampak sebaran jenis ikan invasivedampak sebaran jenis ikan invasivelokasi peredaran pembudidayaan ikan invasive jenis dan jumlah ikan invasive jenis dan jumlah ikan asli sebelum ada ikan invasive jenis dan jumlah ikan asli setelah ada ikan invasive jumlah pembudidaya jumlah produksi per tahun periode tertentu sebelum ada ikan invasive jumlah produksi per tahun periode tertentu setelah ada ikan invasive n:. sm. ja. sosial loo ib. ekonomi poo lingkungan ''''''''''"' ".a. laporan hasilata hasil pengujian laboratoriumandungan bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan manugolahan dan distribusi hasil perikanan butir kegiatanama famili menanggung pama man lanang titik koordinat pemeriksaan jumlah jenis hasil uji ambang bat papers sampa dang oeetetum makam | kandungan formaldehida boraks rhodamin ' o oi| ooo yan oo i io j u uang vuv u u uai wawrona awal lingkungan analisis data area yang terkena dampak analisis hasil penghitungan data masyarakat yang terkena dampak analisis kerusakan lingkungan analisis pemulihan lingkungan analisis penghitungan kerugian langsungama lengkap nip. saat. formulir laporan hasil analisis kerusakan ekosistem pesisir dan pulau pulau kecilekosistem pesisir dan pulau pulau kecil analisis data dukung kajian kerusakan ekosistem pesisir dan pulau pulau kecil analisis kerusakan ekosistem pesisir dan pulau pulau kecilterkait kerusakan kawasan konservasi perairkawasan konservasi analisis kerusakan kawasan konservasikerusakan ekosistem mangroveekosistem mangrove analisis kerusakan ekosistem mangroveip. formulir laporan analisis hasil pengawasan bkanalisis (diuraikan data titik koordinat kegiatan, jenis kegiatan pemanfaatan bkt, jenis bkt, nilai historis bkt) analisis data dan informasinambangan pasir laut analisis kerusakan ekosistemevaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap proses hukum kapal yang hoc laporan hasil evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas periode operasi hasil rincian yang ditangkap nama peri jml sisa raksa tangkap ops ops lisa analisis hasil evaluasi: tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan nama nk. formulir .a. laporan hasil evaluasi pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan henrik) oleh kapal pengawas pendahuluan latar belakang tujuan pengawasan waktu dan tempat kegiatan ii. materi dan metode evaluasi peralatan evaluasi metode evaluasi hi. hasil kegiatan pengawasan data dan informasi hasil evaluasi analisis data dan informasi hasil evaluasi.b. form evaluasi pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan henrik) oleh kapal pengawassil pengamatan awal sarana yang teropong atas dugaan adanya digunakan: mata telanjang pelanggaran: radar vms ciri ciri awal kapal: (bentuknya) kapal pengawas posisi awal kapal lintang . bujur pengawas posisi pengejaran lintang . bujur posisi penghentian lintang . bujur lintang . bujur kapal yang diduga posisi awal kapal . lintang . bujur melanggar yang diduga melanggar posisi pengejaran lintang . bujur posisi penghentian . lintang . bujur lintang . bujur bendera kebangsaan kapal kesesuaian daerah sisi perairan. lintang. bujur penangkapan dengan pengakuan nahkoda perairan. lintang. bujur jenis pelanggaran sup perizinan bnanaatananeanan. kasus berusaha daerah bnanaatananeanan. kasus penangkapan analisis teknis pelaksanaan penghentian analisis teknis pemeriksaan kapal: analisis yuridis pelanggaran yang dilakukan dengan yang dibanggakan: tempat, tanggal bulan tahun pengawas perikanan nama. pandan nanannnannanannaaan nip. formulir .a. laporan hasil evaluasi laporan situasi dan report sitrepgl bln thn pengawas perikanan nama lengkap nip. formulir .b. form evaluasi laporan situasi dan report sitrep)laporan situasi dan report sitrep).ri non operasi kapal pengawas: laporan situasi harian laporan harian nahkoda analisa laporan sitrep: (berisi analisis posisi dan jenis kegiatan kapal dibandingkan dengan kronologis laporan gelar operasi, analisis prosentase laporan situasi harian dari setiap kapal pengawas) hasil penilaian atas ketertiban pelaporan harian nahkoda berdasarkan prosentase laporan situasi harian: formulir laporan identifikasi verifikasi kinerjaidentifikasi verifikasi metode identifikasi verifikasi ii. hasil kegiatan pengawasan data dan informasi hasil identifikasi verifikasi nama sistem pengawasan perikanan: lokasi sistem pengawasan perikanan: instrumen sistem pengawasan perikanan: cara integrasi sistem pengawasan perikanan dengan sistem lain: pengkajian asian permasalahan integrasi sistem pengawasan perikanan: analisa hasil identifikasi sistem pengawasan perikanan simwaskan): rekomendasi pengembangan sistem pengawasan perikanan simwaskan) analisis data dan informasilengkap nip. formulir laporan pengujian terhadap efektivitas instrumeninstrumen sistem pengawasan perikanan: cara kerja instrumen sistem pengawasan perikanan: pelaksana instrumen sistem pengawasan perikanan: penerima instrumen sistem pengawasan perikanan: awal digunakannya instrumen sistem ke. sat uan pengawasan perikanan: jangka waktu penggunaan instrumen sistem pengawasan perikanan: dampak terhadap stakeholder penerima instrumen sistem pengawasan perikanan: metode pengujian instrumehasil analisis terhadap hasil identifikasi dan uji efektivitassistem pengawasan perikanan: pelaksana sistem pengawasan perikanan: awal digunakannya sistem pengawasan perikanan: ke. sat uan jangka waktu penggunaan sistem pengawasan perikanan: dampak terhadap stakeholder penerima sistem pengawasan perikanan: metode pengujiakajian untuk penyempurnaan sistem pengawasan perikanan simskajian peralatan kajian metode kajian iii. hasil kegiatan kajian data dan informasi hasil kajian nama sistem pengawasan perikanan yang akan dikaji dan disempurnakan beam ats pan laa analisis data dan informasi hasil kajigl bln thn pengawas perikanan nama lengkap nip. formulir laporan hasil analisis jenis pedoman peraturan perundangananalisis metode analisis hi. hasil kegiatan analisa data dan informasi jenis pedoman peraturan perundangan analisis jenis pedoman peraturan perundangnlllllllnll. formulir laporan hasil kajian coverage area pengawasan (luasan daerah yang teratasi dalam wppnri)kajian metode kajian hi. hasil kegiatan kajian data dan informasi kajian coverage area pengawasan (luasan daerah yang teratasi dalam wppnri) analisis kajian coverage area pengawasan (luasan daerah yang teratasi dalam wppnri)ama nkgembangan profesi sebagai berikut jumlah jumlah satuan volume angka angka keterangan uraian kegiatan tanggal hasil kegiatan kredit kredit bukti fisik ye|3i too last| hrnyataan melakukan kegiatan penunjang tugas pengawas perikanan surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas pengawas perikananunjang tugas pengawas perikanan sebagai berikut: jumlah satuan jumlah angka angka keterangan uraian kegiatan tanggal hasil kegiatan kredit kredit bukti fisik peri loe lonugasan kop upt satwa sdk dinas surat penugasan nomor yang bertandatangan bawah inisebagai berikut apabila pengawas perikanan yang ditugaskan tiga orang atau lebih, daftar nama pengawas perikanan yang diberi tugas dapat dibuat dalam lampiran) nama nip pangkat golongan jabatan unit kerja untuk mengikuti melaksanakan kegiatan. j. yang dilaksanakan pada tanggal .s d.di. demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. tempat, tanggal, bulan, tahun pimpinan unit kerja pejabat yang ditunjuk bab bagi pengawas perikanan, pejabat yang membidangi kepegawaian, pejabat yang berkepentingan lingkungan kementerian, dan instansi terkait untuk dijadikan pedoman dalam pembinaan karier pengawas perikanan sehingga ada kesamaan persepsi dan keseragaman dalam penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional pengawas perikanan. menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, ttd. sakti wahyu trenggono salinan are ngan aslinya kepala bie kaku (f3 tini tea |
peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor per.o7 men tentang bantuan sosial pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidaya ikanusaha masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan, maka dipandang perlu untuk memberikpembudidaya ikan melalui program pemberdayaan usaha kecil perikanan budidaya: bahwa untuk itu perlu adanya bantuan sosial pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidaya iksjid biro hukum dan organisasi dkpmemutuskan: menetapkan peraturan menteri kelautan dan perikanan tentang bantuan sosial pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan. bab ketentuan umum bagian pertama pengertian dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bertempat tinggal wilayah pesisir dengan mata pencaharian terkait langsung maupun tidak langsung, dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau pulau kecil yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil perikanan, industri dan jasa maritim. kelompok masyarakat pesisir adalah kumpulan orang yang bertempat tinggal wilayah pesisir dan mempunyai usaha sejenis, baik lama maupun pemula, misalnya usaha penyaluran bahan bakar minyak bbm) untuk kebutuhan melaut dan sembako. bantuan sosial pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yang selanjutnya disebut bansos temp adalah bantuan berupa uang yang dialokasikan oleh direktorat jenderal kelautan, pesisir, dan pulau pulau kecil dan disalurkan kepada masyarakat pesisir perorangan atau kelompok guna mendukung usaha produktif skala mikro guna meningkatkan kesejahteraannya. bantuan sosial pengembangan usaha kecil perikanan budidaya, yang selanjutnya disebut bansos pukul adalah bantuan berupa uang yang dialokasikan oleh direktorat jenderal perikanan budidaya dan disalurkan kepada pembudidaya ikan pemula melalui unit pelayanan pengembangan sebagai modal usaha bidang perikanan budidaya. sjid biro hukum dan organisasi dkp tenaga pendamping teknologi adalah petugas teknis lapangan yang mendampingi usaha kelompok pembudidaya ikan yang ditetapkan oleh direktur jenderal perikanan budidaya, yang bertugas sebagai motivator, mediator, dan fasilitator untuk memberikan bimbingan teknis maupun manajemen usaha budidaya. pembudidaya ikan pemula adalah anggota masyarakat yang baru mulai usaha pembudidayaan ikan dan belum pernah mendapat bantuan modal. unit pelayanan pengembangan, yang selanjutnya disebut upp adalah organisasi usaha kelompok pembudidaya ikan pondokan) tingkat kabupaten kota yang anggotanya terdiri dari seluruh pondokan, dan ditetapkan berdasarkan keputusan bupati walikota.bagian kedua maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan menteri ini sebagai acuan dalam pemberibantuan sosial kepada pembudidaya ikan melalui program pemberdayaan usaha kecil perikanan budidaya. tujuan ditetapkannya peraturan menteri ini untuk membantu masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan guna meningkatkan kapasitas usahanya. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup peraturan menteri ini: penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial pemberdayaan masyarakat pesisir dan pemberdayaan usaha kecil perikanan budidaya: pembinaan dan pelaporan pelaksanaan bantuan sosial pemberdayaan masyarakat pesisir dan pemberdayaan usaha kecil perikanan budidaya. bab penyaluran dan pemanfaatan bansos temp disalurkan kepada masyarakat pesisir, baik perseorangan atau kelompok dan belum pernah menerima bantuan dana ekonomi produktif. sjid biro hukum dan organisasi dkp masyarakat pesisir yang dapat menerima bansos temp sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: nelayan skala mikro: pembudidaya ikan skala mikro: pengolah dan pedagang hasil perikanan skala mikro: dan pelaku usaha industri dan jasa maritim skala mikro. masyarakat pesisir yang pernah mendapatkan bantuan temp dapat diberikan bansos temp dengan ketentuan: pemanfaatan dana ekonomi produktif yang pernah diterima mampu meningkatkan pendapatannya: telah mengembalikan dana ekonomi produktif yang diterima: atau terkena bencana alam yang mengakibatkan kegagalan usaha ekonomi produktif. alokasi dan kriteria penerima bansos temp. bansos pukul disalurkan kepada pembudidaya ikan pemula yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan dan belum pernah menerima bantuan dana penguatan modal. pembudidaya ikan pemula yang pernah mendapatkan bantuan dana penguatan modal dapat diberikan bansos pukul dengan ketentuan: pemanfaatan dana penguatan modal yang pernah diterima mampu menghasilkan produksi: telah mengembalikan bantuan dana yang diterima: atau terkena bencana alam yang mengakibatkan kegagalan usaha budidaya. alokasi dan kriteria penerima bansos pukul sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan lebih lanjut oleh direktur jenderal perikanan budidaya. dalam pelaksanaan pemberian bansos temp, usulan penerima bantuan dapat berasal dari hasil inventarisasi lembaga kemasyarakatan atau koperasi yang ditunjuk oleh dinas kabupaten kota. dinas kabupaten kota menetapkan penerima bansos temp berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan atau koperasi. dalam pelaksanaan pemberian bansos pukul, usulan penerima bantuan berasal dari hasil inventarisasi upp disampaikan kepada dinas kabupaten kota untuk diteruskan kepada direktur jenderal perikanan budidaya guna mendapatkan penetapan. sidi biro hukum dan organisasi: dkp penetapan penerima bansos pukul berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh dinas kabupaten kota bersama tenaga pendamping teknologi. bansos temp disalurkan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat pesisir berdasarkan penetapan dari dinas kabupaten kota. bansos pukul disalurkan melalui upp, untuk selanjutnya disampaikan kepada pembudidaya pemula. mekanisme penyaluran bansos temp dan bansos pukulpemanfaatan bansos temp untuk kegiatan usaha skala mikro bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, industri dan jasa maritim. pemanfaatan bansos pukul untuk kegiatan usaha pembenihan dan kegiatan usaha budidaya pembesaran ikan. pemanfaatan bansos temp dan bansos pukulbab tii pembinaan dan pelaporan pembinaan terhadap penyelenggaraan bansos temp dan bansos pukul dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasibersama sama dengan dinas provinsi, dan dinas kabupaten kota sesuai dengan bidang tugasnya. pelaporan terhadap pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan bansos temp dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan atau koperasi, dinas kabupaten kota, dinas provinsi dan direktur jenderal kelautan, pesisir, dan pulau pulau kecil secara berkala. pelaporan terhadap pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan bansos pukul dilakukan oleh upp, tenaga pendamping teknologi, dinas kabupaten kota, dinas provinsi, dan direktur jenderal perikanan budidaya secara berkala. sjid biro hukum dan organisasi dkp bab ketentuan lain lain bansos temp dan bansos pukul tidak dapat diberikan kepada masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan secara bersamaan. bab penutup peraturan menteri inraat peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor tahun tentang tata kelolaenuhilautan dan perikannilai tambah adalah kegiatan audit menambah nilai organisasi (audisi) dan pemangku kepentingan (stakeholders)iagam pengawasan intern adalah dokumen yang menyatakan penegasan komitmen dari menteri kelautan dan perikanan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern lingkungan kementerian kelautan dan perikanparat pengawaskelautan dan perikanketentuan peraturan perundang undanganjek penugasan pengawasan intern oleh auditor atau api. pegawai adalah pegawai negeri sipil pns), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ppp), termasuk pns, ppp, atau tenaga kontrak yang diserahi tugas pemerintahan lingkungan satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanlautan dan perikantugas spip yang selanjutnya disingkat satgas spip adalah sekekementerian dan atau tingkat unit kerja eselon tim sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya disebut tim spip adalah sekosatuan kerj. unit pelaksana teknis lingkungan kementerian kelautan dan perikanan yang selanjutnya disebut upt lingkungan kementerianinspektorat jenderal adalah inspektorat jenderal kementerian kelautan dan perikananur pengawas instansi pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. aparat penegak hukum. tata kelola pengawasan intern lingkungan kementerdan melindungi aset bagi pencapaian tujuan kementerian, sejalan dengan prioritas nasional, dan dinamika perubahan lingkungan. pengawasan intern yang meningkatkan nilai tambah dan melindungi aset sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: memberikan keyakinan yang memadai atas kehebatan, efisiensi, efektivitas, dan ketaatan dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian, memberikan penilaian profesional terhadap efektivitas sistem pengendalian intern dan proses tata kelola kementerian, cc. memberikan fasilitasi pelatihan edukasi dan fasilitasi tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern kementerian, dan memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, manajemen risiko, dan proses tata kelola kementerian. bab penyelenggara pengawasan intern bagian kesatu tanggung jawab terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern inspektorat jenderal menyelenggarakan pengembangan pola pengawasan d: unit kerja eselon upt lingkungan kementerian, dan atau cc. satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikananserta aparatur unit kerjanya bertanggung jawab terhadap penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern dalam menjalankan tugas dan fungsi lingkungansistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud memberdayakan satgas spip dan tim spip sesuai dengan kewenangannya. satgas spip dan tim spip sebagaimana dimaksud pada dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengembangan pola pengawasan sebagaimana dimaksud dalam bersifat: preventif, preventif, dan cc. represif. pola pengawasan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam kebijakan pengawasan intern. pola pengawasan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada huruf merupakanola pengawasan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada huruf merupakandapat berupa konsultansi, bimbingan teknis, dan penyusunan pedoman kerja. pola pengawasan yang bersifat represif sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kegiatan pengawasan bersifat tindakan korektif terhadap terjadinya penyimpangan. dalam pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam inspektorat jenderal harus membangun hubungan kemitraan yang konstruktif dengan unit kerja eselon upt lingkungan kementerian, satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan, melalui: penjaminan kualitas, dan atau konsultansi. penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: audit, revi, evaluasi, dan pemantauan. konsultansi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui pengawasan lainnya yang paling sedikit terdiri dari: pengawalan atau pendampingan sistem pengendalian intern, dan asistensi, fasilitasi, dan pelatihan. pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada harus dilaksanakan sesuai dengan standar audit intern pemerintah indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh inspektur jenderal. bagian kedua peran, wewenang, dan tanggung jawab dalam pengawasan intern dalam pelaksanaan peran sebagai penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf inspektorat jenderal memiliki tugas: melaksanakan kegiatan penjaminan dan memberikan pendapat atassanakan pengawasan terhadap pelarangan penyalahgunaan wewenang oleh unit pejabat lingkungan kementerian. dalam pelaksanaan peran sebagai konsultansi sebagaimana dimaksud dalam huruf inspektorat jenderal memiliki tugas: memberikan konsultansi dan asistebaik atas pertimbangan profesional maupun atasdampinganselain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam inspektorat jenderal mempunyai tugas: koordinasi pengawasan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, koordinasi pengawasan penerapan manajemen risiko, koordinasi pengawasan pelaksanaan pengarusutamaan gender, koordinasi pengawasan pelaksanaan pelayanan publik, koordinasi pengawasan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, koordinasi pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi, koordinasi pengawasan pembangunan integritas, koordinasi pengawasan peningkatan kualitas laporan keuangan, pengelolaan pengaduan masyarakat dan whistleblowing sistem, pelaksanaan pengendalian gratifikasi, dan pelaksanaan monitoring terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara. dalam penyelenggaraan pengawasan intern, inspektorat jenderal memiliki kewenangan, atau bentuk lainnyarangka pelaksanaan pengawasan intern pengawasan intern, dan memfasilitasi pertemuan antara pejabat atau pegawaengan komite audit dalam hal dibutuhkan. dalam penyelenggaraan pengawasan intern, inspektorat jenderal memiliki tanggung jawab: menindaklanjuti saran dan masukan yang diberikan oleh komite audit, dan atau melakukan pendampingan pejabat atau pegawai dalam hal komite audit perludalam hal inspektorat jenderal tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada maka unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern melakukan pemantauan dan atau audit dengan tujuan tertentu. dalam penyelenggaraan pengawasan intern,memiliki tanggung jawab: menyampaikan informasi dan atau dokumen secara berkala setiap bulan januari dan agustus tahun berjalan atau sewaktu waktu apabila terjadi perubahan yang meliputi:atau pegawahal unit kerja eselon unit pelaksana teknistidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada maka inspektorat jenderal melakukan pemantauan dan atau audit dengan tujuan tertentutelah direncanakan, pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh bpk dan pengawasan oleh bpk, dan cc. konsultabab iii manajemen pengawasan intern bagian kesatu pelaksana pengawasan interntugas dengan susunan keanggotaan yang meliputi: pengendali mutu,pelaksanaan tugasnya, auditor sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu oleh personil dan atau pejabat yang ditunjuk oleh inspektur jenderal sesuai dengan kompetensinya. personil dan atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada merupakan aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan intern sesuai dengan kompetensinya. selain personil dan atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada auditor dapat dibantu oleh pihak lain atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh inspektur jenderal. pihak lain atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada bertugas memberikan masukan dan saran berdasarkan keahliannya kepada auditor. bagian kedua tahapan dalam pengawasan intern paragraf umum tahapan pengawasan intern yang dilaksanakan inspektorat jenderal,inspektorat jenderal, dan program kerja pengawasan tahunan. rencana strategis inspektorat jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun dengan mengacu pada rencana strategis kementerian. rencana strategis inspektorat jenderalinspektorat jenderal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh inspektur jenderal. dalam hal terjadi perubahan peraturan, kebijakan, dan atau organisasi, rencana strategis inspektorat jenderal sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan evaluasi. program kerjinspektorat jenderal, audit universe, dan audittable unit. program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada memperhatikan paling sedikit terdiri dari: arahan kebijakan menteri, program dan atau isu strategis, cc. profilpermasalahan yang berkembang masyarakat, dan hasil pemeriksaan bpk, pengawasan bpk, dan pengawasan inspektorat jenderal. program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh inspektur jenderal kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan. berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada inspektur jenderal menetapkan program kerja pengawasan tahunan. inspektur jenderal menyampaikan program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada secara tertulis kedan ditetapkan oleh inspektur jenderal untuk jangka waktu (satuaudittable unit sebagaimana dimaksud dalam merupakan daftar satuan kerja program kegiatan yang dapat dilakukan pengawasan intern berdasarkan penilaian risiko dari audit universepengawasan tahunan dan jadwal kegiatan pengawasan intern yang disusun oleh tim pengawasan. program kerja pengawasan tahunan dan jadwal kegiatan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada meliputi: prosedur pengawasan, fokus pengawasan, cc. tahapan pelaksanaan, komunikasi, danrosedur pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan metode atau tehnik yang digunakan oleh auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten dihimpun dalam program kerja pengawasan tahunan. fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan area tertentu dari fungsi program kegiatan yang menjadi prioritas dalam pengawasan intertugassecara tertulis,unit kerja pada audisi dan disampaikan kembali kepada tim pengawasan paling lambat sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pengawasan intern setelah audisi menerima notasi audit. pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sekretaris direktorat jenderal lingkungan kementerian, sekretaris inspektorat jenderal, cc. sekretaris badan lingkungan kementerian, kepala biro pusat lingkungan kementerian, kepala dinas yang membidangi urusan kelautan dan atau perikanan provinsi kabupaten kota, atau kepala upt lingkungan kementerianengan pimpinan audisi. pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam jangka waktu yang tercantum dalam surat tugasgendali mutu sebagaimana dimaksud dalam hurufpengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam huruf menyampaikan laporan secara tertulistugas berakhir. laporan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada inspektur jenderal. dalam melaksanakan pengawasan intern tim pengawasan dilarang: mengambil alih tanggung jawabgawasan luar ruang lingkup penugasan yang ditetapkan dalam surat tugas. paragraf komunikasi hasil pengawasan intern komunikasi hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh inspektur jenderalharus menyampaikan perubahan rekomendasi kepada audisi untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan sebelum laporan hasil pengawasan intern diselesaikan. dalam hal laporan hasil pengawasan intern yang telah disampaikan kepada audisiintern menyampaikan ralat atas laporan hasil pengawasan intern tersebut. laporan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada pimpinan audisi untuk dilakukan tindak lanjut dan dihembuskan kepada pimpinan unit kerja eselon terkait. dalam hal diperlukan, komunikasi hasil pengawasan intern dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik. komunikasi hasil pengawasan intern. paragraf pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilakukan oleh audisi terhadap, atau pihak lain berupa perseorangan atau korporasi selain huruf huruf huruf huruf dan huruf yang disebutkan dalam rekomendasi hasil pengawasan intern. pelaksana harian dan atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada huruf dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan intern dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya berdasarkinspektorat jenderal dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja setelah laporan pengawasan intern diterima oleh audisi dan dihembuskan kepada pimpinan unit kerja eselon terkait. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan secara manual dan atau elektronik melalui sistem informasi tindak lanjutaudisi harus memberikan alasan yang sah meliputi kondisi sebagai berikut: keadaan kahar, pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam dalam proses peradilan terkait kasus yang sama dengan laporan hasil pengawasan intern, cc. pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam menjalani hukuman penahanan sebagai tersangka atau terpidana terkait kasus yang berbeda dengan laporan pengawasan intern, rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomisketentuan peraturan perundang undangan. apabila audisi tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan intern tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan setelah laporan hasil pengawasan intern diterima oleh audisi, inspektorat jenderal dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu dengan persetujuan menteri, dalam hal: terdapat temuan yang terindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau tindak pidana lan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan menjadi kewenangan aparat penegak hukum, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukumatau cc. terjadi reorganisasi unit kerja baik berupa pembubaran, penggabungan, dan atau perampingan, sehingga unit kerja semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan dalam laporan hasil pengawasan interaragraf pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil pengawasan intern pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh inspektorat jenderal melaluigendali mutu tim pengawasan yang melaksanakanlakukan penilaiansehingga dinyatakan tuntas, tindak lanjut telah dilaksanakan tetapi belum sesuai dengan rekomendasi, sehingga dinyatakan proses, cc. rekomendasi belum ditindaklanjuti, sehingga dinyatakan pending, dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sesuai dengan alasan yang sah, sehingga dinyatakan sebagai temuan hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti. status tindak lanjutterhadap rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam huruf setelah dilakukan pembahasan oleh tim pengawasan. audisi dapat mengajukan permohonan penetapan statussebagaimana dimaksud pada meliputi: temuan hasil pengawasan intern yang rekomendasinya cacat, temuan hasil pengawasan intern tidak memadai, temuan hasil pengawasan intern lain yang tidak dapat ditindaklanjuti, dan temuan hasil pengawasan intern yang disanggah dengan alasan yang sah dan dapat diterima oleh inspektorat jenderalatas tindak lanjut hasil pengawasan interdan atau pimpinan unit kerja eselon terkait. bab penjaminan kualitas dan program pengembangan inspektur jenderal merancang, mengembangkan, dan menjaga penjaminan kualitas dan program pengembangan dalam pelaksanaan pengawasan intern. penjaminan kualitasdefinisi pengawasan intern, kode etik, oleh tim pemantauan yang ditunjuk inspektur jenderal, penilaian berkala secara self assessment oleh inspektorat yang bersangkutan, dan ataudari inspektorat jenderal kementerian lembaga lain, dan atau cc. telaah sejawat antar inspektorat jenderal kementerian lembagabanyak (lima) orang yang meliputi: staf ahli menteri, pihak independen yang memiliki keahlian dibidang pengawasan keuangan negara atau akuntabilitasdalam rangka mendukung pelaksanaan tugas komite audit, dapat dibentuk sekretariat komite audit yang ditetapkan dengantelah mendapatkan izin dari menteri. komite audit dapatpengawasan intern inspektorat jenderal melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pengawasan intern lingkungan kementerian. pihak terkait sebagaimana dimaksud pada meliputi: tim spip, satgas spip, api lain, bpk, bpk, aparat penegak hukumterkait sebagaimana dimaksud pada membangun hubungan kemitraan yang konstruktif. koordinasi antara inspektorat jenderal dengan tim spip sebagaimana dimaksud dalam huruf dan satgas spip sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemanfaatan hasil pelaksanaan tugas tim spip dantim spip dan satgas spip: cc. pendampingan tim spip dan satgas spip terhadap audisi dalam lingkungan unit kerja eselon masing masing dalam pelaksanaan pengawasan intern, kecuali untuk penugasan tertentu, dan sinergi kegiatan antara inspektorat jenderal dengan tim spip dan satgas spip dalam hal implementasi sistem pengendalian intern lingkungan kementerian. koordinasi pengawasan intern antara inspektorat jenderal dengan api iain sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat melalui:atauataudan atauarat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat melaluataudapat melalui: pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, dan sosialisasi, dan ataukerja eselon aplikasi sistem manajemen pengawasan intern, dan cc. aplikasi pemantauan hasil pengawasan intern inspektorat jenderal. setiap pegawaigawaikerja eselon wajib menggunakan sistem informasi pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf bab viii tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk dan pengawasan bpk unit kerja eselon dengan melibatkan unit kerja eselon terkait, tim spip, dan inspektorat jenderal. bab penerapan perangkat profesi pelaksanaan pengawasan intern menerapkan perangkat profesi pengawasan intern yang dikeluarkan oleh organisasi profesi auditor intern pemerintah indonesia yang paling sedikit terdiri atas: standar audit, kode etik: cc. pedoman telaah sejawat, dan pedoman lain terkait pengawasan interndengan memperhatik: visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab, inspektorat jenderal. piagam pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh inspektur jenderal yang diketahui dan ditandatangani oleh seluruh pimpinan unit kerja eselon serta disahkan oleh menteri. bab penghargaan menteri memberikan penghargaanmemiliki prestasi terbaik berdasarkan hasil pengawasan intern. penghargaan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan usulan inspektorat jenderaljenderal dapat memberikan penghargaan kepada tim pengawasan intern terbaikderetan pregetarut jenderal tini maan sikearly mortality syndrome atau acute hepatopancreatic necrosis disease merupakan wabah penyakit yang menyerang udang beberapa negara dan belum ditemukan metode pengendaliannya:, bahwa early mortality syndrome atau acute hepatopancreatic necrosis disease membahayakan budidaya udang yang berdampak pada kematian massal yang akhirnya menurunkan produksi udanganalisa. setiap orang dilarang memasukalam wilayah negara republik indonesia. udang sebagaimana dimaksud pada merupakan jenis udang litopenaeus vannamei, penerus monodon, dan penerus chinensis, termasuk telur, larva, calon induk, dan induk, baik berupa udang hidup, udang segar, maupun udang beku. pakan alami sebagaimana dimaksud pada berupa artemis dan cacing, baik hidup, segar, maupun beku. negara wabah dan atau negara transit yang terkena wabah sebagaimana dimaksud pada meliputi: china, vietnam: thailand: malaysia, dan mexico. . jika ditemutempat tempat pemasukan yang telah ditetapkan, maka petugas karantina ikan wajib melakukan tindakan karantina berupa |
kuatisiplin, keseragaman, jiwa korea, dan etos kerja, serta membangun identitas pegawai lingkup kementerian kelautan dan perikanan, perlu mengatur penggunaandinas pelayanan yang selanjutnya disingkat pdp adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakattugas karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah pnssesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangdari, pdu, dan pdp. pdl sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: pdl pegawai pelabuhan perikanan, pdl syahbandar pelabuhan perikanan, pdl pengawas perikanan, pdl plus pwp3k, pdl awak kapal pengawas perikanan, pdl pegawai lingkungan inspektorat jenderal, pdl petugas karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. pdu sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: pdu yang digunakan oleh, dan pdu yang digunakan oleh selain. bagian kedua bentuk, warna, dan atribut pakaian dinas pdh pegawail dan pdp sebagaimana dimaksud dalam huruf dansuai ketentuan panitia peringatan hari besar nasional dan upacara lainnya. bagian ketiga tata cara penggunaan pakaian kerja pdh sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib digunakan pada: hari senin dan hari kamis: saat mendampingi kunjungan kerja menteri, dan saat rapat kerja dengan dewan perwakilan rakyat. pemakaian pdh sebagaimana dimaksud pada juga berlaku terhadap pegawai unit pelaksana teknhuruf huruf huruf huruf huruf dan huruf digunakandalam menjalankan tugas pengawasan intern. pdu sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakandp sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan pada hari jumat. psl sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakangunakan eselon pimpinan unit kerja eselon ii, atau kepala unit pelaksana teknis. terhadap pegawai yang tidak menggunakan pakaian kerja sesuai ketentuankementeriakaian seragam kerja, tanda pengenal, dan atribut bagi aparatur pelabuhan perikanan, dan peraturan menteri kelautan dan perikananakaian kerja pegawai lingkungan kementerianmanh pdh pria baju lengan pendek bahan katun, warna biru keung unggulan, kode warna: lengan pendek digunakan oleh pegawai selain pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama, baju dimasukkan dengan menampakkan ikat pinggang, tampak depan kancing paling banyak (tujuh) buah: dilengkapi dengan lidah skorer pada pundak kiri dan pundak kanditempatkan atas saku sebelah kanan: lencana dengan tulisan belas kementerian kelautan dan ampar belakanglengan panjang bahan katun: warna biru keung unggulan, kode warna lengan panjang diperuntukan bagi menteri, pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama, baju tidak dimasukkan, kancing paling banyak (tujuh) buah, dilengkapi dengan lidah skorer pada pundak kiri dan pundak kanan tampak depatas saku sebelah kanan: 11l.tampak belakangcelana bahan drill,ilengkapi dengan saku samping kiri dan kanan, saku belakang sebelah kanan dilengkapi dengan penutup saku sedangkan saku sebelah kiri tidak dilengkapi dengan penutup saku: dan lipatan pada bagian ujung tampak depan bawah celana dilipat kedalam. tampak belakang pdh wanita baju lengan pendek bahan katun, warna biru keung unggulan, kode warna model mini jas dengan lengan pendek, dilengkapi dengan (dua) buah saku pada bagian bawah, tampak depan baju tidak dimasukkan, papan nama ditempatkan dada sebelah kanan atas, kancing paling banyak (tujuh) buah,tampak belakangwanita lengan panjang bahan katun: warna biru keung unggulan, kode warna dan k o, model mini jas dengan lengan panjang, dilengkapi dengan (dua) buah saku pada bagian bawah, papan nama ditempatkan dada sebelah kanan atas: kancing paling banyak (tujuh) buah, lencana dengan tulisan tampak depan kementerian kelautan dan perikanan ditempatkan pada lengan atas sebelah kanan:tampak belakang rok bahan drill: warna biru tua biru dongker, kode warna panjang rok minimal (sepuluh) bawah lutut, risluiting pada bagian belakang tengah atas, dan terdapat belahan pada bagian belakang bawah maksimal (lima) diatas lutut. tampak depan tampak belakang celana bahan drill:pakaian seragam kerja wanita hamil menyesuaikan dengan model disain pakaian seragam kerja wanita. pakaian seragam kerja pegawaisesuai warna biru bawahan seragam. atribut papan nama jenis huruf swiss black bt, ukuran huruf putih andre amors hitam tulisan kementerian kelautan dan perikanan melengkung (sembilan puluh) derajat dengan ukuran lebar (satu koma lima) cm, panjang (enam) (ditempatkan sebelah kanan atas). contoh: selatan dan terikat logo kementerian kelautan dan perikanan dengan diameter (enam) (ditempatkan sebelah kanan dibawah tulisan kementerian kelautan dan perikanan) dengan jarak (nol koma delapan) cm. contoh: tulisan unit kerja unit pelaksana teknis yang bersangkutan (ditempatkan sebelah kiri atas) contoh: sepatu untuk pegawai pria dan wanita berwarna hitam dan tertutup. ikat pinggang khusus untuk pegawai pria, berwarna hitam dengan lebar maksimal (empat) cm tini maan kl dan pdp pdl pegawai pelabuhan perikanan baju pria berwarna putih, lengan pendek, kode warna: lan pma(tujuh) buah: dan kemeja dimasukkan dalam celana. celana berwarna khaki, kode warna:putih, kode warna: k o, kemeja lengan pendek, arah leher tertutup, bagian depan terdapat (dua) buah saku dalam danputih, kode warnabawahlutut. pakaian pdl pegawaipegawaikhaki sesuai warna khaki bawahan seragam. atribut topi men lencana pelabuhan untuk kelengkapan topi bahan logam warna emas, terdiri dari gambar: jangkar, jaring, dan lana, sen ikan marlin, tinggi (tiga) (diukur dari smu ujung jangkar bagian atas s d ujung jangkar bagian bawah), lebar (dua koma lima) (diukur dari bagian ujung jangkar paling kanan s d bagian ujung jangkar paling kiri), dan dipasang pada topi sebelah kiri. tanda pangkat berbentuk segi (empat) dengan garis i a tepi warna hitam dengan ukuran: (a) p1:putih, jumlah strip disesuaikan dengan pangkat golongan, khusus untuk golongan dan golongan pelabuhan perikanan. berbentuk segi (empat) dengan garis tepi warna hitam dengan ukuran: (a)golongan untuk pengelola pelabuhan perikanan. golongan iii warna dasar, ukuran, dan cara penggunaanambang kementerian terdapat gambar melati berwarna emas, dan tanda pangkat golongan untuk pengelola pelabuhan perikanan. golongan warna dasar, ukuran dan cara penggunaan sama dengan golongan iii, bawah lambang kementerian terdapat gambar berbentuk melati berwarna kuning emas, golongan iv a bawah lambang kementerigolongan iv e bawah lambang kementerian terdapat (tiga) gambar mata angin dengan warna kuning emas, pangkat untuk direktur jenderal perikanan tangkap, direktur pelabuhan, kepala pelabuhan perikanan dan pejabat struktural pada bagian tepi tanda pangkat terdapat lis warna merah, disesuaikan dengan golongan, dan tanda pangkat golongan untuk pengelola pelabuhan perikanan. lencana unit kerja bahan dasar kain warna putih, tulisan unit kerja dan garis tepi warna ditjen biru, kanan ukuran: gelap lebar (dua) cm, tenan panjang (delapan koma lima) cm, bentuk melengkung, dan dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan diatas lambang kementerian. nama lengkap bahan dasar bonita kain, warna dasar hitam, tulisan putih, penulisan nama ditulis nama terpendek tersingkat, panjang (delapan) cm, lebar (dua) cm, dipasang kemeja pada dada sebelah kanan. logo kementerian kelautan dan perikanan ukuran lambang kementerian dengan diameter (enam) cm, bahan dasar kain warna putih, garis tepi warna biru, dan dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan, dibawah tulisan ditjen 5g, perikanan tangkap. pun nama satuan kerja bahan dasar kain warna putih, tulisan unit kerja dan garis tepi warna biru, ukuran: lebar (dua) cm, dan panjang (delapan koma lima) cm, bentuk melengkung, dan dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri diatas lambang pelabuhan perikanan. lambang (atau lencana) pelabuhan perikanan bahan dasar kain warna putih, terdapat gambar jangkar warna kuning, jaring warna hijau, ikan hiu warna biru, dermaga, dan permukaan air warna hitam, jani ata ukuran: padanan janan lebar (lima koma lima) cm, ps: panjang (tujuh koma lima) cm, garis tepi dan tulisan warna biru, dan dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri dibawah nama satuan kerja. ikat pinggang mu timang terbuat dari logam berwarna emas dan dilengkapi dengan lambang kementerian. sepatu warna hitam, bahan dari kulit, bertali hitam sepatu pdh standar), dan beta warna hitam, bahan dari kulit, tanpa tali sepatu pdh standar): dan tanda jabatan kepala pelabuhan perikanan bahan dasar logam bentuk lingkaran dengan ukuran: pen diameter lingkaran dalam (dua) cm, klan diameter lingkaran luar (empat) cm, diukur dari titik terluar: aka tb. gambar tanda jabatan terdiri dari: esa jantra sembilan jari, alat penangkapan ikan, lambang kementerian: dan lambang pelabuhan perikanan, warna tanda jabatan: kuning emas untuk tanda jabatan menteri, pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama yang membidangi pelabuhan perikanan yang sedang melaksanakan tugas pelabuhan perikanan dan tanda jabatan kepala pelabuhan perikanan samudera, putih perak untuk tanda jabatan kepala pelabuhan perikanan nusantara, dan perunggu untuk tanda jabatan kepala pelabuhan perikanan pantai, dipasang kemeja pada dada sebelah kanan. pdl syahbandar pelabuhan perikanan seragam lengkap tanda pangkat golongan, kemeja, lencana kementerian, lencana logo kementerian, wing syahbandar pelabuhan perikanan, papan nama, lencana tanda jabatan, ikat pinggang logo kementerian, celana, lencana tulisan syahbandar pelabuhan perikanan, lencana satuan kerja, lencana lambang pelabuhan perikanan, dan wing kompetensi syahbandar pelabuhan perikanan lainnya. baju pria berwarna hijau tua (bold green), lengan pendek,, pundak kiri dan kanan dilengkapi lidah skorer, kancing kemeja paling banyak (tujuh) buah, dan kemeja dimasukkan dalam celana. celana celana panjang, berwarna hijau tua (bold green),hijau tua (bold green): kemeja lengan pendek model mini jas, arah leher tertutup, bagian depan terdapat (dua) buah saku dalamhijau tua (bold green)dibawah lutut. pakaian pdl syahbandarsyahbandarhijau tua (bold green) sesuai warna seragam. atribut topi bentuk cup warna hijau tua (bold green), dan garis kuning untuk golongan iii atas. bentuk cup warna hijau tua (bold green), dan garis putih untuk golongan bawah. tanda jabatan lingkup direktorat jenderal perikanan tangkap bahan dasar logam, bentuk lingkaran dengan ukuran: diameter lingkaran dalam (tiga) cm: dan h diameter lingkaran luar (enam) sana (diukur dari titik terluar): pesan gambar tanda jabatan dicetak timbul terdiri dari: dasar, jantra sembilan jari, suk alat penangkapan ikan, anus na, lambang kementerian dan tea lambang pelabuhan perikanan. nan warna tanda jabatan: iri he, kuning emas untuk tanda jabatan menteri, direktur jenderal perikanan tangkap dan jabatan pimpinan tinggi pratama ita lingkup direktorat jenderal perikanan tangkap, putih perak untuk tanda jabatan pejabat administrator lingkup direktorat jenderal perikanan tangkap, perunggu untuk tanda jabatan pejabat pengawas dan pelaksana lingkup direktorat jenderal perikanan tangkap. pdl syahbandar pelabuhan perikanan kemeja pdl lengan kanan detail kemeja dan bahan kain pitstop inflow bendera merah putih celana tactical tactical logo kementerian warna hitam, bahan pitstop lengan kiri inflow system nama direktorat pada bagian nama upt punggung (katup logo pelabuhan udara): nama seno saku kanan dilengkapi dengan papan nama velar (kain rekat) wings syahbandar pada setiap saku kiri kanan, saku kiri lambang garuda dilengkapi dengan tulisan velar (kain rekat) syahbandar pada setiap kerah kiri kanan. kerah kiri dan kanan tanda kepangkatan celana pdl celana bahan tactical. sepatu pdl sepatu bahan kulit warna hitam tali. ujung topi lambang bahan taken beludru topi pdl padi dan kapas, warna navy blue. ditengah topi logo pelabuhan perikanan, dibawahnya tertulis las syahbandar ,: topi sebelah kanan tertulis nama topi sebelah kiri tertulis nama upt pdl pengawas perikanan dan plus pwp3k seragam lengkap pria lengan pendek kemeja berwarna biru tua kehitam hitaman, lengan pendek, arah leher kemeja tegak, (dua) saku tertutup dan bertanding dengan lipat luar (plot1tampak tampak (tujuh) buah: dan depan belakangikat pinggang, emblem ditjenwanita lengan pendek kemeja berwarna biru tua kehitam hitaman, model mini'jas, bagian depan terdapat (tiga) buah saku dalam tanpa tutup, dan kancing kemeja paling banyak (tujuh) buah, rok berwarna biru tua, panjang rok minimal (sepuluh) cm, bawah lutut, dan tampak tampak bagian belakang terdapat belahan depan belakan maksimum (lima belas) cm, ataspwp3kemblem direktorat jenderalpridan bagian dapat kantin depan belakang ani bai buah, celana panjang berwarna biru tua,pwp3k (untuk pdl plus pwp3k),:tampak tampak saku muka bagian bawah dua depan belakang buah (saku dalam pakai tutup)::: kopel, emblem plus pwp3kakaian pdl pengawas perikanan dan plus pwp3k untuk wanita hamil menyesuaikan dengan model disain pakaian seragam kerja wanita. pakaian pdl pengawas perikanan dan plus pwp3ktua kehitam hitaman sesuai warna seragam. pdl awak kapal pengawas perikanan pdl awak kapal pengawas perikanan pra topi rimba dan logo ana kementerian, kemeja, tanda pangkat, panas papan nama, sang aka cah lencana satuan kerja, lain ska lencana direktorat jenderal, th, lencana logo kementerian, hai haa png tanda keahlian kepulauan, rai ag, mama tempat penyematan lencana age ani aa. kewenangan pengawas perikanan, tempat penyematan lencana tega kewenangan kemampuan lainnya (misal ppn), lan kopel, ai ahg celana, dan aan gi sepatu. aa daa rara bisa warna loreng tutup kepala topi rimba) bentuk bulat, warna kombinasi agen coklat tua dan muda, fa. bagian depan tengah terdapat lencana logo kementerian,tanda pangkat, tanda keahlian kepulauan, papan nama, lencana direktorat jenderal, l:| lencana logo kementerian, lapisan fosfor warna kuning dan putih, lencana satuan kerja, ja) tulisan kapal pengawas perikanan, saku pada bagian depan atas baju dan sisi samping celana, dan tel sepatu. tutup kepala topi rimba) bentuk bulat, warna biru dongker, bagian depan tengah terdapat lencanaatribut pengawas perikanan, plus pwp3k, dan awak kapal pengawas perikanan atribut pakaian dinas tutup kepala topi (a) lambang pdip dibagian depan sebelah kanan bivakmut, (b) lis bivakmut: golongan iv e berwarna kuning emas, lebar (satu koma lima puluh) cm, golongan iv c s.d. iv d berwarna kuning emas, lebar (satu koma dua puluh) cm, golongan iii d s.d. iv b berwarna kuning emas, lebar (nol koma delapan puluh) cm, golongan iii a s.d. iii c berwarna kuning emas, lebar (nol koma empat puluh) cm, golongan il a s.d. ii d berwarna putih perak, lebar (nol koma empat puluh) cm, (c) kain bivakmut berwarna biru kehitam hitaman, dan (d) topi bivakmut(a) bentuk bulat, warna biru dongker kehitam hitaman, (b) samping kanan depan terdapat logo emblem pengawas perikanan untuk pengawas perikanan atau emblem plus pwp3k untuk plus pwp3k), (c) bagian lingkar dalam terdapat tali karet untuk menyesuaikan ukuran kepala, dan (d)pa, kanan bawah tulisan direktorat jenderal ket nya pdip. tulisan direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (a) bertuliskan direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, (b) warna tulisan unit kerja hitam membentuk lengkung (busur) dengan warna dasar putih tulisan hitam: bendera, omset (c) dipasang pada lengan bagian kanan (tiga) bawah ujung pangkal pundak bahu kanan: dan (d) ukuran lebar (tiga) panjang (delapan) cm. satuan kerja nama satuan kerja: ukuran lebar (dua) panjang itu try (delapan) cm, dan "ag (b) dipasang atas bahu kemeja sebelah kiri. (a) papan nama ukuran lebar (dua) panjang (delapan) dengan bahan dasar samudera eboni: (b) warna dasar putih nama tulisan hitam, font arial dan (c)brevet kecakapan pengawas perikanan: (a) bentang sayap (tujuh) cm, (b) bahan logam kuningan, dan pe (c) hanya dipakai oleh pegawai yang telah mengikuti dan lulus pelatihan kecakapan pengawas perikanan. tanda kewenangan pengawas perikanan: era (a) bahan logam kuningan, (b) ukuran (empat puluh lima) mm, (c) warna kuning emas, (d)(e) hanya dipakai oleh pengawas perikanan non yang telah diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. (a) bagian atas terdapat gambar (tiga) buah bintang laut berwarna kuning emas, (b) pada bagian tengah terdapat logo penyidik warna kuning emas, (c) bagian bawah terdapat tulisan nusantara lestari jaya warna tulisan hitam: (aj (d)n (e) tulisan dan gambar timbul. tanda jabatan direktur jenderal pdip, pejabat eselon lingkungan direktoratdirektur jenderal warna emas, dengan ukuran (enam puluh) mm, dan pejabat eselon warna emas, dengan ukuran (lima puluh delapan) mm.a)kepala upt pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan warna emas, dengan ukuran (lima puluh enam) mm, dan bahan dasar logam berwarna kuning emas. pdip (a) bahan dasar logam, (b) warna cahaya perak dan warna perisai emas, dan (c) ukuran diameter (lima puluh dua) mm. pdip (a) bahan dasar logam, (b) cahaya dan perisai warna perak, dan (c) ukuran diameter (lima puluh) mm. fara tanda jabatan nakhoda kapal pengawas perikanan (a) bahan dasar logam kuningan, (b) warna emas, dan (c) ukuran diameter (lima puluh dua) mm. rompi anti peluru helm baja senjata laras panjang standar yang dikeluarkan oleh kepolisian negara republik indonesia folding stock senjata laras panjang senjata laras pendek standar yang dikeluarkan oleh kepolisian negara republik indonesia borgol (a) bahan dasar stainless steel, plastik, dan bahan lainnya sesuai standar yang dikeluarkan oleh kepolisian negara republik indonesia, dan (b) bentuk cincin melingkar. tongkat (a) bahan dasar terbuat dari karet, dan (b) bentuk bulat panjang disertai dengan pegangan tangan. pluit (a) bahan tali kur polyester dengan warna merah, dan (b) peluit warna merah dan terbuat dari plastik. pisau komando (a) bahan terbuat dari stainless steel, dan (b) sarung berwarna hitam terbuat dari fa, kulit handy talkie (a) frekuensi range uhf hz, (b) memory channel ch, (c) channel spacing (d) switchable, (e) watt uhf), dan display dtm signalling. teropong (a) binokular zoom min. (b) auto focus, dan (c) night vision. meteran (a) meteran surveyor meter, dan (b) bahan fiber. jas ujan (a) bahan polyester waterproof. (b) model pakaian: dan (c) logo plus pwp3k. senter patroli (a) material waterproof: (b) lampu led warna putih, (c) power battery rechargeable: dan (d) jangkauan cahaya min meter. gainer anti pacet gigitan ular (a) bahan nylon waterproof. dan (b) length inch. gps (a) waterproof: (b) portable: (c) float the water, dan jadi (d) fungsi mob man over board) button. tas ransel (a) bentuk top loading minimal (dua puluh lima) liter, (b) bahan polyester, dan (c) warna hitam. tali (a) karmantel rope (sembilan) (sebelas) mm, (b) daya renggang (lima persen) (lima belas persen) (statis), (c) minimal (dua puluh) meter, dan (d) dilengkapi dengan karabin. pengawas perikanan plus pwp3k line kw. (a) warna kuning hitam, dan b2222222222222222222222 (b) lebar (tiga) inch. peranan aaa alam karilsisssllst yateilyla life jacket opa(c) p3: (lima) cm, dan (d) p4: (empat koma : (lima) cm, dan (b)bintang berwarna emas, dan kepala upt pdip nakhoda kapal pengawas perikanan garis tepi berwarna merah.pdip garis tepi berwarna merah.direktur jenderal, pejabat eselon ii, kepala upt, dan nakhodadirjen pejabat eselon nakhoda kepala upt lencana logo kementerian, nama direktorat jenderal, dan satuan kerja pdl lengan pendek, pakaian kerja kerja jenderal mina kel kuta tanda korps keahlian pelaut nautika engine departemen dek departemen mesin lencana pin pengawas perikanan pdu pdl lengan pendek pdl lengan panjang no, pa, (de kar, (2d sala menteng email pin logam warna kuning emas lencana bordir warna hitam lencana pin penyidik pegawai negeri sipil ppn) us sea sia ja: kuli (ann, ina net penyidikan a85. nis pin logam warna kuning emas lencanaak pdl pegawai lingkungan inspektorat jenderal seragam lengkap prikan), arah leher kemeja tegak, pundak kiri dan kanan dilengkapi lidah (skorer), bagian depan terdapat (dua) saku memakai tutup yang tampak tampak berbentuk segi enam dan kancing: depan belakang dan bagian depan terdapat kancing paling banyak (tujuh) buah, celana panjang berwarna biru tua, bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang, (tiga) buah saku dalam, pada bagian depan samping kiri dan kanan, serta saku bertutup dan bertanding pada bagian kanan belakang. gambar keterangan topi pet warna biru tua tanda pangkat, lencana kewenangan eselon dan eselonseragam lengkap wanitan), arah leher kemeja tegaksaku muka bagian bawah dua buah (saku dalam pakai tutup), dan terdapat kupat belakang. rok panjang biru tua bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang. celana berwarna biru tua gambar keterangan topi pet warna biru tua tanda pangkat, nn. lencana kewenangan eselon dan eselon ii),pakaian pdl untuk wanita hamil menyesuaikan dengan model disain pakaian seragam kerja wanita. pakaian pdl untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan model disain pakaian dinas harian wanita lengan panjang, ditambah kerudung berwarna senada dengan warna celana rok. atribut atribut pakaian dinas tutup kepala topi (a) topi pet berwarna biru dongker dengan logo kementerian (b) terdapat tanda kepangkatan bintang dan diatas logo kementerian, (c) list pada topi: strip perak pada garis bawah topi bawah tanda pangkat untuk golongan ii, strip emas pada garis bawah topi bawah tanda pangkat untuk golongan iii dan iv:kanan bawah tulisan kementerian tu, kelautan dan perikanan. kelautan op tulisan inspektorat jenderal (a) bertuliskan inspektorat jenderal, (b) warna tulisan unit kerja biru membentuk klorat lengkung (busur) dengan warna dasar putih tulisan hitam: (c) dipasang pada lengan bagian kiri (tiga) bawah ujung pangkal pundak bahu kiri, dan (d) ukuran lebar (tiga) panjang (delapan) cm. papan nama papan nama ukuran lebar (dua) panjang (delapan) dengan bahan dasar tanya logam berwarna perak, bertuliskan nama, dan (b) dipasang pada dada kanan. timang dan tanda lencana itjen kkp timang: (a) untuk eselon list tepi memakai warna merah, dan (b) untuk eselon list tepi memakai warna biru. tanda pangkat golongan (a) golongandan (c) p3: (strip dengan ukuran: (a) panjang: (lima) cm, dan (b) lebar: (satu) cm: strip terbuat dari benang berwarna perak, jumlah strip disesuaikan dengan pangkat golongan, itjenitjen itjen itjen (b) golongan iii ill a iii ii c iti dmelati berwarna emas: dangaris tepi berwarna merah diperuntukan bagi eselon daninspektur jenderal, dan pejabat eselonirjen pejabat eselon ikat pinggang keterangan gambar ikat pinggang berbahan kulit sintetis, dan timang (kepala) ikat pinggang berbahan logam berwarna kuning emas dengan logo lambang itjen. sepatu sepatu hitam pantofel. sepatu pdl pria dan wanita kerudung warna kerudung biru tua tanpa corak. pdl dan pdp petugas karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan pdl baju berwarna krem, lengan pendek, arah leher kemeja tegak, (dua) saku bmenggunakan (enam) buah kancing baju, dikenakan dengan dimasukkan dalam, celana panjang berwarna coklat dengan ban pinggang untuk tempat ikat pinggang dan dilengkapi (dua) saku samping dan (dua) saku belakang,j))dan mengenakan tanda pengenal pegawai. berwarna krem, kemeja lengan pendek model mini jas, arah leher rebah, (dua) buah saku bertutup horisontal sebelah kiri dan kanan bawah: pundak kiri dan kanan dilengkapi lidah skorer, panjang baju sebatas pinggul, sg) panjang rok sampai dengan (lima) bawah lutut, bagian belakang bawah rok diberi belahan yang tertutup, dikenakan tidak dimasukkan dalam celana panjang atau rokkeamanan hasil perikanan dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri,: lencana nama dipasang atas saku baju sebelah kanan, lencana tulisan fish quarantine'bawah lencana nama pegawai,pdl pria atau wanita digunakan saat inspeksi surveilans iki upi. kemeja berwarna coklat tua dengan arah leher model tidur dan berlengan panjang yang fish quarantine dapat digulung menjadi lengan mepecnon pendek, bagian dada dilengkapi (dua) saku dengan penutup bertanding, bagian bawah ketiak dilengkapi (dua) saku kecil tanpa penutup, celana panjang warna coklat tua, dikenakan dengan tidak dimasukkan dalam celana panjangpegawai dipasang atas saku baju sebelah kanan, j)) lencana tulisan fish quarantine dipasang atas saku sebelah kiri: lencana tanda kepangkatan dipasang pada kerah sebelah kiri dan sebelah kanan, tanda keahlian brevet yang berasal dari penghargaan dipasang atas saku sebelah kanan atas papan nama, tanda jabatan fungsional dipasang diatas lencana tulisan fish quarantine'seragam. pdl iii pria atau wanita digunakan pada kegiatan pemeriksaan kebenaran jumlah, jenis media pembawa dan atau hasil perikanan, atau kegiatan lapangan lainnya. kaos lapangan: bagian dada sebelah kiri vokipm xx. dengan cetak logo badan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan: bagian belakang atau punggung bagian atas dengan tulisan fish quarantine and inspection", pada bagian lengan sebelah sanngzem kanan dengan cetak bendera merah putih, warna kaos perpaduan lengan dan badan, coklat tua dan coklat muda: berlengan panjang atau pendek dengan menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan perintah, bagian bahu dan siku bagian belakang diberi busa berwarna hitam untuk kaos lengan panjang, dan dikenakan dimasukkan dalam celana panjang. celana panjang: dengan ban pinggang untuk tempat ikat pinggang sesuai celana panjang pdl warna celana coklat tua, dan dilengkapi (dua) saku samping, (dua) saku belakang, dan (dua) saku tempel samping bagian paha, pakaian pdl iii untuk wanita hamil menyesuaikan dengan model disain pakaian seragam kerja wanita, dan pakaian pdl iiibawahan seragam. pdp pdp pria digunakan pada kegiatan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan counter pelayanan. berwarna krem, lengan panjang dilengkapi manset dengan (dua) kancing, arah leher kemeja tegak, (dua) saku bertutup dan bertanding dengan lipat luar (flu) sebelah kanan dan kiri atas, pundak kiri dan kanan dilengkapi lidah skorer, memakai dasi warna celana (coklat):dasi, dan mengenakan tanda pengenal pegawai. pdp wanita digunakan pada kegiatan pelayanan keamanan hasil perikanan counter pelayanan. berwarna krem, baju mini jas lengan panjang, arah leher rebah, (dua) saku bertutup horisontal sebelah kiri dan kanan bawah, pundak kiri dan kanan dilengkapi lidah skorer, memakai scarf warna senada dengan rok (coklat), ujung lengan baju diberi kancing (tiga) buah: baju dikeluarkan, panjang baju sebatas pinggul, panjang rok sampai dengan (lima) bawah lutut.syal, mengenakan tanda pengenal pegawai, pakaian pdp untuk wanita hamil menyesuaikan dengan model disain pakaian seragam kerja wanita, dan pakaian pdpatribut terbuat dari plastik keras dengan panjang (delapan) dan lebar (dua) cm, est feb ryan berwarna dasar hitam dengan lis putih, dan tulisan nama pegawai berwarna putih. tekanan sen iaawandan perikanan logo kementerian berbentuk bulat dengan diameter (tujuh) cm, dan logo kementerian dipasang pada lengan kanan kemeja pakaian dinas. fan na, sa k3) kes key selatan egois tot dan keamanan pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan bkpm) logo bkpm berbentuk segi empat dengan panjang (tujuh koma lima) dan lebar (enam koma lima) cm: dan logo bkpm dipasang pada lengan kiri kemeja pakaian dinas. kencana lokasi unit kerja kantor pusat kerja eselon pada kantor pusat dan upt, (b) ukuran tinggi (dua) dan lebar (delapan) cm, (c) berwarna dasar biru dengan garis tepi lis kombinasi dan tulisan berwarna kuning, (d) pemasangan lencana lokasi unit kerja berjarak (satu) (em atas lencana logo bkpm: dan (e) lencana lokasi untuk menteri, dituliskan nama jabatan menteri. berwarna dasar coklat tua dengan garis tepi lis dan tulisan fish quarantine berwarna kuning, ukuran panjang lencana (sembilan) dan lebar (dua) cm, dan dipasang pada bagian atas saku kemeja pdl pdl ii. pdp sebelah kiriasisten pengelolasisteasisten pengelola produksi perikanan tangkap,asistenasistenasisten pengelola produksi perikanan tangkap dalam jangka waktu tertentu. sasaran kinmeliputi: tim penilai pusat:darijumlah anggota tim penilai harus bersifatbagi tim penilai pusat, kementerian kelautan dan perikanan, untuk sekretariat tim penilai pusat: sekretaris daerah provinsi, untuk sekretariat tim penilai provinsi, dan cc. sekretaris daerah kabupaten kotapusatasistenadministratif dan bukti fisik dup(hardcore softcopy) dari masing masing kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis jabatan fungsional asisten pengelola produksi perikanan tangkap, mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredithampiri kelengkapan administratif dan bukti fisik, sebagaimana dimaksud dalam hurufgelola produksi perikanan tangkap. dupa sebagaimana dimaksud dalam beserta kelengkapan administratif dan bukti fisik, disampaikan oleh pejabat fungsional asisten beserta kelengkapan administratif dan bukti fisik yang disampaikan melewati batas waktu penerimaan sebagaimana dimaksud pada dan dupa beserta kelengkapan administratif dan kelengkapan bukti fisik dupa dan kelengkapan administratif. hasil pemeriksaan susunan dan kelengkapan bukti fisik dupa dan kelengkapan administratifasistenhasil penilaian yang diberikan penilai dan penilai terdapat perbedaan yang banyakdanyang akan digunakan untuk kenaikan jabatan pangkat periode bulan april dilakukan paling lambat bulan januari, dan penilaian angka kredit yang akan digunakan untuk kenaikan jabatan pangkat periode bulan oktober harus dilakukan paling lambat bulan juuetaun nge an. kartkelengkapan administratif dan bukti fisik atas nama pejabat fungsional asisten pengelola produksi perikanan tangkap untuk dapat diproses lebih lanjut, sebagai berikut: pangkat tea teaooetaunouetaun seng #rini la, wonn". pangkat oo. golongan ruang . asli disampaikan dengan hormat kepada: ditetapkan . jo. kepala bkn kantor regional bkn yang bersangkutan pada tanggal. jc. tembusan disampaikan kepada: asisten pengelola produksi perikanan tangkap yang bersangkutan, nama lengkap sekretaris tim penilai yang bersangkutan, nip. nnnanenaannnln kepala biro badan kepegawaian daerah bagian kepegawaian instansi yang bersangkutan, asn susi pudjiastuti semetarut jenderal #kartini mootertiban penerbitan ijazah politeknik kelautan dan perikanan sorong, perlu dilakukan perubahan terhadap tanda bukti kelulusan sebagaimana telah diatur. ketentuanubah sehingga berbunyi sebagai berikut: taruna politeknik soromemuatformat ijazah politeknik kelautan dan perikanan sorong padaa kuku organisasi ken lks elena ana mat tan plat jenderal ini lia |
dengandan perkembangan kebutuhan pengaturan tata naskah dinapenetapan lambanglebih lanjut tata naskah dinas lingkungan kementerian kelautan dan perikanan ditetapkan oleh pejabat eselon sesuai kewenangannya. penyusunan tata naskah dinas yang ditetapkan oleh pejabat eselon sebagaimana dimaksud dalam harus dikoordinasikan dengan sekretariat jenderal kementerian kelautan dan perikanan c.g. biro umum, peningkatan pelayanan publik, sertselain ituala arsip nasional republik indonesia telah menetapkan peraturan kepala arsip nasional nomor tahun tentang pedoman tata naskah dinas. dalam pedoman tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum antara lain mengatur tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo,, serta pembatalan produk hukum dan ralat. tata naskah dinas lingkungan kementerian kelautan dan perikanan, telah diatur dalam. dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja kementerian kelautan dan perikanan sebagaimanarta penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan tata naskah dinas, maka pengaturan tata naskah dinas lingkungan kementerian kelautan dan perikanan tersebut perlu dilakukan penyempurnaelancaran komunikasi tulis internal maupun komunikasi tulis eksternal yang inielolaan naskah dinas korespondensi, pejabat penanda tangan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas dalam naskah dinas:, digunakan beberapa terminologi istilah sebagai berikut, dan akronim, kearsipan, dan tata ruang perkantorbagian dari kepala naskah dinas yang memuat nama jabatan atau nama unit kerjaunit kerja yang mengeluarkan naskah dinas dan merupakan unsur keabsahan naskah dinas tersebutkelautan dan perikanan yang diletakkan secara simetris. kop naskah dinas pejabat eselon atas nama menteri yang selanjutnya disebut kop kementerian adalah bagian dari kepala naskah dinas yang memuat logo kementerian dan bawah logo ditulis kementerian kelautan dan perikanan republik indonesia, yang diletakkan sebelah kiri. kop unit kerjaop naskah dinas pusat data, statistik, dan informasi yang selanjutnya disebut kop pusdatinsekretariat jenderal, nomenklatur pusat data, statistik, dan informasi, alamat, kode pos, kotak pos, nomor telepon, nomor facsimile, laman, dan alamat surat elektronik yang diletakkan secara simetris. kop unit pelaksana teknis yang selanjutnya disebut kop uptnomenklatur unit pelaksanaan teknis,adalah direktur jenderal lingkungan kementerian. inspektur jenderal adalah inspektur jenderal kementerian. kepala badan adalah kepala badan lingkungan kementeristaf ahli menteri adalah staf ahli menteri lingkungan kementerian. staf khusus menteri adalah staf khusus menteri lingkungan kementerian. pejabat eselon adalah kepala biro, kepala pusat, sekretaris direktorat jenderal inspektorat jenderal badan, inspektur, dan direktur lingkungan kementerian. unit pelaksana teknis kepala badwenangan penandatangananlingkungan kementerianinstruksi adalah naskah dinas yang berisikan perintah kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas pemerintahan.yang berisi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi. naskah dinas korespondensi intern adalah informasi tulis kedinasan yang dilakukan antarunit kerja lingkungan kementerian secara vertikal dan horizontal. nota dinas adalah naskah dinas korespondensimemorandum adalah naskah dinas korespondensinaskah dinas korespondensi eastern adalah informasi tulis kedinasan yang dilakukan oleh kementerian dengan pihak lain luar kementer.atau perseorangan dan golongan dalam maupun luar kementerian.b jenis dan format naskah dinas jenis naskah dinas jenis naskah dinas lingkungan kementerian terdiri dari: naskah dinas arahan, yang meliputi: naskah dinas pengaturan: peraturan menteri dan peraturan pejabat eselon standar operasional prosedur, dan surat edaran. naskah dinas penetapan: keputusan menteri, dan keputusan pejabat eselon naskah dinas penugasan: instruksi, surat perintah, dan surat tugas. naskah dinas korespondensi, yang meliputi: naskah dinas korespondensi intern: nota dinas, dan memorandum. naskah dinas korespondensi eastern yaitu surat dinas. surat undangan. naskah dinas khusus, yang meliputi: naskah perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, dan pengumuman. laporan. telaahan staf. cara penulisan dan format naskah dinas arahan naskah dinas pengaturan naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas peraturan menteri, peraturan pejabat eselon standar operasional prosedur sop), dan surat edaran. peraturan menteri dan peraturan pejabat eselon pengertian, kewenangan penandatanganan, susunan, bentuk, penulisan, pengundangan, dan distribusi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. standar operasional prosedur sop) pengertian, kewenangan penandatanganan,kewenangan penandatanganan pejabat yang berwenang menandatangani surat edaran: menteri, pejabat eselon atas nama menteri, dan pejabat eselon susunan kepala bagian kepala surat edaran terdiri atas: (a) kop surat edarandan (iii) pejabat eselon menggunakan kop unit kerja. (b) yth. yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi surat edaran, (c) tulisan surat edaran diletakkan secara simetris bawah kop naskah dinas dan ditulis dengan huruf kapital, (e) kata nomor diletakkan secara simetris bawah tulisan surat edaran dan ditulis dengan huruf awal kapital, (?) kata tentang diletakkan secara simetris bawah kata nomor dan tulis dengan huruf kapital, dan (gp rumusan judul surat edarsurat edaran terdiri atas: (a) latar belakang, (b) kata dasar yang memuat ketentuan yang dijadikan landasan penetapan surat edaran, dan (c) isi pemberitahuan. kaki bagian kaki surat edaranandatangani surat edaran, (d) nama pejabat yang menandatangani surat edaran yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar, (e)1b, dan contoh format surat edaranta. dau. dan seterusnya penomoran yang surat edaran berurutan dalam nomor . .!. tahun taklim judul surat edaran tentang ditulis dengan huruf kapital kanan maan anna aan anna anna nana anna memuat latar kenamaan aan ana manaaaaaaaa belakang tentang ditetapkannya surat penamaan anna anna anna anna edaran, dasar kenamaan anna aan anna pembuatan, dan isi kananamanana aman aan anna anna aan surat edaran jakarta, september menteri kelautan dan perikanan, tempat, tanggal, jabatan penanda tanda tangan dan cap menteri tangan, tanda tangan, cap dinasatas nama menteri logo kementerian kelautan dan perikanan yang telah dicetak kementerian kelautan dan perikanan republik indonesia pejabat yang dituju di. .dan seterusnya surat edaran penomoran yang nomor . . . berurutan dalam tahun taklim judul surat tentang edaran ditulis dengan huruf kapital tan memuat latar belakang tentang penkannnnnnnannnnnnnnnnnaan nana ditetapkannya pena pan ppn ppn pipa ana yaa pan apa pnp ape ape ppa apa apn ppa aan surat edaran, pena panen epa ppn panen anta ana panen ppa panen apa ppp peta aaa dasar pembuatan, dan isi surat krnennnnnnnnanananannananananannnananannnn nana edaran jakarta, september tempat, tanggal, a.n. menteri kelautan dan perikanan jabatan penanda sekretaris jenderal, tangan, tanda tangan, cap dinas, tanda tangan dan cap kementeriankop surat unit kementerian kelautan dan perikanan yang telah sekretariat jenderal dicetak sy) jalan medan merdeka timur nomor jakarta kotak pos jkp telepon (lacak), facsimile teman laman yth. pejabat yang dituju .dan seterusnya penomoran yang surat edaran berurutan dalam nomor . .!.! tahun taklim judul surat tentang edaran ditulis dengan huruf kapital dana app ppn papan nan ran app nanang nne era aaa aaa pan naannneeaaeppppp papan aaa ana papan memuat latar belakang tentang kanaananana anna aan anna aan anna bacaan surat edaran, kenaaaanana anna aan aan aananananaan dasar pembuatan, dan isi surat annnnunnnenannnnnnnnnnannnananna nana nannananananan ana kanan anna nan ananaananunananana naa nan ann aan anananaan anna namun kanan anna edaran jakarta, september sekretaris jenderal, tempat, tanggal, jabatan penanda tangan, tanda tanda tangan dan cap jabatan tangan, cap dinas jabatan dan nama penanda tangan nama lengkap naskah dinas penetapan jenis naskah dinas penetapan ada dua, yaitu keputusan menteri dan keputusan pejabat eselon pengertian, kewenangan penandatanganan, susunan, bentuk, penuliskewenangan penandatanganan pejabat yang berwenang menandatangani instruksi hanya menteri. susunan kepala bagian kepala instruksi terdiri atas: (a) kop instruksi menggunakan kop menteri, (b) tulisan instruksiinstruksi dan ditulis dengan huruf kapital, (d) kata tentang diletakkan secara simetris bawah kata nomor dan ditulis dengan huruf kapital, (e) rumusan judul instruksi diletakkan secara simetris dibawah kata tentang dan ditulis dengan huruf kapital, dan tulisan menteri kelautan dan perikanan diletakkan secara simetris bawah rumusan judul dan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma. konsiderans bagian konsiderans instruksi terdiri atas: (a) kata menimbang yang memuat latar belakang penetapan instruksi, dan (b)(a) nama pejabat pegawai yang diberi instruksi, (b) substansi instruksi. kaki bagian kaki instruksi terdiri atas: (a) tempat, tanggal, bulan, dan tahun penetapan, (b) nama jabatan menteri kelautan dan perikanan yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma, (c) tanda tangan menteri sebagai pejabat yang menetapkan instruksi, dan (d) nama menteri sebagaiyang ditandatangani olehinstruksi berurutan dalam nomor . tahun tahun taklim judul instruksi tentang yang ditulis dengan huruf menteri kelautan dan perikanan, kapital menimbang .neonveneeneon nana latar belakang instruksi mengingat? neo dengan ini memberi instruksi kepada nama jabatan pegawai, daftar pejabat nama jabatan pegawai: yang menerima nama jabatan pegawai, instruksi nama jabatan pegawai, untuk memuat substansi kedua nnnennnanannnnnannnanaannannnnnanaana nana tentang arahan yang ketiga nnnenannanannnanannananannnanannnannaaa ann. tempat, janggal, h. nama jabatan dan pada tangga nama lengkap menteri kelautan dan perikanan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanda tanda tangan dan cap menteri tangan dan cap dinas nama lengkap surat perintah kewenangan penandatanganan pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah: menteri, pejabat eselon atas nama menteri, pejabat eselon dan pejabat eselon ii,dan kepala unit pelaksana teknis. susunan kepala bagian kepala surat perintah terdiri atas: (a) kop surat perintah: menteri, menggunakan kop menteri, (ii) pejabat eselon atas nama menteriperintahperintah dan ditulis dengan huruf kapital. batang tubuh bagian batang tubuh surat perintah terdiri atas: (a) konsiderans surat perintah terdiri atas: kata menimbang yang memuat latar belakang ditetapkannya surat perintah, dan (ii) kata dasar yang memuat ketentuan yang dijadikan landasan penetapan surat perintah. (b) dictum dimulai dengan frasa memberi perintahbagian kaki surat perintahperintah, (d) nama pejabat yang menandatangani surat perintah(jika diperlukan), tanpa yth dan jika hanya satu, tidak diberi nomor, distribusi surat perintah disampaikan kepada pihak yang mendapat perintah. hal yang perlu diperhatikanperintah dapat dilihat pada contoh 3b, 3c, 3d, 3e, danpanda maaaaaaaad memuat alasan pnp ppa antena ann nan ana ana papan ana ana dan dasar ditetapkan surat dasar nnnnnnennnnnnnnnennannannannananannannnnnnananannnannnnannanannnannmanadaftar pejabat yang menerima anna perintah .dan seterusnya. memuat substansi untuk nnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnaannnaannnnaananannn amankan tentang arahan manan naa ann ann panen akan peran pnn pena peranan pen ena ape span peranan era pae ape paenpprpaapi diperintahkan .dan seterusnya. tempat, tanggal, jakarta, agustus nama jabatan dan menteri kelautan dan perikanan, nama lengkap yang ditulis dengan huruf tanda tangan dan cap jabatan awal kapital, tanda tangan dan cap dinas nama lengkap tembusan: . daanbah .cbooo wo ww #w# menanam bahwa .voodoo.o. wennnnnannnnannan nan memuat alasan dan dasar ditetapkannya dasar mena surat perintah memberi perintah kepada nananannannnnnnnnnnnannlnnann nana daftar pejabat yang ann ann nan ana eni pen aan nan pena ende pena pena erp erp pen per aer pena per ppp aaa aep pep tetapi menerima perintah .dan seterusnya. memuat substansi untuk wanna anna tentang arahan .dan seterusnya. jakarta, . juli tempat, tanggal,. daan contoh format surat perintah yang ditandatangani pejabat eselon eselon kementerian kelautan dan perikanan dianata laman penomoran yang surat perintah berurutan dalam nomor . . . tahun taklim menimbang @.b l.cbooo#o wooonenennnnn nama anan maan memuat alasan bahwa .ooo#o### wnnnnnnnnnnnnnnnannnnannnannnanannn dan dasar ditetapkan nya surat perintah dasar nnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanannaannnenannnaanannann anna memberi perintah daftar pejabat yang kepada nnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanannaannnenannnaanannann anna menerima perintah .dan seterusnya. untuk memuat substansi mcm tentang arahan lannannnn nan nnn anna nnn ana nan man ena anna man nam nna nan man nam nan maa mana aam saman yang diperintahkan .dan seterusnya. jakarta, . aprilo. daan contoh format surat perintahan laman penomoran yang surat perintah berurutan dalam nomor . . . tahun taklim menimbang bah .voodoo.o wo# www mnmnnnnnnnnnennnnnannnnananaaanananlaan bahwa .voodoo.o. wennnnnannnnannan nan memuat alasan dan dasar ditetapkan nya dasar ann ann nan nanti suratnnnnnenntenannnnannnnnanaananaannnnannnmanaj daftar pejabat yang nrennnnnnnnnnnnnnnannnnnnannnnnnnnnannannnanannannananannananannnannnannnn nana) menerima perintah .dan seterusnya. memuat substansi untuk ro. tentang arahan yang diperintahkan .dan seterusnya. tempat, tanggal jakarta, . aprildinas tanda tangan dan cap dinas nama lengkap tembusan: pagar dia contoh format surat perintahpusat data, statistik, dan informasi pen yang jalan medan merdeka timur nomor telah dicetak jakarta kotak pos jkp telepon ekt. facsimile kaa laman surat elektronik penomoran yang berurutan dalam surat perintah tahun taklim nomor . . . menimbang bahwa maa memuat alasan knananannnnannnnannnannannanaannannnaananannnaannnanaa) dan dasar ditetapkannya dasar papan ann nnnnannanaanpnpanannaanannannnpaannapapnnaaaanaaeanaaaaa surat perintah memberi perintah kepada nananannannnnnnnnnnnannlnnann nana nnannnnenenennnnnnnnnnnnannnnannnaanaaanannnnanananaa) daftar pejabat yang annnnnananenennnnnnnnnnnnnannnnnnnannnaannaaanannann menerima perintah .dan seterusnya. memuat substansi untuk nananannannnnnnnnnnnnannlnnlnn aan nana tentang arahan yang diperintahkan jakarta, . meitanda tangan dan nama lengkap cap dinas tembusan: ti. dra contoh lampiran surat perintah lampiran surat perintah nomor ole jakarta, . mei kepala pusat data, statistik, dan informasi tanda tangan dan cap dinas nama lengkap surat tugas kewenangan penandatanganan pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas: menteri, pejabat eselon atas nama menteri, pejabat eselon dan pejabat eselon ii, sesuai dengan kewenangannya, dan kepala unit pelaksana teknis. susunan kepala bagian kepala surat tugas terdiri atas: (a) kop surat tugastugastugas dan ditulis dengan huruf awal kapital, batang tubuh bagian batang tubuh surat tugas terdiri atas: (a) konsiderans surat tugas terdiri atas: kata menimbang yang memuat latar belakang ditetapkannya surat tugas, dan (ii) kata dasar yang memuat ketentuan yang dijadikan landasan penetapan surat tugas. (b) dictum dimulai dengan frasa memberi tugasyang harus dilaksanakan. kaki bagian kaki surat tugastugas, (d) nama pejabat yang menandatangani surat tugastanpa yth dan jika hanya satu, tidak diberi nomor, distribusi surat tugas disampaikan kepada pihak yang mendapat perintah. hal yang perlu diperhatikantugas dapat dilihat pada contoh 4b, 4c, 4d, 4e, dansurat tugas tahun taklim nomor . . . menimbang bah .ooo woo wo www annnnnnnnneannnnannnananananana memuat alasan dan dasar bahwa .ooo##o# mmnnnnnnnnnnnnannnnaanaananalanaa aah ditetapkannya surat tugas dasar nanaannannnnnnnnnnnnnnannnnann anna memberi tugas kepada ananannannnnnnnnnnnnnannnnana anna daftar pejabat yang nnannnnnnannnnaann anaananaa naaaenaaaneneanamaakaah menerima tugas .dan seterusnya. memuat substansi untuk men tentang arahan yang ditugaskan .dan seterusnya. jakarta, juli tempat, tanggal, menteri kelautan dan perikanan, nama jabatan dankan diaementerian kelautan dan perikanan republik indonesia berurutan dalam surat tugas nomor . . . tahun taklim menimbang .ooooooooo#w#o # mennnannnannnnannnnnnlanlanlnllnalnnah memuat alasan bahwa .ooo#o##"@# w## wmnnannnnnnnnnnnnnannnnnannnaannlannnnan aaaaaa dan dasar ditetapkannya surat tugas asar dan ana ann ana pena net aan aaa aaa panen rare ara peraga memberi tugas kepada pee daftar pejabat yang nana menerima tugas .dan seterusnya. untuk nnnanennnannnnnnnnnnnnnnnanannnannnnananannannnnnnnnannananannnannnan amanah memuat substansi pan nnn ann nnnennann ane nnn nett ana nan nnnannannaananaennnenaaannnnnnnaeanaennrrarp tentang arahan anaannnnnnnnnenannnnnnnnnannnannananannnanannn nananannnn nma nnnnaa yang ditugaskan .dan seterusnya. jakarta, . juni a.n. menteri kelautan dan perikanan empat, tanggal,, tanda tangan dan nama lengkap cap dinas tembusan: tosurat tugas berurutan dalam nomor . . . tahun taklim menimbang bah .ooo wo. wo# wmnnnnnnnnnnnnnennnnnanananankannlnnnlaa bah .cocok wo. wmnnannnnnnnananaannaaa memuat alasan dan dasar ditetapkannya dasar aknntanannannnnnnnannnannnnaannananaananalaan nana surat tugas memberi tugas kepada leorannnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnannanann nanah daftar pejabat yang ranannnananannanan nana mana naam menerima tugas .dan seterusnya. untuk memuat substansi senna tentang arahan .dan seterusnya. yang ditugaskan jakarta, . junitm laman penomoran yang surat tugas berurutan dalam nomor . . . tahun taklim menimbang .oooocoooo#w#o #w##w winnnnnannnnannnnannnnnna anna memuat alasan dana .ooo##o #w#o# wnmennnnnnnnnannnnnn anang dan dasar ditetapkannya surat tugas dasar nnnannnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnannnennnnaannnannnananeaanlnlnknana memberi tugas kepada pee daftar pejabat yang menerima tugas .dan seterusnya. untuk annnnnnnnnnnnnenennnnnnnnnnemeannnemanna aaaaaa memuat substansi nnnanannnananaaaaa anna enam anna tentang arahan nnnnnnnnnnannnnnn anna anna yang ditugaskan .dan seterusnya. jakarta, . juli tempat, tanggal, kepala biro umum, nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan tanda tangan dan cap dinas huruf awal kapital, tanda tangan dan nama lengkap cap dinas tembusan t. daan contoh lampiran surat tugas lampiran surat tugas nomor tanggal: kepala biro umum, tanda tangan dan cap dinas nama lengkap contoh format surat tugasyang pusat data, statistik, dan informasi telah dicetak sy) jalan medan merdeka timur nomor jakarta kotak pos jkp telepon ekt. facsimile kelainan laman surat elektronik penomoran yang surat berurutan dalam omo pan tahun taklim menimbang bah .ooo woo wo# w#ww wnnnnnnnnnnnnennnnnannnnanannanananannaaaa bah .voodoo.o mann memuat alasan dan dasar ditetapkannya dasar surat tugas memberi tugas kepada annnnnnnnnnnnnenennnnnnnnnnemeannnemanna aaaaaa daftar pejabat yang annnnaa nama nana ana menerima tugas .dan seterusnya. untuk nnnanannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnanaanannanana anna memuat substansi pan tentang arahan yang ditugaskan .dan seterusnya. jakarta, . maretnama lengkap tanda tangan dan cap dinas tembusan: t. daan naskah dinas korespondensi naskah dinas korespondensi intern nota dinas kewenangan penandatanganan pejabat yang berwenang menandatangani nota dinas: pejabat eselon staf ahli menteri, dan pejabat eselon ii, sesuai dengan kewenangannya. susunan kepala bagian kepala nota dinas terdiri atas: (a) kop nota dinasdengan line style thin thick dan tebal 4pt, (b) kata nota dinasnota dinas dan ditulis dengan huruf awal kapital, (d) singkatan yth. yang diikuti tanda baca titik dua, (e) kata dari diletakkan bawah singkatan yth yang diikuti tanda baca titik dua, kata lampiran (jika diperlukan) diletakkan bawah kata dari yang diikuti tanda baca titik dua, (g) kata hal diletakkan bawah kata dari lampiran yang diikuti tanda baca titik dua, dan (h) kata tanggal diletakkan bawah kata hal yang diikuti tanda baca titik dua,notanota dinas terdiri atas: (a) tanda tangan pejabat yang menandatangani nota dinas, (b) nama pejabat yang menandatangani nota dinas dan yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar,nota dinas tidak dibubuhi cap dinas, tembusan nota dinas berlaku lingkungan kantor pusat kementerian, nota dinas digunakan untuk korespondensi internal antar pejabat lingkungan kantor pusat kementerian, format nota dinas dapat dilihat pada contoh 5b, dan 5c. contoh format nota dinas kementerian kelautan dan perikanan sekretariat jenderal penomoran yang nota dinas berurutan dalam nomor . . . tahun taklim yth dari sekretaris jenderal hal tanggal . april memuat laporan, nan aan ana nad ann pen ann aep app pen apn app pep aen perdana aen peran aed aep erp papan aaa aaa ende peran rri pemberitahuan, dan ana ana pena app ann pena ann genap app pen pena pap pep ann pandan ana erp pen rena ana aer papan aer perdana aer pena pep eraaaen pep aea kepada pernyataan, atau pena pena nanda ana apaan pena ann dara papan pena era pen endapan paper pena para aed aep aaa era aaa permintaan yang sifatnya rutin, kemanan ena aan akan ringkas tanda tangan, nama lengkap tanda tangan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak nama lengkap dibubuhi cap tembusan: page dian biaberurutan dalam nota dinas nomor . . . tahun taklim yth inspektur jenderal dari sekretaris jenderal hal pon tanggal . mei pan pipa epa tea epa yen anta ana ppn pnp ppp aan ppp pipa ppa apa papan peta memuat laporan, nananannanan pemberitahuan, pewananannnnananannnanannnana nana nan nana anananaan pernyataan, atau permintaan yang pena ann ann tee anta ann pan ape ana ppn ape papan aaa ppp ppp aan aan papan sifatnya rutin, pewamanannnann nana ananananananan berupa catatan pena ann ann pep papan papan antena pan ape papan aaa ppp pipa papan ana ppp para ringkas a.n. sekretaris jenderal nama jabatan dan kepala biro keuangan, nama lengkap yang ditulis tanda tangan dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap nama lengkap tembusan: akan dia bi. contoh format nota dinas format penulisan nota dinas berasal dari unit pengolah surat ditandatangani oleh plh nama instansi kementerian kelautan dan perikanan sekretariat jenderal nota dinas penomoran yang nomor . . . berurutan dalam tahun taklim yth inspektur jenderal dari plh. sekretaris jenderal hal tanggal . mei dana aan nan apn ann ppp ann ana panen ann aea pendanaan perda ara rena rare ana were ara were rena are rare aeon rena memuat laporan, penanaman antara aan aan aananaaaaaaan pemberitahuan, pernyataan, atau kenamaan aman nana nanah permintaan yang kena mana aan aan sifatnya rutin, berupa catatan kenamaan aman nana nanah ringkas tanda tangan dan tanda tangan nama lengkap yang ditulis dengan huruf nama lengkap awal kapital, tidak dibubuhi cap tembusan: dean bo. memorandum kewenangan penandatanganan pejabat yang berwenang menandatangani memorandum: menteri, pejabat eselon staf ahli menteri, pejabat eselon ii, dan pejabat eselon iii. susunan kepala bagian kepala memorandum terdiri atas: (a) memorandum menteri menggunakan kop menteri, (b) kop memorandum unit kerja eselonline style thin thick dengan tebal 4pt, (c) kata memorandum diletakkan secara simetris bawah kop naskah dinas dan ditulis dengan huruf kapital, (d) kata nomor diletakkan secara simetris bawah tulisan memorandum dan ditulis dengan huruf awal kapital, (e) singkatan yth. yang diikuti tanda baca titik dua, kata dari diletakkan bawah singkatan yth yang diikuti tanda baca titik dua, (g) kata lampiran (jika diperlukan) diletakkan bawah kata dari yang diikuti tanda baca titik dua, (h) kata hal diletakkan bawah kata dari lampiran yang diikuti tanda baca titik dua, dan kata tanggal diletakkan bawah kata hal yang diikuti tanda baca titik dua, danmemorandummemorandum terdiri atas: (a) tanda tangan pejabat yang menandatangani memorandum, (b) nama pejabat yang menandatangani memorandum, yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar, danmemorandum tidak dibubuhi cap dinas, tembusan memorandum berlaku lingkungan kantor pusat kementerian, memorandum digunakan untuk korespondensi internal dari pejabat kepada pejabat lain bawahnya lingkungan kantor pusat kementerian. format memorandum dapat dilihat pada contoh 6b, dan ec. contoh format memorandum menteri menteri kelautan dan perikanan republik ini kesia penomoran yang memorandum berurutan dalam nomor . . . tahun taklim yth. sekretaris jenderal dari menteri kelautan dan perikanan hal lampiran io. berkas tanggal . juni memuat laporan, pemberitahuan, dan aaa ann ana aan pernyataan, atau ann aan ana ann panen aan ann aan nan ann ann anna nan aanannnaan permintaan yang knnamnnnnnnnann anna mama aan sifatnya rutin, berupa catatan dan ppp app pipa pipa edan pipa papan pipa ppp pipa eeee pipa ppp ppaeeeee papan ppp era pep app ppp ppeppeea ringkas tanda tangan dan tanda tangan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap nama lengkap tembusan: akan dia bi. contoh format memorandumrumah tangga dari kepala biro umum hal lampiran . berkas tanggal io. maret memuat laporan, pemberitahuan, nana ane eamannaananan pernyataan, atau nae aan emananaan permintaan yang daan sifatnya rutin, banana nana nana ringkas tanda tangan tanda tangan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap nama lengkap tembusan: aga bitata usaha pimpinan dari kepala biro umum hal lampiran io. berkas tanggal . agustus memuat laporan, penkannnnannnnannnnnnnnnaannannannannnnannnannannannan anna nan naungan pemberitahuan, naa nan anaannnapanana nananana aaa nnaanannnaaanaaaan aaa naaaaeaan kanan aneka pernyataan, atau nama permintaan yang sifatnya rutin, pnnnannnnnnnnnnnnnnnanaannannann anna berupa catatan dan ann pen ppn ann nan ana pena epa nan apa panen peran apn arp aan apn aan nan app aea anakan ringkas nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal tanda tangan kapital, tidak dibubuhi cap nama lengkap tembusan: akan dia bi. contoh format penulisan memorandum ditandatangani plh instansi kementerian kelautan dan perikanan sekretariat jenderal memorandum penomoran yang nomor . . . berurutan dalam tahun taklim yth. kepala biro keuangan dari plh. sekretaris jenderal hal pon lampiran . berkas tanggal . agustus memuat laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau pan ana ppp ppa apa nan pap pipa pen ana ana aep ppp paper ane pare panen arena pen pre paper ape ppp ape aperta permintaan yang dan ana pnp nnn panen ppp apa pep pap pen ane para app arena ane ape rea aan para penerapan nrp ape rapp pap ppe ane pipa app area sifatnya rutin, pan ana ann pap ann apn ana pep pare para arena apa ppa ppp pra ape ape ape rare pea ppp apa para berupa catatan tanda tangan dan nama lengkap tanda tangan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap nama lengkap tembusan: papa dian bo. naskah dinas korespondensi eastern jenis naskah dinas korespondensi eastern yaitu surat dinas. kewenangan penandatanganan pejabat yang berwenang menandatangani surat dinasdinas terdiri atas: kop surat dinasediletakkan sebelah kiri bawah kop surat dinassurat dinasdinas, nama pejabat yang menandatangani surat dinasdinas disampaikan kepada penerima yang berhak. hal yang perlu diperhatikan: kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama, jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya, jika pihak yang ditujukan lebih dari tiga ditulis yth. daftar terlampir) yang dengan batas paling jauh dari batas kiri kertas, dan tembusan (jika diperlukan), tanpa yth dan jika hanya satu, tidak diberi nomor, format surat dinas dapat dilihat pada contoh 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, dan 7gpembuatan nomor . januari surat, nomor, sifat sifat segera amat segera biasa dan hal surat lampiran hal alamat tujuan yth. . surat yang ditulis jalan . bagian kiri henaaananaan ena alinea muka).iooooooooo oom mana tan ana panas tani. aaa banana alinea up) .oo.ooooooo mann nama jabatan dan menteri kelautan dan perikanan,an kementerianhal surat lampiran hal yth alamat tujuan jalan surat yang ditulis bagian kiri henananenananannnnan line pmb uka).oooooooo wooomnnnnnannnnnnnannnnaa benanananeneenn ena alina penutup) .o.oooooooooooooooooo wnnnannnaantanda tangan dan cap kementerian huruf awal kapital,sy) jalan medan merdeka timur nomor dicetak jakarta kotak pos jkp telepon (lacak), facsimile tno. surat yang ditulis jalan . bagian kiri heananaananan aan alinea pembuka).ooooooooooooo oom henaaaaaaannnaaa alina up) .o.voodoo#o wannata. dinelayan laman tanggal pembuatan surat, nomor, sifat nomor . april dan hal surat sifat segera amat segera biasa lampiran . hal alamat tujuan yth surat yang ditulis jalan . bagian kiri hakan alinea pembuka).cbooo woo www. makanan alinea up) .o.iooknn nama jabatan dan kepala pelabuhan perikandiah bolayan laman tempat dan tanggal nomor . april pembuatan surat, sifat segera amat segera biasa nomor, sifat dan lampiran: . hal surat hal permohonan penghapusan bmn alamat tujuan yth. . surat yang ditulis jalan . bagian kiri menkaankana anne alinea pembuka).oooooooooooooo mekaaaanaannnen( alinea up) . oom a.n. menteri kelautan dan perikanan kepala pelabuhan perikanan nama jabatan dpuan bokementerian kelautan dan perikanan logo kementerian dan sekretariat jenderal mama unit into sy) jalan medan merdeka timur nomor yang telah dicetak jakarta kotak pos jkp telepon (lacak), facsimile mtatujuan surat yang ditulis daftar yth. daftar terlampir) terlampir keananasana anna alinea pembuka).o.ooooooo mekaaaaaaaanaaanananaa alina isi) .iooooooooomnnnennnnnnannlnan anna bekaaaaaaaaaaana alinea pen up) .o.voodoo mann. danman aan man man man surat undangan kewenangan penandatanganan pejabat yang berwenang menandatangani surat undanganpejabat eselon ii,undangan terdiri atas: kop surat undang?yang diletakkan sebelah kiri bawah kop surat undangan(jika diperlukan) batang tubuh bagian batang tubuh surat undangan terdiri atasundangan, nama pejabat yang menandatangani surat undhal yang perlu diperhatikan: kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama, jika surat undangan ditujukan kepada instansi luar kementerian, penandatanganan dilakukan oleh dan kepala upt, jika pihak yang diundang lebih dari tiga, ditulis yth. daftar terlampir yangditulis sebagaimana pada kaki surat undangantembusan (jika diperlukan), tanpa yth dan jika hanya satu, tidak diberi nomor, dan surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu dengan bahan dan ukuran tertentu sesuai dengan kebutuhan. format surat undangan dapat dilihat pada contoh 8b, 8c, 8d, dan 8e. contohp. nnnnnnonnennnnnnnnnnnnnnnnnnanannannnanna surat yang ditulis dan panen een pena edan pena era ara pep per pra berapi bagian kiri kenaenamannnamaa( alinea pembuka dan si).o.oooooooooo pada hari, tanggal apa pep enn pen eep papan epa ende penari waktu pukul lennon nnnnnnnnnnnnanaa kenaananannananaanananaaan ali penutup).oooooooooooo nnnnnnnlannn menteri kelautan dan perikanan, nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan tanda tangan dan cap menteri huruf awal kapital, tanda tangan dan nama lengkap cap dinas tembusan: ta. dau . contohmenterian kelautan dan perikanan republik indonesia tempat dan nomor . januari tanggal pembuatan sifat segera amat segera biasa surat, nomor, sifat lampiran: . dan hal surat hal alamat tujuan yp. sen nnnannnnnnnnannnnnnnannnnnnaaa surat yang ditulis menannnnnnnnnnn nana bagian kiri kenaenananannamaaea( alinea pembuka dan si).o.oooooooooo. oom oo. pada hari, tanggal apa pep enn pen eep papan epa ende penari waktu pukul lennon nnnnnnnnnnnnanaa isi surat tempat anannnnnnnnnannnannlnannanannanaaaaan acara nnnnnnannnnnannannnenannnnlamnnnanaa kenaenannannanananeanamaaaan ali nga penutup).oooooooooo menanam a.n. menteri kelautan dan perikanan nama ana na, sekretaris jenderal,a. . contoh format penulisan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat eselon kop surat berupa kementerian kelautan dan perikanan logo kementerian sekretariat jenderal dan ingin unit lah jalan medan merdeka timur nomor yang tela jakarta kotak pos jkp dicetak telepon (lacak), facsimile laman tempat dan tanggal nomor . jundaftar terlampir) surat yang ditulis bagian kiri kenennnannneaaen line pembuka dan si).voodoo woo pada hari, tanggal denanannanannanannnananna nana waktu pukul senen ornamen mna nnenannnnnanaan isi tempat danenananananananannnnnananananananaaa surat kenaananannananaanananaaan ali penutup).oooooooooooo nnnnnnnlannn nama jabatan dan sekretaris jenderal, nama lengkap yang ditulis tanda tangan dan cap instansi dengan huruf awal kapital, tanda tangan dan nama lengkap cap dinas tembusan: . dan. contoh format lampiran surat undangan lebih dari tiga orang lampiran surat undangan nomor :. . . . tanggal :. juni daftar undangan pap ahh aan nawa pal menteri kelautan dan perikanan sekretaris jenderal, tanda tangan dan cap nama lengkap contoh format penulisan surat undangan yang berbentuk kartu menteri kelautan dan perikanan republik indonesia mengharap dengan hormat kehadiran bapak bu saudara untuk hadir pada ground breaking gedung kementerian kelautan dan perikanan hari rabu, tanggal agustus pukul wib bertempat jl. batu jakarta pusat harap hadir menit sebelum acara dimulai pakaian pria: batik lengan panjang dan undangan dibawa serta wanita bebas rapi (menyesuaikan) harap jawaban telepon: tni pole pdh telp. exp dan naskah dinas khusus naskah perjanjian, terdiri atas: dikenali dan diatur perjanjian perjanjian intersurat kuasa kewenangan penandatanganan pejabat yang berwenang menandatangani surat kuasa: menteri, pejabat eselon pejabat eselon ii, pejabat eselon iii sesuai dengan kewenangannya, dan kepala unit pelaksana teknis. susunan kepala bagian kepala surat kuasa terdiri atas: kop surat kuasuasauasa dan ditulis dengan huruf awal kapital. batang tubuh bagian batang tubuh surat kuasa terdiri atas: identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, dan materi yang dikatakan. kaki bagian kaki surat kuasa terdiri atas: tempat, tanggal, bulan, dan tahun penetapan, nama jabatan pejabat yang yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma, tanda tangan pejabat dan para pihak yang berkepentingan menandatangani surat kuasa, nama pejabat yang menandatangani surat kuasa yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar,surat kuasa dapat dilihat pada contoh dan 11b. contoh 11sy)mta laman nomor . . . . yang bertanda tangan bawah ini, nama :. nip jabatan :. alamat :. isi surat kuasa, yang memberi memberi kuasa kepada kuasa dan yang diberi kuasa, serta nama :. keperluan surat nip kuasa jabatan :. alamat :. surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. jakarta, .ag oo. ion anna penerima kuasa, pemberi kuasa, nama jabatan dan nama lengkap yang tanda tangan meterai dan tanda tangan ditulis dengan huruf awal capital, tanda tangan dan nama lengkap nama lengkap cap dinas contoh 11b format surat kuasa untuk penandatanganan perjanjinomor . . . yang bertanda tangan bawah ini, . (nama lengkap menteritanda tangan dan cap menteri ditulis dengan huruf awal kapital nama lengkap berita acara kewenangan penandatanganan pejabat yang berwenang menandatangani berita acaraberita acara terdiri atas: kop berita acarberita acara diletakkan secara simetris bawah kop naskah dinas dan ditulis dengan huruf kapital, dan kata diletakkan secara simetris bawah tulisan berita acara dan ditulis dengan huruf awal kapital. batang tubuh bagian batang tubuh berita acara terdiri atas: kata hari, tanggal, bulan, dan tahun, nama pejabat dan para pihak yang menandatangani berita acara yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar, nama jabatan pejabat dan para pihak yang menandatangani yang ditulis dengan huruf awal kapital, dan substansi berita acara. kaki bagian kaki berita acara terdiri atas: tempat penetapan, tanda tangan pejabat dan para pihak yang menandatangani berita acara dan para saksi (jika diperlukan), dan nama pejabat para pihak dan para saksi yang menandatangani berita acara yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa menggunakan gelar. format berita acara dapat dilihat pada contoh contoh format berita acara kop surat berupa logo kementerian kementerian kelautan dan perikanan nama unit sekretariat jenderal eselon yang telah jalan medan merdeka timur nomor dicetak jakarta kotak pos jkp telepon (lacak), facsimile kemas laman berita acara. nomor . . . (pihak lain) ., selanjutnya disebut pihak kedua, telah melaksanakan dan seterusnya. berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan dibuat . pihak kedua, pihak kesatu, tanda tangan dan cap tanda tangan dan cap tanda tangan nama lengkap nama lengkap pihak pihak yang tercantum dalam berita acara ditulis saksi dengan huruf awal nama jabatan, kapital tanpa gelar tanda tangan nama lengkap surat keterangan kewenangan penandatanganan pejabat yang berwenang menandatangani surat keteranganketerangan terdiri atas: kop surat keteranganeteranganeterangan dan ditulis dengan huruf awal kapital. batang tubuh bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yang menerangkan tentang sesuatu hal dan atautempat, tanggal, bulan, dan tahun penetapan, nama jabatan pejabatketerangan, nama pejabat yang menandatangani surat keterformat surat keterangluar laman nomor . . . . yang bertanda tangan bawah ini: nama jabatan dengan ini menerangkan bahwa: nama pangkat, gol. ruang isi surat jabatan keterangan dan seterusnya jakarta, . januari nama jabatan dan kepala biro perencanaan nama lengkap yang ditulis dengan tanda tangan dan caj huruf awal capital, tanda tangan dan cap dinas nama lengkap surat pengantar kewenangan penandatanganan: pejabat yang berwenang menandatangani surat pengantarpengantar terdiri atas: kop surat pengantarkata tanggal, bulan, dan tahun diletakkan disebelah kanan atas bawah kop, jabatan, singkatan yth. diletakkan sebelah kiri yang diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat, tulisan surat pengantarnaskah dinas yang dikirim, jumlah(a) nama jabatan pejabat yang membuat surat pengantar yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma, (b)tanda tangan pejabat yang membuat surat pengantar, nama pejabat yang menandatangani surat pengantar yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar, dan (d) cap dinas jabatan. penerima berada sebelah kiri, meliputi: (a) kata tanggal, bulan, dan tahun penerimaan, (b) nama jabatan pejabat yang menerima surat pengantarerima surat pengantar, (d) nama pejabat yang menerima surat pengantar yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar, (e) cap dinas, dan (?) nomor telepon. hal yang perlu diperhatikan surat pengantar dibuat dalam dua rangkap, dengan an laman . februari nomor . . . :. pengantar naskah dinas yang jumlah keterangan dikirimkan buku agenda tahun lima buku untuk dipergunakan seperlunya. diterima tanggal . februari penerima pengirim nama jabatan, nama jabatan, nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan tanda tangan dan cap huruf awal kapital, tanda tangan dan cap dinas nama lengkap nama lengkap nomor telepon . pengumuman kewenangan penandatanganan pejabat yang berwenang menandatangani pengumuman: menteri, pejabat eselon atas nama menteri, pejabat eselon pejabat eselon ii, dan kepala unit pelaksana teknis. susunan kepala bagian kepala pengumuman terdiri atas: kop pengumumpengumuman diletakkan secara simetris bawah kop naskah dinas dan ditulis dengan huruf kapital, nomor diletakkan secara simetris bawah tulisan pengumuman dan ditulis dengan huruf awal kapital, kata tentang diletakkan secara simetris bawah kata nomor dan tulis dengan huruf kapital, dan rumusan judul pengumumpengumuman terdiri atas: latar belakang, dan isi pengumuman. kaki bagian kaki pengumuman terdiri atas: tempat, tanggal, bulan, dan tahun penetappengumuman yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa menggunakan gelarpengumuman dapat dilihat pada contoh contoh format pengumumam laman pengumuman nomor pengumuman dan nomor . . . perihal pengumuman tentang jakarta, . maret nama jabatan dan nama lengkap yang sekretaris jenderal, ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan dan cap tanda tangan dan cap dinas nama lengkap tembusan: menteri kelautan dan perikanan, laporan kewenangan penandatanganan: pejabat yang berwenang menandatangani laporan:pejabat eselon iv, dan kepala unit pelaksana teknis. susunan kepala bagian kepala laporan terdiri atas: kop laporan: menteri, menggunakan kopdan pejabat eselon menggunakan kop unit kerja, kepala pusat data, statistik, dan informasi menggunakan kop pusdatin, dan kepala unit pelaksana teknis menggunakan kop upt. rumusan judul laporan diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital. batang tubuh, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan laporlaporan, dan nama pejabat yang menandatangani laporan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa mencantumkan gelar. format laporan dapat dilihat pada contoh contoh format laporan kop surat berupa kementerian kelautan dan perikanan kementerian sekretariat jenderal ingin lah jalan medan merdeka timur nomor eselon yang tea jakarta kotak pos jkp dicetak telepon (lacak), facsimile laman laporan nomor laporansimpulan dan saran penutup jakarta, . marettanda tangan dan cap dinas nama lengkap telaahan staf susunan kepala bagian kepala telaahan staf terdiri atas: rumusan judul telaahan staf diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf capitaltelaahan staf yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa menggunakan gelar, dan daftar referensian undangan:unsur unsur naskah dinas naskah dinas memiliki unsur unsur penting sehingga dapat membedakan dengan naskah lain luar kedinasan. unsur unsur tersebut antara lain: penggunaan kop naskah dinas kop naskah dinas digunakanop naskah dinas, yaitu: kop menteri digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa naskah dinas ditandatangani oleh menteri. kop kementerian digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa naskah dinas ditandatangani oleh pejabat eselon atas nama menteri. kop unit kerja terdiri dari: kop unit kerja eselon digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa naskah dinas ditandatangani oleh pejabat eselon dan eselon sesuai kewenangannya. kop pusdatin digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa naskah dinas ditandatangani oleh kepala pusdatin. kop upt digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa naskah dinas ditandatangani oleh kepala unit pelaksana teknis atau pejabat struktural bawahnya sesuai kewenangannya. unit kerja yang telah memiliki standar dalam mengeluarkan produknya dapat mencantumkan logo baik iso international organization for standardization) atau kan komite akreditasi nasional) sebelah kanan atas kepala naskah dinas. ketentuan kop naskah dinas unit kerja kop unit kerja eselounit kerjaalamat instansi ditulis dalam huruf arial dan dicetak tidak tebal ditulis dalam empat baris. kop pusdatisekretariat jenderal, dengan huruf arial dan dicetak tidak tebal dengan warna biru rgb (r: tulisan pusat data, statistik, dan informasi, dengan huruf arial dan dicetak tebal dengan warna biru rgb (r: alamat instansi ditulis dalam huruf arial dan dicetak tidak tebal ditulis dalam empat baris. kop upttulisan nomenklatur upt, dengan huruf arial dan dicetak tebal dengan warna biru rgb (r: jika namanya panjang bisa ditulis dalam dua baris, alamat instansi ditulis dalam huruf arial dan dicetak tidak tebal ditulis dalam tiga baris. jenis jenis bangko kop naskah dinas yang digunakan lingkungan kementerian beserta ukuran dan jenis kertasnya kertas model folio gram hvs model a4 gram concorde model a4 gram concorde model a4 gram hvs model a4 gram hvs model folio gram hvs kertas model folio gram hvs atau keterangan: model bangko kop naskah dinas dengan lambang negara berwarna kuning emas dicetak secara simetris tanpa nama jabatan. bangko tersebut digunakan untuk jenis naskah dinas peraturan menteri, keputusan menteri, dan surat penghargaan yang ditandatangani oleh menteri. model bangko kop menteri yaitu bangko kop naskah dinas dengan gambar lambang negara dan bawahnya bertuliskan menteri kelautan dan perikanan dan republik indonesia berwarna emas yang dicetak secara simetris dalam dua baris. model bangko kop menteri berbahasa inggris yaitu bangko kop naskah dinas dengan lambang negara dan bawahnya bertuliskan minister marine affairs and fisheries dan republic indonesia berwarna emas yang dicetak secara simetris dalam dua baris. bangko tersebut digunakan pada naskah dinas yang ditandatangani oleh menteri untuk naskah dinas bersifat internasional. model bangko kop kementerian yaitu bangko kop naskah dinas dengan logo kementerian yang dicetak sebelah kiri atas dan bawahnya bertuliskan kementerian kelautan dan perikanan republik indonesia yang dicetak dalam tiga baris model bangko kop unit kerjakementerian kelautan dan perikanan, nomenklatur unit kerja eselon alamat, kode pos, nomor telepon, nomor facsimile, laman, dan surat elektronik yang dicetak secara simetris. model bangko kop naskah dinas berukuran folio dengan lambang negara berwarna hitam yang dicetak secara simetris. bangko tersebut digunakan untuk naskah dinas atas nama menteri yang berkaitan dengan keputusan menteri yang berkaitan dengan kepegawaian. model bangko kop unit kerja berbahasa inggrisministry marine affairs and fisheriescetak secara simetris dalam bahasa inggris yang dicetak secara simetris. bangko tersebutmodel bangko kop kementerian berbahasa inggris yaitu bangko kop naskah dinas dengan logo kementerian yang dicetak sebelah kiri dan bawahnya bertuliskan ministry marine affairs and fisheries republic indonesia yang dicetak dalam tiga baris. bangko tersebut digunakan untuk naskah dinas berbahasa inggris yang ditandatangani oleh pejabat eselon atas nama menteri. contoh bangko formulir surat model contoh bangko formulir surat model menteri hutan dan perikanan epub ini kbangko formulir surat model kementerian kelautan dan perikanan republik indonesiatelepon (lacak), facsimile laman mww.kkp.go.idno) mea rotinomor telepon (lacak), facsimile mnamaelepon (lacak), facsimilemma lamann9) jalan pasir putih nomor ancol timur jakarta utaradan pemberdayaan masyarakat sy) kelautan dan perikanan pan asling)sy) jalan medan merdeka timur nomor jakarta kotak pos jkp telepon ekt. facsimile karo laman surat elektronikng) jalan muara baru ujung jakarta utara telepon facsimile kambalai besar karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan jakarta kelamin gd. karantina pertanian bandara soekarno hatta cengkareng191920 telepon facsimilebalai pengelolaan sumber daya pesisir dan laut padang telepon (ayang parbirile (uty momnaya telepon facsimile( yen contoh bangko formulir surat model erna rantai kapbangko formulir surat model ministry marine affairs and fisheries secretariat general sy) ppi address: jalan medan merdeka timur nomor jakarta po. box jkp ge, phone (hunting), fax a00 aas website contoh bangko formulir surat model tangan ministry marine affairs and fisheries republic indonesia nomor naskah dinas nomor pada naskah dinas merupakan bagiainstruksi susunan nomor naskah dinas instruksi terdiri dari nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun taklim), dan tahun terbit. contoh penomoran instruksi: instruksi nomor . tahun . tentang. susunan, sebagai berikut: ditandatangani oleh menteri: nomor naskah dinas (nomor urut dalam satu tahun taklim), singkatan nama jabatan, bulan: dan tahun terbit. contoh: men kp iv nomor naskah dinas singkatan nama jabatan bulan tahun ditandatangani oleh pejabat eselon atas nama menteri: nomor naskah dinas (nomor urut dalam satu tahun taklim), singkatan unit kerja eselon kode klasifikasi arsip, bulan: dan tahun terbit. contoh: dept tu. iv nomor naskah dinas singkatan unit kerja eselon kode klasifikasi arsip bulan tahun ditandatangani oleh pejabat eselon nomor naskah dinas (nomor urut dalam satu tahun taklim), singkatan unit kerja eselon bulan, dan tahun terbit. contoh: djpsdkp ix nomor naskah dinas unit eselon pengolah bulan tahun kode singkatan unit kerja eselon sebagai berikut: sekretariat jenderal djprl direktorat jenderal pengelolaan ruang laut dept direktorat jenderal perikanan tangkap dpb direktorat jenderal perikanan budidaya dspp dikira jenderal penguatan daya sato dupsdkp. . direktorat jenderal pengawasan sumber itjen inspektorat jenderal balitbanokp badan perdikan dan pengembangan bpsdmpkp manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan bkpm badan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan ditandatangani oleh kepala unit pelaksana teknis: nomor naskah dinas (nomor urut dalam satu tahun taklim), singkatan unit pelaksana teknis, kode klasifikasi arsip, bulan: dan tahun terbit. contoh: bpi tu. iv nomor naskah dinas singkatan unit pelaksana teknis kode klasifikasi arsip bulan tahun kode nomenklatur unit kerja eselon lingkup eselon lingkungan kementerian dibuat dengan angka berdasarkan urutan nomenklatur yang diatur dalam peraturan menteri tentang organisasi dan tata kerja kementerian. contoh: sj. tu. v nomor naskah dinas singkatan unit kerja eselon dan urutan nomenklatur unit kerja eselon biro umum) kode klasifikasi arsip bulan tahun kode derajat pengamanan naskah dinas kode derajat pengamanan naskah dinas terdiri atas: sangat rahasia disingkat sr): naskah dinas dengan derajat pengamanan isi dan informasi: naskah dinas dengan derajat pengamanan isi dan informasibatas disingkat t): naskah dinas dengan derajat pengamanan isi dan. biasa disingkat b): naskah dinas dengan derajat pengamanan isi dan informasi yang tidak termasuk dalam butir a), b), dan c). namun, ituulisan kode derajat pengamanan dicantumkan sebelum nomor naskah dinas. pencantuman kode derajat pengamanan biasa hanya digunakan pada naskah dinas korespondensi. contoh: sr. men kp vii kode derajat pengamanan naskah dinas nomor naskah dinas singkatan nama jabatan bulan tahun contoh klasifikasi naskah dinas berdasar derajat pengamanan terdiri dari: surat sangat rahasia sr) contoh sr. men kp iv surat rahasia contoh sj v surat biasa contoh sj. pl. vii penyusunan naskah dinas kegiatan penyusunan naskah dinas dimulai dari penyiapan hingga penandatanganan. penyusunan naskah dinasnyusunan naskah dinas biasaketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut: konsep naskah dinas diperiksa atasan langsung pengonsep naskah dinas. unit kesekretariatan memeriksa konsep naskah dinas dari aspek tata perbuatan dan teknis penulisan. setiap konsep naskahnaskah dinas, penandatanganan oleh pejabat yang bersangkutan, cc. pemberian nomor, dan pembubuhan cap. konsep naskah dinaspersetujuan oleh pengonsep surat disimpan sebagai arsip. proses penyusunan naskah dinas sangat rahasia, rahasia, dan terbatas adalah sebagai berikut: konsep naskah dinasderajat pengamanan (sangat rahasia, rahasia, atau terbatas). setelah ditentukan derajat pengamanan:tentuan dalam penyusunan naskah dinas ketentuan dalam penyusunan naskah dinas antara lain: penggunaankeluarkan oleh kementerian luar negeri. naskahstandar ukuran kertas dan penjelasannya |co 36y4 |c2 18y4 va 1c5 1c8 3y4 bo1000 80v4 b1| rl1 30y4 b2| 28y b3| 14x 15v4 b4| 93x 14y43 b5| b6| 38x 29x 3y9 xx. penggunaan amplop amplop merupakan sarana kelengkapan penyampaian naskah dinas, terutama untuk korespondensi keluar instansi. ukuran, bentuk, dan warna amplop yang digunakan diatur sesuai dengan keperluan dengan mempertimbangkan efisiensi. ukuran amplop ukuran amplop yang digunakan sebagaimana tercantum dalam tabel dan tabel tabel ukuran amplop lebar (mm) panjang (mm) tabel jenis amplop lingkungan kementerian kelautan dan perikanan amplop amplopministry marine affairs putih and coklat model fisheries republic indonesia coklat sekretariat jenderal putih kementerian kelautan dan coklat model perikanan coklat ministry marine affairs putih and fisheries secretariat coklat model general keterangan: pada umumnya, untuk naskah dinas pada kertas ukuran (quarto) atau folio dan ukuran atau setengah folio digunakan amplop dengan ukuran mm. untuk naskahamplop yang ukurannya sedemikian rupa sehingga setelah dimasukkan dalam amplop pada setiap sisinya terdapat ruang maksimal inci. warna dan kualitas amplop amplop naskah dinas menggunakan kertas tahan lama (bond) berwarna putih dan coklat muda dengan kualitas sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ukuran dan berat naskah dinas yang dikirimkoleh menteri yang membidangi urusan bahasa. penggunaan huruf naskah dinas menggunakan jenis huruf arial dengan ukuran sedangkan naskah dinas pengaturan diatur sesuai dengan ketentuan perundang undangan tersendirtepibawah sekurang kurangnya dari tepi bawah kertas::naskah dinas yang terdiri atas satu paragraf jarak antar barisnya adalah spasi. pemberian paragraf ditandai dengan tabulasi, yaitu tls.d. dari awal penulisan spasi),dstnomor halaman lampiran merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya. pemberiancap pada naskah dinas dengan derajat pengamanan rahasia atau sangat rahasia. tinta berwarna ungu digunakan untuk cap jabatan atau cap dinasdaftar distribusi seperti tersebut atas mengikuti ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja lingkungan kementerian, dengan memperhatikan hierarki jabatan. susunan naskah dinas tanggal tanggalpenanaman man emananmamaman juli2016 hal hal adalah materi pokok pada naskah yang dinyatakan dengan cc. memudahkan penentuan alur pengiriman surat atau pemberkatan dan penyimpanan surat, alamat alamat pada naskah dinas korespondensi ditulis sebagai berikut: naskah dinas ditujukan kepada nama jabatan pimpinan dari instansi pemerintah yang dituju. naskah dinas tidak dapat ditujukan kepada identitas nama individu dan nama instansi. penulisan alamat naskahnaskah, dan subjek naskahisi naskah dinas isi naskah dinas adalah bagian utama dari naskah dinas yang merupakan hal atau informasi yang akan disampaikan dengan naskah dinas dimaksud. bab pengelolaan naskah dinas pengertian pengelolaan naskah dinas adalah pengaturan penatalaksanaan penyelenggaraan naskah dinas yang dilaksanakan oleh kementerian dalam rangka pelaksanaan umum tugas pemerintahan dan pembangunan. pengelolaan naskahelolaan naskah dinas yang baik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. ketentuan pengelolaan naskah dinas penyelenggaraan pejabat:waktu penandatanganan naskah dinas harus memperhatikan sifat naskah dinas dan jadwal pengiriman naskah dinas yang berlaku kementerian dan segera dikirim setelah ditandatangani. salinan rangkap salinan naskah dinas hanya diberikan kepada yang berhak dan terdapat pada tembusan naskah dinas, yaitu salinan naskah dinas yang disampaikan kepada pejabat yang terkait. salinan naskah dinas dibuat terbatas hanya untuk: tembusan, yaitu salinan naskah dinas yang disampaikan kepada pejabat yang secara fungsional terkait. arsip, yaitu salinan surat yang disimpan untuk kepentingan pemberkatan arsip. naskah dinas dengan derajat pengamanan tertentu naskah dinas yang mengandung materi dengan derajat pengderajat pengamanan ditulis dengan cap (tidak diketik) berwarna merah pada bagian bawah naskah dinas dan pada bagian atas dan bawah untuk naskah dinas yang terdiri dari halaman kedua dan seterusnya. jika naskah dinas tersebut disalin, cap derajat pengamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan cap pada naskah dinas asli. pemberian cap tanda derajat pengamanan dilakukan pada saat konsep dibuat, dicantumkan pada verbal konsep. contoh format naskah dinas rahasian laman nomor sj vi juni sifat segera lampiran satu berkas hal laporan hasil audit yth. ketua bpk xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.o. xxxxx.o. xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.o. sekretaris jenderal, syarief widjaja tembusan: menteri kelautan dan perikanan rahasia kecepatan penyampaian sangat segera adalah naskah dinas yang harus diselesaikan dikirim disampaikan pada hari yang sama setelah ditandatanganinya naskah dinas dengan batas waktu (dua puluh empat) jam. segera adalah naskah dinas yang harus diselesaikan dikirim disampaikan dalam batas waktu (dua puluh empat) jam. biasa adalah naskahengan batas waktu (lima) hari. komunikasi langsung naskah dinas dikirim langsung kepada pejabat yang dituju. jika naskah dinas tersebut ditujukan kepada pejabat yang bukan kepala instansi, untuk mempercepat dan mempermudah penyampaian naskah dinas kepada pejabat yang dituju tersebut, naskah dinas tetap ditujukan kepada kepala instansi dengan mencantumkan untuk perhatian (u.p) kepada pejabat yang bersangkutan contoh: yth. menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi deputi menteri para bidang tata laksana jalan jenderal sudirman kavling jakarta alur naskah dinas alur naskah dinas, sehingga dapat dilakukan pengendalian proses penyelesaiannya. naskah dinas yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut oleh masing masing unit eselon lingkungan kementerian kelautan dan perikanan. alur naskah dinas dibedakan menjadi dua yaitu naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar: naskah dinas masuk proses penanganan naskah dinas masuk: penerimaan naskah dinas masuk yang diterima dalam amplop tertutup dikelompokkan berdasarkan derajat pengamanan sr, dan dan tingkat kecepatan penyampaiannya (sangat segera, segera dan biasa). selanjutnya, naskah dinas ditangani sesuai dengan tingkat keamanan dan tingkat kecepatan penyampaiannya. naskah dinas masuk dengan tingkat keamanan sangat rahasia ditujukan langsung kepada menteri. penilaian pada tahap penilaian, naskah dinas dipilah berdasarkan derajat pengamanan sr, dan b). apabila naskah dinas tersebut dengan tingkat kemanan dan langsung disampaikan kepada pimpinan, sedangkan dengan tingkat keamanan diproses oleh sekretariat untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan setelah diberi lembar disposisi. naskah dinas masuk yang beralamat pribadi (nama orang) dinilai termasuk naskah dinas korespondensi yang harus disampaikan langsung kepada yang bersangkutan (penerima) dalam keadaan amplopcatatan naskah dinas masuk yang diterima dicatat pada buku agenda atau dengan sistem informasi penggandaan naskah dinas masuk menurut tingkat keamanan.unit kerja, tanpa membuka amplop dengan melampirkan lembar pengantar surat rahasia (psr). pencatatan naskah dinas yang mempunyai tingkat keamanan dilakukan oleh unit kesekretariatan dengan melampirkan lembar pengantar surat biasa (psb). pencatatan naskah dinas masukmengenai nomor agenda, nomor dan tanggal surat, hal, pengirim, dan tanggal penerimaan. disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut pengelolaan atau penyelesaian naskah dinas, yang ditulis secara jelas pada lembar disposisi tidak pada naskah aslikerja yang berada bawah pejabat yang mendisposisikan. lembar disposisi merupakan satu kesatuan dengan naskah dinas yang bersangkutan dan tidak boleh dipisahkan sehingga pada lembar disposisi selalu cantumkan kalimat lembar disposisi harap tidak dipisahkan dari naskah dinas ini . hal hal yang perlu diperhatikan terkait lembar disposisi: (a) kewenangan penandatanganan lembar disposisi: menteri, ii. pejabat eselon iii. pejabat eselon ii, dan iv. kepala upt. (b) lembar disposisi ditujukan hanya kepada pejabat yang tercantum dalam form lembar disposisi. (c)aformat lembar disposisi menteri menteri kelautan dan perikanan republik indonesia isi disposisi: diteruskan kepada yth.: dijadwalkan sekretaris jenderal (rama pejabat) harap mewakili dirjen pengelolaan ruang laut pejabat) tanggapan saran dirjen perikanan tangkap (rama pejabat) siapkan bahan dirjen perikanan budidaya (nama pejabat) untuk dikonsultasikan dengan saya dirjen penguatan daya saing produk (nama pejabat) untuk diselesaikan dirjen pdip (nama pejabat) untuk dipelajari inspektur jenderal pejabat) untuk diketahui kepala badan litbang (rama pejabat) untuk defile kepala bppsdmk (nama pejabat) untuk dikoordinasikan dengan kepala bkipmkhp (nama pejabat) harap hadir bersama saya staf ahli bidang ekososbud (#ama pejabat) staf ahli bidang kebijakan publik (nama pejabat staf ahli bidang kemasyarakatan hal (rama pejabat) staf ahli bidang ekologi sdl (ear pejabat) penasehat menteri . staf khusus menteri . sekretaris saudara . catatan: (nama menteri)pejabat eselon lembar disposisi sifat surat sangat segera segera biasa lil harap mewakili nama jabatan eselon lzl hadir bersama saya nama jabatan eselon isl harap saran masukan nama jabatan eselon lal siapkan bahan nama jabatan eselon isi untuk dibicarakan dengan saya nama jabatan eselon lel untuk diselesaikan nama jabatan eselon untuk dipelajari nama jabatan eselon untuk diketahui sekretaris untuk digit untuk dikoordinasikan diskusikan dengan . catatanunit eselon unit kerja eselon lembar disposisi surat nomor tang, lampiran hat: (sit (untu io) info aksi index: tanggapan bahas |.) ijawabidibatas kode: dilaksanakan ditindaklanjuti untuk diketahui diteruskan yth.: file kabar kabid bicarakan dengan saya kabar kabid dijadwalkan kabar kabid siapkan bahan a.l) kabai kabid beri saran catatan: kasubbag kasubbid: oleh sekretaris pribadi tanggal catatan penyelesaian birama diteruskan oleh unit kerja yos. diterima diselesaikan lembar disposisi harap tidak dipisahkan dari naskah dinas ini coret yang tidak perlunaskah dinas masuk tersebut. dari hasil pengolahan dapat diputuskan tindakan selanjutnya, yaitu diproses lanjut atau langsung disimpan. pengolahan naskah dinas masuk dapat menggunakan proses administrasi perbuatan sesuai dengan kebutuhan. sarana penanganan naskah dinas masuk sarana utama dalam penanganan naskah dinas masuk adalah agenda, baik berupa buku maupun sistem informasi sehingga memudahkan dalam pengendalian dan pengawasan. semua naskah dinas masuk dicatat pada agenda, yang memuat hal hal sebagai berikut: tanggal, nomor agenda, nomor dan tanggal masuk, lampiran, alamat pengirim, hal isi, dan keterangan. petugas penanganan naskah dinas masuk penerima surat: menerima naskah dinas (dinas atau pribadi) yang masuk kementerian kelautan dan perikanan, memilah naskah dinas sangat rahasia, naskah dinas rahasia, dan naskah dinas biasa), membuka dan memeriksa kelengkapan naskah dinas, dan membaca hal dan tujuan naskah dinas dan menentukan kategori (kecuali rahasia dan sangat rahasia), mengembalikan dengan segera naskah dinas yang salah alamat kepada petugas pengantar. mengirimkan naskah dinas yang bersifat pribadi kepada yang bersangkutan, tanpa dibuka. meneruskan naskah dinas sangat rahasia dan rahasia kepada pimpinan sesuai dengan prosedur penerimaan naskah dinas rahasia, menyerahkan naskah dinas kepada pencatat. pencatat naskah dinas: memeriksa jumlah dan kelengkapan naskah dinas, mencatat naskah dinas masuk pada agenda. (a) kategori biasa dicatat dalam agenda, (b) kategori biasa diberi lembar disposisi, atau (c) naskah dinas sangat rahasia dan rahasia disampaikan langsung kepada pimpinan. meneruskan naskah dinas beserta lembar disposisi kepada pimpinan, dan menerima tanda terima yang telah dipakai oleh penerima sebagai arsip pada unit kesekretariatan. naskah dinas keluar penyiapan naskah dinas keluar pembuatan konsep naskah dinas dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau oleh pegawai yang ditunjuk sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. konsep naskah dinas diperiksa oleh atasan langsung pengonsep atau langsung ditandatangani oleh pejabat yang berwenang setelah dibubuhi para oleh para pejabat bawahnya yang bertugas menyiapkan konsep. naskah dinas keluar dengan tingkat keamanan sangat rahasia yang ditujukan kepada presiden dan menteri pimpinan lembaga negara, ditandatangani oleh menteri, sedangkan naskah dinas keluar rahasia bisa ditandatangani oleh menteri atau sekretaris jenderal. penomoran penomoran naskah dinas diberikan apabila naskah dinas telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan menyerahkan naskah dinas yang telah dipakai pada lembar pengesahan. pada naskah dinas dengan tingkat keamanan tertentu, naskah dinas dikelola oleh petugas sandi negara dan disimpan kamar sandi. penggandaan penggandaan adalah kegiatan memperbanyak naskah dinas dengan sarana yang tersedia sesuai dengan banyaknya alamat yang dituju. cap dinas yang dibubuhkan pada hasil penggandaan harus asli, bukan salinan (untuk surat dinas dan surat undangan)rahasia harus diawasi dengan ketat yaitu sesuai jumlah salinanuntuk naskah dinas dengan tingkat keamanan tertentu, penggandaan hanya dilakukan apabila ada perintah dari penyusun atau pejabat yang ditunjuk. penulisan alamat pengirim dan tujuan pada amplop naskah dinaskementerianamplop. contoh: kementerian kelautan dan perikanan sekretariat jenderal mmo laman nomor: sj vi yth. sekretaris jenderal kementerian keuangan republik indonesia gedung juanda jalan dr. wahidin jakarta cara melipat dan memasukkan naskah dinas dalam amplopamplop kurang cermat dan tidak hati hati. naskah dinasnaskah dinas dilipat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan amplop yang akan digunakan. cara melipat naskah dinas yang akan dimasukkan dalam amplop adalah sepertiga bagian bawah lembaran naskah dinas dilipat depan dan sepertiga bagian atas dilipat belakang. selanjutnya, naskah dinas dimasukkan dalam amplop dengan bagian kepala naskah dinas menghadap depan arah penerima pembaca surat. cara melipat naskah dinas dapat dilihat pada contoh kementerian kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan sekretariat jenderal sekretariat jenderal (dd) nama laman ama laman aparat negar.dn relokasi bira nomor tata tentang pedoman tas ee, sehubungan dengn detbitkannya benturan meter endayapnaan atas perhatian dan kerjasama saudara, disampaikan terima kasih. natal saga ban tima akan riyadi indrawi pertama, sepertiga bagian setara jne bawah lembaran kertas naskah kementerian kelautan dan perikanan kedua, sepertiga bagian atas tekanan ame bat lembaran kertas naskah dinas amatir jalal dilipat belakang hana: sisrusowan sama kementerian kelautan dan perikanan sekretariat jenderal kd) enteng ketiga, naskah dinas kementerian kelautan dan perikanan sekretariat jenderal ara pembaca penerima jalan medan merdeka timur nomor telepon (lacak), facsimile & pastor han) fake aska dinas nomor: sj. tu. vi yth. kepala balai karantina ikan, pengendali mutu, dan keamanan hasil perikanan kementerian kelautan dan perikanan sekretariat jenderal laman nomor: sj. tu. vi yth. kepala balai karantina ikan pengendali mutu, dan keamanan hasil perikanan pada naskah dinas dengan derajat pengamanan tertentu terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut: naskah dinas sangat rahasia menggunakan tiga amplop:naskah dinas rahasia dan terbatas menggunakan dua amplop: amplop pertama, dibubuhi alamat lengkap, nomor kode surat, cap dinas dan cap rahasia (dengan huruf kapital), setelah ditutup dengan lem kemudian dimasukkan dalam amplop kedua. amplop kedurahasia. pengiriman apabila naskah dinas keluar telah siap, naskah dinas tersebut harus segera dikirim alamat yang dituju setelah dicatat oleh petugas pencatat naskah dinas keluar. prosedur pencatatan naskah dinas keluar oleh petugas dilakukan sebagai berikut. naskah dinas dicatat dalam kartu kendali rangkap tiga. naskah dinas asli beserta tembusan arsip dikirim bagian tata usaha untuk diberi nomor pada kartu kendali. naskah dinas korespondensi asli beserta kartu kendali lembar ke diteruskan kepada pengolah naskah dinas, sedangkan kartu kendali lembar ke sebagai nomor urut, dan kartu kendali lembar ke beserta arsip disimpan bagian tata usaha. pengiriman naskah dinas dengan tingkat keamanan tertentu memerlukan perlakuan khusus dan dilakukan oleh caraka kurir atau perusahaan ekspedisi, dan tidak diperkenankan menggunakan faksimili. penyimpanan naskah dinas naskah dinas masuk harus disimpan sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan kembali jika diperlukan. naskah dinas masuk yang melalui proses pemberkatan, naskah dinas disimpan dalam berkas naskah dinas menurut bidang permasalahan. naskah dinas masuk yang diproses tidak melalui proses pemberkatan, disimpan dalam himpunan sesuai dengan kebutuhan. beberapa cara menghimpun naskah dinas adalah sebagai berikut. seri adalah himpunan satu jenis naskah dinas yang berdasarkan format atau jenis naskah dinas, misalnya keputusan menterhimpunan naskah dinas dilakukan sebagai berikut. lateral adalah penyimpanansontal adalah penyimpanan himpunan yang diletakkan sedemikian rupa sehingga muka himpunan terlihat sebelah atas, misalnya penyimpanan peta atau gambar konstruksi. naskah dinas korespondensi masuk yang masih aktif, tetap berada pengolah. setelah menjadi arsip inaktif, penyimpanannya harus sudah dialihkan unit yang menangani kearsipan sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku dan pendistribusian, serta penyimpanan: surat menteri yang ditujukan kepada pemimpin instansi luar lingkungan kementerinama lengkap surat atas nama menteri kelautan dan perikanan ditujukan kepada instansi luar kementeriatau pejabat eselonpejabat eselonprl atas nama menteri kelautan dan perikanan a.n. menteri kelautan dan perikanan ptn ana ab jenderal pengelolaan tea manan nama lengkap naskah dinas pejabat eselon yang ditujukan kepada pimpinan instansi luar kementeriteknis, dan pejabat eselon atau pejabat eselon iiitaf ahli menteri. oleh karena itu, staf ahli menterisesuai dengan tugas dan fungsinyanaskah dinasnaskah dinasketentuan penggunaan pelaksana tugas plt.) dan pelaksana harian plh.) telah diatur dalam peraturan tersendiri, berikut format penulisan penggunaan pelaksana tugas plt.) dan pelaksana harian plh.): format penulisan plt. pit. sekretaris jenderal, tanda tangan nama lengkap tembusan: sekretaris jenderal format penulisan plh. plh. kepala biro umum, tanda tangan nama lengkap tembusan: kepala biro umum format kewenangan penandatanganan dapat dilihat pada tabel tabel karo kasus dinas jenderal ka. badan direktur kasubdit kasi man bam del cool pelaksanaan ann dek dan aaaa ( | lsm (p3 papa pop slsmmas (ifa pop ikan maka maka ane dik jefmemamam jap yao aparat fajar jejswmumanan opa pop plsmeraaan pap pop kan palamuaaa pelsmerewanan opa papar dns dak pemakamannaskah dinas yang ditandatangani sendiri oleh menteripejabat eselon atas nama menteri24mm ,50mm menteri kelautan dan perikanan oom. logo wajib digunakan untuk: kop naskah dinas, amplop naskah dinas, dokumen resmi yang diterbitkan oleh kementerian, starmap:pada kop naskah dinas pengguna logo dan kop naskah dinas lingkungan kementerian adalah pejabat yang berwenangamat aon pan pemain s5 aaa lab as0n sem untuk nomenklatur upt terletak dibawah arial atau nomenklatur eselon dengan huruf arial gambar.stan kelautan dan perikanan ebt tea: lik indo cap dinas pejabatnama jabatan satuan jenderal seyrtars jender satuan9 jenderal ruang laut pengelolaan ruang laut lik lautan jenderal tangkap perikanan tangkap lik satuan jenderal direktur jenderal aan perikanan budidaya lik inds lautan direktur jenderal pare daya saing produk sa) kelautan dan perikanan ukin satuan jenderal sumber daya ahmad kelautan dan perikanan asdautan inspektur jenderal mgpentur jenderal lik to, satuan penelitian dan pengembangan pig mera kelautan dan perikanan indo kepala badan abuan pengembangan sumber daya pemberdayaan pemberdayaan zaman masyarakat kelautan dan perikanan tax lautan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan cap dinas kementerian digambarkan dengan cap dinas kementerianeselon atas nama menteri sebagai berikut. atau nama cap organisasi satuan kementerian kelautan dan pan selir indo cap dinas unit kerjacap organisasi satuan sekretariat jenderal si) deretan general rar satuan jenderal ruang laut rex nos tan nan direktorat jenderal tangkap lik indo cnn jenderal budidaya direktorat satuan lo) jenderal penguatan produk see produk keautwdan kelautan dan perikanan ter nomenklatur atau nama cap organisasi satuan jenderal sumber daya kelautan dan perikanan kin jenderal ngp turut jender lik penelitian dan kelautan dan peran perikanan ind badan aang pengembangan sumber daya manusia dan ing pemberdayaan asam peran masyarakat kelautan dan perikanan lik indo badan karantina ikan, pengendalian keamanan keamanan hasilperikanan hasil perikanan lik cap dinas pusat data, statistik, dan informasipusat data, statistik, dan informasi digunakan untuk naskah dinas keluar yang ditandatangani kepala pusat data, statistik, dan informasi atas wewenang jabatannya atau pejabat struktural eselon iii atas nama kepala pusat data, statistik, dan informasi adalah sebagai berikut: nomenklatur atau nama pusat data, statistik, dan informasi nama klik indo pengadaan cap dinas dilakukan oleh masing masing unit kerja eselon setelah cap dinas ditetapkan dengan keputusan menteri mengenai cap dinas lingkungan kementerian. pembuatan dan pengamanan penanggung jawab cap dinas menteri, a.n. menteri, sekretaris jenderal, dan sekretariat jenderal merupakan kewenangan biro umum, sekretariat jenderal. pengawasan dan pengendalian cap dinas yang digunakan pada unit organisasi eselon lingkungan kementeriansetiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan cap dinas lingkungan unit kerjanya masing masing. untuk pengamanan dan pencegahan penyalahgunaan cap dinas menteri, a.n. menteri, dan sekretaris jenderal disimpan biro umum, sekretariat jenderal, dan terdiri atas papan nama kantor pusat dan daerah. papan nama kantor pusat contoh papan nama kantor pusat adalah sebagai berikut:contoh jenis papan nama kantor daerah adalah sebagai berikut: pelabuhan pelabuhan perikanan, balai besar, balai, stasiun stasiun, loka loka,,(tiga)nama kementerian dan unit kerja jabatan eselon serta eselon dalam bahasa inggris dalam naskahkelautan ministry marine affairs minister for marine affairs dan perikanan and fisheries the and fisheries the republik indonesia republic indonesia republic indonesia sekretariat jenderal secretary general sam bidang ekonomi, expert staff.for economy, sosial, dan budaya social, and culture sam bidang kebijakan expert staff for public policy publik sam bidang ekologi expert staff for ecology and dan sumber daya laut marine resources sam bidang expert staff .for society and kemasyarakatan dan institutional relation hubungan antarlembaga bureau planning director planning bureau biro kepegawaian bureau personnel director personnel bureau biro hukum dan legal and organization director legal and organisasi bureau organization bureau biro umum general affairs bureau director general affairs bureau biro kerja sama dan cooperation and public director cooperation and hubungan masyarakat relation bureau public relation bureau pusat data, statistik, center for data, statistic, director center for data, dan informasi and information statistic, and information direktorat jenderal directorate general director general marine pengelolaan ruang marine spatial management spatial management laut sekretariat direktorat secretariat directorate secretary directorate jenderal pengelolaan general marine spatial general marine spatial ruang laut management management direktorat directorate marine spatial director marine spatial perencanaan ruang planning planning laut direktorat directorate the coastal director the coastal pendayagunaan pesisir utilization utilization direktorat directorate small islands director small islands pendayagunaan pulau utilization utilization pulau kecil adan naa aan nama unit kerja bahasa inggris bahasa inggris kelautan services direktorat konservasi directorate marine director marine dan keanekaragaman conservation and conservation and laut biodiversity biodiversity perikanan tangkap capture fisheries fisheries jenderal perikanan general capture fisheries general capture fisheries tangkap direktorat pengelolaan directorate fish director fish resources sumber daya ikan resources management managementperikanan direktorat directorate fishing director fishing control pengendalian control penangkapan ikan perikanan budidaya aquaculture aquaculture jenderal perikanan general aquaculture general aquaculture budidaya budidaya area direktorat produksi directorate aquaculture director aquaculture dan usaha budidaya production and business production and business ikan dan lingkungan and environment environment direktorat jenderal directorate general director general marine penguatan daya saing product competitiveness and fisheries product produk kelautan dan competitiveness perikanan sekretariat direktorat secretariat directorate secretary directorate jenderal penguatan general marine and general marine and daya saing produk fisheries product fisheries product kelautan dan competitiveness competitiveness perikanan direktorat akses pasar directorate market access director market access dan promosi and promotion and promotion direktorat bina mutu directorate marine director marine product dan diversifikasi product quality and quality and diversification produk kelautan diversification direktorat bina mutu directorate fishery director fishery product dan diversifikasi product quality and quality and diversification produk perikanan diversification logistik system pengembangan development development adan naa aan nama unit kerja bahasa inggris bahasa inggris investasi o direktorat jenderal directorate general director general pengawasan sumber surveillance for marine and surveillance for marine and daya kelautan dan fisheries resources fisheries resources perikanan sekretariat direktorat secretariat directorate secretary directorate jenderal pengawasan general surveillance for general surveillance for sumber daya kelautan marine and fisheries marine and fisheries dan perikanan resources resources direktorat pemantauan directorate monitoring director monitoring and dan peningkatan and infrastructure infrastructure improvement infrastruktur improvmarine resources marine resources daya kelautan management managfisheries resources fisheries resources daya perikanan management management direktorat directorate patrol vessel director patrol vessel pengoperasian kapal operation operation pengawas pelanggaran enforcement jenderal general general badan penelitian dan marine and fisheries director general marine pengembangan research and development and fisheries research and kelautan dan agency development agency perikanan sekretariat badan secretariat marine and secretary marine and penelitian dan fisheries research and fisheries research and pengembangan development agency development agency kelautan dan perikanan pusat penelitian dan center for fisheries director center for pengembangan research and development fisheries research and perikanan development pusat penelitian dan center for marine and director center for pengembangan sumber coastal resources research research and development daya laut dan pesisir and development for marine and coastal resources pusat penelitian dan center for marine and director center for marine pengembangan daya fisheries products and and fisheries products and saing produk dan biotechnology biotechnology bioteknologi kelautan competitiveness research competitiveness research dan perikanan and development and development pusat penelitian sosial center for marine and director center for marine ekonomi kelautan dan fisheries socio economic and fisheries socio perikanan research economic research for badan pengembangan agency for marine and director general agency sumber daya manusia fisheries human resources for marine and fisheries dan pemberdayaan development and human resources masyarakat kelautan community empowerment development and dan perikanan community empowerment development pengembangan sumber marine and fisheries marine and fisheries nama unit kerja dalam nama jabatan dalam bahasa inggris bahasa inggris daya manusia dan human resources human resources pemberdayaan development and development and masyarakat kelautan community empowerment community empowerment dan perikanan pusat pendidikan center for marine and director center for marine kelautan dan fisheries education and fisheries education perikanan pusat pelatihan center for marine and director center for marine kelautan dan fisheries training and fisheries training perikanan pusat penyuluhan dan center for marine and director center for marine pemberdayaan fisheries extension and and fisheries extension masyarakat kelautan community development community development dan perikanan badan karantina ikan, fish quarantine and director general fish pengendalian mutu, inspection agency quarantine and inspection dan keamanan hasil agency perikanan sekretariat badan secretariat fish and secretary fish and karantina ikan, quarantine inspection quarantine inspection pengendalian mutu, agency agency dan keamanan hasil perikanan keamanan ikan and biosafety quarantine and biosafety pusat sertifikasi mutu centerfor quality and director center for quality dan keamanan hasil safety certification and safety certification perikanan pusat standardisasi, center for standardization, director center for kepatuhan, dan kerja compliance, and standardization, sama cooperation compliance, and cooperationdinaserta menjamin objektivitas penilaian terhadap prestasi kerja pengelola ekosistem laut dan pesisir, perlu mengatukerjdimaksud dalam merupakanco, tini man mependahuluan umummerupakan. tujuan tujuanadalahdefinisi jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir,, yang selanjutnya disingkat helpualitas hasil kerja jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir, yang selanjutnya disingkat khk help adalah persyaratan mutu dari suatu kegiatan pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil yang harus dipenuhi oleh help untuk mendapatkan penilaian kinerja dari pejabat penilai kinerja dan tim penilai kinerja instansi. pejabat pembina kepegawaian sumber daya manusia aparaturkinerja, yang selanjutnya disebut pejabat penilai adalah pejabat yang berkedudukan sebagai atasan langsung help yang mempunyai kewenangan melaksanakan penilaian kinerja help. sasaran kerja pegawai, yang selanjutnya disingkat skp adalah rencana kerja dan target kegiatan yang akan dicapai oleh help. prestasi kerja help adalah hasil kerja yang dicapai oleh help sesuai dengan skp dan perilaku kerja dalam melaksanakan kegiatan help. tugas pokok help adalah tugas yang dilakukan help dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir untuk mendukung tugas pokok dan fungsi satuan unit kerjanya sesuai dengan rincian kegiatan yang terdapat dalam peraturan perundang undangan. tugas tambahan help adalah tugas tugas lain yang mendukung tugas pokok help dan telah ditetapkan dalam skp. rincian bukti kerja adalah kelengkapan pendukung kegiatan pengelolaan yang wajib dikumpulkan sebagai bahan penilaian terhadap kualitas hasil kerja help. instansi pembina help adalah kementerian kelautan dan perikanan. instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi yang meliputi sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. tim penilai kinerja instansi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sumber daya manusia aparatur pusat daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan atau jabatan help. penilaian kualitas hasil kerja adalah evaluasi hasil kerja pejabat fungsional help oleh pejabat penilai berdasarkan khk help yang ditetapkan. nilai kinerja, yang selanjutnya disingkat adalah jumlah nilai prestasi kerja help yang dikonversi menjadi angka kredit kumulatif tahunan. angka kredit kumulatif tahunan adalah akumulasi nilai angka kredit yang harus dicapai oleh help sesuai jenjang jabatannya dalam kurun waktu (satu) tahuhari adalah hari kerja. ii. standar kualitas hasil kerja komponen khk help khk help ditentukan berdasarkan komponen yaitu: kegiatan, merupakan rincian kegiatanformat, merupakan bentuk laporan yang dipersyaratkan dalam peraturan menteri ini, hasil kerja, merupakan bukti fisik yang dihasilkan dari setiap kegiatan atau pekerjaan help, batasan pekerjaan, merupakan rincian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu output pekerjaan, waktu, merupakan waktu maksimal yang digunakan help dalam melaksanakan pekerjaan dengan standar sebagai berikut: standar waktu pelaksanaan kegiatan terkait perizinan pengumpulan data sekunder hari jam) analisis data hari jam) telaah hasil analisis dan hari jam) penyusunan rekomendasi standar waktu pelaksanaan kegiatan non perizinan pengumpulan data primer dan hari jam) sekunder penyusunan hari jam) bahan pengolahan data analisis data hari jam) telaah hasil, analisis dan hari jam) penyusunan rekomendasi volume, merupakan jumlah minimal satuan hasil yang harus dikerjakan sesuai target skp, dan acuan, merupakan pedoman untuk menyelesaikan pekerjaan yang akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rincian kegiatan rincian kegiatan help merupakan butir butir kegiatan yang harus dilaksanakan help dan dituangkan pada skp setiap tahun. rincian kegiatan terdiri dari: tugas pokok help, kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tugas tambahan help, kegiatan yang diberikan luar tugas pokok help berdasarkan surat tugas ataupun surat keputusan dari pimpinan unit kerja minimal eselon ii. tugas tambahan help dapat berupa: membuat modul bahan ajar pendidikan dan pelatihan (diklat) helphelp, membuat alat bantu diklat help, membuat audio visual untuk diklat helppetunjuk pelaksanaan petunjuk teknis bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir, atau melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok help atau unit kerja. rincian bukti kerja help help wajib mengumpulkan kelengkapan dokumen atau bahan penilaian kinerja berupa rincian bukti kerja, yang merupakan hasil output kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam khk help. rincian bukti kerja help sebagai bukti pendukung hasil kerja dari rincian kegiatan yang dilaksanakan, meliputi: bukti hasil kerja dari setiap kegiatan help yang telah ditetapkan skp dan diverifikasi oleh atasan langsung, dasar untuk melakukan tugas tambahan help berupa surat keputusan, surat perintah dan atau surat tugas, dan catatan harian log book yang telah diverifikasi oleh atasan langsung, sebagai bukti dalam melakukan kegiatan help. iii. penilaian kinerja help penilaian skp setiap help wajib menyusun skp yang akan dilaksanakan dalam (satu) tahun berjalan, skp disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan, skpnya dengan didasarkan pada rincian kegiatan masing masing jenjang, help dapat melaksanakan kegiatan satu jenjang bawahnya selama belum ada help pada jenjang bawahnya yang melaksanakan kegiatan dimaksud, kegiatan yang dapat dilakukan sebagaimana dimaksud angka dibatasi tidak lebih dari (dua puluh) persen dari seluruh waktu yang harus dipenuhi pada skp selama (satu) tahun, kegiatan yang disusun dan ditetapkan pada skp harus memenuhi standar norma waktu kerja efektif paling sedikit jam tahun, skp disusun berdasarkan kesepakatan antara pejabat help dengan pejabat struktural melalui rapat dan ditetapkan oleh atasan langsung, skp dilakukan penilaian paling sedikit (dua) kali setiap tahun oleh atasan langsung dan pimpinan unit kerja dan dapat melibatkan tim penilai kinerja instansi melalui presentasi hasil kinerja, dan pejabat penilai kinerja wajib menggunakan khk help sebagai pedoman atau panduan penilaian. nilai kualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pejabat penilai dan tim penilai kinerja instansi memberikan nilai terhadap kualitas hasil kerja help, dan nilai kualitas sebagaimana dimaksud angka diberikan terhadap kualitas hasil kerja help sesuai standar yang terdapat dalam khk help. nilai kualitas penilaian hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume, dan waktu, ada unsur inovasi terobosan kebijakan, dan dimanfaatkan unit kerja organisasi. hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, format, volume, dan waktu, dan dimanfaatkan unit kerja organisasi. hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format belum terpenuhi dan terdapat kekurangan, serta belum dimanfaatkan unit kerja organisasi. hasil kerja masih ditemukan kesalahan besar. bawah hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja dan tidak memenuhi standar kualitas. sudah dimanfaatkan unit kerja organisasi adalah kualitas hasil kerja berupa produk yang dapat digunakan oleh jenjang satu tingkat atasnya atau oleh pejabat struktural untuk menentukan kebijakan atau rekomendasi yang akan dibuat. bentuk produk yang sudah dimanfaatkan jenjang unit kerja organisasi rekomendasi hasil kajian teknis ahli utama dengan substansi telah disepakati pejabat bentuk produk yang sudah dimanfaatkan jenjang unit kerja organisasi eselon yaitu berupa rancangan peraturan presiden, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan menteri, rancangan keputusan menteri, rancangan peraturan direktur jenderal, rancangan keputusan direktur jenderal, rancangan policy brief. hasil analisis berupa alternatif pilihan yang berisi kelebihan dan kekurangan seperti analisis strong, weakness, opportunity, time slot), regresi berganda, ahli madya dan analisis spasial, serta hasilnya dimanfaatkan sebagai kebijakan organisasi dan merupakan substansi teknis sebagai inovasi dan terobosan kebijakan pemikiran yang disepakati para pejabat eselon ii. hasil pengolahan data berdasarkan metode ilmiah seperti pengolahan citra satelit, pengolahan data ekosistem, ahli muda pengolahan data sosial, ekonomi dan budaya, serta pengolahan data lain sesuai metode, hasil dimanfaatkan oleh organisasi sebagai bahan penyusunan kebijakan. hasil pengumpulan dan rekapitulasi data berdasarkan metode yang sesuai dengan ahli pertama jenis data yang dikumpulkan, data dimanfaatkan oleh organisasi sebagai bahan penyusunan kebijakan. iv. tim penilai kinerja instansi tim penilai kinerja instansi dibentuk. tim penilai kinerja instansi terdiri atas tim penilai kinerja instansi pusat dan tim kinerja instansi daerah. tim penilai kinerja instansi pusat tim penilai kinerja instansi pusat dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan berdasarkan usulan dari pejabat tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut, jumlah anggota tim penilai kinerja instansi pusat harus berjumlah ganjil, masa jabatan anggota tim penilai kinerja instansi pusatdan keanggotaan tim penilai kinerja instansi pusat terdiri atas: seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat tinggi pratama bidang kesekretariatan lingkungan direktorat jenderal pengelolaan ruang laut, seorang sekretaris merangkap anggota dijabat oleh pejabat administrator yang membidangi kepegawaian sumber daya manusia dan aparatur lingkungan direktorat jenderal pengelolaan ruang laut, cc. paling sedikit (tiga) orang anggota, terdiri dari (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama pejabat administrator bidang teknis, (satu) pimpinan unit kerja, dan paling sedikit (satu) orang pejabat help setingkat lebih tinggi dari jabatan pangkat help yang dinilai, dan memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja pejabat fungsional help. tim penilai kinerja instansi daerah tim penilai kinerja instansi daerah dibentuk dan ditetapkan oleh sekretaris daerah provinsi, pembentukan tim penilai kinerja instansi daerah help harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan instansi pembina help, jumlah anggota tim kinerja instansi daerah harus berjumlah ganjil, tim penilai kinerja instansi daerah dapat dibentuk apabila memiliki help paling sedikit (lima) orang, masa jabatan anggota tim penilai kinerja instansi daerahkeanggotaan tim penilai kinerja instansi daerahngelolaan ruang laut, seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat pembina kepegawaian sumber daya manusia dan aparatur pada unit kerja pengelolaan ruang laut, seorang pejabat administrator yang membidangi pengelolaan ruang laut atau seorang anggota dari pejabat help setingkat lebih tinggi jabatan pangkat help yang dinilai, apabila tidak ada help yang memenuhi syarat untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud huruf dapat menyampaikan usulan help kepada instansi pembina help, seorang anggota berasal dari unsur badan kepegawaian daerah provinsi setingkat pejabat administrator, seorang anggota berasal dari unsur instansi pembina help, dan memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja pejabat fungsional help. pergantian keanggotaan penilai kinerja instansi ketua tim penilai kinerja instansi dapat mengusulkan pergantian anggota tim penilai kinerja instansi apabila: diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil pns), cuti luar tanggungan negara, cc. pensiun dari pns, dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berat, dan mengundurkan diri. usulan pergantian anggota tim penilai kinerja instansi sebagaimana dimaksud angka disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya untuk tim penilai kinerja instansi pusat dan kepada sekretaris daerah provinsi bagi tim penilai kinerja instansi daerah. tugas tim penilai kinerja instansi melakukan penetapan angka kredit, pemeriksaan dan penilaian uraian kegiatan yang didasarkan pada uraian kegiatan skp, melakukan evaluasi hasil penilaian skp dari pejabat penilai, konversi hasil penilaian prestasi kerja help dalam angka kredit, dan menyusun rekomendasi hasil penilaian. tim penilai kinerja instansi pusat bertanggung jawab melakukan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional help pertama sampai dengan ahli utama dan menyampaikan laporan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur. tim penilai kinerja instansi daerah bertanggung jawab melakukan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional help ahli pertama dan ahli muda lingkungannya. kenaikan pangkat dan jabatan kenaikan pangkat kenaikan pangkat help, cc. penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir, kenaikan pangkat pejabat fungsional help ditetapkan berdasarkan golongan ruang: kenaikan pangkat help ahli madya pangkat pembina utama muda golongan ruang iv c menjadi help ahli utama pangkat pembina utama madya golongan ruang iv d dan pangkat pembina utamaahli madya pangkat pembina tk. golongan ruang iv b menjadi pangkat pembina utama mudapada kementerian kelautan dan perikanan ahli pertama pangkat penata muda golongan ruang : dan kenaikan pangkat help pada instansi daerah provinsi ahli pertama pangkat penata muda golongan ruang ijabatan kenaikan jabatan helppenilaian prestasi kerja help paling kurang bernilai baik dalam (satu) tahun terakhir, kenaikan jabatan help ahli madya menjadi, kenaikan jabatan help ahli pertama menjadi ahli muda sampai dengan ahli madya ditetapkan oleh pejabat pembina sumber daya manusia aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. vi. tim teknis apabila diperlukan dalam melakukan penilaian prestasi kerja help, khususnya terkait penilaian inovasi terobosan dalam pemecahan masalah dan presentasi terhadap karya tulis yang dibuat oleh help, ketua tim penilai kinerja instansi dapat membentuk tim teknis, inovasi terobosan dalam pemecahan masalah dan presentasi terhadap karya tulis merupakan hasil kerja yang dilaksanakan help sehingga perlu dilakukan pengujian dari penilai yang mempunyai kompetensi yang diperlukan, tim teknis beranggotakan para ahli tertentu, baik yang berstatus sebagai pns maupun non pns, tim teknis bertugas memberikan saran dan pendapat kepada ketua tim penilai kinerja instansi dalam melakukan penilaian inovasi terobosan dalam pemecahan masalah dan presentasi terhadap karya tulis, jumlah keanggotaan dan masa tugas tim teknis disesuaikan dengan kebutuhan tim penilai kinerja instansi, tim teknis ditetapkan oleh: pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut untuk tim teknis pada lingkungan instansi pusat, dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan ruang laut untuk tim teknis pada lingkungan instansi daerah. vii. sekretariat tim penilai kinerja instansi dalam pelaksanaan tugas, tim penilai kinerja instansi dibantu oleh sekretariat tim penilai kinerja instansi yang melaksanakan pengadministrasian dan ketatausahaan kegiatan penilaian. keanggotaan sekretariat tim penilai kinerja instansi sekretariat tim penilai kinerja instansi ditetapkan oleh: pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut untuk sekretariat tim penilai kinerja instansi pusat, dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan ruang laut untuk sekretariat tim penilai kinerja instansi daerah. sekretariat tim penilai kinerja instansi bertanggung jawab pada ketua tim penilai kinerja instansi, sekretariat tim penilai kinerja instansi dipimpin oleh seorang sekretaris tim penilai kinerja instansi yang secara fungsional dijabat oleh: pejabat administrator yang membidangi sumber daya manusia dan aparatur pada direktorat jenderal bagi sekretariat tim penilai kinerja instansi pusat, dan pejabat administrator yang membidangi kepegawaian sumber daya manusia dan aparatur bagi tim penilai kinerja instansi daerah. jumlah keanggotaan sekretariat tim penilai kinerja instansi disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja, anggota sekretariat tim penilai kinerja instansi diutamakan memiliki kemampuan administratif dalam ketatausahaan berkas dan konsep bahan penilaian angka kredit, dan masa keanggotaan sekretariat tim penilai kinerja instansi adalah (satu) tahun. tugas sekretariat tim penilai kinerja instansi menyusun jadwal penilaian dan konversi angka kredit, menerima daftar usulan hasil penilaian skp, memeriksa kelengkapan administratif dan bukti hasil kerjlegalisasi, fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah legalisasi, fotokopi skp (satu) tahun terakhir, fotokopi penetapan angka kredit pak) terakhir yang telah legalisasi, dan daftar usulan hasil penilaian skp beserta bukti hasil kerja sesuai dengan khk help. mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit, memfasilitasi penyelenggaraan rapat pleno konversi penilaian angka kredit, menerima dan rekapitulasi hasil penilaian, menyiapkan konsep penetapan angka kredit, dan menyiapkan konsep berita acara hasil konversi penilaian angka kredit. viii. tata kerja penilaian prestasi kerja penilaian prestasi kerja pimpinan unit kerja menyampaikan usulan nilai prestasi kerja dengan menggunakan form kepada ketua tim penilai kinerja instansi, surat penyampaian daftar usulan nilai prestasi kerja help sebagaimana dimaksud angka (satu) dilengkapi dengan: fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat dan atau jabatan terakhir yang telah legalisasi, fotokopi pak terakhir yang telah legalisasi, fotokopi prestasi kerja (satu) tahun sebelumnya, dan laporan bukti fisik dari masing masing kegiatan sesuai dengan uraian kegiatan yang terdapat dalam petunjuk teknis dan khk help. batas waktu penerimaan daftar usulan hasil penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan pangkat paling lambat tanggal januari tahun berjalan. dalam hal daftar usulan hasil penilaian angka kredit disampaikan melewati batas waktu penerimaan sebagaimana dimaksud angka maka daftar usulan tersebut diproses pada penilaian periode berikutnya, ketua tim penilai kinerja instansi menugaskan kepada sekretariat tim penilai kinerja instansi melakukan pemeriksaan bukti fisik dan kelengkapan administratif, sekretaris tim penilai kinerja instansi melakukan pemeriksaan bukti fisik dan kelengkapan administratif dengan menggunakan form dan ketua tim penilai menentukan jadwal uji kompetensi kenaikan pangkat dan jabatan untuk help. uji kompetensi dilakukan dengan uji tulis, wawancara, dan presentasi berdasarkan hasil prestasi kerja help. form kop surat yth. ketua tim penilai kinerja instansi tempat bersama ini kami sampaikan hasil penilaian kinerja dan bukti fisik atas nama nama pejabat fungsional pangkat hasil nama nip jabatan golongan penilaian ruang kinerja atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. pimpinan unit kerja nip. coret yang tidak perlu form formulir check list kelengkapan administrasi penilaian angka kredit jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir surat penyampaian daftar usulan hasil nilai prestasi kerja duduk) dari pimpinan unit kerja fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir (legalisasi) fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir (legalisasi) fotokopi kartu pegawai fotokopi prestasi kerja (satu) tahun terakhir fotokopi pak terakhir (legalisasi) duduk dilengkapi bukti fisik hardcore softcopy penetapan angka kredit sekretariat tim penilai kinerja instansi melakukan penyusunan rekapitulasi hasil penilaian seluruh usulan nilai prestasi kerja help, rekapitulasi hasil penilaian prestasi kerja help disampaikan kepada ketua tim penilai kinerja instansi untuk dibahas dalam rapat pleno, penilaian dalam rapat pleno dianggap sah apabila dihadiri lebih dari setengah anggota tim penilai kinerja instansi dengan ketentuan dihadiri paling kurang seorang anggota tim penilai kinerja instansi yang ditunjuk, dalam melakukan penilaian, rapat pleno dipimpin oleh ketua tim penilai kinerja instansi, dalam hal ketua tim penilai kinerja instansi berhalangan hadir dalam rapat pleno, rapat pleno dipimpin oleh sekretaris tim penilai kinerja instansi, ketua tim penilai kinerja instansi menunjuk (dua) orang anggota tim penilai kinerja instansi, yaitu penilai dan penilai ii, yang pangkat dan jabatannya setingkat lebih tinggi pangkat dan jabatan help untuk melakukan validasi penilaian prestasi kerja help, anggota tim penilai kinerja instansi sebagaimana dimaksud angka dengan ketentuan: penilai berasal dari unit kerja yang berbeda dengan unit kerja help yang akan dinilai, dan penilai berasal dari unit kerja yang sama dengan unit kerja help yang akan dinilai. anggota tim penilai kinerja instansi yang ditunjuk melakukan validasi hasil nilai prestasi kerja help beserta bukti kerja, hasil validasi nilai prestasi kerja help disampaikan kepada ketua tim penilai kinerja instansi. dalam hal terdapat hasil kerja help pada skp tidak sesuai dengan khk help, maka anggota tim penilai kinerja instansi dapat menyampaikan rekomendasi nilai kepada ketua tim penilai kinerja instansi pada saat rapat pleno, ketua tim penilai kinerja instansi sebagaimana dimaksud angka mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi nilai skp berdasarkan rekomendasi anggota tim penilai kinerja instansi, rekomendasi perubahan nilai skp disampaikan kembali kepada help disertai dengan alasannya, dalam hal terdapat perubahan nilai pada skp berdasarkan rekomendasi dari tim penilai kinerja instansi, maka help dapat mengajukan sanggahan keberatan atas nilai tersebut dalam jangka waktu (empat belas) hari terhitung sejak skp diterima, sanggahan keberatan disampaikan melalui pimpinan unit kerja kepada ketua tim penilai kinerja instansi dengan disertai bukti fisik output, ketua tim penilai kinerja instansi akan memberikan jawaban dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah sanggahan keberatan diterima ketua tim penilai kinerja instansi, jika dalam jangka waktu (empat belas) hari tidak terdapat sanggahan keberatan dari help, maka ketua tim penilai kinerja instansi akan melakukan penetapan angka kredit: hasil penilaian yang telah disetujui pada rapat pleno dituangkan dalam: berita acara penetapan angka kredit, konversi angka kredit, dan cc. penetapan angka kredit. berita acara penetapan angka kredit, konversi angka kredit, dan penetapan angka kredit menggunakan form form dan form form berita acara penetapan angka kredit pengelola ekosistem laut dan pesisir periode bulan dan tahun sidang) pada hari ini, . (hari, tanggal, bulan, dan tahun) . telah dilaksanakan sidang pleno penetapan angka kredit pak) untuk periode . (bulan dan tahun) . bertempat di. (lokasi sidang penilaian angka kredit help). oleh tim penilai kinerja instansi help tingkat pusat unit kerja daerah), diperiksa . (total jumlah) . daftar usul penetapan angka kredit dan menetapkan . (total jumlah) . orang pengelola ekosistem laut dan pesisir untuk dapat diusulkan kenaikan dalam pangkat jabatan setingkat lebih tinggi. berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. tempat, tanggal, bulan, dan tahun) yang menetapkan: ketua sekretaris anggota anggota form konversi angka kredit nomor . pengelola ekosistem laut dan pesisirangka sebutan persentase setiap tahun didapat (kolom dikali kolom ditetapkan diform penetapanadid kol tahun nilai sebutan prosentase setiap tahun dapat (kolom dikaliditetapkan ix. standar kualitas hasil kerja jenjang keahlian ahli pertama waktu kriteria hasil mengumpulkan (limencanaan tematik data dasar (garis pantai (sebelas) data set pengelolaan wilayah pesisir dan pulau batimetri batas wilayah laut (disesuaikan pulau kecil. provinsi), dan dengan tematik data tematik (oseanografi setiap lokasi) geomorfologi dan geologi laut sesuai format. ekosistem pesisir dan pulau pulau kecil sumber daya ikan pelagis dan demersal pemanfaatan ruang laut yang telah adaan serta dan bahan dokumen perencanaan data dan pemberdayaan masyarakat dalam rekomendasi pemanfaatan perairan pesisir informasi sesuai pengelolaan wilayah pesisir dan teknis rencana sosial, ekonomi dan budaya format. pulau pulau kecil. zonasi wilayah risiko bencana wilayah peraturan menteri kelautan dan laut, pesisir, dan nasional, kawasan antar perikanan nomor permen pulau pulau wilayah kaw), kawasan kp tentang perencanaan kecil strategis nasional ksn), pengelolaan wilayah pesisir dan kawasan strategis nasional pulau pulau kecil. tertentu kent)), pengumpulan serta pencatatan data dan informasi primer dan sekunder data pengembangan waktu kriteria hasil kawasan perizinan amdal l upl izin lingkungan: pemasangan pipa kabel bawah laut, pengerukan, pertambangan, lego jangkar, pembangunan jembatan tol laut:pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer dan sekunder isu isu strategis kawasan. mengumpulkan (limaletak kompilasi tahun tentang pemanfaatan informasi spasial geografis, luasan, potensi sumber pengumpulan pulau pulau kecil terluar. peta alokasi daya ksn kent kaw zwp3k data dan peraturan presiden nomor tahun pemanfaatan yang berupa: informasi sesuai tentang pengelolaan pulau ruang kegiatan penangkapan ikan, format. pulau kecil terluar. kegiatan pembudidayaan ikan, pengumpulan peraturan menteri kelautan dan kepelabuhanan, serta rekapitulasi perikanan nomor permen pertahanan dan keamanan, data dan kp tentang perencanaan minyak dan gas bumi, informasi primer pengelolaan wilayah pesisir dan alur, dan sekunder pulau pulau kecil. pariwisata, isu isu strategis jasa dan perdagangan, dan kawasan. waktu kriteria hasil oi. sosial, ekonomi dan budayapengumpulan perikanan nomor permen informasi spasial berupa: data dan hasil kp tentang perencanaan peta kesesuaian peta rencana pemanfaatan ground check pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pemanfaatan ruang, sesuai format. pulau kecil. ruang primer (ground check) terhadap data spasial kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, ksn kent, dan alur laut, data dan informasi terkait kegiatan, sarana dan prasarana eksisting kawasan ksn kent, dan data dan informasi terkait perencanaan pembangunan ksn kent: dokumen zwp3k, blueprint, master plan, dan sarana dan prasarana eksisting ksn kent, terkait pengumpulan perikanan nomor permen informasi spasial dengan peta arahan pola ruang dan data dan kp tentang perencanaan peta arahan pola struktur ruang meliputi: informasi sesuai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau ruang dan kawasan konservasi, format yang pulau kecil. struktur ruang kawasan pemanfaatan umum, berupa: ksn kent, dan peta wilayah alur laut. perencanaan, peta struktur ruang, dan waktu kriteria hasil ruanginformasi sekunder: pengumpulan per. men tentang rencana data fisik meliputi iklim, data dan kawasan konservasi wilayah pengelolaan dan keadaan pantai dan perairan, informasi sesuai pesisir dan pulau pulau kecil. zonasi kawasan oseanografi, dan potensi format. peraturan menteri kelautan dan konservasi lainnya, perikanan nomor per. men meliputi data data bio ekologis meliputi tipe tentang tata cara penetapan fisik, data bio dan lokasi habitat yang bernilai kawasan konservasi perairan. ekologis, data tinggi dan karakteristiknya peraturan menteri kelautan dan sosial dan (keberagaman jenis, ukuran, perikanan nomor per. men budaya, serta tingkat kealamian, keunikan, tentang rencana pengelolaan data ekonomi dan keterwakilan, serta dan zonasi kawasan konservasi ketergantungan biota terhadap perairan. kawasan konservasi), data sosial dan budaya meliputi tipe, lokasi,dan kearifan local, serta adat istiadat: dan data ekonomi meliputi mata pencaharian masyarakat, nilai waktu kriteria hasil penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, serta kemudahan mencapai kawasalui studi kompilasi perikanan nomor permen informasi literatur rencana pengelolaan dan pengumpulan kp tentang kriteria dan literatur zonasi terkait kegiatan data dan kategori kawasan konservasi pemanfaatan pemanfaatan kawasan konservasi informasi sesuai perairan untuk pariwisata alam kawasan meliputi: format. perairan. konservasi untuk peraturan peraturan terkait peraturan menteri kelautan dan penangkapan dengan kegiatan penangkapan perikanan nomor permen ikan, ikan, pembudidayaan ikan, kp tentang pemanfaatan pembudidayaan pariwisata alam perairan, kawasan konservasi perairan. ikan, pariwisata penelitian dan pendidikan baik peraturan direktur jenderal alam perairan, pusat maupun daerah, kelautan, pesisir, dan pulau pulau penelitian, dan peraturan peraturan terkait kecil nomor per djka3k pendidikan retribusi daerah, tentang pedoman teknis peraturan terkait perizinan penyusunan rencana teknis daerah, dan pemanfaatan kawasan konservasi code conduct kegiatan perairan, pesisir, dan pulau pulau penangkapan ikan, kecil. pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikkegiatan kompilasi perikanan nomor permen informasi pemanfaatan kawasan konservasi pengumpulan kp tentang kriteria dan kegiatan yang dicadangkan meliputi: data dan kategori kawasan konservasi pemanfaatan jenis pemanfaatan, informasi sesuai perairan untuk pariwisata alam kawasan pelaku usaha, dan format. perairan. konservasi untuk dokumen izin pemanfaatan. peraturan menteri kelautan dan penangkapan perikanan nomor permen ikan, waktu kriteria hasil pembudidayaan kp tentang pemanfaatan ikan, pariwisata kawasan konservasi perairan. alam perairan, peraturan direktur jenderal penelitian dan kelautan, pesisir, dan pulau pulau pendidikan kecil nomor per djka3k kawasan tentang pedoman teknis konservasi penyusunan rencana teknis perairan yang pemanfaatan kawasan konservasi telah perairan, pesisir, dan pulau pulau dicadangkan kecil. dan atau ditetapkmeliputi: kompilasi perikanan nomor permen informasi daya jenis kegiatan usaha kawasan pengumpulan kp tentang pemanfaatan dukung dan daya konservasi, data dan kawasan konservasi perairan. tampung kondisi ekosistem pesisir dan informasi sesuai |b. peraturan direktur jenderal kegiatan laut (fisik, kimia, biologi), format. kelautan, pesisir dan pulau pulau pemanfaatan topografi, drainase, kecil nomor per djka3k sesuai alokasi kondisi sosial, ekonomi, dan tentang pedoman teknis dalam rencana budaya masyarakat, dan penyusunan rencana teknis pengelolaan dan sarana dan prasarana pemanfaatan kawasan konservasi zonasi kawasan konservasi perairan.primer kompilasi tahun tentang jenis dan tarif informasi nilai (penggalian informasi melalui pengumpulan atas jenis penerimaan negara ekonomi sumber wawancara dan fgd) dan sekunder data dan bukan pajak yang berlaku pada daya alam (literatur hasil kajian penelitian informasi sesuai kementerian kelautan dan kawasan terkait, peraturan perundang format. perikanan. konservasi undangan) terkait: peraturan menteri kelautan dan sumber daya kawasan perikanan nomor permen konservasi, waktu kriteria hasil jasa ekosistem dan kp tentang pemanfaatan penggunaannya, kawasan konservasi perairan. kondisi ekosistem pesisir dan peraturan direktur jenderal laut (fisik, kimia, biologi), kelautan, pesisir, dan pulau pulau topografi, drainase, kecil nomor per djka3k kondisi sosial, ekonomi, dan tentang pedoman teknis budaya masyarakat, dan penyusunan rencana teknis sarana dan prasarana pemanfaatan kawasan konservasi kawasan konservasi perairan. perairan pesisir,kunder kompilasi tahun tentang jenis dan tarif informasi berupa peta pemanfaatan ruang pengumpulan atas jenis penerimaan negara aktivitas dan pengumpulan data primer data dan bukan pajak yang berlaku pada pemanfaatan (ground check) kesesuaian aktivitas informasi sesuai kementerian kelautan dan eksisting dalam eksisting dengan peta rencana format. perikanan. sebuah peta pemanfaatan ruang, serta perizinan peraturan menteri kelautan dan pemanfaatan. perikanan nomorwaktu kriteria hasikompilasi perikanan nomor permen informasi (penggalian informasi) melalui pengumpulan kp tentang kemitraan pelibatan wawancara dan fgd, meliputi data data dan pengelolaan kawasan konservasi masyarakat kegiatan kelompok masyarakat, informasi sesuai perairan. dalam kegiatan kebutuhan peningkatan kapasitas format. peraturan menteri kelautan dan pemanfaatan kelompok masyarakat, kemitraan perikanan nomor permen kelompok masyarakat, status kp tentang pemanfaatan hukum kelompok masyarakat, kawasan konservasi perairan. mata pencaharian kelompok peraturan direktur jenderal masyarakat, bantuan kelompok kelautan, pesisir, dan pulau pulau masyarakat, dan pendapatan kecil nomor per djka3k masyarakat. tentang pedoman teknis penyusunan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir,yang diperlukan kompilasi perikanan nomor per. men informasi untuk dalam perencanaan dan survei pengumpulan tentang rencana pengelolaan perencanaan dan meliputi data fisik, ekonomi, sosial, data dan dan zonasi kawasan konservasi desain survei ekonomi, dan budaya kawasan informasi sesuai perairan. konservasi format. peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor permen waktu kriteria hasilmeliputi: kompilasi perikanan nomor permen informasi data kelembagaan, pengumpulan kp tentang pemanfaatan penentuan kondisi fisik, bio ekologi, data dan kawasan konservasi perairan. variabel ekonomi dan sosial budaya, informasi sesuai |b. peraturan direktur jenderal pemanfaatan cc. pemanfaatan eksisting, format. kelautan, pesisir dan pulau pulau kawasan informasi spasial kawasan, kecil nomor per djka3k konservasi kebijakan dan regulasi daerah tentang pedoman teknis terkait pengelolaan dan penyusunan rencana teknis pemanfaatan, pemanfaatan kawasan konservasi persepsi masyarakat sekitar perairan pesisir dan pulau pulau kawasan, dan kecil. isu dan masalah pelaksanaan kegiatan pemanfaatan. men sosialisasi literatur, dan studi pustaka materi sosialisasi tentang rencana pengelolaan dan rencana zonasi kawasan konservasi perairan. pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau pulau kecil waktu kriteria hasil menyiapkan pengumpulan materi bahan resume hasil peraturan menteri kelautan dan bahan materi (empat bimbingan teknis melalui penyiapan bahan perikanan nomor per. men bimbingan teknis belas) koordinasi, studi literatur, studi materi bimbingan tentang rencana pengelolaan dan penyusunan materi pustaka teknis zonasi kawasan konservasi perairan. rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau pulau kecil menyiapkan pengumpulan materi berupa resume hasil peraturan menteri kelautan dan bahan telaahan (empat peraturan peraturan terkait, hasil penyiapan bahan perikanan nomor per. men untuk bahan belas) kajian, dan hasil fgd materi tentang rencana pengelolaan dan masukan materi penyusunan zonasi kawasan konservasi perairan penyusunan spk spk peraturan pado melakukan (enam) melakukan identifikasi dan laporan hasil peraturan menteri kelautan dan identifikasi, dokumen inventarisasi data dan informasi, identifikasi dan perikanan nomor permen inventarisasi keterkaitan jalur migrasi spesies inventarisasi data kp tentang jejaring kawasan data dan (migratory species), keterkaitan dan informasi konservasi perairan informasi untuk biofisik antar kawasan, aspek sesuai format. membentuk sosial budaya, ekonomi, dan atau jejaring kawasan aspek tata kelola berdasarkan konservasi waktu kriteria hasil perairan pada dokumen kajian awal dan peta tingkat lokal dan calon lokasi nasional (dokumen kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan)eksisting kompilasi perikanan nomor permen informasi jejaring jejaring kawasan konservasi. pengumpulan kp tentang jejaring kawasan kawasan data dan konservasi perairan konservasi informasi sesuai perairan tingkat format. lokal dan nasionahasil penelitian, kompilasi perikanan nomor permen informasi kajian hasil survei, pendapat ahli, pengumpulan kp tentang jejaring kawasan awal dan peta dan atau informasi lapangan atau data dan konservasi perairan lokasi calon literatur yang dapat informasi sesuai jejaring kawasan dipertanggungjawabkan terkait format. konservasi kawasan konservasi perairkompilasi perikanan nomor per. men informasi jenis kawasan konservasi perairan dan pengumpulan tentang kawasan konservasi kawasan kawasan konservasi wilayah data dan wilayah pesisir dan pulau pulau konservasi pesisir dan pulau pulau kecil informasi sesuai kecil. meliputi biofisik meliputi: format. peraturan menteri kelautan dan kawasan, biofisik kawasan, perikanan nomor per. men keadaan umum keadaan umum kawasan: dan waktu kriteria hasil peta kawasan kawasan konservasi perairan. mengumpulkan (enam) pengumpulan serta rekapitulasi laporan hasil peraturan direktur jenderal kelautan, data dan dokumen data primer dan sekunder meliputi: kompilasi pesisir dan pulau pulau kecil informasi dokumen rencana pengelolaan pengumpulan nomor per djka3k tentang penataan batas dan zonasi kawasan konservasi, data dan petunjuk teknis penataan batas kawasan dokumen penetapan kawasan informasi sesuai kawasan konservasi pesisir dan pulau konservasi konservasi (peta kkp3k), format. pulau kecil cc. peta batimetri, peta rupa bumi, peta pemanfaatan ruang laut eksisting, dokumen laporan pengumuman dan sosialisasi kawasan konservasi, dan isu dan permasalahan terkait tata batas: pengumpulan tentang tata cara penetapan kawasan kegiatan profil kawasan konservasi, dan data dan konservasi perairan pemanfaatan kondisi eksisting pemanfaatan informasi sesuai kawasan kawasan. format. konservasi yang dicadangkan dan atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi data dan dokumen data dan informasi primer dan kompilasi perikanan nomor permen waktu kriteria hasil informasi sekunder meliputi data kelimpahan pengumpulan kp tentang tata cara gambaran jenis ikan terancam punah dan data dan penetapan status perlindungan umum, status yang dilindungi. informasi sesuai jenis ikan sebagaimana telah dan populasi format. diubah dengan peraturan menteri jenis ikan kelautan dan perikanan nomor terancam punah permen kp dan yang pedoman identifikasi dan dilindungi monitoring jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi. mengumpulkan pengumpulan serta rekapitulasi laporan hasil peraturan menteri kelautan dan data dan (empat data sekunder literatur jenis ikan pengumpulan perikanan nomor permen informasi belas) terancam punah yang diusulkan literatur sesuai kp tentang tata cara penetapan literatur jenis berkas status perlindungannya. format. status perlindungan jenis ikan ikan terancam sebagaimana telah diubah dengan punah yang peraturan menteri kelautan dan diusulkan status perikanan nomor permen perlindungannya kp mengumpulkan (enam) pengumpulan serta rekapitulasi laporan dan peraturan menteri kelautan dan data dan dokumen data primer dan sekunder berupa resume hasil perikanan nomor permen informasi peta peta sebaran keanekaragaman pengumpulan kp tentang tata cara penetapan sebaran jenis dan genetik ikan terancam peta sebaran status perlindungan jenis ikan keanekaragaman punah. keanekaragaman sebagaimana telah diubah dengan jenis dan genetik jenis dan genetik peraturan menteri kelautan dan ikan terancam ikan terancam perikanan nomor permen punah punah. kp mengumpulkan (enam) pengumpulan serta rekapitulasi laporan hasil pedoman identifikasi dan monitoring data dan dokumen serta pencatatan data dan kompilasi jenis ikan terancam punah dan yang informasi informasi primer dan sekunder pengumpulan dilindungi tentang kondisi meliputi parameter fisika, kimia, data dan habitat dan biologi, jenis, sebaran, dan informasi sesuai kelimpahan. format. waktu kriteria hasil populasi jenissosialisasi melalui resume hasil tahun tentang konservasi sosialisasi belas) koordinasi, studi literatur, studi penyiapan bahan sumber daya ikan. pemanfaatan materi pustaka. materi peraturan menteri kelautan dan kawasan sosialisasibimbingan teknis resume hasil tahun tentang konservasi bimbingan teknis belas) melalui koordinasi, studi literatur, penyiapan bahan sumber daya ikan. pemanfaatan materi dan studi pustaka materi bimbingan peraturan menteri kelautan dan kawasan teknisresume hasil peraturan pemerintah nomor bahan telaahan (empat materi bahan penyusunan norma, penyiapan materi tahun tentang konservasi untuk bahan belas) standar, prosedur, dan penyusunan sumber daya ikan. masukan materi kriteria spk) melalui koordinasi, spk. peraturan menteri kelautan dan penyusunan studi literatur, dan studi pustaka perikanan nomor permen peraturan pado kp tentang pemanfaatan man umum dan kawasan konservasi perairan. norma, standar, prosedur, kriteria terkait waktu kriteria hasil pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah mengumpulkan (dua pengumpulan serta rekapitulasi laporan hasil peraturan menteri kelautan dan data dan puluh dokumen persyaratan izin kompilasi perikanan nomor men informasi ijin delapan) pemanfaatan dan peredaran jenis pengumpulan tentang tata cara pemanfaatan pemanfaatan dan dokumen ikan meliputi rekomendasi otoritas data dan jenis ikan dan genetik ikan. peredaran jenis keilmuan, penetapan kuota informasi sesuai |b. appendix cites. ikan tahunan, peta lokasi pengambilan format. non detriment findings ndf) versi jenis ikan, dokumen persyaratan mundi taylor. teknis dan administratifjenis ikan, pengumpulan tentang tata cara pemanfaatan jenis pemanfaatan asal usul (lokasi), data dan ikan dan genetik ikan jenis ikan jenis pemanfaatan, informasi sesuai persentase pemanfaatan format. terhadap kuota penetapan, dan pelaku manfaatgeologis pengumpulan bencana wilayah pesisir dan bencana gempa yang sudah ada, referensi kajian data dan pulau pulau kecil. bumi, tsunami, ilmiah informasi sesuai peraturan kepala bnpb nomor letusan gunung format. tahun tentang pedoman api dan bencana umum pengkajian risiko bencana. geologis lainnyawaktu kriteria hasilhidro pengumpulan bencana wilayah pesisir dan bencana banjir, meteorologis yang sudah ada, data dan pulau pulau kecil. tanah longsor referensi kajian ilmiah informasi sesuai peraturan kepala bnpb nomor dan bencana format. tahun tentang pedoman hidro umum pengkajian risiko bencana. meteorologistren kompilasi tahun tentang mitigasi informasi perubahan iklim akibat bencana pengumpulan bencana wilayah pesisir dan kerentanan klimatologi wilayah pesisir dan data dan pulau pulau kecil. terhadap dampaknya, survei persepsi informasi sesuai peraturan kepala badan nasional dampak masyarakat terkait dampak format. penanggulangan bencana nomor perubahan iklim perubahan iklim tahun tentang pedoman akibat umum pengkajian risiko bencana. gelombang keputusan direktur jenderal pesisir ekstrim, dan pulau pulau kecil nomor kenaikan paras sk.64a p3k ix tentang muka air laut pedoman mitigasi bencana alam dan bencana wilayah pesisir dan pulau pulau klimatologi kecil. lainnya wilayah pesisir waktu kriteria hasil mengumpulkan (enam) pengumpulan data time series laporan hasil peraturan pemerintah nomor data dan dokumen dampak perubahan iklim akibat kompilasi tahun tentang mitigasi informasi bencana hidro meteorologis: dan pengumpulan bencana wilayah pesisir dan kerentanan survei persepsi masyarakat data dan pulau pulau kecil. terhadap terkait dampak perubahan informasi sesuai |b. peraturan kepala badan nasional dampak iklim. format. penanggulangan bencana nomor perubahan iklim tahun tentang pedoman akibat umum pengkajian risiko bencana. gelombang laut keputusan direktur jenderal pesisir berbahaya, erosi dan pulau pulau kecil nomor pantai, angin sk.64a p3k ix tentang puting beliung pedoman mitigasi bencana alam dan bencana wilayah pesisir dan pulau pulau hidro kecil. meteorologis lainnya wilayah pesisir mengumpulkan (enam) pengumpulan dan pencatatan laporan hasil peraturan pemerintah nomor data dan dokumen data dan informasi jenis kompilasi tahun tentang mitigasi informasi tingkat bencana, ancaman bencana, pengumpulan bencana wilayah pesisir dan bahaya, daerah terdampak data dan pulau pulau kecil. kerentanan, pengumpulan dan pencatatan informasi sesuai |b. peraturan kepala badan nasional kapasitas data dan informasi segala format. penanggulangan bencana nomor masyarakat, dan bentuk rekaman kejadian tahun tentang pedoman risiko bencana bencana geologis yang sudah umum pengkajian risiko bencana. gempa bumi, ada, referensi kajian ilmiah. keputusan direktur jenderal pesisir tsunami, letusan dan pulau pulau kecil nomor gunung api dan sk.64a p3k ix tentang bencana geologis pedoman mitigasi bencana alam lainnya wilayah pesisir dan pulau pulau wilayah pesisir kecil. data dan dokumen data dan informasi kompilasi tahun tentang mitigasi waktu kriteria hasil informasi tingkat jenis bencana, pengumpulan bencana wilayah pesisir dan keterpaparan, ancaman bencana, data dan pulau pulau kecil. sensitivitas, daerah terdampak, informasi sesuai |b. peraturan kepala badan nasional. kapasitas kerentanan (keterpaparan jiwa, format. penanggulangan bencana nomor masyarakat, harta benda, lingkungan), dan tahun tentang pedoman kerentanan dan tingkat risiko. umum pengkajian risiko bencana. kebutuhan keputusan direktur jenderal pesisir upaya adaptasi dan pulau pulau kecil nomor perubahan iklimmitigasiadaptasi perubahan iklim wilayah pesisir bahan materi materi bimbingan teknis melalui penyiapan bahan perikanan nomor permen waktu kriteria hasilbimbingan teknis melalui penyiapan bahan perikanan nomor permenperubahan iklim wilayah pesisirperaturan kepala badan nasional peraturan pado penanggulangan bencana nomor man umum dan tahun tentang pedoman norma, standar, umum pengkajian risiko bencana. prosedur, kriteria keputusan direktur jenderal pesisir terkait mitigasi dan pulau pulau kecil nomor bencanawaktu kriteria hasil peraturan pado peraturan kepala badan nasional man umum dan penanggulangan bencana nomor norma, standar, tahun tentang pedoman prosedur, kriteria umum pengkajian risiko bencana. terkait adaptasi keputusan direktur jenderal pesisir dampak dan pulau pulau kecil nomor perubahan iklimresiden nomor tahun data dan dokumen data dan informasi secara primer kompilasi tentang rehabilitasi wilayah informasi jenis dan sekunder meliputi sumber, pengumpulan pesisir dan pulau pulau kecil dan dampak jenis, dan dampak pencemaran data dan pencemaran informasi sesuai wilayah pesisir format. dan laut melakukan (enam) pengecekan kelengkapan dokumen resume verifikasi dokumen administrasi sesuai persyaratan dokumen dokumen dokumen izin pengelolaan. teknis administrasi dan perizinan dokumen teknis pengelolaan pengajuan sumber daya perizinan laut dan pengelolaan pesisir sesuai sumber daya laut format. dan pesisir peta kerja lokasi pengajuan perizinan pengelolaan sumber daya laut dan waktu kriteria hasil naa format. (enam) pengumpulan serta rekapitulasi data perizinan dokumen data primer dan sekunder, terkait pemanfaatan dengan pengendalian pemanfaatan ruang laut. ruang laut meliputi: data a.kelengkapan perizinan, dan kesesuaian b.kesesuaian perizinan. perizinan pemanfaatan ruang laut dengan kondisi eksisting. melakukan (dua pengecekan kelengkapan dokumen form checklist verifikasi belas) administrasi sesuai persyaratan dokumen dokumen dokumen dokumen izin pengelolaan. administrasi administratif dan dan teknis teknis pengajuan pengajuan. pengelolaan laporan hasil sumber daya verifikasi kelautan, hi, dokumen non hi dan sesuai format. jasa revi draf kebijakan waktu kriteria hasil kegiatan (jam) volume batasan kegiatan (output) acuan mengumpulkan (enam) pengumpulan serta rekapitulasi laporan hasil data dan dokumen data primer dan sekunder, terkait kompilasi informasi dengan potensi pemanfaatan air laut pengumpulan sumber daya meliputi: data dan kelautan fisika, informasi sesuai (data kimia, format. bioteknologi dan biologi, dan biofarmakologi pemanfaatan eksisting.(enam) pengumpulan serta rekapitulasi laporan hasil garam, dil): dan dokumen data primer dan sekunder, terkait kompilasi jasa kelautan aa. dengan potensi pemanfaatan biota pengumpulan dan kemaritiman aut yang berpotensi sebagai bahan data dan (benda muatan baku biofarmakologi meliputi: informasi sesuai kapal tenggelam, rpp jenis biota, format. wisata bahari, potensi pemanfaatan, dan pipa kabel potensi ketersediaan. bawah laut, industri kelautan, dll) (enam) pengumpulan serta rekapitulasi data eksisting dokumen data primer dan sekunder, terkait dan rencana dengan bangunan dan instalasi bangunan dan laut meliputi: instalasi laut. waktu kriteria hasil lokasi, fungsi dan jenis bangunan instalasi, dan dokumen perizinan. (enam) pengumpulan serta rekapitulasi dokumentasi dokumen data primer dan sekunder, terkait bawah air. dengan pengelolaan wisata bahari data batimetri dan bkt, meliputi: dan simulasi lokasi dan kondisi bkt, arus. kondisi fisik perairan sekitar dokumen lokasi bkt (arus, batimetri), kondisi sosial kondisi sosial ekonomi ekonomi masyarakat lokasi bkt: matriks dan keragaman kondisi ekosistem lokasi ekosistem dan bkt dan sekitarnya. dokumentasinya. (enam) pengumpulan serta rekapitulasi data potensi dokumen data primer dan sekunder, terkait pengembangan dengan pengelolaan wisata bahari wisata bahari. meliputi data: aksesibilitas: abilities, atraksi, dan potensi pengembangan. menyiapkan pengumpulan serta rekapitulasi resume hasil bahan peraturan (empat materi bahan penyusunan spk penyiapan materi perundang belas) lingkup jasa kelautan melalui penyusunan undangan dokumen koordinasi, studi literatur, studi spk pengelolaan pustaka. pemanfaatan air sumber daya laut kelautan biofarmakologi reklamasi waktu kriteria hasil bangunan dan instalasi laut wisata bahari bkt. mengumpulkan (enam) pengumpulan serta rekapitulasi laporan hasil peraturan presiden nomor data dan dokumen data dan informasi primer dan kompilasi tahun tentang rehabilitasi informasi jenis, sekunder dalam rangka pengumpulan wilayah pesisir dan pulau pulau potensi, tingkat, merumuskan informasi spasial dan data dan kecil. penyebab, dan non spasial terkait jenis, sebaran informasi sesuai peraturan menteri kelautan dan sebaran dan luas ekosistem berupa: format. perikanan nomor tahun kerusakan data jenis dan lokasi sebaran tentang tata cara rehabilitasi ekosistem ekosistem pesisir, wilayah pesisir dan pulau pulau wilayah pesisir citra resolusi tinggi foto udara, kecil. data trans, sni tentang survei dan dokumentasi hasil survei pemetaan mangrove lapangan, hasil wawancara petunjuk teknis penyusunan peta catatan saat ground check mangrove indonesia, badan lapangan, dan informasi geospasial. hasil penelitian jurnal artikel sni pemetaan habitat hasil kegiatan. perairan laut dangkalyang dapat digunakan pengumpulan wilayah pesisir dan pulau pulau untuk mengidentifikasi tingkat data dan kecil. kerusakan ekosistem pesisir: informasi sesuai peraturan menteri kelautan dan citra satelit resolusi tinggi, format. perikanan nomor tahun informasi spasial dan non jenis, tentang tata cara rehabilitasi lokasi dan sebaran dan wilayah pesisir dan pulau pulau ekosistem pesisir, kecil. informasi spasial dan non petunjuk teknis penyusunan peta tingkat kerusakan ekosistem mangrove indonesia, badan pesisir, informasi geospasial. waktu kriteria hasil dokumentasi kondisi ekosistem, keputusan menteri lingkungan dokumentasi data informasi hidup nomor tahun hasil survei lapangan, hasil tentang kriteria baku dan pedoman wawancara, data trans, dan penentuan kerusakan mangrove. catatan saat ground check keputusan menteri lingkungan lapangan dan sebagainya, dan hidup nomor tahun hasil penelitian jurnal artikel tentang kriteria baku dan hasil kegiatan. pedoman. penentuan kerusakan padang lamunterumbu karangrumusan pengumpulan wilayah pesisir dan pulau pulau penyebab kerusakan ekosistem data dan kecil wilayah pesisir berupa: informasi sesuai informasi spasial dan non jenis, format. peraturan menteri kelautan lokasi dan sebaran dan perikanan nomor tahun nana tentang tata cara rehabilitasi ekosistem pesisir, informasi spasial dan non wilayah pesisir dan pulau pulau tingkat kerusakan ekosistem kecil. pesisir, data terkait kondisi kualitas air fisika, kimia, biologi, data terkait kondisi jenis dan kualitas tanah, data sosial ekonomi, data hidrooceanografi, data pemanfaatan ruang, rtrw zwp3k, waktu kriteria hasil hasil penelitian jurnal artikel hasil kegiatan, dan hasil survei lapangan, hasil wawancara, dokumentasi, informasi lapangan atau data trans, dokumentasi hasil survei lapanganngumpulan wilayah pesisir dan pulau pulau merumuskan informasi spasial dan data dan kecil. non spasial dan perumusan tingkat informasi sesuai |b. peraturan menteri kelautan kerusakan pantai berupa: format. perikanan nomor tahun citra satelit resolusi tinggi foto tentang tata cara rehabilitasi udara, wilayah pesisir dan pulau pulau hasil penelitian jurnal artikel kecil. hasil kegiatan, surat edaran menteri pekerjaan data lokasi dan luas kerusakan umum nomor tahun pantai akibat abrasi dan akresi, tentang memberlakukan pedoman dan penilaian kerusakan pantai dan hasil survei, hasil wawancara, prioritas penanganannya.penanggalan dan sekunder dalam rangka pengumpulan keadaan darurat tumpahan merumuskan informasi spasial dan data dan minyak laut. non spatial jenis, dan sebaran informasi sesuai peraturan presiden nomor pencemaran wilayah pesisir, laut format. tahun tentang rehabilitasi dan pulau pulau kecil berupa: wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. waktu kriteria hasil citra satelit resolusi tinggi foto peraturan menteri kelautan udara, perikanan nomor tahun data jenis, lokasi dan sebaran tentang tata cara rehabilitasi pencemaran wp3k, pesisir dan pulau pulau kecil. hasil penelitian keputusan menteri kelautan dan jurnal artikel hasil kegiatan, perikanan nomor tahun dan tentang tim penanggulangan hasil survei, hasil wawancara, dampak tumpahan minyak dokumentasi lapangan atau terhadap sumber daya kelautan data trans, dan catatan saat dan perikanan.rehabilitasi dan sekunder yang digunakan pengumpulan wilayah pesisir dan pulau pulau untuk mengidentifikasi penyebab data dan kecil. dan analisa dampak pencemaran informasi sesuai peraturan menteri kelautan dan wilayah pesisir dan pulau pulau format. perikanan nomor permen kecil berupa: kp tentang tata cara informasi spasial dan non rehabilitasi wilayah pesisir dan spasial, jenis, lokasi dan pulau pulau kecil. sebaran pencemaran wilayah pesisir informasi spasial dan non spesial, tingkat kerusakan ekosistem pesisir akibat pencemaran, data kondisi kualitas air fisika, kimia, biologi, data kondisi flora, fauna dan biota perairan, data kondisi jenis dan kualitas tanah, data sosial ekonomi, waktu kriteria hasil data hidrooceanografi, data pemanfaatan ruang, rtrw zwp3k, j . hasil penelitian jurnal artikelsecara primer kompilasi tentang perlindungan dan dan sekunder yang digunakan pengumpulan pengelolaan lingkungan hidup. untuk merumuskan tuntutan ganti data dan peraturan presiden nomor rugi akibat pencemaran, berupa: informasi sesuai tahun tentang rehabilitasi informasi spasial dan non jenis, format. wilayah pesisir dan pulau pulau lokasi dan sebaran pencemaran kecil. wilayah pesisir, isbn tentang informasi spasial dan non pedoman penyiapan dan tingkat kerusakan ekosistem penyelesaian klaim ganti kerugian pesisir akibat pencemaran, kerusakan sumber daya pesisir dan data terkait kondisi kualitas air laut serta sosial ekonomi fisika, kimia, biologi sebelum masyarakat akibat pencemaran dan sesudah pencemaran, minyak perairan indonesia dan data terkait kondisi jenis dan zee indonesia. kualitas tanah sebelum dan sesudah pencemaran, data kondisi flora, fauna dan biota perairan sebelum dan sesudah terjadinya pencemaran, data sosial ekonomi sebelum dan sesudah pencemaran, waktu kriteria hasil data sarana dan prasarana perekonomian yang tidak memanfaatkan akibat pencemaran, hasil penelitian jurnal artikel, dan hasil survei, hasil wawancara dokumentasi, informasi lapangan atau data trans, dan catatan saat ground check lapangan. mengumpulkan (tujuh) pengumpulan serta rekapitulasi laporan hasil peraturan presiden nomor data dan dokumen data primer dan sekunder terkait pengumpulan tahun tentang reklamasi informasi aspek teknis untuk kegiatan data dan wilayah pesisir dan pulau pulau reklamasi reklamasi yang berupa data informasi terkait kecil. wilayah pesisir hidrooseanografi, hidrologi, aspek teknis peraturan pemerintah nomor pengumpulan batimetri, topografi, geomorfologi, kegiatan tahun tentang pelayanan data jenis jenis dan atau geoteknik. reklamasi sesuai perizinan berusaha terintegrasi ekosistem, format. secara elektronik. metodologi, dan peraturan menteri kelautan dan teknik kegiatan perikanan nomor permen rehabilitasi kp tentang perizinan ekosistem reklamasi wilayah pesisir dan wilayah pesisirlingkungan untuk kegiatan data dan wilayah pesisir dan pulau pulau reklamasi berupa data kondisi informasi terkait kecil. lingkungan hidup meliputi kualitas aspek lingkungan peraturan pemerintah nomor air laut, kualitas air tanah, kualitas kegiatan tahun tentang pelayanan waktu kriteria hasil udara, kondisi ekosistem pesisir reklamasi sesuai perizinan berusaha terintegrasi (mangrove, lamun, terumbu format. secara elektronik. karang), flora dan fauna darat serta peraturan menteri kelautan dan biota perairan.sosial ekonomi dan budaya data dan wilayah pesisir dan pulau pulau berupa data demografi, data akses informasi terkait kecil. publik, potensi relokasi, hukum aspek lingkungan |(b. peraturan pemerintah nomor adat kearifan lokal. kegiatan tahun tentang pelayanan reklamasi sesuai perizinan berusaha terintegrasi format. secara elektronik.aspek administratif berupa data laporan hasil peraturan presiden nomor dokumen koordinat lokasi reklamasi, luasan, pengumpulan tahun tentang reklamasi pemrakarsa, dokumen perizinan, data dan wilayah pesisir dan pulau pulau peruntukan lahan hasil reklamasi. informasi terkait kecil. aspek peraturan pemerintah nomor administratif tahun tentang pelayanan berupa data waktu kriteria hasil koordinat lokasi perizinan berusaha terintegrasi reklamasi, secara elektronik. luasan, peraturan menteri kelautan dan pemrakarsa, perikanan nomor permen dokumen kp tentang perizinan perizinan, reklamasi wilayah pesisir dan peruntukan pulau pulau kecil sebagaimana telah lahan hasil diubah dengan peraturan menteri reklamasi sesuai kelautan dan perikanan nomor format. permen kp (dua) pengumpulan serta rekapitulasi laporan hasil peraturan menteri kelautan dan lokasi data dan informasi kondisi kegiatan pengumpulan perikanan nomor permen rehabilitasi ekosistem wilayah data dan kp tentang tata cara pesisir. informasi sesuai rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau format. pulau kecil melakukan (satu) pengecekan kelengkapan dokumen lembar checklist peraturan menteri kelautan dan verifikasi lokasi administrasi sesuai persyaratan dan catatan hasil perikanan nomor per. men dokumen dokumen izin pemanfaatan pulau verifikasi tentang pemanfaatan pulau pulau administratif izin pulau kecil dan perairan dokumen kecil dan perairan sekitarnya. pemanfaatan sekitarnya. administrasi. peraturan menteri kelautan dan pulau pulau perikanan nomor permen kecil dan kp tentang perencanaan perairan pengelolaan wilayah pesisir dan sekitarnyapotensi kondisi sosial, ekonomi dan pengumpulan tentang pemanfaatan pulau pulau investasi pulau budaya serta parameter data dan kecil dan perairan sekitarnya. pulau kecil dan lingkungan, dan informasi sesuai peraturan menteri kelautan dan perairan rencana induk (master plan) format. perikanan nomor permen sekitarnya pengelolaan. kp tentang perencanaan waktu kriteria hasilcara primer kompilasi perikanan nomor per. men informasi bahan dan sekunder meliputi: pengumpulan tentang pemanfaatan pulau pulau penyusunan dokumen rz rtrw, dan data dan kecil dan perairan sekitarnya. roadmap dan kondisi sosial, ekonomi dan informasi sesuai peraturan menteri kelautan dan blue print budaya serta parameter format. perikanan nomor permen pengembangan lingkungan. kp tentang perencanaan investasi pulau pengelolaan wilayah pesisir dan pulau(tiga) pengumpulan serta rekapitulasi laporan hasil peraturan menteri kelautan dan bahan rancangan dokumen data dan informasi meliputi: kompilasi perikanan nomor per. men business plan dokumen rz rtrw, dan pengumpulan tentang pemanfaatan pulau pulau rencana bisnis kondisi sosial, ekonomi dan data dan kecil dan perairan sekitarnya. investasi budaya serta parameter informasi sesuai peraturan menteri kelautan dan pulau pulau lingkungan. format. perikanan nomor permenlima) menyiapkan materi promosi resume hasil peraturan menteri kelautan dan bahan promosi berkas meliputi: penyiapan materi perikanan nomor per. men investasi, dan peta investasi, promosi. tentang pemanfaatan pulau pulau melakukan profil pulau, kecil dan perairan sekitarnya. promosi pulau cc. potensi pulau, peraturan menteri kelautan dan pulau kecil sarana dan prasarana yang perikanan nomor permen tersedia, kp tentang perencanaan bidang investasi yang dapat pengelolaan wilayah pesisir dan dilakukan, pulau pulau kecil. persyaratan investasi, keputusan menteri kelautan dan aksesibilitas, dan perikanan nomor kep. men prospek investasi. tentang pedoman umum investasi pulau pulau kecil. (lima) menyiapkan materi promosi terkait resume hasil peraturan menteri kelautan dan berkas masyarakat hukum adat, lokal dan penyiapan materi perikanan nomor permen kp tradisional. promosi. tentang tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan ruang pesisir dan pulau pulau kecil. mengumpulkan (tiga) resume hasil penyiapan materi laporan hasil peraturan menteri kelautan dan data dan lokasi promosi. kompilasi perikanan nomor per. men informasi pengumpulan tentang pemanfaatan pulau pulau sumber daya data dan kecil dan perairan sekitarnya. hi, sosial, informasi sesuai peraturan menteri kelautan dan budaya, dan format. perikanan nomor permen lingkungan kp tentang perencanaan pulau pulau pengelolaan wilayah pesisir dandua) pengumpulan dokumen meliputi: laporan peraturan menteri kelautan dan bahan koordinasi laporan dokumen rz rtrw, penyiapan bahan perikanan nomor per. men dan fasilitasi roadmap dan blue print koordinasi. tentang pemanfaatan pulau pulau dalam rangka pengembangan investasi pulau kecil dan perairan sekitarnya. akselerasi pulau kecil, dan peraturan menteri kelautan dan investasi pulau peraturan terkait. perikanan nomor permen pulaukompilasi dan klasifikasi data data bahan peraturan presiden nomor bahan rencana (delapan) sebagai bahan penyusunan untuk kebutuhan tahun tentang rehabilitasi teknis kegiatan dokumen dan atau review perencanaan perencanaan wilayah pesisir dan pulau pulau rehabilitasi kegiatan rehabilitasi ppk kegiatan kecil. ppk berupa: rehabilitasi peraturan menteri kelautan dan data spasial dan non spasial ppk. perikanan nomor permen terkait topografi dan batimetri, kp tentang tata cara tata guna lahan kawasan, rehabilitasi wilayah pesisir dan zwp3k dan atau rtrw pulau pulau kecil. provinsi kabupaten kota, pedoman pusat restorasi dan cc. status kawasan hutan non pembelajaran mangrove prpm). hutan: pedoman tata cara rehabilitasi data iklim (curah hujan, musim mangrove. barat musim timur), pedoman tata cara vegetasi pantai. potensi abrasi dan sedimentasi, pedoman transplantasi karang. data hidro oseanografi (batas dan tinggi pasang surut), data kualitas air, data sosial ekonomi, kondisi tanah substrat, waktu kriteria hasil kondisi kualitas tanah, kondisi ekosistem (tutupan, jenis jenis, kerapatan, kerusakan)yang diperlukan kompilasi perikanan nomor permen dalam rangka monitoring dan pengumpulan kp tentang tata cara evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan rehabilitasi wilayah pesisir dan rehabilitasi ekosistem informasi sesuai pulau pulau kecil. pesisir rehabilitasi format. pedoman pusat restorasi dan pantai penanggulangan pembelajaran mangrove prpm). pencemaran wp3k berupa: pedoman tata cara rehabilitasi perencanaan rehabilitasi mangrove. wp3k (ded, hps, rencana pedoman tata cara vegetasi pantai. kerja dan syarat), data kontrak pelaksanaan rehabilitasi wp3k (rab, kurva metode pelaksanaan), dan dokumentasi, data, informasi dan catatan hasil cek fisik lapanganyang kompilasi tahun tentang rehabilitasi dibutuhkan untuk penetapan pengumpulan wilayah pesisir dan pulau pulau prioritas rehabilitasi wilayah data dan kecil. pesisir dan pulau pulau kecil, informasi sesuai peraturan menteri kelautan dan berupa: format. perikanan nomor permen waktu kriteria hasil rtrw zwp3k (provinsi kp tentang tata cara kabupaten kota), rehabilitasi wilayah pesisir dan data kependudukan (jumlah, pulau pulau kecil. sebaran dan kepadatan), peraturan direktur jenderal data pemanfaatan ruang kelautan pesisir dan pulau pulau eksisting (provinsi kabupaten kecil nomor per djka3k kota), tentang pedoman teknis penentuan kent, daerah prioritas rehabilitasi. sebaran dan kondisi kawasan tambak (produktif non produktif): sebaran sentra perikanan, sebaran pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum, sebaran lokasi wisata dan data kunjungan wisatawan, kawasan konservasi perairan, sebaran sarana dan prasarana wilayah (provinsi kabupaten kota), informasi spasial dan non spasial kerusakan ekosistem pesisir, informasi spasial dan non spasial kerusakan pantai, dan informasi spasial dan non spasial kerusakan akibat pencemardalam rangka kompilasi tahun tentang rehabilitasi perumusan manfaat dan hasil hasil pengumpulan wilayah pesisir dan pulau pulau kegiatan rehabilitasi wp3k, data dan kecil. waktu kriteria hasil berupa kondisi sebelum dan informasi sesuai peraturan menteri kelautan dan sesudah kegiatan rehabilitasi format. perikanan nomor permen untuk: kp tentang tata cara data kondisi ekosistem, rehabilitasi wilayah pesisir dan data kualitas air: pulau pulau kecil. data kualitas tanah, data kondisi flora, fauna dan biota perairan, data pendapatan masyarakat, data produksi perikanan, data kunjungan wisatawan. (tujuh) pengumpulan serta rekapitulasi resume hasil peraturan presiden nomor tahun dokumen materi berupa peraturan peraturan pengumpulan tentang rehabilitasi wilayah terkait, hasil kajian, hasil fgd bahan materi pesisir dan pulau pulau kecil untuk bahan masukan penyusunan penyusunan peraturan pedoman spk. umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait rehabilitasi ekosistem pesisir rehabilitasi pantai penanganggulangan pencemaran wilayah pesisir dan laut. (tujuh) pengumpulan serta rekapitulasi resume hasil peraturan presiden nomor dokumen materi bahan sosialisasi pengumpulan tahun tentang rehabilitasi bimbingan teknis melalui bahan materi wilayah pesisir dan pulau pulau koordinasi, studi literatur, studi untuk sosialisasi. kecil. pustaka dalam rangka bahan peraturan menteri kelautan dan materi sosialisasi terkait perikanan nomor permen rehabilitasi ekosistem kp tentang tata cara pesisir rehabilitasi pantai rehabilitasi wilayah pesisir dan penanggulangan pencemaran pulau pulau kecil. wilayah pesisir dan laut. waktu kriteria hasil menyiapkan (tujuh) kompilasi dan klasifikasi data data bahan peraturan pemerintah nomor tahun bahan rencana dokumen sebagai bahan mitigasi bencana perencanaan tentang mitigasi bencana teknis kegiatan dan perubahan iklim wilayah kegiatan mitigasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. mitigasi bencana ppk. bencana dan dan perubahan perubahan iklim iklim wilayah wilayah ppk. ppk menyiapkan (tujuh) penyiapan instrumen untuk laporan hasil peraturan menteri kelautan dan bahan rencana dokumen identifikasi dan survei berupa: penyiapan bahan. perikanan nomor identifikasi peta laut, per. men tentang dan survei peta kerja, dan pemanfaatan pulau pulau kecil dan pulau pulau daftar peralatan survei. perairan sekitarnya.ujuh) penyiapan instrumen identifikasi daftar kebutuhan peraturan menteri kelautan dan dokumen wilayah kelola adat berupa peta instrumen (peta perikanan nomor permen kp kerja dan daftar peralatan survei. kerja dan daftar tentang tata cara penetapan wilayah hasil identifikasi kelola masyarakat hukum adat dalam peralatan survei). pemanfaatan ruang pesisir dan pulau pulau kecilinformasi kondisi sosial, ekonomi dan pengumpulan per. men tentang potensi dan budaya serta parameter data dan pemanfaatan pulau pulau kecil dan pengembangan lingkungan, dan informasi sesuai perairan sekitarnya. pulau pulau rencana induk (master plan) format. peraturan menteri kelautan dan kecil pengelolaan.rencanakan penyiapan instrumen untuk rekapitulasi hasil peraturan menteri kelautan dan dan menyiapkan (empat identifikasi dan survei meliputi peta penyiapan perikanan nomor per. men alat dan belas) laut, peta kerja, dan daftar instrumen (peta tentang pemanfaatan pulau bahan survei dokumen peralatan survei. laut, peta kerja, pulau kecil dan perairan penamaan dan daftar sekitarnya. pulau pulau peralatan survei). peraturan menteri kelautan dan kecil,profil kompilasi perikanan nomor per. men informasi ppk sebagai bahan pengisian pengumpulan tentang pemanfaatan pulau website pulau websiteletak kompilasi perikanan nomor per. men informasi geografis, luasan, potensi sumber pengumpulan tentang pemanfaatan pulau spasial pulau dayaprimer dan kompilasi perikanan nomor permen kp pengumpulan tentang tata cara penetapan wilayah waktu kriteria hasil sekunder yang meliputi peta data dan kelola masyarakat hukum adat dalam tematik: informasi sesuai pemanfaatan ruang pesisir dan wilayah kelola adat, dan format. pulau pulau kecil peta pemanfaatan ruang laut oleh masyarakat lokal dan tradisional. mengumpulkan (satukegiatan, kompilasi tahun tentang pemanfaatan informasi sarira eksisting ppk terluar. pengumpulan pulau pulau kecil terluar. kebutuhan data dan peraturan presiden nomor sarana dan informasi sesuai tahun tentang pengelolaan prasarana pulau format. pulau pulau kecil terluar. pulau kecil (satu) pengumpulan serta rekapitulasi laporan hasil peraturan menteri kelautan dan termasuk pulau dokumen serta pencatatan data dan kompilasi perikanan nomor permen kp pulau kecil informasi primer (penggalian pengumpulan tentang tata cara penetapan wilayah terluar informasi) melalui wawancara dan data dan kelola masyarakat hukum adat dalam fgd, meliputi data kegiatan informasi sesuai pemanfaatan ruang pesisir dan kelompok masyarakat, kebutuhan format. pulau pulau kecil sarana bagi masyarakat, mata pencaharian masyarakat hukum adatdokumen kompilasi perikanan nomor per. men informasi rz wp3k, blueprint, pengumpulan tentang pemanfaatan pulau dokumen masterplanekegiatan, sarira data dan pulau kecil dan perairan perencanaan eksisting ppk. informasi sesuai sekitarnya. pembangunan format. peraturan menteri kelautan dan sarana dan perikanan nomor permen prasarana kp tentang perencanaan pulau pulau pengelolaan wilayah pesisir dan kecil pulau pulau kecil. waktu kriteria hasil menyiapkan (dua) pengumpulan serta rekapitulasi resume bahan bahan laporan dokumen data dan informasi terkait laporan hasil hasil koordinasi sektoral. koordinasi koordinasi sektoral. sektoralkegiatan kompilasi perikanan nomor per. men informasi sosial ekonomi ppk. pengumpulan tentang pemanfaatan pulau pulau kegiatan sosial data dan kecil dan perairan sekitarnya. dan ekonomi informasi sesuai peraturan menteri kelautan dan masyarakatterkait sosial, kompilasi perikanan nomor permen kp ekonomi, budaya, adat istiadat, pengumpulan tentang tata cara penetapan wilayah sumber daya kelautan dan data dan kelola masyarakat hukum adat dalam perikanan bagi masyarakat adat, informasi sesuai pemanfaatan ruang pesisir dan lokal, dan tradisional. format. pulau pulau kecil. menyiapkan (tujuh) pengumpulan serta rekapitulasi laporan hasil peraturan menteri kelautan dan bahan, metode, dokumen data dan informasi terkait spk kompilasi perikanan nomor per. men pola, pengelolaan sarana dan prasarana pengumpulan tentang pemanfaatan pulau mekanisme ppk. data dan pulau kecil dan perairan pengelolaan informasi sesuai sekitarnya. sarana dan format. peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor permen waktu kriteria hasil prasaranabuku berkas data dan informasi untuk penyiapan materi perikanan nomor per. men pedoman penyusunan spk pengelolaan penyusunan tentang pemanfaatan pulau pengelolaan sarana dan prasarana ppk. spk pengelolaan pulau kecil dan perairan sarana dan sarana dan sekitarnya. prasarana prasarana ppk. peraturan menteri kelautan dan pulau pulau perikanan nomor permensatu) pengumpulan serta rekapitulasi resume hasil peraturan menteri kelautan dan bahan berkas data dan informasi meliputi penyiapan materi perikanan nomor per. men pembinaan kelembagaan kelompok, spk bahan bintik tentang pemanfaatan pulau kelompok pengelolaan sarana dan prasarana pengelolaan pulau kecil dan perairan pengelolaan ppk. sarana dan sekitarnya. sarana dan prasarana peraturan menteri kelautan dan prasarana pulau pulau perikanan nomor permen kecil. kp tentang peran serta dan waktu kriteria hasilkompilasi perikanan nomor per. men informasi meliputi: pengumpulan tentang pemanfaatan pulau pengelola sarana lembaga pengelola, data dan pulau kecil dan perairan dan prasarana status kelembagaan, dan informasi sesuai sekitarnya. pulau pulau cc. struktur pengelola. format. peraturan menteri kelautan dan kecil yang telah perikanan nomor permen mendapat kp tentang peran serta dan pelatihsosial, ekonomi dan budaya serta pengumpulan tentang pemanfaatan pulau pulau potensi usaha potensi sumber daya. data dan kecil dan perairan sekitarnya. kelautan dan informasi sesuai peraturan menteri kelautan dan perikananwaktu kriteria hasjenis sumber daya alam dan sdm pengumpulan tentang pemanfaatan pulau pulau jenis pulau pulau kecil. data dan kecil dan perairan sekitarnya. sumber daya informasi sesuai peraturan menteri kelautan dan pesisir pulau format. perikanan nomor permenstudi materi sosialisasi. tentang pemanfaatan pulau pulau pemanfaatan pustaka. kecil dan perairempat) pengumpulan serta rekapitulasi resume hasil peraturan menteri kelautan dan berkas materi bahan sosialisasi terkait penyiapan bahan perikanan nomor permen kp masyarakat hukum adat, lokal dan materi sosialisasi. tentang tata cara penetapan wilayah tradisional melalui koordinasi, kelola masyarakat hukum adat dalam studi literatur, dan studi pustaka. pemanfaatan ruang pesisir dan pulau pulau kecilsosialisasi. tentang pemanfaatan pulau teknis studi pustaka. pulau kecil dan perairan pemanfaattelaahan berkas materi bahan penyusunan spk penyiapan bahan perikanan nomor per. men untuk bahan melalui koordinasi, studi literatur, telaahan untuk tentang pemanfaatan pulau pulau masukan studi pustaka. penyusunan kecil dan perairan sekitarnya. penyusunan spk. peraturan menteri kelautan dan peraturan perikanan nomor permen waktu kriteria hasil pedoman umum kp tentang peran serta dan dan norma, pemberdayaan masyarakat dalam standar, pengelolaan wilayah pesisir dan prosedur, kriteria pulau pulau kecil. terkait peraturan menteri kelautan dan pemanfaatan perikanan nomor permen pulau pulau kp tentang perencanaan kecilkompilasi perikanan nomor per. men informasi kebutuhan ilmu pengetahuan dan pengumpulan tentang pemanfaatan pulau pulau kebutuhan ilmu teknologi tepat guna yang aplikatif data dan kecil dan perairan sekitarnya. pengetahuan dan bagi masyarakat pesisir. informasi sesuai peraturan menteri kelautan dan teknologi tepat format. perikanan nomor permen guna yang kp tentang peran serta dan aplikatif bagi pemberdayaan masyarakat dalam masyarakat pengelolaan wilayah pesisir dan pesisirakses sekunder terkait akses permodalan pengumpulan tentang pemanfaatan pulau pulau permodalan (perbankan nonperbankan) dan data dan kecil dan perairan sekitarnya. (perbankan non jenis usaha usaha yang dapat informasi sesuai peraturan menteri kelautan dan perbankan) dimanfaatkan pelaku usaha format. perikanan nomor permen dan jenis usaha wilayah laut, pesisir, dan pulau kp tentang peran serta dan usaha yang pulau kecil. pemberdayaan masyarakat dalam dapat waktu kriteria hasil dimanfaatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pelaku usaha pulau pulau kecil. wilayah peraturan menteri kelautan dan laut, pesisir dan perikanan nomor permen pulau pulau kp tentang perencanaan kecil, aspek pasar, pengumpulan tentang pemanfaatan pulau faktor faktor aksesibilitas, jenis produksi, data dan pulau kecil dan perairan yang berperan ekonomi, dan sosial masyarakat. informasi sesuai sekitarnya. dalam format. peraturan menteri kelautan dan penyusunan perikanan nomor permen kelayakan usaha kp tentang peran serta dan masyarakat pemberdayaan masyarakat dalam pesisirduaprimer dan kompilasi tentang perlindungan dan sekunder meliputi: pengumpulan pemberdayaan nelayan, data dan informasi kelengkapan data dan pembudidaya ikan, dan petambak koperasi penerima bantuan informasi sesuai garam. untuk melakukan pengelolaan format. peraturan direktur jenderal gudang garam nasional, dan pengelolaan ruang laut nomor aspek penunjang kelengkapan b per djprl tentang penerapan sistem resi gudang petunjuk teknis pengembangan waktu kriteria hasil garam nasional. dan perubahannya. mengumpulkan (dua) pengumpulan serta rekapitulasi laporan hasil undang undang nomor tahun data dan lokasi data dan informasi primer dan kompilasi tentang perlindungan dan informasi sekunder meliputi: pengumpulan pemberdayaan nelayan, luasan lahan, luas lahan, data dan pembudidaya ikan, dan petambak iklim dan jumlah produksi, informasi, garam. prasarana cc. jumlah pelaku usaha, dilengkapi peraturan direktur jenderal penunjang teknologi produksi, dengan: pengelolaan ruang laut nomor produksi garam sarana dan prasarana, dan data mingguan b per djprl tentang rakyat data iklim. produksi petunjuk teknis pengembangan garam, usaha garam rakyat tahun data sebaran dan perubahannya. kualitas produksi garam, data nilai tukar petambak garam npgiputi peta tematik dan pengumpulan tentang pemanfaatan pulau pulau spasial dan melalui fgd dan wawancara. data dan kecil dan perairan sekitarnya. nonspasial informasi sesuai peraturan menteri kelautan dan kondisi sosial, format. perikanan nomor permen ekonomi, dan kp tentang perencanaan budaya pengelolaan wilayah pesisir dan masyarakat pulau pulau kecil. pesisir,peran sekunder melalui fgd dan pengumpulan tentang pemanfaatan pulau pulau wawancara. data dan kecil dan perairan sekitarnya. waktu kriteria hasil perempuan informasi sesuai peraturan menteri kelautan dan pesisir formatalui fgd dan pengumpulan tentang pemanfaatan pulau peran serta wawancara. data dan pulau kecil dan perairan masyarakat informasi, sesuai sekitarnya. dalam format. peraturan menteri kelautan dan pengelolaan perikanan nomor permen wilayah lautdan materi sosialisasi. tentang pemanfaatan pulau peran serta studi pustaka. pulau kecil dan perairan masyarakat sekitarnya. dalam waktu kriteria hasil pengelolaan peraturan menteri kelautan dan wilayah laut, perikanan nomor permen pesisir, danbimbingan tentang pemanfaatan pulau teknis peran dan studi pustaka. teknis. pulau kecil dan perairan serta masyarakat sekitarnyalima) pengumpulan serta rekapitulasi resume hasil peraturan menteri kelautan dan bahan telaahan bahan materi bahan penyusunan spk penyiapan bahan perikanan nomor per. men untuk telaahan melalui koordinasi, studi literatur, telaahan untuk tentang pemanfaatan pulau bahan masukan studi pustaka. penyusunan pulau kecil dan perairan penyusunan spk. sekitarnya. waktu kriteria hasil peraturan pado peraturan menteri kelautan dan man umum dan perikanan nomor permen norma, standar, kp tentang peran serta dan prosedur, kriteria pemberdayaan masyarakat dalam terkait peran pengelolaan wilayah pesisir dan serta masyarakat pulau pulau kecilencanaan pesisir, dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau pulau pulau kecil. kecilmateri materi berupa peraturan peraturan penyiapan bahan perikanan nomor per. men penyusunan terkait, hasil kajian, hasil fgd. materi tentang pemanfaatan pulau kebijakan, penyusunan pulau kecil dan perairan norma, standar, spk. sekitarnya. prosedur, keputusan menteri kelautan dan dan kriteria perikanan nomor kep. men terkait investasi tentang pedoman umum dan investasi pulau pulau kecil. promosi pulau peraturan menteri kelautan dan pulau keciluda waktu kriteria hasil menyusun bahan melakukan klasifikasi serta laporan hasil peraturan pemerintah nomor analisis data dan (delapan) pengolahan data dan informasi pengolahan data dan tahun tentang informasi spasial dokumen hasil pengumpulan data terkait informasi sesuai rencana tata ruang laut. tematik peta dasar dan data tematik format. peraturan menteri kelautan wilayah nasional kawasan peta tematik dan perikanan nomor antarwilayah ksn kent wilayah nasional permen kp tentang dengan menggunakan metode kawasan perencanaan pengelolaan antarwilayah ksn pengolahan data yang sesuai. kent, meliputi: wilayah pesisir dan pulau peta orientasi pulau kecil. wilayah, peta batimetri, peta citra satelit, peta pasang surut, peta arus musim barat, peta arus musim timur, peta gelombang musim barat, peta gelombang musim timur, peta ekosistem pesisir, peta substrat dasar laut, dan waktu kriteria hasil peta fishing ground. ketelitian minimal untuk perairan dan untuk daratan menyusun bahan (tiga) melakukan klasifikasi serta laporan hasil peraturan pemerintah nomor analisis data dan dokumen pengolahan data dan informasi klasifikasi serta tahun tentang informasi spasial hasil pengumpulan data, pengolahan data dan rencana tata ruang laut. bahan rekomendasi dengan menggunakan metode informasi sesuai format. ph. peraturan menteri kelautan teknis rencana zonasi pengolahan data yang sesuai. dan perikanan nomor wilayah laut, pesisir data yang diolah meliputi: permen kp dan pulau pulau kecil dokumen perencanaan tentang perencanaan pemanfaatan perairan pengelolaan wilayah pesisir pesisir sosial, ekonomi dan dan pulau pulau kecil. budaya risiko bencana peraturan menteri kelautan wilayah nasional, kawasan antar wilayah, ksn, kent, permen pengolahan informasi tentang peran serta dan primer dan sekunder data pengembangan pemberdayaan masyarakat kawasan perizinan amdal dalam pengelolaan wilayah kl upl izin lingkungan: pesisir dan pulau pulau pemasangan pipa kabel kecil. pengerukan, pertambangan, lego jangkar, pembangunan jembatan tol laut, waktu kriteria hasilmelakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi terkait isu isu strategis kawasan yang meliputi: isu lingkungan, isu pertahanan keamanan, dan isu sosial ekonomi masyarakat. menyusun bahan (tujuh) |a. melakukan rekapitulasi dan peta alokasi peraturan pemerintah nomor analisis data dan dokumen pengolahan data terkait pemanfaatan ruang. tahun tentang informasi spasial peta kondisi eksisting laporan hasil rencana tata ruang laut. alokasi pemanfaatan pemanfaatan ruang perairan klasifikasi, peraturan menteri kelautan ruang dengan rencana alokasi rekapitulasi serta dan perikanan nomor ruang: pengolahan data permen kp melakukan klarifikasi, dan informasi, tentang perencanaan sesuai format. penyusunan dan pengolahan pengelolaan wilayah pesisir data pemanfaatan eksisting dan pulau pulau kecil. suatu kawasan: peng gunakan lahan, waktu kriteria hasil pemanfaatan ruang perairan, dan pemanfaatan ruang darat. melakukan klarifikasi, penyusunan dan pengolahan data terkait letak geografis, luasan, potensi sumber daya kawasan ksn kent: kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budidaya ikan, pelabuhan, pertahanan dan keamanan, minyak dan gas bumi, alur, pariwisata, jasa dan perdagangan, dan sosial ekonomi dan budaya. menyusun bahan (empat) melakukan overlay peta peta kesesuaian peraturan pemerintah nomor analisis data dan dokumen kesesuaian ruang, kondisi pemanfaatan ruang. tahun tentang informasi spasial peta eksisting pemanfaatan ruang laporan hasil rencana tata ruang laut. kesesuaian perairan dengan rencana klasifikasi, peraturan menteri kelautan pemanfaatan ruang alokasi ruang ksn kent rekapitulasi, serta dan perikanan nomor antar wilayah). pengolahan data dan permen kp informasi sesuai tentang perencanaan format. waktu kriteria hasil kegiatan volume batasan acuan jaan ooo pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. menyusun bahan (enam) melakukan klasifikasi serta peta melintasi peraturan pemerintah nomor analisis data dan dokumen pengolahan data dan informasi wilayah tahun tentang informasi spasial peta hasil pengumpulan data dan perencanaan. rencana tata ruang laut. arahan pola ruang informasi spasial peta arahan peta arahan pola peraturan menteri kelautan dan struktur ruang struktur dan pola ruang ruang. dan perikanan nomor antar wilayah serta peta cc. peta struktur ruang permen kp (ksn kent kaw) arahan struktur ruang dalam laporan hasil tentang perencanaan rtrw rtr ksn rtr pulau, pengolahan data pengelolaan wilayah pesisir dengan metode pengolahan dan informasi dan pulau pulau kecil. data yang sesuai. sesuai format. peta dibuat dengan ketelitian minimal untuk perairan dan untuk daratan. menyusun bahan (dua melakukan klasifikasi serta data kondisi peraturan pemerintah nomor analisis data dan puluh pengolahan data dan informasi kawasan konservasi. tahun tentang informasi rencana sembilan) kawasan konservasi meliputi laporan hasil rencana tata ruang laut. pengelolaan dan dokumen data fisik, data bio ekologis, klasifikasi serta peraturan menteri kelautan zonasi kawasan data sosial budaya dan pengolahan data dan perikanan nomor konservasi data fisik, ekonomi dengan metode dan informasi per. men tentang sesuai format. kawasan konservasi meliputi data bio pengolahan data yang sesuai. wilayah pesisir dan pulau ekologis, data sosial pulau kecil. budaya dan ekonomi waktu kriteria hasil menyusun bahan (dua melakukan klasifikasi draft materi sosialisasi |c. peraturan menteri kelautan materi sosialisasi puluh kesesuaian literatur dengan yang telah disepakati dan perikanan nomor rencana pengelolaan sembilan) tema sosialisasi, dalam rangka lingkup eselon per. men tentang dan zonasi wilayah dokumen penyusunan materi bahan terkait, baik berupa tata cara penetapan laut, pesisir dan sosialisasi melalui koordinasi, materi tayang, flyer, kawasan konservasi maupun papan perairan. pulau pulau kecil studi literatur, studi pustaka. mamenyusun bahan (dua melakukan klasifikasi draft materi (modul) peraturan menteri kelautan dan materi bimbingan puluh kesesuaian literatur dengan bimbingan teknis sesuai perikanan nomor per. men teknis penyusunan sembilan) kurikulum bimbingan teknis dengan tema dan tentang rencana rencana pengelolaan dokumen dalam rangka penyusunan standar penyusunan pengelolaan dan zonasi kawasan dan zonasi wilayah bahan materi bimbingan modul. konservasi perairan. laut, pesisir dan teknis, melalui koordinasi, pulau pulau kecil studi literatur, dan studi pustaka. menyusun bahan (dua melakukan klasifikasi resume hasil telaahan peraturan menteri kelautan dan telaahan untuk puluh kesesuaian literatur dengan bahan materi perikanan nomor per. men bahan masukan sembilan) materi peraturan pedoman penyusunan spk. tentang rencana penyusunan dokumen umum dan norma, standar, pengelolaan dan zonasi kawasan peraturan pedoman prosedur, kriteria yang konservasi perairan. umum dan norma, disusun. standar, prosedur, kriteria terkait waktu kriteria hasil rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau pulau kecil menyusun bahan (dua melakukan klasifikasi serta data dan informasi peraturan pemerintah nomor analisis data dan puluh pengolahan data dan informasi nilai ekonomi tahun tentang jenis informasi nilai sembilan) hasil pengumpulan literatur sumber daya alam dan tarif atas jenis ekonomi sumber daya dokumen hasil kajian penelitian terkait, kawasan konservasi penerimaan negara bukan alam kawasan peraturan peraturan terkait yang telah disusun pajak yang berlaku pada konservasi serta penggalian informasi diolah. kementerian kelautan dan meliputi (dengan metode laporan hasil perikanan klasifikasi, peraturan menteri kelautan pengolahan data yang sesuai): rekapitulasi, serta dan perikanan nomor sumber day kawasan pengolahan data dan permen kp konservasi, informasi sesuai tentang pemanfaatan jasa ekosistem dan format. kawasan konservasi penggunaannya, perairan. kondisi ekosistem pesisir peraturan direktur jenderal dan laut (fisik, kimia, kelautan, pesisir dan pulau biologi), topografi, drainase: pulau kecil nomor per kondisi sosial, budaya, dan djka3k tentang ekonomi masyarakat, dan pedoman teknis penyusunan sarana dan prasarana rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi kawasan konservasi perairan perairan. pesisir dan pulau pulau kecil. menyusun bahan (dua melakukan klasifikasi serta peta aktivitas peraturan pemerintah nomor analisis data dan puluh pengolahan data dan informasi pemanfaatan tahun tentang jenis informasi aktivitas sembilan) hasil pengumpulan data dan eksisting. dan tarif atas jenis pemanfaatan dokumen informasi aktivitas laporan hasil penerimaan negara bukan klasifikasi serta pajak yang berlaku pada waktu kriteria hasil eksisting dalam pemanfaatan eksisting serta pengolahan data kementerian kelautan dan sebuah peta perizinan pemanfaatan dan informasi perikanan. kawasan konservasi, dengan sesuai format. peraturan menteri kelautan metode pengolahan data yang dan perikanan nomor sesuai.yusun bahan (dua melakukan klasifikasi serta infografis pelibatan peraturan menteri kelautan analisis data dan puluh pengolahan data dan informasi masyarakat dalam dan perikanan nomor informasi pelibatan sembilan) hasil pengumpulan data dan kegiatan permen kp masyarakat dalam dokumen informasi kegiatan kelompok pemanfaatan. tentang pemanfaatan kegiatan pemanfaatan masyarakat, kebutuhan laporan hasil kawasan konservasi peningkatan kapasitas klasifikasi, perairan. kelompok masyarakat rekapitulasi, serta waktu kriteria hasil kemitraan kelompok pengolahan data peraturan menteri kelautan masyarakat, status hukum dan informasi dan perikanan nomor kelompok masyarakat, mata sesuai format. permen kp pencaharian kelompok tentang kemitraan masyarakat, bantuan pengelolaan kawasan konservasi perairan. kelompok masyarakat, peraturan direktur jenderal pendapatan masyarakat, kelautan, pesisir dan pulau dengan metode pengolahan pulau kecil nomor per data yang sesuai.yusun bahan (dua melakukan klasifikasi serta bahan perencanaan peraturan menteri kelautan analisis data dan puluh pengolahan data dan informasi dan desain survei. dan perikanan informasi untuk sembilan) kondisi fisik, bio ekologis, laporan hasil per. men tentang dokumen ekonomi, dan sosial ekonomi pengolahan data rencana pengelolaan dan budaya kawasan konservasi, waktu kriteria hasil perencanaan dan dengan metode pengolahan dan informasi zonasi kawasan konservasi desain survei data yang sesuai. sesuai formatmenyusun bahan (dua melakukan klasifikasi serta data variabel peraturan menteri kelautan analisis data dan puluh pengolahan data dan informasi pemanfaatan dan perikanan nomor informasi penentuan sembilan) hasil pengumpulan data dan kawasan konservasi. permen kp variabel pemanfaatan dokumen informasi (dengan metode laporan hasil tentang pemanfaatan kawasan konservasi pengolahan data yang sesuai.): klasifikasi, kawasan konservasi data kelembagaan: rekapitulasi, serta perairan. kondisi fisik, bio ekologi, pengolahan data peraturan direktur jenderal sosial. ekonomi. dan dan informasi kelautan pesisir dan pulau kebun dayan: sesuai format. pulau kecil nomor per pemanfaatan eksisting, djka3k tentang informasi spasial kawasan, pedoman teknis penyusunan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi waktu kriteria hasil kebijakan dan regulasi perairan, pesisir dan pulau daerah terkait pengelolaan pulau kecil. dan pemanfaatan, persepsi masyarakat sekitar kawasan, dan isu dan masalah pelaksanaan kegiatan pemanfaatan. menyusun bahan (dua melakukan klasifikasi serta resume hasil peraturan menteri kelautan analisis data dan puluh pengolahan data dan informasi rekapitulasi literatur dan perikanan nomor informasi literatur sembilan) pemanfaatan kawasan pemanfaatan permen kp pemanfaatan dokumen konservasi (dengan metode kawasan konservasi. tentang pemanfaatan kawasan konservasi pengolahan data yang sesuai) laporan hasil kawasan konservasi untuk penangkapan meliputi: klasifikasi, perairan. rekapitulasi, serta peraturan dirjen kp3k ikan, pembudidayaan lokasi dan luasan, ikan. pariwisata alam jenis pemanfaatan dan pengolahan data dan nomor per koloni informasi sesuai djka3k tentang perairan, penelitian teknologinya format. pedoman teknis penyusunan dan pendidikan pelaku usaha, dan rencana teknis pemanfaatan dokumen izin pemanfaatan. kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil. melakukan melakukan klasifikasi serta basis data dan peraturan menteri kelautan identifikasi, (sepuluh) pengolahan data dan informasi informasi untuk dan perikanan nomor inventarisasi data dan dokumen hasil pengumpulan data dan pengembangan permen kp informasi untuk informasi keterkaitan biofisik kemitraan dan tentang jejaring kawasan membentuk jejaring antar kawasan, aspek sosial jejaring kawasan konservasi perairan. kawasan konservasi budaya, ekonomi, dan atau konservasi. peraturan menteri kelautan perairan pada tingkat aspek tata kelola berdasarkan laporan hasil dan perikanan nomor klasifikasi, permen kp lokal dan nasional dokumen kajian awal dan peta waktu kriteria hasil (dokumen kajian awal calon lokasi, dengan metode rekapitulasi, serta tentang kemitraan dan peta lokasi calon pengolahan data yang sesuai. pengolahan data dan pengelolaan kawasan jejaring kawasan informasi sesuai konservasi perairan. konservasi perairan) format. menyusun bahan melakukan klasifikasi, basis data lokasi peraturan menteri kelautan dan analisis data dan sepuluh) rekapitulasi serta pengolahan calon jejaring perikanan nomor permen informasi kajian awal dokumen data dan informasi hasil kawasan konservasi kp tentang jejaring dan peta lokasi calon penelitian, hasil survei, perairan. kawasan konservasi perairan. jejaring kawasan pendapat ahli, dan atau laporan hasil konservasi perairan informasi lapangan atau klasifikasi serta literatur yang dapat pengolahan data dan informasi, sesuai dipertanggungjawabkan terkait format. kawasan konservasi dengan metode pengolahan data yang sesuai. menyusun bahan melakukan klasifikasi serta basis data kondisi peraturan menteri kelautan dan analisis data dan sepuluh) pengolahan data dan informasi eksisting jejaring perikanan nomor permen informasi jejaring dokumen hasil pengumpulan data dan kawasan konservasi. kp tentang jejaring kawasan konservasi informasi eksisting jejaring laporan hasil kawasan konservasi perairan. perairan tingkat lokal kawasan konservasi dengan klasifikasi serta dan nasional metode pengolahan data yang pengolahan data dan informasi sesuai sesuai, format. menyusun bahan melakukan klasifikasi serta database kawasan peraturan menteri kelautan analisis data dan sepuluh) pengolahan data dan konservasi. dan perikanan nomor informasi jenis dokumen informasi, dengan metode laporan hasil per. men tentang kawasan konservasi pengolahan data yang sesuai klasifikasi serta rencana pengelolaan dan meliputi biofisik meliputi data: pengolahan data waktu kriteria hasil kawasan, keadaan biofisik kawasan, dan informasi zonasi kawasan konservasi umum kawasan, peta keadaan umum kawasan, sesuai format. perairan. kawasan dan peraturan menteri kelautan cc. peta kawasan. dan perikananmenyusun bahan melakukan overlay peta: hasil overlay peta. peraturan menteri kelautan analisis data dan (sepuluh) peta kkp3k, dan laporan hasil dan perikanan nomor informasi penataan dokumen peta batimetri. klasifikasi serta per. men tentang batas kawasan melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan rencana pengelolaan dan konservasi pengolahan data dan informasi, sesuai zonasi kawasan konservasi informasi, dengan metode format. perairan. pengolahan data yang peraturan menteri kelautan sesuai, meliputi: perikanan nom permen rencana per. men tentang pengelolaan dan zonasi kawasan kon situasi kawasan konservasi: wilayah pesisir dan pulau peta rupa bumi, pulau kecil. peta pemanfaatan ruang peraturan menteri kelautan laut eksisting: dan perikanan nomor dokumen laporan: per. men tentang tata cara penetapan kawasan konservasi perairan. waktu kriteria hasil pengumuman dan sosialisasi kawasan konservasi, dan isu dan permasalahan terkait tata batas. menyusun bahan melakukan klasifikasi serta infografis kegiatan |a.sekunder (dengan metode kawasan konservasi permen kp pemanfaatan pengolahan data yang sesuai) yang dicadangkan tentang pemanfaatan kawasan konservasi meliputi: dan atau ditetapkan kawasan konservasi yang dicadangkan profil kawasan konservasi, berdasarkan perairan. dan atau ditetapkan dan rencana pengelolaan peraturan direktur jenderal dan zonasi. kelautan pesisir dan pulau berdasarkan rencana kondisi eksisting pemanfaatan kawasan. laporan hasil pulau kecil nomor per pengelolaan dan klasifikasi serta djka3k tentang zonasi pengolahan data dan pedoman teknis penyusunan informasi sesuai rencana teknis pemanfaatan format. kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil. menyusun bahan melakukan klasifikasi serta infografis kegiatankegiatan kawasan kawasan konservasi permen kp pemanfaatan konservasi (dengan metode perairan yang telah tentang pemanfaatan kawasan konservasi pengolahan data yang sesuai) dicadangkan kawasan konservasi untuk penangkapan meliputi: dan atau perairan. ikan, pembudidayaan lokasi dan luasan, ditetapkan. peraturan direktur jenderal ikan, pariwisata alam jenis pemanfaatan dan klasifikasi serta kelautan pesisir dan pulau perairan, penelitian teknologinya, pengolahan data dan pulau kecil nomor per dan pendidikan pelaku usaha, dan djka3k tentang waktu kriteria hasil kawasan konservasi dokumen izin pemanfaatan. informasi sesuai pedoman teknis penyusunan perairan yang telah format. rencana teknis pemanfaatan dicadangkan kawasan konservasi dan atau ditetapkan perairan, pesisir dan pulau pulau kecil. menyusun bahan melakukan klasifikasi serta basis data populasi, peraturan menteri kelautan dan analisis data dan (sepuluh) pengolahan data dan informasi sebaran, dan perikanan nomor permen informasi peta dokumen dari peta sebaran pemanfaatan jenis kp tentang tata cara sebaran keanekaragaman jenis dan ikan. penetapan status perlindungan keanekaragaman genetik ikan terancam punah, laporan hasil jenis ikan sebagaimana telah jenis dan genetik dengan metode pengolahan klasifikasi serta diubah dengan peraturan ikan terancam punah data yang sesuai. akan olahan data dan menteri kelautan dan perikanan format. nomor permen kp menyusun bahan (tujuh) melakukan klasifikasi serta informasi izin peraturan menteri kelautan dan analisis data dan dokumen pengolahan data dan informasi pemanfaatan dan perikanan nomor permen informasi ijin dokumen persyaratan izin peredaran jenis ikan. kp tentang tata cara pemanfaatan dan pemanfaatan dan peredaran laporan hasil penetapan status perlindungan peredaran jenis ikan jenis ikan (dengan metode klasifikasi serta jenis ikan sebagaimana telah pengolahan data yang sesuai) pengolahan data dan diubah dengan peraturan meliputi: informasi sesuai menteri kelautan dan perikanan rekomendasi otoritas nomor permen kp keilmuan, perdirjen tentang penetapan kuota tahunan: cc. peta lokasi pengambilan jenis ikan, dan waktu kriteria hasil dokumen persyaratan teknis dan administratif. menyusun bahan melakukan klasifikasi serta basis data kondisi peraturan pemerintah nomor analisis data dan (sepuluh) pengolahan data dan informasi habitat dan populasi tahun tentang informasi tentang dokumen meliputi parameter fisika, jenis ikan. konservasi sumber daya kondisi habitat dan kimia, biologi dan jenis, laporan hasil ikan. populasi jenis ikan sebaran, dan kelimpahan, klasifikasi serta peraturan menteri kelautan dengan metode pengolahan pengolahan data dan dan perikanan nomor data yang sesuai. informasi sesuai permen kp format. tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan. menyusun bahan melakukan klasifikasi, basis data peraturan pemerintah nomor analisis data dan (sepuluh) rekapitulasi serta pengolahan pemanfaatan jenis tahun tentang informasi dokumen data dan informasi ikan. konservasi sumber daya pemanfaatan jenis pemanfaatan jenis ikan laporan hasil ikan. ikan (dengan metode pengolahan klasifikasi serta peraturan menteri kelautan data pengolahan data dan perikanan nomor mpu: informasi sesuai permen kp jenis pemanfaatan: format. tentang pemanfaatan kawasan konservasi persentase pemanfaatan terhadap kuota penetapan, perairan. dan pelaku manfaat. menyusun bahan melakukan klasifikasi serta infografis status dan peraturan menteri kelautan dan analisis data dan (sepuluh) pengolahan data dan informasi populasi jenis ikan perikanan nomor permen informasi gambaran dokumen kelimpahan jenis ikan terancam punah kp tentang tata cara umum, status dan terancam punah dan yang dan yang dilindungi. penetapan status perlindungan populasi jenis ikan laporan hasil jenis ikan sebagaimana telah klasifikasi, waktu kriteria hasil terancam punah dan dilindungi, dengan metode rekapitulasi, serta diubah dengan peraturan yang dilindungi pengolahan data yang sesuai. pengolahan data menteri kelautan dan perikanan dan informasi nomor permen kp sesuai format. menyusun bahan melakukan klasifikasi serta data jenis ikan peraturan menteri kelautan dan analisis data dan (sepuluh) pengolahan data dan informasi terancam punah perikanan nomor permen informasi literatur dokumen literatur jenis ikan terancam yang diusulkan kp tentang tata cara jenis ikan terancam punah yang diusulkan status status penetapan status perlindungan punah yang perlindungannya dengan perlindungannya. jenis ikan sebagaimana telah diusulkan status metode pengolahan data yang laporan hasil diubah dengan peraturan klasifikasi, perlindungannya sesuai. rekapitulasi, serta menteri kelautan dan perikanan nomor permen kp pengolahan data dan informasi sesuai format. menyusun bahan melakukan klasifikasi bahan draft materi (modul) peraturan menteri kelautan dan materi bimbingan (sepuluh) dan menyusun draft materi bimbingan teknis sesuai perikanan nomor permen teknis pemanfaatan dokumen bimbingan teknis melalui dengan tema dan kp tentang tata cara kawasan konservasi, koordinasi, studi literatur, standar penyusunan penetapan status perlindungan keanekaragaman studi pustaka. modul. jenis ikan sebagaimana telah jenis dan genetik ikan diubah dengan peraturan terancam punahwaktu kriteria hasil kegiatan volume batasan acuan mo) taman 00an menyusun bahan melakukan klasifikasi resume hasil telaahan peraturan pemerintah nomor telaahan untuk (sepuluh) kesesuaian literatur dengan bahan materi tahun tentang bahan masukan dokumen materi peraturan pedoman penyusunan spk. konservasi sumber daya penyusunan umum dan norma, standar, ikan. peraturan pedoman prosedur, kriteria yang akan peraturan menteri kelautan umum dan norma, disusun. dan perikanan nomor permen kp standar, prosedur, tentang pemanfaatan kriteria terkait kawasan konservasi pemanfaatan perairan. kawasan konservasi, peraturan menteri kelautan keanekaragaman dan perikanan nomor jenis dan genetik ikan permen kp terancam punahgempa (delapan) pengolahan data dan informasi bencana gempa tahun tentang bumi, tsunami, dokumen risiko bencana gempa bumi, bumi, tsunami, mitigasi bencana wilayah letusan gunung api tsunami, letusan gunung api letusan gunung api pesisir dan pulau pulau dan bencana geologis dan bencana geologis lainnya dan bencana geologis kecil. lainnya wilayah wilayah pesisir dengan lainnya wilayah peraturan kepala bnpb nomor tahun tentang pesisir metode pengolahan data yang pesisir. pedoman umum pengkajian sesuai. laporan hasil . risiko bencana. klasifikasi serta pengolahan data dan waktu kriteria hasil informasi sesuai keputusan direktur jenderal formatbanjir, (delapan) pengolahan data dan informasi bencana banjir, tahun tentang tanah longsor dan dokumen risiko bencana banjir, tanah tanah longsor dan mitigasi bencana wilayah bencana hidro longsor dan bencana hidro bencana hidro pesisir dan pulau pulau meteorologis meteorologis wilayah pesisir, meteorologis kecil. wilayah pesisir dengan metode pengolahan wilayah pesisir. peraturan kepala bnpb data van ai. laporan hasil nomor tahun tentang yang pedoman umum pengkajian klasifikasi serta risiko risiko bencana. pengolahan data dan keputusan direktur jenderal informasi sesuai kelautan, pesisir dan pulau format.ekstrim, gelombang ekstrim, kenaikan gelombang ekstrim, kecil. waktu kriteria hasil kenaikan paras muka paras muka air laut dan kenaikan paras peraturan kepala bnpb air laut dan bencana bencana klimatologi lainnya muka air laut dan nomor tahun tentang klimatologi lainnya wilayah pesisir dengan metode bencana klimatologi pedoman umum pengkajian wilayah pesisir pengolahan data yang sesuai. lainnya wilayah risiko bencana. pesisir keputusan direktur jenderal pesisir dan au pulau keci laporan hasi! nomor sk.64a p3k ixlaut gelombang laut berbahaya, gelombang laut kecil. berbahaya, erosi erosi pantai, angin puting berbahaya, erosi peraturan kepala bnpb pantai, angin puting beliung dan bencana hidro pantai, angin puting nomor tahun (nang beliung dan bencana meteorologis lainnya wilayah beliung dan bencana risiko bencana. ea) hidro meteorologis pesisir dengan metode hidro meteorologis keputusan direktur jenderal lainnya wilayah pengolahan data yang sesuai. lainnya wilayah kelautan, pesisir dan pulau sisiwaktu kriteria hasil kegiatan volume batasan acuan jaan our menyusun basis data melakukan klasifikasi serta basis data tingkat peraturan pemerintah nomor tingkat bahaya, (sepuluh) pengolahan data dan informasi bahaya, kerentanan, tahun tentang kerentanan, kapasitas dokumen tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas mitigasi bencana wilayah masyarakat, dan kapasitas masyarakat, dan masyarakat, dan pesisir dan pulau pulau risiko bencana gempa risiko bencana gempa bumi, risiko bencana kecil. bumi, tsunami, tsunami, letusan gunung api gempa bumi, peraturan kepala bnpb nomor tahun tentang letusan gunung api dan bencana geologis lainnya tsunami, letusan pedoman umum pengkajian dan bencana geologis wilayah pesisir dengan metode gunung api dan risiko bencana lainnya wilayah pengolahan data yang sesuai. bencana geologis keputusan direktur jenderal pesisir lainnya wilayah kelautan, pesisir dan pulau(tiga) melakukan klasifikasi serta basis data tingkat peraturan pemerintah nomor tingkat keterpaparan, dokumen pengolahan data dan informasi keterpaparan, tahun tentang sensitivitas, kapasitas tingkat keterpaparan, sensitivitas, mitigasi bencana wilayah masyarakat, sensitivitas, kapasitas kapasitas pesisir dan pulau pulau kerentanan dan masyarakat, kerentanan dan masyarakat, kecil. kebutuhan upaya kebutuhan upaya adaptasi kerentanan dan peraturan kepala bfb adaptasi perubahan perubahan iklim wilayah kebutuhan upaya otot akun tentang ht: nana pedoman umum pengkajian iklim wilayah pesisir dengan metode adaptasi perubahan nan risiko bencana. pesisir pengolahan data yang sesuai. iklim wilayah keputusan direktur jenderal sis ir. kelautan, pesisir dan pulau laporan hasil pulau kecil nomor klasifikasi serta sk.64a p3k ix pengolahan data dan waktu kriteria hasil format. bencana alam wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. menyusun bahan (tigaterkait, kp tentang peran serta kesadaran baik berupa materi dan pemberdayaan masyarakat masyarakat terhadap tayang, flyer, maupun dalam pengelolaan wilayah upaya mitigasi papan informasi. pesisir dan pulau pulau kecil. bencanabencana modul. kecil. wilayah pesisirsatukp tentang peran serta kesadaran terkait, baik berupa dan pemberdayaan masyarakat masyarakat terhadap materi tayang, flyer, dalam pengelolaan wilayah upaya adaptasi maupun papan pesisir dan pulau pulau kecil aa: informasi. perubahan iklimperubahan modul. kecil kepala bnpb ll: peraturan kepala iklim wilayah nomor tahun tentang pesisirnorma, dokumen materi peraturan pedoman penyusunan spk. mitigasi bencana wilayah standar, prosedur umum dan norma, standar, waktu kriteria hasil dan kriteria (spk) prosedur, kriteria yang akan pesisir dan pulau pulau terkait mitigasi disusun. kecil. bencana wilayah peraturan kepala bnpb pesisir:spk dokumen materi peraturan pedoman penyusunan spk. mitigasi bencana wilayah terkait adaptasi umum dan norma, standar, pesisir dan pulau pulau dampak perubahan prosedur, kriteria yang kecil. iklim disusunserta bahan analis data peraturan presiden nomor analis data dan dokumen pengolahan data dan informasi dan informasi tahun tentang rehabilitasi informasi dampak hasil kompilasi data sumber, dampak pencemaran wilayah pesisir dan pulau pulau pencemaran wilayah jenis, dan dampak pencemaran wilayah pesisir dan kecil. pesisir dan laut dengan metode pengolahan laut. data yang sesuai. laporan hasil klasifikasi, rekapitulasi, serta pengolahan data dan informasi sesuai format. (duaklasifikasi, tahun tentang dalam rangka penyusunan rekapitulasi, serta penanggulangan keadaan bahan analisis perumusan pengolahan data dan darurat tumpahan minyak tuntutan ganti rugi akibat informasi sesuai laut. pencemaran wilayah pesisir format. peraturan presiden nomor dan laut, dengan metode hasil pengolahan tahun tentang pengolahan data yang sesuai. data dan informasi rehabilitasi wilayah pesisir sebagai bahan bahan dan pulau pulau kecil. analisis perumusan | peraturan menteri kelautan tuntutan ganti rugi dan perikanan nomor akibat pencemaran tahun tentang tata wilayah pesisir cara rehabilitasi pesisir dan laut antara lain: dan pulau pulau kecil. sebaran dan luas kerusakan waktu kriteria hasil ekosistem akibat pencemaran, kerusakan terhadap flora, fauna dan biota perairan, daftar kerusakan sarana dan prasarana ekonomi akibat pencemaran, daftar masyarakat pesisir yang terkena dampak pencemaran, dan evaluasi kerugian ekonomi akibat pencemaran. menyusun bahan (satu) melakukan klasifikasi serta peta kualitas air undang undang nomor analisis data dan dokumen pengolahan data dan informasi laut. tahun tentang pengelolaan informasi sumber hasil kompilasi data potensi peta kandungan wilayah pesisir dan pulau pulau daya kelautan pemanfaatan air laut dan mineral air laut. kecil sebagaimana telah diubah (data bioteknologi dan biofarmakologi (dengan metode peta potensi sebaran dengan undang undang nomor biofarmakologi laut, pengolahan data yang sesuai), bahan baku tahun budidaya mutiara, meliputi: biofarmakologi. rumput laut, teripang laporan hasil dll), non data dan klasifikasi, (bangunan laut, data biologi. rekapitulasi, serta waktu kriteria hasil energi laut, air laut pengolahan data dan dalam, garam dll), informasi sesuai dan jasa kelautan dan format. (satu) melakukan klasifikasi serta infografis lokasi dokumen pengolahan data dan informasi bangunan dan hasil kompilasi data bangunan instalasi laut. dan instalasi laut, dengan peta eksisting metode pengolahan data yang bangunan dan sesuai. instalasi laut. laporan hasil klasifikasi, rekapitulasi, serta pengolahan data dan informasi sesuai format. (satu) melakukan klasifikasi serta peta lokasi wisata dokumen pengolahan data dan informasi bahari. hasil kompilasi data wisata laporan hasil bahari dengan metode klasifikasi, pengolahan data yang sesuai. rekapitulasi, serta pengolahan data dan informasi sesuai format. waktu kriteria hasil (satu) melakukan klasifikasi serta peta titik bkt. dokumen pengolahan data dan informasi katalog bkt. hasil kompilasi data bkt laporan hasil dengan metode pengolahan klasifikasi, data yang sesuai. rekapitulasi, serta pengolahan data dan informasi sesuai format. melakukan verifikasi (tujuh) melakukan kegiatan meliputi: ja. dokumen hasil undang undang nomor lapangan pengajuan dokumen penyiapan metode dan verifikasi lapangan tahun tentang pengelolaan pengelolaan sumber instrumen verifikasi (aspek |b. laporan hasil wilayah pesisir dan pulau pulau daya kelautan, hi, sosial, ekonomi, dan verifikasi lapangan kecil sebagaimana telah diubah non hi dan jasa lingkungan), dan sesuai format. dengan undang undang nomor revi draf kebijakan ground check kesesuaian tahun dokumen pengajuan izin pengelolaan dengan kondisi eksisting. melakukan verifikasi (tujuh) melakukan klasifikasi serta dokumen hasil undang undang nomor lapangan pengajuan dokumen pengolahan data dan informasi verifikasi lapangan. tahun tentang pengelolaan perizinan pengelolaan dokumen administrasi sesuai (b. laporan hasil wilayah pesisir dan pulau pulau sumber daya laut dan persyaratan dokumen izin verifikasi lapangan, kecil sebagaimana telah diubah pesisir pengelolaan, dengan metode sesuai format. dengan undang undang nomor pengolahan data yang sesuai. tahun menyusun bahan (lima) melakukan klasifikasi materi penyusunan undang undang nomor peraturan perundang dokumen kesesuaian literatur dengan peraturan perundang tahun tentang pengelolaan undangan materi peraturan perundang undangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau sumber daya kelautan kecil sebagaimana telah diubah yang telah disepakati waktu kriteria hasil pengelolaan sumber undangan pengelolaan sumber lingkup eselon ditjen dengan undang undang nomor daya kelautan daya kelautan. pengelolaan ruang tahun laut. menyusun bahan (dua) melakukan klasifikasi draft materi (modul) peraturan menteri kelautan materi bimbingan dokumen kesesuaian literatur dengan bimbingan teknis sesuai dan perikanan nomor teknis pemanfaatan kurikulum bimbingan teknis dengan tema, dan per. men tentang pulau pulau kecil dalam rangka penyusunan standar penyusunan pemanfaatan pulau pulau bahan materi bimbingan modul. kecil dan perairan teknis, melalui koordinasi, sekitarnya. ipp peraturan menteri kelautan studi literatur, dan studi dan perikanan nomor pustaka. permen kp tentang menyusun bahan (dua) melakukan klasifikasi draft materi sosialisasi perencanaan pengelolaan materi sosialisasi dokumen kesesuaian literatur dengan yang telah disepakati wilayah pesisir dan pulau pemanfaatan pulau tema sosialisasi, dalam rangka lingkup eselon terkait, pulau kecil. pulau kecil penyusunan materi bahan baik berupa materi sosialisasi melalui koordinasi, tay ang, flyer, maupun studi literatur, studi pustaka. papan informasi. (dua) melakukan klasifikasi draft materi sosialisasi peraturan menteri kelautan dan dokumen kesesuaian literatur dengan yang telah disepakati perikanan nomor permen tema sosialisasi, dalam rangka lingkup eselon kp tentang tata cara penyusunan materi bahan terkait, baik berupa penetapan wilayah kelola sosialisasi melalui koordinasi, materi tayang, flyer, masyarakat hukum adat dalam studi literatur, studi pustaka. nda pemanfaatan ruang pesisir dan pulau pulau kecil. waktu kriteria hasil menyusun bahan (satu) melakukan klasifikasi serta basis data kondisi peraturan presiden nomor analisis data dan dokumen pengolahan data spasial non ekosistem wilayah tahun tentang informasi jenis, spasial terkait jenis, sebaran, pesisir. rehabilitasi wilayah pesisir potensi, tingkat, luas, potensi, penyebab, tingkat basis data dan pulau pulau kecil. penyebab, dan kerusakan dan dampak kerusakan pantai. peraturan menteri kelautan sebaran kerusakan kerusakan ekosistem pesisir laporan hasil dan perikanan nomor ekosistem wilayah dan kerusakan pantai dengan klasifikasi serta tahun tentang tata pesisir metode pengolahan data yang pengolahan data dan cara rehabilitasi pesisir sesuai. informasi sesuai dan pulau pulau kecil. format. sni tentang survei dan pemetaan mangrove. petunjuk teknis penyusunan peta mangrove indonesia, badan informasi geospasial sni pemetaan habitat perairan laut dangkalmangrove. keputusan menteri lingkungan hidup nomor tentang kriteria baku dan pedoman waktu kriteria hasil penentuan kerusakan padang lamun. keputusan menteri lingkungan hidup nomor tentang kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan terumbu karang. surat edaran menteri pekerjaan umum nomor tentang memberlakukan pedoman penilaian kerusakan pantai dan prioritas penanganannya. melakukan verifikasi (satu) melakukan ground check hasil verifikasi dan peraturan menteri kelautan dan analisis lapangan dokumen kesesuaian dokumen analisis lapangan dan perikanan nomor izin pemanfaatan pengajuan izin pemanfaatan izin pemanfaatan per. men tentang pulau pulau kecil dan pulau pulau kecil dan perairan pulau pulau kecil pemanfaatan pulau pulau perairan sekitarnya sekitarnya dengan kondisi dan perairan kecil dan perairan eksisting. sekitarnya. sekitarnya. laporan hasil peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor klasifikasi serta permen kp pengolahan data tentang perencanaan dan informasi pengelolaan wilayah pesisir sesuai format. dan pulau pulau kecil. menyusun bahan (satu) melakukan klasifikasi serta bahan analisis data peraturan menteri kelautan analisis data dan dokumen pengolahan data dan informasi dan informasi dan perikanan nomor informasi bahan hasil kompilasi bahan bahan penyusunan per. men tentang penyusunan roadmap penyusunan roadmap dan blue roadmap dan blue pemanfaatan pulau pulau dan blue print print dengan metode print pengembangan kecil dan perairan pengembangan pengolahan data yang sesuai. investasi pulau peraturan menteri kelautan investasi pulau pulau pulau kecil. kecil laporan hasil dan perikanan nomor permen kp klasifikasi serta tentang perencanaan pengolahan data pengelolaan wilayah pesisir dan informasi, dan pulau pulau kecil. sesuai formatserta database potensi peraturan menteri kelautan analisis data dan dokumen pengolahan data dan informasi investasi pulau dan perikanan nomor informasi potensi hasil, dengan metode pulau kecil dan per. men tentang investasi pulau pulau pengolahan data yang sesuai perairan pemanfaatan pulau pulau kecil dan perairan meliputi: sekitarnya. kecil dan perairan sekitarnya kondisi sosial, ekonomi dan laporan hasil sekitarnya. budaya serta parameter klasifikasi serta peraturan menteri kelautan lingkungan, dan pengolahan data permen kp rencana induk (master plan) dan informasi tentang pengelolaan. perencanaan sesuai format. pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. waktu kriteria hasilresume hasil telaahanmen kp pemanfaatan pulau tentang perencanaan pulau kecil pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. menyusun bahan (dua) menelaah literatur sebagai bahan koordinasi dan peraturan menteri kelautan koordinasi dan dokumen bahan koordinasi dan fasilitasi fasilitasi dalam rangka dan perikanan nomor fasilitasi dalam dalam rangka akselerasi akselerasi investasi per. men tentang rangka akselerasi investasi pulau pulau: pulau pulau. pemanfaatan pulau pulau kecil dan perairan investasi pulau pulau dokumen rz rtrw: sekitarnya. roadmap dan blue print peraturan menteri kelautan pengembangan investasi dan perikanan nomor pulau pulau kecil, dan permen kp peraturan perundang tentang perencanaan undangan terkait. pengelolaandan bahan rancangan keputusan menteri kelautan rancangan business dokumen rekapitulasi bahan rancangan business plan rencana dan perikanan nomor plan rencana bisnis business plan rencana bisnis bisnis investasi kep. men tentang investasi pulau investasi pulau pulau kecil. pulau pulau kecil. pedoman umum investasi pulau kecil pulau pulau kecil. menyusun bahan (satu) melakukan klasifikasi serta materi promosi peraturan menteri kelautan promosi investasi, dokumen pengolahan data dan informasi, investasi, dan dan perikanan nomor dan melakukan dengan metode pengolahan melakukan promosi per. men tentang promosi pulau pulau data yang sesuai: pulau pulau kecil. pemanfaatan pulau pulau kecil peta investasi: laporan hasil kecil dan perairan profil pulau, klasifikasi serta sekitarnya. potensi pulau, pengolahan data dan peraturan menteri kelautan sarana dan prasarana yan tersedia: yang informasi sesuai permen kp bidang investasi yang dapat tentang perencanaan dilakukan: pengelolaan wilayah pesisir persyaratan investasi, dan pulau pulau kecil. aksesibilitas, dan keputusan menteri kelautan prospek investasi. dan perikanan nomor kep. men tentang pedoman umum investasi pulau pulau kecil. (satu) melakukan klasifikasi serta materi publikasi dan peraturan menteri kelautan dan dokumen pengolahan data dan informasi promosi terkait perikanan nomor permen terkait masyarakat hukum masyarakat hukum kp tentang tata cara adat, lokal dan tradisional adat, lokal dan penetapan wilayah kelola dengan metode pengolahan tradisional. masyarakat hukum adat dalam data yang sesuai. laporan hasil pemanfaatan ruang pesisir dan pulau pulau kecil. klasifikasi serta waktu kriteria hasil pengolahan data dan informasi sesuai format. menyusun bahan (satu) melakukan klasifikasi serta hasil pengolahan data peraturan presiden nomor rencana teknis dokumen pengolahan data dan informasi dan informasi sebagai tahun tentang kegiatan rehabilitasi sebagai bahan penyusunan dan bahan perencanaan rehabilitasi wilayah pesisir pulau pulau kecil atau review perencanaan atau bahan review dan pulau pulau kecil. kegiatan rehabilitasi wilayah perencanaan peraturan menteri kelautan pesisir dan ppk dengan metode rehabilitasi wp3k permen kp pengolahan data yang sesuai. berupa penyusunan tentang tata cara atau review ded, rab, rehabilitasi wilayah pesisir metode pelaksanaan dan pulau pulau kecil. dan rencana kerja dan pedoman pusat restorasi dan syarat kegiatan pembelajaran mangrove rehabilitasi ekosistem prpm). pesisir rehabilitasi pedoman tata cara pantai rehabilitasi rehabilitasi mangrove. terhadap kerusakan pedoman tata cara vegetasi akibat pencemaran pantai. wp3k. (satu) melakukan klasifikasi dan bahan monitoring peraturan menteri kelautan dokumen pengolahan data dan informasi pelaksanaan dan perikanan nomor dalam rangka monitoring rehabilitasi tahun tentang tata pelaksanaan rehabilitasi wilayah pesisir dan cara rehabilitasi pesisir wilayah pesisir dan pulau pulau pulau kecil. dan pulau pulau kecil. pulau kecil, dengan metode laporan hasil pedoman pusat restorasi dan pengolahan data yang sesuai. klasifikasi serta pembelajaran mangrove prpm). waktu kriteria hasil pengolahan data dan pedoman tata cara informasi sesuai rehabilitasi mangrove. format. pedoman tata cara vegetasi pantai. (satu) melakukan klasifikasi danlokasi prioritas rehabilitasi perumusan lokasi dan pulau pulau kecil. wp3k dengan metode prioritas rehabilitasi |b peraturan menteri kelautan pengolahan data yang sesuai. wp3k sesuai format. dan perikanan nomor tahun tentang tata cara rehabilitasi pesisir dan pulau pulau kecilentuan daerah prioritas rehabilitasi. (satu) melakukan klasifikasi dan resume hasil telaahan peraturan presiden nomor dokumen pengolahan data dan informasi bahan materi tahun tentang rehabilitasi dalam rangka telaahan penyusunan spk. wilayah pesisir dan pulau pulau masukan penyusunan kecil peraturan pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait rehabilitasi ekosistem pesisir rehabilitasi waktu kriteria hasil pantai penanganggulangan pencemaran wilayah pesisir dan laut dengan metode pengolahan data yang sesuai. (satu) melakukan klasifikasi draft materi sosialisasi peraturan presiden nomor dokumen kesesuaian literatur dengan yang telah disepakati tahun tentang tema sosialisasi, dalam rangka lingkup eselon rehabilitasi wilayah pesisir penyusunan materi bahan terkait, baik berupa dan pulau pulau kecil. sosialisasi melalui koordinasi, materi tayang, flyer, peraturan menteri kelautan studi literatur, dan studi maupun papan dan perikanan nomor pustaka. informasi, tahun tentang tata cara rehabilitasi pesisir dan pulau pulau kecil. (satumanfaat dan hasil hasil perumusan perumusan dan pulau pulau kecil kegiatan rehabilitasi wp3k manfaat dan hasil hasil peraturan menteri kelautan dengan metode pengolahan kegiatan rehabilitasi dan perikanan nomor data yang sesuai. wpz3k berupa informasi tahun tentang tata manfaat terhadap cara rehabilitasi pesisir lingkungan dan sosial dan pulau pulau kecil. ekonomi sesuai format. menyusun bahan (satu) melakukan identifikasi, data spasial atau peraturan presiden nomor analisis data dan dokumen klasifikasi, serta pengolahan atribut terkait tahun tentang informasi reklamasi data dan informasi hasil kondisi aspek teknis reklamasi wilayah pesisir wilayah pesisir, kompilasi data kegiatan (hidrooseanografi, dan pulau pulau kecil. waktu kriteria hasil pengumpulan data reklamasi terkait aspek teknis hidrologi, batimetri, peraturan pemerintah nomor jenis jenis ekosistem, dengan metode pengolahan topografi, tahun tentang metodologi, dan data yang sesuai. geomorfologi, pelayanan perizinan teknik kegiatan dan atau geoteknik) berusaha terintegrasi secara rehabilitasi ekosistem lokasi reklamasi. elektronik. wilayah pesisir laporan hasil peraturan menteri kelautan klasifikasi serta dan perikanan nomor permen kp pengolahan data dan tentang perizinan reklamasi informasi sesuai wilayah pesisir dan pulau format. pulau kecil sebagaimana (satu) melakukan identifikasi, data spasial atau telah diubah dengan dokumen klasifikasi, serta pengolahan atribut terkait peraturan menteri kelautan data dan informasi hasil kondisi lingkungan dan perikanan nomor kompilasi data kegiatan hidup (kualitas air permen kp reklamasi terkait kondisi laut, kualitas air lingkungan hidup dengan tanah, kualitas metode pengolahan data yang udara, kondisi sesuai. ekosistem pesisir (mangrove, lamun, terumbu karang), flora dan fauna darat serta biota perairan) lokasi reklamasi. laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan waktu kriteria hasil format. (satu) melakukan identifikasi, data spasial atau dokumen klasifikasi, serta pengolahan atribut terkait kondisi data dan informasi hasil sosial, ekonomi dan kompilasi data kegiatan budaya (data demografi, reklamasi terkait kondisi data akses publik, sosial, ekonomi dan budaya potensi relokasi, hukum dengan metode pengolahan adat kearifan lokal) data yang sesuai. lokasi reklamasi. (satu) melakukan identifikasi, data tematik kegiatan dokumen klasifikasi, serta pengolahan reklamasi (koordinat data dan informasi hasil lokasi, luasan, kompilasi data tematik kesesuaian ruang, kegiatan reklamasi dengan pemrakarsa, metode pengolahan data yang permasalahan, sesuai. perizinan, kewenangan, peruntukan lahan, pembelajaran reklamasi). (satu) melakukan identifikasi, data tematik terkait dokumen klasifikasi, serta pengolahan sumber material data dan informasi hasil reklamasi (koordinat kompilasi data tematik terkait lokasi, luasan, sumber material reklamasi, kesesuaian ruang, dengan metode pengolahan pemrakarsa, data yang sesuai. permasalahan, perizinan, kewenangan). waktu kriteria hasil (satu) melakukan identifikasi, infografis dokumen klasifikasi, serta pengolahan permasalahan data dan informasi hasil reklamasi kompilasi data permasalahan indonesia. reklamasi dengan metode laporan hasil pengolahan data yang sesuai.lasifikasi dokumen klasifikasi, serta pengolahan kebijakan dan data dan informasi terkait peraturan kebijakan dan peraturan perundang kegiatan reklamasi dengan perundangan terkait metode pengolahan data yang reklamasi. sesuai.esesuaian dokumen klasifikasi, serta pengolahan ruang calon lokasi data dan informasi hasil reklamasi kompilasi data kesesuaian berdasarkan ruang dengan metode rencana zonasi pengolahan data yang sesuai. dan atau rencana tata ruang. waktu kriteria hasilokumen bahan peraturan menteri kelautan dan dokumen klasifikasi, serta pengolahan perencanaan perikanan nomor permen data jenis jenis ekosistem, rehabilitasi ekosistem kp tentang tata cara metodologi, dan teknik wilayah pesisir. rehabilitasi wilayah pesisir dan kegiatan rehabilitasi ekosistem pulau pulau kecil wilayah pesisir dengan metode pengolahan data yang sesuai. menyusun bahan (satu) melakukan klasifikasi, bahan rencana teknis peraturan pemerintah nomor rencana teknis dokumen rekapitulasi serta pengolahan kegiatan mitigasi tahun tentang mitigasi kegiatan mitigasi data dan informasi bahan bencana dan perubahan bencana wilayah pesisir dan bencana dan rencana teknis kegiatan iklim wilayah pulau pulau pulau kecil perubahan iklim mitigasi bencana dan pulau kecil. wilayah pulau pulau perubahan iklim wilayah kecil pulau pulau kecil menyusun bahan (dua) melakukan klasifikasi, bahan rencana peraturan menteri kelautan rencana identifikasi dokumen rekapitulasi serta pengolahan identifikasi dan survei dan perikanan nomor dan survei pulau data dan informasi bahan pulau pulau kecil. per. men tentang pulau kecil rencana identifikasi dan survei pemanfaatan pulauwaktu kriteria hasil permen kp pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. (dua) melakukan klasifikasi, bahan rencana peraturan menteri kelautan dan dokumen rekapitulasi serta pengolahan identifikasi dan survei perikanan nomor permen data dan informasi bahan wilayah kelola adat, kp tentang tata cara rencana identifikasi dan survei lokal, dan tradisional. penetapan wilayah kelola wilayah kelola adat, lokal, dan masyarakat hukum adat dalam tradisional. pemanfaatan ruang pesisir dan pulau pulau kecil menyusun bahan (dua) melakukan klasifikasi, bahan analisis data dan |a. peraturan menteri kelautan analisis data dan dokumen rekapitulasi serta pengolahan informasi spasial pulau dan perikanan nomor informasi spasial data dan informasi spasial pulau kecil. per. men tentang pulau pulau kecil pulau pulau, bahan rencana alat dan keputusan presiden republik rencana alat dan dokumen rekapitulasi serta pengolahan survei penamaan indonesia nomor tahun survei penamaan data dan informasi pelaut, pulau pulau kecil. tentang penetapan pulau pulau pulau pulau kecil peta kerja, dan daftar peralatan kecil terluar survei. waktu kriteria hasil menyusun bahan (satu) melakukan klasifikasi, bahan analisis data dan (la. peraturan menteri kelautan analisis data dan dokumen rekapitulasi serta pengolahan informasi potensi dan dan perikanan nomor informasi potensi dan data dan informasi terkait: pengembangan pulau per. men tentang pengembangan kondisi sosial, ekonomi dan pulau kecil. pemanfaatan pulau pulau pulau pulau kecil budaya serta parameter kecil dan perairan lingkungan, dan sekitarnya. rencana induk (master plan) peraturan menteri kelautan pengelolaan.nyusun bahan (dua) updating database direktori data dan informasi peraturan menteri kelautan analisis data dan dokumen ppk pada website. pulau pulau kecil dan perikanan nomor informasi website melalui website. per. men tentang pulau pulau kecilsatu) melakukan klasifikasi, data dan informasi peraturan presiden nomor membuat data dan dokumen rekapitulasi serta pengolahan kebutuhan sarana dan tahun tentang informasi kebutuhan data dan informasi kegiatan, prasarana pulau pulau pengelolaan pulau pulau kecil sarana dan prasarana kecil termasuk ppt. terluar. waktu kriteria hasil pulau pulau kecil sarana dan prasarana eksisting peraturan menteri kelautan termasuk ppt ppk. dan perikanan nomormelakukan klasifikasi, data dan informasi peraturan menteri kelautan dan dokumen rekapitulasi serta pengolahan kebutuhan sarana dan perikanan nomor permen data dan informasi data prasarana bagi kp tentang tata cara kegiatan kelompok masyarakat, masyarakat hukum penetapan wilayah kelola kebutuhan sarana bagi adat, lokal, dan masyarakat hukum adat dalam masyarakat, mata pencaharian tradisional. pemanfaatan ruang pesisir dan pulau pulau kecil masyarakat hukum adat. menyusun bahan (dua) melakukan klasifikasi, bahan analisis data dan ja. peraturan menteri kelautan analisis data dan dokumen rekapitulasi serta pengolahan informasi dokumen dan perikanan nomor informasi dokumen data dan informasi dokumen perencanaan per. men tentang perencanaan rz wp3k, blueprint, masterplan pembangunan sarana pemanfaatan pulau pulau pembangunan sarana kegiatan, sarana dan dan prasarana kecil dan perairan dan prasarana prasarana eksisting ppk. pulau pulau kecil.aktu kriteria hasil men pulau kecil. menyusun bahan (satu) melakukan klasifikasi, resume bahan laporan laporan hasil bahan rekapitulasi bahan penyusunan hasil koordinasi lintas koordinasi sektoral laporan laporan hasil koordinasi sektor. sektoral. menyusun bahan (lima) melakukan klasifikasi, dokumen data sosial peraturan menteri kelautan analisis data dan lokasi rekapitulasi serta pengolahan ekonomi masyarakat dan perikanan nomor informasi kegiatan data dan informasi kegiatan pulau pulau kecil. per. men tentang sosial dan ekonomi sosial ekonomi ppk. pemanfaatan pulau pulau masyarakatlima) melakukan klasifikasi, dokumen data sosial, peraturan menteri kelautan dan lokasi rekapitulasi serta pengolahan ekonomi, budaya, adat perikanan nomor permen data dan informasi sosial, kp tentang tata cara waktu kriteria hasil ekonomi, budaya, adat istiadat, istiadat, sumber daya penetapan wilayah kelola sumber daya kelautan dan kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat dalam perikanan masyarakat adat, masyarakat adat, lokal, pemanfaatan ruang pesisir lokal, dan tradisional. dan tradisional. dan pulau pulau kecil menyusun bahan (tiga) melakukan klasifikasi, dokumen data yang peraturan menteri kelautan metode, pola, dokumen rekapitulasi serta pengolahan berisi tentang metode, dan perikanan nomor mekanisme data dan informasi bahan pola, mekanisme per. men tentang pengelolaan sarana metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan pemanfaatan pulau pulau dan prasarana pengelolaan sarana dan prasarana pulau kecil dan perairan pulau pulau kecil prasarana pulau pulau kecil. pulau kecilklasifikasi la. peraturan menteri kelautan buku pedoman dokumen kesesuaian literatur dengan bahan materi dan perikanan nomor pengelolaan sarana pedoman yang akan disusun. penyusunan pedoman. per. men tentang dan prasarana pemanfaatan pulau pulau draft materi pembinaan peraturan menteri kelautan dan pembinaan kelompok dokumen kesesuaian literatur dengan kelompok. perikanan nomor permen pengelolaan sarana materi pembinaan kp tentang peran serta dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat pulau pulau kecil dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil menyusun bahan (dua) melakukan klasifikasi, dokumen untuk peraturan menteri kelautan analisis data dan dokumen rekapitulasi data pengelola menyusun bahan dan perikanan nomor informasi pengelola sarana dan prasarana analisis data dan per. men tentang sarana dan prasarana pulau pulau kecil yang telah informasi pengelola pemanfaatan pulau pulau pulau pulau kecil mendapat pelatihan. sarana dan prasarana kei dan perairan sekitarnya. yang telah mendapat pulau pulau kecil yang peraturan menteri kelautan pelatihan telah mendapat dan perikanan nomor pelatihan. permen kp tentang peran serta dan waktu kriteria hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulaudokumen yang berisi peraturan menteri kelautan analisis data dan dokumen rekapitulasi serta pengolahan data potensi sumber dan perikanan nomor informasi potensi data dan informasi kondisi daya, potensi per. men tentang usaha kelautan dan sosial, ekonomi dan budaya pengembangan pemanfaatan pulau pulau perikanan pulau serta potensi sumber daya. pulau pulau kecil. kecil dan perairan pulau kecil sekitarnya. peraturan menteri kelautan menyusun bahan (tiga) melakukan klasifikasi, dokumen untuk dan perikanan nomor analisis data dan dokumen rekapitulasi serta pengolahan menyusun bahan permen kp tentang informasi jenis jenis data dan informasi kondisi analisis data dan peran serta dan sumber daya pesisir sumber daya alam dan sdm informasi jenis jenis pemberdayaan masyarakat pulau pulau kecil ppk sumber daya pesisir dalam pengelolaan wilayah pulau pulau kecil. pesisir dan pulau pulau kecil. peraturan menteri kelautan menyusun bahan (tiga) melakukan klasifikasi, bahan analisis data dan dan perikanan nomor analisis data dan dokumen rekapitulasi serta pengolahan informasi faktor faktor permen kp tentang informasi faktor data dan informasi aspek yang berperan dalam perencanaan pengelolaan faktor yang berperan pasar, aksesibilitas, jenis penyusunan kelayakan wilayah pesisir dan pulau dalam penyusunan pulau kecil. waktu kriteria hasil kelayakan usaha produksi ekonomi dan sosial usaha masyarakat masyarakat pesisir masyarakat. pesisir. (tiga) melakukan klasifikasi, bahan analisis undang undang nomor dokumen rekapitulasi serta pengolahan penyusunan faktor tahun tentang data dan informasi terkait: faktor yang berperan perlindungan dan kelengkapan koperasi dalam penyusunan pemberdayaan nelayan, penerima bantuan untuk kelayakan gudang pembudidaya ikan, dan melakukan pengelolaan garam nasional. petambak garam gudang garam nasional, peraturan direktur jenderal dan pengelolaan ruang laut aspek penunjang nomor b per djprl kelengkapan penerapan tentang petunjuk teknis sistem resi gudang srg) pengembangan usaha garam masing masing gudang rakyat tahun dan garam nasional. perubahannyakebutuhan dan perikanan nomor informasi kebutuhan data dan informasi kebutuhan ilmu pengetahuan dan per. men tentang ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna pemanfaatan pulau pulau dan teknologi tepat teknologi tepat guna yang yang aplikatif bagi kecil dan perairan guna yang aplikatif aplikatif bagi masyarakat masyarakat pesisir. sekitarnya. bagi masyarakat pesisir. peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor pesisiakses dan perikanan nomor informasi akses data dan informasi akses permodalan dan jenis per. men tentang permodalan permodalan. usaha yang dapat pemanfaatan pulau pulau (perbankan non dimanfaatkan pelaku kecil dan perairan perbankan) dan jenis usaha wilayah laut, sekitarnya. peraturan menteri kelautan usaha yang dapat pesisir dan pulau pulau dan perikanan nomor dimanfaatkan pelaku kecil. permen kp tentang usaha wilayah laut, peran serta dan pesisir dan pulau pemberdayaan masyarakat pulau kecil,menyusun bahan (tiga) melakukan klasifikasi, peta sebaran undang undang nomor analisis data dan dokumen rekapitulasi serta pengolahan produksi garam tahun tentang informasi luasan data dan informasi: sentra dan non perlindungan dan lahan, iklim dan luas lahan, sentra. pemberdayaan nelayan, prasarana penunjang jumlah produksi, waktu kriteria hasil produksi garam jumlah pelaku usaha, peta sebaran lahan pembudidaya ikan, dan rakyat teknologi produksi, potensial petambak garam. sarana dan prasarana, dan ekstensifikasi peraturan direktur jenderal data iklim. peta sebaran data pengelolaan ruang laut npg.bahan (tiga) melakukan klasifikasi, rekapitulasi data dan peraturan menteri kelautan analisis data dan dokumen rekapitulasi serta pengolahan informasi peran dan perikanan nomor informasi peran data dan informasi hasil perempuan pesisir. per. men tentang perempuan pesisir melalui fgd dan wawancaratiga) melakukan klasifikasi, rekapitulasi data dan peraturan menteri kelautan menganalisis laporan dokumen rekapitulasi serta pengolahan informasi jenis dan dan perikanan nomor waktu kriteria hasil jenis dan kebutuhan data dan informasi laporan kebutuhan ilmu per. men tentang ilmu pengetahuan jenis dan kebutuhan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan pulau pulau dan teknologi tepat pengetahuan dan teknologi teknologi tepat guna kecil dan perairan guna yang aplikatif tepat guna yang aplikatif bagi yang aplikatif bagi sekitarnya. bagi masyarakat masyarakat pesisir. masyarakat pesisir. peraturan menteri kelautan pesisirdraft materi bimbingan |a. peraturan menteri kelautan materi bimbingan dokumen kesesuaian literatur dengan teknis pemanfaatan dan perikanan nomor teknis peran serta kurikulum bimbingan teknis. pulau pulau kecil. per. men tentang masyarakat dalam pemanfaatan pulau pulau pengelolaan wilayah kecil dan perairan laut, pesisir dan sekitarnya teri pelaut peraturan menteri kelautan pulau pulau kecildanan permen kp tentang serta masyarakat peran serta dan dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat wilayah laut, pesisir dalam pengelolaan wilayah dan pulau pulau keclimkebijakan dan waktu kriteria hasil peraturan norma, prosedur, kriteria yang kecil dan perairan standar, prosedur disusun. sekitarnya. dan kriteria terkait peraturan menteri kelautan peran serta dan perikanan nomor masyarakat dalam permen kp tentang pengelolaan wilayah peran serta dan pemberdayaan masyarakat pesisiradya waktu kriteria hasil membuat analisis data dan melakukan analisis terhadap dokumen hasil analisis peraturan menteri kelautan informasi spasial tematik (delapan) (sebelas) data set peta dasar peta kesesuaian ruang dan perikanan nomor dokumen dan peta tematik (disesuaikan untuk rencana zonasi permen kp tentang dengan kondisi lokasi) antar wilayah ksn perencanaan pengelolaan menggunakan metode analisis kent. wilayah pesisir dan pulau yang sesuai. pulau kecil. membuat analisis basis (tiga) melakukan analisis terhadap dokumen hasil analisis peraturan menteri kelautan data dan informasi non dokumen (sebelas) data set peta peta kesesuaian ruang dan perikanan nomor spasial bahan rekomendasi dasar dan peta tematik untuk rencana zonasi permen kp tentang teknis rencana zonasi (disesuaikan dengan kondisi wilayah pesisir dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan lokasi) menggunakan pulau pulau kecil rz wilayah pesisir dan pulau pulau pulau kecil metode analisis yang sesuai. wp3k). pulau kecil. melakukan analisis pengembangan kawasan yang meliputi: analisis kebijakan, analisis kewilayahan, analisis sosial budaya, analisis insfrastruktur, analisis ekonomi wilayah, dan analisis pengembangan kawasan. membuat analisis data dan (tujuh, kegiatan yang dan perikanan nomor alokasi pemanfaatan ruang ruangnya dalam rekan yang akan dialokasikan permen kp tentang ksn menjadi kewenangan pusat ruangnya dalam rekan perencanaan pengelolaan waktu kriteria hasiltiga kegiatan yang dan perikanan nomor kesesuaian pemanfaatan ruangnya dalam rekan yang akan dialokasikan permen kp tentang ruang menjadi kewenangan pusat ruangnya dalam rekan perencanaan pengelolaanwaktu kriteria hasil daya alam, dan atau teknologi tinggi dari aspek dampak dan sebaran, kebijakan perencanaan ruang (rtl rz kent rz wp3k dll):enam) melakukan analisis struktur dokumen hasil analisis peraturan menteri kelautan informasi spasial peta dokumen ruang dalam rtrw rtr ksn struktur ruang dalam dan perikanan nomor arahan pola dan struktur pulau yang menjadi rtrw rtr ksn rt permen kp tentang ruang kewenangan pusat pulau yang akan perencanaan pengelolaan (menggunakan metode analisis dialokasikan ruangnya wilayah pesisir dan pulau yang sesuai) meliputi: dalam rekan yang pulau kecil. (lima) sudut pandang menjadi kewenangan (pertahanan keamanan, pusat.waktu kriteria hasildua melakukan analisis data draft penataan zonasi peraturan menteri kelautan informasi rencana puluh kondisi fisik, bioekologis, sosial, kawasan yang telah dan perikanan nomor pengelolaan dan zonasi sembilan) budaya, dan ekonomi disepakati lingkup per. men tentang kawasan konservasi dokumen kawasan konservasi dalam eselon djprl. rencana pengelolaan dan meliputi data fisik, data rangka penataan zonasi zonasi kawasan konservasi bio ekologis, data sosial menggunakan metode analisis perairan dan budaya, data ekonomi yang sesualiteratur puluh teknis terhadap kegiatan berupamenggunakan meliputi penangkapan pemanfaatan kawasan penangkapan ikan, metode analisis yang sesuai. ikan, pembudidayaan konservasi perairan pembudidayaan ikan, ikan, pariwisata alam pariwisata alam perairan, perairan, penelitian dan penelitian dan pendidikan pendidikan kawasan konservaskegiatan puluh teknis terhadap kegiatan data danperairan yang telah kawasan konservasi pemanfaatan kawasan penangkapan ikan, dicadangkan menggunakan untuk penangkapan konservasi perairan pembudidayaan ikan, metode analisis yang sesuai. ikan, pembudidayaan pariwisata alam perairan, ikan, pariwisata alam waktu kriteria hasil penelitian dan pendidikan perairan, penelitian dan kawasan konservasi pendidikan kawasan perairan yang telah konservasi perairan dicadangkan dan atau yang telah dicadangkan ditetapkan dan atau ditetapkan. membuat analisis data dan (dua melakukan analisis daya dokumen hasil analisis peraturan menteri kelautan informasi daya dukung dan puluh dukung dan daya tampung data dan informasi daya dan perikanan nomor daya tampung kegiatan sembilan) terhadap kegiatan pemanfaatan, dukung dan daya permen kp tentang pemanfaatan sesuai alokasi dokumen dibandingkan dengan alokasi tampung kegiatan pemanfaatan kawasan dalam rencana pengelolaan dalam rencana pengelolaan dan pemanfaatan sesuai konservasi perairan dan zonasi zonasi menggunakan metode alokasi dalam rencana analisis yang sesuai. pengelolaan dan zonasi. membuat analisis data dan (dua melakukan analisis kesesuaian dokumen hasil analisis peraturan menteri kelautan informasi kegiatan puluh pemanfaatan kawasan data dan informasi dan perikanan nomor pemanfaatan kawasan sembilan) konservasi dengan rencana kegiatan pemanfaatan permen kp tentang konservasi yang dokumen pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi pemanfaatan kawasan dicadangkan dan atau menggunakan metode analisis yang dicadangkan konservasi perairan ditetapkan berdasarkan yang sesuai. dan atau ditetapkan rencana pengelolaan dan berdasarkan rencana zonasi pengelolaan dan zonasi. membuat analisis data dan (dua melakukan analisis peta dokumen hasil analisis peraturan menteri kelautan informasi aktifitas puluh pemanfaatan eksisting, |data dan informasi dan perikanan nomor pemanfaatan eksisting sembilan) menggunakan metode analisis aktivitas pemanfaatan permen kp tentang dalam sebuah peta dokumen yang sesuai. eksisting dalam sebuah pemanfaatan kawasan peta. konservasi perairan membuat analisis bahan melakukan telaahan materi dan materi sosialisasi (media peraturan menteri kelautan materi sosialisasi rencana (sepuluh) membuat materi sosialisasi tayang, media cetak dan dan perikanan nomor pengelolaan dan zonasi dokumen dalam bentuk media tayang dan papan informasi). per. men tentang papan informasi. rencana pengelolaan dan waktu kriteria hasil pulau pulau kecil perairan membuat analisis bahan melakukan telaahan bahan materi (modul) peraturan menteri kelautan materi bimbingan teknis (sepuluh) materi dan membuat materi bimbingan teknis sesuai dan perikanan nomor penyusunan rencana dokumen bimbingan teknis sesuai dengan dengan tema dan per. men tentang pengelolaan dan zonasi materi yang disampaikan. standar penyusunan rencana pengelolaan dan wilayah laut, pesisir, dan modul. zonasi kawasan konservasi pulau pulau kecil perairan membuat analisis bahan melakukan telaahan teknis draft naskah peraturan menteri kelautan telaahan untuk bahan (sepuluh) materi penyusunan peraturan akademik kajian dan perikanan nomor masukan penyusunan dokumen pedoman umum dan norma, teknis sebagai bahan per. men tentang peraturan pedoman umum standar, prosedur, kriteria. penyusunan rencana pengelolaan dan dan norma, standar, kebijakan spk yang zonasi kawasan konservasi prosedur, kriteria terkait dimanfaatkan oleh perairan rencana pengelolaan dan organisasi. zonasi wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil membuat analisis data dan (dua melakukan analisis nilai dokumen hasil analisis peraturan menteri kelautan informasi nilai ekonomi puluh ekonomi sumber daya alam valuasi ekonomi. dan perikanan nomor sumber daya alam sembilan) kawasan konservasi permen kp tentang kawasan konservasi dokumen menggunakan metode analisis pemanfaatan kawasan yang sesuai. konservasi perairan membuat analisis data dan (dua melakukan analisis data dokumen hasil analisis peraturan menteri kelautan informasi pelibatan puluh pelibatan masyarakat dalam pelibatan masyarakat dan perikanan nomor masyarakat dalam kegiatan sembilan) pemanfaatan kawasan dalam kegiatan permen kp tentang pemanfaatan dokumen konservasi perairan pemanfaatan. pemanfaatan kawasan menggunakan metode analisis konservasi perairan yang sesuai. waktu kriteria hasil membuat analisis data dan (dua melakukan analisis teknis dokumen analisis izin peraturan menteri kelautan informasi izin pemanfaatan puluh terhadap dokumen izin pemanfaatan dan dan perikanan nomor dan peredaran jenis ikan sembilan) pemanfaatan dan peredaran peredaran jenis ikan. per. men tentang dokumen jenis ikan menggunakan metode tata cara pemanfaatan jenis analisis yang sesuai. ikan dan genetik ikan membuat analisis data dan (dua melakukan analisis teknis draft perencanaan dan peraturan menteri kelautan informasi untuk puluh kondisi kawasan konservasi desain survei. dan perikanan nomor perencanaan dan desain sembilan) dalam rangka perencanaan dan per. men tentang survei dokumen penyusunan desain survei rencana pengelolaan dan menggunakan metode analisis zonasi kawasan konservasi yang sesuaiwaktu kriteria hasilpenentuan puluh variabel pemanfaatan kawasan penentuan variabel dan perikanan nomor variabel pemanfaatan sembilan) konservasi menggunakan pemanfaatan kawasan permen kp tentang kawasan konservasi dokumen metode analisis yang sesuai. konservasi. pemanfaatan kawasan konservasi perairanjaring kawasan puluh basis data dan informasi untuk jejaring kawasan dan perikanan nomor konservasi perairan tingkat sembilan) pengembangan kemitraan dan konservasi perairan permen kp tentang lokal dan nasional dokumen jejaring kawasan konservasi tingkat lokal dan jejaring kawasan konservasi menggunakan metode analisis nasional. perairan yang sesuakajian awal dan puluh dokumen kajian awal dan peta data dan informasi dan perikanan nomor peta lokasi calon jejaring sembilan) lokasi calon jejaring kawasan kegiatan pemanfaatan permen kp tentang kawasan konservasi dokumen konservasi perairan kawasan konservasi jejaring kawasan konservasi perairan menggunakan metode analisis yang dicadangkan perairan yang sesuai. dan atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasnis kawasan puluh kondisi biofisik kawasan, data dan informasi jenis dan perikanan nomor konservasi meliputi biofisik sembilan) keadaan umum kawasan, dan kawasan konservasi per. men tentang kawasan, keadaan umum dokumen peta kawasan, menggunakan meliputi biofisik tata cara penetapan kawasan kawasan, dan peta metode analisis yang sesuai. kawasan, keadaan konservasi perairan kawasan umum kawasan, dan peta kawasan. membuat analisis data dan (dua melakukan analisis terhadap peta lokasi titik peraturan menteri kelautan informasi penataan batas puluh hasil overlay peta batimetri dan referensi, dan dan perikanan nomor kawasan konservasi peta kkp3k serta kajian per. men tentang waktu kriteria hasil sembilan) dokumen untuk menentukan laporan hasil tata cara penetapan kawasan dokumen titik referensi, menggunakan pengolahan data konservasi perairan metode analisis yang sesuai. (sesuai format terlampir). membuat analisis data dan (dua melakukan analisis terhadap dokumen analisis peraturan menteri kelautan informasi gambaran umum, puluh basis data populasi jenis ikan status dan populasi dan perikanan nomor status dan populasi jenis sembilan) terancam punah dan yang jenis ikan terancam permen kp tentang ikan terancam punah dan dokumen dilindungi menggunakan punah dan yang tata cara penetapan status yang dilindungi metode analisis yang sesuai. dilindungjenis peraturan menteri kelautan informasi literatur jenis puluh jenis ikan terancam punah ikan terancam punah dan perikanan nomor ikan terancam punah yang sembilan) yang diusulkan status yang diusulkan status permen kp tentang diusulkan status dokumen perlindungannya menggunakan perlindungannya. tata cara penetapan status perlindungannya metode analisis yang sesuatentang kondisi puluh kondisi habitat dan populasi kondisi habitat dan nomor tahun habitat dan populasi jenis sembilan) jenis ikan menggunakan populasi jenis ikan. tentang konservasi sumber ikan dokumen metode analisis yang sesuai. daya ikan. peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor permen kp waktu kriteria hasilpemanfaatan puluh basis data populasi, sebaran, pemanfaatan dan nomor tahun jenis ikan sembilan) dan pemanfaatan jenis ikan peredaran jenis ikan. tentang konservasi sumber dokumen menggunakan metode analisis daya ikan. yang sesuaita peraturan menteri kelautan informasi peta sebaran puluh keanekaragaman jenis ikan dan sebaran dan perikanan nomor keanekaragaman jenis dan sembilan) membuat peta sebarannya keanekaragaman jenis permen kp tentang genetik ikan terancam dokumen (menggunakan metode analisis dan genetik ikan tata cara penetapan status punah yang sesuai. terancam punahmateri dan materi sosialisasi peraturan pemerintah materi sosialisasi puluh membuat materi sosialisasi (media tayang dan nomor tahun pemanfaatan kawasan sembilan) dalam bentuk media tayang dan papan informasi). tentang konservasi sumber konservasi, dokumen papan informasi. daya ikan. keanekaragaman jenis dan peraturan menteri kelautan genetik ikan terancam dan perikanan nomor punah permen kp waktu kriteria hasilbahan materi (modul) peraturan menteri kelautan materi bimbingan teknis puluh materi dan membuat materi bimbingan teknis sesuai dan perikanan nomor pemanfaatan kawasan sembilan) bimbingan teknis sesuai dengan dengan tema dan permen kp tentang konservasi, dokumen materi yang disampaikan. standar penyusunan tata cara penetapan status keanekaragaman jenis dan modul. perlindungan jenis ikan genetik ikan terancam sebagaimana telah diubah punteknis draft naskah peraturan pemerintah telaahan untuk bahan puluh materi penyusunan akademik kajian nomor tahun masukan penyusunan sembilan) peraturan pedoman umum dan teknis sebagai bahan tentang konservasi sumber peraturan pedoman umum dokumen norma, standar, prosedur, penyusunan daya ikan. dan norma, standar, kriteria. kebijakan spk yang peraturan menteri kelautan prosedur, kriteria terkait dimanfaatkan oleh dan perikanan nomor pemanfaatan kawasan organisasi. permen kp konservasi, tentang pemanfaatan keanekaragaman jenis dan kawasan konservasi genetik ikan terancam perairan. punah waktu kriteria hasilgempa bumi, tsunami, perumusan dan kesimpulan bencana gempa bumi, tentang mitigasi bencana letusan gunung api dan terhadap basis data risiko tsunami, letusan wilayah pesisir dan pulau bencana geologis lainnya bencana. gunung api dan pulau kecil. wilayah pesisir bencana geologis peraturan kepala bnpb lainnya wilayah nomor tahun pesisir.banjir, tanah longsor dan perumusan dan kesimpulan bencana banjir, tanah tentang mitigasi bencana bencana hidro meteorologis terhadap basis data risiko longsor dan bencana wilayah pesisir dan pulau wilayah pesisir bencana. hidro meteorologis pulau kecil. wilayah pesisirmelakukan koordinasi, peta dan analisis peraturan pemerintah informasi kerentanan (delapan) verifikasi, banding banding, informasi kerentanan nomor tahun terhadap dampak dokumen. wilayah pesisir dan pulau gelombang ekstrim, terhadap dampak perubahan pulau kecil. kenaikan paras muka air iklim. peraturan kepala bnpb laut dan bencana nomor tahun klimatologi lainnya tentang pedoman umum wilayah pesisirkerentanan dokumen verifikasi, banding banding, kerentanan terhadap nomor tahun terhadap dampak akibat gelombang wilayah pesisir dan pulau gelombang laut berbahaya, terhadap dampak perubahan. laut berbahaya, erosi pulau kecil. erosi pantai, angin puting iklim. pantai, angin puting waktu kriteria hasil beliung dan bencana hidro beliung dan bencana peraturan kepala bnpb meteorologis lainnya hidro meteorologis nomor tahun wilayah pesisir lainnya wilayah tentang pedoman umum pesisir.dua) melakukan koordinasi, peta kerentanan peraturan pemerintah informasi tingkat bahaya, dokumen verifikasi, banding banding, kerawanan didalamnya nomor tahun kerentanan, kapasitas perumusan dan kesimpulan memuat informasi tentang mitigasi bencana masyarakat, dan risiko terhadap basis data kerentanan indeks kerentanan wilayah pesisir dan pulau bencana gempa bumi, akibat bencana geologis. kerawanan risiko pulau kecil. tsunami, letusan gunung bencana gempa bumi, peraturan kepala bnpb api dan bencana geologis tsunami, letusan nomor tahun lainnya wilayah pesisir gunung api dan tentang pedoman umum bencana geologis pengkajian risiko bencana. lainnya wilayah keputusan direktur pesisir.mbuat analisis data dan (dua) melakukan koordinasi, peta keterpaparan, peraturan pemerintah informasi tingkat dokumen verifikasi, banding banding, sensitivitas, kapasitas nomor tahun keterpaparan, sensitivitas, perumusan dan kesimpulan masyarakat, kerentanan tentang mitigasi bencana kapasitas masyarakat, terhadap basis data kerentanan dan kebutuhan upaya wilayah pesisir dan pulau kerentanan dan kebutuhan akibat bencana geologis. adaptasi perubahan pulau kecil. upaya adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir. peraturan kepala bnpb iklim wilayah pesisirpemerintah sosialisasi peningkatan materi membuat materi sosialisasi (media tayang dan nomor tahun kesadaran masyarakat dalam bentuk media tayang dan papan informasi). tentang mitigasi bencana terhadap upaya mitigasi papan informasi. wilayah pesisir dan pulau bencana wilayah pesisir pulau kecilmenteri kelautan sosialisasi peningkatan materi membuat materi sosialisasi (media tayang dan dan perikanan nomor kesadaran masyarakat dalam bentuk media tayang dan papan informasi). permen kp tentang terhadap upaya adaptasi papan informasi. peran serta dan perubahan iklim wilayah pemberdayaan masyarakat pesisirbencanaperubahan iklimwaktu kriteria hasil dan spk terkait mitigasi norma, standar, prosedur, penyusunan wilayah pesisir dan pulau bencana wilayah pesisirdan spk terkait adaptasi norma, standar, prosedur, penyusunan wilayah pesisir dan pulau dampak perubahan iklimaktu kriteria hasil men banana pulau kecil. membuat analisis data dan (dua) melakukan koordinasi, dokumen hasil analisis peraturan presiden nomor informasi pencemaran dan dokumen verifikasi, banding banding, data dan informasi tahun tentang dampak wilayah pesisir perumusan dan kesimpulan pencemaran dan rehabilitasi wilayah pesisir dan laut terhadap pencemaran dan dampak wilayah dan pulau pulau kecil dampak wilayah pesisir dan pesisir dan laut. laut. membuat analisis teknis (satu) melakukan analisis hasil kajian undang undang nomor pengajuan perizinan dokumen kesesuaian kelayakan dokumen. tahun tentang pengelolaan sumber daya dokumen persyaratan izin rancangan pengelolaan wilayah pesisir laut dan pesisir lokasi perairan dan izin rekomendasi dan pulau pulau kecil pengelolaan, dengan metode persetujuan penolakan sebagaimana telah diubah analisis yang sesuai. permohonan izin dengan undang undang melakukan analisis lokasi perairan, izin republik indonesia nomor kesesuaian kelayakan pengelolaan dan tahun dokumen persyaratan perizinan reklamasi. perizinan reklamasi meliputi: dokumen proposal reklamasi, bukti kesesuaian ruang, rencana detil kegiatan, studi kelayakan, rencana induk lokasi reklamasi, perijinan usaha pertambangan untuk sumber material reklamasi, dan dokumen izin lingkungan, dengan metode analisis yang sesuai. waktu kriteria hasil menyiapkan rekomendasi persetujuan penolakan permohonan izin lokasi perairan, izin pengelolaan dan perizinan reklamasi. membuat analisis (satu) melakukan koordinasi, banding dokumen kajian undang undang nomor pengajuan pengelolaan dokumen banding, perumusan dan teknis izin tahun tentang sumber daya kelautan, kesimpulan terhadap hasil pengelolaan. pengelolaan wilayah pesisir hi, non hi dan jasa verifikasi dokumen pengajuan dokumen kriteria dan pulau pulau kecil revi draf kebijakan izin pengelolaan. teknis bangunan dan sebagaimana telah diubah instalasi laut (output dengan undang undang spk). republik indonesia nomor tahun membuat analisis data dan melakukan koordinasi, dokumen hasil analisis undang undang nomor informasi sumber daya (sepuluh) banding banding, perumusan prioritas pemanfaatan tahun tentang kelautan (data dokumen dan kesimpulan terhadap hasil air laut. pengelolaan wilayah pesisir bioteknologi dan analisis peta sebaran kualitas dan pulau pulau kecil biofarmakologi laut, dan kandungan mineral air sebagaimana telah diubah budidaya mutiara, rumput laut. dengan undang undang laut, teripang dll), non melakukan koordinasi, dokumen hasil analisis republik indonesia nomor (bangunan laut, (sepuluh) banding banding, perumusan prioritas pemanfaatan tahun energi laut, air laut dalam, dokumen dan kesimpulan terhadap hasil baku biofarmakologi. garam, dil), dan jasa analisis peta sebaran bahan kelautan dan kemaritiman baku untuk biofarmakologi. (benda muatan kapal melakukan analisis dokumen kajian teknis tenggelam, wisata bahari, (sepuluh) data sekunder terkait reklamasi. pipa kabel bawah laut, dokumen kesesuaian ruang, keabsahan industri kelautan, dll) dokumen perizinan, dokumen waktu kriteria hasil amdal untuk lokasi reklamasi dengan metode analisis yang sesuai. melakukan analisis dokumen kajian teknis (sepuluh) data sekunder terkait bangunan dan instalasi dokumen kesesuaian ruang, keabsahan laut. dokumen perizinan, dokumen amdal untuk lokasi pendirian bangunan dan instalasi laut dengan metode analisis yang sesuai. melakukan analisis data updating peta lokasi (sepuluh) lokasi dan informasi terkait bkt. dokumen bkt. peta kesesuaian melakukan analisis data ruang bkt. kesesuaian ruang bkt. melakukan analisis potensi dokumen kajian teknis (sepuluh) pengembangan wisata bahari potensi pengembangan dokumen berdasarkan peta lokasi wisata wisata bahari. bahari dengan metode analisis yang sesuai. menyusun draft peraturan melakukan telaahan teknis draw peraturan undang undang nomor perundang undangan (sepuluh) materi pengelolaan sumber perundang undangan tahun tentang pengelolaan sumber daya dokumen daya kelautan dan menyusun pengelolaan sumber pengelolaan wilayah pesisir kelautan draft peraturan perundang daya kelautan yang dan pulau pulau kecil undangan. dimanfaatkan oleh sebagaimana telah diubah organisasi. dengan undang undang republik indonesia nomor tahun waktu kriteria hasil membuat analisis data dan (lima) melakukan telaahan dan draft rencana peraturan presiden nomor informasi jenis, potensi, dokumen banding banding hasil pengendalian tahun tentang tingkat, penyebab, dan pengolahan data jenis, potensi, pencemaran wilayah rehabilitasi wilayah pesisir sebaran kerusakan tingkat, penyebab, dan sebaran pesisir dan laut. dan pulau pulau kecil ekosistem wilayah pesisir kerusakan ekosistem wilayah pesisir. membuat analisis data dan (dua) melakukan analisis data dan |a. laporan analisis data peraturan pemerintah informasi reklamasi dokumen informasi kegiatan reklamasi, dan informasi untuk nomor tahun wilayah pesisir, jenis ekosistem, metodologi dan rekomendasi tentang pelayanan perizinan pengumpulan data jenis teknik kegiatan rehabilitasi penyelesaian berusaha terintegrasi jenis ekosistem, metodologi, ekosistem wilayah pesisir permasalahan secara elektronik. dan teknik kegiatan dengan metode analisis yang reklamasi. peraturan presiden nomor rehabilitasi ekosistem sesuai. laporan analisis data tahun tentang wilayah pesisir dan informasi untuk reklamasi wilayah pesisir rekomendasi dan pulau pulau kecil. persetujuan peraturan menteri kelautan penolakan atas dan perikanan nomor permohonan permen kp perizinan reklamasi. tentang perizinan reklamasi laporan analisis data wilayah pesisir dan dan informasi jenis pulau pulau kecil jenis ekosistem, sebagaimana telah diubah metodologi, dan dengan peraturan menteri teknik kegiatan kelautan dan perikanan rehabilitasi ekosistem nomor permen wilayah pesisir. kp laporan penyusunan analisis (sesuai format terlampir). waktu kriteria hasil (dua) melakukan telaahan teknis, dokumen hasil kajian peraturan presiden nomor dokumen banding banding serta teknis. tahun tentang pengambilan kesimpulan rehabilitasi wilayah pesisir terhadap kondisi ekosistem dan pulau pulau kecil wilayah pesisir untuk dilakukan rehabilitasi. membuat analisis data dan (lima) melakukan analisis terhadap dokumen hasil kajian peraturan presiden nomor informasi jenis jenis dokumen kondisi ekosistem, menyusun teknis. tahun tentang ekosistem, metodologi, dan metodologi dan teknik rehabilitasi wilayah pesisir teknik kegiatan rehabilitasi rehabilitasi terhadap kerusakan dan pulau pulau kecil ekosistem wilayah wilayah laut dan pesisir pesisir dengan metode analisis yang sesuai. membuat rencana teknis (dua) melakukan telaahan hasil draft rencana teknis peraturan presiden nomor kegiatan rehabilitasi dokumen kajian teknis kondisi kerusakan kegiatan rehabilitasi tahun tentang pulau pulau kecil ekosistem untuk penyusunan pulau pulau kecil. rehabilitasi wilayah pesisir rencana kegiatan rehabilitasi. dan pulau pulau kecil membuat analisis izin (satu) melakukan analisis dan dokumen hasil kajian peraturan menteri kelautan pemanfaatan pulau pulau dokumen banding banding terhadap teknis perizinan dan perikanan nomor kecil dan perairan dokumen perizinan pemanfaatan. per. men tentang sekitarnya pemanfaatan pulau pulau kecil pemanfaatan pulau pulau dan perairan sekitarnya kecil dan perairan dengan metode analisis yang sekitarnya sesuai. membuat analisis bahan (satu) melakukan telaahan materi dan materi sosialisasi peraturan menteri kelautan materi sosialisasi dokumen membuat materi sosialisasi (media tayang dan dan perikanan nomor pemanfaatan pulau pulau dalam bentuk media tayang dan papan informasi). per. men tentang kecil papan informasi. pemanfaatan pulau pulau waktu kriteria hasil kecil dan perairan sekitarnya membuat analisis bahan (satumanfaatan pulau pulau bimbingan teknis sesuai dengan dengan tema dan per. men tentang kecil materi yang disampaikan. standar penyusunan pemanfaatan pulau pulau modul. kecil dan perairan sekitarnya membuat analisis bahan (satumanfaatan pulau pulau organisasi.potensi investasi dokumen database potensi investasi teknis. dan perikanan nomor pulau pulau kecil dan pulau pulau kecil dan perairan kep. men tentang perairan sekitarnya sekitarnya dengan metode pedoman umum investasi analisis yang sesuai. pulau pulaubahan roadmap dokumen data dan informasi bahan teknis. dan perikanan nomor dan blue print penyusunan roadmap dan blue kep. men tentang pengembangan investasi print pengembangan investasi pedoman umum investasi pulau pulau kecil pulau pulau kecil dengan pulau pulau kecil metode analisis yang sesuai. waktu kriteria hasil melaksanakan koordinasi (satu) melaksanakan koordinasi laporan hasil keputusan menteri kelautan dan fasilitasi dalam rangka dokumen dengan stakeholder melalui koordinasi dan fasilitasi dan perikanan nomor akselerasi investasi pulau kegiatan fgd dalam rangka dalam rangka akselerasi kep. men tentang pulau kecil kerja sama pengembangan dan investasi pulau pulau pedoman umum investasi pengelolaan pulau pulau kecil kecil pulau pulau kecil menyusun prospektus (lima) melakukan analisis potensi prospektus investasi keputusan menteri kelautan investasi pulau pulau kecil dokumen terkait prospek pengembangan pulau pulau kecil dan perikanan nomor sebagai bahan promosi pulau pulau kecil dengan sebagai bahan promosi kep. men tentang investasi pulau pulau kecil metode analisis yang sesuai. investasi pulau pulau pedoman umum investasi kecil. pulau pulau kecil menyusun rancangan (tiga) melakukan penyusunan rancangan business keputusan menteri kelautan business plan rencana dokumen rancangan business plan rencana bisnis dan perikanan nomor bisnis investasi pulau plan rencana bisnis investasi investasi pulau pulau kep. men tentang pulau kecil pulau pulau kecil. kecil. pedoman umum investasi pulau pulau kecil melaksanakan promosi (satu) melakukan kegiatan promosi laporan pelaksanaan keputusan menteri kelautan investasi pulau pulau kecil dokumen investasi pulau pulau kecil kegiatan promosi dan perikanan nomor melalui penganekaragaman investasi pulau pulau kep. men tentang jenis layanan informasi dan kecil. pedoman umum investasi kerja sama promosi. pulau pulau kecil membuat analisis data dan (satu) melakukan kajian teknis terkait dokumen hasil kajian peraturan menteri kelautan informasi sumber daya dokumen kondisi sumber daya hi, teknis. dan perikanan nomor hi, sosial, budaya dan sosial, budaya dan lingkungan per. men tentang lingkungan pulau pulau pulau pulau kecil. pemanfaatanrencana teknis (lima) menyusun rencana teknis rencana teknis peraturan pemerintah nomor kegiatan mitigasi bencana dokumen kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan mitigasi tahun tentang dan perubahan iklim perubahan iklim wilayah bencana dan perubahan mitigasi bencana wilayah wilayah pulau pulau kecil pulau pulau kecil berdasarkan iklim wilayah pulau pesisir dan pulau pulau kecil hasil kajian risiko bencana. pulau kecil. membuat rencana (lima) melakukan kajian terhadap dokumen rencana peraturan menteri kelautan identifikasi dan survei dokumen peta lokasi dan dokumen identifikasi dan survei dan perikanan nomor pulau pulau kecil usulan penetapan pulau pulau pulau pulau kecil. per. men tentang kecil dari pemerintah daerahkajian teknis dokumen kajian teknis peraturan menteri kelautan informasi potensi dan dokumen terhadap potensi dan pengembangan pulau dan perikanan nomor pengembangan pulau pengembangan pulau pulau pulau kecil. per. men tentang pulau kecilrencana alat dan (satu) menyusun rencana kebutuhan dokumen perencanaan keputusan presiden republik survei penamaan pulau dokumen peralatan dan metodologi survei survei penamaan pulau indonesia nomor tahun pulau kecil penamaan pulau pulau kecil. pulau kecil. tentang penetapan pulau pulau kecil terluar membuat analisis data dan (enam) melakukan analisis kesesuaian materi website pulau peraturan menteri kelautan informasi website pulau dokumen materi dengan konteks pulau kecil. dan perikanan nomor pulau kecil informasi, serta membuat per. men tentang materi untuk upgrading pemanfaatan pulau pulau websiteanalisis dan kajian dokumen hasil kajian peraturan menteri kelautan informasi spasial pulau dokumen data dan informasi spasial teknis. dan perikanan nomor pulau kecil pulau pulau kecil.kajian terhadap dokumen rencana peraturan menteri kelautan informasi kebutuhan dokumen data kebutuhan sarana dan kebutuhan sarana dan dan perikanan nomor sarana dan prasarana prasarana pulau pulau kecil. prasarana pulau pulau per. men tentang pulau pulau kecil termasuk kecil. pemanfaatan pulau pulau pulau pulau kecil terluaranalisis teknis dokumen hasil kajian peraturan menteri kelautan informasi dokumen dokumen terhadap dokumen teknis rencana dan perikanan nomor perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan pembangunan sarana per. men tentang sarana dan prasarana (dokumen rz wp3k, blueprint, dan prasarana pulau pemanfaatan pulau pulau pulau pulau kecil masterplan kegiatan, sarira pulau kecil. waktu kriteria hasil eksisting ppk) dengan metode kecil dan perairan analisis yang sesuai.z5z ni koordinasi sektoral dokumen laporan koordinasi sektoral. koordinasi sektoral. membuat analisis data dan (dua) melakukan kajian terhadap dokumen hasil kajian peraturan menteri kelautan informasi kegiatan sosial dokumen kondisi sosial dan ekonomi teknis kondisi sosial dan perikanan nomor dan ekonomi masyarakat masyarakat pulau pulau kecil. dan ekonomi per. men tentang pulau pulau kecil masyarakat pulau pemanfaatanbahan, metode, (satu) melakukan analisis terhadap dokumen hasil analisis peraturan menteri kelautan pola, mekanisme dokumen metode, pola, dan mekanisme metode, pola, dan dan perikanan nomor pengelolaan sarana dan pengelolaan sarana dan mekanisme pengelolaan per. men tentang prasarana pulau pulau prasarana pulau pulau kecil sarana dan prasarana pemanfaatan pulau pulau kecil dengan metode analisis yang pulau pulau kecil.raft buku (dua) melakukan telaahan bahan dan draft pedoman peraturan menteri kelautan pedoman pengelolaan dokumen materi untuk penyusunan draft pengelolaan sarana dan dan perikanan nomor sarana dan prasarana pedoman pengelolaan sarana prasarana pulau per. men tentang pulau pulau kecil dan prasarana pulau pulau pulau kecil. pemanfaatan pulau pulau kecil.pembinaan (satu) melakukan kegiatan pembinaan laporan pelaksanaan peraturan menteri kelautan kelompok pengelolaan dokumen pengelolaan sarana dan pembinaan kelompok. dan perikanan nomor sarana dan prasarana prasarana bagi kelompok per. men tentang pulau pulau kecil masyarakat pulau pulau pemanfaatan melakukan analisis data data pengelola sarana peraturan menteri kelautan informasi pengelola sarana puluh kelompok pengelola sarana dan dan prasarana pulau dan perikanan nomor dan prasarana pulau sembilan) prasarana pulau pulau kecil pulau kecil yang telah per. men tentang pulau kecil yang telah dokumen yang telah mendapat pelatihan mendapat pelatihan. pemanfaatan pulau pulau mendapat pelatihan dengan metode analisis yangpotensi usaha dokumen data potensi usaha kelautan teknis potensi usaha dan perikanan nomor per. men tentang waktu kriteria hasil kelautan dan perikanan dan perikanan pulau pulau kelautan dan perikanan pemanfaatan pulau pulau pulau pulau kecil kecil.jenis jenis dokumen kondisi sumber daya alam dan teknis kondisi sumber dan perikanan nomor sumber daya pesisir sumber daya manusia ppk. daya alam dan sumber per. men tentang pulau pulau kecil daya manusia ppkwaktu kriteria hasdata dan dokumen kebutuhan peraturan menteri kelautan informasi kebutuhan ilmu dokumen informasi terkait sosial, ilmu pengetahuan dan dan perikanan nomor pengetahuan dan teknologi ekonomi, pengetahuan dan teknologi tepat guna per. men tentang tepat guna yang aplikatif budaya masyarakat pesisir. yang aplikatif bagi pemanfaatan pulau pulau bagi masyarakat pesisir masyarakat pesisirakses permodalan dokumen jenis usaha yang dapat teknis akses dan perikanan nomor (perbankan non dikembangkan untuk permodalan yang dapat per. men tentang perbankan) dan jenis mendapatkan permodalan serta dimanfaatkan oleh pemanfaatan pulau pulau usaha yang dapat perbankan non perbankan pelaku usaha. kecil dan perairan dimanfaatkan pelaku usaha yang dapat memberikan sekitarnya. wilayah laut, pesisir dan permodalan bagi pelaku usaha peraturan menteri kelautan pulau pulau kecil wilayah laut, pesisir, dan dan perikanan nomor pulau pulau kecil.analisis terhadap dokumen hasil analisis peraturan menteri kelautan informasi faktor faktor yang dokumen data dan informasi aspek faktor faktor yang dan perikanan nomor berperan dalam pasar, aksesibilitas, jenis berperan dalam per. men tentang penyusunan kelayakan produksi ekonomi dan sosial penyusunan kelayakan pemanfaatan pulau pulau usaha masyarakat pesisir masyarakat dengan metode usaha masyarakat kecil dan perairan analisis yang sesuai. pesisir. sekitarnya. peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor permen kp waktu kriteria hasmelakukan analisis dan kajian dokumen kajian teknis |a. undang undang nomor dokumen teknis terhadap faktor faktor kelayakan gudang tahun tentang yang berperan dalam garam nasional. perlindungan dan penyusunan kelayakan gudang pemberdayaan nelayan, garam nasional, meliputi: pembudidaya ikan, dan kelengkapan koperasi petambak garam penerima bantuan untuk peraturan direktur jenderal melakukan pengelolaan pengelolaan ruang laut gudang garam nasional, nomor b per dan djprl tentang aspek penunjang petunjuk teknis kelengkapan penerapan pengembangan usaha sistem resi gudang srg) garam rakyat tahun masing masing gudang dan perubahannya. garam nasional. membuat analisis data dan (tiga) melakukan analisis terhadap: dokumen analisis undang undang nomor informasi luasan lahan, dokumen |a. peta sebaran produksi garam produktivitas dan tahun tentang iklim dan prasarana sentra dan non sentra, perlindungan dan waktu kriteria hasil penunjang produksi garam peta sebaran lahan potensial kualitas sentra pemberdayaan nelayan, rakyat ekstensifikasi, dan garam. pembudidaya ikan, dan peta sebaran data npg. dokumen analisis petambak garam. npg. peraturan direktur jenderal pengelolaan ruang lautmbuat analisis spasial (tiga) melakukan kajian data spasial dokumen hasil kajian peraturan menteri kelautan dan non spasial kondisi dokumen dan non spasial kondisi sosial, teknis. dan perikanan nomor sosial, ekonomi dan budaya ekonomi, dan budaya per. men tentang masyarakat pesisir masyarakat pesisiranalisis data dan (tiga) melakukan analisis hasil dokumen hasil kajian peraturan menteri kelautan informasi peran perempuan dokumen rekapitulasi data dan informasi peran perempuan dan perikanan nomor pesisir peran perempuan pesisir pesisir disertai dengan per. men tentang dengan metode analisis yang alternatif pilihan pemanfaatan pulau pulau sesuai. rekomendasi kebijakanempat) melakukan kajian terhadap dokumen hasil kajian peraturan menteri kelautan informasi peran serta dokumen peran serta masyarakat dalam peran masyarakat dan perikanan nomor masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir disertai dengan per. men tentang pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau pulau kecil. alternatif pilihan pemanfaatan pulau pulau pesisir, dan pulau pulau rekomendasi kebijakan. kecil dan perairan kecilmateri dan materi sosialisasi peraturan menteri kelautan materi sosialisasi peran dokumen membuat materi sosialisasi (media tayang dan dan perikanan nomor serta masyarakat dalam dalam bentuk media tayang dan papan informasi). per. men tentang pengelolaan wilayah laut, papan informasi. pemanfaatan pulau pulau pesisir, dan pulau pulau kecil dan perairanran serta masyarakat bimbingan teknis sesuai dengan dengan tema dan per. men tentang dalam pengelolaan wilayah materi yang disampaikan. standar penyusunan pemanfaatan pulau pulau laut, pesisir dan pulau modul.waktu kriteria hasilran serta masyarakat organisasi. peraturan menteri kelautan dalam pengelolaan wilayah dan perikanan nomor laut, pesisir dan pulau permen kp pulau kecmbuat analisis bahan (lima) melakukan telaahan teknis draft program dan peraturan menteri kelautan penyusunan program dan dokumen materi penyusunan program kebijakan promosi dan dan perikanan nomor kebijakan promosi dan dan kebijakan promosi dan fasilitasi investasi per. men tentang fasilitasi investasi pulau fasilitasi investasi pulau pulau pulau pulau kecil. pemanfaatan pulau pulau pulau kecilkegiatan (jam) volume batasan (output) acuanahli utama. jam) (output) menyusun (tujuh) melakukan kajian teknis dokumen peta pola peraturan menteri kelautan dan rekomendasi dokumen dokumen dan sintesis hasil ruang dengan perikanan nomor permen arahan pola ruang analisis peta kesesuaian ruang perhitungan daya dukung kp tentang perencanaan untuk rencana zonasi dan daya tampung. pengelolaan wilayah pesisir dan antarwilayah ksn kent. pulau pulau kecil. peraturan pemerintah nomor tahun tentang rencana tata ruang laut. keputusan presiden nomor tahun tentang penetapan pulau pulau kecil terluar. menyusun (duahasil analisis peta arahan pemanfaatan perikanan nomor permen teknis rencana kesesuaian ruang untuk ruang yang diperbolehkan kp tentang perencanaan zonasi wilayah rencana zonasi wilayah pesisir dengan syarat dan yang pengelolaan wilayah pesisir dan laut, pesisir dan dan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan, pulau pulau kecil. pulau pulau kecil zwp3k). termasuk kapasitas peraturan menteri kelautan dan kegiatan dalam zona atau perikanan nomor permen sub zona. kp tentang rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu pulau nipamaratha dan pulau jam) (output) sambil provinsi kalimantan timurmbuat peta (enam) melakukan kajian teknis daftar dokumen peta peraturan menteri kelautan dan alokasi dokumen kegiatan yang akan rekomendasi rekan, perikanan nomor permen pemanfaatan dialokasikan ruangnya dalam rksat dan rekan, kp tentang perencanaan ruang. rekan, rekan dan rksat dokumen peta pengelolaan wilayah pesisir dan membuat peta yang menjadi kewenangan rekomendasi pulau pulau kecil. kesesuaian pusat. pemanfaatan ruang peraturan pemerintah nomor pemanfaatan yang tepat dengan tahun tentang rencana tata ruang. analisis daya dukung ruang laut. membuat peta daya tampung, konflik aktivitas yang akan muncul dan pemanfaatan cara mengatasinya, eksisting. dan arahan pengaturan depan, dan dokumen peta batas wilayah perencanaan rekan, rekan dan rksat yang memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan strategis nasional. (jam) (output) melakukan (dua) melakukan kajian teknis hasil dokumen rekomendasi peraturan menteri kelautan dan analisis data dan dokumen analisis teknis rencana zonasi, teknis tentang perikanan nomor permen informasi kriteria meliputi: peruntukan ruang, kp tentang perencanaan peruntukan ruang kebijakan, aturan pemanfaatan pengelolaan wilayah pesisir dan p3k strategis, ruang, kapasitas pulau pulau kecil. alokasi ruang, pemanfaatan zona dan peraturan pemanfaatan sub zona, yang ruang, dan dituangkan dalam: indikasi program. dokumen kebijakan dan strategi pengembangan kawasan, peta, cc. pengaturan pemanfaatan ruang dan kegiatan yang dapat dilakukan dengan persyaratan, dan rancangan peraturan menteri pedoman pemanfaatan ruang. menyusun peta (dua) melakukan kajian teknis hasil dokumen rekomendasi peraturan menteri kelautan dan rencana zonasi dokumen analisis teknis rencana zonasi, teknis zwp3k, meliputi: perikanan nomor permen wp3k meliputi: dokumen kebijakan kp tentang perencanaan kebijakan, dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan strategis, pengembangan pulau pulau kecil. alokasi ruang, kawasan, peraturan pemanfaatan peta, ruang, dan indikasi program. jam) (output) masukan teknis tentang rancangan peraturan daerah, dan draft surat menteri masukan rancangan peraturan daerah. membuat (dua melakukan kajian teknis dokumen rekomendasi: peraturan menteri kelautan dan rencana puluh terhadap draft penataan rencana pengelolaan perikanan nomor per. men pengelolaan dan sembilan) zonasi kawasan. dan zonasi kawasan tentang kawasan konservasi zonasi kawasan dokumen menyusun literatur konservasi, wilayah pesisir dan pulau pulau konservasi pemanfaatan kawasan rencana kegiatan kecil. meliputi data konservasi. pemanfaatan kawasan |(b. peraturan menteri kelautan dan fisik, data bio menyusun rencana kegiatan konservasi, perikanan nomor per. men ekologis, data pemanfaatan kawasan cc. rencana program tentang tata cara penetapan sosial dan konservasi. kegiatan kawasan kawasan konservasi perairan. budaya, data melakukan kajian terhadap konservasi yang peraturan menteri kelautan dan ekonomi, daya dukung dan daya dicadangkan, dan perikanan nomor per. men membuat tampung kegiatan daya dukung dan daya tentang rencana pengelolaan literatur pemanfaatan kawasan tampung kawasan dan zonasi kawasan konservasi pemanfaatan konservasi. konservasi. perairan.jaan ourjam) (output) dan atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi, dan. menentukan (dua melakukan sintesis hasil kajian |a. rekomendasi hasil peraturan pemerintah nomor nilai ekonomi puluh teknis dokumen valuasi penilaian ekonomi tahun tentang jenis dan tarif sumber daya sembilan) ekonomi dan penentuan sumber daya alam dan atas jenis penerimaan negara alam, dokumen variabel pemanfaatan kawasan dampak ekonomi dari bukan pajak yang berlaku pada menentukan konservasi. pemanfaatan sumber kementerian kelautan dan variabel daya alam terhadap perikanan. pemanfaatan ekosistem. peraturan menteri kelautan dan kawasan variabel pemanfaatan, perikanan nomor permen konservasi menentukan jenis kp tentang pemanfaatan menentukan kawasan konservasi kawasan konservasi perairan. jenis kawasan meliputi biofisik peraturan direktur jenderal konservasi kawasan, keadaan kelautan, pesisir dan pulau pulau meliputi biofisik umum kawasan, peta kecil nomor per djka3k kawasan, kawasan. tentang pedoman teknis jam) (output) keadaan umum rekomendasi penyusunan rencana teknis kawasan, peta jenis tipe kawasan pemanfaatan kawasan konservasi kawasan konservasi, rancangan perairan pesisir dan pulau pulau rencana zonasi dan kecil. rencana pengelolaan. menyusun (dua melakukan sintesis hasil kajian rekomendasi peraturan menteri kelautan dan rancangan puluh teknis dokumen pelibatan pengembangan perikanan nomor permen program sembilan) masyarakat dalam kegiatan kemitraan dan jejaring men tentang jejaring kawasan kegiatan dokumen pemanfaatan, perumusan kawasan konservasi, konservasi perairan. pelibatan program kegiatan jejaring rekomendasi dan draft masyarakat kawasan konservasi, serta peraturan menteri dalam kegiatan melakukan kajian terhadap terhadap jejaring pemanfaatan. peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi menyusun kawasan konservasi perairan. pada bentang rancangan ekosistem yang sama, program rekomendasi pola kegiatan jejaring dan pembagian jejaring fungsi setiap kawasan kawasan konservasi, dan konservasi dokumen hasil kajian perairan peta lokasi calon tingkat lokal jejaring kawasan dan nasional. konservasi perairan. membuat kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan. jam) (output) menilai izin melakukan penilaian terhadap dokumen peraturan menteri kelautan dan pemanfaatan (empat hasil analisis dokumen izin rekomendasi izin perikanan nomor permen dan peredaran puluh pemanfaatan dan peredaran pemanfaatan dan kp tentang pemanfaatan jenis ikan tiga) jenis ikan. peredaran jenis ikan. jenis ikan yang dilindungi menyusun dokumen dokumen ndf setiap dan atau jenis ikan yang rekomendasi jenis ikan. tercantum dalam apendiks izin dokumen tentang convention international trade pemanfaatan perlunya jenis ikan endangered species wild fauna jenis ikan dilindungi, dan cara and flora. perlindungannya. appendix cites. non detriment findings ndf) versi mundi taylor. menyusun (dua melakukan kajian teknis rencana kegiatan peraturan menteri kelautan dan rancangan puluh terhadap draft perencanaan pelaksanaan pembuatan perikanan nomor per. men program sembilan) dan desain survei kawasan titik referensi meliputi tentang rencana pengelolaan kegiatan dokumen konservasi. pemilihan lokasi dan dan zonasi kawasan konservasi perencanaan menyiapkan workplace rekomendasi pilihan perairan. dan desain program kegiatan model terbaik batas peraturan menteri kelautan dan survei, perencanaan. kawasan, dan perikanan nomor permen menentukan rekomendasi dalam kp tentang pemanfaatan program penggambaran dalam kawasan konservasi perairan. kegiatan peta laut sebagai acuan peraturan direktur jenderal penataan batas navigasi laut. kelautan pesisir dan pulau pulau kawasan kecil nomor per djka3k konservasijam) (output) membuat (dua melakukan kajian teknis dokumen hasil kajian peraturan pemerintah nomor gambaran puluh dokumen dan sintesis hasil teknis dan tahun tentang konservasi umum, status sembilan) analisis data jenis ikan rekomendasi terhadap sumber daya ikan. dan populasi dokumen terancam punah yang jenis ikan terancam peraturan menteri kelautan dan jenis ikan diusulkan status punah yang diusulkan perikanan nomor tahun terancam perlindungannya. status tentang pemanfaatan jenis ikan punah dan perlindungannya, yang dilindungi dan atau jenis yang dokumen ikan yang tercantum dalam dilindungi. rekomendasi upaya apendiks convention membuat upaya yang harus international trade endangered literatur jenis dilakukan dalam species wild fauna and flora. ikan terancam upaya perlindungan punah yang jenis ikan, diusulkan dokumen rencana status aksi lintas sektoral perlindungan untuk perlindungan nya. jenis ikan, dan menyusun dokumen peraturan rekomendasi spk pedoman berbentuk rancangan umum dan peraturan menteri norma, untuk perlindungan standar, jenis ikan yang prosedur disepakati oleh perlindungan pejabat eselon keanekaragaman (jenis dan genetik) ikan jam) (output) menyampaikan (tiga) melakukan sosialisasi dokumen laporan peraturan pemerintah nomor materi sosialisasi kegiatan penyadartahuan kepada hasil sosialisasi dan tahun tentang konservasi keanekaragaman masyarakat tentang prosedur, hasil evolusinya pada sumber daya ikan. (jenis dan mekanisme dan tata cara setiap lokasi, dan peraturan pemerintah nomor genetik) ikan yang pemanfaatan jenis ikan yang dokumen tahun tentang pnb sektor dilindungi dilindungi. rekomendasi rencana kelautan dan perikanan. pengaturan peraturan menteri kelautan dan pemanfaatan jenis perikanan nomor tahun ikan pada setiap tentang pemanfaatan jenis ikan lokasi.bimbingan tahun teknis klasikal maupun praktik teknis dan hasil peraturan menteri kelautan dan pemanfaatan lapangan. evolusinya. perikanan nomor tahun kawasan peraturan pemerintah nomor konservasi, tahun keanekaragaman peraturan menteri kelautan dan jenis dan genetik perikanan nomor permen ikan terancam kp tentang tata cara punah penetapan kawasan konservasi perairan. ohenaaa jaokunen leowomendansimesehasi mekomendasijenis perikanan nomor permen rekomendasi dokumen dokumen dan sintesis hasil rekomendasi jenis perikanan nomor permen (jam) (output) jenis ikan analisis peta sebaran ikan yang perlu kp tentang tata cara penetapan terancam keanekaragaman jenis dan dilakukan rekayasa status perlindungan jenis ikan punah yang genetik ikan terancam punah. genetik, dan sebagaimana telah diubah dengan perlu dokumen peraturan menteri kelautan dan dilakukan rekomendasi pilihan perikanan nomor tahun rekayasa pilihan strategi dan genetik. kebijakan termasuk menyusun metode rekayasa rekomendasi genetik. jenis ikan terancam punah yang perlu dilakukan konservasi genetikgempa spasial resiko bencana wilayah pesisir dan bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung bencana, serta pulau pulau kecil. bumi, tsunami, api dan bencana geologis dampak sosial, peraturan kepala bnpb nomor letusan gunung lainnya wilayah pesisir. ekonomi, budaya dan tahun tentang pedoman api dan bencana lingkungan, dan umum pengkajian risiko bencana. geologis lainnya dokumen keputusan direktur jenderal wilayah pesisir rekomendasi teknis pesisir dan pulau pulau kecil upaya mitigasi nomor sk.64a p3k ix terhadap bencana tentang pedoman mitigasi bencana gempa bumi, tsunami, alam wilayah pesisir dan pulau letusan gunung api pulau kecil. dan bencana geologis jam) (output)banjir, spasial resiko bencana wilayah pesisir dan bencana banjir, tanah longsor dan bencana bencana, serta pulau pulau kecil. tanah longsor dan hidro meteorologis wilayah dampak sosial, peraturan kepala bnpb nomor bencana hidro pesisir. ekonomi, budaya dan tahun tentang pedoman meteorologis lingkungan, dan umum pengkajian risiko bencana. wilayah pesisir dokumen keputusan direktur jenderal pesisir rekomendasi teknis dan pulau pulau kecil nomor upaya mitigasi sk.64a p3k ix tentang terhadap bencana pedoman mitigasi bencana alam banjir, tanah longsor wilayah pesisir dan pulau pulau dan bencana hidro kecil. meteorologiskerentanan peta kerentanan dampak spasial resiko bencana wilayah pesisir dan terhadap dampak perubahan iklim akibat bencana, serta pulau pulau kecil. perubahan iklim gelombang ekstrim, kenaikan dampak sosial, peraturan kepala bnpb nomor akibat gelombang paras muka air laut dan ekonomi, budaya dan tahun tentang pedoman ekstrim, kenaikan bencana klimatologi lainnya lingkungan, dan umum pengkajian risiko bencana. paras muka air wilayah pesisir. dokumen keputusan direktur jenderal pesisir laut dan bencana rekomendasi teknis dan pulau pulau kecil nomor klimatologi upaya adaptasi sk.64a p3k ix tentang terhadap dampak pedoman mitigasi bencana alam jam) (output) lainnya wilayah perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau pulau pesisir akibat gelombang kecil. ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologiknis tahun tentang mitigasi teknis kerentanan peta kerentanan dampak hasil kajian spasial bencana wilayah pesisir dan terhadap dampak perubahan iklim akibat kerentanan wilayah, pulau pulau kecil. perubahan iklim gelombang laut berbahaya, serta dampak sosial, |b. peraturan kepala bnpb nomor akibat gelombang erosi pantai, angin puting ekonomi, budaya dan tahun tentang pedoman laut berbahaya, beliung dan bencana hidro lingkungan, dan umum pengkajian risiko bencana. erosi pantai, angin meteorologis lainnya wilayah dokumen keputusan direktur jenderal puting beliung dan pesisir. rekomendasi teknis kelautan, pesisir dan pulau pulau bencana hidro upaya adaptasi kecil nomor sk.64a p3k ix meteorologis terhadap dampak tentang pedoman mitigasi bencana lainnya wilayah perubahan iklim alam wilayah pesisir dan pulau pesisir akibat gelombang laut pulau kecil.ntang tahun tentang mitigasi teknis tingkat tingkat bahaya akibat bencana. klasifikasi tingkat bencana wilayah pesisir dan bahaya, bahaya, dan pulau pulau kecil. jam) (output) kerentanan, dampaknya terhadap |b. peraturan kepala bnpb nomor kapasitas kondisi sosial, tahun tentang pedoman masyarakat, dan ekonomi, dan umum pengkajian risiko bencana. risiko bencana lingkungan, dan keputusan direktur jenderal gempa bumi, dokumen kelautan, pesisir dan pulau pulau tsunami, letusan rekomendasi teknis kecil nomor sk.64a p3k ix gunung api dan teknis tingkat bahaya, tentang pedoman mitigasi bencana bencana geologis kerentanan, kapasitas alam wilayah pesisir dan pulau lainnya wilayah masyarakat, dan pulau kecil. pesisirhasil rekomendasi teknis tahun tentang mitigasi teknis tingkat analisis peta keterpaparan, spasial dampak dan bencana wilayah pesisir dan keterpaparan, sensitivitas, kapasitas alternatif mitigasi, dan pulau pulau kecil. sensitivitas, masyarakat, kerentanan dan dokumen peraturan kepala bnpb nomor kapasitas kebutuhan upaya adaptasi rekomendasi teknis tahun tentang pedoman masyarakat, perubahan iklim wilayah tingkat keterpaparan, umum pengkajian risiko bencana kerentanan dan pesisir. sensitivitas, kapasitas keputusan direktur jenderal. kebutuhan upaya masyarakat, kelautan, pesisir dan pulau pulau adaptasi kerentanan dan kecil nomor sk.64a p3k ix perubahan iklim kebutuhan upaya tentang pedoman mitigasi bencana wilayah pesisir adaptasi perubahan alam wilayah pesisir dan pulau iklim wilayah pulau kecil. pesisir. jam) (output) menyampaikan (dumitigasi bencana wilayah rekomendasi upaya pulau pulau kecil. masyarakat pesisir. mitigasi pada lokasi peraturan kepala bnpb nomor terhadap upaya sosialisasi, termasuk tahun tentang pedoman mitigasi bencana penghitungan dampak umum pengkajian risiko bencana wilayah pesisir sosial, ekonomi, dan keputusan direktur jenderal. lingkunganadaptasi perubahan iklim rekomendasi terkait pulau pulau kecil. masyarakat wilayah pesisir. metode dan upaya peraturan kepala bnpb nomor terhadap upaya yang dapat dilakukan tahun tentang pedoman adaptasi pada lokasi untuk umum pengkajian risiko bencana. perubahan iklim adaptasi perubahan peraturan menteri kelautan dan wilayah pesisir iklimjam) (output)bencana metode dan upaya tahun tentang pedoman wilayah pesisir yang dapat dilakukan umum pengkajian risiko bencana pada lokasi untuk peraturan menteri kelautan dan peningkatan perikanan nomor permen ketangguhan terhadap kp tentang peran serta dan bencanahasilmetode dan upaya tahun tentang pedoman perubahan iklim yang dapat dilakukan umum pengkajian risiko bencana. wilayah pesisir pada lokasi untuk peraturan menteri kelautan dan peningkatan perikanan nomor permen (jam) (output) ketangguhan terhadap kp tentang peran serta dan perubahan iklimperaturan, draft pedoman peraturan pemerintah nomor peraturan dokumen pedoman, dan norma, standar, peraturan spk yang tahun tentang mitigasi pedoman dan prosedur dan kriteria. sudah disepakati para bencana wilayah pesisir dan norma, standar, eselon dan siap pulau pulau kecil. prosedur dan bahas lintas eselon peraturan kepala bnpb nomor kriteria terkait kkp. tahun tentang pedoman mitigasi bencana umum pengkajian risiko bencana. diwilayah pesisirdraft pedoman peraturan pemerintah nomor peraturan pedoman dokumen peraturan pedoman umum peraturan spk yang tahun tentang mitigasi umum dan dan norma, standar, prosedur sudah disepakati para bencana wilayah pesisir dan norma, standar, dan kriteria. eselon dan siap pulau pulau kecil. prosedur dan bahas lintas eselon |b. peraturan kepala bnpb nomor kriteria terkait kkp. tahun tentang pedoman umum pengkajian risiko bencana. jam) (output) adaptasi dampak keputusan direktur jenderal perubahan iklim(satu) melakukan sintesis terhadap dokumen rekomendasi peraturan presiden nomor tahun rekomendasi dokumen hasil kajian teknis pencemaran teknis upaya tentang rehabilitasi wilayah teknis penanganan wilayah pesisir dan laut. pengendalian pencemaran pesisir dan pulau pulau kecil pencemaran dan wilayah pesisir dan dampak wilayah laut. pesisir dan laut la. membuat (satu) melakukan telaahan hasil draft rekomendasi undang undang tahun rekomendasi dokumen kajian dokumen terhadap teknis izin pengelolaan tentang pengelolaan pesisir dan pulau teknis ijin kesesuaian kelayakan izin sumber daya laut dan pulau kecil sebagaimana telah diubah pengelolaan pengelolaan sumber daya pesisir, dan dengan undang undang nomor sumber daya wilayah laut dan pesisir. dokumen rekomendasi tahun laut dan pesisir hasil review kebijakan membuat yang telah disepakati rekomendasi lingkup eselon teknis djprl. pengajuan pengelolaan sumber daya kelautan, dan non dan revi draf kebijakan pengelolaan (jam) (output) kelautan membuat (dua) melakukan telaahan dan dokumen rekomendasi undang undang tahun rekomendasi dokumen sintesis terhadap: teknis: tentang pengelolaan pesisir dan pulau teknis dokumen analisis prioritas pengelolaan sumber pulau kecil sebagaimana telah diubah pengelolaan pemanfaatan air laut, daya kelautan hi, dengan undang undang nomor sumber daya dokumen analisis prioritas pengelolaan sumber tahun kelautan pemanfaatan baku daya kelautan non hi, non biofarmakologi, hi, dan jasa kajian teknis reklamasi, rekomendasi teknis kelautan dan kajian teknis bangunan dan pengelolaan sumber kemaritiman, instalasi laut, daya kelautan jasa wisata bahari, updating peta lokasi bkt , kelautan, pipa kabel dan rekomendasi teknis bawah laut dan peta kesesuaian ruang pengelolaan sumber industri bkt. daya kelautan kelautan kemaritiman, membuat rekomendasi teknis program pengelolaan wisata kegiatan bahari, penyusunan rekomendasi teknis draf peraturan pengelolaan pipa kabel perundang bawah laut, undangan rekomendasi teknis pengelolaan pengelolaan industri sumber daya kelautan, kelautan draft peraturan perundang undangan, dan jam) (output) daya kelautan. membuat (satu) melakukan telaahan dan dokumen rekomendasi undang undang nomor tahun rekomendasi dokumen sintesis hasil kajian teknis teknis kegiatan reklamasi tentang pengelolaan pesisir dan teknis reklamasi dokumen usulan reklamasi. yang telah disepakati pulau pulau sebagaimana diubah berdasarkan lingkup eselon dengan undang undang nomor proposal, rencana tahun menyusun (dua) melakukan kajian teknis dokumen rekomendasi peraturan presiden nomor tahun rekomendasi dokumen dokumen dan sintesis hasil teknis rencana tentang rehabilitasi wilayah teknis lokasi, analisis kerusakan ekosistem rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau pulau kecil metodologi, jenis, yang terjadi wilayah laut dan pesisir. jumlah, dan pesisir. luasan ekosistem yang akan direhabilitasiizin dokumen dokumen dan sintesis hasil teknis izin lokasi dan izin perikanan nomor per. men lokasi dan izin analisis dokumen perizinan pengelolaan pulau pulau tentang pemanfaatan pulau pengelolaan lokasi dan pengelolaan pulau kecil yang telah pulau kecil dan perairan pulau pulau kecil pulau kecil, serta banding disepakati lingkup eselon sekitarnya. dan perairan banding terhadap potensi peraturan menteri kelautan dan sekitarnya perikanan nomor permen (jam) (output) pemanfaatan pulau pulaudan sintesis hasil teknis kelayakan usaha perikanan nomor per. men kelayakan analisis kelayakan potensi dan pulau pulau kecil dan tentang pemanfaatan pulau investasi pulau investasi pulau pulau kecil perairan sekitarnya. pulau kecil dan perairan pulau kecil dan dan perairan sekitarnya. sekitarnya. perairan peraturan menteri kelautan dan sekitarnyadraft roadmap dan blue la. peraturan menteri kelautan dan roadmap dan blue dokumen analisis potensi pengembangan print pengembangan perikanan nomor per. men print pulau pulau kecil untuk investasi pulau pulau tentang pemanfaatan pulau pengembangan penyusunan roadmap dan kecil. pulau kecil dan perairan investasi pulau blueprint. sekitarnya. pulau kecillaksanakan (satu) melakukan koordinasi dengan laporan pelaksanaan keputusan menteri kelautan dan koordinasi dan dokumen stakeholders dalam rangka kegiatan fasilitasi dalam perikanan nomor kep. men fasilitasi dalam akselerasi investasi pulau rangka akselerasi tentang pedoman umum investasi rangka akselerasi pulau kecil melalui kegiatan investasi pulau pulau pulau pulau kecil investasi pulau fgd, dll. kecil. pulau kecil menyusun materi (satu) melakukan telaahan materi materi sosialisasi (media sosialisasi dokumen dan membuat media sosialisasi tayang dan papan pemanfaatan ppk pemanfaatan pulau pulau informasi). kecil. menyusun (satu) melakukan kajian teknis dokumen rekomendasi peraturan menteri kelautan dan program dan dokumen dokumen dan sintesis hasil program dan kebijakan perikanan nomor per. men kebijakan promosi analisis potensi investasi promosi dan fasilitasi tentang pemanfaatan pulau dan fasilitasi pulau pulau kecil untuk investasi pulau pulau pulau kecil dan perairan investasi pulau menyusun rekomendasi kecil. sekitarnya. pulau kecil program dan kebijakanjam) (output) program dan kebijakan perikanan nomor permen kp analisis publikasi terkait terkait publikasi tentang tata cara penetapan masyarakat hukum adat, lokal masyarakat hukum adat, wilayah kelola masyarakat hukum dan tradisional, untuk lokal, dan tradisional. adat dalam pemanfaatan ruang menyusun rekomendasi pesisir dan pulau pulau kecil. program dan kebijakan. menyusun menyusun draft draft kebijakan spk peraturan pedoman (sembilan) peraturan pedoman umum yang sudah disepakati umum dan dokumen dan norma, standar, prosedur pejabat eselon ii i untuk spk terkait dan kriteria. disahkan pejabat yang pemanfaatan berwenang. pulau pulau kecil membuat (satu) melakukan telaahan dan dokumen rekomendasi peraturan menteri kelautan dan rekomendasi dokumen sintesis hasil rancangan business plan rencana perikanan nomor per. men terhadap business business plan rencana bisnis bisnis investasi pulau tentang pemanfaatan pulau plan rencana investasi pulau pulau kecil. pulau kecil. pulau kecil dan perairan bisnis investasian rancangan program peraturan menteri kelautan dan bee program dan potensi investasi pulau pulau investasi, dan tentang pemanfaatan pulau jam) (output) kebijakan promosi kecil untuk menyusun laporan hasil pulau kecil dan perairan investasi dan rancangan program dan sosialisasi promosi sekitarnya. melakukan kebijakan promosi, serta terhadap peraturan menteri kelautan dan promosi pulau melakukan promosi terhadap pengembangan pulau perikanan nomor permen pulau kecil pengembangan pulau pulau pulau kecil.rancangan program dan ja. peraturan menteri kelautan dan rancangan dokumen analisis potensi pemanfaatan kebijakan pengelolaan perikanan nomor per. men program dan pulau pulau kecil untuk pulau pulau kecil yang tentang pemanfaatan pulau kebijakan penyusunan rancangan telah disepakati lingkup pulau kecil dan perairan pengelolaan program dan kebijakan eselon terkait. sekitarnya. pulau pulau kecil pengelolaokumen rekomendasi peraturan presiden nomor tahun rancangan dokumen peraturan peraturan dan hasil rancangan program dan tentang rehabilitasi wilayah program dan analisis kerusakan ekosistem kebijakan rehabilitasi pesisir dan pulau pulau kecil. kebijakan wilayah pulau pulau kecil wilayah pulau pulau kecil rehabilitasi jam) (output) pulau kecil dan kebijakan rehabilitasi lingkup eselon djprl. menyusun (satu) melakukan sintesis terhadap dokumen rekomendasi peraturan pemerintah nomor tahun rancangan dokumen peta dan informasi kerentanan kebijakan mitigasi tentang mitigasi bencana program dan kerawanan risiko bencana bencana dan perubahan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. kebijakan mitigasi gempa bumi, tsunami, letusan iklim wilayah pulau bencana dan gunung api dan bencana pulau kecil yang sudah perubahan iklim geologis lainnya wilayah disepakati para eselon wilayah pulau pesisir, diselaraskan dengan dan siap bahas lintas pulau kecil kebijakan strategis kkp dan eselon kkp. analisis situasi strategis nasional. melaksanakan (satu) melakukan review dan banding dokumen hasil kajian peraturan menteri kelautan dan review hasil dokumen banding terhadap hasil analisis identifikasi pulau pulau perikanan nomor per. men analisis identifikasi pulau pulau kecil. kecil. tentang pemanfaatan pulau identifikasi pulaureview dan banding dokumen kajian hasil peraturan menteri kelautan dan banding terhadap hasil analisis identifikasi wilayah kelola perikanan nomor permen kp identifikasi wilayah kelola adat, adat, lokal, dan tentang tata cara penetapan lokal, dan tradisional. tradisional. wilayah kelola masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan ruang pesisir dan pulau pulau kecil. jam) (output)teknis rencana perikanan nomor per. men analisis potensi potensi dan pengembangan pengembangan pulau tentang pemanfaatan pulau dan pulau pulau kecil. pulau kecil yang telah pulau kecil dan perairan pengembangan disepakati lingkup sekitarnya. pulau pulau kecil eselon ditjen prhasil analisis penamaan perikanan nomor per. men analisis penamaan penamaan pulau pulau kecil. pulau pulau kecil yang tentang pemanfaatan pulau pulau pulau kecil telah disepakati para pulau kecil dan perairan eselon dan siap sekitarnya. bahas lintas eselon |b. peraturan menteri kelautan dan kkp.nam) melakukan evaluasi dan dokumen hasil peraturan menteri kelautan dan review data dan dokumen monitoring terhadap data dan monitoring dan evaluasi perikanan nomor per. men informasi pulau informasi pulau pulau kecil informasi pulau pulau tentang pemanfaatan pulau pulau kecil dalam website. kecil dalam website pulau kecil dan perairan melalui website beserta rekomendasi sekitarnya. perbaikannya.melaksanakan melakukan review dan banding dokumen rekomendasi (la. peraturan menteri kelautan dan review data dan (empat banding terhadap data dan hasil telaahan data dan perikanan nomor per. men informasi data puluh informasi data spasial pulau informasi data spasial tentang pemanfaatan pulau spasial pulau dua) pulau kecil. pulau pulau kecil. pulau kecil dan perairan pulau kecil dan dokumen sekitarnya. membuat peraturan menteri kelautan dan rekomendasi perikanan nomor permen kp tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil melakukan review dan banding dokumen rekomendasi peraturan menteri kelautan dan banding terhadap data dan hasil telaahan data dan perikanan nomor permen informasi data spasial informasi data spasial kp tentang tata cara penetapan masyarakat hukum adat, lokal, masyarakat hukum adat, wilayah kelola masyarakat hukum dan tradisional. lokal, dan tradisional. adat dalam pemanfaatan ruang pesisir dan pulau pulau kecil melaksanakan (lima) melakukan review dan banding dokumen rekomendasi peraturan menteri kelautan dan review data dan dokumen banding terhadap hasil analisis kebutuhan sarana dan perikanan nomor per. men informasi kebutuhan sarana dan prasarana pulau pulau tentang pemanfaatan pulau kebutuhan sarana prasarana pulau pulau kecil, kecil. pulau kecil dan perairan dan prasarana termasuk pulau pulau kecil sekitarnya. pulau pulau kecil terluar. peraturan menteri kelautan dan termasuk pulau perikanan nomor permen pulau kecil terluar kp tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. jam) (output) melakukan review dan banding dokumen rekomendasi peraturan menteri kelautan dan banding terhadap hasil analisis kebutuhan sarana dan perikanan nomor permen kebutuhan sarana dan prasarana bagi kp tentang tata cara penetapan prasarana bagi masyarakat masyarakat hukum adat, wilayah kelola masyarakat hukum hukum adat, lokal, dan lokal, dan tradisional. adat dalam pemanfaatan ruang tradisional. pesisir dan pulau pulau kecil menyusun (limembangunan sarana dan perikanan nomor per. men program dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pulau pulau tentang pemanfaatan pulau kebijakan prasarana pulau pulau kecil kecil. pulau kecil dan perairan pembangunan untuk penyusunan program sekitarnya. sarana dan dan kebijakan pembangunsanakan evaluasi laporan hasil evaluasi evaluasi hasil dokumen terhadap pelaksanaan dan rekomendasinya analisis laporan koordinasi lintas sektoral. terhadap penyelesaian koordinasi lintas permasalahan yang ada. sektoral menyusun (satusarana dan prasarana perikanan nomor per. men program dan analisis kegiatan sosial dasar serta pendukung tentang pemanfaatan pulau kebijakan ekonomi masyarakat pulau kegiatan sosial ekonomi pulau kecil dan perairan pendukung pulau kecil dalam rangka masyarakat pulau pulau sekitarnya. kegiatan sosial penyusunan program dan kecil. peraturan menteri kelautan dan ekonomi kebijakan. perikanan nomor permen kp tentang peran serta dan jam) (output) masyarakat pulau pemberdayaan masyarakat dalam pulau| sarana dan prasarana perikanan nomor permen analisis kegiatan sosial, dasar serta pendukung kp tentang tata cara penetapan ekonomi, budaya, adat istiadat, kegiatan sosial, ekonomi, wilayah kelola masyarakat hukum sumber daya kelautan dan budaya, adat istiadat, adat dalam pemanfaatan ruang perikanan masyarakat adat, sumber daya kelautan pesisir dan pulau pulau kecil lokal dan tradisional dalam dan perikanan rangka penyusunan program masyarakat adat, lokal dan kebijakan. dan tradisional. melaksanakan (dua) melakukan monitoring dan laporan hasil monitoring peraturan menteri kelautan dan evaluasi bahan, dokumen evaluasi terhadap bahan, |dan evaluasi, beserta perikanan nomor per. men metode, pola, metode, pola, mekanisme rekomendasi untuk tentang pemanfaatan pulau mekanisme pengelolaan sarana dan perbaikan metode, pola, pulau kecil dan perairan pengelolaan prasarana pulau pulau kecil. mekanisme pengelolaan sekitarnya. sarana dan sarana dan prasarana peraturan menteri kelautan dan prasarana pulauengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. melaksanakan (dua) melakukan kajian teknis dan dokumen hasil evaluasi la. peraturan menteri kelautan dan evaluasi buku dokumen evaluasi terhadap penerapan pedoman beserta perikanan nomor per. men pedoman pedoman pelaksanaan dan rekomendasi perbaikan tentang pemanfaatan pulau pelaksanaan dandan pengelolaan sarana sekitarnya. sarana dan dan prasarana pulau |b. peraturan menteri kelautan dan prasaranaperaturan menteri kelautan dan evaluasi kegiatan dokumen evaluasi terhadap pelaksanaan dan evaluasi, beserta perikanan nomor per. men pembinaan kegiatan pembinaan kelompok rekomendasi perbaikan tentang pemanfaatan pulau kelompokkegiatan pembinaan sekitarnya. sarana dan kelompok pengelolaan serta dan pemberdayaan masyarakat dalam jam) (outputja. peraturan menteri kelautan dan evaluasi kelompok dokumen evaluasi terhadap kelompok dan evaluasi, beserta perikanan nomor pengelola sarana pengelola sarana dan rekomendasi pengelolaan per. men tentang dan prasarana prasarana. sarana dan prasarana. pemanfaatan pulau pulau kecil dan pulau pulau kecil perairan sekitarnya. yang sudah peraturan menteri kelautan dan mendapatkan perikanan nomor permen pelatihaengembangan potensi pengembangan potensi tentang pemanfaatan pulau kebijakan kelautan dan perikanan kelautan dan perikanan pulau kecil dan perairan pengembangan pulau pulau kecil. pulau pulau kecil. sekitarnya. potensi kelautan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor permen (jam) (output) dan perikanan kp tentang peran serta dan pulau pulaudata dan informasi pengelolaan sumber daya tentang pemanfaatan pulau kebijakan potensi pengelolaan sumber pesisir pulau pulau pulau kecil dan perairan pengelolaan daya pesisir pulau pulau kecil. sekitarnya. sumber daya kecil. peraturan menteri kelautan dan pesisir pulau perikanan nomor permenempatlembaga lembaga perikanan nomor per. men program dan analisis akses permodalan keuangan yang dapat tentang pemanfaatan pulau kebijakan akses (perbankan dan non memberikan akses pulau kecil dan perairan permodalan permodalan usaha. sekitarnya. jam) (output) (perbankan dan perbankan yang dilakukan oleh peraturan menteri kelautan dan non perbankan pelaku usaha wp3k). perikanan nomor permen yang dilakukan kp tentang peran serta dan oleh pelaku usaha pemberdayaan masyarakat dalam wp3kotensi pengembangan pengembangan usaha tentang pemanfaatan pulau kebijakan usaha ekonomi masyarakat ekonomi masyarakat pulau kecil dan perairan pengembangan pesisir. pesisir. sekitarnya. usaha ekonomi peraturan menteri kelautan dan masyarakat pesisirlima) melakukan kajian teknis dokumen rekomendasi undang undang nomor tahun rancangan dokumen dokumen dan sintesis hasil program dan kebijakan tentang perlindungan dan program dan analisis produktivitas dan peningkatan produksi pemberdayaan nelayan, jam) (output) kebijakan kualitas garam sentra dan kualitas garam pembudidaya ikan, dan petambak peningkatan produksi garam. rakyat yang telah garam. produksi dan disepakati lingkup peraturan direktur jenderal kualitas garam eselon djprl. pengelolaan ruang laut nomor rakyathasil analisis data dan program dan kebijakan perikanan republik indonesia nomor program dan informasi hukum adat dan penerapan hukum adat permen kp tentang tata kebijakan kearifan lokal untuk dan kearifan lokal untuk cara penetapan wilayah kelola penerapan hukum pengelolaan wp3k. pengelolaan wilayah masyarakat hukum adat dalam adat dan kearifan pesisir. pemanfaatan ruang wilayah pesisir lokal untuk dan pulau pulau kecil pengelolaan wp3kterhadap rencana program dan kebijakan perikanan nomor per. men program dan kegiatan pemberdayaan pemberdayaan tentang pemanfaatan pulau kebijakan perempuan pesisir. perempuan pesisir. pulau kecil dan perairan pemberdayaan sekitarnya. perempuan pesisirulau pulau kecil. menyusun (empat) melakukan telaahan terhadap dokumen rekomendasi peraturan menteri kelautan dan rancangan dokumen penerapan hukum adat dan program dan kebijakan perikanan nomor per. men program dan kearifan lokal untuk penerapan hukum adat tentang pemanfaatan pulau kebijakan pengelolaan wilayah pesisir. dan kearifan lokal untuk pulau kecil dan perairan penerapan hukum pengelolaan wilayah sekitarnya. adat dan kearifan pesisir. peraturan menteri kelautan dan lokal untuk perikanan nomor permen pengelolaan kp tentang peran serta dan wilayah pesisirmenteri kelautan dan materi sosialisasi kegiatan penyadartahuan terhadap sosialisasi dan hasil perikanan nomor per. men peran serta masyarakat sekitar kawasan evolusinya, dan tentang pemanfaatan pulau masyarakat dalam konservasi baik secara rekomendasi terkait pulau kecil dan perairan pengelolaan langsung maupun tidak metode dan upaya sekitarnya. wilayah laut, langsung. yang dapat dilakukan |b. peraturan menteri kelautan dan pesisir dan pulau pada lokasi untuk perikanan nomor permen pulau kecil pengelolaan wilayah kp tentang peran serta dan laut, pesisir dan pemberdayaan masyarakat dalam pulau pulau kecil. pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. jam) (output)menteri kelautan dan materi bimbingan kegiatan kepada masyarakat baik secara penyampaian perikanan nomor per. men teknis peran serta klasikal maupun praktik bimbingan teknis dan tentang pemanfaatan pulau masyarakat dalam lapangan. hasil evolusinya, dan pulau kecil dan perairan pengelolaan rekomendasi terkait sekitarnya. wilayah laut, metode dan upaya peraturan menteri kelautan dan pesisir dan pulau yang dapat dilakukan perikanan nomor permen pulau kecil pada lokasi untuk kp tentang peran serta dan pengelolaan wilayah pemberdayaan masyarakat dalam laut, pesisir dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.nyusun draft peraturan draft pedoman peraturan menteri kelautan dan peraturan dokumen pedoman umum dan norma, peraturan spk yang perikanan nomor per. men pedoman umum standar, prosedur dan kriteria. sudah disepakati para tentang pemanfaatan pulau dan norma, eselon dan siap pulau kecil dan perairan standar, prosedur, bahas lintas eselon sekitarnya. kriteria terkait lingkungan kementerian |b. peraturan menteri kelautan dan peran serta kelautan dan perikanan. perikanan nomor permen masyarakat dalam kp tentang peran serta dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan waktu volume batasan kriteria hasil acuan (jam) (output) wilayah laut, pengelolaan wilayah pesisir dan pesisir dan pulau pulau pulau kecil.lan organisasi sekretariat jenderal tini mam ley |
peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor permen kp tentang keprotokolnyelenggaraan keprotokolan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan acara resmi lingkungan kementerian kelautan dan perikanan perlu mengatur keprotokolan sesuai dengan peraturan perundang undangan:, bahwsudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengaturan penyelenggaraan keprotokolan lingkungan kementerian kelautan dan perikanan, sehingga perlu disempurnaklautan dan perikanan tentang keprotokolan:eprotokoljabat pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan negeri, karier dan jabatan organik dalam organisasi pemerintahandinas yang diatur secaraeselon adalah pimpinan sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat jenderal dan badan lingkungan kementerian kelautan dan perikanan,, unit pelaksana teknis adalah unit pelaksana teknis lingkungan kementerian kelautan dan perikanan. dan pimpinan unit kerja eselon lingkungan kementerian. pengaturan keprotokolan bertujuan: menunjang kelancaran kegiatan menteri dan pimpinan unit kerja eselon lingkungan kementerian, agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan suatu acara dapat berjalan tertib, lancar, rapi dan teratur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan cc. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan resmi. pengaturan keprotokolan meliputi mengaturlingkungan kementerian dan atau pimpinan unit eselonmeliputi: upacara, rapat: cc. kunjungan kerja, kunjungan tamu, dan jamuan resmi. c.g. biro umum. penyelenggaraan keprotokolan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh petugas protokol kementerian. penyelenggaraan keprotokolan pada unit kerja eselon lingkungan kementerian dilaksanakan oleh: biro umum,cc.penyelenggaraan keprotokolan pada unit kerja eselon sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh petugas protokol eselon petugas protokol eselon sebagaimana dimaksud pada dibentuk setiap unit eselon oleh penanggung jawab penyelenggara keprotokolan unit eselon yang bersangkutan. petugas protokol eselon sebagaimana dimaksud pada bertugas: membantu petugas protokol kementerian dalam penyelenggaraan keprotokolan acara resmi kementerian yang dihadiri atau melibatkan pimpinan unit eselon yang bersangkutan, menyelenggarakan keprotokolan lingkungan unit eselon bagi acara resmi yang dihadiri oleh pimpinan unit eselon bab iii acara resmi atau pimpinan unit kerja eselon yang memimpin acara resmi dimaksud. bab . bab tata tempat tata tempat sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi menteri dan pimpinan unit kerja: pejabat eselon dengan urutan sebagai berikut: sekretaris jenderal,, direktur jenderal kelautan, pesisir, dan pulau pulau kecil.cc. pejabat eselon dan atau pejabat lainnya. tata tempat dalam acara resmi yang dilaksanakan oleh kementerian dan atau oleh institusi lain baik pusat dan daerah ditentukan berdasarkan tingkatan menteri dan pimpinan unit organisasi lingkungan kementerian, pejabat negara, pejabat pemerintah, dan atau pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.: cc. pada : dan apabildalam hal memasuki kendaraan, pejabat yang mendapat tata urutan paling utama, akan mendapat perlakuan sebagai berikut: masuk pesawat terbang paling akhir dan keluar paling awal: masuk dan keluar kapal laut paling awal: masuk dan keluar mobil atau kereta api paling awal. isteri suami pimpinan unit organisasi yang mendampingi pimpinan unit organisasi dalam acara resmi, menduduki tempat sesuai dengan kedudukan pimpinan unit kerja eselon dalam hal pimpinan unit kerjaud, terdiri atas: hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan republik indonesia, hari besar nasional, dan hari . cc. hari ulang tahun lahirnya kementerian.petugas upacara, penetapan pejabat sebagai inspektur upacara, penetapan peserta: mimbar upacara, alat pengeras suara, korps musik dan atau musik:selaku inspektur upacara atau pejabat eselon yang ditunjuk apabila menteri berhalangan: inspektur upacara berhadapan dengan komandan upacara, pejabat eselon daatau tanpayang ada. bagian ketiga upacara bukan upacara bendera upacara bukan upacara bendera lingkungan kementerian, peresmian: pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan, kursus, seminar, lokakarya atau acara sejenis: wisudaupacara, saksi, rohaniwan: pembawa acara, petugas protokol: dirigen: naskah sambutan, ballpoint: il. standing pen: meja: map naskah: dan alat pengeras suara. susunan acara meliputi: menyanyikan lagu kebangsaan::: dan fl.yang berwenang pada unit kerja eselon masing masing.: rohaniwan, saksi,: sambutan pejabat yang melantik, petugas acara, il. petugas protokol: ballpoint: standing pen, oo. meja: manakah:pejabat yang mewakili:kepala unit pelaksana teknis, dan mitra kerja:, dan untuk . untuk upacara pelantikan pejabat eselon iii dan daerah yang diundang ditentukan oleheselon dan pejabat fungsional yang disetarakan dengan pejabat eselon ii,: untuk pelantikan pejabat eselon iii danementerian: pengambilan fl: sambutan pejabat yang melantik:, pejabat eselon eselon ii, eselon iii, dan kepala unit pelaksana teknis. kelengkapan upacara serah terima jabatan yang perlu disiapkan oleh unit kerja yang bersangkutan meliputi: pembuatan naskah berita acara serah terima jabatan: susunan acara, penyiapan undangan:, pejabat yang menyaksikan adalah: menteri untuk serah terima jabatan pejabat eselon sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal, dan atau kepala badan untuk serah terima jabatan pejabat eselon lingkungan unit kerja masing masing, dan atasan langsung pejabat yang bersangkutan, untuk jabatan pejabat eselon iii dan eselon eselon iv. pelaksanaan upacara serah terima jabatan eselon dan yang dipimpin oleh menteri serta eselon ii, eselon iii yang dipimpin oleh sekretaris jenderal dilakukan oleh biro kepegawaian dan dikoordinasikan unit kerja yang menangani keprotokolan kementerian. pelaksanaan . pelaksanaan upacara serah terima jabatan eselon iii dan eselon lingkungan direktorat jenderal, inspektorat jenderal dan atau badan dilakukan oleh sekretariat unit kerja masing masing:menteri mengenai waktu untuk meresmikan: susunan acara peresmian: cc. undangan peresmian, sambutan menteri: bahan materi atau substansi acara yang diperlukan menteri: tempat upacara peresmian dalam gedung, halaman, atas kapal atau tempat lain, cindera mata jika diperlukan, pembawa acara, petugas protokol, j .: penentuan bentuk peresmian: penentuan pejabat yang diundang dan yang mendampingi: penyusunan .jenis bahan yang dapat bertahan lama, untuk prasasti yang ditandatangani oleh menteriementerian, warna huruf disesuaikan dengan keadaan bahannya, dangan ukuran prasasti cm, dan atau dengan perbandingan dan bentuk dan redaksi prasascc.: sambutan menteri yang dilanjutkan dengan pernyataan peresmian, pembacaan do:. surat permohonan, susunan acara, cc. undangan, sambutan atau bahan menteri: tempat upacaraeselon yang ditunjuk, apabila peserta pendidikan kursus atau penataran pejabat eselon ii, pejabat eseloniii, cc.atau staf: dan menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan sifat dan cakupan seminar atau lokakaryayang ditunjuk sesuai dengan sifat dan cakupan seminar atau lokakarya, pejabat eselon yang ditunjuk, apabila peserta pendidikan atau kursus pejabat eselon ii, cc. pejabat eselon atau pejabat eselon iii yang ditunjuk, apabila peserta pendidikan atau kursus pejabat eselon iii: dan pejabat eselon iii atau pejabat eselon yang ditunjuk, apabila peserta pendidikan atau kursus pejabat eselon atau staf. dalam hal menteridalam hal direktur jenderal, inspektur jenderal dan atau kepala badan bertindak selaku pimpinan upacara pembukaan atau penutupan pendidikan, kursus, seminar atau lokakarya, persiapan dilakukan oleh unit kerja yang membidangi keprotokolan masing masing. upacara pembukaan pendidikan ataupenyematan.pelatihan, kursus,sambutan menteri pembukaan: laporan penyelenggaraan, sambutan menteriwisuda sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi upacara wisuda bagi lulusan sekolah tinggi perikanan, akademi perikanan dan sekolah usaha perikanan menengah lingkungan kementerian. upacara wisuda sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara terpadu. upacara wisuda sebagaimana dimaksud pada menteri atau pejabat yang ditunjuk bertindak selaku pemimpin upacara. kelengkapan upacara wisuda yang perlu dipersiapkan oleh unit kerja yang berkaitan meliputi: undangan acara wisuda untuk: wisudawan: orang tua . orang tua wisudawan, pejabat: dan undangan lainnya. sambutan menteri atau pejabat yang ditunjuk bertindak selaku pemimpin upacara, akomodasi dan transportasi darat, laut dan udara, tempat upacara, wisudawan, susunan acara, perwira upacara, petugas upacara, pembawa acara, petugas protokol, penyusunan tata tempat dan tata upacara, il. alat pengeras suara, dan kelengkapan lainnya yang diperlukan. upacara wisuda dilaksanakan dengan susunan acara sekurang kurangnya sebagai berikut: rombongan prosesi wisuda, upacara wisuda dimulai, cc. menyanyikan lagu kebangsaan, lagu hymne sekolah tinggi perikanan, akademi perikanan dan atau sekolah usaha perikanan menengah oleh paduan suara, laporan pendidikan: penghormatan umum kepada pemimpin upacara, pelantikan, pengalengan gordon dan penyerahan ijazah, sambutan menteri atau pejabat yang ditunjuk bertindak selaku pemimpin upacara, ungkapan selamat jalan dan lagu dari paduan suara, dan pembacaan doa. susunan acara dapat disesuaikan dengan kondiyang melibatkan menteri atau pejabat eselonementerian atau unit kerja yang terkait: pembuatan .ementerian: penyusunan tata tempat dan tata upacara, alat pengeras suara, ballpoint: standing pen:: pihak atau pejabat lingkungan kementerian kelautan dan perikanancc. bendera negara ditempatkan sebelah kanan menteri negara asing, sedangkan bendera besar:ambutan menteri:acara pemakaman sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pemakaman bagi pejabat eselon dan: pemimpin pemberangkatan jenazah: perwira upacara pemberangkatan jenazah: pengusung jenazah, pengawal jenazah: pembawa . pembawa foto almarhum atau almarhumah, pembawa karangan bunga: pembawa acara, petugas protokol, kereta merta, penunjuk jalan (pengawalan):kelengkapan lain yang diperludan pejabat eselon:: penghormatan kepada jenazah, cc. pemberangkatan jenazah: dan pada saat jenazah dikeluarkan dari rumah duka hadirin: pemimpin upacara, perwira upacara, petugas rohaniwan, pengusung jenazah, fl. pengawal jenazah, pembawa foto almarhum atau almarhumah, pembawa karangan bunga: ii.dalam . dalam upacara pemakaman yang bertindak sebagai pemimpin upacara adalah: menteri atau pejabat eselon yang ditunjuk apabila yang meninggal dunia pejabat eselon dan pejabat eselon atau yang mewakili,unit kerja yang bertanggung jawab terhadap persiapan dan pelaksanaan pemakaman ditentukan sebagai berikut: dalam hal almarhum atau almarhumah adalah pejabat eselon dan yang bekerja lingkungan sekretariat jenderal, maka yang, dan dalam hal almarhum atau almarhumah adalah pejabat eselon dan yang bekerja lingkungan direktorat jenderal, inspektorat jenderal atau badan, maka yang mengkoordinir pelaksanaan persiapan pemakaman secara kedinasan adalah sekretariat lingkungan unit organisasi masing masing: para petugas upacara telah siap posisi masing masing, jenazah tiba tempat pemakaman tempatkan atas liang lahat:: pembukaan: pembacaan riw hidup: pembacaan surat keputusan kenaikan pangkat jika ada, prosesi penguburan sesuai dengan agama yang dianut almarhum atau almarhumah, penurunan jenazah liang lahat::: alat pengeras suara, penyusunan tata tempat dan tata upacara: kementerian:ementerian atau pakaian lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam menghadiri upacara bendera. peserta upacara mengenakan pakaian seragam kopi, celana panjang atau rok berwarna biru dan peci hitam atau pakaian lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam menghadiri upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil. cc. pimpinan upacara, para saksi, dan para undangan mengenakan pakaian sipil lengkap psl):: pimpinan upacara dan para saksi, berpakaian sipil lengkap psl):: dan undangan berpakaian dinas harian pdh). fl. pakaian yang dikenakan untuk upacara serah terima jabatan menteri dlengkap psl): dan istri pejabatpakaian yang digunakan untuk upacara serah terima jabatharian psh): dan istri pejabat yang diundang dan yang dilantik berpakaian nasional, sedangkan suami berpakaian sipil harian psh). pakaian yang dikenakan untuk upacara serah terima jabatan pejabat eselon iii dan eselon iv, untuk pejabat yang melakukan serah terima jabatan, pejabat yang menyaksikan dan undangan berpakaian dinas harian pdh). pakaian guyang disesuaikan dengan lokasi dan kondisi tempat acara peresmian. pakaian yang dikenakan dalam upacara wisuda adalah pakaian sipil lengkap psl)i: cc. penghormatan kepada jenazah, dan bentuk penghormatan laipimpinan, rapat koordinasi nasional, rapat . rapat koordinasi teknis, rapat antarkementerian, rapat staf, dan rapat lainnya. rapat pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan sekurang kurangnya dalam satu bulan sekali atau sesuai kebutuhan atau permintaan pimpinan. kelengkapan rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada disiapkan oleh unit kerja yang bersangkutan meliputi: undangan kepada semua pejabat eselon bahan rapat pimpinan sejumlah eselon yang dipersiapkan oleh unit kerja masing masing, ruanganrapat pimpinan dipimpin oleh menteri atau pejabat eselon yang ditunjuk menteri. rapat pimpinan diikuti oleh pejabat eselon dan atau pejabat eselon ii, dan sebagai ditulis adalah kepala unit kerja yang membidangi keprotokolan sekretariat jenderal atau pejabat yang ditunjuk. dalam keadaan tertentu, sesuai petunjuk menteri dapat dilaksanakan rapat pimpinan terbatas yang dipimpin oleh sekretaris jenderal atau pejabat eselon lainnya atau sesuai arahan menteri. rapat koordinasi nasional kementerian sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan dalam satu tahun sekali. guna kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi nasional kementerian sebagaimana dimaksud pada menteri dapat membentuk panitia rapat koordinasi nasional kementerian. kelengkapan rapat koordinasi nasional kementerian sebagaimana dimaksud pada disiapkan oleh panitia meliputi: undangan: bahan rapat kerja, cc. pembawa acara, petugas protokol: pembaca doa, ditulis: susunan acara, narasumber, cindera mata . ii. cindera mata, buku panduan rapat koordinasi nasional: papan namajabatan peserta, il. penyusunan tata tempat dan tata upacara, dan kelengkapan lainnya yang diperlukan. rapat koordinasi nasional kementerian dipimpin oleh menteri, dengan peserta rapat kerja adalah: para pejabat eselon lingkungan kementerian, para pejabat eselon lingkungan kementerian: cc. para kepala dinas kelautan dan perikanan propinsi, para kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten kota yang ditunjuk: para kepala unit pelaksana teknis lingkungan kementerian, dan mitra kerja. susunan acara pembukaan rapat koordinasi nasional kementerian sekurang kurangnya adalah sebagai berikut: pembukaan: menyanyikan lagu kebangsaan, cc. laporan ketua penyelenggara, sambutan menteri yang dilanjutkan pernyataan pembukaan, dan ramah tamah. susunan acara dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. rapat kerja teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan rapat yang diselenggarakan oleh unit kerja eselon lingkungan kementerian untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja masing masing serta program kerja yang akan datang. kelengkapan rapat kerja teknis sebagaimana dimaksud pada disiapkan oleh unit kerja yang bersangkutan meliputi: undangan, bahan rapat: tata letak, susunan acarapembukaan rapat kerja teknis adalah sebagai berikut: pembukaan: menyanyikan lagu kebangsaan, cc. laporan sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal dan atau kepala badan: sambutan menteri apabila dibuka oleh menteri, dan ramah tamah. . rapat antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan rapat yang diselenggarakan kementerian dengan melibatkan kementerian lainnya sesuai dengan kebutuhan. kelengkapan rapat antarkementerian sebagaimana dimaksud pada disiapkan oleh unit kerja yang bersangkutan meliputi: undangan: bahan rapat: cc. tata letak:rapat antar kementerian adalah sebagai berikut: pembukaan, penyampaian sambutan, pelaksanaan rapat antar kementerian, dan penutup. susunan acara dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. rapat staf sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diselenggarakan sekurang kurangnya dalam satu minggu sekali atau sesuai kebutuhan. pelaksanaan rapat staf sebagaimana dimaksud pada diatur oleh pimpinan unit kerja masing masing. penyelenggaraan rapat lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang adadaerah yang akan dikunjungi:: pengurusan dan pengaturan tiket: pejabat pendamping: bahan .dinas yang menangani urusan kelautan dan perikanan,kementerian, berkoordinasi dengan pihak terkait baik itu pusat maupun daerah, dan unit kerja yang bersangkutan, berkoordinasi dengan pihak terkait baik pusat maupun daerah apabila kunjungan kerja tersebut dilakukan oleh pejabat eselon acara kunjungan kerja, setelah disetujui oleh menteri disampaikan oleh unit kerja yang menangani keprotokolan kementerian disampaikan kepada pemerintah daerah untuk persiapan pelaksanaan daerah. acara kunjungan kerja, setelah direkomendasikan oleh pejabat eselon oleh unit kerja yang menangani keprotokolan kementerian disampaikan kepada pemerintah daerah. penyiapan bahan untuk kunjungan kerja dilakukan oleh unit kerja eselon terkait dan berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani kehumasan kementeriancc:: permohonan .kementerian terkait acara kunjungan resmi luar negeri meliputi: tiket dan rute perjalanan, akomodasi: cindera mata, dan kelengkapan lain yang diperlukan. penyiapan ke lingkungan kementeriancc. kunjungan tamu dalam negeringaturan tempat duduk, cindera mata, dan kelengkapan lain yang diperlukan. dalam . dalam hal penerimaan tamu resmi luar negerilaku: pejabat pendamping selama kunjungan indonesia, fl. pengawalan selama kunjungan indonesia, berkoordinasi dengan kepolisian republik, dan cindera matakementerian untuk kunjungan tamu merupakan tamu menteri, dan unit kerja yang menangani keprotokolan unit: dan koordinasi dengan kementerian luar negeri dan unit kerja lain.dengan menteri::menterimenteri berlangsung pukulundangan: dan silaturahmi dilakukan dalam rangkaian merayakan hari besar keagamaan. untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggarkementerian meliputi: membuat daftar pejabat yang diundang untuk dimintakan persetujuan menteri: menyiapkan undangan, memesan tempat dan mengatur menu makanan yang akan disajikan dengan persetujuan menteri: khusus untuk makan siang dan makan malam diatur duduk sesuai dengan jabatan atau kedudukan yang mengundang dan yang diundang, susunan acara, sambutan . sambutan: cindera mataacara jamuan resmi sebagaimana dimaksud dalam ditentukan sebagai berikut: dalam hal menteri atau pejabat eselon bertindak sebagai tuan rumah, pejabat yang paling dihormati duduk berhadapan dengan menteri pejabat eselon atau duduk disebelah kanan dan diapit oleh pejabat republik indonesia yang paling senior, apabila dalam jamuan resmi, menteri pejabat eselon dan tamunya hadir beserta istri, tata duduk diatur berselang seling antar pria dan wanita yaitu istri menteri duduk sebelah kanan tamu yang dihormati, sedangkan istri tamu yang dihormati duduk sebelah kanan menteri: pada acara makan siang atau makan malam pengaturan tempat duduk wanita tidak boleh ditempatkan ujung mejaacara bidangharusmenteri, sekretaris jenderal dan pejabat negara baik sipil, militer maupun kepolisian. selain pengamanan secara terbuka, pengamanan terhadap menteri atauunit kerja masing masing. bab xii pembinaan pembinaan keprotokolan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung pada unit unit kerja yang menangani keprotokolan kementerianumum. bab xi, ditentukan sebagai berikut: pejabat fungsional golongan iv e setara dengan pejabat eselon pejabat fungsional golongan iv d, pejabat resmi lainnya, mantan pejabat eselon tokoh masyarakat tertentu, pimpinan organisasi masyarakat, setara dengan pejabat eselon ii: pejabat fungsional golongan iv b dan iv c, mantan pejabat eselon dan mantan kepala unit pelaksana teknis sektor kelautan dan perikanan setara dengan pejabat eselon iii: pejabat . pejabat fungsional golongan iii d dan iv a setara dengan pejabat eselon iv. penyetaraan hanya untuk acara acara tertentu, yang dalam pelaksanaannya ditentukan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan. bab xivvape cal sekretaris bendera| anung cahyono lidancal sekretaria2pz hukum dan organisasientuk dan redaksi prasasti bentuk dan redaksi prasasti menteri dengan rahmat tuhan yang maha esa perpustakaan kementerian kelautan dan perikanan dies ikan oleh menteri kelautan dan perikanan sharif sutardjo jakarta, januari bentuk dan redaksi prasasti pejabat eselon dengan rahmat tuhan yang maha esa perpustakaan kem entertain kelautan dan perikanan dies ikan oleh sekretaris jenderal kem entertain kelautan dan perikanan syarief widjaja jakarta,m nung cahyono rasing duta besar menteri kelautan dan perikanansekretaris senoegy, ji) anung cahyono siksudah tidak sesuai lagi dengan perkembangnas ruang lingkup,gubernur pengawasan intern atas pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan yang ditugaskan dan reviy a22015 aliran sesuai aslinya kepala bio hukum dan organisasi, kal tes ist anna xg kah yusuf rawa laporan kemajuan pelaksanaan program kegiatan tahun . satker: demon provinsi: tp: kab kota: program kegiatan satuan paparan lokasi target waktu permasalahan keterangan wan ema per oa. . tanggal bulan tahun) kepala pengguna anggaran satker. nama: nip: menteri kelautan dan perikanan republik indonesia yla2 s aliran sesuai aslinya asap kan kepala bio hukum dan organisasi, ttd ama sharif sutardjo sekretariat innagatur pedoman perhitungan kebutuhmerupakan acuan dalam menyusun kebutuhan jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkapproduksi perikanan tangkap, denganmaksud dan tujuan maksudndapatkan jumlah dan susunan jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkapproduksi perikanan tangkapkebutuhan jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap adalah jumlah dan jenjang jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang memiliki ruang lingkup terkait pengelolaan produksi perikanan tangkap agar mampu melaksanakan tugas pokokproduksi perikanan tangkap umum pengangkatan pns dalam jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkapdapat terjadi karena kebutuhan jabatan fungsional penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan pengelola produksi perikanan tangkapproduksi perikanan tangkapr keterangan: wpk waktu penyelesaian uraian kegiatan dalam (satu) tahunmenggunakan rumus sebagai berikut: akt:produksi perikanan tangkap adalah sebagai berikut: pengelola produksi perikanan tangkap pertama ahli pertama, pangkat penata muda iii a) sampai dengan penata muda tingkat ml b) .250x pengelola produksi perikanan tangkap muda ahli muda, pangkat penata iii c) sampai dengan penata tingkat (iii d) per jenjang pengelola produksi perikanan tangkap madya ahli madya, pangkat pembina iv a) sampai dengan pembina utama muda iv c) dan. cara penghitungan kebutuhan jabatan untuk setiap jenjang jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkapp3t ppo keterangan: kebutuhan p3t jumlah pengelola produksi perikanan tangkap masing masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkapproduksi perikanan tangkapfungsional pengelola produksi perikanan tangkap pertama ahli pertama waktu waktu angka kong penyelesaian volume kegiatan penyelesaian unsur sub unsur uraian pegiat utan kredit tanta butir dalam (satu) volume akb) kt) kegiatan tahun 1v) kegiatan wpk) wpv) sehebat pence melaksanakan menyusun rencana kegiatan rencana bolaan persiapan pengelolaan produksi perikanan tahunan produksi pengelolaan tangkap tahunan sebagai anggota perikanan tangkap produksi perikanan menyiapkan bahan penyusunan tangkap rencana kerja kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap bulanan: rencana menyusun rencana kerja bulanan sebagai anggota tahunan: loh data data inn kegiatan bidang: pengelolaan sumber daya ikan dokumen sdi) persiapan perencanaan kegiatan kapal perikanan dan alat dokumen penangkapan ikan persiapan perencanaan kegiatan pengelolaan pelabuhan dokumen perikanan persiapan perencanaan kegiatan pengendalian penangkapan dokumen ikan persiapan perencanaan kegiatan keteladanan dokumen persiapan perencanaan kegiatan melaksanakan melakukan verifikasi, validasi, analisis status pengolahan, dan analisis data dalam dan peng rangka pengelolaan sdi melalui: alokasi sdi log book penangkapan ikan laporan hasil pengolahan dan analisis observer laporan hasil pengolahan dan analisis catch documentation scheme laporan cds) hasil pengolahan dan analisis pemain melalui: implementasi indikator laporan ecosystem approach fisheries hasil management eaf) implementasi ekosistem perairan pedalaman implementasi indikator eaf laporan laut teritorial dan perairan hasil kepulauan implementasi melaksanakan kerja sama laporan pengelolaan sdi dalam forum hasil pendaftaran kapal ikan indonesia pendaftaran indian ocean tuna commission ioc) commission for the conservation southern buletin waktu waktu angka kong penyelesaian volume kegiatan penyelesaian unsur sub unsur uraian pegiat masa kan kredit tanta butir dalam (satu) volume akb) kt) kegiatan tahun 1v) kegiatan wpv) she peta tuna cast) western and central pacific fisheries commission cpfc) melaksanakan penyusunan laporan produktivitas kapal perikanan melaksanakan menyusun telaah teknis kebijakan dokumen analisis penangkapan ikan ekosistem telaah teknis pemanfaatan perairan pedalaman dan perairan sdi umum daratan berdasarkan berkelanjutan penggunaan alat penangkapan ikan melaksanakan penyusunan rekomendasi teknis untuk: mesin bantu penangkapan ikan naskah rekomendasi teknis alat bantu penangkapan ikan naskah rekomendasi penerbitan sertifikat awak kapal naskah perikanan rekomendasi penerbitan sertifikat kelaikan naskah penanganan dan penyimpanan rekomendasi ikan penerbitan kartu nelayan naskah rekomendasi peningkatan kompetensi naskah nelayan rekomendasi melakukan pemeriksaan dokumen rekomendasi menyusun konsep kerangka acuan konsep kerja bidang pengendalian kerangka penangkapan ikan acuan kerja melaksanakan melakukan identifikasi dalam laporan analisis rangka penataan sentra nelayan hasil dukungan identifikasi usaha perikanan tangkap melaksanakan melakukan evaluasi bidang evaluasi dan pengelolaan pelabuhan perikanan: pelaporan pemeriksaan kelengkapan laporan dokumen kapal perikanan penerbitan surat tanda bukti laporan lapor kedatangan kapal perikanan seblak) penerbitan surat tanda bukti laporan lapor keberangkatan kapal perikanan seblak) pelaksanaan entry data melalui laporan sistem pusat informasi pelabuhan perikanan pipa) penggunaan lahan dan fasilitas laporan pelabuhan perikanan melakukan supervisi bidang pengelolaan pelabuhan perikanan: pengusahaan dan pelayanan laporan pelabuhan perikanan supervisi penerapan sistem informasi dan laporan penguatan keterpaduan supervisi pelabuhan perikanan jumlah formasi p3t wpv pembulatan p3t pertama ahli peruda ahli muda waktu waktu urat seruyan amar pet penyet8sea pengelola pelaksana menyusun rencana kegiatan rencana lain kan pengelolaan produksi tahunan produksi persiapan perikanan tangkap tahunan berikan pengelolaan sebagai anggota produksi tangkap perikanan menyiapkan bahan tangkap penyusunan rencana kerja kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap bulanan: rencana menyusun rencana bulanan kerja sebagai ketua triwulan: rencana menyusun rencana triwulan kerja sebagai anggota pelaksana melaksanakan penyusunan konsep kan analisis konsep profil untuk tematik profil status dan perairan pedalaman pengalokasian melaksanakan identifikasi sdi dalam rangka pengelolaan sdi: kondisi ekosistem laporan perairan pedalaman hasil identik asi kondisi habitat laporan penting sdi laut hasil teritorial dan perairan identik kepulauan asi menyusun konsep pedoman konsep teknis pelaksanaan pedoman penyebaran ikan menyiapkan materi dan konsep keikutsertaan dalam materi pertemuan organisasi dan pengelolaan perikanan laporan regional regional fisheries keikut management organizations sertaan romo), berupa pertemuan tahunan, working group meeting, dan scientific committee pelaksana menyusun telaahan teknis dokumen kan analisis kebijakan musim telaah pemanfaatan penangkapan ikan teknis sdi perairan pedalaman dan berkelana perairan umum daratan juta melaksanakan penyusunan rekomendasi teknis untuk: kapal perikanan naskah rekaman dasi teknis mesin induk kapal naskah perikanan rekaman dasi teknis instalasi sistem naskah refrigerasi kapal rekaman perikanan dasi teknis design alat naskah penangkapan ikan rekaman dasi design pengawasan kapal naskah perikanan rekaman dasi waktu waktu gram kecaman anata kon pena nmr peelepenerbitan buku kapal naskah perikanan rekaman dasi melakukan supervisi: loe inspeksi laporan pembongkaran ikan supervisi penerapan cara laporan penanganan ikan yang supervisi baik pib) penerbitan sertifikat laporan hasil tangkapan ikan supervisi shi) melakukan penyusunan rekomendasi usaha penangkapan ikan untuk: alokasi kapal rekaman perikanan dan alat dasi penangkapan ikan peringatan, rekaman pembekuan, dan dasi pencabutan perizinan usaha perikanan tangkap (lenengangerampan "|| poo rancangan persetujuan: alokasi surat izin konsep usaha perikanan per sup) tujuan lol sisi siki surat izin konsep pemasangan rumpon sir (sir) melakukan penyusunan rekaman rekomendasi hasil dasi pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan untuk penerbitan sisi dan siki pelaksana melaksanakan penilaian laporan kan analisis performance alat penilaian dukungan penangkapan ikan usaha melaksanakan pengawasan laporan peri nan konstruksi pembangunan kegiatan tangkap atau pengembangan pengen pelabuhan perikanan dalam alian rangka pengendalian sesuai dengan standar pengelolaan pelabuhan perikanan kebutuhan laporan perlindungan analisis keselamatan nelayan diversifikasi usaha laporan keluarga nelayan analisis kan evaluasi rancangan persetujuan dokumen dan sup surat izin pelaporan melakukan evaluasi nan pemeriksaan teknis laporan dan autis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, serta alat bantu penangkapan ikan waktu waktu uraian kegiatan angka ns pen pes unsur sub unsur (ditentukan berdasarkan kredit tanta satu) unsur utama) ab) butir (satu) tahun volume pegiat vv) kegiatan wpv) pemanduan kapal laporan perikanan penanggulangan laporan pencemaran dan pemadaman kebakaran kinerja operasional laporan pelabuhan perikanan penerapan pib laporan pelabuhan perikanan melakukan supervisi laporan bidang perizinan perikanan supervisi tangkap melakukan supervisi bidang: pembangunan dan laporan pengembangan supervisi pelabuhan perikanan pengendalian dan laporan pengelolaan dampak supervisi lingkungan pelabuhan perikanan pelaksanaan laporan kesyahbandaran supervisi pelabuhan perikanan melakukan penyusunan materi materi pembangunan zona kembang integritas wilayah bebas nan korupsi wbk) wilayah zona birokrasi bersih melayani integritas bbm) (wbk bbm jumlah formasi p3t wpv pembulatan p3t ahli mudadya ahli madya waktu waktu uraian kegiatan angka kong mena pakan yen pen unsur sub unsur (ditentukan berdasarkan kredit tanta unsur utama) (ak) butir dalam (satu) volume pegiat tahun iv) kegiatan kk) wpv) pengelolaan pelaksana menyusun rencana rencana produksi kan persiapan kegiatan pengelolaan tahunan rekanan pengelolaan produksi perikanan produksi tangkap tahunan sebagai perikanan anggota tangkap menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap bawaan ooo poo menyusun rencana rencana kerja triwulan sebagai ketua menganalisa data data dan informasi taman menyusun rencana rencana kerja tahunan sebagai anggota menganalisa data data dan informasi pelaksana melaksanakan penyusunan konsep kan analisis konsep profil kerajaan profile status dan perikanan tangkap pengalokasian wilayah pengelolaan sdi perikanan negara republik indonesia wppnri melaksanakan penyusunan konsep materi teknis dalam rangka: rapat kerja teknis konsep petugas data log book materi penangkapan ikan teknis rapat kerja teknis konsep observer atas kapal materi penangkap ikan teknis nan skala prioritas lokasi laporan pengelolaan sdi hasil identik asi skala prioritas lokasi laporan pengelolaan sdi hasil laut teritorial dan identik perairan kepulauan asi ann dana daa pedoman teknis: pembuatan rumah konsep ikan pedoman mad mia mania ikan pedoman ikan pedoman observer atas kapal konsep penangkap ikan pedoman melakukan penyusunan konsep konsep peluang alokasi usaha perikanan tangkap wppnri melakukan penyusunan rekaman rekomendasi peluang dasi alokasi usaha penangkapan ikan pusat dan daerahpelaksana melaksanakan penyusunan naskah kan analisis rekomendasi teknis untuk rekaman pemanfaatan penerbitan sertifikat dasi sdi lembaga kompetensi awak berkelanjutan kapal perikanan melakukan penyusunan rekaman rekomendasi intensifikasi dasi pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan melakukan kajian bidang laporan pengendalian penangkapan kajian ikan pelaksana menyusun rancangan konsep kan analisis pembentukan kelembagaan dukungan pengelolaan sdi setiap usaha wppnri perikanan menyusun rencana konsep tangkap pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan melaksanakan pembuatan prototype: kapal perikanan prototype kapal berikan alat penangkapan prototype ikan alat penang kapan ikan menyusun kerangka acuan kerja untuk: studi kelayakan dokumen pembangunan dan kerangka pengembangan acuan pelabuhan perikanan kerja kajian rencana induk dokumen pembangunan dan kerangka pengembangan acuan pelabuhan perikanan kerja kajian desain rinci dokumen (detail design) kerangka pembangunan dan acuan pengembangan kerja pelabuhan perikanan pengawasan dokumen pembangunan atau kerangka pengembangan acuan pelabuhan perikanan kerja kajian pengelolaan dokumen dan pengembangan kerangka informasi pelabuhan acuan perikanan kerja pengembangan dokumen sistem perizinan kerangka perikanan tangkap acuan kerja studi penataan sentra dokumen nelayan kerangka acuan kerja rencana induk dokumen penataan sentra kerangka nelayan acuan kerja desain rinci (detail dokumen design) penataan kerangka sentra nelayan acuan kerja melaksanakan studi laporan kelayakan pembangunan studi dan pengembangan layak pelabuhan perikanansanakan kajian dalam rangka penyusunan: desain rinci laporan pembangunan dan hasil pengembangan kajian pelabuhan perikanan pengelolaan dan laporan pengembangan hasil informasi pelabuhan kajian perikanan melakukan penyusunan rekor dokumen pelaksanaan ndash pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan melakukan kegiatan laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengen pengembangan pelabuhan alian perikanan sesuai dengan standar pengelolaan menyusun sistem laporan manajemen mutu tata operasional pelabuhan perikanan berbasis standar nasional atau internasional naa analisis: maan mad nelayan analisis pemanfaatan aset laporan nelayan dalam rangka analisis penguatan usaha nelayan pendanaan usaha laporan nelayan melalui analisis lembaga keuangan manfaat kerja sama laporan kemitraan usaha analisis nelayan nilai ekonomi laporan pelabuhan perikanan analisis kan evaluasi dan pelaporan penerbitan sup laporan sisi siki sir pe pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan pungutan perikanan alokasi kapal laporan perikanan dan alat penangkapan ikan kegiatan usaha laporan perikanan tangkap atau penangkapan ikan atau pengangkutan ikan melakukan evaluasi pelaksanaan: penerbitan surat laporan persetujuan berlayar spb) pelabuhan perikanan pengesahan laporan perjanjian kerja laut pkl) penerbitan shi laporan pelabuhan perikanan kesiapan laporan pelaksanaan penerapan port state measure psm): pengelolaan sdipengendalian materi penangkapan ikan teknis kajian teknis panduan teknis pedoman teknis naskah arkade mis profil peta saksi ahli pengelolaan materi pelabuhan perikanan teknis kajian teknis panduan teknis pedoman teknis naskah arkade mis profil peta saksi ahli keteladanankapal perikanan, alat materi penangkapan ikan, teknis dan awak kapal kajian perikanan teknis panduan teknis pedoman teknis naskah arkade waktu waktu uraian kegiatan aroma kong penyelam lum penyet unsur sub unsur (ditentukan berdasarkan kredit tanta sat unsur utama) akb) k4) butir dalam (satu) volume pegiat tahun iv) kegiatan wpk) wpv) mis profil peta saksi ahli penyusunan wilayah laporan kerja dan dendam pengoperasian ringan pelabuhan perikanan kopi) perencanaan laporan pembangunan dan dendam pengembangan ringan pelabuhan perikanan jumlah formasi p3t wpv pembulatan p3t ahli madyutama ahli utama waktu angka kong penyelia kegiatan penyelam unsur sub unsur perda akan unsur utama) kredit tanta saran butir dalam akb) kt) kegiatan (satu) tahun wpk) vj kegiatan wpv pengelola pelaksana menyusun rencana kegiatan rencana produksi kan pengelolaan produksi perikanan tahunan tangkap persiapan tangkap tahunan sebagai ketua pengelolaan produksi menyiapkan bahan penyusunan rencana perikanan rencana kerja kegiatan tahunan tangkap pengelolaan produksi perikanan tangkap tahunan sebagai ketua pelaksana melaksanakan penyusunan kan analisis konsep materi teknis: status dan forum koordinasi konsep pengalokasian sdi pengelolaan perikanan materi tangkap perairan teknis pedalaman kongres nasional konsep penangkapan ikan materi teknis cc. workshop data log book konsep penangkapan ikan materi teknis workshop data hasil konsep pemantauan atas kapal materi perikanan teknis melaksanakan penyusunan konsep dokumen rencana pengelolaan perikanan rpp): ekosistem perairan konsep pedalaman dokumen rpp wppnri konsep dokumen rpp jenis ikan konsep dokumen rpp menyusun konsep pedoman teknis: penerapan eaf konsep pedoman kriteria alokasi kuota dan konsep collective action policy pedoman subsidi perikanan positif konsep untuk mendukung usaha pedoman perikanan tangkap berkelanjutan pemantauan dan evaluasi konsep pengelolaan sdi pedoman melaksanakan kerja sama konsep pengelolaan sdi dalam forum hasil pengkajian kesesuaian antara kajian resolusi romo dengan legislasi nasional pelaksana melakukan kajian bidang laporan kan analisis pengendalian penangkapan ikan kajian manfaat sdi berkelana juta pelaksana melaksanakan kajian penataan laporan kan analisis sentra nelayan kajian dukungan penataan usaha sentra perikanan nelayan tangkap waktu waktu volume penyelam angka kong penyelam kegiatan xo| unsur susunsur urat gua tukan resin sara manapun dalami. saran akb) kt) kegiatan (satu) tahun wpk) kegiatan wpv) melaksanakan kajian: aia penyusunan rencana induk laporan pembangunan dan hasil pengembangan pelabuhan kajian perikanan potensi jenis penerimaan laporan negara bukan pajak hasil pnb) pendapatan asli kajian daerah (pad) unit pelaksana teknis atau unit pelaksana teknis daerah bidang perikanan tangkap kondisi ekosistem perairan laporan pedalaman hasil kajian kondisi habitat penting sdi laporan laut teritorial dan hasil perairan kepulauan kajian skala prioritas lokasi laporan pengelolaan sdi perairan hasil pedalaman kajian skala prioritas lokasi laporan pengelolaan sdi laut hasil teritorial dan perairan kajian kepulauan persetujuan prinsip rekaman penggunaan lahan dasi dan atau bangunan pelabuhan perikanan skala prioritas rekaman pembangunan atau dasi pengembangan pelabuhan perikanan produktivitas usaha nelayan laporan analisis tingkat pendapatan nelayan laporan analisis pelaksana melakukan evaluasi pengelolaan kan sdi: evaluasi penilaian indikator (eaf) laporan penilaian pelaporan inisiasi penyusunan kajian laporan stok sdi hasil inisiasi penghitungan alokasi sdi laporan wppnri penghulu ngan penyusunan konsep laporan peluang alokasi usaha perikanan tangkap wppnri penyusunan rekomendasi rekaman peluang alokasi usaha dasi penangkapan ikan pusat dan daerah penyusunan produktivitas laporan kapal perikanan pelaksanaan pelayanan laporan perizinan usaha perikanan tangkap melakukan evaluasi pengelolaan pelabuhan perikanan: pembentukan kelembagaan laporan pelabuhan perikanan penetapan klasifikasi laporan pelabuhan perikanan angka kong penyelam kegiatan xo| unsur unsur uraian kegiatan (ditentukan redir aware saawsume dalami. saran akb) kh) kegiatan (satu) tahun wpk) kegiatan wpv) penerapan rencana induk laporan pelabuhan perikanan nasional jumlah formasi p3t wpv pembulatan p3t ahli ukebutuhan jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap penentuan jumlah kebutuhan jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkapproduksi perikanan tangkap. bab iii tata cara pengusulan kebutuhan jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap kebutuhan jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkapbab penutup pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkapns dalam melaksanakan tugas bidang pengelolaan produksi perikanan tangkap. menteri kelautan dan perikanan, ttd. susi pudjiastuti salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum dan organisasi, (senen engan ng. #rini |
peraturan menteri kelautan dan peri kanan republik indonesia nomor per.o6aa. bahwa dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan energi bidang kelautan dan perikanan, diperlukan permodalan yang terutama berasal dari perbankan nasional dengan subsidi bunga dari pemerintah: bahwa dalam rangka peningkatan pemanfaatan permodalan dari perbankan nasional dengan lebih lancarkredit ketahanan pangan dan energi dengan keputusan menter,memutuskan: menetapkan: peraturan menteri kelautan dan perikanan tentang pedoman pelaksanaan kredit ketahanan pangan dan energi bidang kelautan dan peri kanan. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: program ketahanan pangan bidang kelautan dan perikanan, yang selanjutnya disebut pkp,ebuebut dkk, adalah rencana kebutuhan kredit kelompok dalam rangka pkp, untuk (satu) periode tertentu, yang disusun melalui musyawarah anggota kelompok yang berisikan program kelompok dan satuan biaya yang dibutuhkan, serta dilengkapi dengan rencana pembayaran kembali kredit yang akan diperoleh. sjid biro hukum dan organisasi dkpebut kub, adalah kelompok usaha bidang penangkapan ikan yang terdiriebut pondokan, adalah kelompok usaha bidang pembudidayaan ikan sejenis yang terdiri minimal (sepuluh) pembudidaya ikan. unit pelayanan pengembangan, yang selanjutnya disebut upp, adalah organisasi usaha pondokan tingkat kabupaten kota yang anggotanya terdiri atas seluruh pondokan, dan ditetapkan berdasarkan keputusan bupati walikcalon peserta kkp e adalah nelayan atau pembudidaya ikan yang memenuhi kriteria untuk dapat menjadi peserta kkp e yang dkk nya telah disetujui oleh pejabat yang diberi kuasa oleh dinas teknis setempat. peserta kkp e adalah calon peserta kkp e yang telah disetujui oleh bank pelaksana sebagai peserta kkp ekoperasi yang berbadan hukum dan memiliki usaha bidang penangkapan atau pembudidayaan ikan. sjid biro hukum dan organisasi dkp tenaga pendamping adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat dinas setempat untuk membantu penyusunan dkk. bank pelaksana adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalamyang membidangi kelautan dan perikanan provinsi atau kabupaten kota. menteri adalah menteri yang bertanggung jawab bidang perikanan. bab usaha yang biayanila, gurame, patin, lele, kerapu macan, ikan mas, dan pengembangjaring apung, dan peralatan, serta sarana pembudidayaan ikan lainnya. bab iii bank pelaksana pendanaan kkp e berasal dari bank pelaksana. tugas dan kewajiban bank pelaksana: menyediakan dan memberikan kkp e sesuai kesepakatan dalam pkp: membantu mengawasi penggunaan dan pengembalian kredit: sjid biro hukum dan organisasi dkp memberikan pembinaan dan mewajibkan kepada cabang bank pelaksana daerah untukteknis terkait selambat lambatnya tanggal (sepuluh) pada bulan berikutnya: dan menyampaikan laporan setiap tiga bulan secara periodik perkembangan penyaluran dan pengembalian kkp e yang dikelolanya kepada menteri dengan tembusan kepada sekretaris jenderal departemen kelautan dan perikanan dan direktur jenderal selambat lambatnya tanggal (lima belas) pada bulan berikutnya. bab persyaratan calon peserta kkp e persyaratan calon peserta kkp e bidang penangkapan ikan: memiliki identitas diri: merupakan anggota kub: nelayan yang mendaratkan dan menjual hasil tangkapan melalui pangkalan pendaratan ikan: memiliki usaha penangkapan dengan menggunakan kapal berukuran kurang dari (tiga puluh) gross tonnage (gt) dengan alat penangkap ikan yang sesuai dengan ketentuan yang berlakukub calon peserta kkp e: kelompok telah terdaftar pada dinas: memiliki anggota yang melaksanakan usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap pancing, jaring dan pukat, beserta turunannya: memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ad art): mempunyai pengurus yang aktif minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan mendapat pengukuhan dari pejabat yang berwenangpersyaratan calon peserta kkp e bidang pembudidayaan ikan: memiliki identitas diri: merupakan anggota pondokan: sjid biro hukum dan organisasi dkp memiliki lahan usahaketahui oleh kepala desa setempatpondokan calon peserta kkp e: merupakan anggota upp serta terdaftar pada dinas, mempunyai anggota yang melaksanakan usaha pembudidayaan ikan dengan komoditas sejenis: memiliki pengurus aktif, minimal ketua, sekretaris, dan bendahara serta mendapat pengukuhan dari dinasbab tugas dan kelas ban calon peserta kkp e tugas dan kewajiban nelayan dan pembudidaya ikan calon peserta kkp e: mengajukan permohonan kredit melalui musyawarah kub pondokan: menandatangani daftar penerimaan kredit dari pengurus kub pondokan: cc. bersedia mengembalikan kkp e sesuai jadwal: menghadiri musyawarah penyusunan dkk: dan menandatangani dkk sekaligus sebagai pemohon kebutuhan kkp e. tugas dan kewajiban kub pondokan: melakukan seleksi anggota yang layak untuk dibiayai: menyusun dan menandatangani dkk didampingi tenaga pendamping: mengajukan permohonan kredit kepada bank pelaksana yang dihampiri dengan dkk yang telah diverifikasi dan diketahui oleh dinaslaksanakan administrasi kredit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bank pelaksansjid biro hukum dan organisasi dkp bertanggung jawab secara penuh atas pelunasan kredit dari anggota kepada bank pelaksana: memberikan bukti pelunasan kredit kepada anggota: dan melakukan pembinaan dan bimbingan kepada anggota,bermitra dengan kub dan atau upp: dan cc. bertindak sebagai pembeli dan atau penjamin pasar sesuai kesepakatankub dan atau pondokan, dan cc. membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama antara kub dan atau pondokan dengan mitra usaha dan diketahui oleh dinas. bab vii pendamping ngan dalam pemanfaatan kkp e dilakukan pendampingan kepada nelayan dan atau pembudidaya ikan oleh tenaga pendamping. tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas dan kewajiban: membimbing nelayan dan atau pembudidaya ikan secara teknis baik individu dan atau kelompok dalam menyusun dan melakukan rekapitulasi dkk serta kewajiban pengembalian kredit, dan sjid biro hukum dan organisasi dkp menyampaikan laporan bulanan perkembangan pelaksanaan kkp e wilayah atau peserta bintangnya kepada dinas selambat lambatnya tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. bab viii tugas dan kelas iban nas dalam penyaluran dan pemanfaatan kkp e, dinas mempunyai tugas dan kewajiban: memberikan rekomendasi terhadap dkk yang akan diajukan oleh kub pondokan kepada bank pelaksana: memonitor kesesuaian penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian kkp dan menyampaikan laporan bulanan mengenai pelaksanaan kkp e kepada direktur jenderal perikanan dengan tembusan menteri selambat lambatnya tanggal (lima belas) bulan berikutnya. dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban pendampingan sebagaimana dimaksud dalam apabila kabupaten kota setempat tidak tersedia tenaga pendamping. bab plafon, angka waktu kkp e dan kebutuhan indi kati kkp e besarnya plafon kredit per nelayan atau pembudidaya ikan paling banyak (dua puluh lima) juta rupiah. besarnya plafon kredit per wilayah diatur bersama antara bank pelaksana dan departemebab dengan uan dan penyaluran kkp e calon peserta kkp e mengajukan permohonan kkp e melalui kub pondokan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan sjid biro hukum dan organisasi dkp pengurus kub pondokan memeriksa kebenaran dkk yang diajukan oleh calon peserta kkp e. pengurus kub pondokan menyusun dan menandatangani dkk berdasarkan permohonan yang diajukan anggotanya. pengajuan permohonan kkp e kepada bank pelaksana oleh pengurus kub pondokan. penandatanganan akad kredit dengan bank pelaksana oleh pengurus kub pondokan. bank pelaksana meneliti kelengkapan dokumen permohonan kredit dari calon peserta kkp e. bank pelaksana berhak menolak permohonan kredit apabila terdapat indikasi bahwa dokumen permohonan kredit tidak dibuat dengan benar dan atau tidak disampaikan secara lengkap sebagaimana mestinya. bank pelaksana menyalurkan kkp e kepada peserta kkp e berdasarkan dkk. kub pondokan menyalurkan kkp eb tembi naan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dalam pelaksanaan kkp e tingkat pusat dilakukan oleh menteri dan tingkat daerah oleh gubernur atau bupati walikota melalui dinas. gubernur melalui dinas sebagai penanggung jawab program kkp e provinsimenteri. bupati walikota melalui dinas sebagai penanggung jawab program kkp kabupaten kotagubernur. sjid biro hukum dan organisasi dkp pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kkp e dilakukan secara periodik dan berjenjang dari tingkat kabupaten kota, provinsi, dan pusat. pemantauan dan evaluasi secara periodik tingkat pusat dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi pusat yang dibentuk oleh menteri, dan tingkat provinsi dan kabupaten kota dilakukan oleh tim teknis provinsi kabupaten kota yang dibentuk oleh kepala daerah setempat, yang berkoordinasi dengan bank pelaksana. bab pelaporan cabangpaling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. bank pelaksana menyampaikan laporan bulanan konsolidasi perkembangan penyaluran dan pengembalian kkp e yang dikelolanya kepada menteri keuangan up. direktur jenderal perbendaharaan dengan tembusan menteri, selambat lambatnya tanggal (dua puluh lima) bulan berikutnya. dinas kabupaten kota menyampaikan laporan penyaluran dan pengembalian kkp e kepada dinas provinsi, dan selanjutnya dinas provinsi menyampaikan laporan kepada menteri selambat lambatnya tanggal bulan berikutnya. mitra usaha menyampaikan laporan perkembangan penyaluran dan pengembalian kkp e kepada menteri up. direktur jenderal selambat lambatnya tanggal (dua puluh lima) bulan berikutnya. bab xii penutup hal yang bersifat teknis dari pedoman pelaksanaan ini apabila dipandang perlu akan diatur lebih lanjut oleh direktur jenderal. dengan berlakunya peraturan menteri ini,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. sjid biro hukum dan organisasi dkp kanan republik indonesia, ttd. freddy number disalihseshai dengan aslinya kepala biro hukum dan organisasi, maa supranjawa yusuf sjid biro hukum dan organisasi dkp lampiran peraturan menteri kelautan dan perikanan r.i., nomor per. men tentang pedoman pelaksanaan kredit ketahanan pangan dan energi tabel kebutuhan ebutuhan alat tan gap investasi ja. kapolda mesin: kako mesin utama e mesin bantu a5. lb. peralatan: iramamitasr 2s00000l samoool voodoo0: komunikasi ikestometan r00000| alat tangkap human srono.ooo| lc. satu grup alat bantu rumpon) jumlah imodalkeja iaatansarar 0no00ol sasagool has small balok ular hse yana natura ransum pelumas boo.ooo| tenaga bongkar muat ben pemeliharaan jumlah sidi biro hukum dan organisasi: dkp tabel kebutuhan indikatif kredit usaha penangkapan dengan jaring adonan kebutuhan alat investasi |a. kapolda mesin: kas mesin utama mesin bantu |b. peralatan: navigasi dan komunikasi keselamatan power block alat tangkap jumlah naa imodalkeja bahan bakar balik oo, natura ransum pelumas b00000| tenaga bongkar muat pemeliharaan jumlah a0. tabel kebutuhan indikatif kredit usaha penangkapan dengan pukat adonan kebutuhan alat jin tasi oo |a. kapolda mesin: kas mesin utama |b. (peralatan: navigasi dan komunikasi keselamatan power block alat tangkap jumlah sidi biro hukum dan organisasi dkp one kebutuhan alat egg imodalkeja bahan bakar balik |ular natura ransum pelumas tenaga bongkar muat pemeliharaan jumlah tabel kebutuhan indikatif kredit usaha pembudidayaan udang per unit usaha no| uraian (volume satuan harga |investasi la. perbaikantambak unit lb. pompa unit peralatantambak paket jumlah imodalkeja la. benih ekor |b. pakan (ad. pupuk |e. saponin 9g. desinfektan li. tenagakerja paket li. biayapanen paket (penyusutan jumlah juta | |investasi |b. modal kerja jumlah sidi ito hukum dan organisasi dkp tabel kebutuhan indikatif kredit usaha pembudidayaan nila per unit usaha investasi oo| yoo jumlah aan imodalkeja jumlah aan il. jum dal |investasi modal kerja jumlah tabel kebutuhan indikatif kredit usaha pembudidayaan gurame per unit usaha investasi | jumlah inn modalkeja penyusutan jumlah jyu modal investasipatin per unit usaha uraian volume satuan harga nilai investasi pembuatan keramba jumlah modal kerja benih pakan penyusutan jumlah jumlah modal investasi modal kerja poo jumlah tabel kebutuhan indikatif kredit usaha pembudidayaan lele teknologi per unit usaha uraian volume satuan harga nilai investasi kolam jumlah imodalkeja jumlah modal investasi b.|kerapu macan per unit usaha uraian volume satuan harga lai investasi keramba jaring (1x1x1. unit jaring (1x1x1. unit jumlah i.| oo. modalkeja ekor tenagakerja penyusutan |. jumlah |. io.) jumlah modal| investasi modal kerja |. jumlah h.| tabel kebutuhan indikatif kredit usaha pembudidayaan ikan mas per unit usaha uraian volume satuan harga nilai investasi nan keramba jumah il. h.| lo. lo. bo. lo.) modalkeja |. lo. to0000. .| la. benih ib.| pakan biaya lainnya jumlah ll. lo.| sjid biro hukum dan organisasi dkp ll. ll. lo. jumlah modal la. investasi |. 'b. modal kerja lo. |. jumah tabel kebutuhan indikatif kredit usaha pembudidayaan rumput laut (garcilaria) per unit usaha uraian volume satuan harga lai investasi lahan (sewa) analisa tanah dan kualitas air unit sampling perahu julung tempat penjemuran unit dengan daring jumlah ho. tea tea modalkeja bibit rumput benar tonjolan gelondongan pupuk jumlah jjumlahmodal| investasi |. modal kerja ' | jumlah sjid biro hukum dan organisasi dkp tabel kebutuhan indikatif kredit usaha pembudidayaan rumput laut (eucheuma cottanii) per unit usaha uraian volume satuan harga lai investasi men tali ris pe5 tali d15 tempat penjemuran dgn unit daring budidaya jumlah too bo. modalkeja bit rumput buruhikat jumah io. kb. jumlah dat . investasi modal kerja .ko.ik jumlah lo. ditetapkan jakarta pada tanggal maret menteri kelautan dan peri kanan republik indonesia, ttd. disalin sesuai dengan aslinya freddy number kepala biro hukum dan organisasi,awas perikanan,., sebagaimana dimaksulir moorentukan bahwangawas perikananawas perikanawasan perikananawas perikanawas perikanawas perikankemudian dalam yaitu untuk menjamin kualitas profesionalisme pengawas perikanan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan perikanan, kementerian kelautan dan perikanan dalam melakukan kegiatan tugas pokok pembinaan jabatan fungsional pengawas perikanan antara lain mempunyai kewajiban yaitu penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional pengawas perikanan. penyusunan formasi berdasarkan pada beban kerja pengawas perikanan dalam satuan organisasi pengawasan perikanan yang dihitung dalam butir kegiatan sertaunit kerja pengawasan perikanawas perikanawasan perikanawas perikanan, dan faktor lain yang harus dipertimbangkan, yaitu reawas perikanan adalah untuk mendapatkan jumlah dan susunan jabatan fungsional pengawasawas perikan,....awasan perikanperikanan adalah kementerian kelautan dan perikanan. bab tata cara perhitungan formasi jabatan fungsional pengawas perikanan umum formasi jabatan fungsional pengawas perikanan pada satuan organisasi pemerintah atau daerah disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan, dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah pengawas perikanan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tugas pokoknya, terutama kegiatan pengawasan perikanfungsional pengawas perikanawas perikanawas perikanan beban kerja merupakan dasar yang digunakan dalam perhitungan formasi jabatan fungsional pengawas perikanan, tertuang dalam butir kegiatan jabatan fungsional pengawas perikanan. beban kerja dan volume kegiatan yang timbul akibat dari kerja sama antara beban kerja individu yang saling berhubungan dengan kegiatan pengawasan perikanan dalam suatu organisasi. dalam menyusun perencanaan kepegawaian satuan organisasi pemerintah, formasi kebutuhan jabatan pegawai negeri sipil khususnya formasi kebutuhan jabatan fungsional pengawas perikanan disesuaikan dengan beban kerja satuan organisasi tersebut. perencanaan formasi jabatan fungsional pengawas perikanan ini sebaiknya disampaikan dalam (lima) tahun agar hal tersebut dapat memudahkan pencapaian sasaran kinerja yang konsisten dan berkesinambungan. langkah langkah penyusunan formasi jabatan fungsional pengawas perikanan sebagai berikut: menghitung rata rata angka kredit per jam rak)sak)je) selama untuk rencana kerja tersebut dengan rumus sebagai berikut: (sak) rak) rak). ge) perhitungan rata rata angka kredit per jam rak)iawas perikanan, dapat dilihat pada tabel kolom tabel perhitungan rata rata angka kredit per jam dalam tahun rencana kerja s periode tahun, jumlah jam kerja selama tahun jam minggu hasil rerata jenjang pangkat golongan angka perhitungan angka jabatan ruang kredit kredit perjam) a pal pengawas penata iii a :(5x1250) muda perikanan penata pertama muda tk. ni b :(5x1250) pengawas ni c :(5x1250) perikanan penata tk. per nya a00 fioowsrrasor| oo016 :(5x1250) pengawas pembina iv b :(5x1250)| tk. perikanan madya pembina utama iv c :(5x1250) muda pembina utama iv d :(5x1250)| madya perikanan utama utama pengawas (pengatur aah jaga perikanan penata pengawas bee eminem menginventarisasi seluruh kegiatan pengawasan perikanan yang mendapatkan penilaian angka kredit sebagaimana diaturperkiraan jumlah volume hasil keluaran frekuensi dari setiap butir kegiatan pengawasan perikanawasan perikanan menjadi sub unsur dan dijabarkan pada setiap butir kegiatan pengawasan perikanan yang berfungsi dalam jabatan dan perannya sebagaimanaawasan perikanan untuk masing masing jenjang jabatan pengawas perikanan, menghitung waktu efektif selesai kegiatan wek) setiap pelaksanaan dari butir butir kegiatan pengawasan perikanan dengan cara membagi besaran angka kredit (wek) menentukan perkiraan volume kegiatan dalam butir butir kegiatan pengawasan perikanan dengan cara memperkirakan output atau frekuensi penyelesaian hasil kerja kegiatan pengawasan perikan, menghitung total waktu selesai trek) setiap pelaksanaan dari butir butir kegiatan pengawasan perikan. menghitung total waktu efektif selesai kegiatan trek) kegiatan pengawasan perikanawasan perikanan yang merupakan penjabaran dari program, kolom diisi dengan unsur kegiatan pengawasan perikanan yang merupakan penjabaransub unsur kegiatan pengawasan perikanan yang merupakan penjabaran unsurbutir butir kegiatan yang merupakan penjabaran sub unsur kegiatan pengawasan perikanan)'), kolom diisi dengan nilai angka kredit) (): kolom merupakan nilai rata rata angka kredit per jam efektif per awasan perikanper jenjang (kolom j . kolom diisi perkiraan hasil volume butir kegiatan pengawasan perikanan dalam frekuensi kerja keterlibatan proses kegiatan pengawasan perikan:awasan perikanan pada periode tahun tersebut, dan il. kolom diisi dengan keterangan pendukung apabila diperlukan.awasan perikanan (nilai akumulasi dari nomor dalam per tahun, sesuai dengan jenjang jabatan yang bersangkutan. perhitungan untuk menentukan total waktu efektif selesai kegiatan trek)i kegiatan pengawasan perikanb.tabel perhitungan total waktu selesai kegiatan pengawasan perikanan per jenjang per tahun satuan organisasi under (a) satuan organisasi (b) jenjang jabatan (c) g seluler3lsi| 28g lelasalalslal2| latar sep dasa sl| hb manga m|s3s3l|opsi ola all (aselslalslal| asa 4ls|le| tahi tletetetl ma tahun2 let tel ma tahun3 tel ma tahun tletetel ma tahun s tletetel keterangan: rincian kegiatan jabatan fungsional pengawas perikanan dan angka kreditnya sebagaimantabel kolom disesuaikan dengan jenjang jabatan, dan ditentukan sasaran hasil keluaran frekuensi dari kegiatan pengawasan perikanawas perikanan kappa)i per jenjang jabatan dengan rumus sebagai berikut: (trek), (wfpp), ub): keterangan: wfpp) adalah kebutuhan formasi jabatan fungsional perikanan dengan rencana tahun yang dihitung ke i orang): trek)i adalah total waktu efektif selesai kegiatan dalam rencana tahun yang dihitung ke i orang jam|, eji adalah jam kerja efektif yang harus digunakan oleh seorang pengawas perikanan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan perikanawas perikanan wfpp)i berdasarkan beban kerja per jenjang dengan menyusun pada rencana tahun yang dihitung ke i, (i dan pengisian dengan mengisi format yang tersedia pada tabel dengan rincianawas perikanan kpp)wfpengawas perikanan per jenjang per tahun, dan kolom merupakan keterangan sebagai catatan pendukung apabila diperlukan. tabel menentukan kebutuhan formasi jabatan fungsional pengawas perikanrata rata kebutuhan tahun program selesai peniru formasi ket kegiatan!!) kan jabatan' serangan orang jam orang| tahun| jam tahun od2s0o jumlah poo poo tahun od2so oo. jumlah tahun83| od2s0o oo. jumlah tahun4| |od2so . jumlah tahun s| ooo jumlah keterangan: dihitung dari hasil penjumlahan dari tabel kolom rata rata jam kerja efektif dalam setahun, dan nilai kolom dibagi dengan nilai kolom menghitung ketersediaan formasi jabatan fungsional pengawas perikanan tpp)i untuk setiap jenjang jabatan pada rencana tahun ke i, dengan menggunakan rumus: tfp pi tfp pi1 ppn keterangan: adalah rencana tahun berjalan dan tpp)i adalah jumlah ketersedian formasi jabatan fungsional pengawas perikanan pada rencana tahun yang dihitung ke i orang|:, tpp)i adalah jumlah ketersedian formasi jabatan fungsional pengawas perikanan pada saat satu tahun sebelum direncanakan, untuk i 1l, tpp)j ketersedian pejabat fungsional pengawas perikanan pada saat ini orang, ppm)i adalah perkiraan jumlah pejabat fungsional pengawas perikan, ppn)i adalah perkiraan jumlah pejabat fungsional pengawas perikanan), ppb)i adalah perkiraan pejabat fungsional pengawas perikanan yang berhenti dari jabatan pengawas perikananengawas perikanan tersebut keluar dari jabatan pengawas perikanan karena berhenti atau pensiun orang|:, menyusun ketersedian pejabat fungsional pengawas perikanan saat ini tpp)iketersediaan pejabat fungsional pengawas perikanan saat ini berdasarkan jenjang jabatan, masa jabatan, jumlah orang yang sebagai berikut: kolom diisi tahun saat ini yang dihitung, )kolom diisi per jenjang jabatan pengawas perikanan yang tersedia saat ini, kolom diisi umur dari pejabat fungsional pengawas perikanan sesuai dengan panjangnya, )kolom diisi masa jabatan yang hitung dengan tmt dari pejabat fungsional pengawas perikanan sesuai dengan panjangnya, )kolom diisi jumlah (orang) yang menduduki atau sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan sesuai dengan panjangnya, kolom merupakan keterangan sebagai catatan pendukung apabila diperlukan. tabel ketersediaan pejabat fungsional pengawas perikanan saat ini satuan organisasi under (a) satuan organisasi (b) golongan umur masa jumlah jenjang jabatan pangkat tahun jabatan ketela ngan ruang tmt) orang) leo penat sapa uda perikanan penat penata pertama muda tk. ii b pengawas mye saman peta paga pembina pembina perikanan madya pembina utama iv c muda pembina utama iv d pengawas madya perikanan utama pembina iv e utama perikanan pengatur terampil ti d penata il a pengawas kata pay (oo perikanan mahir penata muda tk. n b pengawas perikanan penata tk. penyelia mn1 d menghitung lowongan formasi jabatan fungsional pengawas perikanan lopp)i dengan rumus sebagai berikut: (lopp), (wfpp), (tpp), keterangan: lopp) adalah jumlah lowongan formasi jabatan fungsional pengawas perikan orang: wfpp) adalah kebutuhan formasi jabatan fungsional pengawas perikanan dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan pada rencana tahun yang dihitung ke i orang, tpp)i adalah jumlah ketersediaan formasi jabatan fungsional pengawas perikanan pada rencana tahun yang dihitung ke i orang|. rekapitulasi perhitungan kebutuhan formasi jabatan fungsional pengawas perikanan wfpp)i, ketersediaan formasi jabatandan (lima) tahun rencana dengan mengisi format yang tersedia pada tabel tabel rekapitulasi kebutuhan, ketersediaan dan lowongan formasi jabatan fungsional pengawas perikanan tahun satuan organisasi (a) satuan organisasi (b) jenjang jabatan pangkat saat tahun tahun tahun tahun, tahun ket gol. ini) 1d) gi) adi) si) are i3false|ai formasi kebutuhan jpp (kpp)i pengawas perikanan pertama penata muda l a loo penata muda il b oo pengawas perikanan muda penata i c leo penata tk. ill d tel pengawas perikanan madya pembina iv a pembina tkl vsb pembina utama muda iv c pengawas perikanan utama pembina utama madya iv d jenjang jabatan pangkat saat tahun tahun tahun tahun tahun gol. ini) 2di) 3gi) abi) sai) eranya i3false|ai 3p| sma terampil pengatur l e pengatur tkl ita mahir penata muda il a penata muda i mi b| bbm asa lol penyelia penata e penata tkl lt a ana &(kpp ii| (ftp atasan lol pertama penata muda ii a penata muda ilb muda penata e oo penatatkl ma oo oo eda madya pembina visa loo pembina wsb oo| dab iv c utama bora dgn ben iv d pembina utama v e sha terampil pengatur e pengatur tkl ita aha aaaa mahir penata muda il a penata muda i mi b| paman penyelia gol. ini) 1fii) 2fii) 3fii) alii) fii) i3false|ai penata e penata i l a ama (ftp ji| rea (flip sama ngan pertama penata muda l a penata muda ilb belia muda penata e penata tkl lta oo sana aan madya pembina w a pembina tkl vsb omemavemamaa | iv c utama omamasamamaaa(| iv d pembina utama wv e saman terampil pengatur e pengatur tkl ita hama loh mahir penata muda il a penata muda i mi b| pama ngan lol penyelia penata e penata i lt a ole see bnn (flip ji| keterangan: jpp jabatan fungsional pengawas perikanan, (i) pengisian kolom menyusun ketersediaan pejabat fungsional pengawas perikanan saat ini jpp) yang diperoleh dari pemindahan data dari pada tabel hi) pengisian kolom dan merupakan penyusunan formasi jpp untuk: formasi kebutuhan jpp (kpp)p (ftp) per jenjang dengan menggunakan rumus untuk rencana tahun ke i, dan lowongan formasi jpp (flip)kebutuhan, ketersediaan, dan lowongan formasi jabatan fungsional pengawas perikananrekapitulasi kebutuhan formasi jabatan fungsional pengawas perikanan wfpp) ji, ketersediaan pejabatrencana tahun yang dihitung ke i ,iawas perikanan, b.kolom diisi untuk menyatakan formasi jenjang jabatan pengawas perikanan dalam memetakan kondisi kebutuhan, ketersediaan, dan lowongan bagi formasi jenjang jabatan pengawas perikanan: kebutuhan formasi jabatan fungsional pengawas perikanan wfpp)i, diisi berdasarkan jenjang jabatan fungsional pengawas perikanan dalam periode lima tahun dan dan jumlah kebutuhannya |engawas perikanan( kpp)i (orang), berjenjang dari kolom pada tabelkebutuhan formasi jabatan fungsional pengawas perikanan kfppji, yangawas perikanan tpengawas perikanan yang tersedia saat ini tpp)i |orang| dari kolom pada tabel sesuai dengan jenjang jabatan. ketersedian formasi jabatan fungsional pengawas perikanan tpengawas perikanan yang direncanakan pada tahun ke i jpp ( x(ftawas perikanan lopawas perikanan lfppji,lowongan formasi jabatan fungsional ze(lopawas perikananengawas perikanan. tahapan tabulasi tabel perhitungan rata rata angka kredit per jam untuk setiap jenjang jabatan menentukan total tabel perhitungan total waktu selesai waktu selesai kegiatan kegiatan berdasarkan pengawasan perikanan beban kerja per jenjang perienjiang pertahun pertahun menentukan tabel menentukan kebutuhan formasi kebutuhan formasi jabatan fungsional jabatan fungsional pengawas perikanan pengawas perikanan berdasarkan beban berjenjang pertahun kerja berjenjang pertahun menyusun ketersedian formasi tabel ketersedian jabatan fungsional formasi jabatan pengawas perikanan fungsional pengawas saat ini berdasarkan perikanan pada saat ini jenjang, umur, masa kerja jabatan menentukan tabel rekapitulasi kebutuhan, kebutuhan, ketersedian, ketersedian, lowongan formasi jabatan lowongan formasi fungsional pengawas jabatan fungsional perikanan tahun pengawas perikanan dalam tahun gambar bab iii tata cara pengusulan formasi jabatan fungsional pengawas perikanan formasi jabatan fungsional pengawas perikanan pada satuan organisasi pemerintah formasi jabatan fungsional pengawas perikanawas perikanegara, menteri kelautan dan perikanan, menteri keuangan up. direktorat jenderal anggaran, kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara yang bersangkutan. formasi jabatan fungsional pengawas perikanan pada satuan organisasi pemerintah daerah formasi jabatan fungsional pengawas perikanyangawas perikanawas perikan dan jenis pekerjaan lainnya sesuai dengan peran dan jenjang jabatannya dalam kegiatan pengawasan perikanan. dengan demikian, pedoman formasi jabatan fungsional pengawas perikanan merupakan penggambaran kebutuhan pejabat fungsional pengawas perikanan pada kegiatan pengawasan perikanan yang diurai dalam bentuk target sasaran serta menetapkan output yang disesuaikan denganawas perikanan yang dibutuhkan pada kegiatan pengawasan perikanan dan merupakan dasar pengambilan kebijakan dalam formasi jabatan fungsional pengawas perikantan sekmetarut jenderalper minggu hasil rata golongan | angka rata angka jenjang jabatan pangkat ruang kredit perhitungan kredit per jam) pengatur muda tk. ii b :(5x1250) pengawas perikanan terampil pengatur i e :(5x1250) pengatur tk. mjd :(5x1250) pengawas perikanan mahir penata muda iii a :(5x1250) penata muda tk. iii :(5x1250) n1 c :(5x1250) pengawas peranan penyewa penata tk. nyarikanan perairan umum dan penyuluhan perikanan, bahwa penataan organisasi dan tata kerja balai riset perikanan perairan umum. bab kedudukan, tugas, dan fungsi balai pada dipimpin oleh kepala. balai riset perikanan perairan umum dan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam balai riset perikanan perairan umumperairan umum dan penyuluh perikanan, pelaksanaan riset perikanan perairan umum daratan meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjaran, dan ekosistem estuari, dibidang biologi, ekologi, dinamika dan genetik populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan, cc. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset perikanan perairan umum daratanperikanan perairan umum daratanriset perikanan perairan umumrikanan perairan umumrikanan perairan umumrikanan perairan umumrikanan perairan umumriset perikanan perairan umumrikanan perairan umumrikanan perairan umum dan penyuluhan perikanan. kepala balai riset perikanan perairan umumriset perikanan perairan umumrikanan perairan umum dan penyuluhan perikanan. setiap unsur lingkup balai riset perikanan perairan umumrikanan perairan umumriset perikanan perairan umumrikanan perairan umum dan penyuluhan perikanandalam berlokasi kota palembang, provinsi sumatera selatanrikanan perairan umumstruktur organisasi balai riset perikanan perairan umum dan penyuluhan perikankepala kaku (f3 sekret ail tarian ende ral a43 tini la, sitelekomunikasi dan diversifikasi penyelenggaraan jasa telekomunikasi mengakibatkan timbulnya jenis jasa telekomunikasi baru, yaitu penyelenggaraan jasa pesan premium yang terdiri atas jasa pesan singkat (short messaging service sms) dan jasa pesan multimedia (multimedia messaging service mms) yang diselenggarakan dengan pengenaan tarif premium, serta pengiriman jasa pesan singkat (short messaging service sms) banyak tujuan (broadcast): bahwa untuk keperluan perlindungan terhadap pelanggan.perlu diatur penyelenggaraannya: cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dipandang perlu dit1:.. citra., pengguna, baik berdasarkan kontrak maupun tidak:. menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya bidang telekomunikasi, arti adalah badan regulasi telekomunikasi indonesia. bab penyelenggaraan jasa pesan premium bagian pertama persyaratan penyelenggaraan jasa pesan premium diselenggarakan setelah mendapat izin. izin sebagaimana dimaksud pada berupa pendaftaran penyelenggaraan jasa pesan premium kepada arti. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan menggunakan formulir pendaftaran dan melampirkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan lampiran peraturan ini. jasa pesan premium diselenggarakan oleh penyelenggara jasa pesan premium berdasarkan kerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menyelenggarakan jasa telepon dasar. kerjasama sebagaimana dimaksud pada wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tertulis yang sekurang kurangnya memuat: lingkup kerjasama: hak dan kewajiban masing masing pihak: jenis dan layanan yang ditawarkan: nomor akses (access number) yang digunakan: besaran tarif: pembagian pendapatan masing masing pihak: dan jangka waktu perjanjian kerjasama, penyelenggaraan jasa pesan premium dilaksanakan dengan menggunakan nomor akses (access number) tertentu. nomor akses (access number) sebagaimana dimaksud pada diatur dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara jasa pesan premium dilarang menyediakan jasa pesan premium yang isinya bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi penyelenggara jasa pesan premiumpada ditetapkan dalam peraturan pemerintah. bagian ketiga mekanisme penyelenggaraan penyelenggaraan jasa pesan premium diselenggarakan melalui mekanisme: berlangganan: tidak berlangganan. mekanisme berlangganan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan mekanisme mana. pesan dikirimkan kepada pengguna setelah pengguna melakukan pendaftaran (aktivasi registrasi) terlebih dahulu: dan pengguna akan menerima pesan yang dikirim oleh penyelenggara jasa pesan premium secara berkala. mekanisme tidak berlangganan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan mekanisme mana: pesan dikirimkan kepada pengguna setelah pengguna menyampaikan permintaan tanpa melakukan pendaftaran (aktivasi registrasi) terlebih dahulu, dan atau pengguna akan menerima pesan yang dikirim oleh penyelenggara jasa pesan premium tidak secara berkala. mekanisme tidak berlangganan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diselenggarakan antara lain melalui layanan jasa pesan premium yang diselenggarakan berdasarkan kegiatan undian promosi. jasa pesan premium yang diselenggarakan berdasarkan kegiatan undian promosi sebagaimana dimaksud pada wajib mendapatkan izin dari instansi yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya bidang kegiatan undian promosi. penyelenggara jasa pesan premium wajib menyediakan: pusat panggilan call center) dengan nomor khusus yang dapat dihubungi setiap saat selama (duapuluh empat) jam per hari. pusat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dan permintaan pengguna melalui pusat panggilan. bagian keempat penyelenggaraan jasa pesan premium melalui mekanisme berlangganan penyelenggara jasa pesan premium melalui mekanisme berlangganan wajib memberikan informasi keaktifan pengguna dalam layanan berlangganan dengan tarif tertentu serta informasi mengenai cara berhenti berlangganan (teregistrasi reaktivasi). dalam hal pengguna melakukan pendaftaran (registrasi aktivasi) berlangganan jasa pesan premium, penyelenggara jasa pesan premium wajib memberikan informasi bahwa pengguna telah dapat memanfaatkan jasa pesan premium serta informasi tentang besaran tarif, layanan, cara reaktivasi, dan nomor call center. dalam hal pengguna meminta untuk berhenti berlangganan (reaktivasi) jasa pesan premium, penyelenggara jasa pesan premium wajib menghentikan layanannya segera setelah permintaan berhenti berlangganan (teregistrasi reaktivasi) diterima dengan lengkap penyelenggara jasa pesan premium dilarang mengenakan biaya pendaftaran (registrasi aktivasi) berlangganan. setelah pendaftaran (registrasi aktivasi) dilakukan, penyelenggara jasa pesan premium wajib memberikan informasi kepada pengguna sekurang kurangnya: pendaftaran (registrasi aktivasi) telah berhasil: layanan telah dapat digunakan: cc. identitas penyelenggara jasa pesan premium: tarif yang akan dikenakan kepada pengguna: cara penghentian berlangganan (teregistrasi reaktivasi): periode waktu berlangganan 9g. pusat panggilan call centre) yang dapat dihubungi. permintaan berhenti berlangganan (teregistrasi reaktivasi) dapat dilakukan sekurang kurangnya melalui sms, mms atau melalui call centre. dalam hal pengguna menggunakan sms atau mms untuk berhenti berlangganan (teregistrasi reaktivasi) tanpa menyebutkan jenis layanan, penyelenggara jasa pesan premium wajib menginformasikan melalui sms atau mms tanpa dikenakan biaya mengenai cara yang benar untuk berhenti berlangganan disertai informasi tentang jenis layanan yang pernah didaftarkan oleh pengguna dan nomor call centre yang dapat dihubungi setelah permintaan berhenti berlangganan (teregistrasi reaktivasi) diterima dengan lengkap, penyelenggara jasa pesan premium wajib mengirimkan pemberitahuan melalui sms atau mms tanpa dikenakan biaya bahwa proses permintaan berhenti berlangganan (teregistrasi reaktivasi) telah berhasil dilakukan. bab iii ganti rugi pengguna berhak mengajukan ganti rugi kepada penyelenggara pesan premium atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara jasa pesan premium yang menimbulkan kerugian pada pengguna,. penyelenggara jasa pesan premium wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada kecuali penyelenggara pesan premiumpesan premium. penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasaiiriman jasa pesan singkat (short messaging service sms) banyak tujuan (broadcast) pengirim jasa pesan singkat (short messaging service sms) banyak tujuan (broadcast) dilarang mengirimkan pesan yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan dan atau ketertiban umum. pengirim jasa pesan singkat (short messaging service sms) banyak tujuan (broadcast) wajib menyediakan fasilitas kepada penerima pesan untuk menolak pengiriman pesan berikutnya. setelah penerima pesan sebagaimana dimaksud dalam menolak pengiriman pesan berikutnya, pengirim jasa pesan singkat (short messaging service sms) banyak tujuan (broadcast) dilarang melakukan pengiriman pesan berikutnya. bab sanksi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. penyelenggara jasa pesan premium yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan larangan untuk menyelenggarakan jasa pesan premium. pencabutan izin dan larangan untuk menyelenggarakan jasa pesan premium sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah penyelenggara jasa pesan premium diberikan peringatan tertulis sebanyak (tiga) kali berturut turut, mana masing masing peringatan tertulis berlangsung selama (tujuh) hari kerjaarti. arti dapat menetapkan ketentuan teknis dalam rangka pengawasan dan pengendalian atasjasa pesan premium dan pengirim jasa pesan singkat (short messaging service sms) banyak tujuan (broadcast) tetap dapat melakukan kegiatannya, dengan ketentuan selambat lambatnya (sembilan puluh) hari kalender sejak berlakunya peraturan ini wajib menyesuaikan dengan peraturan ini. bab viii ketentuan penutup peraturan ini mulai berlaku paca tanggal ditetapkan. ditetapkan jakarta pada tanggal:formulir pendaftaran penyelenggaraan jasa pesan premium nama penyelenggara jasa pesan premium: pt. penanggung jawab direktur utama presiden direktur): alamat penyelenggara jasa pesan premium: telepon: jenis layanan yang ditawarkan: mekanisme penyelenggaraan: berlangganan tidak berlangganan coret yang tidak perlu bekerja sama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi: (sebutkan) nomor akses (access number) yang digunakan: nomor pusat panggilan call centre) tarif yang dikenakan kepada pengguna: (sebutkan besarannya per jenis layanan). khusus untuk penyelenggara jasa pesan premium melalui mekanisme berlangganan: cara pendaftaran (registrasi aktivasi) berlangganan: cara penghentian (teregistrasi reaktivasi) berlangganan:surat pernyataan untuk memenuhi seluruh kewajiban selaku penyelenggara jasa pesan premium dan tunduk pada ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertanda tangan bawah ini: nama jabat direktur utama presiden direktur nama perusahaan alamat perusahaan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami akan memenuhi seluruh kewajiban selaku penyelenggara jasa pesan premium. dan kami akan tunduk pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. m3) jakarta, .i.io.ooo meter' kp. namajelas direktur utama presiden direktur coret yang tidak perlu menteri komunikasi dan informatika mohammad nuh |
pan bupati karanganyar bnn bnn provinsi jawa tengah peraturan bupati karanganyar tan alan nomor tahun tentang. kana dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karanganyar, '.:. penataan ruang, mengingat undang undang nomor tahun. tentang pembentukan daerah daerah. kabupaten dalam lingkungan provinsi jawa tengah, snnaparatur sipil. negeeegi republik indonesia nomor peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor tahun tentang.ben tambahan lembar daerah kabupaten karanganyar nomor aman dekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten karanganyar yang menyelenggarakan penunjangpada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. kepala upt adalah kepala upt pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten karanganyan uraian tugas jabatan pengawas (l) jabatan pengawas pada upt pada dinas terdiri dari jabatan pengawas pada upt pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi adalah kepala upt pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi. jabatan pengawas pada upt peralatan dan perbengkelan adalah kepala upt peralatan dan ta: perbengkelan. r2) uraian tugas kepala upt pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi terdiri dari menyusun program kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasimeliharaan jalan, jembatan dan irigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penagoperasikan dan memelihara jalan kabupaten desa wilayah kecamatan, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data usulan penanganan pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi: mengumpulkan usulan data penanganan pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi, menyusun hasil pengelolaan data usulan dari upt, sebagai masukan untuk perencanaan penanganan lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait, melaksanakan rapat pra pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pemantauan kegiatan dan menyusun laporan hasil pemantauan, l. menyusun laporan hasil monitoring pengawasan, melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap para pelaksana, n. menghimpun data laporan harian, mingguan dan bulanan kegiatan pemeliharaan jalan dan: aan jembatan, oo. menyusun data administrasi serah terima hasil kegiatan, menyusun data ruas jalan, jembatan dan jaringan irigasi: menyusun data dan fisik bangunan hasil kegiatan penanggulangan bencana alam lingkup jalan, jembatan dan irigasi wilayah kecamatan, menyusun data usulan usulan penanganan jalan, jembatan dan irigasi, s. memaksakan fasilitasi pembinaan dan administrasi perijinan pemanfaatan jalan dan jembatan serta rutinitasnya, ''melaksanakan penanaman, pemeliharaan dan pemanfaatan terus jalan, melaksanakan perawatan dan kebersihan jalan: melakukan inventarisasi dan mengevaluasi hasil pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi: memantau. dan mengantisipasi kerusakan pemeliharaan pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi, xx. melaksanakan inventarisasi aset sarana prasarana upt wilayah, membuat laporan kondisi fisik sarana dan tg. prasarana pekerjaan umum secara periodik, membuat usulan program penanganan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum daerah: aa. membantu melaksanakan, mengawasi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum wilayah, bb., cc. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ddee. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. uraian tugas kepala upt peralatan dan perbengkelan terdiri dari menyusun program kegiatan peralatan dan perbengkelralatan dan perbengkelralatan dan perbengkelan, melaksanakan kegiatan perawatan, perbaikan dan pengujian kelayakan peralatan pekerjaan umum: melakukan kegiatan pengelolaan alat berat: melakukan koordinasi penggunaan peralatan dengan instansi terkait: j3. memberikan pertimbangan teknis pengelolaan alat erat, melaksanakan pembinaan terhadap operator alat berat dan mekanik, menyiapkan bahan pengelolaan perbengkelan: melaksanakan pemeriksaan dan perbaikan peralatan pekerjaan umum: menyusun data riw peralatan pekerjaan umum, ta:snn, berita daerah kabupaten karanganyar tahun nomor:bagadanya perubahan perangkat daerah lingkungan pemerintahan kabupaten karanganyar, bahwa beberapa ketentuan dalamiubah, sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut sekretariat lpse berkedudukan sebagai unit pelaksana penunjang operasional layananlpseat lpse berada dinas komunikasi dan informatika. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut personil pada sekretariat lpse adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk dengan penugasan dari bupati berdasarkan usulan kepala dinas komunikasi dan informatika. ketentuan kepegawaian terhadap personil yang ditugaskan pada sekretariat lpse dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. untuk mendukung kinerja sekretariat lpse, sekretaris dan unsur unsur dalamnya dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pada sekretariat lpse dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten karanganyar. perencanaan penganggaran biaya operasional kegiatan sekretariat lpse sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh sekretaris lpse dan diajukan sebagai bagian dari pengajuan anggaran kegiatan pada dinasultan hadiah nip. |
aguna ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desaketentuan dalamantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut penjabat kepala desaterdiri dari tunjangan penghasilan yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok sebesar (tujuh puluh lima persen), lain lain pendapatan yang sah seperti honor melalui apb desa. penghasilan tetap bagi penjabat kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil hanya diperoleh dari apbd sebagai pendapatabahwa untuk maksud tersebutcan neptunedewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut dprd adalah dprd kabupaten karanganyaranganyar. anggota dprd adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota dprd kabupaten karangditetapkan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sedangbesaran tunjangan resesdana operasional ketua dprd sebagaimana dimaksud dalam diberikan paling banyak sebesar (empat) kali uang representasi ketua dprd. uang representasi ketua dprd ditetapkan sebesar (dua juta seratus ribu rupiah). dana operasional wakil ketua dprd diberikan paling banyak sebesar (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua dprd. uang representasi wakil ketua dprd ditetapkan (satu juta enam ratus delapan puluh ribu). bab iii ketatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan bagian kesatu alokasi dan penganggaran pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalamna operasional dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pos belanja tidak langsung sekretariat dprd. bagian kedupengajuan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan: daftar penerima dana operasionalyata(s) dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan sebelumnya, maka danadigunakan iidengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karanganyar, menimbang bahwa untuk meningkatkan pelayanan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat, perlu membentuk unit teknis yang menangani secararah kabupaten karanganyar nomor tahun lana memberitatenaga kerja berita daerah kabupaten karanganyardagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten karanganyar. kepala dinas adalah kepala dinas perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengahaerah pada dinas perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten karanganyarsusunan organisasi aan. dengan peraturan bupati ini dibentuk organisasi dan tata kerja upt pada dinas. upt sebagaimana dimaksud pada adalah balai latihan kerja yang selanjutnya disingkat blk, kelasselanjutnya disebut kepala blk berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. kepala blk sebagaimana dimaksud pada merupakan jabatan eselon iv.a atau jabatan pengawas. kepala blk dalam melaksanakan tugas dibantu oleh seorang kepala tata usaha blk. kepala sub bagian tata usaha blk sebagaimana dimaksud dalam pada merupakan jabatan eselon iv.b atau jabatan pengawas. bagan organisasi bbalai latihan kerja terdiri dari kepala blk, kepala sub bagian tata usaha, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional. blk mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang bidang pengelolaan pelatihan kerja masyarakat. rincian tugas kepala blk terdiri dari menyiapkan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang bidang pengelolaan pelatihan kerja:tihan kerja: melaksanakan kegiatan pelatihan kerja: menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang bidang pelatihan kerja: dan melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku. nan tugas kepala sub bagian tata usaha blk terdiri ari melaksanakan penyusunan rencana: menyiapkan mengoordinasikan pelaksanalaksanaknyiapkan bahan evaluasi dan pelapordan melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku. bab iii tata kerja kepala blkblk melaksanakan sistem pengendalian internal lingkungan masing masing. kepala blkblk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengawasan terhadap tugas bawahan. kepala blkblkn! zulfikar hadiah nip. lampiranbagan susunan organisasi balai latihan kerja pada dinas perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah kepala blk sub bagian tata usaha jabatan fungsional jabatan pelaksana bupati karanganyar, ttd juliyatmono |
sulaman oo.dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karanganyar, menimbang bahwa beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin adalah tugas pemerintah daerah dalam rangka pemerataan pendidikan, bahwa pemerintah daerah wajib menjamin kelangsungan pendidikanndanaan pendidikan. beberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: jumlah beasiswa yang disalurkan kepada penerima beasiswa sebesar (tiga juta rupiah) setiap mahasiswa yang kuliah dalam luar negeri, sekali dalam setahun selama kuliah untuk: maksimal mendapat kali: maksimal mendapat kali, maksimal mendapat kali, maksimal mendapat kali, maksimal mendapat kali, dan maksimal mendapat kali. penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati atas usul dari kepala dinas berdasarkan hasil verifikasi oleh tim verifikasi terhadap calon penerima beasiswa. ketentuan diubah dan diantara dan ditambah (satu) baru, sehingga berbunyi sebagai berikut: tata cara pengajuan beasiswa pada saat pertamafotokopi ijazah sma smk atau sederajat,kartu perlindungan sosial yang dilegalisir kelurahan desa atau surat keterangan miskin dari kelurahan desa, menyerahkan surat keterangan asli dari perguruan tinggi bahwa siswa tersebut benar benar menjadi mahasiswa aktif perguruan tinggi tersebut fotokopi kartu mahasiswa yang dilegalisir,(l.a) tata cara pengajuan beasiswa pada tahun kedua mendaftar dan selanjutnya diatursurat keterangan asli dari perguruan tinggi bahwa mahasiswa tersebut benar benar masih aktif perguruan tinggi tersebut fotokopi kartu mahasiswa yang dilegalisir, foto copy transkrip nilai bahwa penerima beasiswa memiliki index prestasi kumulatif ipk) minimalformat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditentukan oleh kepala dinas. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:dalam diverifikasi oleh tim verifikasi.easiswa. bupati menetapkan penerima beasiswa dengan keputusan bupati. peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkanp muda hadiah nip. |
salinan aceh pnsbupati karanganyar, menimbang bahwa dengan adanya surat ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karanganyar nomor tanggal mei perihal pengiriman berita acara, maka peraturan bupati karanganyar nomor tahun tentang standar biaya tahun anggaran perlu diubah,ketentuan dalamada lampiran huruf nomores bupati karanganyar, ttd juliyatmono diundangkan karanganyar pada tanggal cuts| hadiah nip.standar biaya kegiatan dan standar honorarium dalah dengan ata satuan mana petugas eselon anggota bupati ketua lainnya jfu jfk dprd wakil ketua| dprd dprd tan dara maa uang representasi |orang hari dengan catatan: luar jawa uang harian orang hari uang harian ditetapkan satu nilai, tidak orang hari lor ora riil riil rio per provinsi. gradasi untuk eselon dan hantar pemeran dwa eta ema esa pom eta pesanan ld. uang representasi orang hari| hotel tempat penginapan, namun apabila tidak menggunakan fasilitas hotel pergi kena naa amal uang harian pan, maka diberikan dari alokasi biaya karesidenan surakarta dengan riil riil riil hotel diwilayah yang bersangkutan. menginap riil riil ad. uang representasi hanya diberikan bagi uang representasi mer pom pejabat negara dan eselon ii: pp jenis kegiatan perincian kegiatan satuan |. indeksharga keterangan petugas eselon anggota bupati ketua lainnya jfu jfk dprd wakil ketua dprd dprd alta mali untuk perjalanan dinas yang dilakukan gen pai mem secara kolektif, penerima biaya transport diy dan kabupaten kota ja. uang harian orang hari dan biaya penginapan adalah pengatur ie) kirana biaya transport riil riil riil riil riil perjalanan dinas yang bertanggungjawab, tidak menginap biaya penginapan orang hari riil riil riil riil riil riil riil bukan pelaksana perjalanan dinas, (oa uang untuk biaya transport bagi penggunaan kendaran dinas ditetapkan dengan jumlah bbm per7 wilayah eks karesidenan uang harian orang hari pemakaian kendaraan dinas dengan minggu bae biaya transport orang hari rai doa rit makan sopir, maka sopir dihitung sebagai wonogiri, sukoharjo) biaya penginapan orang hari riil riil riil riil riil riil pengikut perjalanan dinas dan dibayar sesuai dns: mia uang representasi orang hari biaya perjalanan dinas yang menjadi haknya, is. uang kilometer untuk po up bila pelaksana tugas sakit meninggal dunia penggunaan kendaraan umum h hr h .1i dalam perjalanan dinas, diberikan biaya biaya pemetaan dan angkutan. biaya pemetaan up pengganti sesuai dengan biaya riil yang jean pengangkutan up dibuktikan dengan kwitansi notata ae, buktilainnyayangsahh is. biaya perjalanan dinas aaa tp biaya pemulangan jenazah ditanggungoleh i bawaslu thvmgtaaea lesasfheit assoc pemerintah daerah sesuai dengan biaya up bawaslu kab luar biaya transport orang hari ,ih dan masuk dalam biaya perjalanan dinas provinsi jawa tengah biaya penginapan orang hari (ie skpd pengirim. bawaslu kabko provinsi uang harian orang hari j2. perjalanan dinas bagi pejabat fungsional bawaslu kab kec uang harian orang hari| eni auditor dan p2upd ditetapkan berikut td. bawaslu kec kab uang harian orang hari (mai ta. auditor pertama auditor pelaksana panwasiu keke desa ka uang harian o o7orang har o o lanjutan auditor pelaksana pengawas ea tran pemerintahan pertama setara dengan jfu jfk le. biaya perjalanan dinas kpu (tyson non eselon: ia. ppk kpu uang harian orang hari " auditor penyelia auditor muda pengawas ob. ppk pps uang harian orang hari ser pemerintahan muda setara dengan eselon pps kpu uang harian orang hari| so0tool &d.pp skep ppk juang harian orang hari tua eri ppi auditor madya pengawas pemerintahan kke kpps uang harian orang hari madya diatur sebagai berikut: jenis kegiatan perincian kegiatan satuan indeks harga . keterangan petugas eselon anggota bupati ketua lainnya jfu jfk dprd wakil ketua dprd dprd tang peranan bag h h h i ai a a ai a asma apes ana ke mar erie (esa jelas je pap anna bem dan den desai raat eee beb a jsasomanenai pen esa ina semut jenis kegiatan perincian kegiatan satuan indeksharga. keterangan petugas eselon anggota bupati ketua lainnya jfu jfk dprd wakil ketua dprd dprd esai gen jas es: lia aia lem lah malang ltrbl. tahun standar pelayanan minimal bidang perumahmaka perlu menetapkan peraturan bupati karanganyar tentang standar pelayanan minimal bidang perumaherumahan dan kawasan permukiman bidang perumahan dan kawasan permukimanperumahdinas adalah dinas perhubungan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten karanganyarmaksud ditetapkannya spm bidang perumahan adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dibidang penyelenggaraan perumahan. bagian kedua tujuan tujuan ditetapkannya spm bidang perumahan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan perumahan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan perumahan,umahan. bagian ketiga fungsi fungsi ditetapkannya spm bidang perumahrumahan secara merata,, sebagai tolok ukur (benchmark) pemerintah daerah dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan perumahan, menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan perumahan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk diterimanya, menentukan pertimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan perumahan daerah yang lebih adil dan transparan, dan alat monitoring dan evaluasi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang perumahan daerah. bab iii standar pelayanan minimal bidang perumahan pemerintah daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan perumahan sesuai spm bidang perumahan. spm perumahan sebagaimana dimaksud pada merupakan pelayanan perumahan yang wajib dilaksanakan daerah, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahun yang terdiri dari indikator kinerja pelayanan rumah layak huni dan terjangkau yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah sesuai spm perumahan: cakupan ketersediaan rumah layak huni (sembilan puluh sembilan keseratus) pada tahun cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (enam puluh enam keseratus) pada tahun indikator kinerja pelayanan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum, yaitu cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (empat puluh lima keseratus) pada tahun target pencapaian indikator kinerja tahunan setiap jenisyang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang perumahanumahan.umahan. diluar jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam yang membidangi urusan wajib bidang perumahan dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan wajib lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan. bab pelaksanaan spm bidang perumahan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perumahan. penyelenggaraan pelayanan perumahan sesuai spm bidang perumahumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut penyelenggaraan spm bidang perumahan dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra pemerintah daerah,umahan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan spm bidang perumahan untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan, penyelenggara spm bidang perumahan melakukan sosialisasi spm yang telah ditetapkan dicapai serta mengembangkan standar standar teknis pelayanan. bab pembiayaan biaya pelaksanaan pelayanan bidang perumahan untuk pencapaian target sesuai spm bidang perumahan, dibebankan pada apbd sertateknis atas penerapan dan pencapaian spm bidang perumahan daerahrhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan bidang perumahan sesuai petunjuk teknis spm bidang perumahan, penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target spm bidang perumahan, dan cc. mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan spm bidang perumahan. bupati membentuk tim evaluasi spm bidang perumahan, melakukan survei kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan hasil spm bidang perumahan. tim evaluasi spm melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja spm bidang perumahan dan melaporkan hasilnya kepada bupati. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati dengan tembusan kepada gubernur jawa tengah. hasil pengawasan dan evaluasi penerapan pencapaian spm bidang perumahrumahan. kepala dinas secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja spm bidang perumahs member jkifli idh nip. lampiran perahu bupati karanganyar nomor tahun lc tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan standar pelayanan minimal bidang perumahan batas wants perangkat daan jean sap rumah layak huni dan|a. cakupan ketersediaan dinas perhubungan sesuai tata ruang terjangkau rumah layak huni perumahan dan dan kawasan perizinan permukiman cakupan layanan dinas perhubungan tercapainya rumah layak huni perumahan dan fasilitasi yang terjangkau kawasan keterjangkauan permukiman menghuni rumah layak huni oleh pemerintah daerah lingkungan yang sehat dan cakupan lingkungan dinas perhubungan sesuai tata ruang aman yang didukung dengan hunian yang sehat dan perumahan dan dan prasarana, sarana dan aman yang didukung kawasan perizinan utilitas umum prasarana, sarana dan permukiman utilitas umum target pencapaian kinerja tahunan standar pelayanan minimal bidang perumahan kabupaten karanganyar target target daerah jenis pelayanan indikator, satuan nasional kun rumah layak huni |a.hunian yang didukung yang sehat dan dengan prasarana, aman yang sarana dan utilitas didukung umum prasarana, sarana dan utilitas umudoman analisis standar belanja dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karanganyar, menimbang bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun temenetapkan pedomkaranganyar dan seluruh perangkat daerah kabupaten karanganyar. bupati adalah bupati karanganyar,asb sebagaimana dimaksud dalam terdiri darisebagaimana dimaksud pada dengan perrangkat daerahdaerah, maka dilakukan penyesuaian indeks analisaanalisa standar belanja asb)g tahun tentang pedoman analisis standar belanja analisis standar belanja pemeliharaan rutin berkala gedung kantor deskripsi pemeliharaan rutin berkala gedung kantor adalah kegiatan dalam rangka mewujudkan gedung perkantoran dalam kondisi baik. pengendali belanja (cost driver) luas gedung rumus penghitungan belanja total belanja tetap belanja variabel luas gedung) belanja yang dikeluarkan adalah belanja pemeliharaan gedung dan belanja material jenis belanja dalam pemeliharaan gedung belanja pemeliharaan gedung belanja material pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional deskripsi pemeliharaan mobil dan kendaraan bermotor roda dan roda merupakan kegiatan rutin skpd dalam rangka memperlancar tugas skpd, berupa pembayaran stok, servis rutin berkala, pembelian bensin rutin dan pergantian parepare atas kerusakan. pengendali belanja (cost driver) jumlah mobil dan kendaraan bermotor roda jumlah mobil dan kendaraan bermotor roda rumus penghitungan belanja total belanja tetap belanja variabel rp. rp. jumlah kendaraan roda empat) jumlah kendaraan roda dua) batasan alokasi obyek belanja dan pengendali belanja persentase persentase persentase jenis belanja alokasi belanja belanja loka mena rata minimum minimum y0) batas bawah) batas atas) belanja bahan bakar gas pelumas belanja perawatan kendaraan bermotor lainnya belanja bahan habis pakai lainnya belanja suku cadang belanja surat tanda nomor kendaraan, dan belanja bea balik nama kendaraan bermotor pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor deskripsi pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor merupakan kegiatan rutin dalam rangka pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kinerja skpd. yang dimaksud perlengkapan adalah ac, dispenser, pompa air, genset, kulkas, karpet, worden, umbul, taplak, bendera, lemari besi filling kabinet, vakum cleaner, sound system. pengendali belanja (cost driver jumlah barang per tahuhan onsen persentase kita petani alokasi obyek belanja alokasi belanja belanja minimum rata rata batas bawah minimum pantas batas atas) persentase persentase abang alokasi obyek belanja alokasi belanja maan belanja fo) ata rata batas bawah) minimum batas atas) kulkas worden, umbul, taplak, bendera lemari besi filling pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor deskripsi pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor merupakan kegiatan pemeliharaan terhadap jenis peralatan ac, printer, laptop dan peralatan lainnya yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam menunjang pekerjaan rutinitas kantor. pemeliharaan ini dalam rangka terjadinya merelai dari kerusakan. jenis pemeliharaan yang dilaksanakan adalah belanja service dan belanja pembelian parepare. pengendali belanja (cost driver) jumlah dan jenis peralatapersentase persentase alokasi belanja alokasi belanja jenis belanja alokasi belanja inventing kialgiana maan batas bawah) batas atas) belanja bahan material pemeliharaan meilleur deskripsi pemeliharaan meilleur adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas mebeleir (meja, kursi, sofa) dalam kondisi baik. pengendali belanja (cost driver) jumlah mebel rumus penghitungan belanja total belanja tetap belanja variabel jumlah meilleur) penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerahrutin skpd dalam rangka menyediakan laporan capaian kinerja keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan, penyusunan senja, ppd. pengendali belanja (cost driver) jumlah dokumen yang disusun rumus penghitungan belanja total belanja tetap belanja variabel jumlah dokumen yang disusun) jenis belanja dalam penyusunan laporan kinerja belanja bahan pakai habis belanja cetak dan penggandaan belanja makanan dan minuman pelatihan dan pendidikan dengan menginap deskripsi. yang termasuk jenis pelatihan dan pendidikan menginap adalah: pelatihan bimbingan teknik workshop pengendali belanja (cost driver): orang hari rumus penghitungan belanja total belanja tetap belanja variabel orang) hari) batasan alokasi obyek belanja dan pengendali belanja jenis belanja nilai nilai nilai maksimal minimal belanja makanan dan minuman belanja perjalanan dinas belanja jasa narasumber tenaga ahli tenaga pelaksana belanja pemeliharaan tools belanja sewa rumah gedung gudang parkir belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pihak ketiga belanja pakaian kerja belanja bahan material pelatihan dan pendidikan tanpa menginap deskripsi pelatihan tanpa menginap adalah pelatihan yang diselenggarakan skpd tanpa penginapan. naa yang termasuk pelatihan tanpa menginap adalah pelatihan, sea penyuluhan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan fgd focus nana pelatihan dan pendidikan yang dihitung dengan metode asb adalah pelatih dan pendidikanserta rapat minimal jam. pengendali belanja (cost driver jumlah orang hari rumus penghitungan belanja total belanja tetap belanja variabel y210. orang) .363x hari) batasan alokasi obyek belanja dan pengendali belanja utama isak bali bui ahli tenaga pelaksana belanja pemeliharaan eng badi ket ala rumah gedung gudang parkir peralatan kantor diserahkan kepada masyarakat pihak ketiga remi tokoh bupati karanganyar, ttd juliyatmono |
san salinan nasahwa dalam rangka tertib dibidang administrasi dan sejarahnya upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan tugas, fungsi, formasi, dan kualitas pendidikan yang dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten karanganyar, maka, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut hurufkaranganyarranganyadalah calon pegawai negeri sipil pegawai negeri sipil yang bekerja pada pemerintah kabupaten karanganyar. calon pegawai negeri sipil yang selanjutnya singkat cons adalah calon pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten karanganyar.karanganyarseleksi pada suuntukerintah kabupaten karanganyarizin belajar adalah izin yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang diberi wewenang kepada pns untuk mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan formal tertentu dengan biaya sendiri yang proses perkuliahan dilakukan diluar jam kerja. surat keterangan belajar adalah keterangan dari bupati atau pejabat yang diberi weizin penggunaan gelar adalah keterangan dari pejabat yang didigunakan gelar termasuk sebutan profesi, dalam urusan kedinasan dan kepegawaian. izin penggunaan ijazah adalah keterangan dari pejabat yang menggunakan ijazah, dalam urusan kedinasan dan kepegawaianswasta maupun pemerintah kepada pns. ijazah adalah surat tanda tamat belajar, tanda lulus diploma, sarjana, magister, dokter, yang disertai akta dan atau transkrip nilai yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan formal tertentu. layanan administrasi kepegawaian adalah pelayanan yang diberikan kepada pegawai karena adanya peningkatan pendidikan sepertiperaturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan administrasi dtujuan dari peraturan bupati ini adalah untuk menciptakan standarisasi kompetensi pegawai dan mewujudkan tata kelola manajemen kepegawaian yang terencana dan tertib. bab iii tugas belajarbadaadalah sebagai berikut biaya pendidikan, bantuan biaya hidup, bantuan pembelian buku buku, bantuan biaya riset dan penyusunan tugas akhir,skripsi,tesis dan disertasi, bantuan wisuda, bantuan operasional bulanan. besaran biaya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupatentugas belajar ketentuannya sebagai berikut pns yang telah memiliki masa kerja sekurang kurangnya (satu) tahun sebagai pns b.usia maksimal pns tenaga kesehatan. program diploma iii, program diploma dan program strata harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia (empat puluh lima) tahun, program diploma iii, program diploma dan program strata, pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf angka huruf a), huruf dan huruf c), berlaku sampai dengan tahun pns bukan tenaga kesehatan. program diploma diploma ii, diploma iii dan strata (s1) atau setara, usia paling tinggi (dua puluh lima) tahun, program strata s2) atau setara, usia paling tinggi (tiga puluh tujuh) tahun,d.mendapatkan surat tugas dari pejabatnya. h.k.tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai pns, il., m.jangka waktu pelaksanaan l.program diploma i(di) paling lama (satu) tahun, .program diploma ii) paling lama (dua) tahun: .program diploma iii iii) paling lama (tiga) tahun: program strata (s1) diploma iv) paling lama (empat) tahun, program strata atau setara paling lama (dua) tahun,, oo. permohonan perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf melampirkan fotokopi surat tugas belajar yang dilegalisir,, laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani dari yang bersangkut,, diberikan hak haknya berupa gaji, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat. pns yang akan mengikuti seleksi tugas belajar harus mengajukan rekomendasi kepada bupati melalui kepala perangkat daerah dengan melampirkan a.b.. setelah pns dinyatakan lulus seleksi tugas belajar, agar segera mengajukan permohonan tugas belajaruntuk mendapatkan surat tugas belajar dengan tembusan disampaikan kepada kepala bpsdm. permohonan sebagaimana dimaksud pada dihampiri berkas berkas persyaratan sebagai berikut: a.b.dilegalisir, d.asli surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dan format uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf dan format surat rekomendasi huruf tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. pns yang menjalani tugas belajar lebih dari (enam) bulan diberhentikan dari jabatan administrasi. pns yang menjalani tugas belajar lebih dari (enam) bulan diberhentikan dari jabatan fungsionalejabat pembina kepegawaianmasa tugas belajar kepada pegawai negeri sipil berakhir dan atau dicabut apabila telah menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pengembalian dari lembaga pendidikan dimana pegawai negeri sipil yang bersangkutan melaksanakan pendidikan,egawai negeri sipil yang bersangkutan melaksanakan pendidikan, karena kelalaian pns yang bersangkutan, melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil mulai tingkat sedang serta ketentuan lain yang berlaku pada lembaga pendidikbab izin belajarjin secara tertulis dari pejabat yang diberi wewenang, unsur penilaiankan izin secara tertulis dari pejabat yang diberi wewenang, pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan unit organisasinya,. biaya pendidikan ditanggung oleh pns yang bersangkutaulan sejak diterima lembaga pendidikan yang dipilih. pemberian izin belajar untuk mengikuti pendidikan jenjang strata s2) dan yang sederajat, serta strata s3) dan yang sederajat harus melalui pertimbangan baperjakat. kelalaian dalam pengajuan permohonan ijin belajar sebagaimana dimaksud pada berakibat tidak dapat diterbitkannya surat ijin belajar.izin penggunaan gelada kepala bpsdm. usulan sebagaimana dimaksud pada dihampiri berkas berkas persyaratan sebagai berikutfotokopi ijazah terakhir yang diakui dalam administrasi kepegawaian yang dilegalisir,rekomendasi darimenggangu tugas kedinasanyataan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah lulus ujian masuk dan diterima sebagai mahasiswa dan bahwa program pendidikan yang dipilih dilaksanakan kampus dan bukan merupaformat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf format uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf dan format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab surat keterangan belajar seseorang ketika diangkat menjadi consn unit organisasinya. program studi dimengajukan permohonan surat keterangabupati untuk mendapatkan surat keterangan belajar dengan tembusan disampaikan kepada kepala bpsdm. usulan sebagaimana dimaksud pada dihampiri persyaratan legalised, fotokopi surat keputusan sk) cons yang dilegalisir, surat pernyataan dari coaketerangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa status cons masih menjadi siswa atau mahasiswa:seddaerah (formasi)yang menerangkan bahwayang pada saat diangkat sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi wajib melaporkan kepada bupati melalui kepala perangkat daerah paling lambat (enam) bulan sejak secara nyata melaksanakan tugas sebagai cons untuk diberikan surat keterangan belajar. bab izin penggunaan gelar dan penggunaan ijazah bagian kesatu izin penggunaan gelar pns yang telah menyelesaikan pendidikan serta memperoleh ijazah dapat diberikan izin penggunaan gelar termasuk sebutan profesi dari bupati atau pejabat yang diberi wewenang. pns yang tidak memiliki izin penggunaan gelar termasuk sebutan profesi sebagaimana dimaksud pada tidak dapat menggunakan gelar dan sebutan profesigelar sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan ketentuan telah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan yang diikutinya, memiliki surat tugas belajar, izin belajar atau keterangan belajar. izin penggunaan gelar diperuntukkan kepada pegawai yang menyelesaikan pendidikan atau yang sederajat, iii atau yang sederajat, atau yang sederajat, atau yang sederajat dan atau yang sederajat. izin penggunaan gelargelar diajukan oleh pegawaitranskrip nilai akademik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,gian kedua izin penggunaan ijazah (l) pns yang telah menyelesaikan pendidikan serta memperoleh ijazah dapat diberikan izin penggunaan ijazah dari bupati atau pejabat yang berwenang. pns yang tidak memiliki izin penggunaan ijazah termasuk sebagaimana dimaksud pada tidak dapat menggunakan ibadahnyaijazah sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan ketentuan a.telah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan yang diikutinya, memiliki izin belajar atau keterangan belajar. izin penggunaan ijazah diperuntukkan bagi pns yang menyelesaikan pendidikan smp atau yang sederajat, sma atau yang sederajat. izin penggunaan ijazahb viiformalbupatidan ijazah diploma iii dan masih berpangkat pengatur muda tingkat golongan ruang ii b bawah dengan pendidikan minimal sma sederajat, dapat dengan pendidikan minimal sma sederajat atau ijazah spesialis1 b bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata,.sekurang kurangnya telah (satu) tahun dalam pangkat terakhir, setiap unsur penilaian skp dalam (satu) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baikpenyesuaian kenaikan pangkat, memiliki ijazah dari lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan program pendidikan yang mendapat akreditasi minimal memiliki surat tugas belajar, izin belajar atau keterangan belajar kecuali yang ibadahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai calon pns, memiliki izin pengunaan gelar atau memiliki izin pengunaan ijazah, sesuai dengan formasi atau kebutuhan daerah, pada perangkat daerah tempat yang bersangkutan bekerja. persyaratan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan dengan ketentuan fotokopi ijazah tanda lulus yang dilegalisir, fotokopi transkrip nilai akademik yang dilegalisir, fotokopi pangkat terakhir, fotokopi skp (dua) tahun terakhir, fotokopi surat tugas belajar, izin belajar atau keterangan belajar yang dilegalisir kepala perangkat daerah bagi ijazah yang didapatkan setelah diangkat menjadi cons, fotokopi surat izin pengunaan gelar atau surat izin pengunaan ijazah yang dilegalisir kepala perangkat daerah, surat keterangan uraian tugas jabatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditandatangani minimal pejabat pimpinan tinggi pratama eselon ii). fotokopi surat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah yang dilegalisir, asli penilaian angka kredit pak) terakhir dan fotokopi kenaikan jabatan bagi jabatan fungsional yang mempersyaratkan yang dilegalisir. ketentuan pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dhuruf terdiri dari ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat disyaratkan bagi pangkatnya disesuaikan dengan ijjazahnya menjadi juru golongan ruang i c) dan pengatur muda golongan ruang ii a)ibadahnya menjadi pengatur muda tingkat golongan ruang (ii b) dan pengatur golongan ruang hjazah menjadi penata muda golongan ruang iii a): dan penata golongan ruang iii c). persyaratan kepangkatan bagi pns yang mengikuti ujian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut berpangkat juru muda tingkat golongan ruang (i b) kebawah, bagi pns yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ibadahnya menjadi juru, golongan ruang i c), berpangkat juru tingkat golongan ruang (i d) kebawah, bagi pns yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ibadahnya menjadi pengatur muda, golongan ruang ii a), berpangkat pengatur muda, golongan ruang il a) kebawah,(ii b): berpangkat pengatur muda tingkat golongan ruang (ii b) kebawah, bagi pns yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ibadahnya menjadi pengatur, golongan ruang ii c), berpangkat pengatur tingkat golongan ruang (ii d) kebawah bagi pns yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ibadahnya menjadi penata muda, golongan ruang il a), berpangkat penata muda, golongan ruang ill a) kebawah,: berpangkat penata muda tingkat golongan ruang (iii b) kebawah, bagi pns yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ibadahnya menjadi penata, golongan ruang ii1 c). bab viii kewenangan penandatanganan bupati menandatangani izin belajar dan surat keterangan belajar untuk jenjang pendidikan atau yang sederajat. tugas belajar dan penggunaan gelar untuk jenjang pendidikan s3, s2,s1,d iv, iii dan atau yang sederajat. pemberhentian dari jawaban administrasi dan pengaktifan kembali sebagai pegawai. pemberhentian dari jabatan fungsional dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional. sekretaris daerah, menandatangani izin belajar dan surat keterangan belajar untuk jenjang pendidikan dan yang sederajat. penggunaan gelar untuk jenjang pendidikan dan yang sederajat. kepala bpsdm, menandatangani izin belajar dan keterangan belajar untuk jenjang pendidikan dan div, diri, dan yang sederajat, penggunaan gelar untuk jenjang pendidikan, s2, si, div, diri, dan yang sederajat. kepala bidang informasi dan pengembangan izin belajar dan penggunaan ijazah jenjang pendidikan di, sma dan yang sederajat, serta smp dan yang sederajat. bab larangan dan sanksi setiap pegawai yang mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan tertentu harus memiliki surat tugas belajar atau izin belajar atau keterangan belajar. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada berakibat pegawai yang bersangkutan tidak mendapat layanan administrasi kepegawaian. lampiran peraturan bupati karanganyar nomor tahunaang any at, skokennodisnn mengetahui, yang membuat pernyataan, kepala perangkat daerah meterai nama nama ii nama np,etatibanyat sanerraniesunsn mengetahui, yang membuat pernyataan, kepala perangkat daerah meterai nama nama nip. nip. iii. format surat rekomendasi tugas belajar pemerintah kabupaten karanganyar atau at: lesti senenv. format surat rekomendasi ijin belajar pemerintah kabupaten karanganyar nama sand ft sllangkanya, iinsortan sos kepala perangkat daerah nama nip.(saya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. kaa banyak eksismenggangu tugas kedinasan. surat pernyataan tidak mengganggu tugas kedinasakuliah universitas.tidak akan menganggu tugas kedinasan saya sehari hari. demikian surat pernyataan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. karanganyar, sewu sonata nasa mengetahui, yang membuat pernyataan, kepala perangkat daerah meterai nama nip. nama nip. vii. format uraian tugas. pemerintah kabupaten karanganyar alamat: aensisndes intan uraian tugasseserasorereans kepala perangkat daerah nama pangkat nip. viii. format uraian tugas jabatan pemerintah kabupaten karanganyar surat keterangan uraian tugas jabatanumum pendidikan fakultas jurusan melaksanakan tugas pada seksi sub bagian sub bidang.pada bidang bagian balai.sebagai.( nama jfu yang diusulkexo.dooidocoo. juliyatmono bab ketentuan peralihan pegawai yang memperoleh surat tugas belajar, izin belajar, surat keterangan belajar, izin pengunaan gelar dan izin pengunaan ijazah sebelum ditetapkan peraturan bupati ini dinyatakan sah dan tetap berlaku,sai zulfikar hadiah nip. |
ole bupati karanganyar provinsi jawa tengah. tan peraturan bupati karanganyar nomor tahun ". tentang: standar pelayanan minimal bidang sosial (ot kabupaten karanganyar pan ana dengan rahmat tuhan yang mahesa . bupati karanganyar, menimbang bisa bahwa untuk menjamin akses dan mutu: penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial yang asi berhak diperoleh setiap penyandang masalah tang kesejahteraan sosial. secara minimal. perlu. kan menyusun standar pelayaran minimal spm): bahwa berdasarkan ketentuan beraturan menteri sosial nomor huk . bean ine tentang standar pelayanan minimal spm) bidang (ata sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten kota, pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan kala bidang sosial sesuai spm bidang sosial, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana nan dimaksud dalam: huruf dan huruf perlu. menetapkan peraturan bupati tentang standar laa pelayaran minimal bidang sosial di kabupaten karanganyar. mag mengingat t01. undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dalami lingkungan provinsi jawa tengah: ld. undang undang nomor tahun tentang maman pelayanan publiundang undang nomor tahun tentang . mama pembentukan peraturan perundang undangan lembaran negara republik indonesia tahun kanan bea nomor tambahan lembaran negara republik akan indonesia bud, undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik dia tag indonesia tahun nomor tambahan kei lembaran negara republik indonesia nomor dana sebagaimana telah: beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang nomor tahun pena dane s5. tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. nai hun lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik: kana ban indonesia nomor arang san peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar. panas pelayanan. minimal lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan naa lembaran negara nomor ). and bnn an: peraturan pemerintah nomor tahun tentang pan tana perangkatperaturan pemerintah nomor tahun tentang ten pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan nana pemerintah:mara peraturan menteri dalam negeri nomor . tahun tentang petunjuk teknis penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal: lea ne: nan peraturan menteri dalam negeri nomor nan daan tahun tentang petunjuk teknis: penataan : organisasi perangkat daerah: tan peraturan.kana minimal tana peraturan.ha. dan susunan perangkat daerah kabupaten karanganyar lembaran daerah kabupaten kanan karanganyar tahun nomor kena nana peraturan bupati karanganyar nomor tahun tentang kedudukan, susunan men organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas sosial berita daerah kabupaten karanganyar tahun nomor os. peraturan '.penatasosial kabupaten karanganyar. hala ken babi ketentuan umum gabahnad daerah. kan bupati adalah bupati karanganyar. nan tan perangkat daerah adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten karanganyar yang memiliki tugas dan fungsi bidang sosial. standar pelayaran minimal yang selanjutnya. tetan selanjutnya disingkat spm. bidang sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pan bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah. tang kesejahteraan sosial secara minimal. penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang.nannana besaran sasaran. yang hendak dipenuhi. dalam pencapaian suatu. spm tertentu,. dapat berupa:suai hai dengan indikator dan. nilai yang ditetapkan dalam spm bidang sosialsosial secara. nasional. aah bab hanna maksud, tujuan dan fungsi spm bidang sosialsosial. maan aa: aan kan tujuan ditetapkan spm bidang sosial meliputi nan menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar bidang tahi sosial kepada masyarakat: bnn menjamin ketersediaan, keterjangkauan. dan. peningkatan kualitas pelayanan bidang sosial, meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial. kana nan nana fungsi ditetapkan spm bidang sosialadalah: pot alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas tan pelayanan bidang sosialsosial kepada masyarakat: alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk . mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan. nan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial: cc. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan bidang sosial, gank .d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas tan pembiayaan anggaran pendapatan belanja daerah. babi jenis pelayanan dasar, indikator, nilai. bana dan batas waktu pencapaian ona bas aman pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan bidang sosial sesuai dengan spm bidang sosial, han meliputi: ban kan nan nan jenis pelayanan dasar, pb. indikator tn: de, nilaiydan ed. batas waktu pencapaian han tang nan jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pelaksanaan program kegiatan bidang sosial skala daerah, dada penyediaan sarana dan prasarana sosial skala daerah, ara bari tan cc. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala daerah: dau pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lang lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal ben kan dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala tang pelaksanaan program kegiatan bidang sosial skala haa naa patas daerah sebagaimana dimaksud dalam hani huruf terdiri atas ja. indikator spm yang menunjukan pemberian tega bantuan sosial bagi pks skala daerah dengan kanan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan tan sebesar (tujuh puluh persen) serta batas tan waktu pencapaian secara bertahap sampai kana dengan tahun masa api indikator 'spm yang menunjukan pelaksanaan tan snn kegiatan "pemberdayaan sosial skala daerah. inang bon dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai hala dengan sebesar (tujuh puluh persen) serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai ten ebi dengan tahun tan penyediaan sarana dan prasarana sosial skala tang daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kana bei oa. indikator spm yang menunjukan penyediaan sarana prasarana panti sosial skala daerah. kai dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai bana dengan sebesar (seratus persen) serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai lama dengan tahun nan: indikator. spm yang menunjukan penyediaan pan sarana prasarana pelayanan luar panti skala daerah dengan nilai pencapaian secara bertahap. sampai dengan sebesar (lima nan tata puluh lima persen) serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun hah penanggulangan korban bencana pada" tahap tanggap darurat .skala daerah sebagaimana. dimaksud dalam huruf cc, terdiri aku atas ran yaa nan indikator spm yang menunjukan bantuan sosial bagi korban bencana skala daerah dengan nilai hana panas .pencapaian secara bertahap sampai dengan nan: sebesar (seratus persen) serta batas waktu lena nah pencapaian secara bertahap sampai dengan tan tahun hana tan indikator spm yang menunjukan 'evakuasi sen korban bencana skala. daerah dengan nilai sea .pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar (seratus persen) serta batas waktu ana ha, pencapaian secara bertahap sampai .dengan laman tahun (@'potensial terlantar yang berasal dari tan masyarakat rentan dan tidak mampu skala daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: indikator spm yang menunjukan penyandang cacat fisik dan mental dengan nilai pencapaian tana secara bertahap sampai dengan sebesar . (tiga puluh lima persen) serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun . kena indikator spm yang menunjukan lanjut usia tidak potensial skala kabupaten dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan kan sebesar (tiga puluh lima persen) serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun tan dos keane tan perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan: spm bidang pengorganisasian na: ". penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial berdasarkan spm bidang sosial secara operasional dikoordinasikan oleh perangkatbupati ini. nan den babi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan donn bagian kesatu piala perencanaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan. pencapaian dan penerapan spm bidang sosial. bagian kedua ken pelaksanaan kana aan pelayanan dasar bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh. perangkat daerah anna berdasarkan spm bidang sosial. mean bagian ketiga pelaporan namanya perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporan hasil. pencapaian target kinerja penerapan spm bidang kan tan sosial kepada bupati melalui sekretaris daerah. bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian tan target kinda penerapan spm bidang sosial daerah kepada gubernur berdasarkan laporan. tan sebagaimana dimaksud pada lang bab vi. pengawasan dan evaluasi naa bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target kinerja spm bidang sosial yang tana telah ditetapkan.. evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan.nisan ketentuan penutup tan naa peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal nan magna diundangkan. pan jan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan sahat pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten nan karanganyar. ditetapkan karanganyar bnn pada tanggal september bupati karanganyar, ala juliyatmono diundangkan karanganyar pada tanggal september kan . sekretaris daerah kabupaten karanganyar saksi berita daerah kabupaten karanganyar tahun nomor sekretariat daerah kabupaten karanganyar kepala bagian hukum inn son kar nip. lampiran ena baba peraturan bupati karan gandar nomor tahun tentang bnn mna aba anakan bbm ala bed peta standar pelayanan minimal bidang naura nana sosial kabupaten karanganyar. rencana penerapan standar pelayanan minimal nan ona bidang sosial aan tana batas target pencapaian bnn nun standar pelayanan minimal opd jenis pelayanan dasar sub kan waktu tahunan kegiatan d. penanggung |. keterangan . kegiatan mencapai| nang jawab80x. dinas sosial jumlah pmk yang ann nana memperoleh bantuan sosial inner penyandang masalah. kab kota yang memperoleh jumlah pks yangseharusnya memperoleh bantuan sosial kesejahteraan sosial skala bantuan sosial untuk ann kabupaten kota pemenuhan kebutuhan tag dasar. nan g. jelek pelaksanaan kegiatan persentase pks skala 80y6 75y6 80y6 dinas sosial lalat yang menjadi pemberdayaan sosial skala kab kota yang menerima pemberdayaan masyarakat melalui program kue kabupaten kota program pemberdayaan atau kelompok sosial li ekonomis sejenis sosial melalui kelompok jumlah pks yang seharusnya menjadi peserta program usaha bersama kue) pemberdayaan masyarakat atau kelompok sosial melalui program kue atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. ekonomis sejenis penyediaan sarana dan prasarana sosial: penyediaan sarana prasarana presentase panti sosial dinas sosial jumlah panti sosial yang menyediakan sarira panti sosial skala skala kabupaten kota yang pelayanankesos oo. jumlah panti sosial yang kabupaten kota menyediakan sarana seharusnya menyediakan sarira pelayanan kess prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. penyediaan sarana prasarana presentase wahana 75th dinas sosial jumlah wsbk yang menyediakan sarira pelayanan luar panti skala kesejahteraan sosial pelayanankesos 1990p jumlah wsbk yang kabupaten kota berbasis masyarakat seharusnya menyediakan sarira pelayanan peso wsbk) yang bnn anna ama alam ana menyediakan sarana penny den prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. pooh bantuan sosial bagi korban presentase (fo) korban 80x dinas sosial jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial bencana skala kabupaten kota bencana skala selama masa tanggap darurat jumlah korban bencana x10h kabupaten kota yang yang seharusnya menerima bantuan sosial selama menerima bantuan sosial masa tanggap darurat selama masa tanggap bela pan darurat evaluasi korban bencana skala presentase korban sar dinas sosial jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan kabupaten kota bencana skala sarira tanggap darurat kab tumlahkorban bencana yang kabupaten kota yang seharusnya j a dievakuasi dengan dievakuasi dengan sarira tanggap darurat menggunakan sarana prasarana tanggap darurat daan lengkap kpresentase penyandang 30x dinas sosial jumlah penyandang cacat fisik, skala kabupaten kota cacat fisik dan mental, serta membahas tidak potensial pen lanjut usia tidak potensial tarian penyandang coca tik. x100y6 yang telah menerima mental,lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial jaminan sosial bupati karanganyar, tangndataan wajib pajak penerangan jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karanganyar, menimbang: bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pendataan wajib pajak penerangan jalan, perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pendataan wajibtaan wajib pajak penerangmemutuskan menetapkan: peraturan bupati tentang petunjuk teknis pelaksanaan pendataan wajibanggaran dan pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut apbd, adalah apbd.kepala bkd adalah kepala bkdumum yang selanjutnya disebut ppuyang selanjutnya sebutdataan adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang pju dan sampel pembayaran pajak selama (dua) bulan. perangkat kelurahan adalah lurah unsur staf yang membantu lurah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang terdiri dari lurah, sekretaris kelurahan dan perangkat kelurahan lainnya. perangkat desa adalah unsur kepala desa perangkat desa yang membatu kepala desa dalam melaksanakan tugas kewenangannya yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. tim pelaksana kegiatan pengelolaan wajib pju adalah tim yang bertugas menyusun perencanaan kegiatan, mengawasi pelaksanaan kegiatan, memverifikasi hasil pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada bupati. tim pelaksana kegiatan adalah tim yang bertugas mengumpulkan data dan mencatat dalam formulir yang telah ditentukan. tim monitoring adalah tim yang mempunyai tugas monitoring jalannya pekerjaan pendataan dan mengambil sampel data untuk akurasi data yang disajikan. tim entri data adalah tim yang tugasnya memasukkan data dari hasil pendataan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan yang telah sampel oleh tim monitoring sesuai dengan formulir yang telah ditentukan. honorarium adalah pembayaran atas jasa yang telah dilaksanakan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan. uang perjalanan dinas adalah pembayaran atas surat perintah untuk melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan tidak ditempat kerja dengan waktu lebih dari (empat) jam. bab obyek dan sasaran pendataan pendataan pju adalah pengguna atau pelanggan pln). sasaran pendataan pju terdiri dari pelanggan pln dengan batas daya sampai dengan kilo volt ampere, dan pelanggan pln dengan batas daya diatas kilo volt ampere, bab iii pendataan pju pendataan pju merupakan kegiatan pendataan atau pencatatan jumlah dan pengambilan sampel jumlah besaran pembayaran pajak. dalam pelaksanaan pendataan pju sebagaimana dimaksud pada bupati membentuk tim untuk pelaksanaan kegiatan. sasaran pendataan pju pelanggan pln dengan batas daya sampai dengan kilo volt ampere, sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan pengelolaan pju, tim pelaksana pendataan terdiri dari perangkat kelurahan desa, tim sosialisasi pendataan pju yeng terdiri dari pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil bkd, tim monitoring terdiri dari pegawai negeri sipil bkd, dan tim entri data terdiri dari pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil bkd. pendataan pju untuk industri menengah dan industri besar sebagaimana dimaksud dalam huruf b,dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan pengelolaan pju, tim pendataan dan monitoring yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil bkd, dan tim entri data yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil bkd. hasil pendataanmbiayaan pendataan pju dibiayai oleh apbd. pembiayaan kegiatan pendataan pju meliputi honorarium tim, honorarium narasumber: uang perjalanan dinas, dan honorarium pelaksana pendataan: honorarium tim sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan per kegiatan yang terdiri dari honorarium tim pelaksana kegiatan, dan honorarium tim entri data. honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan dengan mengacu pada ketentuan perundang undangan mengenai standar biaya. honorarium tim entri data sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan sebesar (seratus dua puluh lima rupiah) per satuan data entri. honorarium narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan per kegiatan kepada narasumber saat pelaksanaan sosialisasi kepada tim pelaksana kegiatan. uang perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan untuk anggota tim sosialisasi dan tim monitoring. honorarium pelaksana pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada petugas pelaksana pendataan sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per anggota tim. bab monitoring kepala bkd melaksanakan monitoring atas pelaksanaan pendataan pju. dalam melaksanakan monitoring kepala bkd dapat membentuk tim monitoring. monitoring dilaksanakan dengan metode pengambilan sampel. hasil monitoringasil monitoring sebagaimana dimaksudogtemku, s.h. nip. |
aas bupati karanganyar provinsi jawa tengah peraturan bupati karanganyar nomor tahun tentang laporan kepala desahuruf huruf dan huruf peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor tahun tentang kepala, serta untuk meningkatkan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan desalaporuraian tentang rencana dan pelaksanaan program kerja bidang yang ada, serta pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan keberhasilan yang dicapai selama (satu) tahun anggaran. laporan penyelenggaraan pemerintahannyelenggaraan pemerintahanlaporan seluruh proses pelaksanaan peraturan peraturan desa termasuk apb desa selama (satu) tahun anggaran. informasi penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan pelaporan kepala desa kepada rakyat melalui media pengumuman resmi, meliputi informasi pokok pokok kegiatan. bab ruang lingkup laporan kepala desa ruang lingkup laporan kepala desa,dalam terdiri dari pendahuluan, program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa: program kerja pelaksanaan pembangunan, program kerja pembinaan kemasyarakatan: program kerja pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa: keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, dan upaya yang ditempuh, dan penutup. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf memuat tujuan penyusunan laporan: visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa: dan ccpb desa sebagaimana dimaksud pada huruf memuat uraian tentang: peraturan desa tentang apb desa: peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apb desa. cc. rincian apb desa terdiri dari pendapatan desa. belanja desa, belanja desa yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa: penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan, dan selisih pembiayaan. format rincian anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimuat, dan upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada huruf memuat bidang penyelenggaraan pemerintahan:penutup sebagaimana dimaksud pada huruf memuat kesimpulan laporan, penyampaian ucapan terima kasih, dan saran dan permohonan petunjuk,format, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja dan prestasi kepala desa: memfasilitasi pemerintah desa dalam pengembangan program dan potensi desa. babdalam memuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun anggarandengan: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja dan prestasi kepala desa, memfasilitasi pemerintah desa dalam pengembangan program dan potensi desa. babpddibahas oleh bpd dalam musyawarah bpd yang dihadiri dihadiri oleh paling sedikit (dua pertiga) dari jumlah anggota bpd, hasil musyawarah bpd ditetapkan dengan keputusan bpd bpd melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud padkeputusan bpd sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala desa paling lambat (lima belas) hari kerja sejak laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa diterima. bab,paling lambat (tiga puluh) hari sejak informasi penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepadadalam forum musyawarah desa, melalui media sosial antara lain melalui website desa, sms, facebook, menyampaikan langsung kepala pemerintah desa dan bpd selaku wakil dari masyarakat tiap tiap dusun. bab viidan pelatihan. bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pemerintahan desailakan alih nip. lampiran peraturan bupati karanganyar nomor tahun tentang laporan kepala desa format sampul hee ln: laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran desa. kecamatan. tahun. sistematika laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran bab pendahuluan tujuan penyusunan laporan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa strategi dan kebijakan bab program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa penghasilan tetap dan tunjangan operasional perkantoran operasional bpd bab iii program kerja pelaksanaan pembangunan perbaikan saluran irigasi pengaspalan jalan desa kegiatan kantor anti anonsiadasas bab program kerja pembinaan kemasyarakatan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban kerja kai sabana bab program kerja pemberdayaan masyarakat kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat ikoktaeatn kasasi bantaran bab pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desabab viii penutup kesimpulan laporan, penyampaian ucapan terima kasih, saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut. lampiran laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaranrincian anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran. pendapatan desa phansisos sei bni vesnnna belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pepe revaneraannannnvenennnanga bidang pembangunan pes seksaniaasaonasunsannanan bidang pembinaan kemasyarakatan sansasenekedorngdkenelanna bidang pemberdayaan masyarakat sanca teken aman aneka bidang tak terduga men aan ron jumlah belanja tap surplus defisit pep alasan sai pembiayaan desa penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan pen kada hai bniosana vas nna selisih pembiayaan (a b) nasa format rincian anggaran pendapatan dan belanja desa tahun. rekan rp.) (lil pendapatan asli desa ' tetapi hasil usaha royong amdownsontesosan ban mep sah " i pendapatan transfer ' ) o daerah kabupaten kota alokasi dana desa bantuan keuangan j1|2jalil bantuan provinsi oo |. bantuan kabupaten kota pendapatan lainlain mana ke yang tidak mengikat lain lain pendapatan desayangsah jumlah pendapatan ' | hanya pemerintahan desa j2jilid penghasilan tetap dan tunjangan |lilin belanja pegawai: oo o | penghasilan tetap kepala desa tunjangan kepala desa dan lille bulanan bpp o o | j2|il2| |operasional perkantoran |il2| belanja barangan jasa oo i mat tulis kantor . ena pakaian dinas dan atribut ' ' iii pakaian dinas ' o| iii alasan bahan kebersihan penaamanbias iii i pemeliharaan air, listrik,dan telepon oo edisi belanja modi o komputer p rrrieadankusi operasional bpd belanja barangan jasa eremepamdaan konsumsi rapat operasional rt rw belanja barangan jasa ' ) e| fee i k cena konsumsi rapat pale datuautenritaanen tae bidang pelaksanaan pembangunan pen perbaikan saluran irigasi belanja barangdanjasa ena. pem kait abdi belanja modal ' o o |oo efek bee ana mma pengaspalan jalan desa belanja barangan jasa: oo ) hen deer belanja modal: sepatu jala kesatu coomamtn sesat bidang pembinaan kemasyarakatan nusa men senapan dan ketertiban |i| belanja barangan jasa: oo) pmi bonar pelatih. ih konsumsi iai bahan pelatihan nttmsa ann bidang pemberdayaan masyarakat none mana perangkat |a|i| belanja barang dan jasa: aanereaaaih nan los bahampelatihan ta, bidang tak terduga seal kegiatan kejadian luar biasa |s5| belanja barang dan jasa: lismonertia dan jas e15| tercatat acak sednsssoaan jumlah belanja ) oi| loh isurerusy pendar lo. air made eri helped biaya . |il2| pencairan dana cadangan ban dipisahkan mann sal. pengeluaran pembiayaan |il pembentukan dana cadangan |2l2| penyertaan modal desa jum (rp) lot disetujui oleh kepala desa nan ttd format rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa kode uraian jumlah jumlah lebih ket. rekan anggaran realisasi kurang rp. rp. rp. bera pe pendapatan asia t t illaasiusaha yo u u iou kkal dan gotong royong aan nee asli desa yang sah kan pendapatan transfer iu dana desa bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten kota alokasi dana desa oo bantuan keuangan ii. |ali| bantuan provinsi too oonmamald menu hama kota pendapatan lainlain hibah dan sumbangan dari pihak ke yang tidak mengikat mana uno desa yang sah jumlah ullllamarami istana eat penyelenggaraan pemerintahan desa mp5 dan tunjangan j2dililit belanja pegawai: penghasilan tetap kepala desa dan perangkat tunjangan kepala uas |lll tumpangan bpp perkantoran |il2| belanja barangan ea tr joe aktaskaaar (one atribut pal kepalan dinas kebersihan perjalanan dinas pemeliharaan tu tu ann telepon dea se astamnntasanan belanja modal lks komune madan kasi melepas !| eee operasional bpd bsa jasa ban penggandaan konsumsi rapat eat anna an) j2hilal operasional rt sn can jasa lli pengadaan. i konsumsi rapat uefa pembangunan desa melmaml mani gaki irigasi idol bnn eng asa eta en belanja modal menag pertamanan o mmm sana alta, ore malas! p memeras man desa nan jasa upah kena (ae 5e el belanja modal: ioi ceramah ih h aon es. aon nun mere bidang pembinaan am kegiatan pembinaan mer ketertiban kon man kki asasi telaah oo li bahanpelatihan |. menes far sea jaan bidang pemberdayaan uje kepala desa dan perangkat bank nan bung jasa: lili somerpeltih:. lll konsumsi lt. bahanpelatihan melepas dot kegiatanssataa bidang tak terduga lo. ro. pes ime luar biasa iman jasa: lemmata 2h blh konsumsi. to. bpa usa anon slogan tahun bana men," ita iuran nga loh nak fa m isorerusy pers biaya mena pembiayaan bag uh tia cadangan mika yang pisahkan pama tpl ian, ega pengeluaran amen cadangan smtnbans mana kie desa maire p pre format rincian kegiatan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa bidang penyelenggaraan pemerintahan undangan. peraturan bersama kepala desa wow lendescnn' ' |c. musyawarah desa ')') ) e| |d. musrengbangdes ' ') ) | ke. musyawarah bpd.' | jumlah pos keamanan jumlah kecelakaan remaja ' ') )ja. jalan desa( km) (b. jalan kabupaten kota km) |c. jalan provinsi( km) |d. jalan negara km) je. jembatan buah) ( .) panti ordo jumlahtahun berapa kali peraturan menteri mengenai haluan keras daerah tentang desa berapa kali eng tentang desa berapa kali nmackameici kek desa ebi london mpn berapa kali visor heri desa kepala desa berapa kali pelaksanaan hak sosialisasi pelaksanaan hak dan dan kewajiban kewajiban masyarakat berapa masyarakat kali masyarakat menyampaikan ada tidak masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil tidak masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban tidak masyarakat berpartisipasi dalam are tidak masyarakat hidup beragama berapa kali sosialisasi mengenai kesenian berapa kali dan ketertiban masyarakat berapa kali sosialisasi mengenai lingkungan hidup beberapa kali) |e. sosialisasi mengenai bahaya ' msnonebane nenek nan ketenagakerjaan berapa kali sosial keagamaan |a. majelis taklim jumlah) ||f. remaja gereja jumlah) remaja budha jumlah) |h. remaja hindu jumlah) ana jumlah mesra mesum bee jumlah bidang pemberdayaan masyarakat sub bidang kegiatan sosialisasi dan motivasi bidang sosial berapa kali mes berapa kali berapa kali hidup berapa kali pemberdayaan masyarakat pemberdayaan keluarga berapa kali (lan pemuda berapa kali raga berapa kali pemberdayaan karang taruna berapa kali masyarakat berapa kali man: berapa kalitentuan (la)untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dan dapat melampaui tahun anggaran bahwa untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan penganggaran penyelesaian sisa pekerjaan sampai dengan lima puluh hari kalender yang melewati tahun anggarpres nomorlesaian pekerjaan serta penyerahan pekerjaan yang pertamauasalesaian pekerjaan pada akhir tahun anggaran pekerjaan dari suatu kontrak pengadaan barang jasa tahunan (tahun tunggal) yang dibiayai dari apbd, harus selesai pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan pada dokumen kontrak dalampekerjaan yang dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnyaima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrakdiatas kertas bermeterai rp. (enam ribu rupiah). berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ppk atas persetujuan yang dituangkan dalam berita acara memutuskan untuk: melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak mengakibatkan kerugian negara daerahlaksanaan penyelesaian sisa pekerjaan tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf diatur sebagai berikut penyedia barang jasa harus menyampaikan surat permohonan penyelesaian pekerjaan melewati tahun anggaran kepada ppk paling lambat hari kalender sebelum berakhirnya batas waktu masa pelaksanaan pekerjaan. cc. apabila berdasarkan hasil kajian dan penelitian ppkaturan perundang undangan, untuk menjamin objektivitas keputusan ppk dalam menentukan pemutusan kontrak atau tidak, hasil kajian dan penelitian ppk harus melibatkan pengawas proyekmenyampaikan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sebanyak dua rangkap kepada ppk yang ditanda tangani atas meterai rp. (enam ribu rupiah) oleh pimpinan perusahaan dan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar (lima persen) dari sisa pekerjaan yang belum bisa diselesaikan atau dari nilai kontrak serta kesediaan untuk dikenakan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. dilakukan addendum kontrak dengan mencantumkan sumber dana dari perubahan apbd tahun anggaran berikutnya atas pembayaran sisa pekerjaan yang akan diselesaikan. ppk memerintahkan kepada panitia penerima hasil pekerjaan untuk melakukan penghitungan prestasi pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan sebagai dasar pembayaran pelaksanaan pekerjaan pada tahun anggaran berkenaan dan pengusulan alokasi anggaran pembayaran sisa pelaksanaan pekerjaan pada perubahan apbd tahun anggaran berikutnya. dalam melaksanakan penghitungan prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud angka panitia penerima hasil pekerjaan dapat mempertimbangkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud ketentuan huruf ppk menyampaikan pemberitahuan kepada atas penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun anggaran dihampiri dengan satu rangkap surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka berdasarkan pemberitahuan ppk sebagaimana disebutkan pada angka mengusulkan alokasi anggaran pada perubahan apbd tahun anggaran berikutnya. dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf dan ppk dapat melakukan konsultasi dengan api dan audit dari api sebagai dasar pelaksanaan pembayaran prestasi pekerjaan. surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada huruf angka paling sedikit memuat: dihitung sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan sebesar (satu per mil) dari nilai kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan: pernyataan tidak menuntut pembayaran bunga terhadap keterlambatan pembayaran atas sisabagian pekerjaan dari kontrak berkenaan. tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengadaan barang jasa pemerintahiiiatau dari nilai kontrak yang sudah diperpanjang masa berlakunya kepada ppk sebelum dilakukan penandatanganan perubahan kontrak.usulan perubahan apbd sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembayaran penyelesaian sisa pekerjaan ketentusebagai berikut: pekerjaan tahun anggaran berkenaan dibayar sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai pada akhir waktu pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran berkenaan, pembayaran sisa pekerjaan dibebankan pada perubahan apbd tahun anggaran berikutnya, pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan wajib dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyedia barang jasa tidak dapat menuntut pembayaran bunga atas pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf bab denda dan pemutusan kontrak penyedia barang jasa yang diberikanbupati ini, dikenakan denda keterlambatan sebesar (satu per mil) dari nilai kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani oleh para pihak. apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf pekerjaan belum dapat diselesaikan, ppk memutuskan kontrak secara sepihak dan melakukan hal hal sebagai berikut mencairkan jaminan pelaksanaan: dan, mengajukan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam penyedia barang jasa kepada pkppembayaran denda untuk keterlambatan pembayaran tidak dianggap sebagai bunga sehubungan dengbungaesemalam itu dapat juga dikenakan pajak negara pihak pada persetujuan dimana royalti tersebut berasal sesuaipihak berwenang dari negara pihak pada persetujuan akan menetapkan cara penerapan pembatasan ini melebihi persetujuan bersama atau hak untuk menggunakan (@) film film bioskop, atau film film atau video yang digunakan dalam hubungannya dengan televisi: atau w1) pita yang digunakan dalam hubungan dengan siaran radio. (f) menahan seluruhnya. itu atau dengan (b)aitu hanya akanapatyangdia mempunyai tempat usaha tetap yang tersedia baginya secara teratur negara pihak pada persetujuan guna melaksanakan kegiatan kegiatannya, dalam hal itu sebesar pendapatan yang berasal dari tempat usaha itu dapat dikenakan pajak negara pihak lain pada persetujuan: atau (b) apabila tinggal negara pihak lain pada persetujuan untuk masa atau masa masa sejumlah atau yang melebihi hari dalam masa bulan, dalam hal tersebut hanya penghasilan yang berasal dari kegitan kegitan yang dilaksanakan negara lain tersebut dapat dikenakan pajak negara itu::penghibursampailbagian ketatanegaraanbagian bagian dari penghasilan seorang penduduk negara pihak pada persetujuan yang tidak jelas disebutkan pada sebelumnya dari persetujuan ini hanya dapat dikenakan pajak negara itu, apabila penghasilan tersebut bersalah dari sumber sumber negara pihak pada persetujuan maka bisa juga dikenakan pajak negara lain menurut ketentuan pada persetujuan ini. penghasilan yang diperoleh penduduk satu negara pihak pada persetujuan, maka negara lain tersebut akan menghitung jumlah sisa pajak penghasilan penduduk itu memperhatikan penghasilan yang telah dibebaskan. untuk maksud ini, penghasilan yang diperoleh penduduk satu negara pihak pada persetujuan yang menyangkut laba perusahaan yang diperoleh melalui satu bentuk usaha tetap yang terletak dipihak lain akan dianggap termasuk setiap jumlah pajak yang terutang dari negara pihak lain pada persetujuan untuk tahun tertentu, tetapi untuk pembebasan atau pihak lain pada persetujuan dimaksudkan untuk memperpanjang batas waktu insentif pajak untuk mengembangkan penanaman modal asing bagi tujuan tujuan pembangunan. untuk maksud ini, pajak yang dibayar negara pihak lain pada persetujuan atas dividen dimana berlaku, dan atas royalti dimana berlaku, masing masing dianggap dikenakan atas jumlah bruto dividen, atas jumlah bruto bunga dan atas jumlah bruto royalti non diskriminasi warganegara dari suatu negara pihak pada persetujuanaktidak satu maupun dalam ini akan dianggap sebagai mengharuskan masing masing negara pihak pada persetujuan untuk memberikan kepada perorangan yang bukan merupakan penduduk negara itu setiap kerugian pribadi, pengampunan dan pengurangan untuk tujuan perpajakan yang diberikan kepada perorangan penduduk tersebut. istilah "pajak" dalam ini berarti pajak pajak yang menjadi pokok pada persetujuan ini. tata cara persetujuan bersama apabila seseorang yang merupakan pendudukan satu negara pihak pada persetujuan menilai tindakan pihak yang berwenang dari kedua negara pihak pada persetujuan mengakibatkan atau akan mengakibatkan tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan perpajakan dalam persetujuan ini, maka dia, tanpa memandang kerugian kerugian yang ada pada undang undang perpajakan negara negara tersebu. masalah tersebut harus diserahkan dalam waktu (tiga) tahun sejak pemberitahuan pertama atas tindakan perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan dalamnya itu melalui persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang dari negara jaka melalui konsultasi, akan mengembangkan prosedur bilateral, kondisi cara cara dan tehnik yang wajar untuk pelaksanaanprosedur persetujuan kedua belah pihak yang adamasing masingtersebut diperoleh berdasarkan perundang undangan nasional negara tersebut. bagaimanapun informasi yang dianggap rahasiadagembangkan kondisi kondisi, metode metode dan tehnik tehnik yang sesuai menyangkut masalah masalah pertukaran informasi yang akan dibuat, termasuk pertukaranbsaha atas nama pihak lain untuk memungut pajak yang dikenakan negara itu hingga akan memastikan bahwa setiap pembebasan atau pengurangan tarif pajak yang diberikan dalam persetujuan ini oleh negara pihak lain pada persetujuan, tidak akan dinikmati oleh orang yang tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut. pihak berwenang negara pihak pada persetujuan dapat berkonsultasi bersama untuk maksud tercapainya ini. bagaimanapun juga inadminstrasi yang bertentangan dengan peraturan peraturan dan praktek praktek masing masing negara pihak pada persetujuan yang akan berlawanan dengan kedaulatan keamanan atau kebijaksanaan umum, negara pihak pada persetujuan yang disebut pertama. berlakunya persetujuan masing masing negara pihak pada persetujuan akan saling memberitahukan satu dengan yang lain dengan tertulis melalui jalur diplomatik, penyelesaian prosedur yang dikehendaki oleh undang undang mengenai masa berlakunya persetujuan ini. persetujuan ini akan berlaku pada tanggal pemberitahuan yang terakhir. persetujuan ini mulai berlakusudah berlakunya persetujuan ini, dan(b) vietnam mengenai pajak yang dipotong pada sumber sumber penghasilan, sehubungan dengan jumlah pajak yang dibayar pada tanggal atau setelah januari tahun taklim berikutnya setelah persetujuan ini berlaku, dan dalam tahun tahun taklim berikutnya. mengenai pajak pajak vietnam yang lain, yang berhubungan dengan penghasilan. laba atau perolehan yang timbul dalam tahun taklim berikutnya setelah persetujuan berlaku dan dalam tahun tahun taklim berikutnya. berakhirnya persetujuan persetujuan ini berlaku sampai diakhiri oleh salah satu negarsecara. mengenai pajak pajak lain yang menyangkuttidak berlakunya persetujuan. (b) vietnamyang berikutnya setelah pemberitahuan tidak berlakunya persetujuan dan disetiap tahun tahun taklim selanjutnya, mengenai pajak pajak vietnam yang lain, yang menyangkut penghasilan laba atau perolehan yang timbul dalam tahun taklim yang berikut setelah pemberitahuan tidak berlakunya persetujuan, dan disetiap tahun tahun taklim selanjutnya. sebagai bukti yang bertandatangan yang dikatakan oleh pemerintah masing masing telah menandatangani persetujuan ini. dibuat hanoi, padavietnam dan indonesiavietnambergerak, dan pajak pajak atas keseluruhan gaji dan upah yang dibayarkan: (a) indonesia pajak penghasilvietnam pajak penghasilan perorangan, il) pajak atas laba, iii) pajak atas laba pembayaran. (selanjutnya disebut "pajak vietnamrotokol pada saat penandatanganan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dari(selanjutnya disebut sebagai persetujuan") kedua belah pihak telah menyetujui ketentuan ketentuan berikut ini yang merupakan bagian yang perlu untuk melengkapi persetujuan. berkaitan dengan disepakati bahwa ketentuan ketentuan dari dan tidak diterapkan pada pajak atas pengiriman laba vietnam dan perpajakan vietnam sehubungan dengan kegiatan produksi pertanian. selama vietnam memberikan bantuan perizinan bagi investor sesuai dengan undang undang investasi asing vietnam, yang merinci pembajakan atas investor yang seharusnya dikenakan pajak, perlakuan tersebut tidak dapat diartikan sebagai pelanggaran ketentuan dan pasal dengan kesaksian para penandatangan bawah ini yang diberikan kuasa penuh oleh pemerintah masing masing telah menandatangani protokol ini. dibuat dalam rangkap dua hanoipb mengenai hukum laut tahun (b)istilah vietnam" digunakan dalam pengertian geografis berarti wilayah vietnam, landas kontennya dan zona ekonomi eksklusifnya (lautan), termasuk daerah luar laut vietnam yang menurut hukum internasional sudah atau selanjutnya akan menjadi wilayah hak hak vietnam yang berhubungan dengan dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya dan sumber sumber daya alamnya yang mungkin dapat dikelola, (c)vietname)istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atas setiap entitas yang untuk tujuan pemungutan pajak diperlakukan sebagai suatu badan hukum, (f)g8lvietnam, menteri keuangan atau wakilnya sahpendiriandimana , (d) suatu pabrik, (e) suatu bengkel, (f), atau peralatan yang digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber alam,(f)tidak mempunyai wewenang seperti itu, tetapi biaya melakukan pengurusan persedibarang dagangan milik perusahaan. suatu perusahaan asuransi dari suatu negara pihak pada persetujuan kecuali yang menyangkut reasuransi, akan dianggap mempunyai suatuitu atau menguraikan resiko yang terletak negara itu melalui seordilakukan atau hampir seluruhnyaperusahaan yang berkedudukan suatu negara pihak pada persetujuan mengu'iikantor lain milik kantor pusatnya. ini tidak akan mempengaruhi penerapan undang undang pajak setiap negara pihak pada persetujuan yang berhubungan dengan penentuan hutang pajak atas seseorang dalam hal informasi yang tersedia bagi pihak yang berwenang negara itu tidak mencukupi untuk menentukan laba yang diperoleh bentuk usaha tetap, asalkan undang undang pajak itu akan diberlakukan, sepanjang informasi yang ada pada pihak yang berwenang mengizinkan, sesuai dengan prinsip prinsip inidan berlaku pula terhadap laba dari penyertaaneni tidak mempengaruhi pembajakan atas keuntungan perusahaan yang dividennya telahdan ini tidak akan mempengaruhi ketentuan yang terdapat dalam setiap kontrak bagi hasil atauanlainnya pada persetujuan termasuk pemerintah daerahnya, bagian ketatanegaraan, bank sentral, atau setiap institusi keuangan yang dikuasai oleh pemerintah modalnya secara keseluruhan dikuasai oleh pemerintah negara pihak lain pada persetujuan, yang disepakati dari waktu waktu diantara pejabat pejabat berwenang negara pihak pada persetujuan, akan dibebaskan dari, demikian pula semua pengadilan yangdepartemen. bab susunan departemen departemen terdiri dari departemen dalam negeri dan otonomi daerah:, departemen permukiman dan prasarana wilayah: departemen kesehatan dan kesejahteraan sosial, departemen pendidikan nasional: departemen agama: departemen tenaga kerja dan transmigrasi, departemen kebudayaan dan pariwisata. bab susunan organisasi dan tugas bagian pertama departemen dalam negeri dan otonomi daerah departemen dalam negeri dan otonomi daerah terdiri dari menteri, sekretariat jenderal: direktorat jenderal otonomi daerah, direktorat jenderal umum pemerintahan: direktorat jenderal bina kesatuan bangsa, direktorat jenderal bina pembangunan daerah: direktorat jenderal bina pemberdayaan masyarakat, inspektorat jenderal: badan administrasi kependudukan: badan penelitian dan pengembangan: badan pendidikan dan pelatihan: il.: staf ahli bidang pemerintahan dalam negeri wilayah iii: oo. staf ahli bidang pemerintahan dalam negeri wilayah iv: pp. staf ahli bidang pemerintahan dalam negeri wilayah: menteri, sekretariat jenderal: direktorat jenderal industri kimia, agro, dan hasil hutan:industri dan perdagangan internasional: inspektorat jenderal: j . badan pengembangan ekspor nasional: badan pengawas perdagangan berjangka komoditi: il. badan penelitian dan pengembangan industri dan perdagangan: staf ahli bidang kerja sama ekonomi, industri, dan perdagangan internasional, staf ahli bidang peningkatan daya saing industri dan perdagangan: oo. staf ahli bidang iklim usaha, jasa, dan keterkaitan usaha industri dan perdagangan, pp. staf ahli bidang teknologi, penguatan, dan pendalaman struktur industri, n t menteri, sekretariat jenderal: direktorat jenderal bina sarana pertanian, direktorat jenderal bina produksi tanaman pangan:il. badan pengembangan sumber daya manusistaf ahli bidang kerja sama pertanian internamenteri, sekretariat jenderal: direktorat jenderal perlindungan hutan dan konservasi alam:f . inspektorat jenderal: badan patologi kehutanan,il. staf ahli bidang kemitraan kehutanan:menteri,:: direktorat jenderal pesisir dan pulau pulau kecil, inspektorat jenderal: badan riset kelautan dan perikanan: staf ahli bidang ekonomi, sosial, dan budaya: staf ahli bidang kebijakan publik: il. staf ahli bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga: sumber laut dan ikan. direktorat jenderal pesisir dan pulau pulau kecil mempunyai tugas merumusmenteri, sekretariat jenderal: cc.: direktorat jenderal pos dan telekomunikasi: inspektorat jenderal, badan search and rescue nasional:: il. staf ahli bidang lingkungan dan energi,oo. staf ahli bidang kemitraan perhubungan: pp. staf ahli bidang ekonomi perhub transportasi, pos, dan telekomunikasmenteri,, direktorat jenderal perumahan dan permukiman: direktorat jenderal sumber daya air, inspektorat jenderal: badan pembinaan konstruksi dan investasi: badan penelitian dan pengembangan: badan pengembangan sumber daya manusia: il. staf ahli bidang hubungan antar lembaga, staf ahli bidang sosial budaya dan peran masyarakat, staf ahli bidang otonomi daerah dan keterpaduan pembangunan daerah, oo. staf ahli bidang ekonomi dan hubungan luar negeri, ppdidikan, pelatihan, dan pembinaan kemitraan serta pengembangan peran masyarakat bidang permukiman dan prasarana wilayahan kesejahteraan sosial departemen kesehatan dan kesejahteraan sosial terdiri dari menteri, sekretariat jenderal: direktorat jenderal bina kesehatan masyarakat,: direktorat jenderal rehabilitasi sosial: direktorat jenderal peningkatan kesejahteraan sosial: direktorat jenderal bina bantuan sosial: inspektorat jenderal: badan penelitian dan pengembangan kesehatan dan kesejahteraan sosial: il. badan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dan pengembangan sistem pelayanan sosial: staf ahli bidang teknologi kesehatan: staf ahli bidang teknologi farmasi: staf ahli bidang kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit, pp. staf ahli bidang sumber daya manusia kesehatan: staf ahli bidangjenderalsosial. direktorat jenderal peningkatan kesejahteraan sosialesejahteraan sosial. direktorat jenderal bina bantubantupengembangan sistem pelayanan sosial mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dan pengembangan sistem pelayanan sosial. staf ahli bidang teknologi kesehatan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah teknologi kesehatan. staf ahli bidang teknologi farmasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah teknologi farmasi. staf ahli bidang kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit. staf ahli bidang sumber daya manusia kesehatan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sumber daya manusia kesehatan. staf ahli bidang peningkatan kapasitas kelembagaan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalahadministrasi kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian administrasi kependudukibagian kedua departemen luar negeri departemen luar negeri terdiri dari bagian keempatbelas departemen pendidikan nasional departemen pendidikan nasional terdiri dari menteri, sekretariat jenderal: cc. direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah, direktorat jenderal pendidikan tinggi:, badan penelitian dan pengembangan: badan peningkatan kualitas dan potensi pendidikil., staf ahli bidang hukum dan sosimenteri, sekretariat jenderal: direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji: direktorat jenderal kelembagaan agama islam:, inspektorat jenderal:: il. staf ahli bidang pembinaan hubungan organisasi keagamaan internasional: staf ahli bidang kemasyarakatan, staf ahli bidang pemberdayaan umat beragammenteri, sekretariat jenderal: cc. direktorat jenderal pembinaan pelatihan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, direktorat jenderal pembinaan ddirektorat jenderal mobilitas penduduk, inspektorat jenderal:il. staf ahli bidang kesempatan kerja:oo. staf ahli bidang penyerangan lingkungan transmigrasi, pptenaga kerja dan transmigrasikebudayaan dan pariwisata departemen kebudayaan dan pariwisata terdiri dari menteri,: direktorat jenderal pengembangan produk pariwisata: direktorat jenderal pemasaran dan kerja sama luar negeri: inspektorat jenderal, badan penelitian pengembangan dan pendidikan pelatihan: staf ahli bidang hubungan antar lembaga, staf ahli bidang ekonomi, staf ahli bidang peran serta masyarakat: il. staf ahli bidang sosial kemasyarakatan dan budaya, staf ahli bidang pengembangan sumber daya dan lingkdandanproduk pariwisata mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang pengembangan produk pariwisata. direktorat jenderal pemasaran dan kerja samasaran dan kerja sama luar negdan pendidikbudayaan dan pariwisatperan serta masyarakat mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah peran serta masyarakat. staf ahli bidang sosial kemasyarakatan dan budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial kemasyarakatan dan budaya. staf ahli bidang pengembangan sumber daya dan lingkungan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan sumber daya dan lingkungandeparteme dari menteri, sekretariat jenderal: direktorat jenderal politik: direktorat jenderal hubungan ekonomi luar negeri: direktorat jenderal hubungan sosial, budaya, dan penerangan luar negeri: direktorat jenderal protokol dan konsuler: direktorat jenderal kerja sama asean, inspektorat jenderal: badan penelitian dan pengembangan: staf ahli bidang politik luar negeri: staf ahli bidang ekonomi: il. staf ahli bidang sosial, budaya, dan penerangan: staf ahli bidang kerja sama regional dan multilateral: staf ahli bidang gerakan non blok,: oo. staf ahli bidang hukum dan analisis manajolitik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang politik luar negeri. direktorat jenderal hubungan ekonomiekonomi luar negeri. direktorat jenderal hubungan sosial budaya dan penersosial budaya dan penerangan luar negeridirektorat jenderal kerja sama asean mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang kerja sama aseolitik dan hubungan luardan penerangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial budaya dan penerangan. staf ahli bidang kerja sama regional dan multilateral mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kerja sama regional dan multilateral. staf ahli bidang gerakan non blok mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah gerakan non blok. staf ahli bidang hukum dan analisis manajemen mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum dan analisis manajemen. bagian ketiga departemen pertahanan departemen pertahanan terdiri dari menteri, sekretariat jenderal: direktorat jenderal perencanaan sistem pertahanan: direktorat jenderal strategi pertahanan:: il. staf ahli bidang politik: staf ahli bidang ekonomi, staf ahli bidang sosial budaya, oo. staf ahli bidang militer dan keammenteri,: direktorat jenderal hak kekayaan intelektual, direktorat jenderal badan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara:: il. badan penelitian dan pengembangan hak asasi manusia:oo. staf ahli bidang hukum lingkungan dan pertanahan, pp. staf ahli bidang pengembangan budaya hukum, staf ahli bidang pelanggaran hak asasi manusidan keuangandan pengembangmenteri, sekretariat jenderal:: inspektorat jenderal: badan pengawas pasar modal: il. badan analisa fiskal: badan akuntansi keuangan negara, badan informasi dan teknologi keuangan: oo. badan pendidikan dan pelatihan keuangan: pp. staf ahli bidang hubungan ekonomi keuangan internasional, staf ahli bidang penerimaan negara: staf ahli bidang pengeluaran negara, staf ahli bidang pengembangan pasar modal:pembinaan badan usaha milik negara mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang pembinaan badan usaha milik negara dan pelayanan pengolahan data serta pengembangan teknologi dan sistem informasi keuangan, sistem informasi keuangan daerah dan sistem informasi pembinaan badan usaha milik negara,menteri,, f . inspektorat jenderal: il. staf ahli bidang kewilayahan dan lingkungan hidup:emerintah republik indonesia dan pemerintah republik mali selanjutnya disebut sebagai para pihak". berhasrat untuk memperkokoh dan mempererat hubungan persahabatan antara kedua bangsa dan. telah menyetujui sebagai berikutiiibidang bidang dari kegiatan kegiatan kerjasama dapat meliputi: pertanian, peternakan, perikanan hidrolik manajemen sumber alam perdagangan dan industri dengan membentuk manajemen perusahaan, pertukaran informasi ekonomi, pameran dan kerjasama dalam bentuk lain berdasarkan kesepakatan bersamdankedalam pelaksanaan setiap pengaturan proyek atau kegiatan kegiatan dalam persetujuan ini. para pihak, sesuai dengan persetujuan hukum dan perundang undangan masing masing negara akan membentuk fasilitas fasilitas yang penting untuk memperbolehkan warganegara dan perusahaan perusahaan melaksanakan kegiatan kegiatan dalam kerangka persetujuan ini dalam kondisi yang menguntungkan. viimalirtisipasi. viii, kontrak dan kegiatan kegiatan yang masih berjalan dalam kerangka persetujuan ini. salah satu pihak dapat meminta secara tertulis perbaikan atau tambahan dari seluruh atau sebagian persetujuan ini. perbaikan atau tambahan yang telah disepakati oleh para pihak dapat berlaku pada tanggal tertentu yang akan ditetapkan oleh para pihakseptember dalam rangkap asldalam persetujumali ttd. ttd. ali alatas dioncounda traore menteri luar negeri menteri negara, menteri luar negeri urusan mali luar negerilembaga pemerintah non departemen. bab susunan lembaga pemerintah non departemenkarantina nasional disingkat karantina: badan pengawas obat dan makanan disingkat bpom. bab susunan organisasi dan tugas bagian pertama lembaga administrasi negara lan terdiri daribagian kedua belas lembaga sandi negara lembang terdiri dari kepala, sekretariat utama, deputi bidang pembinaan dan pengendalian persandian, deputi bidang pengamanan persandian,kebijakan bidang pengkajian persandian. bagian ketiga belas badan urusan logistik bulog terdiri dari kepala, sekretariat utama, deputi bidang perencanaan dan kerja sama, deputi bidang operasi, deputi bidang usaha logistik,kebijakan bidang perencanaan dan kerja sama logistik. deputi bidang operasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan fungsional lingkungan bulog bagian keempat belas badan koordinasi keluarga berencana nasional bukan terdiri dari kepala, sekretariat utama,an fungsional lingkungan bukan. bagian kelima belas lembaga penerbangan antariksa nasional lapan terdiri dari kepala, sekretariat utama, deputi bidang penginderaan jauh, deputi bidang sains, pengkajian, dan informasikebijakan bidang penginderaan jauh. deputi bidang sains, pengkajian, dan informasi kedirgantaraan mempunyai tugas melaksanakan perumuskebijakan bidang teknologi dirgantara. bagian keenam , deputi bidang survei dasar dan sumber daya alam: deputi bidang pemetaan dasar,melaksanakan perumuskebijakan bidang infrastruktur data spasial dan kerja sama daerah. bagian ketujuh belas badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk terdiri dari kepala, sekretariat utama, deputi pengawasan instansi pemerintah bidang perekonomian: deputi pengawasan instansi pemerintah bidang politik, sosial, dan keamanan, deputi pengawasan bidang penyelenggaraan akuntabilitas: deputi pengawasan bidangk. deputi pengawasan instansi pemerintah bidang perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang pengawasan instansi pemerintah bidang perekonomian. deputikebijakan bidang pengawasan instansi pemerintah bidang politik, sosial, dan keamanan. deputi pengawasan bidang penyelenggaraan akuntabilitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang pengawasan penyelenggaraan bidang akuntabilitas. deputi pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan daerah mempunyai tugas melaksanakan perumuskebijakan bidang investigasi. bagian kedelapan belas badan pengembangan sumber daya koperasi dan pengusaha kecil menengah bps kpk terdiri dari kepala, sekretariat utamkepala mempunyai tugas memimpin bps kpk: menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas bps k kpk. deputi bidang pengembangan usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang pengembangan usaha koperasi, pengusaha kecil, dan menengah. deputi bidang pengembangan sumber daya manusia dan peran serta masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang pengembangan sumber daya manusia dan peran serta masyarakat koperasi, pengusaha kecil, dan menengah. deputi bidang pengembangan permodalan dan investasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang permodalan dan investasi koperasi, pengusaha kecil, dan menengah. bagian kesembilan belas lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi terdiri dari:kebijakan bidang jasa ilmiah. bagian keduapuluh badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt terdiri dari kepala, sekretariat utama, deputi bidang pengkajian kebijakan teknologi,kebijakan bidang teknologi industri rancang bangun dan rekayasa. bagian keduapuluh satu badan koordinasi penanaman modal bkpm terdiri dari kepala, sekretariat utama, deputi bidang bina pengembangan iklim usaha, deputi bidang bina pengembangan investasi lintas sektoral dan regional: deputi bidang promosi dan kerja sama internasional, deputi bidang fasilitasi dan pelayanan,kpm. deputi bidang bina pengembangan iklim usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang pembinaan pengembangan iklim usaha. deputi bidang bina pengembangan investasi lintas sektoral dan regional mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang bina pengembangan investasi lintas sektoral dan regional. deputi bidang promosi dan kerja sama internasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang promosi dan kerja sama internasional. deputi bidang fasilitasi dan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang fasilitasi dan pelayanan penanaman modal. bagian keduapuluh dua badan pertanahan nasional susunan unit organisasi eselon dan tugasnya lingkungan bpn akan diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden tersendiri selambat lambatnya (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan presiden ini. bagian keduapuluh tiga badan karantina nasional karantina terdiri dari kepala, sekretariat utama, deputi bidang karantina hewan: deputi bidang karantina ikan: deputi bidang karantina tumbuhan. kepala mempunyai tugas memimpin karantinarantina: menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas karantinarantina. deputi bidang karantina hewan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang karantina hewan. deputi bidang karantina ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang karantina ikan. deputi bidang karantina tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang karantina tumbuhan. bagian keduapuluh empat badan pengawas obat dan makanan bpom terdiri dari kepala, sekretariat utama, deputi bidang pengawasan produk terapeutik dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, deputi bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan produk komplemen,ktif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang pengawasan produk terapeutik dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.kebijakan dan pelaksanaankebijakan dan pelaksanaankebijakan dan pelaksanaankebijakan dan pelaksana, deputi bidang pembinaan kearsipan,kebijakan bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. bab iii ketentuan peralihanketentuan lain lainbppt dapat dibantu oleh seorang wakil kepala. wakil kepala sebagaimana dimaksud pada dan mempunyai tugas membantu kepala dalam melaksanakan tugas memimpin land. perubahan atas susunan organisasi, nama, dan tugas masing masing unit organisasi diusulkan kepada presiden oleh menteri yang bertanggung jawab bidang pendayagunaan aparatur negara, berdasarkan usul kepala landland sebagai tindak lanjut keputusan presiden ini, ditetapkan oleh kepala landkebijakan nasional bidang konservasi arsip. deputi bidang informasi dan pengembangan sistem kearsipan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang informasi dan pengembangan sistem kearsipan nasional. bagian ketiga badan kepegawaian negara bkn terdiri dari kepala, sekretariat utama, deputi bidang pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi:kebijakan dan pelaksana, sama luar negeri:ppenas. deputi bidang ekonomi makrointahan sama luar negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan bidang pembiayaan pembangunan dan kerja sama luar negeri dalam rangka perenc kepala, sekretariat utama,kebijakan bidang penegakan hukum, analisis mengenai dampak lingkungan dan perangkat pengelolaan lingkungan. bagian ketujuh badan pusat statistikekonomi:,kebijakan bidang perijinakebijakan bidang penelitian dasar dan terapan. deputi bidang pengembangan teknologi dan energi nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumus, deputi bidang pengolahan, deputi bidang pengamanan: deputi bidang penggalangan. |
wayajak bahan bakar kendaraan bermotor yang pemberlakuannya. peraturan pemerintah nomor tahun tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan presiden ini. hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dibagi sebagai berikut: (sepuluh persen) . mulan yes presiden republik indonesia (sepuluh persen) untuk daerah tingkat yang bersangkutan (sembilan puluh persen) sisanya merupakan bagian daerah tingkat ii, dengan pembagian sebagai berikut: (empat puluh lima persen) dialokasikan berdasarkan perbandingan panjang jalan daerah tingkat terhadap jalan daerah tingkat yang bersangkutan, (empat puluh lima persen) dibagi rata untuk seluruh daerah tingkat ii. panjang jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka 'adalah panjang jalan nasional, propinsi, dan atau kabupaten kotamadya sesuai peraturan perundang undangan yang berlakusetelah mendapat pertimbangan menteri keuangan. administrasi pelaksanaan pembagian pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilaksanakan oleh menteri keuangan. wajib pajak pajak bahan bakar kendaraan bermotor menyampaikan laporan tentang penjualan dan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor kepada kepala daerah tingkat yang bersangkutan dan menteri keuangan dengan tembusan kepada menteri dalam negeri. keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangtarutung, panyabungan, pangkalan kerinci, ujung tanjung, sarolangun, muara sabak, bengkayang, banjarbaru, masamba, dan lewolebmembentuk pengadilan agama tarutung, berkedudukan tarutung. membentuk pengadilan agama panyabungan, berkedudukan panyabungan. membentuk pengadilan agama pangkalan kerinci, berkedudukan pangkalan kerinci. membentuk pengadilan agama ujung tanjung, berkedudukan ujung tanjung. membentuk pengadilan agama sarolangun, berkedudukan sarolangun. membentuk pengadilan agama muara sabak, berkedudukan muara sabak. membentuk pengadilan agama bengkayang, berkedudukan bengkayang. membentuk pengadilan agama banjarbaru, berkedudukan banjarbaru. membentuk pengadilan agama masamba, berkedudukan masamba. membentuk pengadilan agama lewoleba, berkedudukan lewoleba. daerah hukum pengadilan agama tarutung meliputi daerah kabupaten toba samosir propinsi sumatera utara. daerah hukum pengadilan agama panyabungan meliputi daerah kabupaten mandailing natal propinsi sumatera utara. daerah hukum pengadilan agama pangkalan kerinci meliputi daerah kabupaten pelalawan propinsi riau. daerah hukum pengadilan agama ujung tanjung meliputi daerah kabupaten rokan hilir propinsi riau. daerah hukum pengadilan agama sarolangun meliputi daerah kabupaten sarolangun propinsi jambi. daerah hukum pengadilan agama muara sabak meliputi daerah kabupaten tanjung jabung timur propinsi jambi. daerah hukum pengadilan agama bengkayang meliputi daerah kabupaten bengkayang propinsi kalimantan barat. daerah hukum pengadilan agama banjarbaru meliputi daerah kotamadya banjarbaru propinsi kalimantan selatan. daerah hukum pengadilan agama masamba meliputi daerah kabupaten luwu utara propinsi sulawesi selatan. daerah hukum pengadilan agama lewoleba meliputi daerah kabupaten lembata propinsi nusa tenggara timur. pengadilan agama tarutung dan pengadilan agama panyabungan termasuk dalam daerah hukum pengadilan tinggi agama medan. pengadilan agama pangkalan kerinci dan pengadilan agama ujung tanjung termasuk dalam daerah hukum pengadilan tinggi agama pekanbaru. pengadilan agama sarolangun dan pengadilan agama muara sabak termasuk dalam daerah hukum pengadilan tinggi agama jambi. pengadilan agama bengkayang termasuk dalam daerah hukum pengadilan tinggi agama pontianak. pengadilan agama banjarbaru termasuk dalam daerah hukum pengadilan tinggi agama banjarmasin. pengadilan agama masamba termasuk dalam daerah hukum pengadilan tinggi agama ujung pandang. pengadilan agama lewoleba termasuk dalam daerah hukum pengadilan tinggi agama kupang. dengan terbentuknya pengadilan agama tarutung maka kabupaten toba samosir dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama balige. dengan terbentuknya pengadilan agama panyabungan maka kabupaten mandailing natalpangkalan kerinci maka kabupaten pelalawan dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama rangkiang. dengan terbentuknya pengadilan agama ujung tanjung maka kabupaten rokan hilir dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama bengkalis. dengan terbentuknya pengadilan agama sarolangun maka kabupaten sarolangun dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama bangko. dengan terbentuknya pengadilan agama muara sabak maka kabupaten tanjung jabung timur dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama kuala tunggal. dengan terbentuknya pengadilan agama bengkayang maka kabupaten bengkayang dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama sambas. dengan terbentuknya pengadilan agama banjarbaru maka kota banjarbaru dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama martapura. dengan terbentuknya pengadilan agama masamba maka kabupaten luwu utara dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama palopo. dengan terbentuknya pengadilan agama lewoleba maka kabupaten lewoleba dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama larantukalige, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama baligelige, dilimpahkan kepada pengadilan agama tarutungpanyabunganangkiang, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama rangkiangmarna rangkiang, dilimpahkan kepada pengadilan agama pangkalan kerinciengkalis, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama bengkalisengkalis, dilimpahkan kepada pengadilan agama ujung tanjungngko, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama bangkongko, dilimpahkan kepada pengadilan agama sarolangunuala tunggal, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama kuala tunggaluala tunggal, dilimpahkan kepada pengadilan agama muara sabakambas, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama sambasambas, dilimpahkan kepada pengadilan agama bengkayangartapura, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama martapuraartapura, dilimpahkan kepada pengadilan agama banjarbarulopo, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama palopolopo, dilimpahkan kepada pengadilan agama masambarantuka, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama larantukarantuka, dilimpahkan kepada pengadilan agama lewoleba. pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinanggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana ditetapkanggaran pendapatan dan belanja negara. anggaran pendapatan dan belanja negara dalam suatu tahun anggaran mencakup semua penerimaan negara yang diperoleh dari sumber sumber perpajakan dan bukan perpajakan yang selama tahun anggaran yang bersangkutan dimasukkanterima oleh perwakilan republik indonesia luar negeri, semua pengeluaran negara untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang selama tahun anggaran yang bersangkutan dikeluarkan darikeluarkan oleh perwakilan republik indonesia luar negeri, semua penerimaan dan pengeluaran negara sebagai akibat penarikan dan atau pemberian pinjaman oleh pemerintah. semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas negara. (l)dalam keputusan presiden sebagaimana dimaksud pada masing masing bagian anggaran dirinci sebagai berikutanggaran belanja rutin dibiayai dari sumber sumber penerimaan dalam negeri. anggaran belanja pembangunan dibiayai dari tabungan pemerintah dan atau sumber sumber pembiayaan lainnya. menteri keuangan mengatur penyediaan uang dan tata cara penyaluran dana untuk membiayai anggaran belanja negara sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang dituangkan dalam undang undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. (l) menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang menguasai bagian anggaran mempunyai wewenang otorisasi dan pada setiap awal tahun anggaran menetapkan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat keputusan otorisasi sko),tidak sepenuhnyapemerintah non departemen asalnya. jl) kpk(j2) penghasilan pegawai yang ditempatkan luar negeri diatur dengan keputusan presiden. terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan atas tidak diperkenankan pemotongan untuk keperluan apa pun kecuali atas persetujuan pejabat pegawai penerima pensiun yang bersangkutan.kepada pegawai negeri sipiltunjangan beras sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan rangkap dalam hal suami dan istri adalah pegawai negeri sipil tentara nasional indonesia kepolisian republik indonesia pensiunan. pemberian tunjangan beras dalam bentuk natura, dilaksanakan oleh bulog sesuai dengan surat keterangan yang diberikan oleh kpk berdasarkan daftar gaji kantor satuan kerja yang bersangkutan. kepala daerah setelah memperhatikan pendapat kepala dolok menetapkan daerah daerah dalam wilayah kerjanya yang dapat diberikan tunjangan beras dalam bentuk natura kepada pegawai negeri sipil tentara nasional indonesia kepolisian republik indonesia. menteri keuangan, dalam hal ini direktur jenderal anggaran, mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dantiap departemen lembaga pemerintah non departemen mengadakan tata usaha kepegawaian dan pensiun agar setiap saat dapat diketahui pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun yang akan dan telah diselesaikan olehkan wewenang untuk menandatangani surat keputusan penetapan pensiun.iaya perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan dalam (satu) jumlah lum sum) kepada pejabat pegawai yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas. kepadamenteri keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin presiden, yang diartikan pula izin yang dikeluarkan oleh sekretariat negara: izin tertulis dari instansi bersangkutan apabila seorang pejabat diajukan instansi lain: perjalanan dinas pegawai yang ditempatkan luar negeri dan dipanggil kembali dari luar negeri, perjalanan dinas pegawai antartempat luar negeri.luar negeri hanya dilakukan untuk hal hal yang sangat penting, danperjalanan dinas luar negeridalam tiap surat keputusan mengenai perjalanan dinas luar negeri dinyatakan atas biaya anggaran instansi mana perjalanan pejabat yang bersangkutan akan dibebankan. biaya perjalanan dinas luar negeri termasuk biaya angkutan barang pindahan, dibayarkan dalam satu jumlah lum sum). menteri keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan urusan perjalanan dinas luar negeri. kepada pegawai yang dipindahkan dan tempat baru tidak mendapat perumahan, diberikan uang pesangon pindah. pembayaran uang pesangon pindah tersebut dilakukan atas dasar sko atau diktigpemerintah non departemen(l)pemerintah non departemenyang mengakibatkan pergeseran anggaran revisi dari departemen lembaga pemerintah non departemen tersebut, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri keuangan. dana perimbangan diberikan setiap tahun kepada daerah atas beban bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan. kepala daerah setiap triwulan menyampaikan laporan penggunaan dana perimbangan kepada menteri dalam negeri dan menteri keuangan, dan temuannya disampaikan kepada kantor wilayah direktorat jenderal anggaran. kepala daerah menyampaikan informasi yang diperlukan mengenai keuangan daerah kepada kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran. penyaluran dana perimbangan kepada daerah diatur oleh menteri keuangan c.g. direktur jenderal anggaran. bab pedoman pelaksanaan anggaran belanja pembangunan (l) menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen ber tanggung jawab atas pelaksanaan anggaran belanja pembangunan lingkungan departemen lembaga pemerintah non departemen yang dipimpinnya. untuk program yang bersifat lintas departemen lembaga pemerintah non departemen wilayah ditunjuk seorang koordinator tingkat pusat oleh kepala bappenas. koordinator sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan program bersangkutan. untuk pelaksanaan anggaran belanja pembangunan, departemen lembaga pemerintah non departemen instansi vertikal daerah mengisi daftar isian proyek atau dokumen lain yang disamakan untuk setiap proyek sesuai dengan contoh dan petunjuk pengisian yang ditetapkan oleh kepala bappenas bersama menteri keuangan. dip atau dokumen lainnyabagi proyek yang dibahas daerah. dip atau dokumen lain yang disamakan berlaku sebagai dasar pelaksanaan proyek sesudah mendapat pengesahan dari menteri keuangan dan kepala bappenas untuk proyek yang dibahas pusat, kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran dan kepala bappeda untuk proyek yang dibahas daerah. direktorat jenderal anggaran menyampaikan dip atau dokumen lain yang disamakan yang dibahas pusat dan telah disahkankpk, akun, pedia, bpk, gubernur bupati walikota c.g. bappeda propinsi bappeda kabupaten kota, kantor wilayahpproyek yang bersangkutan, inspektorat jenderal departemen unit pengawasan pada lembaga pemerintah non departemen. kantor wilayah direktorat jenderal anggaran menyampaikan dip atau dokumen lain yang disamakan yang dibahas daerahbpk, direktorat jenderal anggaran, kpk, f . pedia, akun, gubenur bupati walikota c.g. bappeda propinsi bappeda kabupaten kota, proyek yang bersangkutan. berdasarkan dip atau dokumen lain yang disamakan yang telah disahkan disusun petunjuk operasional poproyekuntuk proyek yang dibahas daerah. departemen lembaga pemerintah non departemen menyampaikan proyek proyek yang dibahas pusat kepada pemimpin proyekproyek proyek yang dibahas daerah kepada pemimpin proyek yang bersangkutan. menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen atau pejabat lain yang diberi kuasa menetapkan pemimpin dan bendaharawan proyek untuk dip atau dokumen lain yang disamakan yang dibahas pusat dengan mencantumkan nama pemimpin proyek dan bendaharawan proyek dalam dip yang bersangkutan. kepala kanwil departemen lembaga pemerintah non departemen atau pejabat setingkat menetapkan pemimpin proyek dan bendaharawan proyek untuk dip atau dokumen yang disamakan yang dibahas daerah dengan mencantumkan nama pemimpin proyek dan bendaharawan proyek dalam dip atau dokumen lain yang disamakan bersangkutanrta bendaharawan pemegang uang muka cabang bumi). pejabat eselon dan eselon serta kepala kantoratas pelaksanaan proyek bagian proyek sebagaimana ditetapkan dalam dip atau dokumen lain yang disamakan, baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik. honorarium ditetapkan bersama oleh kepala bappenas dan(l) perubahan pergeseran biaya dalam dip atau dokumen lain yang disamakan yang dibahas pusat diputuskan oleh menteri keuangan dan kepala bappenasdirektorat jenderal anggaran menyampaikan lembar(l) perubahan pergeseran biaya dalam batas yang disediakan dalam dip atau dokumen lain yang disamakan yang dibahas daerah diputuskan oleh kepala bappeda propinsi dan kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran berdasarkan usulan dari kepala kantor wilayah departemen lembaga pemerintah non departemen atau pejabat setingkatpaikan tembusanperubahan pergeseran biaya tidak dapat dilakukan dari belanja modal belanja penunjang: dari belanja modal fisik belanja modal non fisik. peninjauan kembali ketentuan dalam dan dilakukan oleh menteri keuangan. dana pendamping untuk proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri yang disediakan atas beban anggaran pembangunan dicantumkan dalam dip atau dokumen lain yang disamakanprosedur dan ketatausahaan pelaksanaan bantuan proyek, bantuan teknis, dan atau bantuan pinjaman luar negeri lainnya, demikian pula pengaturan penyediaan pembiayaan rupiah diatur oleh menteri keuangan dan kepala bappenas. sisa pekerjaan berdasarkan surat perintah kerja spk) dan atau surat perjanjian kontrak yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran dibiayai dengan anggaran yang tersedia dalam tahun anggaran berikutnya(l) apabila seluruh atau sebagian sasaran proyek telah selesai, pemimpin proyek menyerahkan proyek atau hasil pekerjaan yang telah selesai tersebut berikut seluruh kekayaan proyek kepada departemen lembaga pemerintah non departemen dengan berita acara penyerahan. tembusan berita acara penyerahan tersebut disampaikan kepada direktur jenderal anggaran c.g. kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran. menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen menentukan status sementara proyek atau hasil pekerjaan yang telah selesai berikut kekayaannya, dan penentuan status selanjutnya diatur oleh menteri keuangan. dalam triwulan pertama setiap tahun anggaran menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen memberitahukan kepada menteri keuangan dan kepala bappenas mengenai proyek proyek atau hasil pekerjaan yang telah selesai dalam tahun anggaran sebelumnya. departemen lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, bumn bumi, dan badan badan lain yang ditetapkan sebagai pengelola dari proyek proyek sebagaimana dimaksud pada danproyek proyek yang menjadi tanggung jawab departemen lembaga pemerintah non departemen, anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk proyek proyek yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, anggaran badan'instansi lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku masing masing untuk proyek proyek yang menjadi tanggung jawabnya, anggaran pendapatan dan belanja badan usaha milik negara badan usaha milik daerah untuk proyek proyek yang menjadi tanggung jawabnya.jika mungkinrofesi daerahnya masing masing. bab pedoman pelaksanaan anggaran dalam lingkungan departemen pertahanan (l) penyaluran belanja pegawai bagi anggota tentara nasional indonesia dan kepolisian republik indonesia serta pegawai negeri sipil departemen pertahanan dilakukan melalui kpk. penyaluran belanja non pegawai dan belanja pembangunan departemen pertahanan dilakukan melalui rekening departemen pertahanan pada bank indonesia. menteri keuangan membuka rekening departemen pertahanan sebagaimana dimaksud pada dan atas usul menteri pertahanan menetapkan pejabat departemen pertahananpertahanan sebagaimana dimaksud padapenggunaan dana rekening departemen pertahanan dilaksanakan sesuai dengan dik dip atau dokumen lain yang disamakan. untuk penyaluran minyak (bahan bakar dan pelumas) kepada departemen pertahanan, dibuat surat perintah induk induk) yang ditetapkan bersama oleh departemen pertahanan dan pertamina dalam batas anggaran yang tersedia untuk keperluan tersebut. sebagai atasan langsung bendaharawan rutin proyek, sebagai bendaharawan rutin proyek. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada lembaga tertinggi negara atau lembaga tinggi negara dilakukan oleh sekretaris jenderal pimpinan kesekretariatan yang bersangkutan panitera mahkamah agung. pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani sko kepala kantor satuan kerja pemimpin proyek bagian proyek dilarang merangkap sebagai bendaharawan rutin proyek. (l) penerimaan negara pada departemen lembaga pemerintah non departemen harus disetor sepenuhnya dan pada waktunya rekening kas negara. penerimaan negara dibukukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh menteri keuangan. (l) departemen lembaga pemerintah non departemen wajib mengadakan intensifikasi pemungutan penerimaan negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawab departemen lembaga pemerintah non departemen, mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara, melakukan penuntutan pemungutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara, mengintensifkan pemungutan sewa penggunaan barang barang milik negara oleh penyewa, melakukan penuntutan pemungutan denda yang telah diperjanjikan: f . menentukan sanksi atas kelalaian pembayaran piutang negara tersebut atas. departemen lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai sumber penerimaan anggaran paling lambat pada awal tahun anggaran bersangkutan, dengan surat keputusan menetapkan bendaharawan penerima menyetor berkala yang diwajibkan menagih, menerima dan melakukan penyetoran penerimaan negara. (l) barang bergerak milik negara yang berlebih atau tidak dapat digunakan lagi dapat dimusnahkan dipindahtangankan, setelah dinyatakan dihapuskan dengan keputusan menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan.pelaksanaan tugas dan fungsi pokok departemen lembaga pemerintah non departemen kecuali tanah, dapat dimusnahkan dipindahtangankan setelah dinyatakan dihapuskan surat perintah penyerahan induk induk) dibagi untuk (empat) triwulan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan departemen pertahanan dalam triwulan yangpertahanan dilakukan oleh direktur jenderal anggaran berdasarkan dik sko spp yang bersangkutan dalam batas anggaran yang tersedia untuk keperluan tersebut, dan dilakukan pada tiap triwulan yang besarnya sesuai dengan harga minyak (bahan bakar dan pelumas) untuk triwulan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada pertamina setiap akhir triwulan segera menyampaikan kepada departemen pertahanan dan direktorat jenderal anggaran tanda bukti penyerahan minyak (bahan bakar dan pelumas) selama triwulan bersangkutan untuk diadakan perhitungan seperlunya. pembayaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebagai berikut pembayaran dilakukan oleh direktur jenderal anggaran dan sekaligus dilakukan pemotongan sebagai bagian dari penerimaan pajak penghasilan minyak bumi dan gas alam yang harus disetorkan pertamina, pertamina memperhitungkan pembayaran tersebut dari pajak penghasilan minyak bumi dan gas alam yang harus disetorkannya. (l) pembayaran langganan listrik, telepon, gas, dan air dilakukan oleh direktur jenderal anggaran berdasarkan dik sko spp yang bersangkutan dan tanda bukti pemakaian yang disetujui oleh departemen pertahanan. pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara pemindahbukuan rekening perusahaan listrik setempat sepanjang mengenai langganan listrik, pt. telekomunikasi indonesia sepanjang mengenai langganan telepon, perusahaan gas negara sepanjang mengenai langganan gas, perusahaan daerah air minum dam) setempat sepanjang mengenai langganan air bersih, dalam batas anggaran yang tersedia untuk keperluan tersebut. departemen pertahanan menyampaikan tiap bulan laporan realisasi anggaran dan neraca kepada menteri keuangan untuk perhatian direktur jenderal anggaran dan kepala akun. ketentuan dalam keputusan presiden ini berlaku mutasi mutans bagi departemen pertahanan dengan memperhatikan organisasi yang berlaku dalamnya, kecuali yang diatur secara khusus dalam bab ini. bab pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran departemen lembaga pemerintah non departemen wajib menyelenggarakbersangkutan.kepala kantor wilayah' instansi vertikal tingkat propinsi wajib membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dari kantor satuan kerja proyek bagian proyek dalam wilayah kerjanya, kepada kepala unit eselon yang bersangkutan. direktur jenderal atau pejabat yang setingkat pada departemen lembaga pemerintah non departemenmenteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen wajib membuat laporan keuangan gabungan yang mencakup seluruh unit kerja lingkungannya kepada presiden melalui menteri keuangan. tata cara pelaksanaan pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan c.g. kepala akun. (l)pemerintah non departementersebut atas, ditetapkan oleh menteri keuangan c.g. kepala akupemerintah pada bumn bumi dan badan badan lainnya. bank indonesia rekening koran bendahara umum negara bun) disertai nota debut kredit yang bersangkutan setiap hari. rekening koran direktur jenderal anggaran setiap minggu disertai nota debut kredit yang bersangkutan setiap hari. rekening koran untuk semua rekening khusus disertai nota debut nota kredit setiap minggu. tembusan rekening koran lainnya milik pemerintah setiap minggu. departemen keuangan c.g. akun menyiapkan perhitungan anggaran negara berdasarkan laporan keuangan departemen lembaga pemerintah non departemen sebagaimana dimaksud dalam dan disamping pembukuan sesuai dengan pemimpin proyek bagian proyek dan bendaharawan proyek bagian proyek wajib menyelenggarakan pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui keadaan perkembangan fisik proyek:akumulasi pengeluaran biaya untuk setiap bangunan dalam pengerjaan. dalam pekerjaan pembohongan pemimpin proyek bagian proyek wajib menyelenggarakan buku harian secara tertib dan teratur, proyek bagian proyek wajib menyampaikan laporan atas akumulasi pengeluaran biaya untuk setiap bangunan dalam pengerjaan kepada unit pelaksana akuntansi yang terkait. untuk kepentingan pemantauan, evaluasi dan pengendalian, pemimpin proyek menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan proyek kepada kepala bappenas paling lambat (dua) minggu setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. kepala bappeda propinsi membuat laporan triwulanan mengenai seluruh proyek yang ada daerahnya kepada gubernur bersangkutan, paling lambat (tiga) minggu setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. gubernur membuat laporan triwulanan mengenai seluruh proyek yang ada daerahnya kepadakepala bappenas. perkembangan pelaksanaan anggaran pembangunan dilaporkan secara triwulanan kepada presiden dan wakil presiden oleh menteri keuangan dan kepala bappenas. paling lambat pada tanggal (tujuh) setiap bulan kepala kantor satuan kerja harus sudah menyampaikan laporan keadaan kas rutin lker angkutan, kpk. pemimpin proyek pemimpin bagian proyek harus sudah menyampaikan laporan keadaan kas proyek kkpsangkutan, kpk. direktorat jenderal anggaran menyampaikan spm lembar kedua yang dihampiri bukti asli pengeluaran kepada sekretaris jenderal departemen lembaga pemerintah non departemen untuk perhatian kepala biro keuangan paling lambat tanggal (lima belas) bulan berikutnya. bab vii.ngadakan verifikasi terhadap spm dan lker mengenai kantor satuan kerja dalam lingkungan departemen lembaga pemerintah non departemen bersangkutan. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pembangunan dilakukan sebagai berikut atasan langsung pemimpin proyek bagian proyek penyelenggara .lakukan verifikasi spm dan kkp mengenai proyek dalam lingkungan departemen lembaga pemerintah non departemen bersangkutan, hasil pemeriksaan inspektur jenderal departemen lembaga pemerintah non departemen pimpinan unit pengawasan pada lembaga pemerintah non pemerintah tersebut disampaikan kepada menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang membawakan proyek yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada kepala bpk. inspektur jenderal departemen kepala unit pengawasan pada lembaga pemerintah non departemenpemerintah non departemen bersangkutan. pemerintah non departemen, kepala bpk, gubernurviii ketentuan penutup dengan berlakunya keputusan presiden ini maka ketentuan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sepanjang tidak mengenai ketentuan tentang pengadaan barang dandinyatakan tidak berlaku. pelaksanappenas, baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing masing. selama petunjuk petunjuk lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan ketentuan dalam keputusan presiden ini belum ditetapkan, petunjuk petunjuk pelaksanaan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan presiden ini tetap berlakuelaksanaan anggaran pendapatsejak tahun digunakan kasstelsel (asas kas) dalam tata usaha keuangan negara indonesia. kriteria yang menentukan apakah suatu penerimaan pengeluaran anggaran itu termasuk dalam suatu anggaran adalah saat terjadinya uang masuk ke keluar dari rekening kas negara. yang dimaksud dengan diterima dikeluarkan oleh perwakilan republik indonesia luar negeri" pada huruf dan adalah jumlah jumlah pengeluaran anggaran yang telah dibayarkan oleh kantor perbendaharaan dan kas negara kpk) untuk keperluan perwakilan republik indonesia luar negeri dan jumlah jumlah penerimaan yang telah masuk dalam rekening perwakilan republik indonesia luar negeri u.p. menteri keuangan. cukup jelas undang undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara mempunyai (empat) lampiran, yaitu: lampiran sumber anggaran rutin, lampiran sumber anggaran pembangunan, lampiran iii anggaran belanja rutin, dirinci hingga per subsektor, lampiran anggaran belanja pembangunan, dirinci hingga per subsektor. apbn sebagaimana dirinci dalam lampiran lampiran undang undang tersebut selanjutnya perlu dirinci dalam masing masing bagian anggaran departemen lembaga pemerintah non departemen). cukup jelas cukup jelas cukup jelas penetapan pejabat yang berwenang menandatangani sko, penetapan atasan langsung bendaharawan, dan penetapan bendaharawan dilakukan dengan surat keputusan menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen. penetapan bendaharawan dapat dilakukan oleh sekretaris jenderal departemen lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan atau pejabat lain yang dikatakan oleh menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen. dalam hal tidak ada pergantian pejabat'bendaharawan,yang bersangkutan. dalam hal bendaharawan anggaran pembangunan, penetapan tersebut dilakukan dengan mencantumkan namanya dalam dip yang bersangkutan. surat keputusan, pemberitahuan, penetapan dan penetapan kembali tersebut disampaikan kepada departemen keuangan untuk surat keputusan penunjukan pejabat yang berwenang menandatangani sko kepada semua kpk disertai dengan contoh (spesimen) tanda tangan, untuk surat keputusan penunjukan bendaharawan dan atasan langsung bendaharawan kepada kpk yang bersangkutan berikut contoh (spesimen) tanda tangan. inspektorat jenderal departemen unit pengawasan pada lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan. badan pemeriksa keuangan. cukup jelas cukup jelas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ini ditetapkan oleh menteri keuangan dalam hal ini direktur jenderal anggaran. dalam melaksanakan prinsip anggaran pendapatan dan belanja yang dianut oleh apbn, maka penerimaan anggaran merupakan unsur yang sangat menentukan. berhubung dengan itu intensifikasi penerima anggaran merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan prinsip tersebut. departemen lembaga pemerintah non departemen yang menguasai penerimaan anggaran yang bersangkutan menentukan batas waktu pelunasan pembayaran serta menentukan sanksi bilamana batas waktu tersebut tidak dipenuhi, misalnya tidak diikutsertakan lagi dalam lelang pada masa yang akan datang: pengenaan denda denda tambahan terhadap debitur yang tidak membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat penagihan atau yang telah diperjanjikan: cc. melakukan tuntutan ganti rugi terhadap orang badan yang menimbulkan kerugian bagi negara: pencabutan hak perjanjian terhadap (i) pemegang izin dalam usaha usaha tertentu: (ii) penyewa (rumah, tanah, dan sebagainya): (iii) penyewa beli (rumah kendaraan bermotor), yang nyata nyata tidak ada itikad baik untuk membayar menyelesaikan utangnya. dengan keputusan menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan menteri keuangan. barang milik negara dapat disewakan, dijual atau dihibahkan berdasarkan keputusan menteri keuangan. penjualan barang milik negara harus dilakukan melalui kantor lelang negara. hasil sewa penjualan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada merupakan penerimaan negara, dan harus disetor seluruhnya rekening kas negara. pinjam meminjam barang milik kekayaan negara dapat dilaksanakan antarinstansi pemerintah, sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan. jumlahpengeluaran atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran. pengeluaran atas beban anggaran belanja negara didasarkan pada sko atau dokumen lain yang diberlakukan sebagai sko. dalam melaksanakan pengeluaran anggaran diusahakan standardisasi. standardisasi termasuk harga satuan pelbagai jenis barang dan kegiatan ditetapkan secara berkala oleh menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen teknis terkait. pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip prinsip sebagai berikutalam surat keputusan penunjukan bendaharawan penerima menyetor berkala harus disebutkan jenis jenis penerimaan dan tanggal penyetoran penerimaan rekening kas negara pada bank indonesia, bank milik pemerintah, bank lainnya atau giro pos. dalam hal tidak ada penggantian bendaharawan, cukup diterbitkan dengan surat pemberitahuan. salinan surat keputusan penunjukan atau surat pemberitahuan tersebut disampaikan pula kepada departemen keuangan, badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk), dan badan pemeriksa keuangan. dan penghapusan barang milik negara baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dilakukan dengan surat keputusan menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang menguasai bagian anggaran yang bersangkutan. penghapusan tersebut bagi lembaga tertinggi negara atau lembaga tinggi negara dilakukan oleh sekretaris jenderal panitera mahkamah agung. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelastetapi harus selalu dihubungkan dengan keperluan yang nyata danpemerintah non departemen. setiap pejabat yang berwenang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran anggaran terlebih dahulu harus menelitpenyediaan dana apbn lebih dari (satu) tahun anggaran diikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini menegaskan bahwa penyediaan dana anggaran dapat diotorisasikan kalau pengeluaran yang bersangkutan sudah tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, atas suatu surat keputusan otorisasi sko)pegawai tidak boleh digunakan untuk perjalanan dinas. cukup jelas sko merupakan sarana untuk terealisasi pembayaran atas beban anggaran belanja negara. daftar isian kegiatan dik) dan daftar isian proyek dip) atau dokumen lain yang disamakan dan yang telah disahkan berlaku sebagai sko. demikian pula, surat keputusan kepegawaian, antara lain mengenai pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat gaji pegawai, uang tunggu, dan pensiun tunjangan yang bersifat pensiun. cukup jelas ketentuan ini mengharuskanyang berwenang menerbitkan sko, demikian pula bendaharawan, untuk memperhatikan dan turut mengusahakan penghematan segala bidang serta menghindari pengeluaran yang tidak penting. cukup jelas apabila rapat dinas rapat kerja departemen instansi tidak dapat dihindarkan, rapat itu supaya dibatasi sebanyak banyaknya sekali dalam setahun. cukup jelas dikecualikan dari ketentuan dalam ini adalah kontrak yang dibiayai dana bukan apbn, misalnya dana bumn bumi sendiri. kontrak yang sebagian dananya disediakan melalui bantuan pinjaman luar negeri. menteri keuangan dalam hal ini direktur jenderal pajak menetapkan jenis bahan keterangan yang harus disampaikan sebagaimana dimaksudkan dalam ini. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas dalam pengertian badan termasuk semua instansi, baik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun badan usaha milik negara. dalam penerimaan anggaran termasuk pula hasil operasi proyek. cukup jelas cukup jelas jumlah anggaran yang tidak disetor yang kemudian diperhitungkan dengan uhd dilakukan atas petunjuk menteri keuangan dalam hal ini direktorat jenderal anggaran kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas cukup jelas tanggung melainkan juga meliputi segi keuangan sebagaimana tercantum dalam dik yang bersangkutan. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan bahan bahan lengkap ialah usul perubahan pergeseran dik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu kepala kantor satuan kerja, kepala kantor wilayah departemen, kepala kantor wilayah direktorat jenderal sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf perhitungan terperinci berdasarkan volume pekerjaan atau sarana pekerjaan beserta norma biaya yang digunakan yang menjelaskan bahwa pada kantor satuan kerja atau kegiatan yang bersangkutan terdapat kelebihan biaya yang dapat digeser, sedangkan pada kantor satuan kerja atau kegiatan lainnya terdapat kekurangan biaya yang perlu mendapat penambahan: contoh penyediaan biaya lauk pauk pada suatu lembaga pemasyarakatan atau rumah sakit didasarkan kepada jumlah narapidana lembaga pemasyarakatan atau pasien pada rumah sakit yang bersangkutan. demikian juga halnya dengan penyediaan biaya untuk pemeliharaan kendaraan bermotor pada masing masing satuan kerja. jika ternyata jumlah narapidana atau pasien pada rumah sakit atau kendaraan bermotor berubah, diperlukan revisi dik untuk penyesuaian, perubahan norma biaya (indeks) yang digunakan pada saat penyusunan dik seperti naiknya biaya lauk pauk, berubahnya perhitungan biaya perjalanan dinas atau objek pemeriksaan, hal hal lain seperti timbulnya diintegrasikannya suatu beberapa kantor satuan kerja, berubahnya jumlah objek subsidi (seperti sekolah panti asuhan yang akan mendapat subsidi bantuan): hal hal lain yang menjelaskan perlunya dilakukan revisi dik yang bersangkutan. cukup jelas yang dimaksud dengan formasi pegawai luar negeri termasuk pula tenaga setempat local staffcukup jelas cukup jelas departemen lembaga pemerintah non departemen wajib menerbitkan surat keputusan kenaikan pangkat bersangkutan selambat lambatnya dalam waktu (satu) bulan setelah diterimanya persetujuan bkn. persetujuan bkn merupakan alat penguji bagi kpk untuk mengadakan pemeriksaan spp gaji. untuk kenaikan pangkat golongan iv b atas surat keputusan presiden mengenai pengangkatan pegawai yang bersangkutan sekaligus merupakan alat penguji bagi kpk wewenang untuk menandatangani surat keputusan kepegawaian pada dasarnya berada pada menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen. namun, untuk memperlancar proses penetapan surat keputusan tersebut menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat lain. pelimpahan wewenang tersebut diatur dalam surat keputusan menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen bersangkutan. cukup jelas tembusan surat keputusan surat berbantuan bersangkutan disampaikan oleh departemen lembaga pemerintah non departemen kepada kpk. apabila pegawai negeri sipil pusat diperbantukan sampai pensiun, biaya pemulangan tempat menetap ditanggung oleh instansi badan yang menerima berbantuan tersebut. cukup jelas untuk kepentingan jabatan tugas negara, sering terjadi berbantuan pegawai negeri pada pemerintah daerah otonom perusahaan badan. agar pegawai tersebut jangan sampai dirugikan mengalami kesulitan, apabila berbantuan tersebut telah selesai, lowongan formasi yang disebabkan oleh berbantuan tersebut tidak boleh diisi agar penempatannya kembali dapat berjalan dengan baik. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan penghasilan pegawai luar negeri ialah antara lain: tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan sewa rumah. cukup jelas surat pemberitahuan pemberian kenaikan gaji berkala diterbitkan (dua) bulan sebelum kenaikan gaji tersebut berlaku dengan memperhatikan syarat syarat yang mendasarinya. surat pemberitahuan tersebut diperlaku kan sebagai surat keputusan pemberian kenaikan gaji berkala. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan keluarga ialah istri, suami dan anak pegawai yang berhak mendapat tunjangan keluarga. cukup jelas apabila suami isteri kedua duanya bekerja sebagai pegawai negeri sipil tentara nasional indonesia kepolisian republik indonesia pensiunan, tunjangan beras diberikan hanya kepada salah satu dari keduanya. cukup jelas dan ketentuan dalam ini sesuai dengan ketentuan dalam keputusan presiden nomor tahun mengenai tunjangan bagi pegawai negeri pensiun. cukup jelas cukup jelas cukup jelas pada dasarnya surat keputusan pensiun bagi pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun ditetapkan oleh bkn, sedangkan bagi yang pensiun sebelum mencapai batas usia pensiun ditetapkan oleh menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud perwakilan republik indonesia ialah kedutaan besar, perwakilan tetap republik indonesia, konsulat jenderal, konsulat, konsulat honorer dan semacamnya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud kepala daerah ialah gubernur dantugas proyek ialah pemimpin, bendaharawan dan staf proyek. cukup jelas besarnya honorarium yang telah disetujui oleh menteri keuangan dan kepala badan perencanaan pembangunan nasional dalam ini tercakup dalam persetujuan atas dipemimpin bagian proyek menyerahkan bagian proyek yang telah selesai kepada pemimpin proyek yang selanjutnya menyerahkannya kepada departemen lembaga, kantor, satuan kerja. dalam kekayaan termasuk seluruh barang barang bergerak. yang dimaksud dengan selesai adalah apabila proyek tersebut seluruhnya atau sebagian telah dapat berfungsi. cukup jelas dalam penentuan status sementara proyek dan kekayaan tersebut, antara lain ditetapkan departemen lembaga kantor satuan kerja yang selanjutnya akan mengelola kendaraan bermotor, gedung perumahan karyawan pekerja dan lain lain yang pengalamannya dibiayai dari anggaran proyek. cukup jelas cukup jelas cukup jelas departemen lembaga pemerintah non departemen, mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dengan memperhatikan kemampuan potensi nasional. atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan perayaan atau peringatan hari besar, hari raya, hari ulang tahun hari jadi departemen lembaga pemerintah non departemen dan sebagainya, pemberian ucapan selamat, hadiah tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk pelbagai peristiwa, iklan ucapan selamat dan sebagainya, pesta untuk pelbagai peristiwa pada departemen lembaga pemerintah non departemen, pekan olah raga pada pelbagai departemen lembaga pemerintah non departemen, dan penyambutan pejabat serta sejenisnya, dibatasi pada hal hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diatur dengan keputusan presiden. perjanjian kontrak pelaksanaan pekerjaan atas beban anggaran untuk masa lebih dari (satu) tahun anggaran dilakukan atas persetujuan menteri keuangan setelah mendengar pertimbangan kepala badan perencanaan pembangunan nasional bappenas). bab pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, departemen lembaga pemerintah non departemen, menyampaikan bahan bahan keterangan untuk keperluan perpajakan kepada departemen keuangan untuk perhatian direktorat jenderal pajak. setiap instansi pemerintah, badan usaha milik negara badan usaha milik daerah, bendaharawan yang dimaksud dengan belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan, lauk pauk dan lain lain belanja pegawai. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas laporan kepada menteri keuangan untuk perhatian direktur jenderal anggaran dibuat dalam (tiga) rangkap. cukup jelas pelaksanaan penyusunadilaksanakan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh menteri keuangan c.g. kepala badan akuntansi keuangan negara akun). penyelenggaraan ketatausahaan barang milik negara dilakukan dengan menggunakan bahan bahan spm, berita acara penyerahan barang, kontrak, faktur akuntansi:, penghapusan, surat pemberitahuan pencatatan aset spa), 9g. dokumen barang lainnya. cukup jelas angka cukup jelas angka laporan keuangan gabungan meliputi laporan keuangan dari unit eselon dan kantor vertikal. yang dimaksud menteri keuangan adalah melalui kepala akun. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud menteri keuangan adalah melalui direktur jenderal lembaga keuangan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud unit pelaksana akuntansi terkait ialah unit yang berada pada bagian keuangan umum atau unit lainnya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pengaduan masyarakat antara lain berupa surat yang dikirim oleh pengusaha dan anggota masyarakat. yang dimaksud lembaga swadaya masyarakat badan non pemerintah ialah yang telah terdaftar secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. cukup jelas pelaksanaan apbd berpedoman kepadundang undang dan peraturan pemerintah lainnya dan badan badan lain yang melakukan pembayaran atas beban apbn apbd anggaran bumn bumi ditetapkan sebagai wajib pungut pajak penghasilan ph), dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakupemerintah non departemen berkewajiban mengintensifkan penerimaan sewa barang milik negara yang dapat dipergunakan oleh pihak ketiga. penghuni rumah dinas dan atau rumah negeri dikenakan pembayaran sewa rumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang besarnya ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab bidang pekerjaan umum setelah mendapat persetujuan tertulis menteri keuangan. untuk penghunian rumah dinas diterbitkan surat keputusan penghunian oleh departemen lembaga pemerintah non departemen kepala kantor kepala satuan kerja kepada yang berhak yang temuannya disampaikan kepada kantor perbendaharaan dan kas negara kpk) guna penagihan pemungutan uang sewanya. (l) departemen lembaga pemerintah non departemen menetapkan kebijakan untuk mengintensifpemerintah non departemenorang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang negara wajib menyetor seluruhnya dalam waktu (satu) hari kerja setelah penerimaannya kepada rekening kas negara pada bank pemerintah, atau bank lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan sebagai bank persepsi atau pada giro pos. bendaharawan penerima menyetor berkala sebagaimana dimaksud dalam wajib menyetor melimpahkan rekening kas negara seluruh penerimaan anggaran yang telah dipungutnya sekurang kurangnya sekali seminggu. setiap instansi pemerintah, bumn bumi, bendaharawan dan badan badan lain, sebagaimana dimaksud dalam sebagai wajib pungut pajak penghasilan ph) dan pajak lainnya, menyetor(l) kelalaian atau kelambatan penyetoran penerimaan anggaran yang diterima rekening kas negara akan diperhitungkan dengan jumlah dana yang tersedia dalam daftar isian kegiatan dik) atau daftar isian proyek dip) atau dokumen lain yang disamakan pada departemen lembaga pemerintah non departemen, kantor satuan kerja dan proyek bagian proyek lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan dalam atas nama pribadi pada suatu bank atau pada giro pos. bab iii pedoman pelaksanaan anggaran belanja rutin menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran belanja rutin lingkungan departemen lembaga pemerintah non departemen yang dipimpinnya. untuk pelaksanaan anggaran belanja rutin, departemen lembaga pemerintah non departemen mengisi daftar isian kegiatan dik). dik atau dokumen lainbagi dik atau dokumen lain yang disamakan yang dibahas pusat, kepala kantor wilayah departemen lembaga pemerintah non departemen untuk dik atau dokumen lain yang disamakan yang dibahas daerah. dik atau dokumen lain yang disamakan berlaku sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja rutin sesudah mendapat pengesahan dari menteri keuangan untuk dik atau dokumen lain yang disamakan yang dibahas pusat, kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran untuk dik atau dokumen lain yang disamakan yang dibahas daerah. direktorat jenderal anggaran menyampaikan dik yang dibahas pusat yang telah disahkan atau dokumen lain kepada menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan, kantor perbendaharaan dan kas negara kpk), badan akuntansi keuangan negara akun), pusat pengolahan data dan informasi anggaran pedia): badan pemeriksa keuangan bpk), kanwilkkantor satuan kerja: inspektorat jenderal departemen unit pengawasan pada lembaga pemerintah non departemen. kanwil direktorat jenderal anggaran menyampaikan dik atau dokumen lain yang disamakan yang dibahas daerah dan telah disahkan kepada menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan, kpk: akun, pedia, bpk, kantor satuan kerja yang bersangkutan, direktorat jenderal anggaran. berdasarkan dik atau dokumen lain yang disamakan yang telah disahkan disusun petunjuk pelaksanaan jumlahkantor satuan kerja untuk dik yang dibahas pusat, kepala kantor wilayah departemen lembaga pemerintah non departemen untuk dik yang dibahas daerah. departemen lembaga pemerintah non departemen menyampaikan jumlah dik yang dibahasjumlah dik yang dibahas daerah kepada kepala kantor satuan kerja yang bersangkutan. kepala kantor satuan kerja bertanggung jawab, baik dari segi keuangan maupun fisik(l) perubahan pergeseran biaya dalam satu program dalam (satu) dan atau antar dik instansi vertikal departemen lembaga pemerintah non departemen diputuskan oleh kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran berdasarkan usulan kepala kantor satuan kerja bersangkutan apabila meliputi (satu) kantor satuan kerja, kepala kantor wilayah departemen, kepala kantor wilayah direktorat jenderal yang bersangkutan apabila meliputi lebih dari (satu) kantor satuan kerjaai kan tembusan keputusan perubahan dik atau dokumen lain yang disamakan kepada direktorat jenderal anggaran, kepala kantor wilayah departemen lembaga pemerintah non departemen atau kantor satuan kerja bersangkutan, kepala kpk, kepala pedia. (l) perubahan pergeseran biaya antarprogram dalam (satu) subsektor dan atau dalam (satu) atau antar dik kantor satuan kerja tingkat pusat departemen lembaga pemerintah non departemen diputuskan oleh menteri keuangan berdasarkan usulan departemen lembaga pemerintah non departemen(l) perubahan pergeseran biaya tidak dapat dilakukan dari biaya untuk gaji dan tunjangan beras biaya lainnya dalam belanja pegawai, dari belanja pegawai belanja non pegawai, dari dana yang disediakan untuk belanja rutin perwakilan republik indonesia termasuk perwakilan departemen lembaga pemerintah non departemenan dilakukan oleh menteri keuangan. departemen lembaga pemerintah non departemen pada tiap awal tahun anggaran,pada batas belanja pegawai pada anggaran belanja masing masing dan paling lambat (satu) bulan setelah berlakunya tahun anggaran menyampaikan formasi tersebut kepada menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negaratanggal mei setelah mendengar pertimbangan menteri keuangan dan kepala badan kepegawaian negara bkn), pegawai pelimpahan dari departemen lembaga pemerintah non departemenkn dan kpkpemerintah non departemen yang |
keputusan presiden republik indonesiabahwa untuk itu perlu senantiasa meningkatkan kinerja kabinet dan seluruh aparatur pemerintahan dengan mengendalikan, memantau kemajuan, memberi dorongan untuk menyempurnakan segi pelaksanaan kebijakan nasional, program dan rencana kerja pemerintah tersebut, bahwa pengelolaan program dan reformasipengelolaan program dan reformaunit kerja presiden pengelolaan program dan reformasi. . ld. (l) membentuk unit kerja presiden pengelolaan program dan reformasi yang selanjutnya disebut dengan ukp ppr, yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada presiden dibantu oleh wakil presiden. ukp ppr dipimpin oleh seorang kepala. ukp ppr dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan secara langsung oleh presiden. jl) ukp ppr bertugas membantu presiden dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian, pelancaran dan percepatan atas pelaksanaan program dan reformasi sehingga mencapai sasaran dengan penyelesaian penuh. prioritas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada meliputi sasaran perbaikan iklim usaha investasi dan sistem pendukungnya, pelaksanaan reformasi administrasi pemerintahan, cc. peningkatan kinerja badan usaha milik negara, perluasan . perluasan peranan usaha kecil dan menengah, perbaikan penegakan hukum. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ukp ppr menyelenggarakan fungsi membantu presiden dalam menetapkan sasaran perubahan dan prioritas pencapaian kemajuan yang harus dilakukan dalam waktu tertentu, membantu presiden dalam menemukan kendala dalam pelaksanaan program dan reformasi serta cara mengatasinya, cc. menampung saran dan keluhan masyarakat dan dunia usaha serta melakukan pemantauan dan analisa kelemahan pelayanan publik yang terjadi, membantu presiden dalam menetapkan perbaikan mutu administrasi publik dan pelaksanaan program pembaruan tata kelola pemerintahan, melaksanakan fungsi fungsi lain yang diberikan presiden. . untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, kepala ukp ppr menghadiri sidang kabinet paripurna dan sidang kabinet lain sesuai keperluan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi ukp ppr. pelaksanaan tugas dan fungsi ukp pprserta ketentuan peraturan perundang undangan. (d) untuk menyelaraskan dan menyinkronkan dengan prioritas program dan reformasi, ukp ppr dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memperhatikan saran dan pertimbangan menteri, dan pimpinan instansi pemerintah terkait lainnya, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh menteri koordinator bidang perekonomian. pelaksanaan . pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh menteri koordinator bidang perekonomian dengan mengundang menteri, pimpinan instansi terkait dan kepala ukp ppr. susunan organisasi ukp ppr terdiri dari kepala, (dua) deputi, sekretariat, biro umum dan administrasi: asisten: staf ahli. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala dapat membentuk tim khusus untuk penanganan masalah masalah tertentu rincian tugas dan fungsi deputi, sekretariat, biro umum dan administrasi, asisten dan staf ahli dalam susunan organisasi ukp ppr sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala ukp ppr dengan memperhatikan tugas dan fungsi ukp ppr yang diatur dalam keputusan presiden ini. . dengan persetujuan presiden, ukp ppr dapat menggunakan jasa konsultan dari luar pemerintahan sepanjang diperlukanselain kepala dan deputi, pejabat lain lingkungan ukp ppr diangkat dan diberhentikan oleh kepala. kepala dan deputi diangkat untuk masa jabatan paling lama (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan. (d) jabatan lingkungan organisasi. . jl)pejabat lain lingkungankan persetujuan dari menteri keuangan. kepala, deputi dan pejabat lainnya. ketentuan mengenai tata kerja ukp ppr diatur oleh kepala dengan memperhatikan tugas dan fungsi ukp ppr yang ditetapkan dalam keputusan presiden ini. segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi ukp ppr dibebankan kepadapenertiban barang milik negara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa barang milik negara kementerian lembaga sampai saat ini belum terinventarisasi dengan baik sesuai peraturan perundang undangan, bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara kementerian lembaga, perlu dilakukan inventarisasi dan pengamanan terhadap barang milik negara kementerian lembaga secara tertib, efektif, efisien dan akuntabelpenertiban barang milik negara. pertamaanggota jaksa agung: menteri hukum dan hak asasi manusia: menteri negara bumn, sekretaris kabinet: kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan, kepala badan pertanahan nasional: sekretaris direktur jenderal kekayaan negara, departemen keuangan. kedua . kedua tim sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama bertugas: merumuskan kebijakan dan strategi percepatan inventarisasi, penilaian dan sertifikasi seluruh barang milik negara kementerian lembaga, mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penilaian dan sertifikasi barang milik negara kementerian lembaga, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan, menetapkan langkah langkah penyelesaian permasalahan dalam rangka pengamanan barang milik negara yang berada dalam penguasaan kementerian lembaga. ketigakeempat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugasnya, tim dapat: meminta data, dokumenjawabnya berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara, meminta masukan, bantuan dan atau melakukan konsultasi dengan tenaga ahli atau pihak lain yang dipandang perlu. kelima untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim, para menteri, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian negara dan pimpinan sekretariat lembaga negara sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing masing: melakukan. melakukan inventarisasi seluruh barang milik negara yang berada dalam penguasaan masing masing dan menyampaikan hasilnya kepada tim, menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan dalam rangka sertifikasi barang milik negara pada kementerian lembaga masing masing: menyampaikan segala dokumen dan data yang diperlukan oleh tim dalam rangka penilaian barang milik negara kementerian lembaga masing masing, melakukan pengamanan barang milik negara yang dalam penguasaannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. keenam untuk mempercepat tercapainya sebagaimana dimaksud dalam dictum kelima huruf secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel, menteri keuangan selaku ketua tim menyusun pedoman pelaksanaan inventarisasi, penilaian dan sertifikasi barang milik negara dan laporannya. ketujuh tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada presiden. kedelapan masa kerja tim ditetapkan selama (tujuh belas) bulan terhitung sejak tanggal agustus sampai dengan desember kesembilan segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim dibebankan pada anggaran belanja negara pada departemen keuangan. kesepulpresiden republik indonesia, menimbang bahwa sejak berakhirnya konperensi tingkat tinggi gerakan non blok ke yang diselenggarakan jakarta pada tanggal september ketua gerakan non blok untuk masa bakti dijabat oleh presiden republik indonesia, bahwa keputusan keputusan yang diambil dalam konperensi tingkat tinggi tersebut dan harus dilaksanakan serta ditindak lanjuti oleh ketua gerakan non blok, bukan saja penting bagi negara negara anggota gerakan non blok, melainkan juga penting bagi upaya mewujudkan suatu tatanan internasional baru dan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, bahwa untuk dapat melaksanakan keputusan keputusan tersebut, diperlukan adanya kelompok kerja yang membantu presiden dalam kedudukannya selaku ketua gerakan non blok, bahwa sehubungan dengan hal hal atas dipandang perlu menetapkan pembentukan kelompok kerja dimaksud dengan keputusan presiden, mengingat undang undang dasar memutuskan :. pasaran ny) nat presiden republik indonesia memutuskan menetapkan pertama membentuk kelompok kerja untuk membantu presiden republik indonesia selaku ketua gerakan non blok yang selanjutnya disebut kelompok kerja gerakan non blok, yang terdiri dari dewan pengarah, tim ahli ekonomi, badan pelaksana ketua gerakan non blok: duta besar keliling. kedua dewan pengarah mempunyai tugaske dewan pengarah terdiri dari presiden, sebagai ketua, menteri koordinator bidang ekonomi, keuangan, industri dan pengawasan pembangunan, sebagai anggota, menteri luar negeri, sebagai anggota, menteri sekretaris negara, sebagai anggota, ketua tim ahli ekonomi, sebagai anggota, kepala badan pelaksana ketua gerakan non blok, sebagai anggota. ketiga ha. open wat presiden republik indonesia ketiga tim ahli ekonomi bertugas merumuskan rekomendasi tentang konsepsi dan langkah langkah yang perlu diambil bidang kerjasama ekonomi dalam rangka pelaksanaan keputusan keputusan konperensi tingkat tinggi gerakan non blok ke tim ahli ekonomi sebagaimana dimaksud dalam angka dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan presiden. keanggotaan tim ahli ekonomi sebagaimana dimaksud dalam angka ditetapkan lebih lanjut oleh ketua tim. keempat badan pelaksana ketua gerakan non blok bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan segala petunjuk, pengarahan politik, dan kegiatan yang ditetapkan presiden selaku kepala gerakan non blok dalam rangka pelaksanaan keputusan keputusan konperensi tingkat tinggi gerakan non blok ke badan pelaksana ketua gerakan non blok adalah unit kerja fungsional yang dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh wakil kepala badan serta sekelompok staf sesuai dengan kebutuhan. kepala dan wakil kepala badan pelaksana ketua gerakan non blok sebagaimana dimaksud dalam angka diangkat dan diberhentikan dengan keputusan presiden. kelompok staf sebagaimana dimaksud dalam angka diangkat dan diberhentikan dengan keputusan menteri luar negeri. kelima untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyelenggarakan koordinasi yang lebih rinci dan teratur, kepala badan pelaksana ketua gerakan non blok dibantu oleh suatu panitia teknis. panitia. panitia teknis sebagaimana dimaksud dalam angka dipimpin oleh n1 wat presiden republik indonesia kepala badan pelaksana ketua gerakan non blok dan beranggotakan pejabat eselon dan pejabat tinggi lainnya dari berbagai departemen dan instansi pemerintah yang terkait. pembentukan panitia teknis ditetapkan dengan keputusan menteri sekretaris negara. keenam para duta besar keliling bertugas mewakili dan melaksanakan segala kebijakan yang digariskan presiden selaku ketua gerakan non blok, masing masing untuk wilayah afrika, asia termasuk timur tengah, amerika termasuk karibia amerika latin, dan eropa. dalam melaksanakan tugasnya, duta besar keliling memperhatikan petunjuk teknis menteri luar negeri. ketujuh kelompok kerja gerakan non blok bekerja berdasarkan keputusan presiden ini dan petunjuk lain yang diberikan oleh presiden selaku ketua gerakan non blok. dalam melaksanakan tugasnya, satuan satuan dalam kelompok kerja gerakan non blok saling menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan sebaik baiknya. tata kerja kelompok kerja gerakan non blok lebih lanjut ditetapkan oleh ketua dewan pengarah. kedelapan segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan dewan pengarah, tim ahli ekonomi, panitia teknis, dibebankan kepada anggaran belanja sekretariat negara. badan pelaksana ketua gerakan non blok dan para duta besar keliling, dibebankan kepada anggaran belanja departemen luar negeri. kesembilan :. kesembilanln "aa ny) rat presiden republik indonesia:. mulan ya ny) snn presiden republik indonesia biro hukum: biro bina sarana perusahaaninspektur wilayah vi, inspektur wilayah vii, inspektur lingkungan prasarana pekerjaan umum. direktorat jenderal pengairan. mean nya x1y snn presiden republik indonesiabina marg, direktorat bina pelaksanaan wilayah barat, direktorat bina pelaksanaan wilayah tengah, direktorat bina pelaksanaan wilayah timur. direktorat jenderal cipta karymulan pln ya ny) n pusat pendidikan dan pelatihan pegawai, pusat pelatihan ketrampilan jasa konstruksi:johor bahrumalaysia khususnya bidang konsuler wilayah johor bahru, malaysia dipandang perlu membuka konsulat republik indonesia johor bahru, malayjohor bahru, malaysia. negara republik indonesia membuka konsulat republik indonesia johor bahru, malaysia. konsulat. sy)kuala lumpur. wilayah kerja konsulatpresiden republik indonesia, menimbang bahwa jenewa, swiss pada tanggal desember pemerintah republik indonesia telah menandatanganisebagai hasil konperensi tambahan para wakil berkuasa penuh perhimpunan telekomunikasi internasional, bahwa kyoto, jepang pada tanggal oktober pemerintah republik indonesia telah menandatangani instrument amending the constitution and convention the international telecommunication union, kyoto, dokumen perubahan konstitusi dan konvensi perhimpunan telekomunikasi internasional, kyoto, sebagai hasil konperensi para wakil berkuasa penuh perhimpunan telekomunikasi internasional: bahwa.and convention beserta instrumen aransemennya sebagaimana dimaksud huruf dan tersebut atas dengan keputusan presiden, menimbang. lan bat pan presiden republik indonesia mengesahkdengan suatu pernyataan declaration), beserta instrumen aransemennya, kyoto yang telah ditandatangani delegasi pemerintah republik indonesia pada konperensi tambahan dan konperensi para wakil berkuasa penuh perhimpunan telekomunikasi internasional pada tanggal desember jenewa, swiss dan tanggal oktober kyoto, jepangstitution and convention beserta instrumen aransemennyaopen "afebruari pernyataan (declaration) sebagaimana termuat dalam nomor tentang declarations and reservations for the republic indonesia behalf the republic indonesia, the delegation the republic indonesia the additional plenipotentiary conference the international telecommunication union geneva, il.provision the constitution, the convention and the resolutions, well any decision the additional plenipotentiary conference the itu geneva, directly indirectly affect its sovereignty contraception the constitution, laws and regulations the republic indonesia well the existing rights acquired the republic indonesia party other treaties and convention and from any principles international law, furthermember any way fail comply with the provisions the constitution and the convention the international telecommunication union geneva, should the consequences reservations any member jeopardize its telecommunication services result increase its contributor share towards defeating expenses the union. presiden republik indonesia ttd soeharto |
nak. bab!dapatan daerah kabupaten sanggau. kepala badan adalah kepala badan pendapatan daerah kabupaten sanggau. sekretaris adalah sekretaris badan pendapatan daerah kabupaten sanggau:etapan sebagaimana dimaksud dalam (l)etapseksi penagihperumusan dan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang pengelolarumusan kebijakidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan banguntaan, penilaian dan penetaptaan, penilaian serta penetapangelolaan datalolaan data dan informasiagihan dan keberatdan keberatan pembayaran atasku ham uhh sii men yakobus, ybagan susunan organisasi badan pendapatan daerah kabupaten sanggau kepala badan sekretariat subbagian perencanaan, nagi beban dan keuangan, aset dan akuntabilitas kinerja bidang perencanaan, pengen bidang pengelolaan pajak bumi dan tangan dan pengendalian bidang pajak daerah bangunan dan bea perolehan hak pendapatan daerah atas tanah dan bangunan subbidang pendaftaran subbidang perencanaan dan pendataan subbidang pendataan, pendapatan daerah penilaian dan penetapan subbidang pengembangan subbidang pengolahan data pendapatan daerah dan informasi subbidang penagihan subbidang pengendalian dan subbidang penagihan dan evaluasi pendapatan daerah keberatan tertentu teknis bupati sanggau, ttd paulus hadi salinan sesuai dengan aslinya kepala bagi hukum dan ham yan (un hilir pen gam yakobus, $h , pembina tingkat (iv b) nip. y9700223 tanapendapatan daerah terdiri atas: az. sekretariat, bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah, bidang pajak daerah, bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangudan pengendalian pendapatan daerah membawahi (tiga) subbidang yaitu: subbidang perencanaan pendapatan daerah, subbidang pengembangan pendapatan daerah, dan subbidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerahajak daerah bidang pajakajak daerah membawahi (tiga) subbidang yaitu: subbidang pendaftaran dan pendataan, subbidang penetapan, dan subbidang penagipajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan membawahi (tiga) subbidang yaitu: subbidang pendataan, penilaian dan penetapan, subbidang pengelolaan data dan informasi, dan subbidang penagihan dan keberat: upt sebagaimana dimaksud pada (l)pribumi: dahrencanaan, pengembangan dar: koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan: 8g. pengelolaan kepegawaian lingkungan badan, pengelolaan data dan informasi lingkungan badan: pengelolaan barang milik daerah lingkungan badan:pasai subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam (fimempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang perencanaan, pengembangan dan pengendalipendapatan daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah:pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, pelaksanaan administrasi lingkup bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian pendapatmbangndalian dan evaluasibagian ketiga bidang pajak daerah bidang pajak daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang pajak daerahteknis dibidang pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah,, cc. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan: pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dibidang pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, pelaksanaan administrasi lingkup bidangftaran serta pendataan subjek dan objek |
salinan andan penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan prasarana wilayah, cc. mengoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan prasaranaekonomi dan prasarana wilayekonomi dan prasarana wilayekonomi dan prasarana wilayahekonomi dan prasarana wilayah, memverifikasi rancangan renstra dan senja bidang ekonomi dan prasarana wilayah, mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ipjp, rpm, rkd bidang ekonomi dan prasarana wilayah, mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang ekonomi dan prasarana wilayekonomi dan prasarana wilayahprasarana wilayah, il. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan prasaranaprasarana wilayekonomi dan prasarana wilayah kepada atasan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. kepala sub bidang ekonomi mempunyai uraian tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan sub bidang ekonomi, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan sub bidang ekonomirencanaan pembangunan sub bidang ekonomancangan ipjp, rpm, rkd urusan pertanian, pangan, ketenagakerjaan, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil menengah umkm), perindustrian, penanaman modal, perizinan, pariwisata, kelautan dan perikananil.ub bidang ekonomi berdasarkan program kerja, membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang ekonominfrastruktur mempunyai uraian tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan sub bidang infrastruktur, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan sub bidang insfrastrukturyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untukndalian monitoring pelaksanaaninfrastruktur berdasarkan program kerja, oo.rumahan dan permukiman mempunyai uraian tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan sub bidang perumahan dan permukiman, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan sub bidang perumahan dan permukiman:, dan air minumlaksanakan pengendalian monitoringgelolaan data dan informasirumahan dan permukimanberdasarkan program kerja, oo. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang perumahan dan permukimansesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan,pemerintahan, sosial dan budaya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pemerintahan, sosial dan bupemerintahan, sosial dan budaya, pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya, cc. mengoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya, sosial dan bu, sosial dan buerintahan, sosial dan bupemerintahan, sosial dan budaya, memverifikasi rancangan renstra dan senja bidang pemerintahan, sosial dan budaya, mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang ipjp, rpm, rkd bidang pemerintahan, sosial dan budaya, mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan, sosial danpemerintahan, sosial dan budaya, il. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya,, sosial dan budapemerintahan, sosial dan budaya kepada atasan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. kepala sub bidang pemerintahan mempunyai uraian tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan sub bidang pemerintahan, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan sub bidang pemerintaanalisis rancangan renstra dan senjabahan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangundukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untukmberikan fasilitasi kegiatan kerjasama antara perangkat daerah dengan kementerian lembaga, melaksanakan pengendalian monitoringil. melaksanakan pengelolaan data dan informasiemerintahan berdasarkan program kerja, membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pemerintkesejahteraan rakyat mempunyai uraian tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan sub bidangidang kesejahteraan rakyatdanganalisis rancangan renstra dan senjabahan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ipjp, rpm,koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkatdukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untukkesejahteraan rakyatberdasarkan program kerja, oo. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang kesejahteraan rakyatndidikan dan kebudayadidikanidang pendidikan dan kebudayrkd urusan pendidikan, kepemudaan,kebudayaan, olah raga, perpustakaan, dan kearsipan, menganalisis rancangan renstra dan senja urusan pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olah raga, perpustakaan, dan kearsipan, menyiapkan bahan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ipjp, rpm, dan rkd urusan pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olah raga, perpustakaan, dan kearsipan, mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olah raga, perpustakaan, dan kearsipan, menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untukbadan daerah,kebudayaan, olah raga, perpustakaan, dan kearsip, oo. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pendidikan dan kebudayaan sesuaipenyusunan program, penelitian dan pengembangan bidang penyusunan program, penelitian dan pengembangandaerah serta penelitian dan pengembangan daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang penyusunan program, penelitian dan pengembyusunan program, penelitian dan pengembangan, pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan bidang penyusunan program, penelitian dan pengembangan, cc. mengoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang penyusunan programnyusunan program, penelitian dan pengembyusunan program, penelitian dan pengembyusunan program, penelitian dan pengembangseluruh urusan yang telah dikoordinasikan oleh bidang, memverifikasi rancangan renstra dan senja dari seluruh urusan, mengkoordinasikan bahan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ipjp, rpm, rkd, mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dalam bidang perencanaan dan kebimbangan serta inovasi daerlam bidang perencanaan pembangunan daerah dan kebimbangan serta inovasi daerah, melaksanakan pengendalian monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan kebimbangan serta inovasi daerah, il. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dan kebimbangan serta inovasi daerah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan kebimbangan serta inovasksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. kepala sub bidang program kerjarogram kerja daerah, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan sub bidang program daerdari semua urusan pemerintah daerah, menganalisis rancangan renstra dan menyadari semua urusan, menyiapkan bahan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ipjp, rpm, dan rkd dari semua urusan, melaksanakan pembinaan teknis peningkatan kapasitas tenaga perencana seluruh perangkat daerahipjp, dan rpm, merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah, il. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi, melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunrogram kerja daerahberdasarkan program kerja, membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang program kerjadata,data, evaluasi dan pelaporan, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan sub bidang data, evaluasi dan pelapor penyusunan dan analisa data daerah, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi hasil pelaksanaan program kegiatan perencanaan pembangunan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program perencanaan pembangunan daerah, menyajikan data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan program kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang bersumber dana dari provinsi dan pusksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. kepala sub bidang penelitian dan pengembangelitian dan pengembangan, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan sub bidang penelitian dan pengembanglaksanaan kegiatan kebimbangan dan inovasi daerah, memberikan petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan bidang litbang dan inovasi daerah yang akan disampaikan kepada bupati dan perangkat daerah, mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan serta inovasirta inovasi daerah, melaksanakan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kebimbangan dan inovasi daerah, j berikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dalam rangka pengembangan inovasi daerah, il. 'penelitian dan pengembanganberdasarkan program kerja, membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang penelitian dan pengembanganbadan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten demak lembaranuangan kepegawaian dan prasarana pemerintahan, program, penelitian wilayah sosial dan budaya dan pengembangan sub bidang sub bidang perumahan dan pendidikan dan upt evaluasi dan permukiman kebudayaan pelaporanekonomi dan prasarana wilayah, yang membawakan: sub bidang ekonomi, sub bidang infrastruktur, dan sub bidang perumahan dan permukiman. bidang pemerintahan, sosial dan budaya, yang membawakan: sub bidang pemerintahan, sub bidang kesejahteraan rakyat, dan sub bidang pendidikan dan kebudayaan. bidang penyusunan program, penelitian dan pengembangan, yang membawakan: sub bidang program kerja daerah, sub bidang penelitian dan pengembangan, dan sub bidang data, evaluasi dan pelaporan, membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebij: menyelenggarakan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait, menganalisis dan merumuskan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah secara holistik tematik, integrative dan spasial yang dimulai dari strategi pembangunan, arah kebijakan pembangunan daerah, serta kerangka ekonomi makro, menyiapkan kajian, tela'ahan dan berbagai studi bidang penelitian dan pengembangan daerah, menyusun dokumen perencanaan daerahoordinasiserta sinkronisasi dan harmonisasi dengan dokumen tata ruang,menyelenggarakan pengendalian, pemantauan dan pelaksanaan program pembangunan daerah melalui kegiatan evaluasi dan monitoring, menyelenggarakan bimbingan teknis dan manajerial untuk peningkatan kompetensi pegawai lingkup badan, il. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang ekonomi dan prasarana wilayah, bidang pemerintahan, sosial dan budaya, serta bidang penyusunan program, penelitian dan pengembanganbaik secara lisan maupun tertulis kepada bupati, oo., mengoordinasikan perencanaan dan pelaporan bidang lingkungan badan serta mengoordinasikan pelaksanaan teknis musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) tingkat kabupaten. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamoordinasikan dukungan teknis dan penatalaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) ipjp, rpm, dan rkd, mengoordinasikan dukungan teknis pengintegrasian dan harmonisasi program program pembangunanmusyawarah perencanaan pembangunan, ipjp, rpm dan rkdoo.badekonomi dan prasarana wilayah bidang ekonomi dan prasarana wilayah mempunyai tugas ekonomi dan prasarana wilayah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang ekonomi dan prasarana wilayekonomi dan prasarana wilayah, |
bupati kapuas hulu provinsi kalimantan barat noabialjlabial kecamatan batang luar. penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah desa labiallabial ira'alabial ira'ang kecamatan batang luar dengan berita acara penelitian dokumen batas desa nomor pemdes.lbn keputusan bersama antara kepala desa labial kecamatan batang luar dan kepala desa sungai ujuujungmenirmenirpulau anak kecamatan embaloh hulu dan kepala desa labial kecamatan batang luarpm lbn batas wilayah desa labial kecamatan batang luar sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: batas utara desa meniru kecamatan batang luar, batas barat desa labial ira'ang dan desa sungai atau kecamatan batang luar, batas timur desa pulau anak kecamatan embaloh hulu,labialabialgan kapuas hulu, ada nasir diundangkan putussibau pada tanggal september sekretaris daerah kapuas hulu, tanabial kecamatan batang luar titik koordinat batas desa labial kecamatan batang luar lintang bujur color nama lokasi demmirsi batas. apaan timur (en pan labial sungai psa mara kunyit atau labial saga ira'ang kalam labial labial batu lita' ira'ang nanga manset labial labial jolo ira'ang lubuk temui mate labial meniru .301n 11an lamun pulau mengeras labial meniru 38p ulu sungai takasongai labial meniru genting buloh labial meniru 1i6' pulau pendar labial meniru ulu sejarah ulu labial meniru .321n deh dara danum nanga sungai priori" sembilan men tayang taruk labial meniru bukit lelang labial meniru boat ig" pulau memuat labial meniru sena genting long labial meniru ginting ulu sungai tayang matian meniru ginting ulu sungai pelat pulau empire labial meniru magna minggu labial pulau teladan (batas anak kecamatan pangkalan larangan km labial sungai dari minggu ujung pulau ban (batas anak kecamatan nanga sungai labial sungai eka labial sungai dosis: maan sungai pemakan labial sungai labial sungai mean tee kemang ujung te. tag labial sungai sungai atau sungai para ujung soon sah jalan sungai labial sungai isis bae pena labial sungai labial sungai ti, rimba labial sungai pala namun labial sungai tii2 udan dan umi tpa tepi ladang ramping dan hat ena tak udan tugu batas labial sungai tipis sisa sungai luar tugu batas labial sungai hi2 aan labial sungai te tio ig" |cucu ska esa ten onta pura kapuas hulu, aw. nasir |
berita daerah kabupaten samosir tahun nomor seri nomor v3& peraturan bupati samosir nomor tahunx tanggal oktober tentangalmon dolok kecamatan anggur nihuta kabupaten samosir perlu dilakukan penegasan batas desa salmon dolok kecamatan anggur nihutamenetapkan. bupati adalah bupati samosiralmon dolok kecamatan anggur nihutaalmon dolok kecamatan anggur nihuta kabupaten samosir. bab iii ruang lingkup peraturan bupati ini'mengatur tentang pengesahan peta penetapan batas desa salmon dolok kecamatan anggur nihuta kabupaten samosir. bab penegasan batas desa secara geografis desa salmon dolok kecamatan anggur nihutaalmon dolok kecamatan anggur nihuta kabupaten samosir adalah sebagai berikut: sebelah utara desa parhorasan kecamatan pangururan sebelah timur desa unsur, desa warga dan desa ambarawa kecamatan simanindo desa sijambur kecamatan anggur nihuta desa salmon tonga tonga kecamatan anggur nihuta luas wilayah desa salmon dolok adalah sebelah selatan sebelah barat penegasan batas desa salmon dolok dengan desa salmon tonga tonga kecamatan anggur nihuta kabupaten samosir adalah sebagai berikut: dimulai dari mengarah titik tembok niveau tk12. dengan koordinat lintang utara dan bujur timur; titik. titik mengarah titik bandar hakka tk12. dengan koordinat lintang utara dan bujur timur mengarah titik lumban pasaran tk12. dengan koordinat lintang utara dan bujur timur; titik mengarah titik simpang borat tk12. dengan koordinat lintang utara dan bujur timur mengarah titik bandar parlumbanan tk12. dengan koordinat lintang utara dan bujur timur; titik mengarah titik pea tk12. dengan koordinat lintang utara dan bujur timur mengarah titik parlumbanan tk12. dengan koordinat lintang utara dan bujur timur; titik mengarah titik alur bidang sigung ogung pertigaan desa salmon dolok, desa saison tonga tonga dan desa parhorasan tk12. dengan koordinat lintang utara dan bujur timur. penegasan batas desa salmon dolok kecamatan anggur nihuta dengan desa parhorasan kecamatan pangururan adalah sebagai berikut: dimulai dari titik alur bidang sigung ogung pertigaan desa salmon dolok, desa salmon tonga tonga kecamatan anggur nihuta dan desa parhorasan kecamatan pangururan tk12. dengan koordinat lintang utara dan bujur timur mengarah titik campuran simbolalur bidang siponggol tandu. titikmengarah titik penambangan ribosa tk12. dengan koordinat lintang utara dan bujur timur mengarah titik masih berada pada penambangan ribosakawasan hutan larangan bolak tk12. dengan koordinat lintang utara dan t4, bujur timur. penegasan batas desa salmon dolok kecamatan anggur nihuta dengan desa ambarawa, desa unsur dan desa warga kecamatan simanindo berada pada kawasan huta larangan bolak dengan koordinat sebagai berikut: dimulai dari titik; titik. penegasan batas desa salmon dolok dengan desa sijambur kecamatan anggur nihuta adalah sebagai berikut: dimulai dari titik kawasan hutan larangan bolak tk12. dengan koordinat lintang utara dan bujur timur mengarah titik alur bidang cimanuk mira tk12. dengan koordinat lintang utara dan bujur timur; titik mengarah titik masih berada pada alur bidang cimanuk mira tk12. dengan koordinat lintang utara dan t3, bujur timur mengarah titik alur bidang pangumpatan tk12. dengan koordinat lintang utara dan bujur timur; titik . titik mengarah titik alur bidang situs turi tk12. dengan koordinat lintang utara dan bujur timur mengarah titik alur bidang salapan tk12. dengan koordinat lintang utara danjembatan bidang sibargot tk12. dengan koordinat lintang utara dan t8,ibargot tk12. dengan koordinat lintang utara dan bujur timur; titik mengarah titik tembok niveau tk12. dengan koordinat lintang utara dan bujur timur mengarah. pengesahan peta penetapan batas desa salmon dolok kecamatan anggur nihutanutuppeta penetapan batas desa catatan sumbat petabahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi inspektorat serta berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, ada uraian tugas yang perlu digeser pada sub bagian evaluasi dan pelaporan sub bagian program dan keuangan serta terdapat kesalahan penulisan pada jabatan inspektur pembantuhuruf hl1, sehingga berbunyi sebagai berikut:seluruh, membuat program kerja pengawasan tahunan ppt) sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan, menyusun rencana strategis renstra) inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama (lima) tahun, menyusun rencana kerja senja) tahunan inspektorat sebagai bahan penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran sementara kua pas) pemerintah kabupaten demak, h1. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ip) inspektorat dan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati kpj) dan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah ppd), melaksanakan fungsi controlling melalui pengendalian program kerja pemeriksaan, j .hp, il. melaksanakan penyerangan program pengawasan radiogram)),gevaluasi dan pelapoevaluasi dan pelapomonitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional, dihapus, melaksanakan pemutakhiran data tindaklanjut hasil pemeriksaan reguler, khusus dan kasus, melaksanakan koordinasi pengawasan dengan aparat pengawas fungsional, j . menyusun laporan bulanan, tri wulan, semester dan tahunan, n.membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian evaluasi dan pelaporsi. inspektur pembantu merupakan jabatan eselon atau jabatan administrasi. kepala sub bagianserta perubahannya, bahwa dengan adanya perubahan tipologi dan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum dan penataan ruangsumber daya air dan bina konstruksi bidang sumber daya air dan bina konstruksiair dan bina konstruksi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang sumber daya air dan bina konstruksi mempunyai fungsi: a.perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program kegiatan bidang sumber daya air dan bina konstruksi, b.mengoordinasikan dan pengendalian program kegiatan bidang sumber daya air dan bina konstruksi, pengelolaan, penyelenggaraan dan fasilitasi program kegiatan bidang sumber daya air dan bina konstruksi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan bidang sumber daya air dan bina konstruksiumber daya air dan bina konstruksiair dan bina konstruksiair dan bina konstruksisumber daya air dan bina konstruksimbangunan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan bina konstruksi, mengarahkan dan menyelenggarakan program kegiatan bidang sumber daya air dan bina konstruksiair dan bina konstruksi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bidang sumber daya air dan bina konstruksiair dan bina konstruksi: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. paragraf seksi pembangunan sumber daya air seksi pembangunan sumber daya air dipimpin oleh kepala seksi pembangunan sumber daya air. kepala seksi pembangunsumber daya air dan bina konstruksi lingkup pembangunan sumber daya air. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pembangunpembangunnorma, standar, prosedur dan kriteria pembangunan sumber daya air, menyusun rencana teknis dan program kerja pengelolaan sumber daya air,melaksanakan survey, penyelidikan dan membuat perencanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi jaringan irigasi sungai, sumber air, embung dan pantai, menghimpun dan mengelola database irigasi dan menyelenggarakan sistem informasi sumber daya air, menyelenggarakan sosialisasi praiapkan materi dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air air, menyusun program pengamanan dan konservasi fungsi sumber air, n.melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan penyelenggaraan pola pengelolaan sumber daya air, oo. melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air antar stakeholder, memberikan pertimbangan atau kajian teknis kepada atas, pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air seksi operasi, pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air dipimpin oleh kepala seksi operasi, pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air. kepala seksi operasi, pemeliharaan dan pengendalidilingkupi operasi, pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi operasi, pemeliharaan dan pengendalioperasi, pemeliharaan dan pengendalioperasi, pemeliharaan dan pengendalig.menyusun pedoman operasi dan pemeliharaan bangunan air pasca pelaksanaan pembangunan, h.menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pekerjusun laporanj . melaksanakan pengendalian dan konservasi pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, k.mengusulkan penyediaan lahan untuk keperluan pembangunan, peningkatan jaringan irigasi, sungai, sumber air, embung dan pantaoperasi, pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air berdasarkan program kerja, membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi operasi, pemeliharaan dan pengendalian sumber daya aaragraf seksi bina konstruksi seksi bina konstruksi dipimpin oleh kepala seksi bina konstruksi. kepala seksi bina konstrukkonstruksi lingkup bina konstruksi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi bina konstruksi mempunyai uraian tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi bina konstruksi, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan seksi bina konstrulenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi, menyelenggarakan sistem informasi dan jasa konstruksi cakupan daerah, melaksanakan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang undangan, memberikan pertimbangan teknis rekomendasi untuk penerbitan ijin usaha jasa konstruksi ijuk), melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstrukina konstruksi berdasarkan program kerja, il. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi bina konstrukbina marga: b.mengoordinasikan dan pengendalian program kegiatan bidang bina marga, pengelolaan, penyelenggaraan dan fasilitasi program kegiatan bidang bina marga, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan bidang bina marbina margbina marga, memberi petunjuk, arahan serta memberbina marga sesuai dengan peraturan perundang undangan sebagai bahan kajian pimpinan, menyelenggarakan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, pengendalian dan pengawasan jalan dan jembatan, dan operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatanbina marga, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan padamenginventarisasi, mengevalubina marga, dan melaksanakan tugas lainpembangunan jalan dan jembatan. kepala seksi pembangunan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas dalam: menyusun program dan rencana kerjasama rencana kegiatan seksi pembangunmbangunrogram pengembangan jaringan jalan dan jembatan, menyusun dokumen perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, melaksanakan penyusunan, penetapan, dan evaluasi leger jalan, melakukan penyusunan dan pemutakhiran database jalan dan jembatan, melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan, melakukan pengkajian, pemantauan, dan menyiapkan rekomendasi teknis terhadap pemanfaatan daerah ruang milik jaln.membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pembangunan jalan dan jembatparagraf seksi pengendalian dan pengawasan jalan dan jembatan seksi pengendalian dan pengawasan jalan dan jembatan dipimpin oleh kepala seksi pengendalian dan pengawasan jalan dan jembatan. kepala seksi pengendalian dan pengawasngendalian dan pengawasan jalan dan jembatan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengendalian dan pengawasngawasngawaspengendalian dan pengawasan mutu pada pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan jalan dan jembatan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu, pembinaan, bantuan teknis dan pelaporan pengendalian, pengawasan jalan dan jembatan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pengendalian dan pengawasndalian dan pengawasan jalan dan jembatan berdasarkan program kerja, il. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengendalian dan pengawaskepala seksi operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan. kepala seksi operasi dan pemeliharaoperasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan. untuk melaksanoperasi dan pemeliharaoperasi dan pemeliharaoperasional dan pemeliharaan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan perawatan jalan dan jembatan, melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan perawatan jalan dan jembatan, melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, bantuan teknis dan pelaporan pemeliharaan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan perawatan jalan dan jembatan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pemeliharaan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan perawatoperasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan berdasarkan program kerja, membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi operasi dan pemeliharacipta karya. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang cipta karycipta karya, b.mengoordinasikan dan pengendalian program kegiatan bidang cipta karya, pengelolaan, penyelenggaraan dan fasilitasi program kegiatan bidang cipta karya, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan bidang cipta karycipta karcipta karyaengan pihak terkait, merumuskan bahan kebijakan teknis bidang cipta karyalaksanaan dan pengendalian bidang cipta karya, mengarahkan dan menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan bidang cipta karyacipta karya, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata bangunan dan gedung, pengelolaan sistem penyediaan air minum, pengelolaan drainase dan limbah domestik,cipta karya, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf seksi tata bangunan dan gedung seksi tata bangunan dan gedung dipimpin oleh kepala seksi tata bangunan dan gedung. kepala seksi tata bangunan dan gedudilingkupi tata bangunan dan gedung. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi tata bangunan dan gedung mempunyai uraian tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi tata bangunan dan gedung, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan seksi tata bangunan dan gedubarluaskan peraturan perundang undangan bidang cipta karya, melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung wilayah daerah sesuai lingkup tugas seksi, melaksanakan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya wilayah daerah sesuai lingkup tugas seksi: melakukan fasilitasi dan penyusunan rencana induk pengembangan sarana dan prasarana bangunan, gedung dan lingkungannya, menyiapkan bahan kajian atau rekomendasi teknis prasarana dan sarana bangunan gedung dan lingkungannya, menyusun perencanaan teknis, dokumen pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana bangunan gedung dan lingkungannya, menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bangunan gedung dan lingkungannya, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perencanaan bangunan, gedung dan lingkungannytata bangunan dan gedung, membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi tata bangunan dan gedusistem penyediaan air minum seksi pengelolaan sistem penyediaan air minum dipimpin oleh kepala seksi pengelolaan sistem penyediaan air minum. kepala seksi pengelolaan sistem penyediaan air minumsistem penyediaan air minum. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengelolaan sistem penyediaan air minumsistem penyediaan air minum, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan seksi pengelolaan sistem penyediaan air mindan pengembangan sistem penyediaan air minum daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan seksi pengelolaan sistem penyediaan air minum, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan seksi pengelolaan sistem penyediaan air minum, menyiapkan bahan pertimbangan teknis pembangunan sistem penyediaan air minum, melaksanakan pembangunan, rehabilitasi pembinaan dan fasilitasi sistem penyediaan air minum, melaksanakan pengawasan penerapan standar teknis sistem penyediaan air minum, menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi seksi pengelolaan sistem penyediaan air minum, il. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan seksi pengelolaan sistem penyediaan air minngelolaan sistem penyediaan air minum berdasarkan program kerja, o.membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengelolaan sistem penyediaan air mindrainase dan limbah domestik seksi pengelolaan drainase dan limbah domestik oleh kepala seksi pengelolaan drainase dan limbah domestik. kepala seksi pengelolaan drainase dan limbah domedrainase dan limbah domestik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengelolaan drainase dan limbah domerainase dan limbah domerainase dan limbah domeistem drainase, melaksanakan pengembangan sistem drainase, melaksanakan pengelolaan sistem air limbah domestik, h.melaksanakan pengembangan sistem air limbah domestik, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan seksi pengelolaan drainase dan limbah domestlolaan drainase dan limbah domestik berdasarkan program kerja, il. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengelolaan drainase dan limbah dometata ruang dan pertanahan bidang tata ruang dan pertanahan sebagaimana dimaksud dalatata ruang dan pertanahan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang tata ruang dan pertanahan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program kegiatan bidang tata ruang dan pertanahan, mengoordinasikan dan pengendalian program kegiatan bidang tata ruang dan pertanahan, pengelolaan, penyelenggaraan dan fasilitasi program kegiatan bidang tata ruang dan pertanahan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan bidang tata ruang dan pertanahtata ruang dan pertanahtata ruang dan pertanahantata ruang dan pertanahan, mengarahkan dan menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan bidang tata ruang dan pertanahtata ruang dan pertanahan, mengusulkan rekomendasi terkait pengajuan keterangan rencana kabupaten krk):, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang tata ruang dan pertanevaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan bidang, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf seksi perencanaan tata ruang seksi perencanaan tata ruang dipimpin oleh kepala seksi perencanaan tata ruang. kepala seksi perencanaan tataencanaan tata ruangnyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi perencanaan tata ruang, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan seksi perencanaan tataetapan rencana tata ruang wilayah rtrw) dan rencana rinci tata ruang rrt) kabupaten, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat penyelenggaraan perencanatata ruang berdasarkan program kerja, j .dan pemanfaatan ruang seksi pengendalian dan pemanfaatan ruang dipimpin oleh kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan ruang. kepala seksi pengendalian dan pemanfaatanngendalian dan pemanfaatan ruang. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan ruangmanfaatan ruangmanfaatanverifikasi syarat syarat pengajuan keterangan rencana kabupaten krk): melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan pemanfaatdan pemanfaatan ruang berdasarkan program kerja, membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengendalian dan pemanfaatantanahan seksi pertanahan dipimpin oleh kepala seksi pertanahan. kepala seksi pertanahtanahan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pertanahan mempunyai uraian tugas: menyusun program dan rencana kerja sertmelaksanakan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan fasilitasi pendaftaran tanah milik pemerintah daerahmelaksanakan pendayagunaan tanah, melaksanakan koordinasi terkait penyelesaian masalah tanah kosong, melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosongn.membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pertanahsertabagian program dan keuangan, subbagian umum dan kepegawaian. bidang sumber daya air dan bina konstruksi, yang membawakan: seksi pembangunan sumber daya air, seksi operasi, pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air, dan seksi bina konstruksi. bidang bina marga, yang membawakan seksi pembangunan jalan dan jembatan, seksi pengendalian dan pengawasan jalan dan jembatan: dan seksi operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan. bidang cipta karya, yang membawakan: seksi tata bangunan dan gedung, seksi pengelolaan sistem penyediaan air minum, dan seksi pengelolaan drainase dan limbah domestik. bidang tata ruang dan pertanahan yang membawakan: seksi perencanaan tata ruang, seksi pengendalian dan pemanfaatan ruang, dan seksi pertanahan. unit pelaksana teknis daerah, dan kelompok jabatan fungsionalbagan organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten demak kepala dinas pi ) sekretaris " zt::z8 : . . li. subbagian program subbagian umum dan keuangan dan kepegawaian pss eps l | bidang sumber daya air kelompok fti dan bina konstruksi r | bidang bina marga bidang cipta karya bidang tata ruang bea dan pertanahan dan sumber daya air jalan dan jembatan dan gedung tata ruang l . seksi operasi, l i : seksi pengendalian dan 'r t seksi pengelolaan seksi pengendalian pemeliharaan dan pengawasan jalan sistem penyediaan air dan pemanfaatan pengendalian sda jembatan minum ruang l dj . jj . ul! seksi operasi dan megang seksi pengelolaan seksi bina konstruksi pemeliharaan jalan dan drainase dan limbah jembatan domestik m garis lini garis koordinasidan bidang pertanahan serta tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahanpekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan. b.konsultasi dan koordinasipekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pertanahan guna pedoman pelaksanaan tugas, membina, mengarahkan dan memberi petunjuk kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahanpemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahurusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahpelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, h.menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahil. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahb. |
pindirian dan pengelolaan badan usaha milikperangkattata cara pengadaan barang jasa desa berita daerah kabupaten lumajang tahun nomor peraturan bupati lumajang nomor tahun tentang badan permusyawaratan desa berita daerah kabupaten lumajang tahun nomorumajang tahun nomor peraturan bupati lumajkeuangan desa berita daerah kabupaten lumajanggala hal yanggala hal yang meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam (sau) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa serta yang dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. pembiayaan desa adalah segala hal yatanah kas desa yang selanjutnya disingkat tkd adalah tanah tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh desa berdasarkan asal usul dan merupakan kekayaan dan sumber pendapselanjutnya disingkat ptkdengan keputusan kepala desa. penerimaan desa adalah uang yang disalurkan melalui rekening kas desa dan atau barang jasa yang bisa nilai dengan uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang tercatat dalam apbformat rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dan perubahannya sebagaimana tercantumsinkronisasi kebijakan pemerintah desa dengan kebijakan pemerintah daerah. sejalan dengan upaya pencapaian tersebut sebagai sasaran prioritas pembangunan daerah, tentunya pemerintah desa dalam merancang anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa) tahun anggaran harus berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah desa rpm desa) rencana kerja pemerintah desa rkp desa) tahun dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah desa. prioritas penggunaan dana desa yang terintegrasi dengan sustainable development goals (sd desa) desa peduli kesehatan desa desa sehat dan sejahtera, desa desaprioritas masa pandemirinsip penyusunan apbdesahal ini bertujuan, dan pembiayaan desa, sebagai berikut:dapun pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa desa) pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset: swadaya, partisipasi dan gotong royong, lain lain pendapatan asli desa yang sah. bagi desa desa wilayah kabupaten lumajang yang memiliki tkd wajib melakukan pengelolaan tkd sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, menyusun pemdes tentang pengelolaan tkd, yang memuat sedikitnya materi materi sebagai berikut: tata cara pengelolaan tkd, baik dikelola sendiri maupun pihak ketiga, tata cara pengelolaan hasil tkd, pemanfaatan atas hasil tkd. dalam hal pemdes tentang pengelolaan tkd telah disusun dan diundangkan oleh sekretaris desa pada tahun sebelumnya, maka pemerintah desa tidak lagi berkewajiban menyusun pemdes tentang pengelolaan tkd, dalam hal pengelolaan tkd dipandang tidak lagi sejalan dengan pendeknya maka pemerintah desa harus melakukan perubahan atas pemdes tentang pengelolaan tkd nya dan disampaikan kepada opd terkait untuk dilakukan klarifikasi sebagaimana amanat permendagri tahun dalam hal pengelolaan tkd: hasil pengelolaannydapatan desa atas hasil pengelolaan tkd, diterima dan disalurkan melalui rekening kas pemerintah desa yang penggunaannya belanja desa nya telah ditetapkan dalam apb desa, dikecualikan dari ketentuan (tiga puluh keseratus) dan (tujuh puluh keseratus), artinya hasil pengelolaan tkd dapat diper aparatur pemerintah desa. baik yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa dan atau diserahkan kepada pihak ketiga, maka hasil pengelolaannya tetap tercatat dalam apb desa dan rekening kas pemerintah desa, penerimaan dan pengaturannya rekening kas pemerintah desa dilakukan oleh kaur keuangan yang menjalankan fungsi perbendaharaan. mengumumkan hadapan masyarakat dan pemerintah kecamatan mengenai lokasi dan luas tkd yang dimiliki oleh desa dan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun. mencantumkan seluruh hasil pengelolaan tkd sebagai bagian pendapatan yang tercantum dalam pemdes tentang apb desa. bagi desa yang memiliki pad yang bersumber dari hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain lain pendapatan asli desa yang sah berupa pungutan, desa wajib mematuhi hal hal, sebagai bentuk pelaksanaan atas pemdes dimaksud, kades menetapkan perkakas sebagai aturan pelaksanaannya, adapun pemdes atau perkakas dimaksud apabilapat dibatalkan oleh bupati, mengingat kegiatan pungutan oleh desa merupakan salah satu bentuk pendapatan desa dari desa, maka seluruh pendapatan desa dimaksud penerimaan uangnya melalui rekening kas desa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. adapun hasil pungutan desa yang telah diterima tetap disetorkan rekening kas pemerintah desa melalui kaur keuangan yang menjalankan fungsi perbendaharaan paling lambat (empat belas) hari sejak peraturan bupati ini diundangkan. khusus pungutan desa atau jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa berupa surat pengantar, surat rekomendasi dan surat keterangan, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi. bagi desa desa wilayah kabupaten lumajang yang sama sekali tidak memiliki desa, wajib mengumumkan kepada masyarakat setempat dan diderita carakan. pendapatan transfer, pendapatan transfer terdiri dari,pinsi, bantuan keuangan kabupaten. terkait penganggaran dan add didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku. apabila hingga pertengahan bulan desember informasi resmi mengenai penganggaran dimaksud belum diterima oleh pemerintah desa, maka pengangkatannya pada apb desa tahun anggaran didasarkan pada pagu anggaran dana desa tahun terkait penganggaran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada informasi resmi dari pemerintah kabupaten melalui opd terkait mengenai daftar alokasi transfer pemerintah desa tahun anggaran apabila sampai dengan pertengahan desember informasi mengenai penganggaran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud belum diterima oleh pemerintah desa, maka pengangkatannya didasarkan pada tren realisasi pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi daerah (tiga) tahun terakhir yaitu tahun anggaran tahun anggaran dan tahun anggaran dalam hal peraturan bupati lumajang tentang penjabaran apbd tahun anggaran ditetapkan dan atau terdapat perubahan setelah peraturan desa pemdes) tentang apb desa tahun ditetapkan, pemerintah desa harus menyesuaikan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah dimaksud pada pemdes tentang perubahan apb desa tahun terkait penganggaran add dalam penyusunan apb desa tahun anggaran tetap memperhatikan keberadaan keputusan bupati tentang penetapan lokasi dan pagu anggaran add tiap tiap desa kabupaten lumajangdd tiap tiap desa kabupaten lumajang tahun anggaran yang diinformasikan secara resmi oleh opd terkait, surat dari kepala opd terkait setelah rancangan peraturan daerah tentang apbd tahun anggaran disetujui bersama antara pemerintah kabupaten dengan dprd, namun apabila informasi sebagaimana dimaksud pada angka dan belum diterima dan atau diterbitkan hingga pertengahan bulan desember maka penganggaran add pada apb desa tahun anggaran didasarkan pada pagu anggaran tahun dan sebagaimanalanjutnya diubah kedua kalinya dengan peraturan pemerintah nomor tahun penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dari apb desa bersumber dari add, berpedoman lebih lanjut dalam peraturan bupati yang mengatur siap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. besaran siap kepala desa dan perangkat desa masing masing sebagai berikut kades rp3. tiga juta rupiah) sekdes rp2. dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kasi kaur kasus rp2. dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) tunjangan kepala desa dan perangkat desa dan bpd sebagai berikut bpjs kesehatan dengan nilai premi sebesar dari umk kabupaten lumajang, dari tersebut ditanggung oleh pemberi kerja apbd kabupaten) dan dibayar mandiri oleh kades perangkat desa dengan syarat dan ketentuan berlaku sesuai peraturan yang mengatur tentang jaminan kesehatan. bpjs ketenagakerjaan (untuk program yaitu program jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun berpedoman pada syarat dan ketentuan berlaku sesuai peraturan yang mengatur tentang jaminan ketenagakerjaan. bpjs ketenagakerjaan untuk bpd (untuk program yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan kematian) terkait penganggaran pendapatan transfer yang bersumber dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten dalam apb desa tahun memperhatikan hal hal sebagai berikut pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum, maupun khusus yang diterima dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten, dan telah diinformasikan secara resmi kepada pemerintah desa penerima bantuanpenerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan mekanisme perubahan perkakas tentang perubahan penjabaran apb desa. dengan pemberitahuan kepada bpd, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa pemdes)informasi mengenai penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah pengundangan p apb desa tahun anggaran maka bantuan keuangan tersebut dituangkan dalam perkakas tentang p apb desa untuk disampaikan kepada bupati dengan tembusan inspektorat kabupaten dan opd terkait. terkait seluruh pendapatan transfer, baik dd, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, add, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, serta bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten, informasi resmi yang diterima oleh pemerintah desa terjadi setelah pengundangan p apb desa, maka pendapatan transfer dimaksud dicatat dan dituangkan dalam pemdes tentanguntuk disampaikan kepada bupati dengan tembusan inspektorat kabupaten dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa pendapatan lain lain. pendapatan lain lainhasil bantuan perusahaan yang berlokasi desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga,dan lain lain pendapatan desa yang sah. untuk koreksi kesalahan dan bunga bank tidak perlu dianggarkan tetapi boleh direalisasikan. terkait penganggaran hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat merupakan pemberian berupa uang dan atau barang dari pihak ketiga, yang bersumber dari pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten dan atau pemerintah desa lainnya dan atau pihak ketiga, baik badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang sifatnya tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran dan pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dan dianggarkan dalam apb desa setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud, serta dicatat dalam laporan kekayaan milik desa. untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala desa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala desa selaku penerima. dalam hal penerimaan hibhibah dimaksud dilakukan dengan cara melakukan p apb desa tahun anggaran sedangkan apabila penerimaan hibah terjadi setelah . dalam hal pendapatan berasal dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, maka besar kecilnya maupun jenisnya diserahkan penuh kepada pemberi, dimana pendapatan dimaksud harus tercatat dan merupakan pendapatan yang sah. jika jenis pendapatan dimaksud berupa uang, maka paling lambat 1x24 jam harus disetorkan oleh bendahara desa rekening kas pemerintah desa. terkait lain lain pendapatan desa yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh desa sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi desa yang sifatnya tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga, dan dianggarkan dalam apb desa setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud dengan tetap mempedomani ketentuan yangberlaku. dalam hal penerimaan lain lain pendapatan desa yang slain lain pendapatan desa yang sah dimaksud dilakukan dengan cara melakukan p apb desa tahun anggaran sedangkan apabila penerimaan lain lain pendapatan desa yang sah terjadi setelah tahun anggaran belanja desa belanja desa merupakandalam rangka mendanai penyelenggaraan, kewenangan desa dikelompokkan menjadi bidang, sebagai berikut. klasifikasi belanjprioritas belanja desa yang bersumber dari apb desa yang peruntukannya tidak pernah ditentukan secara khusus oleh ketentuan perundang undangan, maka tetap diarahkan untuk terpenuhinya kebutuhan operasional pada kantor kepala desa, baik yang berkenaan dengan imbalan kerja aparatur pemerintahan desa maupun segala sarana prasarana perkantoran yang diperlukan oleh aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan fungsi perkantoran termasuk dalamnya perlengkapan dan peralatan kantor. proses pengisian jabatan aparatur pemerintahan desa yang kosong akibat meninggal dunia, mengundurkan diri maupun diberhentikan. kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta klasifikasi desa. hal hal yang semestinya dilakukan desa tersebut sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang undangan yangberlaku. kebutuhan desa lainnya yang mendukung sinkronisasi program kegiatan opd jajaran pemerintah kabupaten lumajang. proses pengisian jabatan anggota bpd desa yang kosong akibat berakhirnya masajabatan. untuk menentukan prioritas belanja sebagaimana tersebut atas maka secara prinsip harus mengedepankan kesepakatan dalam musyawarah desa sebagaimana amanat undang undang nomor tahun tentang desa, sebelum pada akhirnya dituangkan secara konkrit dalam rancangan pemdes tentang apb desa tahun apabila anggaran belanja desa berasal dari sumber pendapatan yang telah ditentukan peruntukannya, maka belanja desa harus sesuai dengan yang telah ditentukan, dan atas anggaran desa dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada bpd dan menjadi bagian dari pertanggungjawaban apb desa. khusus belanja pemenuhan kebutuhan pembangunan, hendaknya tetap memperhatikan perkembangan kebutuhan wilayah dan masyarakat desa terhitung sejak disepakatinya hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa musrenbangdes) yang dituangkan dalam rkp desa sampai dengan disepakatinya dokumen rancangan pemdes tentang apb desa tahun adapun belanja desa dalam apb desa tanpa memperhitungkan pendapatan yang berasal dari pengelolaan tanah kas desa tkd) ditentukdan adapun khusus pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas des. pemerintah desa dilarang melaksanakan kegiatan yang sumber dana pembelajarannya bukan berasal dari pendapatan desa. pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan harus menggunakan prinsip ketersediaan anggaran apb desa. pemerintah desa dalam melaksanakan apb desa dilarang menggunakan dana talangan dan atau pinjaman pihak ketiga maupun pembohongan pekerjaan luar ketentuan peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan keuangan desa maupun peraturan bupati tentang pedoman pengadaan barang dan jasa desa. pelaksanaan anggaran kegiatan berpedoman pada perkakas tentang penjabaran apb desa, dan rencana anggaran kas desa rak desa). seluruh desa wajib menganggarkan pengisian jabatan kosong untuk anggota bpd karena berakhir masa jabatannya. adapun ketentuan teknisnya akan diatur dalam perlu tersendiri. untuk jenis belajarnya,jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan bpd. belanja pegawai tersebut dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan dibayarkan setiap bulan. besarnya penganggaran untuk penghasilan tetap (siap) kepala desa dan perangkat desa disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah jabatan dalam struktur organisasi pemerintah desa, yang dilakukan antara kepala desa melalui camat dengan kepala opd yang bertanggungjawab atas penyaluran add rekening kas pemerintah desa. adapun hasil rekonsiliasi dimaksud dijadikan dasar penetapan alokasi anggaran siap selama (satu) tahun anggaran. hasil rekonsiliasi diberitaacarakan. sedangkan penganggaran belanja pegawai untuk tunjangan bpd masing masing sebagai berikut: tunjangan, operasional bpd bersumber dari add sesuai rencana kerja bpd satu tahun anggaran dan ditetapkan minimal sebesar rp. tiga juta rupiah) per tahun, belanja barang dan jasa prioritas belanja barang dan jasa desa tahun anggaran sebagai berikut pembelian pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari (dua belas) bulan, yang antara lain dapat berupa sebagaimana amanat permendagri nomor tahun tentang pengelolaan keuangan desa. dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa. penganggaran kebutuhan lembaga ketahanan masyarakat desa lkd) ditujukan untuk membiayai operasional lkd, dianggarkan pada bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dianggarkan pada sub bidang kelembagaan masyarakat, dalam kegiatan pembinaan lkd lpm lpml, dengan obyek belanja belanja barang perlengkapan belanja jasa honorarium. dalam rangka transparansi pengalokasian dan penggunaan anggaran desa, maka pemerintah desa harus mengalokasikan anggaran untuk cetak baliho banner yang berfungsi sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat desa. adapun baliho banner dimaksud paling sedikit memuat informasi mengenai nama masing masing kegiatan, waktu pelaksanaan masing masing kegiatan (time schedule), besaran anggaran untuk masing masing kegiatan, sumber dana masing masing kegiatan, dan ketua tim pelaksana masing masing kegiatan. baliho banner dimaksud hendaknya dipasang kantor kepala desa serta masing masing dusun wilayah desa. ditujukan untuk membiayai cetakbaliho banner, dianggarkan pada kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam kegiatan pengelolaan informasi desa, dengan mata anggaran untuk belanja cetak dan penggandaan. pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor milik pemerintah desa, dan jasa kir kendaraan bermotor (bagi desa yang memiliki ambulans desa) harus ada pada pengalokasian masing masing desa: ditujukan untuk tertib administrasi perpajakan kendaraan bermotor milik desa. pembelian bahan bakar minyak dan pelumas, pembayaran jasa servis dan penggantian suku cadang. ditujukan agar kendaraan operasional pemerintah desa (ambulans desa, sepeda motor win, sepeda motor melapor, dan atau supra x125) tetap berfungsi dengan baik dan kegiatan pemerintah desa yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan operasional dapat tetapberjalan, dengan mata anggaran untuk belanja bahan bakar, minyak dan pelumas, belanja jasa servis penggantian suku cadang. penganggaran kebutuhan belanja barang dan jasa sehubungan dengan kegiatan pemilihan kepala desa antar waktu dan kegiatan penjaringan dan penyaringan perangkat desa harus ada pada pengalokasian masing masing desa. ditujukan untuk mengisi jabatan kepala desa dan atau aparatur pemerintah desa yang kosong akibat meninggal dunia, mengundurkan diri maupun diberhentikan, dianggarkan pada kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam kegiatan penjaringan dan penyaringan perangkat desa, dengan mata anggaran untuk belanja atk, honorarium tim panitia, belanja penggandaan dan cetak, belanja sewa peralatan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasainstruktur narasumber, penganggaran paw, penjaringan perangkat desa. penganggaran kebutuhan belanja barang dan jasa sehubungan dengan kegiatan musyawarah desa. ditujukan untuk dimusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, misalnya musrenbangdes dan musyawarah desa dalam rangka penyusunan p ab desa, paling sedikit dianggarkan sebanyak (dua)kali, dianggarkan pada kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam kegiatan penyelenggaraan muses, dengan mata anggaran untuk belanja makanan dan minuman rapat, belanja cetak danpenggandaan. penganggaran belanja barang dan jasa golongan operasional bpd harus ada pada pengalokasian masing masing desa. ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban bpd, dianggarkan pada kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam kegiatan administrasi perkantoran bpd, dengan mata anggaran untuk belanja alat tulis kantor, belanja cetak penggandaan, belanja perjalanan dinas, belanja makanan dan minuman rapat. dalam rangka optimalisasi penertiban aset dan inventaris desa, masing masing desa tetap mengalokasikan pembelian pengadaan stiker kode barang pemerintah desa. ditujukan untuk penomoran dan pengelompokan aset desa guna penertiban administrasi terhadap aset desa, dianggarkan pada kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam kegiatan penertiban dan inventarisasi aset desa, dengan mata anggaran untuk belanja cetak dan penggandaan. mengalokasikan honor tim teknis kegiatan pemberian honor ditujukan untuk optimalisasi peningkatan kualitas proses perencanaan desa, kegiatannya berupa penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun penyusunan pemdes tentang apb desa penyusunan pemdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa ta. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa lpp desa) dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun menginventarisasi seluruh aset desa yang merupakan kekayaan desa. pemberian honor mengikuti ketentuan dan besaran standar biaya kabupaten. pembayaran honor pengelola keuangan desa pemberian honor ditujukan untuk mendukung tertib ketatausahaan pengelolaan keuangan desa, dianggarkan pada kelompok penyelenggaran pemerintahan desa, pemberian honor mengikuti ketentuan dan besaran standar biayakabupaten, pada kegiatan administrasi perkantoran desa, padajenis belanja barang dansa, obyek honorarium tim panitia. pengalokasian untuk studi banding dan diklat bagi aparatur pemerintah desa ditujukan untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan atau kelembagaan, kader, pendamping, dalam kegiatan pelatihan kepala desa, perangkat desa, bpd, lkd, kader, pendamping, dengan mata anggaran belanja perjalanan dinas, belanja transportasi, dan akomodasi. pengalokasian untuk belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran ditujukan untuk biaya service pemeliharaan peralatan perkantoran, misalnya service computer, printer maupun laptop, dianggarkan pada kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam kegiatan pemeliharaan peralatan perlengkapan perkantoran, dengan mata anggaran belanja pemeliharaan peralatan kantor. penganggaran untuk upah bulanan staf bersumber dari pendapat asli desa diberikan sesuai dengan standar biaya kabupaten. penganggaran untuk upah bulanan petugas pendukung layanan khusus (petugas kebersihan, sopir ambulans, juru kunci makam, petugas jaga malam) bersumber dari add dengan standar biaya kabupaten. tambahan insentif operator aplikasi desauntuk staf operator perangkat desa yang diberikan tugas tambahan sebagai operator dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. adapun nilai aset tetap berwujuddan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan dipasarkan kepada masyarakat atau pihak lain luar pemerintah desa. untuk belanja modal yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa disesuaikan dengan obyek belanja, yaitu tanah, peralatan, mesin dan alat berat, kendaraan, gedung, bangunan hantaman, jalan prasaranajalan, jembatan, irigasi embung air sungai drainase air limbah persamaan, jaringan instalasi, aset lainnya. belanja tak terduga penganggaran belanja tak terduga dipada tahun anggaran termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun tahun sebelumnya. dalam hal belanja desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sebagai akibat dari kepastian informasi yang diterima terjadi setelah adanya pengundangan pemdes tentang apb desa tahun anggaran maka pengeluaran atas belanja desa dimaksud baru dapat dilaksanakan jika pemerintah desa telah mengundangkan pemdes apb desa tahun anggaranberikutnya, dan terdiri atas: penerimaan pembiayaanditetapkan dengan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan. pengeluaran pembiayaan. untuk menganggarkan pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa, pemerintah desa harus menetapkan pemdes tentang pembentukan dana cadangan dan pemdes tentang penyertaan modal desa. misalnya diperuntukkan bagi pengadaan tanah untuk kantor kepala desa atau penyerahan modal pemerintah desa pada badan usaha milik desa bum desa). penetapan pemdes tentang pembentukan dana cadangan dan atau pemdes tentang penyertaan modal desa dilakukan sebelum diundangkannya pemdes tentang apb desa tahun anggaranpemerintah desa melakukan perubahan pemdes tentang penyertaan modal desa dimaksud. siapa tahun berjalanam dan kegiatannya. teknik penyusunan apb desa dalam halmemenuhi jadwal proses penyusunan apb desa mulai dari penyusunan hingga penetapan pemdes tentang apb desa. penyusunan rancangan pemdes tentang apb desa oleh sekretaris desa yang didasarkan pada dokumen rkp desa tahunberkenaan. sekretaris desa menyampaikan rancangan pemdes tentang apb desa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. rancangan pemdes yang telah disetujui oleh kepala desa paling lambat (tiga) hari sejak disetujui tersebut disampaikan secara tertulis oleh kepala desa kepada bpd untuk dibahas secara internal terlebih dahulu oleh bpd. hasil pembahasan internal bpd terhadap pemdes tentang apb desa yang disampaikan oleh kepala desa dituangkan dalam keputusan bpd yang berisi mengenai persetujuan atau tidak menyetujui atas rancangan pemdes tentang apb desa dimaksud. apabila keputusan bpd sebagaimana dimaksud angka bersifatdilakukan pembahasan bersama antara pemerintah desa dengan bpd atas rancangan pemdes apb desa dimaksud. paling lambat (tiga) hari sejak diterimanya penyampaian tertulis sebagaimana dimaksud angka maka kepala desa berkewajiban menyelenggarakan pembahasan bersama atas rancangan pemdes tentang apb desa dimaksud, dan paling lambat bulan oktober tahun berjalan, kesepakatan terhadap rancangan pemdes tentang apb desa antara kepala desa dan bpd dapat terjadi, dimana hasil pelaksanaan pembahasan bersama dimaksud dituangkan daam berita acara kesepakatan. namun, apabila keputusan bpd sebagaimana dimaksud angka tidakmelakukan perbaikan paling lambat (tujuh) hari sejak disampaikannya kembali rancangan pemdes tentang apb desa dari bpd kepada kepala desa. rancangan pemdes tentang apb desa yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada angkdihampiri dengan:. yang telah diklarifikasi atau dievaluasi dan diundangkan. dalam hal evaluasi rancangan pemdes tentang apb desa, camat dapat membentuk tim evaluasi rancangan pemdes tentang apb desa dengan keputusan camat yang komposisi susunan keanggotaannya sepenuhnya ditentukan oleh camat apabila pemerintah desa tidak melampirkancamat tidak diperkenankan melakukan kegiatan evaluasi atas rancangan pemdes tentang apb desadimaksud. paling lama (dua puluh) hari sejak camat menerima rancangan pemdes tentang apb desa yang dihampirihasil evaluasi atas rancangan pemdes dimaksud harus diserahkan kepada kepala desa. hasil evaluasi dimaksud dituangkan dalam bentuk keputusan camat yang salinannya juga disampaikan kepada bupati, inspektur, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kepala bagian hukum setda kabupaten lumajang. dalam pelaksanaan evaluasi atas rancangan pemdes tentang apb desa, pemerintah desa mempunyai hak jawab untuk menjelaskan maksud dan tujuan penganggaran suatu kegiatan dalam apb desa nya. atas penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka camat berwenang penuh untuk menentukan boleh tidaknya kegiatan tersebut dilaksanakan. dalam hal keputusan camat tentang evaluasi rancangan pemdes tentang apb desa telah disampaikan kepada kepala desa, maka kepala desa wajib memperbaikinya paling lama (dua puluh) hari sejak diterimanya hasi evaluasi dimaksud. apabila hasil perbaikan rancangan pemdes tentang apb desa telah sesuai dengan keputusan camat tentang evaluasi raperdes tentang apb desa, maka camat menyampaikan secara tertulis kepada bupati cg. kepala bagian hukum setda kabupaten lumajang dengan tembusan inspektur dan opd yang membidangi desa bahwa rancangan pemdes tentang apb desa dinyatakan sesuai dan layak untuk ditetapkan dan diundangkan dalam berita desa lembaran desa oleh sekretaris desa. sekretaris desa mengundangkan pemdes tentang apb desa dimaksud dalam lembaran desa. tata cara teknis penyusunan pemdes tentang perubahan apb desa sama dengan tata cara penyusunan pemdes tentang apb desa. adapun pelaksanaan perubahan apb desa tahun anggaran harus dilakukan setelah pengundangan pemdes tentang laporan realisasi pertanggungjawaban apb desa tahun anggaran apabila hingga tanggal desember pemerintah desa tidak dapat menyampaikan rancangan pemdes tentang apb desa tahun atau peraturan kepala desa tentang pelaksanaan apb desa tahun kepada camat, maka camat berkewajiban melaporkan hal dimaksud kepada bupati dengan tembusan inspektur daerah, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kepala bagian hukum setda kabupaten lumajang. hal hal khusus lainnya untuk mendukung meningkatnya indeks desa membangun idm), program dan kegiatan pemerintah kabupaten perlu memperhatikan indikator indikator idm. adapun untuk mendukung sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, maka perlu memperhatikan prioritas yang dapat meningkatkan status indeks desa membangun. indikator dimaksud adalah sebagai berikut: indeks desa dimensi indikator membangun (ketahanan kesehatan pelayanan waktu tempuh sosial kesehatan prasarana kesehatan menit tersedia tenaga kesehatan bidan tersedia tenaga kesehatan dokter tersedia tenaga kesehatan lain berdaya akses poskesdes, polindes dan posyandu masyarakat tingkat aktivitas untuk posyandu kesehatan indeks desa dimensi indikator membangun jaminan tingkat kepesertaan kesehatan bpjs pendidikan akses akses pendidikan pendidikan dasar sd mi dasar dan akses smp mts menengah akses smu smk akses kegiatan pendidikan pemberantasan buta non aksara formal kegiatan paud kegiatan pkb paket akses pusat keterampilan kursus akses taman bacaan mengetahui masyarakat atau perpustakaan desa modal memiliki kebiasaan gotong sosial solidaritas royong desa sosial keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga terdapat kelompok kegiatan olahraga memiliki warga desa terdiri dari toleransi beberapa suku atau etnis warga desa berkomunikasi sehari hari menggunakan bahasa yang berbeda terdapat keragaman agama desa rasa aman warga desa penduduk membangun pemeliharaan poskamling lingkungan partisipasi warga mengadakan siskamling tingkat kriminalitas yang terjadi desa tingkat konflik yang terjadi desa upaya penyelesaian konflik yang terjadi desa indeks desa dimensi indikator membangun kesejahter terdapat akses aan sosial sekolah luar biasa terdapat penyandang kesejahteraan sosial anak jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis) terdapat penduduk yang bunuh diri permukiman akses mayoritas penduduk air bersih desa memilikisumber dan air air minum yanglayak. minum akses penduduk desa layak memiliki air untuk mandi dan mencuci akses mayoritas penduduk sanitasi desa memiliki jamban. terdapat tempat pembuangan sampah. akses jumlah keluarga yang listrik telah memiliki aliran listrik. akses penduduk desa informasi memiliki telepon selular dan dan sinyal yang kuat. komunitas terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asin terdapat akses internet ketahanan ekonomi keragaman terdapat lebih dari satu ekonomi produksi jenis kegiatan ekonomi masyarakat penduduk desa tersedia akses penduduk pusat pusat perdagangan pelayanan (pertokoan, pasar pedagang permanen dan semi permanen) terdapat sektor perdagangan permukiman (warung dan minimarket) terdapat usahakedai makanan, restoran, hotel dan penginapan akses terdapat kantor pos distribusi dan jasa logistik |. logistik akses tersedianya lembaga lembaga perbankan umum keuangan pemerintah dan dan swasta) indeks desa dimensi indikator membangun perkreditan tersedianya bpr akses penduduk kredit lembaga tersedianya lembaga ekonomi ekonomi rakyat (koperasi) terbuka terdapat moda transportasi umum wilayah transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum terbuka jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan wilayah bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu) keterbukaan kualitas jalan desa wilayah jalan terluas desa dengan aspal, kerikil, dan tanah) ketahanan ekologi kualitas ada atau tidak adanya ekologi lingkungan pencemaran air, tanah dan udara terdapat sungai terkena limbah potensi kejadian bencana alam rawan (banjir, tanah langsung, bencana kebakaran hutan) dan upaya tindakan tanggap terhadap potensi bencana bencana alam tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana) untuk mendukung meningkatnya capaian idm tersebut, maka pemerintah desa perlu memperhatikan penganggaran khususnya bidang kesehatan minimal (sepuluh persen) anggaran apb desa untuk membiayai program kesehatan yang dapat berupa kegiatan sarana prasarana maupun non sarana prasarana dan merupakan kewenangan desa dengan tetap memperhatikan sumber sumber keuangan desa, prioritas program pemerintah desa, sinkronisasi program kabupaten dan indeks desa membangun idm). beberapa kegiatan opd yang dapat dijadikan acuan dalam sinkronisasi perencanaan penganggaran apb desa sebagai berikut: program peningkatan strata poskesdes berupa kegiatan survey mawas diri smd) survey kadar, musyawarah masyarakat desbalita berupa kegiatan pertemuan evaluasi kader, pemenuhan sarirlansia berupa kegiatan pmt posyandu lansia dll operasional kelompok lanjut usia atau karang reda yang digunakan untuk kegiatan senam lansia, kegiatan rohani, pelatihan kewirausahaan dll (untuk sumber anggaran dana desa diprioritaskan untuk kegiatan pemberian makanantambahan), program peningkatan strata pos pembinaan terpadu posyandu) penyakit tidak menular berupa kegiatan kunjungan rumah, posyandu kitgerakan masyarakat suka dan sadar olahraga gema sandera) berupa penyelenggaraan senam dan insentif instruktur senam dll, program gangguan akibat kekurangan yodium gay) berupa kegiatan bantuan insentif kader dll (untuk sumber anggaran dana desa diprioritaskan untuk kegiatan pengadaan peralatan, bahan dan pemberdayaanmasyarakat): program keluarga berencana berupa kegiatan pelayanan iud implant serta bantuan insentif akseptor kader dll (untuk sumber anggaran dana desa diprioritaskan untuk kegiatan pemberdayaanmasyarakat): program penanganan dan pencegahan stunting dll (untuk sumber anggaran dana desa diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana ketahanan pangan, budaya, ekonomi dan pemberdayaan manusia, usaha dan lingkungan untuk kemandirian masyarakat dalam menangani gizi buruk lingkungankeluarga)), sanitasi dan jambanisasi dalam bentuk pengadaan citakan jamban, stimulan pembangunan jamban, pengelolaan sampah rumah tanggmpah rumah tangga, budaya buang air besar berbasis inovasi desa dan masyarakat), program sanitasi total berbasis masyarakat stem) dengan kegiatan penipuan masyarakat berupa pertemuan koordinasi stem tingkat desnitasi berbasis inovasi desa dimasyarakat), program posyandu kesehatan jiwa berupa pengadaan sarira dan kunjungan rumah dll, program upaya penurunan angka kematian ibu dan anak berupa pendampingan ibu hamil oleh kader, replikasi suami siaga susi) dll.urunan angka kematian ibu dan anak berbasis inovasi desa dan masyarakat). catatan: bentuk sinkronisasi pengangkatannya antara lain: penyusunan pemdes yang mendukung budaya hidup sehat masyarakat desa larangan merokok dalam rumah, larangan membuang sampah sembarangan, larangan buang air besar saluran april: bantuan insentif untuk kader kesehatan, sosialisasi yang mendukung tercapainya program pemerintah desa, prasarana dan saranakesehatan. posyandu gerbangmas siaga adalah salah satu bentuk program sinkronisasi pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa dalam berbagai bidang khususnya kesehatan masyarakat yang bisa diturunkan dalam berbagai kegiatan yang menunjang idm, dan prioritas prioritas program pemerintah kabupaten. posyandu gerbangmas dapat membantu pelaksana kegiatan anggaran dalam menyusun kegiatan kegiatan yang relevan dengan program kerjanya dan dapat didanai melalui dana desa dengan mengacu kepada mekanisme pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yakni pelaksanaan kegiatan harus tetap melalui pelaksana kegiatan anggaran pelaksana pengelola keuangan desa ppid) desa dengan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana pedoman pengelolaan keuangan desa. anggaran gerbangmas. pkk merupakan kelembagaan desa yang bersifat mutual kemitraan yang mempunyai program kerja yang dapat menunjang gerakan, program maupun kegiatan yang ada desa yang bersifat lintas sektoral. desa diharapkan mempunyai standar pelayanan minimal yaitu kegiatan pelayanan sosial dasar bidang kesehatan, pendidikan dan kebudayaan sebagai dasar perencanaan penganggaran kegiatan pembangunan desa, untuk itu dana desa dapat digunakan untuk menambah anggaran kegiatan berbasis kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan yang mendukung indikator capaian idm. kegiatan lain yang bisa sinkronisasi antara lain: pengadaan depo tps), kontainer, dump truck sesuai kebutuhan yang dikelola oleh bumdes, pengelolaan bank sampah, composing, penguatan kapasitas masyarakat dalam pengorganisasian pengelolaan sampah, kader kebersihan lingkungan, fasilitasi pendampingan bumdes, fasilitasi ketahanan pangan, penguatan pangan aman sehat, pagar ramah lingkungan (paling), penguatan tanaman obat keluarga toga), desa pangan aman dll, fasilitasi kelompok informasi masyarakat kim) desa berupa rapat, atk, bantuan transport, pembinaan kelompok dll fasilitasi kelompok informasi masyarakat kim). fasilitasi pendidikan kejar paket pendidikan non formal, (nominal menyesuaikan koordinasi dengan dinas pendidikan lebih lanjut). berupa kegiatan fasilitasi pendataan, biaya cetak penggandaan, honor narasumber, bantuan transport, makan minum, atk dsb: dengan catatan sasaran dan target diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, marjinal, penyandang disabilitas, perempuan dan anak, serta pemuda pemuda putus sekolah yang masih potensial agar tidak mengalami keputusasaan melalui program program pelatihan kerja. fasilitasi perpustakaan desa berupa pembangunan dan pengadaan sarira, pengadaan buku mebeuler, internet, pc, pembinaandll. g9) pembinaan kelembagaan karang perda berupa kegiatan pembinaan lansia (olahraga bersama, pengajian rutin, pelatihan ekonomidll).wabah pandemi adalah peristiwa yang sulit diperkirakan. karenanya, segera setelah peristiwa terjadi dilakukan kegiatan tanggap darurat, jenis kegiatan tanggap darurat yang dapat dibiayai dari dana desa (a) keadaan bencana pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri, pelatihan ketrampilan pascabencana (b) keadaandarurat menyediakan mck komunal sederhana, pelayanankesehatan, menyiapkan lokasi pengungsian, menyediakan obat obatan selama pengungsianseperti (minyak angin, obat nyamuk, analgesik, obat diare, oralitdsb) (c) keadaanmendesak memberikan pertolonganpertama,), desa dapat mengadakan peralatan standar pertolongan pertama kotak pp). penyediaan penampungansementaraiperumum, menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam. penyediaan mck darurat, menyediakan lokasi darurat. menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturandistribusinya, menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak anak, bayi,balita, lansia, kaum difabel, dan kelompok rentanlainnya. sesuai regulasi desa hanya dapat melaksanakan kegiatan sesuai kewenangan desa yang berada atas aset milik desa. jika status tanah lokasi pembangunan bukan milik desa, maka desa tidak bisa melaksanakan kegiatan belanja modal. yang bisa dilaksanakan adalah kegiatan berupa bantuan berupa barang kepada masyarakat untuk dilaksanakan swadaya, partisipasi dan gotong royongmasyarakat. kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh skpd terkait, berupa belanja modal aset tetap renovasi setelah dilakukan mou antara kepala desa dengan bupati melalui opd terkait. pencatatan aset belanja modal dimaksud mengikuti perjanjian yang berlaku, sesuai perjanjian pada kurun waktu tertentu aset yang dibangun pemerintah desa akan dicatat sebagai penghapusan aset tetap. dalam hal rancangan pemdes tentang apb desa belum mendapat persetujuan dari bpd hingga tanggal desember maka guna penyelenggaraan pemerintah desa, kepala desa berkewajiban menyusun peraturan kepala desa perkakas) untuk menetapkan belanja wajib dan mengikat. adapun belanja wajib dan mengikat dimaksud adalah untuk belanja operasional perkantoran, misalnya belanja alat tulis kantor, belanja cetak penggandaan, belanja logistik perkantoran, belanja penyediaan jasa komunikasi, listrik serta sumber daya air. dalam hal penyusunan rancangan pemdes tentang apb desa, pemerintah desa masih belum punya perkakas tentang standar harga biaya, maka pemerintah desa dapat mempergunakan perlu tentang standar harga biaya kabupaten lumajang. adapun jika suatu harga biaya belum tercantum pada perlu tentang standar harga biaya, maka sebelum menuangkannya dalam rancangan pemdes tentang apb desa, harus telah mendapatkan persetujuan dari bpd dan diketahui oleh camat. bagi perangkat desa yang status kepiawaiannya definitif, maka agar perangkat desa dimaksud memperoleh penghasilan tetap siap) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: memiliki nomor register perangkat desa mrpd), sebagai berikut: diberikan oleh bupati melalui kepala skp terkait, didasarkan atas keberadaan perangkat desa yang proses pengangkatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. diberikan untuk hitungan bulan jika: pengangkatannya sesuai dengan ketentuan yangberlaku, aktif, artinya dalam bulan berjalan tidak apa (tidak hadir tanpa keterangan) maksimal harikerja, tidak menerima pendapatan resmi tetap dari negara, misalnya gaji. diberikan tetap diperhitungkan bulan jika: bulan awal pelaksanaan tugasnya tercatat mulai aktif dinas tidak lebih dari tanggal15, bulan akhir pelaksanaan tugasnya, tercatat mulai berhenti dinas setelah tanggal15, ditahan oleh aparat penegak hukum tetapi tidak mengurangi jumlah minimal hari kerjanya pada bulanberkenaan, diberhentikan sementara tetapi tidak mengurangi jumlah minimal hari kerjanya pada bulanberkenaan, meninggal pada saat masih menjabat sebagai kepala desa atau perangkat desa. tetap diberikan untuk hitungan setiap bulannya dan atau diperhitungkan untuk satu bulan maupun sejumlah bulan jika dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhitung sejak diterimanya siap pada bulan terakhir sampai dengan: bulan putusan berkenaan, jika pada saat putusan dikeluarkan ternyata masa jabatannya belumberakhir, bulan terakhir masa jabatannya jika pada saat putusan dikeluarkan ternyata masa jabatannya telahberakhir. bagi pemerintah desa yang belum dapat mengundangkan rancangan pemdes tentang apb desa hingga desember maka tidak dapat dilakukan penyaluran anggaran selain anggaran untuk kegiatan operasional pemerintahan desa, sampai dengan ditetapkan dan diundangkannya rancangan pemdes tentang apb desa. insentif rt rw adalah bantuan uang untuknganggaran sistem informasi desa( sid). tim ppid pengolah data dan informasi maksimal orang, penanggungjawab kepala desa, koordinator ppid sekretaris desa, anggota kepala seksiterkait. pengadaan pemeliharaan hardware( pc laptop printer), pengadaan pemeliharaan jaringaninternet, rapat rapat koordinasi tim sid, kegiatan verifikasi validasi data adminduk dan bdt, melewati kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan bidang). penganggaran siskeuiskeudes. penganggaran spapades. penganggaran prodeskelprodeskel. penganggaran penyusunan rkp desa bisa dianggarkan dari dana desa dengan masuk pada sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan. tahapan, mekanisme, prosedur dan proses penyusunan rkp desa sesuai dengan permendagri1 musyawarah desa penyusunan rkp desa, honor tim verifikasi (maksimal sorang)), honor tim penyusun rkp desa (minimal maksimal orang), rapat rapat tim rkp desa. meliputi tahapan kegiatan a l: pencernaan pagu indikatif dan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunankabupaten, pencernaan ulang dokumen rpm desa, penyusunan rancangan rkp desa dan daftar usulan rkp desa, penyusunan daftar usulan pelaksana kegiatan, penyusunan rab dan desain, musrenbangdes penetapan rancangan rkp desa, penyusunan rancangan daftar usulan rkp desa. musrenbang penetapan rkp desa, rapat pembahasan dan penetapan pemdes rkp desa. catatan penganggaran atk, main, honor tim penyusun, bantuan transport, cetak dan penggandaan bisa dianggarkan dari dana desa dengan output kegiatan penguatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan desa. ketentuan ini berlaku juga untuk penyusunan pemdes kewenangan dan dokumen rpm desa. penganggaran bidang takterduga. bidang tak terduga terdiri dari bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa, bidang tidak terduga wajib dianggarkan baik bersumber dari add maupun, nominal diperkirakan sendiri oleh desa berdasarkan rasional anggaran desa dan tidakdibatasi. penganggaran kegiatan patroli bersama lintas bersama kepolisian dapat dianggarkan dari anggaran makan dan minumrapat, makan dan minumtamu: honornarasumber instruktur, perjalanandinas. pembinaan kader pemberdayaan masyarakat desa kpud) berupa insentif dan pelibatan setiap kegiatan pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desa. kpud harus dilibatkan dalam fasilitasi muses, musrenbangdes, pengkajian keadaan desa, penyusunan rpm desa, rkp desa, apb desa dan pelaksanaan program apb desa. penganggaran peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa sebagai berikut: peningkatan kapasitas adalah upaya mengembangkan kemandirian aparatur pemerintah masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,dengan memanfaatkan titik tumpu pada sumber daya internal subjek pembangunan yaitu manusia, usaha dan lingkungan. model pembelajaran mandiri desa meliputi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa bisa meliputi kepala desa, perangkat desa, dan bpd. sesuai tematik dapat dianggarkan pembinaan untuk lkd, kader, dan pendamping masyarakat. penguatan ruangan aula pusat belajar mandiri desa dapat dianggarkan dari dana desa dd) seperti pengadaan lcd, air conditioning ac), peredam suara karpet, meja kursi, papan tulis dil. penganggaran peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam bentuk pembelajaran mandiri sebagaimana dimaksud diatas lebih diutamakan untuk memperkuat kapasitas pelaku pembangunan desa, teknis memfasilitasi masyarakat, problem solving dengan memaksimalkan sumber sumber dari pembina teknis pemerintahan desa ppd) maupun help desk yang ada kecamatan seperti: penguatan model pembelajaran mandiri desa dengan memanfaatkan kearifan lokal seperti: kunjungan memasyarakat, acara silaturahmi memasyarakat, survey perencanaan pembangunan lokasi sasaran kegiatan, penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat sasaran pembangunan, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan arah perencanaan desa, pendataan data datapembangunan, rapat rapat lokasi sasarankegiatan, rekreasi bersama lokasi lokasi wisata desa dengan tujuan mempromosikan potensi wisata desa yang bertujuan ganda untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, kelembagaan, kader danpendamping masyarakat. penguatan kapasitas penggunaan aplikasi informasi desa. penguatan kapasitas penyusunan rab, rpd, rka, dpa dsb. penguatan kapasitas penyusunan ketatausahaan dan pelaporan. model fasilitasi kerjasama, sinergi, kolaborasi dengan perguruan tinggi yang mempunyai program pengabdian masyarakat tri darma perguruan tinggi) dalam bentuk pendampingan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, kelembagaan, kader dan pendamping masyarakat. desa bisa memfasilitasi kehadiran mahasiswa kkn tematik desa, desa bisa memfasilitasi kerjasama, sinergi dan kolaborasi dengan perguruan tinggi yang melakukan program pengabdian masyarakat dalam program program peningkatankapasitas. model konvensional. penguatan kapasitas dalam bentuk studi banding sekolah kilat (menginap fulltime) tempat tempat unggulan dengan catatan output kajian dan laporan pelaksanaan kegiatan jelas, mempunyai rtl dan rencana replikasi yang jelas, dilaksanakan oleh tim efektif dan selektif, bukan dalam bentuk rombongan besar yang bernuansarekreatif', komponen penganggaran seperti akomodasi, transportasi, narasumber, main, biaya cetak,dokumentasi, tidak memakai pihak ketiga cv) dalam mengelolapelatihan, pelatihan bersifat swakelola dan pelaksana kegiatan anggaran dapat membentuk panitia kegiatan yang kompeten. penganggaran kegiatan gempita desa berpedoman pada peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan gerakan membangun pendidikan kesetaraan desa gempita desa). penganggaran sebesar rp. (dua juta rupiah) per desa untuk mendukung p2l sumber). penambahan anggaran pkk sebesar minimal rp. (lima juta rupiah) dengan peruntukan sesuai dengan regulasi teknis. mendukung desa berjejaring pelaksanaan dalam rangka kemitraan untuk pembangunan desa serta untuk mendukung pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dianggarkan minimal rp. (lima puluh juta rupiah per desa untuk penyediaan jaringan internet tetap (wifi) dilanjutkan dengan pengadaan unit cctv.keterangadd, pad kepala desa penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan add, pad perangkat desa penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa add dan perangkat desa penyediaan operasional pemerintah desa add (atk, honorarium kpk dan ppid, perlengkapan perkantoran, pakaian pen dinas atribut, listrik telpon, dll) penyediaan tunjangan bpd add penyediaan operasional bpd rapat rapat add (atk, makan minum),add ito pemeliharaan perlengkapan dan peralatan add benar kantor desa penyediaan pembayaran upah bulanan staf pad desa penyediaan jaminan sosial bagi bpd dan add pad kelembagaan masyarakat lainnya sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa penyediaan sarana (aset tetap) add pen perkantoran pemerintahan pemeliharaan gedung prasarana kantor desa add pembangunan rehabilitasi peningkatan add gedung prasarana kantor desa" sub bidang administrasi kependudukan, pen pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pelayanan administrasi umum dan add (add dd rekening desa (profil kependudukan dan potensi desa"" pengelolaan administrasi dan kearsipan add pemerintahan desa penyuluhan dan penyadaran masyarakat add dd tentang kependudukan dan pencatatan sipil pemetaan dan analisis kemiskinan desa add dd pen secara partisipatif kegiatan verifikasi dan validasi data add dd kependudukadd ddadd dd (mundus, rembug warga, dll.,yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa) penyusunan dokumen perencanaan desa add (rpm des rkp des,dll) penyusunan dokumen keuangan desa( apb add des apb des perubahan lpj apb des,dan seluruh dokumen terkait) ian aset desa penyusunan kebijakan desa pemdes perkakas, add dd pembangunan keuangan) penyusunan laporan kepala addpen anggaran, informasi kepada masyarakat) pengembangan sistem informasi desa add dd koordinasi kerjasama penyelenggaraan add pemerintahan dan pembangunan desa antar desa kecamatan kabupaten, pihak ketiga, pen dll) dukungan pelaksanaan dan sosialisasi add pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan bpd (yang menjadi wewenang desa) danpengirimankontingendalammengikuti lomba desa lainnya untuk desa persiapan pemberhentian perangkat desa sub bidang pertanahan sertifikasi tanah kas desa add administrasi pertanahan pendaftaran tanah, add dan pemberian registrasi agenda pertanahan) rekening fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat add dd miskin mediasi konflik pertanahan add dd penyuluhan pertanahan add dd administrasi pajak bumi dan bangunan( pbb) add penentuan penegasan pembangunan add batas patok tanah desa bidang pelaksanaan pembangunanmencakup: sub bidang pendidikan penyelenggaraan add ddsarana paud, dst) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi add dd masyarakat pemeliharaan sarana dan prasarana add dd perpustakaan taman bacaan desa sanggar belajar milik desa" pemeliharaan sarana dan prasarana add dd paud tk tpa tka tpo madrasah non formal milik desa"" pembangunan rehabilitasi peningkatan peng add dd adakadd ddadd dd !|o8add dd dan belajar dukungan pendidikan bagi siswa add dd miskin berprestasi fasilitasi penyelenggaraan pendidikan non add dd formal sub bidang kesehatan penyelenggaraan pos kesehatan desa add dd (pkd) polindes milik desa obat obatan, rekeningadd ddadd dd (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll) penyelenggaraan desa siaga kesehatan add dd pembinaan palang merah remaja pmr) add dd tingkat desa pengasuhan bersama atau bina keluarga add dd balita bkb pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan add dd tradisional pemeliharaan sarana prasarana add dd posyandu polindes poskesdes pembangunan rehabilitasi peningkatan peng add dd adakan sarana prasarana posyandu polindes pkd" sub bidang pekerjaan umum dan penataan benar ruang pemeliharaan jalan desa add dd pemeliharaan jalan lingkungan add dd permukiman gang pemeliharaan jalan usaha tani add dd pemeliharaan jembatan milik desa add dd pemeliharaan prasarana jalan desa gorong add dd prasarana jalan lain) pemeliharaan gedung prasarana balai add dd (dd desa balai kemasyarakatan khusus bagibalai kemasyarakatan) pemeliharaan pemakaman milik desa situs add dd bersejarah milik desa petilasan milik desa pemeliharaan embung milik desa add dd pemeliharaan monumen gapura batas desa add dd pembangunan rehabilitasi peningkatan peng add dd perasan jalan desa" pembangunan rehabilitasi peningkatan peng add dd pembangunan rehabilitasi peningkatan peng add dd (status perasan jalan usaha tani tanah harusmilik desa) pembangunan rehabilitasi peningkatan peng add dd perasan jembatan milik desa pembangunan rehabilitasi peningkatan add dd box slab convert, drainase, prasarana jalan rekening lain) pembangunan rehabilitasi peningkatan balai add dd desa balai kemasyarakatan"" pembangunan rehabilitasi peningkatan add ddadd sosial desa penyusunan dokumen perencanaan tata add benar ruang desa pembangunan rehabilitasi peningkatan add dd embung desa" pembangunan rehabilitasi peningkatan add dd (khusus monumen gapura batas desa" fisik batas dapat dari dd) sub bidang kawasan permukiman dukungan pelaksanaan program add dd pembangunan rehab rumah tidak layak huni rth) makin (pemetaan, validasi, dll) pemeliharaan sumber air bersih milik desa add dd mata air tandon penampungan air hujan sumur bor, dll) pemeliharaan sambungan air bersih add dd rumah tangga (pipanisasi,dll) pemeliharaan sanitasi permukiman( gorong add dd gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan) pemeliharaan fasilitas jamban umum mck add dd umum, dll pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah add dd desa permukiman penampungan, bank sampah, dll) pemeliharaan sistem pembuangan air limbah add dd drainase, air limbah rumah tangga) pemeliharaan taman taman bermain anak add dd milik desa pembangunan rehabilitasi peningkatan add dd pen sumur resapan pembangunan rehabilitasi peningkatan add ddadd dd sambungan air bersih rumah tangga (pipanisasi, dll)" pembangunan rehabilitasi peningkatan add ddadd dd fasilitas jamban umum mck umum, dll pembangunan rehabilitasi peningkatan add dd fasilitas pengelolaan sampah rekening desa permukiman penampungan, bank sampah, dll) pembangunan rehabilitasi peningkatan add ddadd ddadd dd pengelolaan lingkungan hidup desa add dd pelatihan sosialisasi penyuluhan penyadaran add dd pen tentang lingkungan hidup dan kehutanan pembangunan pemeliharaan taman desa"" add dd sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika pembuatan rambu rambu jalan desa add dd pembuatan poster baliho informasi penetapan lpj apb des untuk warga,dll) pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi add dd pen komunikasi dan informasi lokal desa pemeliharaan sarana dan prasarana add dd transportasi desa pembangunan rehabilitasi peningkatan pena add dd pop daan sarana dan prasarana transportasi desa pemeliharaan sarana dan prasarana energi add dd alternatif tingkat desa pembangunan rehabilitasi peningkatan add ddadd dd ana tan prasarana perda papbapp sarana dan prasarana pariwisata milik desa pengembangan pariwisata tingkat desa add dd kemasvarakamanpesa mamaadd dd dan pelindungan masyarakat pengadaan penyelenggaraan pos keamanan add dd kan desa (pembangunan pos, pengawasan rekening pelaksanaan jadwal ronda patroli dll)" penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga add dd keamanan ketertiban oleh pemerintah desa satlinmas desa) koordinasi pembinaan ketentraman, add ddadd dd skala lokal desa penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala add dd lokal desa masyarakat miskin pelatihan penyuluhan sosialisasi kepada add ddadd dd tingkat desa pengiriman kontingen group kesenian dan add ddd ddadd dd kebudayaan rumah adat keagamaan milik desa" pembangunan rehabilitasi peningkatan add dd sarana dan prasarana kebudayaan rumah adat keagamaan milik desa" pembinaan kerukunan umat beragama, add dd kegiatan bulan bakti gotong royong add dd masyarakat sub bidang kepemudaan dan olah raga pengiriman kontingen kepemudaan dan olah add dd raga sebagai wakil desa tingkat kecamatan dan kabupaten kota penyelenggaraan pelatihan kepemudaan add dd kebangsaan, dll) tingkat desa dan olahraga tingkat desa pemeliharaan sarana dan prasarana add dd kepemudaan dan olah raga milik desa" pembangunan rehabilitasi peningkatan add dd sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa" kode bidang, sub bidang, dan kegiatan keterangan pembinaan karang taruna klub add dd kepemudaan klub olahraga sub bidang kelembagaan masyarakat pembinaan lembaga adat add dd pembinaan lkd lpm lpml add dd says pelatihan pembinaan lembaga add dd kemasyarakatan sistem organisasi mayarakat adat, add dd pembinaan lembaga kemasyarakatan desa, add dd fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan, add dd pengelolaan kelompok kelompok bina keluarga, add dd dan sistem organisasi masyarakat adat add ddpembinaan dan peningkatan kapasitas kpud add ddmencakup: sub bidang kelautan dan perikanan add dd pemeliharaan keramba kolam perikanan add dd darat milik desa pemeliharaan pelabuhan perikanan add dd sungai kecil milik desa pembangunan rehabilitasi peningkatan add dd keramba kolam perikanan darat milik desa" pembangunan rehabilitasi peningkatan add dd pelabuhan perikanan sungai kecil milik desa" bantuan perikanan bibit pakan dst) add dd tepat guna untuk perikanan darat nelayan " sub bidang pertanian dan peternakan peningkatan produksi tanaman pangan alat add dd produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi jagung, dll) produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) penguatan ketahanan pangan tingkat desa add dd lumbung desa, dll) pemeliharaan saluran irigasi tersier sederhana add dd kode bidang, sub bidang, dan kegiatan keterangan pelatihan bintik pengenalan tekonologi add dd tepat guna untuk pertanian peternakan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa peningkatan kapasitas kepala desa add dd peningkatan kapasitas perangkat desa add dd sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga perempuan pelatihan penyuluhan perlindungan anak add dd pelatihan dan penguatan penyandang difabel add dd penyandang disabilitas subsidi untuk masyarakat miskin sub bidang koperasi, usaha mikro kecilan menengah umkm) kud umkm pengembangan sarana prasarana usaha add dd mikro, kecil dan menengah serta koperasi pengadaan teknologi tepat guna untuk add dd pengembangan ekonomi desain non men pertanian sub bidang dukungan penanaman modal pembentukan bum desa persiapan dan add dd pembentukan awal bum desa) pelatihan pengelolaan bum desa pelatihan add dd yang dilaksanakan oleh desa) sub bidang perdagangan dan perindustrian aka pembangunan rehabilitasi peningkatan pasar add dd desa kios milik desa pengembangan industri kecil level desa add dd pembentukan fasilitasi pelatihan pendamping add dd gan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumahtangga, loo loooyaygrekening sub bidang penanggulangan bencana penanggulangan bencana add dd s2) sub bidang keadaan darurat keadaan darurat add dd s3) sub bidang keadaan mendesak. keadaan mendesak add dd daftar kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan kode rekening uraian pendapatan asli desa hasil usaha bagi hasil bum desgedung milik desa pemanfaatan lapangan prasarana olah raga milikhasil pungutan desakode rekening uraian bantuan keuangan apbd kabupaten bantuan keuangantuntutan ganti kerugian tgr)ambahan tunjanganambahan tunjangan perangkatkode rekening uraian tunjangan kedudukan bpd tunjangan kinerja bpd jaminan sosial bpd dan kelembagaan masyarakat lainnya jaminan sosial bpd jaminan sosial kelembagaan masyarakat lainnyajasa honorarium upahupah tenaga kerja bulanan mingguan harian borongan tenaga kerja belanja insentif belanja lemburrekor moneykode rekening uraikode rekening uraian6e|asil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisah hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkanj donna) .danan. belanja desa daan. surplus defisit rpr enak. pembiayaan desa penerimaan pembiayaan rp. sense pengeluaran pembiayaan denaanananaanananananan selisih pembiayaan (a b) 1l) menggunakan anggaran jenis belanja tidakmw) kegiatan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhiberjalan, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja,anggaran sumber kode rekening uraian rp. dana label|el pendapatan ipa desa transfer pendapatan lain lain jumlah pendapatan aan penyelenggaraan pemerintahan desa penyelenggaraan belanja penghasilan lol tetap, dan operasional pemerintahan desa penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa baja belanja pegawai la1| o1| kependudukan urat pengantar pelayanan ktp, kartu keluarga, lildesa sanggar belajar belanja modal penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak s|l penanggulangan bencana belanja tak terduga keadaan darurat belanja tak terduga lol lal isumanse hanya ioi poo surplus defisit) pembiayaan penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan pembiayaan nama desa), tanggal) kepala desa,diisi: pendapatan, dankelompokpendapatan. bagian belanjadiisi: belanja,dan b.jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan) bagian pembiayaana. sung as, kak, mengingat ., diah .danseterusnya, memutuskan: menetapkan:r nneprsennenanaak. jumlah belanja prsennenanaak. surplus defisit) rp. pembiayaan desa penerimaan pembiayaan rpesenenaaa. pengeluaran pembiayaan rpr nsnnnanaanaaa. selisih pembiayaan (a b) andesa. nomor.tahun. lisumber kode rekening uraian anggaran| dana jalblelalbkelah feenpaparan jalil (papa ooh jalil hasilusha |.(k obyek pendapatan transfer dana desa li! |4l3| pendapatanlaindain penerimaan dari hasil kerjasama antar desa jal3|il.subyek pendapatan: last. ho) pendapatan baya ore ooh penyelenggaraan (1penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa o1| belanja pegawai penghasilan tetap o1| tunjangan kepala desa |o1 rincian obyek belanja i w kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pelayanan administrasi |dan kependudukan surat pengantar pelayanan ktp, kartu keluarga, dll) jailolo1| belanja barangan jasa o o| |il3jo1| belanja jasa honorarium rincian obyek belanja pelaksanaan pembangunan desa pendidikan pembangunan rehabilitasi l|. iks rincian obyek belanja lsi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan penanggulangan bencana sl1 penanggulangan bencana si1 belanja tak terduga si1 belanja tak terduga belanja tak terduga lol jumlah belanja surplus (defisit) tan pembiayaan penerimaan pembiayaan lill| |siapa tahun sebelumnya |siapa tahun sebelumnya pengeluaran pembiayaan pembentukan dana pembentukan dana last iii iserisiap biaya lo) kepala desa. keterangan cara pengisian kolom diisi berdasarkan klarifikasi bidang kegiatan: bidang, sub bidang,dan kegiatan. kolom2 kode rekening diisi berdasarkan klar,kegiatan), obyek belanja,dan rincian obyekbelanja. bagian pembiayaan diisi: pembiayaan, kelompok pembiayaan,dan jenispembiayaan kolom3 uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan kolom4 volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan dan volume (jumlah) input pada rincian obyekbelanjayang melandasi penyusunan rancangan peraturan desadimaksud, aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansial materi dengan rpm desa dan rkp desa,dan aspek substansi anggaran dalam struktur apb desa yangmeliputi pendapatan, belanja danpembiayaan. evaluasi persiapan evaluasi langkah langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaanpersiapan evaluasi,dari: a)|sebagai berikut: kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen1 pengumpulan dokumenevaluasi, langkah pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semuadokumen, langkah penelitian dan penganalisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semuadokumen, langkah kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah s d4istem apb desa atau perubahan apb desa,spek komponen periksa kesesuaian alat verifikasi keterangan tidakspek komponen periksa kesesuaian alat verifikasi keterangan tidak bagian pembiayaan aspek komponen periksa kesesuaian alat verifikasi keterangan tidakbupati lumajang, ttd. thorium hao, m.mparkir, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tata cara pemungutan pajak parkir, bahwa terhadap tiket atau karcis atau bukti pembayaranparkir dan bab xiii disisipkan (satu) bab dan (dua) yaitu bab xii dan dan yang berbunyi: bab xii legalisasi korporasi tiket karcis wajib pajak wajib menggunakan tiket karcis untuk setiap transaksi penyelenggaraan tempat parkir yang legalisasi diporporasi oleh badan. tiket karcis sebagaimana dimaksud pada harus menggambarkan terjadinya transaksi pembayaran atas penyelenggaraan tempat parkir yang menjadi dasar pajak terutang. tiket karcispembayaran penyelenggaraan tempat parkirarcis kepada badan. kepala badan dapat memberikan persetujuan pembebasan legalisasi korporasi tiket karcis ama naa tt. bupati sintangketentuan huruf peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang dana perimbangan, maka kepada kabupaten kota yang berhasil mencapai melampaui target rencana penerimaan pajak bumi dan bangunsehubungan dengan maksud tersebut pada huruf sesuai penetapan alokasi pembagian insentif pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkanntif untuk kepala dusun ditetapkan sebesar (tiga puluh persen), insentif untuk petugas pbb ditetapkan sebesar (lima belasjumlah insentif yang diterima masing masing desa. pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf peraturan bupati ini, baik pada pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan desa disesuaikan dengan jumlah insentif yang diterima serta kebutuhan masing masing kecamatan, kelurahan desa. pembayaran insentif bagi pengelola pbb kabupaten sintang sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan bupati ini, ditetapkan dengan keputusan bupati sintang. pembayaran insentif yang digunakan untuk belanja pegawai pada pemerintah kecamatan sebagaimana dimaksud pada peraturan bupati ini, ditetapkan dengan keputusan camat. pembayaran insentif bagi pemerintah kelurahan desa sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dalam peraturan bupati ini, ditetapkan dengan keputusan lurah kepala desumroh crosby diundangkan sintang, pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten sana(& tahun2012 tanggal ulp aimyvnftar alokasi pembagian insentif pajak bumi dan bangunan kabupaten sintang tahun pajak yang diterima oleh kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa insentif yang insentif yang keseluruh. ben pena: insgngan akta kelurahan desa proporsional berapa ran diterima mengepel jumlah insentif umum proporsi jumlah insentif suman porsi jumlah insentif pemerataan arus pay kemal beb (kecamatan sintang 4s, 3es.a32.48a00o| 6e,a2n| grass) damnamnae saros3eog| 1a.7a0. kelurahan tanjung puri o145aga1s000| 116ew| cases3eo0o| 7500x| 342m .1ee. (kelurahan ladang silam sool was) og7e kelurahan kapuas kanan hulu (kelurahan kapuas kanan hilir a3a7season| 27ew| a17sse| te23| kelurahan kapuas kiri hulu o2ramen5o0o| ma) now asisasas sa170000 kelurahan kapuas kiri hilir ba707sso0o| sel 72r8a7s00| a72e1| ro0.o0ee soz| o.s200 19o9s3aaa| ase0rsssf| obesa banding kota .3ese| 2i7al 7252rase7 masataser 2es207a3a| desa sungai ana ss.0o sas| |desa terong t00. gag) 21osa7aso| 2es298028| |desa teluk kelana s040se| s2al oas9o amaormo38| 2esse2s| |besa martina gra7s89. 07an tes3taboo| t00. a7o| 2esasaoza| o00. desa minggu bentuk taa2giro| t4a2gitar| t00001| t00.002e| 37al oa2m s2015a7a8| bi925sss6| |besa tanjung ketangan o3e2064. melo angeles| tees7as9s 2es2sso28| kecamatan tempuran go2m| s2san| score| s0s7x| b26eeee7| 25s99403. |besa nanga tempuran s533781. 04an @status| zez| .6s7o 2es2980z28| (esa tanjung berada 2esagssoo| o.23sl 2sasis5o0| toooose| t00.00ne| a26| rar4segar| dolosa3o| 2es2spora| desa sukasada 2er426900| owl 26r4259. t00.00ne| r00. 2441asas7 a00| 3n09595a0| 2es2score obesa benua baru pesawat3c0| 02an ata) . srpos9an| pesasaoza| o00.c0 obesa kuala tiga a903aga.ool 17ori7.c0o| @s3ssel asal 20077a07| 2es2sso2a| |desa pulau jaya a7o9g3700| a3es 3era3z.o0| t00. 72ol os2w sama dansasisa aea gotze obesa gurung mai 3z0432a00| o.2zex 24185e| t00. os) os2m . 2a0rsssf7| 2es2ss0z8| obesa mertisaya sie| 7r3sa3.g1 co also27si| obesa benua kencana t00005| casa) o3706 cs8 obesa menetap baru t00.00se| irol saw 3ese22229| po 1330sss103| 2es2980o2a| desa mangkurat baru desa parang baru o.7a 2es29s02a| obesa timur baru bo1| 93no7r9sa| desa pangkat baru .007e| desa penyalur baru ( ) ame semua lensnesauuu kabupaten kecamatan aan sesak pakan insentif yang kelurahan desa feroporsowu persamaan terima jumlah insentif jumlah jumlah insentif jumlah jumlah insentif pemerataan harus dada esteem |besa penyalur baru obesa padat3au s57aasooo| sss| ss73assoc| toooose| s20s2153s| asem 25sresass| obesa sepak sai o | os3s| t00. assure7os11 was) i373aa02s| (esa balai harapan os2xl sa30oso3.o0| r00. ssz) osis tessi2s23| desa tempuran kapuas tea7ss600| or2se| ta17ss6c0| t0.00se| 13s1s1776| o.ten z0small oo 20senior| zeszseoz0| desa riam batu masa2oo| more| si957200) too.oow) asarsaaa| sazseote .c0 desa pulau bersatu asz3o0o| or| t00. tare2sag ghe) toko2118| 2a7m7ea430 desa kapan jaya . te4o2m00| mass3| o1ex asasi.s6| |desa sungai8uun row) so0. 1i80s1009| 26s| gea: desa jaya mentari io. ans3eao0| 01ie| t00.004e| mm. kecamatan sepauk ipesatanurg ba77es1.0o| lana aae3ssa23| obesa nanga sesak 293ses3oo| r00.002e| ta2se32as @xe02630o2|) desa lengket 32sresaoo| too.rose| r00001| arah obesa kenya tt 2resep3oo| t00. ssi) oa7a 4xa3asn7a desa mans raya o1 a2nasas0| 103m) d20743as00| t000011| s202286443| sa202case| obesa siang sepasang 2e3sago| o21e| 6x86) awal tawar23s46 desa nanga lisan a20533900| 03an esai 2issa3721 2ase38372|) 2e92980z0 a91 o00.c0 lpesamaruure soasasto0o| z9) goswami00| t000016| t0000 | lesser7a7 ess| te3071331 jpest sexual timnas arang1soo| o.rose| to3e| (besa sekupang os2ss200| 9a.4ane| tes253o3a| obesa sinar pelayan to0.001e| :: tata) oss (desa berlayar selama2oo| t00.001e| yaa) o6an bos2a4sna obesa tanggapan 2a2stoo| org t00.000e| t00.00n| ssi 19s260s41| #2257a002| obesa sabang asi) desa tamiang kapuas | 9798s0. sel siswa13| ta3290s18| obesa sedunia test2solo| sa0el sel 2s7lasso2| da7sasis2| ibesapaon semua alasan3oo| o3se| d0e5463. se7| 9x70 obesa burn kuning wkxs23200| os2x| boo236. o.aew i220106| obesa gemisyaya 16907as00| tos9a2desa| " 204s9s119| obesa tawanan ke: sei) ams1212s5| 2es29e0z28 obesa besaran bse781300l asx| ato) 2passes23| obesa tembawang muntah saw| 3ass97501| 34s697501| desa pelindung s7ez4soo| asm) t00. sas| o.as1s miss3oai mas7segi2| desa sapuluh nan oral me9zos| obesa sungai sepak kasus7s00o| gagas7e.c0l 03an '3es1691s2| desa tanjung bala kan obesa suku bersatu an777300| o0ae) o.cose| ipesakemantan . o.0ss| a73) as4asa3a desa landau panjang lt) tana pecamsam kabupaten kecamatan dibagikan secara paca insentif yang kelurahan desa usai proporsional pewzsstaan sala jumlah insentif jumlah spons| jumlah insentif jumlah gpo rsi jumlah insentif harus data pai desa landau panjang 3a7| nesaseo2n| oo ) loesaangn uo| 45ses200| 012w| to0005| to00ow| t41s2s221) 28a| ass20ose| 2serseoza) oo) iv. kecamatan ketungau hilir se,seri| sa2| 822ml s077033e,o7| obesa nanga ketungau 290xs7so0| o23w| 2s0x676. t0000x| 272sesi7| soal amino222a| 2e92s8023) desa setangkup reel r000016 t0000x1 sig) owen 2es293023| obesa keluak o.2ow| senses00| t00. t0000w| 3sss29are| a17) 2suo3| obesa nanga merak oom tozeeis.oo| to000x| 9sa.7t6.a9 zaa| o2416 jpest air buruk asissoooo| rose| sasa) aga) oa31e |besa sungai mali oras| tes6s100| asesarwwan ane) o4226 ter3g1917 2es238023| obesa sungai deras 1s83soo0| o1rsssf 1883es0. t00.005n| |desa nanga sejak oo3se) sel sesama91| 2es298028| obesa seuntai otw) 20r2ese.c0| t00.00se| are) 0x16 1sso7ose| |desa remaja mekar separo| 001sel aero0| t000056| t00. 7e6003a| 2af megumi desa tanjung baung . sa27iso0| o08x| sa27soo| .002e| sin desa baung sengatan so7assn| nozel agree.oo| r00. 2os| setosa. 2es29ao2a| |besa sembung session0o| oo3wl 38ss0000| t000016 yos| 33s4. "ra obesa bawampar oow) so2eso0| t000056| t0000w| 7akses2| s3e| ora aster1. 2ss2sso2s| 3as4.c00.o ikecamatanketuncau engan 202x| soo00w| semi mapel ssitaatan t0o218a77ga obesa wirayuda t00.00w| ara) osn three2003| . |desa sumber san sosassgo| 004m r00. t00. a7ag11.9a telor |oo asamnya segosasa| ipesatanjung sar 159e20000| or3sel t00. aral 13sg 2segala3 2es23s0oz28| ibesapancing saya tesis00| ore) a73) oat isrozasa9| obesa serta karya n00s00000| posse| t00. 2s) maa masa aa |desa wana bhakti a2ssesoroo| t00000| asal desa swadaya tass2si00| 011k t00. 33s| tiszoso7| ines gut jaya bakti skor2oo| 0osx| to00ow| desa margahayu eseiaroo| 00es| ssaroroo| t000054) ro0.0owe| se4saat| o22s6 sasssssa| desa berulang jaya 01m) toooose| t00. os2w 2enpasoza| |besa panggil agung ammarsoo| t00. sal op 2enpasoza| desa kerta sari 8s272o00| 0ozs| 8s070000) roo.o0e| pal ssa zarasga7 (desa argo mulya ora) 10000x| too.0ow| 2ss29so2a| desa landau buaya a00210000| 00an gasasesa| war.oo0o0 |besa kayu ujung rasrossoo| ot2s| tato3eo0o| to0001x) t00.00x| issue rasasosto| zeszssoz8| sar2000. |besa nanga delapan 208s75000| ore) t00.00w az21| o3sm 13estas7a| 2ss322so2a| g039000c00 vm. ikecamatanxetungaumu s7asr22x00| 43em| ro000re| ate0| ibesasenaning 170778r00| ona| 170774r00| t000051| .ca toss983es ema desa rasa o17m 2es23sama| ipesayasa assess2soo| or2sel t00.00n6| t00. 14a6.t07. ti2907925| asrstaran pesanan ssh duduk desa nanga bayan kang jen kabupaten kecamatan dibagikan secara setosa tan lana ional aan jumlah insentif jumlah sagooasi jumlah insentif jumlah proporsi porong pembiayaan obesa nanga bayan s00. 2eal aseseaa open2arms7| kan obesa suar medang amosagoo|l 29r0sao0o| r000015| r00. obesa tempura " a9g29n800| soal ae201g00| t000011 t00. aso317a6 o.0srs moss ana oan obesa sepuluh @rsel ser) o.4es6 . obesa sungai seria tears.co| t00.008e| .a10, 3a6| lragooata t. lan poin obesa sebagai 7era2900| o0s tara2900| t0000 l r00.0owl isa) sira6a9 2esz9goa| |besa seberang palu sag7s0oo| s00.005s| 0o1a9a asas77 a72 obesa bekuan lubang si3275001 r000025| t00. a57) 01a9o desa sungai pisau o0as s00. tas) artigo9 se9. vi. kecamatan dai saatasino0| se3rasi8.o0| so0.0o2c| se.onl sos51.sa473 aa3al maan serangan obesa nanga kedai s00. mel |. obesa nanga sajak 3raga2o0o| a22| lanngasso| obesa garis to0o0ss| e17| . .o00.o0 obesa pencak lalang desa sungai mali aa9ra3700| 03m s000011| t00. seal losses1e| obesa iguk a7i| obesa menang baru 2i37e72001 2137a72001 r00. : | seal dag taste22a1| ribosa pengakuan baru oa73 t0000 | to0.0owl 8sal 07an 28s258553| desa tak obesa empati 300s8a200| 02an r00. 33g| ta2para6i 3929a79eb |desa barat s0000'| ,002e teagsoraa desa empat baru 3sao2s00| zex s00. ro0.00x sss| tsasossaa |desa sangat baru as82927001 t0000: ason |besa kumbang tt4069200| a09 s00.00ss| t00. 3es| lan2o9970| obesa pengakuan sungai rupa t2aso7aoo| oto 12ago75. r0000 | desa undang baru o.rase soo 3g) los93a201| vit. kecamatan kayan hilir .7as. garis) t00, .att.ttt, desa nanga mau sao) desa jambu 022m o.a3ws lea7aa73n obesa terong mau 27a8063. to000:| s00.00se) a3a| ra2sasak3 me0020273| 2en208020 obesa tugu aasasaaco| 0t006 23s| mess. ga0wa esa.0n01p0 obesa natal meledak i2a2sas800| ore) t00.00ow| s92| (basa nyangkom 2srarsoo| too.com| aral 041p 1s7a069. snr2nas #.ag4.coo.co |besa nanga ikan t00.00ow a9s| tan ras sono obesa pelik 1saceoooo| as7| teen bnn aren sar dai obesa kelapa span | 33e| tr0g1sa33 obesa meningkat ten0so2. 127ne7as7| s.as0.o00. desa pajak desa sungai buaya (") kabupaten kecamatan dibagikan secara insentif yang kelurahan desa jumlah insentif jumlah insentif suman ooo rsi rumah insentif pemerataan rani miocindns botani maan males kantin ina jumlah proporsi jumlah memakai |desa sungai buaya o.68t sele end ana obesa mengenai o,14g s00. t00. hal . desa mengenai kecamatan kayan .o9a7soo|l 18swl sao.bowl a31sas9ta asal mate| sent papa nusa obesa nanga terindah ot2w| s00.00x| t0000w| ta24ss1a6 a37) 030m soda more pour, obesa nanga panas as225600| 0o7e| t00. t0000x| zol ora 730se0es| asa desa tanjung bunga israel t000016| t00. 3n2| o27e sen sma obesa entikong 2asg0e7o0ol o.o9x ma5g6037001 t00.00se| t00. .28x baisras| 2es2seo20| oo obesa nanga tonogi tesartoo| 0ssel 7e3auto0o| r000096) to0.002el rgl esosaaas as737esa| ore obesa tanjung lanau massosaoo| 2asassso0o| r00. t00. as2| ora teoosas8e . server2a73| 2e92se022) ibesalintang tambak ttel so0.00se| t00. 25sl 022m sasaogaa| . 2019ea7se| 2es298028) (besa nanga masa 2027a5000|l reel t00. t00.008l ase| 14a7a7 b101 aliases2| 2es2080o28| obesa nanga koran rem7soo| oss| tes7task0| s00.000e| t00. 3as| ltagooat8| nesesgigo| 2es20eo2a)| 5sse.o00.c0 obesa riam panjang sensseco| o.oaw t00.000e| 2sal 2e029sa2a| desa nanga sungai o2ew| t00.001e| t00.00e| 2es2seok8| |besa nanga' abai o,1s9e| t00. r00.00x 2s3| s397924a ne7sate |besa nanga luar 007m bs3sa7oo| t00.00se| desa riam suntik essa23oo| oow| sess2300) t00. tr00.00w isl sogoosee| amas2338| |besa mapan jaya s3are200| ooz| t00.00se| ga) o.o8x a108185. zen292028| 3s01. |besa tanah merah si300000| t000086| to0.0owl as2s1s1a sogno. aso3a07i2| 2es2senza| 4r56000 ikecamatanse rawai s00. t00, 11a| ssiraniaa desa nanga serawai tesarsao0| 0sim r00. asa) ao3316231| 2e9age28| obesa nanga mentawai maen41no0| 010m ttagarroo| too00se| soga0. desa bedah . ma57800| t00.00x| hm: obesa nagori o.tox to0.00x| hi: |besa pagar lebat t00.00sel 2os| obesa tentang as9rao0o| 007m suara7oo| toooorel t00. tea) orang serangan pemasangan egerton ibesakerta jaya t00. t00.00x| 3ss2 asas o00. |desa nanga rii 2e9r07a00o| 2euro7200| to0.more| 7e7to973 2e020002a1 sa73 desa buntut ponte ato2a7s00| 017m mosaics 2732es2ar |desa nanga segudang seraogoo| seragam0 r00.00ne| 22a| tesasasa 16ero36s2| c00. rossa barat gabon o.oex s00. test7ssy3 2eszsso20 asas |besa nanga pelindung 000g| t00. torow| 2s0| o216 708s0712| imessasa7 2esasaoza| 4a5s co0oo |besa tahap permai mazoroo| ooz| bra7ordo| r00. to0.000e| 7e4ss3ca ses| az95027e| 2es2sao28| 00ooo |besa tanjung raya semsssoo| o.0aw s27sesi0| t00.0ow| .r006 usa senssonan ara pohon |besa merak jaya a733ra800| o.tam s00. t00.008e| o.te16 |besa rantau malam 167a200. 01ae t00. sta so209 no 2es2spora| oow xi. kecamatan ambalan ta.c81.1ag, e7.0an| tea ann mena ass .7a5.n00, desa buntut sabun rss aa, kenaikan secara seroasarran drama kabupaten kecamatan berdasarkan target dan realisasi mamasarmg proporsi pemerataan upatenkegamatan e ater open parwseyn sale asa asa corona| pama indent meses diterima spot (lbh diterima yaa jewel johor! hee a s i esa jam, kantin |desa buntut sabun aaesasgoo| prev| 00k x0000x| p obesa nanga manekin ios00oo| o.te'e ansor.oo t00.none| massa0s7 o.reh shan assessor2n arms.o a.oo total pizasesta 33a| desa tanjung angan tisosatoo| o09re| .1s0841. t00.00n6| .00ore| tiram2sas| tip ara rai desa kapata sungai tezseeoo| oox| 7e2sesi0| " mesageoze| obese buntut pimpin fo2.soo| o.rsw| t00.001e| hessanzas .20w a2 ias ssozgsoza| obesa nanga sako .r06. ang) org ketan io. neg29so2g| ibemanguamaau o o| ors320e200| to0.001e| biomassa| 2es2s002a| obesa nanga seremoni sakit obesa nanga menanjak missa.co| 003ml 3sao1412| o.08t .a7 o00. xu. kec amalan sei pembelian ytomree7,oo| .o01s masa2catat il) 844k seat sin ara obesa sungai uki 20zareraoo o187e| .00x 1gamsasnda relobona obesa mater b32as1200| os7e| .00te| t773case7 .t006 anna obesa kajang baru sera7a7.oo| sar t00.00ne| sao| o.sax .a0a. 350a8 desa palembang sasesaso0| t00.005e| t00.0ox| s0090723s| sang5a158| aan anna obesa monarki satu i7a4a96. 09an ti7awan.oo t00. t00. 1s317sa3a5 2es2se0. sd. neng desa merajai dus #sort2ao| t00.001e| t00. asem33| aagnzrasn2| 2eo2s0o28| desa bone lama ksa1soo| o3ss| aset36. t00.008e| t00. s79| o.sore b204197s0| 2es2senza| obesa selam raya i2estas.o0| tassatrasoo| t00.00ne| "te4s200sa| se3asa3o9 2es2sao20| obesa ramai an31s0600| a131905. t00. .00xs| ses) la7253a88 smsezisso| 2es2seo20| obesa letak uban aza225200| o7a .00w| 07m 20esti200| meter7ar zes2osoba| .3n5. ya (esa melayang sari ste177600l o4asal t00. ses) s7es3sa53 2es2sso28| ipesasara sess2.o0| se3. sel o.oex 2ora21 maso1sa8 2es298028| 3a58. obesa biner bengkayang oo o| o.ron taresogo0 t00. 1aa| keras3ora 2engaged28| .d08. (desa baya betung 5731s84. jas) series7| 2es29e0o28| desa nobel t00.00w| t00001| sia) 04an tess939. cases27o| 2es298028| desa bacon i areasraool 7hasrat0| esa| o.s60 obesa rasi akan sita2sao0| laws| sitazogoo| oo (esa gurung empatik sana975. amal serta7500| to0.005e) 2eg2osoba| |besa penyerang tiruan.oo| 1t16431. t00. pes2sa023| a459. xw. kecamatan kecampermah oat3sst3200| t00,0on| ss,oo"| 772474ssa sa7al desa kenang s211asz00| oza| m21r4e200| too.more| beo223571| obesa merak 3a7on2a.0o| o2sx| t00001| . a30o72saan obesa banding panjang a734a4200| sa7| |desa end panjang reses2o0| 3as| 2ss7isa7a| ipesasungamaram 6s0224s00| o.szs| t00. y0.00x| so72those3| .ta0| 3sasis7s| ooramaar| aga obesa sepantersang ia lao n0.oek tag. 3rsrsaoes 2es20e028| cool nan iga ton ias3a desa oti| nis ogn, al. ze029s025| desa nanga lubang kabupaten kecamatan sense yang makanan umlaneseluruan kelurahan desa dibagikan secara senjata can era e semua endif jumlah tgoponsi jumlah insentif suku paopogar umum insentif proporsional bem akan (te lesosoasif awam (moon kena diterima spot lbr) diterima desa kel diterima harus capai hwa celana teman (ema tan basa nanga lubang rana85. desa sungai pukat wos1g99es seo) sasaran73| 2e0250025| @s47.c00.co obesa sungai labi t00. tasgogog1il akses2a| |desa gama raya sergio0|l sez.sos.o0o| s00.001x1 t00.000l s2xr3aga s0a3sare desa karya jaya bakti 40000nl t000026) x.001573eg| 2as) o211 acara2 desa mana jaya toronto| 001w .x06. emas934| o0126 ira seems| 2esassoze| o xiv. kecamatan binjai hulu a93 .oow| t0. .ce0,a6 angel .7e8.s00.a9 desa binjai hulu .c0 ,90x geser) lokal o.geo 3u0os210os| obesa bingar hilir 6regio0| eeo| as6179s17| 2es29s0o23| desa mengaku ga2| obesa telaga satu s90w. .00o| s6sos| sal ost6 besssooz8 2e92ss0o2a| |desa telaga dua sar b7500| 053k biara7s.o0 t00. sto9g20945| 7a7) oe7s "em22essa obesa sungai isap sesatisoo| seg| o,a906 sz24ass93| desa dak jaya aissnsaoo| latosol so000sel s0o42001644| 26s2s8o2a| desa ampar bidang 3press2600| t00. x| to0.0on| asal #areozae2| |besa menara kebiru raya ras29eac0| ot1te nino2389| obesa isap mengaku bersatu diesel as000. 2en| 02an ge07o2aa obesa siapa jaya sag20000| 007m ta2| hamaagze| 2e02spora| xv. kabupaten utang kegiatan pemutaran data subjek dan objek pbb sektor perdesaan dan perkotaan indent# bagi pengelola pbb kabupaten sintang esa anom setan ear eter non ana sesar mawas sma keterangan dana insentif pbb untuk pemerintah desa sebesar rp. disalurkan melalui apb desa masing masing dana insentif pbb untuk pemerintah kelurahan sebesar rp. disalurkan melalui rencana kerja anggaran rka) masing masing kelurahan dana insentif pbb untuk pemerintah kecamatan sebesar disalurkan melalui rencana kerja anggaran rka) masing masing kecamatan dana insentif pbb untuk pemerintah kabupaten sebesar rp. dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut bupati sintang, pemutakhiran data subjek dan objek pbb sektor perdesaan dan perkotaan sebesar indent bagi pengelola pbb kabupaten sintang sebesar rp.viii aa(aaa g55n nwa iii in.insentif pajak bumi dan bangunan adalah dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan bagian pemerintah yang dibagikanpajak mencapai melampaui rencana penerimaan yang ditetapkbab kriteria penetapan dan distribusi pembagian insentif pajak bumi dan bangunan kriteria indikator penetapan alokasi pembagian insentif pbb sektor pedesaan dan perkotaan kabupaten sintang adalah sebagai berikut: jumlah target dan realisasi, jumlah surat pemberitahuan pajak terutang spot) desa kelurahan: jumlah desa kelurahan dalam (satu) wilayah kecamatan. insentif pbb dari pemerintah pusat adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten sintang sebagai penghargaan atas tercapainya target penerimaan pbb sektor pedesaan dan perkotaan yang didistribusikan secara proporsional sebagai berikut: bagian . bagian desa kelurahan ditetapkan sebesar 50x (lima puluh persen) dari jumlah insentif pbb yang diterima pemerintah kabupaten sintang, bagian kecamatan ditetapkan sebesar (sepuluh persen) dari jumlah insentif pbb yang diterima pemerintah kabupaten sintang, bagian pemerintah kabupaten sintang ditetapkan sebesar (empat puluh persen) dari jumlah insentif pbb yang diterima pemerintah kabupaten sintang. bab iii indikator dan tata cara perhitungan jumlah insentif pajak bumi dan bangunan kriteria indikator jumlah target dan realisasi sebagaimana dimaksudkan pada huruf peraturan bupati ini, merupakan kebijakan untuk merangsang pemerintah desa kelurahan dan kecamatan agar senantiasa terus memacu meningkatkan target penerimaannya baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi. kriteria indikator jumlah surat pemberitahuan pajak terutang spot)desa kelurahan dalam melakukan penagihan kepada masyarakat sebagai wajib pajak yang dimiliki oleh masing masing desa kelurahan. dengan semakin banyak jumlah spot yang dimiliki desa kelurahan berarti semakin besar beban dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh pemerintah desa kelurahan. kriteria indikator jumlah desa kelurahan suatu wilayah kecamatankecamatan untuk lebih giat dalam melaksanakan pembinaan kepada desa kelurahan yang berada wilayahnya masing masing. dengan semakin banyak jumlah desa kelurahan yang dibina oleh pemerintah kecamatan, berarti semakin besar pula beban tanggung jawab yang harus dipikul oleh pemerintah kecamatan.desa kelurahan adalah: proporsi jumlah target dan realisasi pbb desa kelurahan dengan bobot (tujuh puluh lima persen), proporsi jumlah surat pemberitahuan pajak terutang spot) desa kelurahan dengan bobot (dua puluh lima persen). . formula yang digunakan dalam menetapkan besarnya insentif yang akan diterima masing masing desa kelurahan adalah sebagai berikut: dyke d kel ins( yo) d kel oo. (d) kab spot d kel spot'del ini0, yo . spot kab jumlah insentif yang akan diterima masing masing desa kelurahan adalah sebagai berikut: ins d kel d kel spot d kel menang anaasasananang mana: ins d kel insentif desa kelurahan target realisasi target realisasi ins jumlah insentif spot surat pemberitahuan pajak terutang spot jumlah spot desa kel kelurahan kab kabupatenkecamatan adalah: proporsi jumlah target dan realisasi pbb kecamatan dengan bobot (tujuh puluh lima persen), proporsi jumlah desa kelurahan dengan bobot (dua puluh lima persen), formula yang digunakan dalam menetapkan besarnya insentif yang akan diterima masing masing kecamatan adalah sebagai berikut: kec kec ins( (x0) kec yoo. kab kel kec jd elec ins( sen nborn dorm nnananana, jd kel kab jumlah . aan jumlah insentif yang akan diterima masing masing kecamatan adalah sebagai berikut: ins kec rec d kei kec .oooooooooooooooeteatan mana ins kec insentif kecamatan target realisasi target realisasi ins jumlah insentif kel desa kelurahan jd kel jumlah desa kelurahan desa kel kelurahan kec kecamatan kab kabupaten kriteria indikator desa kelurahlima belas juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar (seratus persen), target (lima belas juta rupiah) sampai dengan (tiga puluh juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar (sembilan puluh lima persen), cc. target (liga puluh juta rupiah) sampai dengan (empat puluh lima juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar (sembilan puluh persen), target (empat puluh limadelapan puluh lima persen), target (enam puluh juta rupiah) sampai dengan (tujuh puluh lima juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar (delapan puluh persen), target diatas (tujuh puluh lima juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar 75o (tujuh puluh lima persen). kriteria indikator kecamattiga puluh juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar (seratus persen), target (tiga puluhsembilan puluh lima persen), target . (sembilan puluh asi mini puluh juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar (sembilan puluh persen): (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan daru eta seratus dua puluh juta rupiah), realisasi minimal yang tempat (delapan puluh lima persen): (seratus dua puluh juta rupiah) sampai dengan pa. (seratus lima puluh juta rupiah), realisasi minimal pakan arus dicapai sebesar 80x, (delapan puluh persen), (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan nara (seratus delapan puluh juta rupiah), realisasi minimal yang arus dicapai sebesar (tujuh puluh lima persen): target diatas (seratus delapan puluh juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar (tujuh puluh persen). bab mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban insentif pajak bumi dan bangunan insentif pbb yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten sintang akan menjadi salah satu sumber penerimaan apbd kabupaten sintang. alokasi insentif bagian desa merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang akan menjadi salah satu penerimaan anggaran pendapatan dan belanja desa, sedangkan penyaluran insentif bagian kelurahan dan kecamatan akan dialokasikan pada rencana kerja dan anggaran rka) kelurahan dan kecamatan. besaran insentif pbb yang diterima masing masing desa, kelurahan dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ini, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan bupati ini. penggunaan insentif bagian pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa diarahkan kepada upaya peningkatan kinerja pengelolaan pbb dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. bab alokasi penggunaan insentif pbb untuk pemerintahan kabupaten, kecamatan dan kelurahan desa alokasi insentif pbb yang diterima oleh pemerintah kabupaten sintang dibagi dengan komposisi sebagai berikut: untuk pemerintah kabupaten sintang ditetapkan sebesar (empat puluh persen) dari jumlah insentif yang diterima pemerintah kabupaten sintang dan atau yang dianggarkan dalam apbd, untuk kecamatan ditetapkan sebesar (sepuluh persen) dari jumlah insentif yang diterima oleh pemerintah kabupaten sintang dan atau yang dianggarkan dalam apbd, untuk . nee untuk keluaran desa ditetapkan sebesar (lima puluh persen) dari jumlah insentif yang diterima pemerintah kabupaten sintang. alokasi insentif pbb untuk pemerintah kabupaten sintang sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan bupati ini, dapat digunakan untuk kegiatan pemutakhiran data subjek dan objek pbb sektor perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar (tujuh puluh lima persen) dari jumlah insentif pbb yang diterima pemerintah kabupaten sintang, insentif bagi pengelola pbb kabupaten sintang ditetapkan sebesar (dua puluh lima persen) dari jumlah insentif pbb yang diterima pemerintah kabupaten sintang. alokasi insentif pbb yang diterima masing masing kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan bupati ini, dapat digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan atau belanja modal untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pengelolaan pbb. alokasi insentif pbb yang diterima masing masing kelurahankelurahan ditetapkan sebesar (empat puluh persen) dari alokasi insentif pbb yang diterima masing masing kelurahan. dari jumlah tersebut, dapat dialokasikan sebagai berikut: insentif untuk lurah ditetapkan sebesar (dua puluh lima persen), insentif untuk sekretaris kelurahan dan kepala seksi lingkungan pemerintah kelurahan secara kumulatif ditetapkan sebesar (lima puluh lima persen), insentif untuk petugas pbb kelurahan ditetapkan sebesar (dua puluhinsentif yang diterima masing masing kelurahan. alokasi insentif pbb yang diterima masing masing desadesa ditetapkan sebesar (empat puluh persen) dari alokasi insentif pbb yang diterima masing masing desa. dari jumlah tersebut dapat dialokasikan sebagai berikut: insentif untuk kepala desa ditetapkan sebesar (dua puluh persen): insentif untuk sekretaris desa ditetapkan sebesar (tiga puluh lima persen), insentif . |
bupati sintanguntuk melaksanakan maksud pada huruf dan huruf tersebut atas, perlu diatur dengan peraturan bupati sintang, mengingat . wwnta negara republik indonesia ran gara rep ones nomor undang undang amejasa konstruksi persyaratan permohonan baru mengisi formulir permohonan menyerahkan rekaman akte pendirian buk: menyerahkan rekaman surat izin tempat usaha, menyerahkan rekaman tanda daftar perusahaan, menyerahkan rekaman npp bukti pendaftaran wajib pajak,, pas photo pemohon sebanyak lembar: materai rp. lembar, starmap folio buah, persyaratan perpanjangan izin mengisi formulir permohonanlesaikan kewajiban pembayaran pajak penghasilan pph atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya: pas photo pemohon sebanyak lembar: materai rp. lembar, starmap folio buah. persyaratan. (ii, atik: surat keterangan domisili buk untuk perubahan alamat akta perubahan untuk perubahan nama buk, dan, menyerahkan suk yang asli,t crosby bau lampiran melalui persetujuan prinsip persyaratan mengisi formulir pemohon (model iii)ktp pemohon: foto copy surat persetujuan prinsip model pi l): foto copy formulir model tentang informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi proyek)foto copy izin lokasi, izin gangguan hohamilton crosby asa naa ammamaaaaatanpa persetujuan prinsip persyaratan mengisi formulir model dan formulir model iifoto copy ktp, foto copy imb, foto copy sertifikat tanah surat penumpangan sewa menyewa dari badan lingkungan hidup kabupaten sintang. foto copy izin lokasi, izin gangguan ho, dan starmap folio buah. mekanismeriaaperluasan industri persyaratan mengisi formulir model pm bagi perusahaan industri yang telah memiliki iui melalui persetujuan prinsip, mengisi formulir model sp lll, dokumen amdal ukl upl spl dari badan lingkungan hidup kab sintang izin gangguan ho), foto copy ktpakta pendirian bila berbadan hukum badan usaha) set lokasi: dan starmap folio buahpersyaratan lengkap dan pejabat yang menandatangani berada tempat. biaya rupiah milton crosby sana ana aan lampiran peraturan bupati sintang nomor tahusyaratan: mengisi formulir yang disediakan, foto copy ktp pemohon, foto copy sertifikat tanah surat penumpangan sewa menyewa, foto copy imb, foto copy pbb: foto copy npp: materai sebanyak lembar, akta pendirian bila berbadan hukum badan usaha), sketsa lokasi yang diketahui kepala desa, surat keterangan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui kepala desa lurahproses sk izin. pembayaran kasir. penyerahan sk izin. cc. biaya: rig tlxlrtu gilig tarif lingkungan berdasarkan golongan usaha lrt luas ruang tempatmilton crosby lampiran panjangan persyaratan: mengisi formulir yang disediakan: foto copy ktp pemohon: melampirkan izin asli foto copy: foto copy pbb: materai sebanyak lembars5. proses izin. pembayaran kasir. penyerahan sk izin. biaya rig (tlxlrtuxilxi1g) milton crosby lampiran vreklame persyaratan mengisi formulir yang disediakan, foto copy npp ppd, foto copy sup, situ, tdp, foto copy akta pendirian jika berbadan hukum, sketsa lokasi: sketsa konstruksi: gambar produk reklame, materai sebanyak lembar, tanda pelunasan pajak reklamesyaratan: mengisi formulir yang disediakan, foto copy surat izin tempat usaha, foto copy sup,tdp: foto copy izin gangguan: foto copy npp ppd, foto copy ktp pemohon: materai sebanyak lembar, pas photo ukuran 3x4 lembar: dan starmap folio buah. persyaratan izin modifikasi kendaraan bermotor foto copy stok lembar: foto copy bpks5. penyerahan sk izin.www www www aaaa( wwjpanjangan persyaratan: mengisi formulir yang disediakan, foto copy surat izin tempat usaha: foto copy sup, foto copy izin gangguan: materai sebanyak lembar, melampirkan izin bengkel asli: pas photo ukuran 3x4 lembar: dan starmap folio lembar. persyaratan izin modifikasi kendaraan bermotor foto copy stok lembar, dan foto copy bpk lembar cc.an lampiran xi:kursus persyaratan: mengisi formulir yang disediakan, akta pendirian akte notaris), foto copy ktp pemilik pemimpin), foto copy ijazah pemilik pemimpin), pas photo ukuran lembar pemilik pemimpin), surat keterangan kelakuan baik pemilik pemimpin), kurikulum pendidikan pemilik pemimpin), daftar riw hidup pemilik pemimpin), peta lokasi sederhana, peraturan tata tertib: rekomendasi hipmi, izin domisili lembaga, materai , lampiran xtempat usaha persyaratan baru mengisi formulir permohonan, rekomendasi usaha dari lurah desa diketahui oleh camat, foto copy ktp pemohon, poto copy imb surat keterangan bangunan dari lurah kepala esa, foto copy lunas pbb, pas photo ukuran 3x4 sebanyak lembar, materai sebanyak lembar, sketsa lokasi, rekomendasi dari tetangga persetujuan dari tetangga, daftar ulang perpanjangan mengisi formulir permohonan, surat ijin tempat usaha situ) yang lama (asli), foto copy ktp, foto copy lunas pbb, pas photo ukuran 3x4 sebanyak lembar, materai sebanyak lembar jika diperlukan):. cc. persyaratan perubahan mengisi formulir permohonan, surat ijin tempat usaha situ) yang lama (asli): foto copy ktp pemohon: pas photo ukuran 3x4 sebanyak lembar: materai sebanyak lembar: surat kuasa (bila urus oleh pihak ketiga): foto copy sertifikat tanah perjanjian sewa kontrak jika diperlukan):surat keterangan perubahan diketahui lurah kades dan camatrapat koordinasi dengan tim tehnis. proses sk lain. penyerahan sk izin.bam lampiran xusaha perdagangan persyaratan baru perusahaan berbentuk perseroan terbatas pt) mengisi formulir permohonan: foto copy akte pendirian perusahaan: foto copy akte perubahan perusahaan jika ada), foto copy pengesahan badan hukum dari menteri hukum dan ham, foto copy ktp pemilik dirut penanggungjawab perusahaanneraca awal perusahaan bila berbadan hukum pt): dan starmap folio buah. perusahaan komanditer cv firma mengisi formulir permohonan: foto copy akte notaris pendirian perusahaan yang didaftarkan, pada pengadilan tinggi, foto copy akte perubahan perusahaan jika ada), foto copy ktp penanggungjawab pemilik perusahaan, foto copy surat izin tempat usaha, surat penyataan dari pemohon sup tentang lokasi usahastarmap folio buah. perusahaan berbentuk koperasi mengisi formulir permohonan,akte perubahan koperasi jika ada): foto copy ktp pengurus penanggungjawab koperasi: foto copy surat izin tempat usaha,: dan starmap folio buah. perusahaan perorangan mengisi formulir permohonan, foto copy ktp pemilik penanggungjawab: foto . ww awawwaww ,aanuuuuuiiwiiw,60ii:$'g' foto copy surat izin tempat usaha, surat penyataan dari pemohon sup tentang lokasi usahandaftaran ulang mengisi formulir permohonan, melampirkan sup asli, neraca perusahaan tahun terakhir khusus untuk perseroan terbatas)mbukaan kantor cabang perwakilan perusahaan mengisi formulir permohonan, foto copy sup kantor pusat perusahaan yang telah legalised oleh pejabat yang mengeluarkan sup pusat, foto copy dokumen pembukaan kantor cabang perwakilan perusahaan, foto copy ktp dan surat penunjukan sebagai penanggungjawab kantor cabang perwakilan perusahaan, surat penyataan dari pemohon sup tentang lokasi usaha kantor cabang perwakilan perusahaan, pas photo penanggung jawab direktur cabang ukuran 3x4 sebanyak lembar, materai sebanyak lembar, dan starmap folio buah. persyaratan perubahan mengisi formulir permohonan, melampirkan sup asli, neraca perubahan (tahun terakhir khusus untuk perseroan terbatas), data pendukung perubahanpersyaratan penggantian sup yang hilang mengisi formulir permohonan, surat keterangan kehilangan dari kepolisian, foto copy sup yang lama (apabila ada)sup. sup yang rusak mengisi formulir permohonan, sup asli, pas photo pemilik atau penanggungjawab perusahaan ukuran sebanyak lembar, materai sebanyak lembar iziv: foto copy izin gangguan ho: foto copy ktp pemohon: surat keterangan dari kepala desa kelurahan, foto copy pbb, foto copy surat izin tempat usaha, foto copy surat izin usaha perdagangan, foto copy tanda daftar perusaha!syaratan mengisi formulir pendaftaran, foto copy ktp pemohon, foto copy surat izin tempat usaha, foto copy surat izin usaha perdagangnyan! milton crosby lampiran xvpanjangan persyaratan mengisi formulir pendaftaran, foto copy ktp pemohon: melampirkan tdp asli: materai sebanyak lembar: akta pendirian bila berbadan hukumlampiran xgudang (tdg) persyaratan mengisi formulir permohonan gudang, foto copy imb gudang), foto copy akta notaris pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum), foto copy surat izin tempat usaha gudang), foto copy sup, foto copy izin gangguan ho, foto copy ktp pemohon, foto copy pbb materai sebanyak lembar, set lokasi:. perizinan terpaduu terpadu satu pintu kabupaten sintang, sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati sintang nomor tahunzin adalah. jl .jawawa'. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya sop pelayanan perizinan dan non perizinan pada kantor pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk memberikan acuan dalam memperoleh rentang kendali pelayanan terhadap perizagar para pelaku usaha dapat memperoleh perizinan dan non perizinan dalam waktu yang efektif dan efisien yang diberikan oleh kantor pelayanan terpadu satu pintu. bab iii jenis dan standar pelayanan perizinan dan non perizinan bagian kesatu jenis pelayanan jenis pelayanan periziatas izin mendirikan . izin mendirikan bangunan rumah tempat tinggal, izin usaha jasa kontruksi, izin usaha industri: izin perluasan industri: izin gangguan ho): izin reklame: izin bengkel, izin kursus: izin tempat usaha:gian kedua standar pelayanan.sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran sampai dengan xvii,an segala ketentuan yang mengatur materi muatan. bab year bupati sarana, lion crosby diundangkan sintang pada tanggal, dengan daerah kabupaten sintang, zulkifli haji ahmad berita daerah kabupaten sintang tahun nomor ba. lampiran peraturan bupati sintang nomor tahun naemendirikan bangunan rumah tempat tinggal persyaratan permohonan izin mendirikan bangunan, foto copy pbb tahun terakhir, foto copy sertifikat tanah, foto copy ktp permohonan, rekomendasi lurah kades ketahui camat izin prinsip dari pemerintah daerah jika merupakan kegiatan usaha, surat pernyataan pengelolaan lingkungan spl) ukl upl amdal dari badan lingkungan hidup kabupaten sintang jika merupakan kegiatan usaha, surat pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas umum bermaterai jika merupakan kegiatan usaha,, gambar tampak, gambar potongan, dan spesifikasi umum finishing bangunan gedung pas photo pemohon ukuran lembar: materai rp. lembar, dan stop map folio buahbiaya: index terintegrasi perhitungan besarnya retribusi luas indeks terintegrasi struktur . struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada angka1 adalah sebagai berikut harga jenis kondisi satuan lsi retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung bangunan gedung 1000a darurat sementara m2? 1000b semi permanen 1000c permanen m2?m2? kolam pengolahan air reservoir bawah tanah waste water treatment plant m2?bawah tanahdimilton crosbybupati kapuas hulu, menimbang bahwtegaskan mengenai pembentukan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan, bahwa dengan berakhirnya masa keanggotaan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan sebagaimana diatur olehmaka perlu menetapkan kembali keanggotaan tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan lingkungan pemerintah kabupaten kapuas hulpuas hulu tentang badan pertimbangan jabatan dan kepangkpendayagunaan aparatur negara nomor kep m. pan tanggal tentang pedoman penataakapuas hulu tentang badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan pemerintahan kabupaten kapuas hulpuas hulu. pemerintah kabupaten adalah bupati beserta perangkat daerah saapuas hulu. kepala badan kepegawaian daerah selanjutnya disebut kepala bkd adalah kepala badan kepegawaian daerah kabupaten kapuas hulu. pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten kapuas hulu. eselon adalah tingkat daerah kabupaten kapuas hulu. jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugasngkat adalah kedudukan yang menunjukkan tin|kat seorang pegawai negeri sipiltugas baperjakat tugas baperjakat adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenangccapuas hulu. bab iii susunan dan pembagian tugas keanggotaan baperjakat, terdiri dari: seorang ketua merangkap anggota. anggota sebanyak (empat) orang. seorang sekretaris bukan anggotakabupaten kapuas hulu dengan susunan keanggotkretariat baperjakat secara fungsional dijabat oleh kepala bidang pengembangan pegawai bkd kabupaten kapuas hulu, anggota sekretariat baperjakat terdiri dari pegawai negeri sipil pada bkd kabupaten kapuas hulu yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas baperjakat. tugas ketua sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut: mengundang anggota dan sekretaris untuk melakukan sidang baperjakat, memimpin sidang sidang baperjakat', menentukan jadwal pelaksanaan sidang baperjakat, menyampaikan hasil sidang kepada pejabat berwenang, memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun pejabat eselon ii, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada sekretaris baperjakat. tugas anggota baperjakat sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut: menghadiri sidang sidang baperjakat, turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran secara obyektif dalam sidang sidang baperjakat, melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.mimpin dan mengarahkan tugas sekretariat baperjakat', menerima tembusan surat usulandan menyusun secara sistematis bahan bahan yang diperlukan untuk sidang baperjakat, menyiapkan tempat sidang dan mencatat nobulan persidangan, menyiapkan hasil pertimbangan baperjakat yang akan disampaikan kepada pejabat berwenang, melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua. tugas ketua sekretariat sebagaimana dimaksud peraturan bupati ini,ahan bahan yang diperlukan tim baperjakat, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sekretaris tim baperjakat, melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas para anggota sekretariat. tugas anggota sekretariat sebagaimana dimaksud dalam adalah membantu ketua sekretariat, yaitututuoleh ketunamun apabiladengan bukti tertulis untuk mewakilinya dengan catatan semua anggota harus hadir, dan harus ganjil. dalam pertimbangan calon, apabila dipandang perlu dalam sidang dapat mengundang serta meminta penjelasan dari pejabat yang mengusulkan atau pihak lain yang relevan dengan pengusulan tersebut. hal hal yang dipertimbangkan didalam sidang baperjakat adalah sebagai berikut: aspek pengembangan karier pegawai negeri sipil,kenaikan pangkat pilihan bagi yang menduduki jabatan struktural yangserta pengangkatan sekretaris daerah. pembahasan terhadap rencana pengisian satu jabatan struktural dilakukan paling sedikit terhadap (dua) orang pegawai negeri sipil yang dinilai mempunyai kualitas yang samketua, sekretaris dan anggota yang hadir dalam siding. berita acara sidang baperjakat sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh ketua baperjakat kepada pejabat berwenang sebagai bahan pertimbangan untuk menetapgusulan kenaikan pangkat pilihan bagi yang menduduki jabatan struktural dengangangkatan sekretaris daerah. penyampaian berita acarabab ketentuan lain lain keanggotaan baperjakat dan keanggotaan sekretariat baperjakat, menerimamasa berlaku selama (tiga) tahuppk) melalui aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ditetapkan setiap (satu) tahun, bahwa dalam rangka aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi ad ppk) sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah kabupaten demak perlu menyusun aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi ad ppk) kabupaten demaktersusunnya data mustahil dan informasi tentang data ringkasan rka skpd, ringkasan rka ppid, b12: terpublikasinya ringkasan ringkasan rka: skpd, ringkasan rka ppid,ranringkasan dpa ppid, skpd yang sudah audit, opini atas skpd melalui website masing masing pemda kriteria ukuran ukuran 1o| scam (enam| muat |kasta kentara asean eni peran bo3, bo6, bo9, b12 publikasi pemerintah bappeda kab. tersedianya mempublikasikan bo3 dokumen kabupaten demak akses nya rencana tersusunnya rancangan rencana demak masyarakat pembangunan |materi publikasi pembangunan terhadap daerah ipjp (dokumentasi rencana daerah dan dokumen rpm dan pembangunan daerah rencana kerja rencana rkd serta dan rencana satuan satuan kerja pembangunan (dokumen kerja perangkat daerah perangkat daerah ipjp, (rencana kerja daerah rpm dan satuan kerja rkd serta perangkat dokumen daerah (renstra rencana kerja skpd dan satuan kerja senja skpd perangkat melalui website daerah renstra skpd dan senja skpd b06 terletaknya materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah b0o9 dipublikasikannya dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen rencana kerja skpd (satuan kerja perangkat daerah) melalui media massa, websiteb12: tersusunnya laporan kegiatan pelaksanaui website pelaksanaan pemerintah bagian tersedianya tersusunnya bo3 transparansi kabupaten pembangunan rencana umum (rencana umum diterbitkannya proses demak setda pengadaan dan (pengadaan bupati tentang pengadaan kabupaten terlaksananya barang dan jasa pembentukan tim barang dan demak pengadaan secara penyusunan rencana jasa barang dan elektronik umum pengadaan jasa melalui sebesar barang dan jasa elektronik dari nilai total pengadaan bagian b06 pembangunan tersusunnya daftar setda inventarisasi rencana kabupaten umum pengadaan demak barang dan jasa bagian b09 pembangunan tersusunnya draf setda kebutuhan rencana kabupaten umum pengadaan demak barang dan jasadinas b12 perhubungan, ditetapkannya dan komunikasi dipublikasikan rencana dan umum pengadaan informatika barang dan jasa pada kabupaten website demak bupati demak, ttd moh. dachirin saidaturan bupati demak tentang aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (ad ppk) kabupaten demak tahunaksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi kabupaten demak tahun yang selanjutnya disebut ad ppk adalah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalm rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi kabupaten demak tahun tim koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi kabupaten demak selanjutnya disebut topikabupaten demak yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada bupati demakmaksud pelaksanaan ad ppk kabupaten untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsiabupaten demak. ad ppk sebagaimana dimaksud dalam. ad ppelaksanaan ad ppk kabupaten melalui (enam) strategi, yang terdiri strategi pencegahan, strategi penegakan hukum, strategi harmonisasi peraturan perundang undangan, strategi kerjasama nasional dan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi, strategi pendidikan dan budaya anti korupsi,dan strategi mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. dalam melakukan koordinasi, pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ad ppk kabupaten sebagaimana dimaksud dibentuk tim koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi kabupaten demak. tim sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati. pelaporan pelaksanaan ad ppk kabupaten disampaikan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam kepada bupati.tim ad ppk kabupaten sebagaimana dimaksud dalam melakukan pilot proyek terhadap pengawasan pelaksanaan pencegahan, pemberantasan korupsimatriks aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah kabupaten demak tahun kriteria ukuran ukuran rencana aksi hape pandai keberhasilan keberhasilan keberhasilan agar keterangan bo3, bo6, bo9, b12 strategi pencegahan sistem pelayanan public berbasis dengan fokus pada pemerintah kab. demak dengan memperhitungkan integrasi internal kelembagaan yang telah memiliki target jelas tahun dengan fokus pada pemberian perizinan pembentukan pemerintah badan terwujudnya ditetapkannya bo3 kelembagaan kabupaten pelayanan pelayanan perda tentang ditetapkannya bupati pelayanan demak perijinan perizinan pembentukan |tentang tim terpadu satu terpadu dan berusaha yang |kelembagaan pembentukan pintu ptsp penanaman prima pelayanan kelembagaan ptsp modal kab. terpadu satu demak pintu bagian hukum b06 setda kab. tersusunnya rancangan demak perda kelembagaan ptsp b0o9 disepakati rancangan perda tentang pembentukan kelembagaan ptsp antara dprd dengan pemerintah daerahtetapkan perda tentang pembentukan kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bh til pelimpahan pemerintah badan pemberian dan diterbitkannya bo3 kewenangan kabupaten pelayanan penandatanganan|dan tersusunnya penerbitan demak perijinan izin dan non |disosialisasikan inventarisasi data izin perizinan dan terpadu dan izin daerah peraturan izin yang ada skpd non perizinan penanaman dilaksanakan kepala daerah daerah kepada modal kab. oleh lembaga tentang lembaga ptsp demak ptsp pelimpahan kecamatan kewenangan b06 penerbitan izin tersusunnya rancangan dan non izin peraturan kepala daerah daerah kepada tentang pelimpahan lembaga ptsp kewenangan perizinan dan non perizinan daerah kepada lembaga ptspitu ihi io. publikasi pemerintah badan transparansi mempublikasikan bo3 standar kabupaten pelayanan dan nya standar tersusunnya desain pelayanan demak perijinan keterbukaan pelayanan publikasi standar terpadu satu terpadu dan akses informasi |terpadu satu pelayanan terpadu satu pintu pada penanaman kepada pintu meliputi (pintu pada lembaga lembaga ptsp modal kab. masyarakat informasi ptsp bagi pemerintah demak untuk mengenai daerah yang mendapatkan waktu, biaya, sudah pelayanan ptsp persyaratan, membentuk dan prosedur kelembagaan perizinan ptsp dengan terbuka pada lembaga ptsp dinas b06 perhubungan, mempublikasikannya komunikasi standar pelayanan dan terpadu satu pintu pada informatika lembaga ptsp kabupaten demakbadan bo09 pelayanan tersusunnya laporan perijinan kegiatan pelaksanaan terpadu dan publikasi standar penanaman pelayanan terpadu satu modal kab. pintu pada lembaga demak ptsp oto tuo. penyediaan pemerintah badan masyarakat tersedianya sarana dan kabupaten pelayanan mendapatkan sarana dan diterbitkannya mekanisme demak perijinan akses dan mekanisme bupati tentang penyelengaraan terpadu dan proses atas penyelenggaraan (mekanisme penanganan penanganan penanaman pengaduan penanganan (pengaduan layanan ptsp pengaduan modal kab. terhadap pengaduan layanan ptsp demak kualitas layanan ptsp pelayanan ptsp b06 tersusunnya desain mekanisme penanganan pengaduan layanan ptsp b0o9 tersedianya sarana dan mekanisme penanganan pengaduan layanan ptsp aki keterbukaan informasi dalam penanganan perkara termasuk perkara korupsi perencanaan, dan penganggaran pemerintah kriteria ukuran ukuran 1o| scam (enam| muat |kasta kentara asean eni peran bo3, bo6, bo9, b12 peningkatan pemerintah dkk kab. pengelolaan terpublikasinya bo3 transparansi kabupaten demak anggaran ringkasan rka terlaksananya rapat pengelolaan demak pemerintah skpd, koordinasi terkait anggaran daerah yang ringkasan rka |persiapan peningkatan daerah transparan dan ppid, perda transparansi pengelolaan akuntabel tentang apbd, anggaran daerah perda tentang apbd, perda tentang perubahan apbd, ringkasan b06 dpa skpd, terbentuknya website ringkasan dpa |resmi pemerintah ppid, lra kabupaten dan seluruh skpd, (menyiapkan menu lra ppid, (konten dengan nama skpd yang (transparansi pengelolaan sudah diaudit, |anggaran daerah" opini atas skpd melalui website |
lampiran peraturan bupati kapuas hulu nomor tahun tentang petunjuk teknis pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin kabupaten kapuas hulubar sebanyak rts pm, sedangkan untuk kabupaten kapuas hulu sebanyak rts pmkabupaten kepada tim koordinasi raskin kecamatan kelurahan desa se kabupaten kapuas hulu pada saat sosialisasiapuas hul1. per netto td. manfaatapabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa kelurahan, maka menko kesra, atau gubernur, atau bupati walikota segera mengalokasikan pagu raskin sesuai dengan alamat rts pm wilayah administrasi yang baru, dan melaporkan tim koordinasi raskin secara berjenjangkapuas hulubgambaratau (seperti kondisi geografis, iklim cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan raskin) atau mempertimbangkan efisiensi biaya dan waktu yang dikarenakan pagu raskin yang sedikit,pendistribusian raskin dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah masing masing kecamatan kelurahan desa) dan atau raskin dapat disalurkan didistribusikan secara apelkabupaten melalui tim koordinasi raskin kecamatan. setelah dikeluarkannya keputusan bupati tentang pagu raskin tahun dan telah dikeluarkannya surat permintaan alokasi spa) penyaluran raskin oleh bupati, penyaluran raskin sudah dapat disalurkan dilaksanakan dan bersamaan dengan pelaksanaan penyaluran raskin dapat dilakukan sosialisasi. pembayaran harga terus raskin htr) harga terus raskin htr) sebesar rp1.kansilog putussibau. pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam jenis khusus perum bulojanuaripuas hulu, ttd a.m. nasirprovinsi. penetapan pagu raskin kabupaten kota, unsur pengawasankabupaten kota dengan membentuk tim koordinasi raskin sebagai berikutkota. sosialisasi program raskin))ota tim koordinasi raskin kabupaten kotaerdiri dari unsur unsur instansi terkait tingkat kabupaten kotakota raskin kecamatan kelurahan desa atau tempat lain yang disepakatkecamatan kelurahan atau desumlah dan jenis kabupaten kota. jika terjadi perubahan harga terus raskin oleh rts pm yang disebabkan kondisi daerah setempat yang bersifat permanen maupun situasional baik menyangkut jarak tempuh, tingkat kesulitan distribusi dari maupun menyangkut dana talangan pembayaran alokasi raskin dolok oleh pihak tiga, maka tim raskin desa dengan dikoordinir oleh tim raskin kecamatan agar membuat berita acara kesepakatan harga terus raskin antara tim raskin desa dengan rts pm. sebagai contoh kecamatan selembar yang sebagian desa berada wilayah kawasan danau. pada musim kemarau dimana jalur angkutan sungai mengering, maka penyaluran raskin dari harus diangkut melalui darat (dipikul) dan menimbulkan biaya jasa pengangkutan. kecamatan putussibau selatan yang beberapa desa berada wilayah perguruan sungai kapuas dengan jeram yang berbahaya dan sulit dilalui, maka penyaluran raskin dari menimbulkan biaya jasa pengangkutan. beberapa desa kecamatan lain yang kondisi infrastruktur jalan masih berupa tanah merah yang belum dilakukan pengerasan, maka pada musim penghujan terjadi kesulitan pengangkutan, sehingga harus menggunakan jasa motor ojek atau dipikul. hal ini menimbulkan biaya jasa pengangkutatahun |
pl ipa :nya, perlu dicabut dan dibentuk peraturan bupati penggantintang tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang jasala bkulp diberhentikan bupati atas pertimbangan: pendapat sekretaris daerah, pendapat inspektur kabupaten sintang, dapat pengguna anggaran, dari asosiasi pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten sintang. sekretaris ulp dan anggota kelompok kerja diangkat dan diberhentikan seh bupati. pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada ulp, berhak memperoleh ban lala sesuai kemampuan keuangan daerah dengan besaran seal standar satu biaya yang berlaku. bagian kedua keuangan pembiayaan ataskabupaten sintang pos sekretariat daerah kabupaten sintangbab ketentuan lain lain sebagai petunjuk pelaksana yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam peraturansea tahun tentang pembentukan unit layanan pengadaan bera jasa pemerintah kabupaten sintang, dicabut dan dinyatakan tidak . sn9g10namun vur,ttel aan n90zg11 lampiran peraturan bupati sintang nomor tahun tanggal tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten sintang bagan susunan organisasi unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten sintang kepala sekretariat kelompok kerja bupati sintang, yur.ron crosby keterangan garis komand:. rsn202 memutuskan peraturan bupati tentang pembentukan unit menetapkan layanan pengadaan barang jaskepala adalah kepala unit layanan pengadaan ulp) barang jasa,barang jasa pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten sintang yang selanjutnya disebut ulp pemerintah kabupaten sintang adalah unit organisasi pemerintah kabupaten sintang yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten sintang, yang fungsinya diintegrasikan pada bagian. nang b3. wii kelompok kerja yang selanjutnya disebut pokja adalah kelompok anggota anggotanya merupakan anggota unit layanan pengaya daan ara pegawai negeri sipil yang telah memiliki sertifikasi keahlian pena rang jasa pemerintah, yang diangkat oleh bupati dengan tugas jas khusus mengevaluasi untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang lingkungan pemerintah kabupaten sintang, barang jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan bem menyediakan barang pekerjaan konstruksi jasa konsultansi jasa lainnya fakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mence dan tidak melakukan kolusi ditandatangani oleh pejabat pemj:,il. naa bab pembentukan, kedudukan, tujuan dan ruang lingkup bagian pertamasintang. bagian kedua kedudukan ulp sebagaimana dimaksud dalam merupakan unit operasional yang bersifat non struktural dan berkedudukan sekretariat daerah kabupaten sintang. ulp sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh kepala unit yang dalam melaksanakan tugas berada bawah koordinasi kepala bagian perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah kabupaten sintang dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. bagian ketiga tujuantugas dan kewenangan ulp mempunyai tugas sebagai berikut: layani pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten bintang, menyusun. mana penang pb.pemerintah mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang jasa website ever mak kabupaten sintang, dan papan pengumuman resmi untuk masyaratwaran melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap pena: mengarsipkan dokumen asli pemilihan penyedia barang jasa, sma oo. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada serta memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan menata pengadaan barang jasa kepada pa kpa, teknik. bagian kedua perangkat organisasi perangkat organisasi ulp sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: kepala, sekretariat, kelompok kerja, dan staf pendukung. susunan organisasi ulp kabupaten sintang sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan mi. bagian ketiga tugas dan kewenangan perangkat organisasi, mengusulkan pemberhentian anggota ulp kepada bupati melaluikebutuhan. sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas dan kewenanganiasa, melakukan. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa ulp, ulp sun program kerja dan anggaran akan surat kepala ulp batuk penerbitan surat penunjukan penyedia jasa oleh pa kpa, ban laporan kia periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang 'laksanakan oleh ulp, a#melakukan koordinasi dengan lpse sekat pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik e procurement), masakan tenaga liat pendukungdan banding. kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas dan kewenangsintkualifikasi, melakukan. naa, tawaran melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap yang masuk, ili dia barang jasa, menyimpan dokumen asli pemilihan penyu daan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengacau barang jasa kepada pa kpa. dimaksud pada selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana pk: dalam hal diperlukan kelompok kerja ulp dapat mengusulkan kepada perubahan hps, dan atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. dal (l) huruf staf pendukung sebagaimana dimaksud dalam kabupaten berasal dari pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah abu sintangkepegawaian dan keuangan bagian pertama kepegawaian kepala ulp dan anggota pokja ulp sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufaga huruf dapat dikecualikan untuk kepala ulphana dilaksanakan oleh tim penilai. ara dimaksud pada terdiri atas sekretaris air ncoglawas2n sintang tenaga 2merah dan lasgektur kabupaten jan dimana asi! seleksi yang dil dimaksud dalam laksanakan oleh tim ten bot |
song provinsi kalimantan barat salinan peraturan bupati ketapang nomor:upati ketapang, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan penyempurnaan administrasi aparatur negara khususnya bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi dan guna memelihara dan menjamin keselamatan bahan pustaka, arsip dan dokumentasi daerah serta meningkatkan penyelenggaraan administrasi bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja: bahwatelah ditetapkan dengan peraturan bupati ketapang nomor tahun bahwa terdapat beberapa perubahan dan pencabutan undang undang peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang berhubungan dengan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, maka peraturan bupati nomor tahun perlu diubah untuk disesuaikan kembali,:.standarisasi alat kelengkapan kearsipan: keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor kep m pan tentang jabatan fungsional arsiparis dan angka kreditnya: keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor kep m.pan tentang perubahan atas: keputusketapangfungsi, rincian tugas dan tata kerja kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasiab ketentuan umumisimpan selama jangka waktu tertentuan.an undangan yang berlaku berada pada lingkungan kerja yang memilki resiko tinggi. bab tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja kepada pustakawan dan arsiparis dilingkungan pemerintah kabupaten ketapang serta pegawai kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi kabupaten ketapang diberikan tambahan penghasilan. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diberikan setiap dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ketapang. khusus kepada para pustakawan dan arsiparis yang berada diluar lingkungan kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi kabupaten ketapang, dapat dibebankan kepada mata anggaran pada unit kerja dinas instansi masing masingperpustakaan, arsip dan dokumentasi.d henrique salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum sabina race4 kab. ketapang, ly. rad ade sh, #kambing tap np lampiran peraturan bupati kabupaten ketapang nomor tahun tentangannya tunjangan jabatan daerah orang bulan kepala kantor rp. kasubbag tata usaha rp. kasi perpustakaan rp. kasi kearsipan rp. kasi dokumentasi rp. pustakawan dan arsiparis pada kantor dinas dan sekretariat rp. daerah staf pengelola arsip pada kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi kabupaten rp. ketapang bupati ketapang, ttd. salinan sesuai dengan aslinya henrique kepala bagian hukum skb han daerah kab. ketapang, edi rap 'aisyah, sh, #umbi pan bina nep #ogan komering ulu selatan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kantor layanan pengadaan barang jasa kabupaten yang selanjutnya sebut klp adalah kantor layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten ogan komering ulu selatan, kepala kantor adalah kepala kantor layanan pengadaan barang jasa kabupaten ogan komering ulu selapengguna apbn apbpejabat pengadaan adalah pegawai lingkungan pemerintah kabupaten ogan komering ulu selatan yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa yang melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan purchasianggaran,nya, jasa kontrukorainware, jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemamp, kelompok kerja pengadaan yang selanjutnya disebut pokja adalah panitia pengadaan barang jasa yang melaksanakan pemilihan penyedia barang jhukum 2gkadstruktur organisasikepala upt sub bagian tata usaha jabatan pelaksana jabatan fungsional pj. andi bak uniunit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat upt adalahupt adalah kepalpelaksana adalah kelompok jabatan pelaksanpembentukan dan kedudukan dengan peraturan bupati ini, dibentuk upt balai mekanisasi pertanian, kelas pada dinas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebuyang menyangkut pelayanan teknis mekanisasi pertanian yang menjadi tanggungjawabnya. kepala upt dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis fungsional dan atau teknis operasional pelaksanaan pelayanan mekanisasi pertanian, pembinaan dan pengawasan kegiatan tenaga fungsional dan atau operasional sesuai dengan bidang tugasnya, cc. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsinya tingkat kecamatan, pelaksanaan pelayanan teknis fungsional dan atauteknis operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, pelaksanaan urusan tata usaha administrasi upt:yiapkan dan merumuskan kebijakan teknis pelayanan pelaksana penyuluhan pertanian, cc. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pelayanan pelaksana penyuluhan pertanian, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan upt, melaksanakan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui sosialisasi, bimbingan teknik pendidikan dan latihan terhadap kelompok tani:u balai mekanisasi pertanipt ktp harun diundangkan watampone pada tanggal mei reta daerah kabupaten bone, eta, pap itu ek) surya:darma 'be rita daerah kabupaten bone tahun nomor |
pan bupati trenggalek salinnu tusukan: menetapkan peraturan bupative rendah (sampai dengan dpliaya pekerjaan konstruksibiaya pekerjaan konstruksi kebutuhan pemerintah kabupaten trenggalek tahun anggaran danliputi: biaya pemeliharaan dan analisis biaya konstruksi khusus bidang kebinamargaan untuk dataran rendah: biaya pemeliharaan dan analisis biaya konstruksi khusus bidang kebinamargaan untuk dataran tinggi: biaya pemeliharaan dan analisis biaya konstruksi khusus bidang pengairan untuk dataran rendah, biaya pemeliharaan dan analisis biaya konstruksi khusus bidang pengairan untuk dataran tinggi: upah dan bahan bidang perumahan dan permukiman, dan analisis biaya konstruksi khusus bidang perumahan dan permukiman. babmerupakan batas tertinggi dan belum termasuk pajak, namun dalam pelaksanaannya harus menggunakan harga terendah dan layak serta sesuai dengan kenyataanaturan perundang undangan dan memperhatikan keadaansudah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan dan perkembaepalberupa mandat dari bupati kepada kantor perizinan dan penanaman modal dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah mengatur penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang: jenis perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan, dan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab. babmeliputi: jenis perizinan, terdiri dari: bidang pendidikan yaitu izin penyelenggaraan kursus, bidang kesehatan: izin apotik, izin toko obat: izin praktek bidan, izin kerja bidan, dan izin penyelenggaraan optikal. surat terdaftar pengobat tradisional, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang: izin pemanfaatan ruang, izin mendirikan bangunan imb): izin usaha jasa konstruksi ijuk): dan kartu penanggung jawab teknik badan usaha kartu pjt bu). bidang tenaga kerja: izin pendaftaran lembaga pelatihan kerja: izin penampungan calon tenaga kerja indonesia: dan izin rekrut tenaga kerja indonesia. bidang pertanahan yaitu izin lokasi. bidang lingkungan hidup yaitu izin gangguan finder ordonnantie ho): bidang perhubungan: izin trayek: dan izin usaha angkutandan izin kantor perwakilan perusahaan asing paa). bidang pariwisata: tanda daftar usaha pariwisata tiup): izin pementasan hiburan keramaian undian dan sejenisnya, dan izin pemasangan reklame. bidang pertanian: zin usaha pertanian izin mendirikan perusahaan penggilingan padi (fuller): izin usaha perikanan: izin usaha peternakan, izin pembudidayaan sarang burung: izin rumah potong hewan rph): dan izin usaha tempat pemotongan hewan. bidang perdagangan izin usaha perdagangan, dan tanda daftar perusahaan tdp). bidang perindustrian: tanda daftar industri tdi): izin usaha industri iu): izin usaha ketenagalistrikan kepentingan umum buku): zin usaha ketenagalistrikan kepentingan sendiri teks): izin usaha penunjang tenaga listrik: izin gudang hendak, kartu izin meledakkan, dan tanda daftar gudang tdg). jenis nonperizinan yang dilimpahkan, terdiri dariatau badan untuk penanaman modal bidang bidang usaha tertentu dan atau daerah daerah tertentu, angka pengenal importir produsen api p): angka pengenal importir umum api u), rencana penggunaan tenaga kerja asing rata): rekomendasi visa untuk pekerja (ta. dan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing ita)tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab bagian kesatu tugas ppm bertugas: menyusun rencana kerja dan anggaran pelayanan perizinan, menerima permohonan, meneliti kelengkapan persyaratan, dan memproses dan menyampaikan perizinan dan nonperizinan. bagian kedua hak ppm berhak: menandatangani surat perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam atas nama bupati,skpd teknis berkaitan dengan perizinan dan nonperizinan. bagian ketiga kewajiban ppmempatkan pelaksana yang kompeten: menyediakan sarana prasarana dan atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim : berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang undangan yang terkait dengan penyelenjawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggaraannangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan, memungut dan menyetor retribusi perizinan, dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap bulan kepada bupati dan temuannya disampaikan kepada skpd terkait. bagian keempat tanggungjawab kepala ppm bertanggungd operasional dan prosedur: bab ketentuan lain lain jenis jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada ppm, kepada skpdvperizinan dan nonperizinan yang masih diproses oleh skpd terkait tetap diproses sampai dengan diterbitkannya izin. ppm memproses perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf a), huruf dan huruf c), angka huruf dan huruf angka huruf e), angka huruf c), huruf d), huruf dan huruf f), angka huruf c), huruf d), huruf e), huruf f), huruf dan huruf dan huruf angka sampai dengan angka mulaiberita derah kabupaten trenggalek tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlakusekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten jepara,gian pertama kedudukan badan pengelolaan keuangan dan aset, sekretariat,bidang anggaran, membawahi sub bidang perencanaan dan penyusunan anggaran daerah, sub bidang pelaksanaan dan pengendalian anggaran daerah. bidang perbendaharaan dan kas daerah, membawahi sub bidang perbendaharaan, sub bidang kas daerah, sub bidang verifikasi, bidang akuntansi dan aset, membawahupt kelompok jabatan fungsional. bagn aset daerah,pengelolaan keuangan dan aset daerah daerahkedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan fungsinya. paragraf kepala kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah daerah,mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badanrindustrian dan perdagangapengelolaan keuangan dan aset daerah, mengkoordinasikan dan penyusunan rencana dan program kerja lingkungan badan pengelolaan keuangan dan asetngelolaan keuangan dan aset daerah, mengkoordinasikan dan penyusunan peraturan perundang undangan lingkungan badan pengelolaan keuangan dan asetngelolaan keuangan dan asetugas tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinyaserta pelaporanbadanbidang pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan, penilaian, pengembangan, penyuluhan pendapatan, pemantauan, pengkajian, penetapan, penagihan, pengolahan pajak dan retribusi daerah, penyelesaian sengketa pajak serta pengelolaan sumber pendapatan dana transfer daerah. bidang pendapatdan rencana pendapatan daerah seta melaksanakan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan, penyusunan kebijakan tehnis bidang pendapatan daerah, cc. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah, pelaksanaan intensifikasi dan pajak ekstensifikasi sumber pungutan pajak daerah, pendapatan non pajak dan pendapatan daerah lainnya mengkoordinasikan, penerbitan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah, penetapan pajak dan retribusi daerah, pelaksanaan penagihan pemeriksaan, pengawasan dan pelaporan serta penyelesaian sengketa pajak daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemungutan pendapatan daerah, mengkoordinasikan pemungutan, pembayaran pajak dari wajib pajak dan mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan setoran kepada yang berwenang, il. pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pungutan pajak daerah dan penerimaan non pajak serta pendapatan daerah lainnya dana transfer daerah,ndapatan. sub bidang pendataan penetapan dan pelaporan pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, penyuluhan, pendaftaran, pendataan, penilaian, pengolah data dan informasi, penetapan, dan pelaporan serta membantu penyuluhan dan pendataan pajak provinsi dan pajak pusat. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang pendataan penetapan dan pelaporan pajak mempunyai fungsi pelaksanaan, pelayanan dan penyuluhan perpajakan daerah, pengelolaan pengaduan wajib pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan, pemutakhiran data dan informasi perpajakan, pengelolaan data, pengamatan potensi pajak daerah dan penyajian informasi perpajakan dan perekaman, perhitungan dan penataan pajak daerah dan denda atas keterlambatan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku, pendataan dan penilaian atas subyek dan obyek pajak daerah, pelaksanaan kebijakan serta teknis pengawasan pajak daerah dan penyelesaian sengketa pajak dan pelaporan pengawasan pajak daerah dan penyelesaian sengketa pajak membantu pengelolaan pajak propinsi dan pusat dalam hal penyuluhan, pendaftaran dan pendataan, pembuatan kartu data untuk setiap jenis obyek dan subyek pajak daerah penyusunan potensi pajak daerah sebagai sebagai bahan estimasi potensi pajak daerah dan menetapkan rencana pendapatan pajak daerah, melakukan kegiatan pendataan wajib pajak daerah baru sebagai dasar penyusunan potensi pendapatan pajak daerahngawasan dan penyelesaian sengketa pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan, pemeriksaan, pengawasan dan membantu penagihan pajak propinsi pusat daerah untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang penagihan, pelaporan pajak dan penjelasan sengketa pajak mempunyai fungsi penagihan pajak aktif dan yang telah melalui masa jatuh tempo dan proses pemberian surat teguran dan surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengajuan surat penetapan pelelangan kepada kantor lelang negara penundaan dan angsuran tunggakan pajak cc. pengusulan penghapusan piutang pajak pemeriksaan atas pembayaran pajak daerah yang dihitung dan dibayar sendiri oleh wajib pajak penginventarisasian data data sengketa pajak daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku secara periodik. pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan pajak daerah dan penyelesaian sengketa pajak penginventarisasian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pajak daerah dan penyelesaian sengketa pajak daerah. pelaksanaan pengawasan kegiatan pemungutan pajak daerah mengkoordinasikan usaha pemecahan masalah dalam kegiatan pengawasan dan penyelesaian sengketa pajak daerah, j . penyiapan dan pembuatan laporan kinerja, membantu pengelolaan pajak provinsi dan pusat dalam hal penagihan dan pelaporanlaporan retribusi dana transfer mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan, penetapan, pelaporan, penagihan, penyuluhan dan penyelesaian keberatan kerugian retribusi daerah serta pendapatan lain lain untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang pelaporan retribusi dana transfer mempunyai fungsi pendaftaran dan pendataan wajib retribusi daerah, penyelesaian keberatan, pembetulan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi dan proses banding atas pengajuan wajib retribusi daerah, penyiapan dan pembuatan laporan kinerja, penetapan dan penagihan retribusi daerah, serta pengumpulan dan pengelolaan data obyek retribusi dan sumber pendapatan lain lain penyuluhan dan pelayanan kepada wajib retribusi daerah, pengolah data dan pengamatan potensi retribusi daerah pelaksanaan tugas tugas lain yang ditugaskan kepala bidang pendapatan sesuai tugas dan fungsinyastruktur organisasig!upt adalah kepalpelaksana kawasan pembibitan dan penyuluhan peternakbalai pelaksana kawasan pembibitan dan penyuluhan peternakan mempunyai tugasmemimpin, melakukan koordinasi dan memberikan pembinaan pengelolaan upt balai pelaksana kawasan pembibitan dan penyuluhan peternakan, kepala upt balai pelaksana kawasan pembibitan dan penyuluhan peternak, rencana kerja dan anggaran kegiatan pembibitan dan penyuluhan peternakan, melaksanakan koordinasi kegiatan pembibitan dan penyuluhan peternakan, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pembibitan dan penyuluhan peternakan, dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait kegiatan pembibitan dan penyuluhan peternakpelayanan recording ternak, melaksanakan pelayanan distribusi bibit ternak dan hijauan pakan ternak, melaksanakan pelayanan pengawasan mutu bibit ternak, melaksanakan pelayanan bimbingan teknik dan metode pembibitan ternak sesuai dengan standar mutu: il. melaksanakan pelayanan penyuluhan dan informasi serta dokumen kegiatan usaha pembibitan kawasan ternak, pelayanan peningkatan keterampilan pelaku usaha pembibijenjang jabatan struktural kepala upt adalah eselon iv.a atau jabatan pengawas dan jenjang jabatan sub bagian tata usaha adalaharipada dinas peternakutd) pada dinas peternakpeternaktapir daerah kabupaten bone, aa, pap itu ek) surya'da rma 'ber ctz daerah kabupaten bone tahun nomor |
ketentuperlu ditetapkan peraturan bupati pesawara".., tahun nomor peraturan menteri:.kanan:':nan semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah pendapatan setelah perubahan rp. belanja kanan: rp. sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan:danplt. bupati pesawaranooo aww ou |
bupati trenggalek salinan peraturan bupati trenggalek nomor tahun tentang pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencanapenyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi paska: pihak pihak yang menjadi sasaran kegiatan rekonsiliasi dan resolusi,: skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaan, rencana pembiayaan:angka: dan penyelenggara. pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam huruf angka: rencana pembiayaan: dan penyelenggara. pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka: dan mengatur kembali tugas tugas skpdangka:: volume luasan yang akan direhabilitasi, tahapan pengerjaan: besaran biaya::yskpdskpdb rekonstruksi paska bencana pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf angka:: dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundangan undangan:skpdangkacc.peraturan perundangan undangan, danangkaangkaskpdangkaskpdangka dikoordinasiangkaangkaka bencana arah yang lebih baikskpdangkaterkait dikoordinasikan oleh kepala bmemutuskan: menetapkan: peraturan bupati tentang pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi paskasatuan kerja perangkat daerah terkaitrehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah: mewujudkandan mewujudkanyang baik dan benar. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini adalahb.rehabilitasi perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf angkaangka: jaringan listrik:angka: dan bungalow). pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam huruf angka:danangkaangka |
salinan lin, sekretaris kecamatan adalah sekretaris kecamatan kabupaten jeparompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang berada kecamatan dan kelurahan, bab kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatankabupaten jepara dengan topologi meliputi kecamatan jepara kecamatan ronggo kecamatan bangsa kecamatan kembang kecamatan keling kecamatan ponorogo kecamatan kedung kecamatan satelit kecamatan pakis aji j . kecamatan pelanggan kecamatan kalinyamat il. kecamatan tahunan kecamatan welahan kecamatan mayong oo. kecamatan nalumsari kecamatan karimunjawa susunan organisasi kecamatan terdiri dari camat, sekretaris kecamatan, membawahi subbab perencanaan dan keuangan, subbabesa dan perekonomian seksi sosial dan lingkungan hidup, seksi pelayanan umum kelompok jabatan fungsionalpelaksanaan penyelenggaraan pemerintahanpelaksanmbinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan (khusus kecamatan jepara)tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya. bagian keempat sekretaris kecamatan sekretaris kecamatan adalah unsur pembantu camat bidang pembinaan administrasi,pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan menyusun program kerja dan laporan serta memberikan pelayanan teknis administratif pemerintah kecamatan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretaris kecamatan mempunyai fungsi penyusunan program kerja dan laporan kecamatan, penyiapan bahan kebijakan pimpinan, cc. pelaksanaan koordinasi secara internal lingkungan unit kerja, pengelolaan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing masing seksi, pembinaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas, pelayanan administrasi kecamatan, pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya kecamatan. sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi pelaksanaan program dan laporan kegiatan, administrasirencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi kegiatan bidang keuangan, mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja dan laporan kinerja instansi pemerintah klip): cc. penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan anggaran belanja kecamatan, pelaksanaan pengelolaan keuangan, penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban administrasi keuanganbahan kebijakan pimpinan bidang umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi bidang umum dan kepegawaian, cc. perencanaan dan pengelolaan barang dan inventaris kantor,administrasi umum dan kepegawaian bagian kelima seksi tata pemerintahan seksi tata pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, seksi tata pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada camat. seksi tata pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa dan atau kelurahan, administrasi kependudukan, pertanahan dan pembinaan politik dalam negeri. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi penyiapan bahan kebijakan pimpinan bidang pemerintahan umum dan desa dan atau kelurahan, penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa dan atau kelurahan, cc. pelaksanaantinggi dan atau lurah, perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi administrasi seksi tata pemerintahan, mengkoordinasikan penarikan pajak bumi dan bangunan, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan atau aparatur kelurahan, penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil, penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan urusan pertanahan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi bidang pemerintahan umum dan desa dan atau kelurahan, il. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya. bagian keenamketentraman dan ketertiban wilayah seksi ketentraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang kepala yanglaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda wilayah kecamatan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi penyusunan program pembinaan dan ketertiban umum, penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum cc. penyiapan bahan kebijakan pimpinan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja pelaksanaan administrasi seksi ketenteraman dan ketertibstakeholder yang berada wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang undangan wilayah kecamatan, pembinaan anggota perlindungan masyarakat lintas) desa dan atau kelurahan, pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya. bagian ketujuh seksi pemberdayaan masyarakat desa dan perekonomian seksi pemberdayaan masyarakat desa dan perekonomian adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa dan atau kelurahan dan perekonomian, seksi pemberdayaan masyarakat desa dan perekonomian dipimpin oleh seorang kepala yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada camat seksi pemberdayaan masyarakat desa dan perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa dan atau kelurahan dan perekonomian, produksi dan distribusi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pemberdayaan masyarakat desa dan perekonomian mempunyai fungsi penyusunan bahan kebijakan pimpinan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan perekonomian, penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa dan atau kelurahan cc.atau kelurahan dan kecamatan, pelaksanaan administrasi seksi pemberdayaan masyarakat desa dan perekonomian, mengkoordinasikan kegiatan dan tingkat perkembanglaksanaan tugas tugas lain yang diberikan camat sesuai tugas dan fungsinya bagian kedelapan seksi sosial dan lingkungan hidup seksi sosial dan lingkungan hidup adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan dibidang pembinaan sosial dan lingkungan hidup seksi sosial dan lingkungan hidup dipimpin oleh seorang kepala yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada camat seksi sosial dan lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat, fasilitasi bantuan sosial dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi sosial dan lingkungan hidup mempunyai fungsi penyusunan bahan kebijakan pimpinan bidang sosial dan lingkungan hidup, penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita, perlindungan anak dan olahraga, cc.koordinasikan penanganan bencana, pelaksanaan administrasi seksi sosial dan lingkungan hidup, penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup, mengkoordinasikan dan pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan keindahan k3). koordinasi pelestarian lingkungan hidup, pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya. bagian kesembilan seksi pelayanan umum seksi pelayanan umum adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan dibidang pelayanan umum seksi pelayanan umum dipimpin oleh seorang kepala yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada camat seksi pelayanan umum mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang perijinan, administrasi dan lain lain pelayanan masyarakat sesuai kewenangannya. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pelayanan umum mempunyai fungsi penyusunan bahan kebijakan pimpinan bidang pelayanan umum, penyiapan sarana dan prasarana pelayanan perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi kegiatan pelayanan kecamatan, pelaksanaankecamatan, pelaksanaan administrasi seksi pelayanan umum, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat wilayah kecamatan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat wilayah kecamatan kepada bupati penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten), pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya. bab iii kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kelurahan bagian pertama kedudukan kelurahan dipimpin oleh lurah yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada camat. bagian kedua susunan organisasi kelurahan kecamatan jepara terdiri dari kelurahan panggang kelurahan kauman kelurahan demain kelurahan bulu kelurahan jobokuto kelurahan karangkebagusan kelurahan ujung batu kelurahan lapangan kelurahan engkol kelurahan potroyudan kelurahan sarapan susunan organisasi kelurahan terdiri dari lurah: sekretaris kelurahan seksi pemerintahan, seksi ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan seksi perekonomian dan sosial. bagan susunan organistiga tugas pokok dan fungsi kelurahan lurah mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan masyarakat tingkat kelurahan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan sosial, cc. pelayanan masyarakat penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan: pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum pembinaan lembaga kemasyarakatan, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya. bagian keempat sekretaris kelurahan sekretaris kelurahan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelayanan administratif. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretaris kelurahan mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan kelurahan, mengkoordinasikan pelaporan bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan, perekonomian dan sosial, pelaksanaan tugas tugas lain yang berikan oleh lurah sesuai tugas dan fungsinya. bagian kelima seksi pemerintahan seksi pemerintahan adalah unsur pelaksanaan pemerintah keseluruhan bidang pemerintahan umum, seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada lurah. seksi pemerintahan mempunyai tugas koordinasi dan melaksanakan urusan pemerintahan umum, administrasi kependudukan, pertanahan, pembinaan politik dalam negeri. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pemerintahan mempunyai fungsi penyusunan progam dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum penyusunan progam dan pembinaan administrasi kependudukan, catatan sipil dan pertahanan cc. penyelenggaraan penarikan pajak bumi dan bangunan, penyusunan profil dan monografi kelurahan, penyusunan progam dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa penyusunan administrasi bidang pemerintahan, penyusunan progam dan pembinaan kegiatan pengamanan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai tugas dan fungsinya. bagian keenam seksi ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan seksi ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan adalah unsur pelaksanaan pemerintah kelurahan bidang pembinaan ketentraman, kebersihan dan keindahan wilayahnya seksi ketentraman, kebersihan dan keindahan pimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada lurah. seksi ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan mempunyai tugas koordinasi dan melakukan pembinaan ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan serta perlindungan masyarakat lintas). untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi kegiatan seksi ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan penyelenggaraan pembinaan ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan penyelenggaraan pembinaan lintas, koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan pelaksanaan administrasi bidang ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan, pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai tugas dan fungsinya. bagian ketujuh seksi perekonomian dan sosial seksi perekonomian dan sosial adalah unsur pelaksanaan pemerintah kelurahan bidang perekonomian dan sosial seksi perekonomian dan sosial dipimpin oleh seorang kepala yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada lurah. seksi perekonomian dan sosial mempunyai tugas koordinasi dan melaksanakan urusan perekonomian dan pembangunan, serta pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat wilayahnya. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi perekonomian dan sosial mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi kegiatan seksi perekonomian dan sosial, penyusunan progam dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga penyusunan progam dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat penyusunan progam peningkatan pendapatan masyarakat pelaksanaan administrasi bidang perekonomian dan sosial, pembinaan pembangunan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai tugas dan fungsinya. bab kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional yang terdapat pada kecamatan dan kelurahancamat atau lurah, dan beban kerja yang ada, jenis jabatan fungsional dan pembinaanndan kelurahpada kecamatan ddan kelurahpada kecamatan dan kelurahan dibantu olehbab ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian tugas kecamatan dan kelurahan diatur dengan peraturan bupati, maka peraturan bupati nomor tahun tentang penjabaran, tugas dan fungsi kecamatan kabupaten jepara lembaranparakecamatan kecamatan kabupaten jepara sekretaris kelompok jabatan fungsional sub bagian sub bagian umum keuangan seksi tata seksi seksi pemberdayaan seksi sosial seksi pelayanan ketenteraman masyarakat desa lingkungan umum pemerintahan ketertiban umum perekonomian hidup plt. bupati jepara ttd. hwan sudrajat lampiran peraturan bupati jepara nomor tahun tanggal november sekretaris seksi seksi ketenteraman, seksi ketertiban, kebersihan perekonomian pemerintahan keindahan sosialrumah potong hewan dan pasar hewan pada dinas peternakan kabupaten bone. kepala upt adalah kepala upt potong hewan dan pasar hewan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan memberikan pembinaan pengelolaan upt rumah potong hewan dan pasar hewan, kepala upt rumah potong hewan dan pasar hew kerja dan anggaran kegiatan rumah potong hewan rph) dan pasar hewan, melaksanakan koordinasi kegiatan produksi dan distribusi kegiatan rph dan pasar hewan, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan rph dan pasar hewan, dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait kegiatan rph dan pasar hewrumah potong hewan dan pasar hewan, melaksanakan pelayanan pemeriksaan post mortem sebelum pemotongan, melaksanakan pelayanan pemeriksaan ante mortem terhadap karkas, melaksanakan pelayanan sarana pemotongan, melaksanakan pelayanan penimbangan ternak, melaksanakan pelayanan pelelangan jual beli ternakfungsional dan jabatanbaris daerah kabupaten bone, eta, ita sia cah ia. surya darmstruktur organisasi unit pelaksana teknis rumah potong hewan dan pasar hewndi bak uni |
pres den republik indonesia lampiran rincian pembiayaan anggaran (dalam ribuan rupiah) .r.l .r. .l. .t. .l. .t. .t. .t. .t. .r. .t.l .r. .r. uraian jumlahpeuooo. .4r9. r. .94a.o30 .r89. .24o. .79t.19t .lo4 .34l. .oo0.ooo .ooo.ooo .ooo. .ooo .ooo.ooo. ( r l2) pres den republik indonesia lampiran rincian pembiayaan anggaran (dalam ribuan rupiah) presiden re]perekonomian dan perundang undangan, lestari uraian jumlah .t.slamic corporation for the development private sector icd) fund for agricultural development fad) development association ida) .oo4. .oo4. infrastructure investment bank aib) pinjaman pinjaman kepada badan usaha milik negara pemerintah daerah lembaga badan kepada badan usaha milik oo4.k aman kepada badan usaha milik negara pemerintah daerah lainnya l5. ooo.ooo.ooo saldo anggaran lebih |
amendemen atas protokol montreal tentang bahan bahan yang merusak lapisan ozon, digali, amendemen dalam protokol, untuk frasa: lampiran atau lampiran wajib diganti dengan: lampiran lampiran atau lampiran dalam protokol, untuk frasa: dan wajib diganti dengan: dan dan dalam dan protokol, untuk frasa: sampai dengan wajib diganti dengan: sampai dengan kalimat berikut ini wajib ditambahkan dalam bagian akhir sub protokol: setiap perjanjian tersebut dapat diperluas untuk memasukkan kewajiban terkait dengan konsumsi atau produksi sebagaimana diatur dalam dengan ketentuan bahwa total penggabungan tingkat konsumsi atau produksi terhitung dari para pihak yang bersangkutan tersebut tidak melebihi batas yang dipersyaratkan dalam j. dalam sub protokol, setelah penggunaan kedua kata: "seharusnya," wajib dihapus: "dan" sub (ii) protokol wajib disesuaikan urutannya menjadi sub (iii). kalimat berikut wajib ditambahkan dalam protokol sebagai sub (ii) setelah sub penyesuaian penyesuaian terhadap nilai potensi pemanasan global yang ditentukan dalam kelompok pada lampiran lampiran dan lampiran harus dibuat dan, jika demikian, disesuaikan sebagaimana seharusnya, dan" berikut wajib disisipkan setelah protokol: hidrofluorokarbon setiap pihakyangwajib memastikan bahwa,etiapampai dengan ini akan berlaku sepanjang para pihak memutuskan untuk mengizinkan tingkat produksi atau konsumsi yang diperlukan untuk memenuhi penggunaan yang disetujui oleh para pihak sebagai penggunaan yang dikecualikan. setiap pihak yang memproduksi bahan bahan dalam lampiran kelompok atauemisi dari bahan bahan dalam lampiran kelompok ii, yang dihasilkan dari setiap fasilitas produksi yang menghasilkan bahan bahan dalam lampiran kelompok atau lampiran dimusnahkan sepanjang dapat dipraktikan menggunakan teknologi yang disetujui oleh para pihak dalam periode dua belas bulan yang sama. setiap pihak wajib memastikan bahwa setiap pemusnahan bahan bahan dalam lampiran kelompok ii, yang dihasilkan oleh fasilitas yang memproduksi bahan bahan dalam lampiran kelompok atau lampiran wajib dilakukan hanya dengan teknologi yang disetujui oleh para pihak. pendahuluan untuk protokol ini harus diganti sebagai berikut: untuk maksud sampai dengan dan setiap pihak wajib, untuk setiap kelompok bahan dalam lampiran lampiran lampiran lampiran atau lampiran menentukan tingkat terhitung dari: untuk titik koma terakhir dalam sub protokol wajib diganti menjadi: "kecuali sebagaimana ditentukan dalam teks berikut wajib ditambahkan bagian akhir protokol: dan (d) emisi dari bahan bahan dalam lampiran kelompok ii, yang dihasilkan setiap fasilitas yang menghasilkan bahan bahan dalam lampiran kelompok atau lampiran dengan memasukkan, antara lain, jumlah yang diisikan dari kebocoran peralatan, ventilasi proses dan perangkat pemusnahan, tetapi tidak termasuk jumlah yang ditangkap untuk penggunaan, pemusnahan atau penyimpanan. saat menghitung tingkat produksi, konsumsi, impor, ekspor dan emisi dari bahan bahan dalam lampiran dan lampiran kelompok dinyatakan dalam setara co , untuk maksud bis) dan masing masing pihak harus menggunakan nilai potensi pemanasan global dari bahan bahan tersebut yang ditentukan dalam kelompok pada lampiran lampiran dan lampiran fimpor bahan bahan yang dikendalikan dalam lampiran dari setiap negara yang bukan pihak pada protokol iniekspor bahan bahan yang dikendalikan dalam lampiran setiap negara yang bukan pihak pada protokol ini. dan dalam dan protokol, untuk frasa: lampiran lampiran lampiran dan lampiran wajib diganti dengan: lampiran lampiran lampiran lampiran dan lampiran dalam protokol, untuk frasa: sampai dengan wajib diganti dengan: sampai dengan berikut wajib disisipkan setelah protokol: bis. setiap pihak wajib, mulai januari atau dalam waktu tiga bulan sejak tanggal berlakunya ini, manapun yang terakhir, menetapkan dan menerapkan sistem lisensi impor dan ekspor untuk bahan bahan yang dikendalikan dalam lampiran baik yang baru, bekas, didaur ulang dan direklamasi. setiap pihak yang termasuk dalam ketentuan yang memutuskan untuk tidak dalam posisi untuk menetapkan dan menerapkan sistem tersebut pada januari dapat menunda sampai dengan januari dalam protokol, untuk kata: wajib diganti dengan: dalam dan protokol, untuk frasa: wajib diganti dengan: dan dalam protokol, sebelum frasa: setiap tindakan pengendalian wajib disisipkan dengan: dengan berikut harus disisipkan setelah ter) protokol: gua (a) setiapd4) persen gi) persen gii) persen (iv) persen (v) dan sesudahnya: persen (bhingga persen gi) hingga persen (ii) hingga persen gv) hingga persen (v) dan sesudahnya: persen (c) setiapd) memperhatikan sub (c) atas, para pihak dapat memutuskan bahwa suatue) setiap g) sub sampai dengan sub dari ini akan berlaku untuk tingkat produksi dan konsumsi terhitung sepanjang pengecualian terhadap suhu lingkungan yang tinggi (high ambient temperature) berlaku berdasarkan kriteria yang diputuskan oleh para pihak. dalam protokol, untuk frasa: sampai dengan wajib diganti dengan: sampai dengan dan ter) baris berikut wajib disisipkan setelah baris yang berbunyi dalam lampiran untuk tahun dalam protokol: dalam lampiran untuk tahun sampai dengan kecuali untuk para pihak yang termasuk dalam ketentuan harus menyediakan data tersebut untuk tahun sampai dengan tetapi untuk para pihak yang termasuk dalam ketentuan yang memenuhi ketentuan gua) sub sampai dengan sub harus menyediakan data tersebut untuk tahun sampai dengan dalam dan protokol, untuk frasa: dan wajib diganti dengan: c, dan berikut wajib ditambahkan protokol setelah bis): ter. setiap pihak wajib menyediakan data statistik tentang emisi tahunannya untuk bahan bahan yang dikendalikan dalam lampiran kelompok ii, untuk setiap fasilitas sebagaimana diatur dalam sub dari protokol ini kepada sekretariat. dalam setelah frasa: data statistik tentang dan menyediakan data tentang wajib ditambahkan dengan: produksi, dalam protokol, untuk frasa: dan wajib diganti dengan: dan kalimat berikut wajib disisipkan pada akhir protokol: apabila suatu pihak yang termasuk dalam ketentuan memilih untuk memanfaatkan pendanaan dari mekanisme keuangan lain yang dapat mengakibatkan terpenuhinya setiap bagian dari biaya tambahan yang disepakati, maka bagian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme keuangan sesuai ketentuan dalam protokol ini." dalam protokol, untuk frasa: sampai dengan wajib diganti dengan: sampai dengan lampiran tabel berikut wajib menggantikan tabel lampiran kelompok pada protokol: perusak ozon pemanasan global tahun kelompok1 c2f3c13 ((cfc oo (c2f5sc1 oiccfechmi5) lampiran dan lampiran tabel berikut wajib menggantikan tabel lampiran kelompok pada protokol: kelompok nama bahan jumlah isomer nilai potensi nilai potensi ozon global tahun": kelompok1 h2rcl o o jo|acre3) c2hfc4 o|(cpc |c2hf2c3 |mcfc (chi2cf3 |@m crc o |o00 c2hf4 | ) cpfc chfcicp3 (cpc 124p# |c2h2fc3 mcfc |c2h2f2c1i2 (cpc |c2h2f3c1 (mhc i33) |c2h3fci2 (cpc mia 141b)## |c2h3f2c1 (cpc ch3cf2ci1 (cfc ema c2hari o o|mcfc i5) (c3ffci6 )| (cpc221) |c3hf2ci5 |(cpc kelompok nama bahan jumlah isomer nilai potensi nilai potensi ozon global tahun": c3hf3c4 (cpc (c3hf4c13 cfc (c3hf5c12 (cpfc manga 225ca)"" maa mana 225cb)" (c3hf6c1 ) | (cfc (c3h2fc15 cpfc |c3h2f2c14 |(cfc |c3h2f3c13 |(crc |c3h2f4c12 (cpc |c3h2sci cfc (c3h3fc4 )o| cpc |c3h3f2ci3 |(cfc |c3h3f3ci2 (cpc |c3h3f4ci (cpc (c3h4fc3 oo ) |c3 f2c1i2 |(cpfc t6| |c3haf3ci )o| cpfc (c3suci2 cfc (c3h5f2c1 (cfc (c3gfci o o|cpc27) jika kisaran nilai potensi perusak ozon odp) terindikasi, nilai tertinggi dalam rentang tersebut harus digunakan untuk tujuan protokol. odp yang terdaftar sebagai nilai tunggal telah ditentukan dari perhitungan berdasarkan pengukuran laboratorium. nilai yang terdaftar sebagai rentang didasarkan pada perkiraan dan kurang pasti. kisaran tersebut berkaitan dengan kelompok isomer. nilai atas adalah perkiraan odp dari isomer dengan odp tertinggi, dan nilai yang lebih rendah adalah perkiraan odp dari isomer dengan odp terendah. mengidentifikasi bahan bahan yang paling layak secara komersial dengan nilai nilai odp yang terdaftar untuk digunakan untuk tujuan protokol. untuk bahan bahan yang tidak terindikasi nilai potensi pemanasan global gwp), nilai rujukan akan berlaku sampai dengan nilai gwp ditambahkan melalui prosedur yang terdapat dalam (ii). lampiran berikut harus ditambahkan setelah lampiran pada protokol montreal: lampiran bahan bahan yang dikendalikan global tahun kelompok1 kelompok nama bahan kimia potensi pemanasan sek ema batan ama telat tertahan: kelompok ii: keterkaitan dengan amendemen tidak ada negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang dapat menyerahkan suatu instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau aksesi terhadap amendemen ini kecuali jika negara atau organisasi tersebut sebelumnya, atau secara simultan, telah menyerahkan instrumen serupa terhadap amendemen yang diadopsi pada pertemuan para pihak ke beijing, desember iii: keterkaitan dengan konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa bangsa mengenai perubahan iklim dan protokol kyoto amendemen ini tidak dimaksudkan untuk mengecualikan hidrofluorokarbon dari ruang lingkup komitmen dalam dan dari konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa bangsa mengenai perubahan iklim atau dalam dan dari protokol kyoto. iv: pemberlakuan kecuali sebagaimana disebutkan dalam bawah ini, amendemen ini wajib mulai berlaku pada tanggal januari dengan syarat sekurang kurangnya duaperubahan terhadap protokol ini, pengendalian perdagangan dengan negara negara non pihak, sebagaimana diatur dalam dari amendemen ini wajib mulai berlaku pada tanggal januari dengan syarat bahwa sekurang kurangnya tujuhuntuk maksud dan setiap instrumen tersebut yang diserahkan oleh suatu organisasi integrasi ekonomi regional wajib tidak dihitung sebagai tambahan pada instrumen yang diserahkan oleh negara negara anggota pada organisasi tersebut. setelah pemberlakuan amendemen ini, sebagaimana diatur dalam dan wajib mulai berlaku bagi setiap pihak lain pada protokol pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan. penerapan sementara setiap pihak, pada saat kapan pun sebelum amendemen ini berlaku untuknya, dapat menyatakan untuk menerapkan sementara ketentuan tindakan tindakan pengendalian sebagaimana diatur dalam dan memenuhi ketentuan pelaporan pada selama menunggu pemberlakuan tersebut. |
mran mengingat . d9a), nomor . presiden republik indonesia nomor tahun lembaran negara republik indonesia tahun nomor a),angka huruf angka dihapus sehingga angka huruf berbunyi sebagai berikut: badan terdiri atas:angka terdiri atas paling banyak (lima) bagian,ai pusat . sin presiden republik indonesiadihapus. peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar . ken hi bidang politik, hukum dan keamanan, (s san bagriset, teknologi, dan pendidikan tinggriset, teknologi, dan pendidikan tinggi. bab . presiden republik indonesia . presiden republik indonesia,nyiapan, pelaksanaan administrasi direktorat jenderal penguatan riset dan pengembanguatan inovasi direktorat jenderal. presiden republik indonesia,cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penguatan inovasi, pelaksanaan administrasi direktorat jenderal penguatan inovasidangian kesepuluh jabatan fungsional lingkungan kementerian i secara berkala atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan. kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggriset, teknologi, dan pendidikan tinggi. . presiden republik indonesia setiap unsur lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggriset, teknologi, dan pendidikan tingriset, teknologi, dan pendidikan tinggriset, teknologi, driset dan teknologi, dan direktur jenderal pendidikan tinggi kementerian pendidikan dan kebudayabab . presiden republik indonesia bab organisasi bagian kesatustaf ahli bidang relevansi dan produktivitas, cc., pengawasan dan pengendalian bidang pembelajaran dan kemahasiswaan, pelaksanaan . presiden republik indonesiaempat,pelaksanaan pembangunan dan fasilitasi kawasan sains dan teknologi kawasan politeknik, perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan, perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi,, dan teknologi, perumusan . presiden republik indonesia perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya pendidikan tinggi, cc.,riset dan pengembangan. |
salinan pres ide regu dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi lingkungan sekretariat jenderal lembaga perlindungan saksi dan korban, maka dalam upaya peningkatan kinerja pegawai lingkungan sekretariat jenderal lembaga perlindungan saksi dan korban, perlu diberikan tunjangan kinerja;merintahan. menduduki jabatan pegawai. presiden regu baik indonesia pegawai lingkungan sekretariat jenderal lembaga perlindungan saksi dan korban adalah nslembaga perlindungan saksi dan korban. pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada adalah pegawai yang diangkat padalembaga perlindungan saksi dan korblembaga perlindungan saksi dan korban yang tidak mempunyai jabatan tertentu; pegawai lingkungan sekretariat jenderal lembaga perlindungan saksi dan korban yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; pegawai presiden regu baik indonesia pegawai lingkungan sekretariat jenderal l,lembaga perlindungan saksi dan korbsekretariat bendera l lembaga perlindungan saksi dan korban yang diperbantukan dipekerjakan pada badan instansi lain luar lingkungan sekretariat jenderal lembaga perlindungan saksi dan korban; dan pegawai lingkungan sekretariat jenderal lembaga perlindungan saksi dan korblembaga perlindungan saksi dan korban yang tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada (l) diatur dengan peraturan sekretaris jenderal lembaga perlindungan saksi dan korbanelik indonesia tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam dibayarditetapkan oleh sekretaris jenderal l,lembaga perlindungan saksi dan korbsebagaimana dimaksud pada kelas jabatan ditetapkan oleh sekretaris jenderal lembaga perlindungan saksi dan korbregu baik indonesia dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendahagi.lembaga perlindungan saksi dan korblembaga perlindungan saksi dan korban{iplembaga perlindungan saksi dan korblingkungan sekretariat jenderal lembaga perlindungan saksi dan korban sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan sekretaris jenderal lembaga perlindungan saksi dan korbdalam ha1 sekretaris jenderal lembaga perlindungan saksi dan korban belum diangkat, aturan teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urban bidang kesekretariattunjangan kinerja pegawai lingkungan sekretariat jenderal lembaga perlindungan saksi dan korb.l4. rp. rp. .ooo,oo rp. l7. rp. presiden republik indonesia, asiste dan anggota badan peningkatan pei{selenggarakan stem pei{sediaan air nulenggaraan sistem penyediaan air minum, perlu diberikan honorarium bagi ketua dan anggota badan peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hum perlu menetapkan peraturan presiden tentang honorarium bagi ketua dan anggota badan peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minoa6l presiden republik indonesia memutuskan peraturan presiden tentang honorarium bagi ketua dan anggota badan peningkatan pei\tyelenggaraan sistem penyediaan minum. honorarium bagi ketua dan anggota badan peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, yang selanjutnya disebut honorarium adalah hak keuangan yang diberikan kepada ketua dan anggota badan peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang diangkat dan ditugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketua dan anggota badan peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum diberikan honorarium setiap bulan dan fasilitas lain. besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam yaitu: ketua, sebesar rp30. (tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan anggota, sebesar rp25. (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah). honorarium sebagaimana dimaksud pada belum termasuk pajak penghasilan. . presiden republik indonesia ketua dan anggota badan peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum diberikan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam berupa fasilitas perjalanan dinas. fasilitas perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada (l) diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: ketua, setara dengan fasilitas perjalanan dinas pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon i.b.; dan anggota, setara dengan fasilitas perjalanan dinas pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon ii.a., lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum. honorarium sebagaimana dimaksud dalam diberikan terhitung sejak diangkat dilantikside l'lyiaran publik radio republik indonesia, perlu menggantiqyiaran publik radioyiaran publik radioyiaran publik radio republikembaga penyiaran publik radio republik indonesia yang tidak mempunyai jabatan tertentu; pegawai lingkungan lembaga penyiaran publik radio republik indonesia yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; pegawai lingkungan lembaga penyiaran publik radioyiaran publik radio republik indonesiayiaran publik radiodiberikan terhitung mulai burdirektur utama lembaga penyiaran publik radio republik indonesia menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan lingkungan lembaga penyiaran publik radio republikyiaran publik radio republik indonesia ditetapkan oleh direktur utama lembaga penyiaran publik radio republiklembaga penyiaran publik radioyiaran publik radio republikdirektur utama lembaga penyiaran publik radio republik indonesampai dengan diatur dengan peraturan direktur utama lembaga penyiaran publik radiohukum dan undangan, ttd.perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional analis(tembakperkebunrayaan. dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan tunjangan jabatan fungsional analis perkebunrayaan, yang selanjutnya disebut tunjangan analis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 2diberikan t\jangan analis perkebunrayaan setiap bulan. besaran t\jangan analisperkebunrayaanana1ismoo ttd.tunjangan jabatan fungsional analis perkebunrayaan jabatan fungsional besaran tunjangan jenjang jabatan fungsional keahlian analis perkebunrayaan ahli madya rp1. analis perkebunrayaan ahli muda rp1. o0. ,0o analis perkebunraya,. dengan peraturan presiden ini, institut agama islam negeri walisongo semarang diubah menjadi universitas islam negeri walisongo semarang. universitas islam negeri walisongo semaranguniversitas islam negeri walisongo semaruniversitas islam negeri walisongo semarangwalisongo semarawalisongo semarang dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban universitas islam negeri walisongo semarang, dan semua mahasiswa dari institut agama islam negeri walisongo semarang dialihkan menjadi mahasiswa universitas islam negeri walisongo semarangwalisongo semarinstitut agama islam negeri walisongo semarpreset]trn epijhukum dan hak asasi manusia, perlu menyesuaikan peraturan presiden nomor tahun ol4 tentang tunjangan kinerja pegawaikinerja pegawai lingkungan kementerian hukum dan hak asasiolhukum dan hak asasi manusiahukum danhukum dan hak asasi manusia yang tidak mempunyai jabatan tertentu; pegawai lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusiahukum danhukum dan hak asasi manuhukum danmenteri hukum dan hak asasi manuhukum dan hak asasi manusiahukum dan hak asasi manusia yang mengepalai dan memimpin kementerian hukum dan hak asasi manusihukum dan hak asasi manusia. tunjangan kinerja bagi menteri hukum dan hak asasi manusihukum dan hak asasi manusihukum danhukum dan hak asasi manuhukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan menteri hukum dan\tunjangan kinerja pegawai lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manukelas jabatan tunjangan kinerja per kelas jabatan rp. o00, rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. oo,oo rp. oo,oo rp. 8p. t2. rp. rp. rp. rp. rp. o,oo t7, rp. asisten roti |
presiden republik indonesia lampiran peraturan presiden nomor tahun tentang penetapan daerah tertinggal tahun daftar daerah tertinggal tahun melawan mama mama |sumaterabarat kepulauan mentawai ' |sumaterabarat ' '|(pasaman barat |sumatera selatan |musiklawas . presiden republik indonesia d mol mom mma sulawesi tengah toli tol |sulawesitengah ' ' morowaliutara sulawesi tenggara |(konawe sulawesi tenggara ' |bombana . presiden republik indonesia mol mom mma |8o |maluku |serambagianbarat |malukuutara halmahera selatan |malukuutara (pulau taliabu |papuabarat telukwondama |papuabarat (maybrat (papua jayawijaya |papua (nabire . fusi she presiden republik indonesia xo. kode kab provinsi kabupatb7: surat indrijarso |
"*a$il salinan menimbang mengingat i ]elautan dan perikanan7lautan dan perielautan dan peri;elautan dan perikmenterian kelautan dan perikelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam diberikan terhitung murai bur[publik indonesia\ menteri kelautan dan perikanan yang mengepalai dan memimpin kementerian kelautan dan perikelautan dan perikanan. t\jangan kinerja bagi menteri kelautan dan perikelautan dan perikelautan dan periresiden republik indonesia,alautan dan perielautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan menteri kelautan dan periol\,,. l 54i!13l tahun tentang tunjangan kinerja pegawai lingkungan kementerian kelautan dan perikanan tunjangan kinerja pegawai lingkungan kementerian kelautan dancana79.2oo,oo rp. l2. rp. rp. rp. l7. rp. rp. rp. o8.25o,oo rp. u4lengan, |
presiden publik ii{doem pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicapai kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, perlu mengganti peraturan presi6n nomor tahun tentang t\jangan kinerja pegawakementerian riset, teknologi, dan pendidikan ting.rg.r, den republik indonesia;;; pegawai. pres dan pegawai lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi yang menjadiriset, teknologi, dan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam diberikan terhitung mulai bulan april oi8riset, teknologi, dan pendidikan tinggi yang mengepalai dan memimpin kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi diberikan tunjangan kinerja sebesar i5o% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. tunjangan kinerja bagi menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada diberikan terhitung mulai bulan januari 7. pres ideriset, teknologi, dan pendidikan tinggi menetapkditetapkan oleh menteri riset, teknologi, dan pendidikan tingtuna , teknologi, dan pendidikan tingriset, teknologi, dan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan ting)'79lide republik indonesia tunjangan kinerja pegawai lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tingo0, rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. ooo,oo rp. o2.ooo,oo rp. t4. rp. rp. ooo,oo rp. t7. rp. hukum dan |
esa presiden republik indonesia peraturan presiden republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presidedan mengelola museumdan pengelolaan museum kepresidenan republik indonesia balai kirian dan pengelolaan museum kepresidenan republik indonesia balai kiri istana bogor. . presiden republik indonesia dengan peraturan presiden ini didirikan museum kepresidenan republik indonesia balai kiri yang selanjutnya dalam peraturan presiden ini disebut museum kepresidenan. museum kepresidenan sebagaimana dimaksud dalam terletak lingkungan istana kepresidenan bogor. pengelolaan museum kepresidenan meliputi: pengembangan, pemanfaatan, dan cc. pemeliharaan. pengelolaan museum kepresidenbudayaan. pengembangan pembangunan fisik museum kepresidenan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum. pengembangan pengadaan koleksi museum kepresidenan dilakukan oleh: menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, perpustakaan. presiden republik indonesia perpustakaan nasional, dan pihak lain, baik instansi pemerintah maupun masyarakat yang dipandang perlu. dalam rangka pengembangan museum kepresidenan, dapat dilakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat, baik dari dalam negeri maupunmuseum kepresidenan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan: pendidikan, pariwisata, sosial, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi.. tari presiden republik indonesia pemeliharaan museum kepresidenan meliputi: pemeliharaan koleksi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. museum kepresidenan merupakan unit organisasi yang berada lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan. museum kepresidenan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala. kepala sebagaimana dimaksud pada adalah jabatan struktural eselon ilb. kepala diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan. ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja museum kepresidenanrai presiden republik indonesia segala biaya yang diperlukan bagi pendirian dan pengelolaan, museum kepresidenan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara c.g anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan. selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pendirian, pengelolaan, dan pemanfaatan museum kepresidenan dapat menerima pembiayaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang undangan. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan secara fungsional melakukan pengelolaan museum kepresidenan sampai dengan terbentuknya struktur organisasi dan tata kerja, serta pengangkatan kepala museum kepresidenansalinan pres menimbanganti kekerasan terhadap perempuan; mengingat memutuskan:presiden republik indonesian honorarium sebagaimana dimaksud dalam yaitu sebagai berikut: ketua sebesar rp17. (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah); wakil ketua sebesar rp16. (enam belas juta lima ratus ribu rupiah); anggota sebesar rp15. (lima belas juta lima ratus ribu rupiah); badan pekerja: sekretaris jenderal sebesar (lima belas juta lima ratus ribu rupiah); koordinator bidang sebesar rp8. (delapan juta delapan ratus ribu rupiah); koordinator subkomite sebesar rp8. (delapan juta delapan ratus ribu rupiah); asisten koordinator bidang sebesar rp6. (enam juta sembilan ratus ribu rupiah); asisten koordinator subkomite sebesar rp6. (enam juta sembilan ratus ribu rupiah); staf divisi sebesar rp4. (empat juta tujuh ratus ribu rupiah); staf pendukung sebesar rp3. (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah); staf pembantu umum sebesar rp3. oo0,oo (tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah). . presiden republik esia honorarium bagi anggota dan badan pekerja komisi nasional anti kekerasan terhadap perempasidei{lampiran teknis peraturan dan prosedur transit kepabeanan asean bab ketentuan dan prosedur umum ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam protokol sistem transit kepabeanan , lampiran ini menjabarkan peraturan dan prosedur yang mengatur sistem transit kepabeanan asean (acts). kewajiban bagi prinsipal dalam menyertakan barang berdasarkan prosedur acts, prinsipal wajib bertanggung jawab atas pembayaran kewajiban pabean yang dapat dibayarkan karena ketidaksadaran yang terjadi sebelum berakhirnya pelaksanaan transit. kewajiban yang sama juga berlaku pada saat barang telah disertakan berdasarkan prosedur acts oleh perwakilan resmi prinsipal. prinsipal wajib dipersyaratkan untuk: (a) menunjukkan barang utuh dengan dokumen yang diperlukan, kantor pabean tujuan, dalam jangka waktu yang ditentukan, kecuali ada otorisasi untuk mengakhiri prosedur acts tempat pelaku usaha yang telah diberikan berdasarkan lampiran ini, (b) menunjukkan pada otoritas yang berwenang, berdasarkan permintaan dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, semua dokumen dan informasi lainnya yang relevan dengan pelaksanaan transit, dan (c) menaati ketentuan yang berhubungan dengan acts. dan ini juga wajib berlaku bagi pengangkut atau orang perseorangan atau badan hukum lainnya yang menerima barang dan mengetahui bahwa barang tersebut diangkut berdasarkan prosedur acts. penyegelan sebagai aturan umum, barang transit wajib dipastikan dengan melakukan penyegelan pada: (a) ruang yang menampung barang, saat sarana pengangkut telah disetujui oleh otoritas yang berwenang berdasarkan peraturan yang relevan dan atau yang telah diakui oleh kantor pabean keberangkatan sebagai ruang yang layak untuk disegel, atau (b) masing masing kemasan dalam wadah yang lain. sarana pengangkut dapat dianggap layak untuk penyegelan jika: (a) segel dapat dengan mudah dan efektif dipasang, (b) dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada barang yang bisa dikeluarkan atau dimasukkan tanpa meninggalkan jejak perusakan yang tampak atau tanpa merusak segelnya, (c) tidak ada ruang mana barang berpotensi untuk disembunyikan, (d) ruang yang disiapkan untuk barang mudah diakses untuk keperluan pemeriksaan oleh otoritas yang berwenang. kantor pabean keberangkatan dapat mengecualikan ketentuan penyegelan apabila sifat barang yang diangkut menjadikan penyegelan tidak dapat dilakukan, dengan syarat terdapat uraian barang yang memadai untuk memastikan kemudahan identifikasi. undangan yang terkait yang dari tiap tiap pihak dimana ketidaksadaran ditemukan sehubungan dengan pelaksanaan transit. penjamin wajib bertanggung jawab, baik secara bersama sama dengan prinsipal maupun sendiri sendiri, atas pembayaran jumlah tersebut. kewajiban penjamin wajib dimulai ketika pemberitahuan transit pabean yang jamin diterima oleh kantor pabean keberangkatan dan penjamin wajib bertanggung jawab kepada otoritas yang berwenang pihak tersebut. penjamin wajib secara otomatis bertanggung jawab kepada otoritas yang berwenang tiap pihak berikutnya pada saat barang memasuki wilayah masing masing pihak berikutnya. berdasarkan lampiran ini, kewajiban penjamin wajib mencakup tidak hanya barang yang disebutkan dalam pemberitahuan transit pabean tetapi juga barang sah lainnya yang mungkin terdapat dalam kompartemen muatan normal kendaraan darat atau kontainer dan harus diberitahukan. kewajiban penjamin ini tidak berlaku untuk barang lainnya. pada saat pelaksanaan transit belum dihentikan, otoritas yang berwenang pihak tempat ketidaksadaran ditemukan wajib: (a) dalam jangka waktu sembilanprosedur tersebut belum dihentikan, dan (b) dalam jangka waktu dua ratus tujuhakan, atau mungkin diwajibkan untuk, membayar kewajiban pabean yang wajib bayarkan selaku penjamin atas pelaksanaan transit tersebut. pemberitahuan harus mencakup: (i) nomor dan tanggal pemberitahuan transit pabean, (ii) nama kantor pabean keberangkatan, (ii)nama dan alamat prinsipal, dan (iv)jumlah yang akan diklaim. penjamin wajib dilepaskan dari kewajibannya oleh otoritas berwenang dalam kaitannya dengan pelaksanaan transit jika pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ini belum diterbitkan kepada penjamin secara tertulis sebelum berakhirnya batas waktu terkait. jika pemberitahuan telah diterbitkan sesuai dengan ini penjamin wajib diberitahu oleh kantor penjaminan mengenai pengembalian kewajiban pabean atau penghentian pelaksanaan acts. pada saat otoritas yang berwenang pihak telah menghentikan pelaksanaan acts, otoritas tersebut tidak lagi dapat mengklaim dari penjamin kecuali penghentian tersebut terjadi karena informasi palsu. jika penjamin belum diberitahu mengenai klaim yang berpotensi muncul dari penghentian palsu dalam jangka waktu setahun sejak pemberitahuan transit pabean terkait diterima oleh pabean negara keberangkatan, penjamin wajib dalam kondisi apapun dibebaskan dari seluruh kewajiban yang berhubungan dengan pelaksanaan transit tersebut. penjamin wajib memiliki jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pembuatan klaim tertulis atas pembayaran untuk membayar jumlah yang diklaim. jumlah yang dibayarkan wajib dibayarkan kembali kepada penjamin jika, dalam jangka waktu setahun setelah tanggal pembayaran, otoritas berwenang yang membuat klaim telah menetapkan bahwa tidak ada ketidaksadaran yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan transit tersebut. pembatalan dan pencabutan jaminan kantor penjaminan wajib mencabut penerimaannya terhadap jaminan atau otorisasi pengecualian jaminan prinsipal jika kondisi yang dijabarkan pada saat penerbitan tidak lagi dipenuhi. pencabutan wajib berlaku dengan segera. penjamin dapat membatalkan jaminannya sewaktu waktu. pembatalan wajib dilakukan pada hari keempat belas setelah tanggal keputusan pembatalan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada kantor penjaminan. pencabutan atau pembatalan wajib dilakukan dengan tetap memerhatikan kewajiban manapun yang muncul sebagai hasil pelaksanaan transit yang dimulai sebelum tanggal pencabutan atau pembatalan berlaku. sejak tanggal berlakunya pencabutan atau pembatalan, semua sertifikat yang diterbitkan sebelum tanggal tersebut wajib tidak berlaku untuk menyertakan barang berdasarkan prosedur acts dan prinsipal harus mengembalikan sertifikat yang miliki kepada kantor penjaminan tanpa penundaan. kantor penjaminan terkait wajib memberitahu masing masing pihak mengenai tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud berdasarkan ini. bab pelaku usaha transit terotorisasi authorised transit traders) kriteria umum untuk memenuhi syarat atas status sebagai pelaku usaha transit terotorisasi dan atas penggunaan prosedur yang disederhanakan, persyaratan sebagai berikut harus dipenuhi. pemohon: (a) wajib berkedudukan dengan kantor yang terdaftar, kantor pusat atau bentuk usaha tetap wilayah pihak tempat permohonan untuk otorisasi diajukan, dan (b) harus secara rutin menggunakan prosedur acts atau, dalam hal permohonan pertama atas otorisasi, menunjukkan keinginan untuk melakukannya. untuk memastikan ketepatan manajemen prosedur yang disederhanakan, otorisasi hanya dapat dikabulkan jika orang terkait memiliki catatan yang memungkinkan otoritas yang berwenang untuk mengawasi prosedur dan melakukan pengawasan yang efektif. dalam mempertimbangkan permohonan otoritas yang berwenang harus memperhatikan setiap pelanggaran perundang undangan pabean atau pajak selama lima tahun terakhir. permohonan dan keputusan untuk pelaku usaha transit terotorisasi permohonan untuk mendapatkan status sebagai pelaku usaha transit terotorisasi wajib dibuat secara tertulis sesuai format yang disetujui oleh para pihak dan ditandatangani serta diberi tanggal. permohonan tersebut wajib merinci semua prosedur yang disederhanakan atau yang telah diterapkan pelaku usaha. orang yang mengajukan permohonan status pelaku usaha transit yang diberi izin dan prosedur yang disederhanakan wajib bertanggung jawab atas: (a) keakuratan informasi yang diberikan, dan (b) keaslian dokumen pelengkap. otorisasi yang ditemukan dikabulkan berdasarkan informasi yang salah atau tidak benar wajib segera dicabut. permohonan wajib diajukan kepada otoritas yang berwenang dari para pihak tempat kedudukan pemohon. jika pemohon berkedudukan lebih dari satu wilayah para pihak, tidak ada yang bisa mencegah pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut wilayah masing masing para pihak jika menghendaki. otorisasi wajib diterbitkan dan permohonan wajib ditolak sesuai dengan ketentuan yang berlaku para pihak. keputusan penolakan permohonan seluruhnya, atau satu atau lebih prosedur yang disederhanakan yang dimohonkan, wajib secara tertulis dan menyebutkan alasan penolakan tersebut. keputusan mengenai permohonan, sepanjang permohonan tersebut berisi informasi yang cukup, wajib diberikan dalam jangka waktu sembilan puluh hari sejak tanggal penerimaan oleh otoritas yang berwenang. keputusan wajib dikomunikasikan kepada para pihak yang lain. keputusan tersebut wajib ditinjau ulang oleh para pihak lain, dengan tanggapan yang harus diterima dalam jangka waktu tidak melebihi tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan komunikasi tersebut, yang mana keputusan tersebut dapat diubah atau ditetapkan. otorisasi menindaklanjuti permohonan prinsipal yang sudah memenuhi kriteria pada lampiran ini, otoritas yang berwenang dapat mengabulkan status pelaku usaha transit terotorisasi dengan penggunaan satu atau lebih prosedur yang disederhanakan sebagai berikut: (a) penggunaan jaminan perjalanan berganda, (b) pengecualian dari persyaratan untuk menunjukkan barang dan sarana pengangkut pada kantor pabean keberangkatan, (c) penggunaan segel khusus yang sudah disetujui, dan (d) penggunaan prosedur yang disederhanakan lainnya sebagaimana ditentukan oleh para pihak. kecuali jika diberikan, otorisasi yang diberikan untuk menggunakan prosedur yang disederhanakan sebagaimana dimaksud dalam i(a) ini wajib berlaku wilayah para pihak. prosedur yang disederhanakan pada (b) dan (c) ini wajib berlaku hanya untuk pelaksanaan transit yang dimulai dari wilayah pihak tempat otorisasi dikabulkan. otorisasi asli yang telah diberi tanggal dan ditandatangani serta satu atau lebih salinannya wajib diberikan pada pemegang otorisasi. otorisasi wajib berlaku sejak tanggal penerbitan dan merinci persyaratan terkait penggunaan prosedur yang disederhanakan yang telah dikabulkan. pengubahan, penyerahan atau pencabutan otorisasi pemegang otorisasi wajib memberitahukan otoritas yang berwenang mengenai faktor apapun yang timbul setelah otoritasnya dikabulkan yang dapat berpengaruh pada keabsahan atau isinya. otoritas yang berwenang wajib mencabut atau mengubah otorisasi jika: (a) pemegang otorisasi mengindikasikan keinginan untuk melepaskan otoritasnya, (b) satu atau lebih pernyataan yang dibuat pada saat penerbitan tidak atau, tidak lagi valid, (c) faktor yang timbul setelah otorisasi dikabulkan berpengaruh pada kelanjutan atau isinya, atau (d) pemegang otorisasi gagal memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha transit terotorisasi. selain pada saat telah diserahkan secara sukarela, pemegang wajib diberitahu secara tertulis tentang alasan atas keputusan apapun untuk mengubah atau mencabut otorisasi. pencabutan atau pengubahan suatu otorisasi wajib berlaku sejak tanggal yang tertera dalam pemberitahuan tertulis. bab prosedur yang disederhanakan pengecualian dari penunjukan barang pada kantor pabean keberangkatan prinsipal yang telah diberikan status pelaku usaha transit terotorisasi termasuk hak untuk menggunakan jaminan perjalanan berganda juga dapat diberi otorisasi untuk melakukan pelaksanaan transit tanpa menunjukkan barang dan pemberitahuan transit pabean terkait pada kantor pabean keberangkatan. pengecualian tersebut wajib diterapkan inter alia terhadap sarana pengangkut untuk barang terkait. fasilitas ini hanya dapat diberikan jika prinsipal mengajukan pemberitahuan transit dan mengomunikasikan kantor pabean keberangkatan menggunakan teknik pengolahan data elektronik. pemberitahuan transit pabean harus diajukan kantor pabean keberangkatan sebelum pengeluaran barang. otorisasi wajib menentukan batas waktu bagi kantor pabean keberangkatan untuk mengindikasikan keinginan untuk melaksanakan pemeriksaan, yang setelah berakhirnya batas waktu tersebut, barang wajib dikeluarkan secara otomatis. otorisasi tersebut wajib merinci: (a) kantor atau kantor kantor pabean keberangkatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan transit berikutnya, (b) bagaimana, dan kapan, prinsipal harus memberitahu kantor pabean keberangkatan agar kantor tersebut dapat melakukan pengawasan yang diperlukan sebelum keberangkatan barang, dan (c) tindakan tindakan yang dilakukan untuk memastikan barang dapat segera diidentifikasi termasuk penggunaan segel khusus yang akan dipasang oleh prinsipal. penggunaan segel khusus yang disetujui otoritas yang berwenang dapat memberi otorisasi kepada prinsipal untuk menggunakan jenis jenis segel khusus pada sarana pengangkut ataupun kemasan sepanjang otoritas yang berwenang menyetujui segel tersebut sesuai dengan fitur fitur yang disetujui oleh para pihak. prinsipal wajib memasukkan nomor segel kolom yang telah ditentukan pada pemberitahuan transit pabean. prinsipal wajib memasang segel paling lambat pada saat barang dikeluarkan. pengecualian tanda tangan tertulis prinsipal dapat diberi otorisasi untuk menggunakan tanda tangan elektronik atau alat pembuktian keaslian lainnya guna memvalidasi pemberitahuan transit pabean yang dibuat menggunakan sistem elektronik terintegrasi atau sistem pengolahan terotomasi. bab pelaksanaan dan prosedur transit sarana pengangkut dan pemberitahuan setiap pemberitahuan transit pabean wajib mencakup hanya barang yang dimuat pada sarana pengangkut tunggal untuk pengangkutan dari satu kantor pabean keberangkatan satu kantor pabean tujuan. untuk keperluan ini, sarana pengangkut tunggal mencakup: (a) kendaraan darat beserta trailer atau semi trailernya, dan (b) kontainer kontainer yang dimuat dalam satu sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada 2l(a) ini. sarana pengangkut tunggal dapat digunakan untuk pemuatan barang pada lebih dari satu kantor pabean keberangkatan dan untuk pembongkaran muatan pada lebih dari satu kantor pabean tujuan. pemberitahuan transit pabean pemberitahuan transit pabean wajib diajukan kantor pabean keberangkatan dengan menggunakan teknik pengolahan data elektronik. pemberitahuan transit pabean yang diajukan secara elektronik dengan pertukaran pesan standar wajib mematuhi struktur dan hal hal khusus yang ditetapkan dalam format yang disetujui oleh para pihak. dalam hal demikian otoritas yang berwenang wajib memastikan bahwa data transit dipertukarkan antara kantor pabean keberangkatan, transit, dan tujuan terkait dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. pemberitahuan transit pabean wajib ditandatangani secara elektronik atau dibuktikan keasliannya oleh prinsipal atau perwakilan resmi yang menyatakan bertanggung jawab atas: (a) keakuratan informasi yang diberikan dalam pemberitahuan, (b) keaslian dokumen yang dilampirkan, dan (c) kepatuhan terhadap seluruh kewajibannya terkait penggunaan prosedur acts. kantor pabean keberangkatan wajib menerima dan mendaftarkan pemberitahuan transit pabean dengan syarat: (a) pemberitahuan memuat seluruh informasi yang dibutuhkan, (b) pemberitahuan dilengkapi dengan seluruh dokumen yang dibutuhkan, dan (c) barang yang dimaksud dalam pemberitahuan ditunjukkan kepada pabean jika dipersyaratkan. jika prinsipal diberi otorisasi untuk memulai pelaksanaan transit tanpa menunjukkan barang pada kantor pabean keberangkatan, wajib memasukkan, paling lambat saat pengiriman barang, kolom yang telah ditentukan dalam pemberitahuan transit pabean, jika dipersyaratkan, detail mengenai rencana perjalanan, jangka waktu kapan barang harus ditunjukkan kantor pabean tujuan, identifikasi tindakan tindakan yang diterapkan, dan frasa berikut wajib dicetak pada dokumen pelengkap transit: dalam bahasa inggris authorised transit trader presentation customs office departure exemption". jika otoritas yang berwenang negara keberangkatan memeriksa pengiriman sebelum keberangkatan kiriman tersebut, otoritas tersebut wajib merekam hal tersebut dalam kotak yang telah ditentukan pada dokumen pelengkap transit dan memperbaharui sistem sesuai dengan hal tersebut. prinsipal dapat, dengan persetujuan otoritas yang berwenang kantor pabean keberangkatan, mengubah satu atau lebih hal hal khusus mengenai pemberitahuan transit pabean setelah pemberitahuan tersebut diterima. perubahan wajib tidak mempengaruhi sifat asal, jenis atau uraian resmi barang. pengubahan wajib tidak diizinkan apabila permintaan dilakukan setelah otoritas yang berwenang pada kantor pabean keberangkatan telah: (a) memberitahu prinsipal bahwa kantor pabean keberangkatan bermaksud memeriksa barang, (b) menyatakan bahwa hal hal khusus terkait tidak benar, dan (c) mengeluarkan barang. bab penggunaan teknologi informasi penerapan pertukaran data elektronik untuk pemberian kemudahan barang transit tanpa mengesampingkan keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini, otoritas yang berwenang dari para pihak wajib menggunakan teknologi informasi untuk mengelola risiko dan memasukkan, mengendalikan, memonitor dan mempertukarkan data sesuai dengan prosedur acts. sesuai dengan ini, sistem yang diadopsi wajib mencakup tindakan untuk memeriksa sumber, keaslian dan keutuhan data serta melindunginya dari kerusakan yang tidak disengaja atau tidak sah atau kehilangan yang tidak disengaja, pengubahan atau akses tidak resmi. otoritas yang berwenang wajib membentuk dan menjaga pengaturan keamanan yang cukup agar pengoperasian sistem komputerisasi acts menjadi efektif, aman dan dapat diandalkan. pesan elektronik standar untuk pengawasan pelaksanaan transit pada saat pengeluaran barang, kantor pabean keberangkatan wajib mengirimkan detail pemberitahuan transit pabean asean kepada kantor pabean tujuan menggunakan pesan anticipated arrival record" dan kepada setiap kantor pabean transit menggunakan pesan anticipated transit record". kantor pabean transit wajib menyimpan data lintasan barang terhadap pesan anticipated transit record" yang diterima dari kantor pabean dokumen pelengkap transit pada saat pemberitahuan transit pabean diproses kantor pabean keberangkatan oleh sistem yang terkomputerisasi, kantor tersebut wajib menyimpan pemberitahuan dan memberi wewenang untuk pengeluaran barang dengan menerbitkan dokumen pelengkap transit kepada prinsipal mengikuti format yang disetujui para pihak. jika diperlukan, dokumen pelengkap transit wajib dilengkapi dengan daftar barang yang wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mengikuti format yang disetujui para pihak. dokumen pelengkap transit dapat dicetak dari tempat prinsipal sendiri atau melalui sistem komputer resmi lainnya setelah pemberitahuan transit pabean telah disetujui oleh kantor pabean keberangkatan. prosedur pada kantor pabean keberangkatan jika dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang, kendaraan darat, trailer dan kontainer apapun bersama dengan barang dan dokumen pelengkap transit wajib ditunjukkan kepada kantor pabean keberangkatan. kantor pabean keberangkatan wajib mengambil langkah langkah ini sebagai hal yang diperlukan untuk memastikan keakuratan pemberitahuan transit pabean dan untuk memasang segel pabean atau memverifikasi segel khusus. jika dikecualikan lain, pengeluaran barang yang disertakan berdasarkan prosedur acts wajib ditolak apabila tidak dapat disegel sesuai dengan lampiran ini. segel tidak boleh dirusak tanpa otorisasi dari otoritas yang berwenang. apabila kantor pabean keberangkatan menetapkan rencana perjalanan, pertimbangan wajib diambil mengenai rute yang dapat dibenarkan secara ekonomis dan informasi yang diberikan oleh prinsipal. prinsipal wajib diberitahu tentang rencana perjalanan yang ditetapkan, yang mana wajib dicetak, sebagaimana dipersyaratkan, pada dokumen pelengkap transit. kantor pabean keberangkatan wajib menentukan batas waktu untuk penyelesaian pelaksanaan transit dengan penunjukan barang pada kantor pabean tujuan. hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan rencana perjalanan, perundang undangan transportasi yang berlaku dan, apabila diperlukan, informasi yang diberikan oleh prinsipal. batas waktu yang ditetapkan oleh kantor pabean keberangkatan wajib mengikat pada otoritas yang berwenang dari para pihak yang wilayahnya dimasuki selama masa pelaksanaan transit. apabila barang ditunjukkan pada kantor pabean tujuan setelah berakhirnya batas waktu yang ditentukan tetapi kegagalan ini disebabkan oleh situasi yang tidak ada kaitannya dengan pengangkut atau prinsipal, prinsipal dianggap telah mematuhi batas waktu yang telah ditentukan. prosedur selama pelaksanaan transit pada setiap kantor pabean transit dan kantor pabean tujuan, sarana pengangkut wajib ditunjukkan untuk tujuan pengawasan otoritas yang berwenang dengan barang dan dokumen pelengkap transit bersama dengan daftar barang terkait. sebagai aturan umum, kantor pabean transit masing masing para pihak wajib menerima segel pabean para pihak lain atau segel khusus yang disepakati lainnya, jika segel tersebut utuh. segel yang diterima wajib wilayah pihak lain memiliki perlindungan hukum seperti yang diberikan kepada segel pabean pihaknya. pada situasi tertentu, otoritas yang berwenang dari pihak dapat mempersyaratkan sarana pengangkut untuk dikawal wilayahnya, semua biaya yang berhubungan dengan biaya pengawalan harus sepadan dengan pelayanan yang diberikan. otoritas yang berwenang wajib tidak mempersyaratkan pemeriksaan rutin tengah perjalanan sarana pengangkut. tanpa mengesampingkan ketentuan protokol jika kewajiban pengawasan memaksa otoritas yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pada sarana pengangkut dan barang dalamnya tengah perjalanan atau kantor pabean transit, otoritas yang berwenang wajib merekam dalam kotak yang telah ditentukan pada dokumen pelengkap transit, dan memperbarui informasi dalam sistem terkomputerisasi sesuai dengan hal tersebut, hal hal khusus terkait pengawasan yang dilakukan dan jumlah segel baru yang dipasang. insiden selama pelaksanaan transit dalam hal situasi seperti tersebut bawah ini, pengangkut wajib membuat catatan yang diperlukan dokumen pelengkap transit dan menunjukkannya bersama dengan pengiriman dan dokumen transit terkait lainnya kepada otoritas yang berwenang wilayah pihak tempat sarana pengangkut berada: (a) jika rencana perjalanan yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang diubah, (b) jika segel rusak tengah pelaksanaan pengangkutan karena alasan luar kendali pengangkut, (c) jika barang dipindahkan alat angkut sejenis lainnya karena alasan luar kendali pengangkut, (d) dalam hal terjadi bahaya yang tidak terhindarkan yang mengharuskan pembongkaran sebagian atau menyeluruh sarana pengangkut dengan segera, dan (e) dalam hal terjadi insiden atau kecelakaan yang dapat mempengaruhi kemampuan prinsipal atau pengangkut untuk mematuhi kewajibannya. apabila otoritas yang berwenang menganggap bahwa pelaksanaan transit terkait dapat berlanjut secara normal, otoritas yang berwenang wajib menyetujui kotak yang telah ditentukan pada dokumen pelengkap transit dan memperbarui informasi dalam sistem terkomputerisasi terkait sesuai dengan hal tersebut. apabila, untuk alasan yang dapat dibenarkan, barang diangkut melalui kantor pabean transit selain yang telah diberitahukan kepada kantor pabean keberangkatan dan disebutkan dalam pemberitahuan, kantor pabean transit tersebut wajib memberitahu secara elektronik kepada kantor pabean transit yang awalnya telah ditentukan. akhir pelaksanaan transit penunjukan barang dan dokumen transit terkait kepada kantor pabean tujuan wajib dianggap sebagai akhir pelaksanaan transit. kantor pabean tujuan wajib mendaftarkan dokumen yang ditunjukkan tersebut dan merekam pada dokumen pelengkap transit mengenai tanggal kedatangan dan memasukkan detail mengenai pengawasan yang dilaksanakan, dan memperbarui data dalam sistem terkomputerisasi sesuai dengan hal tersebut. kantor pabean tujuan wajib memberitahu kantor pabean keberangkatan dan kantor pabean transit bahwa pelaksanaan transit telah berakhir dengan mengirimkan pesan advice arrival. pelaksanaan transit dapat berakhir kantor negara tujuan selain kantor yang dimasukkan dalam pemberitahuan transit pabean. kantor tersebut yang kemudian menjadi kantor pabean tujuan, wajib memberitahu kantor pabean tujuan yang sebenarnya dan kantor pabean keberangkatan sesuai dengan hal tersebut. tanda terima untuk akhir pelaksanaan transit atas permintaan prinsipal atau pengangkut, dan dengan tujuan untuk menyediakan bukti tambahan bahwa pelaksanaan transit telah berakhir dengan benar, kantor pabean tujuan wajib menyetujui dokumen pelengkap transit secara tepat. dokumen pelengkap transit yang telah disetujui wajib disimpan oleh pengangkut pelaksanaan transit sebagai bukti dokumen. pengakhiran pelaksanaan transit pengawasan terhadap barang dan hal terkait lainnya yang tercatat kantor pabean tujuan wajib dianggap sebagai pengakhiran pelaksanaan transit. pengakhiran pelaksanaan transit wajib dinyatakan oleh kantor pabean tujuan tanpa penundaan. pengakhiran dapat dilakukan dengan atau tanpa syarat. jika pengakhiran dinyatakan dengan syarat hal ini wajib mempertimbangkan fakta fakta yang berhubungan dengan pelaksanaan transit itu sendiri. kantor pabean tujuan wajib memberitahu kantor pabean keberangkatan bahwa prosedur pelaksanaan transit telah diakhiri dengan mengirimkan pesan control results . dalam hal barang disertakan berdasarkan prosedur pabean lainnya atau sistem pengawasan pabean lainnya, semua ketidaksadaran yang mungkin dilakukan berdasarkan prosedur pabean atau sistem pengawasan pabean lainnya tersebut wajib tidak dihubungkan dengan kewajiban penjamin pelaksanaan transit. penghentian pelaksanaan transit kantor pabean keberangkatan wajib menghentikan pelaksanaan transit pada saat berada dalam posisi untuk menyatakan atas dasar perbandingan antara pemberitahuan transit pabean yang dibuat untuk kantor pabean keberangkatan dan informasi dari kantor pabean tujuan bahwa prosedur tersebut telah diakhiri dengan benar. prosedur fall back prosedur fall back yang dimaksud dalam ini mengacu pada prosedur yang didasarkan pada penggunaan dokumen kertas untuk memungkinkan pengajuan dan pengawasan pemberitahuan transit pabean dan pengamatan pelaksanaan transit ketika tidak dimungkinkan untuk menerapkan prosedur elektronik standar secara menyeluruh atau sebagian karena gangguan pada sistem terkomputerisasi. prosedur fall back wajib diterapkan: (a) apabila sistem terkomputerisasi otoritas yang berwenang tidak berfungsi, (b) apabila sistem terkomputerisasi prinsipal tidak berfungsi, atau (c) apabila seluruh atau sebagian jaringan antara prinsipal dan otoritas yang berwenang tidak berfungsi. dalam situasi tersebut atas pada ini, barang dapat disertakan berdasarkan prosedur acts menggunakan kertas pemberitahuan transit yang dibuat sesuai dengan format standar yang disetujui para pihak dan sesuai dengan prosedur yang disetujui oleh para pihak. jika sistem terkomputerisasi antara kantor pabean keberangkatan dan kantor pabean tujuan dan atau satu atau lebih kantor pabean transit tidak berfungsi, maka satu salinan tambahan dokumen pelengkap transit wajib dibuat untuk setiap kantor dimaksud. pengangkut harus menunjukkan dokumen pelengkap transit dan satu salinan tambahan kepada setiap kantor dimaksud. salinan tersebut wajib disimpan oleh kantor pabean yang memproses. dokumen pelengkap transit yang asli wajib ditempel secara sah dan dikembalikan kepada pengangkut. semua catatan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan transit harus direkam dalam sistem terkomputerisasi sesegera dapat dipraktikkan secara wajar oleh prinsipal dan kantor keberangkatan, transit dan tujuan terkait. bab prosedur pascatransit prosedur penyidikan untuk menentukan pengakhiran pelaksanaan transit yang benar kantor pabean keberangkatan wajib memulai prosedur penyidikan segera setiap kali kantor pabean keberangkatan tidak menerima pesan arrival advice dalam jangka waktu dua hari sejak batas waktu penunjukkan barang pada kantor pabean tujuan atau pesan control results dalam waktu enam hari setelah menerima pesan arrival advice . prosedur penyidikan wajib dimulai untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menghentikan pelaksanaan transit, atau jika tidak memungkinkan untuk: (a) menetapkan apakah kewajiban pabean telah dikenakan, (b) mengidentifikasi debitur, dan (c) menentukan otoritas yang berwenang yang bertanggung jawab atas pengembalian. dalam hal kantor pabean keberangkatan telah menerima pesan arrival advice , tetapi tidak menerima pesan control results , kantor pabean keberangkatan harus memulai prosedur penyidikan dengan mengirimkan kantor pabean tujuan permintaan peringatan untuk pesan control results . dalam hal kantor pabean keberangkatan belum menerima pesan arrival advice , kantor pabean keberangkatan wajib memulai prosedur penyidikan dengan mengirimkan permintaan kantor pabean tujuan untuk mengonfirmasi bahwa barang belum ditunjukkan. kantor pabean tujuan wajib membalas permintaan tersebut dalam jangka waktu tujuh hari. apabila prosedur penyidikan yang dimaksud atas tidak menghasilkan bukti yang memuaskan bahwa pelaksanaan transit diakhiri dengan benar, prosedur lebih lanjut sebagaimana ditetapkan dalam lampiran ini wajib diterapkan. pemberitahuan prinsipal dan bukti alternatif pengakhiran apabila kantor pabean keberangkatan, setelah memulai prosedur penyidikan secara elektronik berdasarkan lampiran ini, belum menerima konfirmasi mengenai pengakhiran dalam jangka waktu yang ditentukan, kantor pabean keberangkatan wajib memberitahukan prinsipal dan meminta prinsipal untuk memberi, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak penerimaan surat, bukti bahwa prosedur telah diakhiri dengan benar. bukti sebagaimana dimaksud ini dapat berupa dokumen yang dinyatakan oleh otoritas yang berwenang negara tujuan yang menyatakan bahwa barang telah ditunjukkan kantor pabean tujuan. pelaksanaan transit juga wajib dianggap telah diakhiri apabila prinsipal menunjukkan bukti yang memuaskan kepada otoritas yang berwenang bahwa barang kemudian telah masuk dalam prosedur pabean yang lain negara tujuan. apabila prinsipal memberikan bukti yang memuaskan bahwa pelaksanaan transit telah diakhiri dengan benar sesuai pengawasan pabean, kantor pabean keberangkatan dapat menghentikan pelaksanaan transit walaupun barang belum ditunjukkan kepada kantor pabean tujuan yang menjadi tujuan awal. kantor pabean tujuan yang menjadi tujuan awal wajib diberitahu dalam jangka waktu enam hari. apabila penyidikan yang dilakukan oleh kantor pabean keberangkatan secara mandiri menyatakan bahwa pelaksanaan transit diakhiri dengan benar sesuai pengawasan pabean, kantor pabean keberangkatan wajib memberitahu prinsipal dan kantor pabean tujuan sesuai dengan hal tersebut. kewajiban pabean dan pengembalian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud dalam definisi pada (d) protokol wajib dikenakan: (a) melalui pemindahan barang yang tidak sah dari prosedur acts, atau (b) apabila barang tidak dipindahkan secara tidak sah tetapi ada kegagalan untuk memenuhi satu dari kewajiban kewajiban yang timbul karena penggunaan prosedur acts atau kegagalan untuk mematuhi persyaratan dalam menyertakan barang berdasarkan prosedur acts. hak otoritas yang berwenang untuk mengklaim kewajiban pabean wajib ditentukan: (a) berdasarkan tempat terjadinya ketidaksadaran yang meningkatkan kewajiban pabean yang dikenakan, atau (b) pada saat tidak dimungkinkan untuk menentukan wilayah mana ketidaksadaran dilakukan, wajib dianggap bahwa ketidaksadaran dilakukan wilayah pihak tempat ketidaksadaran terdeteksi. orang yang paling bertanggung jawab atas kewajiban pabean adalah prinsipal. penjamin wajib secara bersama sama dan sendiri sendiri bertanggung jawab atas kewajiban pabean tersebut. orang berikut juga wajib bertanggung jawab atas kewajiban pabean: (a) orang yang secara tidak sah memindahkan barang dari prosedur acts, (b) setiap orang yang berpartisipasi dalam pemindahan tersebut dan yang mengetahui atau yang seharusnya secara wajar mengetahui bahwa barang tersebut telah dipindahkan secara tidak sah dari prosedur acts, dan (c) setiap orang yang memperoleh atau menguasai barang tersebut dan mengetahui atau seharusnya secara wajar mengetahui pada saat memperoleh atau menerima barang bahwa barang yang dimilikinya secara tidak sah telah dipindahkan dari prosedur acts. kenyataan bahwa orang tersebut atas bertanggung jawab atas kewajiban pabean tidak membebaskan prinsipal dan penjamin atas kewajiban mereka. meskipun demikian, pembayaran kewajiban pabean oleh orang yang bertanggung jawab tersebut wajib secara sebagian atau keseluruhan menghentikan kewajiban prinsipal dan atau penjamin sebagaimana dapat terjadi. tidak ada kewajiban pabean atas barang yang disertakan sesuai prosedur acts yang wajib dikenakan jika orang terkait membuktikan bahwa kegagalan untuk memenuhi konsekuensi kewajiban disebabkan oleh kehancuran total atau kehilangan yang tidak dapat diperoleh kembali atas barang karena sifat asalnya, force majeure atau konsekuensi pemberian otorisasi oleh otoritas yang berwenang. barang dianggap hilang dan tidak dapat diperoleh kembali jika dengan sah dinyatakan tidak dapat digunakan oleh otoritas yang berwenang dengan hak untuk mengklaim. keberangkatan. lintasan barang wajib diberitahukan kepada kantor pabean keberangkatan menggunakan pesan notification crossing frontier". pemberitahuan ini juga dapat digunakan oleh kantor pabean transit untuk memverifikasi bahwa barang tersebut selanjutnya dibawa dalam pengawasan pabean. kantor pabean tujuan wajib menggunakan pesan arrival advice" untuk memberitahukan kantor pabean keberangkatan mengenai kedatangan barang. pesan tersebut wajib dikirimkan tidak lebih dari sehari setelah barang ditunjukkan kantor pabean tujuan. kantor pabean tujuan dapat menyimpan salinan dokumen pelengkap transit sebagaimana yang dipersyaratkan. apabila pelaksanaan transit berakhir tempat pelaku usaha berdasarkan otorisasi yang diberikan berdasarkan lampiran ini, kantor pabean tujuan terkait wajib diinformasikan mengenai kedatangan barang sebelum barang tersebut diselesaikan. apabila kantor penjaminan dan kantor pabean keberangkatan berlokasi wilayah para pihak yang berbeda, pesan yang digunakan untuk pertukaran data jaminan wajib ditentukan sesuai kesepakatan bersama antara para pihak. kecuali dalam hal dibenarkan, kantor pabean tujuan wajib meneruskan pesan control results" kepada kantor pabean keberangkatan tidak lebih dari dua hari setelah barang ditunjukkan kepada kantor pabean tujuan. apabila otoritas yang berwenang menganggap bahwa barang telah mengalami perubahan yang substansial sebagai akibat dari sifat asalnya, force majeure atau konsekuensi pemberian otorisasi oleh otoritas yang berwenang, tetapi kewajiban pabean tetap ada, otoritas yang berwenang wajib menghitung kewajiban ini dengan mempertimbangkan jenis, kualitas, kuantitas, berat, dan nilai pabean barang terkait pada saat kewajiban harus dibayar. bantuan administratif ketentuan umum para pihak wajib memberi satu sama lain bantuan timbal balik dengan tujuan menentukan status pelaksanaan transit dan pengembalian klaim yang timbul dari ketidaksadaran yang tidak terselesaikan. tingkat bantuan yang diberikan harus sesuai dengan wewenang otoritas terkait dan tunduk pada hukum nasionalnya dan, khususnya, dengan tetap memperhatikan peraturan nasional mengenai perlindungan data atau pembatasan hukum lainnya dalam hal transmisi informasi. semua informasi yang disediakan terkait penyidikan pelaksanaan transit hanya dapat digunakan dengan tujuan menyelesaikan status pelaksanaan transit terkait dan mengejar klaim yang timbul secara langsung dari ketidaksadaran dalam prosedur transit. otoritas yang berwenang dari para pihak terkait wajib saling memberikan detail yang diperlukan untuk mengidentifikasi siapa saja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan transit termasuk: (a) prinsipal, (b) pengangkut (jika berbeda dengan prinsipal), (c) pengirim barang (jika berbeda dengan prinsipal), (d) penerima barang, (e) penjamin, dan lembaga nasional penjamin. semua penyidikan yang terkait dengan pelaksanaan transit tertentu wajib mencantumkan: (a) nomor referensi pemberitahuan transit pabean, (b) informasi lainnya yang dipersyaratkan untuk mengidentifikasi pelaksanaan transit, dan (c) alasan penyidikan. dalam hal terjadi ketidaksadaran yang diduga disengaja, permintaan atas informasi dapat diperluas untuk penggunaan umum sistem transit oleh prinsipal yang ditentukan. materi yang disediakan untuk pihak lain dapat mencakup, namun wajib tidak terbatas pada, semua yang terkait dalam bentuk: (a) dokumen, (b) laporan, (c) catatan laporan kerja, dan (d) informasi terkait ketidaksadaran dan pelanggaran yang muncul dari penggunaan prosedur acts. jika, sebagai hasil dari penyidikan, prinsipal dianggap dikenakan kewajiban atas kewajiban pabean sebagaimana diatur berdasarkan lampiran ini, otoritas yang berwenang pihak tempat prinsipal berada wajib menyediakan bantuan pada otoritas yang mengklaim untuk memberitahu prinsipal mengenai kewajiban ini. permintaan informasi dan bantuan wajib dibuat dalam format standar yang disetujui oleh para pihak. tidak ada ketentuan dalam ini yang menghalangi otoritas yang berwenang negara transit untuk memulai prosedur penyidikan apabila ketidaksadaran terjadi wilayahnya. tidak ada ketentuan dalam ini yang menghalangi otoritas yang berwenang untuk mengajukan klaim pada saat dinyatakan bahwa ketidaksadaran yang menimbulkan kewajiban pabean terjadi wilayahnya. terlepas dari batas waktu maksimum yang ditentukan, otoritas yang berwenang negara tujuan dan, apabila diperlukan, kantor pabean transit yang diharuskan bertindak sehubungan dengan suatu penyidikan, wajib menanggapi tanpa penundaan. bantuan administratif untuk pengembalian klaim ini menetapkan peraturan tentang bantuan timbal balik untuk pengembalian klaim terkait pelaksanaan transit yang timbul wilayah pihak selain dari tempat prinsipal berada. permintaan atas bantuan dalam pengembalian klaim wajib menunjukkan: (a) nama dan alamat orang terkait, (b) detail pelaksanaan transit terkait, (c) alasan pengajuan klaim, (d) jumlah yang akan diklaim, dan (e) informasi terkait lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh otoritas yang diminta. otoritas yang diminta wajib dengan segera, dan dalam situasi apapun dalam jangka waktu enam puluh hari sejak penerimaan permintaan, memberitahu otoritas pemohon mengenai tindakan yang diambil untuk membantu dalam pengembalian klaim dan mengenai apapun hasilnya. sebagai cara lain, otoritas yang diminta wajib dengan segera menginformasikan kepada otoritas pemohon mengenai alasan apapun untuk menolak bantuan. otoritas pemohon tidak diperbolehkan mengajukan permintaan pengembalian apabila klaim sedang dipersoalkan berdasarkan peraturan nasionalnya sendiri. otoritas yang diminta wajib menangguhkan tindakan pengembalian apapun apabila prinsipal menyediakan bukti yang memuaskan bahwa klaim tersebut sedang dipersoalkan negara asal otoritas pemohon. dalam hal tersebut, otoritas yang diminta wajib dengan segera memberitahu otoritas pemohon. otoritas pemohon wajib menyebutkan jumlah klaim yang akan dikembalikan baik dalam mata uang tempat klaim dibuat maupun dalam mata uang otoritas yang diminta menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal permintaan dibuat. dalam situasi normal, prinsipal atau penjamin, sebagaimana dapat terjadi, wajib menyerahkan jumlah yang dikembalikan langsung kepada otoritas pemohon. jika jaminan dalam bentuk deposit tunai, otoritas yang diminta wajib mengatur pembayaran untuk disetorkan kepada otoritas pemohon dalam mata uang nasional otoritas pemohon. apabila klaim tidak dapat dikembalikan dari prinsipal, otoritas pemohon wajib diberitahu sesuai dengan hal tersebut dan karenanya otoritas pemohon menetapkan proses pengembalian terhadap penjamin melalui perwakilan nasional yang ditunjuk oleh penjamin. bab ketentuan lain kendaraan dan kontainer untuk tujuan pelaksanaan transit kendaraan angkut transit darat, kombinasi dari kendaraan angkut transit darat dan trailer atau kontainer yang membawa barang wajib tidak dipersyaratkan untuk diberitahukan sebagai barang berdasarkan prosedur acts. tidak ada jaminan yang dipersyaratkan atas kendaraan darat, kombinasi dari kendaraan angkut transit darat dan trailer atau kontainer. ketentuan ini wajib tidak menghalangi pihak untuk meminta pemenuhan formalitas pada kantor pabean transit atau kantor pabean tujuan untuk memastikan bahwa kendaraan darat, kombinasi dari kendaraan darat dan trailer atau kontainer akan diekspor. ketidaksesuaian minor para pihak wajib mengesampingkan ketidaksesuaian minor terkait batas waktu atau rute yang telah ditentukan. ketidaksesuaian minor, seperti yang muncul dari kesalahan pengetikan, antara hal hal khusus dalam dokumen pelengkap transit, atau pemberitahuan transit pabean, dan muatan sarana pengangkut yang sebenarnya wajib tidak, iso facto, menghalangi penghentian pelaksanaan transit. pengecualian setiap pihak wajib memiliki hak untuk mengecualikan baik secara sementara maupun tetap dari penggunaan prosedur acts terhadap setiap orang yang terbukti bersalah atas pelanggaran berat terhadap hukum atau peraturan perundang undangan kepabeanan atau peraturan perundang undangan terkait lainnya yang berlaku untuk pengangkutan barang internasional yang dalam penilaian otoritas yang berwenang membenarkan hal tersebut. pengecualian ini wajib diberitahukan dalam jangka waktu tujuh hari kepada otoritas yang berwenang dari para pihak lainnya dan, apabila memungkinkan, kepada penjamin terkait. otorisasi untuk mengakhiri prosedur acts tempat pelaku usaha pelaku usaha dapat diberi otorisasi untuk mengirimkan barang yang disertakan berdasarkan pelaksanaan transit tanpa harus menunjukkan barang dan dokumen pelengkap transit terkait kantor pabean tujuan. otorisasi tersebut hanya dapat diberikan jika pelaku usaha: (a) adalah prinsipal yang telah diberikan status pelaku usaha transit terotorisasi, atau (b) bukan prinsipal sebagaimana dimaksud pada butir (a) ini namun dapat memenuhi kriteria seperti yang ditentukan oleh pihak yang wilayahnya pelaku usaha tersebut ditetapkan. otorisasi wajib merinci pada khususnya: (a) kantor pabean tujuan yang bertanggung jawab atas barang yang diterima oleh penerima barang yang telah diberi otorisasi, (b) bagaimana, dan kapan, penerima barang yang telah diberi otorisasi harus memberitahu kantor pabean tujuan mengenai kedatangan barang agar kantor tersebut dapat melakukan pengawasan yang diperlukan, (c) setiap barang yang tidak termasuk dalam otorisasi dan yang harus ditunjukkan kantor pabean tujuan, dan (d) pengaturan bagi pelaku usaha untuk menerima pesan anticipated arrival record dari kantor pabean tujuan. otoritas yang berwenang wajib merinci dalam otoritasnya apakah ada tindakan yang dipersyaratkan oleh kantor pabean tujuan sebelum pelaku usaha dapat menyelesaikan barang tersebut. pada saat barang tiba tempat pelaku usaha, atau tempat yang disebutkan dalam otorisasi, pelaku usaha wajib: (a) segera memberitahu kantor pabean tujuan mengenai segala kelebihan jumlah, kekurangan jumlah, penggantian atau ketidaksadaran lainnya seperti segel yang rusak, dan (b) segera, dan sebelum melakukan pembongkaran, mengirimkan pesan elektronik arrival advice kepada kantor pabean tujuan. pelaksanaan transit wajib dianggap telah berakhir saat dokumen yang menyertai pengiriman, bersama dengan barang utuh, telah terkirim dalam jangka waktu yang telah ditentukan tempat pelaku usaha yang telah diberi otorisasi. atas permintaan pengangkut, penerima barang yang telah diberi otorisasi berdasarkan ini wajib menerbitkan tanda terima untuk tiap pengiriman yang telah terkirim. setelah menerima pesan arrival advice , kantor pabean tujuan wajib menentukan apakah dipersyaratkan pemeriksaan dan melakukan pengakhiran terhadap pelaksanaan transit sesuai dengan lampiran ini. kerahasiaan tidak ada ketentuan dalam lampiran ini yang wajib ditafsirkan untuk mempersyaratkan pihak manapun untuk memberi akses terhadap informasi rahasia, pengungkapan yang akan: (a) bertentangan dengan kepentingan publik sebagaimana ditetapkan oleh perundang undangan, (b) bertentangan dengan perundang undangan, termasuk namun tidak terbatas pada, perundang undangan yang melindungi privasi seseorang atau urusan keuangan dan rekening pelanggan perseorangan dari suatu institusi keuangan, (c) menghalangi penegakan hukum, atau (d) merugikan kepentingan perdagangan yang sah, yang mungkin mencakup posisi kompetitif, dari setiap perusahaan tertentu, baik publik maupun swasta. apabila suatu pihak menyediakan informasi kepada pihak lain sesuai dengan lampiran ini dan menyatakan informasi tersebut rahasia, pihak yang menerima informasi tersebut wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut, menggunakannya hanya untuk tujuan yang dimaksud oleh pihak yang menyediakan informasi dan tidak mengungkapkannya tanpa izin tertulis khusus dari pihak yang menyediakan informasi. bab jaminan umum prinsipal wajib dipersyaratkan untuk menyediakan jaminan guna menanggung pembayaran kewajiban pabean yang dapat timbul dari barang yang disertakan berdasarkan prosedur acts kecuali pengecualian jaminan telah diberikan berdasarkan lampiran ini. jaminan dimaksud dapat berbentuk: (a) jaminan perjalanan tunggal untuk pelaksanaan transit tunggal, atau (b) jaminan perjalanan berganda untuk beberapa pelaksanaan transit. penjamin wajib ditetapkan pihak tempat jaminan diberikan dan harus disetujui oleh kantor penjaminan. penjamin wajib menunjukkan alamat untuk pelayanan wilayah masing masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transit yang kepadanya bertindak sebagai penjamin. dalam hal penjamin tidak memiliki alamat untuk pelayanan, penjamin wajib menunjuk agen wilayah masing masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transit tersebut. kantor penjaminan wajib menolak untuk menyetujui penjamin yang tidak terlihat mampu untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban pabean yang muncul dalam jangka waktu yang sudah ditentukan hingga jumlah maksimum yang dijadikan. jaminan perjalanan tunggal wajib mengikuti format yang disetujui oleh para pihak. jaminan perjalanan berganda wajib mengikuti format yang disetujui oleh para pihak. kewajiban penjamin wajib didasarkan pada persetujuan atas jaminannya oleh kantor penjaminan. kewajiban mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan transit pabean yang telah dijamin penjamin diterima oleh kantor pabean keberangkatan. dalam hal jaminan perjalanan tunggal atau berganda, kewajiban penjamin terbatas pada jumlah maksimum yang tertulis dalam jaminan. kantor penjaminan wajib menyimpan bukti bahwa kantor tersebut telah menerima jaminan penjamin dan menyediakannya secara elektronik kepada kantor pabean keberangkatan berdasarkan permintaan. kantor penjaminan wajib membatalkan persetujuannya terhadap jaminan penjamin jika persyaratan yang telah dijabarkan pada saat penerbitan tidak lagi terpenuhi. para pihak wajib diperbolehkan untuk menyatakan kekhawatirannya terhadap kemampuan penjamin untuk memenuhi klaim dan memberikan justifikasi kepada kantor penjaminan terkait, yang dapat menjadi dasar pembatalan penjamin. jaminan perjalanan tunggal jaminan perjalanan tunggal wajib mencakup seluruh jumlah kewajiban pabean yang timbul pada pelaksanaan transit terkait, yang wajib dihitung berdasarkan tarif tertinggi bea masuk, pajak dan biaya biaya yang diberlakukan atas barang wilayah yang tercakup dalam pelaksanaan transit. jaminan perjalanan tunggal dapat diberikan dalam bentuk sebagai berikut: (a) deposit tunai yang diajukan pada kantor penjaminan, (b) voucher jaminan yang diterbitkan untuk prinsipal oleh penjamin, atau (c) jaminan yang diberikan oleh penjamin. bentuk jaminan yang dapat diterima akan ditentukan oleh kantor penjaminan wilayah pihak tempat kantor pabean keberangkatan berada. deposit tunai nilai deposit tunai wajib setara dengan nilai dari keseluruhan jumlah kewajiban pabean yang mungkin timbul. deposit tunai wajib dalam mata uang negara keberangkatan atau dengan penyerahan alat pembayaran lainnya yang diakui oleh kantor penjaminan negara tersebut dan diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku negara keberangkatan. jaminan perjalanan tunggal dalam bentuk deposit tunai wajib berlaku bagi para pihak. deposit tunai wajib dibayarkan kembali oleh kantor penjaminan saat pelaksanaan transit terkait telah dihentikan. voucher jaminan perjalanan tunggal prinsipal dapat menggunakan voucher jaminan perjalanan tunggal yang dikeluarkan oleh penjamin. prinsipal wajib menyampaikan kepada kantor penjaminan voucher jaminan perjalanan tunggal sebesar nilai dari keseluruhan jumlah kewajiban pabean yang mungkin timbul. penjamin wajib menunjukkan pada voucher jaminan perjalanan tunggal mengenai wilayah para pihak tempat berlakunya, masa berlaku dan tanggal terakhir berlakunya voucher tersebut, yang tidak boleh melebihi sembilan puluh hari sejak tanggal diterbitkan voucher. sepanjang voucher jaminan telah diterima oleh kantor pabean keberangkatan pada saat atau sebelum tanggal terakhir masa berlaku, voucher tersebut akan tetap berlaku sampai pelaksanaan transit terkait berakhir. voucher jaminan perjalanan tunggal harus dinomori secara khas dan mengikuti format yang disetujui oleh para pihak. penjamin wajib memberikan rincian yang diperlukan terkait voucher yang diterbitkan kepada kantor penjaminan. penggunaan jaminan perjalanan tunggal penjamin dapat menyediakan jaminan perjalanan tunggal untuk menanggung pelaksanaan transit tunggal. jaminan perjalanan tunggal wajib mengikuti format yang disetujui oleh para pihak dan harus memuat nama prinsipal dan nilainya wajib setara dengan nilai dari keseluruhan jumlah kewajiban pabean yang mungkin timbul. setiap jaminan perjalanan tunggal harus diajukan kantor penjaminan dan satu salinan dari jaminan tersebut akan disimpan oleh kantor pabean keberangkatan. pada saat penghentian pelaksanaan transit, jaminan perjalanan tunggal wajib dibatalkan dan penjamin wajib diberitahu mengenai hal tersebut. jaminan perjalanan berganda prinsipal dapat menggunakan jaminan perjalanan berganda berdasarkan jumlah referensi. jumlah referensi wajib setara dengan nilai dari keseluruhan jumlah kewajiban pabean yang mungkin timbul sehubungan dengan barang yang disertakan prinsipal berdasarkan prosedur acts dalam jangka waktu paling singkat tujuh hari. kantor penjaminan terkait wajib menentukan jumlah referensi bersama sama dengan prinsipal dengan mempertimbangkan: (a) informasi mengenai barang yang disertakan masa lalu dan atau perkiraan jumlah pengiriman dan nilai barang yang akan disertakan berdasarkan prosedur acts, dan (b) nilai tertinggi bea masuk, pajak dan biaya biaya yang dikenakan negara negara transit. kantor penjaminan wajib meninjau ulang jumlah referensi paling sedikit setahun sekali, menggunakan informasi yang diterima dari kantor pabean keberangkatan, dan wajib membuat penyesuaian apabila diperlukan. prinsipal wajib memberitahukan kantor penjaminan jika jumlah referensi turun bawah tingkat yang dianggap cukup untuk menanggung pelaksanaan transit yang sedang berlangsung maupun yang akan datang. jumlah yang akan ditanggung oleh jaminan perjalanan berganda wajib setara dengan jumlah referensi sebagaimana dimaksud dalam ini. prinsipal yang memenuhi kriteria terkait pengalaman, kehandalan dan kondisi keuangan dapat diberi wewenang untuk memberikan jaminan dengan nilai yang dikurangi atau untuk mendapat pengecualian jaminan, tunduk pada persetujuan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transit. jumlah jaminan yang disyaratkan dapat dikurangi hingga (a, atau (b dan bekerja sama dengan sangat erat dengan otoritas berwenang, pengecualian jaminan dapat diberikan jika prinsipal menunjukkan bahwa memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam lampiran ini, memimpin operasi pengangkutan, dan memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. dalam menerapkan atas para pihak wajib mempertimbangkan: (a) informasi yang diberikan prinsipal dalam formulir aplikasi standar dalam format yang disetujui oleh para pihak, dan (b) setiap komentar yang diterima dari para pihak yang lain sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini. penggunaan jaminan perjalanan berganda jaminan perjalanan berganda wajib diterbitkan oleh penjamin. kantor penjaminan wajib menerbitkan kepada prinsipal satu atau lebih sertifikat jaminan perjalanan berganda mengikuti format yang disetujui oleh para pihak yang memungkinkan prinsipal memberikan bukti bahwa prinsipal memiliki jaminan perjalanan berganda. dalam hal data jaminan dipertukarkan antara kantor penjaminan dengan kantor pabean keberangkatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, rincian sertifikat jaminan wajib dimasukkan dalam pemberitahuan transit pabean dan dicetak dokumen pelengkap transit. dalam hal tidak ada pertukaran data elektronik, sertifikat tersebut harus diserahkan kepada kantor pabean keberangkatan oleh prinsipal. kewajiban penjamin penjamin wajib membayar kewajiban pabean, yang harus dibayarkan berdasarkan undang undang kepabeanan dan peraturan perundang |
rii .: t+i. *ffi i. =11ffi,. . j!(|fit.+' t. .w,+ h,!iit.'.r.ri'' i{.}:i} trl ltr dt] iis l,\ persetujuan antara pemerintah pi" bii indonesia dai.i kabinet menteri l]ukraina mengenai pembebasan visa. bagi warga. negara pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas pemerintah republik lndonesia cian kai:net menteri ukraina. selanjutnya disebut para pihak", berhasrat untuk memperkuat hubungan persahabatan yang terjalin antara kedua negara, bermaksud untuk memfasilitasi perjalanan warga negara dari kedua negara, pemegang paspor diplomatik dart paspor.dinas, sesuai dengan peraturan perincian undangan yang berlaku masing masing negara; telah menyetujui hal hal s i:agar berikut pembebasan visa warga negara republik lndonesia dan warga negara ukraina, pemegang paspor diplomatik dan dinas yang sah, tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, tinggal dan singgah melalui wilayah negara pihak lainnya. masa tinggal setiap orang sebagaimana dimaksud dalam persetujuan ini wajib tinggal tanpa visa wilayah negara pihak lainnya untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi dari (tiga puluh) hari untuk setiap kunjungan. visa bagi anggota misi diplomatik dan pos konsuler warga negara dari masing masing pihak, pemegang paspor, sebagaimana dimaksud dalan persetujuan ini dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik, pos konsuler atau nisi resmi dari negaranya untuk organisasi internasional, yang terakreditasi wilayah negara pihak lainnya, termasuk anggota keluarga mereka yang merupakan bagian dari rumah tangganya dan merupakan tunggangannya, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sah dari misi diplomatik atau pos konsuler negara penerima sebelum kedatangan mereka. masa berlaku paspor yang sah l\4asa berlaku paspor, sebagaimana dimaksud dalam persetujuan ini wajib sekurang kurangnya (earn) bulan pada saat tanggal masuk pemegangnya dalam wilayah negara pihak !lainnya. sy,arat masuk dan keluarasuk, keluar, dan singgah melalui w,!ayah negara pihak lainnya melalui semua titik perlintasan penumpang inti'nasional. hak pihak yang berwenangentaati hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku selama memasuki, tinggal, keluar dan singgah wilayah negara pihak lainnya. persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi hak dari masing masing pihak untuk menolak izin masuk, mengurangi masa tinggal atau mengakhiri masa tinggal wilayahnya terkait orang orang, yang dimaksud dalam persetujuan ini, yang dianggap sebagai "persona non grata" atau tidak dikehendaki atau membahayakan ketertiban umum, kesehatan publik atau keamanan nasional. keberangkatan dalam hal kehilangan atau kekuatan dokumen setiap warga negara dari masing masing pihak yang telah kehilangan paspor diplomatik ata dinasnya atau telah mendapati paspor dimaksud rusak ketika tinggal wilayah negara pihak lainnya, wajib segera memberitahukan kepada pejabat yang berwenang negara pihak yang menerima, yang, dalam hal ini, wajib menerbitkan sebuah dokumen yang mengakui pelaporan mengenai kehilangan atau kerusakan dari dokumen dimaksud misi diplomatik atau pos konsuler negara dari masing masing pihak wajib menerbitkan kepada orang orang, yang dimaksud dalam ini, dokumen yang sah sehingga orang orang tersebut dapat kembali wilayah negara pengirim, contoh paspor para pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh contoh paspor. yang dimaksud dalam persetujuan ini, termasuk gambaran rinci dari paspor dimaksud, dalam jangka waktu tidak kurang dari (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemberlakuan persetujuan ini. dalam hal pengenalan paspor baru atau setiap modifikasi terhadap paspor yang sah, yang dimaksud dalam persetujuan ini, para pihak wajib saling bertukar contoh contoh paspor baru atau paspor yang telah dimodifikasi, termasuk gambaran rinci dari paspor dimaksud, (tiga puluh) hari sebelum masa pemberlakuannya. penangguhan salah satu pihak dapat menangguhkan persetujuan ini baik seluruhnya maupun sebagian, dengan alasan ketertiban umum, perlindungan terhadap keamanan nasional atau perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. pihak yang margin menangguhkan pelaksanaan persetujuan ini wajib segera memberitahukan kepada pihak lain melalui saluran diplomatik mengenai keputusannya tersebut pihak yang telah menangguhkan pelaksanaan persetujuan irri wajib segera memberitahukan kepada pihak lain ketika alasan alasan untuk penangguhan sudah tidak lagi berlaku. perubahaditriaksud akan mulai berlaku sesuai dengan ketentuan dari persetuit.ran ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan perang ingin bilater, melalui saluran diplomatik. pemberitahuan terakhir secara tertulis oleh para pihak mengenai telah dipenuhinya masing masing prosedur internal yang dipersyaratkan bagi persetujuan ini untuk mulai berlaku dan akan tetap berlaku selama waktu yang tidak ditentukan. masing masing pihak dapat mengakhiri persetujuan ini, dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pirak lain telah ri saluran diplomatik. pengakhiran wajib berlaku (sembilan puluh) hari setelah tanggal penerimaan perrrberitahuan tersebut olet pihak lainnya. sebagai bukti, yang penanda tangan bawah ini, telah menandatangani persetujuan ini. dibuat jakarta pada tangggal bulan agustus tahun dua ribu enam belas, dalam rangkap dua, masing masing dalam bahasa lndonesia, bahasa ukraina, dan bahasa inggris, semua naskah mer"republik indonesia untuk kabinet menteri ukraina rsud paulo linkin menteri luar negeri menteri luar negeri ., '"\ .':.,, :*'fisil .+i,'.,.li$.:,s," ,<: lr,l.i republik inx}mesin area r*aix ypngorvr penny6nior lngoxesis ka6peron,t mixicrpin rpa tra npo aeiou eig crop male eir por,,lag rn, rri kop hcryrorbcfl anno mar hhh cry6bhm'! nacnopramh yana penny6nior lugo heic l(a6i*er ttl hicrpia yxpalnra, gani crotone>,, 6acara.,h s^,riqnrrn apyxrii sig hoc mrx aepxaaaruu cr.pix, march mrp cnpocrr4 tr4 nol'o xvr rpo afi aep) arcmin. nri ophcryrc bcn arnold mark cnx60 nacnopra mr, kepal*1t4cb npa bil j.ra mr aepxaa crop aomobiiin cfl npo ke: carry 3wifi hxn eig sopir,aneh eig big pori,'agn penny6nix, he3r rpo mark expr' hra, ari optic tytorucn 4ifi hr,r anglo harv'.tilt ,,;il4 calyx60sitl nacnopra mh, bil maraerbcn o$opvrnexxc ai:fi 4nn e,is45r, neue6ysa rpa h3il reprropiero apa bil ulo crop hari. carry pra san icu neue6ysa oco6lt, aas ha.te carri niei yro ara, neue6paantu 6ea ais reprropi aep) inu"roi crop:u rep,tiuorrr 6inu six (rp n4qnu) hie nporffro kox hor rr aiaurry. cari'rr bier,qnn .{ne hie anno marne npe acara hyper hcynbcb [ poriragnnil apa guier crop cxi kopi4cryrorbcn nacnopra mh, 3a3 have hil m11 carri niei yeon, rr<i npgs haven qre mil nano marry horor npe llr ba, koh cnbc koi' cra hour a6o siqifrxoro npe acara bh14rlr ixxuoj apa h,rix dapo6xrx pra iraqi fx, kpe nro hnx reptil topik' gepxaau iuu_roj' crop hn, kox qne hl4 cinaefi, qri pour barc hr4 mt1 halo a.rbc hukum yrpnua hi, so6og'nsa orn maru neo6xig a'ia aise anno mar npe urai a6o cynbcbxira cra host aepxaara kpe ahrauii' neue4 ixninll npr6rri charts tepi.,tix aiicxocri nacnopri teori giri rock nacnopria, 3as halte hrl carri ciel program, sapi hvyaarfic hide (u:erra) vicina gala a'i'agy oci6, u lo hr4 mr kopi4c tyrcrbcfl, repnropirrc apa kognisi'si crop l pola4nx14 apa nano mh, 3a3 have rugi baru neu e'i'sgy'ra rgy oggi'i carri tpa h3from crop nxi kophcrylorbcn qie yro ar,t, s'l'x axarcrs, tepat topo apa tutor' aur'4qxaioru neue hari cropoxyt acid rr,rix hapognrx nach)r(r,pcb krl tax pony carry flava mere hrung opraxia i pontang hfi apa bra guier' crop qri kop14cryrorbcn nacnopra mh, 3a3 lle mi4 carri qie yeon, horor4 myrorucs his npa bfl apa tropis nig vac boro a"is ay, nepeoyea hun, sais4y negeri hfi tpa h3from tephropii gepxaah uoi crotone .\n yoga nfl bae npa 6ygs xxi' crop align,roslrrrr a'ie.qi, uhl color( nepebyeax a6o npunnltrtl neue6yaa reprropii' sei apa oci6, :as have hhx carri ller profil, nxi aus (persona non grata> uenprrznnr a60 cxi c.ra host.r 3arp3y rpo acb nop ky. ob'lo hacer hfl lrh hari hantu h:li 6e:ner1i. cara big' t:g hna par a6o nourxogxeh hfl goxynaexria 5y4s nx roonnagn aepxaeu ogxrei.ri crop sawit tari ciri amnnouarrqxrfi a6o cnx6oara nacrropr a6o no[u anb ,aluh nacnopr nip lac neue6yaaxhr repraropii. next hu.rol roport, hee.qxnagro noeigourarr4 npo l{e mere hth14m pra apa bil nepeoyaa hn. nxi, lrb br4na ky, aa,orb 40ei6ry, ulo nigreepgxye qar opsi hfl 3as npo binary a6o nou axe hhf 3a3 have horor hra. flunnonrrarru npe acara hi,4ur a6o hcynscuxi cra b14 apa hei crop aa$rb cco6an,l, 3a3 have nyh kri niei carri, girl hal,l hr, luo ao3 bodi bep hrl4cfi repraropiro apa bu, j_lo hanya entre. charts 3paron nacnopria cropoxr4 anno marrqitur,{h iia hana c6uinnmrucn bpa3 kar. ,vl nacnopria, 3a3 hat{e rarr: niei prog kflroqa}ou gera.nu hler onna yakni rracnopria, nis hiu:e (rprgqnr gis april xa6pa horn ,rr4rl {ori query yrogoro. pa:ri 3anno axe hhe bl x nacnoprie a5o here hfl srr,ri gr: aimcxnx nacnopria, 303h6!e ;,u4x carri qie'i progr, cropcuu o6rvisprcruc spa3 m14 hob14x a6o :rui hux nacnoprie, hil{archi perang hfi nrc khx nacnoprie (rpr,r amors) hia 'rxrruoro 3anno ba.qxe hfl. carry 3ynr.ren gil kona corona more iln tren girl rie program noe rculo a6o acr nl{14h, nob'f3a hill r portal ecb kt4 norma 3act"om hari han buol' 6eene a1a oxo.o hot topo b's aceh hn. corona, nxa 6aae 3invasi giro ciel program. hee.qira4 nei6on,anne inr uy topo anno margin rr? hd.r t? npo boe pipe hnn. pasi, kong nphqfi hfi aih sync hhf nepecraflu haram, dropout, 3ynh hina giro 4ie'i yro.ara, head4nano noaigc ml.lqe nr)o lle luy crop hy. c,r aren 3vrier.r asper\a hoc nilai boro 3ro oro tropis qto yro.qy more 6yr! 3r,ri ho. taxi suing ha6 nparcrb qul hours signori axo carri uel' yeon. carry bnpiiuennx utopia 6ygo nxi cncpfi, r{o b14 arc coco rny meme hir a6o .jacoby barrel niei' yi ogm, api:yro;u(,fi bsa6 moh3 si oao lffl xiii bocropo enix xct hanura uir neperoaopia. charts ha6panas hnxocri, gin hnu hff l {n yro kna aaorbcf; heahsxaqexrfi crop ha6rapat .lm hochi pepes (pra anri) nia aar oph hfl ayrnflo mark m14 hana oprah boro hcb boro nei4ofurneu npo bl4 hh.q crop haur cso'x anyelir unse apex(a npo lle]qyp, xeo6xig hrx anal ha6pau hn,.th hochi hiero vrogoro. sagu nxa crop more np,nr, hr4, air uie.i progr, nei4onltrau.:r npo nt,tcb duty cropoxy ar4nno mail h14 mrl hana mfi. l]in niei you nnn ferb kepe3 (6ea'nrmicro) hie arm oral hhr koro noeigovne hhr ir roro croponoro. nocaipveh oro buronan npegcraa kt4, nxi nignracanmcf; nxe, nignmcanr qro copy. yule rr,t. nagara cen hf; por aao npuuipxnxax, kox h14ti none:irrrcb hl. rpa'[neuron turnir trcuxoro mn, nil qbo eci recoil thq hil mr . pasi bt4 ht poaoixnocrefi coco rny make hhf nofloxe niei prog neue bara aigaaerucn rexcrosi urn ifi culo bolo. ypn penny6nix logo he:in kaliixe'r mixicrpie xpa'f hra jl.fi. mapy pleno kniruxi hic kop,qo copa hirp kop aon copa . r. !:. m: i,office', t!,1s;+r' rli ubt,xk i}i i}(}$f,s agreement between the government the republic indonesia and the cabinet ministers ukraine visa exemption for the nationals hol diplomatic and service passports the government the republic lndonesia and the cabinet ministers ukraine, hereafter referred "the parties", seiring strengthen friendly relations between the states, having the intention facilitate travels the nationals both states, holding diplomatic and service passports, pursuant the prevailing laws and regulations the respective states, article visa exemption nationals the republic lndonesia and nationals ukraine, holding valid diplomatic and service paspor ts, shall not required obtain visa enter into, stay and transit through the territory the state tne other party. have agreed follows: article duration stay the persons referred article the present agreement shall stay without visas the territory the state the other party for period not longer than (thirty) days for each visit. article visas for members diplomatic missions and consular offices nationals the state either party, holding passports, referred article this agreement and assigned members the diplomatic mission, consular post official mission their state international organizations, accredited the territory the state the other party, well their family members who form part their household and are their defendants shall required obtain appropriate entry visa from the diplomatic mission consular post the receiving state prior their arrival. article passport validity the validity passports. referred article this agreement shall least (six) months actual the date entry their holders into the territory the state either par1y. article entry and exit conditions nationals the state either par1y, holding passports. referred article this agreement, shall enter into, exit from and transit through the territory the state the other party through all international passenger crossing points. article rights authorities nationals the state either par1y, holding passports, referred article this agreement, shall abide applicable tags and regulations force during their entry into, stay in, exit from and transit through the territory the state the other party. this agreement shall not affect the right either party refuse the entry, reduce period stay terminate stay its territory respect the persons, referred article this agreement, who are recognized "persona non grata" unacceptable endangering public order, public health national security. article departure case lost damaged documents any national the state either party, who has lost his her diplomatic service passport has had such passport damaged while staying the territory the state the other party, shall immediately inform thereof the competent authorities the receiving state, which, this case, shall issue certificate acknowledging the receipt the application the loss damage the said document. diplomatic missions consular posts the state either party shall provide the persons, referred paragraph this article, with valid document which enables them return the territory the sending state. article specimens passports the parties shall exchange, through the diplomatic channels, specimens the passports, referred article this agreement, including detailed description such passports, within period not less than (thirty) days prior the date entry into force this agreement. case introduction new passports any modifications the valid passports, referred article this agreement, the parties shall exchange the specimens new modified passports, including detailed description such passports, (thirty) days prior their entry into force. article suspension each party may suspend, whole part, this agreement for reasons public order, protection national security protection public health. the party that wishes suspend the application this agreement shall immediately inform thereof the other party through diplomatic channels its decision. the party that has suspended the application this agreement shall immediately inform the other party once the reasons for the suspension longer apply. article amendments this agreement play amended mutual written consent the parties. suatu amendments shall enter into force accordance with article this agreement. article disputes settlementbilateral consultations and negotiationsreceipt, through diplomatic channels, the last written notification concerning the completion the parties their internal procedures required for this agreement enter into force and shall valid for indefinite period. either party may terminate this agreement,ving the other party the said notification. witness thereof, the undersigned. have signed this agreement, done jakarta the fifth august the year two thousand sixteen, two originals, each indonesian, ukrainian. and english, all texts being equally authentic. case any divergence interpretation the provisions the present agreement, the english text shall prevail for the government for the cabinet the indonesia ministers paulo linkin minister foreign airs minister for foreign alfa]rs tno salinan naskah resmi certified true copy 0142t ct06t2018ts2 sekretaris direktorat jenderal hukum dan perjanjian internasional secretary directorate oeniraior text anais and international treaties ministry foreign affairs, republic 'lndonesia tanggal juni date |
salinan sta sms inka tunggal tipis walikota tegal provinsi jawa tengahi ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan walikota ini maka ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana(egal. kepala bpbd adalah kepala badan penanggulangan bencana daerah kota tegal. kepala pelaksana adalah kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerahmitigasi adalah serangkaian upayapenjabaran tugas pokok dan fungsi bpbd mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum lainnya bidang penanggulangan bencana, serta rekonstruksi secara adil dan setara:erikan rekomendasi penetapan status keadaanlaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian kesatu kepala badan kepala badan yang secara ex officio dijabat oleh sekretaris daerah mempunyai tugas memimpin bpbd dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan bagian kedua unsur pengarah unsur pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada kepala bpbd dalampenanggulangan bencana. untuk melaksanakan tugas pokokmelaksanakan sehari hari tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan . kepala pelaksana, membawakansekretariatdan 4d,oordinator dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana. bagian keempat sekretariat, dan pengendalian terhadap pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam sekretariat mempunyai fungsi:cc.pencegahan dan kesiapsiagaan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunnyusunan rencana, program, dan kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan, penyusunan petunjuk teknis lingkup seksi pencegahan dan kesiapsiagaan, mengkoordinasikan dan pelaksana :sebagian tugas kepala pelaksana bpbd dengan merumuskan kebijakan mengknyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknisyusunan rencana, program, dan kegiatan seksi kedaruratan dan logistik, cc. penyusunan petunjuk teknis lingkup kedaruratan dan logistik, pengkoordinasiandan pelaksanaan kebijakan teknise.pelaksanaan . pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkaitmengkoordinasikan dan pelaksanaan teknis operasional unit pemadamsebagian tugas kepala pelaksana bpbd dengan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan seksi rehabilitasi dan rekonstruksi. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana, penyusunan rencana, program, dan kegiatan seksi rehabilitasi dan rekonstruksi, cc.teknislaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait bidangnghimpunan, pengolahan dan penyajian data bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencanasanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab iii tata kerja kepala bpbd dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh walikota dan peraturan perundang undangan. dalam melaksanakan tugasnya kepada badan, unsur pengarah, dan kepalamasing masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai tugas pokoknya. bab kepegawaian kepala pelaksana, kepala subbagian tata usaha,lompok jabatan fungsional lingkungan bpbota tegal dan sumber lain yang diperoleh secara sah. bab vi. bab ketentuan lain lain ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran uraian tugas bpbd diatur dengan peraturan walikota. bab vii ketentuan peralihan tugas pokok, fungsi dan tata kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diatur berdasarkan peraturan walikota tegal nomor tahun tentang penjabaran tugas pokokfungtetap berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat struktural sesuai. bab viibimbingan teknis tentang upaya pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan pelaku usaha agar memiliki kemampuan dan pengetahuan cara pencegahan dan pemadaman kebakaran secara dinikedaruratan dan logistikkedaruratan dan logistedaruratan dan logistik. tercapainya target kinerja penyelenggaraan urusan dan pelaksanaan tugas seksi kedaruratan dan logistik. kedisiplinan aparatur seksi kedaruratan dan logistik. keakuratan data seksi kedaruratan dan logistik. kelancaran dalam pelaksanaan tugas kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana. wewenang meminta data dan informasi tentang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana. memberikan atau menolak memberikan data dan informasi seksi kedaruratan dan logistik berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. kepala seksi rehabilitasi dan rekonstruksiumum lainnya bidang penanggulangan bencana seksi rehabilitasi dan rekonstruksi. uraian. uraian tugas menyusun rencana dan program kerja seksi rehabilitasi dan rekonstrukrehabilitasi dan rekonstrukrehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlakurehabilitasi wilayah pasca bencana. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi bencana. melakukan perbaikan sarana prasarana umum dan lingkungan bencana. melakukan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. melakukan fasilitasi pemulihan sosial psikologis, kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik. melakukan fasilitasi pemulihan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. melakukan fasilitasi pemulihan ketertiban dan keamanan. melakukan fasilitasi pemulihan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pelaksanaan rehabilitasi wilayah pasca bencana, serta menyiapkan alternatif pemecahannya. melakukan koordinasi penyiapan rekonstruksi bencana. melakukan pembangunan kembali prasarana dan sarana masyarakat. membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. melakukan penentuan konstruksi bangunan dan penggunaan peralatan yang tepatrehabilitasi dan rekonstruksirehabilitasi dan rekonstrukrehabilitasi dan rekonstruksi. tercapainya target kinerja penyelenggaraan urusan dan pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi dan rekonstruksi. kedisiplinan aparatur seksi rehabilitasi dan rekonstruksi. keakuratan data seksi rehabilitasi dan rekonstruksi. kelancaran dalam pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana. wewenang meminta data dan informasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana. memberikan atau menolak permintaan data dan informasi seksi rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlakuuraian tugas jabatan struktural padabadan penanggulangan bencana daerah kota tegalterdiri dari: ikhtisar jabatan, uraian tugas, tanggung jawab, dan weuraian tugas jabatan struktural pada badan penanggulangan bencana daerah kota tegal kepala pelaksanandalikan dan melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum lainnya dalam bidang penanggulangan bencana. uraian tugas merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraanlaksanaan tugas. memberikan rekomendasi penetapan status keadaan darurat bencana dengan diketahui kepala bpbd sebagai bahan penetapan status keadaan darurat bencana berdasarkan pertimbangan dari unsur terkait sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. mengkoordinasikan tugas tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum lainnya dalam bidang penanggulangan bencansehingga target kinerja dapat tercapaipenanggulangan bencana sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. melaksanakan tugas bidang penanggulangan bencana meliputi kebijakan, pembiayaan, sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi, rekonstruksi, sarana dan prasarana, guna pencapaian target kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan. memantaunanggulangan bencana. tercapainya target kinerja penyelenggaraan urusan dan pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana. kedisiplinan aparatur bidang penanggulangan bencana. keakuratan data bidang penanggulangan bencana. wewenang meminta data dan informasi bidang penanggulangan bencana. memberikan atau menolak memberikan data dan informasi bidang penanggulangan bencanaat kepala sub bagian tata usahaseksitugas ketatausahaan meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian. uraian tugas:. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan umum lainnya bidang penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. menyusun bahan rencana dan program kerja badan penanggulangan bencanalaporan pelaksanaan pemerintahan daerah ppd) dan laporan keterangan pertanggungjawaban kpj) walikota. kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan ikhtisar jabatan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, membina dan melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. uraian tugas menyusun rencana dan program kerja seksi pencegahan dan kesiapsiagdan kesiapsiagcegahan dan kesiapsiagbadan penanggulangan bencana daerah seksi pencegahan dan kesiapsiagaan guna keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugascegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pengurangan dan atau penghilangan resiko bencana. melakukan pembinaan pencegahan bencana. melakukan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana. melakukan pemetaan daerah rawan bencana. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, serta menyiapkan alternatif pemecahannya. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana. melakukan pengorganisasian pemasangan rambu dan pengujian sistem peringatan dini. melakukan pengorganisasian penyuluhan dan pelatihanpencegahan dan kesiapsiagaanpencegahan dan kesiapsiagaan. melaksanakan koordinasi dmelaksanakan . melaksanakpra bencana serta pemberdayaan masyarakat. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data potensi ancaman dan resiko bencana. melaksanakan monitoring dan evaluasicegahan dan kesiapsiagaan. tercapainya target kinerja penyelenggaraan urusan dan pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan kesiapsiagaan. kedisiplinan aparatur seksi pencegahan dan kesiapsiagaan. keakuratan data seksi pencegahan dan kesiapsiagaan. kelancaran dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. wewenang meminta data dan informasi tentang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. memberikan atau menolak memberikan data dan informasi seksi pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. kepala seksi kedaruratan dan logistiklainnya bidang penanggulangan bencana seksi kedaruratan dan logistik. uraian tugas menyusun rencana dan program kerja seksi kedaruratan dan logisti. mengkoordinasikan tugas tugas kedaruratan dan logistidaruratan dan logistik berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. guna keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas. menyiapkan bahan kerja, sarana dan prasarana penanggulangan bencana dengan memelihara sarana dan prasarana agar operasional penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik dan lancaryelamatan, evakuasi dan pengurusan pengungsi. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyelamatan, evakuasi dan pengurusan pengungsi. melakukan kajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan kerugian sumber daya. melakukan penyiapan bahan pertimbangan penentuan status keadaan darurat bencana. melakukan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. melakukan pemulihan sarana dan prasarana vital. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pelaksanaan penyelamatan, evakuasi dan pengurusan pengungsi, serta menyiapkan alternatif pemecahannya. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan pemulihan sarana prasarana, dan penyediaan logistik. melakukan koordinasi dan fasilitasi sebagai bahan pemulihan sarana prasarana dan penyediaan logistik. melakukan kemudahan akses pengerahan sumber daya manusia sdm), peralatan, logistik, pengadaan barang dan jasa darurat, serta pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan barang. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan, pelaksanaan pemulihan sarana prasarana, dan penyediaan logistik, serta menyiapkan alternatif pemecahannya. memberikan pelayanan penyelenggaraan pemadaman kebakaran kepada masyarakat dengan melalui prosedur yang berlaku. memfasilitasi pemberian pelatihan dan bimbingan teknis bidang penyelenggaraan pemadam kebakaran kepada para petugas operasional lapangan agar memiliki kemampuan yang profesional. memberikan . |
salinan sc: dpya guna dan hasil guna serta kesejahteraan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota tegal, perlu mengubah besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dean perwakilan rakyat daerah kota tegal sebagaimana diatur, sebagai berikut ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutsepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, wakil ketua dprd masing masing sebesar rp. sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, cc. anggota dprd masing masing sebesar rp. sembilan jutasetelah. setelah ditambahkan (satu) yakni yang berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam mulai dibayarkanuntuk mewujudkan pembentukan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, sistematis dan tercipta keterpaduan serta tertib administrasi, perlu mengatur tata cara pembentukan produk hukumwalikota tegal nomor tahun tentang pembentukan produk hukum daerah kota tegalmbentukan produk hukummatauatau kdh. rancangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan pembahasan oleh bagian hukum dan organisasipenyusunan peraturan walikota dan kdh sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: ketua adalah pimpinan skpd pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh walikota, sekretaris adalah kepala bagian hukum dan organisasi, anggota dari unsur skpd terkait. tim penyusunan peraturan walikota dan kdh sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. ketua tim penyusunan peraturan walikota dan kdhwalikota dan rancangan kdpimpinan skpd pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk, dan kepala bagian hukum dan organisasiyang bersifat penetapan pimpinan skpd menyusun rancangan keputusan walikotaskpd pemrakarsa, dan kepala bagian hukum dan organisasibb.dan organisasiomoran produk hukum daerah terhadap peraturan daerah, peraturan walikota, kdh dan keputusan walikota dilakukan oleh kepala bagian hukum dan organisasi. peraturan walikota dan kdwalikota, kdh dan peraturan dprd. peraturan daerah, peraturan walikota dan kdh dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum. an organisasi dengan skpd pemrakarsa. bab vii evaluasi dan klarifikasi bagian kesatuancangan peraturan daerah tentang ipjp dan rpm yang telah disetujui bersamatentang ipjp dan rpmipjp dan rptentang ipjp dan rpipjp dan rpm menjadi peraturan daerah, gubernur membatalkan peraturan daerah. gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang ipjp dan rpm kepada menteri dalam negeri. bagian kedua. bagian kedua evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan walikota tentang apbd, perubahan apbd, dan pertanggungjawaban pelaksanabagian ketigayang telah disetujui bersama antara walikota dan dprd sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerahwalikota dan dprd. . penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan melampirkan dokumen persetujuan bersama antara walikota dan dprd. rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah terlebih dahulu dievaluasirancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan oleh gubernur kepada daerah paling lambat (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan peraturan yang dimaksud. dalam hal hasil evaluasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam berupa persetujuan, walikota menetapkan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. dalam hal hasil evaluasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam berupa penolakan, walikota memperbaiki rancangan peraturan daerah. rancangan peraturan daerah yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada disampaikan kembali oleh walikota kepada gubernur dan menteri keuangan. rancangan peraturan daerahwalikota menetapkan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan olehaturan daerah. bagian keempat evaluasi rancangan peraturan daerah tentang tata ruangyang telah disetujui bersama dpr. penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud padtata ruang. hasil evaluasiperaturan daerah dimaksud. walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan melaporkan hasilnya kepada gubernur paling lambat (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan gubernur. apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam, gubernuraturan daerah, walikota bersama dprd segera melakukan perubahsesuai mekanisme dan peraturan perundang undangan. gubernur melaporkan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang kepada menteri dalam negeri. penyampaian laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tujuh) hari evaluasi ditandatangani oleh gubernur. bagian kelim hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan yang lebih tinggi.yang berisi pernyataan sebagaimana dimaksud dalam hurufpaling lama (tujuh) hari setelah diterimanya peraturan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam yang terdiri darilembaga teknis kantor, kecamatan dan kelurahan. pembentukan produk hukum daerah adalkdh dan berbentuk penetapan berupa keputusan walikota. peraturanaturan daerahaturan daerah sebagaimana dimaksud dalam disampaikan dengan cara secara langsung softcopy rancangan peraturan daerah, b.pengiriman melalui pos surat disertai dengan softcopy rancangan peraturan daerah: cc. pengiriman melalui pesan elektronik atau email. rancangan peraturan daerah yang telah diberikan nomor register dikembalikan kepada walikotaref nama peraturan daerah nomor urut dan tahun. nomor seri dan atau huruf sebagaimana dimaksud huruf ditetapkan oleh biro hukum provinsi. bab penyebarluasan penyebarluasan dilakukeraturan walikota, kdkdh harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. bab xiorganisasi. penetapan nomor seri peraturan daerah, peraturan walikota, kdh dan keputusan walikota oleh bagian hukum dan organisasi. nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama dibawah kop lambang negara terhadap peraturan daerah, peraturan walikota, kdh dan keputusan walikota. setiap tahapan pembentukan peraturan daerah, peraturan walikotkdh dan peraturan walikota sebelum tetapkan. konsultasi sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh kementrian dalam negeri dan atau kementrian lainnya sesuai tugas dan fungsi. bab xproduk hukum daerah peraturan daerah "ag remas https walikota tegal provinsi jawa tengah peraturan daerah kota tegal nomor .tahun . tentang (nama peraturan daerah) dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tegal, menimbang bahwa. bahwa. mna dan seterusnya .o.oomeenennenlnlnaah mengingat dosa anakaannanananan anna nan anna nana ana ana naa aan dan seterusnya .c.ooeeeleenenenni. d bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: dan seterusnya .o.voodoo wootandatangansalinan . salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum ttd nama nip noref peraturan daerah kota tegal provinsi jawa tengah: (nomor urut perda tahun) ii. peraturan walikota rms walikota tegal provinsi jawa tengah peraturan walikota tegal nomor .tahun . tentang judul peraturan walikota) dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tegal, menimbang bahwa. bahwa oo. woman dan seterusnya .coooooeteteteennnnanlnlnnaah mengingat. mengingat dosa ananaaananananan nana nanas anna anna ana aan ana dan seteru .c.ooceceneananananlnlnaah. j.ooooomenakaaanannan aan bab bagian pertama paragraf.salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum ttd nama nip ii. peraturan bersama kepala daerah lia provinsi . peraturan bersama walikota tegal dan bupati walikota .( nama kabupaten kota)ahwa. bahwa oom dan seteru snya .oooeneelekennnnah mengingat soal anakaannananananaaaa nan anna nana anna ana aan dan seteru . jeoooeeeleeennelnnah memutuskan . .voodoo woo woman., nama kabupaten kota) nama tanpa gelar dan pangkat) nama tanpa gelar dan pangkat) diundangkan .keputusanataukepaldan penetapan. . diundangkan tegal diundangkan di. pada tanggal. pada tanggal. sekretaris daerah kota sekretaris daerah .e.c. tegalsalinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum ttd nama nip iv. keputusan walikota lena lia walikota tegal provinsi jawa tengah keputusan walikota tegal nomor . tahun. tentang judul keputusan walikota) walikota tegal, menimbang bahwa .oooooooooo jml bahwa .oo jan cc. dan eter esnya .j.o.oealalea mengingat soal anananan nana namanya nana nana ana anna ana ana anang cc. dan eter esnya .o.loona memperhatikan . memperhatikan .ooooooco womblnannnnnalnnlnlnllah cc. dan eter esnya .j.o.oealalea (jika diperlukan) memutuskan menetapkan kelima keputusan walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. memperhatikan al. ditetapkan tegal pada tanggal. walikota tegal, nama tanpa gelar dan pangkat) salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum ttd nama nipdan tata cara pengisian program legislasi daerah bentuk program legislasi daerah jenis tentang materi pokok| baru ubah pelaksanaan unit," instansi target ket penyampaian kepala skpd b.tata cara pengisian program legislasi daerah kolom nomor urut pengisian kolom peraturan daerah dan peraturan walikota kolom penamaan peraturan daerah dan peraturan walikota kolom materi muatan pokok yang diatur dalam peraturan daerah dan peraturan walikota kolom penyusunan peraturan daerah dan peraturan daerah yang baru kolom penyusunan perubahan dan peraturan daerah dan peraturan walikota kolom penyusunan peraturan daerah dan peraturan walikota. kolom tahun penyelesaian peraturan daerah dan peraturan walikota kolom hal hal yang berkaitan dengan pembahasan peraturan daerah dan peraturan walikota pembina tingkat nip lampiran iii peraturan walikota tegal nomor tahun tentang pembentukan produk hukum daerah kota tegal teknik penyusunan naskah akademik peraturan daerah naskah akademik adalah naskperaturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuanmetode. bab ini dapat diuraikan dalam beberapa subberyang lain, harmonisasi secara vertikalsudah ada tetapi tidak memadai, atau memang,,ihan substansi naskah akademik dalam suatu peraturan perundang undangan atau. daftar pustaka daftar pustaka memuat buku, peraturan perundang roduk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf berbentuk: peraturan daerah, peraturan walikota: dan kdh,kota. bentuk produk hukum daerah berupa peraturan daerah, peraturan walikota, kdh, dan keputusan walikota selanjutlingkungan dprd disusun berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlakubentuk dan tata cara pengisian proligayusunan proliga lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum dan organisasiorganisasi walikotadan organisasi. bab penyusunan produk hukum bersifat pengaturan bagian kesatu penyusunan peraturan daerah paragraf . paragraf persiapanwalikotawalikota melalui bagian hukum dan organisasi teknik penyusunan naskah akademik peraturanrancangan peraturan daerah yang berasal dari walikota dikoordinasikan oleh bagian hukum dan organisasipenyusunan rancangan peraturan daerahjabat yang ditunjuk mengajukan rancangan peraturan daerah sekretaris kepala bagian hukum dan organisasi anggota skpd terkait sesuai kebutuhan tim penyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. ketua tim penyusunan rancangan peraturan.olehmhkonsultasi rancangan peraturan daerah bidang tata ruang rancangan peraturan daerah bidang tata ruang terlebih dahulu dilakukan konsultasi dengan gubernur sebelum disampaikan kepada pimpinan dprd untuk dilakukan pembahasan. konsultasi sebagaimana dimaksud pada merupakanwalikota dibantu badan koordinasi penataan ruang daerah mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah kota, rencana tata ruang kawasan strategis kota, rencana detail tata ruang kota dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang pulau kepulauan dan rencana tata ruang wilayah nasional. walikota mengkonsultasikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada kepada gubernur. konsultasi sebagaimana dimaksud pada guna mendapatkan persetujuan dari gubernur. konsultasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah rancangan peraturan daerah dibahas badan koordinasi penataan ruang daerah provinsi dan mendapatkan rekomendasi dari gubernur. wilayah provinsi. atas rekomendasi gubernur sebagaimana dimaksud pada dalam walikota melakukan konsultasi ataspulau kepulauan dan rencana tata ruang wilayah nasional. materi konsultasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada dan meliputibeserta laporannya. lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada berupa: dokumen rencana tata ruang wilayah kota dan album peta, dokumen rencana tata ruang kawasan strategis kota dan album peta, dokumen rencana detail tata ruang kota dan album petatanggapan dan atau jawaban walikota terhadap pemandangan umum fraksi: dan pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dprd dengan walikota atau pejabat yang ditunjuk. dan peraturan daerah kota tegal nomor tahun tentang pajak air tanah sertagalair tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanedaluwarsa surat teguran adalah surat yang diterbitkanab piutang pajak daerah piutang pajak daerah adalah piutang pajak daerah untuk jenis: bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaanan atau surat paksa tersebut oleh wajib pajak. mpajak. babtetapkan oleh walikota atas permohonan kepala dinas. bab tata cara penghapusan piutang pajak daerah usulan penghapusan piutang pajak daerah disampaikan oleh bidang dan atau unit yang melaksanakan pengelolaan pajak daerah kepada kepala dinas. daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi piutang yang tidak bisa ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsadan alamat wajib pajak dan atau penanggung pajak, alamat objek pajak, nop dan atau nomor pokok wajib pajak daerah, tahun pajak, jumlah piutang pajak daerah yang akan dihapuskan. piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan terdiri dari: spot, skpd: std, skpd: skpdkbt: surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding. kepala dinas membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam . laporan hasil penelitkarena sudah kedaluwarsahak asuh anak akibat perceraian studi perkara nomor pdt. pattempt unite different persons from each other. fact, one who wants marriage ended divorce. with the breakdown marriage will legal consequences that follow, one which the custody over children born the marriage. the problems this study, how the custody children after divorce juridical approach normative and empirical, type data secondary data and primary data. the data collection and library studies field studies were then analyzed gualitatively. results the study can argued that, custody child when seen terms normative, children who are under years old the custody his mother, but based the jurisprudence the supreme court the republic indonesia number dated december that principle stated that the maintenance the child, not merely those most entitled, but see and put forward the best interests the child. suggestions liberation should done there dispute the division custody the child but there way out better use the courts. keywords: custody, children, divorce i.pendahuluan dicapai, bahkan sebaliknya kandas ataupun perkawinan sangat penting dalam gagal sama sekali tengah jalan, karena kehidupan manusia, baik bagi perseorangan tidak tercapainya kata sepakat atau karena maupun kelompok. dengan jalan perkawinan olehnya salah satu pihak ataupun perilaku yang sah, pergaulan antara laki laki dan kedua belah pihak yang bertentangan dengan perempuan terjadi secara terhormat sesuai ajaran agama. abdulkadir muhammad, kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. pergaulan hidup berumah tujuan perkawinan menurut tangga dibina dalam suasana tenteram, damai undang undang nomor tahun dan rasa, kasih sayang antara suami isteri dan tentang perkawinan adalah untuk membentuk anak anak mereka. abdulkadir muhammad, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. walaupun undang undang tahun demikian adakalanya terjadi masalah tentang perkawinan (untuk masalah yang dapat menyebabkan selanjutnya disebut dengan undang undang perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga perkawinan) bertujuan mengatur pergaulan perkawinan tersebut terpaksa diputuskan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal dengan perceraian. perceraian dalam istilah dalam suatu rumah tangga guna terciptanya ilmu high disebut talak atau firman. talak rasa kasih sayang dan saling mencinta. berarti membuka ikatan atau membatalkan namun kenyataan sejarah umat manusia perjanjian. perceraian membawa akibat yang telah berusia ribuan tahun telah hukum terputusnya perkawinan, apabila membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat dalam perkawinan telah lahirkan anak maka perceraian juga membawa akibat dalam hal ini yang paling penting hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak diperhatikan dalam menentukan pemberian dapat memelihara anak secara bersama sama anak adalah kepentingan anak itu sendiri. untuk itu pemeliharaan anak diserahkan dalam arti akan dilihat siapakah yang lebih kepada salah satu orang tuanya. mampu menjamin kehidupan anak, baik dari peristiwa perceraian adalah hal yang segi materi, pendidikan formal, pendidikan palm ditakuti oleh anak. karena mereka akhlak dan kepentingan kepentingan lainnya. merasa akan berpisah dengan salah satu untuk menentukan orang yang paling dapat orang yang paling disayanginya. selain itu percaya untuk memelihara anak, dalam juga, tidak sedikit dari perkara perceraian pengadilan biasanya hakim akan kemudian timbul masalah baru yaitu mengumpulkan informasi sebanyak perebutan hak asuh anak atau halaqah. banyaknya, informasi ini dapat berasal dari kedua orang tua itu merasa yang paling saksi saksi yang biasanya dihadirkan dalam berhak untuk mengasuh dan mendidik persidangan. anaknya sendiri hingga dewasa, tanpa adapun dalam pembahasan ini memikirkan kepentingan anak itu sendiri. difokuskan kepada hak asuh pemeliharaan dan tanpa disadari hal ini sangat anak akibat keadaan suami istri dalam suatu berpengaruh besar bagi perkembangan keluarga yang pecah, terjadi perselisihan dan psikologis anak bahkan sampai pertengkaran yang sangat memuncak, dan berkepanjangan seperti trauma bahkan tidak dapat didamaikan lagi, yang berakhir sampai menyimpang perilaku yang buruk. dengan perceraian? akibat yang ditimbulkan tidak jarang juga akibat perceraian ini anak apabila terjadi perceraian adalah perselisihan menjadi terlantar, kurang kasih sayang diantara suami istri mengenai pemeliharaan karena buruknya pengasuhan salah satu anak. istri menghendaki agar hak asuh orang tua yang menjadi pemegang hak untuk diberikan kepadanya karena istri yang mengasuh anak. oleh karena perlu kiranya melahirkan, begitupun dengan suami, yang perhatian yang sangat serius untuk menghendaki hak asuh anak tersebut karena memutuskan ataupun menetapkan siapa suami yang membiayainya. pemegang hak asuh anak yang baik bagi undang undang nomor anak tersebut walaupun pada dasarnya tahun tentang perkawinan dengan menurut kompilasi hukum islam anak yang tegas menyatakan bahwa akibat putusnya belum berumur tahun ada pada ibunya. perkawinan karena perceraian baik bapak dalam hal terjadi perceraian, telah ada atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan sedikitnya ketentuan yang mengatur tentang mendidik anak anaknya, semata mata hak asuh anak serta tanggung jawab orang berdasarkan kepentingan anak, dan tua terhadap anak anaknya, yang menjadi selanjutnya terdapat pada dasar dan acuan bagi hakim dalam menghendaki agar kedua orang tua wajib menetapkan putusannya. ketentuan itu antara memelihara dan mendidik anak anak mereka lam terdapat dalam undang undang sebaik baiknya. jadi, anak anak berhak atas tahun tentang perkawinan dan undang kesejahteraan, perawatan, asuhan dan undang nomor tahun tentang bimbingan, pendidikan, pelayanan dari perlindungan anak serta kompilasi hukum orang tuanya bahkan sampai pada saat anak islam. tersebut kawin ataupun sudah mampu berdiri sendiri. pranata hukum volume nomor januari hak anak yaitu mendapat pengasuhan, asuh anak). adapun mengatur perlindungan serta pendidikan yang layak, tentang pengasuhan anak ketika ibu sedangkan kewajiban anak yaitu kandungnya meninggal dunia dengan menghormati orang tua, serta memberi memberikan urutan yang berhak mengasuh tunjangan nafkah apabila orang tua tidak anak. sedangkan dalam undang undang mampu lagi bekerja hari tuanya untuk nomor tahun sebagai perubahan atas menghidupi dirinya. abdulkadr undang undang nomor tahun tidak muhammad, memberikan perubahan yang berarti kompilasi hukum islam menjelaskan mengenai penyelesaian permasalahan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pengasuhan anak. nampaknya permasalahan pemeliharaan anak yang belum mumayyis pengasuhan anak seperti sangat sederhana atau masih dibawah umur tahun adalah dan akan cukup diselesaikan dengan hak penuh ibunya. namun, kenyataanya hal dan khi. bahkan dengan adanya tersebut bertolak belakang dengan data awal putusan mahkamah agung nomor yang diperoleh dari pengadilan agama kota k ag tanggal januari gorontalo. dimana berdasarkan putusan mengenai kasus perceraian antara tamara pdt. pa. glo tentang hak bleszyinski dengan teuku rally pasca asuh anak pasca perceraian yang diperoleh mana salah satu amar putusannya dari pengadilan tersebut menyatakan bahwa, menetapkan pengasuhan anak bernama menetapkan hak asuh anak yang masih rasnya islam pasca berada dalam dibawah umur tahun atau belum pengasuhan ayahnya, telah memberikan mumayyis tersebut kepada ayahnya (suami). corak hukum tersendiri dalam memberikan kompilasi hukum islam sebagai pertimbangan hukum pengasuhan anak hukum materil bagi lingkungan peradilan luar dari yang telah ditetapkan pada agama maupun undang undang nomor kompilasi hukum islam. dan ternyata tahun tentang perubahan atas undang terdapat beberapa permasalahan yang muncul undang nomor tahun tentang luar jangkauan kedua tersebut. peradilan agama belum memberikan antara permasalahan hukum itu peneliti jawaban secara iimitatif terhadap beberapa tertarik untuk meneliti masalah pengasuhan permasalahan hukum dalam menetapkan anak ketika orang tuanya bercerai yang pengasuhan anak ketika kedua orang tuanya disebabkan pihak isteri kembali agamanya bercerai. semula (murtad). dalam kompilasi hukum islam setidaknya ada dua yang menentukan pengasuhan anak yaitu dan yi. pembahasan menentukan tentang pengasuhan pengertian perceraian anak pada dua keadaan. pertama ketika anak perkawinan tidak selamanya berjalan masih dalam keadaan belum mumayyiz dengan bahagia dan sesuai dengan keinginan. (kurang dari tahun) pengasuhan anak dalam perkawinan, terkadang mengalami ditetapkan kepada ibunya. kedua ketika anak hambatan dengan beragam masalah yang tak tersebut mumayyiz (usia tahun atas) jarang berakhir dalam perceraian. masalah dapat diberikan hak kepada anak untuk perceraian merupakan masalah yang banyak memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. dipermasalahkan masyarakat jauh sebelum (https, ml. scribd. com doc m8895169 hak berlakunya undang undang perkawinan. hal hak asuh anak akibat perceraian .( meta djohan oe) tersebut disebabkan karena adanya fenomena anak anak yang lahir dari perkawinan yang dalam masyarakat, suatu perkawinan putus akibat perceraian tersebut. berakhir akibat perceraian. menurut ketentuan undang perceraian adalah penghapusan atau undang nomor tahun akibat putusnya ikatan perkawinan dengan putusan putusnya perkawinan karena perceraian hakim, dengan didahului oleh adanya ialah, tuntutan dari salah satu pihak dalam baik ibu atau bapak tetap berkewajiban perkawinan. dalam hukum islam perceraian untuk memelihara dan mendidik anak menurut ahli gigih disebut sengan talang anaknya, semata mata berdasarkan forgot, adapun arti talak adalah membuka kepentingan anak. ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan bapak bertanggung jawab atas semua forgot artinya bercerai yaitu lawan dari biaya pemeliharaan dan pendidikan yang berkumpul. subjektif, diperlukan anak, bilamana bapak tidak putusnya perkawinan karena perceraian mampu untuk memikul tagging jawab diatur dalam undang undang tersebut, maka pengadilan dapat perkawinan, menyebutkan, menentukan bahwa ibu ikut memikul perceraian hanya dapat dilakukan biaya tersebut. didepan sidang pengadilan setelah hak asuh anak pengadilan yang bersangkutan berusaha dan kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua tidak berhasil mendamaikan kedua belah untuk mengasuh, mendidik, memelihara, pihak. membina, melindungi dan menumbuh akibat hukum perceraian kembangkan anak sesuai dengan agama yang mengenai akibat dari perceraian terbagi dianutnya dan kemampuan bakat dan menjadi dua hal, yaitu: minatnya berdasarkan ketentuan akibat perceraian pada istri dan harta angka undang undang nomor kekayaan saat dibukukan dalam surat tahun tentang perlindungan anak. putusan perceraian dalam register catatan menurut ketentuan undang sipil, maka bukanlah perkawinan. dengan undang nomor tahun salah seorang demikian hak dan kewajiban yang atau kedua orang tua dapat dicabut bersumber pada perkawinan tidak ada kekuasaannya terhadap seseorang anak atau lagi. lebih untuk waktu tertentu atas permintaan bagi anak anak yang belum dewasa, orang tua lain, keluarga anak dalam garis perwalian bagi anak anak yang orang lurus atas dan dari saudara kandung yang tuanya bercerai, maka anak tersebut tidak telah dewasa atau pejabat yang berwenang, diurus oleh salah satu orang tuanya, oleh dalam keputusan pengadilan dalam hal hal: karena itu akan ditunjuk wali bagi anak sangat melalaikan kewajiban terhadap anak mereka dan harus sesuai dengan anaknya. ketentuan yang ditetapkan oleh undang berkelakuan buruk sekali undang. hakim akan menetapkan salah meskipun orang tua dicabut satu dari orang tua anak tersebut untuk kekuasaannya, mereka masih tetap menjadi wali anak. berkewajiban untuk memberi biaya peristiwa perceraian yang terjadi pemeliharaan kepada anak tersebut. memiliki akibat hukum, khususnya terhadap pranata hukum volume nomor januari ketentuan tersebut ternyata kompilasi hukum islam menjelaskan masih memberikan kewajiban kepada orang bahwa apabila terjadi perceraian, maka tua yang telah diputus kuasa hak asuhnya. pemeliharaan anak yang belum mumayyis adapun yang dapat dinyatakan tidak atau masih dibawah umur tahun adalah berhak untuk dapat mengasuh anaknya hak penuh ibu. pemeliharaan anak yang sebagai berikut: sudah mumayyiz diserahkan kepada anak orang tua pemabuk dan tidak bertanggung untuk memilih diantara ayah atau ibunya jawab sebagai pemegang hak pemeliharaannya. orang tua yang hilang ingatan namun, kenyataannya data diperoleh menelantarkan anak anaknya dari pengadilan agama kelas tanjung akibat putusan pengadilan yang telah karang. dimana berdasarkan putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat nomor pdt. pa tentang untuk dapat menyelesaikan sengketa hak asuh anak pasca perceraian yang siapa yang berhak mengasuh anak akibat diperoleh dari pengadilan tersebut perceraian dapat dilakukan dengan cara menyatakan bahwa, menetapkan hak asuh musyawarah atau kekeluargaan namun anak yang masih dibawah umur tahun apabila tidak tercapai maka akan diselesaikan atau mumayyis tersebut kepada ayahnya melalu jalur pengadilan untuk menentukan (suami). siapa yang berhak mendapatkan hak asuh. hak asuh anak dibawah umur jatuh junaidi hasan, pihak suami pada saat terjadi perceraian hak asuh anak setelah perceraian dalam merupakan tafsiran dan analisis majelis perkara nomor pdt. pa tnk. hakim terhadap makna huruf (c) pada dasarnya tanggung jawab orang kompilasi hukum islam tua terhadap hak asuh anak tidak terputus apabila pemegang hasanah ternyata akibat perceraian, maka yang terpenting tidak dapat menjamin keselamatan jasmani adalah hubungan antara anak dengan orang dah rohani anak, meskipun biaya nafkah dan tua untuk dapat memberikan perlindungan hasanah telah ditutupi, maka atas masih terus berjalan dan dijamin oleh permintaan kerabat atau yang bersangkutan undang undang. tanggung jawab pengadilan agama dapat memindahkan hak pemeliharaan anak menjadi beban orang hasanah kepada kerabat lain yang tuanya, baik orang tuanya masih hidup rukun mempunyai hak hasanah pula. atau ketika perkawinan mereka gagal karena jika huruf (c) diartikan perceraian. secara sempit, maka tersebut berlaku tidak sedikit dari perkara perceraian setelah ditetapkannya hak asuh anak kemudian timbul masalah baru yaitu (hasanah) sebagai akibat perceraian. namun perebutan hak asuh anak atau hasanah. jika diartikan secara luas, maka hakim tanpa disadari hal ini sangat berpengaruh pengadilan agama dapat melakukan besar bagi perkembangan psikologis anak terobosan hukum berdasarkan fakta fakta bahkan sampai berkepanjangan seperti (keterangan saksi dan bukti surat) dalam trauma. tidak jarang juga akibat perceraian proses sidang perceraian. ini anak menjadi terlantar, kurang kasih pihak suami yang ingin mendapatkan sayang karena buruknya pengasuhan salah hasanah anak dibawah umur harus dapat satu orang tua yang menjadi pemegang hak membuktikan persidangan perceraian untuk mengasuh. bahwa pihak istri tidak dapat menjamin hak asuh anak akibat perceraian .( meta djohan oe) keselamatan jasmani dan rohani anak, misal hakim mempertimbangkan putusannya istri ibu menderita penyakit jiwa atau berdasarkan fakta fakta dan bukti bukti yang mempunyai sifat dan tingkah laku yang terungkap persidangan mengenai baik buruk (pemarah, suka memukul anak, buruknya pola pengasuhan orang tua kepada pemabuk, penjudi, dan lain lain). anak termasuk dalam hal ini perilaku dari berdasarkan bukti bukti yang diajukan orang tua tersebut serta hal hal terkait pihak suami dan keyakinan dalam diri hakim, kepentingan anak baik secara psikologis, maka hakim pengadilan agama memutuskan materi maupun non materi. hasanah anak bawah umur jatuh kepada hakim juga mempertimbangkan pihak suami. tentang konsepsi perlindungan anak, berdasarkan hasil wawancara yang mengingat pengertian dari hak asuh anak itu dilakukan oleh penulis dengan bapak sendiri adalah hak anak mendapatkan muhammad nuh selaku hakim pengadilan perlindungan dan pemeliharaan dari orang agama kelas tanjung karang, dalam tuanya. kasus yang terdapat pada putusan nomor syarat syarat hadhonah ada tujuh) pdt. pa tertimbang yaitu: hakim dalam penyelesaian sengketa hak asuh berakal sehat (waras) anak adalah jika dilihat dari segi normatif, merdeka anak yang masih dibawah umur tahun beragama islam adalah hak asuh pada ibunya, namun ialah berdasarkan yurisprudensi mahkamah dapat dipercaya agung republik indonesia nomor bertempat tinggal tetap satu tempat k ag tanggal desember yang kediaman dengan anak yang diasuh. pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai tidak bersuami. pemeliharaan anak, bukan semata mata dari apabila salah satu syarat tidak siapa yang paling berhak, akan tetapi yang terpenuhi, maka guguran hak hadhonah itu. harus dilihat dan dikedepankan adalah seperti dalam kasus diatas tersebut, ibu kepentingan yang terbaik bagi anak. pada telah menikah lagi dan melanggar salahsatu saat anak dalam asuhan ibunya, anak kurang syarat hadhonahnya. mendapat perhatian kemudian prestasi pada undang undang nomor anak menurun karena ibu telah menikah tahun yang mewajibkan hakim untuk lagi dengan orang lain, jadi dia lebih menggali, mengikuti dan memahami nilai mementingkan suaminya yang baru. hal ini nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup berdampak negatif pada anak yang dalam masyarakat. oleh karena sistem dianutnya, maka dari itu majelis berpendapat hukum indonesia berada pada dua kutub karena kepentingan anak harus didahulukan yang berbeda, maka perlu dipertanyakan dan harus member kan yang terbaik untuk bagaimana bila hakim dihadapkan pada anaknya, dan ibu telah menikah lagi dan situasi terjadi daya tarik yang berbeda antara melanggar salahsatu syarat hadhonah, kami peraturan undang undang dengan nilai nilai berikan hak asuh kepada ayahnya yang lebih yang hidup masyarakat ataupun dengan mempunyai banyak waktu, perhatian dan yurisprudensi? dalam hal ini perlu dicermati dapat menjamin keselamatan jasmani kaidah dalam sistem common law, maupun rohani. ketika terjadi perbedaan antara yurisprudensi dengan peraturan perundang undangan maka pranata hukum volume nomor januari undang undang akan menyingkirkan akan menjadi sama nilainya seperti yurisprudensi. akan tetapi dimungkinkan undang undangan (pasta suntservanda). pula seorang hakim dapat menyimpang tampaknya akan lebih dekat kepada keadilan ketentuan peraturan perundang undangan tindakan hakim yang menyelesaikan atau dikenal dengancontra legum dengan sengketa pengasuhan anak (yang mempunyai catatan harus mengukuhkan pertimbangan anak atau lebih) dengan memberikan hak hukumnya secara jelas dan tajam dengan langsung (tanpa harus ada kesepakatan para mempertimbangkan berbagai aspek pihak) kepada ayah untuk mengasuh salah kehidupan hukum. seorang anaknya, meskipun menyimpang pandangan atas akan sedikit ketentuan khi. pada gilirannya membantu terhadap permasalahan yang sikap hakim akan dirasakan sebagai suatu kedua mengenai adanya kemungkinan keadilan bagi ayah yang sama sama beberapa penyimpangan terhadap ketentuan mempunyai andil untuk menghasilkan normatif tentang sengketa pengasuhan anak. keturunan (sesuai pendapat boediono yang pertama adalah pengasuhan anak yang keadilan merupakan suatu penghargaan didasarkan atas pembagian yang sama. individu). sebaliknya amatlah tidak adil kemungkinan ini terjadi ketika pasangan ketika pasangan suami isteri yang bercerai suami isteri yang bercerai mempunyai dua dan mempunyai dua orang anak atau lebih orang anak atau lebih. bila hal ini terjadi, (masih dibawah umur), kemudian maka pendekatan yang dilakukan bukan pengasuhan kedua anak tersebut ditetapkan hanya sekedar pendekatan normatif yang kepada ibunya. menentukan pengasuhan anak berdasarkan permasalahan hukum yang kedua faktor usia khi), tetapi harus pula adalah peninjauan ulang terhadap ketentuan dipertimbangkan tentang kewenangan dan usia yang dapat memilih dalam pengasuhan keinginan kedua belah pihak (pasangan antara ibu atau ayahnya. penentuan usia suami isteri yang bercerai) untuk mengasuh tahun pada kompilasi hukum anaknya. pandangan regime yang islam merupakan penentuan secara ijma yang memberikan corak silogisme hukum dilakukan oleh para ulama indonesia (kritische silogisme), suatu deduksi logis (communis oppinium doctoral). sebagai dari suatu perumusan yang luas akan perbandingan dalam high klasik membagi memberlakukan ketentuan khi antara pengasuhan anak perempuan dan anak dengan menetapkan langsung kedua anak laki laki dalam pengasuhan anak laki laki tersebut berada dalam pengasuhan ibunya. menurut imam abu hadiah seorang anak dalam keadaan ini, seorang ayah jangan dapat memilih untuk diasuh oleh ibu atau sekali kali mengharapkan akan dapat bapaknya manakala berusia tahun, mengasuh anaknya karena hukum telah sedangkan menurut imam malik ibunya lebih menentukan demikian. berhak mengasuhnya sampai anak itu selama ini penyimpangan terhadap ompong (tanggal gigi), sedangkan dalam ketentuan khi hanya pengasuhan anak perempuan. menurut imam dimungkinkan manakala pihak suami dan staf'i agar dilakukan pilihan oleh anak isteri bersepakat untuk membagi kewenangan tersebut yang menurut imam abu hadiah, dalam mengasuh anak. kesepakatan ini ibu lebih berhak mengurus hingga anak merupakan bagian dari kebebasan berkontak baligh. imam ahmad bin handal seorang ibu (contractvrijheid) sesuai dengan lebih berhak mengasuh anaknya hingga anak hak asuh anak akibat perceraian .( meta djohan oe) tersebut berusia tahun. penentuan umur sumber lain menurut imam malik tidak secara limitation 'https, ml.scribd.com doc hak tapi ditentukan dengan keadaan ketika asuh anak, akses tanggal anak tanggal giginya, atau sekitar usia hingga tahun. iti.penutup hak asuh anak adalah jika dilihat dari segi normatif, anak yang masih dibawah umur tahun adalah hak asuh pada ibunya, namun berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung republik indonesia nomor k ag tanggal desember yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata mata dari siapa yang paling berhak, akan tetapi yang harus dilihat dan dikedepankan adalah kepentingan yang terbaik bagi anak. saran yang dapat dikemukakan, sebaiknya dilakukan musyawarah bila terjadi perselisihan terhadap pembagian hak asuh anak sebaiknya antara mantan suami dan mantan istri sehingga tidak berdampak buruk terhadap anak untuk masa depannya, tetapi jika tidak ada jalan keluar lebih baik menggunakan jalur pengadilan agar semuanya mendapatkan keputusan yang adil dan tetap. daftar pustaka buku abdulkadr muhammad, hukum perdata indonesia, pt. citra aditya bakti, bandar lampung, subjektif, pokok pokok hukum perdata, intersama, jakarta, junaidi hasan, hukum keluarga setelah berlakunya undang undang nomor tahun sinar grafika, jakarta, peraturan perundang undangan undang undang nomor tahun tentang perkawinan undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak. kompilasi hukum islam. pranata hukum volume nomor januardalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dan bidang pengadaan, pembinaan dan pemberhentiandan promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan bidang mutasi, kepangkatan, pengembangan karier dan promosi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang mutasi dan promosi mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang mutasi dan promosi asn, pengelolaan mutasi dan promosi asn, cc. mengoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi asn, pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi dan promosi asn, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan promosi asmutasi dan promosigian kelimembangan aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan bidang pengembangan aparatur, meliputi pengembangan kompetensi, dan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional, diklat penentangan, diklat teknis fungsional. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengembangan aparatur mempunyai fungsi: pengembangan kompetensi asn, pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional, pelaksanaan rumusan kebijakan teknis bidang pengembangan aparatur, meliputi diklat penentangan dan sertifikasi, diklat teknis fungsional dan pengembangan kompetensi, mengoordinasikan dengan instansi lembaga lain terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya, pembinaan dan pengendalian terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi aparaturgembangan aparaturdan kepegawaian daerah kota bandar lampung akan ditentubadan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis badanbkdi.b, sekretaris badan eselon iii.a, kepala bidang eselon iii.b dan kepala subadan berhalangan, maka kepala badan dapat menunjuk kepala bidang. bab pembiayaan pembiayaan badan kepegawaian daerahbagan struktur organisasi badan kepegawaian daerah kota bandar lampung kepala badan kelompok jabatan sub bagian program. sub bagian keuangan dan umum dan asp kepegawaian bidang pengadaan, pembinaan bidang bidang dan pemberhentian mutasi dan promosi pengembangan aparaturturan adalah peraturan walikota bandar lampung. badan adalah badan kepegawaian daerah kota bandar lampung yang selanjutnya disebut bkd. kepala badan adalah kepalabadan kepegawaian daerah kota bandar lampung. bab kedudukan, tugas dan fungsi bagian pertama kedudukan badan kepegawaian daerah mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaikepegawaian daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang manajemen kepegawaian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bkd menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaiantugas lingkupbkd terdiri dari: kepala badan, sekretariat: sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian program, keuangan dan aset. bidang pengadaan, pembinaan dan pemberhentian jabatan fungsional melalui penyetaraan, bidang mutasi dan promosi jabatan fungsional melalui penyetaraan, bidang pengembangan aparatur jabatan fungsional melalui penyetaraan, unit pelaksana teknis: dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi bkd sebagaimana tercantum pada lampiran ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. bab uraian tugas unsur badan bagian pertama kepala badan kepala bkd mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang manajemen aparatur sipil negara,bkd mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian meliputi pengadaan, pembinaan, pemberhentian, mutasi dan promosi serta pengembangan aparatur, penyusunan rencana kebutuhan aparatur sipil negara, cc. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian aparatur sipil negara, pelayanan administrasi dibidang kepegawaian, penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan aparatur sipil negara, pengelolaan sistem informasi kepegawaian, pembinaan karier dan disiplin aparatur sipil negara, penyusunan perencanaan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara, mengoordinasikan dengan instansi lembaga terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas, dan ilcc. pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, mengoordinasikan dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, pemulangan pegawai yang pensiun dan meninggal dunia dalam melaksanakan tugas, pengelolaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang undangan, pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, bahan cetakan dan penggandaan, bahan bacaan peraturan perundang undangan, bahan material, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, il. ketatausahaan arsip dinamis pada badan, pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada badan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah:sebagian urusan sekretariat badan dalam hal urusan perencanaan, program dan kegiatan, keuangan dan aset serta pelaporan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian program, keuangan dan aset mempunyai fungsi mengoordinasikan dan penyusunan dokumen rka dan dpa pada badan, mengoordinasikan dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan evaluasi kinerja badan, cc. pengelolaan penyediaan gaji dan tunjangan, ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan badan, mengoordinasikan dan pelaksanaan akuntansi pada badan, 'mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun, pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran. perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada badan, j . pengamanan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada badan: pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan serta ketatausahaan barang milik daerah pada badan, il. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) pada badan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan program kegigadaan, pembinaan dan pemberhentian bidang pengadaan, pembinaan dan pemberhentiadaan, pembinaan dan pemberhentian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan bidang pengadaan, pemberhentian, data dan informasi, pembinaan dan kesejahteraan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengadaan, pembinaan dan pemberhentian mempunyai fungsi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, pembinaan dan pemberhentian meliputi evaluasi pengadaan asn, pengadaan asn serta koordinasi pelaksanaan pemberhentian, data dan informasi serta pembinaan dan kesejahteraan, cc.pelaksanaan administrasi pemberhentian dan penyusunan informasi kepegawaian, pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi pemberhentian, database informasi kepegawaian dan dokumen usulan pensiun, pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi, pembuatan daftar penjagaan pensiun, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, pembinaan dan pengawasan disiplin aparatur sipil negara, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pegawai, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. |
bupatikarangasem provinsi! bali peraturan bupati karangasem nomor tahun tentang teknis member kabupaten pemerintah adalah daerah pemerintah karangasem. bupati adalah bupati karangasem. wakil bupati adalah wakil bupati karangasekarangasemadalah pembayaran yang dilakukan dan dibayarkan bersamaan dengan gajel berdasarkan spm. bab pemberian tunjangan har!pns dan calon pns; ppp; pejabat negara; pimpinan dan anggota dprd; dan penerima tunjangandaridari: (delapan puluh persen) dari gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan radiasi bagi pekerja radiasi; tunjangan pengamanan persandian; tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru;!! aparatur negara sesuai ketentuan kabupaten karangasem selaku pejabat pengelola keuangan daerah bendahara umum daerah)april j., bupati karangasem, gede dana diundangkan amlapura pada tanggal april sekretaris,dar serta daerah kabu ten karangasem tahun nomorkecamatan jumlah (mam pamdak kakak gamma jan jaan pan pama mma pan poo aramma open dawan pas pan bahasa ama pan panas am(mma pan pan ena aan mma pan anvadodara |o|o|fol|ol|lolo| some |o|o jojo |ol|ojo|oj|o|likota adalah walikota tegaln organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk terdiri atas urea, sp za, dan npk. dan petambak, dan petambaki. bab peruntuk dan petambak berdasarkan persetujuan penyuluh pertanian perikananivadakan oleh pelaksana subsidi pupukyebab v. bab pengawasan dan pelaporan pelaksana subsidi pupuk berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengadkaa,dana alokasi khusus dak) tahun anggaran peraturkesehatan, kode rekening dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan, kode rekening dinas pemuda, olahraga dan pariwisata, kode rekening satuan polisi pamong praja dan kode rekeningaftar penerima bantuan sosialuntuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta meningkatkan kinerja aparatur yang optimal dilakukan analisis dan evaluasi terhadap kelembagaan yang ada, bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi beban kerja terhadap organisasi dan tata kerja biro keuangan dan biro pengelolaan aset dan kekayaan daerah, maka dipandang perlu: bahwadiantara angka dan angka ketentuan disisipkan (satu) angka yakni angka l1la, dan diubah: badan perencanaan pembangunan daerah, badan penelitian dan pengembangan daerah, badan kesbangpol: badan lingkungan hidup daerah, badan ketahanan pangan, badan .: badan kepegawaian daerah:, kantor pengolahan data elektronik: dandiantara bagian keenambelas dan bagian ketujuhbelas disisipkan (satu) bagian, yakni bagian keenambelas sehingga berbunyi sebagai berikut bagian keenambelas badan pengelolaan keuangan dan aset daerah 50a badan pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset. 50b untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 50a, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah menyelenggarakan fungsi perumusan.50cbab umum dan kepegawaian, subbab program dan pelaporan, dan subbab keuangan. cc. bidang anggaran, terdiri dari sub bidang anggaran pendapatan, sub bidang anggaran belanja: dan sub bidang evaluasi apbd. bidang perbendaharaan,bidang akuntansi dan pelaporan, terdiri dari sub bidang akuntansi pendapatan: sub bidang akuntansi belanja: dan sub bidang akuntansi wilayah dan evaluasi pertanggungjawaban apbd, dan sub bidang pemanfaatan dan pengamanan asetunit pelaksana teknis badan upt):bagan susunan organisasi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi jambi kepala kelompok jabatan tanda daa dana umum dan programa sub bagian kepegawaian pelaporan keuangan bidang bidang bidang bidang bidang anggaran perbendaharaan akuntansi dan pengelolaan ketatausahaan pelaporan aset aset sub bidang manan pen kontan sean ata pendapatan kas daerah pendapatan pesebutuhan dan dokumentasi sub bidang sub bidang sub bidang dang pangan akuntansi pengendalian pengaman dan belanja langsung belanja sarana prasarana pemindahtanganan sub bidang sub bidang sub bidang eval uas apbd aan evaluasi pemanfaatan dan penyusunan langsung pertanggungjawaban pengamanan aset laporan aset apbd gubernur jambi, ttd hasan basri agusbadan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan) provinsi jambi. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah provinsi jambinomor |
"ry salinan ag, sss por walikota tegal peraturan walikota tegal nomor tahun tentang perpindahan pegawai negeri sipil daerah kota tegal dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tegal, menimbang bahwa untuk menjaga formasi kebutuhan pegawai negeri sipil daerah kota tegal secara proporsional dan menjaga kualitasmenjadi pegawai negeri sipil pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota lain tentang perpindahan pegawai negeri sipilpindahan pegawai negeri sipilinstansi pusat atau dipekerjakan diluar pada instansi induknyabupaten kota, atau dipekerjakan diluar instansi induknya. yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuairpindahan adalah mutasi kepegawaian yang beralihnya jenis kepegawaian seorang pegawai negeri sipil. jabatan fungsional adalah pelaksana fungsi suatu bidang tugas tertentu yang menuntut keahlian dan keterampilan tertentu. bab perpindahan pegawai negeri sipil daerah kota tegal untuk menjaga formasi kebutuhan pns secara proporsional dan menjaga kualitas ataupns. . perpindahan pns kota tegal sebagaimana dimaksud dalam meliputi perpindahan pns kota tegal menjadi pns pusat, perpindahan pns kota tegal menjadi pns propinsi, cc. perpindahan pns kota tegal menjadi pns kabupaten kota lain. bab iii persyaratan perpindahan pegawai negeri sipil daerah pns kota tegal yang akan melakukan perpindahan harus memenuhi persyaratan. persyaratan sebagaimana dimaksud pada meliputi mengajukan permohonan pindah kepada walikota melaui kepala instansi asal, mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang pada instansi yang dituju, telah mengabdi lingkungan pemerintah kota tegal paling sedikit (delapan) tahun sejak diangkat sebagai cons, tidak sedang menjalani tugas belajar, baik yang dibiayai dari apbd, pihak ketiga, maupun biaya sendiri dari pns yang bersangkutan tidak sedang menjalani masa pasca tugas belajar berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang pada instansi asal tidak memiliki permasalahan berkaitan dengan hutang piutang yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang diketahui oleh bendaharawan gaji dan pimpinan unit kerja serendah rendahnya eselon iii. pns yang masa pengabdiannya kurang dari tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dipertimbangkan permohonan tindakannya apabila formasi jabatan fungsional yang bersangkutan telah melebihi jumlah formasi kebutuhan pns kota tegal yang ditentukan, dan atau alasan permohonan pindah mengikuti tugas suami istri yang bersangkutoleh kepala badan kepegawaian daerah kota tegppkota tegal nomor tahun tentang pajak daerahnomor, yakni nomor. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: utd sebagaimana dimaksud dalam pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota tegal adalah unit pengelolaan pbb p2. ketentuan bab iiiunit pengelolaan pbb p2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota tegal. unit pengelolaan pbb p2apatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota tegal. unit pengelolaan pbb p2 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota tegal bidang penyelenggaraan pengelolaan pbb p2. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada unit pengelolaan pbb p2 mempunyai fungsi penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan tugas dan fungsinya pbb p2. pendataan, penilaian dan penetapan pbb p2, pengolahan data dan informasi pbb p2, pelayanan pbb p2, penagihan pbb p2, pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pbb p2 pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota tegal sesuai tugas pokok dan fungsi. ketentuansusunan organisasi unit pengelolaan pbb p2 terdiri dari kepala, subbagian tata usahapbb p2. |
la) diubah yaitu antara huruf dan huruf disisipkan (satu) huruf, yakni huruf dan diantara disisipkan yakni (3a) sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut kepala dinas, membawakan: sekretariat: bidang perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan, bidang pendataan, penetapan dan penagihan, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang aset, gl. utd(3a)wenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab inspektorat secara kompeten, independen,obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditegaskan komitmen walikota blitar tentang, bahwa untuk menyesuaikan dengaipi dpn tentang standar audit intern pemerintah indonesia, maka piagam audit intern pemerintah kota blitar perlu diperbaruf, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor i hii'&'&maag amanperaturan daerah nomor tahun tentang pemberlakuan pedoman kode etik, standart audit dan telaah sejawat lingkungano1 aipi dpn tentang standar audit intern pemerintah indonesiabeberapa ketentuan yang diatur dalam peraturan walikota blitar nomor tahun tentang piagam audit intern pemerintah kota blitar, diubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut .ij. xhh$i hii daerah adalah kota blitar propinsi jawa timukota blitar. inspektur adalah inspektur kota blitar. piagam audit internal audit charter) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen walikota blitar dan memuatinspektorat kota blitar yang bertanggung jawab langsung kepada walikota. sistem pengendalian intern pemerintah, yang selanjutnya disingkat spip, adalah proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinsia naam kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. auditor adalah aparatur sipil negeri asn) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan halpenyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang disingkat pound adalah asn yang diberi tugas, tanggung gruen. perubahan pada lampiran piagam audit interwowpiagam audit intern prinsip dasar pengawasan intern adalah menjaga dan mengedepankan integritas, meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama dan hati hati, bersifat obyektif dan independent dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan, bekerja sesuai dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi, mempunyai sumber daya yang cukup, berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan, berkomunikasi secara efektif, memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko, berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan, mempromosikan perbaikan inovasi operasional dan organisasional. ii. pengawasan intern audit intern)i. pengawasan intern audit intern) adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk penjaminan kualitas (quality assurance), pemberian peringatan dni (early warning) dan pemberian masukan f(advisory services),tata kelola (sektor publik). m iv. inspektorat kota blitarblitar. inspektorat daerah kota blitunit organisasi perangkat lingkungan pemerintah kota blitarvadan pengasapan keuangan dan pembangunan bpk), inspektorat jenderal kementrian, inspektorat unit pengawasan intern pada kementvii.enjelasan piagam audit intern ii.nna keuangan dan pembangunan bpk), inspektorat jendkedudukan dan peran inspektorat daerah inspektorat daerah merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada walikota. struktur dan kedudukan inspektorat daerah adalah sebagai berikut struktur organisasi api harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban tugas kerja, inspektorat daerah dipimpin oleh seorang inspektur,diangkat dan diberhentikan oleh walikota sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri sipil, dan auditor dan pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah kota blitar bertanggungjawab secara langsung kepada inspektur. inspektorat daerah berperan untukfitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas fungsi instansi pemerintah, dan memberikan masukan (advisory service) dalamii. visi dan misi inspektorat daerah visi inspektorat daerah adalah mewujudkan visi pembangunan walikota dan wakil walikota yaitu terwujudnya kota blitar keren, unggul, makmur dan bermartabat . misi inspektorat daerah adalah mengemban misi kelima yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional misi kelima rmd kota blitar ini diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional dengan pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan. misi yang diemban oleh inspektorat daerah ini bersifat kontribusi, artinya terwujudnya pemerintahan yang baik bukan semata mata tanggungjawab inspektorat daerah tetapi menjadi tanggungjawab bersama seluruh elemen pemerintah. namun demikian, sebagai satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam pengawasan, maka program program yang dirancang dan dilaksanakan oleh inspektorat daerah diharapkan menjadi kontributor utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. pencapaian lembaga pengawasan yang profesional tidak terlepas dari manajemen pengawasan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. oleh karena itu, inspektorat daerah juga bersinergi dengan berbagai lembaga lokal, regional dan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen inspektorat daerah, baik aspek sumber daya, proses penyelenggaraan maupun informasi isu isu strategis dalam hal pengawasan. iv. tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah tugas pokok" j a berkedudukanerdasarkinspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, dipimpintugas inspektorattersebudaerah untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, inspektorat daerah memiliki kewenangan untuk: 7u mengakses seluruh informasi, syjek audit pengawasadengan pengawas eksternal, mengalokasikan sumber daya inspektorat daerah serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern, menetdalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern. vi. tanggung jawab inspektorat daerah dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, inspektorat daerah dan pound, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu pada standar audit dan pedoman pengawasan yang berlaku, menyusun, mengembangkanmuan skala prioritas dan sasaran pengawasan audit interpenyelenggaran fungsi audit pengawasan, melakukan layanan advisory dengan membuka klinik konsultasi dan memberikan penjelasan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, melakukan tindak lanjut hasil pengawasan, dan menyampaikan laporan hasil audit dan laporan berkala aktifitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada walikota. po. ,i: h:. hi:h:h.:: vii. tujuan, sasaran dan lingkup pengawasan inspektorat daerah tujuan inspektorat sebagai perangkat daerah untuk mendukung tujuan pemerintah kota blitar yaitu meningkatnya kualitas reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi . untuk dapat mencapai tujuan pengawasan intern tersebut, maka disusun sasaran strategis perangkat daerah, yaitu sebagai berikut: meningkatnya tata kelola perangkat daerah, meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dan meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah. untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan internal inspektorat daerah yaitu jasa assurance dan konsultasi, antara lain: audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan kota blitar, audit ketaatan atas ketaatan terhadap peraturan perundang undangan, audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerahdan atau bertujuan menilai ekonomis, efisiensi dan efektivitas program kebijakan, seperti audit kinerja atas pengelolaan keuangan dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi,rpm, revi renstra, revi rkd, revi kua pas, revi iklim, revi atas laporan kinerja dan revi atas rencana kerja dan anggaran skpd pada pemerintah daerah, revi capaian kinerja, revi penyerapan anggaran, revi pbj, evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, seperti evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi atas sistem pengendalian intern pemerintah spip) dan evaluasi atas pelaksanaan program strategis nasional, pemantauan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, dan jj "ro kegiatan pengawasan lainnya yang berupa sosialisasi, asistensi, dan konsultann pound dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada kode etik dan standar audit yang dikeluarkan oleh organisasi profesi aipi) standar audit sebagaimana diatur pada peraturan walikota blitar nomor tahun tentang pemberlakuan pedoman kode etik, standar audit dan telaah sejawat lingkungan pemerintah kota blitar. ix. persyaratan auditor dan pound persyaratan auditor dan pound yang duduk dalam inspektorat daerah sekurang kurangnya meliputi memiliki sertifikat auditor dan pound dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam melaksanakindependensi, objektivitas dan larangan penangkapan tugas dan wewenang auditor dan pound auditor dan pound harus mempunyai sifat independensi dalam setiap pelaksanaan penugasan, harus bebas sari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan penugasan dan pelaporan hasilnya. ser auditor dan pound harus bersikap netral dan tidak bias serta memastikan menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan. auditor dan poundanggu objektivitas dan independensi seorang auditor dan pound dalam melaksanakan tugasnya dan auditor dan pound tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural xi. hubungan kerja dan koordinasi untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, inspektorat daerserta pengawas eksternal pemerintah. inspektorat daerah daerah dengan perangkat daerah adalah hubungan kemitraan antara pengawas dan objek pengawasan atau antara konsultan dengan penerima penugasan. dalam setiap penugasanerahsesuai dengan prosedur yang berlaku. inspektorat daerah dengan api lainnya, aparat penegak hukum aph), dan pihak terkait lainya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. inspektorat daerahdaerahdalam hal pembinaan pound, inspektorat daerah harus menggunakan peraturan peraturan bidang jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dikeluarkan oleh. inspektorat daerah dan aparat pengawas eastern inspektorat daerah(audisi) pada saat pembahasan temuan audit. inspektorat daerahterhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. inspektorat daerah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada bpkinspektorat daerah dan badan pemeriksa keuangan dan pembangunan bpk) inspektorat daerah menjadi mitra kerja badan pemerianaraan spip, sosialisasi spip, pendidikan dan pelatihan spip, ass www samadalam hal auditor, inspektorat daerah harus menggunakan peraturan peraturan bidang jabatan fungsional auditor yang dikeluarkan oleh badan pemeriksa keuangan dan pembangunan bpk) selaku pembina jabatan fungsional auditor. xii. penilaian evaluasi berkala inspektorat daerah secara berkala harus menilai mengevaluasi apakah tujuan, wewenangevaluasi secara berkala harus dikomunikasikan dengan walikota. xiii. pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan inspektorat daerah pengawasan terhadap inspektorat daerah dilakukan oleh jajaran pimpinan pemerintah daerah guna mengawasi kinerja inspektorat daerah. praktik pengawasan dan dukungan manajemen terhadap kegiatan api ini dilaksanakan melalui pelaksanaan audit internal sistem manajemen terintegrasi yang bertujuan memastikan pemenuhan persyaratan dalam standard dan memastikan api bertindak independen dan objektif dalam melaksanakan tugas assurance dan consulting. jajaran pimpinan yang dimaksud dalam bentuk komite pengawasan api yang ditetapkan dalam surat keputusan walikota tersendiri. komite pengawasan api berfungsi untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan api secara semester tahunan kepada gubernur walikota, melakukan evaluasi atas efektifitas dari kebijakan terkait pengendalian pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan api. tttt xh gsw v cc. memonitor pelaksanaan action plan dan tindak lanjut api atas hasil pengawasan tim pengawas manajemen dan dukungan terhadap kegiatan api. berkoordinasi dengan api lain dan badan pemeriksa keuangan dan pembangunan bpk) serta eksternal auditor badan pemeriksa keuangan bpk) atau dengan pihak lain seperti komisi pemberantasan korupsi kpk), kejaksaan, kepolisian, dprd dan masyarakat, dan melakukan evaluasi efektifitas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. xiv. program kecakapan dan kecermatan profesional dalam setiap penugasan auditor harus memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi lain yang dibutuhkan tugas dan tanggungjawabnya. pimpinan api harus memastikan bahwa setiap penugasan harus memastikan bahwa setiap tim yang melaksanakan kegiatan pengawasan internal secara kolektif memiliki kecakapan yang dibutuhkan. dalam hal auditor tidak memiliki kecakapan yang memadai maka api diperbolehkan memperoleh saran dan asistensi dari ahlinya. auditor harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk mengevaluasi risiko fraud dan cara entitas dalam mengelola risiko, namun auditor tidak diharuskan memiliki kecakapan untuk mendeteksi dan melakukan investigasi fraud kecuali auditor yang melaksanakan penugasan investigasi. dalam hal auditor tidak memiliki kecakapan untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan konsultansi, maka pimpinan api dapat menolak penugasan atau memperoleh saran dan asistensi dari ahlinya. auditor harus menerapkan kecermatan profesional dan mempertimbangkan penggunaan teknik audit berbantuan teknologi dan teknis analisa data lainnya. auditor harus meningkatkan kecakapan melalui pengembangan profesi berkelanjutan melalui keanggotaan organisasi profesi, pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus kursus, pelatihan kantor sendiri yang memiliki substansi bidang pengawasan. xv. program penjaminan dan peningkatan kualitas melakukan penilaian berkelanjutan dan berkala atas seluruh kegiatan audit dan konsultansi pada pelaksanaan pengawasan intern. melakukan supervisi dan pengujian secara berkelanjutan atas kegiatan audit dan konsultansi dan standar audit. melakukan analisis dan pengukuran secara berkelanjutan atas indikator kinerja antara lain mencakup pencapaian ppt, rekomendasi yang ditindaklanjuti dan tingkat kepuasan pengguna layanan. kinerja api harus dilaksanakan pengawasan eastern sekurang kurangnya sekali dalam lima tahun oleh penilai atau tim penilai yang memiliki kualifikasi yang memadai dan independen serta kemungkinan terjadinya benturan kepentingan. pengawasan eastern terhadap api berasal dari luar organisasi. xvi. penutup piagam audit intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maengan berlakukan piagam audit ini maka peraturan walikota blitar nomor tahun tentang piagam audit intern pemerintah kota blitar dinyatakan tidak berlaku lagi. walikota blitar, ttd. santoso salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, ahmad moroni, s.h. nip. |
tar aa, walikota tasikmalaya peraturan walikota tasikmalaya nomor tahun lampiran (satu) berkas tentang organisasi dan tata kerjdimana penetapan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah pasar resik kota tasikmalaya dituangkan dalam peraturan walikota: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalah huruf perlu menetapkan peraturan walikota tasikmalaya tentang organisasi dan tata kerjaorganisasi dan tata kerjbadan pengawas adalah badan pengawas perusahaan daerahmaksud dan tujuan maksud dibentuknya peraturan walikota ini adalah sebagai upaya penataan kelembagaan dan administrasi perusahaan daerah. tujuan dibentuknya peraturan walikota ini adalah untuk memberikan acuan bagi perusahaan daerah melaksanakan operasional dan meningkatkan pelayanan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota meliputi tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, uraian tugas organisasi, dan tata kerja. bab tugas pokok dan fungsi tugas pokok perusahaan daerah yaitu melaksanakan pelayanan pasar, melaksanakan pembangunan pasar: cc. membina pedagang pasar, dan membantu menciptakan stabilitas harga dan, pembinaan pedagang pasar,struktur organisasi struktur organisasi perusahaan daerah terdiri dari direktur utama yang membawakan direktur administrasi dan keuangan yang membawakan bagian umum, bagian kepegawaian: bagian keuangan. direktur operasional yang membawakan bagian keamanan dan pembinaan pedagang: bagian pembangunan dan pemeliharaan, bagian pelayanan pasar. kepala pasar. badan pengawas susunan organisasi perusahaanorganisasi rincian uraian tugas perusahaan daerah diatur oleh direksi bab vii tata kerja bagian kesatu tugas dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya, direksi, ketua badan pengawas, para kepala bagian baik dalam lingkungan masing masing maupun dengan organisasi perangkat daerah dan pengembangan kepegawaian. direksi wajib membuat daftar prestasi kerja pegawaisesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku perusahaan daerahdengan memperhatikan senioritas. bab viiibagan struktur organisasi perusahaan daerah pasar resik kota tasikmalaya direktur administrasi dan direktur operasional keuangan bagian bagian bagian bagian bagian bagian dan pasar pembinaan pemeliharaan pedagang walikota tasikmalaya, ttd. syarif hid |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.